WALIKOTA BIMA PERATURAN WALIKOTA BIMA NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA BIMA TAHUN

WALIKOTA BIMA PERATURAN WALIKOTA BIMA NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA BIMA TAHUN 2014-2018 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA BIMA, Menimbang

Mengingat

: a.

bahwa Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bima Tahun 20142018 telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Bima Nomor 9 Tahun 2015, namun dalam perkembangannya terdapat saran dan perbaikan yang konstruktif sehingga dipandang perlu untuk diganti;

b.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bima tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Bima Tahun 2014-2018;

: 1.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);

3.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4838);

6.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 20052025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

7.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

8.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

9.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4478);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4603); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 18. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80); 19. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

tentang

20. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah; 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 22. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bima Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2008 Nomor 91); 23. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bima Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2013 Nomor 143);

MEMUTUSKAN : Menetapkan

: PERATURAN WALIKOTA TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA BIMA TAHUN 2014-2018.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan : 1.

Daerah adalah Daerah Kota Bima.

2.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3.

Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.

4.

Kepala Daerah adalah Walikota Bima.

5.

Inspektorat adalah Inspektorat Kota Bima;

6.

Kinerja Instansi Pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategis instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

7.

Indikator Kinerja adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kulitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran pencapaian keberhasilan penyelenggaraan kegiatan.

8.

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan.

9.

Sasaran Strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

10. Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indikator) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. 11. Rencana Kinerja Tahunan adalah tolak ukur nilai presentase dan atau nilai akomulatif secara kuntitatif maupun kualitatif yang harus dicapai sebagai ukuran kinerja pada tahun yang bersangkutan. 12. Pengukuran Kinerja adalah kegiatan manajemen khususnya membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

13. Perjanian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja;

Pasal 2 Tujuan ditetapkan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Bima Tahun 2014-2018 adalah : a.

untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Kota Bima yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas;

b.

untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.

Pasal 3 Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Bima Tahun 2014-2018, merupakan acuan ukuran kinerja yang di gunakan untuk : a. Penyusunan dokumen rencana strategis Kota Bima; b. Penyusunan rencana kinerja tahunan Kota Bima; c. Dokumen perjanjian kinerja; e. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; f. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah; g. Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan.

Pasal 4 Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Bima Tahun 2014-2018 sebagaimana dimaksud Pasal 3, merupakan pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Bima untuk : a. Penyusunan Indikator Kinerja Utama; b. Penyusunan Dokumen Rencana Strategis; c. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan; d. Dokumen perjanjian kinerja; e. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pasal 5 Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Bima Tahun 2014-2018 sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 6 Inspektorat Kota Bima wajib melakukan : a. Melakukan reviu atas capaian kinerja setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja; b. Melakukan Evaluasi terhadap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah SKPD; c. Evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan ini dan disampaikan kepada Walikota Bima.

Pasal 7 Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Bima Nomor 9 Tahun 2015 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bima Tahun 2014-2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 8 Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bima.

Ditetapkan di Raba-Bima pada tanggal 23 Maret 2015 WALIKOTA BIMA,

M. QURAIS H. ABIDIN Diundangkan di Raba-Bima pada tanggal 23 Maret 2015 SEKRETARIS DAERAH,

MUHAMAD RUM

BERITA DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2015 NOMOR 212

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA BIMA TAHUN 2014-2018 INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA BIMA TAHUN 2014-2018 No

Sasaran

Indikator Kinerja

Uraian

1.

Terwujudnya Peningkatan Nilai-Nilai Ajaran Agama dalam Kehidupan Sosial Kemasyarakatan

Jumlah Penerimaan Zakat, Infaq dan Shodaqoh (ZIS)

Formulasi Perhitungan : Jumlah Zakat, Infaq, dan Sedekah yang diterima oleh Badan Amil Zakat (Sumber Data: BAZNAS Kota bima)

Perolehan Hewan Qurban

Formulasi Perhitungan : (Sumber Data: Sekretariat Daerah)

Perolehan Nilai pada MTQ Tingkat Provinsi dan Nasional

Formulasi Perhitungan : MTQ Tingkat Provinsi:

MTQ Tingkat Nasional:

(Sumber Data: Sekretariat Daerah) 2.

3.

Terwujudnya Pelayanan Pendidikan Dasar yang Bermutu, Merata dan Terjangkau Serta Meningkatnya Aksesibilitas Pendidikan

Angka Melek Huruf

Formulasi Perhitungan :

Rata-Rata Lama Sekolah

Formulasi Perhitungan : Kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki, dan pendidikan yang ditamatkan. (Sumber Data: BPS)

Terwujudnya Kualitas Sumber Daya Manusia yang Terampil dengan Kemampuan Kreatifitas dan Inovasi yang Berdaya Saing

Angka Partisipasi Angkatan Kerja

Formulasi Perhitungan :

(Sumber Data: BPS)

(Sumber Data: Dinas Sosial Tenaga kerja dan Transmigrasi) Tingkat pengangguran terbuka

Formulasi Perhitungan :

(Sumber Data: Dinas Sosial Tenaga kerja dan Transmigrasi)

No

Sasaran

Indikator Kinerja

Uraian

4.

Terwujudnya Pelayanan Kesehatan yang Bermutu dan Terjangkau

Angka Harapan Hidup

Formulasi Perhitungan : Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur. (Sumber Data: BPS)

5.

Terwujudnya Masyarakat dan Lingkungan yang Sehat

Persentase rumah tangga yang melaksanakan PHBS

Formulasi Perhitungan :

Persentase penanganan sampah

Formulasi Perhitungan :

(Sumber Data: Dinas Kesehatan)

(Sumber Data: Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman)

6.

7.

Tercapainya kesejahteraan dan taraf hidup yang memadai

Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik

Persentase rumah tangga pengguna air bersih

Formulasi Perhitungan :

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Formulasi Perhitungan : indikator komposit dari tiga dimensi pembangunan manusia, meliputi pendidikan, kesehatan dan standar hidup layak secara ekonomi (Sumber Data: BPS)

Persentase Penurunan Angka Kemiskinan

Formulasi Perhitungan :

Persentase ketersediaan rumah layak huni

Formulasi Perhitungan :

Pertumbuhan PAD

Formulasi Perhitungan :

(Sumber Data: Dinas Pekerjaan Umum)

(Sumber Data: Bappeda)

(Sumber Data: Dinas Tata Kota)

(Sumber Data: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) Hasil Penilaian Kinerja Instansi Pemerintah Daerah

Formulasi Perhitungan : hasil penilaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Sumber Data: Sekretariat Daerah)

Hasil Penilaian Formulasi Perhitungan : hasil penilaian Laporan Penyelenggaraan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pemerintahan (Sumber Data: Sekretariat Daerah) Daerah Opini pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan

Formulasi Perhitungan : hasil opini pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Sumber Data: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)

No 8.

Sasaran Tersedianya data kependudukan yang akuntabel

Indikator Kinerja

Uraian

Persentase Keluarga yang Memiliki Kartu Keluarga

Formulasi Perhitungan :

Persentase Penduduk yang Memiliki KTP

Formulasi Perhitungan :

(Sumber Data: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil)

(Sumber Data: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) 9.

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah

10. Terwujudnya perencanaan pembangunan yang terintegrasi

11. Tersedianya sarana dan prasarana UMKM yang memadai

Aspirasi masyarakat yang ditindaklanjuti DPRD

Formulasi Perhitungan :

Persentase ketepatan waktu penyusunan perencanaan daerah

Formulasi Perhitungan : Ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah berdasarkan peraturan yang berlaku (Sumber Data: Bappeda)

Rata-rata persentase sinkronisasi antar dokumen perencanaan

Formulasi Perhitungan : {(Persentase sinkronisasi antara Renstra SKPDRPJMD) + (Persentase sinkronisasi antara RKPDRPJMD) + Persentase sinkronisasi antara Renja SKPD-RKPD)} / 3 (Sumber Data: Bappeda)

Penyediaan pasar tradisional sebagai pusat distribusi perdagangan

Formulasi Perhitungan : Jumlah unit pasar tradisional yang dibangun (Sumber Data: Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan)

Jumlah sentra industri yang ditangani

Formulasi Perhitungan :

(Sumber Data: Sekretariat DPRD)

(Sumber Data: Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan) 12. Meningkatnya infrastruktur perkotaan yang baik

Persentase Formulasi Perhitungan : panjang jaringan jalan kota dalam kondisi baik (Sumber Data: Dinas Pekerjaan Umum)

13. Terwujudnya pelayanan investasi satu pintu secara terpadu.

Rata-rata lama proses pelayanan perijinan

Formulasi Perhitungan : jumlah hari rata-rata yang dibutuhkan dalam proses pelayanan perijinan (Sumber Data: Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu)

No

Sasaran

14. Terwujudnya perekonomian daerah yang kuat dengan dukungan hasil SDA yang berkualitas

Indikator Kinerja

Uraian

Persentase ketersedian, distribusi dan konsumsi pangan

Formulasi Perhitungan :

Rata-rata Pertumbuhan subsektor peternakan dan perikanan

Formulasi Perhitungan : (Pertumbuhan subsektor peternakan + Pertumbuhan subsektor perikanan) / 2 (Sumber Data: BPS)

15. Terlindunginya Persentase sumber daya sumber mata air hutan dan lahan terlindungi

(Sumber Data: Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan)

Formulasi Perhitungan :

(Sumber Data: Dinas Kehutanan dan Perkebunan) Persentase penanganan Lahan Kritis

Formulasi Perhitungan :

(Sumber Data: Dinas Kehutanan dan Perkebunan)

WALIKOTA BIMA,

M. QURAIS H. ABIDIN