PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN NOMOR 34 TAHUN 2013 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA PARIAMAN,

PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN NOMOR 34 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA PARIAMAN,

Menimbang

:

a. bahwa dalam rangka perlaksanaan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu diatur tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan dengan Peraturan Walikota;

Mengingat

: 1.

2.

3.

4.

5.

6.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3087); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman dalam Propinsi Sumatera barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4187); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 1

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ( Lembaran Negara RI Tahun 2008 59, TLN 4844); 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 8. Undang- Undang Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179); 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK07/2010 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Ketentuan Di Bidang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah; 13. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 6 TLD Nomor 148; MEMUTUSKAN : Menetapkan

:

PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN TENTANG TATA CARA PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kota Pariaman. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pariaman. 3. Walikota adalah Walikota Pariaman. 4. Dinas Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pariaman. 5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatakan imbalan secara langsung dan di gunakan untuk keperluan Daerah bagi

2

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut sebagai Perda PBB. 6. Wajib Pajak adalah Orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan daerah. 7. Peraturan Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disebut Perda, adalah Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2013. 8. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Pariaman. 9. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat PBB P2, adalah Pajak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. 10. Bendahara Umum Daerah adalah Bendahara Umum Daerah. 11. Setdako adalah Sekretariat Daerah Kota. 12. SPM adalah Surat Perintah Membayar. 13. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah Kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 14. Badan adalah Sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan Nama dan dalam Bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap dan Bentuk Badan Lainnya. 15. Bumi adalah Permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Kabupaten/ Kabupaten. 16. Bangunan adalah Konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan pedalaman dan atau laut. 17. Tahun Pajak adalah Jangka waktu yang lamanya 1(satu) tahun kalender. 18. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah Surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak. 19. Surat Setoran Pajak Daerah, yang disingkat SSPD dan atau Surat Tanda Terima Setoran, yang disingkat STTS, adalah Bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan oleh wajib pajak atas pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Walikota. 20. Penanggung Pajak adalah Orang pribadi atau badan yang bertanggungjawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang 3

menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak menurut dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 21. Wajib Pajak adalah Orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan daerah. 22. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 23. Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat LSPOP, adalah Formulir yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data rinci objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 24. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah Surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.

BAB II SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK Bagian Kesatu Penyampaian Surat Pemberitahuan Objek Pajak Pasal 2 (1)

Pendataan Objek PBB dilakukan dengan menggunakan SPOP/ LSPOP PBB P2.

(2)

Dalam melakukan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas dapat dibantu Petugas Kecamatan, Kelurahan, RW dan RT.

(3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan SPOP/ LSPOP PBB P2 kepada Subjek Pajak. (4) Subjek Pajak harus mengisi SPOP/ LSPOP PBB P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani oleh Subjek Pajak. (5) Bagan alur penyampaian SPOP/ LSPOP-PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

4

Bagian Kedua Pengembalian Surat Pemberitahuan Objek Pajak Pasal 3 (1)

SPOP/ LSPOP PBB P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dikembalikan kepada Walikota melalui Dinas dan/atau UPTD, selambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya SPOP/ LSPOP PBB P2 oleh Subjek Pajak.

(2)

Dinas/ UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat laporan pengembalian SPOP/ LSPOP PBB P2.

(3)

Laporan pengembalian SPOP/ LSPOP PBB P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Walikota.

(4)

Walikota dapat mengeluarkan SKPD dalam hal-hal sebagai berikut : a. Apabila SPOP/ LSPOP PBB P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak disampaikan dan setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh Walikota sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; b. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP/ LSPOP PBB P2 yang disampaikan oleh Wajib Pajak. BAB III SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG Bagian Kesatu Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pasal 4

(1)

Berdasarkan SPOP/ LSPOP PBB P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Walikota menerbitkan SPPT PBB P2.

(2)

Penyampaian SPPT PBB P2 dilakukan oleh Dinas.

(3)

Dalam melakukan penyampaian SPPT PBB P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas dapat dibantu Petugas Kecamatan, Kelurahan, RW dan RT sesuai tanggal jatuh tempo pembayaran PBB P2.

(4)

Jangka waktu penyampaian SPPT PBB P2 adalah 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya SPPT PBB P2 oleh Dinas, Petugas Kecamatan, Kelurahan, RW dan RT.

(5)

Bagan alur penyampaian SPPT PBB P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

5

Pasal 5 Wajib pajak yang belum menerima SPPT PBB P2, dapat melakukan pengambilan SPPT PBB P2 pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pariaman untuk objek pajak PBB P2 yang terletak di wilayah kerja Kecamatan dalam dalam Wilayah Kota Pariaman. Bagian Kedua Pengembalian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pasal 6 (1)

Sebagai bukti bahwa wajib pajak telah menerima SPPT PBB P2, maka tanda terima SPPT PBB P2 ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya dengan mencantumkan secara jelas nama dan tanggal diterimanya SPPT PBB P2 dimaksud.

(2)

Tanda terima SPPT PBB P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada bagian bawah SPPT PBB P2 selanjutnya disampaikan kepada petugas Kelurahan dan Desa.

(3)

Petugas Kelurahan dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menghimpun tanda terima SPPT PBB P2 yang diterima dari wajib pajak, kemudian dicatat dalam daftar rekapitulasi penyampaian SPPT PBB P2 dan selanjutnya disampaikan kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pariaman.

(4)

Tanda terima SPPT PBB P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diserahkan ke Bidang Pendapatan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pariaman setiap Hari Senin Minggu Pertama Setiap Bulan dengan menggunakan tanda terima formulir pengembalian SPPT PBB P2 yang dibuat dalam rangkap 3 (tiga) terdiri : a. Lembar 1 (satu) untuk Dinas; b. Lembar 2 (dua) untuk Kecamatan; c. Lembar 3 (tiga) untuk Lurah/Desa.

(5)

SPPT PBB P2 yang tidak diterima atau disampaikan kepada wajib pajak oleh Camat, Lurah, RW dan RT harus dikembalikan kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pariaman dengan berita acara pengembalian SPPT PBB P2. BAB IV TANGGAL JATUH TEMPO PEMBAYARAN Pasal 7

Jangka waktu pelunasan PBB P2 adalah 4 (empat) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT PBB P2 oleh Wajib Pajak dan atau tanggal 30 September tahun bersangkutan dinyatakan dalam Lampiran III Peraturan Walikota ini.

6

BAB V PELAPORAN Pasal 8 Kelurahan/Desa menyampaikan laporan hasil penyampaian SPPT PBB P2 kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pariaman dengan tembusan disampaikan kepada Camat. BAB VI PEMBERIAN HONORARIUM Pasal 9 (1)

Besarnya honorarium atas penyampaian SPPT PBB P2 ditetapkan sebagai berikut : a. Kepala Desa sebesar Rp. 500,- ( lima ratus rupiah) per-lembar; b. Kepala kelurahan sebesar Rp. 500,- (Lima ratus rupiah) per-lembar.

(3)

Pertanggungjawaban honorarium untuk Kepala desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasar SPPT tersampaikan dari Lurah/Desa. BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 10

Peraturan Walikota Pariaman ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota Pariaman ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pariaman. Ditetapkan di Pariaman pada tanggal 30 Agustus 2013 WALIKOTA PARIAMAN, dto MUKHLIS, R Diundangkan di Pariaman pada tanggal 30 Agustus 2013 SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN, dto ARMEN BERITA DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2013 NOMOR 34.

7

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN NOMOR : 34 TAHUN 2013 TANGGAL : 30 AGUSTUS 2013

BAGAN ALUR PENYAMPAIAN SPOP/ LSPOP PBB P2

DINAS

BIDANG

KECAMATAN

KELURAHAN/ DESA

SUBJEK PAJAK

Keterangan : Penyampaian SPOP/ LSPOP PBB P2 Koordinasi Berita Acara Penyampaian WALIKOTA PARIAMAN, dto MUKHLIS, R

8

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN NOMOR : 34 TAHUN 2013 TANGGAL : 30 AGUSTUS 2013

BAGAN ALUR PENYAMPAIAN SPPT PBB P2

DINAS

UPTD

KECAMATAN

KELURAHAN/ DESA

WAJIB PAJAK

Keterangan : Penyampaian SPOP/ LSPOP PBB P2 Koordinasi Berita Acara Penyampaian WALIKOTA PARIAMAN, dto MUKHLIS, R

9

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN NOMOR : 34 TAHUN 2013 TANGGAL : 30 AGUSTUS 2013

TANGGAL JATUH TEMPO PEMBAYARAN PBB P2 JATUH TEMPO PEMBAYARAN BULAN SEPTEMBER

NO

KECAMATAN

KELURAHAN

I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. II. 1. 2. 3. 4. 5.

WALIKOTA PARIAMAN, dto H.MUKHLIS. R

10