===================================================== LEMBARAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2012
NOMOR 4
==================================================================
PERATURAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2005-2025 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA PEMATANGSIANTAR, Menimbang
:
a. bahwa Kota Pematangsiantar memerlukan perencanaan pembangunan jangka panjang sebagai arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh yang dilakukan secara bertahap dalam periode 20 (dua puluh) tahun; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) UndangUndang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; c.bahwa … Bagkumdang
Page 1
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2005-2025; Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 8 Darurat Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092); 2. Undang–Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427); 3. Undang–Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 6. Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377); 7.Undang-Undang … Bagkumdang
Page 2
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 11. Undang–Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444); 12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 20052025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 13.Undang-Undang ... Bagkumdang
Page 3
13. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); 14. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 15. Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LaluLintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025); 16. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 17. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pematangsiantar dan Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3328); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445); 20.Peraturan …
Bagkumdang
Page 4
20. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Lalu-Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529); 22. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838); 23. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Dalam Penataan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3934); 24. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090); 25. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161); 26. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 27.Peraturan ... Bagkumdang
Page 5
27. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655); 28. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4463); 29. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664); 30. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 31. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 32. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816); 33.Peraturan ... Bagkumdang
Page 6
33. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 34. Peraturan Pemerintah No 26 Tahun 2008 tentang RTRW Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 35. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5019); 36. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 38. Perda Provinsi Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2003-2018; 39. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintah yang diselenggarakan Pemerintah Kota Pematangsiantar. Dengan Persetujuan ... Bagkumdang
Page 7
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR dan WALIKOTA PEMATANGSIANTAR MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2005-2025. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kota Pematangsiantar. 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip ekonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Utara. 4.Pemerintah … Bagkumdang
Page 8
4. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 5. Walikota adalah Walikota Pematangsiantar. 6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar. 7. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. 8. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. 9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pematangsiantar untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 - 2025. 10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pematangsiantar untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Walikota dengan berpedoman pada RPJP Daerah Kota Pematangsiantar serta memperhatikan RPJM Daerah Provinsi dan RPJM Nasional. BAB II PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Pasal 2 RPJP Daerah merupakan penjabaran visi, misi dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada RPJP Provinsi dan RPJP Nasional. Pasal 3 … Bagkumdang
Page 9
Pasal 3 (1)
Program Pembangunan Daerah periode 2005-2025 dilaksanakan sesuai dengan RPJP Daerah;
(2)
RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RPJM Daerah. Pasal 4
RPJP Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) terdiri atas : BAB I
: Pendahuluan
BAB II
: Gambaran Umum Kondisi Daerah
BAB III
: Analisis Isu-isu Strategis
BAB IV
: Visi, Misi dan Arah Pembangunan Daerah
BAB V
: Sasaran dan Tahapan RPJP Daearah Kota Pematangsiantar Tahun 2005-2025
BAB VI
: Kaidah Pelaksanaan
BAB VII
: Penutup Pasal 5
Rincian RPJP Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal 6 …
Bagkumdang
Page 10
Pasal 6 Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindarkan kekosongan rencana pembangunan jangka panjang daerah, Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun RPJP Daerah periode berikutnya. Pasal 7 (1)
RPJP Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan RPJM daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2), yang memuat visi, misi dan program Walikota selama 5 (lima) tahun.
(2)
RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan RPJM Nasional dan RPJM Provinsi. BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI Pasal 8
(1)
Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah.
(2)
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah,diatur dengan Peraturan Walikota dengan mengacu pada Peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB IV …
Bagkumdang
Page 11
BAB IV SANKSI Pasal 9 Pemerintah Daerah dapat menolak atau membatalkan setiap usulan program dan kegiatan pembangunan daerah dari seluruh unsur penyelenggara pemerintahan/SKPD dan pemangku kepentingan apabila program/kegiatan tersebut bertentangan dengan RPJP Daerah. BAB V KETENTUAN PERALIHAN Pasal 10 (1) Dalam hal RPJP Daerah belum ditetapkan, maka penyusunan Rencana Pembangunan Daerah mengacu pada peraturan dan perundang-undangan tentang perencanaan pembangunan daerah yang berlaku ; (2) RPJP Daerah dalam perjalanannya bila diperlukan direvisi/peninjauan kembali harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
BAB VI …
Bagkumdang
Page 12
BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 11 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pematangsiantar. Ditetapkan di Pematangsiantar pada tanggal WALIKOTA PEMATANGSIANTAR, dto HULMAN SITORUS Diundangkan di Pematangsiantar pada tanggal SEKRETARIS DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR, dto DONVER PANGGABEAN LEMBARAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2012 NOMOR 4
PEMBINA UTAMA
Bagkumdang
Page 13
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2005-2025 I. UMUM Pemerintah Kota Pematangsiantar mempunyai tugas dan kewajiban untuk menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. Upaya pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, ditetapkan melalui RPJPD dengan mempertimbangkan faktor sumber daya alam dan lingkungan hidup, kependudukan, pendidikan, kesehatan, SDM, gender, ekonomi, politik, hokum dan IPTEK. Peraturan prundang-undangan mengamanatkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) ditetapkan dengan peraturan daerah. Bagkumdang
Page 14
II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 cukup jelas Pasal 2 cukup jelas Pasal 3 cukup jelas Pasal 4 cukup jelas Pasal 5 cukup jelas Pasal 6 cukup jelas Pasal 7 cukup jelas Pasal 8 cukup jelas Pasal 9 cukup jelas
Bagkumdang
Page 15
LAMPIRAN
:
PERATURAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR NOMOR : 4 TAHUN 2012 TANGGAL : 29 NOVEMBER 2012 TENTANG : RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2005-2025
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN
2005- 2025
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan sebuah dokumen perencanaan komprehensif/perencanaan induk. Perencanaan dengan wawasan waktu dua puluh tahunan yang substansinya memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang merupakan satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah. Penyusunannya dilakukan secara terencana, bertahap, dan sistematis yang didasarkan pada kondisi, potensi, dan proyeksi sesuai dengan kebutuhan dalam kurun waktu dua puluh tahun. Dalam rangka memenuhi semua ketentuan normatif aturan perundang undangan mengenai perencanaan nasional dan daerah yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 dan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, Pemerintah dan DPRD Kota Pematangsiantar sepakat menyusun RPJPD Kota Pematangsiantar Tahun 2005-2025 berdasarkan ketentuan sebagai berikut : 1. Proses penyusunan RPJPD Kota Pematangsiantar Tahun 20052025 dilakukan secara partisipatif, melalui berbagai tahapan musyawarah perencanaan partisipatif yang melibatkan seluruh unsur pemangku kepentingan pembangunan daerah.
2.RPJPD ...
Bagkumdang
Page 16
2. RPJPD Kota Pematangsiantar Tahun 2005-2025 merupakan dokumen perencanaan berwawasan dua puluh tahunan yang memuat visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang. 3. RPJPD Kota Pematangsiantar Tahun 2005-2025 sebagai arahan terselenggaranya pembangunan daerah yang demokratis dengan prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan, kesatuan nasional dan berorientasi ke masa depan. 4. RPJPD Kota Pematangsiantar disusun secara sistematis, menyeluruh, dan fleksibel.
Tahun 2005-2025 terarah, terpadu,
B. Dasar Hukum Penyusunan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2005-2025 ini berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut: 1. Undang-Undang Nomor 8 Darurat Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092); 2. Undang–Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427); 3.Undang-Undang …
Bagkumdang
Page 17
3. Undang–Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 6. Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377); 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana ...
Bagkumdang
Page 18
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 11. Undang–Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444); 12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 13. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); 14. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 15.Undang-Undang ...
Bagkumdang
Page 19
15. Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LaluLintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025); 16. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 17. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pematangsiantar dan Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3328); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Lalu-Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529); 22.Peraturan … Bagkumdang
Page 20
22. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838); 23. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Dalam Penataan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3934); 24. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090); 25. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161); 26. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 27. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655); 28.Peraturan …
Bagkumdang
Page 21
28. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4463); 29. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664); 30. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 31. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 32. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816); 33.Peraturan ...
Bagkumdang
Page 22
33. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 34. Peraturan Pemerintah No 26 Tahun 2008 tentang RTRW Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 35. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5019); 36. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 38. Perda Provinsi Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2003-2018; 39. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintah yang diselenggarakan Pemerintah Kota Pematangsiantar. c.Hubungan ... Bagkumdang
Page 23
C. Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2005-2025 mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 5 dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2005-2025 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Propinsi Sumatera Utara. 2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Pematangsiantar merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Daerah serta memperhatikan RPJM Nasional dan Provinsi, memuat Arah Kebijakan Keuangan Daerah, Strategi Pembangunan Daerah, Kebijakan Umum, dan Program Satuan Kerja Perangkat Daerah, Lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. 3. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP), memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah Kota Pematangsiantar maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. D.Sistematika ... Bagkumdang
Page 24
D. Sistematika Penulisan RPJPD Tahun 2005-2025. Penyajian Sistematika Penulisan RPJPD Kota Pematangsiantar Tahun 2005-2025 adalah sebagai berikut; BAB I.
PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Dasar Hukum Penyusunan C. Hubungan Antar Dokumen Perencanaan D. Sistematika Penulisan RPJPD Tahun 20052025. E. Maksud dan Tujuan
BAB II.
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH A. Sejarah Singkat Kota Pematangsiantar B. Kondisi Umum Kota Pematangsiantar 1. Kondisi Geografi Dan Demografi 2. Pemerintahan Daerah 3. Politik 4. Sumber Daya Manusia 5. Ekonomi 6. Sumber Hidup
Daya
Alam
Dan
Lingkungan
7. Infrastruktur Kota 8. Sosial Budaya 9.Keamanan… Bagkumdang
Page 25
9. Keamanan dan Ketertiban Umum C. Prediksi Kondisi Umum Daerah BAB III. ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS A. Kesehatan B. Pariwisata C. Sarana dan Prasarana D. Perekonomian, Investasi
Sumberdaya
Alam
dan
E. Geomorfologi dan Lingkungan Hidup F. Sosial, Budaya dan Politik G. Pemerintahan BAB IV. VISI DAN MISI KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2005-2025 A. Visi B. Misi C. Arah Kebijakan Pembangunan BAB V. SASARAN DAN TAHAPAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2005-2025 I.
Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan A. Mengembangkan Tata Pemerintahan yang Baik (Good Governance) 1. Sumberdaya Aparatur 2. Birokrasi 3. Infrastruktur Pemerintahan 4.Kapasitas ...
Bagkumdang
Page 26
4. Kapasitas Keuangan Pemerintah Kota 5. Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang Prima, Transparan dan Akuntabel 6. Kerjasama Pembangunan Sektoral dan Daerah B. Politik C. Sumber Daya Manusia D. Ekonomi E. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup F. Infrastruktur Kota G. Sosial Budaya H. Keamanan dan Ketertiban. II. Tahapan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2005-2025. BAB VI. KAIDAH PELAKSANAAN BAB VII. PENUTUP E. Maksud dan Tujuan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2005-2025 disusun dengan maksud sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan sesuai dengan kondisi, potensi, kebutuhan, dan proyeksi dalam kurun waktu dua puluh tahun. Tujuan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Pematangsiantar Tahun 2005-2025 adalah sebagai berikut: 1.Mendukung ... Bagkumdang
Page 27
1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan baik lintas sektor maupun lintas instansi di Kota Pematangsiantar. 2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan baik antar daerah, antar waktu, maupun antar fungsi pemerintah daerah. 3. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan Kota Pematangsiantar dalam kegiatan pembangunan sejak fase perencanaan, pelaksanaan sampai dengan fase pengawasan. 4. Menjamin tercapainya optimalisasi penggunaan sumber daya Kota Pematangsiantar yang efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. 5. Menjaga dan menjamin sinkronisasi dan kesinambungan pembangunan Kota Pematangsiantar yang dilaksanakan setiap tahun perencanaan. BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH A. Sejarah Singkat Kota Pematangsiantar Sebelum proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, Pematangsiantar merupakan daerah kerajaan Siantar. Pematangsiantar yang berkedudukan di pulau Holing dan raja terakhir dari dinasti keturunan marga Damanik yaitu Tuan Sangnawaluh Damanik, yang memegang kekuasan sebagai raja tahun 1906. Disekitar …
Bagkumdang
Page 28
Disekitar Pulau Holing kemudian berkembang menjadi perkampungan tempat tinggal penduduk diantaranya Kampung Suhi Haluan, Siantar Kahean, Pantoan, Suhi Bah Bosar, dan Tomuan. Daerah-daerah tersebut kemudian menjadi daerah hukum Kota Pematangsiantar yaitu : 1. Pulau Holing menjadi Kampung Pematang. 2. Siantar Bayu menjadi Kampung Pusat Kota. 3. Suhi Kahean menjadi Kampung Sipinggol-pinggol, Kampung Melayu, Martoba, Sukadame dan Bane. 4. Suhi Bah Bosar menjadi Kampung Kristen, Karo, Tomuan, Pantoan, Toba dan Martimbang. Setelah Belanda memamusuki daerah Sumatera Utara, Simalungun menjadi Daerah kekuasaan Belanda sehingga pada tahun 1907 berakhirlah kekuasaan rajaraja. Controleur Belanda yang semula berkedudukan di perdagangan pada tahun 1907 dipindahkan ke Pematangsiantar. Sejak itu Pematangsiantar berkembang menjadi daerah yang banyak dikunjungi pendatang baru, Bangsa Cina mendiami Kawasan Tiombang Galung dan Kampung melayu. Pada tahun 1910 didirikan Badan Persiapan Kota Pematangsiantar. Kemudian Pada tanggal 1 Juli 1917 berdasarkan Stad Blad No.285 Pematangsiantar berubah menjadi Geemente yang mempunyai otonomi sendiri. Sejak Januari 1939 berdasarkan Stad Blad No.717 berubah menjadi Geemente yang mempunyai Dewan. Pada jaman Jepang berubah menjadi Siantar Estate dan Dewan dihapus. Setelah Proklamasi Kemerdekaan Pematangsiantar kembali menjadi daerah Otonomi. Berdasarkan … Bagkumdang
Page 29
Berdasarkan UU No.22/1948 status geemente menjadi kota kabupaten Simalungun dan Walikota di rangkap oleh Bupati Simalungun sampai 1957. Berdasarkan UU No1/1957 berubah menjadi Kota Praja penuh dan dengan keluarnya UU No.18/1965 berubah menjadi Kotamadya, dan dengan keluarnya UU No.5/1974 Tentang pokok-pokok pemerintah di daerah berubah menjadi daerah tingkat II Pematangsiantar sampai sekarang. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1981 Kota Daerah Tingkat II Pematangsiantar terdiri atas empat wilayah kecamatan yang terdiri atas 29 desa/kelurahan dengan luas wilayah 12,48 Km2 yang peresmiannya dilaksanakan oleh Gubernur Sumatera Utara pada tanggal 17 Maret 1982. Kecamatan-kecamatan tersebut yaitu : a. Kecamatan Siantar Barat, b. Kecamatan Siantar Timur, c. Kecamatan Siantar Utara, dan d. Kecamatan Siantar Selatan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1986 Tanggal 10 Maret 1986 Kota Daerah Tingkat II Pematangsiantar diperluas menjadi enam kecamatan dimana sembilan desa/kelurahan dari Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun masuk menjadi wilayah Kota Pematangsiantar sehingga Kota Pematangsiantar terdiri dari 38 desa/kelurahan dengan luas wilayah menjadi 70,230 Km2 dan peresmiannya dilakukan pada Tanggal 18 Mei 1987. Kecamatan-kecamatan tersebut terdiri dari: a.Kecamatan … Bagkumdang
Page 30
a. Kecamatan Siantar Barat, b. Kecamatan Siantar Timur, c. Kecamatan Siantar Utara, d. Kecamatan Siantar Selatan, e. Kecamatan Siantar Marihat, dan f. Kecamatan Siantar Martoba. Sesuai dengan kesepakatan bersama Penyesuaian Batas Wilayah Administrasi antara Kota Pematangsiantar dengan Kabupaten Simalungun dengan SKB Nomor 136/3140/1994/136/4620/1994 dengan hasil kesepakatan luas Kota Pematangsiantar menjadi 79,9706 km2. Pada Tahun 1997 Wilayah administrasi Kota Pematangsiantar mengalami perubahan status sesuai dengan SK yang meliputi : a. SK Gubernur Sumatera Utara Nomor 140.050.K/97 Tanggal 13 Februari 1997 dan direalisasikan oleh SK Walikota KDH Tk. II Kota Pematangsiantar Nomor 140/1961/Pem/97 tanggal 15 April 1997 tentang Pembentukan Lima Kelurahan Persiapan di Kecamatan Siantar Martoba. b. SK Gubernur Sumatera Utara Nomor 140/2610.K/95 Tanggal 4 Oktober 1995 dan direalisasikan oleh SK Walikota KDH Tk. II Kota Pematangsiantar Nomor 140/1961/Pem/97 Tanggal 2 Juli 1997 tentang Perubahan Status Sembilan Desa Menjadi Kelurahan sehingga Pada Tahun 1997 wilayah administrasi Kota Pematangsiantar menjadi 43 kelurahan. Berdasarkan …
Bagkumdang
Page 31
Berdasarkan hasil pengkajian historis dan seminar ditetapkan hari jadi Kota Pematangsiantar pada Tanggal 24 April 1871 yang disahkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1988. dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah mulai Tanggal 1 Januari Tahun 2000, status Pemerintahan Daerah Tingkat II Kotamadya Pematangsiantar berubah menjadi Pemerintah Kota Pematangsiantar. Pada tahun 2007, diterbitkan 5 Peraturan Daerah tentang pemekaran wilayah administrasi Kota Pematangsiantar, yaitu : 1. Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2007 Pembentukan Kecamatan Siantar Sitalasari.
tentang
2. Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2007 Pembentukan Kecamatan Siantar Marimbun.
tentang
3. Peraturan Daerah No. 7 Tahun Pembentukan Kelurahan Bah Sorma.
tentang
2007
4. Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kelurahan Tanjung Tongah, Naga Pitu dan Tanjung Pinggir. 5. Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kelurahan Parhorasan Nauli, Sukamakmur, Marihat Jaya, Tong Marimbun, Mekar Nauli dan Nagahuta Timur. Dan saat ini Kota Pematangsiantar Kecamatan dengan 53 Kelurahan, yaitu :
terdiri
8
a. Kecamatan Siantar Barat, b. Kecamatan Siantar Timur, c. Kecamatan Siantar Utara, d.Kecamatan … Bagkumdang
Page 32
d. Kecamatan Siantar Selatan, e. Kecamatan Siantar Marihat, f. Kecamatan Siantar Martoba, g. Kecamatran Siantar Sitalasari, dan h. Kecamatan Siantar Marimbun. B. Kondisi Umum Kota Pematangsiantar 1. Kondisi Geografi dan Demografi Secara geografis, Kota Pematangsiantar terletak di Provinsi Sumatera Utara pada garis 2° 53' 20" - 3° 01' 00" Lintang Utara dan 99° 1' 00" - 99° 6' 35" Bujur Timur yang berada di tengah-tengah Kabupaten Simalungun, dengan jarak ke Ibukota Provinsi yaitu Kota Medan sejauh 128 Km. Wilayah Kota Pematangsiantar memiliki luas dataran sebesar 79,97 km2 atau sekitar 0,11% dari luas Provinsi Sumatera Utara yang terletak 400-500 meter di atas permukaan laut. Struktur wilayah Kota Pematangsiantar berwujud daerah perkotaan dengan pertanian berupa sawah dan ladang yang berada di pinggiran kota. Topografi Kota Pematangsiantar merupakan tanah berbukit-bukit dan berlembah serta datar di bagian pusat kota dengan jenis tanah podsolik berasal dari batuan sedimen. Di sebelah Utara dan Barat merupakan daerah bergelombang dan di sebelah Selatan dan Timur merupakan daerah landai dengan kemiringan tanah 0-15 %. Kota Pematangsiantar termasuk daerah yang beriklim sedang dengan suhu maksimal rata-rata 30,400 C dan suhu minimal dengan rata-rata 19,900 C. Secara … Bagkumdang
Page 33
Secara administratif Kota Pematangsiantar terdiri dari 8 kecamatan dan 53 kelurahan dengan jumlah penduduk pada Tahun 2010 sebanyak 234.698 jiwa dengan jumlah laki-laki sebanyak 114.561 jiwa dan perempuan sebanyak 120.137 jiwa serta kepadatan penduduk 2.935 jiwa per km2. Tabel.1 : Jumlah Penduduk Dirinci Per Kecamatan Menurut Jenis Kelamin Dan Rasio Jenis Kelamin Tahun 2011 No
Kecamatan
Laki – laki
Perempua n
Jumlah
Rasio Jenis Kelamin
1
2
3
4
5
6
1.
Siantar Marihat
8.799
9.073
17.872
96,98
2.
Siantar Marimbun
7.096
7.546
14.642
94,04
3.
Siantar Selatan
8.102
8.999
17.101
90,03
4.
Siantar Barat
17.139
17.845
34.984
96,04
5.
Siantar Utara
22.403
24.020
46.423
93.27
6.
Siantar Timur
18.399
20.055
38.454
91,74
7.
Siantar Martoba
19.154
19.214
38.368
99,69
8.
Siantar Sitalasari
13.469
13.385
26.854
100,63
114.561
120.137
234.698
95,36
Pematangsiantar
Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pematangsiantar, 2011
Tabel 2… Bagkumdang
Page 34
Tabel 2 : No
Proyeksi Jumlah Penduduk per Kecamatan
Kecamatan
RENTANG WAKTU PERENCANAAN 2012
2017
2022
2027
2032
1
SIANTAR MARIHAT
18.797
19.135
20.121
23.248
24.446
2
SIANTAR MARIMBUN
12.745
12.267
12.899
17.326
18.219
3
SIANTAR SELATAN
20.952
21.653
22.769
25.196
26.495
4
SIANTAR BARAT
46.525
50.435
53.034
50.751
53.366
5
SIANTAR UTARA
49.305
53.736
56.505
53.148
55.886
6
SIANTAR TIMUR
42.254
45.692
48.046
46.343
48.731
7
SIANTAR MARTOBA
26.948
27.077
28.472
34.119
35.877
8
SIANTAR SITALASARI
22.127
22.007
23.141
28.514
29.983
239.654
252.003
264.989
278.644
293.003
Sumber : Hasil Analisis, 2010 Tabel 3 : Proyeksi Kepadatan Penduduk per Kecamatan No
Kecamatan
1
SIANTAR MARIHAT
2
SIANTAR MARIMBUN
3
SIANTAR SELATAN
Bagkumdang
RENTANG WAKTU PERENCANAAN 2012
2017
2022
2027
2032
2.402
2.445
2.571
2.971
3.124
708
681
716
962
1.012
10.372
10.720
11.272
12.473
13.116
Page 35
4
SIANTAR BARAT
14.516
15.736
16.547
15.835
16.651
5
SIANTAR UTARA
13.508
14.722
15.481
14.561
15.311
6
SIANTAR TIMUR
9.348
10.109
10.630
10.253
10.781
7
SIANTAR MARTOBA
1.495
1.502
1.580
1.893
1.991
8
SIANTAR SITALASARI
974
969
1.018
1.255
1.319
2.997
3.151
3.314
3.484
3.664
Sumber : Hasil Analisis, 2010 2.
Pemerintahan Daerah Berbagai upaya pelaksanaan tata pemerintahan yang baik (Good Governance) sampai saat ini masih dilakukan oleh Pemerintah Kota Pematangsiantar. Permasalahan dalam pemerintahan adalah belum optimalnya proses desentralisasi dan otonomi daerah dan masih rendahnya kapasitas Pemerintah Daerah. Upaya peningkatan kinerja melalui reformasi birokrasi harus dapat dilaksanakan secara berkesinambungan melalui evaluasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta hasil yang dicapai. Peningkatan pelayanan masyarakat diupayakan secara maksimal, terjangkau, dan merata dengan menghindari model birokrasi panjang (red-tape bureaucracy) yang dapat menimbulkan terjadinya ekonomi biaya tinggi, terjadinya penyalahgunaan wewenang, perlakuan diskriminatif, dan menimbulkan peluang terjadinya praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Kualitas...
Bagkumdang
Page 36
Kualitas pelayanan kepada masyarakat diupayakan terus ditingkatkan dengan harapan dapat memenuhi harapan masyarakat akan pelayanan itu sendiri dan dapat menunjang berbagai kegiatan masyarakat terutama kegiatan perekonomian. Pada tahun 2011 jumlah PNS yang ada dilingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar berjumlah 6.471 orang, dengan uraian sebagai berikut : Golongan I
:
78 orang
Golongan II : 1.472 orang Golongan III : 2.443 orang Golongan IV : 2.441 orang ...... (sumber : BKPP tahun 2011) Aparat pemerintah sebagai salah satu pilar utama dalam pelaksanaan pemerintahan memiliki peranan yang sangat strategis karena merupakan unsur pelaksana tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Sampai saat ini hasil yang telah dicapai masih belum sesuai dengan apa yang diharapkan dengan indikator masih rendahnya kualitas pelayanan umum kepada masyarakat. Fenomena ini merupakan puncak gunung es dari berbagai permasalahan yang ada antara lain kondisi birokrasi yang belum tertib, kualitas aparat yang kurang profesional yang dipengaruhi oleh situasi dan kondisi yang berkaitan dengan sistem pembinaan kepegawaian, pendapatan/penghasilan pegawai negeri yang masih jauh dari kebutuhan minimal yang layak, peraturan yang memberi peluang terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dan masih adanya dorongan dari masyarakat untuk terjadinya praktek KKN. Tabel 4... Bagkumdang
Page 37
Tabel. 4 : No
Jumlah PNS dirinci menurut SKPD tahun 2011 Unit Kerja
Jumlah
1
Sekretariat Daerah Kota Pematangsiantar
2
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
3
Dinas Pendidikan
3.432
4
Dinas Kesehatan
620
5
Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
6
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
7
Dinas Koperasi dan UMKM
26
8
Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata
39
9
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
96
10
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
38
11
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
47
12
Dinas Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman
68
13
Dinas Bina Marga dan Pengairan
87
14
Dinas Pertanian dan Peternakan
61
15
Dinas Kebersihan
48
16
Dinas Pasar
71
17
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
38
Bagkumdang
176 47
43 195
Page 38
18
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
31
19
Badan Lingkungan Hidup
45
20
Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan
22
21
Badan Penelitian, Pengembangan dan Statistik
16
22
Badan Pemberdayaan Masyarakat
19
23
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
60
24
Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah
26
25
Badan Pelayanan dan Perijinan Terpadu
48
26
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
41
27
Inspektorat
34
28
RSUD dr. Djasamen Saragih
29
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
29
30
KPU
20
31
Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
51
32
Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
15
33
Kantor Pemadam Kebakaran
38
34
Kecamatan Siantar Marihat
56
35
Kecamatan Siantar Barat
82
36
Kecamatan Siantar Timur
62
Bagkumdang
398
Page 39
37
Kecamatan Siantar Selatan
50
38
Kecamatan Siantar Utara
78
39
Kecamatan Siantar Martoba`
50
40
Kecamatan Siantar Sitalasari
32
41
Kecamatan Siantar Marimbun
36
JUMLAH
6.471
Sumber : BKPP, 2011 Otonomi daerah harus dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk mewujudkan tata kepemerintahan yang baik dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat. Penataan manajemen dan evaluasi kinerja harus dilakukan secara berkesinambungan dengan memperhatikan dalam menghadapi tantangan baik tantangan eksternal berupa globalisasi yang sarat dengan persaingan dan liberalisme informasi dan komunikasi, investasi, modal, tenaga kerja, dan budaya, serta tantangan internal berupa kondisi masyarakat beserta dinamika yang terus menerus terjadi setiap saat dan kondisi birokrasi serta aparat yang masih perlu penataan lebih lanjut. Yang dijadikan indikator pokok daerah dalam menunjukkan kemajuan pembangunan daerah dapat dilihat dari perkembangan posisi keuangan. Efisiensi dan efektivitas penggunaan dana, transparansi, dan akuntabilitas merupakan asas yang harus dipenuhi dalam pengelolaan keuangan daerah sesuai paradigma baru yang berkembang saat ini. Realisasi… Bagkumdang
Page 40
Realisasi penerimaan pendapatan dan pengeluaran menunjukkan tingkat pencapaian kinerja yang dihasilkan, baik belanja aparatur (rutin) maupun belanja modal (pembangunan) yang tertuang pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 3. Politik Situasi politik di Kota Pematangsiantar dipengaruhi oleh situasi politik regional dan nasional. Saat ini situasi politik sudah cenderung membaik, yang dibuktikan dengan pelaksanaan berbagai proses demokrasi yang berjalan lancar, antara lain melalui pelaksanaan pemilihan umum anggota legislatif, pemilihan presiden dan wakil presiden serta pemilihan kepala daerah secara langsung yang berjalan dengan baik tanpa menghadapi kendala/konflik yang berarti dalam kerangka pendidikan politik kepada masyarakat akan nilai-nilai yang terkandung dalam demokrasi. Melalui kebebasan dalam menentukan pilihan dan memberikan pendapat masyarakat dapat meningkatkan partisipasi dan kapasitasnya termasuk sebagai social control dalam berbagai kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Dinamika kehidupan politik untuk menyampaikan aspirasi masyarakat sangat tinggi intensitasnya, masyarakat sangat intens terhadap segala kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota melalui unjuk rasa maupun pernyataan di media massa, masyarakat dalam usaha penyaluran aspirasi dapat berjalan secara tertib dan terkendali serta berjalan secara demokratis. Tabel 5... Bagkumdang
Page 41
Tabel 5 : Jumlah anggota DPRD Menurut Partai dan Jenis Kelamin Tahun 2010 PARTAI
JENIS KELAMIN
JUMLAH
Laki-laki
Perempuan
Partai Hanura
2
-
2
Partai Amanat Nasional
2
1
3
Partai Perjuangan Indonesia Baru
1
-
1
6
-
6
2
-
2
1
-
1
1
1
2
3
-
3
1
1
2
1
-
1
1
-
1
1
-
1
2
-
2
1
-
1
-
1
1
1
-
1
Partai Demokrat Partai Pemuda Indonesia Partai Matahari Bangsa Partai Golongan Karya Partai PDI-Perjuangan Partai Damai Sejahtera Partai Buruh Partai Patriot Partai Peduli Rakyat Nasional Partai PKS Partai PNBK Partai Persatuan Daerah Partai Bintang Reformasi
JUMLAH 26 4 Sumber : Siantar Dalam Angka, 2011
30
Seiring dengan penguatan kapasitas masyarakat dalam iklim baru reformasi dan otonomi daerah Mendorong... Bagkumdang
Page 42
mendorong timbulnya berbagai organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat yang baru. Tumbuh suburnya kekuatan masyarakat (civil society) merupakan determinan terjadinya transformasi informasi dan komunikasi yang mendukung nilai-nilai kebebasan, keterbukaan, dan kemudahan memperoleh akses dalam lingkup global. Fenomena ini dapat dijadikan kekuatan strategis bagi pemerintah dalam mendukung pelaksanaan tata kepemerintahan yang baik, sarana pelaksanaan check and balances, pendukung pelaksanaan akuntabilitas pemerintahan, sarana pendidikan politik masyarakat, dan media komunikasi antara masyarakat dan pemerintah daerah. Melalui kemajuan dan perkembangan yang terjadi mendorong terjadinya pembaharuan kehidupan masyarakat termasuk di bidang politik. Pelaksanaan berbagai kegiatan politik selama lima tahun terakhir menunjukkan perubahan yang besar dalam bidang politik melalui peningkatan partisipasi politik masyarakat yang lebih luas secara otonom, independen, dan mandiri dengan harapan pada masa mendatang tercipta formulasi dan desain yang tepat sesuai dengan karakteristik lokal dapat semakin meningkat dan meluas. 4.
Sumber Daya manusia Pembangunan sumber daya manusia mutlak dilaksanakan dalam mewujudkan pembangunan yang berkesinambungan dalam kerangka perbaikan pada berbagai bidang. Dengan...
Bagkumdang
Page 43
Dengan masyarakat yang berkualitas diharapkan pembangunan yang dicapai dapat terlaksana dengan berkualitas juga. Dalam mewujudkan hal tersebut dilakukan melalui pengendalian jumlah penduduk dan peningkatan kualitas sumber daya masyarakat. Pengendalian jumlah penduduk dilakukan melalui pengendalian pertumbuhan penduduk dan penekanan laju urbanisasi, sedangkan peningkatan kualitas sumber daya manusia diwujudkan melalui peningkatan kualitas pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat. Jumlah penduduk Kota Pematangsiantar berdasarkan data BPS Kota Pematangsiantar pada Tahun 2010 sebanyak 234.698 jiwa, dengan jumlah laki-laki sebanyak 114.561 jiwa dan perempuan sebanyak 120.137 jiwa dengan demikian sex ratio penduduk Kota Pematangsiantar sebesar 95,36. Dapat digambarkan bahwa laju pertumbuhan penduduk Kota Pematangsiantar cenderung stabil, namun jumlah perempuan masih lebih banyak bila dibandingkan dengan jumlah laki-laki. Pada Tahun 2004 laju pertumbuhan sebesar 0,63 persen, pada Tahun 2003 sebesar 0,32 persen, pada Tahun 2002 sebesar 0,27 persen, dan pada Tahun 2001 sebesar 0,27 persen. Bila dilihat dari pengukuran Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI) Kota Pematangsiantar pada tahun 20072010 berada pada peringkat pertama dari seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara. Hal tersebut mengartikan bahwa kemungkinan kondisi pendidikan... Bagkumdang
Page 44
pendidikan, kualitas hidup dan kesehatan masyarakat Kota Pematangsiantar masih lebih baik bila dibandingkan dengan masyakat di kabupaten/kota lain yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Walaupun IPM Kota Pematangsiantar mengalami peningkatan dan berada pada peringkat pertama, namun jika dilihat dari indikator IPM Kota Pematangsiantar masih berada pada tingkat menengah secara nasional, artinya pembangunan manusia masih perlu ditingkatkan. Tabel.6
: Indeks
Pembangunan
Manusia
Kota
Pematangsiantar. No
Uraian
1
IPM
2
Angka harapan hidup
3
Satuan
2006
2007
2008
2009
2010
75,9
76,19
76,41
76,58
77,15
Tahun
71,5
71,58
71,64
71,69
72,16
Angka melek huruf
%
99,40
99,46
99,50
99,54
99,65
4
Daya beli
Rp
620.000
633.400
688.750
5
Lama ratarata sekolah
Tahun
10,80
11,16
11,28
624.400
10,89
628.900
11,03
Sumber : BPS, 2011 Dari berbagai... Bagkumdang
Page 45
Dari berbagai indikator yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia, indeks yang dicapai Kota pematangsiantar lebih tinggi bila dibandingkan dengan daerah lain di Provinsi Sumatera Utara seperti angka melek huruf, rata-rata lama sekolah, angka harapan hidup, dan daya beli masyarakat yang pada masa mendatang posisi tersebut diharapkan dapat dipertahankan. Penyebab utama tingginya angka kemiskinan selain disebabkan oleh dampak krisis moneter Tahun 1997 yang masih dirasakan masyarakat juga disebabkan oleh kenaikan harga komoditas kebutuhan pokok masyarakat seperti listrik dan BBM, serta disebabkan oleh rendahnya kompetensi sumber daya manusia. Kemiskinan ditimbulkan oleh banyaknya pengangguran baik terbuka dan tertutup serta rendahnya pendapatan perkapita masyarakat akibat dari lapangan kerja yang lebih banyak diisi oleh tenaga kerja yang berasal dari luar daerah. Tenaga kerja yang potensial belum mampu disediakan sesuai dengan kompetensi, kualitas, dan kebutuhan pasar. Hal ini merupakan tantangan bagi Pemerintah Kota Pematangsiantar untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang memiliki daya saing dan kompetensi dalam mendukung pelaksanaan pembangunan terutama dalam menghadapi era globalisasi dan perdagangan bebas. Salah satu indikator Indeks Pembangunan Manusia adalah pendidikan, dimana sarana dan prasarana pendidikan yang terdiri dari gedung sekolah, ruang belajar, dan tenaga pendidikan mulai dari pendidikan dasar, menengah, dan lanjutan di Kota Pematangsiantar sudah relatif cukup untuk melaksanakan kegiatan proses belajar dan mengajar bagi peserta... Bagkumdang
Page 46
bagi peserta didik yang berasal baik Pematangsiantar maupun dari luar daerah.
dari
Kota
Tabel.7 : Kondisi Pendidikan Kota Pematangsiantar. No
Indikator
Satuan
2008
2009
2010
1
Angka Melek
(%)
99,50
99,54
99,65
2
APM SD
(%)
96,24
98,80
99,71
3
APM SLTP
(%)
93,93
94,01
95,12
4
APM SLTA
(%)
97,41
98,56
99,05
5
APK SD
(%)
98,37
99,20
100,37
6
APK SLTP
(%)
106,22
106,97
107,30
7
APK SLTA
(%)
127,24
30,14
132,17
Tabel.8 : Perkembangan Angka Melek Huruf Tahun 2007 s/d 2011 No . 1
2
3
2007
2008
2009
2010
2011
Jumlah penduduk usia diatas 15 tahun yang bisa membaca dan menulis
165.451
165.567
165.683
165.799
166.131
Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas
164.796
165.030
165.248
165.388
165.806
Angka melek huruf
99,60
99,68
99,74
99,75
99,80
Uraian
Sumber : Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar Tahun 2012 Tabel 9...
Bagkumdang
Page 47
Tabel.9 :
No.
Prediksi Perkembangan Angka Melek Huruf Tahun 2012 s/d 2025 Kota Pematangsiantar 2012
Uraian
2015
2020
2025
Jumlah penduduk usia diatas 15 tahun yang bisa membaca dan menulis
167.310
173.467 183.008 196.825
2
Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas
167.035
173.392 183.008 196.825
3
Angka melek huruf
1
Sumber :
99,84
99,96
100,00
100,00
Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar Tahun 2012
Tabel.10 : Angka Melek Huruf Tahun 2010 menurut kecamatan Kota Pematangsiantar
No.
Kecamatan
Jumlah penduduk usia diatas 15 tahun yang bisa membaca dan menulis
Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas
Angka melek huruf
1
Siantar Marihat
12.297
12.332
99,72
2
Siantar Selatan
12.475
12.500
99,80
3
Siantar Barat
25.467
25.512
99,82
4
Siantar Utara
32.666
32.710
99,87
5
Siantar Timur
27.981
28.035
99,81
6
Siantar Martoba
25.761
25.838
99,70
7
Siantar Marimbun
9.993
10.053
99,40
Bagkumdang
Page 48
8
Siantar Sitalasari Jumlah
18.748
18.819
99,62
165.388
165.799
99,75
Sumber : Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar
Tahun
2012 Tabel.11 :
Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah Tahun 2007 s/d 2011 Kota Pematangsiantar Jenjang Pendidikan
No.
2007
2008
2009
2010
2011
1
SD/MI
1.1.
Jumlah murid usia 7-12 thn
27.510
27.676
27.843
28.011
28.180
1.2.
Jlh penduduk usia 7-12 tahun
30.876
31.031
31.187
31.343
31.501
1.3.
APS SD/MI
131,67
131,80
131,93
132,07
132,20
2
SMP/MTs
2.1.
Jumlah murid usia 13-15 thn
13.171
13.251
13.331
13.411
13.492
2.2.
Jumlah penduduk kelompok usia 1315 tahun
17.375
17.462
17.550
17.638
17.727
2.3.
APS SMP/MTs
99,85
99,95
100,05
100,15
102,41
Sumber : Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar, Tahun 2012
Bagkumdang
Page 49
Tabel.12 :
Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2011 menurut Kecamatan SD/MI
No
Kecamatan
jumlah murid usia 712 thn
jumlah pendudu k usia 712 th
SMP/MTs
APS
jlh murid usia 13-15 thn
jumlah pendudu k usia 13-15 th
APS
1
Siantar Marihat
2.192
2.485
97,3 0
644
1.586
41,8 0
2
Siantar Selatan
1.932
1.532
211, 23
3.59 9
1.100
328, 91
3
Siantar Barat
7.858
2.600
366, 31
2.74 8
1.516
183, 11
4
Siantar Utara
4.787
5.846
93,7 9
1.55 3
2.972
53,8 4
5
Siantar Timur
4.426
6.738
81,1 5
2.10 7
3.406
62,6 8
6
Siantar Martoba
3.836
5.903
73,6 4
1.26 3
3.398
37,9 0
7
Siantar Marimbun
439
3.816
13,6 3
166
2.051
8,63
8
Siantar Sitalasari
2.710
2.581
120, 53
1.41 2
1.698
102, 41
28.180
31.501
132, 20
13.4 92
17.727
102, 41
Jumlah
Bagkumdang
Page 50
Tabel.13 :
Jenjang Pendidikan
No. 1
Jumlah Sekolah dan Penduduk Sekolah Tahun 2007 s/d 2011
Jumlah gedung sekolah
1.2.
jumlah penduduk usia 7-12 tahun
1.3. Rasio
2.1.
2007
2008
2009
2010
2011
166
166
168
168
169
30.876
31.031
31.187
31.343
31.501
0,54
0,53
0,54
0,54
0,54
47
47
49
49
50
17.375
17.462
17.550
17.638
17.727
0,27
0,27
0,28
0,28
0,28
SD/MI
1.1.
2
Usia
SMP/MTs Jumlah gedung sekolah
jumlah penduduk 2.2. kelompok usia 1315 tahun 2.3. Rasio
Sumber : Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar, Tahun 2012 Tabel 14...
Bagkumdang
Page 51
Tabel.14 :
Prediksi Ketersediaan Penduduk Usia Sekolah
Sekolah
dan
Tahun 2012 s/d 2025 Kota Pematangsiantar No. 1
Jenjang Pendidikan
jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun
1.3. Rasio 2
2020
2025
170
168
166
164
31.501 31.879 32.262 32.649 0,53
0,52
0,51
0,50
50
52
54
55
SMP/MTs
2.1. Jumlah gedung sekolah 2.2.
2015
SD/MI
1.1. Jumlah gedung sekolah 1.2.
2012
jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun
2.3. Rasio
17.727 18.082 18.443 18.812 0,29
0,29
0,29
0,29
Sumber : Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar, Tahun 2011
Tabel.15 : Ketersediaan sekolah dan penduduk usia sekolah Tahun 2011 menurut Kecamatan Kota Pematangsiantar
Bagkumdang
Page 52
SD/MI jumlah Jumlah penduduk gedung usia 7-12 sekolah th
SMP/MTs jumlah Jumlah penduduk gedung Rasio usia 13sekolah 15 th
No.
Kecamatan
(1)
(2)
(3)
(4)
(5=3/4)
(6)
(7)
(8=6/7)
1
Siantar Marihat
14
2.485
0,56
4
1.586
0,25
2
Siantar Selatan
11
1.532
0,72
9
1.100
0,82
3
Siantar Barat
32
2.600
1,23
12
1.516
0,79
4
Siantar Utara
35
5.846
0,60
6
2.972
0,20
5
Siantar Timur
29
6.738
0,43
7
3.406
0,21
6
Siantar Martoba
22
5.903
0,37
7
3.398
0,21
7
Siantar Marimbun
7
3.816
0,18
2
2.051
0,10
8
Siantar Sitalasari
21
2.581
0,81
3
1.698
0,18
171
31.501
0,53
50
1.586
0,29
Jumlah
Rasio
Sumber : Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar Tahun 2012
Bagkumdang
Page 53
Tabel.16 :
Jenjang Pendidikan
No. 1
Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Thn 2007 s/d 2011
2008
2009
2010
2011
1.737
1.772
1.808
1.845
1.883
34.977
34.697
34.420
34.144
33.871
4,97
5,11
5,25
5,40
6,33
1.402
1.431
1.460
1.490
1.520
20.095
19.935
19.775
19.617
19.460
6,98
7,18
7,38
7,59
9,66
SD/MI
1.1. Jumlah Guru 1.2. Jumlah Murid 1.3. Rasio 2
2007
SMP/MTs
2.1. Jumlah Guru 2.2. Jumlah Murid 2.3. Rasio
Sumber
: Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar, Tahun 2012
Tabel.17 :
Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar menurut Kecamatan SD/MI
No.
Kecamatan
Bagkumdang
Jumlah Guru
Jumlah Murid
SMP/MTs Rasio
Jumlah Guru
Jumlah Murid
Rasio
Page 54
(1)
(2)
(3)
(4)
(5=3/4)
(6)
(7)
(8=6/ 7)
1
Siantar Marihat
136
2.606
5,22
62
872
7,11
2
Siantar Selatan
122
2.325
5,25
360
4.910
7,33
3
Siantar Barat
465
9.623
4,83
291
4.427
6,57
4
Siantar Utara
355
5.865
6,05
178
2.256
7,89
5
Siantar Timur
322
5.164
6,24
240
3.151
7,62
6
Siantar Martoba
333
4.540
4.89
179
1.783
10,04
7
Siantar Marimbun
63
523
12,05
55
248
22,18
8
Siantar Sitalasari
198
3.225
6,14
155
1.813
8,55
1.883
33.871
6,33
1.520
19.460
9,66
Jumlah
Sumber : Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar, Tahun 2012 Indikator sumber daya manusia yang lain adalah kesehatan, dimana kualitas kesehatan masyarakat Kota Pematangsiantar sudah relatif baik bila dibandingkan dengan daerah lain di Provinsi Sumatera Utara. Untuk sarana dan prasarana kesehatan masyarakat di Kota Pematangsiantar yang terdiri dari sarana pengobatan, tenaga medis, dan apotik sudah relatif memadai dengan distribusi yang merata. Tabel 18... Bagkumdang
Page 55
Tabel.18 :
Jumlah tempat tidur dan tenaga Dokter dirinci menurut Rumah Sakit
No
Rumah Sakit
1
RSU dr. Djasamen Saragih
2 3 4 5
RS Harapan RS Vita Insani RS ABRI RS Tiara
Tempat Tidur
Jumlah Dokter Umum
Dokter Gigi
Dokter Spesialis
220
25
9
26
89
4
0
2
127
9
1
13
60
2
1
2
30
4
0
0
6
RS Horas Insani
108
4
2
9
7
RS Suaka Insani
30
1
0
1
664
49
13
53
JUMLAH
Sumber : Siantar Dalam Angka, 2011 5. Ekonomi Melalui keikutsertaan Indonesia dalam berbagai perjanjian internasional seperti ASEAN, WTO, dan APEC merupakan peluang sekaligus menjadi tantangan bagi Kota Pematangsiantar. Sebagai.. . Bagkumdang
Page 56
Sebagai peluang, kesepakatan-kesepakatan internasional tersebut dapat dijadikan kesempatan bagi Kota Pematangsiantar agar dapat berperan dalam arena perekonomian global. Sedangkan sebagai tantangan, Kota Pematangsiantar dengan segala potensi yang dimiliki harus dapat berbenah diri dengan menggalang berbagai partisipasi masyarakat dan swasta sebagai pendukung kebangkitan Indonesia dari keterpurukan daya saing di lingkup regional. Daya saing Indonesia masih rendah, yang dibuktikan dengan beredarnya produk-produk asing yang memiliki pasar yang lebih baik daripada barangbarang dalam negeri. Selain itu, dalam hal kemampuan teknologi, kapasitas lembaga-lembaga publik termasuk transparansi, KKN dan koordinasi kelembagaan, situasi ekonomi makro, daya dukung infrastruktur fisik, kapasitas corporate governance, kepastian hukum serta usaha maka kemampuan Indonesia relatif rendah. Hanya dalam hal tarif, Indonesia cukup rendah dan kompetitif dibanding dengan negara ASEAN lainnya. Secara umum yang dijadikan sebagai indikator ekonomi meliputi laju inflasi, PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan, serta PDRB perkapita. PDRB mengalami peningkatan yang signifikan setiap tahunnya, namun inflasi belum relatif stabil. Hal ini merupakan dampak dari berbagai kenaikan berbagai komoditas, terutama transportasi dan energi yang berdampak mengurangi daya beli masyarakat. Selain itu pertumbuhan ekonomi Kota Pematangsiantar dari Tahun 2007 sampai Tahun 2010 juga mengalami kenaikan. Hal ini dibuktikan dengan laju pertumbuhan PDRB atas harga konstan Kota Bagkumdang
Page 57
Pematangsiantar yang terus meningkat. Sektor yang memberikan kontribusi terbesar adalah sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran yaitu sebesar 34,02 persen. Tabel.19 : Jumlah Investor PMDN/PMA Tahun 2007 s/d 2011 Tahun
PMDN
PMA
Total
(1)
(3)
(4)
(5=3+4)
2007
3
Nihil
3
2008
3
Nihil
3
2009
3
Nihil
3
2010
3
Nihil
3
2011
3
Nihil
3
Sumber :
Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah, 2012
Tabel.20 :
Jumlah Investasi PMDN/PMA Tahun 2007 s.d 2011
Persetujuan Tahun
Jumlah Proyek
Nilai Investasi
Realisasi
Jumlah Proyek
Nilai Investasi
2007
7.500.000.000
2.900.000.000
2008
8.500.000.000
3.100.000.000
2009
15.000.000.000
5.200.000.000
Bagkumdang
Page 58
2010
17.000.000.000
6.500.000.000
2011
21.000.000.000
7.500.000.000
Sumber :
Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah, 2012
Tabel.21 :
Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2007 s/d 2011 Atas Dasar Harga Konstan Kota Pematangsiantar (jutaan rupiah) 2010
No
2007
Sektor (Rp)
2008 %
(Rp)
2009 %
%
3,79 Pertanian
65.502,00
3,56 65.107,61
Pertambangan dan Penggalian
3
Industri Pengolahan
4
Listrik, Gas dan Air Bersih
437,52
0,03
412,30
0,02
13,77
239.599,01
13,11
1,25
22.073,78
1,21
6
Konstruksi
154.914,72
Perdagangan, Hotel dan Restoran
512.019,36
Pengangkutan dan Komuniksi
300.125,38
Keuangan, Sewa dan Jasa Perusahaan
217.294,10
Jasa-Jasa
219.207,46
8,96
155.477,50
8,50
554.676,65
30,34
8
17,36
314.459,69
17,20
232.015,59
12,69
12,68
244.429,01
13,37
1.729.273,43
100,00
1.828.251,14
100,00
1,14
166.337,07
8,16
659.345,73
32,34
343.378,16
16,84
268.873,13
13,19
264.552,88
12,98
252.906,48 100,00
PDRB
23.269,87
248.541,63 13,13
9
12,14
328.735,55 12,90
12,57
247.452,39
604.040,83 17,07
7
0,02
160.619,14 31,36
29,61
410,16
22.662,58 8,34
5
3,20
243.448,94 1,18
21.662,83
65.305,07
411,18 12,64
238.110,06
(Rp)
64.932,33 0,02
2
%
(Rp) 3,37
1
(Rp)
2011
2.038.924,46
100,00
1.926.298,66
Sumber : BPS, 2011
Tabel 22... Bagkumdang
Page 59
%
Tabel.22 :
Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2007 s/d 2011 Atas Dasar Harga Berlaku Kota Pematangsiantar (Jutaan Rupiah) 2007
No
%
(Rp)
1
98.929,75
Pertanian
2
Pertambangan dan Penggalian
3
Industri Pengolahan
4
Listrik, Gas dan Air Bersih
5
848,46
830.775,00
51.443,94
Konstruksi
192.418,40
Perdagangan, Hotel dan Restoran
904.202,91
7
Pengangkutan dan Komuniksi
320.383,80
8
Keuangan, Sewa dan Jasa Perusahaan
358.126,94
Jasa-Jasa
337.426,98
6
9
2008
2009
2010
2011
Sektor
PDRB
3,20
0,03
26,85
1,66
6,22
(Rp)
104.134,32
827,23
882.217,86
53.621,30
195.139,71
29,22
3,01
0,02
25,46
1,55
5,63
10,35
100,00
108.211,42
844,51
900.954,33
55.781,55
200.540,63
345.527,49
3.464.686,67
2,89
0,02
24,05
1,49
5,35
9,97
100,00
113.068,20
866,87
925.604,75
58.197,44
210.265,62
363.455,47
3.746.215,83
(Rp)
2,72
0,02
22,23
1,40
5,05
34,02
9,70
384.814,88
12,74
451.851,13
%
1.416.572,80
477.306,56
12,08
(Rp)
31,69
11,99
418.594,46
%
1.187.270,23
415.416,12
10,90
(Rp)
30,28 1.049.208,18
11,57
3.094.556,18
%
9,24
13,40 558.067,99
12,06
100,00
495.979,19
4.163.437,74
11,91
100,00
Sumber : BPS, Tahun 2012
Tabel.23 :
Bagkumdang
Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2007 s/d 2011 Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) Kota Pematangsiantar Page 60
%
2007
No
Sektor
Hb
2008
Hk
%
Hk
Hb
%
2009
2010
Hk
Hb
%
%
%
%
3,56
2,89
3,37
2,72
0,02
0,02
0,02
24,05
12,64
22,23
1,49
1,18
1,40
5,35
8,34
5,05
31,69
31,36
34,02
9,70
17,07
9,24
12,74
12,90
13,40
1
Pertanian
3,20
3,79
3,01
2
Pertambangan dan Penggalian
0,03
0,03
0,02
3
Industri Pengolahan
26,85
13,77
25,46
4
Listrik, Gas dan Air Bersih
1,66
1,25
1,55
5
Konstruksi
6,22
8,96
5,63
6
Perdagangan, Hotel dan Restoran
29,22
29,61
30,28
7
Pengangkutan dan Komuniksi
10,35
17,36
9,97
8
Keuangan, Sewa dan Jasa Perusahaan
11,57
12,57
11,99
9
Jasa-Jasa
10,90
12,68
12,08
13,37
12,06
13,13
11,91
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
PDRB
100,00
100,00
13,11
1,21 8,50
30,34
17,20
12,69
Hk
Hb
%
0,02
2011
Hk
Hb
%
%
%
3,20
0,02 12,14
1,14 8,16
32,34
16,84
13,19 12,98
100,00
Sumber : BPS, Tahun 2011 Tabel.24 :
Perkembangan PDRB Kecamatan Tahun 2007 s/d 2011 Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) Kota Pematangsiantar (jutaan rupiah) PDRB
No
Sektor
2007 Hb
2008 Hk
Hb
2009 Hk
Hb
2010 Hk
Hb
2011 Hk
Hb
Hk
Standard Kota Pematangsiantar
5,12
5,72
5,36
5,85
Standard Provinsi
6,90
6,39
5,07
6,36
6,58
Standard Nasional
6,30
6,00
4,60
6,10
6,50
Sumber : Bappeda Kota Pematangsiantar, Tahun 2012 Bagkumdang
Page 61
Tabel.25 :
Nilai Inflasi rata-rata Tahun 2007 s/d 2011Kota Pematangsiantar
Sektor
2007
2008
2009
2010
Inflasi
8,37
10,16
2,72
9,68
2011
Rata- Rata Pertumbuhan
Sumber : Bappeda Kota Pematangsiantar, Tahun 2012 Tabel.26 :
NO
Pertumbuhan (persen)
LAPANGAN USAHA
Ekonomi
2006
2007
Tahun
2006
– 2010
2008
2009
2010
1
Pertanian
-2,03
-8,42
-0,60
-0,27
0,57
2
Pertambangan dan Penggalian
17,62
0,31
-5,76
-0,27
-0,25
3
Industri Pengolahan
6,28
6,74
0,63
1,16
1,64
4
Listrik, Gas dan air Bersih
9,96
-2,99
1,90
2,67
2,68
5
Bangunan
6,26
0,63
0,36
3,31
3,56
6
Perdagangan, Hotel dan restoran
4,74
4,30
8,33
8,90
9,16
Pengangkutan dan Komunikasi
4,89
5,74
4,78
4,54
4,45
7
Bagkumdang
Page 62
8
9
Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan
9,85
12,24
6,77
7,12
8,18
Jasa - jasa
8,99
6,69
11,51
3,47
4,61
5,96
5,12
5,72
5,36
5,85
PERTUMBUHAN P D R B (ADHK)
Dalam jangka panjang, sektor perdagangan dan jasa diperkirakan akan menjadi sektor penyumbang PDRB dengan proporsi yang terbesar (leading sector) dalam perekonomian Kota Pematangsiantar, sementara sektor
industri,
bangunan,
bank
dan
lembaga
keuangan menjadi penopang (non basic) bagi kedua sektor tersebut. Struktur lapangan usaha utama di Kota
Pematangsiantar
menunjukkan
bahwa
sektor
perdagangan merupakan penyerap tenaga kerja yang dominan yang diikuti oleh sektor jasa, sektor angkutan dan komunikasi dan kontruksi. Tabel.27:
PDRB
Perkapita
Kota
Pematangsiantar
Tahun 2006-2010 Uraian PDRB ADHB (juta rupiah)
Bagkumdang
2006 2.749.779, 17
2007 3.094.556, 17
2008 3.464.686, 68
2009 3.746.215, 84
2010 4.163.4 37,74
Page 63
PDRB perkapita Pertumbuhan PDRB perkapita (%) PDRB ADHK (juta rupiah) PDRB perkapita Pertumbuhan PDRB perkapita
11.875.89 0
13.315.07 3
14.854.91 7
16.008.23 8
17.739. 554
7,13
12,12
11,56
7,76
10,82
1.645.113, 60
1.729.273, 43
1.828.251, 13
1.926.298, 65
2.038.9 24,45
7.105.003
7.440.615
7.838.665
8.231.412
8.687.4 39
5,55
4,72
5,35
5,01
5,54
Sumber : BPS Kota Pematangsiantar, diolah. Jumlah industri kecil di Kota Pematangsiantar pada tahun 2010 ada sebanyak 526 buah. Industri kecil yang terbanyak di Kota Pematangsiantar ada pada kelompok industri makanan, minuman & tembakau sebanyak 172 buah. Disusul kemudian industri barang-barang dari logam, mesin dan perlengkapan sebanyak 149 buah. Penyerapan tenaga kerja terbanyak pada kelompok makanan, minuman dan tembakau yaitu sebanyak 1.655 orang, disusul industri barangbarang dari logam, mesin dan perlengkapannya yang menyerap tenaga kerja sebanyak 828. Jumlah perusahaan industri besar dan sedang pada tahun 2010 tercatat sebanyak 41 perusahaan, 23 perusahaan adalah industri makanan, minuman dan tembakau. Jumlah tenaga kerja yang dapat terserap sebanyak 4.062 orang. Jumlah... Bagkumdang
Page 64
Jumlah koperasi di Kota Pematangsiantar pada tahun 2010 sebanyak 307 unit dengan jumlah anggota sebanyak 15.267 orang. Pertumbuhan ekonomi hendaknya berkorelasi yang positif dengan peningkatan mutu pelayanan publik. Beberapa indikator yang mempengaruhi mutu pelayanan publik dapat dilihat melalui: (a) Pelaksanaan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik; (b) Tumbuhnya investasi, karena investor tertarik membuka usaha yang pada gilirannya akan mendatangkan efek ganda terhadap iklim usaha secara makro dan akhirnya mendorong pertumbuhan dan pembangunan ekonomi regional Kota Pematangsiantar dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin; (c) pengembangan ekonomi lokal akan menguatkan keuangan daerah dan membantu mengentaskan kemiskinan dengan membuka lapangan kerja; dan (d) posisi fiskal yang lebih kuat akan meningkatkan layanan kota dan membuat siklus pengembangan terus bergerak maju. Pemerintah Kota Pematangsiantar harus dapat mentransformasi tantangan menjadi peluang. Tantangan yang dihadapi adalah meningkatkan peluang investasi di Kota Pematangsiantar melalui upaya-upaya penciptaan iklim yang kondusif bagi dunia usaha. Meski hal ini turut dipengaruhi iklim dunia usaha nasional, namun melalui otonomi daerah diharapkan pemerintah daerah dapat melahirkan kebijakan memperbaiki iklim dunia usaha agar kondusif untuk tingkat regional. Suasana yang kondusif bagi dunia usaha, merupakan prasyarat untuk menarik…
Bagkumdang
Page 65
untuk menarik investor untuk menanamkan modalnya di daerah dalam menggairahkan roda perekonomian daerah. Upaya peningkatan pelayanan publik di Kota Pematangsiantar dapat dicerminkan dari realisasi anggaran pembangunan. Alokasi dana pembangunan Kota Pematangsiantar untuk pembangunan pada masa mendatang diharapkan agar dapat lebih ditingkatkan, selain meningkatnya permintaan untuk investasi infrastruktur kota dan penunjang perekonomian, Kota Pematangsiantar perlu membangun mekanisme keuangan kota yang berkelanjutan. Hal ini merupakan sebuah proses yang membutuhkan reformasi pada berbagai tingkatan dan merupakan kebijakan yang berorientasi ke depan serta tergantung kepada political will pemerintah daerah. 6. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Sumber Daya Alam harus dapat dikelola dengan baik untuk menjamin pembangunan yang berkelanjutan (Sustainable Development). Penerapan prinsip pembangunan yang berkelanjutan pada seluruh sektor dan wilayah menjadi prasyarat utama untuk diintegrasikan dalam berbagai kebijakan. Pelaksanaan prinsip tersebut dilakukan melalui berbagai upaya penataan dan pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup. Pelaksanaan pembangunan di Kota Pematangsiantar yang disertai dengan pertumbuhan penduduk dan industri menimbulkan potensi kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup, sehingga dikhawatirkan dapat berdampak... Bagkumdang
Page 66
berdampak buruk di masa mendatang berupa bencana alam apabila tidak mendapatkan penanganan. Bertambahnya jumlah penduduk mempengaruhi berbagai bidang/sektor, termasuk sumber daya alam dan lingkungan hidup. Permasalahan sampah merupakan permasalahan bagi seluruh kota di dunia, termasuk Kota Pematangsiantar. Permasalahan yang selama ini dihadapi adalah rendahnya kesadaran masyarakat akan kebersihan diri dan lingkungannya yang dilihat dengan masih banyaknya sampah yang dibuang bukan pada tempatnya. Selain itu sarana dan prasarana pendukung kebersihan kota masih perlu ditingkatkan lagi mengingat seiring dengan pertambahan penduduk, bertambah pula jumlah sampah yang diproduksi. Dampak lain yang ditimbulkan oleh pertambahan jumlah penduduk adalah peruntukan lahan hijau dan pertanian banyak yang berubah fungsi menjadi lahan pemukiman, lahan industri dan jasa. Hal ini mengakibatkan lahan hijau semakin berkurang yang mempengaruhi kualitas air untuk konsumsi. Demikian juga peningkatan jumlah kendaraan yang seiring dengan peningkatan jumlah penduduk, pertambahan jumlah kendaraan mempengaruhi kualitas udara. Pemerintah kota harus dapat mengendalikan jumlah kendaraan melalui penataan angkutan massal (mass rapid transportation) dan jumlah kawasan hijau perkotaan dengan menerapkan regulasi yang ketat. 7. Infrastruktur Kota Pembangunan infrastruktur sangat mempengaruhi bidang lain, terutama sektor/bidang ekonomi... Bagkumdang
Page 67
ekonomi. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 14 ayat (1), salah satu kewenangan pemerintah pusat, yakni kewenangan pembangunan infrastruktur telah dilimpahkan kepada pemerintah daerah, yaitu penyediaan sarana dan prasana umum. Penyediaan sarana dan prasarana publik merupakan penunjang laju pertumbuhan sektor/bidang lainnya sekaligus menunjukkan karakteristik dan prioritas pembangunan daerah. Pembangunan sarana dan prasarana harus dapat berakselerasi dengan laju pertumbuhan penduduk dan di sisi lain harus dapat menjamin pembangunan yang berkesinambungan yaitu menjamin kualitas dan ketersediaan sumber daya alam. Banyak fenomena yang terjadi ada kota-kota besar seiring dengan pesatnya laju pembangunan, sumber daya alam dan lingkungan hidup terabaikan yang menimbulkan krisis sumber daya alam berupa polusi. Hal ini harus menjadi pengalaman bagi pemerintah kota untuk masa mendatang. Pengelolaan sarana dan prasarana publik pada masa mendatang harus dapat dilaksanakan secara terpadu dengan mempertimbangkan berbagai aspek dan berorientasi untuk menjamin keberpihakan pada kepentingan publik. Perimbangan peranan pemangku kebijakan yaitu pemerintah, masyarakat, dan swasta harus dapat menghasilkan sinergi dalam menghasilkan arah pembangunan yang sesuai dengan harapan. Yang perlu mendapat perhatian pada masa mendatang dalam menghadapi laju pertumbuhan masyarakat adalah sistem manajemen transportasi, sistem manajemen wilayah permukiman termasuk kawasan siap bangun (KASIBA) dan lingkungan siap bangun (LISIBA) beserta fasilitas umum... Bagkumdang
Page 68
fasilitas umum, sistem manajemen kawasan hijau kota,sistem manajemen pengelolaan sampah termasuk drainase dan tempat pembuangan sampah akhir, sistem manajemen tempat bersejarah, sistem manajemen pusat kegiatan industri, perdagangan dan jasa, sistem manajemen kawasan pendidikan, sistem manajemen kawasan perluasan kota, dan sistem manajemen drainase kota. Tabel.28 :
Panjang jalan Negara/ Propinsi/ menurut jenis permikaan jalan
Kota
Jenis Permukaan Jalan Nama Jalan
Jalan Negara
Aspal
JUMLAH
Tanah
Jumlah
Tidak Dirinci
27,78
-
-
-
27,78
5,52
-
-
-
5,52
209,82
107,68
-
-
317,50
243,12
107,68
-
-
350,80
Jalan Propinsi Jalan Kota
Kerikil
Sumber : BPS, 2011 Secara
umum
sarana
jalan
di
Kota
Pematangsiantar sudah relatif baik, namun masih memerlukan peningkatan dan pemerataan sarana serta perlunya dilakukan percepatan akses antar wilayah. 8.Sosial Budaya... Bagkumdang
Page 69
8. Sosial Budaya Kondisi sosial budaya pada suatu daerah menunjukkan ke-khasan sosial budaya masyarakat yang menunjukkan identitas dan menunjukkan perbedaan dengan daerah lain. Demikian juga di Kota Pematangsiantar, meski secara historis dan secara geografis berada di wilayah Simalungun, namun sosial budaya lokal tidak didominasi oleh budaya Simalungun saja, tapi sudah bercampur dengan budaya dari daerah lain sejalan dengan perpindahan penduduk. Kemajemukan yang ada tidak menghalangi interaksi sosial antar masyarakat meski berbeda etnis dan agama antara satu penduduk dengan penduduk lainnya. Masyarakat Kota Pematangsiantar pluralis dan tidak ada etnis atau sosial budaya yang dominan. Setiap kelompok yang ada terbina dengan baik melalui lembaga maupun forum yang mewadahi kelompok masing-masing maupun lembaga atau forum antar lintas kelompok. Kemajemukan yang ada apabila dikelola dengan baik merupakan suatu orkestra yang indah dan dapat menjadi suatu daya tarik tersendiri. Sebagai salah satu kota yang memiliki heterogenitas yang tinggi, di Kota Pematangsiantar sarana ibadah yang berdekatan bukan suatu hal yang aneh dan tidak menganggu aktivitas masyarakat dalam menjalankan kewajibannya sebagai umat beragama, bahkan cederung saling mendukung dan menjaga keharmonisan yang sudah terbina dengan baik. Hal ini dibuktikan melalui pelaksanaan perayaan keagamaan dan kebudayaan yang terlaksana dengan baik yang melibatkan berbagai elemen dalam masyarakat. Kondisi yang... Bagkumdang
Page 70
Kondisi yang kondusif ini harus dapat dipertahankan dan dapat menjadi cerminan bagi daerah lain dalam membina toleransi dan kerukunan antar masyarakat. Keberagaman agama dan sosial budaya tersebut mutlak dipertimbangkan dalam merumuskan berbagai program pembangunan dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum lintas agama dan lintas etnis. Tabel.29 : Banyaknya Rumah Ibadah dirinci menurut Kecamatan Kecamatan
Mesjid
Langgar
Gereja
Kuil
Vihara
Jlh
Siantar Marihat
4
4
27
-
-
39
Siantar Marimbun
4
-
1
-
-
1
Siantar Selatan
3
2
17
-
1
23
Siantar Barat
27
12
11
-
-
50
Siantar Utara
18
2
23
-
3
46
Siantar Timur
11
5
33
-
1
50
Siantar Martoba
30
5
9
-
-
36
Siantar Sitalasari
19
1
3
1
-
19
116
31
124
1
5
264
JUMLAH
Sumber : Siantar Dalam Angka, 2011 9.Keamanan ... Bagkumdang
Page 71
9. Keamanan dan Ketertiban Umum Kota Pematangsiantar masih menghadapi berbagai permasalahan sosial sebagaimana umumnya yang dihadapi oleh kota-kota besar lainnya antara lain masalah pedagang kaki lima, pengangguran, kriminal, gelandangan, dan berbagai permasalahan sosial lainnya seiring dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk dan semakin kompetitifnya persaingan terutama pada era globalisasi. Hal ini menimbulkan rasa tidak nyaman bagi masyarakat Kota Pematangsiantar dan perlu mendapat penanganan dengan segera tanpa mengabaikan berbagai aspek lain terutama hak asasi manusia. Berbagai hal yang mengindikasikan rasa ketidaknyamanan warga dapat dilihat melalui : (a) Masih belum tertibnya masyarakat pengguna jalan raya baik pejalan kaki maupun pengemudi kendaraan bermotor terutama angkutan umum terhadap peraturan lalu lintas, (b)
masih belum berfungsinya trotoar sebagaimana mestinya mengingat trotoar berubah fungsi menjadi lahan pedagang kaki lima untuk berjualan,
(c)
masih banyaknya pengrusakan fasilitas umum (vandalisme) sebagai sarana interaksi masyarakat yang disediakan oleh pemerintah. Hal ini terjadi sebagai akibat dari masih rendahnya kesadaran masyarakat akan hukum dan masih belum tegasnya pengawasan dan sanksi terhadap para pelanggar peraturan perundangan. Tabel 30...
Bagkumdang
Page 72
Tabel.30 :
Jumlah
Perkara
yang
masuk
dan
diselesaikan per bulan Bulan
Perkara Pidana
Perkara Perdata
Diterima
Diselesaikan
Diterima
Diselesaikan
Januari
257
120
31
5
Pebruari
630
520
33
2
Maret
1.437
1.354
32
7
April
1.008
924
29
2
Mei
469
396
35
28
Juni
570
488
34
3
Juli
563
457
33
7
Agustus
601
495
29
9
September
280
173
22
3
Oktober
566
446
24
5
Nopember
1.325
1.325
26
2
Desember
631
535
24
0
8.337
7.233
352
73
JUMLAH
Sumber : Siantar Dalam Angka, 2011 Penegakan hukum merupakan salah satu tugas dari pemerintah daerah yang dalam pelaksanaannya saling mendukung dengan aparat hukum. Penegakan hukum... Bagkumdang
Page 73
Penegakan hukum yang dimaksud disini selain peraturan perundangan oleh pemerintah pusat juga peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Hal ini mempengaruhi terhadap sektor/bidang lain termasuk iklim investasi di Kota Pematangsiantar pada masa mendatang. Secara substantif, upaya penegakan hukum merupakan pelaksanaan asas adil dan kesamaan kedudukan setiap warga negara tanpa memandang status atau kedudukan sosial. Salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan adalah pemenuhan hak-hak dasar masyarakat seperti hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya dengan perlakuan yang sama terhadap setiap warga. Masalah-masalah segala bentuk pelanggaran hukum atau kebijakan pemerintah harus diletakkan dalam koridor peradilan, untuk menghidari terjadinya praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) oleh pejabat maupun pemangku kebijakan. Hal ini untuk merupakan pembelajaran bagi segenap masyarakat agar dalam menjalankan seluruh aktivitasnya dapat berjalan tanpa melanggar peraturan yang berlaku serta menyelesaikan setiap masalah melalui mekanisme sesuai dengan yang telah ditentukan dan hasil yang diputuskan dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat. Hal ini memerlukan transparansi terhadap prosedur dan mekanisme yang berlaku, agar hasil yang diputuskan dapat diterima tanpa menimbulkan opini negatif terhadap apa yang telah diputuskan. Kondisi seperti ini merupakan tantangan bagi pemerintah kota untuk perbaikan di masa mendatang dan memerlukan koordinasi yang baik antar setiap lini dan sektor. C. Prediksi... Bagkumdang
Page 74
C. Prediksi Kondisi Umum Daerah Kondisi umum suatu daerah dapat dilihat melalui berbagai indikator yang dipergunakan sebagai bahan untuk mengukur dan menganalisis kondisi, perkembangan, dan capaian pelaksanaan kegiatan pembangunan yang meliputi berbagai indikator yang selanjutnya dijadikan bahan evaluasi untuk menentukan arah dan perencanaan pembangunan pada tahun berikutnya. Berdasarkan keadaan kondisi umum daerah, dapat dilakukan analisis mengenai arah perkembangan kota sesuai dengan sektor-sektor unggulannya, capaian yang diraih oleh pemerintah kota dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan selama ini, prediksi kota pada masa mendatang, dan penentuan rencana kegiatan pada masa mendatang yang disesuaikan dengan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan yang telah dilaksanakan. Analisis dilakukan dengan cara mengamati perkembangan dan kondisi setiap indikatornya beserta pertimbangan tren yang tengah terjadi dan faktor-faktor eksternal yang kontribusinya tergantung pada besaran peranannya. Berdasarkan hasil analisis juga dapat diketahui kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh pemerintah kota beserta peluang dan tantangan yang dihadapi yang selanjutnya dijadikan bahan dalam menentukan perencanaan pembangunan pada tahun berikutnya. BAB III ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS A. Kesehatan 1. Kondisi Umum Permasalahan dan Keberhasilan Ketersediaan… Bagkumdang
Page 75
Ketersediaan sarana kesehatan berupa Rumah Sakit merupakan faktor utama dalam menunjang perbaikan kualitas hidup. Jumlah Rumah Sakit yang ada di Kota Pematangsiantar sebanyak 7 buah dengan kapasitas tempat tidur sebanyak 664 buah. 2. Analisa Isu Strategis 1). Proyeksi Peluang. Program Indonesia Sehat akan memotivasi jajaran kesehatan untuk lebih memacu diri melayani dan menjangkau lebih jauh semua masyarakat dalam lingkup Kota Pematangsiantar seiring dengan semakin mudahnya akses kesehatan sampai ke daerah kelurahan. Masyarakat Kota Pematangsiantar relatif mempunyai latar belakang pendidikan yang memadai sehingga lebih mudah untuk diajak menjalankan pola hidup bersih dan sehat. Kesadaran akan pentingnya kesehatan dalam setiap individu akan memberikan peluang bagi masing-masing individu untuk memelihara kesehatan diri dan lingkungannya. 2). Proyeksi Ancaman. Perubahan kualitas udara sebagai dampak kebakaran lahan di sekitar kota dan meningkatnya resiko semakin banyaknya jumlah kendaraan bermotor akan berdampak pada semakin beresikonya warga Kota Pematangsiantar terkena penyakit ISPA. Penduduk miskin yang diduga sebagian besar adalah warga yang bermigrasi ke Kota Pematangsiantar cenderung… Bagkumdang
Page 76
cenderung menumbuhkan kawasan kumuh yang juga akan berdampak pada aspek kesehatan masyarakat. Perubahan rona lingkungan hidup sebagai dampak dari semakin sedikitnya pepohonan, semakin banyaknya masyarakat yang mengkonsumsi air tanah dan atau air permukaan terutama masyarakat yang bermukim di sepanjang bantaran sungai. 3). Proyeksi Permasalahan. Perubahan komposisi penduduk dalam hal pendidikan dan status sosial yang menghuni Kota Pematangsiantar akan bermasalah apabila generasi baru penduduk Kota Pematangsiantar yang berpendidikan rendah dan atau mempunyai status sosial ekonomi yang lemah. Tumbuhnya kawasan industri atau permukiman yang kurang memenuhi syarat-syarat kesehatan akan menyebabkan pencemaran air, udara maupun tanah. 4). Proyeksi Keberhasilan. Pembangunan bidang kesehatan akan memberikan dampak kepada semakin tingginya usia harapan hidup warga Kota Pematangsiantar yang akan memberikan kredit poin tersendiri bagi peningkatan kualitas pembangungan manusia seperti yang tergambar dari skor Indeks Pembangunan Manusia (IPM), jangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat akan semakin baik dan semakin merata tidak saja pada daerah pusat kota tetapi juga daerah pinggiran kota. B.Pariwisata… Bagkumdang
Page 77
B. Pariwisata 1. Kondisi Umum Permasalahan dan Keberhasilan Kesadaran masyarakat masih rendah sebagai tuan rumah maupun pelaku usaha. Sebagian besar lokasi / obyek wisata belum dikelola dengan baik. Sinergi antara pelaku pariwisata masih rendah dan kurangnya fasilitas pendukung di lokasi wisata. Belum ada tapal batas yang jelas dalam hal pembagian lahan untuk kepentingan obyek wisata, pertanian dan hunian. Adanya pemukiman penduduk di tepi-tepi sungai yang mengurangi nilai keindahan dan kealamian alam. Pelayanan di daerah tujuan wisata kurang memadai antara lain fasilitas yang tidak terawat, perawatan obyek yang tidak intensif, kebersihan yang tidak terjaga, menu makanan yang kurang higienis, papan informasi yang kurang jelas, dan sarana air bersih tidak tersedia dengan baik. Belum ada dokumentasi keragaman kekayaan budaya lokal dalam bentuk visualisasi legenda atau cerita rakyat maupun situs-situs kebudayaan. Pasar kebudayaan dan kepariwisataan banyak juga diminati oleh wisatawan yang berasal dari luar daerah, maupun luar negeri. Disamping wisatawan mancanegara, Kota Pematangsiantar juga dikunjungi wisatawan nusantara. 2. Analisis Isu Strategis 1). Proyeksi Peluang. Potensi wisata di Kota Pematangsiantar yang paling besar adalah wisata religi/ rohani, khususnya dengan keberadaan kantor pusat keagamaan dan juga dengan keberadaan yayasan pendidikan dan pembinaan… Bagkumdang
Page 78
pembinaan kerohanian. Disamping itu juga dapat dikembangkan wisata sejarah karena Kota Pematangsiantar adalah kota yang desainnya disusun oleh Pemerintahan Belanda, termasuk beberapa bangunan yang sekarang masih tersisa. Hal ini tentu menuntut pelestarian bangunan yang ada dan perwujudan wajah kota yang terencana dan tertata. Obyek – obyek wisata berbasis pada alam yang ada di Kota Pematangsiantar adalah Taman Bunga, Taman Hewan Pematangsiantar, lapangan Simarito, Taman Wisata Rindam dll. Disamping wisata alam tersebut, Kota Pematangsiantar juga memiliki potensi wisata lainnya seperti wisata becak BSA, wisata kuliner dan sebagai pintu gerbang wisata Danau Toba. 2). Proyeksi Ancaman. Adanya praktek penambangan liar disepanjang aliran sungai Bah Bolon dan daerah lainnya yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Belum ada tapal batas yang jelas dalam hal pembagian lahan untuk kepentingan obyek wisata, pertanian dan hunian sehingga menyebabkan adanya konflik hak guna lahan. Adanya konflik kepentingan dalam hal eksplorasi daya tarik wisata dengan usaha konservasi flora dan fauna. Pemerintah Kota Pematangsiantar belum mempunyai tempat latihan dan pementasan yang representatif bagi pengembangan wisata berbasis kearifan lokal dengan melengkapinya dengan fasilitas yang memadai. 3). Proyeksi Permasalahan. Dalam pengembangan pariwisata sifat paling mendasar dari investasi pada industry pariwisata adalah… Bagkumdang
Page 79
adalah "High Investment, Not Quick Yield" artinya investasi di bidang pariwisata membutuhkan investasi yang besar dengan tingkat pengembalian yang lama (jangka panjang). Kondisi ini sungguh tidak menarik bagi kebanyakan stakeholders kepariwisataan yang masih memiliki budaya "Instant and Shortcut" dimana mereka lebih menyukai melakukan investasi yang dapat segera memberikan keuntungan. Sehingga para investor tidak tertarik menanamkan modalnya dalam mengembangkan usaha pariwisata. Dalam konteks ini diperlukan integrasi usaha pariwisata (tourism business integration) yang merupakan sinergi pelaku kepariwisataan secara horizontal maupun vertikal dan memberikan keuntungan atau manfaat bagi masingmasing pihak. Oleh karenanya diperlukan bentukbentuk insentif yang mampu merangsang timbulnya investasi di bidang kepariwisataan dengan menggunakan manajemen partisipatoris dengan melibatkan seluruh stakeholders, baik masyarakat, dunia usaha, lembaga keuangan, pemerintah Kota, dan Provinsi, serta Pemerintah Pusat. Selanjutnya masalah keamanan global menjadi perhatian serius. Masalah keamanan sangat terkait dengan aksi terorisme yang pada faktanya telah menjadi salah satu ancaman serius pada saat ini. Masalah keamanan global ternyata telah menciptakan citra yang sangat kurang menguntungkan bagi industri pariwisata global, dimana keselamatan wisatawan yang menjadi faktor utama telah terusik akibat aksi bom di daerah tujuan maupun fasilitas pariwisata (hotel dan pesawat terbang) serta didorong dengan adanya pandangan bahwa saat ini tidak ada daerah tujuan yang aman untuk berwisata. Apabila sentiment… Bagkumdang
Page 80
Apabila sentimen ini sudah masuk dalam benak wisatawan, maka hal ini akan menjadi permasalahan yang cukup serius bagi perkembangan pariwisata global di masa depan. 4). Proyeksi Keberhasilan. Persatuan dan Kesatuan Bangsa memberikan arti betapa pentingnya Pariwisata mampu memberikan perasaaan bangga dan cinta terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui kegiatan perjalanan wisata yang dilakukan oleh penduduknya ke seluruh penjuru negeri. Sehingga dengan banyaknya warga negara yang melakukan kunjungan wisata di wilayah-wilayah selain tempat tinggalnya akan timbul rasa persaudaraan dan pengertian terhadap sistem dan filosofi kehidupan masyarakat yang dikunjungi sehingga akan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan nasional. Penghapusan Kemiskinan (Poverty Alleviation) melalui pembangunan pariwisata akan mampu memberikan kesempatan bagi masyarakat Kota Pematangsiantar untuk berusaha dan bekerja. Kunjungan wisatawan akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian pariwisata akan mampu memberi andil besar dalam penghapusan kemiskinan. Pembangunan berkesinambungan (Sustainable Development) dengan sifat kegiatan pariwisata yang menawarkan keindahan alam, kekayaan budaya dan keramahtamahan pelayanan. Sedikit sekali sumberdaya yang habis digunakan untuk menyokong kegiatan ini. Bahkan… Bagkumdang
Page 81
Bahkan berdasarkan berbagai contoh pengelolaan kepariwisataan yang baik, kondisi lingkungan alam dan masyarakat di suatu destinasi wisata mengalami peningkatan yang berarti sebagai akibat dari pengembangan keparwisataan di daerahnya. Pelestarian Budaya (Culture Preservation) dan pembangunan kepariwisataan mampu memberikan kontribusi nyata dalam upaya-upaya pelestarian budaya yang meliputi perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan budaya daerah. UNESCO dan UNWTO dalam resolusi bersama mereka di tahun 2002 telah menyatakan bahwa kegiatan pariwisata merupakan alat utama pelestarian kebudayaan. Dalam konteks tersebut, sudah selayaknya bagi Kota Pematangsiantar untuk menjadikan pembangunan kepariwisataan sebagai pendorong pelestarian kebudayaan. Pemenuhan Kebutuhan Hidup dan Hak Azasi Manusia Pariwisata pada masa kini telah menjadi kebutuhan dasar kehidupan masyarakat modern. Pada beberapa kelompok masyarakat tertentu kegiatan melakukan perjalanan wisata bahkan telah dikaitkan dengan hak azasi manusia khususnya melalui pemberian waktu libur yang lebih panjang dan skema paid holidays. Peningkatan Ekonomi dan Industri Pengelolaan kepariwisataan yang baik dan berkelanjutan mampu memberikan kesempatan bagi tumbuhnya ekonomi di suatu daerah tujuan pariwisata. Penggunaan bahan dan produk lokal dalam proses pelayanan di bidang pariwisata akan juga memberikan kesempatan kepada industri lokal untuk berperan dalam penyediaan barang dan jasa. Syarat utama dari hal tersebut di atas adalah kemampuan… Bagkumdang
Page 82
kemampuan usaha pariwisata setempat dalam memberikan pelayanan berkelas dunia dengan menggunakan bahan dan produk lokal yang berkualitas. Dengan semakin kompleks dan tingginya tingkat persaingan dalam mendatangkan wisatawan ke suatu daerah tujuan, kebutuhan akan teknologi tinggi khususnya teknologi industri akan mendorong daerah tujuan pariwisata melalui penerapan teknologi terkini. Dengan demikian pembangunan kepariwisataan akan memberikan manfaat bagi masyarakat dan Pemerintah Kota Pematangsiantar yang bersifat fundamental. Kepariwisataan akan menjadi bagian tidak terpisahkan dari pembangunan dan terintegrasi dalam kerangka peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Pematangsiantar. C. Prasarana dan Sarana 1. Kondisi Umum Permasalahan dan Keberhasilan 1) Perhubungan Darat. Panjang jalan dengan kondisi sebagian permukaan yang belum begitu baik masih terlihat di jalan yang ada di wilayah Kota Pematangsiantar. Luas wilayah Kota Pematangsiantar relatif kecil jika dibandingkan dengan luas wilayah Propinsi Sumatera Utara. Namun hingga saat ini, akses perhubungan darat masih belum mampu menjangkau semua wilayah di kelurahan. Sebagian besar wilayah kecamatan telah dilalui jalan arteri primer dan jalan kolektor primer. Namun jalan- jalan yang menghubungkan kedua jalan tersebut dengan sebagian besar kelurahan terdekat masih belum dibangun. Jalan-jalan… Bagkumdang
Page 83
Jalan-jalan penghubung yang telah ada, sebagian besar kondisinya kurang baik, termasuk jembatan. Perawatan dan pemeliharaan jalan darat dan jembatan yang telah dibangun masih sangat rendah dan kurang intensif. Kebanyakan perbaikan jalan dan jembatan dilakukan jika kondisi jalan dan jembatan sudah cukup parah (rusak berat). Rendahnya kesadaran masyarakat pengguna jalan untuk turut serta dalam pemeliharaan dan pengamanan prasarana jalan darat dan jembatan. Kebanyakan masyarakat beranggapan bahwa kegiatan pemeliharaan dan pengamanan prasarana dan sarana transportasi semata-mata merupakan tanggung-jawab pihak pemerintah. Lemahnya perencanaan dan pengawasan terhadap pembangunan prasarana transportasi serta lemahnya pengawasan peruntukan penggunaan jalan, menyebabkan kualitas hasil pekerjaan yang rendah sehingga fungsi dan manfaatnya tidak sesuai dengan umur-guna yang direncanakan. Sarana dan fasilitas yang ada pada sebagian besar terminal masih sangat terbatas sehingga mengganggu kenyamanan calon penumpang. Terminal regional belum dimanfaatkan secara optimal karena lemahnya pengawasan terhadap terminal-terminal liar yang bermunculan secara berkelompok pada tempat-tempat umum tertentu yang strategis. Sangat perlu untuk dilakukan penertiban secara terpadu oleh instansi terkait demi keselamatan dan kenyamanan penumpang. Lemahnya pengawasan terhadap operasi angkutan liar (taksi gelap) pada jalur-jalur tertentu. Hal ini… Bagkumdang
Page 84
Hal ini menyebabkan terhambatnya iklim berusaha dalam bidang transportasi angkutan umum demikian juga sarana rambu-rambu pengatur lalulintas masih sangat minim dan terbatas. 2) Prasarana Drainase Kota dan Pengairan. Pemeliharaan prasarana drainase kota yang telah dibangun sangat minim, terutama untuk saluran drainase sekunder, tersier, dan gorong-gorong sehingga kurang dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Akibatnya, apabila terjadi hujan lebat, beberapa ruas jalan kota mengalami banjir dan atau genangan temporer. Kualitas prasarana drainase kota dan pengairan masih belum ditingkatkan terutama saluran drainase sekunder dan tersier yang sebagian besar sering tertutup (tersumbat). Perbaikan dan pengawasan terhadap saluran drainase kota sangat terbatas dan kurang intensif. Ada sebagian kecil warga masyarakat yang menutup/menimbun saluran drainase untuk kepentingan jembatan pribadi. 3) Komunikasi. Komunikasi yang semakin baik dengan munculnya jaringan telepon selluler akan sangat mendukung dalam pengembangan investasi dan perekonomian daerah. Munculnya alat komunikasi ini diiringi dengan banyaknya menara pancar, sehingga perlu dipikirkan pembatasan pembangunannya dengan membangun menara bersama. 4) Listrik… 4) Listrik. Bagkumdang
Page 85
Jangkauan jaringan listrik masih relatif terbatas dan belum menjangkau hingga ke daerah terpencil. Efisiensi distribusi tenaga listrik masih rendah, dimana terjadi susut/kehilangan daya cukup besar. Pada saat-saat tertentu listrik tidak berfungsi sebagaimana mestinya walaupun produksi daya tetap konstan. Terbatasnya pemasangan penerangan lampu-lampu jalan dan di tempat-tempat umum. Disamping itu, lampu-lampu jalan dan tempat-tempat umum yang telah terpasang sebagian tidak berfungsi dan walaupun berfungsi tetapi tidak menyala secara teratur. Pelayanan kepada para pelanggan masih belum optimal dan sering kita dengar di media massa beberapa keluhan pelanggan terhadap pelayanan PLN terhadap konsumen. Keamanan jaringan listrik, terutama tiang listrik penyangga kabel bertegangan tinggi kurang kokoh sehingga mudah roboh dan dapat membahayakan keselamatan jiwa masyarakat. 5) Air Bersih. Pelayanan jaringan air bersih sangat terbatas dan belum menjangkau semua wilayah di Kota Pematangsiantar. Debit penyaluran air bersih masih rendah, tidak merata dan sangat kurang bahkan tidak mengalir pada saat pemakaian puncak pada pagi dan sore hari. Kualitas air bersih yang disalurkan masih relatif rendah. 6) Penataan Ruang Wilayah dan Kota. Hingga saat ini masih belum dilakukan penyusunan Rencana Detail…
Bagkumdang
Page 86
Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Pematangsiantar, sehingga belum diketahui sejauhmana peranan, fungsi dan tujuan penerapan tentang RDTRK Pematangsiantar, misalnya pengamanan dan penanaman jalur hijau kota, sempadan sungai, lokasi permukiman, penertiban tempat usaha (pasar kaget, tempat hiburan, kaki lima, penjual buah, bengkel motor/mobil, meubelair, peternakan dan lain-lain). Beberapa kegiatan usaha mikro, kecil dan menengah yang berada dalam kawasan pemukiman telah menimbulkan kebisingan dan bau tidak sedap sehingga menggangu kenyamanan lingkungan setempat. Penjabaran lebih rinci dari RDTRK kedalam Rencana Teknik Ruang Kawasan Perkotaan/Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kota Pematangsiantar masih belum disusun yang menyebabkan tidak adanya pedoman teknis penataan bangunan/lingkungan kota. Capaian yang telah berhasil direalisasikan selama ini dalam bidang sarana prasarana Kota Pematangsiantar dapat digambarkan sebagai berikut: Telah mulai disediakan dan ditertibkannya kawasan terbuka taman kota dan ruang terbuka hijau yang tersebar pada sentra-sentra permukiman dan kegiatan perdagangan/pusat kota. Telah dilakukannya penyediaan kawasan jalan yang khusus diperuntukan bagi pejalan kaki (pedestarian area) pada kawasan pusat perdagangan dan pusat kegiatan rekreasi serta olah raga. Aksesibilitas yang semakin baik terhadap jaringan listrik bagi setiap rumah tangga. Akses terhadap jaringan air bersih yang semakin luas dan telah diusahakan untuk menjangkau daerah pinggiran kota. 2.Analisis Isu… Bagkumdang
Page 87
2. Analisis Isu Strategis 1) Proyeksi Peluang. Sebagai pusat pemerintahan dan akan mengarah menjadi pusat kegiatan perdagangan seiring dengan berhasilnya pembangunan jaringan jalan ke semua wilayah, Kota Pematangsiantar mempunyai kebutuhan infrastruktur di bidang perdagangan dan jasa karena Kota Pematangsiantar merupakan pusat aktifitas sosial ekonomi masyarakat disekitarnya (hinterland). Dengan tersedianya lahan di wilayah Kota Pematangsiantar maka peluang untuk pengembangan bangunan yang menyebar di seluruh kota menjadi sangat terbuka dan ini menimbulkan kebutuhan untuk pengembangan jaringan koneksitas untuk seluruh kota. Banyaknya pengguna kendaraan sepeda motor sebagai alat ransportasi dengan proporsi yang sangat tinggi, maka penyediaan sarana transportasi massal yang nyaman menjadi kebutuhan masyarakat yang mendesak untuk direalisasikan. 2) Proyeksi Ancaman. Banyaknya kebutuhan akan tempat tinggal dalam jangka panjang menimbulkan dampak terjadinya permukiman yang padat, jika hal ini tidak ditata dengan baik maka mengakibatkan permukiman kumuh. Semakin banyaknya pengguna kendaraan sedangkan di sisi lain panjang jalan di Kota Pematangsiantar juga meningkat, namun demikian jika sistem transportasi tidak ditata dengan baik maka akan terjadi kesemrawutan lalu lintas. Jika kontinuitas pelayanan air bersih dari PDAM tidak dijaga maka masyarakat akan cenderung menggunakan… Bagkumdang
Page 88
menggunakan air tanah yang bisa mengancam kesehatan. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di wilayah Kota Pematangsiantar yang kelihatannya kurang memadai akan memerlukan fasilitas pengolahan yang baik. 3) Proyeksi Permasalahan. Sulitnya relokasi penataan kawasan kumuh terutama di kawasan bantaran sungai. Kurang layaknya sarana transportasi massal sehingga menyebabkan tingginya penggunaan mobil dan sepeda motor, hal ini menimbulkan potensi kemacetan dan polusi udara. Masalah perencanaan tata ruang perkotaan yang disebabkan oleh keterbatasan dana dan lemahnya koordinasi berbagai pihak yang terkait. 4). Proyeksi Keberhasilan. Jaringan infrastruktur transportasi yang handal dan terintegrasi antar-moda berbasis pada efisiensi, efektif dan berkeadilan. Terpenuhinya pasokan tenaga listrik sesuai kebutuhan bagi rumah tangga dan dunia usaha. Tersedianya prasarana dan sarana publik yang handal di sektor transportasi, telekomunikasi, fasilitas umum, perumahan, pendidikan, dan energi. Semakin meratanya tingkat aksesibilitas sarana dan prasarana publik berdasarkan asas keadilan. Tercukupinya kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukung bagi seluruh lapisan masyarakat sehingga terwujud kota tanpa permukiman kumuh. D. Perekonomian, Sumberdaya Alam dan Investasi Analisis isu strategis 1)Proyeksi Peluang… Bagkumdang
Page 89
1) Proyeksi Peluang. Kota Pematangsiantar sebagai ibukota Pusat Kegiatan Wilayah Provinsi Sumatera Utara memiliki posisi strategis bagi pembangunan daerah, termasuk pembangunan di bidang ekonomi. Dalam hubungan ini Kota Pematangsiantar dapat menjadi pemacu pertumbuhan perekonomian Kabupaten/ Kota disekitarnya. Dengan memperhatikan trend laju pertumbuhan PDRB dalam periode 2007 – 2010 dengan asumsi-asumsi tertentu, maka laju pertumbuhan ekonomi Kota Pematangsiantar dalam periode 20052025 diproyeksikan meningkat. Iklim investasi masih dapat ditingkatkan, karena memiliki beberapa potensi sumber daya alam yang dapat dikembangkan. Dengan prasarana ekonomi dan sosial yang relatif lebih baik dan tekad pemerintah untuk menarik investor. Pemberdayaan usaha UMKM dan Koperasi sehingga mampu menjadi pelaku ekonomi yang berdaya saing dan menyerap tenaga kerja yang lebih banyak lagi. Dengan demikian penciptaan kesempatan kerja baru menjadi lebih terbuka serta terkendalinya pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam. 2) Proyeksi Ancaman. Kota Pematangsiantar masih belum memiliki komoditas atau produk unggulan yang dapat dipasarkan secara nasional dan global. Industri sebagian besar dalam skala kecil dan jumlahnya cenderung berkurang. Keadaan ini menunjukkan bahwa penciptaan kesempatan berusaha sektor industri cukup sulit berkembang. Dengan semakin terbukanya ekonomi Kota Pematangsiantar, selain merupakan peluang berusaha juga… Bagkumdang
Page 90
berusaha juga dapat menjadi ancaman bagi unit-unit usaha yang sudah ada apabila tidak memiliki daya tahan, daya saing dan daya tarik. Bahwa tingkat inflasi di Kota Pematangsiantar dipengaruhi oleh inflasi yang terjadi di daerah sekitarnya terutama Kabupaten Simalungun. Terdapat kecenderungan inflasi di Pematangsiantar lebih tinggi daripada di Sumatera Utara. 3). Proyeksi Permasalahan. Lapangan usaha di Kota Pematangsiantar masih didominasi oleh sektor perdagangan dan jasa, dan sebagian penduduknya adalah PNS. Kelompok ini umumnya berpenghasilan tetap. Unit-unit usaha masih sebagian besar adalah dalam skala kecil dan mikro sehingga masih menghadapi kendala-kendala teknis. 4). Proyeksi Keberhasilan. Laju pertumbuhan ekonomi selalu meningkat. Meningkatnya sumbangan lapangan usaha industri pengolahan dan perdagangan dan jasa. Unit usaha menengah, kecil, mikro dan koperasi semakin berperan dalam perekonomian daerah dan penyerapan tenaga kerja, terkendalinya pemanfaatan sumber daya alam, serta meningkatnya investasi. E. Geomorfologi Dan Lingkungan Hidup 1. Kondisi Umum Permasalahan Dan Keberhasilan Keadaan geomorfologi dan lingkungan hidup di Kota Pematangsiantar dipengaruhi oleh dua faktor utama yaitu… Bagkumdang
Page 91
utama yaitu faktor lingkungan alami dan juga faktor lingkungan non-alami. Faktor lingkungan alami adalah suatu keadaan dimana manusia tidak mampu untuk mengendalikannya, sedangkan faktor lingkungan nonalami adalah faktor-faktor yang timbul sebagai akibat dari tindakan manusia dan pada tingkat tertentu masih dapat dikendalikan. Berpijak pada keadaan demikian, permasalahan yang dialami oleh Kota Pematangsiantar adalah akibat dari faktor alami yaitu letak Kota Pematangsiantar yang berada pada dataran bergelombang sampai datar, dengan ketinggian 400-500 dpl, dengan komposisi tanah podsolik. Akibat budaya sungai dimana semenjak dahulu kala masyarakat bermukim disepanjang bantaran sungai, maka permukiman penduduk banyak yang berada pada pinggir sungai padahal kawasan tersebut adalah kawasan rawan banjir dan cenderung untuk berkembang menjadi kawasan kumuh. Disiplin penggunaan ruang masih belum sepenuhnya dapat dilaksanakan sehingga potensial untuk menimbulkan konflik penggunaan ruang terutama pada kawasan strategis bagi kegiatan perekonomian dan atau pada kawasan yang sedang berkembang. Sebagai akibat pertumbuhan penduduk yang cukup pesat, sarana dan prasarana sanitasi lingkungan masih kurang, jangkauan pelayanan air bersih yang masih terbatas dan saluran drainase yang kurang berfungsi optimal sebagai akibat kurangnya kesadaran akan pengelolaan sampah dan air limbah rumah tangga. Pengembangan dan penyediaan kawasan hijau terbuka dirasakan kurang memadai, sementara itu diluar pusat kota, konversi lahan untuk penggunaan lainnya terus berlangsung akan beresiko menjadi kawasan rentan beresiko tinggi. Penggunaan air.,.. Bagkumdang
Page 92
Penggunaan air tanah oleh sebagian besar rumah tangga sebagai sumber air bersih berpotensi untuk menurunkan kuantitas dan kualitas sumber air tanah. Masih rendahnya kesadaran pemanfaatan lahan untuk tujuan produktif, sehingga banyak lahan terlantar dan tidak terpelihara dengan baik. Keberhasilan dalam pengendalian dampak alami dari keadaan morfologi dan lingkungan hidup Kota Pematangsiantar ditandai dengan adanya: Tersedianya kawasan terbuka hijau yang semakin mengarah kepada keadaan yang lebih baik dibandingkan dengan luasan permukiman dan penggunaan lainnya. Relatif terkendalinya konversi kawasan menjadi kawasan yang benar-benar bertujuan produktif dan mulai dimanfaatkannya lahan tidur menjadi lahan yang produktif. Sudah mulai terwujudnya pengembangan permukiman dan penggunaan lainnya yang relatif sesuai dengan rencana penggunaan ruang. Terkendali dan tertatanya pengembangan permukiman dan pusat-pusat kegiatan ekonomi sehingga tidak menimbulkan kekumuhan dan ketidaksesuaian dengan Rencana Tata Ruang. Tersedianya sarana dan prasarana sanitasi lingkungan yang cukup memadai disertai dengan jangkauan pelayanan air bersih yang semakin luas dengan berkurangnya proporsi rumah tangga yang air bersihnya bersumber dari air tanah. 2. Analisis Isu Strategis 1). Proyeksi Peluang. Kondisi geomorfologi dan lingkungan hidup Kota Pematangsiantar mempunyai peluang untuk ditata dan direncanakan dengan baik karena beberapa faktor sebagai berikut: Kota Pematangsiantar adalah sebuah kota… Bagkumdang
Page 93
sebuah Kota yang unik karena mempunyai kawasan perkampungan seperti umumnya wilayah kota, tetapi juga mempunyai kawasan hutan kota/taman kota, sehingga 94ember opsi yang luas dalam pengembangan dan pelestarian lingkungan hidup. Rencana Tata Ruang Kota dapat diandalkan untuk mengatur bagaimana rona lingkungan hidup di Kota Pematangsiantar, khususnya di Pusat Kota. Pengembangan dan perencanaan badan jalan ke wilayah-wilayah pengembangan akan membuat perkembangan permukiman berkembang dan tertata dengan baik sesuai dengan rencana yang ada. Pengelolaan sanitasi lingkungan terus diupayakan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. 2). Proyeksi Peluang. Kerusakan lingkungan alami yang menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem terutama dengan semakin berkurangnya areal pertanian/tanaman, akan dapat menjadi sumber masalah lingkungan hidup seperti, polusi udara, tanah dan air yang secara alami akan menurunkan daya dukung lingkungan. Bencana alam banjir dapat menjadi ancaman yang serius dalam tahun-tahun mendatang apabila penanganan penggunaan lahan dibiarkan menjadi tanggung-jawab para pemilik lahan. Antisipasi bencana banjir kiriman dan juga banjir akibat tidak memadainya drainase perlu dipertimbangkan dengan baik dalam pengembangan permukiman di pusat kota. Penangan masalah sampah harus diseriusi dengan memberikan pemahaman yang lebih giat kepada masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya. 3).Proyeksi… Bagkumdang
Page 94
3). Proyeksi Permasalahan. Permasalahan yang dihadapi oleh Kota Pematangsiantar dalam hubungannya dengan kondisi geomorfologi dan lingkungan hidup dapat diuraikan sebagai berikut: Pengelolaan SDA dan lingkungan hidup masih belum mempertimbangkan secara baik prinsip kelestarian dan kehati-hatian yang bisa saja akan mengganggu keseimbangan ekosistem. Belum meratanya kesadaran masyarakat terhadap pola hidup bersih dan sehat. Masih akan terjadinya penurunan daya dukung lingkungan sebagai akibat penurunan kualitas lingkungan baik yang terjadi karena peralihan fungsi lahan, sungai dan juga akibat pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh limbah. Semakin besarnya keinginan untuk membuka kawasan pemukiman/pertokoan akan menyebabkan semakin menipisnya kawasan hutan kota yang mengelilingi Kota Pematangsiantar, tanpa diimbangi dengan meningkatnya ruang terbuka hijau dan hutan kota akan menyebabkan ketidakseimbangan lingkungan yang dapat berdampak pada tidak terkendalinya polusi udara, air dan tanah. Belum terbentuknya secara luas motivasi dan kesadaran untuk memanfaatkan lahan untuk tujuan produktif. 4). Proyeksi Keberhasilan. Kota Pematangsiantar mempunyai peluang yang cukup baik untuk menjadi kota yang bersih dan tertata dengan baik karena Kota Pematangsiantar adalah sebuah kota yang dibangun dan dikembangkan secara konfrehensif sehingga dapat diatur dan… Bagkumdang
Page 95
diatur dan direncanakan dengan baik pola pemanfaatan ruang yang ada. Ketaatan terhadap rencana baik itu RTRW maupun RDTR akan menjadi kunci keberhasilan membangun Kota Pematangsiantar yang benar pada kurun waktu dua puluh tahun. Kota Pematangsiantar dihuni oleh penduduk yang rata-rata mempunyai pendidikan yang baik, sehingga relatif mudah untuk diajak taat pada ketentuan yang ada, khususnya yang berhubungan dengan pengelolaan lingkungan hidup terutama sanitasi lingkungan. F. Sosial, Budaya Dan Politik 1. Kondisi Umum Permasalahan Dan Keberhasilan Tantangan yang sangat besar di bidang sosial budaya terutama dalam rangka menyelamatkan generasi muda dari berbagai godaan seperti bahaya narkoba, prostitusi dan pengaruh negatif budaya asing serta degradasi nilai-nilai kerohanian lainnya. Fungsi Lembaga adat dan keagamaan masih belum dioptimalkan untuk mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai budaya luhur dan menjadi barometer untuk pengembangan lembaga adat untuk Kota Pematangsiantar. Belum membudayanya nilai-nilai kepatuhan terhadap hukum juga merupakan salah satu sebab lemahnya kesadaran hukum masyarakat. Keadaan ini secara tidak langsung menjadi pemicu timbulnya konflik horizontal. Disamping itu belum optimalnya sistem jaringan dan dokumen serta informasi hukum di lingkungan pemerintahan maupun di lembaga peradilan juga merupakan kendala dalam mendukung penyebaran informasi yang cepat, tepat, akurat dan transparan. Sejauh ini… Bagkumdang
Page 96
Sejauh ini Pemerintah dan Instansi terkait dengan didukung oleh tokoh masyarakat telah berhasil memberikan kondisi sosial budaya di Kota Pematangsiantar yang dapat digambarkan sebagai berikut: Tidak pernah muncul kepermukaan konflik vertikal dan horizontal yang bernuansa SARA. Terbinanya kerukunan antar dan inter umat beragama, antar suku dengan pemerintah. Situasi politik di Kota Pematangsiantar yang cukup kondusif, partai politik dan ormas cukup tanggap dalam menyalurkan aspirasi masyarakat dan kontituennya. 2. Analisis Isu Strategis 1) Proyeksi Peluang. Dalam kehidupan bermasyarakat mengedepankan hak-hak individu dan tetap terpeliharanya toleransi antar umat beragama, hubungan yang harmonis dengan pemerintah dan yang paling penting adalah hubungan yang baik interen pemeluk agama. Diharapkan nantinya terbentuk budaya demokratis dan gotong royong yang akan mendorong terciptanya tata kehidupan masyarakat yang sesuai dengan budaya luhur. 2) Proyeksi Ancaman. Pengaruh arus informasi dan globalisasi yang dapat meruntuhkan sendi-sendi kehidupan masyarakat terutama generasi muda. Penyakit masyarakat seperti narkoba, prostitusi, perjudian harus ditindak tegas. Politisasi terhadap agama penting untuk dihindari guna menjaga kerukunan internal dan eksternal umat beragama. 3)Proyeksi… Bagkumdang
Page 97
3) Proyeksi Permasalahan. Permasalahan di bidang sosial, budaya dan politik, antara lain: Peredaran dan jaringan narkoba dan Napza yang masih sulit diberantas. Degradasi nilainilai budaya daerah berhadapan dengan arus globalisasi. Penegakan dan kesadaran hukum akan menjadi masalah yang dapat menggangu rasa keadilan masyarakat. Eksklusivisme yang berlebihan pada golongan/agama dapat memicu konflik dan kontra produktif bagi pembangunan masyarakat secara keseluruhan. Lunturnya nilai-nilai budaya dalam menyampaikan aspirasi kepada pihak-pihak terkait. 4) Proyeksi Keberhasilan. Kedepan harus ada gerakan khusus yang diprakarsai oleh masyarakat guna menyelamatkan dan mencegah generasi muda dari berbagai godaan seperti bahaya narkoba, pengaruh negatif budaya asing dan degradasi nilai-nilai kerohanian lainnya. Pembangunan dibidang agama harus mengedepankan hak-hak individu dan tetap terpeliharanya toleransi antar umat beragama, hubungan yang harmonis dengan pemerintah dan yang paling penting adalah hubungan yang baik interen pemeluk agama. Dalam menjaga kerukunan internal dan eksternal umat beragama tidak terjadi politisasi terhadap agama. Semakin mantapnya penegakan Hukum dan kesadaran masyarakat dalam menciptakan kerukunan dan harmonisasi kehidupan bermasyarakat. Diharapkan … Bagkumdang
Page 98
Diharapkan nantinya terbentuk budaya demokratis dan gotong royong yang akan mendorong terciptanya pemerintahan yang sesuai dengan budaya luhur. Semakin meningkatnya kualitas pesta demokrasi baik PEMILU tingkat nasional, Provinsi dan Kota. G. Pemerintahan Kota 1. Kondisi Umum Permasalahan Dan Keberhasilan. Pelayanan yang dilakukan oleh aparatur Pemerintah Kota masih belum optimal. Belum semua instansi pemerintah memiliki dan menerapkan standar pelayanan minimal dan SOP (standard operating procedure). Seperti halnya kota-kota besar lainnya, permasalahan penduduk, pertanahan, bangunan dan ketertiban selalu muncul. Karena itu selain diperlukan peraturan perundangan yang jelas, dibutuhkan pula aparatur pemerintah yang tanggap dan profesional. Semakin meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses perumusan, pelaksanaan dan pengawasan berbagai kebijakan pembangunan. Meningkatnya kemampuan aparatur dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan. 2. Analisis Isu Strategis 1) Proyeksi Peluang. Diharapkan kinerja aparatur pemerintah daerah dalam perumusan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan semakin meningkat. Adanya indikasi… Bagkumdang
Page 99
Adanya indikasi pemulihan ekonomi yang cenderung semakin baik maka di masa mendatang investasi dari pihak swasta lebih berkembang dan seiring juga dengan tekad pemerintah Kota untuk menerapkan kebijakan satu atap (terpadu) dalam hal perizinan. PAD dapat ditingkatkan selain karena adanya indikasi pemulihan ekonomi (hubungan PAD dengan PDRB yang elastis), juga melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. 2) Proyeksi Ancaman. Kesiapan SDM Pemerintah Kota dalam menghadapi era globalisasi, serta kemajuan teknologi serta informasi. Dengan semakin meningkatnya kesadaran dan peran masyarakat dalam pembangunan, maka kebijakan pemerintah Kota harus lebih transparan, akuntabel dan efektif dalam mengikuti perkembangan perubahan. Kalau Kota Pematangsiantar gagal dalam penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), maka kredibilitas pemerintah Kota akan menurun di mata pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat. 3) Proyeksi Permasalahan. Penataan kelembagaan pemerintah Kota Pematangsiantar belum secara optimal menjalankan kewenangan, urusan dan fungsi yang diamanatkan undang-undang. Profesionalisme, kualifikasi dan kompetensi SDM aparatur birokrasi yang belum optimal. Pelayanan… Bagkumdang
Page 100
Pelayanan administrasi umum pemerintah merupakan salah satu aspek penting dalam menegakkan dan menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, lebih-lebih dengan ditetapkan Kota Pematangsiantar sebagai salah-satu daerah Pusat Kegiatan Wilayah di sekitarnya. 4) Proyeksi Keberhasilan. Terwujudnya akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bebas dari KKN. Aparatur pemerintah yang profesional, bertanggung jawab dan memiliki kopetensi yang sesuai dengan bidang tugasnya. Meningkatnya sumbangan PAD dalam total penerimaan APBD dan tercapainya target yang ditetapkan dalam RPJMD. Pemerintah Kota mampu menunjukkan kinerja yang sesuai dengan harapan. BAB IV VISI, MISI DAN ARAH PEMBANGUNAN KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2005-2025 Dengan memperhatikan kondisi umum dan prediksi perkembangan, Kota Pematangsiantar merupakan kota industri dan jasa yang didukung oleh potensi, faktorfaktor strategis, dan perspektif, maka visi Kota Pematangsiantar Tahun 2005-2025 adalah sebagai berikut : A.VISI... Bagkumdang
Page 101
A. VISI ”Mewujudkan Kota Pematangsiantar sebagai Pusat Perdagangan dan Jasa, yang Mantap, Maju dan Jaya, dengan dukungan sektor Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur dan Pariwisata” Visi tersebut mengandung makna bahwa pada masa dua puluh tahun Kota Pematangsiantar diharapkan menjadi suatu kota perdagangan dan jasa yang maju, layak huni, mampu memberikan suasana nyaman bagi masyarakatnya, dan didukung oleh budaya multikultur dan masyarakat yang beradab, serta memiliki kemampuan dalam mengikuti dinamika dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kemampuan dalam pemanfaatannya secara bijaksana. Konsep Kota Perdagangan dan jasa mengandung makna bahwa Kota Pematangsiantar menjadi kota sentral yang melayani kegiatan di bidang perdagangan (jual-beli) berbagai komoditi hasil pertanian maupun bahan material lain yang dihasilkan oleh wilayah Kota Pematangsiantar dan wilayah sekitarnya. Konsep ini diimplementasikan dengan mewujudkan iklim usaha yang kondusif yang mampu memacu daya saing yang berkelanjutan, memperlancar arus barang, mendukung peningkatan penguasaan desain dan teknologi, penciptaan lapangan kerja serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat. Selain itu peranan semakin besar sebagai pusat penyedia berbagai barang dan jasa yang dibutuhkan yang berasal dari hasil industri baik dari dalam wilayah Kota Pematangsiantar maupun barang impor dari dalam dan luar negeri. Sentralitas Kota Pematangsiantar terus akan ditingkatkan di bidang perdagangan dan jasa. Pelayanan... Bagkumdang
Page 102
Pelayanan jasa yang perlu dikembangkan terutama adalah pelayanan jasa pendidikan, kesehatan, perbankan, perhotelan, restoran/rumah makan, pergudangan, pengangkutan dan hiburan. Konsep Kota yang Mantap mengandung makna bahwa Kota Pematangsiantar sebagai kota yang dapat menggali dan mendorong semua potensi daerah baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia dalam keadaan stabil sehingga mampu memberikan andil dalam pembangunan daerah. Konsep Kota yang Maju mengandung makna bahwa Kota Pematangsiantar sebagai kota yang dapat mewujudkan kinerja pembangunan daerah ditandai oleh adanya laju pertumbuhan dan peningkatan grafik di sektor-sektor prioritas yang secara langsung berdampak positif bagi peningkatan kualitas kehidupan serta penguatan posisi daya saing ekonomi, sosial dan budaya masyarakat kota Pematangsiantar secara berkelanjutan. Konsep Kota yang Jaya mengandung makna bahwa Kota Pematangsiantar sebagai kota yang dapat menciptakan kondisi dimana hasil pembangunan daerah yang telah dilaksanakan oleh pemerintah kota dan masyarakat Pematangsiantar berhasil dengan sukses sesuai dengan target-target yang ditetapkan dalam kinerja pembangunan. B. MISI Untuk mewujudkan visi di atas ditempuh melalui misi sebagai berikut : 1. Mengembangkan Pelaksanaan Tata Pemerintahan yang Baik (Good Governance)... Bagkumdang
Page 103
(Good Governance) Mewujudkan visi Kota Pematangsiantar sebagai Kota Perdagangan dan Jasa yang Maju, Indah, Nyaman, dan Beradab dengan mengembangkan tata pemerintahan yang baik (Good Governance) melalui berbagai upaya peningkatan kualitas pelayanan yang prima dan bermutu pada berbagai sektor dan didukung oleh perangkat daerah yang memiliki profesionalitas dan kompetensi yang tinggi yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai dalam suasana politik, hukum, dan kamtibmas yang kondusif. 2. Mendorong Terwujudnya Masyarakat Madani (Civil Society) dengan Budaya Politik dan Hukum yang Beradab dalam Kerangka Sistem Hukum Nasional dan Budaya Multikultural. Mewujudkan visi Kota Pematangsiantar sebagai Kota Perdagangan, Jasa, Industri dan Pariwisata yang Maju, Indah, Nyaman, dan Beradab dengan mendorong terwujudnya masyarakat madani yang memiliki budaya politik dan hukum yang dewasa dan bermartabat dalam kerangka sistem hukum nasional dan budaya multikultural yang menjunjung tinggi nilai-nilai dalam peradaban global. 3. Mendorong Pembangunan Masyarakat Berkualitas dan Mampu Menguasai Menerapkan Sains dan Teknologi Mengabaikan Nilai-Nilai Budaya Lokal.
yang serta Tanpa
Mewujudkan visi Kota Pematangsiantar sebagai Kota Perdagangan, Jasa, Industri dan Pariwisata yang Maju, Indah, Nyaman... Bagkumdang
Page 104
Indah, Nyaman, dan Beradab dengan mendorong pembangunan masyarakat yang berkualitas melalui upaya pembangunan masyarakat secara komprehensif dalam kerangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat seutuhnya dengan kemampuan menguasai dan menerapkan sains dan teknologi, serta melalui penggalian dan pengembangan nilai-nilai budaya lokal. 4. Meningkatkan Pertumbuhan Berkelanjutan Disertai dengan Pendapatan Masyarakat.
Ekonomi yang Upaya Perbaikan
Mewujudkan visi Kota Pematangsiantar sebagai Kota Perdagangan, Jasa, Industri dan Pariwisata yang Maju, Indah, Nyaman, dan Beradab dengan mengembangkan model pertumbuhan ekonomi yang efisien, efektif dan produktif, serta dilakukan dengan upaya mendorong pertumbuhan bidang perdagangan dan jasa sebagai aktifitas ekonomi utama yang menjadi tulang punggung dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat tanpa meninggalkan aktifitas perekonomian lainnya sebagai aktifitas pelengkap dan pendukung, dan disertai dengan upaya yang serius dan konstruktif untuk memperbaiki distribusi pendapatan yang lebih merata pada seluruh lapisan masyarakat. 5. Mengembangkan Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan.
Ruang
dan
Mewujudkan visi Kota Pematangsiantar sebagai Kota Perdagangan, Jasa, Industri dan Pariwisata yang Maju, Indah, Nyaman, dan Beradab dengan pengembangan ruang kota, penyediaan infrastruktur yang memadai, dan pengembangan... Bagkumdang
Page 105
dan pengembangan wilayah kota secara efektif dan efisien yang mendukung berbagai aktifitas masyarakat dengan melaksanakan prinsip pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development). C. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN 1. Mengelola Perekonomian Daerah Secara Fokus, Efisien Dan Efektif Dengan Mengutamakan Perhatian Kepada Sektor-Sektor Yang Memberikan Nilai Tambah dan Pertumbuhan Yang Tinggi. a. Pembangunan perekonomian diarahkan dalam rangka penguatan pereknomian lokal serta berorientasi dan berdaya saing regional dan global. Dalam kaitan ini, sektor sekunder dan tersier merupakan unggulan atau motor penggerak yang perlu mendapat fokus perhatian yang didukung oleh sektor primer unggulan. b. Perekonomian dikembangkan dalam rangka perluasan kesempatan berusaha dan bekerja bagi seluruh masyarakat dan mendorong tercapainya penanggulangan kemiskinan. c. Peningkatan daya saing usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) sehingga menjadi bagian integral dari keseluruhan kegiatan ekonomi daerah. d. Peningkatan investasi daerah dengan mewujudkan iklim investasi yang menarik, dan meningkatkan kapasitas infrastruktur fisik dan pendukung yang memadai. e. Peningkatan peran pemerintah daerah sebagai fasilitator, regulator dan katalisator pembangunan ekonomi yang… Bagkumdang
Page 106
ekonomi yang efisien dan efektif terutama dalam pelayanan publik, penciptaan lingkungan usaha yang kondusif dan terjaganya keberlangsungan mekanisme pasar. 2. Memanfaatkan dan mengelola secara optimal potensi letak geografis sesuai dengan daya dukung lingkungan. a. Memanfaatkan potensi daerah sebagai pasar produk ekonomi yang terbuka luas, serta peluang berusaha/ekonomi sebagai limpahan kegiatan ekonomi. b. Menangkap peluang sebagai bagian dari Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), yaitu sebagai pintu gerbang ke kawasan-kawasan Kabupaten/Kota disekitarnya, sabagai pusat jasa, pusat pengolahan, dan simpul transportasi dengan skala pelayanan Daerah dan Propinsi. c. Pemanfaatan sumberdaya alam dan kegiatan ekonomi diarahkan untuk mengelola dan memanfaatkan sumberdaya secara rasional, optimal dan bertanggungjawab, yaitu dengan menjaga dan melestarikan sumberdaya alam khususnya sumberdaya air dan mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. 3. Membangun Sumberdaya Manusia Yang Berdaya Saing Di Lingkungan Nasional Dan Internasional Melalui Peningkatan Kualitas Pendidikan Yang Dilandasi Oleh Nilai-Nilai Keagamaan, Hukum Dan Sosial Budaya. a. Pembangunan… Bagkumdang
Page 107
a. Pembangunan sumberdaya manusia yang berdaya saing diarahkan untuk menciptakan sumberdaya manusia yang berkualitas melalui pembangunan pendidikan, kesehatan dan agama yang bermutu, pengendalian jumlah dan laju pertumbuhan penduduk, pemberdayaan perempuan dan anak serta pemuda. b. Pembangunan pendidikan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat yang berharkat dan berakhlak mulia disesuaikan dengan pembangunan sosial ekonomi masa depan dan perkembangan iptek dalam era globalisasi. c. Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang guna mendapatkan kesehatan yang setinggi-tingginya sebagai prasyarat dalam mewujudkan produktivitas dan kemampuan daya saing. Penekanan diberikan pada peningkatan perilaku dan kemandirian masyarakat serta upaya promotif dan preventif. d. Pembangunan agama diarahkan untuk memantapkan fungsi dan peran agama sebagai landasan moral dan etika dalam pembangunan, membina akhlak mulia, memupuk etos kerja dan menghargai prestasi yang menjadi kekuatan pendorong guna mencapai kemajuan dalam pembangunan spiritual. e. Pengembangan budaya diarahkan untuk mewujudkan budaya kreatif, inovatif dan produktif yang berorientasi iptek sehingga mampu bersaing secara regional maupun global. Selain itu juga penting diiringi dengan pembangunan kesenian, kebudayaan dan pembentukan karakter bangsa dan sistem sosial yang berakar, unik, modern dan unggul sehingga tercipta keseimbangan material dan emosional. f.Pembangunan… Bagkumdang
Page 108
f. Pembangunan hukum terutama diarahkan untuk mewujudkan masyarakat yang berkesadaran dan berbudaya hukum tinggi, menciptakan kehidupan masyarakat yang adil dan demokratis, serta penyusunan produk hukum yang dinamis dengan memperhatikan pengaruh globalisasi. 4. Menyediakan Sarana dan Prasarana Kota Dalam Jumlah dan Kualitas Yang Memadai dan Diselaraskan Dengan Rencana Tata Ruang Wilayah. a. Pembangunan sarana dan prasarana diarahkan untuk pembangunan sektor transportasi, pendidikan, kesehatan, perdagangan, sumber daya air, permukiman, energi dan kelistrikan serta sarana/prasarana pemerintahan. b. Pembangunan transportasi diarahkan untuk mendukung kegiatan ekonomi, sosial dan budaya serta lingkungan, dikembangkan melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan antar-wilayah, dan pembentukan struktur ruang. Untuk itu perlu dilakukan peningkatan efisiensi dan aksesibilitas pergerakan lalu lintas jalan (melalui peningkatan manajemen transportasi, pembangunan jalan, terminal dan lain-lain), integrasi berbagai moda angkutan, peningkatan pelayanan angkutan umum, peningkatan ketertiban dan keselamatan lalu lintas, rencana pembangunan jalan, terminal layanan lokal dan nasional serta jalur kereta api. c.Pembangunan… Bagkumdang
Page 109
c. Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan diarahkan untuk memenuhi pelayanan pendidikan dan kesehatan yang bermutu dengan mengarahkan terwujudnya kawasan pendidikan terpadu dan layanan kesehatan tingkat nasional. d. Pembangunan sarana dan prasarana perdagangan diarahkan untuk mewujudkan pelayanan perdagangan yang berkualitas yang memiliki jangkauan pelayanan sub kota dan wilayah kota. e. Pembangunan sarana dan prasarana sumberdaya air ditujukan untuk mewujudkan fungsi air sebagai sumberdaya sosial dan ekonomi sehingga dapat menjamin kebutuhan pokok hidup dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu pengembangan sistem drainase yang baik antara lain melalui partisipasi masyarakat dan kemitraan diantara pemangku kepentingan. f. Pembangunan sarana dan prasarana permukiman diarahkan untuk penyelenggaraan pembangunan perumahan yang berkelanjutan, memadai, layak, dan terjangkau oleh daya beli masyarakat. g. Pengembangan sarana dan prasarana energi dan kelistrikan diarahkan untuk pengembangan jaringan transmisi dan distribusi tenaga listrik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, pemerataan pelayanan penerangan jalan umum, dan kegiatan ekonomi. h. Pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan diarahkan untuk mendukung terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat. 5.Menata Sistem…
Bagkumdang
Page 110
5. Menata Sistem Pemerintahan yang Profesional, Baik, Bersih, Transparan, Demokratis dan Bertanggungjawab. a. Penataan sistem pemerintahan daerah diarahkan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraaan administrasi pemerintahan, meningkatkan pelayanan dalam rangka keberdayaan masyarakat dalam pembangunan, dan mengurangi serta mencegah penyalahgunaan kewenangan. b. Peningkatan kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan diarahkan untuk mengefektifkan fungsifungsi kelembagaan pemerintah, meningkatkan efektifitas dan efisiensi ketatalaksanaan dan prosedur pelayanan, serta menata dan meningkatkan kapasitas sumberdaya aparatur agar lebih profesional dan berorentasi kepada pelayanan. c. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat diarahkan untuk meningkatkan pelayanan dasar/umum dan pelayanan unggulan, serta peningkatan transparansi, peningkatan akses dan sebaran informasi. BAB V SASARAN DAN TAHAPAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2005-2025 I. SASARAN POKOK DAN ARAH KEBIJAKAN A. Mengembangkan Tata Pemerintahan yang Baik (Good Governance) Dalam mewujudkan... Bagkumdang
Page 111
Dalam mewujudkan Kota Pematangsiantar sebagai Kota Perdagangan, Jasa, Industri dan Pariwisata yang Maju, Indah, Nyaman, dan Beradab dilakukan melalui pelaksanaan tata kepemerintahan yang baik (Good Governance). Dengan meningkatkan kinerja aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di berbagai sektor publik yang didukung oleh aparatur yang berkualitas dan profesional. 1. Sumberdaya Aparatur Pembangunan sumberdaya aparatur yang berkualitas diarahkan untuk mewujudkan aparatur pemerintah daerah yang profesional dan berkarakter. Untuk itu penataan terhadap pola pengembangan karir, profesionalitas, dan kompetensi aparatur harus dilakukan di samping mengupayakan perubahan secara bertahap terhadap mental dan budaya birokrasi yang cenderung lamban dalam merespon tuntutan dan kebutuhan masyarakat akan peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan publik. 2. Birokrasi Peran dan fungsi pemerintah kota diarahkan untuk peningkatan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat dengan menerapkan sistem pelayanan yang berorientasi kepada kepuasan pelanggan (customer oriented). Upaya tersebut ditempuh dengan : a. Mengembangkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) terhadap berbagai pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan kepada msyarakat. b.mengembangkan... Bagkumdang
Page 112
b. Mengembangkan infrastruktur pelayanan pemerintah kota yang semakin berkualitas dengan menerapkan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) melalui penggunaan infrastruktur teknologi dan informasi yang handal dan didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas. c. Meningkatkan kualitas birokrasi pelayanan yang semakin efisien dan efektif dengan aparatur pemerintah yang semakin profesional dan berkarakter, disertai dengan budaya penilaian kinerja organisasi publik yang konsisten dan transparan. 3. Infrastruktur Pemerintahan Pembangunan infrastruktur pemerintahan diarahkan pada perancangan sistem informasi manajemen daerah yang handal serta dapat mengoptimalkan sarana pelayanan publik dan pelayanan internal dengan mempergunakan infrastruktur teknologi informasi yang didukung oleh kemampuan SDM aparat yang handal, serta didukung oleh penyelenggaraan e-government yang informatif melalui pembaharuan data dan informasi secara terus menerus (up-to-date). 4. Kapasitas Keuangan Pemerintah Kota Meningkatkan kapasitas dan kemandirian keuangan daerah dalam mendukung pelaksanaan kegiatan pemerintah yang disertai dengan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan/pembiayaan pembangunan yang potensial serta dikelola dengan mengembangkan prinsip-prinsip... Bagkumdang
Page 113
prinsip-prinsip akuntabel, transparan, efisien dan efektif yang ditujukan untuk mengoptimalkan kinerja pelayanan sektor publik. 5. Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang Prima, Transparan dan Akuntabel Penyelenggaraan pelayanan publik transparan dan akuntabel diwujudkan dengan: (a) pelaksanaan tugas dan kegiatan pelayanan publik yang bersifat terbuka bagi masyarakat dari proses kebijakan, perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan/pengendaliannya, serta mudah diakses oleh semua pihak yang membutuhkan informasi; (b) Penyelenggaraan pelayanan publik harus dapat dipertanggungjawabkan, baik kepada publik maupun kepada atasan/pimpinan unit pelayanan instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (c) Untuk memperoleh umpan balik dari masyarakat atas pelayanan yang diberikan aparatur pemerintah, melalui penyediaan akses bagi masyarakat untuk memberikan informasi, saran/pendapat/ tanggapan, complaint/pengaduan dalam berbagai bentuk seperti kotak pos atau satuan tugas penerima pengaduan yang berfungsi menerima dan menyelesaikan pengaduan masyarakat; dan (d) adanya prosedur reward and punishment bagi aparat pemerintah yang melaksanakan pelayanan publik. Dalam mendukung hal di atas diperlukan pengambilan kebijakan yang mendorong terlaksananya pelayanan publik yang prima melalui optimalisasi lima faktor penting, yaitu: a. Waktu penyelesaian pelayanan; b.Transparansi... Bagkumdang
Page 114
b. Transparansi biaya; c. Total biaya pelayanan; d. Transparansi prosedur; dan e. Persyaratan yang dibutuhkan. Agar dapat memberikan pelayanan publik yang prima dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan dunia usaha, maka perancangan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk berbagai jenis pelayanan publik dilakukan sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemerintah daerah dan harapan masyarakat. 6. Kerjasama Pembangunan Sektoral dan Daerah Sebagai konsekuensi logis dari pelaksanaan otonomi daerah, setiap pemerintah daerah otonom harus dapat mengimplementasikan berbagai kebijakan dalam rangka mengoptimalkan kinerja masing-masing daerah yang meskipun dapat memaksimalkan kinerja dan berdampak positif bagi lingkup yuridiksinya, namun bisa menimbulkan eksternalitas berupa dampak negatif bagi daerah tetangga. Jika hal tersebut terjadi, maka daerah sebagai pelaku kebijakan dan daerah-daerah yang mengalami dampak negatif harus melakukan kerjasama untuk mencarikan solusi yang tepat berdasarkan situasi dan kondisi yang berlaku. Yuridiksi administrasi pemerintahan tidak sama dengan wilayah fungsional yang bisa diobservasi melalui ketergantungan antar daerah. Ketergantungan...
Bagkumdang
Page 115
Ketergantungan ini bisa diinventarisir dari jenisjenis interaksi antar daerah, seperti: arus barang, arus keuangan masyarakat, arus keuangan pemerintah, ketergantungan administrasi, mobilitas penduduk, ketergantungan fisik geografis, ketergantungan kultural, dan dependensi lainnya. Langkah penting pertama dalam mendorong sinergi sektoral dan daerah adalah monitoring perkembangan sektoral dan daerah. Monitoring memerlukan kerangka yang harus disusun berdasarkan orientasi yang mendorong sinergi lintas sektoral dan daerah. Lebih spesifik lagi, monitoring tersebut dilakukan pada indikator-indikator agregat keadaan sektoral (nilai tambah ekonomi, jumlah tenaga kerja, pertumbuhan), struktur sektoral (peran pemerintah, peran swasta, peran lokal, peran daerah lain/hubungan antar daerah, peran luar negeri, keterkaitan intersektoral dan inter sub-sektoral), permasalahan sektoral, serta kedudukan dan kontribusi tiap sektor dalam perkembangan daerah. Selain itu yang perlu dimonitor adalah aspek-aspek perilaku sosial, seperti commuting, migrasi, pola wisata, mobilitas tahunan atau semitahunan (implikasi sosial-ekonominya), di samping produkproduk dan dampak tata pemerintahan dengan hasil monitoring berupa informasi keadaan daerah. Selanjutnya berdasarkan hasil monitoring, dilaksanakan analisis kebutuhan kerjasama sektoral dan daerah yang ditujukan untuk menghasilkan informasi mengenai: (1) persoalan atau potensi ketidakserasian sektoral dan daerah; (2) pemahaman permasalahan ketidakserasian tersebut; (3)potensi atau… Bagkumdang
Page 116
(3) potensi atau peluang untuk menggunakan instrumen kerjasama sektoral dan daerah dalam rangka mengatasi persoalan atau meningkatkan sinergi. Mendorong intensitas sektoral tertentu pada daerah tertentu merupakan salah satu instrumen penting dalam kerjasama sektoral dan daerah. Instrumen ini secara legal berbasis kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dana APBN merupakan instrument pendukung yang telah tersedia untuk mendorong kerjasama sektoral dan daerah. Kerjasama antar daerah meliputi berbagai skema sangat luas. Mulai dari kerjasama bersifat mikro (misalnya penempatan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), ring road, dan kerjasama lainnya), transfer fiskal antar daerah, kerjasama ekonomi antar daerah, hingga kerjasama tata pemerintahan antar daerah. Koordinasi sektoral untuk keserasian antar daerah bisa dilakukan oleh pemerintahan pada tingkat lebih tinggi sepanjang tersedia kerangka analisis dan instrumennya. Kerjasama antar daerah sering tidak terjadi dengan sendirinya meskipun terdapat potensi sinergi. Hal ini terjadi karena ada satu atau lebih hambatan. Salah satu bentuk hambatan paling nyata yang sering dijumpai adalah infrastruktur perhubungan antar daerah. Stimulan sektor infrastruktur bisa merupakan langkah awal untuk mendorong perkembangan kerjasama antar daerah pada tahap berikutnya. Tetapi stimulan ini juga bisa berupa sesuatu yang tidak fisik, melainkan bantuan teknis dalam tata pemerintahan, misalnya… Bagkumdang
Page 117
misalnya mendorong skema transfer fiskal antar daerah untuk menyerasikan wilayah pinggiran perkotaan. Selain kerjasama yang melibatkan beragam sektoral dan stakeholder pada suatu wilayah, bentuk kerjasama yang lain adalah kerjasama antar daerah. Kerjasama ini baik untuk suatu sektor tertentu atau lebih dengan melibatkan hanya pemerintah, khususnya pemerintah daerah dan/atau melibatkan stakeholder non-pemerintah, yaitu pihak swasta/perusahaan dan masyarakat. Secara umum, pada negara sedang berkembang, termasuk di Indonesia, pemerintah merupakan motor utama penggerak pembangunan. Sebelum pelaksanaan otonomi daerah, peran pemerintah pusat sangat besar dalam menjalankan roda pemerintahan termasuk dalam mengambil kebijakan publik, pemerintah daerah cenderung pasif karena keterbatasan wewenang yang dimilikinya. Setelah otonomi daerah, pemerintah pusat lebih berperan sebagai fasilitator yang memberi arah bagi daerah, khususnya pemerintah kabupaten/kota, dalam pembangunan secara umum. Hasil pelaksanaannya tergantung pada kemampuan pemerintah daerah dalam merespon dan menyelenggarakan programprogram pembangunan sesuai arahan pusatdan kondisi yang dimiliknya. Secara umum, inisiator dan/atau pelaku kerjasama pembangunan sektoral dan daerah adalah: (1) pemerintah, khususnya pemerintah daerah, namun tidak tertutup kemungkinan pemerintah pusat berperan sebagai inisiator atau salah satu pelaku; (2)swasta… Bagkumdang
Page 118
(2) swasta; (3) masyarakat, yang tergabung dalam asosiasi atau kelompok dengan kepentingan/misi tertentu. Pada masa mendatang, kerjasama antar pemerintah daerah sangat dibutuhkan sebagai suatu bagian yang terintergrasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam pelaksanaan pembangunan sektoral dan daerah yang diarahkan untuk mensinergikan faktor-faktor potensial dalam pelaksanaan dan pengembangan kerjasama pembangunan sektoral dan daerah, yaitu: a. Keterlibatan Pihak Swasta Melalui cetak biru pembangunan wilayah yang dirancang secara seksama Pemerintah Kota Pematangsiantar diharapkan dapat mengajak pihak swasta membangun wilayah dengan model kerjasama saling menguntungkan. Kerjasama tersebut dirancang bukan hanya untuk menanggulangi keterbatasan finansial pemerintah daerah, tetapi juga untuk memotivasi Pemerintah Kota untuk mengintegrasikan kegiatan ini dengan kegiatan lain yang menunjang. Meskipun pihak swasta secara logis akan berorientasi kepada profit, namun pola kerjasama dapat diarahkan untuk mengembangkan ekonomi masyarakat, produksi, pemasaran dan pendanaan, antara lain dengan mendorong peran swasta sebagai fasilitator kelompok produsen, petani, ataupun pengrajin. Dalam kondisi perekonomian nasional yang relatif di bawah rata-rata kinerja sebelum krisis, maka partisipasi pihak swasta akan sangat membantu pemerintah… Bagkumdang
Page 119
pemerintah mewujudkan program-program pembangunan di wilayahnya, sepanjang kegiatan yang dilakukan secara ekonomis memberikan keuntungan. Kondisi perekonomian nasional, selain potensi daerah yang bersangkutan, turut berperan dalam menentukan kesediaan pihak swasta berpartisipasi dalam suatu program pembangunan. b. Kesadaran untuk Saling Bekerjasama Dalam pengembangan suatu kawasan yang mencakup beberapa daerah, maka kesadaran untuk saling bekerjasama dari seluruh daerah yang terlibat menjadi prasyarat utama. Dengan kesadaran yang tinggi maka win-win solution dan kesepakatan alokasi anggaran dari masing-masing daerah akan lebih mudah dicapai. c. Inisiator Kerjasama Sektor dan Daerah Terutama atas kebijakan suatu daerah yang berakibat timbulnya eksternalitas negatif kepada daerah tetangganya, maka inisiatif daerah yang memperoleh eksternalitas negatif untuk melakukan kerjasama sering ditanggapi negatif oleh daerah yang melakukan kebijakan tersebut. Untuk itu dibutuhkan pihak ketiga untuk menjadi inisiator dari kedua daerah tersebut, baik dari lembaga pemerintah secara struktural (Gubernur atau Menteri Dalam Negeri) maupun dari lembaga non pemerintah atau stakeholders lainnya. B. Politik Pembangunan politik lokal diarahkan untuk memberdayakan secara optimal peranan institusi politik formal... Bagkumdang
Page 120
formal (eksekutif, legislatif dan partai politik) maupun masyarakat sipil (civil society) dalam proses perencanaan dan pengambilan kebijakan pelaksanaan pembangunan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan penanaman nilai-nilai demokrasi dalam masyarakat. Pembangunan budaya politik yang sehat diarahkan untuk: (a) penciptaan kesadaran budaya dan penanaman nilai-nilai politik demokratis terutama penghormatan nilai-nilai Hak Asasi Manusia, nilai-nilai persamaan (egalitarianisme), anti kekerasan, toleransi politik, keadilan, dan orientasi kepada kepentingan masyarakat melalui berbagai wacana dan media; dan (b) peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengembangkan modal sosial melalui berbagai wacana dan media. Arah pembangunan media komunikasi politik diwujudkan melalui: (a) penciptaan jaringan informasi yang bersifat interaktif antara masyarakat dengan kalangan pengambil keputusan politik; dan (b) perwujudan pemerataan informasi yang lebih luas dengan mendorong dan melindungi muculnya mediamedia massa yang independen yang dapat mendorong terciptanya komunikasi politik yang sehat antara unsur eksekutif, legislatif dan masyarakat sipil. C. Sumber Daya Manusia Dalam mewujudkan Kota Pematangsiantar sebagai Kota Perdagangan, Jasa, Industri dan Pariwisata yang Maju, Indah, Nyaman, dan Beradab dilakukan melalui pembangunan... Bagkumdang
Page 121
pembangunan kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, penelitian dan pengembangan, dan sosial budaya yang secara nyata tertuang dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) masyarakat Pematangsiantar yang diharapkan dapat terus mengalami peningkatan. a. Kesehatan Pembangunan kesehatan harus dipandang sebagai suatu investasi jangka panjang untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia dan mendukung pembangunan secara menyeluruh dengan mengacu pada paradigma sehat. Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui upaya peningkatan kesehatan, pembiayaan kesehatan, sumber daya manusia, ketersediaan dan keterjangkauan obat, perbekalan kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan manajemen kesehatan dengan memperhatikan dinamika kependudukan, epidemiologi penyakit, perubahan ekologi dan lingkungan, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan globalisasi dengan semangat kemitraan, dan kerjasama lintas sektor. Perhatian khusus diberikan pada peningkatan kualitas perilaku dan kemandirian masyarakat khususnya pada upaya promotif dan preventif, dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan terutama bagi penduduk miskin. Sasaran pokok bidang kesehatan adalah meningkatnya derajat kesehatan masyarakat yang diukur dari indikator kesehatan yaitu Angka Harapan Hidup,… Bagkumdang
Page 122
Hidup, Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Ibu melahirkan, dengan target Angka Harapan Hidup pada Tahun 2025 diharapkan mencapai 75 tahun, Angka Kematian Bayi mencapai 4,00/1000 kelahiran dan Angka Kematian Ibu mencapai 42/100.000 melahirkan. Untuk itu pembangunan kesehatan ditekankan pada terwujudnya peningkatan derajat kesehatan melalui kegiatan-kegiatan promotif, preventif dan kuratif serta mewujudkan perilaku sehat dan lingkungan yang sehat yang didukung oleh tenaga medis yang berkualitas dan sarana prasarana kesehatan yang memadai . b. Pendidikan Secara umum pembangunan pendidikan diarahkan pada peningkatan Angka Partisipasi Sekolah pada semua jenjang pendidikan, upaya perluasan dan pemeratan kesempatan memperoleh pendidikan pada tingkat dasar, tingkat menengah dan tinggi yang berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat, peningkatan kualitas lembaga pendidikan dan mutu pendidikan, peningkatan kemampuan akademik dan profesionalisme serta kesejahteraan tenaga pendidik. Sedang pembangunan pendidikan luar sekolah diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang terampil dan memiliki kompetensi yang tinggi sesuai dengan perkembangan teknologi dan informasi. Dan sejalan dengan visi mewujudkan kota perdagangan dan jasa, maka pendidikan juga diarahkan pada pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang mendukung pembangunan sektor Perdagangan... Bagkumdang
Page 123
perdagangan dan jasa secara intensif melalui akselerasi transformasi teknologi dan informasi dalam mengahadapi era globalisasi. Strategi ini mengupayakan semakin tumbuhnya peluang bagi terciptanya tenaga kerja yang memiliki kualitas tinggi dan profesional serta mampu meningkatkan produktivitas sektor perdagangan melalui intensifikasi kemampuan penguasaan alih teknologi dan keterampilan. Hal ini dilakukan melalui percepatan alih teknologi, modifikasi, dan adaptasi teknologi secara kreatif dan inovatif serta independen, penggunaan teknologi pada berbagai kegiatan masyarakat pada segala tingkatan, penyempurnaan integrasi sistem pendidikan dan pelatihan melalui kerjasama antar pelaku sektor perdagangan dan jasa dengan kalangan lembaga akademis dan pemerintah, peningkatan semangat kreatifitas bisnis dan jiwa kewirausahaan, peningkatan wawasan dan keterampilan pemasaran secara integratif. Upaya-upaya peningkatan kemampuan penguasaan teknologi secara simultan ditingkatkan dan dikembangkan melalui kemitraan yang mantap antar pelaku sektor perdagangan dan jasa skala kecil dengan skala menengah dan skala besar, akses pengusaha kecil dan menengah dengan sumbersumber teknologi baik lembaga penelitian dan pengembangan perguruan tinggi, pemerintah maupun dengan swasta. Suksesnya strategi dimaksud memerlukan komitmen dan konsistensi sikap terpadu dan meluas terutama bagi pemerintah dan dunia usaha agar tercapai proses perdagangan dan jasa yang berorientasi... Bagkumdang
Page 124
yang berorientasi pada kemampuan SDM yang merata dan piawai dalam memanfaatkan teknologi di bidang perdagangan dan jasa secara efisien, efektif dan ekonomis. c.
Perlindungan Sosial 1. Pembangunan Kesejahteraan Sosial diarahkan untuk mencegah, menanggulangi, dan mereduksi berbagai permasalahan sosial masyarakat melalui upaya peningkatan pemberdayaan masyarakat penyandang masalah sosial seperti fakir miskin, tuna susila, gelandangan, pengemis, penjudi, korban napza, wanita rawan sosial, lanjut usia, anak terlantar, anak jalanan, serta keluarga penyandang masalah sosial/psikologis. 2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diarahkan pada terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan sedangkan perlindungan anak diarahkan untuk mewujudkan suatu kondisi yang menjamin hak tumbuh dan kembang anak. 3. Pembangunan kependudukan dan keluarga sejahtera diarahkan pada pengendalian laju pertumbuhan dan persebaran penduduk secara merata serta mewujudkan keluarga sejahtera. 4. Pembangunan pengembangan kelembagaan masyarakat diarahkan pada penguatan pranata sosial dan masyarakat sehingga mampu mewujudkan peran serta aktif dalam setiap proses pembangunan. d.Penelitian dan…
Bagkumdang
Page 125
d. Penelitian dan Pengembangan Arah pembangunan penelitian dan pengembangan diwujudkan dengan mendorong terlaksananya penelitian dan pengembangan teknologi tepat guna sesuai kebutuhan masyarakat, yang dilakukan baik melalui kerjasama dengan pemerintah daerah, perguruan tinggi, pusat-pusat penelitian maupun oleh lembaga swadaya masyarakat yang berkompeten. Untuk itu perlu dibentuk kerjasama penelitian dan pengembangan Kota Pematangsiantar yang akan melakukan fungsi penelitian serta membangun network dengan pusat penelitian dan pengembangan lainnya baik di dalam maupun di luar negeri. D. Ekonomi Pematangsiantar sebagai Kota Perdagangan, Jasa, Industri dan Pariwisata yang Maju, Indah, Nyaman, dan Beradab tercermin melalui pertumbuhan ekonomi kota yang cukup tinggi dan berkelanjutan disertai dengan distribusi pendapatan yang merata. Sejak Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2011 pertumbuhan ekonomi terus mengalami kenaikan. Dengan tren peningkatan pertumbuhan sektor perdagangan dan jasa yang cukup meyakinkan dalam periode Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2010, maka pada Tahun 2025 Kota Pematangsiantar diperkirakan akan menjadi kota perdagangan dan jasa yang maju yang ditandai dengan berkembangnya pusat-pusat perdagangan dan jasa modern yang menawarkan kenyamanan... Bagkumdang
Page 126
kenyamanan, keindahan, keamanan, dan kebersihan dengan sentuhan budaya lokal. Untuk itu perlu dilakukan perumusan arah kebijakan sistem kegiatan perdagangan dan jasa agar secara optimal memberikan nilai tambah (added value) bagi perekonomian masyarakat dengan perlindungan yang memadai terhadap sektor informal terutama bagi usaha skala mikro, kecil, dan menengah serta pendistribusian pendapatan yang semakin merata. 1. Struktur Ekonomi Kota Terbangunnya struktur perekonomian kota yang kokoh dimana perdagangan dan jasa menjadi basis utama aktivitas perekonomian yang didukung oleh aktivitas perekonomian lainnya. Di samping itu, pengembangan struktur ekonomi kota juga diarahkan untuk mewujudkan peningkatan PDRB kota sebagai agregat pendapatan masyarakat melalui pengembangan produk unggulan, pengembangan kemitraan swasta dengan pemerintah serta pengembangan kelancaran jalur distribusi perdagangan barang dan jasa antar daerah, antar pulau maupun antar negara. 2. Sektor Informal Pada hampir semua sektor-sektor ekonomi terdapat sektor informal, seperti perdagangan, jasa, industri manufaktur, pertanian, bangunan dan transportasi. Pada sektor industri manufaktur, sektor informal mencakup industri kecil dan industri rumah tangga hingga unit paling kecil yakni self-employment. Di sektor perdagangan, sektor informal mencakup pemilik toko... Bagkumdang
Page 127
pemilik toko kecil atau warung hingga pedagang asongan. Pada sektor jasa mencakup perbengkelan dan warung makan, penginapan kecil (home-stay) dan sektor pertanian, termasuk petani kecil atau buruh tani. Pada sektor infrastruktur, termasuk tukang yang bekerja sendiri, sedangkan pada sektor angkutan, kegiatan sektor informal mencakup tukang becak, becak barang, dan tukang sorong. Meskipun pertumbuhan ekonomi pada era orde baru berkisar antara 5 sampai 8 persen per tahun, proporsi pekerja sektor informal khususnya di perkotaan cenderung meningkat. Sektor informal masih cukup dominan menyerap angkatan kerja khususnya di perkotaan, selain itu perkembangan ekonomi masih belum dapat mengatasi persoalan klasik keterbatasan peluang kerja. Pada sisi lain, sektor informal masih memegang peranan penting menampung angkatan kerja terutama angkatan kerja muda yang masih belum berpengalaman atau angkatan kerja yang pertama kali masuk pasar kerja. Keadaan ini dapat mempunyai dampak positif mengurangi tingkat pengangguran terbuka, tetapi pada sisi lain menunjukkan gejala tingkat produktivitas yang rendah, karena masih menggunakan alat-alat tradisional dengan tingkat pendidikan serta keterampilan yang relatif rendah. Mengingat peran sektor informal yang cukup signifikan dalam proses pembangunan, tenaga kerja pada sektor tersebut perlu mendapat perhatian lebih. Beberapa kebijakan, baik langsung maupun tidak, diarahkan... Bagkumdang
Page 128
diarahkan untuk membantu pengembangan masyarakat melalui pembinaan kegiatan usaha pekerja dengan teknologi informasi yang berkualitas dengan hasil yang optimal. Namun ada kecenderungan kegiatan ekonomi di sektor informal dan nasib pekerja sektor informal belum banyak mengalami perubahan. Masih diperlukan pengembangan regulasi yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan tenaga kerja tanpa mengurangi pengembangan peluang investasi dan pembinaan iklim usaha yang kondusif, dengan prioritas pada kegiatan sektor informal dan memihak pada kepentingan masyarakat. Arah kebijakan pengembangan sektor informal memerlukan bentuk intervensi langsung maupun tidak langsung, yaitu: 1. Intervensi langsung dengan penyediaan fasilitasfasilitas pendidikan, pelatihan dan kredit dengan harga yang terjangkau; 2. Mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang tepat untuk menciptakan suatu lingkungan berusaha yang kondusif bagi perkembangan kegiatankegiatan ekonomi sektor tersebut, termasuk upaya menciptakan sistem persaingan bebas dan sehat serta menghilangkan segala macam distorsi dan hambatan-hambatan lainnya. Pemerintah kota berperan sebagai promotor, stimulator, fasilitator, regulator, dan stabilisator. Pemerintah kota perlu mengahasilkan kebijakan yang mendukung kegiatan sektor informal dengan perluasan akses output dan input pasar, termasuk akses kepada informasi, teknologi dan pendidikan. 3.Orientasi... Bagkumdang
Page 129
3. Orientasi pembinaan unit-unit sektor informal antara lain melalui usaha peningkatan keterampilan dan penataan performa usaha. 4. Penataan aturan kelembagaan yang seimbang untuk menghindarkan perlakuan yang sewenangwenang terhadap pelaku sektor informal termasuk perlindungan bagi pekerja sektor informal. 5. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam memainkan peranan positif untuk membantu sektor informal. Keterlibatan tersebut diarahlan untuk membantu dalam mengidentifikasikan berbagai bentuk permasalahan dan solusi alternatif serta penentuan regulasi yang disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan mereka. 3. Ketenagakerjaan Pembangunan ketenagakerjaan diarahkan dengan: (a) perubahan orientasi pengelolaan pelatihan dan pemberian dukungan bagi program-program pelatihan yang strategis, untuk mencapai efektivitas dan efisiensi tenaga kerja sebagai bagian dari investasi SDM, dan memenuhi struktur kebutuhan tenaga kerja yang diharapkan oleh sektor perdagangan dan jasa; dan (b) penyediaan tenaga kerja terampil dan profesional melalui penyetaraan kualitas baku standar kompetensi tenaga kerja untuk memenuhi standar sistem sertifikasi dalam memenuhi ketersediaan tenaga kerja dengan mengutamakan tenaga kerja lokal. 4.Koperasi...
Bagkumdang
Page 130
4. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (KUKM) Pembangunan pengembangan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (KUKM) diarahkan untuk meningkatkan daya saing KUKM dalam era perdagangan bebas dengan menciptakan peluang usaha seluas-luasnya, serta menjamin adanya mekanisme pasar yang sehat. Dalam rangka penumbuhan lingkungan usaha yang kondusif bagi KUKM, maka diperlukan dukungan terhadap kebijakan ekonomi makro, kebijakan sektoral dan kebijakan pembangunan daerah yang saling melengkapi, selaras, dan bersinergi dalam rangka memberdayakan KUKM. Kebijakan pengembangan lingkungan usaha yang kondusif bagi KUKM bersifat lintas sektoral dan merupakan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Untuk itu diperlukan kemampuan advokasi, persuasif, dan koordinasi antar unsur pelaku agar dapat menumbuhkan iklim berusaha yang kondusif bagi KUKM. Kebijakan tersebut diharapkan dapat mewujudkan sistem ekonomi yang efisien, produktif dan berdaya saing, mampu menembus pasar global dengan mengembangkan kerjasama strategis dan sinergis antar pelaku usaha. Upaya percepatan pengembangan KUKM oleh Pemerintah Kota Pematangsiantar diupayakan melalui kerja sama dengan lembaga dan instansi terkait. 5. Investasi Arah diarahkan kondusif, menjamin
Pembangunan pengembangan investasi untuk menciptakan iklim usaha yang pemenuhan sarana prasarana ekonomi, kepastian berusaha, dan peningkatan kemudahan...
Bagkumdang
Page 131
kemudahan dalam pelayanan pemberian perijinan daerah. Kebijakan pengembangan investasi ditekankan kepada sektor perdagangan dan jasa, dengan tidak mengabaikan peluang investasi industri pengolahan maupun industri rumah tangga yang ramah lingkungan. Untuk itu perlu dilakukan kajian yang mendalam dan komprehensif atas kebijakan pemerintah Kota dalam bidang penanaman modal/investasi, untuk kemudian dapat merancang kembali kerangka kebijakan baru yang dapat mendukung suasana yang kondusif dan merangsang minat investasi. Perancangan kebijakan baru harus didukung dengan pelaksanaan penelitian dan pengembangan terhadap potensi dan peluang investasi yang menarik dan kompetitif bagi calon investor dan dunia usaha pada umumnya. Yang tidak kalah pentingnya adalah pelaksanaan promosi yang progresif atas peluang investasi kepada para calon investor, baik lokal, nasional maupun internasional melalui berbagai event yang ada. 6. Perdagangan dan Jasa Arah pembangunan pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa di arahkan pada peningkatan potensi sumber daya perdagangan secara terpadu, agar Kota Pematangsiantar menjadi pusat aglomerasi kegiatan ekonomi regional, serta mengoptimalkan kegiatan ekonomi lokal (local economic) dan peningkatan sistem informasi dan komunikasi yang handal dalam menghadapi perdagangan bebas maupun perdagangan internal (internal trade) baik antar wilayah... Bagkumdang
Page 132
antar wilayah dalam kota, antar daerah di provinsi Sumatera Utara, maupun antar provinsi. Posisi kota Pematangsiantar berada di bagian tengah Provinsi Sumatera Utara sangat potensial menjadi pusat perdagangan dan jasa bagi beberapa kabupaten di kawasan dataran tinggi Sumatera Utara, antara lain Kabupaten Simalungun, Kabupaten Dairi, Kabupaten Pakpak Bharat, Kabupaten Samosir, Kabupaten Toba Samosir, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten Karo. Pemekaran beberapa kabupaten di kawasan Tapanuli yang memacu pertumbuhan ekonomi kawasan tersebut juga berdampak positif terhadap perkembangan Kota Pematangsiantar sebagai pusat perdagangan dan jasa. Dari sisi produksi komoditi utama yang dihasilkan oleh beberapa kabupaten sekitar (supply), maka Kota Pematangsiantar sangat berpotensi menjadi pusat perdagangan dan pergudangan untuk berbagai komoditi perkebunan dan pertanian. Sedang dari sisi permintaan (demand), maka Kota Pematangsiantar sangat berpotensi menjadi pusat perdagangan dan pergudangan barang-barang konsumsi (sandang, pangan, elektronik, dll), barang modal serta jasa pelayanan purnajual (maintenance), pusat jasa hiburan, jasa pendidikan, jasa konsultan, jasa kesehatan (rumah sakit), penginapan dan restoran. Untuk dapat mendorong percepatan pewujudan Kota pematangsiantar sebagai kota perdagangan dan jasa yang handal, maka beberapa kebijakan berikut menjadi persyaratan utama: a.Penataan Ruang... Bagkumdang
Page 133
a. Penataan ruang yang diperuntukkan untuk pusat perdagangan dan jasa berdasarkan konsep aglomerasi kegiatan, antara lain kawasan perdagangan komoditi perkebunan, pertanian, pergudangan, pusat perdagangan barang konsumsi, pusat jasa hiburan, jasa pendidikan, dan seterusnya; b. Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan memenuhi standar atau setara dengan kualitas infrastruktur pusat perdagangan dan jasa terbaik yang ada di kota-kota besar di Indonesia maupun Internasional; c. Membuat peraturan-peraturan yang mendukung termasuk meminimalisir investasi pungutan/retribusi terutama pungutan peredaran barang dan jasa yang sifatnya berpotensi untuk mendistorsi pasar; d. Secara konsisten memberikan pelayanan publik yang prima untuk mendukung perkembangan sektor perdagangan dan jasa; e. Promosi Kota Pematangsiantar sebagai kota perdagangan dan jasa ke daerah-daerah yang menjadi target market, melalui media massa konvensional dan website, eksebisi, maupun melalui pameran-pameran. 7. Industri Arah pembangunan pengembangan kegiatan industri diarahkan bagi pembangunan kawasan industri yang representatif dengan konsentrasi pengembangan... Bagkumdang
Page 134
pengembangan jenis industri yang bersifat ramah lingkungan (green industri) dan industri yang bersifat padat teknologi dengan tetap medorong eksistensi industri kecil/home industri sebagai penggerak kegiatan ekonomi lokal. 8. Infrastruktur Ekonomi Kota Arah Pembangunan pengembangan insfrastruktur ekonomi kota diarahkan pada tercukupinya kebutuhan sarana prasarana ekonomi dalam kerangka peningkatan investasi, pertumbuhan ekonomi, perluasan jaringan pasar yang mampu mendukung pengembangan perdagangan dan jasa, tanpa mengabaikan perkembangan sektor pendukung lainnya. Dalam perencanaan pembangunan infrastruktur kota, daya dukung alam dan pelestarian lingkungan hidup harus menjadi salah satu pertimbangan utama, untuk tetap menjaga keberlanjutan pembangunan kota. 9. Pendampingan dan Fasilitasi Aktivitas Ekonomi Masyarakat Pendampingan dan fasilitasi terhadap aktivitas ekonomi masyarakat diarahkan kepada peningkatan kemampuan masyarakat untuk menyerap dan mengikuti kemajuan teknologi dalam melaksanakan aktivitas ekonominya, antara lain penerapan teknologi produksi dan pemasaran yang efisien dan efektif, serta manajemen usaha mikro. Pendampingan dan fasilitasi tersebut dilaksanakan pemerintah kota yang bersinergi dengan lembaga swadaya masyarakat maupun dunia usaha. 10.Pengembangan... Bagkumdang
Page 135
10. Pengembangan Kepariwisataan. Kepariwisataan dikembangkan agar mampu mendorong kegiatan ekonomi dan meningkatkan citra Kota Pematangsiantar, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, serta perluasan lapangan pekerjaan. Perkembangan kepariwisataan memanfaatkan secara arif dan berkelanjutan keragaman pesona keindahan alam dan potensi daerah serta dapat mendorong kegiatan ekonomi yang terkait dengan pengembangan budaya daerah. 11. Pengembangan Ketahanan Pangan. Sistem ketahanan pangan diarahkan untuk menjaga ketahanan dan kemandirian pangan di Kota Pematangsiantar dengan mengembangkan kemampuan produksi lokal yang didukung kelembagaan ketahanan pangan yang mampu menjamin pemenuhan kebutuhan pangan ditingkat rumah tangga yang cukup baik dalam jumlah maupun mutu dan gizinya, aman merata dan terjangkau, yang didukung oleh sumber-sumber pangan yang beragam sesuai dengan keragaman lokal E.
Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Pembangunan lingkungan hidup diarahkan untuk peningkatan kualitas lingkungan hidup kota dengan menerapkan prinsip-prinsip good environmental governance secara konsisten dengan menerapkan prinsip-prinsip rule of law, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat serta diarahkan untuk pembangunan...
Bagkumdang
Page 136
pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development). Dalam kaitan ini, upaya yang perlu dilakukan adalah agar masyarakat memiliki wawasan tentang kelestarian lingkungan hidup, mempunyai informasi yang cukup tentang masalah-masalah yang dihadapi, dan mempunyai keberdayaan dalam berperanserta pada proses pengambilan keputusan demi kepentingan pada masa mendatang. Berdasarkan situasi dan kondisi bahwa dalam upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup Kota Pematangsiantar memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap kondisi lingkungan hidup Kabupaten Simalungun, maka kebijakan pengelolaan lingkungan hidup diarahkan untuk menjalin kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Simalungun beserta berbagai elemen masyarakat dalam menjaga dan melestarikan lingkungan hidup. a. Pembangunan Sumberdaya Air diarahkan untuk menjamin daya dukung sumber daya air bagi penyediaan air yang berkelanjutan beserta distribusinya kepada masyarakat, dan pencegahan polusi ke dalam sumber-sumber air bersih mengingat air merupakan salah satu kebutuhan primer manusia. Pembangunan sumber daya air berkaitan erat dengan pembangunan saumber daya alam terutama dalam menghasilkan penyediaan dan pemeliharaan sumbersumber air untuk konsumsi masyarakat. b. Pembangunan Irigasi dan Drainase sebagai sarana pendukung pertanian dan sebagai sarana pencegah bencana alam, maka pembangunannya diarahkan untuk menjamin pendistribusian air dan mewujudkan keterpaduan...
Bagkumdang
Page 137
keterpaduan pengelolaan kawasan hulu dan hilir dalam suatu daerah tangkapan air (catchment area) yang berfungsi untuk pengendalian banjir. c. Pengelolaan limbah perkotaan diarahkan bagi penanganan yang terintegrasi dalam sistem penanganan limbah dalam menghindari timbulnya polusi yang mengganggu kesinambungan pembangunan dan keseimbangan lingkungan hidup. Setiap kegiatan masyarakat dan dunia usaha termasuk rumah sakit diarahkan agar dapat mereduksi efek negatif setiap kegiatannya termasuk menghasilkan limbah yang ramah lingkungan dan tidak berdampak negatif bagi kesehatan lingkungan dan kesehatan masyarakat. d. Penanggulangan polusi perkotaan diarahkan dengan penggunaan teknologi yang ramah lingkungan dan pengembangan sistem ruang terbuka hijau perkotaan serta dengan pengawasan dan pemberian sanksi secara konsisten dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup demi menjaga pembangunan yang berkesinambungan (sustainable development). F.
Infrastruktur Kota Dalam mewujudkan Kota Pematangsiantar sebagai Kota Perdagangan, Jasa, Industri dan Pariwisata yang Maju, Indah, Nyaman, dan Beradab dilakukan melalui pembangunan ruang, fasilitas umum, perumahan dan permukiman, transportasi, sumberdaya air, drainase, sistem pengelolaan limbah dan pengendalian polusi yang memenuhi prinsip - prinsip pembangunan yang berkelanjutan…
Bagkumdang
Page 138
berkelanjutan (sustainable development), dimana pembangunan ruang dan infrastruktur kota diarahkan untuk dapat mendukung pembangunan berbagai bidang/sektor dan keberlanjutan ekosistem kota.
Tabel.29 :
No.
1.
Hirarki Pusat Kegiatan
Pusat Pelayanan Kota (PPK)
Bagkumdang
Rencana Hirarki dan Fungsi Pusat-Pusat Pelayanan di Kota Pematangsiantar
Lokasi
Kel. Melayu, Kel. Dwikora, Kel. Proklamasi, Kel. Simalungun, Kel. Baru, Kel. Sukadame
Fungsi
Arahan Kegiatan
• perdagangan dan jasa skala regional • pelayanan kesehatan skala regional • simpul transportasi regional • perkantoran • perumahan kepadatan tinggi
• Pusat perbelanjaan (pasar dan pertokoan) • Pasar regional agro • Jasa hotel dan wisata • Bank, asuransi • Rumah Sakit • Kantor pemerintahan kota dan swasta • Lapangan Olah Raga
Page 139
2.
3.
4.
• pusat perdagangan skala kota, • simpul transportasi regional • pendidikan menengah • pelayanan kesehatan • perumahan kepadatan rendah - sedang
• Pasar • Rumah Sakit • Terminal Angkutan Penumpang Tipe C • Perdagangan retail • SLTA/SMK
Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK) Tanjung Pinggir
sebagian Kelurahan Tanjung Pinggir dan sebagian Kelurahan Tambun Tonga
Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK) Gurila
sebagian Kelurahan Gurila Kecamatan Siantar Sitalasari dan sebagian Kelurahan Tanjung Pinggir
• perdagangan dan jasa • pendidikan menengah dan tinggi • pelayanan kesehatan • perumahan kepadatan rendah – sedang • perkantoran
• Kantor pemerintahan • Gedung serba guna • Stadion olahraga • SLTA/SMA • Perguruan tinggi • Puskesmas
Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK) Perumahan Tojay
Sebagian Keurahan Gurila, sebagian Kelurahan Bah Sorma dan sebagian Kelurahan Bah Kapul
• Perumahan kepadatan rendah-sedang • Pendidikan menengah dan tinggi • perdagangan • Pelayanan kesehatan skala kota
• Perguruan Tinggi • SLTA/SMK • Rumah Sakit • Perumahan
Bagkumdang
Page 140
5.
Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK) Simpang Dua
sebagian Kelurahan Nagahuta, sebagian Nagahuta Timur, sebagian Tong Marimbun dan Simarimbun
6.
Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK) Megaland
Kelurahan Siopatsuhu
7.
Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) 1
Kelurahan Tambun Nabolon
• Perdagangan skala kota • Perkantoran • Pendidikan menengah dan tinggi • Pelayanan kesehatan • Perumahan kepadatan rendah-sedang
• perdagangan dan jasa • pendidikan menengah dan tinggi • pelayanan kesehatan • perumahan kepadatan rendah sedang
• perdagangan dan jasa • perkantoran • pendidikan menengah dan tinggi • pelayanan kesehatan • perumahan kepadatan sedang - tinggi
• Perdagangan grosir • Perguruan Tinggi • SLTA/SMK • Puskemas
• pendidikan dasar, perdagangan skala kelurahan, pelayanan kesehatan
• SD • Puskesmas Pembantu
1. Tata Ruang Sistem dan prosedur penataan ruang yang berlaku normatif ternyata tidak mampu
menghasilkan Penataan ruang...
Bagkumdang
Page 141
penataan ruang yang baik. Untuk itu diperlukan reformasi
sistem
dan
prosedur
penataan
ruang
dengan langkah-langkah sebagai berikut: (1)
merumuskan
paradigma
penataan
ruang
sedemikian rupa sehingga rencana tata ruang bukan sekedar
gambar
merupakan
teknik
kesepakatan
yang
disiapkan,
berdasarkan
tetapi
optimalisasi
antar kepentingan stakehoders; dan (2) merumuskan institusi penataan ruang, seperti organisasi, tatacara, dan sistem nilai, dalam menyiapkan dan mengendalikan penataan ruang. Kedua
langkah
terwujudnya
tersebut
akan
keserasian,
mendorong
kelestarian
dan
optimalisasi pemanfaatan ruang sesuai dengan potensi
dan
daya
dukung
wilayah
dengan
mengembangkan struktur dan pola tata ruang yang efektif dan efisien sesuai dengan hirarki dan masing-masing fungsi. Khusus untuk penataan ruang
untuk
dilakukan
pusat
perdagangan
berdasarkan
konsep
dan
jasa
aglomerasi
kegiatan, antara lain kawasan perdagangan komoditi... Bagkumdang
Page 142
komoditi perkebunan, pertanian, pergudangan, pusat perdagangan barang konsumsi, pusat jasa hiburan, jasa pendidikan, dan lainnya. Konsep tersebut dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pelaku pasar tanpa mengabaikan aspek keindahan serta kenyamanan kota. Pada masa mendatang sejalan dengan laju pertumbuhan penduduk dan laju pertumbuhan ekonomi, ruang yang tersedia semakin terbatas, untuk
itu
perlu
dilakukan
optimalisasi
pemanfaatan ruang dan perluasan batas-batas wilayah kota melalui kerja sama kewilayahan dengan Pemerintah Kabupaten Simalungun. Tabel.30 : Pembagian Luas Rencana Pola Ruang Kota Pematangsiantar No. A.
Satuan Penggunaan Lahan KAWASAN LINDUNG
A.1
Kawasan Perlindungan Setempat
1.
Kaw. Sempadan Sungai
2.
Kaw. Sempadan Mata Air
A.2
Luas (Ha)
Persentase (%)
1.296,00
16,21 %
933,00
11,67 %
75,36
0,94 %
Kawasan Ruang Terbuka Hijau
Bagkumdang
Page 143
1.
Hutan Kota
376,00
4,70 %
2.
Taman Kota
28,51
0,36%
3.
Taman Lingkungan (RT, RW dan Kecamatan)
42,67
0,53 %
4.
Taman Pemakaman Umum
83,61
1,05 %
5.
Kaw. Jalur Hijau Jalan
42,30
0,53 %
6.
Kaw. Sempadan Rel KA
14,90
0,19 %
7.
Kaw. Olah Raga
4,10
0,05%
B.
KAWASAN BUDIDAYA
6.701,00
83,8 %
2.724,3
34,7 %
B.1
Kaw. Perumahan
B.2
Kaw. Perdagangan dan Jasa
235,4
3,05%
B.3
Kaw. Perkantoran (Pemerintah dan Swasta)
84,94
1,06 %
B.4
Kaw. Peruntukan Industri
329,4
4,12 %
B.5
Kaw. Pertanian Pangan
1945
24,32 %
B.6
Kaw. Pertanian Hortikultura
730
9,12 %
B.7
Kaw. Pertanian Perkebunan
415
5,19 %
B.8
Kaw. Perikanan
5,00
0,06%
B.8
Kaw. Kesehatan
45,63
0,57 %
B.9
Ruang Terbuka Non Hijau
4,10
0,05%
Ruang Sektor Informal
4,42
0,06 %
B.10
Bagkumdang
Page 144
B.11
Kaw. Pendidikan
123,54
1,54 %
B.12
Kaw. Pariwisata
5,97
0,07 %
B.13
Kaw. Fasilitas Umum
63,71
0,8%
B.15
Kaw. Khusus Militer
50,10
0,63%
7.997
100,00%
Luas Total
2. Fasilitas Umum Sebagai kota perdagangan dan jasa, maka selain mempertimbangkan berbagai kebutuhan masyarakat kota terutama pembangunan fasilitas umum juga harus mempertimbangkan kepentingan dan kenyamanan investor dan pengunjung yang melakukan wisata. Fasilitas umum sangat dibutuhkan mengingat peranannya dalam mendukung kegiatan masyarakat terutama kegiatan perekonomian makro, untuk itu pembangunan fasilitas umum diarahkan bagi terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat kota, investor, maupun pengunjung secara layak, indah, nyaman dan beradab, dengan berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota yang telah ditetapkan.
3.Perumahan dan...
Bagkumdang
Page 145
3. Perumahan dan Permukiman Pembangunan
perumahan
dan
permukiman
diarahkan bagi terpenuhinya kebutuhan perumahan dan
lingkungan
yang
sehat,
serta
terpenuhinya
kebutuhan sarana dan prasarana permukiman, yang dikembangkan dengan cara: (1) pengembangan
partisipasi
publik
dalam
peningkatan kualitas perumahan dan saranaprasarana permukiman, (2) pengembangan perumahan yang berkelanjutan, layak huni, harga yang terjangkau, dan didukung oleh sarana prasarana permukiman yang layak dan berkualitas serta dikelola secara profesional, mandiri dan efisien, dan (3) pengembangan perumahan dan sarana-prasarana permukiman yang memperhatikan fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup. Tabel 43...
Bagkumdang
Page 146
Tabel 4.3
KEBUTUAN PERUMAHAN KOTA PEMATANGSIANTAR No
Kecamatan /Tipe Rumah
Luas (m2)
Unit
1 Siantar Marihat Rumah Renggang
600
Rumah Menengah Rumah Padat 2 Siantar Marimbun Rumah Renggang Rumah Menengah Rumah Padat
300 150
425 1.275 2.551
600 300 150
272 817 1.635
Rumah Renggang Rumah Menengah Rumah Padat 4 Siantar Barat Rumah Renggang
600 300 150
481 1.443 2.887
600
Rumah Menengah Rumah Padat 5 Siantar Utara Rumah Renggang Rumah Menengah Rumah Padat
300 150
1.120 3.362 6.724
600 300 150
1.194 3.582 7.164
Rumah Renggang Rumah Menengah Rumah Padat 7 Siantar Martoba Rumah Renggang
600 300 150
1.015 3.046 6.092
600
Rumah Menengah Rumah Padat 8 Siantar Sitalasari Rumah Renggang Rumah Menengah Rumah Padat KOTA Rumah Renggang Rumah Menengah Rumah Padat
300 150
601 1.805 3.610
600 300 150
489 1.467 2.934
600 300 150
5.597 16.797 33.597
3 Siantar Selatan
6 Siantar Timur
2016 Luas (m2) 1.020.150 255.000 382.500 382.650 653.550 163.200 245.100 245.250 1.154.550 288.600 432.900 433.050 2.689.200 672.000 1.008.600 1.008.600 2.865.600 716.400 1.074.600 1.074.600 2.436.600 609.000 913.800 913.800 1.443.600 360.600 541.500 541.500 1.173.600 293.400 440.100 440.100 13.436.850 3.358.200 5.039.100 5.039.550
Unit 447 1.341 2.682 286 859 1.719 505 1.517 3.035 1.178 3.535 7.071 1.255 3.767 7.534 1.067 3.203 6.406 632 1.898 3.796 514 1.542 3.085 5.884 17.662 35.328
2021 Luas (m2) 1.072.800 268.200 402.300 402.300 687.150 171.600 257.700 257.850 1.213.350 303.000 455.100 455.250 2.827.950 706.800 1.060.500 1.060.650 3.013.200 753.000 1.130.100 1.130.100 2.562.000 640.200 960.900 960.900 1.518.000 379.200 569.400 569.400 1.233.750 308.400 462.600 462.750 14.128.200 3.530.400 5.298.600 5.299.200
Unit 516 1.549 3.099 385 1.155 2.310 559 1.679 3.359 1.127 3.383 6.766 1.181 3.543 7.086 1.029 3.089 6.179 758 2.274 4.549 633 1.900 3.801 6.188 18.572 37.149
2026 Luas (m2) 1.239.150 309.600 464.700 464.850 924.000 231.000 346.500 346.500 1.342.950 335.400 503.700 503.850 2.706.000 676.200 1.014.900 1.014.900 2.834.400 708.600 1.062.900 1.062.900 2.470.950 617.400 926.700 926.850 1.819.350 454.800 682.200 682.350 1.519.950 379.800 570.000 570.150 14.856.750 3.712.800 5.571.600 5.572.350
Unit 543 1.629 3.259 404 1.214 2.429 588 1.766 3.532 1.185 3.557 7.115 1.241 3.725 7.451 1.082 3.248 6.497 797 2.391 4.783 666 1.998 3.997 6.506 19.528 39.063
2031 Luas (m2) 1.303.350 325.800 488.700 488.850 970.950 242.400 364.200 364.350 1.412.400 352.800 529.800 529.800 2.845.350 711.000 1.067.100 1.067.250 2.979.750 744.600 1.117.500 1.117.650 2.598.150 649.200 974.400 974.550 1.912.950 478.200 717.300 717.450 1.598.550 399.600 599.400 599.550 15.621.450 3.903.600 5.858.400 5.859.450
(2) Transportasi Pembangunan sistem jaringan transportasi diarahkan bagi terwujudnya sistem jaringan jalan yang efektif dan efisien sesuai dengan hirarki dan fungsi jalan, dengan penjelasan sebagai berikut: I.Meningkatkan... Bagkumdang
Page 147
I. Meningkatkan produktivitas ekonomi melalui penyediaan jasa transportasi yang menunjang dan menggerakkan interaksi ekonomi masyarakat, secara terpadu, tertib, lancar, dan efisien. 1) Meningkatkan keandalan angkutan umum dengan:
dan
kemampuan
a) Melaksanakan peningkatan (perencanaan, dan operasi),
manajeman
b) Mendukung pengembangan transportasi yang berkelanjutan, terutama penggunaan transportasi umum massal (rapid mass transport) di perkotaan yang padat, terjangkau dan efisien, berbasis masyarakat dan terpadu dengan pengembangan wilayah. 2) Pengaturan Angkutan Barang melalui : a) Penetapan jaringan lintas, b) Perumusan manajemen lalu lintas bongkar muat angkutan barang.
dan
3) Peningkatan kelancaran lalu lintas melalui upaya optimalisasi penggunaan ruang jalan dan kapasitas ruas-ruas jalan yang ada melalui : a) Peningkatan kapasitas persimpangan, b) Peningkatan kapasitas ruas jalan, c) Peningkatan kapasitas jaringan jalan, d) Pengadaan jalur dan jalan khusus bus kota, e) Perbaikan/pemeliharaan jalan secara rutin dan berkala. 4)Melakukan...
Bagkumdang
Page 148
4) Melakukan pengendalian lalu lintas kendaraan melalui : a) Pengendalian dan pengawasan lalu lintas, b) Pajak/distribusi penggunaan jalan, c) Kebijakan parkir (aturan tentang garasi penyimpanan kendaraan, standar fasilitas parkir dan peraturan perparkiran), d) Pengaturan jam kerja yang berbeda. 5) Meningkatkan keterpaduan antar pembangunan kawasan dan gedung dengan transportasi melalui : a) Penyusunan rencana induk transportasi dan jaringan trayek angkutan umum yang terpadu serta menunjang perwujudan rencana tata ruang urban dan sub urban, b) Melakukan analisis dampak lalu lintas untuk pembangunan kawasan dan gedung baru, c) Pembangunan jaringan jalan baru, d) Pembangunan jalan lingkar luar (outer ring road), II. Menunjang mobilitas masyarakat melalui peningkatan dan pemerataan penyediaan akses untuk segenap lapisan masyarakat dalam mencapai pusat-pusat kegiatan dan pelayanan perkotaan (sentral business district) melalui : 1) Pengaturan dan pengadaan fasilitas pejalan kaki, 2) Pengaturan dan pengadaan fasilitas pengguna kendaraan tidak bermotor, 3)Pengaturan... Bagkumdang
Page 149
3) Pengaturan dan pengadaan orang tua dan orang cacat,
fasilitas
untuk
4) Penetapan jaringan jalan (arteri primer, arteri sekunder, kolektor primer, dan kolektor sekunder) yang diselesaikan dengan konfigurasi jaringan jalan yang ditentukan. III. Memelihara dan mempertahankan kualitas lingkungan hidup melalui penyediaan sarana dan prasaran transportasi yang berwawasan lingkungan dan mendukung kebijakan energi nasional. 1) Meningkatkan melalui :
keselamatan
berlalu
lintas
a) Penyediaan marka dan rambu-rambu jalan yang mudah dimengerti, b) Melaksanakan kampanye dan pendidikan berlalu lintas, c) Peningkatan pejalan kaki,
ketertiban
pengemudi
dan
d) Peraturan tentang sekolah mengemudi, e) Pengaturan bermotor.
tentang
batas
kendaraan
2) Pengaturan kelaikan kendaraan melalui : a) Standar buang)
kendaraan
(termasuk
emisi
gas
b) Sistem registrasi kendaraan, c) Sistem pengujian kendaraan bermotor. 3) Memelihara estetika kota. 4)Konservasi dan... Bagkumdang
Page 150
4) Konservasi dan diversifikasi energi. IV. Memantapkan ketersediaan dan sumber pembiayaan kebutuhan penyedia jasa dan pembangunan prasarana transportasi, terutama melalui penggalangan potensi masyarakat dan menciptakan iklim yang mendorong dan merangsang peran serta sektor swasta melalui : 1) Pembinaan sumber penerimaan dari masyarakat berupa tarif parkir, retribusi penggunaan jalan, dan retribusi penggunaan terminal. 2) Kerjasama dengan pihak swasta (public private partnership) V. Memantapkan kerangka kelembagaan serta meningkatkan koordinasi antar instansi dan kualitas aparat pemerintah, dalam rangka memantapkan manajemen pembangunan transportasi dan mewujudkan pelimpahan wewenang dan tanggung jawab kepada daerah secara nyata, dinamis, dan bertanggung jawab. 1) Memantapkan kerangka kelembagaan dan meningkatkan koordinasi antar instansi melalui : a) Tanggung jawab dan wewenang pemerintah daerah, b) Lebaga keuangan khusus di bawah pemerintah daerah yang bertanggung jawab mengelolan sumber-sumber penerimaan dari masyarakat untuk pembiayaan sarana dan prasaran transportasi, c)keterlibatan... Bagkumdang
Page 151
c) Keterlibatan pemerintah daerah pengembangan jaringan kereta api.
dalam
2) Meningkatkan profesionalisme SDM (petugas, operator dan pengguna jalan), meningkatkan kemampuan manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta pembinaan teknis tentang pelayanan operasional transportasi VI. Meningkatkan kinerja peraturan dan kelembagaan melalui: (a) penataan sistem transportasi jalan sejalan dengan sistem transportasi kota, diantaranya melalui penyusunan Rancangan Umum Jaringan Transportasi Jalan Kota (RUJTJK) meliputi penataan simpul, ruang kegiatan, ruang lalu lintas serta penataan pola distribusi lokal (kota) dan antar daerah sesuai dengan rencana kelas jalan; dan (b) peningkatan pembinaan teknis transportasi di daerah dengan mangadaptasikan sistem standar pelayanan minimal dan standar teknis di bidang LLAJ serta skema untuk peningkatan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan LLAJ kota. VII. Meningkatkan kelancaran pelayanan angkutan jalan secara terpadu: (a) penataan sistem jaringan dan terminal; (b) manajemen lalu lintas; (c) pemasangan fasilitas dan rambu jalan; (d) penegakan hukum dan disiplin di jalan; (e) mendorong efisiensi transportasi barang dan penumpang di jalan melalui deregulasi pungutan dan retribusi di jalan, penataan jaringan dan ijin trayek; (f) kerjasama antarlembaga pemerintah baik dengan instansi yang terkait dengan lalu lintas maupun dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya. VIII.Rencana... Bagkumdang
Page 152
VIII. Rencana Jalan Menurut Fungsi Berdasarkan fungsi suatu jalan yang dilihat dari tingkat hubungan antar pusat pelayanan penduduk, prospek pengembangan dan tingkat kemudahannya terdapat tiga kategori jalan yang antara lain sebagai berikut: a.
Jalan Arteri, yaitu jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna. Dimensi jaringan jalan arteri direncanakan sbb: Rumaja = 18 M, Rumija = 23 M, Ruwasja = 30 M (Gambar 3.2).
b. Jalan Kolektor, yaitu jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi. Dimensi jaringan jalan kolektor direncanakan sbb: Rumaja = 9 M, Rumija = 14 M, Ruwasja = 18 M (Gambar 3.2). c.
Jalan Lokal, yaitu jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat. Dimensi jaringan jalan lokal direncanakan sbb: Rumaja = 5 M, Rumija = 10 M, Ruwasja = 14 M
Berdasarkan katagori fungsi jalan tersebut di atas, maka bagi wilayah perencanaan dapat ditentukan memiliki fungsi jalan sebagai berikut: 1.a. Jalan Arteri primer, meliputi: ruas jalan... Bagkumdang
Page 153
• ruas jalan Simalungun
Medan-Batas
• ruas jalan Parapat Kabupaten Simalungun
Kabupaten
Simpang
Dua-batas
1.b.Jalan Kolektor primer, meliputi: • ruas jalan Saribudolok Simpang Dua - batas Kabupaten Simalungun sebagai Kolektor 1 • ruas jalan Melanton Siregar-batas Kabupaten Simalungun sebagai Kolektor 2 • ruas jalan Bombongan-batas Kab. Simalungun sebagai Kolektor 2 • ruas jalan Sidamanik-batas Simalungun sebagai Kolektor 3
Kabupaten
2.a. Jalan arteri sekunder, meliputi: • ruas jalan Sisingamangaraja; • ruas jalan Merdeka; • ruas jalan Sutomo; • ruas jalan Sudirman; • ruas jalan Gereja; • ruas jalan DI Panjaitan 2.b. Jalan Kolektor sekunder, meliputi: • ruas jalan Seram • ruas jalan Rajimin Purba ruas jalan... Bagkumdang
Page 154
• ruas jalan Dahlia • ruas jalan Kartini • ruas jalan Sudirman • ruas jalan Merdeka Lapangan Merdeka • ruas jalan DR. Sutomo Lapangan Merdeka • ruas jalan Ade Irma Suryani • ruas jalan Pendidikan • ruas jalan Patuan Anggi • ruas jalan HOS Cokroaminoto, • ruas jalan Sibolga • ruas jalan Numuronda • ruas jalan Pendeta J Sihombing • ruas jalan Rakuta Sembiring • ruas jalan AMD 1981 J. Sosial Budaya Arah pembangunan sosial budaya diwujudkan melalui pembangunan karakter kota yang berbudaya, pembangunan jati diri warga kota, pembangunan nilai religi dan kesejarahan kota, peningkatan kualitas setting kebudayan. 1. Karakter kota yang berbudaya akan diarahkan pada terwujudnya daya tarik dan keunikan kota melalui keberagaman dan tingginya kualitas pembangunan budaya lokal untuk mendukung pemasaran kota sehingga mampu... Bagkumdang
Page 155
sehingga mampu bersaing di tingkat global. Upaya pembangunan karakter kota ditempuh dengan cara (a) penggalian dan pengembangan karakter bentang pandang budaya (cultural landscape) secara berkelanjutan; (b) pengembangan mekanisme kelembagaan untuk menyerap apresiasi dan aksi (unjuk) budaya secara berkelanjutan; dan (c) revitalisasi, re-edukasi dan reaktualisasi tata nilai tradisi kota. 2. Jati Diri Warga Kota diarahkan untuk membangun kepedulian (sharing community), menghargai perbedaan, beretos kerja tinggi, cerdas, inovatif, beretika, dan berorientasi pada ilmu pengetahuan dan teknologi tanpa melupakan norma agama dan budaya yang berlaku. Jati diri warga kota dibangun dengan cara (a) peningkatan pemahaman dan kapasitas warga kota terhadap kekayaan budaya kota; (b) penyelenggaraan pembelajaran budi pekerti di berbagai jenis dan jenjang pendidikan; dan (c) pengembangan dan penerapan model-model keteladanan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan. 3. Nilai Religi Dan Kesejarahan Kota dibangun dengan cara (a) pendayagunaan warisan kearifan budaya dan bangunan bersejarah; (b) peningkatan kualitas pelayanan, pemahaman agama; (c) peningkatan pemahaman warga kota terhadap nilai pluralisme. 4.Pengembangan...
Bagkumdang
Page 156
4. Pengembangan Budaya. Budaya inovasi yang berorientasi iptek terus dikembangkan agar Kota Pematangsiantar menguasai iptek serta mampu berjaya diera persaingan global. Pengembangan budaya iptek tersebut dilakukan dengan meningkatkan penghargaan masyarakat terhadap iptek melalui pengembangan budaya membaca dan menulis, masyarakat pembelajar, masyarakat yang cerdas, kritis, dan kreatif dalam rangka pengembangan tradisi iptek, dengan pengarahan budaya konsumtif ke budaya produktif. Bentuk- bentuk pengungkapan kreatifitas antara lain melalui kesenian, tetap didorong untuk mewujudkan keseimbangan aspek material, spritual dan emosional. Pengembangan iptek serta kesenian diletakkan dalam kerangka peningkatan harkat, martabat dan peradapan manusia. K. Keamanan dan Ketertiban. Dalam mewujudkan Kota Pematangsiantar sebagai Kota Perdagangan, Jasa, Industri dan Pariwisata yang Maju, Indah, Nyaman, dan Beradab dilakukan melalui terwujudnya kekuatan masyarakat sipil (civil society) yang dijiwai oleh nilai-nilai demokrasi Pancasila, komitmen yang kuat dalam menghormati sistem hukum dan terciptanya budaya multikultur masyarakat kota yang legaliter. a. Pendidikan Kewarganegaraan (Citizenship) Pelaksanaan pendidikan kewarganegaraan diarahkan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat akan hak, kewajiban... Bagkumdang
Page 157
hak, kewajiban, dan etika yang dilaksanakan melalui : (a) penyelenggaraan dan penyediaan instrumen dan media pembelajaran yang antara lain dengan peningkatan kualitas perpustakaan kota; dan (b) pelembagaan sistem pembelajaran kepedulian terhadap kota secara berkelanjutan. b. Arah Pembangunan Penegakan Hukum diwujudkan melalui pembaharuan peraturan daerah, penegakan peraturan daerah secara konsisten, pengembangan kode etik hukum daerah, dan pemberdayaan masyarakat di bidang hukum. Peningkatan perwujudan masyarakat yang memiliki kesadaran hukum tinggi dan secara terus menerus ditingkatkan dengan memberikan akses yang lebih luas terhadap segala informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam berbagai proses pengambilan keputusan pelaksanaan pembangunan nasional, yang kelak menimbulkan kesadaran setiap anggota masyarakat dalam menjalankan setiap hak dan kewajibannya sebagai warga negara serta terbentuk perilaku warga negara Indonesia yang mempunyai rasa memiliki dan taat hukum. Peningkatan perwujudan masyarakat yang mempunyai kesadaran hukum yang tinggi harus didukung oleh pelayanan dan bantuan hukum kepada masyarakat dengan biaya yang terjangkau, proses yang tidak berbelit dan penetapan putusan yang mencerminkan rasa keadilan masyarakat. Penerapan dan penegakan hukum dan hak asasi manusia dilaksanakan secara tegas, konsisten, dan profesional dengan tetap berdasarkan pada penghormatan terhadap hak asasi manusia, keadilan dan kebenaran… Bagkumdang
Page 158
dan kebenaran, terutama dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan persidangan yang transparan, dan terbuka dalam rangka mewujudkan tertib sosial dan disiplin sosial, sehingga mendukung pembangunan serta memantapkan stabilitas nasional yang mantap dan dinamis. II.
Tahapan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025. A. RPJMD ke-1 (2005 s/d 2010) 1. Menghadirkan pemerintahan kota yang profesional dan merakyat dan dunia usaha yang terus berkembang sesuai dengan perkembangan jaman dan prinsip good governance. 2. Membangun dan mengembangkan Kota Pematangsiantar sebagai pusat informasi dan pintu gerbang pariwisata daerah kabupaten dan kota sekitarnya. 3. Mempertahankan dan melestarikan keragaman agama dan budaya kota yang menampilkan orchestra keragaman agama dan budaya. 4. Mengembalikan kehormatan Kota Pematangsiantar sebagai kota pendidikan bagi daerah kota dan kabupaten sekitarnya. 5. Mengembangkan dan membangun Pematangsiantar sebagai kota agropolitan.
Kota
6. Membangun dan mengembangkan Kota Pematangsiantar sebagai pusat perdagangan dan distribusi regional. 7.Menghadirkan… Bagkumdang
Page 159
7. Menghadirkan kawasan pemukiman yang aman, nyaman dan sehat. 8. Meningkatkan keamanan dan ketertiban. 9. Mengembangkan dan menyesuaikan tata ruang kota yang mendukung pencapaian misi lainnya. Target Pembangunan Daerah 1. Peningkatan kesejahteraan penataan pelayanan publik pembangunan infrastruktur
rakyat melalui dan pemerataan
2. Pemulihan ekonomi yang didukung oleh pembangunan sektor perdagangan dan jasa sebagai leading sektor melalui pengelolaan /penataan pusat kota dan mengembangkan potensi daerah pinggiran kota yang dikelola untuk kemakmuran rakyat 3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia 4. Pemantapan pelayanan birokrasi, demokrasi dan stabilitas daerah 5. Peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya daerah serta mendorong tumbuh kembangnya investasi di daerah. B. RPJMD ke-2 (2010 s/d 2015) 1. Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih. 2. Meningkatkan Kualitas Pendidikan. 3. Meningkatkan Pelayanan Kesehatan 4. Memperkuat Sistem Ekonomi, Menengah (UKM) dan Koperasi.
Usaha
Kecil
5.Meningkatkan… Bagkumdang
Page 160
5. Meningkatkan Infrastruktur
Kualitas
dan
Kuantitas
6. Menata Sistem Pelayanan Publik Yang Lebih Baik Dan Profesional. 7. Menata Sistem Alokasi Dana Penggunaan Anggaran yang Efisien dan Pro Rakyat Target Pembangunan Daerah 1. Meningkatkan kualitas pengelolaan tata pemerintahan yang baik melalui penataan kelembagaan dan sistem ketatalaksanaan, meningkatkan kualitas sdm aparatus serta pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pemerintahan yang efisien dan efektif. 2. Meningkatkan aksessibilitas dan mutu pendidikan melalui peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga pendidik dan sarana /prasarana pendidikan. 3. Meningkatkan pelayanan dan derajat kesehatan melalui peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan sarana /prasarana pelayanan kesehatan 4. Meningkatkan penanggulangan melalui perluasan lapangan pemberdayaan masyarakat miskin.
kemiskinan kerja dan
5. Menjaga ketersediaan pangan melalui intensifikasi dan optimalisasi sumber pangan, menjaga stabilitas distribusi bahan pangan dan mendorong peningkatan teknologi pengolahan pangan. 6.Meningkatkan…
Bagkumdang
Page 161
6. Meningkatkan kapasitas dan aksessibilitas insfrastruktur untuk mendukung pembangunan ekonomi melalui peningkatan kuantitas dan kualitas jalan dan jembatan, pengairan, transportasi, perumahan dan permukiman. 7. Mensinkronisasikan rencana tata ruang wilayah melalui penataan pola ruang, struktur ruang dan pengembangan kawasan perkotaan. 8. Mendorong pergerakan sektor riil melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan, pelaku ekonomi umkm dan koperasi dan peningkatan investasi. 9. Meningkatkan kerjasama ekonomi dan pembangunan baik dengan pemerintah daerah lain, pemerintah pusat maupun pihak swasta melalui pembuatan nota kesepakatan, pertukaran informasi dan koordinasi. 10. Mengembangkan potensi pariwisata melalui promosi dan ekplorasi potensi pariwisata, merangsang pertumbuhan investasi pariwisata, membangun objek wisata baru dan meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana/prasarana pendukung pariwisata. C. RPJMD ke-3 (2015-2020) 1. Peningkatan Lanjut Kualitas Pelayanan Dasar bagi masyarakat 2. Peningkatan daya saing dengan penguatan lembaga ekonomi masyarakat, koperasi dan system pendukung lainnya 3.Pengembangan… Bagkumdang
Page 162
3. Pengembangan lanjut kompetensi SDM 4. Pengembangan Unggulan
daya
saing
Regional
Sektor
5. Pemeliharaan dan Pengembangan Infrastruktur menuju Kota Perdagangan dan Jasa yang unggul. Target Pembangunan Daerah 1. Menuju Kualitas Pelayanan dasar masyarakat yang lebih baik 2. Berkembangnya daya saing Regional produk dan jasa unggulan 3. Kesiapan SDM dan infrastruktur menuju era Perdagangan dan Jasa D. RPJMD ke-4 (2020-2025) 1. Kualitas mantap
Pelayanan
Dasar
masyarakat
yang
2. Pengembangan lanjut kompetensi SDM 3. Pengembangan daya saing Internasional Sektor Unggulan
Regional
dan
4. Pemeliharaan dan pengembangan lanjut Infrastruktur sebagai Kota Perdagangan dan Jasa yang unggul dan berdaya saing. Target Pembangunan Daerah 1. Peningkatan kepuasan masyarakat kualitas pelayanan dasar
terhadap
2. Kesiapan SDM dan infrastruktur memasuki era kemajuan teknis dan professional BAB V… Bagkumdang
Page 163
BAB V KAIDAH PELAKSANAAN Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Pematangsiantar Tahun 2005-2025 merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah maupun masyarakat termasuk dunia usaha sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaan program pembangunan. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut: 1. Pemerintah daerah, serta masyarakat termasuk dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan visi, misi, dan arah pembangunan RPJPD Kota Pematangsiantar 20052025 dengan sebaik-baiknya; 2. Walikota Pematangsiantar berkewajiban untuk menjabarkan visi, misi dan arah pembangunan RPJPD Kota Pematangsiantar 2005-2025 ke dalam RPJM Daerah Kota Pematangsiantar yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pokok pembangunan yang nantinya akan menjadi pedoman bagi Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD; 3. Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Kota Pematangsiantar berkewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD yang menjabarkan visi, misi, dan program Kepala Daerah; Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) Kota Pematangsiantar, Walikota Pematangsiantar, Sekretariat Daerah, dinas, badan, kantor, dan kecamatan dalam jajaran organisasi pemerintah Kota Pematangsiantar beserta masyarakat, dan sektor swasta berkewajiban menjamin konsistensi...
Bagkumdang
Page 164
konsistensi antara Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Daerah Kota Pematangsiantar 2005-2025 dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kota Pematangsiantar, Rencana Strategis (Renstra) SKPD Kota Pematangsiantar, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Daerah Kota Pematangsiantar, dan Rencana Kerja (Renja) SKPD Kota Pematangsiantar. 1. Kaidah Kesertaan Proses perencanaan dilakukan secara partisipatif oleh seluruh pemangku kepentingan kunci, sedangkan pelaksanaannya dilakukan secara kolaboratif. Kedua proses dilakukan secara memadai dalam siklus yang progresif. Hal tersebut dimaksudkan bahwa hasil evaluasi dan pengalaman selama pelaksanaan kemudian digunakan untuk merencanakan program berikutnya secara berkesinambungan. 2. Kaidah Kelayakan Pelaksanaan agenda kegiatan pembangunan juga perlu mengikuti kaidah kelayakan yang meliputi kecukupan lingkup, keserentakan dan volume. 2.1. Kecukupan Lingkup (adequacy of scope) Kegiatan pembangunan pada prinsipnya dilaksanakan secara inovatif untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan. Dasar dari kapasitas inovatif sesungguhnya adalah ketika terjadi hubungan khusus para pemangku kepentingan sehingga tercipta nilai tambah. Oleh karena itu, lingkup kegiatan harus menjamin agar terjadi interaksi yang menghasilkan nilai (value) atau manfaat. Dengan kata lain, himpunan pilihan kegiatan perlu menyentuh aspek pasokan/masukan… Bagkumdang
Page 165
pasokan/masukan (supply), permintaan/kebutuhan (demand) dan hubungan khusus (linkage). Masingmasing aspek tersebut perlu ditumbuhkan dengan upaya khusus dan tidak selalu terjadi dengan sendirinya secara otomatis. 2.2. Keserentakan Waktu Agenda prioritas yang memiliki kecukupan lingkup memadai perlu dilakukan secara serentak, agar terjaga momentum yang cukup di antara elemen kegiatan sehingga terjadi linkage di antara partisipan kegiatan atau pemangku kepentingan. Kematangan capaian elemen kegiatan perlu dijaga agar berada pada kurun waktu yang bersamaan dengan kematangan capaian elemen kegiatan yang lainnya, agar keterhubungan antar capaian dapat terjadi. Setiap rangkaian kegiatan, daya tahan kematangan ini dapat berbeda, sehingga diperlukan perencanaan yang mempertimbangkan kurun waktu keserentakan ini. Secara umum dapat dikatakan bahwa pada kegiatan yang relatif lebih kompleks, kurun waktu yang dibutuhkan relatif lebih lama daripada kegiatan yang sederhana. 2.3. Kecukupan Volume Walaupun memenuhi kecukupan lingkup dan dilakukan secara serentak, dampak kegiatan tidak signifikan ketika volume kegiatan tidak memadai. Sejumlah volume kegiatan (intensitas dan partisipan) perlu dicapai untuk menjamin bahwa prakarsa akan menimbulkan mekanisme penciptaan nilai secara berkelanjutan. Segenap agenda tindak tetap dilaksanakan dengan memenuhi kaidah kesertaaan, dengan melakukan proses perencanaan secara partisipatif… Bagkumdang
Page 166
partisipatif dan kemudian melaksanakan kegiatan secara kolaboratif, karena kita tidak mungkin dapat melakukan kegiatan pembangunan secara sendiri. Kaidah pelaksanaan di atas menjadi penting untuk diperhatikan karena banyak kegagalan masa lalu berawal dari tidak terpenuhinya kaidah-kaidah tersebut. 3. Kaidah Awal Kegiatan Dalam perencanaan partisipatif, ditetapkan sejumlah agenda sebagai program prioritas daerah. Strategi pencapaian tujuan juga ditetapkan dengan mengacu pada sumberdaya yang tersedia. Strategi yang dipilih perlu dimulai dengan dua agenda pokok yang merupakan dasar bagi pelaksanaan agenda selanjutnya. Agenda tersebut adalah penguatan basis data dan pembangunan kapasitas (capacity building) personel pemrakarsa. 3.1. Penguatan Basis Data. Capaian pembangunan perlu dipantau dengan indikator yang terukur. Untuk itu basis data merupakan hal penting yang perlu ditetapkan dan diketahui sebagai dasar untuk mengukur kemajuan dan tujuan kegiatan. Data yang biasanya sudah tersedia seringkali belum cukup untuk dapat digunakan sebagai landasan dan masih sangat perlu untuk memunculkan data yang lebih bersifat inovatif. Oleh karenanya, alat ukur, unit kerja serta mekanisme pemutakhiran harus mulai dibangun pada tahap ini. Sistem pendataan yang sudah ada harus direvitalisasi. 3.2. Pembangunan Kapasitas Pemrakarsa. Pemahaman akan konsep beserta dengan prinsipprinsip pelaksanaan… Bagkumdang
Page 167
prinsip pelaksanaan kegiatan merupakan prasyarat bagi prakarsa yang berhasil. Untuk itu, pengetahuan dan ketrampilan yang biasanya dipunyai oleh penggagas, perlu ditularkan kepada segenap pemrakarsa lainnya. Tahap ini menjadi sangat penting, karena sepanjang rentang kegiatan, akan selalu dilakukan difusi pemahaman yang terusmenerus kepada segenap pemangku kepentingan yang terlibat dalam kegiatan prakarsa. BAB VI PENUTUP Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2005 – 2025 merupakan dokumen perencanaan, sebagai landasan bagi pelaksanaan pembangunan Kota Pematangsiantar 20 tahun ke depan. Implementasi RPJPD dalam pembangunan daerah dilaksanakan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) secara berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan akan sangat tergantung pada komitmen dan peran serta aktif stakeholders pembangunan Kota Pematangsiantar guna menjamin terwujudnya visi dan misi Kota Pematangsiantar yang telah ditetapkan sesuai kesepakatan bersama. Hasil-hasil pembangunan yang dilaksanakan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam implementasinya Pemerintah kota wajib menerapkan 3 pilar dari Good Governance yang meliputi transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian visi... Bagkumdang
Page 168
pencapaian visi, misi dan arah pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJPD Kota Pematangsiantar 2005-2025 ini. Transparansi berarti terbukanya akses bagi semua pihak yang berkepentingan terhadap setiap informasi terkait —seperti berbagai peraturan dan perundang-undangan, serta kebijakan pemerintah– dengan biaya yang minimal. Informasi sosial, ekonomi, dan politik yang andal (reliable). Transparansi dibangun atas pijakan kebebasan arus informasi yang memadai disediakan untuk dipahami dan dapat dipantau. Akuntabilitas atau accountability adalah kapasitas suatu instansi pemerintahan untuk bertanggung gugat atas keberhasilan maupun kegagalannya dalam melaksanakan misinya dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan secara periodik. Setiap instansi pemerintah mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pencapaian organisasinya dalam pengelolaan sumberdaya yang dipercayakan kepadanya, mulai dari tahap perencanaan, implementasi, sampai pada pemantauan dan evaluasi. Akuntabilitas merupakan kunci untuk memastikan bahwa kekuasaan itu dijalankan dengan baik dan sesuai dengan kepentingan publik. Untuk itu, akuntabilitas mensyaratkan kejelasan tentang siapa yang bertanggunggugat, kepada siapa, dan apa yang dipertanggung-gugatkan. Akuntabilitas bisa berarti pula penetapan sejumlah kriteria dan indikator untuk mengukur kinerja instansi pemerintah, serta mekanisme yang dapat mengontrol dan memastikan tercapainya berbagai standar tersebut. Akuntabilitas menuntut adanya kepastian hukum yang merupakan resultan dari hukum dan perundangan-undangan yang jelas, tegas, diketahui public di satu pihak, serta upaya penegakan... Bagkumdang
Page 169
penegakan hukum yang efektif , konsisten, dan tanpa pandang bulu di pihak lain. Kepastian hukum juga merupakan indikator penting dalam menimbang tingkat kewibawaan suatu pemerintahan, legitimasinya di hadapan rakyatnya, dan dunia internasional. Partisipasi merupakan perwujudan dari berubahnya paradigma mengenai peran masyarakat dalam pembangunan. Masyarakat bukanlah sekedar penerima manfaat (beneficiaries) atau objek belaka, melainkan agen pembangunan (subjek) yang mempunyai porsi yang penting. Pelaksanaan semua kegiatan, baik dalam kerangka regulasi maupun dalam kerangka anggaran (budget intervention), mensyaratkan pentingnya keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik di antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu dinas dan antar dinas, dengan tetap memperhatikan peran/tanggungjawab/tugas yang melekat pada pemerintah kota, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan yang telah diprogramkan, dapat dimanfaatkan antara lain melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan. Pedoman Transisi. Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan daerah dan mengisi kekosongan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang diperlukan sebagai pedoman bagi penyusunan Rancangan Pembangunan Daerah maka dalam rangka menjembatani kekosongan dokumen perencanaan jangka panjang perlu disusun Pedoman Transisi sebagai dasar penyusunan Rencana Pembangunan berikutnya. Pedoman transisi… Bagkumdang
Page 170
Pedoman Transisi dimaksud antara lain bertujuan menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang belum seluruhnya tertangani sampai dengan akhir periode RPJPD Kota Pematangsiantar Tahun 2005 – 2025, dan RPJPD pada masa transisi tersebut merupakan tahun pertama dan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJPD Kota Pematangsiantar periode berikutnya. Pedoman Transisi dimaksud disusun pada awal tahun terakhir periode RPJPD Kota Pematangsiantar Tahun 2005 – 2025, yang substansinya terdiri dari program-program penyelesaian masalah-masalah pembangunan yang belum tertangani sampai dengan akhir periode RPJPD Kota Pematangsiantar Tahun 2005 – 2025 dan masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi pada tahun berikutnya.
WALIKOTA PEMATANGSIANTAR dto HULMAN SITORUS
Bagkumdang
Page 171
