PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN

PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2016 - 2021

PEMERINTAH KOTA SEMARANG TAHUN 2016

PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2016-2021 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA SEMARANG, Menimbang

Mengingat

:

:

a.

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 263 ayat (3) dan Pasal 264 ayat (1) dan ayat (4) Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang tahun 2016-2021;

b.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang Tahun 2016-2021.

1.

Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;

3.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

8.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah KabupatenKabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaam Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664); 22. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 23. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 25. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 26. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828); 27. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

28. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 29. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3); 30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9); 31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65); 32. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 83); 33. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 2); 34. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);

35. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43); 36. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 48); 37. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61); 38. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Sistem Drainase Kota Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 92); 39. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kota Semarang Tahun 2015-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 98). Dengan Persetujuan Bersama, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DERAH KOTA SEMARANG dan WALIKOTA SEMARANG MEMUTUSKAN: Menetapkan :

PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2016- 2021. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kota Semarang; 2. Walikota adalah Walikota Semarang;

3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom; 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah; 5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; 6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 yang selanjutnya disebut RPJPN adalah perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai tahun 2025; 7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 yang selanjutnya disebut RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019; 8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025 yang selanjutnya disebut RPJPD Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai tahun 2025; 9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018 yang selanjutnya disebut RPJMD Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2013 sampai tahun 2018; 10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Semarang Tahun 2005 – 2025 yang selanjutnya disebut RPJPD Kota Semarang adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Semarang untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025; 11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 yang selanjutnya disebut RPJMD Kota Semarang adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2021; 12. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang, yang selanjutnya disebut RKPD Kota Semarang adalah dokumen perencanaan pembangunan Kota Semarang untuk periode 1 (satu) tahun; 13. Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2021;

14. Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun; 15. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011 - 2031 yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif; 16. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. 17. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. 18. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. 19. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH Pasal 2 RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021 dan pelaksanaan lebih lanjut dituangkan dalam RKPD.

Pasal 3 (1) RPJMD merupakan penjabaran dari : a. Visi, Misi, dan Program Walikota terpilih Tahun 2016; dan b. Tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan, dan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. (2) RPJMD berpedoman pada RPJPD dan RPJMN serta memperhatikan : a. RPJMD Provinsi Jawa Tengah; b. RTRW; dan c. RPJMD Kabupaten/Kota sekitar.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 4 (1) Penetapan RPJMD dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan dalam Penyusunan Renstra-PD, RKPD, Renja-PD, dan perencanaan penganggaran. (2) Penetapan RPJMD mempunyai tujuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kota serta dengan kabupaten/kota yang berbatasan.

BAB IV SISTEMATIKA RPJMD Pasal 5 (1) Sistematika RPJMD Tahun 2016-2021 meliputi: a. BAB I

:

PENDAHULUAN memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, hubungan antar dokumen, serta sistematika penulisan

b. BAB II

:

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH memuat aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah.

c. BAB III

:

GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN SERTA KERANGKA PENDANAAN

DAERAH

memuat kinerja keuangan tahun 2010-2015, kebijakan pengelolaan keuangan tahun 2010-2015 dan kerangka pendanaan tahun 2016-2021. d. BAB IV

:

ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS memuat analisis permasalahan pembangunan dan isuisu strategis pembangunan daerah tahun 2016-2021.

e. BAB V

:

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN memuat visi, misi, tujuan dan sasaran.

f. BAB VI

:

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN memuat strategi dan arah kebijakan pembangunan Kota Semarang Tahun 2016-2021, dan arah kebijakan kewilayahan.

g. BAB VII :

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH memuat kebijakan umum yang berisi arah kebijakan pembangunan berdasarkan strategi yang dipilih dengan target capaian indikator kinerja serta program prioritas beserta indikator kinerjanya.

h. BAB VIII :

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

YANG

memuat urusan pemerintah dengan Perangkat Daerah terkait disertai program yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah dan target indikator kinerja pada akhir periode perencanaan yang dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan. i. BAB IX

:

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH memuat penetapan indikator kinerja daerah yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi pada akhir masa RPJMD yang ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

j. BAB X

:

PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN memuat pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan tahun pertama dibawah kepemimpinan kepala daerah pada periode berikutnya (2021-2026).

k. BAB XI

:

PENUTUP

(2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V PENGENDALIAN DAN EVALUASI Pasal 6 (1) Walikota melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD. (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. kebijakan perencanaan RPJMD;

b. pelaksanaan RPJMD. (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. kebijakan perencanaan RPJMD; b. pelaksanaan RPJMD; c. hasil RPJMD. (4) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. (5) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PERUBAHAN RPJMD Pasal 7 (1) Perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila: a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah; b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; c. terjadi perubahan yang mendasar; dan/atau; d. merugikan kepentingan daerah dan nasional. (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional. (3) Merugikan kepentingan daerah dan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, apabila bertentangan dengan kebijakan daerah dan nasional.

Pasal 8 RPJMD perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 9 Dalam hal pelaksanaan RPJMD terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka menengah, perubahan target kinerja tahunan ditetapkan dengan Peraturan Walikota. BAB VII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 10 Pada saat RPJMD Tahun 2021-2026 belum tersusun, maka penyusunan RKPD Tahun 2022 berpedoman pada RPJMD dan RPJPD serta mengacu pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah dan RPJMN. BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 11 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Semarang. Ditetapkan di Semarang pada tanggal 16 Agustus 2016 WALIKOTA SEMARANG

ttd HENDRAR PRIHADI Diundangkan di Semarang pada tanggal 16 Agustus 2016 SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG

ttd ADI TRI HANANTO LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2016 NOMOR 6 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG, PROVINSI JAWA TENGAH: (6/2016).

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2016 - 2021

I. UMUM RPJMD Kota Semarang merupakan dokumen perencanaan Kota Semarang untuk periode 5 tahun yang dimaksudkan untuk memberikan arahan sekaligus menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan di Kota Semarang dalam menyelenggarakan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Penyusunan RPJMD ini dilakukan dengan memperhatikan RPJM Nasional, RPJMD Provinsi Jawa Tengah, memuat visi dan misi, arah dan kebijakan keuangan daerah, isu – isu strategis, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program pembangunan daerah, indikator kinerja daerah dari Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja pendanaan yang bersifat indikatif. RPJMD digunakan sebagai pedoman penetapan Renstra-PD dan penyusunan RKPD serta digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (1) UndangUndang

Nomor

23

Tahun

2014

tentang

Pemerintahan

Daerah,

disebutkan bahwa RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Berdasarkan

hal-hal

tersebut

di

atas,

perlu

membentuk

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang Tahun 2016 - 2021.

II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas. Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Cukup jelas. Pasal 9 Cukup jelas. Pasal 10 Cukup jelas. Pasal 11 Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 107

DAFTAR ISI DAFTAR ISI -------------------------------------------------------------------DAFTAR GAMBAR ------------------------------------------------------------DAFTAR TABEL ---------------------------------------------------------------

i v ix

BAB I. PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang -------------------------------------- --------------------1.2 Dasar Hukum Penyusunan -------------------------------------- ------1.3 Maksud dan Tujuan -------------------------------------- --------------1.4 Hubungan Antar Dokumen -------------------------------------- ------1.5 Sistematika Penulisan -------------------------------------- -------------

I.1 I.3 I.8 I.9 I.13

BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 2.1 Aspek Geografi dan Demografi -------------------------------------- --- II.1 2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah ------------------------------ II.1 2.1.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi ------------- II.1 2.1.1.2 Letak dan Kondisi Geografis ------------------------ II.2 2.1.1.3 Karakter Topografi ------------------------------------ II.5 2.1.1.4 Struktur Geologi -------------------------------------- II.8 2.1.1.5 Keadaan Hidrologi dan Hidrogeologi --------------- II.11 2.1.1.6 Kondisi Klimatologi ----------------------------------- II.14 2.1.1.7 Penggunaan Lahan ----------------------------------- II.15 2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah --------------------------------- II.17 2.1.2.1 Kawasan Strategis Bidang Pertumbuhan Ekonomi ------------------------------------------------- II.18 2.1.2.2 Kawasan Strategis Bidang Sosial Budaya --------- II.19 2.1.2.3 Kawasan Strategis Bidang Pendayagunaan Sumber Daya Alam atau Teknologi Tinggi --------- II.20 2.1.2.4 Kawasan Strategis Bidang Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup ------------------------- II.20 2.1.3 Wilayah Rawan Bencana ----------------------------------------- II.21 2.1.3.1 Kawasan Rawan Rob dan Banjir ------------------- II.22 2.1.3.2 Rawan Longsor dan Gerakan Tanah --------------- II.23 2.1.4 Aspek Demografi --------------------------------------------------- II.24 2.1.4.1 Komposisi Penduduk Kota Semarang per Kelompok Umur ---------------------------------------------------- II.31 2.1.4.2 Komposisi Penduduk Kota Semarang per Tingkat Pendidikan --------------------------------------------- II.32 2.1.4.3 Komposisi Penduduk Kota Semarang Per- Mata Pencaharian -------------------------------------------- II.33 2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat ------------------------------------- II.35 2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi ------------ II.35 2.2.1.1 Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto - II.35 2.2.1.2 Laju Inflasi --------------------------------------------- II.42 2.2.1.3 PDRB Per kapita -------------------------------------- II.44 2.2.1.4 Indeks Gini---------------------------------------------- II.45 2.2.1.5 Kemiskinan -------------------------------------------- II.47 2.2.1.6 Angka Kriminalitas ------------------------------------ II.50

i

2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial ------------------------------------2.2.2.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) -------------2.2.2.2 Indeks Pembangunan Gender (IPG) ---------------2.2.2.3 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) --------------2.2.2.4 Aspek Pendidikan ------------------------------------2.2.2.5 Aspek Kesehatan -------------------------------------2.2.2.6 Kepemilikan Tanah ----------------------------------2.2.2.7 Kesempatan Kerja ------------------------------------2.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga ----------------------------2.2.3.1 Kebudayaan ------------------------------------------2.2.3.2 Olahraga -----------------------------------------------2.3 Aspek Pelayanan Umum -----------------------------------------------2.3.1 Fokus Urusan Wajib Pelayanan Dasar -----------------------2.3.1.1 Urusan Pendidikan ----------------------------------2.3.1.2 Urusan Kesehatan -----------------------------------2.3.1.3 Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2.3.1.4 Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman -------------------------------------------2.3.1.5 Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat --------------------------2.3.1.6 Urusan Sosial -----------------------------------------2.3.2 Fokus Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar -----------------2.3.2.1 Urusan Tenaga Kerja --------------------------------2.3.2.2 Urusan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak ----------------------------------------------------2.3.2.3 Urusan Pangan ---------------------------------------2.3.2.4 Urusan Pertanahan ----------------------------------2.3.2.5 Urusan Lingkungan Hidup -------------------------2.3.2.6 Urusan Adm. Kependudukan & Capil ------------2.3.2.7 Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ---2.3.2.8 Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ---------------------------------------------2.3.2.9 Urusan Perhubungan -------------------------------2.3.2.10 Urusan Komunikasi dan Informatika -------------2.3.2.11 Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah ---2.3.2.12 Urusan Penanaman Modal -------------------------2.3.2.13 Urusan Kepemudaan dan Olahraga --------------2.3.2.14 Urusan Statistik --------------------------------------2.3.2.15 Urusan Persandian ----------------------------------2.3.2.16 Urusan Kebudayaan ---------------------------------2.3.2.17 Urusan Perpustakaan -------------------------------2.3.2.18 Urusan Kearsipan ------------------------------------2.3.3 Fokus Urusan Pilihan -------------------------------------------2.3.3.1 Urusan Kelautan dan Perikanan ------------------2.3.3.2 Urusan Pariwisata -----------------------------------2.3.3.3 Urusan Pertanian ------------------------------------2.3.3.4 Urusan Perdagangan --------------------------------2.3.2.5 Urusan Perindustrian --------------------------------

ii

II.51 II.51 II.54 II.56 II.57 II.60 II.63 II.63 II.67 II.67 II.68 II.68 II.68 II.68 II.70 II.71 II.73 II.75 II.76 II.77 II.77 II.78 II.78 II.79 II.80 II.81 II.82 II.82 II.83 II.84 II.84 II.85 II.86 II.86 II.87 II.87 II.87 II.88 II.88 II.88 II.89 II.89 II.90 II.90

2.3.4 Fokus Fungsi Penunjang ---------------------------------------- II.91 2.3.5 Fokus Urusan Pemerintahan Umum -------------------------- II.94 2.4 Aspek Daya Saing Daerah ---------------------------------------------- II.95 2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah ------------------------- II.95 2.4.1.1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita ----------------------------------------------- II.95 2.4.1.2 Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Rumah Tangga Perkapita -------------------------------------- II.96 2.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/ Infrastruktur ----------------------- II.97 2.4.2.1 Aksesibilitas Daerah ---------------------------------- II.97 2.4.2.2 Penataan Wilayah ------------------------------------- II.104 2.4.2.3 Ketersediaan Air Minum ----------------------------- II.106 2.4.2.4 Fasilitas Listrik dan Telepon ------------------------ II.106 2.4.2.5 Ketersediaan Fasilitas Perdagangan & Jasa ------ II.107 2.4.2.6 Iklim Berinvestasi ------------------------------------- II.113 2.4.2.7 Keamanan dan Ketertiban---------------------------- II.113 2.4.2.8 Kemudahan Perijinan -------------------------------- II.114 2.4.2.9 Pengenaan Pajak Daerah ---------------------------- II.115 2.4.3 Fokus Sumber Daya Manusia ---------------------------------- II.116 2.4.3.1 Rasio Ketergantungan -------------------------------- II.116 2.4.3.2 Rasio Penduduk Usia 5 Tahun Keatas Menurut Pendidikan Tertinggi Ditamatkan ------------------ II.117 2.4.3.3 Rasio Penduduk yang Bekerja Menurut Pendidikan Yang Ditamatkan ----------------------- II.117 2.4.3.4 Rasio Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian -------------------------------------------- II.118 BAB III. GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN 3.1 Kinerja Keuangan Tahun 2010-2015 ----------------------------------- III.1 3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD --------------------------------------- III.2 3.1.1.1 Pendapatan Daerah -------------------------------------- III.11 3.1.1.2 Belanja Daerah ------------------------------------------- III.22 3.1.1.3 Pembiayaan Daerah-------------------------------------- III.27 3.1.2 Neraca Daerah ----------------------------------------------------- III.32 3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Kota Semarang Tahun 2010-2015 -------------------------------------------------------------- III.36 3.2.1 Analisis Belanja Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah -------------------------------------------------------------- III.37 3.2.1.1 Proporsi Realisasi Belanja Daerah Dibanding Anggarah -------------------------------------------------- III.37 3.2.1.2 Analisis Proporsi Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur ------------------------------------ III.38 3.2.1.3 Analisis Belanja Periodik dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib & Mengikat serta Prioritas Utama ------ III.38 3.2.2 Analisis Pembiayaan Daerah ------------------------------------- III.42 3.2.2.1 Analisis Sumber Penutup Defisit Riil ----------------- III.42 3.2.2.2 Analisis Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran -------------------------------------------------- III.42

iii

3.2.2.3 Analisis Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan ------------------------------------------------3.3 Analisis Proyeksi APBD Tahun 2016-2021 ---------------------------3.3.1 Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Semarang 2016-2021 --3.3.2 Proyeksi Belanja Daerah Kota Semarang 2016-2021 -------3.3.3 Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Wajib Mengikat serta Prioritas Utama ---------------------------------------------------3.3.4 Proyeksi Pembiayaan Daerah -----------------------------------3.3.5 Analisis Kerangka Pendanaan ----------------------------------BAB IV. ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS 4.1 Permasalahan Pembangunan Kota Semarang -----------------------4.2 Isu-Isu Strategis Pembangunan Daerah Dalam RPJMD Tahun 2016-2021 -------------------------------------------------------------4.2.1 Isu Strategis Pembangunan Jangka Menengah --------------4.2.2 Keterkaitan Hasil Identifikasi Isu Strategis Pembangunan Jangka Menengah dengan Isu Pokok Pembangunan dari Visi Misi Walikota dan Wakil Walikota Terpilih --------------4.2.3 Keterkaitan Hasil Identifikasi Isu Strategis Pembangunan Jangka Menengah dengan Isu Strategus Pembangunan Jangka Panjang ----------------------------------------------------4.2.4 Penjelasan Isu Strategis Pembangunan Jangka Menengah -

III.44 III.47 III.51 III.51 III.53 III.55 III.58

IV.1 IV.10 IV.10

IV.22

IV.23 IV.25

BAB V. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN 5.1 Visi -------------------------------------------------------------- V.1 5.2 Misi -------------------------------------------------------------- V.4 5.3 Tujuan -------------------------------------------------------------- V.8 5.4 Sasaran -------------------------------------------------------------- V.10 BAB VI. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 6.1 Strategi dan Arah Kebijakan -------------------------------------------6.2 Arah Kebijakan Kewilayahan -------------------------------------------6.2.1 Kawasan Strategis Pertumbuhan Ekonomi -------------------6.2.2 Kawasan Strategis Bidang Sosial Budaya ---------------------6.2.3 Kawasan Strategis Daya Dukung Lingkungan Hidup --------

VI.1 VI.17 VI.17 VI.19 VI.20

BAB VII. KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH BAB VIII. INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN BAB IX. PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH BAB X. PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN 10.1 Pedoman Transisi -------------------------------------------------------10.2 Kaidah Pelaksanaan ----------------------------------------------------BAB XI. PENUTUP

iv

X.1 X.2

DAFTAR GAMBAR Gambar 1.1

Kedudukan RPJMD Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ---------------------------------------

I.12

Pembagian Administratif Wilayah Kota Semarang per Kecamatan ------------------------------------------------------

II.1

Gambar 2.2

Posisi Strategis Kota Semarang ------------------------------

II.3

Gambar 2.3

Kepadatan Penduduk di Kawasan Strategis Nasional Kedungsapur Tahun 2011 (jiwa/ha) ------------------------

II.4

Perubahan Lahan Terbangun di Kota Semarang Tahun 1999 – Tahun 2014 --------------------------------------------

II.5

Gambar 2.5

Transek Ketinggian Kota Semarang -------------------------

II.6

Gambar 2.6

Topografi Kota Semarang --------------------------------------

II.7

Gambar 2.7

Batuan Kota Semarang ----------------------------------------

II.8

Gambar 2.8

Topografi Kota Semarang Berdasarkan Karakteristik Fisik Alam --------------------------------------------------------

II.10

Peta DAS Kota Semarang --------------------------------------

II.12

Gambar 2.10 Peta Air Tanah Kota Semarang -------------------------------

II.13

Gambar 2.11 Peta Zonasi Pengambilan Air Tanah Kota Semarang dan Sekitarnya -------------------------------------------------------

II.14

Gambar 2.12 Penggunaan Lahan di Kota Semarang Tahun 2014 -------

II.15

Gambar 2.13 Penggunaan Lahan Sawah di Kota Semarang Tahun 2014

II.16

Gambar 2.14 Penggunaan Lahan Kering di Kota Semarang Tahun 2014

II.17

Gambar 2.15 Bahaya Bencana di Kota Semarang -------------------------

II.22

Gambar 2.16 Peta Rencana Pengendalian Bencana Kota Semarang ----

II.24

Gambar 2.17 Perkembangan Demografi Kota Semarang 2010 – 2015 --

II.25

Gambar 2.18 Peta Sebaran Penduduk Kota Semarang Tahun 2015 ----

II.26

Gambar 2.19 Jumlah Penduduk Kota Semarang Dirinci per Kecamatan Tahun 2010 – 2015 ---------------------------------------------

II.27

Gambar 2.20 Sebaran Kepadatan Penduduk di Kota Semarang 2013 --

II.27

Gambar 2.21 Perubahan Sebaran Penduduk Kota Semarang Tahun 2010 – 2015 -----------------------------------------------------

II.28

Gambar 2.1

Gambar 2.4

Gambar 2.9

Gambar 2.22 Perkembangan Penduduk (Lahir, Mati, Datang, Pindah) di Kota Semarang 2010 – 2015 -------------------------------

II.29

Gambar 2.23 Perkembangan Jumlah Pendatang di Kota Semarang 2010 – 2015 -----------------------------------------------------

II.30

Gambar 2.24 Sebaran Pendatang di Kota Semarang 2010 – 2015 ------

II.30

Gambar 2.25 Piramida Penduduk Kota Semarang Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2010 dan Tahun 2015 ------------

II.31

Gambar 2.26 Komposisi Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Di Kota Semarang Tahun 2010 – 2015 ----------------------

II.32

Gambar 2.27 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Kota Semarang Tahun 2015 -------------------------------

v

II.33

Gambar 2.28 Mata Pencaharian Penduduk Kota Semarang 2010 – 2015 --------------------------------------------------------------

II.33

Gambar 2.29 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Semarang Dibandingkan Dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2010 – 2015 ---------------------------------

II.38

Gambar 2.30 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Semarang Dibandingkan Dengan 5 Kota di Jawa Tengah dan Kota Besar Lainnya Tahun 2014 -----------------------------------

II.40

Gambar 2.31 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Semarang Dibandingkan Kab / Kota di Jawa Tengah Tahun 2014--

II.41

Gambar 2.32 Grafik Laju Inflasi di Kota Semarang Tahun 2011 – 2015

II.42

Gambar 2.33 Perbandingan Laju Inflasi Kota Semarang Dibandingkan Dengan 5 Kota di Jawa Tengah Tahun 2015 ---------------

II.42

Gambar 2.34 Perbandingan Laju Inflasi Kota Semarang Dibandingkan Kota-Kota Besar Di Indonesia Lainnya Pada Tahun 2015

II.43

Gambar 2.35 Pertumbuhan PDRB Perkapita Kota Semarang Tahun 2010 – 2015 -----------------------------------------------------

II.44

Gambar 2.36 Grafik Perkembangan Indeks Gini di Kota Semarang Tahun 2010 – 2015 ---------------------------------------------

II.45

Gambar 2.37 Grafik Perkembangan Indeks Gini Kota Semarang Dibandingkan Dengan Kab/Kota Di Jawa Tengah Tahun 2014 --------------------------------------------------------------

II.46

Gambar 2.38 Grafik Perkembangan Tingkat Persentase Kemiskinan di Kota Semarang Tahun 2010 – 2015 ----------------------

II.47

Gambar 2.39 Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Kota Semarang dengan Kota-Kota Lain dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 --------------------------------------------

II.47

Gambar 2.40 Grafik Perkembangan Persentase Kemiskinan Kota Semarang Tahun 2010 – 2015 -------------------------

II.49

Gambar 2.41 Grafik Perkembangan IPM Kota Semarang Tahun 2010 – 2015 --------------------------------------------------------------

II.51

Gambar 2.42 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Semarang dan Kab / Kota di Jawa Tengah Tahun 2014 -

II.51

Gambar 2.43 Perkembangan IPG Kota Semarang Tahun 2010 – 2015 -

II.53

Gambar 2.44 Perbandingan IPG Kota Semarang Dengan Kab/Kota di Jawa Tahun 2014 ----------------------------------------------

II.54

Gambar 2.45 Perkembangan Indeks Gender (IDG) Kota Semarang Tahun 2010 – 2015 ---------------------------------------------

II.55

Gambar 2.46 Posisi Relatif IDG Kab/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 --------------------------------------------------------------

II.56

Gambar 2.47 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) & Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kota Semarang Tahun 2010 – 2015 ---------------------------------------------

II.65

vi

Gambar 3.1

Rata-rata Pertumbuhan Pendapatan Daerah 2010-2015 Dilihat Dari Masing-masing Komponen ---------------------

III.12

Persandingan Rata-rata Pertumbuhan PAD 2010-2015 Dengan Dan Tanpa Komponen PBB & BPHTB ------------

III.13

Gambar 3.3

Realisasi Pajak Daerah Tahun 2010-2015 -----------------

III.15

Gambar 4.1

Gambaran Permasalahan Utama dan Permasalahan Pokok Pembangunan Daerah Kota Semarang -------------

IV.2

Gambar 5.1

Misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang --------------

V.4

Gambar 5.2

Pencapaian Semarang Hebat ---------------------------------

V.6

Gambar 5.3

Skema keterkaitan Visi–Misi RPJMN 2015–2019 dengan RPJMD Kota Semarang Tahun 2016–2021 -----------------

V.12

Skema keterkaitan RPJMD Provinsi Jateng 2013–2018 dengan RPJMD Kota Semarang Tahun 2016–2021 ------

V.14

Gambar 6.1

Agenda/Tema RPJMD Kota Semarang 2016-2021---------

VI.2

Gambar 6.2

Terminal Terpadu Mangkang ---------------------------------

VI.13

Gambar 6.3

Operasionalisasi BRT ------------------------------------------

VI.13

Gambar 6.4

Manajemen Bank Sampah di Tiap Permukiman ----------

VI.14

Gambar 6.5

Kawasan Strategis Kota Semarang --------------------------

VI.20

Gambar 7.1

Pembangunan Semarang Hebat ------------------------------

VII.1

Gambar 3.2

Gambar 5.4

vii

DAFTAR TABEL Tabel 2.1

Sebaran Topografi di Kota Semarang -----------------------

II.7

Tabel 2.2

Sebaran Jenis Tanah di Kota Semarang --------------------

II.9

Tabel 2.3

Luas Amblesan Tanah di Kota Semarang ------------------

II.11

Tabel 2.4

Lama dan Luasan Genangan Banjir -------------------------

II.23

Tabel 2.5

Sebaran Penduduk Per Kecamatan Kota Semarang Tahun 2010 – 2015 --------------------------------------------

II.25

Nilai PDRB dan Kontribusi Sektor Atas Dasar Harga Berlaku Kota Semarang Tahun 2010 – 2015 (Milyar Rupiah) ----------------------------------------------------------

II.35

Nilai PDRB dan Kontribusi Sektor Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kota Semarang Tahun 2010 – 2015 (Milyar Rupiah) ---------------------------------------------------------

II.36

Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Brutto (PDRB) Menurut Kategori di Kota Semarang Tahun 2010 – 2015 ------------------------------------------------------------

II.39

PDRB Perkapita Kota Semarang Tahun 2010 – 2015 (Juta Rupiah) ---------------------------------------------------

II.43

Kondisi Pentahapan Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga di Kota Semarang; 5 Kota lain di Jawa Tengah dan Kawasan Strategis Kedungsapur serta Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 ------------------------------------

II.48

Jumlah Tindak Pidana Menonjol (Crime Index) Menurut Di Kota Semarang Tahun 2010 – 2015 ---------------------

II.49

Perkembangan Indikator Pembentuk IPM Kota Semarang Tahun 2010 – 2014 -------------------------------

II.52

Capaian Indikator Komposit IPG Kota Semarang Tahun 2014 -------------------------------------------------------------

II.54

Capaian Indikator Komposit IDG Kota Semarang Tahun 2013 -------------------------------------------------------------

II.56

Tabel 2.15

Realisasi Indikator Aspek Pendidikan ----------------------

II.58

Tabel 2.16

Realisasi Indikator Aspek Kesehatan -----------------------

II.59

Tabel 2.17

Realisasi Aspek Kesempatan Kerja -------------------------

II.63

Tabel 2.18

Jumlah Kelompok Kesenian dan Jumlah Gedung Kesenian di Kota Semarang Tahun 2010 – 2015 ---------

II.66

Perkembangan Olahraga di Kota Semarang Tahun 2010 – 2015 -----------------------------------------------------------

II.67

Tabel 2.20

Realisasi Kinerja Urusan Pendidikan ----------------------

II.67

Tabel 2.21

Realisasi Kinerja Urusan Kesehatan -----------------------

II.69

Tabel 2.22

Realisasi Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang -----------------------------------------------

II.70

Tabel 2.6

Tabel 2.7

Tabel 2.8

Tabel 2.9 Tabel 2.10

Tabel 2.11 Tabel 2.12 Tabel 2.13 Tabel 2.14

Tabel 2.19

viii

Tabel 2.23

Realisasi Kinerja Urusan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman ----------------------------------------

II.72

Daftar Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Kota Semarang ---------------------------------------

II.73

Realisasi Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat ---------------------

II.74

Tabel 2.26

Realisasi Kinerja Urusan Sosial -----------------------------

II.75

Tabel 2.27

Realisasi Kinerja Urusan Tenaga Kerja ---------------------

II.76

Tabel 2.28

Realisasi Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak --------------------------------------------

II.77

Tabel 2.29

Realisasi Kinerja Urusan Pangan ---------------------------

II.77

Tabel 2.30

Realisasi Kinerja Urusan Pertanahan ----------------------

II.78

Tabel 2.31

Realisasi Kinerja Urusan Lingkungan Hidup -------------

II.79

Tabel 2.32

Realisasi Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan Dan Catatan Sipil ----------------------------------------------

II.80

Realisasi Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa --------------------------------------------------------

II.80

Realisasi Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana -------------------------------------------

II.81

Tabel 2.35

Realisasi Kinerja Urusan Perhubungan -------------------

II.81

Tabel 2.36

Realisasi Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika -

II.83

Tabel 2.37

Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah ------------

II.83

Tabel 2.38

Realisasi Kinerja Urusan Penanaman Modal -------------

II.84

Tabel 2.39

Realisasi Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olah Raga -

II.84

Tabel 2.40

Realisasi Kinerja Urusan Statistik --------------------------

II.85

Tabel 2.41

Realisasi Kinerja Urusan Persandian ----------------------

II.85

Tabel 2.42

Realisasi Kinerja Urusan Kebudayaan ---------------------

II.86

Tabel 2.43

Realisasi Kinerja Urusan Perpustakaan -------------------

II.86

Tabel 2.44

Realisasi Kinerja Urusan Kearsipan ------------------------

II.87

Tabel 2.45

Realisasi Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan ------

II.87

Tabel 2.46

Realisasi Kinerja Urusan Pariwisata -----------------------

II.88

Tabel 2.47

Realisasi Kinerja Urusan Pertanian ------------------------

II.88

Tabel 2.48

Realisasi Kinerja Urusan Perdagangan ---------------------

II.89

Tabel 2.49

Realisasi Kinerja Urusan Perindustrian --------------------

II.89

Tabel 2.50

Realisasi Kinerja Fungsi Penunjang Perencanaan --------

II.90

Tabel 2.51

Realisasi Kinerja Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan -------------------------------------------------

II.91

Tabel 2.52

Realisasi Kinerja Fungsi Penunjang Keuangan -----------

II.91

Tabel 2.53

Realisasi Kinerja Fungsi Lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ----------------------------

II.92

Tabel 2.54

Realisasi Kinerja Urusan Pemerintahan Umum ----------

II.93

Tabel 2.55

Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Kota Semarang Tahun 2010 – 2014 -------------------------------

II.94



ix

Tabel 2.56 Tabel 2.57 Tabel 2.58

Tabel 2.59

Tabel 2.60


Tabel 2.63 Tabel 2.64 Tabel 2.65 Tabel 2.66 Tabel 2.67

Tabel 2.68


Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Rumah Tangga Per Kapita Kota Semarang Tahun 2010 – 2014 ---------------

II.95

Profil Kondisi Jalan Kota Di Kota Semarang Tahun 2010 & 2015 -----------------------------------------------------------

II.96

Arus Lalu Lintas Angkutan Udara Domestik Pesawat, Penumpang, Bagasi Barang/ Cargo dan Pos Paket di Bandar Udara Ahmad Yani Kota Semarang Tahun 2010 – 2015 -----------------------------------------------------------

II.97

Arus Lalu Lintas Angkutan Udara Internasional Pesawat, Penumpang, Bagasi Barang / Cargo dan Pos Paket di Bandar Udara Ahmad Yani Kota Semarang Tahun 2010 – 2015 --------------------------------------------

II.98

Banyaknya Kunjungan Kapal dan Bongkar Muat Barang Di Pelabuhan Laut Tanjung Emas Semarang Tahun 2010 – 2015 ----------------------------------------------------

II.99

Arus Lalu Lintas Penumpang dan Bus yang Masuk di Terminal Terboyo Kota Semarang Tahun 2010 – 2015 -

II.100

Banyaknya Penumpang Kereta Api Melalui PT KA (Persero) Daerah Operasi IV Kota Semarang Tahun 2010 – 2015 --------------------------------------------

II.100

Perkembangan Jumlah Ijin Trayek Di Kota Semarang Tahun 2010 – 2015 --------------------------------------------

II.101

Perkembangan Persentase Pemasangan Rambu-Rambu Di Kota Semarang Tahun 2010 – 2015 ---------------------

II.102

Perkembangan Wartel / Warnet dan Jumlah Peralatan Komunikasi Di Kota Semarang Tahun 2010 – 2015 -----

II.102

Perkembangan Banyaknya Pelanggan, Pemakaian & Penjualan Air Minum PDAM Tahun 2010 – 2015 --------

II.105

Perkembangan Jumlah Pelanggan dan Daya Tersambung Listrik Di Kota Semarang Tahun 2010 – 2015 -------------------------------------------------------------

II.105

Persentase Rumah Tangga Menurut Kepemilikan Telepon Seluler (HP) Di Kota Semarang Tahun 2010 – 2015 ( Persen ) -------------------------------------------------

II.106

Perkembangan Jenis, Kelas, dan Jumlah Penginapan / Hotel Di Kota Semarang Tahun 2010 – 2015 -------------

II.107

Perkembangan Jumlah Restoran dan Rumah Makan Di Kota Semarang Tahun 2010 – 2015 ---------------------

II.107

Perkembangan Jumlah Obyek Wisata Di Kota Semarang Tahun 2010 – 2015 --------------------------------------------

II.108

Perkembangan Jumlah Industri Kota Semarang Tahun 2010 – 2015 --------------------------------------------

II.108

x

Tabel 2.73

Perkembangan Jumlah Pasar Di Kota Semarang Tahun 2010 – 2015 --------------------------------------------

II.109

Perkembangan Fasilitas Pendidikan Di Kota Semarang Tahun 2010 – 2015 --------------------------------------------

II.109

Perkembangan Fasilitas Kesehatan Di Kota Semarang Tahun 2010 – 2015 --------------------------------------------

II.110

Perkembangan Investasi Kota Semarang Tahun 2010 – 2015 -------------------------------------------------------------

II.111

Perkembangan Jumlah Kriminalitas dan Jumlah Unjuk Rasa / Demostrasi Di Kota Semarang Tahun 2010 – 2015 -------------------------------------------------------------

II.112

Capaian Survey Kepuasan Masyarakat Pada BPPT Kota Semarang Tahun 2010 – 2015 -------------------------------

II.113

Perkembangan Jumlah Ijin Di Kota Semarang Tahun 2010 – 2015 ----------------------------------------------------

II.113

Tabel 2.80

Pajak Daerah Kota Semarang Tahun 2010 – 2015 -------

II.114

Tabel 2.81

Rasio Ketergantungan Kota Semarang Tahun 2010 – 2015 -------------------------------------------------------------

II.115

Rasio Penduduk Usia 5 Tahun Ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kota Semarang Tahun 2010 – 2015 ( Persen ) ------------------

II.116

Rasio Penduduk Yang Bekerja Menurut Pendidikan Yang Ditamatkan di Kota Semarang Tahun 2010 – 2015 ( Persen ) --------------------------------------------------------

II.116

Rasio Penduduk Menurut Mata Pencaharian di Kota Semarang Tahun 2010 – 2015 ( Persen ) ------------------

II.117

Tabel 3.1

Ringkasan APBD Kota Semarang Tahun 2010-2015 -----

III.4

Tabel 3.2

Ringkasan Realisasi APBD Kota Semarang Tahun 20102015 --------------------------------------------------------------

III.7

Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2010 – 2015 --------------------------------------------

III.13

Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang Tahun 2010 – 2015 -------------------------------

III.14

Target dan Realisasi Pajak Daerah Kota Semarang Tahun 2010 – 2015 --------------------------------------------

III.16

Target dan Realisasi Retribusi Daerah Kota Semarang Tahun 2010 – 2015 --------------------------------------------

III.16

Target dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Kota Semarang Tahun 2010 – 2015 ---

III.17

Target dan Realisasi Lain-Lain PAD yang Sah Kota Semarang Tahun 2010 – 2015 -------------------------------

III.17

Target dan Realisasi Dana Perimbangan Kota Semarang 2010-2015 ------------------------------------------------------

III.18



Tabel 2.82

Tabel 2.83

Tabel 2.84

Tabel 3.3 Tabel 3.4 Tabel 3.5 Tabel 3.6 Tabel 3.7 Tabel 3.8 Tabel 3.9

xi

Tabel 3.10

Target dan Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak Kota Semarang Tahun 2010 – 2015 -------------------------------

III.19

Target dan Realisasi Dana Bagi Hasil SDA Tahun 2010 – 2015 -----------------------------------------------------------

III.19

Target dan Realisasi Dana Alokasi Umum Kota Semarang Tahun 2010 – 2015 -------------------------------

III.20

Target dan Realisasi Dana Alokasi Khusus Kota Semarang Tahun 2010 – 2015 -------------------------------

III.21

Target dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Kota Semarang Tahun 2010 – 2015 -------------------

III.21

Target dan Realisasi Belanja Daerah Kota Semarang Tahun 2010 – 2015 --------------------------------------------

III.23

Target dan Realisasi Belanja Tidak Langsung Kota Semarang Tahun 2010-2015 --------------------------------

III.23

Target dan Realisasi Belanja Pegawai Kota Semarang Tahun 2010-2015 ---------------------------------------------

III.24

Target dan Realisasi Belanja Bunga Kota Semarang Tahun 2010-2015 ---------------------------------------------

III.24

Target dan Realisasi Belanja Hibah Kota Semarang Tahun 2010-2015 ---------------------------------------------

III.25

Target dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Kota Semarang Tahun 2010-2015 --------------------------------

III.26

Target dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Kota Semarang Tahun 2010-2015 --------------------------------

III.26

Target dan Realisasi Belanja Tidak Terduga Kota Semarang Tahun 2010-2015 --------------------------------

III.27

Target dan Realisasi Belanja Langsung Kota Semarang Tahun 2010-2015 ---------------------------------------------

III.27

Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah Kota Semarang Tahun 2010-2015 ---------------------------------------------

III.28

Rata-rata Realisasi Pembiayaan Daerah Kota Semarang Tahun 2010 – 2015 --------------------------------------------

III.30

Perkembangan Anggaran dan Realisasi BUMD Kota Semarang Tahun 2010 – 2015 -------------------------------

III.33

Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kota Semarang Tahun 2013-2015 ---------------------------------------------

III.34

Tabel 3.28

Analisis Rasio Likuiditas Kota Semarang Tahun 2015 --

III.36

Tabel 3.29

Rasio Solvabilitas Kota Semarang Tahun 2014 -----------

III.36

Tabel 3.30

Proporsi Realisasi Belanja terhadap Anggaran Belanja Daerah Kota Semarang Tahun 2010 – 2015 --------------

III.37

Proporsi Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur terhadap Total Belanja Kota Semarang Tahun 2010-2015 ------------------------------------------------------

III.38

Tabel 3.11 Tabel 3.12 Tabel 3.13 Tabel 3.14 Tabel 3.15 Tabel 3.16 Tabel 3.17 Tabel 3.18 Tabel 3.19 Tabel 3.20 Tabel 3.21 Tabel 3.22 Tabel 3.23 Tabel 3.24 Tabel 3.25 Tabel 3.26 Tabel 3.27

Tabel 3.31

xii

Tabel 3.32

Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Semarang Tahun 2010 – 2015 -------------------------------

III.40

Realisasi Belanja Periodik dan Pengeluaran Pembiayaan Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kota Semarang Tahun 2010 – 2015 -------------------------------

III.41

Penutup Defisit Riil Anggaran Kota Semarang Tahun 2010 – 2015 ----------------------------------------------------

III.43

Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Kota Semarang Tahun 2010 – 2015 -------------------------------

III.45

Realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Kota Semarang Tahun 2010 – 2015 ----------

III.46

Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2016-2021 ------------------------------------------------------

III.49

Proyeksi Belanja Daerah Kota Semarang Tahun 20162021 -------------------------------------------------------------

III.52

Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kota Semarang Tahun 2016-2021 --------------------------------

III.54

Tabel 3.40

Proyeksi Pembiayaan Daerah Kota Semarang 2016-2021

III.57

Tabel 3.41

Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 ----------------------------------------------------

III.59

Belanja Daerah Prioritas I dan II Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 ----------------------------------------------------

III.60

Proyeksi Kerangka Pendanaan RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-2021 ---------------------------------------------

III.61

Rumusan Permasalahan: Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Masih Perlu Ditingkatkan ------------------

IV.4

Rumusan Permasalahan: Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Masih Belum Optimal -------------------------------------------------

IV.6

Rumusan Permasalahan: Belum Optimalnya Penyediaan Infrastruktur Dasar Dan Penataan Ruang -----------------

IV.8

Rumusan Permasalahan: Inovasi Dan Daya Saing Nilai Tambah Produksi Pada Sektor Perekonomian Masih Perlu Ditingkatkan --------------------------------------------

IV.9

Identifikasi Masalah, Variabel Penyebab Yang Mempengaruhi Permasalahan Pembangunan Daerah dengan Isu Strategis Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang ---------------------------------------

IV.11

Tabel 3.33

Tabel 3.34 Tabel 3.35 Tabel 3.36 Tabel 3.37 Tabel 3.38 Tabel 3.39


Tabel 4.3 Tabel 4.4

Tabel 4.5

Tabel 4.6

Keterkaitan Isu Strategis Pembangunan Jangka Menengah Hasil Identifikasi Dengan Permasalahan

xiii

Pokok Pembangunan Walikota dan Wakil Walikota Terpilih ----------------------------------------------------------

IV.23

Keterkaitan Isu Strategis Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dengan Tahapan Pembangunan RPJPD Kota Semarang ---------------------------------------

IV.25

Tabel 5.1

Indikator Semarang Hebat -----------------------------------

V.7

Tabel 5.2

Tujuan Pembangunan Kota Semarang Tahun 2016-2021

V.9

Tabel 5.3

Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Semarang

Tabel 4.7

Tahun 2016-2021 ---------------------------------------------

V.10

Sinkronisasi Agenda Prioritas RPJMN 2014–2019 (Nawacita) Dengan RPJMD Kota Semarang Tahun 20162021 -------------------------------------------------------------

V.13

Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2016-2021 Kota Semarang -------------------------------------------------------

V.15

Tabel 6.1

Strategi dan Arah Kebijakan ---------------------------------

VI.3

Tabel 7.1

Arah Kebijakan Umum dan Program Prioritas ------------

VII.10

Tabel 8.1

Indikasi Rencana Program Prioritas RPJMD Kota Semarang 2016 - 2021 ----------------------------------------

VIII.2

Tabel 5.4

Tabel 5.5

xiv

BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG Perencanaan pembangunan di suatu wilayah memiliki peran yang sangat signifikan dalam mendorong perkembangan wilayah tersebut. Perencanaan

pembangunan

menjadi

dasar

atau

acuan

dalam

penyelenggaraan pembangunan di waktu yang akan datang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan pembangunan bertujuan untuk mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antardaerah, antarruang, antarfungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah. Selain itu, perencanaan pembangunan juga bertujuan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara

perencanaan,

pengoptimalan penggunaan

penganggaran,

partisipasi

sumber

pelaksanaan

masyarakat

daya

secara

dan

efisien,

dan

pengawasan,

menjamin efektif,

tercapainya

berkeadilan

dan

berkelanjutan. Berdasarkan

jangka

waktunya,

perencanaan

pembangunan

di

Indonesia terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang memuat arahan pembangunan untuk 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan

Jangka

pembangunan

untuk

Menengah 5

(lima)

(RPJM)

tahun

yang

dan

memuat

rencana

arahan

pembangunan

tahunannasional dan daerah. Sebagaimana

perencanaan

pembangunan

di

tingkat

nasional,

perencanaan pembangunan di daerah juga dibagi berdasarkan jangka waktu, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang memiliki jangka waktu perencanaan 20 tahun. RPJPD memuat visi, misi dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional. Untuk jangka waktu perencanaan 5 tahun terdapat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang kemudian dijabarkan ke dalam rencana kerja tahunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Salah satu komponen penting dalam perencanaan pembangunan daerah adalah perencanaan pembangunan lima tahunan yang tertuang kedalam bentuk RPJMD. RPJMD menjabarkan secara detail visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih dengan berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJMN, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi

RPJMD KOTA SEMARANG 2016-2021

I-1

PENDAHULUAN

pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program pembangunan daerah disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan indikatif. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi arah baru dalam penyelenggaraan tata pemerintahan di Indonesia dimana penyelenggaraan tata pemerintahan ditekankan untuk mengimplementasikan otonomi daerah secara luas, nyata dan

bertanggung

jawab.

Sebagai

produk

hukum

terbaru

terkait

desentralisasi, keberadaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah semakin memperkuat peran strategis daerah dalam meningkatkan kontribusinya dalam pemerataan kesejahteraan masyarakat melalui pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan usaha, perluasan akses dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta daya saing daerah. Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Perda tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik dan merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan; sasaran; strategi; arah kebijakan; pembangunan daerah dan keuangan daerah; serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. Untuk Kota Semarang, pasangan Kepala Daerah terpilih untuk periode 2016-2021, Walikota H. Hendrar Prihadi, SE, MM dan Wakil Walikota Ir. Hj. Hevearita Gunaryanti Rahayu dilantik sebagai Walikota dan Wakil Walikota Semarang pada tanggal 17 Februari 2016. RPJMD Tahun 2016-2021, disusun berdasarkan visi dan misi pasangan Walikota dan Wakil Walikota Semarang terpilih, sekaligus berfungsi sebagai dokumen perencanaan yang mengakomodasi berbagai aspirasi masyarakat yang ada dalam lingkup wilayah Kota Semarang dan berpedoman pada evaluasi pelaksanaan pembangunan periode sebelumnya. Penyusunan RPJMD Tahun 2016-2021 dilakukan secara integratif yang merupakan penjabaran periode ke-III dari RPJPD tahun 2005-2025 yang berkedudukan sebagai dokumen perencanaan induk dengan jangka waktu 20 (dua puluh) tahun. Selain itu RPJMD Tahun 2016-2021 ini juga berpedoman pada dokumen perencanaan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap serta mempertimbangkan kajian-kajian kebijakan yang telah


I-2

PENDAHULUAN

dilakukan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah daerah. RPJMD Tahun 2016-2021 berpedoman pada RPJMN Tahun 2015-2019 khususnya Nawacita, RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018, RTRW Kota Semarang Tahun 2011-2031, Rencana Induk Sistem Drainase 2011-2031, Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kota Semarang Tahun 20152025 dan RTRW Kota/Kabupaten di sekitar Kota Semarang (Kabupaten Demak, Kabupaten Kendal, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Semarang dan Kota Salatiga). RPJMD Tahun 2016-2021 adalah dokumen perencanaan komprehensif lima

tahunan,

yang

selanjutnya

digunakan

sebagai

acuan

dalam

penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, yaitu dokumen perencanaan Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah serta bersifat indikatif. Setiap Perangkat Daerah selanjutnya menjabarkan Renstra ke

dalam

Rencana

Kerja

(Renja)

Perangkat

Daerah.

Dalam

siklus

perencanaan pembangunan daerah, RPJMD Tahun 2016-2021 juga menjadi acuan untuk membuat RKPD Kota Semarang. Sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah,

RKPD

menjadi

pedoman

dalam

penyusunan

Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya menjadi Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Dengan demikian, RPJMD Tahun 2016-2021 merupakan pedoman bagi seluruh alur pembangunan dan berkaitan dengan seluruh stakeholder di Kota Semarang. 1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN Dasar hukum penyusunan RPJMD Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut : 1.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;

2.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);


I-3

PENDAHULUAN

3.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5.

Undang-Undang

Nomor

15

Tahun

2004

tentang

Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 6.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4421);

7.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

9.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 12. Undang-Undang

Nomor

12

Tahun

2011

tentang

Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);


I-4

PENDAHULUAN

13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran

Negara

Republik

Indonesia

Nomor

5587),

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang

Nomor

23

Tahun

2014

tentang

Pemerintahan

Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaam Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinera Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);


I-5

PENDAHULUAN

20. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664); 21. Peraturan

Pemerintah

Nomor

3

Tahun

2007

tentang

Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban

Kepala

Daerah

Kepada

Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 22. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 24. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 25. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828); 26. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828); 27. Peraturan

Presiden

Pelaksanaan

Nomor

87

Undang–Undang

Tahun

Nomor

2014 12

tentang

Tahun

Peraturan

2011

tentang

Pembentukan Peraturan Perundang–Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);


I-6

PENDAHULUAN

28. Peraturan

Presiden

Nomor

2

Tahun

2015

tentang

Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3); 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tatacara

Penyusunan,

Pengendalian,

dan

Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517); 30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9); 31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 - 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65); 32. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 83); 33. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 2); 34. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);


I-7

PENDAHULUAN

35. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43); 36. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan

Penanggulangan

Bencana

di

Kota

Semarang

(Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 48); 37. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61); 38. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Sistem Drainase Kota Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 92); 39. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kota Semarang Tahun 2015-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 98).

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN Dokumen RPJMD Tahun 2016-2021 merupakan salah satu dokumen perencanaan yang memuat arahan sekaligus menjadi pedoman bagi seluruh pemangku

kepentingan

dalam

mewujudkan

cita-cita

dan

tujuan

pembangunan Kota Semarang dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Sehingga maksud dari penyusunan RPJMD ini adalah memberikan pedoman bagi pemangku kepentingan baik di lingkungan pemerintahan, masyarakat, dunia usaha/swasta dan pihak-pihak terkait lainnya untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah Kota Semarang secara sinergis. Adapun tujuan penyusunan RPJMD Tahun 2016 – 2021 adalah 1.

Memberikan landasan dan pedoman pada Walikota dan Wakil Walikota terpilih dalam pelaksanaan pembangunan jangka waktu 2016-2021;

2.

RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Penyusunan Renstra Perangkat Daerah ini


I-8

PENDAHULUAN

sebagai penjabaran teknis RPJMD pada masing-masing perangkat daerah untuk lima tahun yang akan datang berdasarkan urusan dan kewenangan yang ada dalam tugas dan fungsi Perangkat Daerah. 3.

Menyediakan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra

Perangkat

Daerah

agar

terjadi

keselarasan

dan

sinkronisasi dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD 4.

Menyediakan pedoman dalam penyusunan RKPD yang merupakan perencanaan tahunan berupa program beserta target dan pagu yang

bersifat

indikatif,

sebagai

bahan

lebih

lanjut

pada

penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 4.

Menyediakan

instrumen

sinkronisasi

penyelenggaraan

pembangunan daerah mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian sampai dengan evaluasi. 1.4 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN Untuk mewujudkan konsistensi perencanaan pembangunan daerah di Kota Semarang, penyusunan RPJMD tahun 2016-2021 memiliki keterkaitan yang erat dengan berbagai perencanaan lainnya, baik pada lingkup Kota Semarang, Provinsi maupun Nasional. Penyusunan RPJMD merupakan penjabaran atas kebijakan pembangunan yang terdapat dalam RPJPD Kota Semarang tahun 2005-2025 untuk tahap perencanaan tahun 2016-2020. Pada tahap tersebut, RPJMD tahun 2016-2021 diprioritaskan pada pemantapan pembangunan secara menyeluruh diberbagai bidang. Dengan menekankan pada pencapaian daya saing wilayah dan masyarakat yang berlandaskan pada keunggulan sumber daya manusia yang berkualitas, pelayanan dasar yang makin luas, infrastruktur wilayah yang makin berkualitas, pelayanan dasar yang makin luas,dan kondusivitas wilayah yang makin mantap serta kemampuan ilmu dan tekhnologi yang makin meningkat. Dengan fokus kebijakan untuk mewujudkan sumber daya manusia Kota Semarang yang berkualitas, mewujudkan tata kepemerintahan yang baik (good governance) dan kehidupan politik yang demokratis dan bertanggung jawab, mewujudkan kemandirian dan daya saing daerah, mewujudkan tata ruang

wilayah

dan

infrastruktur

yang

berkelanjutan,

mewujudkan

kesejahteraan sosial masyarakat


I-9

PENDAHULUAN

Dalam penyusunan RPJMD berkaitan dengan kewilayahan yaitu dengan berpedoman pada RTRW Tahun 2011-2031. Penyusunan RPJMD akan memperhatikan dokumen RTRW yang di dalamnya berisi tentang pola pengembangan zonasi kewilayahan. RPJMD disusun dengan memperhatikan pembangunan yang bersifat pemanfaatan ruang di Kota Semarang. Hal ini untuk menjadi pedoman dalam menyusun kebijakan pembangunan untuk mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan wilayah di Kota Semarang berdasarkan potensi wilayahnya. Penyusunan RPJMD juga tidak terlepas dari prioritas kebijakan pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Tengah. Aspek keterkaitan dengan RPJMD Provinsi Jawa Tengah yaitu dengan melakukan penyelarasan terhadap prioritas pembangunan terutama untuk wilayah Kota Semarang. Kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Tengah untuk lima tahun yang akan datang dapat dilihat dalam misi pembangunnannya. Penyusunan dokumen ini juga memperhatikan RPJMN Tahun 2015-2019. Penjabaran RPJMN 20152019 dengan memperhatikan nawa cita pembangunan merupakan agenda pembangunan pemerintah untuk mewujudkan kondisi berdaulat secara politik, mandiri dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Agenda pembangunan kewilayahan dapat dilihat pada lampiran Buku III RPJMN

yang

diselaraskan penyusunnya

berisi

Agenda

dengan juga

Pembangunan

target-target

memperhatikan

Wilayah

pembangunan

sehingga

dapat

RPJMD

dalam

di

dokumen-dokumen

lainnya

yang

berkaitan dengan target-target pembangunan daerah, antara lain (1) Dokumen Sustainable Development Goals (SDGs) sebagai kelanjutan dari MDGs; (2) RAD Pangan dan Gizi (PG), (3) RAD Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK); (4) Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK); (5) Dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD), (6) Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS); (8) RPJM Daerah dan RTRW Kota/Kabupaten sekitarnya. Terlepas

dari

keterkaitan

dengan

dokumen

perencanaan

pembangunan di atas RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah. Penyusunan Renstra Perangkat Daerah ini sebagai penjabaran teknis RPJMD pada masing-masing perangkat daerah untuk lima tahun yang akan datang berdasarkan urusan dan kewenangan yang ada dalam tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Masing-masing Perangkat Daerah menyusun dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan


I-10

PENDAHULUAN

arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perencanaan yang ada dalam RPJMD selanjutnya dijabarkan ke dalam RKPD sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan pada Pemerintah Kota Semarang. Dalam RKPD ini secara teknis dan operasional akan memuat prioritas sasaran pembangunan berdasakan program dan kegiatan yang menjadi acuan dalam penyusunan RAPBD Kota Semarang. Keterkaitan

RPJMD

dengan

dokumen

perencanaan

lainnya

selanjutnya dapat dilihat pada Gambar 1.1 berikut :


I-11

PENDAHULUAN

Pedoman

Pedoman

Gambar 1. 1 Kedudukan RPJMD dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Sumber: Modifikasi Lampiran 3 Permendagri 54 Tahun 2010


I-12

PENDAHULUAN

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN RPJMD Tahun 2016-2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut: BAB I

: PENDAHULUAN Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, tujuan dan maksud penyusunan RPJMD, hubungan antar dokumen, dan sistematika penulisan dokumen RPJMD Kota Semarang 2016-2021.

BAB II

: GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH Gambaran umum kondisi daerah menjelaskan tentang kondisi Kota Semarang secara komprehensif sebagai basis atau dasar bagi perumusan perencanaan. Dalam bab ini terdapat beberapa bahasan yaitu (i) Kondisi geografi dan demografi, (ii) Kesejahteraan Masyarakat, (iii) Pelayanan Umum, serta (iv) Daya Saing Daerah.

BAB III

: GAMBARAN

PENGELOLAAN

KEUANGAN

DAERAH

SERTA KERANGKA PENDANAAN Bab ini menjelaskan analisis pengelolaan keuangan daerah yang bertujuan untuk memberikan gambaran kapasitas atau kemampuan keuangan daerah Kota Semarang dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan Kota Semarang. BAB IV

: ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS Bab ini memuat berbagai permasalahan pembangunan dan isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan dalam 5 (lima) tahun mendatang.

BAB V

: VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN Bab ini menguraikan visi dan misi Pemerintah Daerah Kota Semarang dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan disertai dengan tujuan dan sasaran.

BAB VI

: STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN Bab

ini

menguraikan

strategi

dan

arah

kebijakan

pembangunan Kota Semarang untuk kurun waktu 5 (lima)


I-13

PENDAHULUAN

tahun ke depan. Selain itu dalam bab ini juga diuraikan mengenai kebijakan keuangan daerah Kota Semarang dalam jangka menengah. BAB VII

: KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Bab ini menjelaskan mengenai kebijakan umum yang dirumuskan untuk pembangunan jangka menengah dan disertai dengan program pembangunan yang menjadi prioritas pembiayaan daerah yang akan direncanakan.

BAB VIII

: INDIKASI

RENCANA

PROGRAM

PRIORITAS

YANG

DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN Bab ini memuat hubungan urusan Pemerintah dengan Perangkat Daerah terkait beserta program yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah. BAB IX

: PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH Dalam bab ini dijelaskan mengenai indikator kinerja daerah Kota Semarang dalam 5 (lima) tahun ke depan.

BAB X

: PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN Bab ini merupakan bab terakhir yang memuat pedoman transisi implementasi RPJMD dari periode sebelum dan sesudahnya, serta kaidah pelaksanaannya.

BAB XI

: PENUTUP


I-14

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 2.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI 2.1.1 Karateristik Lokasi Dan Wilayah 2.1.1.1

Luas Dan Batas Wilayah Administrasi

Sebagai Kota Pusat Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang memiliki luas wilayah sebesar 373,70 km2 yang lokasinya berbatasan langsung dengan Kabupaten Kendal di sebelah barat, Kabupaten Semarang di sebelah selatan, Kabupaten Demak di sebelah timur dan Laut Jawa di sebelah utara dengan panjang garis pantai berkisar 13,6 km. Secara administratif, Kota Semarang terbagi atas 16 wilayah Kecamatan dan 177 Kelurahan. Dari jumlah tersebut, terdapat 2 Kecamatan yang mempunyai wilayah terluas yaitu Kecamatan Mijen dengan luas wilayah sebesar 57,55 Km² dan Kecamatan Gunungpati dengan luas wilayah sebesar 54,11 Km². Kedua Kecamatan tersebut terletak di bagian selatan yang merupakan wilayah perbukitan yang sebagian besar wilayahnya masih memiliki potensi pertanian dan perkebunan. Sementara itu wilayah kecamatan dengan mempunyai luas terkecil adalah Kecamatan Semarang Selatan dengan luas wilayah 5,93 Km² dan Kecamatan Semarang Tengah dengan luas wilayah sebesar 6,14 Km².

Gambar 2.1 Pembagian Administratif Wilayah Kota Semarang Per Kecamatan


II-1

II-1

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1.1.2

Letak dan Kondisi Geografis

Kota Semarang dilihat berdasarkan posisi astronomi berada di antara garis 6º 50’ – 7º 10’ Lintang Selatan dan garis 109º 35’ – 110º 50’ Bujur Timur. Kota Semarang sebagai salah satu kota yang berada di garis pantai utara pulau jawa memiliki ketinggian antara 0,75 sampai dengan 348,00 di atas permukaan laut. Pada daerah perbukitan mempunyai ketinggian 90.56 - 348 mdpl yang diwakili oleh titik tinggi yang berlokasi di Jatingaleh dan Gombel wilayah Semarang Selatan. Tugu, Mijen, dan Gunungpati. Untuk dataran rendah mempunyai ketinggian 0.75 mdpl. Kota Semarang memiliki luas wilayah sebesar 373,70 Km2. Berdasarkan pembagiannya terdiri atas 39,56 Km2 (10,59%) tanah sawah dan 334,14 (89,41%) bukan lahan sawah. Menurut penggunaannya, luas tanah sawah terbesar merupakan tanah sawah tadah hujan (53,12 %), dan hanya sekitar 19,97 % nya saja yang dapat ditanami 2 (dua) kali. Lahan kering sebagian besar digunakan untuk tanah pekarangan/tanah untuk bangunan dan halaman sekitar, yaitu sebesar 42,17 % dari total lahan bukan sawah. Secara geografis, Kota Semarang memiliki posisi astronomis yaitu di antara garis 6º50’ - 7º10’ Lintang Selatan (LS) dan garis 109º35’ - 110º50’ Bujur Timur. Berdasarkan posisi lokasinya, Kota Semarang terletak pada jalur lalu lintas ekonomi Pulau Jawa. Selain itu, berdasarkan posisinya, Kota Semarang memiliki lokasi strategis sebagai koridor pembangunan di Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari empat simpul pintu gerbang yaitu koridor pantai utara, koridor selatan, koridor timur dan koridor barat. Lokasi strategis Kota Semarang juga didukung dengan keberadaan Pelabuhan Tanjung Mas, Bandar Udara Ahmad Yani, Terminal Terboyo, Stasiun Kereta Api Tawang dan Poncol, yang menguatkan peran Kota Semarang sebagai simpul aktivitas pembangunan di Provinsi Jawa Tengah dan bagian tengah Pulau Jawa, Indonesia. Lebih lanjut, posisi strategis Kota Semarang terlihat di Gambar dibawah ini :


II-2


Koridor Pantai Utara

Koridor Barat

Koridor Timur

Koridor Selatan Sumber: Bappeda Kota Semarang, 2011

Gambar 2.2 Posisi Strategis Kota Semarang

Dalam konteks pembangunan Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang juga merupakan bagian dari rangkaian kawasan strategis nasional KEDUNGSAPUR bersama dengan Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak, Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, dan Kabupaten Grobogan. Sebagai kota metropolitan, Kota Semarang dalam kedudukannya di kawasan strategis nasional KEDUNGSAPUR menjadi pusat aktivitas perdagangan dan jasa, industri dan pendidikan. Fungsi inilah yang kemudian berdampak pada perkembangan

pembangunan

yang

ada

di

Kota

Semarang

karena

sebagaimana yang diketahui, aktivitas perdagangan dan jasa, industri dan pendidikan menjadi aktivitas yang paling banyak mengundang manusia untuk beraktivitas di dalamnya. Oleh karenanya, Kota Semarang menjadi salah satu kota yang memiliki daya tarik bagi penduduk pendatang untuk beraktivitas di dalamnya.


II-3


Kepadatan Penduduk per Kelurahan (penddk/ha)

Sumber: Bappeda Kota Semarang, 2015

Gambar 2.3 Kepadatan Penduduk di Kawasan Strategis Nasional KEDUNGSAPUR Tahun 2011 (Jiwa/Ha)

Selain itu, Kota Semarang juga merupakan bagian dari segitiga pusat pertumbuhan regional JOGLOSEMAR bersama dengan Jogjakarta dan Solo. Dalam perkembangannya, Kota Semarang berkembang sebagai kota perdagangan dan jasa dimana perkembangan aktivitas perdagangan (perniagaan) dan jasa menjadi tulang punggung pembangunan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai kota metropolitan yang menjadi bagian dari kawasan strategis nasional

KEDUNGSAPUR

dan

segitiga

pusat

pertumbuhan

regional

JOGLOSEMAR, pertumbuhan dan perkembangan pembangunan Kota Semarang mengarah ke arah barat, timur dan selatan. Arah pertumbuhan dan perkembangan pembangunan di Kota Semarang dapat dilihat dari perubahan luasan lahan terbangun yang terus meningkat dari tahun 1999 hingga 2014. Gambar 2.4 menunjukan perbandingan perubahan luasan lahan terbangun Kota Semarang pada tahun 1999 dengan luasan lahan RPJMD KOTA SEMARANG 2016-2021

II-4


terbangun

tahun

kecenderungan

2014.

arah

Terlihat

jelas

perkembangan

pada

Gambar

pembangunan

Kota

2.4

bahwa

Semarang

mengarah ke arah barat, timur dan selatan.

Keterangan: =

Lahan terbangun tahun 1999

= Lahan terbangun tahun 2014


Gambar 2.4 Perubahan Lahan Terbangun di Kota Semarang Tahun 1999 dengan Tahun 2014

Perkembangan pembangunan Kota Semarang yang mengarah ke barat, selatan dan timur juga salah satunya dipengaruhi posisi strategis Kota Semarang yang berada di tengah-tengah rangkaian kawasan strategis pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah yaitu KEDUNGSAPUR DAN JOGLOSEMAR. Oleh karenanya, untuk mendukung dan mendorong aktivitas perkotaan di Kota Semarang sebagai kota perdagangan dan jasa diwujudkan dengan

adanya

kawasan

PETAWANGI

(Peterongan-Tawang-Siliwangi).

Kawasan PETAWANGI merupakan kawasan strategis yang disediakan dengan tujuan pembukaan potensi investasi perdagangan, jasa, dan industri khususnya pada koridor Jalan Siliwangi – Kawasan Pusat Kota – Jalan Kaligawe dan Jalan Majapahit.

2.1.1.3

Karakter Topografi

Kota Semarang yang terletak di bagian utara Provinsi Jawa Tengah memiliki kenampakan yang yang umumnya juga dimiliki oleh kota/ kabupaten lain yang berada di Pulau Jawa. Umumnya, sebagian besar RPJMD KOTA SEMARANG 2016-2021

II-5


kenampakan geomorfologi Pulau Jawa terdiri dari dataran rendah di bagian utaranya, serta perbukitan dan pegunungan di bagian selatannya. Gambar 2.15 menjelaskan bahwa secara umum, Kota Semarang didominasi oleh dataran rendah khususnya pada bagian utaranya dan perbukitan di bagian selatannya. Sama halnya dengan kenampakan morfologi Pulau Jawa, semakin mengarah ke selatan, morfologi Kota Semarang cenderung berupa area perbukitan. Semarang

A Semarang

Pul

B

Semarang

A A

B B


Gambar 2.5 Transek Ketinggian Kota Semarang

Secara topografis Kota Semarang terdiri dari daerah perbukitan, dataran rendah dan daerah pantai. Daerah pantai 65,22% wilayahnya adalah dataran dengan kemiringan 25% dan 37,78% merupakan daerah perbukitan dengan kemiringan 15-40%. Kondisi lereng tanah Kota Semarang dibagi menjadi 4 jenis kelerengan yaitu : 

Lereng I (0-2%) meliputi Kecamatan Genuk, Pedurungan, Gayamsari, Semarang

Timur,

Semarang

Utara,

Tugu,

sebagian

wilayah

Kecamatan Tembalang, Banyumanik dan Mijen. 

Lereng II (2-5%) meliputi Kecamatan Semarang Barat, Semarang Selatan, Candisari, Gajahmungkur, Gunungpati dan Ngaliyan.



Lereng III (15-40%) meliputi wilayah di sekitar Kaligarang dan Kali Kreo (Kecamatan Gunungpati), sebagian wilayah kecamatan Mijen (daerah

Wonoplumbon)

dan

sebagian

wilayah

Kecamatan

Banyumanik dan Kecamatan Candisari.


II-6




Lereng

IV

(>

50%)

meliputi

sebagian

wilayah

Kecamatan

Banyumanik (sebelah tenggara) dan sebagian wilayah Kecamatan Gunungpati terutama disekitar Kali Garang dan Kali Kripik. Berdasarkan data topografi Kota Semarang yang tercantum dalam RTRW Kota Semarang 2011 – 2031, sebanyak 43,89% luasan wilayah Kota Semarang memiliki kelerangan yang berkisar 0 – 2% hal ini dikarenakan sebagian besar Kota Semarang merupakan dataran rendah dengan ketinggian 2.45 mdpl. 2,85%

1,96%

15,20% 43,89%

36,11%

0-2%

2- 15 %

15 – 25 %

25 – 40 %

> 40 %

Sumber : Bappeda Kota Semarang, 2011

Gambar 2.6 Topografi Kota Semarang

Jika dirinci per kecamatan di Kota Semarang, kecamatan yang mayoritasnya merupakan dataran rendah diantara Kecamatan Pedurungan, Genuk, Gayamsari, Semarang Timur, Semarang Utara, Semarang Tengah, Semarang Barat dan Tugu. Sedangkan kecamatan yang memiliki area dengan perpaduan morfologi dataran rendah dan perbukitan dimiliki oleh Kecamatan Mijen, Banyumanik, Gajahmungkur, Candisari, dan Tembalang. Sedangkan kecamatan yang memiliki morfologi perpaduan antara perbukitan dengan pegunungan berada di Kecamatan Gunungpati dan sebagian kecil berada di Banyumanik. Tabel 2.1 Sebaran Topografi Kota Semarang No.

Kecamatan

Luas (Ha) 0-2%

2- 15 %

15 – 25 %

25 – 40 %

> 40 %

1

Mijen

453,40

4.279,24

530,92

27,66

88,00

2

Gunungpati

342,05

3.724,41

1.549,75

219,39

305,38

3

Banyumanik

971,73

821,27

864,68

267,95

165,16

4

Gajah Mungkur

202,01

409,33

230,20

20,30

78,94


II-7


Luas (Ha)

No.

Kecamatan

5

Semarang Selatan

6

Candisari

7

0-2%

2- 15 %

15 – 25 %

25 – 40 %

> 40 %

505,67

82,98

25,21

-

-

2,01

455,94

104,41

85,03

12,49

Tembalang

1.273,40

1.690,93

897,17

167,31

113,26

8

Pedurungan

2.198,63

-

-

-

-

9

Genuk

2.729,45

-

-

-

-

10

Gayamsari

643,49

-

-

-

-

11

Semarang Timur

561,73

-

-

-

-

12

Semarang Utara

1.702,07

-

-

-

-

13

Semarang Tengah

535,36

-

-

-

-

14

Semarang Barat

1.687,10

297,47

189,73

36,13

-

15

Tugu

2,834,16

109,96

42,78

-

-

16

Ngaliyan

484,98

2.219,67

1.496,32

286,91

-

Total

17.127,24

14.091,19

5,931.17

1.110,67

763,22


2.1.1.4

Struktur Geologi

Berdasarkan komposisi batuannya, Kota Semarang didominasi oleh batuan endapan permukaan alluvium yaitu sebanyak 46,12% dari seluruh luasan area Kota Semarang. Lebih lanjut, kondisi komposisi batuan di Kota Semarang terlihat pada gambar dibawah ini : 11,13%

4,14%

2,61% 46,12%

19,22% 16,78%

Endapan Permukaan Alluvium

Lapisan Marin

Batuan Sedimentasi Breksi V

Endapan V Lahar Gunung

Endapan V Gunung Ungaran

Batuan Vulkanik


Gambar 2.7 Batuan Kota Semarang


II-8


Endapan ini merupakan endapan yang terletak di bawah permukaan air termasuk ke dalam endapan alluvial, yaitu endapan sekunder yang terkumpul dalam jumlah dan kadar yang tinggi melalui suatu proses konsentrasi alam yang letaknya sudah jauh dari batuan induknya dan sudah sempat diangkut oleh sungai dan ombak laut. Berdasarkan jenis tanahnya, Kota Semarang memiliki jenis tanah diantaranya Mediteran Coklat Tua, Latosol Coklat Tua Kemerahan, Asosiasi Aluvial Kelabu dan Coklat Kekelabuan, dan Aluvial Hidromorf Grumosol Kelabu Tua. Adapun sebarang jenis tanah di Kota Semarang terpaparkan di Tabel 2.2 sebagai berikut: Tabel 2.2 Sebaran Jenis Tanah di Kota Semarang No.

Jenis Tanah

Lokasi

1.

Mediteran Coklat Tua

   

2.

Latosol Coklat Tua Kemerahan

 

Kecamatan Mijen Kecamatan Gunungpati

3.

Asosiasi Aluvial Kelabu Coklat Kekelabuan

 

Kecamatan Genuk Kecamatan Semarang Tengah

4.

Alluvial Hidromorf Kelabu Tua

   

Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan

dan

Grumosol

Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan

Tugu Semarang Selatan Gunungpati Semarang Timur

Tugu Semarang Utara Genuk Mijen


Kota Semarang memiliki tiga bagian struktur geologi yaitu struktur joint (kekar), patahan (fault) dan lipatan. Daerah patahan tanah bersifat erosif dan mempunyai porositas tinggi, struktur lapisan batuan yang diskontinyu (tak teratur), heterogen, sehingga mudah bergerak atau longsor. Daerah patahan di Kota Semarang berada di sekitar aliran Kali Garang yang membujur kearah utara sampai selatan dan berbatasan dengan Bukit Gombel. Patahan ini bermula dari Ondorante kearah utara hingga Bendan Duwur. Patahan ini merupakan patahan geser, yang memotong formasi Notopuro, ditandai adanya zona sesar, tebing terjal di Ondorante dan pelurusan Kali Garang serta beberapa mata air di Bendan Duwur. Kemudian, daerah patahan lainnya di Kota Semarang berada di Meteseh, Perumahan Bukit Kencana Jaya dengan arah patahan melintas dari utara ke selatan. Kota Semarang juga memiliki gerakan tanah yang terbagi kedalam empat kategori yaitu RPJMD KOTA SEMARANG 2016-2021

II-9


gerakan tanah tinggi, gerakan tanah menengah, gerakan tanah rendah dan gerakan tanah sangat rendah. Sebagian besar, daerah di Kota Semarang memiliki gerakan tanah sangat rendah. Meskipun demikian, beberapa daerah memiliki gerakan tanah yang tinggi yaitu Kecamatan Mijen, Gunungpati, Banyumanik, dan Tembalang. Jika dikaitkan dengan kondisi topografinya, daerah yang memiliki gerakan tanah tinggi merupakan daerah perbukitan. Lebih lanjut mengenai kondisi topografi di Kota Semarang terlihat pada gambar 2.8 di bawah ini :

9,57% 14,78% 58,67%

16,99%

Gerakan Tanah Tinggi Gerakan Tanah Menengah Gerakan Tanah Rendah Sumber : Bappeda Kota Semarang, 2011

Gambar 2.8 Topografi Kota Semarang Berdasarkan Karakteristik Fisik Alam

Beragamnya kondisi topografi Kota

Semarang menjadikan Kota

Semarang memiliki beragam karakteristik fisik alam yang harus diperhatikan dalam pembangunan. Selain daerah perbukitan yang memiliki gerakan tanah menengah hingga tinggi, Kota Semarang juga memiliki daerah yang rawan terhadap amblesan tanah. Umumnya, daerah yang memiliki amblesan tanah merupakan daerah yang berada di dataran rendah dan daerah pantai yang terdiri dari beberapa kecamatan yaitu Kecamatan Semarang Selatan, Pedurungan, Genuk, Gayamsari, Semarang Timur, Semarang Utara, Semarang Tengah, dan Semarang Barat. Berdasarkan Tabel 2.3, Kecamatan Genuk merupakan kecamatan yang memiliki amblesan tanah tertinggi tiap tahunnya diantara seluruh kecamatan di Kota Semarang.


II-10


Tabel 2.3 Luas Amblesan Tanah di Kota Semarang Luas Amblesan (Ha) No.

Kecamatan

0-2 cm/th

2-4 cm/th

4 -6 cm/th

6 -8 cm/th

>8 cm/th

0.67

-

-

-

-

1

Semarang Selatan

2

Pedurungan

261.18

91.40

408.07

-

-

3

Genuk

483.62

504.30

445.54

103.26

544.07

4

Gayamsari

166.89

106.15

126.63

25.56

9.04

5

Semarang Timur

204.19

-

-

42.54

12.36

6

Semarang Utara

147.52

-

262.33

294.53

396.83

7

Semarang Tengah

69.34

250.08

28.86

-

-

8

Semarang Barat

-

403.68

11.63

-

-


2.1.1.5

Keadaan Hidrologi dan Hidrogeologi

Kota Semarang memiliki beberapa ruas sungai yang mengalir yang berpotensi sebagai potensi air. Sungai yang mengalir di Kota Semarang diantaranya adalah Kali Garang, Kali Pengkol, Kali Kreo, Kali Banjirkanal Timur, Kali Babon, Kali Sringin, Kali Kripik, Kali Dungadem dan lain sebagainya. Kali Garang yang bermata air di gunung Ungaran, alur sungainya memanjang ke arah Utara hingga mencapai Pegandan tepatnya di Tugu Soeharto, bertemu dengan aliran Kali Kreo dan Kali Kripik. Kali Garang sebagai sungai utama pembentuk kota bawah yang mengalir membelah lembah-lembah Gunung Ungaran mengikuti alur yang berbelok-belok dengan aliran yang cukup deras. Beberapa sungai yang melintasi Kota Semarang memiliki debit air yang berbeda-beda. Hal ini tentu saja berpengaruh pada potensi air di Kota Semarang. Debit Kali Garang mempunyai debit 53% dari debit total dan Kali Kreo 34,7% selanjutnya Kali Kripik 12,3%.Sungai-sungai tersebut dikelola dalam 11 DAS, yaitu DAS Tugu, DAS Babon, DAS Banjir Kanal Barat, DAS Banjir Kanal Timur, DAS Barat, DAS Bringin, DAS Blorong, DAS Plumbon, DAS Silandak, DAS Tengah dan DAS Timur (lihat Gambar 2.9). Potensi sumber daya air yang ada di Kota Semarang tidak hanya berasal dari sungai yang melintas saja tetapi juga berasal dari air tanah. Penduduk Kota Semarang yang berada di dataran rendah, banyak memanfaatkan air tanah ini dengan membuat sumur-sumur gali (dangkal) dengan kedalaman rata-rata 3-18 meter. Sedangkan untuk peduduk di dataran tinggi hanya dapat memanfaatkan sumur gali pada musim penghujan dengan kedalaman berkisar antara 20-40 meter. RPJMD KOTA SEMARANG 2016-2021

II-11



Gambar 2.9 Peta DAS Kota Semarang

Peta Hidrogeologi dalam lembar dokumen RTRW 2011-2031 menjelaskan bahwa tipe akuifer di daerah monitoring merupakan akuifer delta garang yang dibagi menjadi dua, yaitu tipe akuifer bebas dan akuifer di daerah monitoring merupakan akuifer delta garang yang dibagi menjadi dua, yaitu tipe akuifer bebas dan akuifer tertekan. Akuifer bebas memiliki kedalaman antara 3-18 m, sedangkan akuifer tertekan antara 50-90 m dibawah permukaan tanah. Akuifer tertekan berada di ujung timur laut kota dan pada mulut Sungai Garang lama yang terletak pada pertemuan antara lembah Sungai Garang dengan dataran pantai. Kelompok Akuifer Delta Garang ini disebut pula kelompok akuifer utama karena merupakan sumber air tanah yang potensial dan bersifat air tawar. Adapun Peta Hidrogeologi dapat dijelaskan pada gambar berikut:


II-12



Gambar 2.10 Peta Air Tanah Kota Semarang

Perijinan Air Bawah Tanah (ABT) tahun 2013 sebanyak 55 perijinan dan 2014 sebanyak 56 perijinan. Mulai tahun 2015 penerbitan ijin ABT menjadi kewenangan Provinsi Jawa Tengah. Pemerintah kota hanya sebatas memberikan rekomendasi aspek sosial ekonomi masyarakat. Dari data yang diperoleh pada tahun 2015 terhitung sejumlah 65 Perijinan. Dari gambar 2.11 di bawah ini dijelaskan bahwa Zona kritis Muka Air Tanah (MAT) lebih dari 10 m dibawah muka air laut sebagian besar berada di daerah Semarang bagian utara dan daerah zona kritis di dorong sebagai daerah konservasi dan pada akuifer diatas 30 m pengambilan air tanah hanya untuk keperluan rumah tangga. Sedangkan Zona Rawan sebagian besar berada di pusat kota dan

didorong sebagai daerah konservasi dengan kedalaman

akuifer yang dibolehkan pengambilan air tanah pada kedalaman antara 3090 m bawah muka tanah (bmt) hanya untuk keperluan selain industri. Zona aman berada lebih ke arah selatan dengan kedalaman 30 bmt dengan batasan pengambilan 150 m3/detik boleh pengambilan selain untuk rumah tangga dengan kajian geologi lebih dalam.


II-13


Sumber : D. PSDA & ESDM Kota Semarang, 2013

Gambar 2.11 Peta Zonasi Pengambilan Air Tanah Kota Semarang dan Sekitarnya

2.1.1.6

Kondisi Klimatologi

Kondisi klimatologi Kota Semarang sama seperti kondisi klimatologi di Indonesia pada umumnya. Kota Semarang memiliki iklim tropis basah yang dipengaruhi oleh angin muson barat dan muson timur. Dari bulan November hingga Mei, angin bertiup dari arah Utara Barat Laut menciptakan musim hujan dengan membawa banyak uap air dan hujan. Lebih dari 80% dari curah hujan tahunan, turun pada periode ini. Untuk curah hujan di Kota Semarang, Kota Semarang mempunyai sebaran yang tidak merata sepanjang tahun, dengan total curah hujan rata-rata pertahun mencapai 9,891 mm per tahun. Suhu minimum rata-rata yang diukur di Stasiun Klilmatologi Semarang berubah-berubah dari 21,1ºC pada September ke 24,6 ºC pada bulan Mei dan suhu maksimum rata-rata berubah dari 29,9 ºC ke 32,9 ºC. Kelembagaan relatif bulanan rata-rata berubah-ubah dari minimum 61% pada bulan September ke maksimum 83% pada bulan Januari. Kecepatan angin bulanan rata-rata di Stasiun Klimatologi Semarang berubah-ubah dari 215 km/hari pada bulan Agustus sampai 286 km/hari pada bulan Januari. Lamanya sinar matahari yang menunjukkan rasio sebenarnya sampai lamanya sinar matahari maksimum hari, bervariasi dari 46% pada bulan Desember sampai 98% pada bulan Agustus.


II-14


2.1.1.7 Penggunaan Lahan Sama halnya dengan daerah lain, penggunaan lahan di Kota Semarang dibagi kedalam beberapa jenis penggunaan, diantaranya teknis, sederhana dan non PU, sawah lainnya, pekarangan untuk bangunan dan halaman sekitar, gembalaan, padang rumput, lapangan dan lainnya, tambak, hutan, lainnya, setengah teknis, tadah hujan, tanah sawah yang sementara tidak diusahakan, tegal/kebun, kolam, empang, tebat, rawa, perkebunan dan tanah kering yang sementara tidak diusahakan. Berdasarkan gambar 2.12, penggunaan lahan di Kota Semarang didominasi sebagai lahan kering.

3.826,97 Ha ( 10,24 % )

33.543,60 Ha ( 89,76 % )

Lahan Sawah

Lahan Kering

Sumber : BPS Kota Semarang, 2015

Gambar 2.12 Penggunaan Lahan di Kota Semarang Tahun 2014

a.

Lahan Sawah Sebagai kota perdagangan dan jasa, Kota Semarang lebih menekankan

pada pengembangan aktivitas perdagangan dan jasa dibandingkan pertanian mengingat

sektor

perekonomian

Kota

perdagangan Semarang.

dan Oleh

jasa

adalah

karenanya,

tulang

punggung

sebagaimana

yang

ditampilkan pada Gambar 2.10, luasan lahan Kota Semarang didominasi oleh penggunaan lahan berupa lahan kering dibandingkan lahan sawah. Lahan sawah di Kota Semarang sebagian besar berada pada Kecamatan Gunungpati dan Mijen yaitu seluas 2.271,97 Ha dengan persentase luasnya mencapai 59,37 % dari luas total lahan sawah atau sebesar 1,55 % dari total luas lahan Kota Semarang.


II-15


Penggunaan lahan sawah dibedakan menjadi teknis, ½ teknis, non-PU, tadah hujan, dan tanah sawah yang sementara tidak diusahakan. Berdasarkan pembagiaan penggunaan lahan sawah di Kota Semarang, diketahui bahwa sebagian besar lahan sawah digunakan sebagai lahan sawah tadah hujan. Gambar 2.13 menggambarkan kondisi penggunaan lahan sawah di Kota Semarang tahun 2014.

222,10 Ha (11%)

187,30 Ha (9%)

Teknik

1/2 Teknik 357,00 Ha (18%)

508,30 Ha (26%) Sederhana

666,40 Ha (34%) 41,00 Ha (2%)

Non PU

Tadah Hujan Reservation Sementara Tdk Diusahakan


Gambar 2.13 Penggunaan Lahan Sawah di Kota Semarang Tahun 2014

b.

Lahan Kering Selain lahan sawah, tanah di Kota Semarang memiliki juga lahan kering

yang digunakan oleh berbagai macam jenis penggunaan diantaranya pekarangan untuk bangunan dan halaman, tegal/kebun, gembalaan, padang rumput. Gambar 2.12 menyajikan kondisi penggunakan lahan kering di Kota Semarang tahun 2014.


II-16


Pekarangan Utk Bangunan & Halaman Sekitar Tegal/Kebun

1% 3% 0%

7%

6%

Gembalaan. Padang Rumput. Lapangan Dll Kolam. Empang. Tebat. Rawa

6%

3%

49%

Tambak Perkebunan

25%

Hutan Sumber : BPS Kota Semarang, 2015

Gambar 2.14 Penggunaan Lahan Kering di Kota Semarang Tahun 2014

Sesuai dengan Gambar 2.14, penggunaan lahan kering di Kota Semarang didominasi oleh pekarangan untuk bangunan dan halaman sekitar. Hampir setengah dari total luasan area Kota Semarang digunakan untuk guna lahan tersebut. Dibandingkan penggunaan lahan sawah di Kota Semarang,

besarnya

penggunaan

lahan

sebagai

pekarangan

untuk

bangunan dan halaman sekitar di Kota Semarang disebabkan karena kedudukan Kota Semarang sebagai Ibukota Provinsi Jawa Tengah yang memiliki aktivitas kekotaan dengan arah pembangunannya sebagai kota perdagangan dan jasa.

2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah Secara fisik, perkembangan Kota Semarang dapat diidentifikasi mengarah ke arah barat, timur dan selatan. Terkait dengan luasan lahan terbangun, rata-rata pertumbuhan lahan terbangun di Kota Semarang dari tahun 1999 hingga 2014 mencapai 742,5 Ha/tahun atau sekitar 15% di tahun 1999 dan 44,1% di tahun 2014. Peningkatan luasan lahan terbangun terbesar terlihat pada tahun 2009 yang mencapai 1300 Ha. Jika laju pertambahan lahan terbangun dibiarkan sebagaimana apa adanya tanpa intervensi perencanaan pembangunan, maka dapat diperkirakan bahwa dalam kurun waktu 16 hingga 17 tahun ke depan, seluruh luasan wilayah Kota Semarang akan menjadi lahan terbangun seluruhnya. Berdasarkan karakteristik wilayah Kota Semarang, dapat diidentifikasi wilayah yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya seperti perikanan, pertanian, pariwisata, industri, pertambangan dan lain-lain. Berdasarkan RTRW Kota Semarang 2011-2031 pengembangan RPJMD KOTA SEMARANG 2016-2021

II-17


struktur ruang Kota Semarang memiliki 3 fokus kebijakan yaitu (i) kebijakan dan strategi pengembangan fungsi regional dan nasional; (ii) kebijakan dan strategi pengembangan kawasan metropolitan Semarang; (iii) kebijakan dan strategi

pengembangan

struktur

pelayanan

kegiatan

(internal)

Kota

Semarang. Sedangkan pengembangan pola ruang memiliki fokus kebijakan yaitu (i) kebijakan dan strategi pengelolaan kawasan lindung; (ii) kebijakan dan strategi pengelolaan kawasan budidaya. Selain itu, terdapat potensi pengembangan wilayah di beberapa kawasan strategis di Kota Semarang sebagai berikut : 2.1.2.1 a)

Kawasan Strategis Bidang Pertumbuhan Ekonomi

Kawasan cepat berkembang. Kawasan cepat berkembang ini perlu diprioritaskan penataan ruangya karena potensi yang dimiliki apabila tidak

diarahkan

justru

menimbulkan

permasalahan.

Sedangkan

kawasan perbatasan di Kota Semarang memiliki peranan yang sangat penting,

karena

kawasan

inilah

yang

akan

mengintegrasikan

perkembangan Kota Semarang dengan daerah yang ada disekitarnya. Kawasan cepat berkembang di Kota Semarang adalah kawasan pusat kota yang terletak pada Koridor Peterongan – Tawang – Siliwangi (PETAWANGI). Trend perubahan intensitas kegiatan perdagangan di kawasan PETAWANGI untuk 20 tahun kedepan diperkirakan akan terus terjadi. Berdasarkan dokumen RTRW 2011-2031, arahan kebijakan untuk kawasan cepat berkembang dikembangkan untuk : 

Pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa skala besar harus memberikan ruang bagi kegiatan sektor informal untuk melakukan kegiatannya.



Pengembangan

kegiatan

perdagangan

dan

jasa

harus

mempertimbangkan rasio kecukupan ruang parkir dan ruang terbuka hijau dalam rangka menciptakan kawasan PETAWANGI yang nyaman. 

Pengaturan pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa yang spesifik

per

koridor

jalan

untuk

menciptakan

spesifikasi

perkembangan kawasan. 

Pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa harus menghindari perkampungan atau kawasan yang memiliki nilai historis bagi Kota Semarang


II-18


b)

Kawasan Perlu Kerja Sama dengan Daerah Sekitarnya (Kawasan Perbatasan). Kawasan perkotaan Semarang telah tumbuh hingga keluar batas administrasi Wilayah Kota Semarang. Kondisi ini menyebabkan terdapat keterkaitan pengembangan antara Wilayah Kota Semarang dengan Daerah Kabupaten disekitarnya, khususnya di kawasan perbatasan. Berdasarkan dokumen RTRW Kota Semarang 2011-2031, perlu dilakukan pengelolaan kawasan di perbatasan sehingga tidak terjadi konflik antar dua wilayah : (1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Kawasan Genuk - Sayung 

Pengembangan industri



Transportasi (pengelolaan pelajon/ commuter)



Penyediaan perumahan dan fasilitas pendukungnya



Penanganan rob dan banjir

Kawasan Pedurungan - Mranggen 







Penyediaan Perumahan dan fasilitas pendukungnya

Kawasan Mangkang – Kaliwungu 











Kawasan Banyumanik – Ungaran 

Perkembangan kawasan perdagangan & jasa



Penyediaan fasilitas transportasi (terminal)




Kawasan DAS Kaligarang 

Perkembangan kawasan terbangun di hulu DAS Kaligarang



Pola kerja sama pengelolaan kawasan DAS Kaligarang dalam tataran Pemerintah Kabupaten/ Kota

2.1.2.2

Kawasan Strategis Bidang Sosial Budaya

Kawasan strategis bidang sosial budaya di Kota Semarang adalah Kawasan Cagar Budaya Kota Lama. Kawasan bersejarah Kota Lama merupakan kawasan cagar budaya yang harus dilindungi dan dilestarikan


II-19


keberadaannya. Dalam pemanfaatannya, kawasan cagar budaya dapat ditingkatkan fungsinya untuk dapat menunjang kegiatan pariwisata, yang nantinya dapat memberikan kontribusi pendapatan dari sektor pariwisata. Berdasarkan dokumen RTRW 2011 – 2031, rencana penanganan Kawasan Kota Lama adalah : a. Pemeliharaan dan pelestarian bangunan dari pengaruh kegiatan dan ketahanan kontruksi bangunan b. Revitalisasi fungsi dan penggunaan bangunan c. Pengembangan

sistem

kepariwisataan

Kota

Semarang

yang

terintegrasi dengan pengembangan kawasan Kota Lama 2.1.2.3

Kawasan Strategis Bidang Pendayagunaan Sumber Daya Alam atau Teknologi Tinggi

Kawasan strategis bidang pendayagunaan sumber daya alam atau teknologi tinggi di Kota Semarang adalah Kawasan pelabuhan Tanjung Mas.Berdasarkan dokumen RTRW Kota Semarang 2011-2031, arahan pengelolaan di kawasan pelabuhan ditekankan pada kegiatan : a.

Memperlancar pergerakan manusia dan barang di dalam kawasan pelabuhan

maupun

kawasan

pelabuhan

dengan

kawasan

diluarnya melalui peningkatan jariangan jalan yang memadai dan pengembangan

sistem

terminal

yang

terintegrasi

dengan

pergerakan darat (pergerakan jalan raya dan kereta api) dan pergerakan udara. b.

Perlunya

dilakukan

penanganan

percepatan

penurunan

permukaan tanah dan banjir rob. c.

Penyusunan kebijakan penataan ruang kawasan pelabuhan dalam rangka memadukan kegiatan pelabuhan

dengan kawasan yang

ada disekitarnya 2.1.2.4

Kawasan Strategis Bidang Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup

Kawasan strategis bidang fungsi dan daya dukung lingkungan hidup adalah

Kawasan

Bendungan/

Waduk

Jatibarang.

Pembangunan

Bendungan/ Waduk Jatibarang yang akan difungsikan sebagai pengendali limpasan air ke kawasan bawah Kota Semarang. Bendungan/ waduk ini direncanakan berlokasi di Kecamatan Mijen dan Gunungpati.


II-20


2.1.3 Wilayah Rawan Bencana Dalam UU No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, bencana dijelaskan sebagai suatu peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh

faktor

alam

dan/atau faktor non alam

maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan,

kerugian harta benda, dan dampak

psikologis. Dalam konteks pembangunan, terdapat istilah kawasan rawan bencana. Kawasan rawan bencana dijelaskan sebagai suatu wilayah yang memiliki kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi dan teknologi yang untuk jangka waktu tertentu tidak dapat atau tidak mampu mencegah, meredam, mencapai kesiapan, sehingga mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak

buruk

Penanggulangan

bahaya

tertentu

Bencana).

(UU

Dalam

No.

24

konteks

tahun

2007

tentang

pembangunan

kota,

penyelenggaraan penataan ruang diarahkan untuk dapat mewujudkan pemanfaatan ruang yang berhasil guna dan berdaya guna serta mampu mendukung pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, tidak terjadi pemborosan pemanfaatan ruang, dan tidak menyebabkan terjadinya penurunan kualitas ruang. Dengan demikian, penataan ruang harus mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, potensi suatu daerah termasuk juga memperhatikan daerah rawan bencana sebagai basis dalam mengembangkan dan mengelola suatu daerah. Terlebih pada saat ini efek pemanasan global yang berdampak pada perubahan iklim juga semakin memperluas

kemungkinan

munculnya

wilayah

rawan

bencana

dan

memperparah kondisi wilayah rawan bencana jika dalam perjalanannya tidak ada upaya intervensi pengelolaan seperti mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Pada lingkup global, perhatian terhadap perubahan iklim tertuang dalam

salah

satu

tujuan

pembangunan

berkelanjutan

(Sustainable

Development Goals) yaitu pada tujuan ke-13 yang berbunyi: “Take urgent action to combat climate change and its impact”. Oleh karenanya, dalam konteks pembangunan kota, perlu perhatian lebih terhadap perubahan iklim beserta dampaknya seperti kenaikan muka air laut dan bencana alam. Terkait dengan wilayah rawan bencana, Kota Semarang memiliki kawasan rawan bencana. Kondisi ini tidak terlepas dari kondisi fisik alam yang ada di


II-21


Kota Semarang. Gambar 2.15 memperlihatkan bahaya bencana yang rentan terjadi di Kota Semarang. Sebagaimana yang disebutkan dalam RTRW 20112031, Kota Semarang memiliki kawasan rawan bencana yang terdiri dari kawasan rawan rob, kawasan rawan banjir, rawan longsor dan rawan gerakan tanah. Kawasan Rawan Bencana

Abrasi Pantai

Rob & Banjir Banjir Tanah longsor

Gerakan Tanah


Gambar 2.15 Bahaya Bencana di Kota Semarang

2.1.3.1

Kawasan Rawan Rob dan Banjir

Perubahan iklim secara langsung berdampak pada Kota Semarang. Sebagai kota pesisir, Kota Semarang rentan terhadap rob dan banjir. Kenaikan muka air laut dan amblesan tanah menjadikan Kota Semarang sering dilanda rob dan banjir pada periode tertentu. Kawasan rawan banjir adalah tempat-tempat yang secara rutin setiap musim hujan mengalami genangan lebih dari enam jam pada saat hujan turun dalam keadaan musim hujan normal. Kawasan rawan banjir merupakan kawasan lindung yang bersifat sementara, sampai dengan teratasinya masalah banjir secara menyeluruh dan permanen di tempat tersebut. Di wilayah Kota Semarang, daerah-daerah yang berpotensi rawan bencana banjir meliputi sebagian Kecamatan Tugu, Semarang Barat, Semarang Tengah, Semarang Utara, dan Genuk.


II-22


Tabel 2.4 Lama dan Luasan Genangan Banjir No 1

2 3

4

Genangan Banjir Lama genangan banjir dan rob di sungai, saluran drainase dan gorong-gorong pada saat banjir Panjang Sungai dan saluran drainase Kapasitas/fungsi drainase (luas areal tangkapan) Kapasitas pengendali banjir dengan pompa dan polder Menurunnya Luas Genangan banjir dan rob - Lama Genangan - Tinggi Genangan - Lebar Genangan

Satuan Menit

Tahun 2014 2015 120 60

meter

206.506

206.506

Hektar

37.301

37.301

Liter / detik

76.405

77.405

Menit Cm Cm

650 50 12000

540 30 8300

Sumber : Dinas PSDA & ESDM Kota Semarang, 2015

2.1.3.2

Rawan Longsor dan Gerakan Tanah

Kawasan rawan bencana ini merupakan kawasan yang mempunyai kerentanan terhadap bencana alam yaitu longsor dan gerakan tanah. Di wilayah Kota Semarang terdapat sebaran daerah yang rawan longsor diantaranya: 1)

Daerah gerakan tanah tersebar di Kecamatan Gunungpati dan Banyumanik. Hal ini didasarkan dari kondisi geologi kawasan ini berpotensi terjadi gerakan tanah.

2)

Daerah sesar aktif, yaitu daerah yang kondisi geologi kawasan ini memiliki patahan yang potensial untuk terjadi gerakan tanah. Berikut sebaran lokasinya: a.

Di sepanjang Kecamatan Mijen dan Gunungpati yaitu melalui Kelurahan Sumurejo, Mangunsari, Gunungpati, Purwosari, Limbangan, dan Cangkiran

b. Di sepanjang Kecamatan Banyumanik, yaitu melalui Kelurahan

Jabungan, Padangsari, Plalangan, Sumurboto dan Tinjomoyo c.

Kecamatan Gunungpati, yaitu melalui Kelurahan Sukorejo, Kalipancur dan Bambankerep.


II-23



Gambar 2.16 Peta Rencana Pengendalian Bencana Kota Semarang

Daerah rawan longsor, yaitu daerah yang kondisi tanahnya berpotensi terjadi bencana bila dibudiayakan. Lokasi kawasan ini adalah pada lahan dengan kelerangan > 40%, berada di Kecamatan Gajahmungkur, Candisari, Tembalang, Banyumanik, Gunungpati, Mijen dan Ngaliyan.

2.1.4 Aspek Demografi Dalam konteks kependudukan, dalam kurun waktu enam tahun terakhir terhitung sejak 2010 – 2015, perkembangan penduduk di Kota Semarang cenderung dinamis. Gambar 2.17 menjelaskan bahwa sejak 2010 – 2015, jumlah penduduk Kota Semarang mengalami peningkatan. Namun, jika dilihat dari pertumbuhannya, pertumbuhan penduduk Kota Semarang mengalami penurunan rata-rata pertahun mencapai 0.95% setiap tahunnya.


II-24


1,60

1,36

1.600.000

1,40

1,11

1,20

0,96 0,83

JIWA

1.550.000

1,00

0,81 0,65

0,80

1.500.000

Persen

1.650.000

1.595.267

1.584.906

1.572.105

1.559.198

1.450.000

1.544.358

1.527.433

0,60 0,40 0,20

1.400.000

0,00

2010

2011

Jumlah Penduduk

2012

2013

2014

2015

Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Semarang, 2016

Gambar 2.17 Perkembangan Demografi Kota Semarang 2010 – 2015

Berdasarkan sebaran atau distribusi penduduknya, kecamatan di Kota Semarang yang memiliki jumlah penduduk tertinggi dalam kurun waktu enam tahun terakhir (2010 – 2015) adalah Kecamatan Pedurungan. Adapun kecamatan lain yang memiliki penduduk relatif lebih tinggi ( >100.000 jiwa ) dibandingkan kecamatan lainnya adalah Kecamatan Semarang Barat, Tembalang, Banyumanik, Semarang Utara dan Ngaliyan. Tabel 2.5 Sebaran Penduduk Per Kecamatan Kota Semarang Tahun 2010 – 2015 No

Uraian

Tahun 2010

2011

2012

2013

2014

2015

1.

Kec. Mijen

52.711

54.875

56.570

57.887

59.425

61.405

2.

Kec. Gunungpati

71.174

73.459

75.027

75.885

77.333

78.641

3.

Kec. Banyumanik

125.909

127.287

128.225

130.494

131.404

132.508

4.

Kec. Gajahmungkur

62.413

63.182

63.430

63.599

63.660

63.707

5.

Kec. Smg Selatan

85.309

83.133

82.931

82.293

79.952

79.620

6.

Kec. Candisari

80.224

79.950

79.902

79.706

79.646

79.258

7.

Kec. Tembalang

133.434

138.362

142.941

147.564

154.697

156.868

8.

Kec. Pedurungan

171.599

174.133

175.770

177.143

178.544

180.282

9.

Kec. Genuk

85.877

88.967

91.527

93.439

95.218

97.545

10.

Kec. Gayamsari

74.748

73.052

73.584

73.745

73.850

74.178

11.

Kec. Smg Timur

80.433

79.615

78.889

78.622

78.019

77.331

12.

Kec. Smg Utara

127.170

127.417

127.921

128.026

128.134

127.752

13.

Kec. Smg Tengah

73.174

72.525

71.674

71.200

70.727

70.259

14.

Kec. Smg Barat

159.946

160.112

158.981

158.668

158.510

158.131


II-25


No

Uraian

15.

Kec. Tugu

16.

Kec. Ngaliyan Jumlah

Tahun 2010

2011

2012

2013

2014

2015

27.846

29.807

30.904

31.279

31.592

31.954

115.466

118.482

120.922

122.555

124.195

125.828

1.527.433

1.544.358

1.559.198

1.572.105

1.584.906

1.595.267



Gambar 2.18 Peta Sebaran Penduduk Kota Semarang Tahun 2015


II-26

( dalam ribu jiwa )


200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Sumber : Bn Pusat Statistik Kota Semarang, 2016

Gambar 2.19 Jumlah Penduduk Kota Semarang Dirinci per Kecamatan Tahun 2010 – 2015

Meskipun

relatif

memiliki

luasan

lahan

yang

lebih

sedikit

dibandingkan kecamatan lain yang berada di pinggiran, kecamatan – kecamatan yang termasuk kedalam area pusat kota memiliki kepadatan penduduk yang tinggi dibanding kecamatan lain di wilayah pinggiran. Sebagian penduduk yang memilih bermukim di area pusat kota umumnya lebih mengutamakan kemudahan akses terhadap aktivitas perdagangan dan jasa yang sebagian besar terpusat di pusat Kota Semarang.

Garis batas kelurahan


Gambar 2.20 Sebaran Kepadatan Penduduk di Kota Semarang 2013


II-27


Gambar 2.21 di bawah ini menjelaskan bahwa dalam kurun waktu enam tahun terakhir (2010 – 2015) kecenderungan sebaran penduduk Kota Semarang mengarah kearah pinggiran seperti di Kecamatan Pedurungan, Tembalang, Banyumanik dan Ngaliyan. Tren meningkatnya penduduk di wilayah pinggiran Kota Semarang disebabkan beberapa faktor diantaranya meningkatnya harga lahan di pusat kota. Selain itu, berkembangnya aktivitas perdagangan dan jasa yang membutuhkan dukungan industri yang sebagian besar berada di wilayah pinggiran kota, menjadi daya tarik tersendiri

bagi

penduduk

untuk

bermukim

di

wilayah

tersebut.

Berkembangnya Kota Semarang khususnya pada sektor perdangan dan industri juga menarik penduduk di daerah sekitar seperti dari Kabupaten Semarang, Demak dan Kendal untuk beraktivitas khususnya di wilayah pinggiran Kota Semarang. Kecenderungan peningkatan jumlah penduduk tentu akan berdampak langsung pada peningkatan pemanfaatan lahan dan penyediaan infrastruktur di wilayah tersebut. Kondisi yang demikian juga secara perlahan akan berpengaruh kepada arah perkembangan Kota Semarang yang tidak lagi terpusat melainkan ke arah pinggiran. Oleh karena itu pembangunan yang akan datang memerlukan pengelolaan wilayah pinggiran tidak hanya oleh Pemerintah Kota Semarang saja, tetapi juga koordinasi wilayah KEDUNGSAPUR. Garis batas kelurahan


Gambar 2.21 Perubahan Sebaran Penduduk Kota Semarang Tahun 2010 – 2015

Pada umumnya, pertumbuhan jumlah penduduk di Kota Semarang dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya adalah kelahiran, kematian, kedatangan dan perpindahan. Secara keseluruhan, dalam kurun enam


II-28


tahun terakhir (2010 – 2015) kedatangan dan kepindahan penduduk Kota Semarang dinilai cukup signifikan dibandingan kelahiran dan kematian. Gambar 2.22 dibawah ini menampilkan jumlah penduduk yang datang relatif lebih tinggi dibandingkan jumlah penduduk yang lahir, mati maupun pindah. Kondisi yang demikian disebabkan salah satunya oleh daya tarik Kota Semarang sebagai pusat aktivitas khususnya perdagangan dan jasa, industri dan pendidikan. Sebagian besar penduduk yang datang ke Kota Semarang memiliki kecenderungan menetap di wilayah pinggiran. 50.000 45.000

44.015 40.137

40.000

JIWA

35.000

37.619

39.842

45.874 42.181 33.606

42.026 30.360

30.000 30.472

25.000 20.000

32.540

34.576

24.910

23.634

23.765

24.979

10.275

10.454

10.012

10.249

10.860

9.574

2010

2011

2012

2013

2014

2015

22.724

22.782

15.000 10.000 5.000 0

Lahir

Mati

Datang

Pindah


Gambar 2.22 Perkembangan Penduduk (Lahir, Mati, Datang, Pindah) di Kota Semarang 2010 – 2015

Gambar 2.23 di bawah ini menjelaskan bahwa lima kecamatan dengan jumlah pendatang tertinggi berada di Kecamatan Tembalang, Pedurungan, Ngaliyan, Banyumanik dan Semarang Barat.


II-29


7.000

2010

2011

2012

2013

2014

2015

6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0


Gambar 2.23 Perkembangan Jumlah Pendatang di Kota Semarang 2010 – 2015

Kondisi sebaran penduduk pendatang yang tersebar mengarah ke wilayah pinggiran Kota Semarang diperkuat dengan data sebaran migran yang mendominasi bagian timur, selatan dan barat Kota Semarang. Sebaran penduduk pendatang di Kota Semarang 2010 – 2015 terlihat sebagaimana gambar 2.24 dibawah ini :



Gambar 2.24 Sebaran Pendatang di Kota Semarang 2010 – 2015 2.1.4.1

Komposisi Penduduk Kota Semarang Per Kelompok Umur Komposisi penduduk di Kota Semarang enam tahun terakhir (2010-

2015) didominasi oleh penduduk berusia 15 tahun hingga 39 tahun. Hal ini


II-30


menunjukkan bahwa Kota Semarang memiliki penduduk usia produktif yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang pembangunan lima tahun kedepan.

Usia Lansia (4,80%)

65 + 60 - 64 55 - 59 50 - 54 45 - 49 40 - 44 35 - 39 30 - 34 25 - 29 20 - 24 15 - 19 10 - 14 5-9 0-4

Usia Produktif (71,65%)

Usia Muda (23,56%)

100.000

50.000

0

Perempuan

50.000

100.000

Usia Lansia (4,71%)

65 + 60 - 64 55 - 59 50 - 54 45 - 49 40 - 44 35 - 39 30 - 34 25 - 29 20 - 24 15 - 19 10 - 14 5-9 0-4

Usia Produktif (71,53%)

Usia Muda (23,76%)

100.000

50.000

Laki-laki

0

Perempuan

Tahun 2010

50.000

100.000

Laki-laki

Tahun 2015


Gambar 2.25 Piramida Penduduk Kota Semarang Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2010 dan Tahun 2015

Berdasarkan Gambar 2.25 diatas, diketahui bahwa persentase penduduk Kota Semarang kategori usia muda, usia produktif dan usia lansia tidak banyak berubah sejak tahun 2010 hingga 2015. Sebagaimana yang tercantum pada gambar 2.25, baik di tahun 2010 maupun 2015, komposisi penduduk usia produktif di Kota Semarang memiliki persentase terbesar yaitu mencapai 71%. Kondisi ini mengindikasikan bahwa Kota Semarang sudah memasuki tahapan bonus demografi (demographic dividend). Bonus demografi adalah suatu keadaan kependudukan dimana ketergantungan penduduk berada pada rentang yang terendah. Jika dikaitan dengan angka ketergantungan, besarnya proporsi usia produktif (>50%) menanggung sedikit penduduk usia non produktif seringkali disebut sebagai bonus demografi. Berdasarkan kondisi tersebut, bonus demografi dapat menjadi asset terbesar bagi Kota Semarang apabila penduduk usia produktifnya memiliki kualitas yang cukup baik (baik tingkat pendidikan, skill, profesionalitas dan kreativitas) sehingga mampu menekan beban ketergantungan sampai tingkat terendah yang pada akhirnya berguna untuk mendongkrak pembangunan ekonomi. Bonus

demografi

dapat

dianggap

sebagai

peluang

(windows

opportunity) jika diiringi dengan peningkatan kesempatan kerja. Terlebih dengan diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), persiapan yang matang seperti menyiapkan tenaga kerja yang berkualitas perlu dilakukan


II-31


sehingga kehadiran MEA di Kota Semarang akan menjadi peluang Kota Semarang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Namun sebaliknya, jika persiapan yang dilakukan untuk menghadapi MEA kurang matang, maka bukan tidak mungkin peluang bonus demografi dapat berubah bencana demografi. Kehadiran MEA akan menjadi tantangan terbesar baik bagi Pemerintah Kota Semarang maupun bagi warganya untuk meningkatkan kesejahteraan kota. Oleh karena itu, perlu bagi seluruh pelaku pembangunan untuk lebih memprioritaskan pembangunan manusia sebagai akhir tujuan dari seluruh pembangunan yang dilakukan di Kota Semarang Komposisi Penduduk Kota Semarang Per Tingkat Pendidikan

2.1.4.2

Komposisi penduduk di Kota Semarang enam tahun terakhir (20102015) dalam konteks tingkat pendidikan, didominasi oleh penduduk dengan tingkat pendidikan Tamatan SD (atau yang sederajat), SMP (atau yang sederajat) dan SMA (atau yang sederajat). Sedangkan untuk tamatan Akademi DIII dan Universitas memiliki jumlah yang relatif rendah

302,856 305,304 307,739 309,71

300,020

296,788

291,066 293,419 295,759 297,66

288,341

328,144 330,797 333,435 335,57

325,072

285,235

300

321,570

350

292,520 294,884 297,236 299,14

289,781

400 286,659

( dalam ribu jiwa )

dibandingkan tingkat pendidikan lainnya.

250

63,805 64,320 64,833 65,25

63,207

62,526

100

62,382 62,887 63,388 63,79

61,133

61,798

93,858 94,617 95,371 95,98

91,978

150

92,979

200

50 0 Tdk / Belum Sekolah

Tdk / Belum Tamat SD / MI Tamat SD

2010

2011

2012

Tamat SLTP

2013

Tamat SLTA

2014

Tamat D1 / D2 Tamat D4 / S1 / D3 / S2 / S3

2015


Gambar 2.26 Komposisi Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Di Kota Semarang Tahun 2010 – 2015

Sama halnya dengan kecenderungan enam tahun terakhir, di tahun 2015, komposisi penduduk Kota Semarang berdasarkan tingkat pendidikannya didominasi oleh penduduk dengan tamatan SD yang kemudian disusul oleh penduduk dengan tingkat pendidikan tamatan SMP dan SMA. RPJMD KOTA SEMARANG 2016-2021

II-32


95.983

63.795

Tdk / Belum Sekolah

309.712

Tdk / Belum Tamat SD

299.142

65.249

Tamat SD / MI Tamat SLTP Tamat SLTA Tamat D1 / D2 / D3 335.573

297.655

Tamat D4 / S1 / S2 / S3


Gambar 2.27 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Kota Semarang Tahun 2015

Komposisi

2.1.4.3

Penduduk

Kota

Semarang

Berdasarkan

Mata

Pencaharian Komposisi penduduk di Kota Semarang berdasarkan mata pencaharian dalam waktu lima tahun terakhir sebagian besar adalah buruh industri (lihat Gambar 2.28 dibawah ini). Jika dikaitkan dengan mayoritas tingkat pendidikan yang dimiliki oleh penduduk Kota Semarang dimana sebagain besar hanyalah tamatan SD, SMP dan SMA, maka perlu berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas SDM penduduk Kota Semarang. Terlebih pada lima tahun kedepan dimana MEA mulai diberlakukan. Upaya peningkatan kualitas SDM penduduk Kota Semarang perlu diprioritaskan sehingga tenaga

171,712 173,615 175,185 176,635 176,801 177,956

200

24,925 25,201 25,344 25,553 25,577 25,744

40

78,680 79,552 81,031 81,702 81,779 82,313 38,646 39,075 39,397 39,723 39,760 40,020

80,390 81,281 82,087 82,766 82,844 83,385 84,119 85,051 85,468 86,175 86,256 86,820

120 80

92,226 93,247 93,970 94,748 94,837 95,457

160

25,837 26,123 26,718 26,940 26,965 27,141 17,720 17,917 18,382 18,534 18,551 18,673 2,581 2,610 2,635 2,657 2,659 2,677 52,095 52,672 52,723 53,160 53,209 53,557

( dalam ribu jiwa )

kerja lokal mampu bersaing dengan tenaga kerja asing.

0

2010

2011

2012

2013

2014

2015


Gambar 2.28 Mata Pencaharian Penduduk Kota Semarang 2010 – 2015


II-33


2.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT 2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi 2.2.1.1

Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu tolok ukur untuk melihat kondisi perekonomian suatu wilayah pada periode tertentu. Penghitungan PDRB dilakukan atas dasar harga berlaku (hargaharga pada tahun penghitungan) dan atas dasar harga konstan (harga-harga pada tahun yang dijadikan tahun dasar penghitungan) untuk dapat melihat pendapatan yang dihasilkan dari lapangan usaha (sektoral) maupun dari sisi penggunaan. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan. sedang PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB ADHB digunakan

untuk

mengetahui

kemampuan sumber daya ekonomi.

pergeseran struktur ekonomi suatu daerah. Sementara itu PDRB ADHK digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga (BPS, 2013). Besarnya PDRB ADHB dalam kurun waktu 6 tahun terakhir (2010 – 2015) mengalami peningkatan dari Rp. 80.824,10 milyar pada tahun 2010 menjadi sebesar Rp. 134.297,906 milyar pada tahun 2015. Peningkatan PDRB ADHK 2010 juga sejalan dengan peningkatan PDRB ADHB yang menunjukkan peningkatan dari Rp. 80.824,10 milyar pada tahun 2010 menjadi sebesar Rp. 109.157,79 milyar pada tahun 2015. Perkembangan PDRB ADHB dan ADHK dapat dilihat pada tabel 2.6 di bawah ini.


II-34


Tabel 2.6 Nilai PDRB dan Kontribusi Sektor Atas Dasar Harga Berlaku Kota Semarang Tahun 2010 – 2015 (Milyar Rupiah) Tahun No

Kategori / Sub kategori

A

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan B Pertambangan dan Penggalian C Industri Pengolahan D Pengadaan Listrik, Gas E Pengadaan Air F Konstruksi G Perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor H Transportasi dan Pergudangan I Penyediaan Akomodasi & Makan Minum J Informasi dan Komunikasi K Jasa Keuangan L Real Estate M, N Jasa Perusahaan O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib P Jasa Pendidikan Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial R, S, T Jasa lainnya PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)

2010

2011

2012

2013 Rp.

2014 %

Rp.

%

2015 *) Rp. %

Rp.

%

Rp.

%

Rp.

%

849,08

1,05

935,16

1,03

995,39

1,00

1.127,32

1,04

1.191,74

0,98

1.362,22

1,01

160,72 20.032,78 97,24 99,63 22.459,13

0,20 24,79 0,12 0,12 27,79

176,76 24.308,84 105,37 102,00 24.091,57

0,19 26,70 0,12 0,11 26,46

184,89 27.081,66 112,47 99,27 26.644,82

0,19 27,15 0,11 0,10 26,71

197,68 29.630,55 114,57 101,37 28.890,04

0,18 27,24 0,11 0,09 26,56

237,36 34.014,76 115,32 106,01 32.419,24

0,20 28,05 0,10 0,09 26,73

270,12 37.000,33 123,10 114,42 36.287,62

0,20 27,55 0,09 0,09 27,02

13.083,37

16,19

14.738,17

16,19

15.143,68

15,18

16.216,45

14,91

17.109,72

14,11

18.953,60

14,11

2.739,45

3,39

2.964,07

3,26

3.265,04

3,27

3.783,64

3,48

4.443,06

3,66

4.999,80

3,72

2.469,89

3,06

2.790,80

3,07

3.235,13

3,24

3.708,67

3,41

4.193,19

3,46

4.586,77

3,42

6.581,51 3.606,96 2.358,52 425,23

8,14 4,46 2,92 0,53

7.214,59 3.923,15 2.543,86 497,44

7,93 4,31 2,79 0,55

7.645,50 4.397,83 2.690,97 547,93

7,66 4,41 2,70 0,55

7.976,71 4.803,99 2.937,75 643,16

7,33 4,42 2,70 0,59

8.613,39 5.182,18 3.302,29 712,30

7,10 4,27 2,72 0,59

9.488,19 5.947,78 3.697,26 831,32

7,07 4,43 2,75 0,62

3.008,67

3,72

3.147,23

3,46

3.517,89

3,53

3.774,72

3,47

4.031,88

3,32

4.479,66

3,34

1.396,30

1,73

1.887,77

2,07

2.456,87

2,46

2.913,46

2,68

3.329,44

2,75

3.676,69

2,74

488,97

0,60

580,14

0,64

691,32

0,69

777,57

0,71

902,19

0,74

1.014,38

0,76

966,67

1,20

1.027,19

1,13

1.043,01

1,05

1.185,72

1,09

1.358,82

1,12

1.464,64

1,09

80.824,10

100,00

91.034,10

100,00

99.753,67

100,00

108.783,39

100,00

121.262,90

100,00

134.297,31

100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Semarang, 2015 Ket. : *). Data sangat sangat sementara


II-35


Tabel 2.7 Nilai PDRB dan Kontribusi Sektor Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kota Semarang Tahun 2010 – 2015 (Milyar Rupiah) Tahun No A B C D E F

2010

Kategori / Sub kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Pengadaan Listrik, Gas Pengadaan Air Konstruksi

Perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor H Transportasi dan Pergudangan I Penyediaan Akomodasi & Makan Minum J Informasi dan Komunikasi K Jasa Keuangan L Real Estate M, N Jasa Perusahaan O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib P Jasa Pendidikan Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial R, S, T Jasa lainnya PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)

2011

2012

2013

2014

2015 *) Rp. %

Rp.

%

Rp.

%

Rp.

%

Rp.

%

Rp.

%

849,08

1,05

903,82

1,05

919,39

1,01

958,83

0,99

990,32

0,96

1.041,93

0,95

160,72

0,20

165,92

0,19

173,03

0,19

179,40

0,18

181,45

0,18

183,86

0,17

20.032,78

24,79

21.956,02

25,49

23.700,81

25,96

26,45

27.501,82

26,66

28.754,50

26,34

97,24 99,63

0,12 0,12

104,33 101,22

0,12 0,12

114,15 99,15

0,13 0,11

0,13 0,10

128,49 102,77

0,12 0,10

124,26 104,84

0,11 0,10

22.459,13

27,79

23.022,73

26,73

24.467,35

26,80

26,49

26.845,87

26,02

28.462,91

26,08

13.083,37

16,19

14.300,92

16,60

14.404,60

15,78

15,43

15.684,78

15,20

16.392,74

15,02

2.739,45

3,39

2.877,54

3,34

3.099,05

3,40

3.410,91

3,52

3.751,62

3,64

3.931,80

3,60

2.469,89

3,06

2.651,72

3,08

2.866,79

3,14

3.047,91

3,14

3.281,19

3,18

3.488,72

3,20

6.581,51 3.606,96 2.358,52 425,23

8,14 4,46 2,92 0,53

7.117,18 3.699,67 2.505,22 466,45

8,26 4,29 2,91 0,54

7.826,30 3.809,63 2.640,25 497,32

8,57 4,17 2,89 0,54

8.413,22 3.978,33 2.843,51 552,63

8,67 4,10 2,93 0,57

9.422,90 4.145,96 3.050,69 599,07

9,13 4,02 2,96 0,58

10.341,28 4.468,34 3.285,25 658,03

9,47 4,09 3,01 0,60

3.008,67

3,72

3.091,25

3,59

3.117,27

3,41

3.202,26

3,30

3.246,38

3,15

3.413,77

3,13

1.396,30

1,73

1.644,24

1,91

1.946,15

2,13

2.126,23

2,19

2.339,22

2,27

2.510,83

2,30

488,97

0,60

537,74

0,62

597,81

0,65

641,18

0,66

712,98

0,69

765,70

0,70

966,67

1,20

997,01

1,16

1.002,97

1,10

1.096,27

1,13

1.189,92

1,15

1.229,00

1,13

80.824,10

100,00

86.142,97

100,00

91.282,03

100,00

96.983,37

100,00

103.175,43

100,00

109.157,79

100,00

25.647,85 123,48 99,28 25.695,37

G

Sumber :

Badan Pusat Statistik Kota Semarang, 2015Ket.


:

14.967,11

*). Data sangat sangat sementara

II-36


Struktur lapangan usaha sebagian masyarakat Kota Semarang telah bergeser dari lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan ke lapangan usaha ekonomi lainnya yang terlihat dari penurunan peranan setiap

tahunnya

terhadap

pembentukan

PDRB

Kota

Semarang.

Sumbangan terbesar pada tahun 2015 dihasilkan oleh lapangan usaha Konstruksi, kemudian lapangan usaha Industri Pengolahan, lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, serta lapangan usaha Informasi dan Komunikasi. Sementara peranan lapangan usaha lainnya di bawah 5 persen. Gambaran lebih jauh struktur perekonomian Kota Semarang dapat dilihat dari peranan masing-masing sektor terhadap pembentukan total PDRB Kota Semarang. Sektor Primer yang terdiri dari sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan serta Pertambangan dan Penggalian adalah sebagai penyedia kebutuhan dasar dan bahan, peranannya menurun menjadi 1,21 persen pada tahun 2015, dibanding tahun 2014 yang sebesar 1,18 persen. Hal yang sama terjadi dengan sektor sekunder yang terdiri dari sektor industri pengolahan; Pengadaan Listrik, Gas; Pengadaan Air serta sektor Konstruksi yang peranannya meningkat dari 53,20 persen pada tahun 2014 naik menjadi 54,75 persen pada tahun 2015. Sektor tersier yang sifat kegiatannya sebagai jasa, peranannya mengalami penurunan dari 45,69 persen tahun 2014 menjadi 44,04 persen pada tahun 2015. Pada tahun 2015 sumbangan terbesar diperoleh dari sektor Industri Pengolahan sebesar 27,55 persen, peranannya cenderung menurun dibanding tahun 2014 yang mencapai 28,05 persen. Sumbangan dari sektor Konstruksi merupakan terbesar kedua yaitu sebesar 26,73 persen pada tahun 2014 mengalami sedikit kenaikan menjadi 27,02 persen pada tahun 2015. Dan kontribusi terbesar ketiga adalah dari sektor Perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor, yaitu sebesar 14,11 pada tahun 2014 cenderung stagnan, yaitu sebesar 14,11 pada tahun 2015. Laju pertumbuhan ekonomi Kota Semarang tahun 2015 mencapai 5,80 persen, lebih rendah jika dibandingkan tahun 2014 dengan pertumbuhan 6.38 persen. Angka tersebut berada diatas Provinsi Jawa Tengah dan diatas Nasional. Selama kurun waktu tahun 2011 dan 2013 -


II-37


2015, LPE Kota Semarang berada di atas LPE Provinsi Jawa Tengah dan LPE Nasional. Seperti terlihat pada gambar 2.29 di bawah.

7,00 6,50

6,58 6,17

6,25 6,03

5,80

6,00 5,97

5,50 5,00

6,38

5,56 5,02

5,30

5,34 5,14

5,30

5,40 4,79

4,50 4,00

2011

2012

LPE Kota Semarang

2013 LPE Jawa Tengah

2014

2015 LPE Nasional

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2015

Gambar 2.29 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Semarang Dibandingkan Dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2010 – 2015

Pada tahun 2015, pertumbuhan ekonomi tertinggi ADHK dicapai oleh kategori Jasa Perusahaan sebesar 9,84 persen. Kategori Pengadaan Listrik dan Gas merupakan satu-satunya kategori yang mengalami kontraksi 3,29 persen. Laju pertumbuhan tertinggi kedua yaitu kategori Informasi dan Komunikasi sebesar 9,75 persen, diikuti lapangan usaha Jasa Keuangan tumbuh sebesar 7,78 persen, Real Estate tumbuh sebesar 7,69 Persen, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial tumbuh sebesar 7,40 persen, Jasa Pendidikan

tumbuh sebesar 7,34 persen, Penyediaan Akomodasi dan

Makan Minum tumbuh sebesar 6,32 persen, Konstruksi tumbuh sebesar 6,52, Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tumbuh sebesar 5,21 persen, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib mengalami pertumbuhan sebesar 5,16 persen. PDRB ADHB dan tabel PDRB ADHK menurut kategori dan sub kategorinya secara lengkap tersaji pada tabel 2.8 di bawah ini.


II-38


Tabel 2.8 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Brutto (PDRB) Menurut Kategori di Kota Semarang Tahun 2010 – 2015 No


Tahun 2010

2011

2012

2013

2014

2015

-

10,14

6,44

13,40

9,13

10,59

-

9,98

4,59

7,04

16,33

17,33

Atas Dasar Harga Berlaku :

B

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Pertambangan dan Penggalian

C

Industri Pengolahan

-

21,35

11,41

8,90

14,15

9,91

D

Pengadaan Listrik, Gas

-

8,35

6,74

2,78

4,48

1,92

E

Pengadaan Air

-

2,37

-2,67

2,88

6,01

5,68

F

-

7,27

10,60

8,96

12,90

10,70

-

12,65

2,75

7,25

7,35

8,71

-

8,20

10,15

15,99

17,48

12,38

-

12,99

15,92

12,80

13,66

10,59

J

Konstruksi Perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor Transportasi dan Pergudangan Penyediaan Akomodasi & Makan Minum Informasi dan Komunikasi

-

9,62

5,97

4,63

9,07

8,75

K

Jasa Keuangan

-

8,77

12,10

10,02

9,13

12,64

L M, N

Real Estate

-

7,86

5,78

8,89

13,09

11,58

Jasa Perusahaan

-

16,98

10,15

16,58

12,35

15,84

-

4,61

11,78

7,51

8,16

9,52

-

35,20

30,15

18,53

15,34

9,46

-

18,64

19,16

12,64

16,15

12,15

-

6,26

1,54

12,92

15,85

7,35

-

12,63

9,58

9,07

12,05

10,15

-

6,45

1,72

4,29

3,28

5,21

-

3,23

4,29

3,68

1,14

1,33

A

G H I

O P Q R, S, T

Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Jasa Pendidikan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Jasa lainnya LAJU PERTUMBUHAN Atas Dasar Harga Konstan 2010 :

A B

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Pertambangan dan Penggalian

C

Industri Pengolahan

-

9,60

7,95

8,22

7,23

4,55

D


-

7,29

9,41

8,17

4,06

(3,29)

E

Pengadaan Air

-

1,59

-2,04

0,12

3,52

2,01

F

Konstruksi

-

2,51

6,27

5,02

4,48

6,02

G

Perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor Transportasi dan Pergudangan

-

9,31

0,73

3,91

4,79

4,51

-

5,04

7,70

10,06

9,99

4,80

-

7,36

8,11

6,32

7,65

6,32

-

8,14

9,96

7,50

12,00

9,75

H I J

Penyediaan Akomodasi & Makan Minum Informasi dan Komunikasi

K

Jasa Keuangan

-

2,57

2,97

4,43

4,21

7,78

L

Real Estate

-

6,22

5,39

7,70

7,29

7,69


II-39


No M, N O P Q R, S, T


Tahun 2010

2011

2012

2013

2014

2015

-

9,69

6,62

11,12

8,40

9,84

-

2,74

0,84

2,73

1,38

5,16

-

17,76

18,36

9,25

10,02

7,34

-

9,97

11,17

7,25

11,20

7,40

-

3,14

0,60

9,30

8,54

3,28

-

6,58

5,97

6,25

6,38

5,80

Jasa Perusahaan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Jasa Pendidikan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Jasa lainnya

LAJU PERTUMBUHAN


Dibandingkan dengan kota-kota lain, pertumbuhan ekonomi Kota Semarang lebih tinggi dibandingkan dengan Kota Yogyakarta yang sebesar 5,16% dan Kota Banjarmasin yang sebesar 6,25%. Namun angka pertumbuhan sebesar 6,38%, masih lebih rendah jika dibandingkan Kota Surabaya, Kota Makasar, Kota Bandung dan Kota Mataram. Untuk selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 2.30 di bawah ini :.

9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00

Sumber :

7,34 6,38

7,39

7,69

8,1

6,25

5,16

Badan Pusat Statistik, 2015

Gambar 2.30 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Semarang Dibandingkan Dengan 5 Kota di Jawa Tengah dan Kota Besar Lainnya Tahun 2014


II-40


7,00 4,03 4,16 4,26 4,27 4,39 4,54 4,59 4,63 4,78 4,80 4,87 4,88 4,92 5,00 5,03 5,04 5,07 5,10 5,12 5,15 5,15 5,24 5,26 5,26 5,31 5,32 5,38 5,48 5,52 5,59 5,73 5,80 6,00 6,38

6,00 5,00 4,00

2,00

2,96

3,00

1,00 -

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2015

Gambar 2.31 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Semarang Dibandingkan Dengan Kab / Kota di Jawa Tengah Tahun 2014

2.2.1.2

Laju Inflasi

Inflasi adalah meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas (atau mengakibatkan kenaikan harga) pada barang lainnya. Dampak dari inflasi salah satunya adalah menurunnya daya beli masyarakat. yang dapat diartikan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat terganggu karena ketidakmampuan penduduk dalam mengkonsumsi barang ataupun jasa. Kondisi inflasi di Kota Semarang menunjukkan kondisi yang fluktuatif selama periode tahun 2011 – 2015. Angka inflasi meningkat dari tahun 2011 sebesar 2,87% mencapai angka tertinggi pada tahun 2014 sebesar 8,53%, selanjutnya pada tahun 2015 menurun menjadi hanya 2,56%. Tingginya tingkat inflasi Kota Semarang dipengaruhi oleh indeks kelompok pengeluaran yang mengalami kenaikan terutama kenaikan indeks kelompok bahan makanan dan indeks kelompok transportasi. Perkembangan tingkat inflasi di Kota Semarang selanjutnya dapat dilihat pada gambar 2.32 di bawah ini.


II-41


8,53

8,19

9,00 8,00 7,00 6,00

4,85

5,00 4,00

2,87

2,56

3,00 2,00 1,00 0,00

2011

2012

2013

2014

2015

Kota Semarang Sumber :

Badan Pusat Statistik Kota Semarang, 2016

Gambar 2.32 Grafik Laju Inflasi di Kota Semarang Tahun 2011 – 2015

Dibandingkan dengan tingkat inflasi dengan kota lain di Provinsi Jawa Tengah, tingkat inflasi Kota Semarang pada tahun 2015 angkanya sedikit lebih tinggi dari tingkat inflasi Kota Purwokerto (2,52%) namun masih dibawah inflasi Provinsi Jawa Tengah, artinya fluktuasi harga di Kota Semarang cenderung rendah dibadingkan dengan 4 Kota di Jawa Tengah. Sedangkan jika dibandingkan dengan tingkat inflasi Provinsi Jawa Tengah, tingkat inflasi Kota Semarang masih lebih rendah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2.33 berikut ini. 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00

3,95 3,28 2,63

2,56

2,52

2,56

2,73

0,50 0,00 Kota Cilacap Sumber :

Kota Kota Kudus Kota Kota Kota Tegal Purwokerto Semarang Surakarta

JAWA TENGAH

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2016

Gambar 2.33 Perbandingan Laju Inflasi Kota Semarang Dibandingkan Dengan 5 Kota di Jawa Tengah Tahun 2015


II-42


Sumber : Badan Pusat Statistik, 2016

Gambar 2.34 Perbandingan Laju Inflasi Kota Semarang Dibandingkan Kota-Kota Besar Di Indonesia Lainnya Pada Tahun 2015

2.2.1.3

PDRB Per kapita

PDRB per kapita merupakan PDRB suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun yang tinggal di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Di tahun 2015, PDRB per kapita Kota Semarang mencapai Rp. 78.947.034,90 dengan pertumbuhan sebesar 8,33%. nilai PDRB menurut kategori dapat dilihat pada tabel 2.9 di bawah ini : Tabel 2.9 PDRB Per kapita Kota Semarang Tahun 2010 – 2015 No

Kategori / Subkategori

( Juta Rupiah )

Tahun 2010

2011

2012

2013

2014

2015

A

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

0,54

0,59

0,62

0,69

0,74

0,80

B

Pertambangan dan Penggalian

0,10

0,11

0,11

0,12

0,14

0,16

C

Industri Pengolahan

12,84

15,30

16,75

17,94

20,12

21,75

D


0,06

0,07

0,07

0,07

0,07

0,07

E

Pengadaan Air

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,07

F

Konstruksi

14,40

15,17

16,48

17,66

19,59

21,33

G

Perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor

8,39

9,28

9,37

9,88

10,42

11,14

H

Transportasi dan Pergudangan

1,76

1,87

2,02

2,30

2,66

2,94

I

Penyediaan Akomodasi & Makan Minum

1,58

1,76

2,00

2,22

2,48

2,70


II-43


No

Kategori / Subkategori

Tahun 2010

2011

2012

2013

2014

2015

J

Informasi dan Komunikasi

4,22

4,54

4,73

4,86

5,22

5,58

K

Jasa Keuangan

2,31

2,47

2,72

2,94

3,16

3,50

L

Real Estate

1,51

1,60

1,66

1,78

1,98

2,17

Jasa Perusahaan

0,27

0,31

0,34

0,39

0,43

0,49

O

Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

1,93

1,98

2,18

2,30

2,44

2,63

P

Jasa Pendidikan

0,90

1,19

1,52

1,77

2,01

2,16

Q

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

0,31

0,37

0,43

0,47

0,54

0,60

Jasa lainnya

0,62

0,65

0,65

0,72

0,82

0,86

51,81

57,31

61,71

66,17

72,88

78,95

M, N

R, S, T

P D R B Per Kapita


Jika dilihat dari pertumbuhannya, PDRB per kapita Kota Semarang dari tahun 2010 hingga 2015 mengalami pergerakan yang fluktuatif. Pada tahun 2011 mencapai 10,61% dan menurun di 2 tahun berikutnya namun meningkat lagi di tahun 2014 dan di tahun 2015 menjadi 8,33%.

11,00

10,61 10,14

10,00 9,00

8,33 7,68

8,00

7,22

7,00 6,00 5,00

2011 Sumber :

2012

2013

2014

2015


Gambar 2.35 Pertumbuhan PDRB Perkapita Kota Semarang Tahun 2010 – 2015

2.2.1.4

Indeks Gini

indeks Gini atau koefisien Gini adalah salah satu ukuran umum untuk distribusi pendapatan atau kekayaan yang menunjukkan seberapa merata pendapatan dan kekayaan didistribusikan di antara populasi.


II-44


Indeks Gini memiliki kisaran 0 sampai 1. Nilai 0 menunjukkan distribusi yang sangat merata yaitu setiap orang memiliki jumlah penghasilan atau kekayaan yang sama persis. Nilai 1 menunjukkan distribusi yang timpan sempurna yaitu satu orang memiliki segalanya dan semua orang lain tidak memiliki apa-apa. Perkembangan indeks Gini Kota Semarang menunjukkan pada tahun 2013 sebesar 0,3514, menurun jika dibandingkan dengan kondisi 2 tahun berikutnya yaitu 0,3545 tahun 2011 dan 0,3518 tahun 2012. Besaran indeks Gini Kota Semarang tahun 2014 sebesar 0,3807 menunjukkan bahwa tingkat pemerataan pendapatan dan kekayaan termasuk kategori sedang. Dan untuk kondisi 2015 adalah sebesar 0,3517 Kondisi indeks Gini Kota Semarang dalam enam tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 2.36 di bawah ini.

0,40

0,3807

0,38 0,3545

0,36

0,3518

0,34

0,3517

0,3514

0,32 0,3224

0,30 0,28

2010

2011

2012

2013

2014

2015 *)

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Semarang, 2015 Ket. : *). Data sangat sangat sementara / Data diolah

Gambar 2.36 Grafik Perkembangan Indeks Gini di Kota Semarang Tahun 2010 – 2015


II-45


INDEKS GINI 2014 – Kota Semarang Dg kota-kota di Jawa Tengah lainnya 0,45 Indeks Gini JaTeng: 0,38 0,28 0,28 0,29 0,29 0,30 0,30 0,31 0,31 0,31 0,31 0,32 0,32 0,32 0,33 0,33 0,33 0,33 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,35 0,35 0,35 0,36 0,36 0,36 0,36 0,37 0,38 0,38 0,38 0,39

0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 -

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2015

Gambar 2.37 Grafik Perkembangan Indeks Gini Kota Semarang Dibandingkan Dengan Kab/Kota Di Jawa Tengah Tahun 2014

2.2.1.5

Kemiskinan

Dalam menentukan penduduk kategori miskin, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Garis kemiskinan merupakan penjumlahan dari garis kemiskinan makanan dan garis kemiskinan non makanan. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita perbulan di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai Penduduk Miskin. Penduduk miskin di Kota Semarang dalam enam tahun terakhir menunjukkan kondisi yang fluktuatif. Ini dapat dilihat dari tingkat keimiskinan Kota Semarang pada tahun 2014 sebear 4,90%, mengalami penurunan dari tahun 2013 yang sebesar 5,25%, sedang pada tahun 2012 adalah sebesar 5,13%. Kondisi tahun 2012 sebetulnya sudah menurun sangat baik jika dibandingkan dengan tahun 2011 sebesar 5,68%. Dan data terkahir di tahun 2015 adalah sebesar 5,04 %. Sementara itu kondisi tahun

2011

menunjukkan


tingkat

kemiskinan

paling

tinggi

jika

II-46


dibandingkan dengan 6 tahun lainnya. Perkembangan tingkat kemiskinan Kota Semarang dapat dilihat pada Gambar 2.38 di bawah ini. 5,68

5,80 5,60 5,40

5,25

5,20 5,00

5,04 5,13

5,12

4,80

4,90

4,60 4,40

2010

2011

2012

2013

2014

2015 *)


Gambar 2.38 Grafik Perkembangan Tingkat Persentase Kemiskinan di Kota Semarang Tahun 2010 – 2015

Tingkat kemiskinan Kota Semarang pada tahun 2015 sebesar 5,04% jika dibandingkan dengan rata-rata tingkat kemiskinan Jawa Tengah sebesar 14,44% menunjukan kondisi yang lebih baik yaitu berada di bawahnya. Jika dibandingkan dengan kota lainnya yang ada di Jawa Tengah, tingkat kemiskinan di Kota Semarang menunjukkan kondisi yang lebih baik dibandingkan lima kota lainnya, walaupun dilihat dari luas wilayah dan jumlah penduduk Kota Semarang lebih besar. Untuk lebih jelasnya posisi relatif tingkat kemiskinan Kota Semarang dapat dilihat melalui gambar 2.39 di bawah ini.

Sumber :


Gambar 2.39 Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Kota Semarang dengan KotaKota Lain dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013


II-47


Dibandingkan dengan kabupaten/ kota lain di Jawa Tengah dan kota sewilayah Kedungsapur, jumlah Keluarga Pra Sejahtera Kota Semarang relatif lebih kecil. Selanjutnya Persentase Pentahapan Keluarga Sejahtera Kota Semarang dan 5 Kota lain di Jawa Tengah serta Kawasan Strategis Kedungsapur Tahun 2014 tersaji lengkap pada tabel 2.10 di bawah ini. Tabel 2.10 Kondisi Pentahapan Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera di Kota Semarang; 5 Kota lain di Jawa Tengah dan Kawasan Strategis Kedungsapur serta Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 No

Kota / Kabupaten

Keluarga Pra Sejahtera

Keluarga Sejahtera I

Keluarga Sejahtera II

Keluarga Sejahtera III

Keluarga Sejahtera III Plus

1

Kab. Grobogan

60,06

12,66

13,56

12,29

1,43

2

Kab. Demak

35,89

23,30

23,24

14,03

3,54

3

Kab. Semarang

25,71

22,84

16,65

31,27

3,53

4

Kab. Kendal

34,61

14,45

16,13

30,95

3,85

5

Kota Magelang

14,48

20,16

14,66

40,77

9,93

6

Kota Surakarta

8,35

17,98

23,66

33,29

16,71

7

Kota Salatiga

11,10

14,01

21,10

43,52

10,27

8

Kota Semarang

10,06

18,03

22,38

38,79

10,74

9

Kota Pekalongan

15,20

19,43

25,74

28,10

11,53

10

Kota Tegal

16,92

25,34

21,12

30,71

5,91

11

Prov. Jawa Tengah

26,11

20,70

23,40

25,38

4,42

Sumber :


Sampai saat ini, kemiskinan masih menjadi tantangan besar bagi setiap daerah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah melalui program dan kegiatan untuk menurunkan angka kemiskinan. Upaya-upaya tersebut baik dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Dalam melaksanakan program

dan

kegiatan

penanggulangan

kemiskinan

perlu

adanya

ketepaduan antara pemerintah kota, dunia usaha, perguruan tinggi dan masyarakat yang peduli terhadap pengentasan kemiskinan. Berdasarkan pendataan warga miskin Kota Semarang yang dilakukan Pemerintah Kota Semarang dapat diketahui jumlah penduduk rawan miskin dari tahun 2010-2015 sebagaimana pada gambar 2.40 di bawah ini :


II-48


30,00 26,54

27,00

26,44

26,44

24,00 21,49

21,49

2013

2014

20,82

21,00 18,00 15,00

2010

Sumber :

2011

2012

2015

Bappeda Kota Semarang, 2015

Gambar 2.40 Grafik Perkembangan Persentase Kemiskinan Kota Semarang Tahun 2010 – 2015

2.2.1.6

Angka Kriminalitas

Dinamika

perkembangan

Kota

Semarang

yang

pesat

dengan

kemajemukan masyarakat akan berdampak pada perubahan sosial di masyarakat. Disisi lain peningkatan jumlah penduduk yang tidak seimbang dengan ketersediaan fasilitas akan berdampak negatif seperti semakin bertambahnya tingkat pengangguran, bertambahnya angka kemiskinan, akan memicu meningkatnya angka kriminalitas. Selama 6 tahun dari tahun 2010 – 2015, jumlah tindak pidana menonjol (crime index) menurut jenis adalah sebagai berikut : Tabel 2.11 Jumlah Tindak Pidana Menonjol (Crime Index) Menurut Jenis Di Kota Semarang Tahun 2010 – 2015 Jenis Tindak Pidana

Jumlah di Tahun 2010

2011

2012

2013

2014

2015

a. Pencurian dgn pemberatan

147

539

521

419

441

476

b. Pencurian ranmor

407

884

768

566

633

667

c. Pencurian dgn kekerasan

15

58

92

82

88

206

d. Penganiayaan berat

13

171

206

200

203

42

e. Pembunuhan

1

7

14

2

10

6

f. Perkosaan

6

5

3

3

3

215

g. Uang palsu

0

2

2

3

1

1

h. Narkotika

0

40

63

61

79

463


II-49


Jumlah di Tahun

Jenis Tindak Pidana

2010

2011

2012

2013

2014

2015

i. Perjudian

14

81

92

88

42

110

j. Pemerasan / Ancaman

36

94

150

116

N/A

N/A

1

14

11

13

2.005

606

640

1.895

1.922

1.553

3.505

2.792

k. Lainnya

Jumlah

Sumber :Badan Pusat Statistik Kota Semarang dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang, 2016

Selama tahun 2015, jumlah kasus tindak pidana di Kota Semarang yang terjadi di wilayah hukum Polrestabes Kota Semarang adalah sejumlah 2.792 kejadian, sedikit meningkat jika dibandingkan dengan kasus di tahun 2013 yang sebanyak 1.553 kejadian. Dari jumlah kejadian tindak pidana tersebut, yang paling menonjol di tahun 2015 adalah kejadian curanmor yang sebanyak 667 kejadian dan pencurian dengan pemberatan 476 kejadian. 2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial 2.2.2.1

Indek Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia atau Human Development Index (HDI) merupakan indeks pembangunan manusia yang dipergunakan untuk mengukur keberhasilan upaya membangun kualitas hidup manusia, dalam hal ini berarti kualitas hidup masyarakat/penduduk yang dijadikan sebagai salah satu ukuran kinerja di masing-masing daerah. Ukuran pencapaian keberhasilan suatu daerah diihat melalui 3 dimensi dasar pembangunan

yaitu

(1)

lamanya

hidup,

(2)

pengetahuan/tingkat

pendidikan dan (3) standar hidup layak. Indikator yang mewakili ketiga dimensi tersebut yaitu Angka Harapan Hidup (AHH) untuk mengukur peluang hidup, Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) untuk mengukur status tingkat pendidikan, serta pengeluaran rill per kapita disesuaikan untuk mengukur akses terhadap sumberdaya untuk mencapai standar hidup layak. Dalam kurun waktu 6 tahun terakhir (2010 - 2015), perkembangan menunjukkan

adanya

peningkatan

pada

tiap

tahunnya.

Hal

ini

menunjukkan bahwa kinerja pembangunan sumberdaya manusia di Kota Semarang telah menunjukkan perbaikan yang berarti. Pada gambar 2.41 di bawah, terlihat bahwa pada tahun 2010, capaian IPM Kota Semarang


II-50


adalah sebesar 76,96 dan terus mengalami peningkatan menjadi sebesar 80,23 pada tahun 2015. Jika diakumulasikan, telah terjadi peningkatan sebesar 3,27 selama periode tersebut. 81,00

80,23 79,24

80,00

78,68

79,00 78,00

77,58

78,04

76,96

77,00 76,00 75,00

2010 Sumber :

2011

2012

2013

2014

2015

Badan Pusat Statistik Kota Semarang dan Provinsi Jawa Tengah, 2016

Gambar 2.41 Grafik Perkembangan IPM Kota Semarang Tahun 2010 – 2015

Berdasarkan posisi relatif IPM tahun 2014, capaian IPM Kota Semarang yang sebesar 79,24 lebih rendah dari capaian IPM Kota Salatiga yang sebesar 79,98. Dibandingkan dengan capaian IPM Provinsi Jawa Tengah yang sebesar 68,78, capaian IPM Kota Semarang masih lebih tinggi dengan perbedaan capaian sebesar 10,46. Untuk melihat posisi relatif perkembangan IPM Kota Semarang dapat dilihat pada gambar 2.42 ini.

Sumber :


Gambar 2.42 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Semarang dan Kab / Kota di Jawa Tengah Tahun 2014


II-51


Indikator pembentuk IPM Kota Semarang, meliputi usia harapan hidup, Harapan Lama Sekolah, Rata-rata Lama Sekolah dan pengeluaran per kapita yang disesuaikan, mengalami kenaikan dalam kurun waktu 2010 – 2015. Pencapaian indikator pembentuk IPM, baik usia harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah maupun pengeluaran perkapita yang disesuaikan juga sudah berada di atas pencapaian indikator pembentuk IPM Provinsi Jawa Tengah. Pada tahun 2014, terdapat metode baru untuk menghitung IPM dan indikator kompositnya. Capaian indikator komposit IPM Kota Semarang pada tahun 2015 adalah sebagai berikut Angka Harapan Hidup (AHH) Kota Semarang sebesar 77,20, kemudian indikator komposit Rata-rata Lama Sekolah (Mean Years of Schooling) sebesar 10,20 tahun, Harapan Lama Sekolah (Expected Years of Schooling)

sebesar

14,33

tahun, dan

Pengeluaran Per kapita Disesuaikan yang didekati dengan indikator Paritas Daya Beli (PPP) yang sebesar Rp. 13.589,- (ribu rupiah). Tabel perkembangan indikator pembentuk IPM Kota Semarang tahun 2010 – 2014 yang dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada Tabel 2.12 di bawah ini. Tabel 2.12 Perkembangan Indikator Pembentuk IPM Kota Semarang Tahun 2010 – 2014 Tahun

Angka Harapan Hidup (AHH)

Harapan Lama Sekolah (HLS)

Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

Paritas Daya Beli (PPP-Ribu Rupiah)

2010

77,17

13,12

9,61

11.987,-

2011

77,17

13,26

9,80

12.271,-

2012

77,18

13,37

9,92

12.488,-

2013

77,18

13,66

10,06

12.714,-

2014

77,18

13,97

10,19

12.802,-

2015

77,20

14,33

10,20

13.589,-

Keterangan : Sumber :

2.2.2.2

Data IPM dan Pembentuk IPM (Metode Baru) Provinsi Jawa Tengah untuk Tahun 2010 – 2013 tidak tersedia Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2015

Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM, hanya saja data yang ada dipilah antara laki-laki dan perempuan. IPG digunakan


II-52


untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Dikatakan tidak ada kesenjangan pembangunan apabila nilai IPG sama dengan IPM. Pada kurun waktu 2010 – 2015 capaian IPG Kota Semarang cenderung mengalami kenaikan, dari tahun 2010 sebesar 92,66% menjadi 95,60% pada tahun 2015, seperti terlihat pada gambar 2.43 berikut ini : 96,00

95,56

95,60

2014

2015 *)

95,17

95,00 94,17

94,00 93,00

93,58 92,66

92,00

2010 Ket.

2011

2012

2013

: *). Data sangat sangat sementara / Data diolah

Sumber :


Gambar 2.43 Perkembangan IPG Kota Semarang Tahun 2010 – 2015

Berdasarkan posisi relatifnya, capaian IPG Kota Semarang pada tahun 2014 berada pada peringkat ke-5 diantara kabupaten/kota lain di Jawa Tengah,

berada

dibawah

Kota

Surakarta,

Kab.

Sukoharjo,

Kab.

Karanganyar, dan Kab. Klaten. Posisi IPG Kab/Kota dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 2.44 berikut ini.


II-53


Sumber :


Gambar 2.44 Perbandingan IPG Kota Semarang Dengan Kab/Kota di Jawa Tengah Tahun 2014

Capaian IPG Kota Semarang Tahun 2014 jika dilihat dari indikator komposit pembentuknya, terlihat bahwa perempuan unggul di dua indikator komposit yaitu Angka Harapan Hidup dan Angka Harapan Lama Sekolah. Sementara dua indikator komposit lainnya diungguli oleh laki-laki, yaitu

Angka

Rata-rata

menunjukkan

bahwa

Lama

Sekolah

perempuan

dan

dalam

Pengeluaran.

Hal

ini

memperoleh

manfaat

pembangunan di bidang pendidikan dan perekonomian cenderung lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki, sehingga perlu upaya-upaya yang dilakukan pemerintah agar hasil pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh laki-laki dan perempuan. Untuk melihat secara lengkap indikator komposit pembentuk IPG, dapat dilihat pada tabel 2.13 di bawah ini. Tabel 2.13 Capaian Indikator Komposit IPG Kota Semarang Tahun 2014 No

Indikator Komposit IPG

Capaian Perempuan Laki-laki

1

Angka Harapan Hidup (tahun)

75,15

79,11

2

Harapan Lama Sekolah (tahun)

14,07

13,91

3

Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)

10,99

9,62


II-54


No 4

Capaian Perempuan Laki-laki

Indikator Komposit IPG Pengeluaran (ribu rupiah)

Sumber :

2.2.2.3

14.429

12.685


Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan indeks komposit yang tersusun dari beberapa variabel yang mencerminkan tingkat keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan dalam bidang politik dan ekonomi. Pada tahun 2010 capaian IDG Kota Semarang adalah sebesar 63,46% dan terus mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2015 mencapai sebesar 76,08%, seperti terlihat pada gambar 2.45 berikut ini. 80 75

76,08

2014 *)

2015 *)

70,62

70 65

75,58

63,46

64,48

2010

2011

66,61

60 55 2012

2013


Gambar 2.45 Perkembangan Indeks Gender (IDG) Kota Semarang Tahun 2010 – 2015

Jika dibandingkan dengan Kab/Kota lain di Provinsi Jawa Tengah, capaian IDG Kota Semarang pada tahun 2013 berada di urutan ke-9 diantara kab/kota di Jawa Tengah dengan capaian sebesar 70,62%. Capaian ini berada di bawah capaian Provinsi Jawa Tengah yaitu sebesar 70,62%. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar 2.46 di bawah ini.


II-55

47,92 48,96 51,14 51,91 56,58 57,92 58,77 59,76 61,03 61,10 65,15 65,50 65,62 65,99 66,56 67,02 67,03 67,32 67,59 67,65 68,03 68,66 68,67 69,27 69,33 69,56 70,21 70,62 71,04 71,22 71,66 72,96 75,11 77,45 78,93 80,91


90,00 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 -

Sumber : BPS dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2015

Gambar 2.46 Posisi Relatif IDG Kab/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

IDG terdiri atas tiga indikator pembentuk, yaitu 1) keterlibatan perempuan dalam parlemen, 2) perempuan sebagai manager, profesional, administrasi,

dan

teknisi,

dan

pendapatan

kerja.

Terlihat

perempuan

dalam

parlemen,

3)

bahwa dan

sumbangan capaian

perempuan

indikator

sumbangan

dalam

keterlibatan

perempuan

dalam

pendapatan kerja capaiannya masih rendah, sedangkan perempuan sebagai

tenaga

capaiannya

manager,

cukup

baik.

professional, Secara

rinci

administrasi, capaian

dan

indikator

teknisi komposit

pembentuk IDG dapat dilihat pada tabel di berikut ini. Tabel 2.14 Capaian Indikator Komposit IDG Kota Semarang Tahun 2013 No

Indikator Komposit IDG

Capaian

1

Keterlibatan perempuan dalam parlemen (%)

18,00

2

Perempuan sebagai tenaga manager, professional, administrasi, dan teknisi (%)

46,07

3

Sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja (%)

35,54

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Semarang dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak , 2015

2.2.2.4

Aspek Pendidikan

Pendidikan ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sehingga tercipta sumber daya manusia yang berkualitas melalui peningkatan mutu pendidikan dan penyelenggaraan pendidikan. Dalam


II-56


lingkup Sustainable Development Goals aspek pendidikan menjadi salah satu aspek terpenting untuk diperhatikan dalam rangka mewujudkan pembangunan

yang

berkelanjutan

di

tahun

2030.

Sebelumnya,

pelaksanaan SDGs ini diawali dengan pelaksanaan MDGs yang telah selesai di tahun 2014. Berdasarkan laporan capaian pelaksanaan MDGs di Kota Semarang, disebutkan bahwa keberhasilan capaian pada aspek pendidikan di Kota Semarang dilihat melalui Angka Partisipasi Murni untuk jenjang pendidikan SD/MI/Paket A, proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan SD/MI/Paket A dan angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun perempuan dan laki-laki. Status capaian MDGs Kota Semarang menunjukan bahwa Angka Partisipasi Murni SD/MI tahun 2015 sebesar 92,08%, Angka Partisipasi Murni SMP sebesar 81,24%, Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan SD/ MI sebesar 99. Berdasarkan Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan MDG’s Kota Semarang 2013 – 2015, dalam aspek pendidikan, Kota Semarang telah dinilai berhasil mencapai target yang ditetapkan. Pendidikan anak usia dini (PAUD) merupakan upaya pemerintah untuk menciptakan generasi emas pada 100 tahun Indonesia merdeka pada tahun 2045. Program PAUD diarahkan pada pengembangan keterampilan fisik (motorik), kecerdasan (intelektual, emosional dan spritual), sosio-emosional (sikap, perilaku, dan agama), bahasa dan komunikasi sesuai dengan keunikan dan tahap-tahap perkembangan anak usia dini. Dan sampai saat ini layanan PAUD dilaksanakan dalam berbagai bentuk, yaitu : I.

Layanan

dibawah

naungan

Kementrian

Pendidikan

dan

Kebudayaan, antara lain : (1) Taman kanak-kanak (TK); (2) Kelompok Bermain (KB); (3) Taman Penitipan Anak (TPA); (4) Satuan PAUD Sejenis (SPS) yang terintegrasi dengan posyandu. II.

Layanan dibawah naungan Kementrian Agama dan dikoordinasikan oleh Kanwil Kemenag Kota Semarang, antara lain : (1) Raudhatul Athfal (RA); (2) Busatanul Atfal (BA); (3) Taman Pendidikan Al Qur’an (TPQ);


II-57


III.

Layanan dibawah naungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), yaitu Bina Keluarga Balita (BKB).

Selain melihat dari pencapaian MDG’s di Kota Semarang, perlu diketahui bagaimana kinerja pembangunan Pemerintah Kota Semarang khususnya di bidang pendidikan dengan melihat beberapa indikator baik yang tercantum dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan maupun dalam indikator minimal yang ada di Permendagri No. 54 Tahun 2010 khususnya pada urusan pendidikan diantaranya adalah : 1. Angka Melek Huruf; 2. Angka Rata-Rata Lama Sekolah; 3. Angka Partisipasi Kasar; 4. Angka Partisipasi Murni; 5. Angka Pendidikan yang Ditamatkan. Tabel 2.15 Realisasi Indikator Aspek Pendidikan No

Uraian

Tahun 2010

2011

2012

2013

2014

2015*)

1

Angka Melek Huruf

99,97

99,95

99,91

99,96

99,97

99,96

2

Rata Lama Sekolah

9,61

9,80

9,92

10,06

10,19

10,19

3

Angka Partisipasi Kasar (APK) 26,24

42,20

53,72

57,38

58,95

76,40

SD/MI

105,77

105,69

107,25

107,45

107,35

107,54

SLTP/MTS

111,85

110,31

112,20

117,19

116,43

110,07

SMA/SMK/MA

116,71

111,39

119,56

118,97

121,87

113,81

PAUD **)

4

5

Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI

90,85

90,55

92,58

92,22

91,90

92,08

SLTP/MTS

79,53

79,24

79,14

80,23

82,97

81,24

SMA/SMK/MA

79,54

79,29

84,11

81,87

83,67

76,41

Angka Pendidikan Yang Ditamatkan *) Tamat SD/MI/Paket A

-

22,87

22,87

22,87

32,00

22,88

Tamat SMP/MTs/Paket B

20,29

20,29

20,29

20,29

20,29

20,29

Tamat SMA/SMK/MA/Paket C

21,11

21,11

21,11

21,11

21,11

21,11

4,35

4,35

4,35

4,35

4,35

4,34

Tamat D1/D2/D3


II-58


No

Tahun

Uraian Tamat D4/S1/S2/S3

2010

2011

4,45

4,45

2012 4,45

2013 4,45

2014 4,45

2015*) 4,44

Sumber : Badan Pusat Statistik, **) D. Pendidikan Kota Semarang, 2015

2.2.2.5

Aspek Kesehatan

Perkembangan pembangunan kesejahteraan sosial dapat dilihat juga dari aspek kesehatan. Selain aspek pendidikan, aspek kesehatan juga memegang peranan penting dalam menentukan kualitas sumber daya manusia di Kota Semarang. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan menjelaskan bahwa terdapat beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui kualitas pelayanan kesehatan di suatu wilayah diantaranya Angka Kelangsungan Hidup Bayi, Angka Usia Harapan Hidup, Persentase Balita Gizi Buruk. Jika melihat dari indikator yang tercantum dalam SPM Kesehatan, capaian Kota Semarang dalam meningkatkan kualitas kesehatan warganya dapat dilihat sebagai berikut: Tabel 2.16 Realisasi Indikator Aspek Kesehatan No 1

Uraian Angka Kelangsungan Hidup bayi (per 1.000

Tahun 2010

2011

2012

2013

2014

2015

87,8

87,85

89,33

90,56

90,63

91,62

20,3

14,9

12,3

11,3

11,3

10,4

433

314

293

251

253

229

1,01%

1,05%

0,69%

0,87%

0,38%

0,40%

34.664

34.876

32.242

32.496

29.413

28.818

19

31

22

29

33

35

368,7

73,87

70,9

134,09

92,43

98,61

427

520

430

453

456

61

59

104

75

40

51

n.a

n.a

n.a

n.a

n.a

35

60

61

70

69,5

73

75,68

Kelahiran Hidup)

2

Angka Kematian Balita/ AKABA (per 1.000 kelahiran hidup)

3 4

5 6 7 8 9 10 11

Jumlah Kematian Bayi/AKB (kasus) Persentase Gizi Buruk Unmet need KB (jiwa) Jumlah Kematian Ibu Maternal (kasus) IR DBD (per 100.000 pddk)

Kasus HIV/AIDS yang ditemukan Kasus AIDS ODHA yang aktif minum ARV (%) Penemuan & penanganan penderita TB BTA + (%)

N/A

Sumber : D. Kesehatan Kota Semarang, 2016


II-59


Berbeda dengan indikator minimal yang tercantum baik dalam Permendagri No. 54 Tahun 2010 dan SPM Kesehatan, pentingnya aspek kesehatan menjadi tujuan yang harus diwujudkan pada pelaksanaan Sustainable Development Goals di Kota Semarang. Sama halnya dengan aspek pendidikan, aspek kesehatan juga perlu diperhatikan guna mewujudkan

pembangunan

yang

berkelanjutan

di

tahun

2030.

Sebelumnya, pelaksanaan SDGs ini diawali dengan pelaksanaan MDGs yang telah selesai di tahun 2014. Berdasarkan laporan capaian pelaksanaan MDGs di Kota Semarang, terdapat beberapa tujuan yang terkait erat dengan aspek kesehatan diantaranya Menurunkan Angka Kematian Anak (tujuan 4), Meningkatkan Kesehatan Ibu (tujuan 5), Memerangi HIV/ AIDs, Malaria dan Penyakit Menular Lainnya (tujuan 6). Menurunkan angka kematian anak yang merupakan tujuan ke-4 dari MDGs menjadi suatu tantangan tersendiri bagi Pemerintah Kota Semarang untuk lebih meningkatkan kualitas kesehatan anak. Pada tujuan ke-4, terdapat beberapa indikator yaitu Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup, Angka Kematian Balita (AKBA) per 1.000 kelahiran hidup, Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak. Pada tujuan ke-5 MDGs, aspek kesehatan khususnya ibu menjadi perhatian utama dengan indikatornya terdiri dari: 1. Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup; 2. Proporsi kelahiran yang ditolong tenaga kesehatan terlatih; 3. Angka pemakaian kontrasepsi/Contraceptive Prevalence Rate (CPR) pada perempuan menikah usia 15-49 tahun (cara modern dan semua cara); 4. Tingkat kelahiran pada remaja (per 1.000 perempuan usia 15 – 19 tahun); 5. Cakupan pelayanan antenatal (K4); dan 6. Unmet need KB (Kebutuhan keluarga berencana / KB yang tidak terpenuhi) Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup dan Unmet need KB perlu membutuhkan perhatian khusus mengingat capaiannya mengalami penurunan di tahun 2015. Terkait dengan pencapaian target Angka


II-60


Kematian Ibu, salah satu upaya untuk menekan kasus kematian pada ibu melahirkan adalah meningkatkan pelayanan kelahiran melalui tenaga kesehatan. Selain terkait dengan kesehatan ibu, MDGs juga masih memiliki tujuan lain yang terkait erat dengan aspek kesehatan diantaranya adalah tujuan ke-6 yaitu “Memerangi HIV/AIDs, Malaria, dan Penyakit Menular Lainnya”.Adapun target yang akan dicapai terdiri dari 3 target utama yaitu: 1. Mengendalikan penyebaran kasus HIV dan AIDS dan menurunkan jumlah kasus baru dengan indikator: 

Persentase kasus Infeksi Menular Seksual yang diobati



Persentase ODHA yang aktif minum ARV



Persentase Penggunaan kondom pada hubungan seks beresiko tinggi terakhir.



Persentase penduduk 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS

2. Mewujudkan akses terhadap pengobatan HIV/AIDS bagi semua yang membutuhkan sampai dengan tahun 2015 dengan indikator persentase penduduk terinfeksi HIV yang aktif minum ARV (antiretroviral) 3. Mengendalikan penyebaran dan mulai menurunkan jumlah kasus baru TBC dan penyakit utama lainnya hingga tahun 2015, dengan indikator: 

Proporsi kasus TB yang ditemukan.



Proporsi kasus TB yang disembuhkan melalui DOTS (cure rate).



Persentase keberhasilan pengobatan kasus TB



Angka Kesakitan DBD (per 100.000 penduduk).



Kematian DBD

Terkait dengan ke tiga target tersebut, Pemerintah Kota Semarang telah berhasil mencapai target khususnya pada pengendalian penyebaran dan penemuan jumlah kasus HIV/AIDS pada tahun 2015 dan target untuk mewujudkan akses terhadap pengobatan HIV/ AIDS bagi semua yang membutuhkan sampai dengan tahun 2021. Sementara itu, pada target ke3 yaitu mengendalikan penyebaran dan mulai menurunkan jumlah kasus baru malaria dan penyakit utama lainnya hingga tahun 2015, Pemerintah


II-61


Kota Semarang belum mencapai target dan perlu memberikan pehatian lebih pada beberapa indikator yaitu : 

Tingkat kematian karena tuberculosis (per 100.000 penduduk)



Proprosi kasus Tuberculosis yang berhasil diobati dalam program DOTS

 2.2.2.6

Angka kesakitan DBD (per 100.000 penduduk) Kepemilikan Tanah

Kebijakan

pada

urusan

pertanahan

diarahkan

pada

upaya

peningkatan tertib administrasi pertanahan dan pemecahan masalahmasalah atau konflik pertanahan. Kewenangan Pemerintah Kota dalam urusan Pertanahan adalah dalam penyelesaian sengketa tanah garapan, penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan, penyelesaian masalah tanah kosong, pemberian izin lokasi, penetapan

tanah

ulayat,

serta

mempunyai

kewenangan

dalam

Perencanaan penggunaan tanah. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum pada tahun 2014 yang dapat diselesaikan adalah sejumlah 956 bidang dari 1.107 bidang tanah, sedangkan di tahun 2015 terdapat 35 dari 147 bidang tanah. Untuk bidang tanah yang sudah jelas kepemilikannya namun belum terselesaikan, diupayakan melalui jalur hukum. Dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 terdapat 104 pengaduan kasus pertanahan dan seluruhnya dapat diselesaikan. Sedangkan untuk peningkatan

tertib

administrasi

pertanahan

di

tahun

2015

telah

dilaksanakan kegiatan Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (P5T) di 177 kelurahan. 2.2.2.7

Kesempatan Kerja

Kesempatan kerja merupakan hubungan antara angkatan kerja dengan

kemampuan

penyerapan

tenaga

kerja.

Dengan

demikian

kesempatan kerja dapat diartikan sebagai permintaan atas tenaga kerja. Pertambahan angkatan kerja harus diimbangi dengan investasi yang dapat menciptakan kesempatan kerja. Dengan demikian, dapat menyerap pertambahan angkatan kerja. Dalam ilmu ekonomi, kesempatan kerja berarti peluang atau keadaan yang menunjukkan tersedianya lapangan pekerjaan sehingga semua orang yang bersedia dan sanggup bekerja dalam proses produksi dapat memperoleh pekerjaan sesuai dengan keahlian,


II-62


keterampilan dan bakatnya masing-masing. Untuk melihat kesempatan kerja, dapat dilihat dari beberapa indikator yakni : 1. Jumlah penduduk yang bekerja Jumlah

penduduk

yang

bekerja

menunjukkan

tingkat

penyerapan angkatan kerja. Dalam lingkup Kota Semarang jumlah penduduk yang bekerja dari tahun 2010-2015 menunjukkan fluktuasi yang cukup bervariasi dimana naik turunnya relatif dipengaruhi oleh ketersediaan peluang kerja dan daya saing pencari kerja dalam pasar kerja. Kenaikan jumlah penduduk yang bekerja terjadi pada tahun 2010-2012 sebesar 9,55%, tahun 20122013

sebesar

24,97%,

tahun

2013-2014

sebesar

10,99%

kemudian perlahan turun di tahun 2015 mencapai 16,7%. 2. Jumlah angkatan kerja Jumlah angkatan kerja menunjukkan ketersediaan pencari kerja pada usia kerja, dimana fluktuasi perkembangannya dipengaruhi jumlah lulusan sekolah pada usia kerja dan penempatan pencari kerja. Dalam lingkup Kota Semarang jumlah angkatan kerja dari tahun 2010-2011 menunjukkan kenaikan sebesar 61.900 orang, tahun 2011-2012 menurun sebesar 61.956 orang, tahun 2012-2014 naik sebesar 121.786 orang dan dari tahun 2014-2015 terjadi penurunan sebesar 126.857 orang. Tabel 2.17 Realisasi Aspek Kesempatan Kerja No

Uraian

1

Tingkat Kesempatan Kerja Jumlah penduduk yang bekerja Jumlah angkatan kerja Jumlah lowongan kerja Pencari kerja yang ditempatkan Kapasitas Pelatihan pencari kerja/tenaga kerja Penyelesaian perselisihan hubungan industrial/PHK

2 3 4 5 6

7

Tahun 2012 2013 89,93 91,11

2010 88,10

2011 88,77

2014 92,85

2015 89,19

674.676

684.313

637.582

796.806

884.406

736.406

709.016 12.384 8.560

770.916 14.132 9.003

708.960 13.637 10.263

874.532 21.719 18.819

952.532 14.818 13.277

825.675 30.129 9.136

380

380

420

660

420

432

231

193

192

211

214

175

Sumber. Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang, 2016


II-63


3. Tingkat Pengangangguran Terbuka (TPT). Tingkat

Pengangangguran

Terbuka

(TPT)

adalah

perbandingan jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja.

Dengan

melihat

TPT,

secara

langsung

dapat

mengindikasikan seberapa luas kesempatan kerja yang ada di wilayah

tersebut.

Semakin

tinggi

TPT

di

suatu

wilayah

mengindikasikan bahwa semakin sempitnya kesempatan kerja yang ada di wilayah tersebut. Dalam lingkup Kota Semarang indeks TPT dari tahun 2010-2015 mengalami kenaikan khususnya di tahun 2012 hingga 2014 dan kemudian perlahan turun di tahun 2015 mencapai 5,77%. 4. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah suatu indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari merujuk pada suatu waktu dalam periode survey. Sama halnya dengan

tingkat

pengangguran

terbuka,

tingkat

partisipasi

angkatan kerja di suatu wilayah juga dapat mengindikasikan seberapa besar kesempatan kerja di wilayah tersebut. Semakin tinggi TPAK mengindikasikan semakin luas kesempatan kerja. Dalam lingkup Kota Semarang, TPAK mengalami pergerakan yang fluktuatif dari tahun 2010 hingga 2015 yang secara lengkap tersaji dalam gambar 2.45 dibawah ini.


II-64


12,00

90,00 77,51

10,00 9,98

8,00

T P T

6,92

66,79 63,05

70,00

7,76

6,00 4,00

68,23

80,00

60,00 60,61

5,82

5,96

5,77 50,00

54,71

2,00

40,00

0,00

30,00

2010

2011

2012

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

2013

2014

T P A K

2015

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2016 Ket. : *). Data sangat sangat sementara / Data diolah **). Data TPAK sumber Disnakertrans Kota Semarang.

Gambar 2.47 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) & Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kota Semarang Tahun 2010 – 2015

Aspek

ketenagakerjaan

juga

diatur

dalam

SPM

Bidang

Ketenagakerjaan dimana hal tersebut dijabarkan kedalam 5 (lima) pelayanan ketenagakerjaan yaitu: Pelayanan pelatihan kerja, Pelayanan penempatan tenaga kerja, Pelayanan penyelesaian perselisihan hubungan industri, Pelayanan kepesertaan Jaminan Ketenagakerjaan, dan Pelayanan pengawasan ketenagakerjaan. Dari kelima pelayanan tersebut, capaian di tahun 2014 yang belum tercapai ada pada pelayanan pelatihan kerja. Laporan capaian SPM Kota Semarang 2014 menjelaskan bahwa pada tahun 2013 relasisasi besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi jauh dibawah target yaitu hanya mencapai 25,39% dengan target 40%. Kondisi tersebut tidak berubah di tahun 2014 dimana realisasi tidak mampu mencapai target yaitu hanya sebesar 30,42% dengan target 40%. Oleh karenanya perlu penanganan khusus oleh Pemerintah Kota Semarang untuk meningkatkan pelayanan di bidang ketenagakerjaan khususnya pada pelayanan pelatihan kerja. Hal ini sangat penting mengingat pelatihan kerja menjadi salah satu faktor yang sangat berpengaruh dalam menentukan kualitas sumber daya tenaga kerja di Kota Semarang.


II-65


Tidak hanya SPM, aspek ketenagakerjaan juga ikut menjadi salah satu fokus tujuan dalam SDGs yaitu pada tujuan kedelapanyang terkait erat denganpeningkatan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja bagi semua. Sebelumnya, pelaksanaan SDGs ini diawali dengan pelaksanaan MDGs yang telah selesai di tahun 2015. Dalam konteks ketenagakerjaan, berdasarkan Laporan Capaian MDGs Kota Semarang, Pemerintah Kota Semarang telah mencapai target yang ada pada masingmasing indikator yang terdiri dari 1) Laju pertumbuhan PDRB per tenaga kerja, 2) Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas, 3) Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja. 2.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga 2.2.3.1

Kebudayaan

Kebudayaan merupakan keseluruhan gagasan, perilaku, dan karya cipta manusia yang dapat menuntun kehidupan manusia agar lebih bermartabat. Pembangunan kebudayaan tidak dapat dilepaskan dari pengaruh budaya baru di era globalisasi, namun demikian harus tetap berpijak pada nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila, sehingga terwujud karya-karya seni budaya yang memiliki kepribadian. Disisi lain kesenian merupakan hasil karya yang mengacu pada nilai keindahan (estetika) dan mewujudkan dari proses pengendapan makna relasi antar manusia dan manusia dengan lingkungan hidupnya. Berkaitan dengan aktivitas seni budaya di Kota Semarang, terlihat bahwa dalam kurun waktu 2010 – 2015 jumlah grup kesenian meningkat dari 364 menjadi 415 grup kesenian, sedangkan untuk gedung kesenian meningkat masih sama dengan tahun lalu yaitu sebanyak 14 buah. Perkembangan kesenian tertera pada tabel 2.18 dibawah ini : Tabel 2.18 Jumlah Kelompok Kesenian dan Jumlah Gedung Kesenian di Kota Semarang Tahun 2010 – 2015 No

Uraian

1

Jumlah Group Kesenian

2

Jumlah Gedung Kesenian

Tahun 2010

2011

2012

2013

2014

2015

288

305

373

336

364

415

13

13

13

13

14

14

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2016


II-66


2.2.3.2

Olahraga

Jumlah klub olahraga di Kota Semarang sampai dengan akhir tahun 2015 adalah sebanyak 608 buah. Peningkatan jumlah klub olahraga juga diikuti dengan peningkatan fasilitas olahraga (GOR, Stadion, lapangan olahraga) yang sampai dengan akhir tahun 2015 sebanyak 115 buah, selengkapnya terlihat pada Tabel 2.19 Tabel 2.19 Perkembangan Olahraga di Kota Semarang Tahun 2010 – 2015 No

Tahun

Uraian

2010 2011 2012 2013 2014 2015

1

Jumlah Organisasi Olahraga - (buah)

2

Jumlah Klub Olahraga – (buah)

3

Jumlah Gedung Olahraga – (buah)

36

42

42

42

42

46

561

608

608

608

608

608

-

-

115

115

115

115

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga, 2016

2.3 ASPEK PELAYANAN UMUM 2.3.1 Fokus Urusan Wajib Pelayanan Dasar 2.3.1.1

Urusan Pendidikan

Pembangunan

pendidikan

memiliki

fungsi

strategis

untuk

meningkatkan kualitas sumberdaya manusia. Keberhasilan pembangunan pendidikan akan mampu memberikan kontribusi bagi terciptanya insan yang

mandiri

dan

meningkatkan memecahkan

bermartabat.

kompetensi masalah.

Hasil

Pendidikan

masyarakat rekapitulasi

diharapkan

terutama

dapat

kemampuan

penyelenggaraan

urusan

pendidikan di Kota Semarang selama tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 bisa dilihat pada tabel 2.20 berikut : Tabel 2.20 Realisasi Kinerja Urusan Pendidikan No

Uraian

Tahun 2010

2011

2012

2013

2014

2015

572,23 (1:17)

556,16 (1:18)

572,47 (1:17)

544,61 (1:18)

Pendidikan Dasar: 1

Rasio guru/murid (SD)

528,20 (1:19)


506,728 (1:20)

II-67


No

Uraian Rasio guru/murid (SMP)

2

Tahun 2010

2011

2012

2013

2014

595,81 (1:17) 1.490 (1:20:34 ) 1.862 (1:17:32 )

643,84 (1:16) 1.683 (1:17:34 ) 2.097 (1:16:31 )

732,17 (1:14) 1.685 (1:18:33 ) 2.362 (1:14:31 )

715,84 (1:14) 1.789 (1:17:32 ) 2.386 (1:14:30 )

862,11 (1:12) 2.612 (1:12:33 )

906,50 (1:11) 2.924 (1:11:31 )

909,5 (1:11) 2.934 (1:11:31 )

866,45 (1:12) 2.795 (1:12:31 )

99,95

99,91

99,96

99,97

99,96

92,96

92,19

92,70

92,73

93,36

98,84

97,92

98,11

98,80

98,43

99,44

99,05

98,87

98,52

99,06

40.706

42.565

42.817

43.466

44.417

44.571

0,02

0,05

0,03

0,05

0,03

0,02

0,30

0,15

0,11

0,07

0,09

0,07

0,41

0,55

0,71

0,57

0,39

0,32

642,10 (1:16)

Rasio guru/murid per kelas rata-rata (SD)

1.509 (1:19:35)

Rasio guru/murid per kelas rata-rata (SMP)

1.889 (1:16:34)

2015 700,71 (1:17) 1.702 (1:20:32) 2.336 (1:17:30)

Pendidikan Menengah: 1

Rasio guru/murid (SM) 2

3

1 2 3

1

Rasio guru/murid per kelas rata-rata (SM)

871,23 (1:11) 2.640 (1:11:33)

Penduduk yang berusia > 15 tahun melek huruf (tidak buta aksara) (%)

99,97

Fasilitas Pendidikan: Persentase sekolah 90,60 pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik Persentase sekolah 98,96 SMP/MTs kondisi bangunan baik Persentase sekolah 99,26 SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik Pendidikan Anak Usia Dini: Jumlah Siswa pada jenjang TK / RA

863,93 (1:14) 2.880 (1:14:30)

Fasilitas Pendidikan: 1 2 3

Angka Putus Sekolah (APTS) SD/MI (%) Angka Putus Sekolah (APTS) SMP/MTs (%) Angka Putus Sekolah (APTS) SMA/SMK/MA (%) Angka Kelulusan:

1

Angka Kelulusan (AL) SD/MI

99,98

100

100

100

99,58

99,98

2

Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs

96,48

98,54

99,54

99,75

98,86

99,82

3

Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA

98,96

99,85

99,87

99,79

98,42

99,83

104,39

102,84

102,69

102,18

104,27

104,65

118,16

112,73

116,40

112,54

118,51

120,84

70,60

70,75

71,10

71,14

75,65

77,50

4 5 6

Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV - Jenjang SD / MI


II-68


No

Tahun

Uraian

2010

2011

2012

2013

2014

2015

- Jenjang SMP/MTs

85

86,19

88

88,93

90,10

92,41

- Jenjang SMA/SMK/MA

90

90,53

91,76

92,94

94,42

96,30

Sumber : Badan Pusat Statistik, Bappeda & Dinas Pendidikan Kota Semarang, 2016

2.3.1.2

Urusan Kesehatan

Perkembangan pada urusan kesehatan selama periode 2010 – 2015 bisa dilihat pada tabel 2.21 berikut : Tabel 2.21 Realisasi Kinerja Urusan Kesehatan No

Uraian

Tahun 2010 13,02

2011

2013

1

Rasio posyandu per satuan balita

2

Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per 1.000 satuan penduduk - Rasio Puskesmas

13,36

2012 13,92

2014

2015

14,35

14,95

14,70

0,231

0,231

0,231

0,231

0,231

0,231

0,20

0,11

0,11

0,11

0,11

0,11

- Rasio Pustu

0,0192

0,0191

0,0192

0,193

0,194

0,194

3

Rasio Rumah Sakit per 1.000 penduduk

0,0147

0,0147

0,0147

0,0147

0,0147

0,0147

4

Rasio dokter per 1.000 satuan penduduk

2,18

1,12

1,18

1,29

1,40

1,53

5

Rasio tenaga medis per 1.000 satuan penduduk

2,39

1,90

1,93

2,01

2,08

2,12

6

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani (%)

96,65

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

7

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (%)

93,00

96,08

98,33

97,87

97,87

97,53

8

Cakupan Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) (%)

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

9

Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan (%)

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

- Rasio Poliklinik

10

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA (%)

50

61

70

69,5

73

60

11

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD (%)

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

12

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (%)

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00


II-69


Tahun

No

Uraian

13

Cakupan kunjungan bayi

109,81

99,57

99,30

98,72

98,89

98,03

14

Cakupan puskesmas

231,25

231,25

231,25

231,25

231,25

231,25

15

Cakupan pembantu puskesmas

19,21

19,15

19,22

19,30

19,45

19,45

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Sumber : Badan Pusat Statistik & Dinas Kesehatan Kota Semarang, 2015

2.3.1.3

Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR)

Perkembangan

urusan pekerjaan umum dan penataan ruang

dijabarkan berdasarkan beberapa variabel yang ditunjukkan pada tabel 2.22 berikut ini : Tabel 2.22 Realisasi Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang No

Uraian

Tahun 2010

2011

2012

2013

2014

2015

a

Pekerjaan Umum :

1

Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (%)

77,10

78,81

81,37

81,78

82,60

88,07

2

Rasio Jaringan Irigasi (%)

75,00

76,00

77,00

78,00

79,00

80,00

3

Penyediaan air baku

65,5%

66%

66,5%

67%

67,5%

68%

4

Rasio tempat ibadah per 1.000 penduduk

0,0131

0,0130

0,0128

0,0127

0,0126

6

Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per 1000 penduduk (%)

2,21

2,26

2,31

2,35

2,40

2,45

8

Panjang jalan dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam )

345,5

349,2

353,5

357,8

360,2

364,7

9

Jumlah titik reklame yang tertata dan terpelihara dengan baik

915

1.932

1.061

1.025

1.119

623

54

60

60

60

60

60

0,0125

10

Jumlah kegiatan penertiban reklame

11

Jumlah reklame ilegal yang dibongkar/ ditertibkan

4.732

5.091

27.228

35.891

39.400

27.031

13

Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar (%)

55,00

50,00

48,70

47,10

46,00

44,20

14

Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat (%)

74,00

75,00

76,00

77,00

78,00

79,00


II-70


No

Uraian

2011

2012

2013

2014

2015

1836

1896

1961

2031

2106

77

79

81

83

85

87

0,221

0,226

0,231

0,235

0,240

0,245

Timbulan sampah (m3)

-

-

-

5.807,2 3

5.995,4 7

6.189,0 0

Timbulan sampah terlayani (m3)

-

-

-

2.237,3 8

2.422,6 5

2.602,2 7

87,2

87,4

87,6

87,8

88

88,13

85,53

85,58

85,63

85,73

85,78

-

-

-

-

-

43,26

52,04

52,62

52,80

52,93

53,04

53,25

0

0

0

0

0

5,54

Luas irigasi dalam kondisi baik

16 17

Persentase penanganan sampah Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan pddk (%)

18 19

21

2010 1781

15

20

Tahun

Rumah tangga pengguna air minum (%) Rumah tangga berSanitasi (%)

b

Penataan Ruang

1

Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah Kota Smg (%)

2

Rasio bangunan berIMB per satuan bangunan (%)

3

Simpangan dalam tata ruang (%)

85,68

Sumber : Badan Pusat Statistik, Binamarga, D.PSDA, DKP, D. PJPR & DTKP Kota Semarang, 2016

Identifikasi permasalahan pemanfaatan ruang berupa Simpangan Pemanfaatan Ruang terhadap rencana pola ruang mencapai 5,54%, jika dilihat dari wilayah per kecamatan, yang terbesar justru terjadi di kecamatan Gunungpati mencapai 10% dari total luas simpangan yang ada. Jumlah daya tampung sampah apabila menggunakan open damping dalam kajian Masterplan Persampahan adalah 330.723,05 M3 yang akan tercapai pada 2015. Namun karena pelaksanaan pembuangan sampahdi TPA saat ini merupakan campuran antara open dumping dan sanitary landfill sehingga umur TPA jadi bisa lebih lama Terlaksananya peningkatan pengelolaan reklame di Kota Semarang, dimana di sepanjang tahun 2010-2015 telah dilaksanakan melalui intensifikasi penagihan tunggakan reklame, penandaan reklame, dan penertiban reklame ilegal yang jumlahnya meningkat secara signifikan sejak diberlakukannya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2012 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-


II-71


bagian Jalan, dimana tidak diperbolehkan lagi memasang reklame melintang di jalan (bando), di median jalan termasuk delta, baik di Jalan Nasional, Provinsi, maupun Kota. Secara umum hasil pengelolaan reklame adalah sebagai berikut : 2.3.1.4

Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP)

Perkembangan dalam urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Tabel 2.23 Realisasi Kinerja Urusan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman No 1 2 3 4

5 6

Uraian Rumah tangga pengguna listrik (%) Luas Lingkungan pemukiman kumuh (%) Rasio rumah layak huni (%) Pemugaran rumah layak huni Jumlah RTLH yang diperbaiki per tahun (unit) Rasio permukiman layak huni Rasio tempat pemakaman umum per 1.000 penduduk

2010

2011

Tahun 2012 2013

2014

2015

100

100

100

100

100

100

0,64

0,63

0,60

0,56

1,11

0,99

80,19

80,25

80,25

80,9

81,05

81,23

204

408

610

1.186

1.598

1.598

n.a

204

545

414

676

412

99,37

99,40

99,44

99,16

99,26

99,45

-

10,32

35,92

35,80

35,68

34,35

Sumber : DTKP Kota Semarang, 2016

Dari penjelasan tabel diatas dijelaskan bahwa rumah layak huni telah mencapai 81,23%, sedangkan rumah rumah tidak layak huni (RTLH) saat ini sebanyak 15.804 Unit (18,77%) berdasarkan data dari Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) tahun 2015. Sampai dengan tahun 2015 terdapat 2.251 unit RTLH yang telah diperbaiki, sehingga masih ada sejumlah 23.553 unit RTLH yang masih harus diperbaiki. Berdasarkan SK Walikota Semarang No. 050/801/2014 tentang Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Kota Semarang telah diputuskan sebesar 415,83 ha atau 4,16 km2 atau mencapai 1,11% dari wilayah Kota Semarang.


II-72


Tabel 2.24 Daftar Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Kota Semarang No 1

2

3

Lokasi Kecamatan Tugu

Genuk

Semarang Barat

Kelurahan Mangunharjo

1,56

Mangkang Kulon

3,79

Mangkang Wetan

13,59

Genuksari

6,19

Banjardowo

3,38

Terboyo Kulon

0,62

Trimulyo

6,00

Tambakharjo

2,67

Ngemplak Simongan

1,32

Krobokan 4

5

6

7 8

Semarang Tengah

Semarang Timur

Semarang Utara

Candisari Pedurungan

Semarang Selatan


16,16

Brumbungan

2,68

Bangunharjo

4,00

Kembangsari

5,00

Jagalan

1,36

Miroto

7,00

Kauman

2.00

Pekunden

5,00

Sekayu

2,32

Bugangan

8,34

Rejosari

1,30

Mlatiharjo

11,52

Mlatibaru

3,93

Rejomulyo

8,43

Kemijen

15,86

Tanjung Mas

37,63

Bandarharjo

33,44

Panggung Kidul

26,00

Kuningan

23,09

Dadapsari

27,24

Jomblang

1,10

Karanganyar Gunung

1,67

Gemah

5,50

Muktiharjo Kidul 9

Luas (ha)

13,76

Penggaron Kidul

2,19

Lamper Lor

4,71

Lamper Kidul

1,53

Peterongan

1,33

II-73


No

10

Lokasi Kecamatan

Luas (ha)

Kelurahan

Tembalang

Lamper Tengah

7,39

Tandang

3,12

Sendangguwo

4,36

Rowosari

7,07

Meteseh 11

12 13

14

15

Gayamsari

Mijen Banyumanik

Gunungpati

Ngaliyan

10,42

Sawah Besar

6,14

Kaligawe

7,35

Tambakrejo

5,23

Gayamsari

1,57

Purwosari

3,45

Jatibarang

0,86

Ngesrep

0,59

Padangsari

0,49

Jabungan

11,68

Tinjomoyo

5,53

Srondol Kulon

3,67

Gedawang

5,54

Patemon

0,14

Sekaran

3,19

Sadeng

2,47

Sukorejo

2,60

Nongkosawit

3,77

Wonosari

3,12

Kalipancur

1,32

Purwoyoso

1,65

Jumlah Total

415,83

Sumber : SK Walikota Semarang No. 050/801/2014

2.3.1.5

Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Perkembangan dalam urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dapat dilihat pada tabel 2.25 di bawah ini: Tabel 2.25 Realisasi Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat No

1

Uraian Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk


Tahun 2010 1,72

2011 1,72

2012 1,64

2013 1,55

2014 1,48

2015 1,32

II-74


No

Tahun

Uraian

2010

Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan Rasio Penegakan PERDA Cakupan patroli petugas Satpol PP Rasio Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten / kota

2 3 4 5

Cakupan pelayanan bencana kebakaran

6

2011

2012

2013

2015

18,23

18,23

26,19

28,42

30,33

31,66

46

56

66

76

86

96

-

-

-

-

-

3.600

41,76

42,00

42,04

47,44

46,58

37,96

0,0012

0,0012

0,0012

0,0009

0,0014

0,0011

68,72

78,11

92,13

Tingkat waktu tanggap (response time rate / 15 Menit setelah 7 pengaduan) daerah 80,91 81,46 75,69 layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Sumber : Satpol PP, D. Kebakaran Kota Semarang, 2016

2.3.1.6

2014

Urusan Sosial

Pada urusan Sosial terdapat sejumlah 3 variabel, yaitu: Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi; PMKS yg memperoleh bantuan sosial; dan Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial. Tabel 2.26 Realisasi Kinerja Urusan Sosial Tahun

No

Uraian

1

Jumlah Sarana Sosial :

117

117

119

125

132

132

- Panti Asuhan

102

102

104

108

115

115

- Panti Jompo

6

6

6

8

10

10

- Panti Rehabilitasi

2

2

2

2

2

2

- Rumah Singgah 7 7 - Sarana Sejenis 0 0 Lainnya PMKS yg memperoleh 3.218 3.218 bantuan sosial Penanganan penyandang masalah 3.542 3.542 kesejahteraan sosial (orang) Sumber : Disospora Kota Semarang, 2016

7

7

5

5

0

0

0

0

3.411

4.411

2.300

1.051

4.218

3.542

4.651

3.921

2 3


2010

2011

2012

2013

2014

2015

II-75


2.3.2 Fokus Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar 2.3.2.1

Urusan Tenaga Kerja

Keberhasilan dalam pelaksanaan Urusan Tenaga Kerja diukur melalui beberapa indikator. Diantara 5 indikator yang ada, 4 capaian diantaranya mengalami fluktuasi selama tahun 2010 – 2015. Untuk Tingkat Pengangguran Terbuka, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Angka sengketa pengusaha–pekerja, Penempatan tenaga kerja, dan keselamatan masih menjadi permasalahan dalam Urusan ketenagakerjaan ini. Hal ini diantaranya disebabkan karakteristik pencari kerja di Kota Semarang yang cenderung memilih pekerjaan sesuai dengan latar belakang pendidikannya, sehingga menjadi peluang kerja bagi pencari kerja dari daerah lain. Realisasi kinerja pada Urusan Wajib Ketenagakerjaan dapat dilihat pada tabel 2.27 berikut.: Tabel 2.27 Realisasi Kinerja Urusan Tenaga Kerja No 1

Uraian

Tahun 2010

2011

2012

2013

2014

2015

Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun

231

193

192

211

214

180

2

Tingkat partisipasi angkatan kerja (%)

54,71

60,61

68,23

66,79

77,51

63,05

3

Pencari kerja yang ditempatkan

8.560

9.003

10.263

18.819

13.277

9.136

4

Keselamatan dan perlindungan (%)

-

8,36

6,46

7,60

8,30

8,83

5

Penyelesaian Perselisihan buruh dan pengusaha thd kebijakan pemerintah daerah (%)

-

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Sumber : Disnakertrans Kota Semarang, 2016

2.3.2.2

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Hasil yang dicapai oleh Pemerintah Kota Semarang pada pelaksanaan urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak selama tahun 2010 – 2015 dapat dilihat pada beberapa indikator di tabel 2.28 sebagai berikut :


II-76


Tabel 2.28 Realisasi Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak No 1 2

Tahun

Uraian Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah Partisipasi perempuan di lembaga swasta (%)

3

Rasio KDRT (%)

4

Penyelesaian pengaduan Perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan

2010

2011

2012

2013

2014

2015

42.50

40.00

43.47

43,41

43,21

42.11

67.00

60,00

63,47

63,14

53,21

61.11

0,60

0,60

0,61

0,60

0,59

0,59

171

81

125

109

243

310

Sumber : Bapermasper Kota Semarang, 2016

2.3.2.3

Urusan Pangan

Pada

urusan

Pangan

ada

2

variabel

yang

menjadi

ukuran

perkembangannya yaitu Regulasi Ketahanan Pangan dan Ketersediaan Pangan Utama dengan realisasi kinerja yang terlihat seperti tabel 2.29 dibawah ini: Tabel 2.29 Realisasi Kinerja Urusan Pangan No 1 2 3

4

Uraian Ketersediaan pangan utama per 1.000 penduduk Rata-rata jumlah ketersedian padi dalam setahun (ton) Rata-rata jumlah ketersedian jagung dalam setahun (ton)

Tahun 2010 2011 2012 2013 2014 2015 - 142,958 288,466 288,607 277,531 191,760

Rata-rata jumlah ketersedian palawija dalam setahun (ton)

- 201.260 429.698 435.058 421.773 368.593 -

3.101

3.675

3.731

5.375

6.210

-

16.414

16.401

14.931

12.712

36.933

Sumber : Kantor Ketahanan Pangan Kota Semarang, 2016

2.3.2.4

Urusan Pertanahan

Pada urusan pertanahan yang telah dilaksanakan meliputi kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum melalui Tim P2T (Panitia Pengadaan Tanah) Pemerintah Kota Semarang, Fasilitasi penyelesaian


II-77


konflik tanah negara dan upaya tertib administrasi pertanahan melalui penyediaan data base pertanahan di 177 kelurahan. Selain

itu

indikator

kinerja

yang

digunakan

lainnya

Tertib Administrasi Pertanahan berupa data kepemilikan bidang

adalah tanah

(%), Fasilitasi Penyelesaian Kasus Tanah Negara (%), serta Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum. Pengadaan tanah tersebut diantaranya digunakan untuk Normalisasi Kali Bringin, Pelebaran Jalan Kartini – Jolotundo - Gajah, Pembangunan Under Pass Jatingaleh, Pembangunan Jalur Ganda Rel Kereta Api Lintas Tegal – Pekalongan – Semarang, Pembangunan Jalur Ganda Rel Kereta Api Lintas Semarang – Bojonegoro, dan Pembangunan Jalan Tol Batang-Semarang II. Realisasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum pada tahun 2014

dan

2015

masih

menyisakan

pekerjaan

karena

menunggu

penyelesaian kasus sengketa tanah yang ada. Selain itu pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Batang – Semarang II di tahun 2015 baru dalam tahap pengumuman. Realisasi kinerja pada Urusan Pertanahan dapat dilihat pada tabel 2.30 berikut: Tabel 2.30 Realisasi Kinerja Urusan Pertanahan No

Uraian

2011

Tahun 2012 2013

-

19,17

21.46

23.37

25.64

26,27

-

100% /20 kasus

100% /19 kasus

100% /25 kasus

NA

NA

NA

100% /20 kasus 956 dari 1.107 bidang tanah

100% /20 kasus 35 dari 147 bidang tanah

2010

1

Tertib Administrasi Pertanahan (%) (peningkatan Data Base Pertanahan)

2

Penyelesaian kasus tanah Negara (%)

3.

Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum

2014

2015

Sumber : BPN dan Bag. Tapem Kota Semarang , 2016

2.3.2.5

Urusan Lingkungan Hidup

Kinerja urusan lingkungan hidup terjabarkan dalam programprogram untuk mencapai target capaian kinerja dan sasaran-sasarannya. Salah satu hasil yang menonjol adalah untuk kesekian kalinya, tercatat mulai

tahun

2012,

secara

berturut-turut

Kota

Semarang

sukses

memperoleh penghargaan Adipura untuk kategori kota metropolitan


II-78


terbersih. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota memiliki kepedulian dalam pengendalian pencemaran serta memiliki komitmen dalam mewujudkan kota bersih dan hijau (clean and green city). Berikut capaian kinerja urusan lingkungan hidup dari tahun 20102015, yang secara umum kondisinya ditunjukkan pada tabel berikut ini: Tabel 2.31 Realisasi Kinerja Urusan Lingkungan Hidup No

Uraian

1

Pencemaran status mutu air Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan Sumber Mata Air Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal (jumlah perusahaan yang diawasi) Penegakan hukum lingkungan (%) Indek kualitas lingkungan hidup (RPJMN) (%) Presentase jumlah usaha dan atau kegiatan yang mentaati persayaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air (%) Presentase jumlah usaha dan atau kegiatan sumber tidak bergerak yang mentaati persayaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara (%) Pencegahan Pencemaran Air (%) Pencegahan Pencemaran Udara dan Sumber Tidak Bergerak (%)

2 3

4 5 6

7

8 9

10

Tahun 2010

2011

2012

2014

2015

48

50

54

60

60

60

10

15

21

26

31,5

36,5

4,97

8,19

10,76

9,35

8,92

13,98

100

100

100

100

100

100

-

-

-

-

-

45

40

58

68

97

100

100

25

38,5

47

82

100

100

90

125

96,2

102,5

100

100

75

75

64,2

75

100

100

95.84

88.12

100

Penyediaan informasi status kerusakan dan/atau tanah untuk produksi biomass (%) Sumber : Bappeda, BLH, dan DKP Kota Semarang, 2016

2.3.2.6

2013

Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Kota Semarang Penerapan KTP Nasional berbasis NIK yang didukung dengan ketersediaan database kependudukan skala kota. Untuk Rasio Penduduk ber-KTP per Satuan Penduduk penurunan terjadi karena terbit Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 yang mengatur bahwa KTP Non


II-79


Elektronik berlaku sampai dengan 31 Desember 2014, sehingga untuk tahun 2015 kepemilikan KTP yang dihitung adalah e-KTP atau KTP elektronik. Sedangkan penurunan Rasio Bayi Berakte Kelahiran (%) disebabkan karena masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengurusan akte kelahiran meskipun telah dilakukan jemput bola dan pemerintah telah membuka pelayanan pada Tempat Pelayanan Data Kependudukan (TPDK) di setiap Kecamatan. Realisasi kinerja pada Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil dapat dilihat pada tabel 2.32 berikut. Tabel 2.32 Realisasi Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan Dan Catatan Sipil No

Uraian

1

Rasio bayi berakte kelahiran (%) Rasio pasangan berakte nikah (%) Kepemilikan KTP (%)

2 3

Tahun 2010

2011

2012

2013

2014

2015

-

81,85

90,96

92,15

92,07

91,38

-

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

-

96,00

96,00

96,00

96,00

91,54

65,00

65,00

68,00

74,00

1

1

1

1

1

1

1

1

4

Kepemilikan akta 64,00 kelahiran per 1000 penduduk 5 Ketersediaan 1 1 database kependudukan skala Kota 6 Penerapan KTP 1 1 Nasional berbasis NIK Sumber : Dispendukcapil Kota Semarang, 2016

2.3.2.7

Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kondisi pada urusan pemberdayaan masyarakat dapat dilihat pada tabel 2.33 dibawah ini. Tabel 2.33 Realisasi Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa No

Uraian

1

Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK

2


Tahun 2010

2011

2012

2013

2014

2015

5

5

5

5

15

15

32

32

32

32

32

32

II-80


No

Tahun

Uraian

2010

2011

2012

2013

2014

2015

3

Perkembangan Jumlah LSM

-

8

12

14

17

17

4

Persentase LPM Berprestasi

-

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

5

Persentase PKK aktif

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

6

Persentase Posyandu aktif

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Swadaya Masyarakat 100,00 100,00 terhadap Program pemberdayaan masyarakat (%) Pemeliharaan Pasca 100,00 100,00 Program pemberdayaan masyarakat (%) Sumber : Bapermasper Kota Semarang, 2016

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

7

8

2.3.2.8

Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Hasil yang dicapai oleh Pemerintah Kota Semarang pada pelaksanaan urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera selama tahun 2010 sampai dengan 2014

dapat dilihat pada beberapa indikator sebagai

berikut : Tabel 2.34 Realisasi Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana No

Tahun

Uraian

2010

1

Rata-rata jumlah anak per keluarga

2

Rasio akseptor KB per 1.000 PUS Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I

3

2011

2012

2013

2014

2015

2,04

2,06

2,16

2,12

2,02

2,02

76,39

76,02

76,09

76,46

76,47

75,79

113.251

113.037

114.007

117.470

116.720

116.631

Sumber : Bapermasper Kota Semarang, 2016

2.3.2.9

Urusan Perhubungan

Kondisi umum perkembangan Urusan perhubungan sampai dengan tahun 2015 dapat dilihat seperti yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini: Tabel 2.35 Realisasi Kinerja Urusan Perhubungan No 1

Uraian

Tahun 2010

2011

2012

2013

2014

2015

7.793.539

4.767.769

4.085.195

2.042.598

Jumlah arus penumpang angkutan umum : - Bus

3.036.398


3.445.280

II-81


No

2

3 4 5 6 7 8 9

10

11

Tahun

Uraian

2010

2011

2012

2013

2014

2015

- Kereta Api

2.118.944

1.999.169

1.481.107

1.638.381

2.114.889

2.220.633

- Kapal Laut

470.558

507.207

520.579

803.759

223.237

234.399

- Pesawat 4.132.807 2.510.492 2.902.978 Udara Rasio ijin trayek per 33/1500000 0,026 0,020 jumlah =0,0026 penduduk Jumlah uji kir 5192 6833 7507 angkutan umum Jumlah 1 1 1 pelabuhan laut Jumlah 1 1 1 pelabuhan udara Jumlah 5 5 5 terminal bus Jumlah 2 2 2 stasiun kereta api Persentase 0,0269 0,0281 0,0279 angkutan darat Lama 2Jam 2Jam 2Jam pengujian kelayakan angkutan umum (KIR) Biaya 30.000 30.000 30.000 Pengujian Kelayakan Angkutan Umum (KIR) Persentase 87,50 76,00 60,00 pemasangan Rambu Rambu Sumber : Dishubkominfo Kota Semarang, 2016

3.716.894

4.390.462

4.609.985

0,0019

0,0018

0,0018

6997

7647

8095

1

1

1

1

1

1

5

5

5

2

2

2

0,0438

0,0288

0,0301

2Jam

2Jam

2Jam

30.000

30.000

30.000

70,59

100,00

100,00

Dari tabel diatas menjelaskan bahwa pada kinerja Presentase pemasangan rambu-rambu sebesar 100 persen adalah berdasarkan pada target pemasangan rambu-rambu sebanyak 3.203 unit. 2.3.2.10 Urusan Komunikasi dan Informatika Pada urusan Komunikasi dan Informatika perkembangan Jumlah jaringan

komunikasi,

nasional/lokal,

Jumlah

Rasio

wartel/warnet,

penyiaran

radio/TV

Jumlah lokal,

surat

Web

site

kabar milik

pemerintah daerah, dan Pameran/expo, perkembangannya sebagaimana ditunjuukan pada tabel 2.36 berikut ini :


II-82


Tabel 2.36 Realisasi Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika No 1 2

Tahun

Uraian

2010

2011

Jumlah jaringan komunikasi Jumlah surat kabar nasional/lokal - Surat kabar nasional 9

2012

4 5

2015

-

-

-

40 lokasi

9

4

4

6

6

6

6

5

5

5 5 Jumlah penyiaran radio/TV nasional dan lokal - Jml penyiaran radio nasional - Jumlah penyiaran radio lokal - Jumlah penyiaran TV nasional - Jumlah penyiaran TV lokal Web site milik pemerintah daerah Pameran/expo

2014

-

- Surat kabar lokal 3

2013

5

5

4

4

5

5

12

12

12

12

37

14

10

10

11

11

12

12

5

5

5

5

3

4

1

1

1

1

1

1

8

8

8

12

14

20

19

10

11

12

4

2

5

4

7



Ketahanan Pangan 5  Dinkop&UMKM  Badan Perijinan 5 Pelayanan Terpadu Sumber : Setda Kota Semarang, 2016

2.3.2.11 Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Hasil yang telah dicapai pada urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dari tahun 2010 – 2015 diantaranya adalah sebagai berikut : Tabel 2.37 Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah No 1 2 3

Uraian Persentase koperasi aktif (%) Jumlah UKM non BPR/LKM UKM

Tahun 2010

2011

2012

2013

2014

2015

77,17

77,2

78,62

78,72

79,26

79,94

10.692

11.142

11.208

11.383

11.585

11.692

2

2

2

2

2

2

9.307

9.563

10.757

N/A

N/A

996

Jumlah BPR/LKM

Usaha Mikro dan 8.554 8.914 9.132 Kecil Jumlah UMKM (Usaha Mikro Kecil 5 N/A N/A N/A dan Menengah ) yang memiliki IUMK Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Kota Semarang, 2016 4


II-83


Data tabel 2.38 menjelaskan bahwa mulai tahun 2015 Pemerintah Kota Semarang telah mengembangkan sistem UMKM berijin, dan di tahun 2015 telah terdata sebanyak 996 UMKM yang memiliki IUMK. 2.3.2.12 Urusan Penanaman Modal Pelaksanaan Penanaman Modal kota Semarang 2010-2015, untuk capaian kinerja pada urusan Penanaman Modal dapat dikatakan baik, hal ini

menunjukkan

bahwa

penyelenggaraan

program

pada

urusan

Penanaman Modal dapat dilaksanakan sesuai dengan arah kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pada perkembangannya ditunjukkan pada tabel 2.38 berikut ini: Tabel 2.38 Realisasi Kinerja Urusan Penanaman Modal No

Uraian

1

Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)

2 3 4

Tahun 2011

2012 26

Jumlah nilai investasi berskala nasional 2.878.287 (PMDN/PMA) (juta rupiah) Rasio daya serap tenaga 16.515 kerja Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN 804.854 (juta rupiah) Sumber : BPPT Kota Semarang, 2016

2013

2014

2015

62

67

111

138

3.675.239

5.372.164

7.924.515

9.570.413

20.370

26.337

39.505

27.852

796.951

1.696.924

2.552.351

1.645.898

2.3.2.13 Urusan Kepemudaan dan Olah Raga Pada urusan pemuda dan olahraga, dari enam variabel capaian datanya adalah sebagai berikut: Tabel 2.39 Realisasi Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olah Raga No 1 2 3 4 5 6

Uraian Jumlah organisasi pemuda Jumlah organisasi olahraga Jumlah kegiatan kepemudaan Jumlah kegiatan olahraga Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta) Lapangan olahraga

Tahun 2011

2012

2013

2014

2015

47

47

48

60

60

36

42

42

42

46

12

12

9

10

15

18

18

19

20

24

3

3

3

3

3

-

-

-

-

275

Sumber : Dinsospora Kota Semarang, 2016


II-84


2.3.2.14 Urusan Statistik Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor.54 tahun 2010, indikator

keberhasilan

pada

urusan

Statistik

diantaranya

adalah

Ketersediaan Buku Daerah Dalam Angka dan Buku PDRB Kab/Kota. Indikator tersebut selama kurun waktu 2010 s.d 2015 telah terpenuhi, bahkan tidak pada kedua jenis produk tersebut saja, rata-rata tersusun 12 s.d 13 jenis produk buku statistik daerah pada setiap tahunnya. Selain dari jenis buku, aksesbilitas data-data tersebut semakin mudah. Realisasi kinerja Urusan Statistik dilihat pada tabel 2.40 berikut : Tabel 2.40 Realisasi Kinerja Urusan Statistik No

Uraian

1

Tahun 2010

2011

2012

2013

2014

2015

Buku ”Kota/Kabupaten Dalam Angka”

1

1

1

1

1

1

2

Buku ”PDRB Kota/Kabupaten”

1

1

1

1

1

1

3

Banyaknya Publikasi Data (jenis)

12

12

12

13

14

13


2.3.2.15 Urusan Persandian Urusan Persandian untuk pengamanan informasi yaitu pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah. Sampai dengan saat ini kinerja dapat diukur dengan peningkatan jumlah sistem informasi di Perangkat Daerah untuk meningkatkan pengelolaan manajemen dengan pemanfaatan teknologi. Tabel 2.41 Realisasi Kinerja Urusan Persandian No 1

Tahun

Uraian

2010

Rasio Pelayanan Persandian

100%

2011 100%

2012 100%

2013 100%

2014 100%

2015 100%

Sumber : Setda Kota Semarang, 2016

2.3.2.16 Urusan Kebudayaan Pada urusan Kebudayaan capaian perkembangannya tersaji dalam tabel 2.42 berikut ini. Tabel 2.42 Realisasi Kinerja Urusan Kebudayaan


II-85


No

Tahun

Uraian

2010

2011

2012

Penyelenggaraan 55 67 festival seni dan budaya Sarana 2 penyelenggaraan seni 98 98 dan budaya Benda, Situs dan 3 Kawasan Cagar Budaya 315 315 yang dilestarikan Sumber : Disbudpar Kota Semarang, 2016 1

2013

2014

2015

86

145

199

222

67

133

134

173

315

315

315

315

2.3.2.17 Urusan Perpustakaan Pada Urusan Perpustakaan perkembangannya ditunjukkan pada tabel 2.43 berikut : Tabel 2.43 Realisasi Kinerja Urusan Perpustakaan No 1 2

3

4

Uraian

Tahun 2010

2011

2012

2013

Jumlah Perpustakaan Milik 1 1 1 1 Pemerintah Daerah Jumlah Perpustakaan Milik 126 131 156 170 Non Pemerintah Daerah Jumlah pengunjung 1.349.110 1.518.766 1.731.142 1.751.143 perpustakaan per tahun Persentase Koleksi buku yang tersedia 45,52 45,06 45,55 46,48 di perpustakaan daerah Sumber : Kantor Perpustakaan & Arsip Kota Semarang , 2016

2014

2015 1

1

186

186

1.756.224

875.321

68,26

71,63

Dari data pada tabel 2.43 diatas menunjukkan bahwa jumlah pengunjung perpustakaan per tahun terlihat menurun, hal ini dikarenakan metode

yang

digunakan

untuk

menentukan

jumlah

pengunjung

perpustakaan di tahun 2015 tidak lagi mencantumkan jumlah pengunjung di rumah pintar. 2.3.2.18 Urusan Kearsipan Pada urusan Kearsipan yaitu Pengelolaan arsip secara baku dan Peningkatan SDM pengelola kearsipan. Kondisinya ditunjukkan sebagai berikut :


II-86


Tabel 2.44 Realisasi Kinerja Urusan Kearsipan No 1 2

Tahun

Uraian

2010

2011

2012

2013

Pengelolaan arsip secara 85,48 88,71 96,77 98,39 baku Persentase peningkatan SDM pengelola 58,06 67,74 77,42 79,03 kearsipan Sumber : Kantor Perpustakaan & Arsip Kota Semarang, 2016

2014

2015

100,00

100,00

80,65

88,71

2.3.3 Fokus Urusan Pilihan 2.3.3.1

Urusan Kelautan dan Perikanan

Pada urusan Kelautan dan Perikanan, secara rinci perkembangan pembangunan urusan Kelautan dan Perikanan per variabel dapat dilihat pada Tabel 2.45 berikut ini. Tabel 2.45 Realisasi Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan No 1

Uraian

Tahun 2010

2011

2012

Produksi perikanan Tangkap (ton)

342,68

658,15

715,53

Produksi perikanan Budidaya (ton)

583,62

1.672,98

22,68

10

2013

2014

2015

1.296,50

1.485,50

2.136,29

1.823,83

1.826,19

1.854,38

2.705,19

23,37

24,04

24,93

25,93

30,26

18

119

125

308

370

Produksi perikanan

2

Konsumsi ikan (kg/kapita/ thn)

3

Cakupan bina kelompok nelayan (klp)

Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Semarang, 2016


II-87


2.3.3.2

Urusan Pariwisata

Pada urusan Pariwisata kondisinya ditunjukkan pada tabel 2.46 berikut ini : Tabel 2.46 Realisasi Kinerja Urusan Pariwisata No 1

2

Tahun

Uraian

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Kunjungan 1.909.923 2.100.923 2.712.442 3.192.899 4.007.192 wisata Kontribusi sektor 65.767.643.499 78.344.794.420 87.978.572.590 107.163.316.629 132.920.743.789 pariwisata terhadap PDRB Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, 2016

2.3.3.3

4.376.359

149.719.450.268

Urusan Pertanian

Kondisi pada Urusan Pertanian tahun 2010-2015 ditunjukkan sebagaimana tabel 2.47 berikut ini: Tabel 2.47 Realisasi Kinerja Urusan Pertanian No

Uraian

Tahun 2010

2011

2012

2013

2014

2015

43.063

43.289

43.766

43.858

43.897

43.941

-

12

14

18

25

28

1

Produksi padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per (ton)

2

Cakupan bina kelompok petani

3

Produksi Komoditas Holtikultura Utama Lokal (ton)

9.164

9.956

10.079

10.115

10.279

10.642

4

Produksi Komoditas Perkebunan (ton)

1.381

925

795

412

223

146

5

Pendapatan Rumah Tangga Petani (Rp)

9.361.0 00

9.957.2 00

10.054. 230

10.153. 420

10.254. 310

10.355. 300

Sumber : D. Pertanian Kota Semarang, 2016

Dari data tabel 2.47 terlihat produksi komoditas perkebunan yang menurun, hal ini disebabkan tuntutan dan perkembangan industri terkait banyaknya produk-produk hasil olahan dari kelapa sehingga para petani kelapa di Kota Semarang banyak yang menggantinya dengan tanaman buah-buahan seperti kelengkeng.


II-88


2.3.3.4

Urusan Perdagangan

Pada urusan Perdagangan, perkembangannya dapat dilihat pada tabel 2.48 berikut ini : Tabel 2.48 Realisasi Kinerja Urusan Perdagangan No 1 2

Tahun

Uraian

2010

2011

2012

2013

2014

Ekspor Bersih -3.111.533 -3.191.284 -3.204.476 777.244 Perdagangan Cakupan bina kelompok 10% 15% 20% 25% pedagang/usaha informal Sumber : Disperindag dan Dinas Pasar Kota Semarang, 2016

2.3.3.5

2015

-2.424.126

293.293

30%

35%

Urusan Perindustrian

Pembangunan kembangkan

urusan

industri

industri

secara

diarahkan

intensif

untuk

dengan

menumbuh

mengutamakan

industri/usaha kecil dan menengah melalui peningkatan pengetahuan dan ketrampilan sumber daya manusia. Perkembangan urusan industri dapat dilihat dari beberapa variabel yaitu kontribusi sektor industri terhadap PDRB dan pertumbuhan industri. Perkembangan pelayanan pada urusan industri dapat dilihat dari perkembangan jumlah industri

dan jumlah

kelompok pengrajin yang ada di Kota Semarang. Jumlah industri yang ada di Kota Semarang, tahun 2014 sebesar 3.621 unit, bertambah 32 dibandingkan tahun 2013 yang sebanyak 3.589 unit. terdapat peningkatan sebesar 0,84% atau 30 unit usaha. Berdasarkan perkembangan urusan perindustrian terdapat lima variabel perkembangan, kelima variabel tersebut telah dicapai sesuai dengan target yang ditentukan. Variabelvariabel tersebut adalah sebagai berikut. Tabel 2.49 Realisasi Kinerja Urusan Perindustrian No 1 2 3 4

Uraian Kontribusi kategori Industri Pengolahan terhadap PDRB (atas dasar harga berlaku) Kontribusi kategori Industri Pengolahan terhadap PDRB (atas dasar harga konstan) Pertumbuhan Industri Cakupan bina kelompok pengrajin


Tahun 2010

2011

2012

2013

2014

27,24

28,05

2015

24,79

26,70

27,15

24,78

25,49

25,96

26,45

26,66

26,34

2.867

3.539

3.559

3.589

3.621

3.644

72

105

163

448

530

60

II-89

27,55


No 5 6 7 8 9

Tahun

Uraian

2010

Berkembangnya industri kreatif terutama industri kecil/home industri Jumlah kluster industri

160 IKM

Produksi dan transaksi penjualan IKM Peningkatan penataan struktur IKM Penataan kawasan sentrasentra industri potensial

2011

2012

163 IKM

2013

160 IKM

2014

2015

163 IKM

395 IKM

478 IKM

1

2

3

4

10

10

1,62%

2,56%

5,26%

4,00%

71,74%

81,06%

2,58%

3,00%

3,00%

3,00%

3,00%

3,00%

2 sentra

4 sentra

8 sentra

12 sentra

16 sentra

20 sentra

Sumber : Disperindag Kota Semarang, 2016

2.3.4 Fokus Fungsi Penunjang Fungsi penunjang yang menjadi kewenangan daerah meliputi fungsi Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian serta Pendidikan dan Latihan, Penelitian dan Pengembangan; serta

Fungsi

Lain

sesuai

dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan. A.

Perencanaan Dalam fungsi perencanaan, ketersediaan dokumen perencanaan

pembangunan serta dokumen perencanaan teknis strategis merupakan salah satu kinerja yang harus dilaksanakan. Selama

tahun

2010-2015

pelaksanaan

fungsi

Perencanaan

menghasilkan kinerja sebagai berikut : Tabel 2.50 Realisasi Kinerja Fungsi Penunjang Perencanaan No

Uraian

Tahun 2010

2011

2012

2013

2014

2015

1

Tersedianya dokumen RKPD yang telah ditetapkan dg Perwal tepat waktu

2

2

2

2

2

2

2

Kesesuaian Program RPJMD dengan Program RKPD (%)

N/A

81,48

87,77

88,51

92,05

89,69


B.

Penelitian dan Pengembangan Tujuan yang akan dicapai Pemerintah dalam fungsinya sebagai

fungsi Penelitian dan Pengembangan yaitu untuk mencapai kualitas


II-90


perencanaan berbasis penelitian dan pengembangan yang salah satu caranya melalui semakin berkembangnya jejaring /network dengan stakeholder lain yang terkait (pemerintah, swasta, akademisi). Untuk mewujudkan hal tersebut terdapat beberapa kendala antara lain masih terdapatnya kesenjangan antara implementasi dan kebijakan dan belum optimalnya

data/informasi

dan

hasil-hasil

kajian

penelitian

dan

pengembangan serta inovasi daerah. Selama tahun 2010-2015 pelaksanaan fungsi Penelitian dan Pengembangan menghasilkan kinerja sebagai berikut: Tabel 2.51 Realisasi Kinerja Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan No

1

Tahun

Uraian

2010

Jumlah Penelitian yang dilaksanakan oleh bid.Litbang Bappeda

2011

9

2012

9

2013

5

2014

4

2015

5

4


C.

Keuangan

Belum optimalnya upaya peningkatan sistem pengelolaan dan pelaporan keuangan dan aset daerah, Masih terdapat sarana prasarana yang belum sesuai standar, Belum optimalnya pengelolaan aset, Belum optimalnya tingkat akuntabilitas pelaporan keuangan

Instansi Pemerintah, Belum

optimalnya pelaksanaan pendataan, pengawasan dan pemeriksaan pajak daerah, Penerapan Analisis Standar Belanja (ASB) masih belum optimal. Tabel 2.52 Realisasi Kinerja Fungsi Penunjang Keuangan No

1

Uraian

Persentase Realisasi PAD terhadap Realisasi Pendapatan Daerah (%)

Tahun 2010

2011

2012

2013

20,20

25,39

30,77

33,11

2014

35,96

2015

36,71

Sumber : DPKAD Kota Semarang, 2016

D.

Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Kurang optimalnya kinerja aparatur terhadap pelayanan masyarakat, Belum optimalnya penerapan SOP pelayanan, Belum meratanya persebaran pegawai di


II-91


setiap Perangkat Daerah dari segi jumlah maupun kualitas, Belum maksimalnya integrasi antara sistem informasi kepegawaian dengan data kompetensi pegawai, Belum optimalnya pengembangan dan pembinaan aparatur jabatan fungsional, Disiplin aparatur masih perlu ditingkatkan, Kualitas mental dan pola pikir aparatur perlu ditingkatkan, Masih belum mencukupinya jumlah pegawai dan kompetensi

pegawai, Tingkat pemahaman hukum masyarakat dan aparatur

masih perlu ditingkatkan, Masih adanya SOTK yang tumpang tindih dengan Perangkat Daerah lain.

E. Fungsi Lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan Untuk melaksanakan fungsi-fungsi lain yang tidak termasuk kedalam fungsi pelayanan dasar wajib, non wajib maupun pilihan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan akan ditangani oleh perangkat daerah yaitu Sekretariat DPRD, Inspektorat serta Sekretariat Daerah. Masalah yang harus ditangani antara lain belum optimalnya

pelaksanaan legislasi daerah,

belum maksimalnya sistem pengendalian Internal yang dilakukan secara prosedural, Upaya pengawasan masih perlu ditingkatkan. Adapun terkait dengan tingkat efektivitas pengawasan fungsional atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, dapat dilihat dari opini yang diberikan oleh BPK atas pemeriksaan Laporan Keuangan Daerah. Semakin tinggi tingkat opini yang diberikan oleh BPK menunjukkan semakin efektifnya pelaksanaan pengawasan fungsional dalam penyelenggaraan pemerintah daerah Tabel 2.53 Realisasi Kinerja Fungsi Lain sesuai dengan perundang-undangan No

Uraian

ketentuan

peraturan

Tahun 2010

2011

2012

2013

2014

2015

1

Opini BPK atas pemeriksaan Laporan Keuangan Daerah

WDP

WDP

WDP

WTP

WTP

WDP

2

Jumlah Raperda yang diselesaikan

26 perda

26 perda

14 perda

12 perda

11 perda

10 perda

Sumber : Inspektorat, Set. DPRD Kota Semarang, 2016

2.3.5 Fokus Urusan Pemerintahan Umum Urusan pemerintahan umum di daerah lebih menyangkut kepada halhal yang berkaitan dengan kehidupan berbangsa & bernegara termasuk diantaranya kehidupan berpolitik. Menurunnya penerapan nilai-nilai


II-92


kebangsaan/nasionalisme,

gotong

royong,

budi

pekerti,

dan

kesetiakawanan sosial di kalangan masyarakat serta belum optimalnya pengawasan dan pendataan terkait dengan pendidikan ideologi asing, dan organisasi sosial politik masyarakat masih sering menjadi simpul-simpul masalah yang berkembang di masyarakat, Pada urusan Pemerintahan Umum ini merupakan pelaksanaan kegiatan dalam hal politik yang menyangkut Pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP dan yang ditunjuukan pada tabel berikut ini: Tabel 2.54 Realisasi Kinerja Urusan Pemerintahan Umum No 1 2

Uraian Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP Kegiatan pembinaan politik daerah

Tahun 2010 2011 2012 2013 2014

2015

15

19

21

21

21

N/A

2

2

2

2

2

N/A

Sumber : Kesbangpol Kota Semarang, 2016

2.4 ASPEK DAYA SAING DAERAH Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai

pertumbuhan

tingkat

kesejahteraan

yang

tinggi

dan

berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan provinsi dan kabupaten/kota lainnya yang berdekatan, nasional atau internasional. Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia. 2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah 2.4.1.1

Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Kebutuhan

makanan

merupakan

kebutuhan

utama,

sehingga

kecenderungan untuk memenuhi kebutuhan tersebut akan semakin meningkat. Namun kebutuhan ini mempunyai titik jenuh, sehingga pada tingkat pendapatan yang lebih tinggi pengeluaran akan dialihkan ke kebutuhan lain. Oleh karena itu persentase pengeluaran makanan dan non makanan

dapat

dijadikan

sebagai

indikator

tingkat

kesejahteraan

penduduk. Besarnya konsumsi untuk makanan menandakan bahwa sebagian besar penduduk masih mementingkan kebutuhan pokok.


II-93


Pengeluaran konsumsi rumah tangga dapat dilihat pada Tabel 2.55 dibawah ini : Tabel 2.55 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Kota Semarang Tahun 2010 – 2014 No

Kelompok Barang

Tahun 2011

2012

2013

2014

284,19

305,35

329,82

399,23

426,31

14,37

11,62

12,54

10,85

10,41

0,59

0,36

0,22

0,31

0,32

4,84

5,04

5,69

4,87

4,45

4 Daging

4,70

4,59

5,74

5,07

4,44

5 Telur dan Susu

9,15

8,23

7,18

7,61

8,21

6 Sayur-sayuran

5,65

6,47

5,67

6,49

5,71

7 Kacang-kacangan

4,43

3,32

3,32

2,96

2,96

8 Buah-buahan

4,04

6,23

5,75

5,55

5,86

Minyak dan Lemak

2,92

3,26

3,90

2,61

2,47

10

Bahan Minuman

3,22

3,14

1,87

2,99

2,95

11

Bumbu-bumbuan

1,90

1,43

1,20

1,08

1,09

12

Konsumsi Lainnya

3,31

1,96

2,48

1,92

1,90

13

Makanan dan Minuman Jadi

31,31

36,70

35,33

38,21

39,84

14

Tembakau dan sirih

9,57

7,64

9,12

9,49

9,39

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

A

Rata-rata Pengeluaran Konsumsi (Ribu Rp)

B

Distribusi Pengeluaran Konsumsi (%)

2010

1 Padi-padian 2 Umbi-umbian 3

9

Ikan / udang / cumi / kerang

Jumlah


2.4.1.2

Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Rumah Tangga Per Kapita

Semakin

tinggi

pendapatan

masyarakat

maka

relatif

tinggi

pengeluaran masyarakat untuk kebutuhan non pangan, hal ini terjadi pada masyarakat Kota Semarang. Sebagaimana gambaran kondisi yang ditunjuukan pada tabel di bawah ini.


II-94


Tabel 2.56 Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Rumah Tangga Per Kapita Kota Semarang Tahun 2010 – 2014 No A B 1 2

Kelompok Barang

Tahun 2010

2011

2012

2013

2014

370,35

444,56

430,83

671,24

631,91

51,29

40,50

45,50

36,51

37,59

33,06

38,78

38,74

38,69

39,84

4,67

6,32

12,11

13,05

7,85

- Pendidikan

10,10

10,99

10,35

9,04

10,23

- Lainnya

18,29

21,48

16,27

16,60

21,76

Rata-rata Pengeluaran Konsumsi (Ribu Rp) Distribusi Pengeluaran Konsumsi (%) Perumahan dan Fasilitas Rumah tangga Aneka Barang dan Jasa - Kesehatan

3

Pakaian, Alas kaki dan Tutup Kepala

3,92

4,19

3,42

4,53

4,66

4

Barang Tahan Lama

6,02

8,29

6,05

10,32

8,29

5

Pajak, Pungutan dan Asuransi

4,39

4,39

2,63

5,93

5,47

6

Keperluan Pesta dan Upacara / Kenduri

1,32

3,84

3,67

4,01

4,15

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Jumlah


2.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah / Infrastruktur Ketersediaan fasillitas wilayah / infrastruktur Kota Semarang meliputi aksesibilitas

wilayah,

penataan

wilayah,

ketersediaan

air

minum,

ketersediaan fasilitas listrik dan telepon, fasilitas perdagangan dan jasa serta ketersediaan fasilitas lainnya. Ketersediaan infrastruktur yang memadai merupakan salah satu daya tarik Kota Semarang dalam meningkatkan daya saing daerah. 2.4.2.1

Aksesbilitas Daerah

Kota Semarang selain merupakan ibu kota Provinsi Jawa Tengah, juga merupakan jalur perlintasan dari wilayah barat (Jakarta) menuju wilayah

Timur (Surabaya) dan Selatan

sehingga Kota Semarang merupakan

(Jogyakarta) atau sebaliknya penopang

jalur

distribusi

perekonomian Jawa Tengah. Kondisi infrastruktur merupakan unsur penting yang perlu mendapatkan perhatian agar dapat berfungsi dengan optimal. Dalam mendukung aksesibilitas, panjang jalan yang dikelola oleh Pemerintah Kota Semarang sampai dengan tahun 2015 adalah sebesar


II-95


2.691 km. Daya saing lainnya di bidang Sarana prasarana perhubungan adalah dimilikinya pelabuhan udara/laut, terminal bus, stasiun kereta api yang mampu menghubungkan seluruh kota di Indonesia. Kota Semarang selain merupakan ibu kota Provinsi Jawa Tengah, juga merupakan jalur perlintasan dari wilayah barat (Jakarta) menuju wilayah Timur (Surabaya) dan Selatan (Yogyakarta) atau sebaliknya sehingga Kota Semarang merupakan penopang jalur distribusi perekonomian Jawa Tengah.

Ketersediaan

sarana

yang

memadai

dalam

mendukung

aksesibilitas daerah di Kota Semarang antara lain: 1) Sarana jalan di Kota Semarang terdiri dari Jalan Nasional, Provinsi dan Pemerintah Kota Tahun 2014 dengan panjang total sepanjang 2.690,34 km dengan rasio panjang jalan dengan rasio kondisi jalan baik mencapai di atas 55% dan rasio jalan rusak ringan mencapai 40%. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini : Tabel 2.57 Profil Kondisi Jalan Kota Di Kota Semarang Tahun 2010 & 2015

No

Kecamatan

Tahun 2010

Tahun 2015

Kondisi Jalan

Kondisi Jalan

Baik (m)

Sedang (m)

108.841

136.588

Rusak (m)

Baik (m)

Sedang (m)

Rusak (m)

81.303

126.957

185.612

14.163

1.

Banyumanik

2.

Candisari

67.215

31.790

10.285

78.575

31.215

-

3.

Gajahmungkur

31.630

32.567

20.205

43.777

35.194

4.931

4.

Gayamsari

47.089

21.413

14.338

64.092

16.708

2.040

5.

Genuk

56.518

72.926

33.666

79.439

79.177

4.494

6.

Gunungpati

66.895

87.205

78.965

88.893

115.119

29.053

7.

Mijen

63.205

39.196

69.620

88.141

74.164

9.716

8.

Ngaliyan

75.359

64.405

74.214

99.087

91.399

23.492

9.

Pedurungan

112.958

73.634

37.515

142.163

68.867

13.077

10.

Smg Barat

167.836

115.990

42.329

188.183

134.367

4.310

11.

Smg Selatan

40.436

20.484

19.113

57.987

19.057

2.989

12.

Smg Tengah

74.424

27.191

17.543

92.697

20.604

5.857

13.

Smg Timur

37.359

39.937

14.727

51.747

36.960

3.316

14.

Smg Utara

89.376

41.871

11.815

108.997

32.718

1.347

15.

Tembalang

105.348

85.060

84.540

132.023

132.434

10.491

16.

Tugu

25.963

12.980

5.770

39.658

4.378

677

1.170.452

903.236

615.948

1.482.416

1.077.973

129.953

1.170

903

616

1.483

1.078

130

TOTAL PANJANG

(m) (km)

Sumber : Dinas Bina Marga Kota Semarang, 2015


II-96


2) Data jembatan sampai dengan tahun 2015 terdata sebanyak 200 buah atau sepanjang 4.600 meter. Dan yang kondisinya terdata secara detil masih sejumlah 33 buah dengan perincian data jembatan dalam kondisi baik sekali sejumlah 20 buah dan kondisi jembatan

yang

rusak

ringan

sejumlah

12

buah.

Sumber:

binamarga.semarangkota.go.id/simojan.

3) Bandar Udara Internasional Ahmad Yani yang dapat melayani penumpang domestik antar pulau juga dapat melayani penumpang internasional. Pada tahun 2015 jumlah kedatangan penumpang dari pintu domestik mencapai 1.781.719 penumpang meningkat dari tahun 2014 sebesar 1.671.740 penumpang, sedangkan dari sektor keberangkatan

mencapai

1.751.687

penumpang

meningkat

dibanding tahun 2014 dengan jumlah 1.642.072 penumpang. Sedangkan jika dilihat dari pintu kedatangan internasional mencapai 68.044 penumpang, meningkat dibandingkan tahun 2014 lalu yaitu sebanyak 77.712 penumpang. Tabel 2.58 Arus Lalu Lintas Angkutan Udara Domestik Pesawat, Penumpang, Bagasi Barang / Cargo dan Pos Paket di Bandar Udara Ahmad Yani Kota Semarang Tahun 2010 – 2015 N o

Uraian

2010

2011

2012

Tahun 2013

2014

2015

Satuan

1.

Pesawat Datang

7.498

7.596

9.701

11.720

13.261

14.953

Buah

2.

Pesawat Berangkat

7.500

7.596

9.701

11.721

13.324

14.944

Buah

3.

Penumpang Datang

828.270

911.481

1.212.191

1.366.938

1.671.740

1.781.719

Orang

4.

Penumang Berangkat

799.527

884.643

1.188.853

1.425.328

1.642.072

1.751.687

Orang

5.

Penumpang Transit

278

0

100

892

40

9.251

Orang

6.

Bagasi Bongkar

6.039.552

7.244.051

8.112.876

8.831.522

10.190.060

10.801.265

Kg

7.

Bagasi Muat

3.813.256

6.764.643

7.853.165

8.473.123

10.170.787

11.089.374

Kg

8.

Barang Bongkat

4.130.763

5.812.090

5.721.292

5.982.200

8.404.091

8.427.750

Kg

9.

Bagasi Muat

3.506.025

3.813.571

3.255.744

3.564.865

5.179.258

5.601.663

Kg

Sumber : PT ( Persero ) Angkasa Pura I Bandar Udara Ahmad Yani Semarang, Badan Pusat Statistik Kota Semarang, 2015


II-97


Tabel 2.59 Arus Lalu Lintas Angkutan Udara Internasional Pesawat, Penumpang, Bagasi Barang / Cargo dan Pos Paket di Bandar Udara Ahmad Yani Kota Semarang Tahun 2010 – 2015 Tahun No

Satuan

Uraian 2010

2011

2012

2013

2014

2015

1.

Pesawat Datang

187

254

208

534

647

567

Buah

2.

Pesawat Berangkat

187

254

208

534

647

567

Buah

3.

Penumpang Datang

11.086

18.636

15.201

59.335

77.712

68.044

Orang

4.

Penumang Berangkat

12.192

20.023

17.055

56.738

75.670

67.822

Orang

5.

Penumpang Transit

0

0

0

0

0

0

Orang

6.

Bagasi Bongkar

167.448

266.162

226.464

675.763

950.289

903.765

Kg

7.

Bagasi Muat

124.721

207.826

193.618

434.886

585.912

555.729

Kg

8.

Barang Bongkat

2.005

2.627

4.630

9.151

113.008

193.044

Kg

9.

Bagasi Muat

142.479

81.184

431.341

588.441

130.737

263.971

Kg

Sumber : PT ( Persero ) Angkasa Pura I Bandar Udara Ahmad Yani Semarang, Badan Pusat Statistik Kota Semarang, 2015

4) Pelabuhan Tanjung Emas yang merupakan pelabuhan pelayaran nusantara untuk melayani penumpang kapal antar Provinsi, namun demikian beberapa kapal pesiar internasional juga dapat singgah dipelabuhan ini. Selain itu pelabuhan Tanjng Emas juga untuk melayani angkutan barang yaitu dengan adanya Terminal Peti Kemas untuk melayani bongkar muat muatan baik nasional maupun internasional. Pada tahun 2015 jumlah kunjungan kapal untuk pelayaran nusantara mencapai 1.036 kapal, untuk pelayaran rakyat mencapai 546 kapal, untuk pelayaran khusus (non pelayaran) sejumlah 152 kapal, untuk pelayaran luar negri mencapai sebesar 679 kapal.


II-98


Tabel 2.60 Banyaknya Kunjungan Kapal dan Bongkar Muat Barang Di Pelabuhan Laut Tanjung Emas Semarang Tahun 2010 – 2015 No 1.

Tahun

Uraian

2010

2012

2013

2014

2015

779

796

818

1.036

1.036

1.036

Kapal

1.989.778

2.050.414

2.378.856

2.561.984

2.561.984

2.561.984

Ton

159.815

184.461

162.898

205.155

205.155

205.155

Ton

618

552

557

546

546

546

Kapal

89.257

42.778

42.858

41.130

41.130

41.130

Ton

172.508

145.764

143.332

183.316

183.316

183.316

Ton

Pelayaran Nusantara - Kunjungan Kapal - Bongkar Barang - Muat Barang

2.

Pelayaran Rakyat - Kunjungan Kapal - Bongkar Barang - Muat Barang

3.

Pelayaran Khusus (Non Pelayaran) - Kunjungan Kapal - Bongkar Barang - Muat Barang

4.

Satuan

2011

135

109

137

152

152

152

Kapal

772.390

703.893

833.881

851.802

851.802

851.802

Ton

10.135

0

2.675

1.743

1.743

1.743

Ton

705

764

747

679

679

679

Kapal

2.122.405

2.760.699

3.141.081

3.925.062

3.925.062

3.925.062

Ton

1.998.053

1.975.441

2.135.157

2.633.202

2.633.202

2.633.202

Ton

Pelayaran Luar Negeri - Kunjungan Kapal - Bongkar Barang - Muat Barang

Sumber : Administrator Pelabuhan Tanjung Emas Semarang dan BPS Kota Semarang, 2015

5) Terminal bus untuk melayani angkutan bus didalam kota, antar kota bahkan antar Provinsi. Beberapa terminal di Kota Semarang berdasarkan tipe pelayanan yaitu: Tipe A terminal berada di Kelurahan Mangkang Kulon Kecamatan Tugu, terminal penumpang B di kelurahan Terboyo Kecamatan Genuk dan Terminal tipe B penggaron di kecamatan Pedurungan. Terminal dengan Tipe C yaitu di kelurahan Cangkiran kecamatan Mijen, di kelurahan Cepoko Kecamatan Gunungpati, di Kelurahan Tanjung Mas kecamatan Semarang Utara dan Meteseh Kecamatan Tembalang.


II-99


Tabel 2.61 Arus Lalu Lintas Penumpang dan Bus yang Masuk di Terminal Terboyo Kota Semarang Tahun 2010 – 2015 No 1.

2.

3.

4.

5.

Tahun 2012 2013

Uraian

2010 2011 Penumpang Jurusan Barat

2014

2015

Satuan

- Naik

123.385

97.996

80.324

73.708

84.769

106.582

Orang

- Turun

123.176

97.249

80.115

69.189

82.093

100.144

Orang

- Naik

218.504 255.051 288.187 506.040 635.710 828.906

Orang

- Turun

218.145 248.950 284.691 471.488 471.488 765.595

Orang

Penumpang Jurusan Timur

Penumpang Jurusan Selatan - Naik

257.385 300.004 339.270 416.176 416.176 630.735

Orang

- Turun

255.690 295.932 338.009 388.270 388.270 588.551

Orang

Jumlah Bus 192.665 187.518 156.840 133.864 116.443 123.540 Antar Provinsi Jumlah Bus 32.050 33.535 25.682 16.310 28.887 37.157 Antar Provinsi

Buah

Buah


6) Stasiun kereta api di Kota Semarang untuk melayani angkutan penumpang dan barang. Untuk pelayanan angkutan kelas Eksekutif dan Bisnis pelayanan di utamakan di Stasiun Tawang, sedangkan pelayanan

angkutan

penumpang

kelas

ekonomi

dan

bisnis

dipusatkan di Stasiun Poncol. Tabel 2.62 Banyaknya Penumpang Kereta Api Melalui PT KA (Persero) Daerah Operasi IV Kota Semarang Tahun 2010 – 2015 No 1.

Uraian

Tahun 2012 2013

2014

Satuan

2010

2011

2015

- Argo Sindoro

82.871

95.374

89.365

- Argo Muria

76.487

80.499

72.587

81.134

97.958

97.958

Orang

- Kamandanu

-

-

-

-

-

-

Orang

- Harina

70.190

98.819

68.630

108.915

85.170

85.170

Orang

- Rajawali

73.407

121.951

65.453

8.911

-

-

Orang

- Argobromo Anggrek

90.569

71.572

77.211

88.666

Kelas Eksekutif


100.197 125.621 125.621

101.266 101.266

Orang

Orang

II-100


No

2.

Uraian

Satuan

2010

2011

- Sembrani

52.440

56.204

57.665

- Gumarang

22.743

26.565

- Bangunkarta

31.252

26.833

- Kaligung Mas

-

-

- Cepu Ekpres

-

-

47.710

31.642

185.199 185.199

Orang

- Blora Jaya

-

-

100.917

70.590

386.018 386.018

Orang

2014

2015

64.499

74.815

74.815

Orang

20.344

25.285

28.605

28.605

Orang

19.205

30.662

31.357

31.357

Orang

- Fajar Utama

137.588 131.190 111.330 131.861 119.788 119.788

Orang

- Senja Utama

166.746 158.735 107.222 136.123

104.016 656.029 905.892 905.892

Orang

Kelas Bisnis

- Harina

36.488

36.488

Orang

-

-

17.136

43.020

43.020

43.020

Orang

35.587

29.504

21.027

31.252

31.252

31.252

Orang

- Rajawali

-

-

33.234

6.279

-

-

Orang

- Senja Kediri

-

-

14.509

25.075

-

-

Orang

- Kaligung Mas

-

-

-

-

-

-

Orang

- Blora Jaya

-

-

-

-

Orang

- Gumarang

3.

Tahun 2012 2013

174.234 402.588

Kelas Ekonomi - Tawangjaya

323.822 343.355 482.712 274.426 119.788 119.788

- KBL Bergigi

-

-

8.651

-

Orang

36.488

36.488

Orang

- Tegal Arum

197.555 188.607 115.800 102.222

43.020

43.020

Orang

- Kertajaya

146.070 118.947 114.222

92.863

31.252

31.252

Orang

- Matarmaja

72.763

48.857

44.214

35.647

-

-

Orang

- Brantas

64.763

102.000

58.914

32.458

-

-

Orang


Tabel 2.63 Perkembangan Jumlah Ijin Trayek Di Kota Semarang Tahun 2010 – 2015 No

Jenis Transportasi

Tahun

Satuan

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Izin Trayek antarkota antarprovinsi

16

16

16

16

16

16

Trayek

2.

Izin Trayek perkotaan

76

76

76

88

88

88

Trayek

3.

Izin Trayek Perdesaan

0

0

0

0

0

0

Trayek

1.


II-101


Jenis Transportasi

No 4.

Jumlah Izin Trayek

Tahun 2010

2011

2012

2013

2014

2015

92

92

92

104

104

104

Satuan Trayek

Sumber : Dinas Perhubungan, Komunikasi & Informasi, 2016

Tabel 2.64 Perkembangan Persentase Pemasangan Rambu-Rambu Di Kota Semarang Tahun 2010 – 2015 No 1.

2.

3.

Uraian Pemasangan Rambu-Rambu Jumlah Rambu-Rambu Yang Seharusnya Tersedia Persentase Pemasangan Rambu-Rambu

Tahun

Satuan

2010

2011

2012

2013

2014

2015

140

114

120

120

165

111

Unit

160

150

200

170

165

111

Unit

87,50

76,00

60,00

70,59

100,00 100,00

Persen


Tabel 2.65 Perkembangan Wartel / Warnet dan Jumlah Peralatan Komunikasi Di Kota Semarang Tahun 2010 – 2015 Jenis Transportasi

No

Tahun 2010

2011

2012

2013

2014

2015

Satuan

1.

Jumlah Wartel

250

270

257

157

26

26

SST

2.

Jumlah Warnet

197

280

302

157

278

284

Unit

3.

Jumlah menara telekomunikasi : • Pemancar 10 10 televisi • Pemancar 34 34 radio • BTS 493 504

10

10

10

-

Unit

34

34

34

-

Unit

609

881

881

-

Unit

Jumlah Tower

609

569

654

-

Unit

4.

493

504


2.4.2.2

Penataan Wilayah

Peraturan Daerah Kota Semarang 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang tahun 2011-2031. Adapun tujuan penataan ruang di Kota Semarang adalah “Mewujudkan Kota Semarang sebagai pusat perdagangan dan jasa skala nasional yang


II-102


mempertimbangkan keserasian fungsi pelayanan regional dan lokal”. Tujuan penataan ruang Kota Semarang dapat tercapai dengan menerapkan beberapa kebijakan dan strategi penataan ruang Kota Semarang sebagai berikut: 1. Kebijakan & Strategi Pengembangan Struktur Ruang Kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang Kota Semarang dilakukan melalui: A. Kebijakan dan strategi pengembangan fungsi regional dan nasional meliputi: 1) Kebijakan peningkatan peranan Kota Semarang sebagai pintu gerbang Provinsi Jawa Tengah melalui peningkatan fasilitas transportasi Darat, Laut dan Udara. 2) Kebijakan pembukaan potensi investasi perdagangan, jasa, dan industri melalui penyediaan kawasan strategis pada koridor Jalan Siliwangi-Kawasan Pusat Kota-Jalan Kaligawe dan Jalan Majapahit. 3) Kebijakan pengembangan fungsi jasa perhotelan dan convention centre sebagai pendukung tumbuhnya kegiatan ekonomi skala regional, nasional dan internasional di kawasan atas dengan dukungan alam yang hijau dan nyaman. B. Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan metropolitan Semarang meliputi: 1) Kebijakan perwujudan kondisi ruang kota yang mampu memanfaatkan dan mengoptimalkan potensi sebagai simpul perkembangan nasional dan regional, dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing global. 2) Kebijakan

pengembangan

ruang

kota

yang

memacu

perkembangan potensi pusat perkembangan regional segitiga Semarang, Solo dan Jogyakarta (JOGLOSEMAR). 3) Menciptakan kondisi ruang kota yang mampu mendorong keterikatan dan pengembangan timbal balik dengan kawasan metropolitannya (KEDUNGSAPUR). C. Kebijakan

dan

strategi

pengembangan

struktur

pelayanan

kegiatan Kota Semarang meliputi: 1) Kebijakan pemantapan pelayanan fungsi primer. 2) Kebijakan pengembangan pelayanan fungsi sekunder.


II-103


3) Pengembangan pelayanan perbatasan 2. Kebijakan dan Strategi Pengembangan Pola Ruang Kebijakan dan strategi pola ruang meliputi kebijakan dan strategi pengelolaan kawasan lindung dan kawasan budidaya. A. Kebijakan peningkatan pengelolaan Kawasan Lindung meliputi: 1) Mempertahankan dan merevitalisasi kawasan-kawasan resapan air atau kawasan yang berfungsi hidrologis untuk menjamin ketersediaan sumber daya air dan kesuburan tanah serta melindungi kawasan dari bahaya longsor dan erosi. 2) Pelestarian dan perlindungan kawasan cagar budaya yang ditetapkan dari alih fungsi. 3) Peningkatan penyediaan dan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH). B. Kebijakan pengembangan kawasan budidaya meliputi: 1) Pengendalian alih fungsi lahan yang tidak sesuai dengan peruntukan yang ditetapkan rencana tata ruang. 2) Mewujudkan pemanfaatan ruang yang effisen dan kompak. 3) Peningkatan pengelolaan kawasan pesisir. 4) Pengarahan jenis pengembangan kegiatan industri dalam rangka peningkatan kualitas lingkungan perkotaan.

2.4.2.3

Ketersediaan Air Minum

Untuk pelayanan umum terhadap fasilitas air

minum di Kota

Semarang dapat dikatakan mengalami peningkatan lebih baik. Jumlah pemakaian air melalui PDAM kota Semarang pada tahun 2015 tercatat 45,99 juta M3. Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami kenaikan sebesar 3,39 %. Pemakaian terbanyak terdapat pada pelanggan Rumah Tangga sebanyak 37,50 juta M3 atau sekitar 81,52 % dari seluruh pemakaian air minum. Kalau dilihat dari jumlah pelanggan / sambungan, mengalami peningkatan sebesar 5,53 % dari tahun sebelumnya. Secara lengkap dapat dilihat pada tabel 2.66


II-104


Tabel 2.66 Perkembangan Banyaknya Pelanggan, Pemakaian & Penjualan Air Minum PDAM Tahun 2010 – 2015 No

Uraian

1.

Jumlah Pelanggan

2.

Pemakaian Air ( Ribu M3 )

3.

Penjualan Air ( Juta Rp )

2010

2011

2012

2013

2014

2015

134.617

138.775

141.563

144.626

152.014

160.427

36.290,34

39.888,90

42.059,15

43.162,54

44.488,54

45.996.714

125.289,40

137.414,92

147.106,34

156.163,91

163.453,65

170.330,48

Sumber : BPS Kota Semarang, 2016; Kota Semarang Dalam Angka 2015

2.4.2.4

Fasilitas Listrik dan Telepon

Perkembangan jaringan telekomunikasi beberapa tahun terakhir cukup menggembirakan, terlihat dengan banyaknya satuan sambungan yang dipasarkan kepada masyarakat. Jika dilihat dari sebaran tiap kecamatan yang ada, maka jaringan telepon telah menjangkaunya seluruh kelurahan yang ada di tiap-tiap kecamatan. Ketersediaan daya listrik sangat memungkinkan bagi pengembangan investasi. Sedangkan untuk fasilitas telepon seiring dengan perkembangan teknologi untuk jaringan tetap (jaringan telepon lokal, SLI, SLJJ, dan tertutup) mengalami kecenderungan menurun. Tetapi untuk jaringan bergerak yakni satelit dan telepon seluler mengalami perkembangan cukup pesat. Jangkauan komunikasi saat ini tidak menjadi suatu permasalahan, melalui layanan jaringan bergerak yang ditawarkan oleh perusahaan penyedia jaringan telepon antara lain Telkomsel, Indosat, XL, Axis, Tri, dll pelanggan secara cepat dapat menggunakannya. Secara lengkap dapat dilihat tabel 2.67 Tabel 2.67 Perkembangan Jumlah Pelanggan dan Daya Tersambung Listrik Di Kota Semarang Tahun 2010 – 2015 No 1. 2.

3.

Uraian Jumlah Pelanggan Daya Tersambung Rumah tangga pengguna listrik (unit

Tahun 2010

2011

2012

2013

2014

2015

N/A

1.079.66 3

406.792

411.575

411.575

411.575

N/A

1.679.26 7.915

1.040.764. 115

1.097.490. 457

1.097.490 .457

1.097.490 .457

317.685

340.219

356.787

370.750*)

386.337*)

405.732*)


II-105


No

Uraian Juml Rumah Tangga Rasio Elektrifikasi (RE)

Tahun 2010

2011

2012

2013

2014

2015

438.537

429.268

435.184

442.089

443.541

471.327

72,44

79,26

81,99

83,86

87,10

86,08

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Semarang, 2016 Ket : *) Data sangat sangat sementara/ data tahun sebelumnya

Tabel 2.68 Persentase Rumah Tangga Menurut Kepemilikan Telepon Seluler (HP) Di Kota Semarang Tahun 2010 – 2015 ( Persen ) Tahun No

1. 2.

Uraian Rumah Tangga Memiliki Telepon Seluler (HP) Rumah Tangga Tidak Memiliki Telepon Seluler (HP)

2010

2011

2012

2013

2014

2015 *)

86,07

89,71

93,99

94,90

95,01

95,01

13,93

10,29

6,01

5,10

4,99

4,99

Sumber : Hasil SUSENAS BPS Provinsi Jawa Tengah, 2015 Ket. : *). Data sangat sangat sementara / Data tahun sebelumnya

2.4.2.5

Ketersediaan Fasilitas Perdagangan dan Jasa

Kota Semarang sebagai kota perdagangan dan jasa, dapat dilihat dari ketersediaan fasilitas hotel, penginapan, restoran/rumah makan, pasar modern dan pasar tradisional. Sampai dengan tahun 2014 jumlah fasilitas perdagangan dan jasa mengalami peningkatan, jumlah restoran / rumah makan / kedai sebanyak 434 buah. Perkembangan fasilitas perdagangan dan jasa di Kota Semarang pada tahun 2014 mengalami peningkatan hal ini dapat dilihat dari bertambahnya jumlah hotel sebanyak 40 buah dan Restoran / rumah makan sebanyak 236 buah. Jumlah hotel berbintang sebanyak 54 buah; hotel non bintang 70 buah, jumlah industri sebanyak 3.600 buah; pasar tradisional sebanyak 50 buah; pasar lokal sebanyak 23 buah. Disamping itu juga terdapat fasilitas pendidikan, tempat wisata alam dan wisata buatan. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Semarang memilki daya tarik bagi investor untuk investasi dan para wisatawan baik domestik maupun manca negara untuk berkunjung di Kota Semarang. Secara lengkap dapat dilihat pada tabel 2.67 dibawah ini :


II-106


Tabel 2.69 Perkembangan Jenis, Kelas, dan Jumlah Penginapan / Hotel Di Kota Semarang Tahun 2010 – 2015 No

Uraian

1.

Satuan

2010

2011

2012

2013

2014

2015

5

5

6

6

6

6

Buah

964

964

1.225

1.246

1.246

1.246

Kamar

1.459

1.459

1.729

1.730

1.730

1.730

Buah

2

2

2

4

5

6

Buah

293

293

293

723

880

989

Kamar

514

514

514

1.004

1.161

1.270

Buah

10

11

11

12

14

14

Buah

1.060

1.162

1.162

1.431

1.659

1.659

Kamar

1.863

2.020

2.020

2.168

2.398

2.398

Buah

8

10

10

12

14

15

Buah

415

512

569

802

802

910

Kamar

684

824

767

1.091

1.091

1.199

Buah

9

9

9

10

13

13

buah

415

415

415

446

563

563

kamar

762

762

762

819

936

936

buah

50

51

57

62

70

70

buah

1.142

1.173

1.386

1.495

1.671

1.671

kamar

1.790

1.837

2.072

2.204

2.380

2.380

buah

84

88

95

106

122

124

buah

Hotel bintang 5 a.

Jumlah Hotel

b. c.

Jumlah kamar Jumlah tempat tidur Hotel bintang 4

a.

Jumlah Hotel

b. c.


a.

Jumlah Hotel

b. c.


a.

Jumlah Hotel

b. c.


a.

Jumlah Hotel

b. c.

Jumlah kamar Jumlah tempat tidur Hotel Melati

a.

Jumlah Hotel

b.

Jumlah kamar Jumlah tempat tidur Jumlah total penginapan

2.

3.

4.

5.

6.

c. 7.

Tahun

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, 2015

Tabel 2.70 Perkembangan Jumlah Restoran dan Rumah Makan Di Kota Semarang Tahun 2010 – 2015 No

Jenis Usaha

1.

Restoran

2.

Rumah Makan

Tahun

Satuan

2010

2011

2012

2013

2014

2015

46

57

70

124

121

137

buah

115

121

124

139

146

165

buah


II-107


No

Tahun

Jenis Usaha

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Satuan

3.

Bar

25

25

37

48

58

74

buah

4.

Cafe

9

9

25

32

79

85

buah

5.

Jasa Boga Catering

1

2

2

2

2

11

buah

6.

Pusat Penjualan Makanan

2

2

2

2

2

3

buah

7.

Panti Pijat

19

33

37

38

32

35

buah

8.

Karaoke

11

32

46

59

59

48

buah

9.

Spa

-

-

-

4

6

9

buah

Klub Malam

1

2

3

5

4

5

buah

10.


Tabel 2.71 Perkembangan Jumlah Obyek Wisata Di Kota Semarang Tahun 2010 – 2015 No

Uraian

Tahun

Satuan

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Jumlah Obyek Wisata

29

38

39

44

45

62

buah

a.

Obyek Wisata Alam

4

4

4

8

8

10

buah

b.

Obyek Wisata Budaya

10

16

16

17

17

23

buah

c

Obyek wisata buatan

15

18

19

19

20

29

buah

1.


Tabel 2.72 Perkembangan Jumlah Industri Kota Semarang Tahun 2010 – 2015 No

Uraian

Tahun 2010

2011

2012

2013

2014

2015 *)

Jumlah Industri

3.506

3.539

3.559

3.589

3.600

3.600

-

Industri Kecil Formal

1.618

1.619

1.619

1.627

1.630

1.630

-

Industri Kecil Non Formal

1.058

1.075

1.090

1.095

1.098

1.098

-

Industri Menengah

666

679

684

697

697

697

-

Industri Besar

164

166

166

170

175

175

1.

Sumber : Dinas Perindustrian & Perdagangan Kota Semarang, 2015 Ket. : *). Data sangat sangat sementara


II-108


Tabel 2.73 Perkembangan Jumlah Pasar Di Kota Semarang Tahun 2010 – 2015 No

Tahun

Uraian

2010

2011

2012

2013

2014

2015 *)

Satuan

1.

Pasar Tradisional

47

49

50

50

50

50

buah

2.

Pasar Lokal

22

22

23

23

23

23

buah

3.

Pasar Regional

-

-

-

-

-

-

buah

4.

Pasar Swalayan / Supermarket / Toserba

183

303

436

436

536

536

buah

5.

Hipermarket

0

2

5

5

5

5

buah

6.

Pasar Grosir

3

1

3

3

3

3

buah

7.

Mal/Plaza

14

14

15

15

15

15

buah

8.

Pertokoan/Warung/Kios

1.970

buah

1.634

1.634 1.970 1.970 1.970

Sumber : Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Kota Semarang dan Dinas Pasar Kota Semarang, 2015 Ket. : *). Data sangat sangat sementara

Tabel 2.74 Perkembangan Fasilitas Pendidikan Di Kota Semarang Tahun 2010 – 2015 No 1.

2.

3.

4.

5.

Uraian Jumlah PAUD (SPS) Negeri Swasta Jumlah Taman Kanakkanak (TK) Negeri Swasta Jumlah RA/BA Jumlah Sekolah Dasar (SD) Negeri Swasta Jumlah MI Negeri Swasta Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Swasta Jumlah MTs Negeri Swasta Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri


Tahun 2010

2011

2012

2013

2014

2015

24 24

97 97

294 294

319 319

319 319

319

621

629

629

633

643

644

3 618 77 630 458 172 78 1 77

3 626 99 630 456 174 79 1 78

3 626 108 524 347 177 78 1 77

3 630 113 525 347 178 79 1 78

3 640 114 527 347 180 78 1 77

3 641 124 571 338 183 81 1 80

197

171

170

173

175

180

41 156 32 2 30

41 130 33 2 31

41 130 34 2 32

41 130 35 2 33

42 131 35 2 33

43 137 35 2 33

77

77

76

74

73

71

16

16

16

16

16

16

Satuan buah

319 buah

buah

buah

buah

II-109


No

Tahun

Uraian

2010 Swasta

Jumlah MA

6.

7.

8.

Negeri Swasta Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Swasta Jumlah Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Negeri Swasta Jumlah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Negeri Swasta

2011

2012

2013

2014

2015

61 22 2 20

61 23 2 21

60 23 2 21

58 23 2 21

57 23 2 21

55 24 2 22

77

83

89

88

88

87

11 66

11 72

11 78

11 77

11 77

11 76

1

1

1

1

1

1

1 -

1 -

1 -

1 -

1 -

1 -

39

39

39

39

34

33

39

39

39

39

34

33

Satuan

buah

buah

buah

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Semarang, 2016

Tabel 2.75 Perkembangan Fasilitas Kesehatan Di Kota Semarang Tahun 2010 - 2015 No

Uraian

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Satuan

Rumah Sakit Umum :

1. a. b. c. d. e.

Rumah Sakit Swasta

10

10

10

10

10

10

buah

2

2

2

2

2

2

buah

1

1

1

1

1

1

buah

3

3

3

3

3

3

buah

9

9

9

9

9

9

buah

- RS Jiwa

1

1

1

1

1

1

buah

- RS Bedah Plastik

1

1

1

1

1

1

buah

3

3

3

3

3

3

buah

3

3

3

2

2

2

buah

6

6

6

6

6

6

buah

37

37

37

37

37

37

buah

Rumah Sakit Daerah Rumah Sakit Pusat Rumah Sakit POLRI Rumah Sakit terdiri dari :

Umum Umum TNI / Khusus,

- Rumah Sakit Ibu dan Anak ( RSIA ) - Rumah Sakit Bersalin ( RSB ) Rumah Bersalin ( RB ) / BKIA Puskesmas , terdiri dari :

2. 3.

4.

Tahun

a.

Puskesmas Perawatan

13

13

12

12

12

12

buah

b.

Puskesmas Non Perawatan

24

24

25

25

25

25

buah

Puskesmas Pembantu

34

35

35

35

35

35

buah


II-110


No

Tahun

Uraian

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Satuan

5.

Puskesmas Keliling

37

37

37

37

37

37

buah

6.

Posyandu yang ada

1.529

1.533

1.556

1.559

1.561

1.561

buah

7.

Posyandu Aktif

1.529

1.055

1.150

1.202

1.214

1.214

buah

8.

Apotik

369

381

403

406

401

401

buah

9.

Laboratorium Kesehatan Swasta

30

30

30

32

30

30

buah

10.

Klinik Spesialis

14

14

31

36

37

37

buah

11.

Klinik 24 Jam

9

13

9

7

12.

Toko Obat

65

20

12

23

20

20

buah

13.

BP Umum

51

139

72

80

83

83

buah

14.

BP Gigi

8

24

25

25

8

8

buah

1.176

1.327

1.512

1.640

1.798

1.798

buah

649

681

691

730

745

745

buah

294

328

358

393

415

415

buah

15. 16. 17.

Dokter Umum Praktek Swasta Dokter Spesialis swasta Dokter gigi swasta

buah

Sumber : Profil Kesehatan Kota Semarang, 2016

2.4.2.6

Iklim Berinvestasi

Daya dipengaruhi

tarik

investor

untuk

faktor-faktor

seperti

memanamkan

modalnya

tingkat

bunga,

suku

sangat

kebijakan

perpajakan dan regulasi perbankan, sebagai infrastruktur dasar yang berpengaruh terhadap kegiatan investasi.

Iklim investasi juga sangat

dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang mendorong berkembangnya investasi antara lain kemudahan proses perijinan. Secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 2.76 Perkembangan Investasi Kota Semarang Tahun 2010 – 2015 No 1. 2. 3.

Uraian Jumlah Investor Dalam Negeri (PMDN) Jumlah Investor Asing (PMA) Jumlah Investasi Jumlah a Investasi PMDN

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Satuan

2.966

3.529

2.741

2.866

4.405

4.405

Investor

11

17

43

33

45

45

Investor

357,82 997,04 3.675,24 5.372,16 7.924,52 7.924,52

Milyar Rp.

150,63 437,34 1.554,97 4.129,10 5.332,51 5.332,51

MIlyar Rp.


II-111


No

Uraian b

2010

Jumlah Investasi PMA

2011

2012

2013

2014

2015

Satuan Milyar Rp.

207,19 559,70 2.120,27 1.243,06 2.592,01 2.592,01

Sumber : Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang (data diolah), 2015

2.4.2.7

Keamanan dan Ketertiban

Kondisi keamanan dan ketertiban Kota Semarang relatif kondusif bagi berlangsungnya aktivitas masyarakat maupun kegiatan investasi. Berbagai tindakan kejahatan kriminalitas, unjuk rasa dan mogok kerja yang merugikan dan mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat dapat ditanggulangi dengan sigap oleh aparatur Pemerintah. Situasi tersebut juga didorong oleh pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat dengan melibatkan

partisipasi

masyarakat

dalam

menjaga

keamanan

lingkungannya. Secara lengkap dapat dilihat pada tabel dibawah ini : Tabel 2.77 Perkembangan Jumlah Kriminalitas dan Jumlah Unjuk Rasa / Demostrasi Di Kota Semarang Tahun 2010 – 2015 No

Uraian Jumlah Kriminalitas Tindak Pidana Menonjol (Crime Index)

1.

Tahun

Satuan

2010

2011

2012

2013

2014

2015

640

1.895

1.922

1.553

3.505

2.792

kasus

a.

Pencurian dgn pemberatan

147

539

521

419

441

476

b.

Pencurian ranmor

407

884

768

566

633

667

kasus

15

58

92

82

88

206

kasus

13

171

206

200

203

42

kasus

c. d.

Pencurian dgn kekerasan Penganiayaan berat

kasus

e.

Pembunuhan

1

7

14

2

10

6

kasus

f.

Perkosaan

6

5

3

3

3

215

kasus

g.

Kenakalan remaja

0

0

0

0

0

0

kasus

h.

Uang palsu

0

2

2

3

1

1

kasus

i.

Narkotika

0

40

63

61

79

463

kasus

j.

Perjudian

14

81

92

88

42

110

kasus

k.

Pemerasan / Ancaman

36

94

150

116

N/A

N/A

kasus

l.

Lainnya

1

14

11

13

2.005

696

kasus


II-112


No

Tahun

Uraian

Satuan

2010

2011

2012

2013

2014

2015

78

126

99

66

24

24

Aksi

5.500

6.650

5.150

3.600

9.934

9.934

orang

Jumlah Aksi Unjuk Rasa / Demonstrasi

2. a.

Jumlah Aksi

b.

Jumlah Peserta

Sumber : BPS Kota Semarang dan Kantor Salpol PP & Linmas Kota Semarang, 2016

2.4.2.8

Kemudahan Perijinan

Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan perijinan yang berkelanjutan

maka

penyelenggaraannya.

perlu

Untuk

itu

dilakukan telah

evaluasi

dilakukan

terhadap

survey

kepuasan

masyarakat sebagai alat ukur yang komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat

dalam

memperoleh

pelayanan.

Ruang

lingkup

survey

kepuasan masyarakat tersebut antara lain: persyaratan, prosedur, waktu pelayanan, biaya, produk layanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, maklumat pelayanan serta penangan pengaduan. Adapun hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang telah dilakukan dapat dilihat secara lengkap dapat dilihat pada tabel 2.76 dibawah ini : Tabel 2.78 Capaian Survey Kepuasan Masyarakat Pada BPPT Kota Semarang Tahun 2010 – 2015 No

Uraian Survey 1 Kepuasan Masyarakat

2010

2011

2012

79,5 99,21

2013

2014

2015

Satuan

73 78,21 76,42 72,19

%

Sumber : Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Kota Semarang, 2015

Tabel 2.79 Perkembangan Jumlah Ijin Di Kota Semarang Tahun 2010 – 2015 No 1.

2.

Uraian

2010

2011

2012

2013

2014

2015

a. Jumlah Total Pengajuan

9.055

10.164

10.095

9.689

9.943

11.447

b. Jumlah Ijin Yang Terbit

9.054

10.165

10.093

9.691

9.943

11.424


2.717

2.584

2.777

2.204

3.006

4.368


2.296

2.373

2.630

1.801

3.162

4.280

Bidang Ekonomi

Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra)


II-113


No 3.

Uraian

2010

2011

2012

2013

2014

2015


4.897

3.347

4.264

3.876

4.273

4.631


4.713

3.474

4.215

3.839

4.113

4.570

Bidang Pembangunan

Sumber : Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Kota Semarang, 2015

2.4.2.9

Pengenaan Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah PAD yang tarifnya diatur dengan Peraturan Daerah (Perda) Kota Semarang. Pengelolaan Pajak dilakukan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Semarang. Rincian Pajak Daerah ditunjukkan sebagaimana tabel di bawah ini : Tabel 2.80 Pajak Daerah Kota Semarang Tahun 2010 – 2015 No 1 2 3 4 5

6

7 8 9

Uraian

Tahun 2012 2013

2010

2011

Pajak Hotel

28.374.010. 396

34.040.038 .542

37.927.674 .833

Pajak Restoran Pajak Hiburan Pajak Reklame Pajak Penerangan Jalan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C

28.247.021. 411

33.052.975 .112

6.589.282.2 53

Pajak Parkir Pajak Air Tanah Pajak Sarang Burung Walet

2014

2015

44.674.905 .002

50.589.695 .464

49.790.610. 634

39.406.951 .705

48.387.960 .623

62.752.745 .542

71.309.824. 768

8.838.252. 654

10.416.687 .455

12.405.484 .804

14.670.566 .132

13.824.988. 392

16.429.600. 795

17.522.424 .149

17.195.403 .162

22.921.879 .365

22.505.204 .838

23.346.921. 458

94.639.332. 867

104.366.87 6.365

114.180.20 2.647

137.411.66 0.918

163.497.26 9.631

168.662.279 .975

52.327.400

41.265.440

1.122.774. 154

1.367.379. 075

25.199.830

109.361.840

3.348.797.8 25

4.495.856. 241

4.912.611. 413

5.658.633. 242

7.508.343. 122

8.742.569.3 08

-

3.451.382. 908

4.371.739. 057

4.679.097. 924

4.873.574. 208

5.179.186.8 01

-

0

0

0

0

0

10

Pajak BPHTB

-

154.275.05 6.827

208.003.74 7.971

220.909.15 6.797

254.085.54 0.258

199.463.884 .563

11

Pajak PBB

-

-

161.334.46 8.066

185.292.33 2.200

211.001.44 7.064

200.189.522 .571

177.680.37 2.947

360.084.12 8.238

598.872.26 0.463

683.708.48 9.950

791.509.58 6.089

740.619.150 .310

PAJAK DAERAH

Sumber : Data Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2016


II-114


2.4.3 Fokus Sumber Daya Manusia 2.4.3.1

Rasio Ketergantungan

Sejak tahun 2010 hingga 2015, angka rasio ketergantungan mengalami pergerakan yang fluktuatif. Sempat mengalami penurunan di tahun 2011, namun kembali meningkat sampai dengan tahun 2015. Secara numerik dapat dilihat dengan angka ketergantungan yang berada di bawah 50. Artinya penduduk usia produktif (15-64 tahun) menanggung sedikit penduduk usia non produktif (<15 dan >64 tahun).; dimana kualitas penduduk (baik tingkat pendidikan, skill, profesionalitas dan kreativitas) mampu menekan beban ketergantungan sampai tingkat terendah yang berguna untuk mendongkrak pembangunan ekonomi. Secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 2.81 Rasio Ketergantungan Kota Semarang Tahun 2010 – 2015 N o

Uraian

Tahun 2010

2011

2012

2013

2014

2015

1

Penduduk Usia < 15 th (ribu jiwa)

359.792

364.652

368.438

372.387

376.065

378.996

2

Penduduk Usia > 15 th & < 65 th (ribu jiwa)

1.094.385

1.108.74 2

1.116.479

1.125.178

1.133.96 3

1.141.09 8

3

Penduduk Usia > 65 th (ribu jiwa)

73.256

70.964

74.281

74.540

74.877

75.173

4

Jumlah Penduduk (ribu jiwa)

1.527.433

1.544.35 8

1.559.198

1.572.105

1.584.90 6

1.595.26 7

5

Rasio Ketergantungan(%)

39,57

39,29

39,65

39,72

39,77

39,80


2.4.3.2

Rasio Penduduk Usia 5 Tahun Ke Atas Menurut Pendidikan Tetinggi yang Ditamatkan

Rasio penduduk usia 5 tahun ke atas yang bekerja menurut pendidikan yang ditamatkan selama empat tahun terakhir yang paling dominan adalah lulusan SD ke bawah. Secara keseluruhan sejak Tahun 2010 – 2015 rasio lulusan SD ke bawah, SMP, maupun DI/II/III dan Universitas mengalami penurunan persentase jika dibandingkan dengan jumlah penduduk, sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini :


II-115


Tabel 2.82 Rasio Penduduk Usia 5 Tahun Ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kota Semarang Tahun 2010 – 2015 ( Persen ) No

Tahun

Uraian

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1

Sekolah Dasar Ke Bawah

46,47

46,34

46,27

46,20

45,81

49,81

2

Sekolah Menengah Pertama

18,93

18,88

18,85

18,82

18,66

20,29

3

Sekolah Menengah Atas

19,69

19,64

19,61

19,58

19,42

21,11

4

Diploma I / II / III dan Universitas

8,21

8,18

8,17

8,16

8,09

8,80


2.4.3.3

Rasio Penduduk yang Bekerja Menurut Pendidikan yang Ditamatkan

Rasio penduduk yang bekerja menurut pendidikan yang ditamatkan selama empat tahun terakhir yang paling dominan adalah agregat lulusan SD/MI dan SMP. Secara keseluruhan sejak Tahun 2010 – 2015 rasio lulusan SD ke bawah, SMP, SMA maupun DI/II/III dan Universitas mengalami pergerakan yang fluktuatif jika dibandingkan dengan jumlah penduduk, sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini. Tabel 2.83 Rasio Penduduk Yang Bekerja Menurut Pendidikan Yang Ditamatkan di Kota Semarang Tahun 2010 – 2015 ( Persen ) No

Uraian

Tahun 2010

2011

2012

2013

2014

2015

1

SD Ke bawah

20,87

20,61

20,13

14,36

14,36

14,36

2

SMP

21,27

21,44

25,54

22,63

22,63

22,63

3

SMA

33,20

32,44

32,11

36,55

36,55

36,55

4

D.I / D.II / D.III dan Universitas

24,67

25,52

22,22

26,46

26,46

26,46


2.4.3.4

Rasio Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

Distribusi persentase jumlah penduduk kota semarang paling banyak berada di pekerjaan buruh industri yang selam 5 tahun berada di kisaran 25 persen. Dan peringkat kedua dan ketiga terbesar adalah PNS & TNI / Polri sebesar 13 % dan 12 %. Untuk pergerakan distribusi persentase selama tahun 2010 – 2015 cenderung berfluktuatif. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:


II-116


Tabel 2.84 Rasio Penduduk Menurut Mata Pencaharian di Kota Semarang Tahun 2010 – 2015 ( Persen ) No

Tahun

Uraian

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1

Petani Sendiri

3,86

3,86

3,91

3,92

3,91

3,91

2

Buruh Tani

2,65

2,65

2,69

2,70

2,69

2,69

3

Nelayan

0,39

0,39

0,39

0,39

0,39

0,39

4

Pengusaha

7,79

7,79

7,72

7,73

7,72

7,72

5

Buruh Industri

25,67

25,67

25,65

25,54

25,65

25,65

6

Buruh Bangunan

12,02

12,02

12,02

12,04

12,02

12,02

7

Pedagang

12,58

12,58

12,51

12,53

12,51

12,51

8

Angkutan

3,73

3,73

3,71

3,72

3,71

3,71

9

PNS & TNI/Polri

13,79

13,79

13,76

13,78

13,76

13,76

5,78

5,78

5,77

5,78

5,77

5,77

11,76

11,76

11,87

11,88

11,87

11,87

10

Pensiunan

11

Lainnya

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Semarang , 2016

Hasil evaluasi dari pelaksanaan program pembangunan daerah dalam RPJMD tahun 2010-2015 masih terdapat sebanyak 3 indikator atau 0,98% dengan capaian kurang baik. Urusan yang capaiannya tergolong kurang baik tersebut yaitu urusan pekerjaan umum, perhubungan, ketenagakerjaan, pemuda dan olahraga, dan urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian. Dari 3 indikator tersebut, sebanyak 2 indikator dengan status kinerja rendah yaitu (1) Tingkat pengendalian ruang wilayah strategis dan cepat tumbuh dalam kota, hal ini dikarenakan kondisi keterbatasan pemilikan lahan di dalam kota untuk pengembangan wilayah; (2) Tingkat kinerja lembaga perwakilan rakyat dalam pelaksanaan fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan, hal ini disebabkan

oleh

Pemerintah

Pusat

dinamika yang

perubahan

terlalu

regulasi

berdampak

perundangan

terhadap

dari

kebijakan

di

pemerintah kota khususnya dalam penyusunan peraturan daerah. Kemudian dari 3 indikator tersebut, 1 indikator dengan status kinerja sangat rendah yaitu Jumlah LPJU baru yang terpasang, namun jika dilihat dari kondisi saai ini rasio LPJU yang ada sudah memadai di semua wilayah kecamatan.


II-117

BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN Keuangan menentukan mengingat

daerah

merupakan

kualitas

faktor

penyelenggaraan

kemampuannya

akan

strategis

yang

pemerintahan

mencerminkan

turut daerah,

daya

dukung

manajemen pemerintahan daerah terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya. Dalam

konteks

pembangunan,

penyelenggaraan

fungsi

pemerintahan daerah dan pembangunan daerah akan berjalan secara optimal apabila didukung dengan kemampuan keuangan daerah yang mencukupi kebutuhan pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Oleh karenanya, dalam rencana pembangunan daerah, analisis pengelolaan keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah

untuk

mendanai

atau

mendukung

penyelenggaraan

pembangunan daerah. Tingkat

kemampuan

keuangan

daerah,

dapat

diukur

dari

kapasitas pendapatan asli daerah, rasio pendapatan asli daerah terhadap jumlah penduduk dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Untuk memahami tingkat kemampuan keuangan daerah,

maka perlu dicermati kondisi kernja keuangan daerah, baik kinerja keuangan

masa

lalu

maupun

kebijakan

yang

melandasi

pengelolaannya. 3.1 KINERJA KEUANGAN TAHUN 2010 – 2015 Perkembangan kinerja keuangan pemerintah daerah tidak terlepas dari batasan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan keuangan Daerah, Permendagri Nomor 13 Tahun 2006,

Permendagri

Pengelolaan

Nomor

keuangan

59

Daerah

Tahun dan

2007

secara

tentang

spesifik

Pedoman

pengelolaan

keuangan daerah Kota Semarang diatur dalam Perda Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2013


III-1

GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Berdasarkan ketentuan tersebut, kinerja keuangan pemerintah daerah terkait erat dengan aspek kinerja pelaksanaan APBD dan aspek kondisi

neraca

daerah.

Penyusunan

APBD

bertujuan

untuk

menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia, mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara baik. Dalam penyusunan APBD, terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam penyusunan anggaran yaitu penyelerasan antara kebijakan (policy), perencanaan (planning), dengan penganggaran

(budgeting)

antara

Pemerintah

dengan

pemerintah

daerah. Kinerja pelaksanaan APBD tidak terlepas dari struktur dan akurasi belanja (belanja langsung dan belanja tidak langsung)

pendapatan

daerah yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD, Dana Perimbangan dan Lain-lain pendapatan yang sah. Sementara itu neraca daerah akan mencerminkan perkembangan dari kondisi asset pemerintah kota Semarang, kondisi kewajiban pemerintah daerah serta kondisi ekuitas dana yang tersedia. 3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD Struktur APBD Kota Semarang terdiri atas 3 (tiga) komponen utama yaitu (1) Pendapatan, (2) Belanja, dan (3) Pembiayaan.Masingmasing komponen memiliki struktur masing-masing sebagai berikut: A.

Pendapatan Daerah Pendapatan Daerah merupakan hasil akumulasi dari Pendapatan

Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari beberapa komponen diantaranya adalah: (1) Pajak Daerah, (2) Retribusi Daerah, (3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, (4) Lain-lain PAD yang Sah. Sedangkan Pendapatan Transfer Kota Semarang terdiri dari beberapa komponen

diantaranya:

(1)

Transfer

Pemerintah

Pusat

–

Dana

Perimbangan, yang terdiri dari (a) Dana Bagi Hasil Pajak, (b) Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA), (c) Dana Alokasi Umum, dan (d) Dana Alokasi Khusus. (2) Transfer Pemerintah Pusat yang terdiri dari (a) Dana


III-2


Otonomi Khusus, (b) Dana Penyesuaian, (3) Transfer Pemerintah Provinsi yang terdiri dari (a) Pendapatan Bagi Hasil Pajak, (b) Pendapatan Bagi Hasil Lainnya (bantuan keuangan propinsi/ pemda lainnya).

Lain-lain

Pendapatan

yang

Sah

terdiri

dari

beberapa

komponen diantaranya (1) Pendapatan Hibah, (2) Pendapatan Dana Darurat, dan (3) Pendapatan Lainnya. B.

Belanja Daerah Belanja Daerah Kota Semarang merupakan akumulasi dari belanja

langsung dan tidak langsung daerah Kota Semarang. Belanja Tidak Langsung terdiri dari beberapa komponen: (a) Belanja pegawai, (b) Belanja bunga, (c) Belanja Subsidi, (d) Belanja Hibah, (e) Belanja bantuan sosial, (f) Belanja bagi hasil, (g) Belanja bantuan keuangan, (h) Belanja tidak terduga. Sedangkan Belanja Langsung terdiri dari beberapa komponen diantaranya (a) Belanja pegawai, (b) Belanja barang dan jasa dan (c) Belanja modal. C.

Pembiayaan Daerah Pembiayaan Daerah Kota Semarang merupakan selisih dari

penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan Pembiayaan terdiri dari beberapa komponen diantaranya adalah (a) Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran sebelumnya, (b) Pencairan dana cadangan, (c) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, (d) Penerimaan pinjaman daerah dan obligasi daerah, dan (e) Penerimaan kembali pemberian pinjaman. Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari beberapa komponen diantaranya adalah (a) Pembentukan dana cadangan, (b) Penyertaan modal (investasi) daerah, (c) Pembayaran pokok utang, (d) Pembayaran kegiatan lanjutan, dan (e) Pengeluaran perhitungan pihak ketiga. Perkembangan APBD Kota Semarang dalam kurun waktu tahun 2010-2015 pada tabel 3.1, mengalami tren peningkatan dari tahun ke tahun. Di tahun 2010 terlihat bahwa belanja daerah lebih besar dari pendapatan, sedangkan untuk tahun 2011 hingga 2014 belanja daerah lebih kecil dari pendapatan. Pembiayaan daerah mengalami kondisi fluktuatif.


III-3


Tabel 3.1. Ringkasan APBD Kota Semarang Tahun 2010-2015 KODE REK

PENDAPATAN DAERAH

1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.2 1.2.1

1.2.2 1.2.3 1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3

1.3.4

TAHUN

URAIAN

Pendapatan Asli Daerah Pajak Daerah Retribusi Daerah Hasil Pengolahan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan Lain-lain PAD yang Sah Dana Perimbangan Dana Bagi Hasil Pajak Dana bagi Hasil Bukan Pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Hibah Dana Darurat Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi atau Kabupaten/Kota Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal & Percepatan

2010

2011

2012

2013

2014

1.594.662.575.000

1.992.693.893.000

2.278.353.606.000

2.594.562.688.000

2.865.509.578.000

3.263.824.536.000

314.653.496.600

447.032.951.000

667.883.642.000

778.866.930.000

891.280.705.000

1.107.053.257.000

162.510.000.000

286.576.562.000

501.850.000.000

587.050.000.000

642.700.000.000

783.000.000.000

83.247.627.000

87.178.314.000

96.899.998.000

104.730.906.000

104.484.420.000

103.340.009.000

5.338.489.000

6.005.800.000

6.361.379.000

6.872.760.000

7.989.867.000

9.306.898.000

63.557.380.600

67.272.275.000

62.772.265.000

80.213.264.000

136.106.418.000

211.406.350.000

947.735.972.000

997.281.109.000

1.107.004.326.000

1.219.637.347.000

1.266.631.093.000

1.306.428.964.000

276.700.000.000

232.621.304.000

97.310.000.000

114.600.538.000

120.850.000.000

125.281.000.000

557.500.000

557.500.000

557.500.000

1.057.500.000

2.059.000.000

2.200.000.000

640.186.272.000

715.700.805.000

936.865.926.000

1.054.002.569.000

1.104.739.473.000

1.126.847.634.000

30.292.200.000

48.401.500.000

72.270.900.000

49.976.740.000

38.982.620.000

52.100.330.000

332.273.106.400

548.379.833.000

503.465.638.000

596.058.411.000

707.597.780.000

850.342.315.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

149.904.264.000

221.149.709.000

222.401.850.000

244.901.850.000

345.255.000.000

392.158.000.000

-

238.671.449.000

191.552.502.000

266.894.650.000

283.917.499.000

355.298.952.000


2015

III-4


KODE REK

1.3.5

1.3.6

Pembangunan Daerah Bantuan Keuangan dari propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya Dana Insentif Daerah

2.1 2.1.1

4.358.328.271.526

1.192.089.486.000

1.329.550.219.000

1.350.905.524.850

1.683.530.502.900

1.023.178.319.000

1.122.536.681.000

1.261.572.130.000

1.271.120.556.150

1.508.021.694.600

1.080.000.000

1.080.000.000

7.728.937.000

1.000.000.000

250.000.000

-

-

-

-

-

-

-

36.155.450.000

52.120.625.000

38.822.367.000

43.719.559.000

57.956.904.850

80.633.775.000

110.801.612.000

114.781.495.000

18.964.745.000

4.006.400.000

7.794.905.000

4.875.000.000

-

-

-

-

-

-

788.568.000

788.568.000

788.567.000

788.567.000

870.105.000

984.262.000

2.1.8

1.500.000.000

1.500.000.000

3.248.189.000

18.463.563.000

22.461.480.000

89.015.771.300

2.2

842.699.303.000

1.066.648.658.000

1.226.297.000.000

1.854.536.800.000

2.377.055.759.000

2.674.797.768.626

2.2.1

113.076.690.036

142.332.362.493

155.162.265.834

172.175.946.224

137.673.630.082

159.188.977.295

2.2.2

423.396.196.962

511.950.960.112

521.907.006.751

632.619.454.779

928.942.801.796

1.166.259.301.809

2.2.3

306.226.416.002

412.365.335.395

549.227.727.415

1.049.741.398.997

1.310.439.327.122

990.118.124.350

3

PEMBIAYAAN DAERAH NETTO

304.214.935.618

267.403.772.000

140.032.880.000

589.524.331.000

872.000.132.000

1.094.503.735.526

3.1

PENERIMAAN PEMBIAYAAN

313.114.935.618

272.303.772.000

207.718.808.732

635.424.331.000

920.179.046.000

1.136.190.735.526

Belanja Bantuan Sosial Belanja Bagi Hasil Belanja Bantuan Keuangan Belanja Tidak Terduga Belanja Langsung Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

88.558.675.000

-

-

1.898.877.510.618

2.260.097.665.000

2.418.386.486.000

1.056.178.207.618

1.193.449.007.000

905.852.577.618


89.511.286.000

84.261.911.000

2015

3.727.961.283.850

Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai

182.368.842.400

2014

3.184.087.019.000

Belanja Subsidi Belanja Hibah

2.1.7

2013

20.730.023.000

2.1.3

2.1.6

2012

-

Belanja Bunga

2.1.5

2011

82.155.340.000

2.1.2 2.1.4

2010

78.425.281.000

BELANJA DAERAH

2

TAHUN

URAIAN

III-5


KODE REK 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5 3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.2.5

101

TAHUN

URAIAN Pengunaan SILPA Pencairan Dana Cadangan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Penerimaan Pinjaman Daerah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah PENGELUARAN PEMBIAYAAN Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pembayaran Pokok Hutang

2010

2011

2012

2013

2014

2015

313.114.935.618

195.198.552.000

207.718.808.732

635.424.331.000

912.721.021.842

1.073.208.844.976

-

-

-

-

7.458.024.158

62.981.890.550

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

77.105.220.000

-

-

-

-

8.900.000.000

4.900.000.000

67.685.928.732

45.900.000.000

48.178.914.000

41.686.000.000

-

-

30.000.000.000

15.000.000.000

25.439.914.000

0

7.000.000.000

3.000.000.000

35.000.000.000

29.000.000.000

20.839.000.000

41.686.000.000

1.900.000.000

1.900.000.000

1.900.000.000

1.900.000.000

1.900.000.000

1.000.000

-

-

-

-

-

-

-

-

785.928.732

-

-

-

0

0

0

0

0

0

Pemberian Pinjaman Daerah Pengembalian sisa dana DPPID Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)


III-6


Tabel 3.2. Ringkasan Realisasi APBD Kota Semarang Tahun 2010-2015 KODE REK 1 1.1 1.1.1 1.1.2

1.1.3

1.1.4 1.2 1.2.1

1.2.2 1.2.3 1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3

URAIAN PENDAPATAN DAERAH Pendapatan Asli Daerah Pajak Daerah Retribusi Daerah Hasil Pengolahan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan Lain-lain PAD yang Sah Dana Perimbangan Dana Bagi Hasil Pajak Dana bagi Hasil Bukan Pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Hibah Dana Darurat Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi atau Kabupaten/ Kota

Rata2 Kenaikan Realisasi

TAHUN 2010

2011

2012

2013

2014

2015

1.623.567.254.798

2.053.919.562.042

2.533.676.148.800

2.796.570.726.860

3.166.016.041.565

3.390.172.448.717

16,11%

327.992.258.750

521.538.058.477

779.616.535.594

925.919.310.506

1.138.367.228.493

1.244.594.020.738

31,91%

177.680.372.947

360.084.128.238

597.519.522.248

683.708.489.950

791.509.586.089

816.208.853.784

40,38%

80.559.886.995

84.487.321.935

84.877.260.948

102.785.108.993

110.491.080.293

89.728.179.483

3,03%

6.210.426.962

5.981.529.358

6.777.319.253

7.650.778.888

8.036.099.560

10.530.576.700

11,72%

63.541.571.846

70.985.078.946

90.442.433.144

131.774.932.675

228.330.462.551

328.126.410.771

40,36%

967.153.006.791

969.374.571.789

1.167.239.525.118

1.191.097.523.757

1.274.767.390.279

1.270.371.271.674

5,87%

295.955.494.744

204.199.594.973

156.564.967.132

120.223.608.244

137.759.893.153

95.124.155.500

-18,78%

719.040.047

1.072.671.816

1.537.731.986

1.878.324.513

3.031.059.126

1.738.332.174

26,68%

640.186.272.000

715.700.805.000

936.865.926.000

1.054.002.569.000

1.104.739.473.000

1.126.847.634.000

12,40%

30.292.200.000

48.401.500.000

72.270.900.000

14.993.022.000

29.236.965.000

46.661.150.000

36,89%

328.421.989.257

563.006.931.776

586.820.088.088

679.553.892.597

752.881.422.793

875.207.156.305

23,70%

-

-

-

-

-

-

-

152.436.681.857

234.691.238.426

309.030.650.088

266.894.650.000

399.557.971.017

432.645.344.655

26,00%


III-7


KODE REK

URAIAN


TAHUN 2010

2011

2012

2013

2014

2015

2.1.1

Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal & Percepatan Pembangunan Daerah Bantuan Keuangan dari propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya Dana Insentif Daerah BELANJA DAERAH Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai

2.1.2

Belanja Bunga

2.1.3

Belanja Subsidi

-

-

-

-

-

-

0,00%

2.1.4

Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bagi Hasil Belanja Bantuan Keuangan Belanja Tidak Terduga Belanja Langsung Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

32.681.440.321

50.113.503.179

30.708.338.580

41.621.315.866

113.718.345.363

34.097.478.825

30,67%

105.517.732.817

104.553.067.830

7.485.436.900

2.731.600.000

6.301.500.000

1.998.500.000

-18,97%

-

-

-

-

-

-

0,00%

788.567.125

788.567.125

788.567.000

788.567.000

870.104.900

865.658.275

1,97%

-

590.755.800

89.140.960

806.709.097

1.777.048.020

1.021.982.550

199,47%

718.000.931.611

893.406.495.806

928.194.155.367

1.284.175.580.132

1.662.746.609.579

1.657.195.629.330

19,16%

102.476.916.441

125.947.959.518

129.902.913.654

147.891.489.190

135.165.891.359

133.048.408.412

5,94%

399.034.924.073

461.754.142.715

446.437.459.464

545.272.678.680

727.399.487.313

838.106.540.994

16,63%

216.489.091.097

305.704.393.573

351.853.782.249

591.011.412.262

800.181.230.907

686.040.679.924

29,08%

1.3.4

1.3.5

1.3.6 2 2.1

2.1.5 2.1.6 2.1.7 2.1.8 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3

-

239.992.018.350

191.552.502.000

329.977.231.976

283.917.499.000

355.298.952.000

32,76%

175.985.307.400

88.323.675.000

86.236.936.000

82.682.010.621

69.405.952.776

82.155.340.000

-10,80%

-

-

-

5.107.519.650

1.732.662.151.376

2.036.582.638.750

2.053.334.797.225

2.473.490.609.437

2.957.432.639.078

3.018.858.152.493

12,09%

1.014.661.219.765

1.143.176.142.944

1.125.140.641.858

1.189.315.029.305

1.294.686.029.499

1.361.662.523.163

6,16%

874.593.479.502

986.366.107.310

1.085.345.253.318

1.142.988.541.942

1.171.769.031.216

1.323.678.903.513

8,72%

1.080.000.000

764.141.700

723.905.100

378.295.400

250.000.000

-

-43,23%


III-8


KODE REK 3

3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3

3.1.4

3.1.5 3.2 3.2.1

3.2.2

3.2.3 3.2.4 3.2.5

URAIAN PEMBIAYAAN DAERAH NETTO (= 3.1 3.2) PENERIMAAN PEMBIAYAAN Pengunaan SILPA Pencairan Dana Cadangan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Penerimaan Pinjaman Daerah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah PENGELUARAN PEMBIAYAAN Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pembayaran Pokok Hutang


TAHUN 2010

2011

2012

2013

2014

2015

304.293.447.418

190.381.885.440

155.116.218.198

589.640.904.421

864.625.442.489

1.031.521.970.234

58,02%

313.114.935.618

195.198.550.840

207.718.808.732

635.457.569.774

912.721.021.842

1.073.208.844.976

47,18%

313.114.935.618

195.198.550.840

207.718.808.732

635.457.569.772

912.721.021.842

1.073.208.844.976

47,18%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8.821.488.200

4.816.665.400

52.602.590.534

45.816.665.353

48.095.579.353

41.686.874.742

185,09%

-

-

30.000.000.000

15.000.000.000

25.439.914.000

0

7.000.000.000

3.000.000.000

20.000.000.000

29.000.000.000

20.839.000.000

41.686.000.000

125,28%

1.821.488.200

1.816.665.400

1.816.665.500

1.816.665.353

1.816.665.353

874.742

-20,04%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

785.925.034

-

-

-

-

Pemberian Pinjaman Daerah Pengembalian sisa dana DPPID RPJMD KOTA SEMARANG 2016-2021

-

III-9


KODE REK

101

URAIAN Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)


TAHUN 2010

195.198.550.840

2011

207.718.808.732

2012

635.457.569.773

2013

912.721.021.845

2014

1.073.208.844.977

2015

1.402.836.266.458

Catatan : Data 2015 LKPJ 2016 Sumber: DPKAD Kota Semarang, 2010-2015 (diolah, 2015)


III-10


3.1.1.1 Pendapatan Daerah Pendapatan peningkatan

Daerah

tiap

Kota

tahunnya,

Semarang

rata-rata

mengalami

pertumbuhan

tren

realisasi

pendapatan daerah Kota Semarang Tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 sebesar 16,11%. Pertumbuhan pada masing-masing pos penerimaan pendapatan mengalami pertumbuhan yang positif, PAD mengalami

pertumbuhan

rata-rata

sebesar

31,91%,

Dana

Perimbangan Daerah Kota Semarang mengalami pertumbuhan ratarata sebesar 5,87%, dan Pendapatan Daerah yang berasal dari Lainlain Pendapatan Daerah Yang Sah mengalami pertumbuhan ratarata sebesar 23,70%. Dilihat dari pertumbuhan Penerimaan PAD 5 (lima) tahun terakhir (2010-2015) mengalami pertumbuhan sebesar 31,91% per tahun atau melebih target yang ditetapkan dalam RPJMD 2010-2015 yakni sebesar 12,5% pertahun. Peningkatan ini terjadi disebabkan oleh kebijakan pemerintah pusat berkaitan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan

penambahan dari Pajak

Bumi dan Bangunan (PBB) yang semula berada di pos Dana Perimbangan

bergeser ke Pos Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang

dimulai tahun 2011, sehingga Pendapatan Asli Daerah pada Pos Pajak Daerah mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Dari kontribusi penerimaan PAD terhadap APBD secara total selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir mengalami peningkatan dari tahun 2010 sebesar 20,20% menjadi 36,53% pada tahun 2015, hal ini menunjukan ketergantungan Pemerintah Kota Semarang terhadap Dana Perimbangan dan Pendapatan lain yang sah semakin menurun. Hasil

perhitungan

kontribusi

realisasi

masing-masing

komponen pendapatan daerah terhadap total pendapatan daerah menunjukan

bahwa

Dana

Perimbangan

memiliki

rata-rata

pertumbuhan terendah yakni hanya 5,87%. Sementara itu rata-rata pertumbuhan PAD sebesar 31,91% tanpa mengurangi komponen PBB-BPHTB sedangkan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar 23,70%.


III-11


Jika dirinci per sub komponen, gambar 3.1 menyajikan tentang kontribusi masing-masing sub komponen pendapatan daerah dirinci per sub komponen. RATA-RATA

RATA-RATA

RATA-RATA

Sumber: DPKAD Kota Semarang (diolah, 2015) Gambar 3.1 Rata-rata Pertumbuhan Pendapatan Daerah 2010-2015 Dilihat Dari Masing-masing Komponen

Untuk Pendapatan Asli Daerah, kontribusi terbesar diberikan dari Pajak Daerah dengan persentase kontribusi rata-rata sebesar 51%. Disusul oleh Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah dengan kontribusi sebesar 32%. Hal ini dikarenakan pada tahun 2011 ada penambahan kontribusi Pajak Daerah dari Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan di tahun 2012 ada penambahan dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Penambahan menyebabkan anomali pertumbuhan di tahun 2011 dan 2012. Apabila disandingkan, analisa perbandingan Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut :


III-12


Gambar 3.2 Persandingan Rata-rata Pertumbuhan PAD 2010-2015 Dengan Dan Tanpa Komponen PBB & BPHTB

Pendapatan pajak daerah terbesar berasal dari pengelolaan BPHTB dan PBB Pedesaan Dan Perkotaan ternyata memiliki kontribusi yang cukup signifikan. Di tahun 2014, perolehan pendapatan pajak daerah dari BPHTB meningkat 64,7% di tahun 2014 dari realisasi tahun 2011. Sementara itu, PBB Pedesaan dan Perkotaan meningkat 60,5% di tahun 2014 dari realisasi tahun 2011. Jika dilakukan perbandingan antara realisasi dengan target pendapatan, realisasi anggaran pendapatan daerah Kota Semarang telah melampaui target yang telah ditetapkan dimana antara tahun 2010-2015

rata-rata

realisasi

mencapai

106,37%.

Realisasi

pendapatan tertinggi dicapai di tahun 2012 dengan persentase realisasi mencapai 111,21%. Persentase realisasi terendah dicapai di tahun 2010 sebesar 101,81%. Tabel 3.3. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2010 – 2015 Tahun

Target RPJMD 2010-2015

Target Anggaran Pendapatan Daerah (APBD-P)

Realisasi Pendapatan Daerah

%

Kelebihan/ Kekurangan

2010

1.378.069.725.000

1.594.662.575.000

1.623.567.254.798

101,81%

28.904.679.798

2011

1.713.581.233.923

1.992.693.893.000

2.053.919.562.042

103,07%

61.225.669.042

2012

1.928.691.520.339

2.278.353.606.000

2.533.676.148.800

111,21%

255.322.542.800

2013

2.107.776.916.723

2.594.562.688.000

2.796.570.726.860

107,79%

202.008.038.860

2014

2.304.734.720.409

2.865.509.578.000

3.166.016.041.565

110,49%

300.506.463.565

2015*

2.552.029.032.166

3.263.824.536.000

3.390.172.448.717

103,87%

126.347.912.717

11.984.883.148.560

14.589.606.876.000

15.563.922.182.783

106,37%

974.315.306.783

Total

*Data unaudited Sumber: DPKAD Kota Semarang 2010-2015 (diolah, 2015)


III-13


Jika dirinci per masing-masing komponen, maka target dan realisasi

masing-masing

komponen

pendapatan

daerah

adalah

sebagai berikut: a)

Pendapatan Asli Daerah Selama

anggaran

periode

PAD

Tahun

Anggaran

2010-2015,

total

RPJMD

2010-2015

sebesar

berdasarkan

3.762.916.462.555.-

dan

APBD-P

2010-2015

target Rp

sebesar

Rp

4.206.770.981.600,-. Realisasinya lebih besar dari target yakni sebanyak Rp. 4.938.027.412.559,-atau sebanyak 116,11%. Realisasi anggaran PAD tertinggi terjadi di tahun 2014 dengan angka realisasi 127,72% dan terendah adalah realisasi di tahun 2010 yang hanya 104,24%. Tabel 3.4. Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang Tahun 2010 – 2015 Tahun


Target Anggaran PAD (APBD-P)

Realisasi PAD

%


2010 2011 2012 2013 2014 2015* Total

294.383.726.298 427.311.654.923 631.317.018.562 711.276.812.452 799.162.912.447 899.464.337.873 3.762.916.462.555

314.653.496.600 447.032.951.000 667.883.642.000 778.866.930.000 891.280.705.000 1.107.053.257.000 4.206.770.981.600

327.992.258.750 521.538.058.477 779.616.535.594 925.919.310.506 1.138.367.228.493 1.244.594.020.738 4.938.027.412.559

104,24% 116,67% 116,73% 118,88% 127,72% 112,42% 116,11%

13.338.762.150 74.505.107.477 111.732.893.594 147.052.380.506 247.086.523.493 137.540.763.738 731.256.430.959


Pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang dari orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya

kemakmuran

rakyat.

Pajak

Daerah

memiliki

beberapa jenis, yaitu: 1.

Pajak Hotel

2.

Pajak Restoran

3.

Pajak Hiburan

4.

Pajak Reklame

5.

Pajak Penerangan Jalan

6.

Pajak Pengambilan Bahan Galian C

7.

Pajak Parkir


III-14


8.

Pajak Air Tanah

9.

Pajak sarang Burung Walet

10. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 11. PBB Pedesaan dan Perkotaan

Gambar 3.3 Realisasi Pajak Daerah Tahun 2010-2015

Jika dilihat dari kondisinya, Pertumbuhan Pajak Daerah cenderung sama dengan pertumbuhan PAD secara total.Dalam kurun waktu 5 tahun, Pajak Daerah Kota Semarang tumbuh ratarata 40,38% dimana kenaikan tertinggi terjadi antara tahun 2011 dan

2012

pada

saat

Pemerintah

Kota

mendapat

limpahan

Pendaerahan Pajak Pusat yaitu PBB dan BPHTB. Pajak daerah dipengaruhi

oleh

gejolak

perekonomian

dimana

melemahnya

aktivitas perekonomian akan berpengaruh signifikan pada kondisi pajak daerah. Di Kota Semarang, jenis pajak daerah berupa BPHTB baru masuk kedalam komponen pajak daerah pada tahun 2011 dan jenis pajak daerah PBB masuk kedalam komponen pajak daerah pada

tahun

2012

sehingga

berpengaruh

terhadap

kondisi

keseluruhan pajak daerah. Di sisi lain kondisi perbandingan Pajak Daerah yang sejalan dengan PAD juga mengindikasikan bahwa pajak daerah memiliki kontribusi cukup signifikan bagi PAD sehingga turut mempengaruhi pola pergerakan tren pendapatan daerah. Pajak Daerah Kota Semarang, pada tahun 2010 hingga 2015 mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 116,32%.


III-15


Tabel 3.5. Target dan Realisasi Pajak Daerah Kota Semarang Tahun 2010 – 2015

155.760.000.000 275.562.250.000 460.007.531.250 517.508.472.656 582.197.031.738 654.971.660.706

Target Anggaran Pajak Daerah (APBD-P) 162.510.000.000 286.576.562.000 501.850.000.000 587.050.000.000 642.700.000.000 783.000.000.000

2.646.006.946.350

2.963.686.562.000


Tahun 2010 2011 2012 2013 2014 2015* Total

Realisasi Pajak Daerah 177.680.372.947 360.084.128.238 597.519.522.248 683.708.489.950 791.509.586.089 816.208.853.784 3.426.710.953.256

%


109,34% 125,65% 119,06% 116,47% 123,15% 104,24% 116,32%

15.170.372.947 73.507.566.238 95.669.522.248 96.658.489.950 148.809.586.089 33.208.853.784 463.024.391.256


Komponen lain dari PAD adalah retribusi daerah. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Dalam kurun waktu tahun 2010-2015 retribusi daerah mengalami pertumbuhan rata-rata 3,03%. Pertumbuhan Retribusi Daerah cenderung tidak sejalan dengan pola pertumbuhan PAD, dikarenakan PAD yang bersumber dari Retribusi Daerah lebih banyak

dipengaruhi

Pemerintah

Daerah

olehfaktor dalam

intern

melaksanakan

mencakup aturan

komitmen pemungutan

Retribusi Daerah dan juga kepatuhan masyarakat untuk membayar Retribusi Daerah. Realisasi retribusi daerah tahun 2010 sampai 2015 mengalami realisasi sebesar 95,33%. Realisasi terendah ada di tahun 2015 dengan persentase realisasi 86,83%. Tabel 3.6. Target dan Realisasi Retribusi Daerah Kota Semarang Tahun 2010 – 2015 Tahun


2010 2011 2012 2013 2014 2015* Total

82.057.313.000 84.253.796.954 94.785.521.573 106.633.711.769 119.962.925.740 134.958.291.458 622.651.560.494

Target Anggaran Retribusi Daerah (APBD-P) 83.247.627.000 87.178.314.000 96.899.998.000 104.730.906.000 104.484.420.000 103.340.009.000 579.881.274.000

Realisasi Retribusi Daerah

%


80.559.886.995 84.487.321.935 84.877.260.948 102.785.108.993 110.491.080.293 89.728.179.483 552.928.838.647

96,77% 96,91% 87,59% 98,14% 105,75% 86,83% 95,33%

(2.687.740.005) (2.690.992.065) (12.022.737.052) (1.945.797.007) 6.006.660.293 (13.611.829.517) (26.952.435.353)



III-16


Komponen lain dari PAD adalah Hasil pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan. Dalam kurun waktu tahun 2010-2015 hasil pengelolaan pertumbuhan realisasi

PAD

kekayaan rata-rata dan

daerah

yang

11,72%.

Jika

hasil

pengelolaan

dipisahkan dilihat

mengalami

dari

kekayaan

kondisinya,

daerah

yang

dipisahkan berjalan kurang seimbang. Ini dikarenakan laba yang diperoleh BUMD belum sejalan dengan perusahaan pada umumnya. Kondisi target dan realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan selama tahun 2010 hingga 2015 mengalami ratarata realisasi 107,91% per tahun, dimana realisasi tertinggi ada di tahun 2010 sebesar 116,33% dan realisasi terendah ada di tahun 2011 sebesar 99,60%. Tabel 3.7. Target dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Kota Semarang Tahun 2010 – 2015 Target Anggaran Hasil Realisasi Hasil Target RPJMD Pengelolaan Pengelolaan Kelebihan/ Tahun % 2010-2015 Kekayaan Kekayaan Kekurangan Daerah (APBDDaerah P) 5.338.489.338 5.338.489.000 6.210.426.962 116,33% 2010 871.937.962 6.005.800.505 6.005.800.000 5.981.529.358 2011 99,60% (24.270.642) 7.974.557.342 6.361.379.000 6.777.319.253 106,54% 2012 415.940.253 10.016.543.579 6.872.760.000 7.650.778.888 111,32% 2013 778.018.888 10.245.109.967 7.989.867.000 8.036.099.560 100,58% 2014 46.232.560 11.931.810.081 9.306.898.000 10.530.576.700 113,15% 1.223.678.700 2015* Total 51.512.310.812 41.875.193.000 45.186.730.721 107,91% 3.311.537.721 *Data unaudited Sumber: DPKAD Kota Semarang 2010-2015 (diolah, 2015)

Komponen PAD yang terakhir adalah Lain-Lain PAD yang Sah. kondisi realisasi Lain-Lain PAD yang Sah tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 realisasinya mencapai 139,47% per tahun. Realisasi terendah di tahun 2010 yang hanya sebesar 99,98% dan yang tertinggi di tahun 2015 dengan realisasi sebesar 167,76%. Tabel 3.8. Target dan Realisasi Lain-Lain PAD yang Sah Kota Semarang Tahun 2010 – 2015 Tahun 2010 2011

Target RPJMD 2010-2015 51.227.923.960 61.489.807.464

Target Anggaran Lain-Lain PAD yang Sah (APBD-P) 63.557.380.600 67.272.275.000


Realisasi LainLain PAD yang Sah 63.541.571.846 70.985.078.946

% 99,98% 105,52%

Kelebihan/ Kekurangan (15.808.754) 3.712.803.946

III-17


Tahun


2012 2013 2014 2015 Total

68.549.408.397 77.118.084.447 86.757.845.002 97.602.575.628 442.745.644.898

Target Anggaran Lain-Lain PAD yang Sah (APBD-P) 62.772.265.000 80.213.264.000 136.106.418.000 211.406.350.000 621.327.952.600

Realisasi LainLain PAD yang Sah 90.442.433.144 131.774.932.675 228.330.462.551 328.126.410.771 913.200.889.933

%


144,08% 164,28% 167,76% 155,21% 139,47%

27.670.168.144 51.561.668.675 92.224.044.551 116.720.060.771 291.872.937.333


b)

Dana Perimbangan Dana

Perimbangan

pendapatan mendanai

APBN

adalah

yang

kebutuhan

dana

dialokasikan Daerah

Desentralisasi, terdiri atas

dalam

yang

bersumber

kepada

Daerah

rangka

dari untuk

pelaksanaan

dana Bagi Hasil; dana Alokasi Umum;

dan dana Alokasi Khusus. DAU dan DBH jenis transfer dana dari Pemerintah Pusat kepada daerah yang bersifat block grant (bantuan umum) sedangkan DAK adalah jenis transfer dana dari Pemerintah kepada daerah yang bersifat specific grant (bantuan spesifik). Selama anggaran

periode

Tahun

Anggaran

Dana

Perimbangan

2010-2015, RPJMD

total

target

sebesar

Rp.

6.168.647.439.234,. Realisasi sebesar Rp. 6.840.003.289.408,- atau terealisasi sebesar 100,04%. Realisasi terbesar terjadi tahun 2012 yang realisasinya mencapai 105,44%, dan yang paling rendah pada tahun 2011 yakni sebesar 97,20%. Tabel 3.9. Target dan Realisasi Dana Perimbangan Kota Semarang 2010-2015 Tahun


2010 2011 2012 2013 2014 2015* Total

890.476.695.702 953.040.271.000 933.035.963.700 1.026.313.892.070 1.127.716.714.077 1.238.063.902.685 6.168.647.439.234

Target Anggaran Dana Perimbangan (APBD-P) 947.735.972.000 997.281.109.000 1.107.004.326.000 1.219.637.347.000 1.266.631.093.000 1.306.428.964.000 6.844.718.811.000

Realisasi Dana Perimbangan

%


967.153.006.791 969.374.571.789 1.167.239.525.118 1.191.097.523.757 1.274.767.390.279 1.270.371.271.674 6.840.003.289.408

102,05% 97,20% 105,44% 97,66% 100,64% 97,24% 100,04%

19.417.034.791 (27.906.537.211) 60.235.199.118 (28.539.823.243) 8.136.297.279 (36.057.692.326) (4.715.521.592)


Dana Perimbangan tahun 2010 hingga tahun 2015 tumbuh rata-rata sebesar 5,87% per tahun, dengan kontribusi terbesar dari Dana Alokasi Umum dengan peningkatan rata-rata sebesar 12,40% per tahun. Besarnya Dana Perimbangan yang diterima, ditentukan


III-18


oleh Pemerintah setiap tahunnya dengan memperhitungkan potensi objek pendapatan yang belum tergali. Komponen pertama dari Dana Perimbangan adalah Dana Bagi Hasil Pajak, selama tahun 2010 sampai dengan 2015 Dana Bagi Hasil Pajak terealisasi sebesar 108,41% dimana realisasi terbesar di tahun 2012 yakni sebesar 160,89% dan realisasi terendah di tahun 2015 yang hanya sebesar 75,93%. Ini dikarenakan beberapa jenis Bagi Hasil Pajak seperti Bagi Hasil Pajak PBB dan Bagi Hasil Pajak PPh

OPDN

dan

Pasal

21

nilainya

dibawah

target

anggaran

sebelumnya. Tabel 3.10. Target dan Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak Kota Semarang Tahun 2010 – 2015 Tahun


2010

219.440.723.702

Target Anggaran Dana Bagi Hasil Pajak (APBD-P) 276.700.000.000

2011

188.121.304.000

2012

96.521.000.000

Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak

%


295.955.494.744

106,96%

19.255.494.744

232.621.304.000

204.199.594.973

87,78%

(28.421.709.027)

97.310.000.000

156.564.967.132

160,89%

59.254.967.132

2013

111.043.332.000

114.600.538.000

120.223.608.244

104,91%

5.623.070.244

2014

125.814.998.000

120.850.000.000

137.759.893.153

113,99%

16.909.893.153

2015* Total

140.867.915.000

125.281.000.000

881.809.272.702

967.362.842.000

95.124.155.500 1.009.827.713.746

75,93% 108,41%

(30.156.844.500) 42.464.871.746


Komponen Dana Perimbangan kedua adalah Dana Bagi Hasil Bukan Pajak atau SDA, realisasi Dana Bagi Hasil SDA dalam kurun waktu 2010 sampai

2015 sebesar 166,84% dimana realisasi

terendah di tahun 2015 sebesar 79,02% dan realisasi terbesar di tahun 2012 sebesar 275,83%. Ini dikarenakan realisasi dari jenis Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi nilainya cukup tinggi melebihi target anggaran sebelumnya.

Tahun

2010 2011 2012

Tabel 3.11. Target dan Realisasi Dana Bagi Hasil SDA Tahun 2010 – 2015 Target Realisasi Dana Anggaran Kelebihan/ Bagi Hasil % Target RPJMD Dana Bagi Kekurangan SDA 2010-2015 Hasil SDA (APBD-P) 557.500.000 557.500.000 719.040.047 128,98% 161.540.047 557.500.000 557.500.000 1.072.671.816 192,41% 515.171.816 557.500.000 557.500.000 1.537.731.986 275,83% 980.231.986


III-19


Tahun


2013 2014 2015*

557.500.000 557.500.000 557.500.000

Total

Target Realisasi Dana Anggaran Bagi Hasil Dana Bagi SDA Hasil SDA (APBD-P) 1.057.500.000 1.878.324.513 2.059.000.000 3.031.059.126 2.200.000.000 1.738.332.174


%

177,62% 147,21% 79,02%

820.824.513 972.059.126 (461.667.826)

3.345.000.000 6.989.000.000 9.977.159.662 166,84% 2.988.159.662


Komponen

Dana

Perimbangan

selanjutnya

adalah

Dana

Alokasi Umum, realisasi DAU dalam kurun waktu tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 sebesar 100% terhadap APBD-P. Alokasi pendapatan daerah yang bersumber dari dana Perimbangan yang diterima oleh Daerah, diatur dalam UU Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Keuangan Daerah. DAU diberikan berdasarkan celah fiskal/keuangan dan alokasi dasar. Celah fiskal/keuangan merupakan kebutuhan daerah yang dikurangi dengan kapasitas fiskal/keuangan daerah. Kebutuhan daerah

merupakan

variabel-variabel

yang

ditetapkan

Undang-

Undang antara lain penduduk, luas wilayah,penduduk miskin dan indeks harga, perhitungan kapasitas keuangan didasarkan atas PAD dan Dana Bagi Hasil yang diterima daerah, sedangkan alokasi dasar merupakan pemenuhan gaji PNS.

Target dan

Tahun 2010 2011 2012 2013 2014 2015* Total


Tabel 3.12. Realisasi Dana Alokasi Umum Kota Semarang Tahun 2010 – 2015 Target Anggaran Realisasi Dana Kelebihan/ Dana Alokasi % Alokasi Umum Kekurangan Umum (APBD-P) 640.186.272.000 640.186.272.000 100,00% 0 715.700.805.000 715.700.805.000 100,00% 0 936.865.926.000 936.865.926.000 100,00% 0 1.054.002.569.000 1.054.002.569.000 100,00% 0 1.104.739.473.000 1.104.739.473.000 100,00% 0 1.126.847.634.000 1.126.847.634.000 100,00% 0 5.578.342.679.000 5.578.342.679.000 100,00% 0

640.186.272.000 715.959.967.000 787.555.963.700 866.311.560.070 952.942.716.077 1.048.236.987.685 5.011.193.466.532 *Data unaudited Sumber: DPKAD Kota Semarang 2010-2015 (diolah, 2015)


III-20


Komponen

Dana

Perimbangan

selanjutnya

adalah

Dana

Alokasi Khusus. DAK merupakan usulan kegiatan dari daerah ke Pemerintah Pusat

sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah.

Realisasi Dana Alokasi Khusus tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 sebesar 82,43%. Realisasi

tahun

2010-2012

mencapai

target

100%,

dan

realisasi terendah pada tahun 2013 yang tercatat sebesar 30,00%. Tabel 3.13. Target dan Realisasi Dana Alokasi Khusus Kota Semarang Tahun 2010 – 2015 Target Anggaran Dana Alokasi Khusus


Tahun

Realisasi Dana Alokasi Khusus


%

(APBD-P) 2010

30.292.200.000

30.292.200.000

30.292.200.000

100,00%

0

2011

48.401.500.000

48.401.500.000

48.401.500.000

100,00%

0

2012

48.401.500.000

72.270.900.000

72.270.900.000

100,00%

0

2013

48.401.500.000

49.976.740.000

14.993.022.000

30,00%

(34.983.718.000)

2014

48.401.500.000

38.982.620.000

29.236.965.000

75,00%

(9.745.655.000)

2015*

48.401.500.000

52.100.330.000

46.661.150.000

89,56%

(5.439.180.000)

272.299.700.000 292.024.290.000 241.855.737.000 *Data unaudited Sumber: DPKAD Kota Semarang 2010-2015 (diolah, 2015)

82,43%

(50.168.553.000)

Total

c)

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Selama

periode

Tahun

Anggaran

2010-2015,

total

target

anggaran Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah berdasarkan RPMD

Kota

Semarang

Tahun

2010-2015

sebesar

Rp

2.023.319.246.772,- dengan realisasi sebesar Rp3.785.891.480.816,atau sebesar 185,07%. Realisasi anggaran dibandingkan target anggaran terbesar terjadi tahun 2015 mencapai 227,62% dan terendah tahun 2012 sebesar 168,95%. Tabel 3.14. Target dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Kota Semarang Tahun 2010 – 2015 Tahun


Target Anggaran Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah (APBD-P)

Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

%


2010

193.209.303.000

332.273.106.400

328.421.989.257

169,98%

135.212.686.257

2011

333.229.308.000

548.379.833.000

563.006.931.776

168,95%

229.777.623.776

2012

364.338.538.077

503.465.638.000

586.820.088.088

161,06%

222.481.550.011


III-21


Tahun


Target Anggaran Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah (APBD-P)

Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

%


2013

370.186.212.202

596.058.411.000

679.553.892.597

183,57%

309.367.680.395

2014

377.855.093.884

707.597.780.000

752.881.422.793

199,25%

375.026.328.909

2015*

384.500.791.609

850.342.315.000

875.207.156.305

227,62%

490.706.364.696

Total

2.023.319.246.772

3.538.117.083.400

3.785.891.480.816

185,07%

1.762.572.234.044


Lain-Lain Pendapatan daerah yang Sah di Kota Semarang bersumber dari beberapa komponen, yaitu Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemda lainnya dan Dana Insentif Daerah. Kontribusi Lain-Lain Pendapatan daerah yang sah terbesar berasal dari Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya yang pertumbuhan rata-rata sebesar 26,00% per tahun. 3.1.1.2 Belanja Daerah Belanja

daerah

dikelompokkan

menjadi

Belanja

Tidak

Langsung dan Belanja Langsung. Kelompok belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Sedangkan kelompok belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja tidak langsung terdiri dari Belanja Pegawai; Belanja Hibah dan Bantuan Sosial; Belanja Bantuan Keuangan; dan Belanja Tidak Terduga. Sementara itu belanja langsung terdiri dari belanja pegawai; belanja barang dan jasa; dan belanja modal. Realisasi Belanja Daerah selama periode tahun 2010-2015 dibandingkan dengan target RPJMD Kota Semarang Tahun 20102015

rata-rata sebesar 95,31% per tahun, dengan persentase

realisasi belanja terbesar ada pada tahun 2014

yakni sebesar

110,70 % dan terendah sebesar 85,41% di tahun 2011.


III-22


Tabel 3.15. Target dan Realisasi Belanja Daerah Kota Semarang Tahun 2010 – 2015 Target Anggaran Belanja Daerah (APBD-P)

Tahun


Realisasi Belanja Daerah


2010

2.018.318.000.000

1.898.877.510.518

1.732.662.151.376,00

85,85%

(285.655.848.624)

2011

2.384.487.000.000

2.260.097.665.000

2.036.582.638.750,00

85,41%

(347.904.361.250)

2012

2.371.171.000.000

2.418.386.486.000

2.053.334.797.225,00

86,60%

(317.836.202.775)

2013

2.499.014.000.000

3.184.087.019.000

2.473.490.609.437,00

98,98%

(25.523.390.563)

2014

2.671.467.000.000

3.737.509.710.000

2.957.435.259.381,00

110,70%

285.968.259.381

2015*

2.893.708.000.000

4.358.328.271.526

3.018.858.152.493,00

104,32%

125.150.152.493

Total

14.838.165.000

17.857.286.662.044

14.272.363.608.662

95,31%

(565.801.391.338)

%


Lebih lanjut, hasil penilaian PEFINDO (2015) terhadap kondisi belanja

daerah

Kota

Semarang

mengungkapkan

bahwa

Kota

Semarang belum menerapkan kebijakan belanja jangka panjang terkait

dengan

investasi

pembangunan

infrastruktur

dan

pendanaannya. Rata-rata realisasi belanja modal, seperti untuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya dan aset lainnya yakni sebesar 12,49%. Belanja Daerah terbagi menjadi 2, yaitu belanja langsung dan belanja tidak langsung. Berikut adalah kondisi belanja daerah Kota Semarang tahun 2010-2015: a)

Belanja Tidak Langsung Belanja tidak langsung Kota Semarang berdasarkan target

RPJMD

Kota

Semarang

6.327.047.000.000,-,

Tahun

dengan

2010-2015

realisasi

sebesar

belanja

Rp

sebesar

Rp7.128.641.587.533,- atau mengalami realisasi rata-rata 113,47% per tahun. Dengan persentase realisasi belanja tidak langsung terbesar di tahun 2011 sebesar 129,23% dan terendah di tahun 2015 sebesar 104,61%. Tabel 3.16. Target dan Realisasi Belanja Tidak Langsung Kota Semarang Tahun 2010-2015 Tahun 2010 2011

Target RPJMD 2010-2015 920.725.000.000 884.591.000.000

Target Anggaran Belanja Tidak Langsung (APBD-P) 1.056.178.207.618 1.193.449.007.000


Realisasi Belanja Tidak Langsung 1.014.661.220.765 1.143.176.142.944

%


110,20% 129,23%

93.936.220.765 258.585.142.944

III-23


Tahun 2012 2013 2014 2015* Total

972.942.000.000 1.070.128.000.000 1.177.033.000.000 1.301.628.000.000

Target Anggaran Belanja Tidak Langsung (APBD-P) 1.192.089.486.000 1.329.550.219.000 1.350.905.524.850 1.570.413.534.000

6.327.047.000.000

7.692.585.978.468


Realisasi Belanja Tidak Langsung 1.125.140.641.858 1.189.315.029.304 1.294.686.029.499 1.361.662.523.163 7.128.641.587.533

%


115,64% 111,14% 110,00% 104,61% 113,47%

152.198.641.858 119.187.029.304 117.653.029.499 60.034.523.163 801.594.587.533


Belanja tidak langsung memiliki komponen terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Hibah, Belanja Bunga, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan (parpol) dan Belanja Tidak Terduga. Realisasi belanja Pegawai Kota Semarang Tahun 2010 – 2015 berdasarkan target RPJMD Kota Semarang Tahun 2010-2015 ratarata sebesar 104,70% per tahun. Realisasi belanja pegawai tertinggi terjadi di tahun 2012 dengan realisasi mencapai 111,68% sedangkan realisasi terendah pada tahun 2010 sebesar 93,61%. Tabel 3.17. Target dan Realisasi Belanja Pegawai Kota Semarang Tahun 2010-2015

2010

934.314.000.000

Target Anggaran Belanja Pegawai (APBD-P) 905.852.577.618

874.593.479.502

93,61%

(59.720.520.498)

2011

883.511.000.000

1.023.178.319.000

986.366.107.310

111,64%

102.855.107.310

2012

971.862.000.000

1.122.536.681.000

1.085.345.253.318

111,68%

113.483.253.318

2013

1.069.048.000.000

1.261.572.130.000

1.142.988.541.942

106,92%

73.940.541.942

2014

1.175.953.000.000

1.271.120.556.150

1.171.769.031.216

99,64%

(4.183.968.784)

1.300.548.000.000 6.335.236.000.000

1.478.550.417.000 7.062.810.680.768

1.361.662.523.163 6.622.724.936.451

104,70% 104,70%

61.114.523.163 287.488.936.451

Tahun

2015* Total


Realisasi Belanja Pegawai

%



Target dan realisasi belanja Bunga Kota Semarang Tahun 2010 – 2015 berdasarkan RPJMD Kota Semarang Tahun 2010-2015 ratarata realisasinya sebesar 49,33% per tahun dengan realisasi pencapaian tertinggi pada tahun 2010 yang tercatat sebesar 100% sedangkan realisasi terendah di tahun 2015 atau tidak ada belanja bunga, sebagaimana tabel 3.18.


III-24


Tabel 3.18. Target dan Realisasi Belanja Bunga Kota Semarang Tahun 2010-2015

Tahun


2010

1.080.000.000

Target Anggaran Belanja Bunga (APBD-P) 1.080.000.000

2011

1.080.000.000

1.080.000.000

764.141.700

70,75%

(315.858.300)

2012

1.080.000.000

7.728.937.000

723.905.100

67,03%

(356.094.900)

2013

1.080.000.000

1.000.000.000

378.295.400

35,03%

(701.704.600)

2014

1.080.000.000

250.000.000

250.000.000

23,15%

(830.000.000)

2015*

1.080.000.000

0

0

0,00%

(1.080.000.000)

Total

Realisasi Belanja Bunga


%

1.080.000.000 100,00%

0

6.480.000.000 11.138.937.000 3.196.342.200 49,33% (3.283.657.800) *Data unaudited Sumber: DPKAD Kota Semarang 2010-2015 (diolah, 2015)

Realisasi belanja Hibah Kota Semarang Tahun 2010 – 2015 berdasarkan target RPJMD Kota Semarang Tahun 2010-2015 ratarata sebesar 103,96% per tahun. Tingkat pencapaian realisasi tertinggi pada tahun 2014 yakni sebesar 224,43% sedangkan terendah pada tahun 2012 yakni sebesar 60,61%. Tabel 3.19. Target dan Realisasi Belanja Hibah Kota Semarang Tahun 2010-2015

2010 2011 2012 2013 2014

36.155.000.000 50.669.000.000 50.669.000.000 50.669.000.000 50.669.000.000

Target Anggaran Belanja Hibah (APBD-P) 36.155.450.000 52.120.625.000 38.822.367.000 43.719.559.000 57.956.904.850

2015* Total

50.669.000.000

77.901.855.000

Tahun


Realisasi Belanja Hibah

%


32.681.440.321 50.113.503.179 30.708.338.580 41.621.315.866 113.718.345.363

90,39% (3.473.559.679) 98,90% (555.496.821) 60,61% (19.960.661.420) 82,14% (9.047.684.134) 224,43% 63.049.345.363

34.097.478.825

67,29% (16.571.521.175)

289.500.000.000 306.676.760.850 302.940.422.134 103,96% *Data unaudited Sumber: DPKAD Kota Semarang 2010-2015 (diolah, 2015)

13.440.422.134

Realisasi belanja Bantuan Sosial Kota Semarang Tahun 2010 – 2015 berdasarkan target RPJMD Kota Semarang Tahun 2010-2015 rata-rata sebesar 34,50% per tahun. Tingkat pencapaian realisasi tertinggi pada tahun 2010 yakni sebesar 95,23% dan yang terendah pada tahun 2015 yang tercatat sebesar 1,57%.


III-25


Tabel 3.20. Target dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Kota Semarang Tahun 2010-2015 Tahun


Target Anggaran Belanja Bantuan Sosial (APBD-P)

Realisasi Belanja Bantuan Sosial

%


2010

110.802.000.000

110.801.612.000

105.517.732.817

95,23%

-5.284.267.183

2011

114.968.000.000

114.781.495.000

104.553.067.830

90,94%

-10.414.932.170

2012

99.519.000.000

18.964.745.000

7.485.436.900

7,52%

-92.033.563.100

2013

99.468.000.000

4.006.400.000

2.731.600.000

2,75%

-96.736.400.000

2014

110.664.000.000

7.794.905.000

6.301.500.000

5,69%

-104.362.500.000

2015*

127.088.000.000

2.277.000.000

1.998.500.000

1,57%

-125.089.500.000

Total

662.509.000.000

258.626.157.000

228.587.837.547

34,50%

-433.921.162.453


Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Kota Semarang Tahun 2010 – 2015 berdasarkan target RPJMD Kota Semarang tahun 20102015 rata-rata sebesar 103,86% per tahun. Tingkat realisasi tertinggi pada tahun 2015 yakni sebesar 109,86% sedangkan terendah pada tahun 2010 yang tercatat sebesar 99,95%. Tabel 3.21. Target dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Kota Semarang Tahun 2010-2015 Target Anggaran Realisasi Target RPJMD Belanja Belanja Kelebihan/ Tahun % 2010-2015 Bantuan Bantuan Kekurangan Keuangan Keuangan (APBD-P) 2010 789.000.000 788.568.000 788.567.125 99,95% (432.875) 2011

779.000.000

788.568.000

788.567.125

101,23%

9.567.125

2012

788.000.000

788.567.000

788.567.000

100,07%

567.000

2013

788.000.000

788.567.000

788.567.000

100,07%

567.000

2014

788.000.000

870.105.000

870.105.000

110,42%

82.105.000

2015*

788.000.000

984.262.000

865.658.275

109,86%

77.658.275

Total 4.720.000.000 5.008.637.000 4.890.031.525 103,60% 170.031.525 *Data unaudited Sumber: DPKAD Kota Semarang 2010-2015 (diolah, 2015)

Realisasi belanja Tidak Terduga Kota Semarang Tahun 2010 – 2015 dari target RPJMD Kota Semarang Tahun 2010-2015 rata-rata sebesar 47,62% per tahun. Tingkat realisasi tertinggi pada tahun 2015 yakni sebesar 68,13% sedangkan terendah pada tahun 2010.


III-26


Tabel 3.22. Target dan Realisasi Belanja Tidak Terduga Kota Semarang Tahun 2010-2015 Target Anggaran Realisasi Target RPJMD Kelebihan/ Tahun Belanja Tidak Belanja Tidak % 2010-2015 Kekurangan Terduga (APBD-P) Terduga 1.500.000.000 1.500.000.000 0 2010 0,00% (1.500.000.000) 1.500.000.000 1.500.000.000 590.755.800 2011 39,38% (909.244.200) 1.500.000.000 3.248.189.000 89.140.960 2012 5,94% (1.410.859.040) 1.500.000.000 18.463.563.000 806.709.097 2013 53,78% (693.290.903) 1.500.000.000 22.461.480.000 1.777.048.020 118,47% 2014 277.048.020 1.500.000.000 10.700.000.000 1.021.982.550 2015 68,13% (478.017.450) Total 9.000.000.000 57.873.232.000 4.285.636.427 47,62% (4.714.363.573) *Data unaudited Sumber: DPKAD Kota Semarang 2010-2015 (diolah, 2015)

b)

Belanja Langsung Dalam kurun waktu tahun 2010-2015, Realisasi Belanja

Langsung sebesar Rp. 7.058.691.833.198,- atau sebesar 98,05% dari target RPJMD Kota Semarang Tahun 2010-2015 yang tercatat sebesar Rp 7.199.308.000.000. Tingkat realisasi terbesar pada tahun 2014 yang tercatat sebesar 135,22% sedangkan realisasi terendah pada tahun 2010 yang tercatat sebesar 62,99%. Tabel 3.23. Target dan Realisasi Belanja Langsung Kota Semarang Tahun 2010-2015

2010

1.139.835.000.000

Target Anggaran Belanja Langsung (APBD-P) 842.699.303.000

718.000.931.611

62,99%

(421.834.068.389)

2011

1.198.859.000.000

1.066.648.658.000

893.406.495.806

74,52%

(305.452.504.194)

2012

1.144.641.000.000

1.226.297.000.000

928.194.155.367

81,09%

(216.446.844.633)

2013

1.175.349.000.000

1.854.536.800.000

1.284.175.580.132

109,26%

108.826.580.132

2014

1.229.701.000.000

2.377.055.759.000

1.662.746.609.579

135,22%

433.045.609.579

2015

1.310.923.000.000

2.051.169.135.418

1.657.195.629.330

126,41%

346.272.629.330

Total

7.199.308.000.000

9.418.406.655.418

7.143.719.401.825

98,25%

(55.588.598.175)

Tahun


Realisasi Belanja Langsung

%


Sumber: DPKAD Kota Semarang 2010-2015 (diolah, 2015)

Belanja langsung Kota Semarang, terdiri dari Belanja langsung untuk

kebutuhan

aparatur

dan

Belanja

Program/kegiatan

Pembangunan. Realisasi belanja untuk kebutuhan aparatur tahun 2010-2015 sebesar Rp. 1.353.134.002.394,- atau sebesar 19,17% dari

total

belanja

langsung

sebesar

Rp.

7.058.691.833.198,-,

sedangkan untuk belanja program/kegiatan pembangunan adalah sebesar RP. 5.705.557.830.804,- atau sebesar 80,83%.


III-27


3.1.1.3 Pembiayaan Daerah Pembiayaan Daerah merupakan penerimaan yang dibayar kembali dan/ataupengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Gambaran dari kebijakan pembiayaan daerah pada tahun-tahun anggaran sebelumnya sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan dimasa yang akan datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Pembiayaan daerah pada RPJMD Kota Semarang Tahun 20102015 ditarget setiap tahun mengalami penurunan dan diharapkan pada tahun 2015 pembiayaan daerah menjadi Rp. 50.000.000.000,-. Realisasi pembiayaan daerah berdasarkan target RPJMD Kota Semarang Tahun 2010-2015 sebesar Rp. 3.134.495.958.597,- atau sebesar

350,50%

dari

target

yang

ditetapkan

sebesar

Rp.

894.584.935.618,-. Tabel 3.24.

Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah Kota Semarang Tahun 2010-2015 Tahun

Target RPJMD 2010-2015 282.114.935.618

Target AnggaranPembiayaan Daerah APBD-P 304.214.935.618

Realisasi Pembiayaan Daerah 304.214.935.618

2010

107,83%

22.100.000.000

2011

176.005.000.000

267.403.772.000

190.381.885.440

108,17%

14.376.885.440

2012

192.479.000.000

140.032.880.000

155.116.218.198

80,59%

-37.362.781.802

2013

118.986.000.000

589.524.331.000

589.640.904.419

495,55%

470.654.904.419

2014

75.000.000.000

872.000.132.000

864.625.442.489

1152,83%

789.625.442.489

2015 Total

50.000.000.000 894.584.935.618

1.094.503.735.526 3.267.679.786.144

1.031.516.572.433 3.135.495.958.597

2063,03% 350,50%

981.516.572.433 2.240.911.022.979

%


Sumber: Bappeda Kota Semarang (diolah, 2015)

Dari data tabel tersebut diatas menunjukan bahwa realisasi pembiayaan daerah pada tahun 2013, 2014 dan 2015 mengalami peningkatan

yang

sangat

signifikan.

Dari

sisi

Penerimaan

Pembiayaan, realisasi penerimaan pembiayaan terbesar berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA) yang tercatat selama tahun 2010-2015 sebesar Rp. 3.266.954.335.587,- dan Pencairan

Dana

Cadangan

sebesar

Rp.

70.459.914.708,-.

Meningkatnya SiLPA yang sangat signifikan merupakan akibat dari alokasi anggaran pada program/kegiatan pembangunan yang tidak


III-28


dilaksanakan dan/atau alokasi anggaran yang tidak diserap, hal ini menunjukkan bahwa kinerja pengelolaan keuangan daerah selama periode tahun 2010-2015 belum berjalan secara optimal. Dari sisi Pengeluaran Pembiayaan daerah, selama tahun 2010-2015 realisasi pengeluaran pembiayaan daerah dipergunakan untuk: -

Pembentukan

Dana

Cadangan,

yang

diperuntuk

untuk

Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2015. -

Penyertaan modal perusahaaan milik daerah yakni (Bank Jateng Cab. Semarang, Perusda RPH & BPH,

Perusda

Percetakan, Perusa Bank Pasar dan Perusda BPR/BKK), -

Pembayaran Pokok Hutang dan

-

Pengembalian Sisa Dana DPPID. Selama enam tahun terakhir dari tahun 2010 sampai dengan

tahun 2015, Perusahaan Daerah belum mampu secara signifikan memberikan kontribusi terhadap penerimaan pendapatan daerah.


III-29


Tabel 3.25. Rata-rata Realisasi Pembiayaan Daerah Kota Semarang Tahun 2010 – 2015 NO

3 3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3

3.1.4

3.1.5

3.2 3.2.1 3.2.2

URAIAN PEMBIAYAAN DAERAH NETTO (= 3.1 3.2) PENERIMAAN PEMBIAYAAN Pengunaan SILPA Pencairan Dana Cadangan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Penerimaan Pinjaman Daerah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah PENGELUARAN PEMBIAYAAN Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

TAHUN 2010

TAHUN 2011

TAHUN 2012

TAHUN 2013

TAHUN 2014

TAHUN 2015

Realisasi

Realisasi

Realisasi

Realisasi

Realisasi

Realisasi

304.293.447.418

190.381.885.440

155.116.218.198

589.640.904.419

864.625.442.489

1.031.516.572.433

3.135.574.470.397

313.114.935.618

195.198.550.840

207.718.808.732

635.457.569.772

912.721.021.842

1.073.203.447.175

3.337.414.333.979

313.114.935.618

195.198.550.840

207.718.808.732

635.457.569.772

905.242.914.000

1.010.221.556.625

3.266.954.335.587

-

-

-

-

7.478.024.158

62.981.890.550

70.459.914.708

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8.821.488.200

4.816.665.400

52.602.590.534

45.816.665.353

48.095.579.353

41.686.874.742

201.839.863.582

-

-

30.000.000.000

15.000.000.000

25.439.914.000

0

70.439.914.000

7.000.000.000

3.000.000.000

20.000.000.000

29.000.000.000

20.839.000.000

41.686.000.000

121.525.000.000


JUMLAH

III-30


NO 3.2.2.1

3.2.2.2

3.2.2.3 3.2.2.4 3.2.2.5 3.2.2.6 3.2.2.7 3.2.3 3.2.4 3.2.5

URAIAN Penyertaan Modal ( Bank Jateng ) Penyertaan Modal (Dana Bergulir UKM, LKM & Koperasi) Penyertaan Modal (PDAM) Penyertaan Modal Perusda BPR / BKK Penyertaan Modal Bank Pasar Penyertaan Modal Perusda Percetakan Penyertaan Modal Perusda RPH & BHP Pembayaran Pokok Hutang

TAHUN 2010

TAHUN 2011

TAHUN 2012

TAHUN 2013

TAHUN 2014

TAHUN 2015

Realisasi

Realisasi

Realisasi

Realisasi

Realisasi

Realisasi

JUMLAH

42.700.000.000

2.000.000.000

-

-

15.000.000.000

8.339.000.000

18.361.000.000

-

-

-

-

-

-

5.000.000.000

-

20.000.000.000

10.000.000.000

10.000.000.000

20.000.000.000

65.000.000.000

-

-

-

1.000.000.000

1.000.000.000

1.000.000.000

3.000.000.000

-

-

-

1.000.000.000

-

1.000.000.000

2.000.000.000

-

3.000.000.000

-

1.000.000.000

-

1.325.000.000

5.325.000.000

-

-

-

1.000.000.000

1.500.000.000

-

2.500.000.000

1.821.488.200

1.816.665.400

1.816.665.500

1.816.665.353

1.816.665.353

874.742

9.089.024.548

-

-

-

-

-

-

-

-

785.925.034

-

-

-

Pemberian Pinjaman Daerah Pengembalian sisa dana DPPID

785.925.034

Sumber: DPKAD Kota Semarang, 2010-2015


III-31


3.1.2 Neraca Daerah Analisis

Neraca

daerah

bertujuan

untuk

mengetahui

kemampuan keuangan pemerintah daerah melalui perhitungan rasio likuiditas, solvabilitas dan rasio aktivitas serta kemampuan asset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah. Neraca Daerah

menggambarkan

posisi

keuangan

pemerintah

daerah

mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal neraca tersebut dikeluarkan.Unsur yang dicakup oleh sebuah neraca terdiri dari aset, kewajiban dan ekuitas. Perkembangan neraca daerah Kota Semarang tahun 2010-2015 dan rata-rata pertumbuhannya terlihat di tabel 3.26. Aset Pemerintah Kota Semarang dari kurun waktu tahun 2013 sampai

dengan

tahun

2015

mengalami

pertumbuhan

yang

meningkat rata-rata sebesar 28,82% (tabel 3.26). Aset memberikan informasi

tentang

sumber

daya

yang

dimiliki

dan

dikuasai

pemerintah Kota Semarang yang mampu memberi manfaat ekonomi dan sosial bagi pemerintah dan masyarakat. Pemerintah Kota Semarang

pada tahun 2015

memiliki aset total sebesar

Rp

15.660.868.697.440,-atau meningkat sebesar 107,01% dibanding tahun 2014 yang sebesar Rp 7.565.283.848.059,- , peningkatan terbesar adalah pada aset tetap yang meningkat sangat signifikan yakni sebesar 132,48%. Kewajiban menggambarkan tentang kondisi utang pemerintah daeah dengan pihak ketiga. Kewajiban daerah sendiri dapat dibangi menjadi 2, yakni kewajiban jangka panjang dan kewajiban jangka pendek.Di tahun 2014, Pemerintah Kota Semarang memiliki jumlah kewajiban yang harus dilaksanakan sebesar Rp 27.069.052.431. Angka ini meningkat 1% dibanding kewajiban tahun 2013 sebesar Rp 27.415.290.205. Ekuitas dana adalah selisih antara aset dengan kewajiban pemerintah daerah. Di tahun 2014, nilai ekuitas dana Pemerintah Kota Semarang meningkat

51%

dari

mencapai Rp 15.147.458.705.353 dan

tahun

2013

yang

hanya

sebesar

Rp

7.402.393.039.253.


III-32


Tabel 3.26. Perkembangan Anggaran dan Realisasi BUMD Kota Semarang Tahun 2010 – 2015 NO

URAIAN

2010

2011

2012

Anggaran

Realisasi

Anggaran

Realisasi

Anggaran

Realisasi

1

Perusahaan Daerah RPH & BHP

31.045.922

29.877.700

31.158.328

33.744.600

33.698.720

39.017.100

2

Perusahaan Daerah Percetakan

140.519.500

0

146.806.000

0

223.522.280

101.166.915

3

Perusahaan Daerah Bank Pasar

166.923.578

167.492.521

198.000.000

175.866.325

279.500.000

302.940.370

4

Perusahaan Daerah BPR / BKK

0

0

0

0

574.658.000

309.669.986

5

Bank Jateng Cabang Semarang

5.000.000.000

6.013.056.741

5.629.835.672

5.771.918.433

5.250.000.000

6.024.524.882

JUMLAH ANGGARAN

5.338.489.000

6.210.426.962

6.005.800.000

5.981.529.358

6.361.379.000

6.777.319.253

NO

URAIAN

2013

2014

2015

Anggaran

Realisasi

Anggaran

Realisasi

Anggaran

Realisasi

1

Perusahaan Daerah RPH & BHP

37.237.146

40.024.700

40.150.000

40.263.443

99.057.023

0

2

Perusahaan Daerah Percetakan

179.481.482

181.801.835

157.178.000

186.582.943

181.627.616

69.361.514

3

Perusahaan Daerah Bank Pasar

361.116.372

330.515.110

385.769.000

191.206.550

339.229.079

91.006.744

4

Perusahaan Daerah BPR / BKK

1.044.925.000

6.049.636.864

1.406.770.000

934.594.286

1.186.984.282

1.035.606.835

5

Bank Jateng Cabang Semarang

5.250.000.000

1.048.800.379

6.000.000.000

6.683.452.338

7.500.000.000

9.334.601.607

JUMLAH ANGGARAN

6.872.760.000

7.650.778.888

7.989.867.000

8.036.099.560

9.306.898.000

10.530.576.700



III-33


Tabel 3.27. Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kota Semarang Tahun 2013-2015 No

Uraian

1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.6 1.1.7 1.2 1.2.1 1.2.2 1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.3 1.3.4 1.3.5 1.3.6 1.4 1.4.1 1.5 1.5.1 1.5.2 1.5.3 1.5.4 1.5.5

2013

2014

2015

Tk. Pertumb (%) 2,75% 6,66%

ASET ASET LANCAR Kas Investasi Jangka Pendek Piutang Belanja Dibayar Di Muka Piutang Lainnya Persediaan INVESTASI JANGKA PANJANG Investasi Non Permanen Investasi Permanen

14.942.228.456.870 1.042.372.527.574 922.751.717.344 35.133.114.982 7.241.621.151 46.450.219.364 30.795.854.733 78.105.882.735 3.781.112.967 74.324.769.768

14.752.011.257.325 14.752.011.257.325 1.086.300.120.262 39.672.385.278 3.170.117.701 10.461.768.493 44.361.323.750 66.465.922.740 3.619.379.238 62.846.543.502

15.660.868.697.440 1.180.796.595.962 1.203.791.855.520 43.918.359.921 2.378.120.347 52.754.796.143 (122.046.535.969) 100.055.857.602 3.356.751.971 96.699.105.631

ASET TETAP

13.717.885.116.131

6.119.616.888.621

14.226.857.060.638

38,55%

10.809.811.533.805 957.835.854.744 1.656.851.392.286 1.654.555.357.306 73.945.990.040 102.732.023.730 (1.537.847.035.780) 0 0 103.864.930.430 11.056.831.000 18.358.331.532 74.449.767.898

10.809.811.533.805 989.497.933.801 1.457.131.509.262 1.279.544.234.937 62.232.661.307 109.950.402.504 (1.401.823.977.729) 0 0 195.235.321.214 66.053.931.000 18.095.485.406 111.085.904.808

10.862.926.513.191 1.140.779.561.749 1.872.765.197.493 1.987.265.452.595 88.708.674.161 87.286.319.793 (1.812.874.658.344) 39.562.373.739 39.562.373.739 113.596.809.499 11.056.831.000 24.603.348.302 77.936.630.197

-

14.942.228.456.870

14.752.011.257.325

15.660.868.697.440

Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi dan Jaringan Aset Tetap Lainnya Konstruksi dalam Pengerjaan Akumulasi Penyusutan DANA CADANGAN Dana CadanganASET LAINNYA Tagihan Penjualan Angsuran Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah Kemitraan dengan Pihak Kedua Aset Tak Berwujud Aset lain-lain JUMLAH ASET DAERAH


17,82%

23,08%

2,75%

III-34


No

Uraian

2 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5

KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Utang Bunga Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Pendapatan Diterima Dimuka Utang Belanja

2.1.6

Utang Jangka Pendek Lainnya

2.2

KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

2013

2014

2015

27.069.052.431 27.067.052.431 4.522.375.560 874.741 2.054.073.350 20.489.728.780

27.415.290.205 27.392.290.205 4.442.638.263 62.604.529 1.816.665.353 1.964.887.805 19.105.494.255

-

-

2.000.000

23.000.000

128.618.072.540 128.558.072.540 6.820.256.343 13.124.433.770 108.613.382.427 60.000.000

Tk. Pertumb (%) 185,21% 185,26%

605,43%

2.2.1

Utang Dalam Negeri - Sektor Perbankan

-

-

2.2.2

Utang Dalam Negeri - Obligasi

-

-

2.2.3

Premium (Diskonto) Obligasi

-

-

2.2.4

Pendapatan Diterima Dimuka

2.000.000

23.000.000

2.2.5

Utang Jangka Panjang Lainnya

-

-

60.000.000

27.069.052.431

27.415.290.205

128.618.072.540

185,21%

15.147.458.705.353 15.147.458.705.353

7.402.393.039.253 7.402.393.039.253

15.532.250.624.900 15.532.250.624.900

29,35%

JUMLAH KEWAJIBAN 3 3.1

EKUITAS DANA EKUITAS DANA

-

Sumber: DPKAD Kota Sermarang, 2010-2015


III-35


Gambaran kondisi neraca daerah tersebut lebih lanjut dapat digunakan

sebagai

bahan

analisis

kemampuan

keuangan

pemerintah daerah melalui perhitungan rasio, dimana terdapat 2 jenis

Rasio

yang

digunakan,

yakni

rasio

likuiditas

dan

solvabilitassebagaimana terjabarkan sebagai berikut: a.

Rasio Likuiditas Rasio

likuiditas

digunakan

untuk

mengukur

kemampuan

pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pandek. Data rasio likuiditas tahun terakhir 2015 dapat dilihat pada tabel 3.28: Tabel 3.28. Analisis Rasio Likuiditas Kota Semarang Tahun 2015

Ratio Ratio Lancar

Rumus Aset Lancar Kewajiban Jangka Panjang

2015 19.680

Rasio Quick (Quick Ratio)

Aset Lancar - Persediaan Kewajiban Jangka Pendek

8,24

Rasio total hutang terhadap total asset

Total Hutang Total Aset

0,0000038


Hasil analisis diatas menunjukan bahwa Pemerintah Kota Semarang memiliki kondisi pendanaan yang cukup kuat dilihat dari hasil analisis ratio lancar, quick ratio dan rasio total hutang terhadap total aset juga bernilai sangat kecil. Hal ini menunjukkan bahwa kapabilitas keuangan pemerintah Kota Semarang cukup kuat dalam pelunasan kewajiban-kewajiban daerahnya. b.

Rasio Solvabilitas Rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan

pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjang. Rasio solvabilitas tahun 2015 dapat dilihat di tabel 3.29: Tabel 3.29. Rasio Solvabilitas Kota Semarang Tahun 2014

Rasio Rasio Kewajiban terhadap Aset Rasio Kewajiban terhadap Ekuitas

Rumus Kewajiban/ Aset Kewajiban/ Ekuitas

2014 (Persentase) 0,19% 0,37%

Sumber: DPKAD Kota Semarang, 2013 – 2014


III-36


3.2 KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN KOTA SEMARANG TAHUN 2010-2015 3.2.1 Analisis Belanja Daerah dan Pengeluaran Pembiayan Daerah Memahami kinerja belanja daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan daerah pada periode tahun anggaran sebelumnya yang digunakan

sebagai

bahan

untuk

menentukan

kebijakan

pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan dimasa mendatang. Beberapa hal yang perlu dipahami dari analisis ini mencakup proporsi realisasi belanja daerah dibanding anggaran, analisis proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur, analisis belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama. 3.2.1.1 Proporsi Realisasi Belanja Daerah Dibanding Anggaran Belanja daerah Kota Semarang dibagi menjadi belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja langsung memiliki delapan komponen belanja yaitu belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. Sedangkan untuk belanja langsung daerah Kota Semarang, terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal. Tabel 3.30. Proporsi Realisasi Belanja terhadap Anggaran Belanja Daerah Kota Semarang Tahun 2010 – 2015 Uraian

2010 (%)

2011 (%)

2012 (%)

2013 (%)

2014 (%)

2015 (%)

Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai Belanja Bunga Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bagi Hasil Belanja Bantuan Keuangan Belanja Tidak Terduga Belanja Langsung Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

58,56% 86,20% 0,11% 3,22% 10,40% 0,08% 0& 41,44% 14,27% 55,58% 30,15%

56,13% 86,28% 0,07% 4,38% 9,15% 0,07% 0,05% 43,87% 14,10% 51,68% 34,22%

54,80% 96,46% 0,06% 2,73% 0,67% 0,07% 0,01% 45,20% 14,00% 48,10% 37,91%

48,08% 96,10% 0,03% 0 3,50% 0,23% 0,00% 0,07% 0,07% 51,92% 11,52% 42,46% 46,02%

43,78% 90,51% 0,02% 0 8,78% 0,49% 0,00% 0,07% 0,14% 56,22% 8,13% 43,75% 48,12%

41,47% 96,52% 0,00% 0 3,13% 0,18% 0,00% 0,08% 0,09% 58,53% 8,10% 51,52% 40,38%

Proporsi Ratarata (%) 50,47% 92,01% 0,05% 4,29% 3,52% 0,00% 0,07% 0,07% 49,53% 11,69% 48,85% 39,47%

Sumber: DPKAD, Kota Semarang, 2010-2015


III-37


Tabel proporsi realisasi belanja terhadap anggaran belanja Kota Semarang 2010-2015 menunjukan bahwa selama enam tahun terakhirempat tahun terakhir proporsi belanja tidak langsung terhadap anggaran belanja memiliki proporsi lebih besar dibanding belanja langsung. Proporsi penggunaan belanja tidak langsung ratarata sebesar 50,47% sedangkan belanja langsung hanya 49,53%. Ini mengindikasikan bahwa belanja langsung yang notabene berhubungan

dengan

program-program

pembangunan

kota,

pencapaian kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik belum maksimal. Sementara itu, pada komponen belanja tidak langsung proporsi terbesar digunakan untuk belanja pegawai. Sedangkan untuk belanja langsung proporsi terbesar untuk belanja barang dan jasa. 3.2.1.2 Analisis Proporsi Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Selain

gambaran

mengenai

belanja

daerah

baik

belanja

langsung maupun tidak langsung, perlu diketahui juga gambaran proporsi anggaran belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur Kota Semarang. Kebutuhan belanja aparatur Kota Semarang selama periode tahun 2010-2015

antara lain

meliputi Belanja Pegawai

untuk Gaji dan Tunjangan, Tambahan Penghasilan,

dan Belanja

Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/ WKDH), Belanja Bunga, Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja Langsung untuk kebutuhan operasional rutin perkantoran yang harus diselenggarakan. Proporsi belanja aparatur terhadap total pengeluaran memiliki kondisi fluktuatif dimana proporsi tertinggi di tahun 2010 sebesar 62,69%. Tabel 3.31. Proporsi Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur terhadap Total Belanja Kota Semarang Tahun 2010-2015 Tahun Anggaran 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Total Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur 1.086.192.210.382 1.200.312.619.500 1.269.801.879.039 1.344.389.282.604 1.434.769.283.942 1.361.912.732.416

Total Pengeluaran (Belanja + Pengeluaran Pembiayaan Daerah) 1.732.662.151.376 2.036.582.638.750 2.053.334.797.224 2.473.490.609.436 2.957.435.259.381 2.686.040.155.327

% 62,69% 58,94% 61,84% 54,35% 48,51% 50,70%



III-38


Adapun rincian mengenai total belanja untuk memenuhi kebutuhan aparatur Kota Semarang sebagaimana tabel Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Semarang Tahun 2010-2015. 3.2.1.3 Analisis Belanja Periodik dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Selain belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur Kota Semarang, perlu diketahui juga bagaimana gambaran pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama Kota Semarang. Belanja untuk pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama adalah menyangkut peraturan operasional

pelayanan

dasar

perundang-undangan rutin

perkantoran

wajib dan yang

yang

diamanatkan

menyangkut harus

oleh

kebutuhan

diselenggarakan.

Pengeluaran wajib dan mengikat mencakup pengeluaran untuk bidang pendidikan dan kesehatan. Total pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama pada tabel di atas menjadi dasar untuk menentukan kebutuhan anggaran belanja yang tidak dapat dihindari dan tidak dapat ditunda dalam rangka penghitungan kapasitas riil keuangan daerah dan analisis kerangka pendanaan. Tabel 3.33 adalah rincian pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama Kota Semarang Tahun 2010-2015:


III-39


Tabel 3.32. Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Semarang Tahun 2010 – 2015 Urusan Belanja Tidak Langsung Belanja Gaji dan Tunjangan, Belanja Tambahan Penghasilan, dan Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/ WKDH Belanja Bantuan Keuangan Belanja Bunga Belanja Langsung Belanja Langsung untuk kebutuhan operasional rutin perkantoran yang harus diselenggarakan. Total

2010 (Rp) 876.462.046.627

2011 (Rp)

2012 (Rp)

2013 (Rp)

2014 (Rp)

2015

987.918.816.135 1.086.857.725.418 1.144.155.404.342 1.172.889.136.216 1.075.960.876.751

1.084.323.643.257

1.198.759.910.675

1.268.289.406.939

1.343.222.420.204

1.433.649.178.942

1.361.047.074.141

788.567.125

788.567.000

788.567.000

870.105.000

865.658.275

788.567.125

1.080.000.000

764.141.700

723.905.100

378.295.400

250.000.000

-

209.730.163.755

212.393.803.365

182.944.153.621

200.233.878.262

261.880.147.726

285.951.855.665

209.730.163.755

212.393.803.365

182.944.153.621

200.233.878.262

261.880.147.726

285.951.855.665

1.086.192.210.382 1.200.312.619.500 1.269.801.879.039 1.344.389.282.604 1.434.769.283.942 1.361.912.732.416



III-40


Tabel 3.33. Realisasi Belanja Periodik dan Pengeluaran Pembiayaan Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kota Semarang Tahun 2010 – 2015 Anggaran No

Uraian

BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Gaji, Tunjangan dan 1 termasuk( Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH) Belanja Bantuan 2 Keuangan 3

Belanja Bunga

4 Belanja Bagi Hasil BELANJA LANGSUNG Belanja Langsung untuk kebutuhan 1 operasional rutin perkantoran yang harus diselenggarakan PENGELUARAN PEMBIAYAAN Pembentukan Dana 1 Cadangan Pembayaran Pokok 2 Hutang TOTAL (A+B+C)

2010

2011

2012

2013

2014

RataRata Pertumb uhan

2015

874.593.479.502

986.366.107.310

1.085.345.253.318

1.142.988.541.942

1.171.769.031.216

1.075.095.218.476

788.567.125

788.567.000

788.567.000

870.105.000

865.658.275

788.567.125

1.080.000.000

764.141.700

723.905.100

378.295.400

250.000.000

-

(29,04)

285.951.855.665

209.730. 163.755

-

-

-

-

-

209.730.163.755

212.393.803.365

182.944.153.621

200.233.878.262

261.880.147.726

0

0

30.000.000.000

15,000,000,000

25.439.914.000

1.821.488.200

1.816.665.400

1.816.665.500

1.816.665.353

-

-



4,48

III-41


3.2.2 Analisis Pembiayaan Daerah Pembiayaan

merupakan

transaksi

keuangan

daerah

yang

bertujuan untuk menutup selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah ketika terjadi defisit anggaran. Sumber pembiayaan dapat berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun lalu, penerimaan, penerimaan pinjaman obligasi, transfer dari dana cadangan maupun hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan. Sedangkan pengeluaran dalam pembiayaan adalah angsuran hutang, bantuan modal dan transfer ke dana cadangan. 3.2.2.1 Analisis Sumber Penutup Defisit Riil Analisis ini dilakukan untuk memberi gambaran masa lalu tentang kebijakan anggaran untuk menutup defisit riil anggaran Pemerintah Daerah yang dilakukan. Tabel 3.34 berikut menyajikan gambaran realisasi penutup defisit riil anggaran Kota Semarang tahun 2010-2015.


III-42


Tabel 3.34. Penutup Defisit Riil Anggaran Kota Semarang Tahun 2010 – 2015 NO A. 1.

B 1. 2.

Uraian Pendapatan Realisasi Pendapatan Daerah Jumlah A Dilkurangi Realisasi Belanja Realisasi Belanja Daerah

2010 (Rp)

2011 (Rp)

2012(Rp)

2013 (Rp)

2014 (Rp.)

1.623.567.254.798

1.813.927.543.692

2.342.123.646.801

2.466.593.494.884

2.882.095.765.066

3.033.103.312.563

1.623.567.254.798 : 1.732.662.151.376

1.813.927.543.692

2.342.123.646.801

2.466.593.494.884

2.882.095.765.066

3.033.103.312.563

2.036.582.638.750

2.053.334.797.224

2.473.490.609.436

2.957.435.259.381

2.686.040.155.327

8.821.488.200

4.816.665.400

52.602.590.534

45.816.665.353

48.095.579.353

41.686.874.742

Jumlah B

1.741.483.639.576

2.041.399.304.150

2.105.937.387.758

2.519.307.274.789

3.005.530.838.734

2.727.727.030.069

Surplus/ Defisit riil (A-B)

(117.916.384.778)

(227.471.760.458)

236.186.259.043

(52.713.779.905)

(123.435.073.668)

305.376.282.494

313.114.935.618

195.198.550.840

207.718.808.732

635.457.569.772

905.242.914.000

1.010.221.556.625

-

-

-

-

7.478.024.158

62.981.890.550

Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah (C)

313.114.935.618

195.198.550.840

207.718.808.732

635.457.569.772

912.720.938.158

1.073.203.447.175

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (A-B) + C

195.198.550.840

(32.273.209.618)

443.905.067.775

582.743.789.867

789.285.864.490

1.378.579.729.669

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah

C

Ditutup Oleh Realisasi Penerimaan Pembiayaan :

1.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya Pencairan Dana Cadangan

2.

2015 (Rp)



III-43


Berdasarkan pada tabel penutup defisit riil tabel 3.34 menunjukkan bahwa pada tahun 2012 dan tahun 2015 terjadi surplus dimana realisasi pendapatan daerah lebih besar dari belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan. Namun apabila dilihat dari sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan pada tahun 2011 terjadi defisit dimana tercatat minus Rp. 32.273.209.618,-. Mulai tahun 2012 sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenanan terjadi surplus sampai dengan tahun 2015

dimana

desifit

anggaran

ditutup

dengan

penerimaan

pembiayaan dari SiLPA. 3.2.2.2 Analisis Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Analisis ini dilakukan untuk memberi gambaran tentang komposisi sisa lebih perhitungan anggaran. Dengan mengetahui SILPA realisasi anggaran periode sebelumnya, dapat diketahui kinerja APBD tahun sebelumnya yang lebih rasional dan terukur. Gambaran masa lalu terkait komposisi realisasi anggaran SiLPA Pemerintah Kota Semarang Tahun 2010-2015 tersaji di tabel 3.35. Dari tabel 3.35 terlihat bahwa realisasi SiLPA berasal dari beberapa komponen, seperti pelampauan pendapatan bersumber dari pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan,

pelampauan

penerimaan

lain-lain

pendapatan

daerah yang sah; sisa penghematan belanja atau akibat lainnya; dan Kewajiban kepada Pihak Ketiga sampai dengan Akhir Tahun Belum Terselesaikan. Pelampauan Penerimaan PAD menunjukan angka positif dari tahun ke tahun. 3.2.2.3 Analisis Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Analisis ini bertujuan untuk memperoleh gambaran secara riil sisa lebih pembiayaan anggaran yang dapat digunakan dalam penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Tabel 3.35 menyajikan data tentang realisasi SiLPA Kota Semarang tahun 2010-2015:


III-44


Tabel 3.35. Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Kota Semarang Tahun 2010 – 2015 N o

Uraian

1.

Jumlah SILPA

a.

b.

c.

d.

e. f.

Pelampauan Penerimaan PAD Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Sisa Penghematan Belanja Atau Akibat Lainnya Pelampauan Penerimaan Pembiayaan Penghematan Pengeluaran Pembiayaan

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

195.198.550.840

207.718.808.732

635.457.569.772

912.721.021.842

1.073.208.844.976

13.338.762.150

74.505.107.477

111.732.893.593

147.052.380.506

247.086.523.493

19.417.034.791

(27.906.537.211)

60.235.199.118

(28.539.823.243)

8.136.297.279

(3.851.117.143)

14.627.098.776

83.354.450.088

83.495.481.597

45.283.642.793

166.215.359.242

223.515.026.250

365.051.688.775

710.596.409.563

780.077.070.922

-

(77.105.221.160)

-

33.238.772

(7.458.024.158)

78.511.800

83.334.600

15.083.338.198

83.334.647

83.334.647

1.194.348.650.680 94.528.521.459

(36.057.692.326)

24.864.841.305

1.157.468.175.393

(46.455.320.409) 125.258



III-45


Tabel 3.36. Realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Kota Semarang Tahun 2010 – 2015 No. 1.

Uraian Saldo Kas Neraca Daerah

2010

2011

2012

2013

2014

2015

202.376.026.624

217.378.783.110

644.108.071.333

922.751.717.344

1.086.300.120.262

1.206.953.761.696

3.918.250

16.497.750

61.249.000

65.432.500

-

-

7.173.557.534

9.643.476.628

7.380.104.207

4.963.433.263

4.522.466.794

4.820.347.578

-

-

1.209.148.354

5.001.829.739

8.568.808.492

7.784.763.438

Dikurangi : 2. 3. 4.

Pendapatan Retribusi belum disetor Utang Perhitungan Pihak Ketiga Dana BOS

Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan 195.198.550.840 207.718.808.732 635.457.569.772 912.721.021.842 1.073.208.844.976 1.194.348.650.680 Anggaran Sumber: DPKAD Kota Semarang, 2010-2015


III-46


3.3 ANALISIS PROYEKSI APBD TAHUN 2016-2021 3.3.1

Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Semarang 2016-2021

Kemampuan keuangan daerah pemerintah Kota Semarang dalam

kurun

waktu

pembangunan

dan

5

tahun

kedepan

memberikan

untuk

pelayanan

membiayai

publik

kepada

masyarakat secara optimal, dirumuskan dengan mempertimbangkan data realisasi penerimaan pendapatan daerah tahun sebelumnya, serta data-data yang mempengaruhi

penerimaan pendapatan

daerah, antara lain : a) Indikator ekonomi makro, mencakup:  Rata-Rata Inflasi Kota Semarang tahun 2010-2015 sebesar 5,7% pertahun  Rata-Rata Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Semarang tahun 2010-2015 sebesar 6,11% pertahun b) Kebijakan di bidang keuangan negara Proyeksi penerimaan pendapatan daerah Kota Semarang tahun 2016-2021

dirumuskan

penerimaan

dengan

pendapatan

mendasarkan

daerah

tahun

pada

evaluasi

2010-2015,

serta

mempertimbangan komponen pos penerimaan pendapatan yang bersumber dari Pemerintah Provinsi maupun Pusat. Penerimaan

Pendapatan

daerah

sesuai

dengan

tren

pertumbuhan rata-rata historis dengan tidak menyertakan tahun 2010, 2011,2012 yang mengalami pertumbuhan abnormal, sehingga data historis yang digunakan adalah 3 (tiga) tahun terakhir (2013, 2014,

2015).

Rata-rata

pertumbuhan

penerimaan

pendapatan

daerah Kota Semarang Tahun 2013 sampai dengan 2015 mengalami pertumbuhan sebesar 10,54%, dengan Pos Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 16,37%, Pos Dana Perimbangan

rata-rata

sebesar

5,05%

dan

Pos

Penerimaan

Pendapatan Lain-lain yang sah rata-rata sebesar 12,22%. Mendasarkan

pada

pertumbuhan

rata-rata

penerimaan

pendapatan daerah 2013 sampai dengan 2015, dan faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pendapatan di Kota Semarang maka

penerimaan

pendapatan

daerah

tahun

2016-2021

diproyeksikan akan mengalami peningkatan rata-rata sebesar 9,30%


III-47


per tahunnya. Pendapatan Asli Daerah akan meningkat kondisinya dengan proyeksi rata-rata pertumbuhan sebesar 12,50% per tahun. Dana Perimbangan juga akan terus meningkat kondisinya dengan rata-rata pertumbuhan 4,18% per tahun dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah yang diproyeksikan mengalami peningkatan pertumbuhan rata-rata sebesar 18,05% per tahun. Sementara itu, jika dilihat dari masing-masing komponen Untuk jenis komponen Pendapatan Asli Daerah, diprediksikan bahwa Pajak Daerah akan mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 12,70%, rata-rata pertumbuhan Retribusi Daerah 13,41%, rata-rata

pertumbuhan

Pengelolaan

Kekayaan

Daerah

yang

Dipisahkanmenurun 9,40% dan Lain-lain PAD yang Sah diprediksi mengalami peningkatan dengan rata-rata sebesar 12,11% per tahun. Untuk jenis komponen Dana Perimbangan, Dana Bagi Hasil Pajak diprediksikan akan meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 10,01% pertahun. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak akan meningkat dengan rata-rata sebesar 10,00% per tahun. Dana Alokasi Umum akan meningkat rata-rata sebesar 4,60% per tahun dan Dana Alokasi Khusus diasumsikan sama dengan DAK yang diterima di tahun 2016. Sedangkan

untuk

jenis

komponen

pendapatan

Lain-lain

Pendapatan Daerah yang sah; untuk Pos Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi atau Kabupaten/Kota akan meningkat rata-rata sebesar 14,25% per tahun, Pos Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya akan mengalami kenaikan rata-rata sebesar 12,50% per tahun dan Pos Dana Insentif Daerah mengalami kenaikan rata-rata sebesar 12,50%.


III-48


Tabel 3.37. Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2016-2021 NO. 1 1.1 1.1.1 1.1.2

1.1.3

1.1.4 1.2 1.2.1

1.2.2 1.2.3 1.3

URAIAN PENDAPATAN DAERAH Pendapatan Asli Daerah Pajak Daerah Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan Lain-lain PAD yang Sah Dana Perimbangan Dana Bagi Hasil Pajak Dana bagi Hasil Bukan Pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Rp

Rp

%

Rp

%

Rp

%

Rp

%

Rp

%

Rata-rata kenaikan %

1.232.373.211.000

1.461.617.271.000

18,6

1.553.044.597.000

6,26

1.767.853.137.000

13,83

1.973.181.728.000

11,61

2.213.654.606.000

12,19

12,5

858.764.751.000

1.055.695.471.000

22,93

1.087.570.000.000

3,02

1.223.957.000.000

12,54

1.377.000.000.000

12,5

1.549.300.000.000

12,51

12,7

105.548.677.000

109.744.130.000

29,35

178.116.346.000

5,33

194.658.231.000

9,29

13,41

22.084.633.000

26.172.110.000

245.975.150.000

270.005.560.000

1.762.670.018.000

ANGG. 2016

ANGG. 2017

ANGG. 2018

3,97

ANGG. 2019

ANGG. 2020

ANGG. 2021

130.736.463.000

19,13

169.107.140.000

25.981.738.000

-0,73

27.905.555.000

9,77

308.756.396.000

14,35

346.883.442.000

1.811.208.346.000

3,23

1.881.206.444.000

4,35

153.457.483.000

153.527.483.000

0,05

172.718.417.000

3.200.824.000

3.200.824.000

-

3.600.927.000

1.211.708.204.000

1.260.176.532.000

4

1.310.583.593.000

394.303.507.000

394.303.507.000

2,12

394.303.507.000

2,28

394.303.507.000

2,46

394.303.507.000

2,64

430.160.000.000

615.160.000.000

43,01

692.055.000.000

12,5

759.577.500.000

9,76

854.524.677.000

12,5

18,51

31.119.385.000

11,52

34.320.489.000

10,29

9,4

12,35

386.945.997.000

11,55

435.375.886.000

12,52

12,11

1.968.775.541.000

5,14

2.062.376.086.000

5,25

2.162.516.280.000

5,35

4,66

12,5

194.308.219.000

12,5

218.596.745.000

12,5

245.921.340.000

12,5

10,01

12,5

4.051.042.000

12,5

4.557.423.000

12,5

5.127.101.000

12,5

10

5

4,6

394.303.507.000

2,83

2,46

961.340.272.000

12,5

18,05

4

1.376.112.773.000

7,4

5

1.444.918.411.000

5

1.517.164.332.000

1.3.1

Hibah

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.3.2

Dana Darurat

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

430.160.000.000

535.160.000.000

24,41

602.055.000.000

-

-

-

-

1.3.3

1.3.4

Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi atau Kabupaten/Kota Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal & Percepatan Pembangunan Daerah


12,5

-

658.327.500.000

-

9,35

-

740.618.434.000

-

12,5

-

833.195.741.000

12,5

-

III-49

-

14,25

-

GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN NO.

URAIAN

ANGG. 2016

ANGG. 2017

Rp

1.3.5

1.3.6

- Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pendidikan (DPPIP) dan Dana Penguatan Infrastruktur dan Prasarana Daerah (DPIPD) - Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD dan Tunjangan Profesi Guru PNSD pada Daerah/ Prop/ Kab./ Kota - Dana Bantuan Operasional Sekolah Bantuan Keuangan dari propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya Dana Insentif Daerah Jumlah Pendapatan Daerah

Rp

ANGG. 2018 %

Rp

ANGG. 2019 %

Rp

ANGG. 2020 %

Rp

Rata-rata kenaikan %

ANGG. 2021 %

Rp

%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

75.000.000.000

-

84.375.000.000

12,5

94.921.875.000

12,5

106.787.103.000

12,5

120.135.498.000

12,5

12,5

-

5.000.000.000

-

5.625.000.000

12,5

6.328.125.000

12,5

7.119.140.000

12,5

8.009.033.000

12,5

12,5

3.425.203.229.000

3.887.985.617.000

4.126.306.041.000

6,13

4.496.206.178.000

8,96

4.890.082.491.000

8,76

5.337.511.158.000

9,15

9,30

13,51

Sumber: DPKAD, 2016


III-50


3.3.2

Proyeksi Belanja Daerah Kota Semarang 2016-2021

Analisis

proyeksi

belanja

daerah

perlu

dilakukan

guna

mendapatkan gambaran mengenai kondisi belanja daerah Kota Semarang dalam kurun waktu 5 tahun kedepan guna membiayai belanja langsung atau belanja program untuk RPJMD. Proyeksi Belanja dirumuskan berdasarkan tren pertumbuhan historis realisasi belanja tahun 2010-2015, prioritas pembangunan serta proporsi belanja tidak langsung dan belanja langsung. Proyeksi Belanja daerah Kota Semarang Tahun 2016-2021 rata-rata akan meningkat sebesar 4,86% per tahun, dengan perincian Belanja tidak langsung rata-rata sebesar 3,31% per tahun dan Belanja Langsung rata-rata sebesar 6,17% per tahun.


III-51


Tabel 3.38.

Proyeksi Belanja Daerah Kota Semarang Tahun 2016-2021

No

1

BELANJA DAERAH

BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai

1.633.209.712.000

1.758.241.058.000

7,66%

1.808.334.085.000

2,85%

1.846.224.807.000

2,10%

1.883.592.334.000

2,02%

1.920.188.087.000

1,94%

3,31%

1.567.703.870.000

1.685.256.796.000

7,50%

1.710.535.651.000

1,50%

1.744.746.366.000

2,00%

1.779.641.290.000

2,00%

1.815.234.117.000

2,00%

3,00%

-

-

-

-

Bel Hibah

35.230.880.000

42.000.000.000

19,21%

56.078.558.000

33,52%

58.446.685.000

4,22%

60.034.461.000

2,72%

60.672.408.000

1,06%

12,15%

Bel Bant Sosial

19.290.700.000

25.000.000.000

29,60%

30.705.865.000

22,82%

32.002.535.000

4,22%

32.871.923.000

2,72%

33.221.232.000

1,06%

12,08%

984.262.000

984.262.000

1,50%

1,50%

10.000.000.000

5.000.000.000

0

10,00%

2.554.708.702.000

Bel Bant Keuangan

2

-

2020

% +/ -

2021

2017

-

2019

% +/ -

Kenaikan Rata-rata per tahun

2016

Bel Bunga

2018

% +/ -

% +/ -

% +/ -

Bel Tdk Terduga (a+b) : BELANJA LANGSUNG Belanja Pegawai

0,00%

1.014.011.000

3,02%

1.029.221.000

1,50%

1.044.660.000

1,50%

1.060.330.000

-50,00%

10.000.000.000

100%

10.000.000.000

0,00%

10.000.000.000

0,00%

10.000.000.000

2.503.709.079.000

-2,00%

2.199.079.169.000

-12,17%

2.532.281.371.000

15,15%

3.021.490.157.000

19,32%

3.340.123.071.000

10,55%

6,17%

231.221.432.000

226.605.561.000

-2,00%

199.034.134.000

-12,17%

229.191.580.000

15,15%

273.468.862.000

19,32%

302.307.672.000

10,55%

6,17%

Belanja Barang dan Jasa

1.172.003.619.000

1.148.606.922.000

-2,00%

1.008.854.255.000

-12,17%

1.161.714.809.000

15,15%

1.386.145.277.000

19,32%

1.532.321.992.000

10,55%

6,17%

Belanja Modal

1.151.483.651.000

1.128.496.596.000

-2,00%

991.190.780.000

-12,17%

1.141.374.982.000

15,15%

1.361.876.018.000

19,32%

1.505.493.407.000

10,55%

6,17%

4.187.918.414.000

4.261.950.137.001

1,77%

4.007.413.254.001

-5,97%

4.378.506.178.000

9,26%

4.905.082.491.000

12,03%

5.260.311.158.000

7,24%

4,86%

JUMLAH 1 + 2

Sumber: Analisis, 2016


III-52


3.3.3

Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Wajib Mengikat serta Prioritas Utama Analisis

gambaran

proyeksi

kebutuhan

belanja belanja

dilakukan tidak

untuk

langsung

memperoleh daerah

dan

pengeluaran pembiayaan yang bersifat wajib dan mengikat serta prioritas utama. Analisis dilakukan dengan proyeksi 5 (lima) tahun ke depan untuk penghitungan kerangka pendanaan pembangunan daerah. Hasil proyeksi belanja dan pengeluaran wajib mengikat serta prioritas utama Kota Semarang tahun 2016-2021 sebagai tabel 3.39.


III-53


Tabel 3.39.

Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kota Semarang Tahun 2016-2021 No I

Uraian

Proyeksi 2016 1.578.688.132.000

2017 1.691.241.058.000

2018 1.721.549.662.000

2019 1.755.775.587.000

2020 1.790.685.950.000

2021 1.826.294.447.000

1.567.703.870.000

1.685.256.795.000

1.710.535.651.000

1.744.746.366.000

1.779.641.290.000

1.815.234.117.000

-

-

-

-

-

-

2

BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Gaji dan Tunjangan, Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH Belanja Bunga

3

Belanja Subsidi

-

-

-

-

-

-

4

Belanja Bagi Hasil

-

-

-

-

-

-

5

Belanja Bantuan Keuangan

984.262.000

984.262.000

1.014.011.000

1.029.221.000

1.044.660.000

1.060.330.000

6

Belanja Tidak Terduga

10.000.000.000

5.000.000.000

10.000.000.000

10.000.000.000

10.000.000.000

10.000.000.000

II

BELANJA LANGSUNG

268.305.561.000

278.393.048.000

265.683.645.000

310.676.902.000

331.824.370.000

385.981.060.000

268.305.561.000

278.393.048.000

265.683.645.000

310.676.902.000

331.824.370.000

385.981.060.000

33.429.945.000

24.239.000.000

118.892.787.000

117.700.000.000

75.000.000.000

77.200.000.000

-

-

45.000.000.000

45.000.000.000

-

-

33.429.945.000

24.239.000.000

73.892.787.000

72.700.000.000

75.000.000.000

77.200.000.000

-

-

-

-

-

1.993.873.106.000

2.106.126.049.000

2.184.152.489.000

2.197.510.320.000

2.289.475.507.000

1

Belanja Langsung untuk kebutuhan operasional rutin perkantoran yang harus diselenggarakan (habis pakai, jasa kantor, dll). III

PENGELUARAN PEMBIAYAAN

1

Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

2 3

Pembayaran Pokok Hutang

TOTAL BELANJA WAJIB DAN PENGELUARAN YANG WAJIB MENGIKAT SERTA PRIORITAS UTAMA

1.880.423.638.000



III-54


3.3.4

Proyeksi Pembiayaan Daerah Analisis ini dilakukan untuk memperoleh gambaran sisa lebih

riil perhitungan anggaran. Hasil analisis dapat digunakan untuk menghitung kapasitas penerimaan pembiayaan daerah dengan proyeksi 5 (lima) tahun ke depan. Analisis dilakukan berdasarkan data dan informasi yang dapat mempengaruhi besarnya sisa lebih riil perhitungan anggaran dimasa yang akan datang, yakni: 1) Angka rata-rata pertumbuhan saldo kas neraca daerah dan ratarata pertumbuhan kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan sertakegiatan lanjutan; 2) Asumsi indikator makro ekonomi 

Laju pertumbuhan rata-rata PDRB Kota Semarang di tahun 2010 hingga 2015 adalah 9,59%



Rata-Rata Inflasi Kota Semarang tahun 2010-2015 sebesar 5,7% pertahun



Rata-Rata Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Semarang tahun 2010-2015 sebesar 6,11% pertahun

3) Kebijakan penyelesaian kewajiban daerah 4) Kebijakan efisiensi belanja daerah dan peningkatan potensi pendapatan; Dari perhitungan proyeksi pendapatan dan proyeksi belanja daerah pada tahun 2016-2021 Kota Semarang akan mengalami defisit dan surplus anggaran. Pada tahun 2016 diproyeksikan mengalami defisit anggaran sebesar Rp. 762.715.185.000,-. Pada tahun

2017

mengalami

defisit

anggaran

sebesar

Rp.

319.613.376.000,-, dan pada tahun 2020 akan mengalami defisit anggaran sebesar Rp. 15.000.000.000,-. Sedangkan pada tahun 2018, 2019 dan 2021 mengalami surplus anggaran. Terjadinya surplus/defisit anggaran tersebut akan menjadi pertimbangan dalam merumuskan proyeksi kebijakan pembiayaan daerah. Pembiayaan dirumuskan

Daerah

dengan

Kota

Semarang

memperhatikan

Tahun

Realisasi

2016-2021, Sisa

Lebih

Pertihungan Anggaran (SilPA) Kota Semarang pada tahun 2015 tercatat

sebesar

Rp.

1.194.348.650.000,-,

Pembentukan

Dana

Cadangan untuk Persiapan Pemilu PILKADA Kota Semarang Tahun


III-55


2020, Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta terjadinya surplus/defisit proyeksi pendapatan dan proyeksi belanja daerah. Rumusan kebijakan proyeksi Pembiayaan Daerah Kota Semarang Tahun 2016-2021 sebagai berikut: -

Pos Penerimaan Pembiayaan, dialokasikan penerimaan SilPA dengan

perincian

pada

tahun

2016

sebesar

Rp. 796.145.130.000,- dan sebesar Rp. 398.203.500.000,-, pada tahun 2017 yang berasal dari SilPA Tahun 2015 yang tercatat sebesar Rp.

1.194.348.650.000,-, Disamping itu

berkaitan Pemilu PILKADA Kota Semarang Tahun 2020, maka pada tahun 2020 diproyeksikan ada penerimaan pembiayaan dari Pencairan Dana Cadangan sebesar Rp. 90.000.000.000,-. -

Pos

Pengeluaran

Pembiayaan,

diproyeksikan

untuk

Pembentukan Dana Cadangan dalam rangka Pemilu PILKADA yang

dibentuk

selama

2

tahun

berturut-turut,

yang

diperkirakan sebesar Rp 45.000.000.000 masing-masing di tahun 2018 dan 2019. Secara rinci kebijakan proyeksi Pembiayaan Daerah Kota Semarang Tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel 3.40.


III-56


Tabel 3.40. Proyeksi Pembiayaan Daerah Kota Semarang 2016-2021 No

Uraian

Proyeksi 2016 796.145.130.000 796.145.130.000 -

2017 398.203.520.000 398.203.520.000 -

-

-

2020 90.000.00.000 90.000.000.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah

-

-

-

-

-

-

PENGELUARAN PEMBIAYAAN

33.429.945.000

24.239.000.000

118.892.787.000

117.700.000.000

75.000.000.000

77.200.000.000

-

-

45.000.000.000

45.000.000.000

-

-

33.429.945.000

24.239.000.000

73.892.787.000

72.700.000.000

75.000.000.000

77.200.000.000

19.305.000.000

9.339.000.000

15.100.000.000

16.200.000.000

18.500.000.000

20.700.000.000

-

10.000.000.000

22.500.000.000

22.500.000.000

22.500.000.000

22.500.000.000

3.1 3.1.1 3.1.2

PENERIMAAN PEMBIAYAAN SILPA Pencairan Dana Cadangan

3.1.3

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

-

3.1.4

Penerimaan Pinjaman Daerah

3.1.5 3.2 3.2.1

2018

2019

2021 -

3.2.2.3

Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Penyertaan Modal ( Bank Jateng ) Penyertaan Modal Holding Company PT Bhumi Pandanaran Sejahtera Penyertaan Modal ( PDAM )

10.000.000.000

-

30.000.000.000

30.000.000.000

30.000.000.000

30.000.000.000

3.2.2.4

Penyertaan Modal BKK

1.000.000.000

900.000.000

2.000.000.000

2.000.000.000

2.000.000.000

2.000.000.000

3.2.2.5

Penyertaan Modal Bank Pasar Penyertaan Modal Perusda Percetakan Penyertaan Modal RPH dan BHP

2.000.000.000

4.000.000.000

4.292.787.000

2.000.000.000

2.000.000.000

2.000.000.000

1.124.945.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

762.715.185.000

373.964.520.000

(118.892.787.000)

(117.700.000.000)

15.000.000.000

(77.200.000.000)

3.2.2 3.2.2.1 3.2.2.2

3.2.2.6 III

PEMBIAYAAN DAERAH



III-57


3.3.5

Analisis Kerangka Pendanaan

Analisis Kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan

program

pembangunan

jangka

menegah

daerah

selama 5 (lima) tahun ke depan. Langkah awal yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi seluruh penerimaan daerah sebagaimana telah dihitung pada bagian di atas dan ke pos-pos mana sumber penerimaan tersebut akan dialokasikan. Suatu

kapasitas

riil

keuangan

daerah

adalah

total

penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan berbagai pos atau belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama. Untuk menentukan proyeksi kapasitas kapasitas riil keuangan daerah yang akan digunakan untuk membiayai program/ kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan (2016-2021) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang sebagaimana tabel 3.42. Pada tabel 3.42, maka dapat diketahui belanja daerah yang menjadi prioritas I dan II. Belanja Daerah Prioritas I adalah belanja daerah yang meliputi belanja untuk membiayai program pembangunan.

Belanja Daerah prioritas II merupakan belanja

daerah yang nantinya untuk Bantuan sosial dan hibah yang sifatnya wajib dilaksanakan berdasarkan aspirasi. Dari Proyeksi penerimaan pendapatan, proyeksi belanja daerah serta proyeksi pembiayaan daerah tersebut diatas, dapat dirumuskan Kerangka Pendanaan RPJMD Tahun 2016-2021 sebagaimana keuangan

tabel

daerah

3.43. yang

Proyeksi akan

kapasitas

digunakan

kapasitas

untuk

riil

membiayai

program/ kegiatan selama 5 (lima) tahun ke depan (2016-2021) dalam RPJMD.


III-58


Tabel 3.41. Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 No 1. 2. 3.

1.

Uraian Penerimaan Pendapatan Pencairan dana cadangan Sisa lebih riil perhitungan anggaran sebelumnya (SILPA) Total Penerimaan Dikurangi : TOTAL BELANJA WAJIB DAN PENGELUARAN YANG WAJIB MENGIKAT SERTA PRIORITAS UTAMA Kapasitas riil kemampuan keuangan

Proyeksi 2016 (Rp)

2017 (Rp)

2018 (Rp)

2020 (Rp)

2021 (Rp)

3.425.203.229.000

3.887.985.617.000

4.126.306.041.000

4.496.206.178.000

4.890.082.491.000

5.337.511.158.000

-

-

-

90.000.000.000

-

796.145.130.000

398.203.520.000

-

-

-

-

4.221.348.359.000

4.286.189.137.000

4.126.306.041.000

4.496.206.178.000

4.980.082.491.000

5.337.511.158.000

1.880.423.638.000

1.993.873.106.000

2.106.126.049.000

2.184.152.489.000

2.197.510.320.000

2.289.475.507.000

2.340.924.721.000

2.292.316.031.000

2.020.179.947.000

2.312.053.689.000

2.782.572.171.000

3.048.035.651.000

-

2019 (Rp)



III-59


Tabel 3.42. Belanja Daerah Prioritas I dan II Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 PRIORITAS

2016 (Rp)

2017 (Rp)

2018 (Rp)

2019 (Rp)

2020 (Rp)

2021 (Rp)

2.286.403.141.000

2.225.316.031.000

1.933.395.524.000

2.221.604.469.000

2.689.665.787.000

2.954.142.011.000

2.286.403.141.000

2.225.316.031.000

1.933.395.524.000

2.221.604.469.000

2.689.665.787.000

2.954.142.011.000

54.521.580.000

67.000.000.000

86.784.423.000

90.449.220.000

92.906.384.000

93.893.640.000

Belanja Hibah

35.230.880.000

42.000.000.000

56.078.558.000

58.446.685.000

60.034.461.000

60.672.408.000

Belanja Bantuan Sosial

19.290.700.000

25.000.000.000

30.705.865.000

32.002.535.000

32.871.923.000

33.221.232.000

2.340.924.721.000

2.292.316.031.000

2.020.179.947.000

2.312.053.689.000

2.782.572.171.000

3.048.035.651.000

Belanja Daerah Prioritas I Belanja Daerah untuk membiayai Program Pembangunan Belanja Daerah Prioritas II

Belanja Daerah I+II



III-60


Tabel 3.43. Proyeksi Kerangka Pendanaan RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-2021 KODE I

URAIAN PENDAPATAN

1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.3

1.3.1

1.3.2

PENDAPATAN ASLI DAERAH Pajak Daerah Retribusi Daerah Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Lain-Lain PAD Yang Sah DANA PERIMBANGAN Dana Bagi Hasil Pajak Dana Bagi Hasil Bukan Pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Pemerintah Daerah Lainnya Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah

TAHUN ANGGARAN 2018 2019

2016

2017

2020

2021

3.425.203.229.000

3.887.985.617.000

4.126.306.041.000

4.496.206.178.000

4.890.082.491.000

5.337.511.158.000

1.232.373.211.000

1.461.617.271.000

1.553.044.597.000

1.767.853.137.000

1.973.181.728.000

2.213.654.606.000

858.764.751.000 105.548.677.000

1.055.695.471.000 109.744.130.000

1.087.570.000.000 130.736.463.000

1.223.957.000.000 169.107.140.000

1.377.000.000.000 178.116.346.000

1.549.300.000.000 194.658.231.000

22.084.633.000

26.172.110.000

25.981.738.000

27.905.555.000

31.119.385.000

34.320.489.000

245.975.150.000

270.005.560.000

308.756.396.000

346.883.442.000

386.945.997.000

435.375.886.000

1.762.670.018.000

1.811.208.346.000

1.881.206.444.000

1.968.775.541.000

2.062.376.086.000

2.162.516.280.000

153.457.483.000

153.527.483.000

172.718.417.000

194.308.219.000

218.596.745.000

245.921.340.000

3.200.824.000

3.200.824.000

3.600.927.000

4.051.042.000

4.557.423.000

5.127.101.000

1.211.708.204.000

1.260.176.532.000

1.310.583.593.000

1.376.112.773.000

1.444.918.411.000

1.517.164.332.000

394.303.507.000

394.303.507.000

394.303.507.000

394.303.507.000

394.303.507.000

394.303.507.000

430.160.000.000

615.160.000.000

692.055.000.000

759.577.500.000

854.524.677.000

961.340.272.000

430.160.000.000

535.160.000.000

602.055.000.000

658.327.500.000

740.618.434.000

833.195.741.000

-

75.000.000.000

84.375.000.000

94.921.875.000

106.787.103.000

120.135.498.000


III-61


KODE

1.3.3 II 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6 2.1.7 2.1.8 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3

III 3.1 3.1.1 3.1.2

URAIAN Lainnya Dana Intensif Daerah BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai Belanja Bunga Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bagi Hasil Belanja Bantuan Keuangan Belanja Tidak Terduga BELANJA LANGSUNG Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal SURPLUS/DEFISIT (I-II) PEMBIAYAAN DAERAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN Pengunaan SILPA Pencairan Dana

2016


2017

2020

2021

-

5.000.000.000

5.625.000.000

6.328.125.000

7.119.140.000

8.009.033.000

4.187.918.414.000

4.261.950.137.000

4.007.413.254.000

4.378.506.178.000

4.905.082.491.000

5.260.311.158.000

1.633.209.712.000

1.758.241.058.000

1.808.334.085.000

1.846.224.807.000

1.883.592.334.000

1.920.188.087.000

1.567.703.870.000 35.230.880.000

1.685.256.796.000 42.000.000.000

1.710.535.651.000 56.078.558.000

1.744.746.366.000 58.446.685.000

1.779.641.290.000 60.034.461.000

1.815.234.117.000 60.672.408.000

19.290.700.000

25.000.000.000

30.705.865.000

32.002.535.000

32.871.923.000

33.221.232.000

-

-

-

-

-

-

984.262.000

984.262.000

1.014.011.000

1.029.221.000

1.044.660.000

1.060.330.000

10.000.000.000

5.000.000.000

10.000.000.000

10.000.000.000

10.000.000.000

10.000.000.000

2.554.708.702.000

2.503.709.079.000

2.199.079.169.000

2.532.281.371.000

3.021.490.157.000

3.340.123.071.000

231.221.432.000

226.605.561.000

199.034.134.000

229.191.580.000

273.468.862.000

302.307.672.000

1.172.003.619.000

1.148.606.922.000

1.008.854.255.000

1.161.714.809.000

1.386.145.277.000

1.532.321.992.000

1.151.483.651.000

1.128.496.596.000

991.190.780.000

1.141.374.982.000

1.361.876.018.000

1.505.493.407.000

(762.715.185.000)

(373.964.520.000)

118.892.787.000

117.700.000.000

(15.000.000.000)

77.200.000.000

762.715.185.000

373.964.520.000

(118.892.787.000)

(117.700.000.000)

15.000.000.000

(77.200.000.000)

796.145.130.000

398.203.520.000

-

-

90.000.000.000

-

796.145.130.000 -

398.203.520.000 -

-

-

90.000.000.000

-


III-62


KODE

3.1.3 3.1.4 3.1.5 3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.2.1 3.2.2.2 3.2.2.3 3.2.2.4 3.2.2.5 3.2.2.6

URAIAN Cadangan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Penerimaan Pinjaman Daerah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah PENGELUARAN PEMBIAYAAN Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Penyertaan Modal (Bank Jateng) Penyertaan Modal Holding Company PT Bhumi Pandanaran Sejahtera Penyertaan Modal (PDAM) Penyertaan Modal BKK Penyertaan Modal Bank Pasar Penyertaan Modal Perusda Percetakan Penyertaan Modal RPH dan BHP

2016


2017

2020

2021

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

33.429.945.000

24.239.000.000

118.892.787.000

117.700.000.000

75.000.000.000

77.200.000.000

-

-

45.000.000.000

45.000.000.000

-

-

33.429.945.000

24.239.000.000

73.892.787.000

72.700.000.000

75.000.000.000

77.200.000.000

19.305.000.000

9.339.000.000

15.100.000.000

16.200.000.000

18.500.000.000

20.700.000.000

-

10.000.000.000

22.500.000.000

22.500.000.000

22.500.000.000

22.500.000.000

10.000.000.000

-

30.000.000.000

30.000.000.000

30.000.000.000

30.000.000.000

1.000.000.000

900.000.000

2.000.000.000

2.000.000.000

2.000.000.000

2.000.000.000

2.000.000.000

4.000.000.000

4.292.787.000

2.000.000.000

2.000.000.000

2.000.000.000

1.124.945.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


III-63

BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS Mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan di masa lalu serta hal-hal yang masih belum berjalan secara optimal melalui perumusan permasalahan agar dapat disusun perencanaan pembangunan untuk jangka lima tahun ke depan. Selanjutnya rumusan permasalahan tersebut

dikelompokkan

menjadi

isu

strategis

yang

merupakan

permasalahan utama untuk dijadikan prioritas. Analisis isu strategis menghasilkan rumusan kebijakan yang bersifat antisipatif dan solutif atas berbagai kondisi yang tidak ideal di masa depan untuk meningkatkan efektivitas perencanaan pembangunan. Dengan demikian, rumusan tentang permasalahan pembangunan dan isu strategis merupakan bagian penting dalam

penentuan

kebijakan

pembangunan

jangka

menengah

Kota

Semarang. 4.1

PERMASALAHAN PEMBANGUNAN KOTA SEMARANG Permasalahan pembangunan daerah merupakan kesenjangan antara

sasaran pembangunan yang ingin dicapai di masa mendatang dengan kondisi riil saat perencanaan pembangunan disusun. Untuk meminimalisir kesenjangan tersebut dalam rangka mewujudkan visi dan misi kepala daerah terpilih,

maka

permasalahan

diperlukan daerah.

perumusan

Berdasarkan

yang hasil

tepat analisis

terkait

analisis

permasalahan

pembangunan daerah pada masing-masing bidang urusan sesuai dengan kondisi objektif daerah, serta kesepakatan dari para pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan daerah maka diketahui permasalahan utama Kota Semarang. Permasalahan utama ini dijabarkan ke dalam 4 (empat) pokok permasalahan sebagai berikut: 1. Kualitas sumber daya manusia yang masih perlu ditingkatkan 2. Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) masih belum optimal 3. Belum optimalnya penyediaan infrastruktur dasar dan penataan ruang 4. Inovasi dan daya saing nilai tambah produksi pada sektor perekonomian masih perlu ditingkatkan


IV-1

ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

Kualitas sumber daya manusia yang masih perlu ditingkatkan Inovasi dan daya saing nilai tambah produksi pada sektor perekonomian masih perlu ditingkatkan

Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) masih belum sesuai harapan

MASALAH

Belum optimalnya penyediaan infrastruktur dasar dan penataan ruang Gambar 4.1 Gambaran Permasalahan Utama dan Permasalahan Pokok Pembangunan Daerah Kota Semarang

Permasalahan pembangunan daerah Kota Semarang diidentifikasi melalui kajian data dan informasi pembangunan daerah khususnya data strategis pembangunan. Berikut penjabaran permasalahan pembangunan Kota Semarang berdasarkan gambaran umum kondisi pembangunan daerah Kota Semarang: 1.

Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Masih Perlu Ditingkatkan Sumber

Daya

Manusia

memiliki

peran

penting

dalam

proses

pembangunan daerah. Sumber daya manusia dalam pembangunan daerah haruslah memiliki kualifikasi tertentu berdasarkan kontribusi di bidangnya masing-masing. Sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara otomatis akan memberikan sumbangsih atas keberhasilan setiap capaian kinerja pembangunan daerah. Hal tersebut secara positif akan berdampak pada ketercapaian visi dan misi pembangunan daerah serta menjadi daya dorong perwujudan target dari aspek-aspek pembangunan baik dari

sektor

ketenagakerjaan,

kehidupan

sosial

masyarakat,

hingga

infrastruktur dasar kehidupan masyarakat.


IV-2


Kualitas SDM terkait dengan permasalahan pokok antara lain rendahnya akses dan mutu pendidikan, rendahnya akses dan mutu pelayanan kesehatan, dan pendapatan per kapita yang dipengaruhi oleh sektor ekstratif skala besar. Pendidikan ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sehingga tercipta sumber daya manusia yang berkualitas melalui peningkatan mutu pendidikan dan penyelenggaraan pendidikan. Sebagaimana telah diuraikan pada Bab 2, berdasarkan indikator pada sektor pendidikan, kondisi di Kota Semarang relatif sudah baik. Permasalahan pada kualitas sumber daya manusia yang masih perlu ditingkatkan adalah yang terkait dengan kelulusan pada pendidikan menengah, yang antara lain diindikasikan pada rata-rata lama sekolah yang hanya 10,19 tahun. Hal lain yang masih memerlukan perhatian dari sektor pendidikan adalah yang terkait dengan pendidikan karakter, budi pekerti dan wawasan kebangsaan. Masih adanya kasus yang terkait dengan kenakalan remaja, penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang, serta seks bebas menunjukkan perlunya penguatan pendidikan karakter sejak dini. Di sisi lain, dari komposisi penduduk Kota Semarang selama enam tahun

terakhir

(2010-2015)

berdasarkan

tingkat

pendidikan

masih

didominasi oleh penduduk dengan tingkat pendidikan tamat SD (atau yang sederajat), SMP (atau yang sederajat) dan SMA (atau yang sederajat). Sedangkan untuk tingkat pendidikan tamat Akademi D-III dan Universitas memiliki jumlah yang relatif rendah dibandingkan tingkat pendidikan lainnya. Sebagai kota metropolitan, peningkatan jumlah penduduk dengan pendidikan yang ditamatkan pada tingkat menengah dan Perguruan Tinggi menjadi menjadi suatu keniscayaan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Permasalahan berikutnya yang mempengaruhi SDM yang belum berkualitas adalah akses dan mutu pelayanan kesehatan. Peningkatan layanan kesehatan sangat perlu dilakukan mengingat kesehatan merupakan kunci utama individu dalam melaksanakan aktivitasnya. Jika dilihat dari indikator yang tercantum dalam SPM Kesehatan, capaian Kota Semarang dalam meningkatkan kualitas kesehatan warganya dapat dilihat angka kelangsungan hidup bayi per 1.000 kelahiran pada tahun 2014 sebesar 90,63% menurun menjadi 90,44% pada tahun 2015. Sedangkan persentase gizi buruk meningkat dari tahun 2014 sebesar 0,38% menjadi 0,40% pada tahun 2015.


IV-3


Masih cukup tingginya angka pengangguran terbuka serta kualitas dan

kompetensi

tenaga

kerja

merupakan

hal

lain

yang

menjadi

permasalahan untuk meningkatkan lagi kualitas sumber daya manusia. Dari sisi kesejahteraan, meskipun angka kemiskinan Kota Semarang sudah rendah, upaya penurunan kemiskinan perlu terus dilakukan. Selain hal yang bersifat fisik, kualitas SDM juga ikut dipengaruhi oleh hal yang bersifat non fisik, antara lain melalui kegiatan seni dan budaya. Rumusan permasalahan yang terkait dengan Sumber Daya Manusia, selanjutnya dilakukan analisa untuk melihat akar permasalahan dari pokok masalah yang ada. Hal ini dilakukan untuk menentukan solusi terhadap permasalahan yang ada. Rumusan dan akar permasalahan pada Sumber Daya Manusia sebagaimana dijelaskan pada tabel 4.1. Tabel 4.1. Rumusan Permasalahan: Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Masih Perlu Ditingkatkan MASALAH AKAR MASALAH 1. Masih perlunya peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga Kependidikan 2. Masih perlunya pengoptimalan kualitas pelayanan pendidikan (pendidikan 1) Kualitas kelulusan pendidikan inklusi, Semarang Knowledge Sharing) yang masih perlu ditingkatkan 3. Masih perlunya peningkatan pendidikan pembentukan karakter 4. Masih perlunya peningkatan kuantitas dan kualitasnya Sarana dan Prasarana Pendidikan 1. Belum optimalnya budaya perilaku hidup sehat pada masyarakat 2. Belum optimalnya kompetensi dan kapasitas tenaga medis dan non medis sesuai dengan standar kompetensi 3. Kurangnya kesiapan prasarana dan 2) Belum seluruh lapisan sarana pelayanan kesehatan pada masyarakat mendapat akses ke pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional pelayanan kesehatan yang (BPJS) bermutu. 4. Masih perlunya peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana Kesehatan 5. Belum terpenuhnya seluruh Standar Operasional Prosedur pelayanan kesehatan 1. Peningkatan kualitas dan kompetensi seluruh tenaga kerja sesuai dengan 3) Tingginya tingkat pengangguran kebutuhan pasar tenaga kerja masih perlu terbuka dioptimalkan


IV-4


MASALAH 2.

3. 1.

2. 4) Masih belum tuntasnya pengentasan kemiskinan

3.

4. 1. 5) Pengembangan kekayaan dan 2. keragaman budaya masih perlu ditingkatkan 3. 1.

2.

6) Perlu peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan

3. 4.

2.

Penyelenggaraan

tata

kelola

AKAR MASALAH Pertumbuhan ketersediaan lapangan kerja formal belum seimbang dengan ketersediaan tenaga kerja Masih diperlukan peningkatan minat kewirausahaan Tingkat dan cakupan pelayanan perlindungan dan pemberdayaan PMKS masih perlu ditingkatkan Jumlah bantuan sosial sarpras / pemenuhan kebutuhan sosial dasar (sanitasi, air minum, RTLH) masih perlu ditingkatkan Pemberian jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial masih perlu ditingkatkan Perluasan akses pelayanan sosial kesehatan (BPJS) dan pendidikan Upaya pelestarian dan pengelolaan cagar budaya masih perlu dioptimalkan Penyelenggaraan festival seni dan budaya masih perlu dioptimalkan Sarana dan prasarana untuk pementasan seni dan budaya masih perlu dioptimalkan Peran dan fungsi kelembagaan masyarakat dalam pembangunan masih perlu dioptimalkan Koordinasi lintas sektor untuk melaksanakan pemberdayaan masyarakat masih perlu dioptimalkan Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan masih perlu ditingkatkan Mitigasi dan adaptasi kebencanaan masih perlu ditingkatkan

pemerintahan

yang

baik

(Good

Governance) masih belum sesuai harapan Untuk mewujudkan good governance di lingkungan pemerintahan, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dan ditindaklanjuti dalam realisasinya yakni akuntanbilitas, transparansi, dapat diprediksi, dan partisipasi.

Jika

keseluruhan

faktor

tersebut

dilaksanakan

secara

menyeluruh dan seksama maka dapat dipastikan bahwa penyelenggaraan Pemerintahan daerah akan berjalan pada koridor pencapaian pembangunan daerah sebagai pendukung peningkatan capaian kinerja pembangunan nasional.


IV-5


Pembangunan

berkelanjutan

perencanaan pembangunan daerah

menjadi

pokok

Kota Semarang.

perhatian

dalam

Penyelenggaraan

pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kota Semarang masih menghadapi permasalahan yang terkait dengan penyalahgunaan wewenang serta praktek korupsi, kolusi dan nepotisme yang antara lain diindikasikan dengan masih adanya pengaduan dari masyarakat terhadap oknum ASN yang melakukan pungutan liar serta masih adanya oknum ASN yang terlibat kasus hukum. Penyelenggaraan tata kepemerintahan yang baik di Kota Semarang juga harus didukung dengan ketersediaan sarana prasarana pelayanan yang memadai

dan

sesuai

dengan

standar

pelayanan

yang

ada,

kapabilitas,kapasitas dan kompetensi aparatur pelayanan yang baik, dengan jumlah yang mencukupi . Rumusan permasalahan yang berhubungan dengan tata kelola pemerintahan yang baik dapat dilihat pada tabel 4.2. Tabel 4.2. Rumusan Permasalahan: Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Masih Belum Optimal MASALAH AKAR MASALAH

1) Upaya pengawasan masih perlu ditingkatkan

2) Perlu peningkatan disiplin aparatur


1. Sistem pengelolaan dan pelaporan keuangan dan aset daerah masih perlu dikembangkan lagi 2. Pengelolaan asset masih perlu dioptimalkan lagi 3. Pelaksanaan pendataan, pengawasan dan pemeriksaan pajak daerah masih perlu dioptimalkan 4. Sistem pengendalian Internal yang dilakukan secara prosedural masih perlu ditingkatkan lagi 5. Tingkat akuntabilitas pelaporan keuangan Instansi Pemerintah masih perlu dioptimalkan lagi 1. Persebaran pegawai di setiap Perangkat Daerah masih belum merata dari segi jumlah maupun kualitas 2. Integrasi sistem informasi kepegawaian dengan data kompetensi pegawai masih belum dimaksimalkan 3. Peningkatan pengembangan dan pembinaan aparatur jabatan fungsional masih perlu dioptimalkan 4. Masih adanya SOTK yang tumpang tindih dengan Perangkat Daerah lain 5. Kualitas mental dan pola pikir aparatur perlu lebih ditingkatkan

IV-6


MASALAH

AKAR MASALAH 6. Jumlah, kapabilitas, kapasitas dan kompetensi aparatur masih perlu peningkatan 1. Kinerja aparatur pelayan masyarakat masih perlu ditingkatkan 2. Peningkatan sarana prasarana pelayanan 3. Penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan perlu lebih ditingkatkan 4. Penerapan SOP pelayanan masih belum berjalan dengan optimal 1. Kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap Perda perlu ditingkatkan 2. Jumlah aparatur pengawas dan penindak pelanggaran Perda masih perlu ditingkatkan 3. Menurunnya penerapan nilai-nilai kebangsaan/nasionalisme, gotong royong, budi pekerti, dan kesetiakawanan sosial di kalangan masyarakat 4. Pengawasan dan pendataan terhadap pendidikan ideologi asing, dan organisasi sosial politik masyarakat masih perlu ditingkatkan

3) Masih terdapat sarana prasarana pelayanan publik yang belum sesuai standar

4) Masih tingginya jumlah pelanggaran Perda

3.

Belum optimalnya penyediaan infrastruktur dasar dan penataan ruang Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting dan

vital untuk mempercepat proses pembangunan daerah. Infrastruktur juga memegang peranan penting sebagai roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Gerak laju dan pertumbuhan ekonomi suatu daerah tidak dapat dipisahkan dari

ketersediaan

infrastruktur

seperti

transportasi,

telekomunikasi,

sanitasi, dan energi. Pengembangan infrastruktur merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan secara keseluruhan. Hal ini mengingat

dampaknya

yang

hampir

mempengaruhi

indikator

kunci

keberhasilan pembangunan dasar, baik pendidikan, kesehatan, maupun ekonomi. Pembangunan infrastruktur berkualitas dengan kapasitas yang memadai

dan

merata

merupakan

faktor

penting

untuk

mendorong

konektivitas antar wilayah sehingga dapat mempercepat dan memperluas pembangunan ekonomi. Dibutuhkan jaringan infrastruktur yang efektif guna meningkatkan keterkaitan sektor primer berbasis pertanian dengan sektor industri pendukungnya melalui kluster dan pengembangan kawasan berdasarkan potensi dan unggulan komoditas daerah. Kualitas dan kapasitas infrastruktur yang memadai akan memperlancar konektivitas,


IV-7


menurunkan

biaya

transportasi

dan

biaya

logistik

sehingga

dapat

meningkatkan daya saing produk dan mempercepat laju pertumbuhan ekonomi. Rumusan permasalahan yang berhubungan dengan penyediaan infrastruktur dasar dan penataan ruang dapat dilihat pada tabel 4.3. Tabel 4.3. Rumusan Permasalahan: Belum Optimalnya Penyediaan Infrastruktur Dasar Dan Penataan Ruang MASALAH

AKAR MASALAH

(1) Belum optimalnya pemanfaatan tata ruang yang sesuai dengan arahan rencana tata ruang wilayah (RTRW) maupun daya dukung lingkungan

1. Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) dan Peraturan Zonasi sebagai pedoman dalam pemberian ijin pemanfaatan ruang dan ijin mendirikan bangunan belum berjalan maksimal. 2. Peningkatan kesesuaian pada peruntukan tata ruang masih perlu dioptimalkan 3. Fungsi lahan yang belum dioptimalkan 1. Masih ada saluran dan gorong-gorong yang belum berfungsi optimal 2. Infrastruktur pengendali Rob dan Banjir belum terbangun secara menyeluruh 3. Saluran drainase belum terintegrasi secara menyeluruh 4. Terjadinya penurunan tanah yang semakin tinggi khususnya di daerah pesisir 5. Terjadinya perubahan cuaca yang ekstrim 1. Jaringan jalan belum terbangun secara menyeluruh 2. Peningkatan fasilitas perlengkapan jalan masih perlu dioptimalkan 3. Integrasi jaringan jalan dan fasilitas jalan yang masih perlu dioptimalkan 4. Kualitas pelayanan angkutan umum masih perlu ditingkatkan 5. Pengelolaan sarana dan prasarana transportasi masih perlu dioptimalkan 1. Ketersediaan lahan untuk instalasi sanitasi komunal di kawasan pesisir Semarang sangat sulit didapatkan. 2. Upaya peningkatan pelayanan pengelolaan air minum dan air limbah masih perlu dioptimalkan 3. Penyediaan Prasarana Sarana Umum (PSU) lingkungan perumahan dan permukiman masih perlu ditingkatkan 1. Pelayanan pengelolaan persampahan masih perlu ditingkatkan 2. Peran serta dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan masih perlu dioptimalkan 3. Penanganan lahan kritis masih perlu ditingkatkan

(2) Masih terjadinya genangan banjir dan rob

(3) Belum optimalnya pengembangan sistem transportasi terpadu.

(4) Belum seluruh Rumah Tangga memiliki sanitasi yang baik

(5) Kurangnya penanganan tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan


IV-8


MASALAH

AKAR MASALAH 4. Ruang Terbuka Hijau (RTH) di wilayah perkotaan masih perlu ditingkatkan 5. Pencemaran udara, air dan tanah perlu dikendalikan 6. Penurunan kualitas dan daya dukung lingkungan.

4.

Inovasi dan daya saing nilai tambah produksi pada sektor perekonomian masih perlu ditingkatkan Perekonomian suatu wilayah menjadi salah satu tolok ukur utama

dalam melihat tingkat kesejahteraan masyarakat baik secara makro maupun mikro. Hal tersebut merupakan poin penting mengingat kehidupan masyarakat sangat ditentukan oleh perekonomian terkait dengan finansial atau kebutuhan. Salah satu problem yang menghambat percepatan kemajuan Kota Semarang adalah rendahnya inovasi dan daya saing (the low of competitiveness) nilai tambah produksi. Secara teori, variabel daya saing ini menjadi faktor kunci peningkatan pertumbuhan ekonomi baik skala nasional, regional, dan global. Daya saing dalam hal ini terkait dengan kapasitas produksi, kapasitas inovasi, dan kemampuan daerah Kota Semarang menarik investasi dalam kerangka meningkatkan struktur perekonomian. Rumusan permasalahan yang berhubungan dengan inovasi dan daya saing nilai tambah produksi pada sektor perekonomian dapat dilihat pada tabel 4.4. Tabel 4.4. Rumusan Permasalahan: Inovasi Dan Daya Saing Nilai Tambah Produksi Pada Sektor Perekonomian Masih Perlu Ditingkatkan MASALAH AKAR MASALAH (1) Penataan penyediaan dan distribusi bahan pangan perlu dioptimalkan

(2) Produksi dan kualitas produk pertanian dan peternakan perlu ditingkatkan

(3) Produktifitas hasil perikanan perlu ditingkatkan;


1. Penganekaragaman pangan masih perlu dioptimalkan 1. Penyelenggaraan intensifikasi pertanian masih perlu dioptimalkan; 2. Pengawasan/pengendalian produksi dan distribusi produk ternak masih perlu dioptimalkan 3. Pengembangan pertanian perkotaan/urban farming masih perlu dioptimalkan 4. Semakin berkurangnya lahan pertanian 1. Keterbatasan lahan untuk budidaya perikanan. 2. Tingginya alih profesi dari petani perikanan keaktivitas perkotaan;

IV-9


MASALAH

AKAR MASALAH 1. Belum optimalnya upaya pembinaan dan pengendalian pedagang informal di ruang publik; 2. Belum optimalnya pengendalian pasar dan ritel modern; 3. Pasar rakyat belum sepenuhnya tertata dengan baik; 1. Belum optimalnya pengembangan industri yang berwawasan lingkungan; 2. Pola kemitraan antara UMKM dengan usaha besar belum optimal. 3. Akses permodalan dan pasar Industri Kecil Menengah (IKM) masih terbatas; 4. Belum optimalnya hubungan kerjasama usaha antara IKM dengan industri besar; 5. Industri kreatif masih perlu dikembangkan. 1. Pelayanan dan regulasi penanaman modal masih perlu ditingkatkan; 2. Daya saing daerah dalam menarik investasi masih perlu ditingkatkan; 1. Belum optimalnya upaya pengembangan dan pengelolaan objek dan daya tarik wisata; 2. Belum optimalnya keikutsertaan swasta dan masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan.

(4) Kontribusi kategorikategori pada sektor perdagangan dan jasajasa perlu dioptimalkan

(5) Produk-produk unggulan daerah belum dikembangkan dengan maksimal

(6) Peningkatan jumlah PMA maupun PMDN masih belum maksimal (7) Belum optimalnya pengembangan destinasi wisata

4.2

ISU-ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH DALAM RPJMD TAHUN 2016 – 2021

4.2.1 Isu-Isu Strategis Pembangunan Jangka Menengah Identifikasi isu-isu strategis pembangunan jangka menengah Kota Semarang

tahun

pembangunan

2016-2021

daerah

yang

dilakukan muncul

berdasarkan diberbagai

permasalahan

bidang

urusan

penyelenggaraan pemerintahan daerah selama tahun 2010-2015 yang mempengaruhi keberhasilan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah pada periode tersebut dan/atau diperkirakan akan berdampak signifikan bagi daerah dan masyarakat Kota Semarang dimasa mendatang. Isu

strategis

dirumukan

pembangunan

berdasarkan

jangka

identifikasi

menengah

permasalah

Kota

pada

Semarang

tiap

urusan

penyelenggaraan pemerintahan dapat dilihat pada tabel 4.5.


IV-10


Tabel 4.5. Identifikasi Masalah, Variabel Penyebab Yang Mempengaruhi Permasalahan Pembangunan Daerah dengan Isu Strategis Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang Variabel Penyebab No. Urusan Pemerintahan Daerah yang Mempengaruhi Isu Strategis Permasalahan A. Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Pengembangan PAUD belum optimal

A.1

A.2

Ketersediaan dan daya tampung pendidikan dasar SD/MI dan SMP/MTs yang memadai dan terjangkau masih perlu ditingkatkan Pelayanan Pendidikan berkualitas belum optimal (pendidikan inklusi, Semarang Knowledge Sharing). Tingkat kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan belum optimal Tingkat kualitas kelulusan pendidikan belum optimal Belum optimalnya pendidikan pembentukan karakter moral dan beragama Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan belum optimal Kesehatan Akses masyarakat terhadap tingkat pelayanan kesehatan yang bermutu perlu ditingkatkan untuk seluruh lapisan masyarakat Masih beredarnya bahan-bahan berbahaya dan mudahnya memperoleh bahan-bahan berbahaya tersebut serta belum adanya regulasi dari pemerintah yang mengatur secara jelas peredaran bahanbahan tersebut Tingkat kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup sehat belum sepenuhnya menjadi budaya hidup masyarakat Belum optimalnya kompetensi dan kapasitas tenaga medis dan non medis sesuai dengan standar kompetensi Standar Operasional Prosedur pelayanan kesehatan belum dipenuhi seluruhnya


Ketersediaan sarana prasarana Pendidikan

Peningkatan pelayanan Pendidikan

Kualitas Pendidikan dan Tenaga Kependidikan

Ketersediaan kurikulum berbasis karakter Ketersediaan sarana prasarana Pendidikan Akses Masyarakat terhadap Pelayanan Kesehatan yang Bermutu

Peningkatan pelayanan kesehatan

Ketersediaan Perda yang mengatur secara jelas peredaran dan sangsi bahan-bahan berbahaya

Kualitas dan kuantitas tenaga medis dan non medis


IV-11


No.

Urusan Pemerintahan Daerah Persentase posyandu aktif masih perlu ditingkatkan

Variabel Penyebab yang Mempengaruhi Permasalahan Kesadaran Masyarakat terhadap Perilaku Hidup Sehat dan Kesehatan Lingkungan

Isu Strategis

Masih terdapat balita dengan gizi buruk Masih tingginya Angka Demam Berdarah Dengue (DBD) Kurang memadainya kondisi Ketersediaan Sarana sarana dan prasarana dan Prasarana Puskesmas, puskesmas Kesehatan pembantu dan pusling yang ada Kurangnya kesiapan prasarana dan sarana pelayanan kesehatan pada pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (BPJS) Masih terdapat kematian ibu Masih terdapat kematian bayi Sarana dan prasarana Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) masih perlu ditingkatkan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Belum optimalnya upaya peningkatan kualitas dan pemeliharaan jalan lingkungan Belum optimalnya upaya peningkatan kapasitas dan kualitas jalan perkotaan Belum optimalnya upaya peningkatan kapasitas saluran drainase

A.3

Ketersediaan Jaringan Jalan dan sarana prarana pendukung yang berkualitas

Peningkatan infrastruktur berkelanjutan

Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pengendalian rob dan banjir


Belum optimalnya upaya peningkatan pemeliharaan saluran drainase Jaringan drainase belum terhubung dengan optimal Masih adanya titik-titik genangan banjir dan rob Belum efektifnya pengaturan tata Ketersediaan Perda ruang dan Zonasi sebagai Rencana Detail Tata pedoman dalam pemberian ijin Ruang Kota (RDTRK), pemanfaatan ruang dan ijin Zonasi mendirikan bangunan Fungsi lahan yang tidak optimal Tingkat pengendalian tata ruang Masih adanya bangunan liar

Peningkatan tata ruang dan kualitas lingkungan hidup

Masih adanya ketidaksesuaian peruntukan tata ruang


IV-12


No.

A.4

A.5

Urusan Pemerintahan Daerah Kesadaran dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan belum optimal Belum optimalnya penanganan lahan kritis Penurunan kualitas dan daya dukung lingkungan Masih kurangnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) di wilayah perkotaan Belum optimalnya upaya peningkatan pelayanan pengelolaan air minum dan air limbah Belum optimalnya upaya peningkatan pengolahan air baku Kapasitas resapan air belum memadai Kapasitas tandon air masih belum mencukupi Belum optimalnya upaya pengurangan luasan permukiman kumuh Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Masih kurangnya ketersediaan perumahan yang layak dan terjangkau terutama bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Belum optimalnya penanganan kawasan kumuh

Variabel Penyebab yang Mempengaruhi Permasalahan Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Tingkat Pelayanan Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

Peningkatan pelayanan publik

Adanya Kawasankawasan Kumuh

Ketersediaan Perumahan yang Layak dan Terjangkau bagi MBR Kualitas lingkungan perumahan dan permukiman Belum optimalnya penyediaan Regulasi penyediaan Prasarana Sarana Umum (PSU) PSU lingkungan lingkungan perumahan dan perumahan dan permukiman permukiman Belum optimalnya pengelolaan Tingkat Pelayanan kebencanaan kebakaran Penanggulangan Bencana Kebakaran Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat Kesadaran dan kepatuhan Kesadaran dan masyarakat terhadap Perda pemahaman perlu ditingkatkan Masyarakat terhadap Peraturan perundangundangan, Masih tingginya jumlah Ketersediaan sarana pelanggaran Perda prasarana, SDM dan sistem pengelolaan keamanan dan ketertiban masyarakat


Isu Strategis

Peningkatan kesejahteraan masyarakat



IV-13


No.

Variabel Penyebab Urusan Pemerintahan Daerah yang Mempengaruhi Permasalahan Jumlah personil masih belum Kuantitas dan mencukupi dan kemampuan kapabilitas,kapasitas SDM masih perlu ditingkatkan serta kompetensi SDM Masih maraknya Mental, moral dan penyalahgunaan narkotika, obat budi pekerti terlarang, psikotropika, dan zat adiktif lainnya di kalangan Pelajar, mahasiswa, pekerja serta masyarakat umum lainnya Sosial Belum optimalnya tingkat dan cakupan pelayanan perlindungan dan pemberdayaan PMKS

A.6

Pengentasan kemiskinan belum tuntas dan penanganganannya belum optimal Belum adanya pemberian jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial Belum optimalnya mitigasi bencana

B.

B.1

B.2

Ketersediaan sarana prasarana, SDM dan sistem pengelolaan perlindungan dan pemberdayaan PMKS Integrasi program penanggulangan Kemiskinan Ketersediaan sarana prasarana, SDM dan sistem pengelolaan perlindungan dan pemberdayaan PMKS Ketersediaan sarana dan Prasarana serta integrasi pengelolaan kebencanaan

Isu Strategis Peningkatan pelayanan publik

Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran


Belum optimalnya koordinasi lintas sektor dalam pengelolaan kebencanaan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Tenaga Kerja Kualitas dan kompetensi tenaga kerja belum memadai sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja Masih cukup tingginya tingkat pengangguran terbuka Masih rendahnya jaminan kesejahteraan dan perlindungan tenaga kerja Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Belum optimalnya upaya perlindungan perempuan dan anak terhadap kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi

Tingkat Kualitas dan Kompetensi Tenaga Kerja

Belum optimalnya upaya peranserta dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan daerah

Kasus KDRT dan eksploitasi anak


Peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat

Tingkat Pengangguran Kasus ketenagakerjaan

Tingkat partisipasi Perempuan dalam Pembangunan


IV-14


No.

B.2

Variabel Penyebab Urusan Pemerintahan Daerah yang Mempengaruhi Permasalahan Terbatasnya fungsi dan peran Tingkat partisipasi kelembagaan perempuan Perempuan dalam masyarakat dalam Pembangunan pembangunan Pangan Belum optimalnya penataan penyediaan dan distribusi bahan pangan; Belum optimalnya penganekaragaman pangan

Isu Strategis

Tingkat ketersediaan bahan pangan

Peningkatan Ekonomi dan daya saing

Status kepemilikan hak atas tanah

Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi

Masih tingginya tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan

Tingkat permasalahan Lingkungan hidup


Belum optimalnya pelayanan pengelolaan persampahan

Tingkat Pelayanan Pengelolaan Persampahan

Pertanahan B.3

Masih munculnya konflik kepentingan pertanahan Lingkungan Hidup

B.4

Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Belum optimalnya tertib administrasi kependudukan B.5

B.6

Belum optimalnya pengembangan data pilah kependudukan Belum optimalnya Sistem Kependudukan terpadu Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat dan pembangunan berspektif gender Belum optimalnya peran dan fungsi kelembagaan masyarakat dalam pembangunan

Tingkat Pelayanan Administrasi Kependudukan


Tingkat kesadaran masyarakat dalam Pembangunan

Peningkatan kesejahteraan sosial

Belum optimalnya koordinasi lintas sektor untuk melaksanakan pemberdayaan masyarakat Menurunnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan


IV-15


No.

B.7

Urusan Pemerintahan Daerah Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana Belum optimalnya upaya pemberdayaan kapasitas dan potensi ekonomi keluarga untuk mendorongpeningkatan kesejahteraan Masih terbatasnya akses keluarga miskin terhadap sistem ekonomi formal Masih rendahnya pasangan usia subur (PUS) yang menjadi akseptor KB Belum optimalnya penggunaan data miskin keluarga sebagai sasaran program Perhubungan Moda transportasi massal

B.8

Bertambahnya simpul-simpul kemacetan Kualitas layanan angkutan umum masih perlu ditingkatkan

Variabel Penyebab yang Mempengaruhi Permasalahan

Isu Strategis

Peningkatan kapasitas warga miskin


Kapasitas keluarga miskin Tingkat Pelayanan Keluarga Berencana


Kapasitas dan Potensi Ekonomi Keluarga Tingkat Kemacetan Lalulintas Tingkat Pelayanan Angkutan Umum Tingkat Pelayanan Sarana dan Prasarana Perhubungan


Tingkat Pelayanan Komunikasi dan Informatika Keterbukaan informasi publik


Belum optimalnya angkutan umum terpadu Belum optimalnya fasilitas perlengkapan jalan Belum optimalnya pengelolaan perparkiran on street dan off street Komunikasi dan Informatika Belum optimalnya penyelenggaraan informasi publik Kerjasama bidang informasi komunikasi yang dilaksanakan oleh Pemda dengan media massa masih perlu ditingkatkan B.9

Masih terdapat aplikasi pelayanan publik berbasis online yang masih belum terintegrasi Pelayanan kepada masyarakat terkait perkembangan dan pengunaan teknologi informasi dan komunikasi perlu ditingkatkan Belum optimalnya pengawasan dan pengendalian base tower system (BTS)


IV-16


No.

Urusan Pemerintahan Daerah Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Masih rendahnya kuantitas dan kualitas Koperasi sehat dan aktif

B.10

Isu Strategis

Tingkat pengelolaan KUMKM yang terintegrasi


Tingkat Pelayanan Penanaman Modal


Peran serta Pemuda dalam Pembangunan

Peningkatan Kesejahteraan Sosial

Belum memadainya kemampuan SDM dan kelembagaan UMKM Terbatasnya akses UMKM terhadap permodalan dan pasar Pola kemitraan antara UMKM dengan usaha besar belum optimal Penanaman Modal Pelayanan dan regulasi penanaman modal perlu ditingkatkan

B.11


Daya saing daerah dalam menarik investasi perlu ditingkatkan Peningkatan jumlah PMA maupun PMDN belum maksimal Menurunnya serapan tenaga kerja oleh PMA maupun PMDN Kepemudaan dan Olahraga Belum terpenuhinya standar mutu organisasi kepemudaan dan organisasi keolahragaan Masih rendahnya peranserta pemuda dalam pembangunan

B.12

Ketersediaan Sarana dan Prasarana Olahraga

Belum terpenuhinya standar mutu organisasi olahraga dari berbagai cabang olahraga Cabang olahraga prestasi masih perlu ditingkatkan Belum memadainya ketersediaan dan persebaran sarana prasarana olahraga Belum optimalnya peran serta masyarakat terhadap olahraga rekreasi Statistik

B.13

Belum optimalnya pemanfaatan data statistik dalam pengelolaan pembangunan

Tingkat Pelayanan dan Kualitas Data Statistik Daerah

Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi

Belum optimalnya ketersediaan dan kelengkapan data statistik yang mutakhir


IV-17


No.

Urusan Pemerintahan Daerah


Isu Strategis

Persandian B.14

B.15

B.16

B.17

C.

C.1

Pengembangan sarana prasarana Teknologi Informasi persandian masih perlu ditingkatkan dilingkup penyelenggaraan pemerintahan Kebudayaan

Tingkat keamanan informasi

Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi

Belum optimalnya upaya pelestarian dan pengelolaan cagar budaya Upaya penyelenggaraan festival seni dan budaya masih perlu ditingkatkan Belum optimalnya upaya pengembangan kekayaan dan keragaman Budaya Sarana dan prasarana untuk pementasan seni dan budaya masih perlu ditambah Perpustakaan

Tingkat Pelestarian seni dan kebudayaan

Peningkatan Kesejahteraan Sosial

Belum tumbuhnya minat dan budaya baca masyarakat Belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana kepustakaan Kearsipan

Tingkat Pelayanan Perpustakaan


Belum optimalnya pengelolaan arsip Belum optimalnya sarana prasarana kearsipan Belum optimalnya budaya tertib arsip Kompetensi aparatur di bidang kearsipan masih perlu ditingkatkan Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan

Tingkat Pelayanan Kearsipan


Produktifitas hasil perikanan masih perlu ditingkatkan Tingginya alih profesi dari petani perikanan ke aktivitas perkotaan Rendahnya pendapatan nelayan

Tingkat Kualitas dan produktivitas perikanan

Peningkatan Ekonomi dan daya saing.

Pengelolaan dan Daya tarik wisata


Ketersediaan sarana prasarana seni dan budaya

Keterbatasan lahan untuk budidaya perikanan Pariwisata C.2

Belum optimalnya upaya pengembangan dan pengelolaan objek dan daya tarik wisata Belum optimalnya pengembangan destinasi wisata


IV-18


No.



Isu Strategis

Kualitas dan Produktivitas sektor pertanian


Pengelolaan sarana prasarana perdagangan


Belum optimalnya keikutsertaan swasta dan masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan Pertanian

C.3

Belum optimalnya penyelenggaraan intensifikasi pertanian Belum optimalnya pertanian perkotaan/urban farming Terbatasnya SDM dalam mendampingi kegiatan pertanian di masyarakat Semakin berkurangnya lahan pertanian Produksi dan kualitas produk pertanian dan peternakan masih perlu ditingkatkan Belum optimalnya pengawasan/pengendalian produksi dan distribusi produk ternak Perdagangan

C.4

Upaya pembinaan dan pengendalian pedagang informal di ruang publik masih perlu ditingkatkan Belum optimalnya pengendalian pasar dan ritel modern

Kemitraan usaha

Pasar rakyat belum sepenuhnya tertata dengan baik Belum optimalnya hubungan kerjasama usaha perdagangan Perindustrian

upaya pelaku

Belum optimalnya pengembangan industri yang berwawasan lingkungan Belum memadainya kualitas dan kapasitas SDM dan kelembagaan IKM C.5

Tingkat pengelolaan IKM dan Industri Kreatif Kemitraan usaha IKM dan Industri Kreatif


Akses permodalan dan pasar Industri Kecil Menengah (IKM) masih terbatas Belum optimalnya hubungan kerjasama usaha antara IKM dengan industri besar Perlu dikembangkan industri kreatif


IV-19


No. D.



Isu Strategis

Fungsi Penunjang Perencanaan Pembangunan Pemanfaatan data dan dokumen perencanaan dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan belum optimal

D.1

Ketersediaan, kualitas Data dan Kajian bahan penyusunan Perencanaan Pembangunan Konsistensi proses / mekanisme perencanaan


Kajian dan Hasil penelitian


Belum optimalnya upaya peningkatan sistem pengelolaan dan pelaporan keuangan dan aset daerah

Kualitas Sumberdaya Aparatur


Masih terdapat sarana prasarana yang belum sesuai standar

Sistem tata kelola pemerintahan

Penyerapan aspirasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan belum optimal Sistem informasi tentang perencanaan dan evaluasi pembangunan belum optimal dan berkesinambungan Koordinasi perencanaan horisontal dan vertikal serta lintas sektoral belum optimal Kualitas dokumen perencanaan, Konsistensi dokumen evaluasi, laporan kinerja dan perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah penganggaran belum optimal Penelitian dan Pengembangan Masih terdapatnya kesenjangan antara implementasi dan kebijakan

D.2

D.3

Belum optimalnya data/informasi dan hasil-hasil kajian penelitian dan pengembangan serta inovasi daerah Keuangan

Belum optimalnya pengelolaan aset Belum optimalnya tingkat akuntabilitas pelaporan keuangan Instansi Pemerintah Belum optimalnya pelaksanaan pendataan, pengawasan dan pemeriksaan pajak daerah Penerapan Analisis Standar Belanja (ASB) masih belum optimal


IV-20


No.

Urusan Pemerintahan Daerah Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan Kurang optimalnya kinerja aparatur terhadap pelayanan masyarakat

D.4

E.

E.1

F.

F.1

Belum optimalnya penerapan SOP pelayanan Belum meratanya persebaran pegawai di setiap Perangkat Daerah dari segi jumlah maupun kualitas Belum maksimalnya integrasi antara sistem informasi kepegawaian dengan data kompetensi pegawai Belum optimalnya pengembangan dan pembinaan aparatur jabatan fungsional Disiplin aparatur masih perlu ditingkatkan Kualitas mental dan pola pikir aparatur perlu ditingkatkan Masih belum mencukupinya jumlah pegawai dan kompetensi pegawai Tingkat pemahaman hukum masyarakat dan aparatur masih perlu ditingkatkan Masih adanya SOTK yang tumpang tindih dengan Perangkat Daerah lain Fungsi Lainnya Belum optimalnya pelaksanaan legislasi daerah Belum maksimalnya sistem pengendalian Internal yang dilakukan secara prosedural Upaya pengawasan masih perlu ditingkatkan Urusan Pemerintahan Umum Jumlah personil masih belum mencukupi dan kemampuan SDM masih perlu ditingkatkan Masih maraknya penyalahgunaan narkotika, obat terlarang, psikotropika, dan zat adiktif lainnya di kalangan Pelajar, mahasiswa, pekerja serta masyarakat umum lainnya Menurunnya penerapan nilainilai kebangsaan/nasionalisme, gotong royong, budi pekerti, dan



Isu Strategis

Kompetensi, kapasitas dan kapabilitas aparatur daerah


Kompetensi, kapasitas dan kapabilitas wakil rakyat Konsistensi pengawasan internal


Tingkat kesadaran bermasyarakat dan berbangsa


IV-21


No.



Isu Strategis

kesetiakawanan sosial di kalangan masyarakat Belum optimalnya pengawasan Ketersediaan data dan pendataan terkait dengan dan SDM pendidikan ideologi asing, dan organisasi sosial politik masyarakat

Berdasarkan permasalahan dan variabel penyebab tersebut pada tabel di atas maka dapat dirumuskan isu strategis RPJMD ke depan adalah sebagai berikut : 1.


2.

Peningkatan pelayanan pendidikan

3.


4.


5.

Tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi

6.


7.


8.


9.


10. Peningkatan ekonomi dan daya saing 4.2.2 Keterkaitan Hasil Identifikasi Isu Strategis Pembangunan Jangka Menengah Dengan Isu Pokok Pembangunan dari Visi Misi Walikota dan Wakil Walikota Terpilih. Sesuai dengan amanat Peraturan Kementrian dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, isu strategis pembangunan jangka menengah hasil identifikasi perlu disandingkan dengan permasalahan pokok pembangunan yang tercantum dalam visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih. Hal ini untuk melihat keselarasan antara isu strategis pembangunan jangka

menengah

hasi

identifikasi

dengan

permasalahan

pokok

pembangunan pada visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Terpilih, sebagaimana tercantum pada tabel 4.6.


IV-22


Tabel 4.6. Keterkaitan Isu Strategis Pembangunan Jangka Menengah Hasil Identifikasi Dengan Permasalahan Pokok Pembangunan Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Permasalahan Pokok Isu Strategis Pembangunan Jangka Pembangunan Walikota dan Menengah Hasil Identifikasi Wakil Walikota Terpilih 1. Peningkatan kesejahteraan sosial 1. Sumber Daya Manusia masyarakat Berkualitas 2. Peningkatan pelayanan pendidikan 3. Peningkatan pelayanan kesehatan 4.

Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 5. Tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi 6. Peningkatan pelayanan publik 7. Penanganan rob dan banjir 8. Peningkatan infrastruktur berkelanjutan 9. Peningkatan tata ruang dan kualitas lingkungan hidup 10. Peningkatan ekonomi dan daya saing

2. Pelayanan Publik

3. Pembangunan berkelanjutan

4. Inovasi dan daya saing Daerah

4.2.3 Keterkaitan Hasil Identifikasi Isu Strategis Pembangunan Jangka Menengah dengan Isu Strategis Pembangunan Jangka Panjang Mengingat RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dari tahapan pembangunan periode ketiga RPJPD Kota Semarang Tahun 2005-2025 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Semarang Tahun 2005-2025, maka isu strategis pembangunan jangka menengah hasil identifikasi juga harus selaras dengan Tahapan Pembangunan Jangka Panjang yang termuat dalam RPJPD Kota Semarang Tahun 2005-2025. Untuk melihat keselarasan dan keterkaitan antara isu strategis pembangunan jangka menengah hasil identifikasi dengan tahapan Pembangunan Jangka Panjang yang termuat dalam RPJPD Kota Semarang Tahun 2005-2025. Pada periode ketiga pelaksanaan RPJPD merupakan tahap penguatan, yakni:


IV-23


1) Penguatan sumberdaya manusia Kota Semarang yang berkualitas, adalah pembangunan

yang

diprioritaskan

pada

peningkatan

kualitas

sumberdaya manusia yang memiliki tingkat pendidikan dan derajat kesehatan yang tinggi, berbudi luhur disertai toleransi yang tinggi dengan tetap memiliki kadar keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan YME. 2) Penguatan tata pemerintahan yang baik (good governance) dan kehidupan politik yang demokratis dan bertanggungjawab, adalah penyelenggaraan pemerintah yang diprioritaskan pada pelaksanaan otonomi daerah secara nyata, efektif, efisien dan akuntabel dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik sehingga mampu memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat yang disertai dengan penegakan supremasi hukum dan hak asasi manusia. 3) Penguatan kemandirian dan daya saing daerah, adalah pembangunan yang diprioritaskan pada peningkatan kemampuan perekonomian daerah dengan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif yang berbasis pada potensi ekonomi lokal, berorientasi pada ekonomi kerakyatan dan sektor ekonomi basis yang mempunyai daya saing baik ditingkat lokal, nasional maupun internasional. 4) Penguatan tata ruang wilayah dan infrastruktur yang berkelanjutan, adalah pembangunan yang diprioritaskan pada optimalisasi pemanfaatan tata ruang dan peningkatan pembangunan infrastruktur wilayah yang terencana, selaras, serasi, seimbang dan berkeadilan dengan tetap memperhatikan konsep pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. 5) Penguatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat, adalah pembangunan yang diprioritaskan

pada

penanggulangan

kemiskinan,

penanganan

penyandang masalah kesejahteraan sosial, pengurangan pengangguran dan perlindungan perempuan dan anak serta mitigasi bencana. Keterkaitan Isu Strategis pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan tahapan pembangunan RPJPD Kota Semarang Periode ketiga sebagaimana tabel 4.7.


IV-24


Tabel 4.7. Keterkaitan Isu Strategis Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dengan Tahapan Pembangunan RPJPD Kota Semarang Tahapan Pembembangunan Jangka Panjang Dalam RPJPD Kota Semarang Tahap III Tahun 2005-2025

Isu Strategis Pembangunan Jangka Menengah Kota Semarang Tahun 2016-2021

1) Penguatan sumberdaya manusia Kota Semarang yang berkualitas

1) 2)

Peningkatan pelayanan pendidikan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

2) Penguatan tata kepemerintahan yang baik (good governance) dan kehidupan politik yang demokratis dan bertanggungjawab

3) 4)

Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi Peningkatan pelayanan publik

3) Penguatan kemandirian dan daya saing daerah

5)

Peningkatan Ekonomi dan daya saing daerah

4) Penguatan tata ruang wilayah dan infrastruktur yang berkelanjutan,

6) 7)

Penanganan rob dan banjir Peningkatan infrastruktur berkelanjutan Peningkatan tata ruang dan kualitas lingkungan hidup

8) 5) Penguatan Masyarakat

Kesejahteraan

Sosial

9)

Peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat 10) Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran

4.2.4 Penjelasan Isu Strategis Pembangunan Jangka Menengah Penjelasan dari isu-isu strategis pembangunan jangka menengah daerah Kota Semarang Tahun 2016-2021 tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: A.

Peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat Pembangunan

kesejahteraan

sosial

masyarakat

mencakup

kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, seni budaya dan olah raga. Peningkatan pembangunan kesejahteraan sosial masyarakat dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup, rasa aman dan tentram serta adil dalam segala bidang; kearifan

lokal,

penguatan

nilai-nilai

penguatan karakter berbasis

kebangsaan

dan

budi

pekerti;

pelestarian dan pengembangan seni budaya; peningkatan prestasi pemuda dan olah raga.


IV-25


B.

Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran Kemiskinan adalah kondisi tidak terpenuhinya kebutuhan sehari-hari

secara layak. Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan krusial di Kota Semarang mengingat terdapat 5,04% penduduk Kota Semarang yang terkategorikan miskin pada tahun 2015 menurut BPS. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kurangnya kesempatan kerja, beban ekonomi keluarga, keterbatasan Pembangunan

akses

permodalan,

penanganan

tingkat

kemiskinan

pendidikan melalui

yang

gerakan

rendah. bersama

penanggulangan kemiskinan daerah secara komprehensif dan terpadu. Pengangguran merupakan salah satu permasalahan krusial di kawasan perkotaan termasuk Kota Semarang. Penanganannya dilakukan melalui perluasan kesempatan kerja, peningkatan kemampuan dan keterampilan pencari kerjaserta perluasan jaringan kerja. C.

Peningkatan Kualitas Pendidikan Pembangunan sektor pendidikan mempunyai peran penting dalam

peningkatan pelayanan dasar SDM. Untukmewujudkan hal ini, dilakukan melalui peningkatan kelembagaan sumber daya manusia dan tata laksana yang meliputi penyediaan prasarana dan sarana sesuai standar, peningkatan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan, pengelolaan sistem pendidikan yang

berkualitas,

termasuk

pendidikan

karakter,

pengembangan

nasionalisme substansi, pengembangan Semarang Knowledge Sharing, dan pendidikan inklusi. D.

Peningkatan Kualitas Kesehatan Peningkatan kualitas pembangunan kesehatan merupakan pelayanan

dasar salah satu pilar utama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan pembangunan kesehatan dilakukan melalui peningkatan kualitas kelembagaan, sumber daya manusia, dan tata kelola meliputi antara lain Peningkatan kualitas prasarana dan sarana kesehatan, kualitas tenaga medis dan paramedis, perbaikan sistem pelayanan dengan memperhatikan keterjangkauan dan ketersediaan pelayanan untuk seluruh masyarakat Kota Semarang termasuk masyarakat miskin. Pembangunan kesehatan juga diarahkan pada peningkatan kualitas kesehatan tingkat pertama dan peningkatan perilaku masyarakat untuk hidup bersih dan sehat.


IV-26


E.

Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Prioritas utama Kota Semarang dalam peningkatan kualitas tata kelola

pemerintahan meliputi kapabilitas, integritas, akuntabilitas, ketaatan pada hukum, kredibilitas dan transparansi. Langkah utama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas di Kota Semarang dilakukan melalui penciptaan struktur pemerintah yang efisien, peningkatan kapasitas aparatur dan peningkatan kualitas perencanaan pembangunan yang lebih baik melalui peningkatan ketersediaan dan kualitas data. Fokus Reformasi Birokrasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang terkait dengan meningkatkan sistem pengawasan internal dan pengendalian kebijakan Kepala Daerah melalui evaluasi tingkat maturitas SPIP maupun tingkat leveling kapabilitas APIP, meningkatkan integritas dan kapabilitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Peningkatan pengendalian dan penggelolaan keuangan dan aset daerah juga menjadi fokus lain dari pembenahan reformasi dan birokrasi di Kota Semarang. Hal ini dikarenakan belum optimalnya pengelolaan, pengamanan, dan pemanfataan aset daerah, sehingga perlu adanya sistem yang terintegrasi mengenai pengelolaan aset. F.

Peningkatan Pelayanan Publik Prioritas utama Kota Semarang dalam peningkatan pelayanan publik

adalah terwujudnya pelayanan yang prima (one stop service) meliputi penguatan sistem dan akses pelayanan berbasis teknologi informasi yang terpadu (smart city); pelayanan yang cepat, mudah, murah, terjangkau, inklusif dan berkualitas. Peningkatan pelayanan publik diupayakan melalui peningkatan kualitas dan manajemen pelayanan publik yang meliputi peningkatan kapasitas organisasi Perangkat Daerah yang mengarah pada kepuasan masyarakat. G.

Penanganan Banjir dan Rob Banjir dan rob merupakan ancaman bencana yang masih dihadapi

oleh Kota Semarang dan diprioritaskan penanganannya. Letak kota Semarang yang berada dipinggir pantai Utara Jawa Tengah dan sebagian wilayah mengalami penurunan muka tanah menjadikan Kota Semarang sebagai langganan rob dan banjir. Luas genangan rob dan banjir pada tahun 2015 masih seluas 2.600 ha, dengan lama genangan maksimal 9 jam dengan ketinggian genangan rata-rata 50 cm.


IV-27


Pelaksanaan kelembagaan,

penanganan

peningkatan

banjir

kualitas

dilakukan sumber

melalui

daya

penguatan

manusia,

dan

pengembangan tata laksana, kerjasama penanganan banjir dan rob dengan berbagai pihak termasuk masyarakat, Pemerintah Provinsi dan Pusat serta kerjasama Internasional. Penanganan rob dan banjir meliputi perbaikan sistem sungai dan saluran, polder serta pembangunan tandon air dan sumur resapan/ biopori dan penanganan konservasi lahan. H.

Peningkatan infrastruktur yang berkelanjutan Pembangunan

pengertian

dimana

infrastruktur pembangunan

yang

berkelanjutan

infrastruktur

tidak

mengandung hanya

untuk

kepentingan generasi saat ini, namun juga generasi yang akan datang. Pembangunan infrastruktur menyangkut pengembangan tata kelola infrastruktur yang baik, sistem transportasi yang terintegrasi, berkualitas dan berkelanjutan, serta peningkatan jejaring kerjasama penyediaan pelayanan infrastrukur. I.

Peningkatan tata ruang dan kualitas lingkungan hidup Pembangunan tata ruang dan kulitas lingkungan hidup untuk

mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan mencegahserta menanggulangi dampak negatif terhadap lingkungan, mewujudkan ruang kota yang berkualitas. Pembangunan tata ruang dan kualitas lingkungan hidup mencakup ketersediaan produk hukum pengaturan tata ruang (RTRW, RDTRK, zonasi) yang dapat dijadikan acuan dalam membangun ruang kota; peningkatan kualitas kelembagaan, sumber daya manusia, dan tata laksana dengan mempertimbangkan keseimbangan antara kebutuhan ruang dan daya dukung lingkungan. J.

Peningkatan Ekonomi dan daya saing daerah Struktur perekonomian daerah Kota Semarang yang didominasi oleh

sektor konstruksi dan industri pengolahan, pada satu sisi memberikan dampak positif terhadap laju pertumbuhan ekonomi daerah. Disisi lain perekonomian yang didominasi oleh sektor konstruksi dan industri pengolahan strukturnya relatif lemah dan sangat rawan terhadap adanya gejolak

perekonomian.

Oleh

karena

itu,

kegiatan-kegiatan

ekonomi

kerakyatan yang berbasis sumber daya lokal berupa UKM dan Koperasi


IV-28


harus lebih ditingkatkan kinerjanya agar dapat berperan lebih signifikan dalam perekonomian daerah. Pembangunan ekonomi dan daya saing daerah melalui peningkatan kapasitas

KUMKM/IKM,

pengembangan

Ekonomi

kreatif/berbasis

pengetahuan dan inovasi; pengembangan ekonomi berbasis kearifan lokal dan keunggulan daerah.


IV-29

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan pembangunan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Semarang Tahun

2005-2025,

RPJMD

2016-2021

merupakan

tahapan

ketiga

pembangunan jangka panjang daerah Kota Semarang. Sebagaimana diamanatkan dalam RPJPD Tahun 2005-2025 disebutkan bahwa tahapan dan skala prioritas pembangunan daerah yang ditetapkan merupakan cerminan dari urgensi permasalahan yang akan diselesaikan, tanpa mengabaikan permasalahan lainnya. Oleh karena prioritas yang dirumuskan dalam setiap tahapan dapat berbeda-beda, akan tetapi semua itu harus tetap berkesinambungan dari periode ke periode berikutnya dalam rangka pencapaian sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah. Visi RPJPD Kota Semarang Tahun 2005-2025 yang telah ditetapkan adalah

“Semarang

Kota

Metropolitan

yang

Religius,

Tertib

dan

Berbudaya”. KOTA METROPOLITAN, mengandung arti bahwa Kota Semarang mempunyai sarana prasarana yang dapat melayani seluruh aktivitas masyarakat kota dan hinterland-nya dengan aktivitas ekonomi utama berupa perdagangan, jasa, dan industri serta didukung sektor ekonomi lainnya untuk

mewujudkan

masyarakat

yang

sejahtera.

Metropolitan

juga

mengandung makna dapat menjamin kehidupan masyarakatnya yang aman, tentram, lancar, asri, sehat dan berkelanjutan. RELIGIUS, mengandung arti bahwa masyarakat Kota Semarang meyakini kebenaran ajaran dan nilai-nilai agama/kepercayaan serta mengamalkannya dalam wujud keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta tindakan nyata dalam keseharian, dengan menjunjung tinggi toleransi dan kepedulian dalam menjalankan kehidupannya. TERTIB, mempunyai arti bahwa setiap masyarakat secara sadar menggunakan hak dan menjalankan kewajibannya dengan sebaik-baiknya


V-1

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

sehingga terwujud kehidupan pemerintahan dan kemasyarakatan yang teratur

dan

pasti,

senantiasa

berpedoman

pada

sistem

ketentuan

perundang-undangan yang esensial untuk terciptanya sikap disiplin, teratur, menghargai waktu sebagai ciri perilaku hidup masyarakat yang maju. BERBUDAYA, mempunyai arti bahwa setiap perilaku kehidupan masyarakat yang dilandasi oleh etos kerja, tata cara, adat istiadat, tradisi, kearifan lokal, norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat serta diyakini sebagai nilai-nilai budi pekerti yang luhur yang diwujudkan dalam perilaku interaksi sosial sebagai identitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan. Visi tersebut mengandung pengertian bahwa selama tahun 2005 hingga 2025 Kota Semarang diharapkan menjadi kota yang dihuni oleh masyarakat yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai agama, etos kerja, tata cara, adat istiadat, tradisi, norma kearifan lokal yang hidup dan berkembangan yang diyakini sebagai nilai-nilai yang luhur yang diwujudkan dalam perilaku interaksi sosial serta

sadar menggunakan hak dan kewajibannya sesuai

dengan peraturan perundangan yang berlaku sehingga terwujud kehidupan pemerintahan dan kemasyarakatan yang teratur, sejahtera dan didukung oleh aktivitas ekonomi utama yang berupa perdagangan, jasa, dan industri serta ditunjang oleh standar pelayanan kota berskala metropolitan yang mampu melayani seluruh aktivitas masyarakat kota dan daerah hinterlandnya dengan aman, tentram, nyaman, lancar, asri, sehat dan berkelanjutan.. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa RPJMD disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN untuk menjamin konsistensi arahan pelaksanaan pembangunan. Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, Visi dalam RPJMD adalah Visi Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih yang disampaikan pada waktu Pemilihan Kepala Daerah. Visi dan misi pembangunan Kota Semarang tahun 2016-2021 juga merupakan penjabaran dari visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden yang terangkum dalam kerangka ideologi Tri Sakti dan Agenda Nasional Nawa Cita. Selain itu, visi dan misi pembangunan Kota Semarang tahun 2016-2021 juga merupakan perwujudan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah serta visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Semarang Tahun 2005-2025.


V-2


Visi dan misi ini akan menjadi arahan pembangunan Kota Semarang selama lima tahun yang akan datang dan terjabarkan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan yang lebih khusus dan terfokus. 5.1

VISI RPJMD Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dari tahapan

pembangunan periode ketiga RPJPD Kota Semarang Tahun 2005-2025. Tema pembangunan RPJPD periode ketiga menjadi salah satu rujukan kepala daerah dalam menyusun Visi dan Misi Kota Semarang untuk tahun 20162021. Visi pembangunan daerah Kota Semarang Tahun 2016-2021 berdasarkan visi Walikota dan Wakil Walikota Semarang terpilih adalah sebagai berikut : “Semarang Kota Perdagangan dan Jasa yang Hebat Menuju Masyarakat Semakin Sejahtera” Visi tersebut mengandung maksud bahwa Semarang sebagai kota metropolitan berwawasan lingkungan akan menjadi kota yang handal dan maju dalam pedagangan dan jasa, dengan dukungan infrastuktur yang memadai serta tetap menjadi daerah yang kondusif untuk meningkatkan kesejahteraan

warganya

dengan

dukungan

pengembangan

politik,

keamanan, sosial, ekonomi, dan budaya. HEBAT, mengandung arti masyarakat Kota Semarang yang bergerak untuk mencapai keunggulan dan kemuliaan, serta kondisi perkotaan yang kondusif

dan

modern

dengan

tetap

memperhatikan

lingkungan

berkelanjutan demi kemajuan perdagangan dan jasa. Semarang yang Hebat dapat terlihat antara lain melalui kontribusi kategori-kategori yang terkait dengan perdagangan dan jasa-jasa terhadap PDRB dan kontribusi kategori Industri Pengolahan terhadap PDRB yang semakin meningkat, nilai investasi yang semakin besar, laju pertumbuhan ekonomi yang tiap tahun terus meningkat, serta luas genangan banjir dan rob yang semakin menurun. SEJAHTERA, mengandung arti bahwa dalam lima tahun ke depan masyarakat Kota Semarang akan semakin meningkat kesejahteraannya dengan pemenuhan kebutuhan pendidikan, kesehatan, pelayanan dasar maupun sarana dan prasarana penunjang. Peningkatan kesejahteraan tersebut

antara

lain

ditunjukkan

melalui

peningkatan

nilai

Indeks

Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG) serta penurunan angka kemiskinan, dan tingkat pengangguran. RPJMD KOTA SEMARANG 2016-2021

V-3


5.2

MISI Untuk mewujudkan Visi ”SEMARANG KOTA PERDAGANGAN DAN

JASA YANG HEBAT MENUJU MASYARAKAT SEMAKIN SEJAHTERA” dirumuskan 4 (empat) misi pembangunan daerah sebagai berikut:

Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berbudaya dan berkualitas.

1 Mewujudkan Pemerintahan yang semakin handal untuk meningkatkan pelayanan publik.

2 Mewujudkan kota metropolitan yang dinamis dan berwawasan lingkungan.

3 Memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis keunggulan lokal dan membangun iklim usaha yang kondusif.

4

Gambar 5.1 Misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang

Misi 1.

Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Berbudaya dan Berkualitas

Pembangunan diprioritaskan pada peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang memiliki tingkat pendidikan dan derajat kesehatan yang tinggi serta menjunjung tinggi budaya asli Kota Semarang. Misi 2.

Mewujudkan

Pemerintahan

yang

Semakin

Handal

untuk

Meningkatkan Pelayanan Publik Penyelenggaraan otonomi

daerah

pemerintahan

secara

nyata,

diprioritaskan

efektif,efisien

pada

dan

pelaksanaan

akuntabeldengan

menerapkan prinsip-prinsiptata kelola pemerintahan yang baik (good governance) sehingga mampu memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat yang disertai dengan penegakan supremasi hukum dan hak asasi manusia.


V-4


Misi 3.

Mewujudkan Kota Metropolitan yang Dinamis dan Berwawasan Lingkungan

Pembangunan diprioritaskan pada optimalisasi pemanfaatan tata ruang dan peningkatan pembangunan infrastruktur wilayah yang terencana, selaras, serasi, seimbang dan berkeadilan dengan tetap memperhatikan konsep pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Misi 4.

Memperkuat Ekonomi Kerakyatan Berbasis Keunggulan Lokal dan Membangun Iklim Usaha yang Kondusif

Pembangunan perekonomian

diprioritaskan

daerah

dengan

pada

struktur

peningkatan perekonomian

kemampuan yang

kokoh

berlandaskan keunggulan kompetitif yang berbasis pada potensi ekonomi lokal, berorientasi pada ekonomi kerakyatan dansektor ekonomi basis yang mempunyai daya saing baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional serta meningkatkan investasi pada sektor industri besar untuk menyerap tenaga kerja (Penanaman Modal Asing) yang didukung oleh keberadaan kawasan berikat, kawasan industri dan pergudangan serta dibangunnya sentra-sentra industri kecil dan rumah tangga. Pesan mendasar visi yang dijabarkan dalam misi-misi pembangunan Kota Semarang dalam waktu lima tahun kedepan adalah untuk membuat masyarakat semakin sejahtera, maka upaya untuk meningkatkan pelayanan publik, pengembangan kehidupan berdemokrasi, pemerataan dan keadilan harus benar-benar dilaksanakan secara konsisten di daerah. Karena itulah, dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi diperlukan semangat baru dalam pelaksanaan pembangunan yang berlandaskan nilai dasar bangsa Indonesia dan masyarakat Semarang khususnya, yakni kegotongroyongan. Semangat baru tersebut tertuang dalam slogan: “Bergerak Bersama Membangun Semarang” Makna slogan Bergerak Bersama Membangun Semarang diartikan satu sikap yang terwujud dalam bentuk inisiatif dan penuh semangat untuk menyumbangsihkan tenaga dan pikiran dalam rangka membangun Kota Semarang. Sikap ini diperlukan untuk menumbuhkan kesadaran dan kecintaan aparatur dan masyarakat akan kotanya. Melalui pernyataan ini akan timbul sikap kepeloporan, sinergi dan kolaborasi untuk menjaga


V-5


kotanya dan melakukan inovasi dan kreativitas dalam membangun kota dengan tidak meninggalkan budaya dan karakter lokal. Sebagaimana halnya Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih berpedoman pada RPJPD Kota Semarang Tahun 2005-2025, maka janji-janji yang telah disampaikan pada saat kampanye merupakan substansi yang terkait erat dengan pencapaian Visi dan Misi. Janji-janji dimaksud yang tercantum dalam RPJMD Tahun 2016-2021, selanjutnya akan menjadi pedoman pembangunan selama 5 (lima) tahun dan dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, sesuai dengan visi dan misi, maka keberhasilan Kota Semarang menjadi Semarang yang Hebat dan semakin Sejahtera secara umum terlihat pada gambar 5.2:

Semarang Kota Perdagangan dan Jasa yang Hebat.

Menuju masyarakat semakin sejahtera. Gambar 5.2 Pencapaian Semarang Hebat

Dari gambar 5.2, pencapaian yang ingin diwujudkan Kota Semarang adalah Semarang Hebat yang dijabarkan dalam target indikator selama lima tahun. Indikator dan target capaian di akhir periode RPJMD adalah seperti yang terlihat pada tabel 5.1.


V-6


Tabel 5.1 Indikator Semarang Hebat No 1.

2.

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Indikator

Kondisi awal (2015)

Target 2021

5,8

6,1

30,99

31,41

27,30

27,54

9.570.413

15.448.277

41,6

33

79,28

81,24

95,56

96

5,04

4,55

5,77

4,57

Laju Pertumbuhan Ekonomi (persen) Kontribusi kategori-kategori yang terkait dengan perdagangan dan jasa-jasa terhadap PDRB (persen) Kontribusi kategori Industri Pengolahan terhadap PDRB (persen) Nilai investasi (dalam juta rupiah) Luas genangan banjir dan rob (persen) Indeks Pembangunan Manusia (point) Indeks Pembangunan Gender (point) Angka Kemiskinan (persen) Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Semarang ditargetkan mencapai 6,65% di tahun 2021. Sebagai kota perdagangan dan jasa, kontribusi kategori-kategori pembentuk PDRB Atas Dasar Harga Berlaku yang terkait dengan perdagangan dan jasa ditargetkan meningkat menjadi 31,41%. Kategori-kategori tersebut adalah Perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi & Makan Minum; Jasa Keuangan; Jasa Perusahaan; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; serta jasa lainnya. Sedangkan kontribusi kategori Industri Pengolahan terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku ditargetkan meningkat menjadi 27,54%. Nilai investasi yang masuk ke Kota Semarang sampai tahun 2021 ditargetkan sebesar Rp. 15.448.277 juta. Luas wilayah yang tergenang banjir dan rob di tahun 2021 diharapkan hanya akan sebesar 33% dari keseluruhan luas wilayah Kota Semarang. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indeks pembangunan manusia

yang

dipergunakan

untuk

mengukur

keberhasilan

upaya

membangun kualitas hidup manusia. Nilai IPM Kota Semarang di tahun 2021 diharapkan akan berada pada posisi 81,24. Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan


V-7


manusia yang sama seperti IPM, hanya saja data yang ada dipilah antara laki-laki dan perempuan. IPG digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Nilai IPG Kota Semarang di 2021 ditargetkan akan dapat mencapai nilai 96. Meskipun angka kemiskinan di Kota Semarang adalah yang terendah dibandingkan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, dalam lima tahun ke depan angka kemiskian (berdasarkan kriteria BPS) akan dapat menurun menjadi 4,55% di tahun 2021. Tingkat pengangguran terbuka di Kota Semarang ditargetkan sebesar 4,57% di tahun 2021. 5.3

TUJUAN Untuk mencapai keempat misi pembangunan Kota Semarang dalam

jangka menengah, maka dirumuskan tujuan dan sasaran pada masingmasing misi tersebut. Perumusan tujuan adalah tahap perumusan strategis yang

menunjukkan

tingkat

prioritas

tertinggi

dalam

perencanaan

pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar

penyusunan

arsitektur

kinerja

pembangunan

daerah

secara

keseluruhan. Perumusan tujuan merupakan salah satu tahap perencanaan kebijakan (policy planning) yang memiliki titik kritis (critical point) dalam penyusunan RPJMD. Hal ini mengingat bilamana visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota tidak dijabarkan secara teknokratis dan partisipatif ke dalam tujuan, maka program Walikota dan Wakil Walikota terpilih akan mengalami kesulitan dalam operasionalisasinya ke dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan. Tujuan merupakan dampak (impact) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait. Selaras dengan penggunaan paradigma penganggaran berbasis kinerja maka perencanaan pembangunan daerah pun menggunakan prinsip yang sama. Pengembangan rencana pembangunan daerah lebih ditekankan pada target kinerja, baik pada dampak, hasil, maupun keluaran dari suatu kegiatan, program, dan sasaran. Perumusan tujuan dari visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih juga menjadi landasan perumusan visi,misi, tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukanuntuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk RPJMD KOTA SEMARANG 2016-2021

V-8


mengevaluasi pilihan tersebut. Perumusan tujuan dan keterkaitannya dengan misi RPJMD Tahun 2016-2021 disajikan pada tabel 5.2: Tabel 5.2 Tujuan Pembangunan Kota Semarang Tahun 2016-2021 1.

2.

3.

4.

5.4

Misi Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Berbudaya dan Berkualitas

Mewujudkan pemerintahan yang semakin handal untuk meningkatkan pelayanan publik

Mewujudkan Kota Metropolitan yang dinamis dan berwawasan lingkungan

Memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis keunggulan lokal dan membangun iklim usaha yang kondusif

1.1

Tujuan Meningkatkan kualitas Manusia

Sumber

1.2

Meningkatkan masyarakat

2.1

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani

2.2

Meningkatkan kualitas pelayanan publik

2.3

Mewujudkan Kota Semarang tentram, tertib dan nyaman

3.1

Mewujudkan tata ruang yang terpadu dan berkelanjutan

3.2

Mewujudkan sistem pengelolaan Drainase Kota Semarang yang terintegrasi

3.3

Mewujudkan sistem transportasi Kota Semarang yang terintegrasi dan berkelanjutan

3.4

Meningkatkan pelayanan sarana prasarana dasar perkotaan

3.5

Meningkatkan kualitas lingkungan hidup perkotaan Menjamin ketahanan pangan bagi penduduk

4.1

nilai-nilai

Daya

budaya

yang

dan

4.2

Meningkatkan sektor perdagangan dan jasa

4.3

Mendorong pengembangan investasi dan ekonomi lokal berdaya saing global

SASARAN Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang

diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Hasil rumusan

sasaran

pembangunan

Kota

Semarang

Tahun

2016-2021

berdasarkan misi dan, tujuan adalah sebagai berikut :


V-9


Tabel 5.3 Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Semarang Tahun 2016-2021 Misi

Misi 1: Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Berbudaya dan Berkualitas

Tagline

SEMARANG SEHAT DAN CERDAS

Tujuan

1

Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia

Sasaran 1

Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

2

Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat

3

Meningkatnya kualitas daya saing tenaga kerja

4

5

2

Meningkatkan nilai-nilai warisan budaya masyarakat

6

7 Misi 2: Mewujudkan Pemerintahan yang Semakin Handal untuk Meningkatkan Pelayanan Publik

Misi 3: Mewujudkan Kota Metropolitan yang Dinamis dan Berwawasan Lingkungan

3


SEMARANG MELAYANI

SEMARANG TANGGUH

8

Meningkatnya kesejahteraan masyarakat Meningkatnya pembangunan yang berperspektif gender dan kapasitas pemberdayaan masyarakat Terwujudnya pelestarian dan pengembangan warisan budaya Terwujudnya pemerintah yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja

9

Meningkatnya integritas aparatur

4


10

Terwujudnya pelayanan prima

5

Mewujudkan Kota Semarang yang tentram, tertib dan nyaman

11

Meningkatnya ketentraman dan kenyamanan masyarakat

6

Mewujudkan tata ruang yang terpadu dan berkelanjutan

12

Meningkatnya keterpaduan rencana tata ruang

7

Mewujudkan sistem pengelolaan Drainase Kota Semarang yang terintegrasi

13

Menurunnya luas genangan banjir dan rob

8

Mewujudkan sistem transportasi Kota Semarang yang terintegrasi dan berkelanjutan

14

Menurunnya kemacetan jalan

9

Meningkatkan pelayanan sarana dan prasarana dasar perkotaan

15

Terwujudnya sarana dan prasarana dasar perkotaan yang berkualitas

10

Meningkatkan kualitas lingkungan hidup perkotaan

16

Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup


V-10


Misi

Tagline

Misi 4: Memperkuat Ekonomi Kerakyatan Berbasis Keunggulan Lokal dan Membangun Iklim Usaha yang Kondusif

Tujuan

11

SEMARANG BERDAYA SAING

Menjamin ketahanan pangan bagi penduduk

Sasaran 17

Meningkatnya kualitas dan kuantitas ketersediaan pangan

18

Meningkatnya pendapatan petani

19 12


20 21

13


22 23

Meningkatnya kesejahteraan masyarakat pelaku usaha perikanan Meningkatnya sektor perdagangan dan jasa unggulan Meningkatnya produkproduk unggulan daerah Meningkatnya Daya Tarik Wisata (DTW) Meningkatnya iklim investasi kota

5.5 KETERKAITAN VISI–MISI WALIKOTA TAHUN 2016–2021 DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA Penjabaran visi misi Walikota Semarang, tujuan dan sasaran seperti yang diuraikan di atas disusun juga dengan kaitan untuk mendukung pencapaian prioritas RPJMN tahun 2015-2019, dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2018. Keterkaitan dukungan tersebut dijelaskan melalui bagan berikut :


V-11


Visi RPJMN 2015-2019:

Visi RPJMD Kota Semarang 2016-2021:

Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong

“Semarang Kota Perdagangan dan Jasa yang Hebat Menuju Masyarakat Semakin Sejahtera”

Misi 1:

Misi 1:

Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan

Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Berbudaya dan Berkualitas

Misi 2:

Misi 2:

Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum

Mewujudkan Pemerintahan yang Semakin Handal untuk Meningkatkan Pelayanan Publik

Misi 3: Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim Misi 3: Misi 4: Mewujudkan kualitas manusia Indonesia yang maju, dan sejahtera

hidup tinggi,

Mewujudkan Kota Metropolitan yang Dinamis dan Berwawasan Lingkungan

Misi 5: Mewujudkan bangsa yang berdaya saing

Misi 6: Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional


Misi 7: Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan

Gambar 5.3 Skema keterkaitan Visi–Misi RPJMN 2015–2019 dengan RPJMD Kota Semarang Tahun 2016–2021


V-12


Tabel 5.4 Sinkronisasi Agenda Prioritas RPJMN 2014–2019 (Nawacita) Dengan RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-2021 9 Agenda Prioritas RPJMN Agenda 1: Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara

Penjabaran dalam RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-2021 Diterjemahkan dalam sasaran daerah yang diturunkan dari: Misi 2. dengan fokus Meningkatnya ketentraman dan kenyamanan masyarakat; Misi 1. dengan fokus Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia.

Agenda 2: Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya

Diterjemahkan dalam sasaran daerah yang diturunkan dari Misi 2. dengan fokus - Meningkatnya kapasitas, akuntabilitas kinerja dan integritas aparatur serta; - Meningkatnya kualitas pelayanan publik.

Agenda 3: Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan

Diterjemahkan dalam sasaran daerah yang diturunkan dari Misi 3. dengan fokus Meningkatnya keterpaduan rencana tata ruang untuk Terwujudnya sarana dan prasarana dasar perkotaan yang berkualitas dengan memperhatikan kualitas lingkungan hidup perkotaan.

Agenda 4: Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya

Diterjemahkan dalam sasaran daerah yang diturunkan dari Misi 2. dengan fokus Terwujudnya pemerintah yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Agenda 5: Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia

Diterjemahkan dalam sasaran daerah yang diturunkan dari Misi 1. dengan fokus Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia (kesehatan, pendidikan, tenaga kerja). Misi 3. dengan fokus - Terwujudnya sarana dan prasarana dasar perkotaan yang berkualitas; - Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Misi 4. dengan fokus Meningkatnya kualitas dan kuantitas ketersediaan pangan.

Agenda 6: Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya

Diterjemahkan dalam sasaran daerah yang diturunkan dari Misi 4. dengan fokus - Meningkatnya kualitas dan kuantitas ketersediaan pangan - Meningkatnya produk-produk unggulan daerah; - Meningkatnya iklim investasi kota

Agenda 7: Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik

Diterjemahkan dalam sasaran daerah yang diturunkan dari Misi 4. dengan fokus - Meningkatnya sektor perdagangan dan jasa - Meningkatnya daya tarik wisata (DTW)

Agenda 8: Melakukan revolusi karakter bangsa

Diterjemahkan dalam sasaran daerah yang diturunkan dari Misi 2. dengan fokus - Meningkatnya integritas aparatur - Terwujudnya pelayanan publik yang prima

Agenda 9: Memperteguh kebhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia

Diterjemahkan dalam sasaran daerah yang diturunkan dari Misi 1. dengan fokus Meningkatnya nilai-nilai budaya masyarakat melalui pelestarian dan pengembangan kearifan budaya lokal


V-13


Visi RPJMD Prov. Jateng 2013-2018:

Visi RPJM Kota Semarang 2016-2021:

MENUJU JAWA TENGAH SEJAHTERA DAN BERDIKARI “Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”

“Semarang Kota Perdagangan dan Jasa yang Hebat Menuju Masyarakat Semakin Sejahtera”

Misi 1: Membangun Jawa Tengah berbasis Trisakti Bung Karno, Berdaulat di Bidang Politik, Berdikari di Bidang Ekonomi, dan Berkepribadian di Bidang Kebudayaan

Misi 2: Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan, Kemiskinan dan Pengangguran

Misi 1: Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Berbudaya dan Berkualitas

Misi 2: Mewujudkan Pemerintahan yang Semakin Handal untuk Meningkatkan Pelayanan Publik

Misi 3: Mewujudkan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang Bersih, Jujur dan Transparan, “Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”

Misi 4: Memperkuat Kelembagaan Sosial Masyarakat untuk Meningkatkan Persatuan dan Kesatuan


Misi 5: Memperkuat Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan dan Proses Pembangunan yang Menyangkut Hajat Hidup Orang Banyak

Misi 4: Misi 6: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik untuk Memenuhi Kebutuhan Dasar Masyarakat Misi 7: Meningkatkan Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan Jawa Tengah yang Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan


Memperkuat Ekonomi Kerakyatan Berbasis Keunggulan Lokal dan Membangun Iklim Usaha yang Kondusif

Gambar 5.4 Skema keterkaitan RPJMD Provinsi Jateng 2013–2018dengan RPJMD Kota Semarang Tahun 2016–2021

V-14


Tabel 5.5 Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2016-2021 Kota Semarang Tujuan

Sasaran

Indikator Kinerja

Satuan

Kinerja Awal Periode RPJMD 2015

2017

2018

2019

2020

2021

Kinerja Akhir Periode RPJMD 2021

Target Kinerja Sasaran 2016

Misi 1: Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Berbudaya dan Berkualitas SEMARANG SEHAT DAN CERDAS 1

Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia

1

2

3





Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

poin

80,23

80,28

80,62

80,95

81,28

81,62

81,96

81,96


Tahun

77,20

77,21

77,21

77,22

77,23

77,24

77,24

77,24

Angka Kematian Bayi (AKB)

Kasus

229

225

221

217

213

209

205

205

Angka Kematian Balita (AKBa)

Per 1.000 kelahiran hidup

10,4

20

16

15,75

15,5

15,25

14,75

14,75

Persentase Gizi Buruk

%

0,4

0,39

0,38

0,37

0,36

0,35

0,34

0,34

Incident Rate (IR) Demam Berdarah Dengue (DBD)

Per 100.000 penduduk

98,61

98,5

98

97,5

97

96,5

96

96


Tahun

10,20

10,35

10,49

10,64

10,79

10,94

11,10

11,10


Tahun

14,33

14,36

14,40

14,43

14,47

14,50

14,54

14,54

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

%

63,05

63,35

63,65

63,95

64,25

64,55

64,85

64,85

Tingkat Pengangguran Terbuka

%

5,77

5,57

5,37

5,17

4,97

4,77

4,57

4,57

V-15


Tujuan

Sasaran

4

5

2

Meningkatkan nilai-nilai warisan budaya masyarakat

6

Meningkatnya kesejahteraan masyarakat Meningkatnya pembangunan yang berperspektif gender dan kapasitas pemberdayaan masyarakat Terwujudnya pelestarian dan pengembangan warisan budaya lokal


2016

2017

2018

2019

2020

2021


%

5,04

4,99

4,94

4,89

4,65

4,6

4,55

4,55

Indeks Pembangunan Gender (IPG)

poin

95,60

95,65

95,72

95,79

95,86

95.,93

96

96

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

poin

76,08

76,58

77,08

77,58

78,08

78,58

79,08

79,08

Jumlah seni budaya dan tradisi yang dilestarikan

Unit

10

11

12

13

14

15

16

16

Indikator Kinerja

Angka Kemiskinan

Satuan

Target Kinerja Sasaran

Misi 2: Mewujudkan Pemerintahan yang Semakin Handal untuk Meningkatkan Pelayanan Publik SEMARANG MELAYANI 3


7

Terwujudnya pemerintah yang bersih dan bebas KKN

Opini BPK

Opini/ Predikat

WDP

WDP

WTP

WTP

WTP

WTP

WTP

WTP

8

Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja

Predikat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (Evaluasi atas penerapan Sakip)

Kategori / nilai

CC

CC

CC

CC

B

B

A

A

Kota dengan Penyelengg a-raan Pemerintahan Daerah Terbaik

Kota dengan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Terbaik

Kota dengan Penyelengga -raan Pemerintahan Daerah Terbaik


Kota dengan Penyelenggaraan Pemerintah an Daerah Terbaik

Kota dengan Penyelengg araan Pemerintahan Daerah Terbaik


Kota dengan Penyelenggaraan Pemerinta han Daerah Terbaik

9



Predikat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Kategori / nilai

V-16


Tujuan

Sasaran

4


10

Terwujudnya pelayanan prima

5


11



2016

2017

2018

2019

2020

2021


Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

Angka Indeks / Perangkat Daerah

75 / 15

77 / 20

79 / 20

81 / 25

83 / 25

85 / 30

87 / 30

87 / 30

Angka Kriminalitas

Angka Kriminalitas

2.792

2.500

2.400

2.200

2.100

2.000

1.800

1.800

Indikator Kinerja

Satuan


Misi 3: Mewujudkan Kota Metropolitan yang Dinamis dan Berwawasan Lingkungan SEMARANG TANGGUH

6

7

8

9

Mewujudkan tata ruang yang terpadu dan berkelanjutan Mewujudkan sistem pengelolaan Drainase Kota Semarang yang terintegrasi Mewujudkan sistem transportasi Kota Semarang yang terintegrasi dan berkelanjutan Meningkatkan pelayanan sarana dan prasarana dasar perkotaan

12


13

Menurunnya luas genangan banjir dan rob

14


15



Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan perencanaan Tata Ruang (simpangan)

%

5,4

5,4

4,5

4

3,5

3

2

2

Prosentase luas genangan banjir dan rob

persen

41,6

40,17

38,74

37,31

35,88

34,45

33

33

Jumlah simpul kemacetan

Simpul

8

8

7

6

5

4

3

3

Persentase rumah tangga pengguna air minum / jumlah seluruh rumah tangga x 100%

Persen

88,13

88,5

89

91

93

95

97

97

Persentase rumah tangga ber sanitasi

persen

85,78

85,82

85,87

85,92

85,97

86,02

86,07

86,07

V-17


Tujuan

Sasaran

Indikator Kinerja

Luas lingkungan permukiman kumuh

10

Meningkatkan kualitas lingkungan hidup perkotaan

16

Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)


2016

2017

2018

2019

2020

2021


Persen

0,99

0,80

0,60

0,40

0,20

0

0

0

skor

45,38

45,38

47

49

51

53

55

55

Satuan


Misi 4: Memperkuat Ekonomi Kerakyatan Berbasis Keunggulan Lokal dan Membangun Iklim Usaha yang Kondusif SEMARANG BERDAYA SAING

11

12

Menjamin ketahan pangan bagi penduduk


17

Meningkatnya kualitas dan kuantitas ketersediaan pangan

Ketersediaan pangan penduduk

18


Pendapatan rumah tangga petani

19

Meningkatnya kesejahteraan masyarakat pelaku usaha perikanan

Jumlah pendapatan per kapita nelayan

20

Meningkatnya sektor perdagangan dan jasa unggulan


Kkl/kapi ta/hari

Rp / tahun

3.049

3.050

3.051

3.052

3.053

3.054

3.055

3.055

10.355.300

10.452.000

10.554.520

10.659.040

10.763.560

10.868.080

10.972.600

10.972.600

17.500.000

18.000.000

19.800.000

21.750.000

22.958.000

23.353.800

24.989.180

24.989.180

Rp/ tahun

Kontribusi kategorikategori perdagangan dan jasa-jasa terhadap PDRB

%

30,99

31,06

31,13

31,20

31,27

31,34

31,41

31,41

Laju Pertumbuhan Ekonomi

%

5,8

5,85

5,90

5,95

6,00

6,05

6,10

6,10

V-18


Tujuan

13


Sasaran

Indikator Kinerja

Satuan


2016

2017

2018

2019

2020

2021


27,30

27,34

27,38

27,42

27,46

27,50

27,54

27,54


21

Meningkatnya produk-produk unggulan daerah

Kontribusi kategori sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB

22

Meningkatnya daya tarik wisata (DTW)

Jumlah kunjungan wisatawan

Orang

4.376.359

4.660.822

4.987.080

5.361.111

5.790.000

6.282.150

6.847.543

6.847.543

23

Meningkatnya iklim investasi kota

Nilai Investasi

Rupiah (dalam juta)

9.570.413

10.500.000

11.500.000

13.500.000

16.500.000

20.500.000

24.500.000

24.500.000


%

V-19

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana pemerintah daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi. Dalam merumuskan strategi dan arah kebijakan RPJMD Kota Semarang 2016-2021, juga mempertimbangkan kebijakan dalam penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) yaitu: membangun basis data, menyusun regulasi, mengembangkan mekanisme insentif dan disinsentif, menguatkan jejaring antar pemangku kepentingan, membangun sistem difusi inovasi berbasis teknologi informasi dan forum komunikasi antarpemangku kepentingan, menumbuhkan prakarsa kreativitas penemuan baru melalui pendidikan formal dan informal, membangun sistem apresiasi kreativitas yang inovatif, membangun penguatan kelembagaan vertikal dan horizontal melalui komunikasi dan koordinasi antar lembaga, meningkatkan kualitas layanan infrastruktur fisik yang berstandar internasional, meningkatkan pemahamanan dan kepedulian masyarakat terhadap keterbukaan informasi dan pengetahuan yang mendukung perdagangan dan jasa. 6.1. Strategi dan Arah Kebijakan Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Kota Semarang melakukan upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran serta target kinerja RPJMD dengan efektif dan efisien selama 5 (lima) tahun ke depan. Arsitektur perencanaan pembangunan daerah dipisahkan menjadi dua yakni Perencanaan Strategis yaitu perencanaan pembangunan daerah yang menekankan pada pencapaian visi dan misi pembangunan daerah, dan


VI-1

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Perencanaan Operasional yaitu perencanaan yang menekankan pada pencapaian kinerja layanan pada tiap urusan. Perencanaan Strategis dimaksudkan untuk menerjemahkan visi danmisi kepala daerah ke dalam rencana kerja. Segala sesuatu yang secara langsung dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD maka dianggap strategis. Sedangkan perencanaan operasional dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan RPJMD yang dituangkan secara lebih rinci ke dalam masing-masing misi berdasarkan pendekatan urusan baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Untuk

memudahkan

pemahaman

terhadap

kesinambungan

pembangunan setiap tahun dalam jangka 5 (lima) tahun, terlebih dahulu disederhanakan dalam agenda atau tema pembangunan setiap tahun di masing-masing tahap. Atas dasar tema pembangunan inilah disusun arah kebijakan lebih jelas agar RPJMD mudah dituangkan dalam RKPD. Selanjutnya, tahapan-tahapan dimaksud dijadikan sebagai dasar dan disesuaikan dengan pentahapan RKPD.

Penyiapan infrastruktur untuk mendukung Kota Metropolitan yang sejahtera dan melayani

Pengembangan infrastruktur untuk memecahkan masalah besar perkotaan dan daya saing SDM

Penguatan struktur Ekonommi didukung oleh Peningkatan Sektor Perdagangan dan Jasa

Tahun 2018

Tahun 2019

Pemantapan Semarang sehat, cerdas, tangguh, melayani dan berdaya saing

Tahun 2020

SEMARANG HEBAT Perwujudan Semarang Hebat

Tahun 2021

Tahun 2017 Gambar 6.1 Agenda/Tema RPJMD Kota Semarang 2016-2021

Rumusan Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-2021 berdasarkan masing-masing sasaran serta tema pembangunan adalah sebagai berikut:


VI-2

Tabel 6.1 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN Misi

Tagline

Tujuan Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia

Indikator Kinerja

STRATEGI


Arah Kebijakan 1

Peningkatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan dan pelayanan kesehatan miskin

2

Pengendalian penyakit menular

3

Peningkatan Penyehatan lingkungan

4

Peningkatan kesehatan ibu dan bayi, reproduksi remaja dan keluarga

1

Peningkatan pelayanan Pendidikan untuk semua masyarakat

2

Peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik

1

Peningkatan jaringan tenaga krja

2

Peningkatan ketrampilan masyarakat

Angka Harapan Hidup (AHH) 1


Misi 1: Mewujudkan

Kehidupan Masyarakat Berkualitas

yang

Berbudaya

dan

1

Sasaran



Angka Kematian Bayi (AKB)

1

Angka Kematian Balita (AKBa)

Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan

Persentase Gizi Buruk Incident Rate (IR) Demam Berdarah Dengue (DBD)

2


Rata-rata Lama Sekolah (RLS) 2 Harapan Lama Sekolah (HLS)

Peningkatan mutu dan kualitas pendidikan

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 3


Tingkat Pengangguran Terbuka

3

Perluasan kesempatan kerja

VI-3


Misi

Tagline

Tujuan

Meningkatkan nilainilai budaya masyarakat

3

STRATEGI

Arah Kebijakan

Meningkatnya kesejahteraan masyarakat

Angka Kemiskinan

5

Meningkatnya pembangunan yang berperspektif gender dan kapasitas pemberdayaan masyarakat

Indeks Pembangunan Gender (IPG) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

5

Pemberdayagunaan peran serta masyarakat dalam berbagai sektor pembangunan

6

Terwujudnya pelestarian dan pengembangan warisan budaya lokal


6

Pengembangan budaya lokal

7

Terwujudnya pemerintah yang bersih dan bebas KKN

Opini BPK

1

Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja

Predikat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (Evaluasi atas penerapan Sakip)

2

Peningkatan peran dan kinerja lembaga pengelolaan keuangan daerah

3

Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah

4

7



Indikator Kinerja

4

8

SEMARANG MELAYANI

Misi 2: Mewujudkan Pemerintahan yang Semakin Handal untuk Meningkatkan Pelayanan Publik

2

Sasaran

9


Predikat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Pemberdayaan masyarakat miskin

Reformasi birokrasi

1

1

1

4

5

6

Penurunan jumlah keluarga miskin

Peningkatan pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas dan gender

Pelestarian Seni, Budaya yang berbasis kearifan lokal Peningkatan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan daerah

Peningkatan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Pengembangan pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan (digitalisasi kinerja) Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pemerintahan yang profesional (kompetensi birokrasi)

VI-4


Misi

Tagline

Tujuan

4


Sasaran

10

Terwujudnya prima

Indikator Kinerja

pelayanan

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

STRATEGI

8

Peningkatan kualitas dan manajemen pelayanan publik

Arah Kebijakan

1 1

6

SEMARANG TANGGUH


5

7

8

9


Mewujudkan tata ruang yang terpadu dan berkelanjutan Mewujudkan sistem pengelolaan Drainase Kota Semarang yang terintegrasi Mewujudkan sistem transportasi Kota Semarang yang terintegrasi dan berkelanjutan

Meningkatkan pelayanan sarana dan prasarana dasar perkotaan


Peningkatan peran serta masyarakat dalam menjaga ketertiban dan kenyamanan

Peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik Peningkatan masyarakat yang tertib dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan Peningkatan ketentraman dan kenyamanan melalui pemberdayaan masyarakat


Angka Kriminalitas

12


Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang sesuai dengan Penataan Tata Ruang (simpangan)

1

Pembenahan izin pemanfaatan ruang dan bangunan sesuai dengan peraturan

13

Menurunnya genangan banjir dan rob

Persentase luas genangan banjir dan rob

2

Pembenahan sistem jaringan drainase perkotaan

3

Peningkatan kualitas layanan tranportasi umum

4

Peningkatan kualitas infrastruktur dasar perkotaan

11

14

15


Jumlah simpul kemacetan


Persentase rumah tangga pengguna air bersih / jumlah seluruh rumah tangga x 100% Persentase Rumah Tangga bersanitasi

9

10

Pembenahan penataan kota yang berwawasan lingkungan

2

Luas lingkungan permukiman kumuh

VI-5


Misi

Tagline

Tujuan Meningkatkan kualitas lingkungan hidup perkotaan

16

17

11



10

Sasaran

12

13

Menjamin ketahan pangan bagi penduduk




Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup Meningkatnya kualitas dan kuantitas ketersediaan pangan

Indikator Kinerja

5

Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan

Ketersediaan pangan penduduk

1

Peningkatan ketersediaan bahan pangan, distribusi, akses, mutu dan keamanan pangan

2

Pengembangan budidaya pertanian, perkebunan dan peternakan unggul

3

Peningkatan produksi dan pemasaran perikanan

1

Peningkatan peran sektor perdagangan dan jasa dalam pengembangan ekonomi kota

2

Pengoptimalan pemanfaatan sarpras perdagangan dan jasa

1

Peningkatan kualitas dan kuantitas produk daerah yang unggul

2

Peningkatan Produktivitas IKM


Pendapatan Rumah Tangga Petani

19

Meningkatnya kesejahteraan masyarakat pelaku usaha perikanan

Jumlah pendapatan per kapita nelayan

20

21

Meningkatnya produkproduk unggulan daerah

22

Meningkatnya daya tarik wisata (DTW)

23

Meningkatnya iklim investasi kota

Arah Kebijakan

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

18

Meningkatnya sektor perdagangan dan jasa unggulan

STRATEGI

Kontribusi kategorikategori perdagangan dan jasa-jasa terhadap PDRB Laju Pertumbuhan Ekonomi Kontribusi kategori sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB Jumlah kunjungan wisatawan Nilai Investasi

11

12

13

Peningkatan Produksi Pangan

Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa

Penguatan dan Pengembangan Sektor Unggulan

3 4 5

Peningkatan kualitas kelembagaan dan usaha koperasi (kemudahan pemberian bantuan modal) Peningkatan pengelolaan kepariwisataan Penyediaan regulasi dan kebijakan yang pro investasi

VI-6

A. STRATEGI : Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan

Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Peningkatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan dan pelayanan kesehatan miskin Pengendalian penyakit menular. Peningkatan Penyehatan lingkungan Peningkatan kesehatan ibu dan bayi, reproduksi remaja dan keluarga

Strategi peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dilaksanakan dengan arah kebijakan sebagai berikut: 1) Peningkatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan; dan pelayanan kesehatan Masyarakat Miskin, dengan arahan pada peningkatan kualitas Puskesmas melalui puskesmas terakreditasi, puskesmas yang sesuai standar, puskesmas prespektif gender, puskesmas branding, fasilitas Unit Reaksi Cepat layanan kesehatan di tiap kecamatan serta pembangunan RSUD type D. 2) Pengendalian penyakit menular, dengan arahan pada keberhasilan pengobatan TB (success rate), penurunan Incident Rate (IR) Demam Berdarah Dengue (DBD), serta penanganan Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA). 3) Peningkatan Penyehatan lingkungan, dengan arahan pada perluasan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan peningkatan promosi kesehatan; 4) Peningkatan kesehatan ibu dan bayi, reproduksi remaja dan keluarga, dengan arahan pada peningkatan prevalensi balita gizi buruk, peningkatan jumlah puskesmas yang memilikigizi center, peningkatan prosentase terpenuhinya peralatan kesehatan RS type B Pendidikan RSUD Kota Semarang, serta penurunan angka kematian ibu maternal dan angka kematian bayi


VI-7


B. STRATEGI : Peningkatan Mutu Dan Kualitas Pendidikan


Peningkatan pelayanan pendidikan untuk semua masyarakat.

Peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik

1) Peningkatan pelayanan pendidikan untuk semua masyarakat, dengan arahan pada peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan penerima beasiswa bagi warga miskin, peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan luar sekolah / non formal, peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan, peningkatan satuan pendidikan yang melaksanakan muatan lokal pendidikan karakter dan pembelajaran luar sekolah serta pengembangan nasionalisme substansi. 2) Peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik, dengan arahan pada peningkatan manajemen dan mutu pendidikan; C. STRATEGI : Perluasan Kesempatan Kerja Dari strategi perluasan kesempatan kerja, arah kebijakannya adalah sebagai berikut: 1) Meningkatkan

ketrampilan

masyarakat,

dengan

arahan

pada

optimalisasi jejaring pelatihan tenaga kerja berbasis kompetensi serta pelatihan berbasis kewirausahaan; 2) Meningkatkan

jaringan

tenaga

kerja,

dengan

arahan

pada

peningkatan kesempatan kerja serta peningkatan pencari kerja yang ditempatkan;


VI-8


D. STRATEGI : Pemberdayaan Masyarakat Miskin Dari strategi pemberdayaan masyarakat miskin, dilaksanakan melalui arah kebijakan penurunan jumlah keluarga miskin dengan arahan pada peningkatan

penanganan

PMKS

melalui

panti-panti,

rumah

penampungan dan rumah Rehabilitasi Sosial, serta peningkatan cakupan pelayanan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin. E. STRATEGI : Pengembangan Budaya Lokal

Pengembangan budaya lokal Pengembangan nilai - nilai budaya lokal Peningkatan peran serta lembaga seni budaya dan masyarakat dalam pengembangan budaya seni tradisional Pengembangan produk-produk berbasis kearifan lokal

Memperkuat kelembagaan masyarakat seni budaya tradisional Meningkatkan peran lembaga dan masyarakat dalam melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal masyarakat

Strategi

pengembangan

budaya

lokal

dilaksanakan

dengan

arah

kebijakan Pelestarian Seni, Budaya yang berbasis kearifan lokal, dengan arahan pada pengembangan nilai - nilai budaya lokal melalui pelestarian kawasan, dan bangunan cagar budaya serta situs budaya; Peningkatan peran serta lembaga seni budaya dan masyarakat dalam pengembangan budaya seni tradisional; pengembangan produk-produk berbasis kearifan lokal; Memperkuat kelembagaan masyarakat seni budaya tradisional; Meningkatkan peran lembaga dan masyarakat dalam melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal masyarakat. F. STRATEGI : Pemberdayagunaan Peran Serta Masyarakat Dalam Berbagai Sektor Pembangunan Strategi pemberdayagunaan peran serta masyarakat dalam berbagai sektor pembangunan dilaksanakan dengan arah kebijakan meningkatkan pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas dan gender, dengan arahan pada keberlanjutan program pembangunan berbasis masyarakat,


VI-9


fasilitasi kegiatan yang mengarah pada kesejahteraan gender serta peningkatan penggunaan teknologi tepat guna.

G. STRATEGI : Reformasi Birokrasi

Peningkatan Reformasi Birokrasi Dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan pengawasan dan pengendalian Peningkatan penyelenggaraa peran dan n pemerintahan kinerja lembaga daerah pengelolaan keuangan daerah

Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah

Peningkatan akuntabilitas kinerja penyelenggaraa n pemerintahan daerah

Pengembangan pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraa n pemerintahan (digitalisasi kinerja)

Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pemerintahan yang profesional (kompetensi birokrasi)

Strategi Reformasi Birokrasi dilaksanakan dengan arah kebijakan sebagai berikut: (1) Peningkatan

pengawasan

dan

pengendalian

penyelenggaraan

pemerintahan daerah, dengan arahan pada penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan lembaga pemeriksa internal dan eksternal serta peningkatan maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP); (2) Peningkatan peran dan kinerja lembaga pengelola keuangan daerah dengan arahan pada peningkatan kemandirian keuangan daerah, dan peningkatan pengelolaan aset daerah yang optimal, tertib dan akuntabel; (3) Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah, dengan arahan pada kesesuaian program di RPJMD dengan program di RKPD tahunan; (4) Peningkatan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan arahan pada peningkatan kualitas laporan kinerja pemerintah daerah, dan peningkatan koordinasi hubungan antar lembaga dalam rangka otonomi daerah; (5) Pengembangan

pemanfaatan

teknologi

informasi

dalam

penyelenggaraan pemerintahan, dengan arahan pada pengembangan RPJMD KOTA SEMARANG 2016-2021

VI-10


Pusat Data Informasi Publik; dan peningkatan penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan publik; (6) Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pemerintahan yang profesional,

diarahkan

pada

Peningkatan

kapasitas

aparatur

pemerintahan yang profesional; H. STRATEGI : Peningkatan Kualitas Dan Manajemen Pelayanan Publik Strategi

peningkatan

kualitas

dan

manajemen

pelayanan

publik

dilaksanakan dengan arah kebijakan sebagai berikut: Arah kebijakan sebagai berikut peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik, dengan arahan pada peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik. I. STRATEGI : Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Menjaga Ketertiban Dan Kenyamanan

Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Menjaga Ketertiban Dan Kenyamanan

Peningkatan masyarakat yang tertib dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan Peningkatan ketentraman dan kenyamanan melalui pemberdayaan masyarakat Strategi peningkatan peran serta masyarakat dalam menjaga ketertiban dan kenyamanan dengan arah kebijakan sebagai berikut: 1) Peningkatan masyarakat yang tertib dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan, dengan arahan pada penegakan peraturan perundang-undangan daerah, peningkatan cakupan penanganan gangguan ketentraman, ketertiban dan kenyamanan umum, serta peningkatan fasilitasi pembinaan politik dan wawasan kebangsaan; 2) Peningkatan ketentraman dan kenyamanan lingkungan dengan arahan pada peningkatan cakupan rasio petugas perlindungan


VI-11


masyarakat

dan

pemberdayaan

masyarakat

untuk

menjaga

kenyamanan lingkungan. J. STRATEGI : Pembenahan penataan kota yang berwawasan lingkungan Strategi Pembenahan penataan kota yang berwawasan lingkungan dilaksanakan dengan arah kebijakan sebagai berikut: 1) Pembenahan izin pemanfaatan ruang dan bangunan sesuai dengan peraturan, yaitu dengan sistem perizinan satu pintu (artinya perizinan didaftarkan dan diselesaikan pada ruangan dan gedung yang sama); 2) Pembenahan

sistem

jaringan

drainase

perkotaan

yang

untuk

mendukung sistem pengendalian rob dan banjir; pengelolaan sistem drainase, normalisasi, revitalisasi sungai jaringan drainase skala kota yang menyeluruh dan berkesinambungan, dengan fokus penanganan pada sub sistem Kali Mangkang, Kali Beringin, Kali Banger Banjir Kanal Timur, Kali Tenggang dan Kali Babon. 3) Peningkatan kualitas layanan tranportasi umum terintegrasi yaitu dengan

pengawasan

kelaiakan

angkutan

umum,

peremajaan

angkutan umum baik yang dikelola pemerintah kota maupun swasta, yang disertai dengan mengembangkan transportasi massal, dengan kebijakan diarahkan pada pengembangan sistem angkutan umum massal berbasis rel; Pembenahan manajemen transportasi, pada efektifitas dan efisiensi pelayanan publik bagi pengguna transportasi umum yang diharapkan akan berimbas pada jumlah pengguna transportasi umum;

Gambar 6.2 Terminal Terpadu Mangkang


VI-12


Pengintegrasian sistem transportasi antarmoda difokuskan pada beroperasinya BRT koridor 1 s/d 6 menuju penambahan 2 koridor lagi di Kota Semarang, dan juga adanya intregasi antara BRT-bandaraterminal-stasiun;

Gambar 6.3 Operasionalisasi BRT

4) Peningkatan kualitas infrastruktur dasar perkotaan dengan arahan pada

peningkatan

jalan

dan

jembatan

antara

lain

melalui

pembangunan jalan outer ring road Arteri Utara dan Mangkang-Mijen, pembangunan jalan Srondol-Sekaran, pembangunan jalan JangliUndip,

peningkatan

jalan-jalan

inner

dan

middle

ringroad,

pembangunan jalan yang menuju tempat wisata; peningkatan sarana prasarana dasar perkotaan antara lain melalui pembangunan pasar Johar, rintisan techno park, pembangunan simpang susun SrondolSekaran, pengembangan smart city, peningkatan pelayanan jaringan air bersih; pembenahan kawasan kumuh perkotaan; pembangunan Kampung bahari; peningkatan TPA Jatibarang dan pengelolaan bank sampah di lingkungan permukiman; 5) Peningkatan

penyediaan

prasarana

dan

sarana

umum

(PSU)

lingkungan perumahan yang difokuskan kepada pembangunan, penataan dan perbaikan sarana prasarana lingkungan permukiman untuk

membentuk

lingkungan

permukiman

yang

sehat

dan

berkualitas serta meningkatkan sarana dan prasana pelayanan publik seperti gerakan 1000 taman;


VI-13


Gambar 6.4 Manajemen Bank Sampah di Tiap Permukiman

6) Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan diarahkan pada Meningkatkan pengawasan terhadap sumber pencemaran dan juga pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan, diarahkan pada Peningkatan pengendalian pencemaran dan perusakan K. STRATEGI : Peningkatan Produksi Pangan

Peningkatan Produksi Pangan Peningkatan ketersediaan bahan pangan, distribusi, akses, mutu dan keamanan pangan. Pengembangan budidaya pertanian, perkebunan dan peternakan unggul. Peningkatan produksi dan pemasaran perikanan.

Strategi peningkatan produksi pangan dengan arah kebijakan sebagai berikut: 1) Peningkatan ketersediaan bahan pangan, distribusi, akses, mutu dan keamanan pangan, dengan arahan pada ketersediaan pangan utama, RPJMD KOTA SEMARANG 2016-2021

VI-14


beragam, bergizi seimbang, bermutu dan aman serta terjangkau daya beli masyarakat; 2) Pengembangan budidaya pertanian, perkebunan dan peternakan unggul, dengan arahan pada peningkatan produksi pertanian utama dan pengembangan wilayah pengembangan pertanian perkotaan; 3) Peningkatan produksi dan pemasaran perikanan, diarahkan pada Peningkatan pengelolaan, pemanfaatan teknologi, dan pemasaran hasil perikanan. L. STRATEGI : Pengembangan Kawasan Perdagangan Dan Jasa


Peningkatan peran sektor perdagangan dan jasa dalam pengembangan ekonomi kota.

Pengoptimalan pemanfaatan sarpras perdagangan dan jasa

Strategi pengembangan kawasan perdagangan dan jasa dengan arah kebijakan sebagai berikut: 1) Peningkatan peran sektor perdagangan dan jasa dalam pengembangan ekonomi

kota

dengan

arahan

pada

peningkatan

kerjasama

perdagangan internasional; Pengoptimalan pemanfaatan sarpras perdagangan dan jasa, dengan arahan pada peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan yang representatif antara lain melalui pembangunan pasar Johar


VI-15


M. STRATEGI : Penguatan dan Pengembangan Sektor Unggulan

Penguatan dan Pengembangan Sektor Unggulan Peningkatan kualitas dan kuantitas produk daerah yang unggul

Penyediaan regulasi dan kebijakan yang pro investasi

Peningkatan pengelolaan kepariwisataan

Peningkatan Produktivitas IKM

Peningkatan kualitas kelembagaan dan usaha koperasi (kemudahan pemberian bantuan modal)

Strategi penguatan dan pengembangan sektor unggulan dengan arah kebijakan sebagai berikut: 1) Peningkatan kualitas dan kuantitas produk daerah yang unggul, dengan arahan pada Peningkatan pproduktifitas dan pengembangan pemasaran UMKM; 2) Peningkatan produktivitas IKM, dengan arahan pada pengembangan industri kecil menengah dan Industri Kreatif ; 3) Peningkatan kualitas kelembagaan usaha Koperasi, dengan arahan pada pada peningkatan pengelolaan koperasi. 4) Peningkatan

pengelolaan

kepariwisataan,

dengan

arahan

pada

peningkatan kunjungan wisatawan, peningkatan pengelolaan obyek wisata, serta kemitraan kepariwisataan. 5) Penyediaan regulasi dan kebijakan yang pro investasi, seperti (1) Kemudahan berinvestasi; (2) Meningkatkan promosi dan daya tarik investasi; (3) Penyederhanaan prosedur perijinan serta optimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam pelayanan perijinan investasi; (4) Peningkatan kerjasama dan kemitraan pelaku usaha dalam promosi investasi di Kota Semarang. 6.2. Arah Kebijakan Kewilayahan Kawasan strategis adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan. Adapun rencana pengembangan kawasan strategis di Kota Semarang adalah :


VI-16


a. Kawasan strategis pertumbuhan ekonomi b. Kawasan strategis sosial budaya c. Kawasan strategis daya dukung lingkungan hidup

6.2.1 Kawasan Strategis Pertumbuhan Ekonomi Kawasan strategis pertumbuhan ekonomi di Kota Semarang adalah kawasan cepat berkembang dan kawasan perlu kerja sama dengan daerah sekitarnya (kawasan perbatasan). Kawasan cepat berkembang ini perlu diprioritaskan penataan ruangnya karena potensi yang dimiliki apabila tidak diarahkan justru menimbulkan permasalahan. Sedangkan kawasan perbatasan di Kota Semarang memiliki peranan yang sangat penting, karena kawasan inilah yang akan mengintegrasikan perkembangan Kota Semarang dengan daerah yang ada disekitarnya. 1. Kawasan Segitiga Peterongan – Tawang – Siliwangi Kawasan pusat kota yang terletak pada Kawasan Segitiga Peterongan – Tawang – Siliwangi. Kawasan segitiga ini memiliki kekuatan pengembangan yang sangat besar, potensi pengembangan pada kawasan ini adalah kegiatan perdagangan dan jasa. Secara umum Kawasan Segitiga Peterongan – Tawang – Siliwangi adalah kawasan yang memiliki kepadatan bangunan yang tinggi. Dalam kawasan saat ini telah terjadi transformasi kegiatan perdagangan dan jasa dari skala kecil dan menengah ke skala besar. Hal ini terbukti dengan tumbuhnya beberapa pusat perbelajaan dan fungsi jasa (perkantoran swasta dan hotel) yang mengalihfungsikan lahan yang sebelumnya berfungsi sebagai pertokoan dan permukiman. Tren perubahan intensitas kegiatan perdagangan di Kawasan Segitiga Peterongan – Tawang – Siliwangi untuk 20 tahun ke depan diperkirakan akan terus terjadi, sehingga diperlukan kebijakan penanganan sebagai berikut : a. Pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa skala besar harus memberikan ruang bagi kegiatan sektor informal untuk melakukan kegiatannya. b. Pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa harus mempertimbangkan rasio kecukupan ruang parkir dan ruang terbuka hijau dalam rangka menciptakan Kawasan Segitiga Peterongan – Tawang – Siliwangi yang nyaman.


VI-17


c. Pengaturan pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa yang spesifik per koridor jalan untuk menciptakan spesifikasi perkembangan kawasan. d. Pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa harus menghindari perkampungan atau kawasan yang memiliki nilai historis bagi Kota Semarang 2. Pelabuhan Tanjung Emas Pelabuhan Tanjung Mas merupakan fasilitas nasional yang ada di Kota Semarang. Kawasan ini memerlukan penanganan khusus karena : a. Memiliki kegiatan yang spesifik yang memberikan kontribusi yang besar dalam mendukung pergerakan barang dan jasa yang melewati laut. b. Memiliki permasalahan limitasi alam yang tinggi, yaitu berupa penurunan permukaan tanah. c. Kegiatan

yang

berkembang

disekitar

kawasan

pelabuhan

belum

sepenuhnya mendukung dan terintegrasi dengan kegiatan pelabuhan Tanjung Mas. Mempertimbangkan permasalahan yang dihadapi kawasan pelabuhan ini, maka arahan pengelolaan di kawasan pelabuhan ditekankan pada kegiatan : a. Memperlancar pergerakan manusia dan barang di dalam kawasan pelabuhan maupun kawasan pelabuhan dengan kawasan diluarnya melalui peningkatan jariangan jalan yang memadai dan pengembangan sistem terminal yang terintegrasi dengan pergerakan darat (pergerakan jalan raya dan kereta api) dan pergerakan udara. b. Perlunya dilakukan penanganan percepatan penurunan permukaan tanah dan banjir rob. c. Penyusunan kebijakan penataan ruang kawasan pelabuhan dalam rangka memadukan kegiatan pelabuhan dengan kawasan yang ada disekitarnya. 6.2.2 Kawasan Strategis Bidang Sosial Budaya Kawasan strategis bidang sosial budaya di Kota Semarang adalah meliputi : 1. Kawasan Masjid Agung Semarang di Kecamatan Semarang Tengah; 2. Kawasan Masjid Agung Jawa Tengah di Kecamatan Gayamsari; 3. Kawasan Gedong Batu di Kecamatan Semarang Barat; dan 4. Kawasan Kota Lama di Kecamatan Semarang Utara.


VI-18


Kawasan strategis bidang sosial budaya merupakan kawasan cagar budaya yang harus dilindungi dan dilestarikan keberadaannya. Hal ini dimaksudkan untuk mempertahankan kekayaan budaya berupa peninggalan-peninggalan sejarah yang berguna untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dari ancaman kepunahan yang disebabkan oleh kegiatan alam maupun manusia. Dalam

pemanfaatannya,

kawasan

cagar

budaya

dapat

ditingkatkan

fungsinya untuk dapat menunjang kegiatan pariwisata, yang nantinya dapat memberikan kontribusi pendapatan dari sektor pariwisata. Rencana penanganan kawasan Masjid Agung Semarang dilakukan melalui : 

Penataan kawasan pemeliharaan dan pelestarian bangunan dari pengaruh kegiatan dan ketahanan kontruksi bangunan; dan



Revitalisasi fungsi dan penggunaan bangunan.

Rencana penanganan kawasan Masjid Agung Jawa Tengah dilakukan melalui : 

Penataan kawasan Masjid Agung Jawa Tengah; dan



Pengembangan

sistem

kepariwisataan

yang

terintegrasi

dengan

pengembangan Kawasan Masjid Agung Jawa Tengah. Rencana penanganan kawasan Gedong Batu dilakukan melalui : 

Penataan kawasan Gedong Batu; dan



Pengembangan

sistem

kepariwisataan

yang

terintegrasi

dengan

pengembangan Kawasan Gedong Batu. Rencana penanganan Kawasan Kota Lama adalah : 

Pemeliharaan dan pelestarian bangunan dari pengaruh kegiatan dan ketahanan kontruksi bangunan



Revitalisasi fungsi dan penggunaan bangunan



Pengembangan sistem kepariwisataan Kota Semarang yang terintegrasi dengan pengembangan kawasan Kota Lama

6.2.3 Kawasan Strategis Daya Dukung Lingkungan Hidup Kawasan strategis bidang fungsi dan daya dukung lingkungan hidup adalah : 1. Kawasan Waduk Jatibarang.


VI-19


Pembangunan Waduk Jatibarang yang difungsikan sebagai pengendali limpasan air ke kawasan bawah Kota Semarang. Selain fungsi hidrologi kawasan Kawasan Waduk Jatibarang juga dijadikan kawasan wisata dengan berbagai fasilitas pendukungnya. Adanya percampuran fungsi konservasi dan budidaya ini menyebabkan kawasan Waduk Jatibarang perlu dikelola dengan baik agar fungsi budidaya tidak sampai menganggu fungsi konservasi. 2. Kawasan Reklamasi Pantai Kawasan reklamasi pantai ditetapkan berada di wilayah Kecamatan Semarang Utara yang pengembangannya dalam rangka pengoptimalan kawasan pesisir dengan memperhatikan dampak lingkungan.

Gambar 6.5 Kawasan Strategis Kota Semarang

Sedangkan untuk kawasan Industri direncanakan pada kawasan : a. Kawasan berikat yang meliputi Kawasan Industri Lamicitra Nusantara di Kecamatan Semarang Utara, dan Kawasan Industri Wijayakusuma di Kecamatan Tugu. b. Kawasan industri dan pergudangan yang meliputi : 1). Peningkatan kualitas kawasan peruntukan Industri di Kecamatan Genuk dengan luas kurang lebih 303 (tiga ratus tiga) hektar


VI-20


2). Peningkatan kualitas Kawasan Industri Tugu melalui pengembangan Kawasan Industrial Estate dengan luas kurang lebih 495 hektar; 3). Peningkatan kualitas Kawasan Industri Candi melalui Kawasan Industrial Estate dengan luas kurang lebih 450 hektar; 4). Peningkatan kualitas kawasan industri dan Pergudangan Tanjung Emas melalui pengembangan Kawasan Industrial Estate beserta pergudangan; 5). Peningkatan kualitas kawasan Industri di Kecamatan Mijen dengan luas kurang lebih 175 hektar; 6). Peningkatan kualitas Kawasan peruntukan Industri di Kecamatan Pedurungan dengan luas kurang lebih 58 hektar; 7). Peningkatan kualitas Kawasan Industri Merdeka Wirastama di Kecamatan Genuk dengan luas kurang lebih 300 hektar; 8). Peningkatan kualitas kawasan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Tambak Lorok di Kecamatan Semarang Utara; dan 9). Peningkatan kualitas Kawasan Depo Pertamina di Kecamatan Semarang Timur. c. Pengembangan industri kecil dan rumah tangga yang meliputi : 1). Peningkatan kualitas industri kecil dan rumah tangga Bugangan di Kecamatan Semarang Timur dan kawasan Lingkungan Industri Kecil (LIK) di Kecamatan Genuk; 2). Industri kecil dan rumah tangga yang tidak menimbulkan polusi dapat berlokasi di kawasan permukiman dan diarahkan berbentuk cluster ; 3). Industri kecil dan rumah tangga yang menimbulkan polusi diarahkan ke kawasan industri.


VI-21

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Perumusan

program

pembangunan

daerah

bertujuan

untuk

menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran. Perumusan prioritas program pembangunan daerah merupakan rencana pembangunan yang konkrit dalam bentuk program unggulan yang secara khusus berhubungan dengan visi dan misi pembangunan Kepala Daerah terpilih. Dalam mewujudkan capaian

keberhasilan

pembangunan,

Pemerintah

Kota

Semarang

menetapkan beberapa program unggulan yang menjadi prioritas pembiayaan yang wajib dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Semarang. Penetapan program pembangunan yang disesuaikan dengan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah adalah sebagai berikut: 1. STRATEGI: Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan A.

Arah kebijakan: Peningkatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan dan pelayanan kesehatan miskin Program pembangunan meliputi : 1) Program upaya kesehatan masyarakat 2) Program standarisasi pelayanan kesehatan 3) Program Pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarpras kesehatan dan jaringannya 4) Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit / rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru / rumah sakit mata

B.

Arah kebijakan: Pengendalian penyakit menular. Program

pembangunan

meliputi

Program

pencegahan

dan

penanggulangan penyakit menular C.

Arah kebijakan: Peningkatan Penyehatan lingkungan Program pembangunan meliputi Program Promosi kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

D.

Arah

kebijakan:

Peningkatan

kesehatan

ibu

dan

reproduksi remaja dan keluarga Program pembangunan meliputi : 1) Program Perbaikan Gizi Masyarakat RPJMD KOTA SEMARANG 2016-2021

VII-1

bayi,

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

2) Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 2. STRATEGI: Peningkatan mutu dan kualitas pendidikan A. Arah kebijakan:

Peningkatan pelayanan Pendidikan untuk

semua masyarakat Program pembangunan meliputi : 1) Program Pendidikan Anak Usia Dini 2) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 3) Program Pendidikan Menengah 4) Program Pendidikan Non Formal 5) Program

Peningkatan

Kualitas

Pendidik

dan

tenaga

Kependidikan B. Arah kebijakan: Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Pendidik Program pembangunan meliputi Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 3. STRATEGI : Perluasan kesempatan kerja A. Arah kebijakan : Peningkatan ketrampilan masyarakat Program pembangunan meliputi Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja B. Arah kebijakan : Peningkatan jaringan tenaga kerja Program pembangunan meliputi Program Peningkatan Kesempatan Kerja 4. STRATEGI : Pemberdayaan masyarakat miskin Arah kebijakan: Penurunan jumlah keluarga miskin Program pembangunan meliputi : 1) Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 2) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 3) Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin 5. STRATEGI : Pemberdayagunaan peran serta masyarakat dalam berbagai sektor pembangunan Arah kebijakan: Peningkatan pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas dan gender RPJMD KOTA SEMARANG 2016-2021

VII-2


Program pembangunan meliputi : 1) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kelurahan 2) Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan 3) Program Pemberdayaan lembaga ekonomi pembangunan kelurahan 6. STRATEGI : Pengembangan budaya lokal Arah kebijakan: Pelestarian Seni, Budaya yang berbasis kearifan lokal Program pembangunan meliputi : 1) Program Pengembangan Nilai Warisan Budaya 2) Program Pengelolaan Kekayaan Cagar Budaya 7. STRATEGI : Reformasi birokrasi A. Arah kebijakan:

Peningkatan pengawasan dan pengendalian

penyelenggaraan pemerintahan daerah Program

pembangunan

meliputi

Program

Peningkatan

Sistem

Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah B. Arah

kebijakan:

Peningkatan

peran

dan

kinerja

lembaga

pengelolaan keuangan daerah Program pembangunan meliputi : 1. Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 2. Program Pengelolaan Aset Daerah C. Arah

kebijakan:

Peningkatan

kualitas

perencanaan

pembangunan daerah Program

pembangunan

meliputi

Program

Perencanaan

Pembangunan Daerah D. Arah

kebijakan:

Peningkatan

akuntabilitas

kinerja

penyelenggaraan pemerintahan daerah Program pembangunan meliputi Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah E. Arah

kebijakan:

Pengembangan

pemanfaatan

teknologi

informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan (digitalisasi kinerja)


VII-3


Program pembangunan meliputi Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi F. Arah kebijakan:

Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

pemerintahan yang profesional (kompetensi birokrasi) Program pembangunan meliputi : 1) Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan aparatur pengawasan 2) Program Pembinaan dan pengembangan Aparatur 8. STRATEGI : Peningkatan kualitas dan manajemen pelayanan publik Arah kebijakan: Peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik Program pembangunan meliputi Program Pembinaan dan Peningkatan Organisasi Perangkat Daerah 9.

STRATEGI : Peningkatan peran serta masyarakat dalam menjaga ketertiban dan kenyamanan A. Arah kebijakan: Peningkatan masyarakat yang tertib dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan Program pembangunan meliputi : 1) Program

Pengendalian

Dan

Penanganan

Ketentraman

Dan

Ketertiban Umum 2) Program Pendidikan Politik Masyarakat 3) Program Pengembangan Wawasan kebangsaan B. Arah kebijakan: Peningkatan ketentraman dan kenyamanan melalui pemberdayaan masyarakat Program pembangunan meliputi Program Peningkatan Ketentraman dan Kenyamanan Lingkungan 10.

STRATEGI : Pembenahan penataan kota yang berwawasan lingkungan A.

Arah kebijakan: Pembenahan izin pemanfaatan ruang dan bangunan sesuai dengan peraturan Program

pembangunan

meliputi

Program

Pengendalian

Pemanfaatan Ruang B.

Arah

kebijakan:

Pembenahan

sistem

jaringan

drainase

perkotaan RPJMD KOTA SEMARANG 2016-2021

VII-4


Program pembangunan meliputi Program Pengendalian Banjir dan Rob C.

Arah kebijakan: Peningkatan kualitas layanan transportasi umum Program pembangunan meliputi Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

D.

Arah kebijakan: Peningkatan kualitas infrastruktur dasar perkotaan Program pembangunan meliputi: 1) Program

Pembangunan

Sarana

dan

Prasarana

Dasar

Perkotaan 2) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan E.

Arah kebijakan: Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan Program

pembangunan

meliputi

Program

Pengendalian

Pencemaran dan Perusakan Lingkungan 11. STRATEGI : Peningkatan Produksi Pangan A.

Arah kebijakan: Peningkatan ketersediaan bahan pangan, distribusi, akses, mutu dan keamanan pangan Program pembangunan meliputi Program Ketahanan pangan

B.

Arah

kebijakan:

Pengembangan

budidaya

pertanian,

perkebunan dan peternakan unggul Program pembangunan meliputi : 1) Program Peningkatan produksi pertanian/perkebunan 2) Program Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/ perkebunan C.

Arah

kebijakan:

Peningkatan

produksi

dan

pemasaran

perikanan Program pembangunan meliputi : 1) Program Pengembangan perikanan tangkap 2) Program Pengembangan Budidaya perikanan 3) Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan 12. STRATEGI : Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa


VII-5


A.

Arah kebijakan: Peningkatan peran sektor perdagangan dan jasa dalam pengembangan ekonomi kota Program

pembangunan

meliputi

Program

Peningkatan

dan

Pengembangan Ekspor B.

Arah kebijakan: Peningkatan Kualitas Kelembagaan dan Usaha Koperasi Program pembangunan meliputi Program Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi

C.

Arah

kebijakan:

Pengoptimalan

pemanfaatan

sarpras

perdagangan dan jasa Program pembangunan meliputi : 1) Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan 2) Program Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri 13. STRATEGI : Penguatan dan Pengembangan Sektor Unggulan A.

Arah kebijakan: Peningkatan kualitas dan kuantitas produk daerah yang unggul Program

pembangunan

meliputi

Program

Peningkatan

dan

Pengembangan Pemasaran dan Jaringan Usaha UMKM B.

Arah kebijakan : Peningkatan Produktivitas IKM Program pembangunan meliputi : 1) Program Pengembangan IKM 2) Program Pengembangan Industri Kreatif 3) Program Sentra-Sentra Industri Potensial

C.

Arah kebijakan: Peningkatan pengelolaan kepariwisataan Program pembangunan meliputi : 1) Program Pengembangan pemasaran pariwisata 2) Program Pengembangan destinasi wisata 3) Pengembangan Industri Pariwisata

D.

Arah kebijakan : Penyediaan regulasi dan kebijakan yang pro investasi Program pembangunan meliputi 1) Peningkatan promosi dan kerjasama investasi 2) Progran Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi


VII-6


Selain strategi, arah kebijakan dan program prioritas tersebut di atas, dalam RPJMD Tahun 2016-2021 diprioritaskan juga dukungan terhadap program dan kegiatan strategis jangka menengah nasional maupun provinsi di Kota Semarang, sebagai berikut: 1.

Pembangunan

kereta

layang

Jrakah-Poncol-Tawang-Alastuwo

(termasuk flyover Kaligawe) 2.

Pembangunan LRT dalam kota Semarang, termasuk akses ke bandara

3.

Pengembangan transit dan semi BRT

4.

Pengembangan Pelabuhan Tanjung Mas

5.

Pembangunan flyover Kalibanteng menuju Pelabuhan

6.

Pembangunan Jalan tol Batang-Semarang

7.

Pembangunan jalan tol Semarang-Solo

8.

Pembangunan jalan lingkar luar Semarang

9.

Pipa Kepodang – Tambaklorok sepanjang 250 km

10. Pembangunan Serat Optik 11. Normalisasi dan perkuatan tebing Banjir Kanal Timur 12. Penyempurnaan SAB Klambu Kudu (Demak, Purwodadi, Semarang) 13. Pembangunan SPAM Kota Semarang Barat 14. Revitalisasi museum dan penataan Taman Budaya Jawa Tengah 15. Penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah 16. Program penyediaan Air Minum dan Sanitasi berbasis masyarakat (Pamsimas) dari Kementrian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Cipta Karya 17. Kegiatan Hibah Air minum dari Kementrian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Cipta Karya bersama Australian AID dalam 18. Kota tanpa kumuh

(Kotaku) oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) 19. Neighborhood Upgrading and Shelter Project (NUSP) yang merupakan kegiatan

dari

Direktorat

Pengembangan

Kawasan

Permukiman

Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 20. Energi Asal sampah Kota-kota besar (berdasarkan Perpres 13 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional) 21. Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik berbasis Sampah (PLTSa) (berdasarkan Perpres no 18 Tahun 2016) 22. Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS) oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementrian PU. RPJMD KOTA SEMARANG 2016-2021

VII-7


23. Kegiatan Hibah Sanitasi 24. Program Kartu Indonesia Sehat dari pusat dan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) dari provinsi melalui program Jaminan Kesehatan Masyarakat Kota (Jamkesmaskot) 25. Program Bantuan Operasional Sekolah melalui program Pendampingan BOS 26. Beras Miskin (Raskin) melalui program pendampingan Raskin 27. Program Keluarga Harapan (PKH) melalui program pendampingan PKH 28. Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dari provinsi melalui program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) 29. Program Kartu Indonesia Pintar melalui program-program pemberian beasiswa bagi siswa miskin 30. Program pengentasan kemiskinan dari pusat dan provinsi melalui fasilitasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) 31. Program pengendalian inflasi dari pusat dan provinsi melalui fasilitasi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID)


VII-8


Tabel 7.1 Arah Kebijakan Umum dan Program Prioritas

TAGLINE

STRATEGI/ PRIORITAS

ARAH KEBIJAKAN

PROGRAM

INDIKATOR KINERJA PROGRAM

CAPAIAN KINERJA PROGRAM SATUAN AWAL RPJMD 2015

AKHIR RPJMD 2021

%

0

100

%

5

100

%

5

100

%

5

100

%

0

30

%

0

75

buah %

0 68

1 75

(OUTCOME)


Misi 1: Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Berbudaya dan Berkualitas Peningkatan 1 Peningkatan 1 Program upaya kualitas pelayanan kesehatan pelayanan kesehatan dasar masyarakat kesehatan dan rujukan dan pelayanan 2 Program standarisasi kesehatan pelayanan kesehatan miskin


3

4

Program Pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarpras kesehatan dan jaringannya Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit / rumah sakitjiwa/ rumah sakit paru-paru / rumah sakit mata

Persentase Unit Reaksi Cepat Layanan Kesehatan Persentase Puskesmas Branding Persentase Puskesmas yang terakreditasi Persentase Puskesmas yang nilai kinerjanya > 8687 Persentase puskesmas yang sesuai standar Permenkes No 75 Th 2014 Persentase Puskesmas Prespektif Gender Jumlah RSUD Type D Persentase terpenuhnya peralatan kesehatan RS Type B Pendidikan RSUD Kota Semarang

Perangkat Daerah

PD yang melaksanakan urusan kesehatan PD yang melaksanakan urusan kesehatan PD yang melaksanakan urusan kesehatan

RSUD

VII-9


TAGLINE

STRATEGI/ PRIORITAS

ARAH KEBIJAKAN

PROGRAM


CAPAIAN KINERJA PROGRAM SATUAN

Angka keberhasilan pengobatan TB (success rate)

%

AWAL RPJMD 2015 83

Persentase ODHA yang aktif minum ARV

%

35

75

Persentase promosi kesehatan melalui media

%

80

100

Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) Persentase puskesmas yang memiliki Gizi Center

%

50

85

%

0

100

PD yang melaksanakan urusan kesehatan PD yang melaksanakan urusan kesehatan PD yang melaksanakan urusan pendidikan

(OUTCOME) 2 Pengendalian penyakit menular.


5

Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

3 Peningkatan Penyehatan lingkungan

6

4 Peningkatan kesehatan ibu dan bayi, reproduksi remaja dan keluarga

7

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

8

Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

Angka Kematian Ibu Maternal

kasus

33

23

1 Peningkatan pelayanan Pendidikan untuk semua masyarakat

9

Program Pendidikan Anak Usia Dini

APK PAUD 3-6 tahun

%

76,40

81,5

Lembaga

-

12


Program Promosi kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

AKHIR RPJMD 2021 90

Perangkat Daerah

Jumlah Lembaga PAUD Holistik

PD yang melaksanakan urusan kesehatan

PD yang melaksanakan urusan kesehatan

VII-10


TAGLINE

STRATEGI/ PRIORITAS

ARAH KEBIJAKAN

PROGRAM



%

AWAL RPJMD 2015 90

AKHIR RPJMD 2021 92,5

%

85,04

87,50

Orang/Siswa

5.712

5.683

Orang/Siswa

8.028

7.988

%

10

25

Persentase SMP INKLUSI

%

5

15

Persentase SMA berakreditasi minimal B Persentase SMK berakreditasi minimal B Jumlah siswa SMA/K penerima beasiswa prestasi/ miskin Persentase SMA INKLUSI

%

69

71

%

25

27

Orang/ siswa

1.952

1.942

%

0

25

%

0

25

(OUTCOME) 10

Program Wajib Persentase SD Belajar Pendidikan berakreditasi Minimal B Dasar Sembilan Tahun Persentase SMP berakreditasi Minimal B Jumlah Siswa SD penerima Beasiswa prestasi/Miskin Jumlah Siswa SMP penerima Beasiswa prestasi/Miskin Persentase SD INKLUSI

11

Program Pendidikan Menengah

Persentase SMK INKLUSI RPJMD KOTA SEMARANG 2016-2021

Perangkat Daerah

PD yang melaksanakan urusan pendidikan

VII-11


TAGLINE

STRATEGI/ PRIORITAS

ARAH KEBIJAKAN

PROGRAM



(OUTCOME) 12

13

2 Peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik


14

Program Pendidikan Non Formal

Program Peningkatan Kualitas Pendidik dan tenaga Kependidikan Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Persentase Kelurahan VOKASI

%

Penduduk Yang berusia > % 15 tahun melek huruf (tidak buta aksara) Persentase Kelembagaan % Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Terakreditasi A Persentase Kelembagaan % Kursus dan Pelatihan Rujukan Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Jenjang SD/MI % Jenjang SMP/MTs % Jenjang SMA/SMK/MA % APM SD/MI % APK SD/MI % Angka putus sekolah % SD/MI APM SMP/MTs % APK SMP/MTs % Angka putus sekolah % SMP/MTs Angka Melanjutkan SD/MI % ke SMP/MTs

AWAL RPJMD 2015 8

AKHIR RPJMD 2021 18

99,96

99,98

0

15

0

10

77,5 92,41 96,3 92,08 107,54 0,02

100 100 100 90 100 0,001

81,20 110,07 0,07

80 100 0,06

104,65

100

Perangkat Daerah PD yang melaksanakan urusan pendidikan

PD yang melaksanakan urusan pendidikan PD yang melaksanakan urusan pendidikan

VII-12


TAGLINE

STRATEGI/ PRIORITAS

ARAH KEBIJAKAN

PROGRAM



Rasio APM P/L SD/MI Rasio APM P/L SMP/MTs APM SMA/SMK/MA APK SMA/SMK/MA

% % % %

AWAL RPJMD 2015 100 100 76,41 113,81

Angka putus sekolah SMA/SMK/MA Angka melanjutkan SMP/MTs ke SMA/SMK/MA Rasio APM P/L SMA/SMK/MA Persentase tenaga kerja terampil

%

0,32

0,30

%

114,95

100

%

100

100

%

40

60

Persentase tenaga kerja kompeten

%

20

70

lokasi

1

2

%

99,8

50

%

80

90

(OUTCOME)

Perluasan kesempatan kerja

1 Peningkatan ketrampilan masyarakat

2 Peningkatan jaringan tenaga kerja


15

16

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

Program Peningkatan Kesempatan Kerja

Pengadaan Sarpras Balai Latihan Kerja Persentase Pencari kerja yang di tempatkan ( = Jml pencaker ditempat-kan/ Jml pencaker mendaftar x 100 % ) Persentase Pencaker ditempatkan

AKHIR RPJMD 2021 100 100 75 100

Perangkat Daerah

PD yang melaksanakan urusan tenaga kerja

PD yang melaksanakan urusan tenaga kerja

VII-13


TAGLINE

STRATEGI/ PRIORITAS

ARAH KEBIJAKAN

PROGRAM



Cakupan PMKS yang ditangani

%

AWAL RPJMD 2015 5

Persentase panti sosial non pemerintah yang mendapat bantuan

%

30

65

cakupan masyarakat miskin yang terlayani jaminan kesehatan cakupan masyarakat miskin yang dijamin BPJS

%

100

100

%

35

100

(OUTCOME) Pemberdayaan 1 Penurunan masyarakat jumlah keluarga miskin miskin

17

18

19

Pemberdayagu 1 Peningkatan naan peran pemberdayaan serta masyarakat masyarakat berbasis dalam komunitas dan berbagai gender sektor pembangunan


Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin

AKHIR RPJMD 2021 10

20

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kelurahan

Persentase keberlanjutan program Pamsimas

%

80

100

21

Program Peningkatan peran serta dan

Cakupan

%

60

80

program

Perangkat Daerah PD yang melaksanakan urusan sosial

PD yang melaksanakan urusan tenaga kerja PD yang melaksanakan urusan kesehatan PD yang melaksanakan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa

VII-14


TAGLINE

STRATEGI/ PRIORITAS

ARAH KEBIJAKAN

PROGRAM



(OUTCOME)

22

Pengembangan budaya lokal

1 Pelestarian Seni, Budaya yang berbasis kearifan lokal

23

24

SEMARANG MELAYANI

AKHIR RPJMD 2021

kesetaraan gender dalam pembangunan

pengarusutamaan gender

Program Pemberdayaan lembaga ekonomi pembangunan kelurahan Program Pengembangan Nilai Warisan Budaya Program Pengelolaan Kekayaan Cagar Budaya

Persentase hasil Teknologi Tepat Guna (TTG) yang dimanfaatkan

%

50

80

Persentase budaya lokal

%

60

80

kawasan

5

10

lokasi

1

3

bangunan

105

315

%

75

85

Leveling

1

3

pelestarian

Jumlah kawasan cagar budaya yang dilestarikan

Jumlah situs cagar budaya yang dilestarikan Jumlah bangunan cagar budaya yang dilestarikan Misi 2: Mewujudkan Pemerintahan yang Semakin Handal untuk Meningkatkan Pelayanan Publik Reformasi 1 Peningkatan 1 Program Peningkatan Penyelesaian tindak lanjut Birokrasi pengawasan Sistem Pengawasan hasil pemeriksaan BPK, dan Internal dan Inspektorat Provinsi, pengendalian Pengendalian Inspektorat kota penyelenggaraKebijakan Kepala an Daerah pemerintahan daerah Tingkat Maturitas SPIP RPJMD KOTA SEMARANG 2016-2021

AWAL RPJMD 2015

Perangkat Daerah

PD yang melaksanakan urusan kebudayaan

Inspektorat

VII-15


TAGLINE

STRATEGI/ PRIORITAS

ARAH KEBIJAKAN

PROGRAM



%

AWAL RPJMD 2015 36,71


Terwujudnya pengelolaan aset daerah yang optimal, tertib, dan akuntable sesuai peraturan perundang-undangan Program Perencanaan Kesesuaian Program di Pembangunan Daerah RPJMD dengan Program di RKPD tahunan Kesesuaian Program di RKPD tahunan dengan Program di APBD tahunan

%

70

100

%

90

95

%

100

100

Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

%

100

100

Sekretariat daerah

%

100 % ( 2 keg)

100 % ( 2 keg)

Sekretariat daerah

(OUTCOME) 2 Peningkatan peran dan kinerja lembaga pengelolaan keuangan daerah

2

Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

3

Program Pengelolaan Aset Daerah

3 Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah

4

4 Peningkatan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah

5


Perangkat Daerah

Tingkat kemandirian keuangan daerah (Rasio PAD dibandingkan Pendapatan Daerah)

Laporan Kinerja Pemerintah Daerah yang baik, benar dan tepat waktu (LKPJ ATA /AMA, LKJiP, LPPD,ILPPD) Persentase koordinasi Hubungan Antar Lembaga dalam rangka Otonomi Daerah

PD yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan

PD yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan

VII-16


TAGLINE

STRATEGI/ PRIORITAS

ARAH KEBIJAKAN

PROGRAM



6

Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

Tingkat pemantapan Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan

%

AWAL RPJMD 2015 70

7

Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan aparatur pengawasan Program Pembinaan dan pengembangan Aparatur

Tingkat leveling kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

Leveling

1

3

Inspektorat

%

2%

100%

Sekretariat daerah

%

<1% (45 kasus)

0,75%

Indeks

72

82

(OUTCOME) 5 Pengembangan pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan (digitalisasi kinerja) 6 Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pemerintahan yang profesional (kompetensi birokrasi)

Peningkatan kualitas dan manajemen pelayanan publik

Peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik;


8

9

Program Pembinaan dan Peningkatan Organisasi Perangkat Daerah

Tingkat keterisian jabatan struktural sesuai dengan kompetensi. Persentase pegawai yang mendapatkan hukuman disiplin Survei kepuasan masyarakat (SKM) pada lembaga Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) / One Stop Service

AKHIR RPJMD 2021 100

Perangkat Daerah Sekretariat daerah

PD yang melaksanakan urusan penanaman modal

VII-17


TAGLINE

STRATEGI/ PRIORITAS

ARAH KEBIJAKAN

PROGRAM



%

AWAL RPJMD 2015 100

AKHIR RPJMD 2021 100

%

100

100

Sekretariat Daerah

Indeks / Perangkat Daerah %

75 / 15

87 / 30

Sekretariat Daerah

73

100

%

69

82

PD yang melaksanakan urusan Ketentraman, keteriban umum dan perlindungan masyarakat PD yang melaksanakan urusan pemerintahan umum

(OUTCOME) Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan SPM dan sesuai peraturan mengenai kewenangan Pemkot Semarang Persentase Pengaduan Masyarakat yang tertangani dan terselesaikan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Peningkatan 1 Peningkatan peran serta masyarakat masyarakat yang tertib dan dalam menjaga patuh terhadap ketertiban dan peraturan kenyamanan perundangundangan


10

Program Pengendalian Dan Penanganan Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Cakupan penanganan gangguan trantibum

11

Program Pendidikan Politik Masyarakat

Tingkat Partisipasi Masyarakat pada setiap Pemilu

Perangkat Daerah Sekretariat Daerah

VII-18


TAGLINE

STRATEGI/ PRIORITAS

ARAH KEBIJAKAN

PROGRAM



12

Program Tingkat partisipasi Pengembangan masyarakat dalam Wawasan kebangsaan kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara

%

AWAL RPJMD 2015 89

13

Program Peningkatan Ketentraman dan Kenyamanan Lingkungan

%

82

100

jumlah konflik

2

1

PD yang melaksanakan urusan pemerintahan umum

% (jumlah siskamling /jumlah RT)

70

90

PD yang melaksanakan urusan Ketentraman, keteriban umum dan perlindungan masyarakat

(OUTCOME)

2 Peningkatan ketentraman dan kenyamanan melalui pemberdayaan masyarakat

Persentase Rukun Tetangga (RT) yang memiliki petugas Linmas

Konflik sosial yang berlatarbelakang suku agama ras dan antar golongan

Cakupan pemantauan gangguan ketentraman, ketertiban dan kenyamanan lingkungan


AKHIR RPJMD 2021 95

Perangkat Daerah PD yang melaksanakan urusan pemerintahan umum PD yang melaksanakan urusan Ketentraman, keteriban umum dan perlindungan masyarakat

VII-19


TAGLINE

STRATEGI/ PRIORITAS

ARAH KEBIJAKAN

PROGRAM


CAPAIAN KINERJA PROGRAM SATUAN AWAL RPJMD 2015

AKHIR RPJMD 2021

%

53,25

80

PD yang melaksanakan urusan PU dan Penataan Ruang

%

79,5

89


Koridor

4

8

PD yang melaksanakan urusan Perhubungan

unit

379.584

392.394


(OUTCOME)

SEMARANG TANGGUH

Misi 3: Mewujudkan Kota Metropolitan yang Dinamis dan Berwawasan Lingkungan Pembenahan 1 Pembenahan 1 Program Pengendalian Rasio Bangunan ber-IMB penataan kota izin Pemanfaatan Ruang per satuan bangunan yang pemanfaatan berwawasan ruang dan lingkungan bangunan sesuai dengan peraturan 2 Pembenahan sistem jaringan drainase perkotaan

2

Program Pengendalian Banjir dan rob

Persentase wilayah bebas banjir

3 Peningkatan kualitas layanan tranportasi umum

3

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

Jumlah koridor BRT

4 Peningkatan Kualitas infastruktur dasar perkotaan

4

Program pembangunan Pemenuhan sarpras sarana dan prasarana gedung dan sarpras dasar dasar perkotaan yang representatif


Perangkat Daerah

VII-20


TAGLINE

STRATEGI/ PRIORITAS

ARAH KEBIJAKAN

PROGRAM



%

AWAL RPJMD 2015 88,07


Perusahaan

70

820

3049

3055

PD yang melaksanakan urusan Pangan

Ton

54.469

56.547

Wilayah

5

85

PD yang melaksanakan urusan Pertanian

(OUTCOME)

5 Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan

5

Program Pembangunan Proporsi panjang jaringan Jalan dan Jembatan jalan dan jembatan dalam kondisi baik

6

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

jumlah usaha dan atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air


Misi 4: Memperkuat Ekonomi Kerakyatan Berbasis Keunggulan Lokal dan Membangun Iklim Usaha yang Kondusif Peningkatan 1 Peningkatan 1 Program Ketahanan Rata-rata jumlah Jumlah Produksi ketersediaan Pangan ketersediaan pangan (kkal/kapita Pangan bahan pangan, utama per Tahun perhari) distribusi, akses, mutu dan keamanan pangan 2 Pengembangan budidaya pertanian, perkebunan dan peternakan unggul


2

Program Peningkatan produksi pertanian/ perkebunan

Tingkat produksi pertanian Jumlah wilayah pengembangan pertanian perkotaan

Perangkat Daerah PD yang melaksanakan urusan PU dan Penataan Ruang PD yang melaksanakan urusan Lingkungan Hidup

VII-21


TAGLINE

STRATEGI/ PRIORITAS

ARAH KEBIJAKAN

PROGRAM



Kelompok

AWAL RPJMD 2015 28

AKHIR RPJMD 2021 58

Ton

2136,29

2862.81

Produksi Perikanan Budidaya

Ton

2705,19

3625,17

Tingkat produktifitas ikan olahan

Ton

15.650,89

17.113,32

Peningkatan Nilai Ekspor

$

1.155.342.967

1.522.987.000

PD yang melaksanakan urusan Perdagangan

Persentase koperasi aktif

%

79,94

81

PD yang melaksanakan urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

(OUTCOME)

3 Peningkatan produksi dan pemasaran perikanan

3

Program Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/ perkebunan

4

Program Pengembangan perikanan tangkap Program Pengembangan Budidaya perikanan Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

5

6


1 Peningkatan peran sektor perdagangan dan jasa dalam pengembangan ekonomi kota 2 Peningkatan kualitas kelembagaan dan usaha koperasi


7

8

Program Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi

Perangkat Daerah

Jumlah kelompok tani yang telah melakukan diversifikasi usaha pertanian sampai dengan pemasaran Tingkat produktivitas perikanan tangkap

PD yang melaksanakan urusan Pertanian PD yang melaksanakan urusan Kelautan dan Perikanan

VII-22


TAGLINE

STRATEGI/ PRIORITAS

ARAH KEBIJAKAN

PROGRAM



9

Program Pembinaan Cakupan bina kelompok pedagang kaki lima dan pedagang/usaha informal asongan

Sentra

AWAL RPJMD 2015 5

10

Program Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri

Pasar

9

21

11

Program Peningkatan dan Pengembangan Pemasaran dan Jaringan Usaha UMKM

Provinsi

1

18

12

Program Pengembangan IKM

Peningkatan industri kecil menjadi industri menengah

IKM

716

785

13

Program Pengembangan Industri Kreatif

Produktivitas dan jangkauan pemasaran Industri kreatif

IKM

478

650

14

Program Sentra-Sentra Industri Potensial

Penguatan sentra industri yang ada

Sentra

2

20

(OUTCOME) 3 Pengoptimalan pemanfaatan sarpras perdagangan dan jasa

Penguatan dan 1 Peningkatan Pengembakualitas dan ngan Sektor kuantitas Unggulan produk daerah yang unggul

2 Peningkatan Produktivitas IKM


Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan yang representatif Produktivitas dan jangkauan pemasaran UMKM

AKHIR RPJMD 2021 11

Perangkat Daerah PD yang melaksanakan urusan Perdagangan PD yang melaksanakan urusan Perdagangan PD yang melaksanakan urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah PD yang melaksanakan urusan Perdagangan

VII-23


TAGLINE

STRATEGI/ PRIORITAS

ARAH KEBIJAKAN

PROGRAM



% / Tahun

AWAL RPJMD 2015 6

AKHIR RPJMD 2021 9

(OUTCOME) 3 Peningkatan pengelolaan kepariwisataan

4 Penyediaan regulasi dan kebijakan yang pro investasi


15

Program Pengembangan pemasaran pariwisata

Persentase Peningkatan kunjungan wisatawan

16

Program Pengembangan destinasi wisata

Jumlah obyek wisata yang dikelola dengan baik

Buah

62

67

18

Program Pengembangan Industri Pariwisata

Buah

695

828

19

Program Peningkatan promosi dan kerjasama investasi Program Peningkatan Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

Jumlah Usaha Pariwisata yang memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Nilai realisasi PMDN dan PMA → Jumlah Investor

Investor

4889

5264

%

10

12

20

Peningkatan investasi

nilai

Perangkat Daerah PD yang melaksanakan urusan Pariwisata

PD yang melaksanakan urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

VII-24

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN Indikasi rencana program prioritas RPJMD Tahun 2016-2021 berisi program-program baik untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah

maupun

untuk

pemenuhan

layanan

SKPD

dalam

menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah yang memuat target Indikasi Program dan Pagu indikatif untuk periodesasi RPJMD ini, yaitu dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Khusus tahun 2017, indikasi program dan pagu indikatif yang termuat merupakan indikasi program dan pagu indikatif pada

rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan

Prioritas dan Plafon Anggaran Semarang (PPAS) Tahun 2017. Sedangkan untuk tahun 2016 yang termuat pada bab ini merupakan target kinerja dan anggaran pada APBD TA 2016. Indikasi Program merupakan programprogram prioritas yang telah dirumuskan dalam Bab sebelumnya, sedangkan Pagu Indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah termasuk dalam penjabarannya dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Rumusan

target

kinerja

program

di

masing-masing

urusan

wajib/pilihan disusun dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari APBD Kota Semarang, APBD Provinsi dan APBN maupun sumber-sumber lain. Perumusan

indikasi

rencana

program

prioritas

yang

disertai

kebutuhan pendanaan yang dirumuskan berdasarkan kompilasi hasil verifikasi terhadap rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, dan pendanaan indikatif rancangan Renstra Perangkat Daerah. Indikasi program prioritas dalam mendukung pencapaian visi dan misi RPJMD tahun 20162021 yang disajikan berdasarkan misi pembangunan adalah sebagaimana Tabel 8-1.


VIII-1

Tabel 8-1 Indikasi Rencana Program Prioritas RPJMD Kota Semarang 2016 - 2021 VISI " Semarang Kota Perdagangan dan Jasa yang Hebat Menuju Masyarakat Semakin Sejahtera " NO

INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)

SKPD/URUSAN/ PROGRAM

SATUAN

CAPAIAN PADA TAHUN DASAR PERENCANAAN (Tahun 2016) Kinerja

Dana Rp

TOTAL PAGU URUSAN WAJIB A URUSAN PELAYANAN DASAR

I

1. URUSAN PENDIDIKAN BELANJA TIDAK LANGSUNG 01 Belanja Pegawai BELANJA LANGSUNG 1.01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Capaian kinerja program dan kerangka pendanaan 2017 KINERJA

2018 DANA (Rp)

KINERJA

DANA (Rp)

2019 DANA (Rp)

KINERJA

CAPAIAN AKHIR TAHUN RPJMD 2020 DANA (Rp)

KINERJA

2021 KINERJA

Kinerja

DANA (Rp)

PERANGKAT DAERAH

Dana Rp

4.187.918.414.000 3.209.625.733.521

4.261.950.137.000 3.269.991.485.000

4.007.413.254.000 3.010.110.999.000

4.378.506.178.000 3.293.965.483.000

4.905.082.491.000 3.723.689.282.000

5.260.311.158.000 3.979.273.482.000

27.001.181.632.000 13.524.672.258.700

2.639.492.161.352 1.169.640.889.185

2.622.096.548.500 1.119.133.557.000

2.350.687.551.000 1.070.270.854.000

2.592.269.788.000 1.097.290.079.000

2.885.954.800.200 1.132.112.876.000

3.073.663.571.000 1.161.100.839.000

13.524.672.258.700 5.579.908.205.000

100%

905.029.675.000 905.029.675.000 192.260.404.000 11.375.631.000

100%

923.130.269.000 923.130.269.000 208.982.607.000 14.309.236.000

100%

941.592.874.000 941.592.874.000 219.507.965.000 15.758.641.000

100,00%

-

Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran

%

100,00%

863.812.117.185 863.812.117.185 305.828.772.000 12.420.182.000

100,00%

874.171.424.000 874.171.424.000 244.962.133.000 8.510.675.000

100%

887.283.995.000 887.283.995.000 182.986.859.000 10.204.351.000

4.531.208.237.000 4.531.208.237.000 1.048.699.968.000 60.158.534.000 PD yang melaksanakan urusan Pendidikan

1.01 02

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

-

Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur

%

100,00%

822.075.000

100,00%

735.000.000

100%

674.948.000

100%

752.182.000

100%

945.922.000

100%

1.041.752.000

100,00%

4.149.804.000 PD yang melaksanakan urusan Pendidikan

1.01 06

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

-

Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan

%

100,00%

483.926.000

100,00%

652.975.000

100%

397.228.000

100%

442.500.000

100%

556.378.000

100%

612.744.000

100,00%


1.01 15

Program Pendidikan Anak Usia Dini dan DIKMAS

-

APK PAUD 3-6 tahun

%

77,00%

2.150.000.000

78,00%

3.128.000.000

79,00%

10.554.571.000

80,00%

11.455.636.000

81,00%

12.213.653.000

81,50%

13.564.753.000

81,50%


-

Jumlah Lembaga PAUD Holistik Persentase SD berakreditasi Minimal B

Lembaga %

90,00

-

Persentase SMP berakreditasi Minimal B

%

85,04

85,50

86,00

86,50

87,00

-

87,50

-

87,50

-

Jumlah SD yg melaksanakan muatan lokal pendidikan karakter dan pembelajaran luar kelas

Satuan Pendidikan

-

32

64

96

128

-

160

-

160

-

Jumlah SMP yg melaksanakan muatan lokal pendidikan karakter dan pembelajaran luar kelas dan pengembangan nasionalisme substansi

Satuan Pendidikan

8

16

24

33

-

42

-

42

-

-

Jumlah Siswa SD penerima Beasiswa prestasi, Miskin Jumlah Siswa SMP penerima Beasiswa prestasi, Miskin Persentase SD INKLUSI

-

Persentase SMP INKLUSI

-

-

1.01 16

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tah

-

-

1.01 .17

Program Pendidikan Menengah


-

2 237.775.388.000

90,50

4 195.810.083.000

91

6 122.733.576.000

91,5

127.427.828.000

9 92,00

136.450.305.000

12 92,50

141.283.988.000

12 92,50

Orang/ Siswa

5.712

5.706

5.700

5.694

5.689

-

5.683

-

5.683

Orang/ Siswa

8.028

8.020

8.012

8.004

7.996

-

7.988

-

7.988

%

15

15

20

20

25

-

25

-

25

%

5

10

10

15

15

-

15

-

15

Persentase SMA berakreditasi minimal B

%

69

Persentase SMK berakreditasi minimal B

%

25

37.346.457.000

69,02

25,02

22.570.000.000

69,5

23.698.500.000

25,5

70

26

VIII-2

24.883.425.000

70,5

26,5

26.127.596.000

71

27

27.433.976.000

71

27



NO



1.01 .18

Pendidikan Formal dan Informal

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

2. URUSAN KESEHATAN BELANJA TIDAK LANGSUNG


KINERJA

DANA (Rp)

KINERJA

DANA (Rp)

2019 DANA (Rp)

KINERJA


KINERJA

2021 KINERJA

Kinerja

DANA (Rp)

Dana Rp

satuan pendidikan

-

3

6

9

12

16

16

-

Jumlah SMK yg melaksanakan muatan lokal pendidikan karakter dan pembelajaran luar kelas dan pengembangan nasionalisme substansi

satuan pendidikan

-

2

4

7

9

11

11

-

Jumlah Siswa SMA/SMK penerima Beasiswa prestasi, Miskin

Orang/ Siswa

1.952

1.950

1.948

1.946

1.944

1.942

1.942

-

Persentase SMA INKLUSI

%

10

15

20

20

25

25

25

-

Persentase SMK INKLUSI

%

10

15

20

20

25

25

25

-

Persentase Kelurahan VOKASI

%

10

-

Angka Melek Aksara penduduk usia > 15 tahun Persentase Kelembagaan PKBM terakreditasi A

%

99.96

99.96

99.96

99.96

99.96

-

99.96

-

99.96

%

-

5

10

10

15

-

15

-

15

%

-

5

5

10

10

-

10

-

10

Persentase Lembaga Kursus dan Pelatihan Rujukan Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV

- Jenjang SD/MI - Jenjang SMP/MTs Jenjang SMA/SMK/MA 1.01 .21

Dana Rp

2018

Jumlah SMA yg melaksanakan muatan lokal pendidikan karakter dan pembelajaran luar kelas

-

Program Peningkatan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Kinerja

Capaian kinerja program dan kerangka pendanaan 2017

-

-

1.01 .20

SATUAN

CAPAIAN PADA TAHUN DASAR PERENCANAAN (Tahun 2016)

1.342.000.000

15

5.762.164.000

2.000.000.000

15

4.017.000.000

80,50 95,50 97,50

2.442.444.000

18

4.733.467.000

18

5.276.972.000

18

6.637.195.000

92,00

2. APK SD/MI 3. Angka putus sekolah SD/MI 4. APM SMP/MTs 5. APK SMP/MTs 6. Angka putus sekolah SMP/MTs 7. Angka melanjutkan SMP/MTs 8. Rasio APM P/L SD/MI 9. Rasio APM P/L SMP/MTs

% %

100 0,02

100 0,02

100 0,02

100,00 0,001

100 0,001

100 0,001

100 0,00

% % %

81,20 100 0,07

81,10 100 0,07

80,70 100 0,07

80,50 100 0,06

80,20 100 0,06

80,00 100 0,06

80 100 0,06

%

100

100

100

100

100

100

100

% %

100 100

100 100

100 100

100 100

100 100

100 100

100 100

10. APM SMA/SMK/MA 11. APK SMA/SMK/MA 12. Angka putus sekolah SMA/SMK/MA 13. Rasio APM P/L SMA/SMK/MA

% % %

76 100 0,32

75,80 100 0,32

75,60 100 0,32

75,40 100 0,30

75,20 100 0,30

75 100 0,30

75 100 0,30

%

100

100

100

100

100

100

100,00

7.547.774.000

90,70

7.925.163.000

90,40

8.321.421.000

100 100 100 90,00

-

-

%

91,20

-

7.309.280.000

18

1. APM SD/MI

7.538.400.000

100 100 100,00

3.765.339.000

77,50 92,41 96,30

91,80

100 100 100,00

3.420.901.000

% % %

7.726.580.000

90,50 98,50 98,50

2.721.067.000

8.737.492.000



100 100 100 90


481.670.991.313

462.955.718.000

493.588.077.000

521.566.914.000

571.326.270.000

614.760.854.000

2.664.197.833.000

116.003.535.313

140.117.386.000

142.219.147.000

145.063.530.000

147.964.801.000

150.924.097.000

726.288.961.000

VIII-3

PD yang melaksanakan urusan Pendidikan PERANGKAT DAERAH

NO



SATUAN


Dana Rp

01 Belanja Pegawai BELANJA LANGSUNG 1.02 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.02 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1.02 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 1.02 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1.02 15

1.02 16

1.02 19

1.02 20

1.02 22

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

1.02 25

Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana kesehatan dan jaringannya

DANA (Rp)

KINERJA

DANA (Rp)

140.117.386.000

2019 DANA (Rp)

KINERJA

142.219.147.000


KINERJA

145.063.530.000

2021 KINERJA

DANA (Rp)

147.964.801.000

Kinerja

150.924.097.000

%

100%

365.667.456.000 1.624.294.000

100%

322.838.332.000 1.575.022.000

100%

351.368.930.000 1.214.403.000

100%

376.503.384.000 1.291.288.000

100%

423.361.469.000 1.549.281.000

100%

463.836.757.000 1.627.498.000

100%

-

Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan

%

100%

1.315.570.000

100%

1.230.500.000

100%

984.865.000

100%

1.048.056.000

100%

1.258.410.000

100%

1.322.902.000

100%

%

100%

350.000.000

100%

286.200.000

100%

262.018.000

100%

278.829.000

100%

334.793.000

100%

351.950.000

100%

%

100%

146.544.000

100%

49.316.000

100%

109.706.000

100%

116.745.000

100%

140.177.000

100%

147.361.000

100%

1. Presentase penerapan penggunaan obat rasional

%

75%

7.900.159.000

76%

1.925.746.000

77%

8.690.175.000

78%

9.559.193.000

79%

10.515.112.000

80%

11.566.623.000

80%

2. Proporsi Pelayanan kefarmasian di puskesmas sesuai Standar 1. Persentase Unit Reaksi Cepat Layanan Kesehatan 2. Persentase puskesmas Branding 1. Persentase promosi kesehatan melalui media

%

80%

%

0

%

10

%

80

2. Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)

%

50

1. Persentase Prevalensi balita gizi buruk

%

0,39

2. Persentase puskesmas yang memiliki Gizi Center

%

20

1. Angka keberhasilan pengobatan TB

%

84

-

/100.000 pddk %

82%

100.150.489.000

0

84%

84.519.761.000

20 1.960.608.000

90

0,38

1.024.500.000

85

90

457.400.000

0,37

2.058.638.000

86

93.183.036.000

100

10.738.346.000

0,36

2.161.570.000

88

97.842.188.000

100

11.275.263.000

0,35

2.269.649.000

89

102.734.297.000

100

11.839.026.000

0,34

2.383.131.000

90

100

100

85

12.430.977.000

100

13.189.804.000

0,34

13.849.294.000

90

98

97,5

97

96,5

96

96

40

45

50

55

65

75

75

20

1. Persentase Puskesmas yang telah terakreditasi

%

10

2. Persentase Puskesmas yang nilai kinerjanya >8687 1. Persentase puskesmas sesuai standar Permenkes No 75 Th 2014

%

10

%

0

2. Persentase puskesmas prespektif Gender

%

10

20

40

50

60

75

75

unit

0

0

0

1

1

1

1

620.000.000

20

18.404.467.000

0

40

17.855.509.000

40

12.747.321.000

0

60

18.748.284.000

60

32.593.084.000

VIII-4

20

80

19.685.698.000

80

34.222.738.000

20

100

20.669.983.000

100

35.933.875.000

30

467.025.031.000 PD yang melaksanakan urusan Kesehatan

9.897.488.000 PD yang melaksanakan urusan Kesehatan -


100

98,5

1.235.708.000


100

85

100

12.561.718.000

100

PD yang 726.288.961.000 melaksanakan urusan Kesehatan 1.937.908.872.000 7.257.492.000 PD yang melaksanakan urusan Kesehatan 5.844.733.000 PD yang melaksanakan urusan Kesehatan 1.513.790.000 PD yang melaksanakan urusan Kesehatan 563.305.000 PD yang melaksanakan urusan Kesehatan

90%

100

80

800

11.963.541.000

80

90%

80

70

60

8.568.854.000

60

88%

60

60

40

11.393.849.000

88.745.749.000

40

55

703.187.000

40

86%

PERANGKAT DAERAH

Dana Rp


3. Jumlah RSUD Type D


2018

-

3. Persentase ODHA yang aktif minum ARV Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

KINERJA

116.003.535.313

2. IR DBD

1.02 23


37



100

37.730.569.000

30


NO



SATUAN



Dana Rp

15,5

496.125.000

15,25

520.931.000

88.502.380.000

70

DANA (Rp) 62.384.871.000

1.02 29

Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita

1. AKABA

%

20

450.000.000

16

291.875.000

2. Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita 1. Kelompok usia lanjut aktif

%

93,9

%

91

2. Persentase Posyandu terpadu 1. Persentase Industri Rumah Tangga pangan yang menerapkan CPP BIRT 2. Persentase kelulusan peserta penyuluhan keamanan pangan 1. Angka Kematian Ibu Maternal

%

65

%

80

%

85

kasus

33

4.704.550.000

31

4.494.400.000

29

1.935.214.000

27

2.202.179.000

25

2.754.348.000

23

2.892.065.000

23

kasus unit

225 1

474.613.000

221 5

400.000.000

217 10

566.984.000

213 15

605.599.000

209 20

755.479.000

205 20

3.167.329.000

205 20

1.02 31

Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan

1.02 32

Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

1.02 33

Program Informasi Kesehatan

1.02 34

1.02 35

2. Jumlah Kematian Bayi 1. Jumlah Rumah Sakit yang terkoneksi

2. Database pelayanan kesehatan terpadu Program Peningkatan 1. Kinerja BLUID Pelayanan Rumah sakit BLUD Program Pengembangan 1. Angka Bebas Jentik (ABJ) Lingkungan Sehat

1.02 38

Program peningkatan mutu dan manajemen pelayanan rumah sakit

1.02 39

Program Pelayanan kesehatan Masyarakat Miskin

2. Persentase Kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat ( STBM ) 1. Nilai IKM pelayanan kesehatan RS

-

-

cakupan masyarakat miskin yang terlayani jaminan kesehatan cakupan masyarakat miskin yang dijamin BPJS

75

87

108.644.000

88

80 86

516.136.000

95

130.754.000

90

85

89

523.326.000

90

91

94,9 2.458.225.000

100 163.293.000

95

90

90

82

124.339.615.000

82,5

160.670.532.000

83

181.773.600.000

83

%

84

977.000.000

86

610.000.000

88

797.852.000

90

894.635.000

92

1.141.087.000

94

4.174.427.000

94

%

80

91


5

91

716.811.607.000 PD yang melaksanakan urusan Kesehatan 7.618.001.000 PD yang melaksanakan urusan Kesehatan

91

-

73

1.018.534.000

73,50

1.169.908.000

74

1.495.218.000

75

1.575.785.000

75


19.438.911.000

100

20.410.857.000

100

21.431.400.000

100

22.502.970.000

100


100

-

100

-

100

%

55

-

75

-

85

100%

5


72,50

%

%

90

993.520.000 PD yang melaksanakan urusan Kesehatan

95

108.529.962.000

89


100 536.161.000

95

5

96

81,5

71,86

5

96


141.497.898.000

88

5

94,9

14,75

81

-

-

94

546.978.000


125.219.379.000

100

100

100

100

693.994.090.228

729.001.476.000

527.125.281.000

722.268.373.000

890.884.548.000

1.011.953.007.000

3.881.232.685.000

41.370.073.228

51.063.576.000

51.829.530.000

52.866.120.000

53.923.442.000

55.001.912.000

264.684.580.000

41.370.073.228


-

505.872.000

14,75

652.624.017.000 9.089.804.000

PERANGKAT DAERAH

75

3

01 Belanja Pegawai

-

54.668.000

93

94,7

DANA (Rp) 39.394.632.000

80

indeks

5

100.000.000

94,5

75

buah

BELANJA TIDAK LANGSUNG


84

94,3

KINERJA

indek

3 URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

BELANJA LANGSUNG 1.03.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

54.659.000

472.500.000

74

KINERJA

Dana Rp

68

92

15,75

73

KINERJA

Kinerja

%

100.000.000

DANA (Rp) 42.778.423.000

2021

1. Persentase terpenuhnya peralatan kesehatan RS Type B Pendidikan RSUD Kota Semarang

Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia

72

CAPAIAN AKHIR TAHUN RPJMD 2020 DANA (Rp) 39.347.842.000

Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit mata

94,1

KINERJA

2019 DANA (Rp) 41.290.856.000

1.02 26

1.02 30

KINERJA

2018

51.063.576.000

100%

677.937.900.000 13.994.875.500

51.829.530.000

100%

475.295.751.000 7.749.495.000

VIII-5

52.866.120.000

100%

669.402.253.000 8.459.322.000

53.923.442.000

100%

836.961.106.000 10.006.918.000

55.001.912.000

100%

956.951.095.000 10.656.142.000

100%

PD yang melaksanakan 264.684.580.000 urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 3.595.861.634.000 50.866.752.500 PD yang melaksanakan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO


SKPD/URUSAN/ PROGRAM -


SATUAN


%


Dana Rp

1.03.02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

100%

1.03.04

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1.05.05

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

-

Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

%

1.03.06

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan

-


%

100%

1.03.15

Program pembangunan Jalan Dan Jembatan

-

Proporsi panjang jaringan jalan dan jembatan dalam kondisi baik

%

1.03.16

Pembangunan saluran drainase / goronggorong

-

Persentase jumlah masyarakat yang terlayani pada akhir tahun terhadap jumlah masyarakat yang seharusnya mendapatkan pelayanan sistem drainase.

1.03.18

Program rehabilitasi / pemeliharaan jalan & jembatan

-

1.03.22

Pembangunan Sistem Informasi/database jalan dan jembatan

1.03.23

4.942.623.000

KINERJA 100%

2018 DANA (Rp) 5.684.075.000

KINERJA 100%

DANA (Rp) 5.579.944.000

KINERJA 100%

2019 DANA (Rp) 6.048.603.000

CAPAIAN AKHIR TAHUN RPJMD

KINERJA 100%

2020 DANA (Rp) 6.759.542.000

2021 KINERJA 100%

DANA (Rp) 7.110.918.000

Kinerja

Dana Rp

100%

100.000.000

100%

343.000.000

822.110.000

100%

1.125.046.500

100%

754.883.000

100%

812.987.000

100%

993.757.000

100%

1.062.052.000

100%

88,07%

225.442.025.000

89,07%

239.908.000.000

90,00%

141.910.378.000

91,07%

212.085.827.000

92,07%

215.267.114.000

93,07%

218.496.121.000

93,07%

%

59,50%

18.822.890.000

61,50%

39.080.330.000

63%

40.751.824.000

64,50%

61.127.736.000

66%

123.228.387.000

67

147.342.581.000

67

Persentase jalan kondisi rusak ringan yang terehabilitasi

%

11,93%

99.538.207.000

12,93%

92.374.839.000

13,93%

76.194.036.000

14,93%

83.512.765.000

15,93%

185.442.582.000

16,93%

186.456.946.000

16,93%

-

Tingkat ketersediaan data dan informasi jalan dan jembatan

dok

4

450.000.000

8

472.500.000

12

690.493.000

16

699.298.000

20

802.171.000

24

802.932.000

24

Peningkatan sarana & prasarana kebinamargaan

-

Persentase pemenuhan kebutuhan sarana & prasarana kebinamargaan yang layak

%

80,00%

13.907.607.000

82,00%

5.050.000.000

84,00%

4.557.257.000

86,00%

4.615.364.000

88,00%

6.016.280.000

90,00%

6.021.991.000

90%

1.03.24

Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa, dan jaringan lainnya

-

Jumlah jaringan irigasi yang berfungsi baik dibandingkan jumlah jaringan irigasi yang ada

%

75

73.455.893.000

76

59.032.023.000

77

40.984.148.000

78

61.476.222.000

79

64.550.033.000

80

111.819.050.000

80

1.03.25

Program Penyediaan dan pengelolaan air baku

-

Presentase tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal seharihari

%

87

4.184.210.000

89

650.000.000

91

6.290.157.000

93

6.434.062.000

95

7.454.372.000

97

7.427.123.000

97

1.03.27

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan Air Limbah


-

7.550.000.000

VIII-6

PERANGKAT DAERAH

31.183.082.000 PD yang melaksanakan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PD yang melaksanakan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PD yang melaksanakan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 4.748.725.500 PD yang melaksanakan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.027.667.440.000 PD yang melaksanakan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 411.530.858.000 PD yang melaksanakan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

623.981.168.000 PD yang melaksanakan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 3.467.394.000 PD yang melaksanakan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 26.260.892.000 PD yang melaksanakan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 337.861.476.000 PD yang melaksanakan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 28.255.714.000 PD yang melaksanakan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PD yang melaksanakan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO



SATUAN



Dana Rp

2018

%

80

102.070.012.000

KINERJA 80,5

DANA (Rp) 127.508.490.000

1.03.29

Program pengembangan wilayah strategis & cepat tumbuh

-

Tersedianya lahan yang terbebaskan

%

5

33.400.000.000

10

36.080.000.000

15

30.959.271.000

20

63.496.154.000

25

68.205.623.000

30

72.117.287.000

30,0

1.03.31

Program Penerangan Jalan Umum

-

Jumlah lampu penerangan yang terpasang

Titik

71.538

28.818.636.000

73.258

29.767.000.000

74.988

31.255.350.000

76.728

32.818.118.000

78.478

34.459.024.000

80.238

36.181.975.000

10.400

1.03.33

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Drainase

-

tersedianya prasarana drainase

unit

52

10.400.000.000

62

19.443.471.000

72

1.03.34

Program Rehabilitasi /Pemeliharaan Kewilayahan

1.03.35

Program Inspeksi Kondisi Jalan dan jembatan

-

Data kondisi jalan dan jembatan

1.03.36

Program Rehabilitasi/Pemelihara an Infrstruktur Kewilayahan

-

Pengelolaan infrastruktur kewilayahan

1.03.37

Program Pengelolaan Reklame

-

Pengendalian dan penataan reklame

1.03.38

Program Perencanaan Tata Ruang

-

jumlah Dokumen Perencanaan Tata Ruang yang disusun

dok

1.03.39

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

-

Rasio Bangunan ber-IMB per satuan bangunan

%

%

2

20,00%

reklame

1.04.16

Program Lingkungan Sehat Perumahan


3

25,00%

-

Tertatanya perumahan yang sehat

%

-

Tertanganinya RTLH

unit

102

89

102

650.000.000

-

4

663.000.000

5

676.260.000

6

689.785.000

7

703.581.000

7

30,00%

690.493.000

35,00%

839.157.000

40,00%

962.605.000

45,00%

802.932.000

45,00%

1.215.000.000

436

1.315.252.000

498

1.065.618.000

561

977.904.000

623

783.066.000

623

2

12.250.000.000

2

2.673.000.000

4

2.764.150.000

8

3.090.869.000

17

2.032.561.000

22

2.043.982.000

22

55

2.700.000.000

60

1.986.250.000

65

1.864.332.000

70

1.888.103.000

75

2.326.295.000

80

2.328.503.000

80

218.873.000.000

-

unit

DANA (Rp) 144.793.913.000

800.000.000

201.832.333.000

Terbangunnya perumahan layak huni

89

374

BELANJA TIDAK LANGSUNG 01 Belanj a Pegawai

-

92

KINERJA

2.230.000.000

4. URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

BELANJA LANGSUNG 1.04.15 Program Pengembangan Perumahan

1.750.000.000

82

86

165.558.419.000

-

-

201.832.333.000 13.175.000.000

1.300

218.873.000.000 74.320.000.000

1.000

75,00

72.763.883.000

80,00

0

85,00

1.598,00

2.898,00

152.871.924.000

-

165.558.419.000 12.357.402.000

58.691.945.000

3.898,00

1.000

85,00

4.898,00

VIII-7

186.812.931.200

-

152.871.924.000 10.489.464.000

59.440.295.000

176.792.880.000

-

1.000

85,00

5.898,00

186.812.931.200 12.032.560.000

83.509.036.200

85,00

6.898,00

176.792.880.000 12.043.983.000

71.722.639.000

579.665.632.000 PD yang melaksanakan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 270.858.335.000 PD yang melaksanakan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 164.481.467.000 PD yang melaksanakan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PD yang melaksanakan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PD yang melaksanakan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 3.382.626.000 PD yang melaksanakan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 3.295.187.000 PD yang melaksanakan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 5.356.840.000 PD yang melaksanakan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 12.604.562.000 PD yang melaksanakan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 10.393.483.000 PD yang melaksanakan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

900.909.154.200

-

1.000

PERANGKAT DAERAH

Dana Rp

Persentase wilayah bebas banjir

84

KINERJA

Kinerja

-

dok

KINERJA

2021

Program Pengendalian Banjir dan rob

82

DANA (Rp) 80.321.288.000


1.03.28

800.000.000

KINERJA

2019 DANA (Rp) 120.255.788.000

- PD yang melaksanakan urusan Perumahan dan Kawasan Kumuh

1.000

85

6.898

900.909.154.200 121.243.409.000 PD yang melaksanakan urusan Perumahan dan Kawasan Kumuh 273.363.915.200 PD yang melaksanakan urusan Perumahan dan Kawasan Kumuh

NO


SKPD/URUSAN/ PROGRAM 1.04.20

Program Pengelolaan area pemakaman

-

-

tertanganinya kawasan kumuh terwujudnya rumah tangga bersanitasi Jumlah TPU dalam kondisi baik

Terpenuhinya lahan pemakaman

SATUAN



Dana Rp

369,83

KINERJA 329,83

unit

377.969,00

379.469,00

TPU

16

ha

ha

5

14.335.000.000

-

19

8

2018 DANA (Rp)

KINERJA 289,83

DANA (Rp)

380.969,00 8.120.000.000

-

22

KINERJA 249,83

2019 DANA (Rp)

382.469,00 9.262.337.000

12

25


KINERJA 209,83

2020 DANA (Rp)

383.969,00 10.482.440.000

15

28

2021 KINERJA 169,83

DANA (Rp)

18

31

Dana Rp

PERANGKAT DAERAH

170

385.469,00 11.054.267.000

Kinerja

385.469 12.733.040.000

21

31

51.652.084.000 PD yang melaksanakan urusan Perumahan dan Kawasan Kumuh

21

1.04 17

Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan

475.000.000

-

PD yang melaksanakan urusan Perumahan dan Kawasan Kumuh

1.04.21

Program Pengembangan Teknologi Jasa Konstruksi

1.300.000.000

-


1.04 24

Program Sarana Prasarana Lingkungan Permukiman

-

7.505.000.000


1.04 25

Program Peningkatan Kualitas dan Jangkauan Air Limbah

-

11.300.000.000


1.04 26

Program pembangunan sarana dan prasarana dasar perkotaan

-

1.04 27

Program Perencanaan Sarana Prasarana Dasar Perkotaan

- dokumen teknis perencanaan

pemenuhan sarpras gedung & sarpras dasar perkotaan yg representatif

unit

380.343

dok

BELANJA TIDAK LANGSUNG 01 Belanj a Pegawai

1.05.02



- Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran

- Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur

bulan

%

381.104

-

5. URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

BELANJA LANGSUNG 1.05 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

99.783.450.000

111.928.000.000

384.915

85.246.735.000

388.764

72.459.725.000

389.930

80.217.068.000

392.394

80.293.218.000

392.394

430.144.746.000 PD yang melaksanakan urusan Perumahan dan Kawasan Kumuh

5.700.000.000


58.579.838.005

65.156.469.720

67.941.462.000

70.414.354.000

73.977.474.000

76.678.665.000

27.957.698.005 27.957.698.005

33.292.353.000 33.292.353.000

33.791.739.000 33.791.739.000

34.467.574.000 34.467.574.000

35.156.925.000 35.156.925.000

35.860.063.000 35.860.063.000

354.168.424.720

12 bulan

30.622.140.000 1.647.966.000

12 bulan

31.864.116.720 2.806.580.000

12 bulan

34.149.723.000 1.435.044.000

12 bulan

35.946.780.000 1.614.030.000

12 bulan

38.820.549.000 2.056.431.000

12 bulan

40.818.602.000 2.286.534.000

12 bulan

100%

5.244.649.000

100%

4.137.020.000

100%

4.287.534.000

100%

4.444.165.000

100%

4.607.184.000

100%

4.776.875.000

100%

VIII-8

172.568.654.000 172.568.654.000 PD yang melaksanakan urusan , ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat 181.599.770.720 10.198.619.000 PD yang melaksanakan urusan , ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat 22.252.778.000 PD yang melaksanakan urusan , ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat

NO



SATUAN


Capaian kinerja program dan kerangka pendanaan

1.05.03


- Tingkat Disiplin Aparatur

%

100%

567.000.000

KINERJA 100%

DANA (Rp) 502.550.000

KINERJA 100%

DANA (Rp) 679.918.000

KINERJA 100%

1.05 05

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

- Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

%

100%

682.708.000

100%

676.717.000

100%

710.553.000

100%

746.081.000

100%

783.385.000

100%

822.554.000

100%

1.05.06


- Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan

%

100%

610.020.000

100%

610.380.000

100%

921.520.000

100%

1.022.327.000

100%

1.241.299.000

100%

1.371.879.000

100%

1.05.15

Program Peningkatan Ketentraman dan Kenyamanan Lingkungan

- Persentase Rukun Tetangga (RT) yang memiliki petugas Linmas

%

84

Konflik sosial yang jumlah konflik berlatarbelakang suku agama ras dan antar golongan - Cakupan pemantauan gangguan ketentraman, ketertiban dan kenyamanan lingkungan

1.05.29

Program Pengendalian Dan Penanganan Ketentraman Dan Ketertiban Umum

- Cakupan penanganan gangguan trantibum

1.05.30

Program Penegakan Peraturan PerundangUndangan Daerah

-

jumlah peraturan perundang-undangan daerah yang ditegakkan

1. 05.31

Program Pengembangan Potensi Dan Pemberdayaan Satlinmas

-

jumlah Linmas yang difasilitasi dan diberdayakan

1.05.32

Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahasan Bahaya Kebakaran

-

Peningkatan jumlah kejadian kebakaran tertangani dalam waktu tanggap (response time rate )

-

1.05.33

Penyelengaraan penanggulangan bencana


Pencegahan kejadian kebakaran 1 % pemenuhan sarpras penanggulangan bencana

Dana Rp

-

2

618.869.000

90

2.506.524.000

92

2.790.307.000

KINERJA 100%

2020 DANA (Rp) 802.603.000

KINERJA 100%

DANA (Rp) 849.239.000

93

3.436.551.000

2021

95

3.747.868.000

Kinerja

Dana Rp

100%

95

2

1

1

1

1

1

79

82

85

88

90

90

% (jumlah siskamling / jumlah RT)

76

%

78

6.756.511.000

83

5.722.945.000

88

6.009.092.000

93

6.309.547.000

98

6.625.024.000

100

6.956.275.000

100

Peraturan Daerah

26

2.718.887.000

27

2.443.800.000

28

2.565.990.000

29

2.694.290.000

30

2.829.005.000

31

2.970.455.000

31

3.144

1.427.143.000

3.510

556.119.000

3.876

583.925.000

4.242

613.121.000

4.608

643.777.000

4.974

675.966.000

4.974

86,33%

10.967.256.000

86,67%

12.109.810.000

87,00%

12.412.555.000

87,33%

12.722.869.000

88,00%

13.040.941.000

88,33%

13.366.965.000

88,33%

orang

%

kelurahan %

-

89

2018


2019 DANA (Rp) 719.046.000

Kinerja

2017

32 100%

64 -

100%

90 1.679.326.720

100%

120 2.037.068.000

VIII-9

100%

150 2.270.997.000

100%

177 2.754.349.000

100%

177 2.993.992.000

100%

PERANGKAT DAERAH

3.553.356.000 PD yang melaksanakan urusan , ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat 3.739.290.000 PD yang melaksanakan urusan , ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat 5.167.405.000 PD yang melaksanakan urusan , ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat 13.100.119.000 PD yang melaksanakan urusan , ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat

31.622.883.000 PD yang melaksanakan urusan , ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat 13.503.540.000 PD yang melaksanakan urusan , ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat 3.072.908.000 PD yang melaksanakan urusan , ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat 63.653.140.000 PD yang melaksanakan urusan , ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat 11.735.732.720 PD yang melaksanakan urusan , ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat

NO



SATUAN



Dana Rp

6. URUSAN SOSIAL

KINERJA

2018 DANA (Rp)

KINERJA

DANA (Rp)

2019 DANA (Rp)

KINERJA


KINERJA

2021 KINERJA

Kinerja

DANA (Rp)

Dana Rp

33.774.019.621

26.976.327.780

26.203.458.000

27.858.144.000

30.840.701.000

32.377.326.000

144.255.956.780


15.039.377.621

18.179.864.000

18.452.562.000

18.821.613.000

19.198.045.000

19.582.006.000

94.234.090.000

01 Belanj a Pegawai

15.039.377.621

18.179.864.000

18.452.562.000

18.821.613.000

19.198.045.000

19.582.006.000

94.234.090.000

BELANJA LANGSUNG 1. 06.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.06.02 Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1.06.05 Program Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur 1.06.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1.06.15

1.06.16

1.06.18

1.06.19

1.06.21

1.06.22

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah kesejahteraan sosial


%

100%

18.734.642.000 2.313.683.000

100%

8.796.463.780 2.281.111.000

100%

7.750.896.000 2.182.911.000

100,00%

9.036.531.000 2.427.001.000

100,00%

11.642.656.000 2.901.183.000

100,00%

12.795.320.000 3.162.458.000

100,00%

50.021.866.780 12.954.664.000

-

Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur Cakupan peningkatan kapasitas SDA

%

100%

1.033.100.000

100%

867.318.000

100%

770.792.000

100,00%

886.244.000

100,00%

1.067.937.000

100,00%

1.187.780.000

100,00%

4.780.071.000

6.790.000

100,00%

6.882.000

100,00%

7.870.000

100,00%

7.879.000

100,00%

29.421.000

-


%

100%

516.257.000

100%

506.499.000

100%

449.556.000

100,00%

503.316.000

100,00%

638.283.000

100,00%

687.189.000

100,00%

2.784.843.000

PD yang melaksanakan Urusan Sosial

-

Cakupan PMKS yang ditangani

%

6%

375.000.000

7%

792.200.000

8%

10,00%

3.000.336.000


Juml keluarga miskin yg memperoleh bantuan sosial PMKS yang memperoleh bantuan sosial

kk

7.100

%

44%

600.000.000

47%

540.609.500

50%

515.378.000

53,00%

602.743.000

56,00%

789.930.000

59,00%

869.956.000

59,00%

3.318.616.500

-

cakupan disabilitas yang mendapat bantuan

%

16%

148.420.000

29%

325.000.000

43%

127.487.000

56,00%

148.588.000

70,00%

195.402.000

83,00%

215.198.000

83,00%

1.011.675.000

-

prosetase panti sosial yang memperoleh bantuan Persentase panti sosial non pemerintah yang mendapat bantuan

%

35%

625.000.000

47%

338.045.000

54%

100,00%

338.045.000

%

35%

2.778.650.000

40%

2.404.080.000

45%

2.386.759.000

55,00%

2.781.765.000

60,00%

3.659.349.000

65,00%

4.057.647.000

65,00%

15.289.600.000

PD yang melaksanakan Urusan Sosial PD yang melaksanakan Urusan Sosial PD yang melaksanakan Urusan Sosial PD yang melaksanakan Urusan Sosial

kelurahan

22

2.948.985.000

32

741.601.280

42

901.263.000

52

1.202.179.000

62

1.754.349.000

72

1.915.203.000

72

%

10

20

40

60

80

100

100

lokasi

2

2

3

4

4

4

4

4 jumlah sarpras pencegahan dini (alat IWS) - Jumlah kegiatan keagamaan dan pendidik keagamaan

unit

0

0

0

1

1

1

3

kali

60

-

Jumlah kegiatan sosial kemasyarakatan

kali

10

-

Jumlah SDM pembinaan mental dan sosial keagamaan

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

-

Pencegahan dini dan penangulangan bencana alam

1 jumlah kelurahan siaga bencana

Program Pembinaan Keagamaan, Kesehatan dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat

B. NON PELAYANAN DASAR RPJMD KOTA SEMARANG 2016-2021


-

-

2 persentase kelompok siaga bencana (KSB) 3 jumlah wilayah bencana yang dipetakan menurut jenis bencana

1.06.24

PERANGKAT DAERAH

-

orang

100,00%

-

7.800

100,00%

409.960.000

8.500

9,00%

477.813.000

9.200

-

62,00%

10,00%

628.353.000

9.900

-

76,00%

10,00%

692.010.000

10.600

-

100,00%

10.600

-

6.514.595.280

7.395.547.000

1.730

570.133.572.169

647.894.936.500

659.423.448.000

VIII-10

701.695.695.000

837.734.481.800

PD yang melaksanakan Urusan Sosial PD yang melaksanakan Urusan Sosial

905.609.911.000

3.752.358.472.300


NO



SATUAN


Dana Rp

1. URUSAN TENAGA KERJA


2018 DANA (Rp)

KINERJA

DANA (Rp)

2019 DANA (Rp)

KINERJA


KINERJA

2021 KINERJA

Kinerja

DANA (Rp)

Dana Rp

PERANGKAT DAERAH

100.748.674.000

18.239.112.220

16.963.239.000

19.078.001.000

19.851.837.000

22.029.210.000

22.826.387.000


7.661.333.220

9.714.953.000

9.860.677.000

10.057.891.000

10.259.049.000

10.464.230.000

50.356.800.000

01 Belanj a Pegawai

7.661.333.220

9.714.953.000

9.860.677.000

10.057.891.000

10.259.049.000

10.464.230.000

PD yang 50.356.800.000 melaksanakan urusan Tenaga Kerja

BELANJA LANGSUNG 2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

-


%

100,00%

10.577.779.000 896.500.000

100,00%

7.248.286.000 889.631.000

100,00%

9.217.324.000 614.176.000

100,00%

9.793.946.000 635.535.000

100,00%

11.770.161.000 736.592.000

100,00%

12.362.157.000 743.771.000

100,00%

50.391.874.000 3.619.705.000 PD yang melaksanakan urusan Tenaga Kerja

2 01 02

Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

-


%

100,00%

982.531.000

100,00%

713.600.000

100,00%

1.222.241.000

100,00%

1.307.544.000

100,00%

1.611.294.000

100,00%

1.717.606.000

100,00%

6.572.285.000 PD yang melaksanakan urusan Tenaga Kerja

2. 01.06


-


%

100,00%

210.200.000

100,00%

164.000.000

100,00%

139.200.000

100,00%

144.518.000

100,00%

169.196.000

100,00%

173.494.000

100,00%

790.408.000 PD yang melaksanakan urusan Tenaga Kerja

2. 01.15

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

-

Persentase tenaga kerja terampil

%

40

2.010.598.000

45

1.980.850.000

50

2.118.991.000

50

2.254.949.000

55

2.707.537.000

60

2.846.294.000

60


-

Persentase tenaga kerja kompeten Pengadaan Sarpras Balai Latihan Kerja Persentase Pencari kerja yang di tempatkan ( = Jml pencaker ditempatkan/ Jml pencaker mendaftar x 100 % )

%

25

40

-

50

-

60

-

70

3.875.012.000

50

4.123.641.000

50

4.951.290.000

50

2.01.16

Program Peningkatan Kesempatan Kerja

-

-

2 01.17

Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

2 01.18

Program Pembinaan dan pengembangan hubungan industrial serta jaminan sosial

Persentase pencaker ditempatkan Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kewirausahaan (orang)


1

%

73

2 4.607.516.000

50

%

80

83

orang

450

500

2 2.696.050.000

-

50

-

2

-

2

-

2

5.205.037.000

70 2 50

84

-

86

-

88

-

90

-

90

550

-

600

-

650

-

700

-

700

-

Pembentukan P2K3

persh

50

-

Jumlah pemeriksaan ketenagakerjaan Harmonisasi hubung-an industrial pekerjapengusaha ( persh )

persh

360

persh

150

-

Jumlah Penyelesaian perselisihan hubungan industrial/ PHK ( kasus)

persh

180

250

250

250

250

250

250

-

Besaran penyelesaian perselisihan hubungan industrial dengan perjanjian bersama (PB)

kasus

75

100

110

125

135

150

150

-

2. URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK BELANJA TIDAK LANGSUNG

lokasi

30


495.434.000

1.375.000.000

PD yang melaksanakan urusan Tenaga Kerja

215

804.155.000

215

1.247.704.000

215

1.327.759.000

215

1.594.252.000

215

1.675.955.000

16.699.191.815

21.272.417.000

20.604.578.000

21.343.137.000

22.670.276.000

24.034.407.000

12.045.334.815

16.242.199.000

16.485.832.000

16.815.549.000

17.151.860.000

17.494.897.000

VIII-11

215


109.924.815.000 84.190.337.000

NO



SATUAN


Dana Rp

01 Belanj a Pegawai

BELANJA LANGSUNG 2 02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran


2018 DANA (Rp) 16.242.199.000

12.045.334.815

KINERJA

DANA (Rp) 16.485.832.000

2019 DANA (Rp) 16.815.549.000

KINERJA


KINERJA

2021 KINERJA

DANA (Rp) 17.494.897.000

Kinerja

PERANGKAT DAERAH

Dana Rp

84.190.337.000 PD yang melaksanakan urusan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

-


%

100,00%

4.653.857.000 507.788.000

100,00%

5.030.218.000 590.043.000

100,00%

4.118.746.000 475.316.000

100,00%

4.527.588.000 550.545.000

100,00%

5.518.416.000 708.261.000

100%

6.539.510.000 787.893.000

100,00%

25.734.478.000 3.112.058.000 PD yang melaksanakan urusan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

-


%

100,00%

555.420.000

100,00%

647.295.000

100,00%

689.681.000

100,00%

732.271.000

100,00%

808.479.000

100%

1.457.601.000

100,00%



%

100,00%

226.237.000

100,00%

190.252.000

100,00%

203.707.000

100,00%

240.863.000

100,00%

314.783.000

100%

354.552.000

100,00%


2 02 02


2.02.03


2.02 06


-


%

100,00%

309.963.000

100,00%

402.628.000

100,00%

271.609.000

100,00%

309.681.000

100,00%

393.478.000

100%

433.341.000

100,00%


2.02.15

Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan

1. Partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan

%

6,2

65.000.000

6,3

100.000.000

6,4

101.853.000

6,5

113.550.000

6,6

145.587.000

6,7

157.579.000

6,7

618.569.000 PD yang melaksanakan urusan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

2.02 16

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

1. Jumlah organisasi perempuan dalam pembangunan

organisasi

4

1.982.337.000

4

1.734.000.000

4

1.425.948.000

4

1.513.998.000

4

1.810.001.000

4

1.890.942.000

4


2

Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan

2. Jumlah kelurahan ramah/layak anak 1. Cakupan program pengarusutamaan gender

kel

2.02.18

%

64%

190.000.000

68%

300.000.000

74%

203.707.000

76%

240.863.000

78%

314.783.000

80%

354.552.000

80%


2.02.17

Program Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan

1. Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan

%

100%

817.112.000

100%

1.066.000.000

100%

746.925.000

100%

825.817.000

100%

1.023.044.000

100%

1.103.050.000

100%


2. Jumlah petugas perlindungan di kecamatan


orang

16

4

16

6

-

16

8

16

VIII-12

-

10

16

-

-

12

16

-

-

12

16

0

NO



SATUAN


Dana Rp

3. URUSAN PANGAN BELANJA TIDAK LANGSUNG 01 Belanj a Pegawai

BELANJA LANGSUNG 2.03.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.03.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 2.03.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 2.03.16

Program Ketahanan Pangan

2.03 17

Program Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat


2018 DANA (Rp)

KINERJA

DANA (Rp)

KINERJA

2019 DANA (Rp)


KINERJA

2020 DANA (Rp)

2021 KINERJA

DANA (Rp)

4.724.268.172

5.101.419.000

4.801.280.000

5.145.420.000

5.559.207.000

6.079.015.000

1.753.360.172 1.753.360.172

2.130.511.000 2.130.511.000

2.162.469.000 2.162.469.000

2.205.718.000 2.205.718.000

2.249.832.000 2.249.832.000

2.294.829.000 2.294.829.000

Kinerja

Dana Rp

PERANGKAT DAERAH

26.686.341.000


%

100

2.970.908.000 132.652.000

100

2.970.908.000 387.552.000

100

2.638.811.000 237.758.000

100

2.939.702.000 264.869.000

100

3.309.375.000 334.217.000

100

3.784.186.000 367.988.000

100

- Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur - Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan

%

100

101.250.000

100

118.800.000

100

90.234.000

100

100.523.000

100

126.841.000

100

139.658.000

100

%

100

57.520.000

100

56.280.000

100

54.976.000

100

61.244.000

100

77.279.000

100

85.088.000

100

- Rata-rata jumlah ketersediaan pangan per tahun - Penanganan Daerah Rentan Rawan Pangan

kkal/kapita perhari

3.050

2.009.486.000

3.051

1.672.691.000

3.052

1.519.086.000

3.053

1.692.300.000

3.054

1.735.379.000

3.055

2.051.146.000

3.055

kelurahan

88

670.000.000

97

735.585.000

106

736.757.000

115

820.766.000

124

1.035.659.000

133

1.140.306.000

133

11.043.359.000 11.043.359.000 PD yang melaksanakan urusan Pangan 15.642.982.000 1.592.384.000 PD yang melaksanakan urusan Pangan 576.056.000 PD yang melaksanakan urusan Pangan 334.867.000 PD yang melaksanakan urusan Pangan

8.670.602.000 PD yang melaksanakan urusan Pangan 4.469.073.000 PD yang melaksanakan urusan Pangan

(dari 55 daerah 10 tertangani)

4. URUSAN PERTANAHAN BELANJA TIDAK LANGSUNG 01 Belanj a Pegawai BELANJA LANGSUNG 2.04 16 Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

150.000.000

- Persentase keakuransian data bidang pertanahan di 177 Kelurahan

%

30%

- Persentase fasilitasi penyelesaian kasus pertanahan yang diadukan

%

100% (20 kasus)

5. URUSAN LINGKUNGAN HIDUP BELANJA TIDAK LANGSUNG 01 Belanj a Pegawai BELANJA LANGSUNG 2 05 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

150.000.000 150.000.000

55.500.000

39%

55.500.000 55.500.000

100% (21 kasus)

120.348.796.169

-


%

100%

21.760.286.169 21.760.286.169 98.588.510.000 5.348.429.000

48%

414.296.000

472.026.000

581.574.000

642.346.000

414.296.000 414.296.000

472.026.000 472.026.000

581.574.000 581.574.000

642.346.000 642.346.000

100% (21 kasus)

162.840.537.000

100%

25.485.302.000 25.485.302.000 137.355.235.000 5.954.640.000

57%

100% (22 kasus)

166.559.573.000

100%

25.867.582.000 25.867.582.000 140.691.991.000 5.749.902.000

66%

100% (22 kasus)

174.048.538.000

100%

26.384.933.000 26.384.933.000 147.663.605.000 6.022.011.000

75%

100% (23 kasus)

184.892.971.000

100%

26.912.631.000 26.912.631.000 157.980.340.000 6.944.090.000

2.165.742.000

75%

100% (23 kasus)

193.473.533.000

881.815.152.000

100%

27.450.884.000 27.450.884.000 166.022.649.000 6.278.252.000

100%

2.05 02


-


%

100%

21.054.378.000

100%

22.094.120.000

100%

23.230.265.000

100%

24.228.425.000

100%

25.396.009.000

100%

26.666.125.000

100%

2.05 06


-


%

100%

657.700.000

100%

759.236.000

100%

696.220.000

100%

810.864.000

100%

1.069.655.000

100%

1.231.214.000

100%

2.05 15

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

-

Tingkat Cakupan Pelayanan Penanganan Sampah

%

87,50%

41.931.721.000

88%

43.126.457.000

88,50%

46.294.610.000

89%

47.836.049.000

89,50%

51.836.671.000

90%

54.640.908.000

90%

Persentase vol sampah terangkut dari TPS ke TPA (di 16 kecamatan)

m3

1.043.152


1.304.039

1.339.376

1.375.186

VIII-13

1.419.476

1.457.368

2.165.742.000 2.165.742.000 PD yang melaksanakan urusan Pertanahan

1.457.368

132.101.332.000 132.101.332.000 749.713.820.000 30.948.895.000 PD yang melaksanakan urusan Lingkungan Hidup 121.614.944.000 PD yang melaksanakan urusan Lingkungan Hidup 4.567.189.000 PD yang melaksanakan urusan Lingkungan Hidup 243.734.695.000 PD yang melaksanakan urusan Lingkungan Hidup

NO


SKPD/URUSAN/ PROGRAM 2.05 16


SATUAN



Dana Rp

KINERJA 220

DANA (Rp) 6.103.945.000

KINERJA 370

DANA (Rp) 2.434.658.000

KINERJA 520

2019 DANA (Rp) 2.751.164.000


KINERJA 670

2020 DANA (Rp) 3.108.815.000

2021 KINERJA 820

DANA (Rp) 3.512.961.000

Kinerja

Dana Rp

-

Jumlah usaha dan atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air

perusahaan

70

-

Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL Dokumen Perlindungan dan pengelolaan linhkungan hidup

dokumen

150

300

450

600

750

900

900

dokumen

0

1

2

2

2

2

2

-

Jumlah Taman Keanekaragaman Hayati (Kehati) yang terbangun

unit

0

-

Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air

Ha

41

Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan LH

-

Laporan inventarisasi penurunan GRK

dokumen

1

220.000.000

2

270.000.000

3

276.197.000

4

419.579.000

5

561.519.000

6

642.346.000

6

-

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Perkotaan (IKLH)

44,84

1.025.000.000

47

1.146.100.000

49

1.295.093.000

51

1.463.455.000

53

1.653.704.000

55

1.868.686.000

55

2.05.20

Program Pengendalian Polusi

-

Jumlah Bank Sampah yang terbangun

unit

7

933.200.000

17

1.287.096.000

27

979.860.000

37

1.351.451.000

47

1.028.853.000

57

1.419.024.000

57

2.05 22


- Persentase jumlah titik pantau Adipura yang tertangani

%

100%

1.269.933.000

100%

1.155.269.000

100%

2.05.23

Program Pengelolaan dan Rehabilitasi ekosistem Pesisir dan Laut Program Pengelolaan RTH

-

2.05 17

2.05.18

2.05 19

2.05 24

Program Perlindungan dan Konservasi SDA

indeks

-

Terbangunnya tamantaman di setiap wilayah

lokasi

Program Penguatan kapasitas mitigasi perunaham iklim

-

Solar Cell yang terbangun

2.05 28

Program Penguatan adaptasi perubahan iklim

-

Jumlah bibit mangrove yang ditanam

batang

jumlah kampung Proklim

lokasi

2.05 29

Peningkatan kualitas dan jangkauan air limbah

-

Persentase jumlah penduduk yang terlayani sistem air limbah

%

2.05 30

Program Pengembangan Lingkungan Sehat

- Persentase kegiatan kelurahan/ kecamatan sehat yang difasilitasi

6. URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL


5.893.010.000

1

1.218.502.000

46

2

1.251.816.000

51

3

1.290.210.000

56

1.510.698.000

100%

4

1.314.407.000

60

1.676.052.000

100%

5

1.394.639.000

65

2.065.947.000

100%

820

5

unit

%

244

17.586.417.000

5

41.000

0

3 10%

2.239.603.000

100%

260

50.342.750.000

276

52.859.888.000

292

55.502.882.000

308

58.278.026.000

324

61.191.927.000

295

10

121.025.000

15

303.817.000

20

342.656.000

25

433.172.000

30

481.759.000

30

82.000

357.775.000

132.000

364.580.000

187.000

379.163.000

247.000

394.330.000

313.000

410.103.000

313.000

50%

1.974.811.000

70%

2.073.552.000

90%

2.177.230.000

100%

2.286.092.000

100%

100%

1.469.576.000

100%

1.516.092.000

100%

1.717.912.000

100%

1.759.010.000

100%

8 -

-

30%

13 -

3.418.320.000

18

23

17.911.543.000 PD yang melaksanakan urusan Lingkungan Hidup

6.469.574.000 PD yang melaksanakan urusan Lingkungan Hidup

28

2.169.641.000 PD yang melaksanakan urusan Lingkungan Hidup 7.427.038.000 PD yang melaksanakan urusan Lingkungan Hidup 6.066.284.000 PD yang melaksanakan urusan Lingkungan Hidup 8.647.569.000 PD yang melaksanakan urusan Lingkungan Hidup PD yang melaksanakan urusan Lingkungan Hidup 278.175.473.000 PD yang melaksanakan urusan Lingkungan Hidup 1.682.429.000 PD yang melaksanakan urusan Lingkungan Hidup 1.905.951.000 PD yang melaksanakan urusan Lingkungan Hidup

28 8.511.685.000 PD yang melaksanakan urusan Lingkungan Hidup 9.880.910.000

15.762.733.511

17.466.165.000

19.654.487.000

21.197.868.000

24.263.805.000

26.444.844.000

109.027.169.000

10.509.164.511 10.509.164.511 5.253.569.000

12.652.547.000 12.652.547.000 4.813.618.000

12.842.335.000 12.842.335.000 6.812.152.000

13.099.182.000 13.099.182.000 8.098.686.000

13.361.166.000 13.361.166.000 10.902.639.000

13.628.389.000 13.628.389.000 12.816.455.000

65.583.619.000 65.583.619.000 43.443.550.000

VIII-14

PERANGKAT DAERAH

65

350.000.000

2.05 27

BELANJA TIDAK LANGSUNG 01 Belanj a Pegawai BELANJA LANGSUNG

2.318.722.000

2018

NO



SATUAN



2.06 01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran


%

100%

1.809.769.000

KINERJA 100%

DANA (Rp) 1.719.116.000

KINERJA 100%

DANA (Rp) 1.767.387.000

KINERJA 100%

2.06 02



%

100%

942.185.000

100%

869.655.000

100%

2.305.212.000

100%

2.684.813.000

100%

3.541.744.000

100%

2.06 05



%

100%

44.900.000

100%

20.410.000

100%

31.417.000

100%

36.594.000

100%

48.291.000

2 06 06



%

100%

256.963.000

100%

199.850.000

100%

202.246.000

100%

235.593.000

100%

2.06 15

Program Penataan Administrasi Kependudukan

1. Tertib administrasi kependudukan %

100%

2.007.372.000

100%

1.934.587.000

100%

2.243.848.000

100%

2.777.991.000

100%

2. Tertib penerbitan dokumen kependudukan

%

100%

1. Tertib administrasi pencatatan sipil

%

100%

2.06 18

Penataan administrasi pencatatan sipil

2.06 19

Program Penataan Administrasi Pendaftaran Penduduk

-

Persentase Lembaga kemasyarakatan yang aktif

- Jumlah Kegiatan lembaga pemberdayaan masyarakat (kemasyarakatan) Kelurahan


100%

107.000.000

100%

100%

70.000.000

100%

100%

262.042.000

100%

KINERJA 100%

2020 DANA (Rp) 2.715.508.000

KINERJA 100%

DANA (Rp) 3.125.815.000

100%

Kinerja

Dana Rp

11.386.313.000 PD yang melaksanakan urusan Administeasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

4.076.888.000

100%


100%

55.603.000

100%

192.315.000 PD yang melaksanakan urusan Administeasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

310.801.000

100%

357.787.000

100%


3.883.766.000

100%

4.736.910.000

100%


100%

402.529.000

100%

100%

463.452.000

100%


PD yang melaksanakan urusan Administeasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

202.439.414.000

%

Jumlah Kegiatan

100%

247.366

202.439.414.000 43.014.853.000

PERANGKAT DAERAH

100%

100%

305.208.000

2021

85.380.000

7. URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA BELANJA TIDAK LANGSUNG 01 Belanj a Pegawai BELANJA LANGSUNG 2.07.15 Program peningkatan keberdayaan masyarakat kelurahan

Dana Rp

2018


2019 DANA (Rp) 2.058.487.000

Kinerja

2017

197.642.248.000

100%

256.184

197.642.248.000 12.633.057.000

236.683.626.000

100%

236.683.626.000 52.386.779.000

265.905

252.215.477.000

100%

276.352

VIII-15

252.215.477.000 60.856.648.000

330.904.051.000

100%

287.915

330.904.051.000 79.892.621.000

376.525.129.000

100%

300.627

376.525.129.000 90.936.454.000

1.393.970.531.000

100%

300.627

1.393.970.531.000 296.705.559.000 PD yang melaksanakan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

NO



2.07.16

Program Pemberdayaan lembaga ekonomi pembangunan kelurahan

2.07.17

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan

- Fasilitasi penanggulangan kemiskinan (Gerbang Hebat) - Persentase TTG yang dimanfaatkan

-

-

Persentase keberlanjutan Pamsimas

SATUAN


Dana Rp

Kelurahan

%

Jumlah pendanaan terhadap kegiatan KKN (KULIAH KERJA NYATA)

DANA (Rp) 24

55

%

85

Lokasi

45

KINERJA 59

1.176.280.000

60

1.263.958.000

65

158.248.281.000

90

183.745.233.000

95

DANA (Rp)

882.729.000

183.414.118.000

KINERJA 93

70

100

2019 DANA (Rp)

963.453.000

190.395.376.000


KINERJA 123

2020 DANA (Rp)

2021 KINERJA 155

DANA (Rp)

Dana Rp

45

45

45

155

75

1.180.435.000

80

1.260.628.000

80

100

249.830.995.000

100

284.328.047.000

100

45

45

86,81

86,94

87,06

87,19

86,38

86,38

%

93,06

94,06

95,06

96,00

96,75

97,50

98,19

%

50,31

55,31

60,31

65,31

70,31

75,31

75,31

3.495.624.000 2.882.247.000

3.963.322.000

2.787.133.000

3.344.567.000

4.237.176.000

2.597.261.000 2.037.067.000

2.787.133.000 2.133.361.000

3.344.567.000 2.518.262.000

4.237.176.000 2.600.046.000

10,80

-

TFR Cakupan tingkat putus pakai alat kontrasepsi (DO) Cakupan peserta KB aktif

% %

2,02 12,30%

%

76,25%

136.757.000

76,30%

236.756.000

76,64%

169.756.000

76,98%

206.454.000

77,32%

275.435.000

78,00%

315.157.000

78,00%

1.203.558.000 PD yang melaksanakan urusan Pengendalian Pendudukan dan KB

%

0,55

273.760.000

0,54

793.760.000

0,53

220.682.000

0,52

258.068.000

0,51

314.783.000

0,5

334.854.000

0,5


kelompok

315

202.860.000

320

740.000.000

325

169.756.000

330

189.250.000

335

236.087.000

340

987.119.000

340


-

2.08.20

Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling

-

Cakupan PUS umur istri < 20 th

2.08.23

Program Penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga

-

Meningkatnya jumlah kelompok aktif UPPKS

2,01 11,60%

7,72

2,00 11,40%

7,00

2,00 11,20%

2,00 11,20%

9. URUSAN PERHUBUNGAN

115.226.885.764

141.313.138.000

107.220.124.000

115.294.320.000

135.257.449.000

144.908.569.000


19.423.002.764 19.423.002.764 95.803.883.000

23.113.138.000 23.113.138.000 118.200.000.000

23.459.835.000 23.459.835.000 83.760.289.000

23.929.032.000 23.929.032.000 91.365.288.000

24.407.613.000 24.407.613.000 110.849.836.000

24.895.765.000 24.895.765.000 120.012.804.000

VIII-16

7,00

16.929.459.000 11.481.542.000 PD yang melaksanakan urusan Pengendalian Pendudukan dan KB

%

2,02 11,80%

8,44

16.929.459.000

unmet

0,02 12,00%

9,88

2.597.261.000

Cakupan need

Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang madiri

10,60

3.963.322.000 2.192.806.000

5.551.203.000 PD yang melaksanakan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1.091.713.769.000 PD yang melaksanakan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

45

92,88

3.495.624.000

PERANGKAT DAERAH

-

2.08.18


Kinerja

%

8. URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

PUS

KINERJA

2018

program

- Persentase kehadiran RT dalam Musrenbang - Persentase jumlah RT yang mengusulkan pembangunan dalam musrenbang - persentasi kondisi sarpras kelurahan dan kecamatan yang ditangani melalui musrenbang BELANJA TIDAK LANGSUNG 01 Belanj a Pegawai BELANJA LANGSUNG 2.08.15 Program Keluarga Berencana


-

643.993.600.000 119.805.383.000 119.805.383.000 524.188.217.000

NO



SATUAN



2.09 01


-


%

100%

3.429.234.000

KINERJA 100%

DANA (Rp) 3.383.528.000

KINERJA 100%

DANA (Rp) 2.290.396.000

KINERJA 100%

2.09.02


-


%

100%

1.088.700.000

100%

1.288.146.000

100%

1.329.683.000

100%

1.346.637.000

2.09.03


-

Tingkat Disiplin Aparatur

%

100%

200.000.000

100%

0

100%

138.099.000

100%

2.09.05


-


%

100%

100.000.000

100%

50.000.000

100%

34.525.000

100%

34.965.000

100%

40.109.000

100%

2.09.06


-


%

100%

638.140.000

100%

734.400.000

100%

459.869.000

100%

472.725.000

100%

550.289.000

2.09.15

Program Pembangunan Prasarana Dan Fasilitas Perhubungan

-

Tingkat fasilitas transportasi terpantau

%

100%

1.594.900.000

100%

958.000.000

100%

1.094.145.000

100%

1.089.501.000

100%

1.915.584.000

-

Studi transportasi lokal

dok

30

36

41

46

51

57

57

-

Rencana Pembangunan MRT/LRT

dok

1

1

2

5

5

5

5

-

Jumlah penumpang angkutan umum yang turun di Terminal

org

4.503.777

-

Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan dalam Kondisi Baik

-

Jumlah trayek utama

trayek

33

-

Jumlah trayek cabang Jumlah trayek ranting Jml koridor BRT Jml halte BRT

trayek trayek koridor unit

-

Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrill) Jumlah simpang ATCS Jml kendaraan lulus uji laik jalan

%

2.09 16

2.09.17

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

%

2.09.18

Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan

2.09.19

Program Pengendalian dan Pengamanan Lalulintas

2.09.20

Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

2.09.21

Program Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informatika

-

Tingkat ketertiban pembangunan tower telekomunikasi

%

2.09.22

Program Pelayanan BLU UPTD Terminal Mangkang

- Tersedianya pendukung pelayanan BRT

org

-

10. URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA BELANJA TIDAK LANGSUNG


simpang kendaraan

Dana Rp

1.310.000.000

42,85

4.593.853

2018


2019 DANA (Rp) 2.379.531.000

Kinerja

2017

768.138.000

48,56

52.848.074.000

35

11 51 6 232

4.685.730

1.983.305.000

54,27

54.853.185.000

35

120.000.000

13 52 6 232

55

5.677.360.000

22 93.355

4.779.445

37

2.177.010.000

15 53 6 292

57

9.001.717.000

1.189.750.000

30 94.055

100

360.000.000

9.787.580

27.247.725.000

-

2.716.749.000

59,98

30.435.165.000

9.710.422.000

-

KINERJA 100%

2020 DANA (Rp) 2.805.205.000

KINERJA 100%

DANA (Rp) 2.891.133.000

100%

1.544.740.000

100%

1.546.206.000

100%

160.434.000

100%

4.875.033

65,69

35.191.693.000

37

7.153.268.000

17 54 8 292

59

5.275.370.000

2.018.000.000

35 94.760

100

8.765.680.000

12300008

34.202.196.000

13.127.290.000

2.851.953.000

2021

13.749.793.000 PD yang melaksanakan urusan Perhubungan

100%


100%

298.533.000 PD yang melaksanakan urusan Perhubungan

40.147.000

100%

199.746.000 PD yang melaksanakan urusan Perhubungan

100%

558.841.000

100%


100%

1.997.695.000

100%


4.972.534

10.422.981.000

21 55 8 292

61

5.342.634.000

7.938.260.000

40 95.471

100

279.650.000

13616860

25.348.554.000

-

VIII-17

-

831.035.000

71,42

37

9.585.187.000

PERANGKAT DAERAH

Dana Rp

100%

40.253.082.000

-

Kinerja

4.972.534


71

45.334.961.000

37

20.574.499.000

24 55 8 292

24.597.827.000

24 55 8 292

63

6.128.584.000

65

6.134.402.000

65

1.224.135.000

45 96.187

1.417.436.000

50 96.908

1.432.188.000

50 96.908

100

283.216.000

100

324.879.000

100

325.188.000

100


14675005

30.860.521.000

14976403

32.283.042.000

15610665

34.323.181.000

15.610.665


11.613.919.000 -

15.946.810.000 -

16.808.447.000 -


64.925.585.000 PD yang melaksanakan urusan Perhubungan 31.882.707.000 PD yang melaksanakan urusan Perhubungan


67.081.653.000 -

NO

SKPD/URUSAN/ PROGRAM 01 Belanj a Pegawai BELANJA LANGSUNG 2.10.15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan media massa


- Jumlah domain dan subdomain semarangkota.go.id

- Jumlah wi-fi di area publik - Jumlah jaringan komunikasi - PPID, Daftar Informasi Publik, Penyebarluasan informasi - Jumlah peliputan dan dokumentasi - Upload berita dan informasi via website dan sosial media 2.10.17

Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi

2.10.18

Program kerjasama informasi dan media massa

- Penyediaan informasi, pemberitaan, dan analisa media

2.10.19

Program Optimalisasi Pemanfaatan teknologi informasi

2 10 20

Program peningkatan kualitas pelayanan informasi

SATUAN


Dana Rp

2018

70

90

110

130

150

150

50

58

235

251

288

331

331

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

720

720

720

720

720

720

720

480

480

480

480

480

480

480

jumlah peliputan kali

-

85 sub domain

11.613.919.000 7.063.060.000

KINERJA

90 sub domain

KINERJA 15.946.810.000 9.722.521.000 95 sub domain

DANA (Rp)

Dana Rp

20

80 sub domain

9.585.187.000 5.811.780.000

KINERJA

Kinerja

wifi

13.127.290.000 3.324.144.000

DANA (Rp)

2021

Lokasi %

KINERJA


67 sub domain

jumlah

DANA (Rp)

2019 DANA (Rp)

KINERJA 9.710.422.000 5.753.863.000 75 sub domain

16.808.447.000 9.872.050.000

95 sub domain

jumlah

720

- Tingkat pemantapan Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan

%

70

- Aksesbilitas / ketersediaan layanan informasi kearsipan

%

53

3.621.387.000

244.000.000

PD yang melaksanakan urusan Komunikasi dan Informatika 720

3.422.346.000

720

3.352.104.000

720

4.073.813.000

720

5.607.730.000

720

75

6.150.000.000

80

248.680.000

85

302.221.000

90

416.017.000

100

54

230.800.000

55

172.623.000

56

174.825.000

57

200.542.000

58

15.942.895.484


%

100%

5.628.196.484 5.628.196.484 10.314.699.000 228.867.000

18.720.336.000

100%

7.090.637.000 7.090.637.000 11.629.699.000 1.373.887.000

6.735.664.000

-

200.733.000

720

23.191.657.000 PD yang melaksanakan urusan Komunikasi dan Informatika

100

7.116.918.000 PD yang melaksanakan urusan Komunikasi dan Informatika

58

979.523.000 PD yang melaksanakan urusan Komunikasi dan Informatika

20.886.342.000

22.288.107.000

25.021.495.000

26.042.797.000

100%

7.196.997.000 7.196.997.000 13.689.345.000 372.659.000

100%

7.340.937.000 7.340.937.000 14.947.170.000 396.279.000

100%

7.487.756.000 7.487.756.000 17.533.739.000 477.304.000

100%

7.637.511.000 7.637.511.000 18.405.286.000 501.645.000

112.959.077.000

100%

2.11.02



%

100%

233.160.000

100%

499.019.000

100%

407.426.000

100%

825.382.000

100%

526.879.000

100%

517.614.000

100%

2.11 .06



%

100%

225.612.000

100%

274.881.000

100%

221.441.000

100%

233.443.000

100%

278.839.000

100%

306.580.000

100%

2.11.16

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

- Jumlah UMKM yang dibina

UMKM

1.500

3.000

1.403.917.000

4.500

1.779.920.000

6.000

1.892.745.000

7.500

2.279.743.000

9.000

2.396.001.000

9.000


-

PERANGKAT DAERAH

67.081.653.000 35.793.555.000 PD yang melaksanakan urusan Komunikasi dan Informatika

91.172.000

11. URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH BELANJA TIDAK LANGSUNG 01 Belanj a Pegawai BELANJA LANGSUNG 2.11.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran


VIII-18

36.753.838.000 36.753.838.000 76.205.239.000 3.121.774.000 PD yang melaksanakan urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 2.776.320.000 PD yang melaksanakan urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 1.315.184.000 PD yang melaksanakan urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 9.752.326.000 PD yang melaksanakan urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

NO

SKPD/URUSAN/ PROGRAM 2.11 17

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi KUMKM


SATUAN


Dana Rp

- Jumlah masyarakat yang dilatih ketrampilan usaha

Orang

780

Jumlah wirausaha baru

Orang

390

- Persentase Koperasi Aktif

2.11 .19

Program Penguatan Kelembagaan Koperasi

1.107.764.000

2.11.20

Program Peningkatan Produktivitas dan Pengembangan Produk UMKM

1.369.127.000

2.11 .21

Program Peningkatan dan Pengembangan Pemasaran dan Jaringan Usaha UMKM

3

12. URUSAN PENANAMAN MODAL BELANJA TIDAK LANGSUNG 01 Belanj a Pegawai BELANJA LANGSUNG 2.12 .01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.881.331.000

2.308.518.000


%

100

6.413.072.788 6.413.072.788 7.865.385.000 790.109.000

%

100

253.109.000



2.12.04

Program Disiplin Aparatur

- Tingkat Disiplin Aparatur

2.12 .06



%

2.12.15

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

- Nilai realisasi PMDN dan PMA → Jumlah Investor

investor

212 .16

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

- Investasi di Kota Semarang

Rp.(000.000)

- Peningkatan nilai investasi

%

0%

DANA (Rp) 3.175.748.000

-

KINERJA 2.380

DANA (Rp) 4.099.978.000

1.230

KINERJA 3.180

2019 DANA (Rp) 4.359.867.000

1.662


KINERJA 3.980

2020 DANA (Rp) 5.251.304.000

2.102

2021 KINERJA 4.780

DANA (Rp) 5.519.103.000

2.550

4.780

2.550

2.534.999.000

79,50%

4.469.737.000

80%

4.753.058.000

80,50%

5.724.895.000

81%

6.016.845.000

81%

6

2.367.248.000

9

2.338.184.000

12

2.486.396.000

15

2.994.775.000

18

3.147.498.000

18

11.557.351.000

PERANGKAT DAERAH

Dana Rp

22.406.000.000 PD yang melaksanakan urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah PD yang melaksanakan urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 23.499.534.000 PD yang melaksanakan urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah PD yang melaksanakan urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah PD yang melaksanakan urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 13.334.101.000 PD yang melaksanakan urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

12.436.884.000

13.566.829.000

15.787.465.000

17.482.191.000

100

7.996.679.000 7.996.679.000 4.440.205.000 785.614.000

100

8.156.613.000 8.156.613.000 5.410.216.000 954.757.000

100

8.319.745.000 8.319.745.000 7.467.720.000 1.314.252.000

100

8.486.140.000 8.486.140.000 8.996.051.000 1.578.600.000

100

309.817.891

100

251.669.000

100

305.853.000

100

421.017.000

100

505.700.000

100

1.794.056.891 PD yang melaksanakan urusan Penanaman Modal

100

50.000.000

100

134.646.000

100

177.272.000

100

264.355.000

100

343.988.000

100

970.261.000 PD yang melaksanakan urusan Penanaman Modal

185.320.000

100

225.219.000

100

310.021.000

100

372.378.000

100


526400%


24.500.000


100

7.878.501.000 7.878.501.000 3.678.850.000 1.154.102.109

100

100

186.380.000

100

213.430.000

100

5.064

3.578.000.000

5.081

459.500.000

5.114

10.500.000

1.803.287.000

11.500.000

1.081.000.000

13.500.000

1.792.838.000

16.500.000

2.179.234.000

20.500.000

2.999.838.000

24.500.000

3.603.042.000

11.50

-

11.75

-

12

-

12

-

10

Kinerja

79%

14.278.457.788

2.12 .02


KINERJA 1.580

2018

806

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Provinsi

78,50%

2.960.320.000

2.11 .18

- Meningkatnya jangkauan pemasaran produk unggulan daerah

%


10.25

768.602.000

VIII-19

5.164

934.082.000

5.231

1.285.794.000

5.264

1.544.417.000

70.830.720.000

12

40.837.678.000 40.837.678.000 29.993.042.000 5.787.325.109 PD yang melaksanakan urusan Penanaman Modal

-

NO



Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah

- Jumlah Pranata

SATUAN


buah

Dana Rp 2

13. URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA BELANJA TIDAK LANGSUNG 01 Belanj a Pegawai BELANJA LANGSUNG 2.13.15 Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda


1.254.500.000

2

8.413.305.000

-

prosen organisasi pemuda aktif

%

67,00%

8.413.305.000 582.000.000

2018 DANA (Rp) 411.000.000

KINERJA 2

9.008.152.500

75,00%

9.008.152.500 452.860.000

DANA (Rp) 521.516.000

KINERJA 2

2019 DANA (Rp) 633.799.000


KINERJA 2

2020 DANA (Rp) 872.443.000

2021 KINERJA 2

DANA (Rp) 1.047.926.000

Kinerja

Dana Rp 2

12.027.745.000

7.418.780.000

19.918.350.000

13.087.319.000

83,00%

12.027.745.000 424.389.000

92,00%

7.418.780.000 447.318.000

100,00%

19.918.350.000 531.196.000

100,00%

13.087.319.000 551.525.000

100,00%

PERANGKAT DAERAH


61.460.346.500 61.460.346.500 2.407.288.000 PD yang melaksanakan urusan Kepemudaan dan Olah raga

2.13.16

Program peningkatan peran serta kepemudaan

-

prosen pemuda yang terlibat dalam pembangunan

%

15,00%

1.579.305.000

25,00%

1.314.627.500

35,00%

1.103.412.000

45,00%

1.135.499.000

55,00%

1.318.153.000

65,00%

1.339.418.000

65,00%

6.211.109.500 PD yang melaksanakan urusan Kepemudaan dan Olah raga

2.13.17

Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga

-

Persentase wirausaha muda mendapat bantuan

%

33,00%

200.000.000

60,00%

146.300.000

71,00%

171.793.000

78,00%

200.226.000

82,00%

263.316.000

85,00%

290.732.000

85,00%


-

cakupan cabang olahraga yang mendapat bantuan

%

11,00%

170.000.000

33,00%

46.600.000

56,00%

145.990.000

78,00%

170.669.000

89,00%

223.496.000

100,00%

246.610.000

100,00%

833.365.000 PD yang melaksanakan urusan Kepemudaan dan Olah raga

2.13.20

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

-

Jml event olahraga tk kota

%

56,00%

3.415.000.000

62,00%

3.730.265.000

63,00%

2.933.361.000

76,00%

3.420.259.000

82,00%

4.496.671.000

93,00%

4.951.905.000

100,00%


2.13 21

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

-

Jumlah gelanggang OR milik Pemda

%

3

2.467.000.000

3

3.317.500.000

4

5


-

Jumlah olahraga standar

jml

11

2.13.19

lapangan yang sesuai

14. URUSAN STATISTIK BELANJA TIDAK LANGSUNG 01 Belanj a Pegawai BELANJA LANGSUNG 2.14.15 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah

-

- Tingkat ketersediaan data statistik pembangunan daerah

-

%

15. URUSAN PERSANDIAN BELANJA TIDAK LANGSUNG 01 Belanj a Pegawai BELANJA LANGSUNG 2.15 15 Program Persandian Daerah

Penyusunan , penataan evaluasi sistem persandian dan telekomunikasi Peningkatan kapasitas SDM persandian

%


534.000.000

78%


%

534.000.000 534.000.000

20

5

13.085.518.000

33

5

5.707.129.000

39

39

483.345.000

506.991.000

581.574.000

602.199.000

483.345.000 483.345.000

506.991.000 506.991.000

581.574.000 581.574.000

602.199.000 602.199.000

82%

84%

86%

300.000.000

227.863.000

251.747.000

455.191.800

337.232.000

300.000.000 300.000.000

227.863.000 227.863.000

251.747.000 251.747.000

455.191.800 455.191.800

337.232.000 337.232.000

100%

100%

100

80%

2.044.809.000

-

19.361.952.583

-

20

4

-

%

16. URUSAN KEBUDAYAAN BELANJA TIDAK LANGSUNG 01 Belanj a Pegawai BELANJA LANGSUNG 2.16.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

15

7.248.800.000

10.843.536.583 10.843.536.583 8.518.416.000 1.048.121.000

100%

100%

22.486.738.000

100

13.578.529.000 13.578.529.000 8.908.209.000 1.051.149.000

100

100%

100%

100%

100%

100%

100%

22.450.097.000

24.882.736.000

26.224.273.000

13.782.207.000 13.782.207.000 7.537.311.000 861.154.000

14.057.851.000 14.057.851.000 8.392.246.000 960.046.000

14.339.008.000 14.339.008.000 10.543.728.000 1.207.628.000

14.625.788.000 14.625.788.000 11.598.485.000 1.329.970.000

VIII-20

100,00%

100,00%

86%

2.708.109.000 2.708.109.000 2.708.109.000 PD yang melaksanakan urusan Statistik

1.572.033.800

100%

1.572.033.800 1.572.033.800 PD yang melaksanakan urusan Persandian

100%

21.319.518.000

100

0,00%

117.363.362.000

100%

70.383.383.000 70.383.383.000 46.979.979.000 5.409.947.000 PD yang melaksanakan urusan Kebudayaan

NO



SATUAN


2.16.02


-


%

100

280.000.000

KINERJA 100

DANA (Rp) 290.600.000

KINERJA 100

DANA (Rp) 209.614.000

KINERJA 100

2.16.06


-


%

100

205.295.000

100

392.460.000

100

209.927.000

100

234.034.000

100,00%

294.388.000

100,00%

2.16 15

Program Pengembangan Nilai Warisan Budaya

-

Persentase pelestarian budaya lokal

%

64

1.200.000.000

68

1.284.500.000

74

985.941.000

76

1.099.163.000

78

1.382.620.000

2.16.16

Program Pengelolaan Kekayaan Cagar Budaya

-

Jumlah Kawasan cagar budaya

kawasan

10

1.275.000.000

10

1.181.500.000

10

1.047.562.000

10

1.167.860.000

10

1.469.034.000

-

Jumlah situs budaya yang dilestarikan jml bangunan cagar budaya yg dilestarikan

lokasi

1

2

-

2

-

3

-

3

-

3

-

3

bangunan

315

315

-

315

-

315

-

315

-

315

-

315

keg

222

2 16 17

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

-

Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya

-

jumlah sarana festival seni dan budaya jumlah kelompok seni dan budaya Jumlah pentas seni dlm rangka promosi seni budaya

2.16.18

Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya

-

Kinerja

Dana Rp

224

4.078.000.000

256

3.705.494.000

269

4.131.019.000

KINERJA 100,00%

2020 DANA (Rp) 267.834.000

KINERJA 100,00%

DANA (Rp) 281.560.000

283

keg

174

175

177

179

181

grup

428

453

478

503

528

keg

4

17. URUSAN PERPUSTAKAAN BELANJA TIDAK LANGSUNG 01 Belanj a Pegawai BELANJA LANGSUNG 2.17.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

3.880.000.000

2018


2019 DANA (Rp) 223.064.000

-

`


630.000.000

4

4.861.523.663

630.000.000

4

5.077.294.000

1.927.495.663 1.927.495.663 2.934.028.000 -


%

100

483.910.000

100

2.311.166.000 2.311.166.000 2.766.128.000 483.910.000

517.619.000

4

577.060.000

4

5.196.348.000

-

2021

1.272.672.000 PD yang melaksanakan urusan Kebudayaan

324.212.000

100%


80

1.522.691.000

80


10

1.617.859.000

10


297

183

5.722.780.000

-

4

297

553 799.413.000

20

4.475.305.000

10.863.749.000

5.194.151.000

5.410.026.000

100

2.345.833.000 2.345.833.000 2.129.472.000 861.154.000

100

2.392.750.000 2.392.750.000 8.470.999.000 960.046.000

100,00%

2.440.605.000 2.440.605.000 2.753.546.000 1.207.628.000

100,00%

2.489.417.000 2.489.417.000 2.920.609.000 1.329.970.000

100%

-


%

100

746.522.000

100

746.522.000

100

209.614.000

100

223.064.000

100,00%

267.834.000

100,00%

281.560.000

100%

2.17.06


-


%

100

51.326.000

100

51.326.000

100

209.927.000

100

234.034.000

100,00%

294.388.000

100,00%

324.212.000

100%

2.17.15

Program pengembangan budaya baca

- Jumlah Gedung Perpustakaangedung

1

810.592.000

1

786.590.000

2

679.022.000

2

6.881.810.000

2

786.957.000

2

787.893.000

2

2.17.16

Program pembinaan peningkatan kapasitas perpustakaan

unit org

188 1

638.256.000

189 1

464.358.000

190 1

135.804.000

191 1

137.636.000

192 1

157.391.000

193 1

157.579.000

193 1

org

5.400

2.17.17

Program Penyelamatan Dan Pelestarian Koleksi Perpustakaan

18. URUSAN KEARSIPAN BELANJA TIDAK LANGSUNG


-

Jumlah peminjam buku

-

Jumlah Koleksi bahan perpustakaan yang dipelihara

judul

500

6.000 203.422.000

478.990.000 -

1.500

6.600 233.422.000

465.790.000

2.200

7.260 33.951.000

368.033.000

-

-

VIII-21

2.900

8.000 34.409.000

379.720.000 -

3.600

8.800 39.348.000

443.599.000 -

4.300


31.020.525.000


Jumlah Rumah Pintar Jumlah Pustakawan


183

2.17.02

-

PERANGKAT DAERAH

Dana Rp

100%

553 725.876.000

Kinerja

11.979.771.000 11.979.771.000 19.040.754.000 4.842.708.000 PD yang melaksanakan urusan Perpustakaan 1.728.594.000 PD yang melaksanakan urusan Perpustakaan 1.113.887.000 PD yang melaksanakan urusan Perpustakaan 9.922.272.000 PD yang melaksanakan urusan Perpustakaan 0 1.052.768.000 PD yang melaksanakan urusan Perpustakaan

8.800 39.395.000

444.021.000 -

4.300

380.525.000 PD yang melaksanakan urusan Perpustakaan

2.101.163.000 -

NO

SKPD/URUSAN/ PROGRAM 01 Belanj a Pegawai BELANJA LANGSUNG 2.18.15 Program perbaikan sistem administrasi kearsipan 2.18.16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah


SATUAN



Dana Rp

KINERJA

2018 DANA (Rp)

400

KINERJA

DANA (Rp)

KINERJA

400

368.033.000 91.836.000

400

379.720.000 100.000.000


KINERJA

2021 KINERJA

DANA (Rp)

Kinerja

Dana Rp

dokumen

400

478.990.000 113.079.000

- Rasio ketersediaan sarana / prasarana penyimpanan arsip yang berfungsi dan terpelihara

%

96

92.911.000

97

92.911.000

98

69.049.000

99

69.930.000

100

80.217.000

100

80.293.000

100

- Jumlah dokumen/arsip yang diselamatkan

465.790.000 113.079.000

2019 DANA (Rp)

400

443.599.000 122.732.000

400

444.021.000 122.848.000

400

PERANGKAT DAERAH

2.101.163.000 550.495.000 PD yang melaksanakan urusan Kearsipan 392.400.000 PD yang melaksanakan urusan Kearsipan

2.18.17

Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kerasipan

- Aksesbilitas/ketersediaa n layanan informasi kearsipan

%

53

29.000.000

54

29.000.000

55

34.525.000

56

34.965.000

57

40.108.000

58

40.147.000

58

178.745.000 PD yang melaksanakan urusan Kearsipan

2.18.18

Program peningkatan kualitas pelayanan informasi

- Jumlah arsip dengan sistem administrasi yang baik

jumlah

500

244.000.000

500

230.800.000

500

172.623.000

500

174.825.000

500

200.542.000

500

200.733.000

500

979.523.000 PD yang melaksanakan urusan Kearsipan

II URUSAN PILIHAN 1. URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN BELANJA TIDAK LANGSUNG 01 Belanj a Pegawai BELANJA LANGSUNG 3.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.01 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 3.01.05 Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur

205.349.836.024

177.358.621.000

100

16.128.459.000 6.433.733.000 6.433.733.000 9.694.726.000 277.063.000

100


%

100

16.810.704.928 5.168.905.928 5.168.905.928 11.641.799.000 190.781.000

- Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan sumberdaya aparatur yang lebih profesional

%

100

117.118.000

%

100

-

148.488.271.000

173.108.683.000

225.824.857.000

249.511.670.000

100

14.312.489.000 6.530.239.000 6.530.239.000 7.782.250.000 324.532.000

100

15.570.325.000 6.660.844.000 6.660.844.000 8.909.481.000 332.166.000

100

17.359.181.000 6.794.061.000 6.794.061.000 10.565.120.000 385.042.000

100

20.952.240.000 6.929.942.000 6.929.942.000 14.022.298.000 389.422.000

974.292.102.000

100

135.000.000

100

148.456.000

100

153.845.000

100

180.488.000

100

184.674.000

100

100

10.000.000

100

69.049.000

100

76.923.000

100

96.260.000

100

104.381.000

100

100

290.466.000

100

297.666.000

100

345.466.000

100

349.809.000

100

84.322.694.000 33.348.819.000 33.348.819.000 50.973.875.000 1.708.225.000 PD yang melaksanakan urusan Kearsipan 802.463.000 PD yang melaksanakan urusan Kearsipan 356.613.000 PD yang melaksanakan urusan Kearsipan

3.01.06



%

100

412.664.000

100

243.500.000

3.01.15

Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir

- Kelompok pelaku usaha perikanan

klmp

388

460.200.000

407

350.000.000

PD yang melaksanakan urusan Kearsipan

3.01.16

Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pegendalian Sumberdaya Kelaitan

- Produktivitas perikanan tangkap

Ton

2.243,10

563.809.000

2.355,25

350.000.000

PD yang melaksanakan urusan Kearsipan

3.01.20

Program pengembangan budidaya perikanan

- Jumlah produksi perikanan budidaya

Ton

2.840,44

1.399.524.000

2.982,46

750.000.000

3.131,58

725.018.000

3.288,15

786.710.000

3.452,55

1.002.713.000

3.625,17

1.043.812.000

3.625,17

3.01.21

Program pengembangan perikanan tangkap

- Jumlah produksi perikanan tangkap

Ton

2243,10

603.867.000

2355,25

430.000.000

2473,01

635.254.000

2596,66

699.298.000

2726,49

858.323.000

2862,81

883.225.000

2862,81

3.01.22

Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan

- Peningkatan konsumsi ikan perkapita

30,71

883.200.000

31,17

756.863.000

31,63

l

32,1

839.157.000

32,58

1.042.822.000

33,06

4.402.638.000

33,06

3.01.23

Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan

- Produk olahan hasil perikanan

15.885,65

1.785.990.000

16.123,93

1.636.000.000

16.365,78

2.137.008.000

16.611,26

2.227.228.000

16.860,42

2.643.152.000

17.113,32

2.649.676.000

17.113,32


kg/kapita/tah un

Ton

VIII-22

1.526.907.000 PD yang melaksanakan urusan Kearsipan

4.308.253.000 PD yang melaksanakan urusan Kearsipan 3.506.100.000 PD yang melaksanakan urusan Kearsipan 7.041.480.000 PD yang melaksanakan urusan Kearsipan 11.293.064.000 PD yang melaksanakan urusan Kearsipan

NO

3.01.23 ProgramPROGRAM optimalisasi SKPD/URUSAN/ pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan

3.01.25

Program rehabilitasi dan konservasi sumberdaya kelautan dan perikanan

INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) - Kelompok pelaku usaha perikanan (Pengelolaan usaha perikanan terpadu, mulai dari pembudidayaan, pengolahan dan pemasaran pada satu daerah tertentu)

SATUAN


Kelompok

Dana Rp

3.02.16

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

3.02.17

Program Pengembangan Kemitraan

3.02 21

Program Pengembangan Industri Pariwisata

3. URUSAN PERTANIAN BELANJA TIDAK LANGSUNG 01 Belanj a Pegawai BELANJA LANGSUNG 3.03.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.03.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 3.03.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 3.03.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

- Luas lahan konservasi (hektar)

Ha

15 Ha

- Pengelolaan lahan (%)

%

0,00%

5.224.646.000

15 Ha

- Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan

%

6,5%

2018 DANA (Rp)

KINERJA 427

4.756.300.000

40,00%

6.577.320.000,00 6.577.320.000 2.965.320.000

7%

5.362.327.000 2.206.661.000

4.660.822

Buah

63

3.412.000.000

4.987.080 64

3.120.666.000

Buah keg Orang

175 1 520

200.000.000

180 5 570

35.000.000

- Jumlah tanda daftar usaha pariwisata yang dikeluarkan

Buah

718

740

DANA (Rp)

KINERJA 448

3.452.467.000

45,00%

Orang

-

15 Ha

5.362.327.000,00

Jumlah kunjungan wisatawan - Jumlah obyek wisata yang dikelola dengan baik Jumlah Sarpras MICE Jumlah Event MICE - Jumlah SDM pariwisata yang dibina

7,5%

4.010.854.000

85,00%

15 Ha

DANA (Rp)

493

4.014.661.000

7.414.919.000,00

5.649.351.000 1.732.375.000

5.955.003.000 1.842.186.000

7.112.429.000 2.218.848.000

7.414.919.000 2.332.002.000

5.790.000 2.366.271.000

66

6.282.150 2.463.816.000

190

67

9%

6.847.543 2.907.417.000

195

67

-

19.730.770.000 PD yang melaksanakan urusan Kearsipan -

7.112.429.000,00

8,5%

100%

100,00%

5.955.003.000,00

8%

PERANGKAT DAERAH

Dana Rp

31.494.029.000

9%

31.494.029.000 10.332.072.000 PD yang melaksanakan urusan Pariwisata

6.847.543 2.995.466.000

200

67

13.853.636.000 PD yang melaksanakan urusan Pariwisata

200

620

190.317.000

670

202.381.000

720

243.761.000

770

256.192.000

770

762

1.360.388.000

784

1.446.620.000

806

1.742.403.000

828

1.831.259.000

828

100

20.205.358.000 9.686.236.000 9.686.236.000 10.519.122.000 606.802.000

100

21.165.513.000 9.879.961.000 9.879.961.000 11.285.552.000 670.407.000

100

23.748.350.000 10.077.560.000 10.077.560.000 13.670.790.000 833.115.000

100

24.940.029.000 10.279.111.000 10.279.111.000 14.660.918.000 898.053.000

100

100

423.128.000

100

467.480.000

100

580.938.000

100

626.220.000

100

100

82.859.000

100

90.909.000

100

112.304.000

100

120.440.000

100

100

276.197.000

100

305.034.000

100

379.066.000

100

408.612.000

100

927.651.000 PD yang melaksanakan urusan Pariwisata 6.380.670.000 PD yang melaksanakan urusan Pariwisata 112.861.258.000 49.465.958.000 49.465.958.000 63.395.300.000 3.646.865.000 PD yang melaksanakan urusan Pertanian 3.622.706.000 PD yang melaksanakan urusan Pertanian 406.512.000 PD yang melaksanakan urusan Pertanian 1.644.399.000 PD yang melaksanakan urusan Pertanian

100

- Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur - Peningkatan SDM aparatur

%

100

315.083.000

%

100


%

100

200.500.000

%

6,5%

562.747.000

33

779.000.000

38

887.289.000

43

690.493.000

48

776.220.000

53

898.431.000

58

1.083.958.000

58

4.336.391.000 PD yang melaksanakan urusan Pertanian

Ton

54.976

19.110.695.000

55.312

5.028.211.000

55.642

4.230.481.000

55.978

4.488.441.000

56.317

5.382.766.000

56.657

5.622.131.000

56.657

24.752.030.000 PD yang melaksanakan urusan Pertanian

Ton

44.161

44.382

44.603

44.826

45.051

45.276

45.276

Ton

10.567

10.672

10.779

10.887

10.996

11.106

11.106

-

3.03.17

Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan

3.03.19

Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan

- Jumlah kelompok tani yang telah melakukan diversivikasi usaha pertanian sampai dengan pemasaran - Tingkat produksi pertanian Produksi tanaman pangan Produksi tanaman hortikultura

Kelompok

1.524.940.000

15 Ha

KINERJA 493

Kinerja

%

Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)

100

3.496.488.000

2021


-

100

22.802.008.000 9.543.090.000 9.543.090.000 13.258.918.000 638.488.000

KINERJA 470

70,00%

185

-


5.649.351.000,00

5.361.111 65

15 Ha

2019 DANA (Rp)

33.667.682.136 8.026.271.136 8.026.271.136 25.641.411.000 664.376.000

3.03.16


KINERJA 407

388

2. URUSAN PARIWISATA BELANJA TIDAK LANGSUNG 01 Belanj a Pegawai BELANJA LANGSUNG 3 02 15 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata


100

100

-

275.490.000

0

-

VIII-23

-

-

-

- PD yang melaksanakan urusan Pertanian

NO


3.03.21

3.03.22

3.03.27

3.03.28

3.03.29

3 03.30

Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak Program peningkatan produksi hasil peternakan Program pengembangan SDM Pertanian

INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) Produksi tanaman perkebunan - Jumlah Wilayah Pengembangan Pertanian Perkotaan - Jumlah kasus penyakit hewan menular - Jumlah Produksi hasil peternakan (susu, telur, daging) - Jumlah SDM pertanian (petani & penyuluh) yang ditingkatkan kapasitasnya

SATUAN


Ton


Dana Rp

KINERJA 258

248

Wilayah (Kelurahan)

5

kasus

40

253.000.000

36

Ton

29.076,43

1.921.751.000

557

740.000.000

orang

PROGRAM PENJAMIN BAHAN ASAL HEWAN YANG AMAN, SEHAT,UTUH DAN HALAL (ASUH) Program Peningkatan Usaha Peternakan dan Kesejahteraan Petani Peternak Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan

-

DANA (Rp)

KINERJA 260

21

KINERJA 270

2021 KINERJA 275

Kinerja

DANA (Rp)

PERANGKAT DAERAH

Dana Rp

275

552.395.000

53

615.382.000

69

770.084.000

85

847.896.000

85

157.665.000

32

238.134.000

29

265.226.000

26

334.585.000

26

368.466.000

26

29.411,17

2.935.000.000

29742,92

1.986.550.000

30092,73

2.004.362.000

30439,66

2.414.183.000

30790,75

2.537.298.000

30.791

757

1.058.000.000

957

1.432.083.000

1157

1.602.091.000

1357

1.965.318.000

1557

2.147.844.000

1.557

2.785.757.000 PD yang melaksanakan urusan Pertanian 1.364.076.000 PD yang melaksanakan urusan Pertanian 11.877.393.000 PD yang melaksanakan urusan Pertanian 8.205.336.000 PD yang melaksanakan urusan Pertanian

218.835.000


140.359.000

135.000.000


592.500.000

400.000.000


-

-

5. URUSAN PERDAGANGAN

KINERJA 265


37

-


DANA (Rp)

2019 DANA (Rp)

361.400.000

4. URUSAN KEHUTANAN

BELANJA TIDAK LANGSUNG 01 Belanj a Pegawai BELANJA LANGSUNG 3.05 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2018

138.249.043.459


%

100

23.349.152.459 23.349.152.459 114.899.891.000 4.999.589.000

-

-

120.822.833.000

100

29.066.854.000 29.066.854.000 91.755.979.000 4.227.694.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

96.080.369.000

117.209.015.000

162.981.753.000

180.461.645.000

100

29.502.857.000 29.502.857.000 66.577.512.000 4.454.373.000

100

30.092.914.000 30.092.914.000 87.116.101.000 4.962.670.000

100

30.694.772.000 30.694.772.000 132.286.981.000 6.261.997.000

100

31.308.667.000 31.308.667.000 149.152.978.000 6.894.736.000

677.555.615.000

100

150.666.064.000 150.666.064.000 526.889.551.000 26.801.470.000 PD yang melaksanakan urusan Perdagangan

3.05.02



%

100

805.017.000

100

730.000.000

100

1.344.391.000

100

1.497.686.000

100

1.889.810.000

100

2.080.764.000

100

7.542.651.000 PD yang melaksanakan urusan Perdagangan

3.05.06



%

100

409.088.000

100

456.000.000

100

409.773.000

100

456.498.000

100

576.019.000

100

634.222.000

100


3.05.15

Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan

- Jumlah komoditas yang diawasi

1.375

4.577.800.000

1.400

1.200.000.000

1.425

690.494.000

1.450

769.227.000

1.490

962.605.000

1.500

1.043.812.000

1500


100%


1.522.987


21


- Persentase alat UTTP (Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya) yang sesuai standar

%

$ (000)

1.193.300

194.300.000

1.252.965

188.165.600

1.315.613

pasar

11

102.294.097.000

13

78.679.119.400

15

3.05.17

Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

- Peningkatan nilai ekspor

3.05.18

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri

- Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan yang representatif


Unit

60%

70%

80%

85%

276.197.000

53.878.336.000

VIII-24

1.381.394

17

90%

349.649.000

73.485.990.000

1.450.464

19

100%

481.302.000

115.697.883.000

1.522.987

21

562.053.000

131.513.934.000

NO



3.05.19

Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan

SATUAN


- Pembangunan Pasar Tradisional Berbasis UMKM - Jumlah IKM yang produkproduknya dipasarkan

pasar

- Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal

sentra

IKM

Dana Rp

KINERJA

2018 DANA (Rp)

KINERJA

DANA (Rp)

0

1

1

1440

1480

1520

6

6. URUSAN PERINDUSTRIAN BELANJA TIDAK LANGSUNG 01 Belanj a Pegawai BELANJA LANGSUNG 3.06.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran


1.620.000.000

7

10.045.085.501


%

100%

5.933.020.501 5.933.020.501 4.112.065.000 220.111.000

6.275.000.000

8

12.242.994.000

100%

7.315.904.000 7.315.904.000 4.927.090.000 239.036.000

2019 DANA (Rp)

KINERJA -

KINERJA

1

-

9

2021 KINERJA

1

1560

5.523.948.000

CAPAIAN AKHIR TAHUN RPJMD 2020 DANA (Rp) -

10

DANA (Rp) 1

1600

5.594.381.000

Kinerja -

1

1650

6.417.365.000

11

PERANGKAT DAERAH

Dana Rp -

1650

6.423.457.000

11

12.240.704.000

13.208.827.000

14.623.144.000

15.742.837.000

100%

7.425.643.000 7.425.643.000 4.815.061.000 276.197.000

100%

7.574.156.000 7.574.156.000 5.634.671.000 314.684.000

100%

7.725.639.000 7.725.639.000 6.897.505.000 401.082.000

100%

7.880.152.000 7.880.152.000 7.862.685.000 441.613.000

100%


68.058.506.000 37.921.494.000 37.921.494.000 30.137.012.000 1.672.612.000 PD yang melaksanakan urusan Perindustrian

3.06.02



%

100%

266.674.000

100%

747.749.000

100%

345.247.000

100%

419.579.000

100%

561.520.000

100%

642.346.000

100%

2.716.441.000 PD yang melaksanakan urusan Perindustrian

3.06.06



%

100%

354.780.000

100%

234.780.000

100%

379.770.000

100%

419.579.000

100%

521.411.000

100%

562.053.000

100%


3.06.16

Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

- Peningkatan industri kecil menjadi industri menengah

IKM

726

906.500.000

736

786.289.000

746

828.592.000

756

979.017.000

770

1.203.256.000

785

1.284.692.000

785


3.06.17

Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

- Bertambahnya pemanfaatan teknologi industri

IKM

40

524.900.000

40

650.626.000

40

48.335.000

40

52.447.000

40

64.174.000

40

68.249.000

40

883.831.000 PD yang melaksanakan urusan Perindustrian

3.06.18

Program Penataan Struktur Industri

3.06.19

Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial

3.06.xx

Program Pengembangan Industri Kreatif

1.300.000.000

- Penguatan Sentra Industri yang ada

Produktivitas dan jangkauan pemasaran Industri kreatif

Sentra

IKM

2

539.100.000

508

-

7. URUSAN TRANSMIGRASI

1.995.850.000

6

272.760.000

508

-

-


PD yang melaksanakan urusan Perindustrian 10

586.920.000

14

629.365.000

18

762.062.000

20

802.932.000

20


568

2.350.000.000

598

2.820.000.000

628

3.384.000.000

658

4.060.800.000

658


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

III FUNGSI PENUNJANG

335.254.000.811

335.480.825.000

368.654.864.000

389.555.784.000

425.399.887.000

452.365.752.000

1. PERENCANAAN BELANJA TIDAK LANGSUNG 01 Belanj a Pegawai BELANJA LANGSUNG 4.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

100%

21.576.350.000 8.830.634.000 8.830.634.000 12.745.716.000 2.103.326.000

100%

22.243.217.000 8.963.094.000 8.963.094.000 13.280.123.000 983.228.000

100%

23.915.774.000 9.142.356.000 9.142.356.000 14.773.418.000 1.095.342.000

100%

28.028.602.000 9.325.203.000 9.325.203.000 18.703.399.000 1.520.335.000

100%

29.609.710.000 9.511.707.000 9.511.707.000 20.098.003.000 1.383.436.000

100%

100%

273.435.000

100%

304.614.000

100%

384.368.000

100%

423.206.000

100%

4.01.02


4.01.05



-


%

100%

21.775.695.220 6.751.295.220 6.751.295.220 15.024.400.000 774.700.000

-


%

100%

335.720.000

100%

389.000.000


%

100%

10.000.000

100%

500.000.000

-

VIII-25

-

-

-

1.971.457.112.000 125.373.653.000 45.772.994.000 45.772.994.000 79.600.659.000 7.085.667.000 PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Perencanaan 1.774.623.000 PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Perencanaan PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Perencanaan

NO



SATUAN



4.01.06


-


%

100%

420.170.000

KINERJA 100%

DANA (Rp) 264.000.000

KINERJA 100%

DANA (Rp) 293.184.000

KINERJA 100%

2019 DANA (Rp) 326.614.000

4.01.15

Program Pengembangan Data dan Informasi

- Tingkat ketersediaan data dan informasi untuk perencanaan dan pengendalian pembangunan kota, dari sisi jumlah, jenis dan akurasinya

%

95%

1.750.000.000

95%

461.000.000

95%

486.107.000

95%

541.536.000

4 01.16

Program Kesejasama Pembangunan

4.01.19

Program Perencanaan Kota-kota Menengah dan Besar

4.01.20

Program peningkatan kapasitas aparatur perencana dan penunjang perencanaan pembangunan daerah

4.01.21

Program perencanaan pembangunan daerah

4.01.22

Program perencanaan pembangunan ekonomi

4.01 .23

Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan sosial budaya

4.01.24

Program Perencanaan Pembangunan Tata Ruang

4.01.25

Program Perencanaan Pembangunan Infrastruktur

2. KEUANGAN BELANJA TIDAK LANGSUNG 01 Belanj a Pegawai 02 Belanja Hibah 03 Belanja Bantuan Sosial 04 Belanja Bantuan Keuangan 05 Bantuan Tidak Terduga BELANJA LANGSUNG


Kinerja

2017

Dana Rp

2018


KINERJA 100%

2020 DANA (Rp) 412.128.000

2021 KINERJA 100%

DANA (Rp) 453.772.000

95%

683.321.000

95%

752.367.000

Kinerja

Dana Rp

100%

1.749.698.000 PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Perencanaan

95%


925.000.000

- jumlah dokumen perencanaan pembangunan Kota-kota Menengah dan Besar yang disusun - Jumlah aparatur perencana dan penunjang perencanaan pembangunan daerah yang ditingkatkan kompetensinya (melalui pendidikan kedinasan, diklat, bintek, dll)

dokumen

PERANGKAT DAERAH

PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Perencanaan 7.606.832.000 PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Perencanaan

8

2.300.000.000

14

1.750.000.000

20

1.242.888.000

26

1.363.630.000

32

1.644.450.000

39

1.605.864.000

39

%

40%

722.910.000

50%

345.000.000

60%

949.429.000

70%

1.057.688.000

75%

1.334.611.000

80%

1.469.466.000

80%


- Kesesuaian Program di RPJMD dengan Program di RKPD tahunan

%

90

3.120.900.000

100

2.775.000.000

100

2.546.367.000

100

2.836.718.000

100

3.579.428.000

100

3.941.109.000

100


Kesesuaian Program di RKPD tahunan dengan Program di APBD tahunan

%

100

100

- Cakupan pengkoordinasian dan fasilitasi perencanaan Perangkat Daerah bidang Perekonomian - Cakupan pengkoordinasian dan fasilitasi perencanaan Perangkat Daerah bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya - Cakupan pengkoordinasian dan fasilitasi perencanaan Perangkat Daerah bidang Tata Ruang - Cakupan pengkoordinasian dan fasilitasi perencanaan Perangkat Daerah bidang Infrastruktur

%

100 % (6 jenis koord.)

1.550.000.000 100 % (6 jenis koord.)

%

100 % { 12 jenis koord.}

2.165.000.000

%


950.000.000

%


-


100

100

100

100

519.600.000


949.429.000


1.057.688.000


1.334.611.000

100 % (15 jenis koord.i)

1.469.466.000

100 % (15 jenis koord.i)


1.796.500.000


2.024.182.000

100 % { 14 jenis koord. }

2.254.990.000


2.845.392.000


3.132.902.000



1.227.843.000


1.351.909.000



3.736.912.000


4.114.506.000



560.000.000


100

1.282.290.000

873.474.000


2.658.400.000

973.073.000


2.961.525.000


278.565.105.378

278.452.736.000

310.011.894.000

325.492.874.000

354.590.958.000

376.251.043.000

1.644.799.505.000

157.976.466.378 92.470.624.378

173.715.679.000 100.731.417.000

200.040.822.000 102.242.388.000

205.765.677.000 104.287.236.000

210.324.025.000 106.372.981.000

213.454.411.000 108.500.441.000

1.003.300.614.000 522.134.463.000

42.000.000.000 25.000.000.000 984.262.000 5.000.000.000

56.078.558.000 30.705.865.000 1.014.011.000 10.000.000.000

58.446.685.000 32.002.535.000 1.029.221.000 10.000.000.000

60.034.461.000 32.871.923.000 1.044.660.000 10.000.000.000

60.672.408.000 33.221.232.000 1.060.330.000 10.000.000.000

277.232.112.000 153.801.555.000 5.132.484.000 45.000.000.000

104.737.057.000

109.971.072.000

119.727.197.000

144.266.933.000

162.796.632.000

641.498.891.000

35.230.880.000 19.290.700.000 984.262.000 10.000.000.000 120.588.639.000

VIII-26

NO



SATUAN



4.02.01


- Peningkatan kualitas pelayanan administrasi perkantoran

%

100%

88.303.231.000

KINERJA 100%

DANA (Rp) 80.476.171.000

KINERJA 100%

DANA (Rp) 84.499.980.000

KINERJA 100%

4.02.02


- Peningkatan kualitas sarana dan prasarana aparatur

%

100%

2.285.000.000

100%

2.825.000.000

100%

1.970.323.000

100%

2.049.484.000

100%

2.421.064.000

4.02.05


- Peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya aparatur

%

100%

170.000.000

100%

233.500.000

100%

128.087.000

100%

144.440.000

100%

4.02.06



%

100%

639.776.000

100%

689.100.000

100%

487.382.000

100%

538.641.000

4.02.17

Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah

- Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Rasio PAD dibandingkan Pendapatan Daerah)

%

35,98%

20.107.032.000

37,59%

12.850.164.200

37,64%

15.467.736.000

39,32%

4.02.18

Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/ kota

- Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan

%

100%

375.000.000

100%

185.826.800

100%

788.827.000

100%

4.02 23

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

4.02.29


Dana Rp

480.000.000

- Terwujudnya pengelolaan aset daerah yang optimal, tertib, dan akuntable sesuai peraturan perundangundangan

%

75%

3. KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BELANJA TIDAK LANGSUNG 01 Belanj a Pegawai BELANJA LANGSUNG 4.03.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

8.228.600.000

365.929.000

80%

34.913.200.213


%

100%

12.035.181.213 12.035.181.213 22.878.019.000 1.512.118.000

2018


2019 DANA (Rp) 92.949.978.000

Kinerja

2017

7.111.366.000

-

85%

34.736.399.000

100%

13.922.754.000 13.922.754.000 20.813.645.000 4.029.838.000

6.628.737.000

100%

KINERJA 100%

90%

2021

Kinerja

DANA (Rp)

100%

2.502.830.000

100%

179.285.000

100%

193.386.000

100%

100%

674.735.000

100%

737.796.000

100%

16.216.118.000

40,35%

20.024.629.000

41,47%

21.684.968.000

41,47%

86.243.615.200 PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Keuangan

870.525.000

100%

1.084.671.000

100%

1.176.627.000

100%

4.106.476.800 PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Keuangan

6.958.011.000

-

95%

38.537.621.000

100%

14.414.228.000 14.414.228.000 24.123.393.000 1.746.582.000

8.342.575.000

-

100%

40.366.054.000

100%

14.702.513.000 14.702.513.000 25.663.541.000 1.861.693.000

8.230.055.000

100%

42.883.589.000

497.737.073.000 PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Keuangan 11.768.701.000 PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Keuangan 878.698.000 PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Keuangan 3.127.654.000 PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Keuangan

365.929.000 PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Keuangan 37.270.744.000 PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Keuangan

191.850.406.000

100%

14.996.563.000 14.996.563.000 27.887.026.000 2.107.489.000

100%



%

100%

2.460.925.000

100%

2.946.123.000

100%

3.763.577.000

100%

4.100.164.000

100%

4.319.833.000

100%

4.756.327.000

100%

4.03.05



%

100%

23.500.000

100%

11.550.000

100%

35.319.000

100%

39.346.000

100%

49.648.000

100%

54.664.000

100%

4.03.06



%

100%

521.170.000

100%

535.105.000

100%

615.374.000

100%

778.147.000

100%

862.564.000

100%

968.516.000

100%

VIII-27

PERANGKAT DAERAH

100%

4.03.02


Dana Rp

128.270.970.000

-

35.326.743.000 14.131.596.000 14.131.596.000 21.195.147.000 1.324.389.000

KINERJA 100%

2020 DANA (Rp) 111.539.974.000

72.167.654.000 72.167.654.000 119.682.752.000 11.069.991.000 PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan 19.886.024.000 PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan 190.527.000 PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan 3.759.706.000 PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

NO


4.03.16

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Program Pengembangan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan

4.031.17 Program Peningkatan Kompetensi Aparatur



Dana Rp

KINERJA

KINERJA 100

KINERJA 100

KINERJA 100

DANA (Rp) 6.397.027.000

- Status akreditasi (sertifikasi) lembaga Diklat Pemkot Semarang

status

-

754.000.000

sertifikasi mutu (ISO)

521.904.000

sertifikasi mutu (ISO) dan akreditasi

828.937.000


1.287.250.000


1.328.796.000


1.516.337.000


- Jumlah Pejabat Struktural yang telah mengikuti Diklat Kepemimpinan sesuai jenjang jabatanya

Orang

126 Orang

5.066.531.000

126 Orang

4.488.000.000

128 Orang

5.161.200.000

128 Orang

5.677.320.000

128 Orang

6.245.052.000

128 Orang

6.557.305.000

128 Orang

0,95

75/75 x 100 = 100%

0,9

100%

0,85

100%

-

100%

0,8

-

100%

0,75

-

100%

100

- Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat Teknis dan Fungsional

jumlah orang

700 Orang

5.645.701.000

- Cakupan pengkoordinasian /fasilitasi penelitian, pengembangan dan inovasi

%

100,00%

4.153.452.000

1520 Orang

715.340.000

-

(5 kajian, 3 kegiatan )

IV FUNGSI LAINNYA

1220 Orang

100,00%

715.340.000 715.340.000


4.361.125.000

1850 Orang

1.073.010.000

100,00%

1.073.010.000 1.073.010.000


4.579.181.000

2170 Orang

1.609.515.000

100,00%

1.609.515.000 1.609.515.000


4.808.140.000

2490 Orang

2.414.273.000

100,00%

2.414.273.000 2.414.273.000

-


5.529.361.000

2490 Orang

3.621.410.000 3.621.410.000


100,00%

470.163.684.000

510.468.337.000

514.792.900.000

563.907.203.000

100%

267.897.695.000 267.897.695.000 201.883.945.000 37.452.283.500

100%

271.916.161.000 271.916.161.000 198.247.523.000 39.346.829.000

100%

277.354.485.000 277.354.485.000 233.113.852.000 52.313.149.000

100%

282.901.572.000 282.901.572.000 231.891.328.000 44.314.285.000

100%

288.559.605.000 288.559.605.000 275.347.598.000 61.596.215.000

100%

100%

52.683.531.000

100%

46.104.495.000

100%

61.093.570.000

100%

55.061.039.000

100%

66.681.892.000

100%

%

100%


%

100%

47.110.322.000

VIII-28

5.483.224.000 PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan 28.128.877.000 PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan 23.431.259.000 PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan 9.433.548.000 9.433.548.000 PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan


469.781.640.000


27.733.144.000 PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

9.433.548.000

427.179.374.181 248.126.713.181 248.126.713.181 179.052.661.000 36.007.426.000

PERANGKAT DAERAH

100%

3.621.410.000

100,00%

Dana Rp

0,75

113.518.000

-


DANA (Rp) 5.105.226.000

Kinerja

<1%

-


KINERJA 100

2021

%

BELANJA TIDAK LANGSUNG 01 Belanj a Pegawai BELANJA LANGSUNG 4.04 15 Program Penelitian dan Pengembangan

5.01.02

DANA (Rp) 4.127.673.000


- Persentase pegawai yang mendapatkan hukuman disiplin (dari jml total pegawai Pemkot SMG)

4. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

BELANJA TIDAK LANGSUNG 01 Belanj a Pegawai BELANJA LANGSUNG 5.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

62

2019 DANA (Rp) 5.915.403.000

30

%

6.780.556.000

2018

%

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

4.031.19 Program Pengembangan Kompetensi Aparatur


- Tingkat keterisian jabatan struktural sesuai dengan kompetensi.

- Jumlah Peserta Diklat Prajabatan di bandingkan jumlah CPNS yang harus mengikuti Diklat Prajabatan 4.03 18

SATUAN

2.529.113.764.000 1.388.629.518.000 1.388.629.518.000 1.140.484.246.000 235.022.761.500 Sekretariat DPRD, Sekretariat DPRD, Inspektorat dan Kecamatan 281.624.527.000 Sekretariat DPRD, Sekretariat DPRD, Inspektorat dan Kecamatan

NO



SATUAN


Dana Rp

912.240.000

100%

%

100%

3.091.320.000

100%

3.492.262.500

20

56.000.565.000

20

58.800.590.000

- Jumlah raperda yang diusulkan

raperda

- Jumlah raperda yang disetujui DPRD

raperda

- Terlayaninya kegiatan keprotokoleran dan tugas dinas pimpinan

%

100%

- Sinkronisasi kebijakan Kepala Daerah dengan SKPD / lurah dan masyarakat

%

100%

5.01.21

Program Peningkatan Profesionalism tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

5.01.23

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat

5.01.24

5.01.25

Program Peningkatan dan Pengembangan Kerjasama Daerah

12

6.934.836.000

100%

KINERJA 44

DANA (Rp) 1.163.943.000

24

4.953.700.000

100%

100%

44

1.101.530.000

100%

100%

4.199.491.000

20

66.427.334.000

KINERJA

36

5.201.385.000

100%


100%

KINERJA

44

DANA (Rp) 2.755.833.000

1.266.760.000

100%

100%

5.895.597.000

20

69.826.215.000

48

5.461.454.000

100%

2021

100%

KINERJA

100%

PERANGKAT DAERAH

Dana Rp 44

Sekretariat DPRD, Sekretariat DPRD

1.456.774.000

100%

5.695.156.000 Sekretariat DPRD

100%

7.364.602.000

100%

24.402.761.500 Sekretariat DPRD, Sekretariat DPRD, Inspektorat dan Kecamatan

20

73.405.922.000

20

331.664.751.000 Sekretariat DPRD

60

5.734.527.000

Kinerja

100%

60

6.021.253.000

100%

100%

100%

27.372.319.000 Sekretariat Daerah

-

6.352.837.000

- opini BPK atas hasil laporan keuangan pemerintah daerah - Penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, Inspektorat provinsi,inspektorat kota

- Tingkat Maturitas SPIP - Tingkat leveling kapabilitas APIP

predikat

WDP

%

75

Leveling leveling

1 1

12.536.520.000

Sekretariat Daerah, Kecamatan

WTP

2.782.793.000

77

82.691.000

1 1

WTP

2.921.933.000

79

452.075.000

2 2

WTP

4.600.721.000

81

164.528.000

2 2

WTP

5.805.282.000

83

183.288.000

3 3

WTP

6.391.872.000

85

231.276.000

3 3

WTP

22.502.601.000 Sekretariat Daerah, Inspektorat dan Kecamatan

85

254.646.000

3 3

1.285.813.000 Inspektorat

61.000.000

Sekretariat Daerah

325.000.000

- Tersedianya pranata / perjanjian/ dokumen kerjasama antar pemerintah daerah, lembaga / institusi, pihak ketiga, dan Luar Negeri. - Terlaksananya pengawasan dan pengendalian serta evaluasi kerjasama dengan pihak ketiga,


63.204.690.000

100%

Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah

5.01.20

20

868.800.000

- Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur - Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

3.450.809.000

100%

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

5.01.17

100%

%

5.01.05

Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah

100%

DANA (Rp) 4.726.928.000

kegiatan

5.01.16

957.852.000

44

- Cakupan kegiatan DPRD yang terfasilitasi oleh Sekretariat DPRD

5.01.15

44

2019 DANA (Rp) 1.507.969.000

876.593.000

Program peningkatan disiplin aparatur

KINERJA

2018

44

5.01.03

5.01.06


Dokumen Kerjasama

Obyek

91

35 obyek / 3 Kegiatan

1.010.000.000

-

93


1.630.000.000

-

Sekretariat Daerah

95

1.858.200.000


97


VIII-29

2.118.348.000

99


2.436.100.000

101


2.777.154.000

101



-

NO



5.01.26

5.01.28

Program Penataan Peraturan Perundangundangan

Program Pembinaan dan Peningkatan Organisasi Perangkat Daerah

- Jumlah Kegiatan kerjasama kemitraan pembangunan antara Pemkot Semarang dengan Pemerintah Daerah lainnya - Jumlah Produk hukum yang terdokumentasi melalui cetak Lembaran daerah (LD) dan Berita Daerah (BD)


Dana Rp

Capaian kinerja program dan kerangka pendanaan 2017 KINERJA 8 Keg

2018 DANA (Rp)

KINERJA 8 Keg

DANA (Rp)

KINERJA 8 Keg


KINERJA 8 Keg

2020 DANA (Rp)

2021 KINERJA 8 Keg

DANA (Rp)

Kinerja

PERANGKAT DAERAH

Dana Rp

8 Keg

% Lembar Daerah dan Berita Daerah

100%

- Persentase Sinkronisasi Peraturan Daerah dengan peraturan yang lebih tinggi dan tersosialisasi

Jmlh Perda selama 20172021 (56 Perda)

330 perda

337 perda

345 perda

352 perda

360 perda

368 perda

368 perda

-

- Persentase Penyelesaian Penanganan Permasalahan Hukum (Bantuan Hukum bagi warga miskin)

juml warga miskin

609

759

919

1.084

1.254

1.424

1.424

-

- Tersedia pranata dalam penataan / peningkatan organisasi / kelembagaan perangkat daerah dan Pedoman pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Semarang

Dokumen

8

- Perangkat Daerah yang menerapkan Standar Pelayanan (SP), dan Standar Operasional Prosedur (SOP)

SKPD

15

16

-

20

24

25

25

25

1 perda

-

1 perda, 1 perwal

1 perda, 2 perwal

1 perda, 3 perwal

1 perda, 4 perwal

1 perda, 4 perwal

74

-

76

78

80

82

82

-

100 % (6 SPM) sesuai UU 32/2014

100 % (6 SPM)

100 % (6 SPM)

100 % (6 SPM)

100 % (6 SPM)

5.443.022.000

2.251.729.000

100%

50

-

2019 DANA (Rp)

Keg

5.730.000.000

1.949.453.000

100%

51

6.303.000.000

2.241.871.000

100%

53

6.933.300.000

2.578.152.000

100%

55

7.626.630.000

2.964.875.000

100%

57

40 keg

8.389.293.000

3.409.606.000

100%

57

- Tersedia pranata tentang kewenangan dan pendelegasian kewenangan Pemkot Semarang

dokumen

- Survey kepuasan masyarakat (IKM) pada lembaga PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu)/One Way Service

angka

1 Na dan Raperda Revisi Perda kewenangan, 1 Data Inventarisasi P3D 72

-

SPM

100 % (15 SPM)

100 % (6 SPM) sesuai UU 32/2014

100

100

100

100

100

100

100

77/20

79/20

81/25

83/25

85/30

87/30

87/30

Persentase PD yg menerapkan SPM dan sesuai peraturan mengenai kewenangan Pemkot Semarang

- Persentase Pengaduan Masyarakat yang tertangani dan terselesaikan -


SATUAN

Survey Kepuasan Masyarakat

%

Indeks / SKPD

VIII-30

-



-

-

-

-

NO




-

Jumlah Aset Daerah yang dikelola oleh Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan

5.01.34

Program Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan daerah

- Pengendalian pelaksanaan pembangunan dari sisi pranata, koordinasi dan evaluasi, pengelolaan sarpras umum dan pengadaan berang dan jasa

SATUAN



Dana Rp

jumlah bid tanah

Program Peningkatan dan Pengembangan Perekonomian Daerah

-

Peningkatan Kinerja BUMD

-

Rumusan kebijakan perekonomian daerah Koordinasi peningkatan perekonomian barbasis potensi unggulan lokal daerah

-

5.01.42

5.01 47

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Program Peningkatan dan Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan Umum

5.01.48

Program Peningkatan Intensifikasi Pendapatan Asli Daerah

5.01.50

Program Peningkatan dan Pengembangan Barang Milik Daerah (BMD)


-

KINERJA 638

DANA (Rp) 2.946.650.000

KINERJA 640

100

4.487.971.000

100

5.161.167.000

100

5.935.342.000

DANA (Rp)

-

%

Ketersediaan pranata standarisasi harga dalam pelaksanaan APBD 5.01.40

-

2019 DANA (Rp) 214.568.000

KINERJA

-

2018

100%

%

dokumen %

79,22

60,72

100%

3.667.747.000

78,50

100%

3.446.137.000

85,90


KINERJA 643

2020 DANA (Rp) 282.378.000

KINERJA 645

DANA (Rp) 3.536.704.000

100

6.825.643.000

100

7.849.489.000

100%

3.839.084.000

97,42

2021

100%

4.844.234.000

100

Kinerja 645

100

100%

5.333.716.000

100

4

8

12

16

20

24

24

100

100

100

100

100

100

100

100.000.000

%

100%

- Cakupan Penandaan batas wilayah administrasi - Cakupan Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Umum

%

16,38% (29 Kel)

38,98% (69 Kel)

55,36% (98Kel)

74,57% (132Kel)

100% (177Kel)

100%

100%

%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

- Cakupan Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan - Jumlah kelurahan yang berbasis PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan)

%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

kelurahan

0

42

79

101

136

157

157

kelurahan

209.966

279.255

398.018

423.064

449.857

477.561

477.561

%

Dok

17,88

-

6.980.300.000 Kecamatan


-


Sekretariat Daerah

- Pengendalian Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan

- Jumlah pelayanan administratif kepada masyarakat di Kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan - Persentase jumlah WP yang membayar PBB di Kecamatan dan Kelurahan - Jumlah dokumen pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD )

-

PERANGKAT DAERAH

Dana Rp

100%

84,81

8

8.921.250.000

293.374.000

127.377.000

100%

6.860.094.000

100%

7.069.843.000

100%

7.964.327.000

100%

8.590.622.000

100%

91,50

1.755.059.000

93,06

1.908.193.000

94,31

2.485.641.000

95,69

2.713.435.000

95,69

16

982.835.000

24

1.079.813.000

32

1.349.837.000

40

1.389.073.000

40

VIII-31

39.406.136.000 Sekretariat Daerah, Kecamatan

9.155.702.000 Kecamatan


NO



5.01.52

Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Program Pembinaan Bidang Kesejahteraan rakyat

SATUAN


Dana Rp

KINERJA 100% (4 laporan)

DANA (Rp) 1.424.823.000


DANA (Rp) 1.638.546.000


2019 DANA (Rp) 1.884.328.000



2020 DANA (Rp) 2.166.977.000

2021 KINERJA 100% (4 laporan)

DANA (Rp) 2.492.024.000

Kinerja

Dana Rp

Tersusunnya Laporan Kinerja Pemerintah Daerah yang baik, benar dan tepat waktu (LKPJ ATA /AMA, LKJiP, LPPD,ILPPD)

laporan

-

Persentase Perangkat Daerah yang mempunyai akuntabilitas baik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

%

75%

-

80%

85%

90%

95%

95%

Persentase Koordinasi Hubungan Antar Lembaga dalam rangka Otonomi Daerah

%

100 % ( 2 keg)

-

100 % ( 2 keg)

100 % ( 2 keg)

100 % ( 2 keg)

100 % ( 2 keg)

100 % ( 2 keg)

Cakupan koordinasi dan fasilitasi kegiatan keagamaan, kesehatan dan sosial kemasyarakatan

jenis kegiatan

-

-

2018

-

3

V URUSAN PEMERINTAHAN UMUM BELANJA TIDAK LANGSUNG 01 Belanj a Pegawai BELANJA LANGSUNG 6.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran


7.395.547.000

3

2.537.500.000

3

2.664.375.000

3

2.797.594.000

3

2.937.473.000

100% (4 laporan)

3

9.995.436.000

11.407.891.000

15.375.565.000

15.253.051.000

61.369.509.000

100,00%

4.492.629.000 4.492.629.000 4.844.937.000 300.496.000

100,00%

4.560.018.000 4.560.018.000 5.435.418.000 241.673.000

100,00%

4.651.218.000 4.651.218.000 6.756.673.000 419.579.000

100,00%

4.744.242.000 4.744.242.000 10.631.323.000 481.302.000

100,00%

4.839.127.000 4.839.127.000 10.413.924.000 562.053.000

100,00%

23.287.234.000 23.287.234.000 38.082.275.000 2.005.103.000 PD yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan Umum 1.649.711.000 PD yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan Umum 1.816.641.000 PD yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan Umum 1.355.549.000 PD yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan Umum 11.820.101.000 PD yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan Umum 5.789.170.000 PD yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan Umum

%

100,00%

6.01 02



%

100,00%

280.000.000

100,00%

280.000.000

100,00%

207.148.000

100,00%

279.719.000

100,00%

401.085.000

100,00%

481.759.000

100,00%

6.01.05



%

100,00%

140.000.000

100,00%

147.440.000

100,00%

276.197.000

100,00%

349.649.000

100,00%

481.302.000

100,00%

562.053.000

100,00%

6.01.06



%

100,00%

232.643.000

100,00%

221.460.000

100,00%

207.148.000

100,00%

244.754.000

100,00%

320.868.000

100,00%

361.319.000

100,00%

6.01.15

Program Peningkatan ketentraman dan kenyamanan lingkungan

2

2.341.789.000

2

1.440.241.000

2

1.800.301.000

1

2.250.376.000

1

2.812.970.000

1

3.516.213.000

1

6.01.17

Program pengembangan wawasan kebangsaan

- Jumlah kejadian konflik sosial yang berlatarbelakang suku agama ras dan antar golongan - Tingkat partisipasi masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

90%

1.678.000.000

91%

260.400.000

92%

1.107.221.000

93%

6 01.18

Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

6.01.21

Program pendidikan politik masyarakat


1.273.304.000

94%

1.464.300.000

95%

1.683.945.000

95%

270.000.000

- Tingkat partisipasi masyarakat dalam bidang politik

%

69%


9.337.566.000


%


10.509.469.463 3.695.121.463 3.695.121.463 6.814.348.000 290.790.000

jumlah konflik

PERANGKAT DAERAH

1.581.126.000

72%

922.667.000

75%

1.595.730.000

VIII-32

77%

1.939.292.000

80%

4.669.496.000

82%

3.246.582.000

82%

PD yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan Umum 12.373.767.000 PD yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan Umum

NO


Program Pengembangan dan Kemitraan Wawasan Kebangsaan



SATUAN



Dana Rp

KINERJA -

2018 DANA (Rp) 1.272.233.000

KINERJA

DANA (Rp)

KINERJA -

VIII-33

2019 DANA (Rp)

KINERJA -


2021 KINERJA -

Kinerja

DANA (Rp) -

PERANGKAT DAERAH

Dana Rp -

PD yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan Umum

BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH No

Indikator Kinerja Daerah

Satuan

Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD 2015

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun 2016

2017

2018

2019

2020

2021

2021

A.

ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

1

Laju Pertumbuhan Ekonomi

%

5,80

5,85

5,90

5,95

6,00

6,05

6,10

6,10

2

Laju inflasi (%)

%

2,56

4,55

4,35

4,17

4,00

3,85

3,71

3,71

3

PDRB per kapita berlaku (Juta Rp.)

78.947,03

84.264,02

89.838,03

95.732,21

101.438,84

107.057,85

112.754,99

112.754,99

5

Indeks Gini

0,3517

0,3578

0,3585

0,3599

0,3616

0,3579

0,3571

0,3571

6

Angka Kemiskinan (indikator dari BPS)

%

5,04

4,99

4,94

4,89

4,65

4,6

4,55

4,55

Angka Kemiskinan (indikator dari Perda Kemisikinan)

%

20,82

19,92

19,02

18,30

17,62

17,03

16,45

16,45


poin

80,23

80,28

80,62

80,95

81,28

81,62

81,96

91,96

Pengeluaran per Kapita disesuaikan

Ribu Rp. /thn

13.589,00

13.776,11

13.948,23

14.112,57

14.266,75

14.439,24

14.608,95

14.608,95

7

poin


Tahun

14,33

14,36

14,40

14,43

14,47

14,50

14,54

14,54


Tahun

10,20

10,35

10,49

10,64

10,79

10,94

11,10

11,10


Tahun

77,20

77,21

77,21

77,22

77,23

77,24

77,24

77,24

%

99,96

8

Angka melek huruf (%)

9

Angka Partisipasi Kasar

10

Ribu Rp

99,96

99,96

99,96

99,97

99,97

99,98

99,98

- PAUD (3-6 tahun)

%

76,40

77,00

78,00

79,00

80,00

81,00

81,50

81,50

- SD/MI

%

107,54

100

100

100

100

100

100

100

- SLTP/MTs

%

110,07

100

100

100

100

100

100

100

- SMA/SMK/MA

%

113,81

100

100

100

100

100

100

100

Angka Partisipasi Murni - SD/MI

%

92,08

92

91,8

91,2

90,7

90,4

90

90

- SLTP/MTs

%

81,24

81,2

81,1

80,7

80,5

80,2

80

80


IX-1

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

No


Satuan


- SMA/SMK/MA 14

%


Target Capaian Setiap Tahun 2016

2017

2018

2019

2020

2021

2021

76,41

76

75,80

75,60

75,40

75,20

75

75

Rasio Group Kesenian / 10.000 penduduk Rasio Gedung Kesenian / 10.000 penduduk

rasio

2,6

2,65

2,78

2,91

3,03

3,15

3,26

3,26

rasio

0,09

0,09

0,09

0,09

0,09

0,10

0,10

0,10

16

Rasio Klub Olahraga / 10.000 penduduk

rasio

0,06

0,374

0,4

0,45

0,47

0,5

0,53

0,53

17

Rasio Gedung Olah Raga / 10.000 penduduk

rasio

0.04

0,04

0,05

0,05

0,06

0,06

0,06

0,06

15


IX-2

No


Satuan

Kondisi Kinerja pada Awal Periode PJMD 2015

B.


Target Capaian Setiap Tahun

2016

2017

2018

2019

2020

544,61 (1:18)

544,61 (1:18)

544,61 (1:18)

544,61 (1:18)

544,61 (1:18)

1,702 (1:20:32)

1,702 (1:20:32)

1,702 (1:20:32)

1,702 (1:20:32)

1,702 (1:20:32)

700,71 (1:17)

700,71 (1:17)

700,71 (1:17)

700,71 (1:17)

700,71 (1:17)

2,366 (1:17:30)

2,366 (1:17:30)

2,366 (1:17:30)

2,366 (1:17:30)

2,366 (1:17:30)

2021

2021

ASPEK PELAYANAN UMUM Fokus layanan Urusan Wajib

1. 1.1

Pendidikan Pendidikan dasar:

a.

Rasio guru/ murid (SD)

rasio

b.

Rasio guru / murid per rata-rata (SD)

rasio

c.

Rasio guru/ murid (SMP)

rasio

d.

Rasio guru / murid per rata-rata (SMP) Pendidikan Menengah

rasio

a.

Rasio guru/ murid (SM)

rasio

b.

Rasio guru / murid per rata-rata (SM) Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara) Fasilitas Pendidikan

rasio

1.2

c. 1.3 a. b.

Sekolah pendidikan D/MI kondisi bangunan baik Kondisi Sekolah SMP/MTs

c.

Kondisi Sekolah SMA/SMK/ MA

1.4

PAUD

1.5

Jumlah Siswa pada jenjang TK / RA Angka Putus Sekolah

a.

SD/MI

b.

SMP/MTs

c.

SMA/SMK/MA


544,61 (1:18) 1,702 (1:20:32) 700,71 (1:17) 2,366 (1:17:30)

544,61 (1:18) 1,702 (1:20:32)

544,61 (1:18)

700,71 (1:17) 2,366 (1:17:30)

700,71 (1:17)

863,93 (1:14)

1,702 (1:20:32)

2,366 (1:17:30)

863,93 (1:14)

863,93 (1:14)

863,93 (1:14)

863,93 (1:14)

863,93 (1:14)

2,880 (1:14:30)

%

863,93 (1:14) 2,880 (1:14:30) 99,96

99,96

2,880 (1:14:30) 99,96

2,880 (1:14:30) 99,96

2,880 (1:14:30) 99,97

2,880 (1:14:30) 99,97

863,93 (1:14) 2,880 (1:14:30) 99,98

%

93,36

93,94

94,2

94,4

94,6

94,8

95

95

%

98,43

98,48

98,55

98,65

98,75

98,80

99,00

99,00

%

99,06

99,14

99,2

99,25

99,3

99,4

99,5

99,5

44.571

45.798

45.958

46.119

46.281

46.443

46.605

46.605

2,880 (1:14:30) 99,98

S

siswa

0,02

0,02

0,02

0,02

0,01

0,01

0,01

0,01

0,07

0,07

0,07

0,07

0,06

0,06

0,06

0,06

0,32

0,32

0,32

0,32

0,3

0,3

0,3

0,3

IX-3


No


Satuan


1.6



2016

2017

2018

2019

2020

2021

2021

Angka Kelulusan

a.

Angka Kelulusan SD/MI (%)

%

99,98

99,98

99,98

100

100

100

100

100

b.

Angka Kelulusan SMP/MTs (%)

%

99,82

99,82

99,82

99,85

99,85

99,90

99,90

99,90

c.

Angka Kelulusan SMA/SMK/MA (%) Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs (%)

%

99,83

99,85

99,85

99,87

99,89

99,90

99,90

99,90

%

104,65

100

100

100

100

100

100

e.

Angka Melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA (%)

%

114,95

100

100

100

100

100

100

f.

Guru berkualifikasi S1 Jenjang SD/MI

%

77,5

77,5

80,5

90,5

100

100

100

100

Jenjang SMP/MTs

%

92,41

92,41

95,5

98,5

100

100

100

100

Jenjang SMA/SMK/MA

%

96,3

96,3

99

100

100

100

100

d.

98

100 100

2.

Kesehatan

2.1

Rasio Puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk x 1000

rasio

0,18

0,18

0,24

0,27

0,28

0,28

0,29

0,29

Rasio Fasilitas Kesehatan Dasar/ 100.000 penduduk

rasio

20

22

24

26

28

30

32

32

Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk x 1.000

rasio

0,01

0,01

0,01

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

Rasio jumlah tempat tidur Rumah Sakit/ 1.000 penduduk

rasio

2,12

2,15

2,18

2,21

2,24

2,25

2,25

2,25

50

53,85

57,69

59,26

62,07

65,52

68,97

68,97

rasio

1,53

1,7

1,81

1,91

1,99

2,07

2,16

2,16

rasio

2,12

2,12

2,13

2,25

2,35

2,45

2,56

2,56

%

100

100

100

100

100

100

100

100

2.2

Prosentase RS yang memenuhi standar Permenkes No 56 Tahun 2014

2.4

Rasio dokter per satuan penduduk Rasio tenaga medis per satuan penduduk x 1000 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani (%)

2.5 2.6


%

IX-4

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH Kondisi Kinerja pada Awal Periode PJMD



No


Satuan

2.7

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan (%) Cakupan kelurahan UCI (%)

%

97,53

97,8

98,1

98,4

98,7

99

99,3

99,3

%

100

100

100

100

100

100

100

100

Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan (%)

%

100

100

100

100

100

100

100

100

Persentase Gizi Buruk

%

0,4

0,39

0,38

0,37

0,36

0,35

0,34

0,34

Penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC,BTA(%) Penemuan dan penanganan penderita DBD (%)

%

60

76

77

78

79

80

81

81

%

100

100

100

100

100

100

100

100

98,61

98,5

98

97,5

97

96,5

96

96

Kasus

229

225

221

217

213

209

205

205

10,4

20

16

15,75

15,5

15,25

14,75

14,75

2015

2.8 2.9

2.10 2.11

IR DBD

/100.000 pddk

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2021

2.12

Jumlah Kematian Bayi / AKB

2.13

Angka Kematian Balita / AKABA

/1.000 kelahiran hidup

11

Angka Kelangsungan Hidup Bayi per / 1000 kelahiran hidup (%)

%

91,62

91,7

91,8

91,9

92

92,1

92,2

92,2

%

100

100

100

100

100

100

100

100

2.13

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (%) Cakupan kunjungan bayi (%)

%

98,03

98,2

98,4

98,6

98,8

99

99,2

99,2

2.14

Cakupan puskesmas (%)

%

231,25

231,3

231,3

237,5

243,8

250

256,3

256,3

2.15

Cakupan

%

19,45

21,5

21,5

22

22,6

23,2

23,7

23,7

%

32

35

38

42

45

49

53

53

%

68

69

70

72

73

74

75

75

Indeks

71,86

72

72,50

73

73,50

74

75

75

Indeks

80

80,50

81

82

83

84

85

85

2.12

2.16 2.17 2.18

pembantu puskesmas

Persentase Nilai Kinerja Puskesmas Terpenuhinya sarana dan prasarana RS Type B Pendidikan Nilai IKM Pelayanan Kesehatan RS Nilai Kinerja BLUD Sehat (AA)


IX-5


No


Satuan


3. 3.1 3.2 3.3 3.4

Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (%) Rasio tempat ibadah per 1000 penduduk Persentase rumah tinggal bersanitasi Rasio pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk



2016

2017

2018

2019

2020

2021

2021

%

88,07

89,07

90,07

90,07

91,07

92,07

93,07

93,07

rasio

2,295

2,298

2,301

2,304

2,307

2,310

2,313

2,313

%

85,78

85,82

85,87

85,92

85,97

86,02

86,07

86,07

2,45

2,50

2,51

2,52

2,53

2,54

2,55

2,55

364,70

367,81

371,49

375,2

378,95

382,74

386,57

386,57

rasio

3.5

Panjang jalan kota dalam kondisi baik (>40 km/jam)

3.6

Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar (%)

%

44,20

44,10

40

32

29

26

23

23

3.7

Drainase dalam kondisi baik / pembuangan aliran air tidak tersumbat (%)

%

79

80

82

84

86

88

90

90

3.8

Luas irigasi Kota dalam kondisi baik (%)

%

80

80,5

81

81,5

82

82,5

83

83

3.9

Persentase rumah tangga pengguna air minum / jumlah seluruh rumah tangga x 100% (%) Persentase rumah tangga ber sanitasi (%)

%

88,13

88,5

89

91

93

95

97

97

%

85,78

85,82

85,87

85,92

85,97

86,02

86,07

86,07

3.11

Persentase luas ruang terbuka hijau (RTH)

%

43,26

43,76

44,26

44,76

45,26

45,76

46,26

46,26

3.12

Persentase bangunan ber– IMB / Jumlah bangunan (%)

%

53,25

53,46

53,67

53,88

54,09

54,3

54,51

54,51

3.13

Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan Perencanaan Tata Ruang (simpangan)

%

5,4

5,4

4,5

4

3,5

3

2

2

3.10


km

IX-6


No


Satuan


4. 4.1 4.2 4.3

Perumahan Rakyat & Kaw. Permukiman Luas lingkungan permukiman kumuh (%)

%

Pemugaran rumah tidak layak huni (berdasarkan data PBDT 2015) Rasio rumah tidak layak huni (%)



2016

2017

2018

2019

2020

2021

2021

0,99

0,80

0,60

0,40

0,20

0

0

0

unit

2.251

2.251

3.017

3.817

4.667

5.567

6.567

6.567

%

18,77

18,81

18,85

18,89

18,93

18,97

19,01

19,01

4.4

Luas lingkungan permukiman kumuh (%)

%

0,99

0,80

0,60

0,40

0,20

0

0

0

4.5

Jumlah rumah layak huni (%)

%

91,69

91,96

92,23

92,5

92,77

93,04

93,31

93,31

4.6

Rasio TPU per satuan penduduk per 1000 penduduk

rasio

34,35

34,45

34,5

33,55

34,6

34,65

34,7

34,7

5.

Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk Rasio Pos Siskamling per jumlah kelurahan

rasio

1,43

1,54

1,64

1,74

1,84

1,93

2,07

2,07

rasio

31,66

31,71

31,77

31,82

31,88

31,94

32,00

32,00

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

25

26

27

28

29

30

31

31

3.600

4.320

5.760

7.200

8.640

10.080

11.520

11.520

0,82

0,84

0,87

0,89

0,92

0,94

1

1

0,001566

0,0018

0,001967

0,002131

0,002231

0,00233

0,002426

0,002426

5.1 5.3 5.5

5.6 5.7 5.8

Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di kabupaten/kota Jumlah peraturan perundangundangan daerah yang ditegakkan Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Rasio petugas perlindungan masyarakat (Linmas) di Kabupaten/Kota Cakupan pelayanan bencana kebakaran


%

perda keg rasio %

IX-7


No


Satuan

5.9

Tingkat waktu tanggap (response time rate) Jumlah ketepatan waktu tindakan pemadam kebakaran Sosial

%


6.



2016

2017

2018

2019

2020

2021

2021

86,32

86,33

86,67

87

87,33

87,67

88

88

6.1

Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi

jml

132

132

133

133

134

134

135

135

6.2

PMKS yg memperoleh bantuan sosial Jumlah PMKS (orang)

jml

1.051

2.421

2.854

3.450

4.100

4.250

4.400

4.400

org

54.651

53.558

51.951

49.873

47.380

45.958

44.579

44.579

3.965

4.050

4.170

4.218

4.300

4.500

4.700

4.700

63,05

63,35

63,65

63,95

64,25

64,55

64,85

64,85

1.218

1.285

1.700

1.950

2.000

2.050

2.100

2.100

6.3 6.3 7.

Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (orang) Tenaga Kerja

org

7.1

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)

%

7.2

Pelatihan tenaga kerja/ pencari kerja

org

Jumlah lowongan kerja (orang)

org

30.500

30.500

30.750

31.000

31.250

31.500

32.000

32.000

org

Jumlah pencari kerja mendaftar

15.000

15.000

16.000

17.000

18.000

19.000

20.000

20.000

Pemeriksaan ketenagakerjaan

Perus.

360

360

370

0

0

0

0

0

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial/ PHK (kasus) Pencari kerja yang ditempatkan (orang)

kasus

180

180

250

250

250

250

250

250

9.136

11.000

12.000

12.250

12.500

12.750

13.000

13.000

13

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

%

5,77

5,57

5,37

5,17

4,97

4,77

4,57

4,57

8.

Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak

8.1

Rasio KDRT (%)

%

0,056

0,053

0,05

0,047

0,044

0,041

0,039

0,039

8.2

Penyelesaian pengaduan Perlindungan

%

100

100

100

100

100

100

100

100


org

IX-8


No


Satuan




2016

2017

2018

2019

2020

2021

2021

perempuan dan anak dari tindakan kekerasan (%) 8.3

Pemberdayaan terhadap korban KDRT (%)

8.4

Organisasi wanita yang berpartisipasi dalam Pembangunan (organisasi) Indeks Pembangunan Gendeer (IPG) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Pangan

8.5 8.6 9. 9.1 9.2 9.3

Pola Pangan Harapan Ketersediaan pangan utama (beras) Ketersediaan pangan penduduk

10.

Pertanahan

10.1

Tertib Administrasi Pertanahan (%) (peningkatan Data Base Pertanahan) Penyelesaian kasus tanah Negara (%) (fasilitasi penyelesaian kasus tanah negara)

10.2

%

100

100

100

100

100

100

100

100

jml

4

4

4

4

4

4

4

4

Poin

95,6

95,65

95,72

95,79

95,86

95,93

96

96

poin

76,08

76,58

77,08

77,58

78,08

78,58

79,08

79,08

skor kg

90,9 191.760

91,1 192.718,80

91,3 193.682,39

91,5 194.650,81

91,7 195.624,06

91,9 196.602,18

92,1 197.585,19

92,1 197.585,19

Kkl/kapit a/hari

3.049

3.050

3.051

3.052

3.053

3.054

3.055

3.055

%

26,27

30

39

48

57

66

75

75

%

100

100

100

100

100

100

100

100

(20 kasus)

(20 kasus)

(21 kasus)

(21 kasus)

(22 kasus)

(22 kasus)

(23 kasus)

(23 kasus)

11.

Lingkungan Hidup

11.1

Persentase penanganan sampah (%) Pencemaran status mutu air (%)

%

87

87,5

88

88,5

89

89,5

90

90

%

60

60

62

64

66

68

70

70

11.3

Cakupan pengawasan Terhadap pelaksanaan amdal. (%)

%

0

22

44

61

72

83

100

100

11.4

Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk (%)

%

0,245

0,250

0,251

0,252

0,253

0,254

0,255

0,255

11.2


IX-9


No


Satuan


11.5



2016

2017

2018

2019

2020

2021

2021

12.1

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Adm. Kependudukan dan Catatan Sipil Kepemilikan E-KTP

12.2

Rasio bayi berakte kelahiran (%)

%

90,82

92

92

93

94

95

96

96

12.3

Rasio pasangan non muslim berakte nikah (%)

%

100

100

100

100

100

100

100

100

12.4

Kepemilikan akta kelahiran

%

74,00

74,5

75

76

77

78

79

79

12.5

Rasio penduduk berakte kematian (%)

%

15,67

20

30

45

60

70

72

72

12.6

Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)

%

0

0

25

45

70

90

100

100

13.

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

13.1

PKK aktif

%

100

100

100

100

100

100

100

100

13.2

Posyandu aktif

%

100

100

100

100

100

100

100

100

14.

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

14.1

Rata-rata jumlah anak per keluarga Rasio akseptor KB per 1.000 PUS (%) Cakupan PUS unmet need

rasio

2,02

2,02

2,02

2,01

2,00

2,00

2,00

2,00

%

76,20

76,25

76,3

76,4

76,5

76,55

76,6

76,6

%

11,97

10,8

10,6

10,4

10,2

10

9,8

9,8

%

0,56

0,55

0,54

0,53

0,52

0,51

0,5

0,5

20.061.038

22.263.142

24.469.131

26.237.944

28.295.887

30.558.520

33.051.055

33.051.055

0,002023

0,002018

0,001999

0,001992

0,001973

0,001956

0,001937

0,001937

8.095

8.175

8.257

8.340

8.423

8.507

8.593

8.593

12.

14.2

14.3 14.4 15.

Cakupan PUS yang isterinya <20th Perhubungan

15.1

Jumlah arus penumpang angkutan umum

15.2

Rasio ijin trayek

15.3

Jumlah uji kir angkutan umum


skor

45,38

45,38

47

49

51

5

55

55

%

91,54

92

94

96

98

100

100

100

jml rasio jml

IX-10


No


Satuan


15.4

Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis

15.5

Jumlah Simpul Kemacetan

15.6

Kepemilikan KIR angkutan umum

15.7



2016

2017

2018

2019

2020

2021

2021

jml

9

9

9

9

9

9

9

9

%

8

8

7

6

5

4

3

3

jml

4.810

5.279

5.279

5.279

5.279

5.279

5.279

5.279

Parkir on the street (titik)

titik

1.127

1.115

1.104

1.093

1.082

1.071

1.061

1.061

15.8

Biaya pengujian kelaikan angkutan umum

Rp

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

15.9

Pemasangan Rambu- rambu

jml

3.203

3.322

3.441

3.560

3.679

3.798

3.917

3.917

16.

Komunikasi dan Informatika

16.1

Jumlah jaringan komunikasi

lokasi

40

50

58

235

251

288

331

331

16.2

Jumlah domain dan Subdomain di semarangkota.go.id

Sub domain

28

39

65

65

65

65

65

65

Jumlah aplikasi interaktif dan integrasi untuk mewujudkan EGov dlm rangka Smart City

aplikasi

11

16

21

26

31

36

41

41

Ada/tidak

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

16.3

Web site milik pemerintah daerah

16.4

Jumlah surat kabar nasional/lokal Jumlah penyiaran

jml

12

12

11

11

10

10

10

10

jml

19

36

35

35

35

35

35

35

radio / TV lokal

jml

3

16

16

16

16

16

16

16

16.5

Pameran/expo

jml

8

8

8

8

8

8

8

8

16.6

Jumlah wi-fi di area publik

wifi

-

20

70

90

110

130

150

150

17.

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

17.1

Persentase koperasi aktif (%)

79,94

78,5

79

79,5

80

80.50

81

81

17.2

Jumlah UMKM

UMKM

996

4.835

6.412

8.132

9.938

11.866

13.499

13.499

17.3

Jumlah Usaha Mikro dan Kecil

UMK

996

4.738

6.284

7.969

9.739

11.629

13.229

13.229

18.

Penanaman Modal


%

IX-11


No


Satuan




2016

2017

2018

2019

2020

2021

2021

18.1

Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)

investor

152

175

192

225

275

342

408

408

18.2

Jumlah nilai investasi

Rp (dlm juta)

9.570.413

10.500.000

11.500.000

13.500.000

16.500.000.

20.500.000

24.500.000

24.500.000

18.3

Jumlah daya serap tenaga kerja

27.852

32.025

35.136

41.175

50.325

62.586

74.664

74.664

18.4

(PMA)

Rp

(PMDN)

Rp

Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah) Sistem informasi Manajemen Pemerintahan

Rp

5.397.756. 206.300 5.432.000. 000.000 1.645.897. 882.453

5.600.000.000 .000 4.900.000.000 .000 1.000.000.000 .000

5.800.000.00 0.000 5.700.000.00 0.000 1.000.000.00 0.000

6.200.000.00 0.000 7.300.000.00 0.000 2.000.000.00 0.000

6.800.000.00 0.000 9.700.000.00 0.000 3.000.000.00 0.000

7.600.000.00 0.000 12.900.000.0 00.000 4.000.000.00 0.000

8.300.000. 000.000 1.620.000. 000.000 4.000.000. 000.000

8.300.000.00 0.000 1.620.000.00 0.000 4.000.000.00 0.000

jml

52 SIM

55

58

62

66

70

74

74

18.5 18.6

h

19.

Kepemudaan dan Olah Raga

19.1

Jumlah organisasi pemuda

jml

60

60

61

61

62

62

62

62

19.2

Jumlah organisasi olahraga

jml

46

45

45

45

45

45

45

45

19.3

Jumlah kegiatan kepemudaan

jml

15

15

18

22

26

30

35

35

19.4

Jumlah kegiatan olahraga

jml

24

24

30

35

40

44

46

46

19.5

Gelanggang / balai (selain milik swasta)

jml

3

3

3

3

4

4

4

4

19.6

Lapangan olahraga

jml

275

280

285

290

295

300

310

310

20.

Statistik

20.1

Buku ”Semarang dalam angka”

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

20.2

Buku ”PDRB Kota”

Ada/ tidak Ada/ tidak

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

keg

222

233

244

256

269

283

297

297

Fokus Seni dan Budaya 21.

Kebudayaan

21.1

Penyelenggaraan festival seni dan budaya


IX-12


No


Satuan




2016

2017

2018

2019

2020

2021

2021

21.2

Sarana penyelenggaraan seni dan budaya

jml

173

174

176

178

179

181

183

183

21.3

Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan

jml

342

342

342

342

342

342

342

342

21.4

Rasio Group Kesenian / 10.000 penduduk

rasio

2,6

2,65

2,78

2,91

3,03

3,15

3,26

3,26

21.5

Rasio Gedung Kesenian / 10.000 penduduk

rasio

0,09

0,09

0,09

0,09

0,09

0,10

0,10

0,10


unit

10

11

12

13

14

15

16

16

jml

187

188

189

190

191

192

193

193

12

14

16

18

20

22

24

24

110.000

114.250

119.250

124.250

129.250

134.250

139.250

139.250

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

22.

Perpustakaan

22.1

Jumlah perpustakaan

22.2

Persentase Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun

22.3

jml

23.

Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah Kearsipan

23.1

Pengelolaan arsip secara baku

%

23.2

keg

2

5

8

11

15

19

23

23

24.

Peningkatan SDM pengelola kearsipan Kelautan dan Perikanan

24.1

Produksi perikanan tangkap (ton)

ton

2136.29

2243,1

2355,25

2473,01

2596,66

2726,49

2862,81

2862,81

24.2

ton

2705.19

2840,44

2982,46

3131,58

3288,15

3452,55

3625,17

3625,17

25.

Produksi perikanan budidaya (ton) Pariwisata

25.1

Jumlah Kunjungan wisatawan

org

4.376.359

4.660.822

4.987.080

5.361.111

5.790.000

6.282.150

6.847.543

6.847.543

6,0

6,5

7,0

7,5

8,0

8,5

9,0

9,0

43.941

44.161

44.382

44.853

44.821

45.051

45.276

45.276

(Prosentase Kenaikan) 26.

Pertanian

26.1

Produksi padi atau bahan pangan utama lokal lainnya


%

%

ton

IX-13


No


Satuan


26.2

Cakupan bina Kelompok Tani

26.3

Pendapatan Rumah Tangga Petani Jumlah pendapatan perkapita nelayan Kerapatan tegakan pada kawasan hutan kota

26.4 26.5 26.6

luas hutan kota

27.

Perdagangan

27.1 28.

Kontribusi kategori-kategori pada Perdagangan & Jasa-jasa thd PDRB Perindustrian

28.1

Pertumbuhan Industri.

28.2

Jumlah sentra kelompok pengrajin Kontribusi kategori-kategori pada sektor Industri Pengolahan thd PDRB Perencanaan Kesesuaian Program di RPJMD dengan Program di RKPD tahunan Kesesuaian Program di RKPD tahunan dengan Program di APBD tahunan

28.3 29. 29.1 29.2

30.

Pemerintahan Umum

30.1

Jumlah Ormas dan Lembaga Nirlaba Lainnya yang keberadaannya bermanfaat bagi masy, bangsa dan negara Fungsi Lainnya sesuai perundangan Opini BPK

31. 31.1


%



2016

2017

2018

2019

2020

2021

2021

28

33

38

43

48

53

58

58

Rp/ tahun Rp/tahun

10.355.300

10.452.000

10.554.520

10.659.040

10.763.560

10.868.080

10.972.600

10.972.600

17.500.000

18.000.000

19.800.000

21.750.000

22.958.000

23.353.800

24.989.180

24.989.180

Pohon/He ktar

400

460

510

550

580

600

600

600

ha

124,15

124,15

154,5

154,5

186,65

186,85

186,85

186,85

%

30,99

31,06

31,13

31,20

31,27

31,34

31,41

31,41

Unit

3644

3659

3674

3689

3704

3719

3750

3750

2

2

6

10

14

18

22

22

%

27,30

27,34

27,38

27,42

27,46

27,50

27,54

27,54

%

90

95

95

95

95

95

95

95

%

100

100

100

100

100

100

100

100

30

40

50

60

70

85

100

100

WDP

WDP

WTP

WTP

WTP

WTP

WTP

WTP

sentra

organisasi

Opini/ predikat

IX-14

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH Kondisi Kinerja pada Awal Periode PJMD



No


Satuan

31.2

Predikat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (Evaluasi tas Penerapan Sakip) Predikat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Kategori/ nilai

CC

CC

CC

CC

B

B

A

A

Kategori/ Nilai

Kota dengan Penyelengg araan Pemerintah an Daerah Terbaik

Kota dengan Penyelenggara an Pemerintahan Daerah Terbaik

Kota dengan Penyelenggar aan Pemerintaha n Daerah Terbaik




Kota dengan Penyelengg araan Pemerintah an Daerah Terbaik


2015

31.3


2016

2017

2018

2019

2020

2021

2021

IX-15

No


Satuan


C.

ASPEK DAYA SAING

1.

Kemampuan Ekonomi Daerah

1.1 2.

Meningkatkan Pendapatan Rumah Tangga Petani Fasilitas Wilayah / Infrastruktur

2.1

Aksesbilitas Daerah Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan

2.2

Luas lahan produktif di Kota Semarang

2.4

%


2016

10.355.300

2017

2018

2019

2020

2021

2021

10.452.000

10.554.520

10.659.040

10.763.560

10.868.080

10.972.600

10.972.600

5,91%

=((722,45*1 0%)/12222 41)*100 0,59%

=((722,45*20 %)/1222241) *100 1,18%

=((722,45*30 %)/1222241) *100 1,77%

=((722,45*40 %)/1222241) *100 2,36%

=((722,45*50% )/1222241)*10 0 2,96%

=((722,45*6 0%)/12222 41)*100 3,55%

=((722,45*6 0%)/12222 41)*100 3,55%

86,44

87

88

89

90

91

92

92

3,992 km2

3,992 km2

3,992 km2

3,992 km2

3,992 km2

3,992 km2

3,992 km2

3,992 km2

41,6

40,17

38,74

37,31

35,88

34,45

33

33

=(722,45/12 22241)*100

Penataan Wilayah Realisasi luas wilayah seusai dengan peruntukannya sesuai dengan RTRW

2.3

Rp/ tahun


%

Km2

Luas genangan banjir atau wilayah kebanjiran

%

Luas wilayah kekeringan

ha

3338,3

3004,47

2704,02

2433,62

2190,26

1971,23

1774,11

1774,11

Luas wilayah perkotaan

ha

37.370,56

37.370,56

37.370,56

37.370,56

37.370,56

37.370,56

37.370,56

37.370,56

Ketersediaan RM - Restoran

buah

137

142

147

152

157

162

167

167

- Rumah Makan

buah

165

170

175

180

185

190

195

195

- Bar

buah

74

75

76

77

78

79

80

80

- Café

buah

85

88

91

94

97

100

103

103

- Jasa Boga Catering

buah

11

12

13

14

15

16

17

17

- Pusat Penjualan Makanan

buah

3

4

5

6

7

8

9

9

buah

54

55

56

57

58

59

60

60

Ketersediaan Penginapan - Hotel Bintang


IX-16


No


Satuan


- Hotel Non Bintang 2.5

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2021

70

70

70

70

70

70

70

70

- Panti Pijat

buah

35

36

37

38

39

40

41

41

- Karaoke

buah

48

50

52

54

56

58

60

60

- Spa

buah

9

11

13

15

17

19

21

21

- Klub Malam

buah

5

5

5

5

5

5

5

5

Angka kriminal itas

2.792

2.500

2.400

2.200

2.100

2.000

1.800

1.800

Angka indeks/ PD

75 /15

77 / 20

79 / 20

81 /25

83 /25

85 /30

87 / 30

87 / 30

Pelatihan tenaga kerja/ pencari kerja

org

1.281

1.285

1.700

1.950

2.050

2.100

Rasio Ketergantungan Penduduk

%

39,80

39,87

39,93

39,98

40,08

40,14

Ketersediaan Hiburan

Fasilitasi Iklim Berinvestasi

3.1

Ketentraman dan Ketertiban Angka Kriminalitas Kemudahan Perijinan Peningkatan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

4.

Sumber Daya Manusia

4.1

Kualitas Tenaga Kerja

4.2


buah

3.

3.2



2.000 40,03

2.100 40,14

IX-17

BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 adalah dokumen perencanaan daerah Kota Semarang untuk periode 5 (lima) tahun. Dokumen ini berisi penjabaran Visi, Misi, dan Program Walikota/ Wakil Walikota periode 2016-2021, yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kota Semarang Tahun 2005-2025 dan RTRW Kota Semarang Tahun 20112031, serta memperhatikan RPJMD Provinsi Jawa Tengah, dan RPJM Nasional. RPJMD Tahun 2016-2021 memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program SKPD, lintas SKPD, dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat

indikatif.

Penyusunan

RPJMD

Tahun

2016-2021

ini,

mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, RPJMD memuat kaidah pelaksanaan dan pedoman transisi. 10.1 PEDOMAN TRANSISI Pedoman

transisi

diperlukan

dalam

rangka

menjaga

kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan RKPD setelah RPJMD berakhir. Dalam rangka keberlanjutan pembangunan Kota Semarang, maka pedoman transisi ditetapkan sebagai berikut: 1. Pada saat RPJMD Tahun 2021- 2026 belum tersusun, maka penyusunan RKPD Tahun 2022 berpedoman pada RPJMD dan RPJPD serta mengacu pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah dan RPJMN 2. RKPD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada butir 1) antara

lain

bertujuan

menyelesaikan

masalah-masalah

pembangunan yang belum seluruhnya tertangani sampai dengan

akhir

periode

RPJMD

dan

masalah-masalah

pembangunan yang akan dihadapi dalam tahun pertama


X-1

PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH TEKNIS

masa kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota terpilih periode berikutnya; 3. RKPD Tahun 2022 merupakan RKPD tahun pertama dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari RPJMD 2021-2026. 10.2 KAIDAH PELAKSANAAN Kaidah pelaksanaan bermakna aturan atau patokan dalam pelaksanaan RPJMD Tahun 2016-2021. Tujuan dibuatnya kaidah pelaksanaan adalah menciptakan koordinasi dan keberlanjutan program, sehingga terjadi efisiensi dan efektivitas baik dalam pembiayaan maupun waktu pelaksanaan serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Kaidah pelaksanaan RPJMD Tahun 2015-2021 adalah sebagai berikut: 1. Sebelum Perangkat Daerah yang disusun berdasarkan UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat

Daerah

terbentuk,

urusan

dilaksanakan

oleh

Perangkat Daerah sebelumnya; 2. Seluruh Perangkat Daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Semarang agar melaksanakan program-program dalam RPJMD Tahun 2016-2021 dengan sebaik-baiknya; 3. Setiap Perangkat Daerah berkewajiban untuk menyusun Renstra Perangkat Daerah yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran,

Strategi,

pembangunan

Kebijakan,

sesuai

dengan

Program, tugas

dan

pokok

Kegiatan

dan

fungsi

Perangkat Daerah dengan berpedoman pada RPJMD ini; 4. Penjabaran lebih lanjut RPJMD Tahun 2016-2021 untuk setiap tahunnya

disusun

melalui

RKPD

yang

dalam

penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda); 5. Dalam hal pelaksanaan RPJPD dan RPJMD terjadi perubahan capaian

sasaran

tahunan

yang

disebabkan

karena

perkembangan keadaan dalam tahun berjalan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka panjang dan menengah, penetapan perubahan RPJPD dan RPJMD ditetapkan dengan peraturan Walikota;


X-2

PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH TEKNIS

6. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD, BAPPEDA

berkewajiban

untuk

melakukan

pemantauan,

fasilitasi, dan mediasi terhadap penjabaran RPJMD ke dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah; 7. RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD, dan selanjutnya

RKPD

merupakan

dasar

dalam

penyusunan

Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).


X-3

BAB XI PENUTUP

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 adalah penjabaran Visi, Misi, dan Program Walikota/Wakil Walikota. Dokumen ini disusun dengan menggunakan pendekatan teknokratik, pendekatan partisipatif dan pendekatan politis serta pendekatan atas-bawah dan bawah-atas. Pendekatan teknokratik adalah pendekatan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah. Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan melalui proses Konsultasi Publik, Focus Group Discussion

(FGD),

Musyawarah

Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Sedangkan dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD. Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan secara berjenjang di daerah hingga nasional, serta dengan penyelarasan kebijakan dan program nasional dan provinsi. Selanjutnya

untuk

menjamin

pencapaian

visi,

misi,

dan

program/kegiatan yang telah di susun, maka pelaksanaan RPJMD Tahun 2016-2021 menjadi tanggung jawab bersama di antara pemerintah, stakeholders, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat Kota Semarang.

WALIKOTA SEMARANG ttd

HENDRAR PRIHADI


XI-1

PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN

Recommend Documents