PERATURAN DAERAH PERDA) TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA KOTA BATAM TAHUN

PERATURAN DAERAH PERDA) TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BATAM TAHUN 2011-2016

PEMERINTAH KOTA BATAM TAHUN 2011

Perda RPJMD Kota Batam 2011 - 2016

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG Berkenaan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, telah memberikan kewenangan kepada Pemerintahan Daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta keragaman daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kerangka dasar pemberian otonomi yang luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Selain itu, hal ini diharapkan juga dapat meningkatkan daya saing yang ada di daerah. Oleh karena itu, kebijakan yang disusun di daerah pada dasarnya dilakukan untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Walaupun undang-undang secara jelas menyatakan bahwa pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri, namun dalam penyusunan perencanaan daerah tetap harus memperhatikan antara perencanaan pemerintahan pusat, provinsi dan antar pemerintah daerah, sehingga pencapaian tujuan daerah mendukung pencapaian tujuan nasional. Aspek hubungan tersebut memperhatikan kewenangan yang diberikan, baik yang terkait dengan hubungan sumber daya alam dan sumber daya lainnya, pelayanan umum serta keuangan. Landasan hukum mengenai sistem perencanaan pembangunan telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional, dimana disebutkan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Kementerian/Lembaga dan perencanaan pembangunan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dan penyusunannya dilakukan secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan. ** Pemerintah Kota Batam | PENDAHULUAN

I-1

Perda RPJMD Kota Batam 2011 - 2016 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 mengamanatkan bahwa Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dalam rangka menyelenggarakan pemerintahannya harus menyusun perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud, disusun secara berjangka meliputi (i) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), (ii) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan (iii) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Menyikapi peraturan Perundangan tersebut di atas, Pemerintah Kota Batam bersama dengan DPRD Kota Batam telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam Berkaitan dengan uraian di atas serta menindaklanjuti kewajiban Pemerintah Kota Batam setelah melaksanakan pemilihan Kepala Daerah secara langsung, maka sesuai amanat peraturan perundangan yang berlaku, Pemerintah Kota Batam diwajibkan menyusun RPJMD. RPJMD Kota Batam Tahun 2011 – 2016 merupakan penjabaran visi, misi dan program Walikota Batam yang akan dilaksanakan dan diwujudkan dalam suatu periode masa jabatan, dimana penyusunannya memperhatikan RPJM Nasional dan RPJMD Provinsi, memuat strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Program lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Dokumen RPJMD ini pada dasarnya disusun berdasarkan beberapa pendekatan berikut: 1. Pendekatan Politik, pendekatan ini memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah sebagai proses penyusunan rencana program, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan para calon Kepala Daerah. Dalam hal ini rencana pembangunan adalah penjabaran agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah saat kampanye ke dalam RPJMD; 2. Pendekatan Teknokratik, pendekatan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga yang secara fungsional bertugas untuk hal tersebut; 3. Pendekatan Partisipatif, pendekatan ini dilaksanakan dengan melibatkan pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan. Pendekatan ini bertujuan untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki; ** Pemerintah Kota Batam | PENDAHULUAN

I-2

Perda RPJMD Kota Batam 2011 - 2016 4. Pendekatan Atas-Bawah (top-down) dan Bawah- Atas (bottom-up), pendekatan ini dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Hasil proses tersebut kemudian diselaraskan melalui musyawarah pembangunan. RPJMD Kota Batam Tahun 2011 – 2016 disusun melalui tahapan perencanaan partisipatif dengan mengedepankan proses evaluasi, proyeksi dan analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap pembangunan daerah Kota Batam. Berbagai tahapan analisis sektoral & tata ruang, penjaringan aspirasi masyarakat, serta dialog yang melibatkan pemangku kepentingan strategis telah dilakukan dalam rangka mewujudkan perencanaan yang komprehensif. Tahapan proses penyusunan RPJMD Kota Batam, secara umum dapat dilihat pada Gambar di bawah ini. Gambar I-1 Proses Penyusunan RPJMD Kota Batam Tahun 2011-2016 (Draf) RPJPD Kota Batam 2005-2025

Kondisi lingkungan strategis & hasil evaluasi

Rancangan Awal RPJMD 2011-2016 (Oleh Bappeko) Visi, Misi, Program KDH

RPJM Nasional dan Provinsi

Musrenbang

Perumusan Rancangan Akhir RPJMD Berdasarkan hasil Musrenbang RPJMD

RPJMD ditetapkan dengan Perda setelah berkonsultasi dengan Provinsi

** Pemerintah Kota Batam | PENDAHULUAN

Sumber : • Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 • Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 • Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008

I-3


1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN Landasan hukum sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2011 - 2016 adalah sebagai berikut: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, san Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880); 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4053 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4775); 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002, Nomor 111 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237); 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor. 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4286);


I-4

Perda RPJMD Kota Batam 2011 - 2016 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 12. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 13. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);


I-5

Perda RPJMD Kota Batam 2011 - 2016 17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5195); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816); 22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 23. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 24. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014; 25. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2025. 26. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010-2015. 27. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 5 Tahun 2001 tentang Kebersihan Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2001 Nomor 5 Seri B) sebagaimana ** Pemerintah Kota Batam | PENDAHULUAN

I-6

Perda RPJMD Kota Batam 2011 - 2016 terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 5 Tahun 2001 tentang Kebersihan Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 46); 28. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 16 Tahun 2001 tentang Penerimaan Sumbangan dari Pihak Ketiga Kepada Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2002 Nomor 20 Seri D); 29. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 17 Tahun 2001 tentang Kepariwisataan di Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2001 Nomor 18 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2001 tentang Kepariwisataan di Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2003 Nomor 30 Seri C) ; 30. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2002 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2002 Nomor 1 Seri D); 31. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2002 tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2002 Nomor 20 Seri D); 32. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2002 tentang Ketertiban Sosial di Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2002 Nomor 22 Seri E); 33. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2003 Nomor 42 Seri E); 34. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam Tahun 2004 – 2014 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2004 Nomor 52 Seri C Tambahan Lembaran Daerah Nomor 32); 35. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pemekaran, Perubahan dan Pembentukan Kecamatan dan Kelurahan dalam Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2005 Nomor 65 Seri D Tambahan Lembaran Daerah Nomor 34); 36. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2006 Nomor 1 Seri D); 37. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2006 Nomor 2 Seri E Tambahan Lembaran Daerah Nomor 37); ** Pemerintah Kota Batam | PENDAHULUAN

I-7

Perda RPJMD Kota Batam 2011 - 2016 38. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2006 Nomor 7 Seri A ); 39. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 44); 40. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2007 Nomor 8) 41. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2007 Nomor 9) 42. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2007 Nomor 10) 43. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2007 Nomor 11) 44. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2007 Nomor 12). 45. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2007 Nomor 13) 46. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2007 Nomor 14) 47. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 16 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 55); 48. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2008 tentang Kepelabuhanan di Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 56 ); 49. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kerjasama Pemerintah Daerah dan Badan Usaha (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 58 ); ** Pemerintah Kota Batam | PENDAHULUAN

I-8

Perda RPJMD Kota Batam 2011 - 2016 50. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 5 Tahun 2009 tentang Retribusi Penggunaan Tanah dan / atau Bangunan yang dikuasai Pemerintah Daerah untuk Pemasangan Reklame (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 61); 51. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2009 tentang Menara Telekomunikasi di Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 62 ); 52. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Terumbu Karang (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 63 ); 53. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 64); 54. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar di Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 65); 55. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 12 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Usaha di Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 66 ); 56. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 67 ); 57. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pendidikan Dasar dan Menengah di Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2010 Nomor 4, , Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 69 ); 58. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 71 ); 59. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 72 ); 60. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 73 ); ** Pemerintah Kota Batam | PENDAHULUAN

I-9

Perda RPJMD Kota Batam 2011 - 2016 61. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi IMB (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 74 ); 62. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 75 );

1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN RPJM Daerah sebagai penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah, berhubungan erat dengan RPJP Daerah, RPJMD Provinsi dan RPJM Nasional karena berdasarkan Pasal 5 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dijelaskan bahwa RPJM Daerah berpedoman pada dokumen RPJP Daerah dan memperhatikan RPJMD Provinsi dan Nasional. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 25 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 RPJM Daerah juga merupakan payung bagi dokumen perencanaan dibawahnya yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan dasar dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Dokumen RKPD merupakan dokumen perencanaan anggaran pemerintah daerah yang ditetapkan setiap tahun (Pasal 5 Ayat 3 UU Nomor 25 Tahun 2004), RKPD mengacu pada RKP sehingga secara langsung RAPBD akan berhubungan dengan RAPBN terutama dilihat dari keterkaitan keuangan/fiskal antara pusat dan daerah seperti (DAU, DAK, dan Bagi Hasil) dan kebijakan lainnya yang masih diatur oleh pemerintah pusat Hirarki perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu RPJMD merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional yang bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan. Sehingga RPJMD harus singkron dan sinergi antar daerah, antar waktu, antar ruang dan antar fungsi pemerintah serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi. Sebagai dokumen perencanaan kebijakan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan, RPJMD Kota Batam 2011-2016 harus mengacu dan mengarah bagi terwujudnya ketentuan dalam kebijakan pemanfaatan ruang baik struktur tata ruang maupun pola ruang. Pada Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 disebutkan bahwa RPJM Daerah menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja ** Pemerintah Kota Batam | PENDAHULUAN

I-10


Perangkat Daerah (Renstra SKPD) sehingga dengan demikian RPJM Daerah juga secara tidak langsung menjadi payung dalam penyusunan Renstra SKPD, selanjutnya Renstra SKPD dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan atau Renja SKPD yang merupakan dokumen perencanaan paling aplikatif dari RPJMD. Pembangunan Jangka Panjang Kota Batam Tahun 2005–2025 merupakan kelanjutan dari pembangunan sebelumnya yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah untuk mencapai tujuan pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk itu, dalam 20 tahun mendatang, Kota Batam diharapkan dapat mengejar ketertinggalan dan mempunyai posisi yang sejajar serta daya saing yang kuat di dalam pembangunan nasional. Pelaksanaan RPJPD Kota Batam 2005-2025 terbagi dalam tahap-tahap perencanaan pembangunan dalam periodisasi perencanaan pembangunan jangka menengah nasional 5 (lima) tahunan, yang dituangkan dalam RPJMD I Tahun 2006– 2011, RPJMD II Tahun 2011– 2016, RPJMD III Tahun 2016–2021, dan RPJMD IV Tahun 2021–2025. RPJP Provinsi digunakan sebagai pedoman dalam menyusun RPJM Provinsi. Pentahapan rencana pembangunan nasional disusun dalam masingmasing periode RPJM sesuai dengan visi, misi, dan program. Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Dalam hal ini keterkaitan RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Hubungan RPJMD dengan RPJPD Berdasarkan arahan dalam RPJPD Kota Batam 2005-2025, bahwa RPJMD merupakan penjabaran program lima tahunan RPJPD yang dilaksanakan berdasarkan periode Kepala Daerah. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan bahwa RPJMD yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Kepala Daerah, dalam penyusunannya tetap berpedoman kepada RPJPD Kota. Dalam RPJPD 2005-2025 ditetapkan bahwa visi jangka panjang daerah adalah ‘Terwujudnya Batam sebagai Bandar Dunia yang Madani’. Dengan misi 1) Mewujudkan Batam sebagai Bandar berstandar Internasional. 2) Menciptakan Batam sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi. 3) Menciptakan Masyarakat Madani (agamis, sejahtera, maju, berbudaya, menegakkan supremasi hokum, berkeadilan dan demokratis). 4) Menciptakan Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel. Dalam kaitan tersebut Pemerintah Kota Batam dalam RPJMD 20112016 menetapkan Visi Kota Batam yaitu: Terwujudnya Kota Batam sebagai Bandar Dunia Madani yang Modern dan Menjadi Andalan Pusat Pertumbuhan Perekonomian Nasional.


I-11

Perda RPJMD Kota Batam 2011 - 2016 2. Hubungan RPJMD 2011-2016 dengan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau 2010-2015 Berdasarkan Perda Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 tahun 2011 tentang RPJMD Provinsi Kepri 2010-2015 ditetapkan Visi yaitu ‘Terwujudnya Kepulauan Riau sebagai Bunda Tanah Melayu yang Sejahtera, Berakhlak Mulia dan Ramah Lingkungan’ dengan misi sebagai berikut: 1). Mengembangkan Budaya Melayu sebagai payung bagi budaya lainnya dalam kehidupan masyarakat 2). Meningkatkan pendayagunaan sumber daya kelautan dan pulau-pulau kecil 3). Mengembangkan wisata yang berbasis kelautan dan budaya setempat 4). Mengembangkan potensi ekonomi local dengan keberpihakan kepada rakyat kecil (Wong cilik) 5). Meningkatkan investasi dengan pembangunan infrastruktur yang berkualitas 6). Memberdayakan masyarakat melalui pendidikan dan kesehatan yang berkualitas 7). Mengembangkan etos kerja, disiplin, budi pekerti dan supremasi hokum 8). Mengembangkan kehidupan yang demokratis, keadilan serta berkesetaraan gender 9). Mengembangkan pembangunan yang ramah lingkungan

Hubungan RPJMD dengan RTRW Kota Batam dimana RTRW Kota Batam Tahun 2008-2028 belum ditetapkan sebagai Peraturan daerah, namun dalam rancangan Perda RTRW telah dijelaskan kebijakan yang ditempuh dalam RTRW 2008-2028. Oleh sebab itu untuk melihat hubungan antara RPJMD dengan RTRW sesuai dengan pasal 29 ayat 1 PP 8 tahun 2008 maka kebijakan RPJMD dan RTRW dapat dijelaskan sebagai berikut: Dalam RTRW ditetapkan bahwa tujuan Penataan Ruang Kota Batam adalah “Terwujudnya Bandar dunia yang madani berbasis industry, pariwisata, perdagangan dan jasa, yang produktif, aman, nyaman, maju, berkualitas, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan serta berdaya saing kuat di era global”.


I-12

Perda RPJMD Kota Batam 2011 - 2016 Gambaran tentang hubungan antara RPJMD Kota Batam Tahun 2011-2016 dengan dokumen perencanaan lainnya baik dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan maupun dengan sistem keuangan secara diagramatis dapat dilihat dalam Gambar di bawah ini. Gambar I-2 Dokumen Perencanaan yang menjadi Pedoman dan Perhatian dalam Penyusunan RPJMD Kota/Kabupaten

LINGKUP INTERNAL

RPJM Nasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

RTRW

RPJPD

Rencana Tata Ruang Wilayah Kab/Kota

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kab/Kota

Menjadi Perhatian

RPJMD Prov Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi

Menjadi Perhatian

Merupakan Pedoman

Menjadi Perhatian

RPJMD Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kab/Kota

Menjadi Perhatian

RTRW Kab/Kota

RPJMD Kab/Kota

Rencana Tata Ruang Wilayah Kab/Kota lainnya

Rencana Pembangunan Jangka Menegah Kab/Kota lainnya

Sumber : Permendagri 54/2010

Dalam hal kaitannya dengan sistem keuangan yang diamanatkan dalam UndangUndang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, maka RPJMD Kota Batam akan dijabarkan ke dalam RKPD untuk setiap tahunnya, dan dapat dijadikan pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Batam. Berikut ini diuraikan secara diagramatis kaitan antara RPJMD


I-13

Perda RPJMD Kota Batam 2011 - 2016 dengan dokumen perencanaan di tingkat pusat, dokumen perencanaan yang menjadi pedoman dan turunan dari RPJMD, serta perencanaan keuangan daerah.

RPJP NASIONAL

RPJMD NASIONAL

Dijabarkan

RKP

Pedoman

RPJMD DAERAH

RENSTRA SKPD

RKA K/L

Pedoman

RAPBN

Pedoman

RINCIAN APBN

Pedoman

APBN

Diserasikan melalui musrenbang

Diperhatikan

RPJP DAERAH

Pedoman

Dijabarkan

RKPD

Pedoman

RAPBD

Pedoman

APBD

RENJA SKPD

Pedoman

RKA SKPD

Pedoman

RINCIAN APBD

Diacu

PEMERINTAH DAERAH

Diacu

Pedoman

RENJA K/L

Pedoman

Diacu

Pedoman

RENSTRA K/L

Pedoman

PEMERINTAH PUSAT

Gambar I-3 Hubungan RPJM Daerah Kota Batam dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Pedoman

UU No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan


UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

I-14


1.4 SISTEMATIKA PENULISAN Sistematika penulisan RPJMD Kota Batam Tahun 2011 – 2016 ini adalah sebagai berikut: BAB 1

PENDAHULUAN Menjelaskan tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen perencanaan, sistematika penulisan, serta maksud dan tujuan penyusunan RPJMD Kota Batam.

BAB 2

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH Gambaran umum kondisi daerah menjelaskan tentang kondisi geografi dan demografi Kota Batam secara komprehensif sebagai basis/dasar analisis dan pijakan dalam penyusunan perencanaan.

BAB 3

GAMBARAN PENGELOLAAN KERANGKA PENDANAAN

KEUANGAN

DAERAH

SERTA

Bab ini menguraikan analisis pengelolaan keuangan daerah yang pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. BAB 4

ISU STRATEGIS Bab ini memuat berbagai isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan dalam 5 (lima) tahun mendatang.

BAB 5

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN Bab ini menjelaskan visi dan misi Pemerintah Daerah Kota Batam untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, yang disertai dengan tujuan dan sasarannya.

BAB 6

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN Bab ini memuat dan menjelaskan strategi dan arah kebijakan pembangunan Kota Batam untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

BAB 7

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Bab ini menjelaskan mengenai kebijakan umum yang akan diambil dalam pembangunan jangka menengah dan disertai dengan program pembangunan daerah yang akan direncanakan.


I-15


BAB 8

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH Dalam bab ini diuraikan indikator yang akan dicapai melalui sejumlah program yang akan dilaksanakan pada Tahun 2011 - 2016.

BAB 9

PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN Bab terakhir ini memuat pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan dokiumen RPJMD Tahun 2011-2016.

1.5 MAKSUD DAN TUJUAN 1.5.1 Maksud Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 20112016 dimaksudkan untuk memberikan arah sekaligus menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan jangka menengah Kota Batam secara konsisten dan berkesinambungan.

1.5.2 Tujuan Adapun tujuan penyusunan RPJMD Kota Batam 2011-2016 adalah sebagai berikut: 1. menetapkan visi, misi, dan program pembangunan daerah jangka menengah; 2. sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja (Renja) SKPD, dan perencanaan penganggaran; 3. menjamin keterkaitan, konsistensi, sinergisitas, dan keterpaduan dokumen RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, baik secara vertikal maupun horisontal, sekaligus juga sebagai pedoman dalam melihat dan memelihara konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.


I-16


BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH 2.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI 2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah Karakteristik lokasi dan wilayah Kota Batam dapat ditinjau dari beberapa aspek strategis sebagaimana diuraikan berikut ini.

2.1.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi Luas wilayah Kota Batam seluas 426,563.28 Ha, terdiri dari luas wilayah darat 108,265 Ha dan luas wilayah perairan/laut 318,298.28 Ha. Kota Batam meliputi lebih dari 400 (empat ratus) pulau, 329 (tiga ratus dua puluh sembilan) di antaranya telah bernama, termasuk di dalamnya pulau-pulau terluar di wilayah perbatasan negara. Dalam hal ini Kota Batam berbatasan dengan: Sebelah Utara

: Singapura dan Malaysia

Sebelah Selatan

: Kabupaten Lingga

Sebelah Barat

: Kabupaten Karimun dan Laut Internasional

Sebelah Timur

: Kabupaten Bintan dan Kota Tanjung Pinang.

2.1.1.2 Letak dan Kondisi Geografis A Posisi Astronomis Kota Batam secara geografis mempunyai letak yang sangat strategis, yaitu terletak di jalur pelayaran dunia internasional. Kota Batam berdasarkan Perda Nomor 2 tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang wilayah Kota Batam tahun 2004 – 2014, terletak antara 0° 25’ 29 ”-1° 15' 00” Lintang Utara dan 103° 34'35” - 104° 26' 04” Bujur Timur.

** Pemerintah Kota Batam | GAMBARAN UMUM DAERAH

II-1


Gambar 2.1 Peta Wilayah Kota Batam

sumber : Bappeda Kota Batam, 2011

B Posisi Geostrategik Sebagaimana diuraikan pada Subbab 2.1.1.1 sebelumnya, Kota Batam berbatasan dengan daerah dan negara lain. Hal ini memiliki implikasi pada posisi geostrategik Kota Batam. Singapura dan Malaysia yang berada di sebelah utara Kota Batam, secara ekonomi makro memberikan pengaruh yang cukup signifikan dalam perekonomian Batam. Letak strategis Batam telah menjadi daya tarik bagi Singapura untuk merelokasikan aktivitas industri mereka ke Batam karena ketersediaan lahan yang cukup dan kemudahan investasi yang diberikan. Sebelah selatan Kota Batam berbatasan dengan wilayah Kabupaten Lingga dan sebelah barat dengan Kabupaten Karimun serta laut internasional. Karakteristik wilayah ini secara geografis tidak jauh berbeda, begitu juga dari sisi sosiokulturalnya. Kabupaten Karimun merupakan wilayah pemekaran Kabupaten Kepulauan Riau (sekarang Kabupaten Bintan) yang pembentukannya bersamaan dengan Kota Batam. Daerah ini terkenal dengan industri pertambangan batu granit dan produksi perikanan yang juga merupakan kebutuhan bagi proses pembangunan Kota Batam.


II-2


Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan terletak di sebelah timur Kota Batam. Kedua daerah ini memiliki keterkaitan emosional dan kultural dengan Kota Batam. Kota Tanjung Pinang sekaligus merupakan ibukota Provinsi Kepulauan Riau, sehingga menjadi pusat pemerintahan Provinsi. Kota ini juga memiliki potensi wisata yang cukup besar, baik wisata bahari dan terutama wisata sejarah. Keberadaan Pulau Penyengat sebagai salah satu icon budaya Melayu telah menjadikan kawasan ini tempat tujuan wisata yang cukup terkenal. Kabupaten Bintan selain merupakan daerah yang kaya dengan sumberdaya alam, baik laut dan darat terutama bauksit, juga merupakan kawasan yang cukup kaya dengan hasil pertanian dan perkebunan. Produk hasil bumi ini turut memberikan andil bagi kebutuhan masyarakat Batam. Kota Batam secara geografis mempunyai letak yang sangat strategis, yaitu di jalur pelayaran internasional. Singapura dan Malaysia yang berada di sebelah utara Kota Batam sangat terkait dengan posisi tersebut. Posisi ini menjadi unik bagi Kota Batam yang membedakan dengan daerah lain di Indonesia

2.1.1.3 Topografi Wilayah Kota Batam relatif datar dengan variasi berbukit-bukit di tengah pulau dengan ketinggian antara 7 hingga 160 mdpl. Wilayah yang memiliki elevasi 0 hingga 7 mdpl terdapat di pantai utara dan pantai selatan Pulau Batam dan sebelah timur Pulau Rempang serta sebelah utara, timur dan selatan Pulau Galang. Sedangkan pulau-pulau kecil lainnya, sebagian besar merupakan kawasan hutan mangrove. Wilayah yang memiliki ketinggian sampai 100 m dpl dengan topografi berbukit-bukit yang sangat sesuai untuk kawasan resapan air untuk cadangan air baku, umumnya berada di bagian tengah Pulau Batam, Rempang dan Galang serta Galang Baru. Wilayah Kota Batam yang memiliki kemiringan lereng 0 – 3% tersebar di pesisir pantai di Teluk Senimba, Teluk Jodoh, Teluk Tering dan Teluk Duriangkang. Wilayah yang memiliki kemiringan lereng 3 – 10% tersebar hampir diseluruh Pulau Batam mulai dari Perbukitan Dangas Pancur di Sekupang dan Tanjung Uncang ke sebelah timur, dari Teluk Jodoh sampai Duriangkang dan terus ke pesisir timur, sebagian besar dimanfaatkan untuk kegiatan perkotaan. Lereng antara 10 – 20% sebagian besar berada di daerah kaki bukit dengan relief relatif rendah, tersebar dibagian tengah pulau Batam dan pulau-pulau besar lainnya. Lereng 20 – 40% sebaran luasnya membentuk jalur sempit di punggung bukit sepanjang bukit Dangas Pancur dan bukit Senyum.


II-3


Sementara itu wilayah dengan kelerengan di atas 40% berada di sepanjang bukit Dangas Pancur. Beberapa puncak bukit di Pulau Batam antara lain Bukit Dangas Pancur 169 m, Bukit Temoyong 179 m, Bukit Senimba 140 m dan Bukit Tiban 110 m.

2.1.1.4 Geologi Wilayah Kota Batam seperti daerah lainnya di Provinsi Kepulauan Riau, juga merupakan bagian dari paparan kontinental. Pulau-pulau yang tersebar di daerah ini merupakan sisa-sisa erosi atau penyusutan daratan protersier yang membentang dari Semenanjung Malaysia/Singapura di bagian utara sampai dengan Pulau Moro dan Kundur serta Karimun di bagian selatan.

2.1.1.5 Hidrologi Kota Batam memiliki 2 (dua) wilayah air tanah, yaitu: 1. Perbukitan lipatan yang terdapat hampir di sebagian wilayah. Wilayah air tanah ini terdapat pada kawasan dengan batuan penyusun berupa batu pasir, batu lempung, fillit, dan kuarsit yang bersifat padu. Umumnya, air tanah tersimpan dalam aquafir berupa rekahan atau secah, serta pada material rombakan hasil lapukan batuan padu tersebut dan terdapat pada kedudukan dangkal. 2. Air tanah yang terdapat di daerah batuan beku. Jenis air tanah ini terdapat di bagian timur Pulau Batam yang tersusun oleh granit dan hasil erupsi lainnya. Daerah batuan beku di wilayah Kota Batam terdapat di Pulau Buluh, Pulau Bulan Lintang, Pulau Lengkana, Pulau Sekanak, Pulau Mekawa, Pulau Dendang, dan Pulau Air Asam. Batuan penyusun ini terdapat pada daerah batuan beku berupa batu pasir dan batu lempung keras dan bersifat kedap air.

2.1.1.6 Klimatologi Kota Batam mempunyai iklim tropis dengan suhu minimum pada tahun 2010 berkisar antara 21,1 0 C – 24,4 o C dan suhu maksimum berkisar antara 32,2 o C - 34,5 o C, sedangkan suhu rata-rata sepanjang tahun 2010 adalah 26,7 o C - 28,7 o C. Keadaan tekanan udara rata-rata untuk tahun 2010 berkisar antara 1008,2 – 1019,9 MBS dengan tekanan minimum antara 1003,6 – 1007,6 MBS dan maksimum antara 1007,6 – 1017,4 MBS. Sementara kelembaban udara minimum di Kota Batam rata** Pemerintah Kota Batam | GAMBARAN UMUM DAERAH

II-4


rata berkisar antara 44 – 59 %, dan maksimum antara 97 – 100 %. Kecepatan angin maksimum 14 - 23 knot. Banyaknya hari hujan selama setahun di Kota Batam pada tahun 2010 adalah 193 hari dan banyaknya curah hujan setahun 2052,8 mm.

2.1.1.7 Penggunaan Lahan Rencana penggunaan lahan di Kota Batam dilihat dari rencana pola ruang Kota Batam, dapat dilihat pada tabel berikut ini Tabel II.1 Penggunaan Lahan berdasarkan Pola Ruang Kota Batam

No.

JENIS PENGGUNAAN

1

LINDUNG

LUAS m²

a. Buffer Jalan

109,000

10.90

b. Genangan

117,100

11.71

c. Hutan Bakau

20,740,000

2,074

d. Hutan Buru

21,660,000

2,166

e. Hutan Kota

119,577,700

11,957.77

f. Hutan Lindung

144,800,000

14,480

9,016,000

901.60

31,070,000

3,107

4,863,000

4,863.30

351,952,800

35,195.28

a. Fasilitas Pelabuhan

22,460,000

2,246

b. Fasilitas Umum

23,300,000

2,330

c. Jasa

56,240,000

5,624

d. Kawasan Bandara

12,260,000

1,226

1,554,000

155,4

100,600,000

10,060

g. Hutan Wisata h. Waduk i. Sempadan Pantai TOTAL KAWASAN LINDUNG 2

Ha

BUDIDAYA

e. KKOP f. Wisata g. Perikanan

2,381,000

238.13

h. Industrian

129,300,000

12,930

i. Permukiman

182,900,000

18,290

j. Pertanian/Peternakan

138,400,000

13,840

667,500

66.75

60,634,700

6,063.47

730,697,200

73069.72

1,082,650,000

108,265

k. Pusat Pemerintahan l. Infrastruktur Jalan TOTAL KAWASAN BUDIDAYA TOTAL KESELURUHAN Sumber: Bappeda Kota Batam Tahun 2011, data olahan


II-5


2.1.2 POTENSI PENGEMBANGAN WILAYAH Merujuk pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam Tahun 2011-2031, dalam kurun waktu tersebut, rencana potensi pengembangan wilayah, dapat diuraikan sebagai berikut. A Struktur Ruang Wilayah 1. Sistem pusat-pusat kegiatan pelayanan perkotaan di Kota Batam sebagai komponen pembentuk struktur ruang wilayah kota dikembangkan dengan Sistem Pusat Kota, Sub Pusat Kota dan Pusat Lingkungan, yang melayani tidak hanya internal Kota Batam dan kawasan perbatasan, namun juga lingkup regional, nasional, dan internasional, sesuai arahan RTRWN dan penetapan Batam sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. 2. Sistem pusat-pusat pelayanan Kota di Kota Batam yang dilandaskan pada layanan langsung kebutuhan masyarakat dan layanan pendukung pengembangan kegiatan-kegiatan usaha produktif, berdasarkan hirarki dan skala pelayanannya dibedakan atas: •

Pusat Kota, yang merupakan pusat pelayanan hirarki ke 1 (satu) untuk pelayanan lokal seluruh kota, regional, nasional, dan internasional;

•

Sub Pusat Kota, yang merupakan pusat pelayanan hirarki ke 2 (dua) untuk pelayanan lokal setingkat wilayah kecamatan; dan

•

Pusat Lingkungan (Neighbourhood Services Center), yang merupakan pusat pelayanan hirarki ke 3 (tiga) untuk pelayanan lokal setingkat wilayah kelurahan atau setingkat satuan lingkungan permukiman (neighbourhood unit).

3. Dalam jangka waktu Tahun 2011 – 2031, Batam Center merupakan pusat kota dalam sistem pusat pelayanan kota, yang berperan sebagai pusat pelayanan pemerintahan, perdagangan, jasa dan industri. Sub pusat kota tersebar di beberapa wilayah kota termasuk di P. Rempang dan P. Galang, P. Belakang Padang dan P. Buluh dengan peran masing-masing baik sebagai sub pusat pelayanan industri, perdagangan, jasa dan pariwisata. 4. Pada Pusat Kota dialokasikan kegiatan-kegiatan pelayanan perkotaan untuk mendukung pengembangan fungsi-fungsi utama wilayah Kota Batam (pemerintahan, perdagangan dan jasa, industri, alih muat angkutan laut, pariwisata, dan lain-lain) serta kegiatan-kegiatan pelayanan tertentu terkait dengan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam yang didukung dengan infrastruktur yang memadai. ** Pemerintah Kota Batam | GAMBARAN UMUM DAERAH

II-6


5. Untuk memperkuat orientasi dan pergerakan eksternal Kota Batam di era persaingan global, struktur ruang wilayah kota dimantapkan melalui peningkatan kualitas layanan dan pengembangan simpul-simpul (outlet) transportasi berupa bandara, pelabuhan laut, dan pelabuhan penyeberangan untuk menciptakan akses regional, nasional, dan internasional yang lebih berdayaguna, berhasilguna, dan berdaya saing. 6. Arahan RTRWN untuk pengembangan Pelabuhan Internasional Batam sesuai kondisi realistik setempat diterjemahkan sebagai sebuah sistem pelabuhan bebas berskala pelayanan nasional dan internasional dengan dermaga outlet di Pelabuhan Batu Ampar dan Pelabuhan Kabil, yang telah ditetapkan untuk ditingkatkan hirarkinya menjadi “pelabuhan internasional hub” (hub international port). 7. Dalam jangka menengah arus pergerakan penumpang dan barang nasional serta internasional masih akan dilayani oleh pelabuhan nasional dan internasional yang ada di P. Batam, namun untuk selanjutnya akan dikembangkan pelabuhan baru pada lokasi yang strategis di P. Rempang dan/atau Galang. 8. Untuk menciptakan aksesibilitas yang tinggi antar Pusat Kota dan dengan Sub Pusat Kota, dan ke/dari simpul-simpul (outlet) utama transportasi (Kawasan Primer), serta ke/dari Kawasan-kawasan Sekunder (Kawasan Industri, Kawasan Pusat Pemerintahan, Kawasan Perdagangan dan Jasa, dan lain-lain) dikembangkan jalan tol, jalan lintas atas (flyover), simpang susun (interchange), jalan lintas bawah (underpass), dan jaringan transportasi massal (MRT/LRT) yang dapat berada di atas dan/atau di bawah permukaan tanah/air. 9. Untuk menunjang berbagai kegiatan penghidupan dan kehidupan kota, selain sistem jaringan transportasi juga ditingkatkan pengembangan sistem jaringan prasarana dan sarana yang lain yaitu : jaringan energi, jaringan telekomunikasi, jaringan sumber daya air, dan penyehatan lingkungan permukiman. B Pola Ruang Wilayah 1. Pola ruang wilayah Kota Batam dikembangkan secara serasi, selaras dan terpadu dengan struktur ruang wilayah kota, mencakup kawasan-kawasan lindung dan kawasan-kawasan budidaya untuk mendukung kegiatan sosialekonomi dan kelestarian lingkungan hidup di wilayah darat dan laut; 2. Mengembangkan ragam Ruang Terbuka Hijau Kota (hutan lindung, hutan kota, jalur hijau, taman median jalan, tamankota, taman lingkungan, bumi perkemahan dll) dalam rangka mewujudkan tutupan hijau minimal 30 % dari ** Pemerintah Kota Batam | GAMBARAN UMUM DAERAH

II-7


luas wilayah darat kota, untuk meningkatkan fungsi lindung wilayah kota, peresapan air, pengaturan iklim mikro, dan estetika kota; 3. Mengembangkan kawasan-kawasan budidaya sesuai kondisi, potensi, serta karakteristik sumber daya alam dan lahan berdasarkan kriteria lokasi kegiatan dan standar teknik pemanfaatan ruang menurut ketentuan perundangundangan; 4. Mengalokasikan pemanfaatan ruang untuk pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam di Pusat-pusat Pelayanan Primer sesuai prioritas sektoral PP Nomor 5 Tahun 2011, tahap pertama pada kawasan-kawasan pemanfaatan yang tersedia di P. Batam, selanjutnya ke pulau-pulau yang lain dari tujuh pulau yang telah ditetapkan; 5. Menciptakan keseimbangan perkembangan dan pemerataan pembangunan antara ketujuh pulau yang ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dengan pulau-pulau sekitar melalui pengembangan Kawasan Strategis, Kawasan Khusus, dan Kawasan-kawasan Prioritas atau melalui pendekatan Kawasan Ekonomi Khusus Indonesia (KEKI); 6. Memanfaatkan secara optimal areal lahan yang diserahkan pengembang kepada Pemerintah Kota untuk peningkatan fasilitas pelayanan umum dan bangunan pemerintah, secara serasi dan selaras dengan pengembangan pusat-pusat kegiatan pelayanan perkotaan dan ruang terbuka hijau kota; 7. Mengintensifkan pemanfatan ruang pada kawasan-kawasan budidaya yang memiliki nilai ekonomi tinggi di P. Batam, P. Rempang dan pulau-pulau yang lain dengan mengarahkan pembangunan secara vertikal; 8. Mengendalikan kegiatan reklamasi di kawasan-kawasan pengembangan pantai untuk mengurangi tekanan dan tingkat kerusakan kawasan bukit dan perbukitan di P. Batam, dan melakukan subtitusi bahan timbun dengan pasir darat dan/atau pasir laut; dan 9. Mengembangkan pemanfaatan ruang di wilayah laut secara terpadu dengan wilayah darat dan pesisir untuk meningkatkan keserasian, keselarasan, dan untuk menghindarkan dampak negatif tak diinginkan terhadap lingkungan laut.


II-8


Gambar 2.2. Konsep Rencana Struktur Ruang dan Pola Ruang Wilayah


II-9


2.1.3 WILAYAH RAWAN BENCANA Kawasan rawan bencana Kota Batam terdiri dari: •

Kawasan Rawan Banjir, yaitu kawasan yang diidentifikasi sering dan berpotensi tinggi mengalami bencana banjir yang disebabkan oleh alam maupun kegiatan manusia secara tidak langsung, yaitu pada dataran di bagian hilir dan muara sungai, serta pada kawasan-kawasan cekungan di sepanjang bantaran sungai;

•

Kawasan Rawan Longsor, yaitu kawasan yang diidentifikasi sering dan berpotensi tinggi mengalami bencana tanah longsor yang disebabkan oleh alam maupun kegiatan manusia secara tidak langsung, yaitu pada kawasan-kawasan bukit dan perbukitan dengan struktur geologi dan lapisan tanah yang rentan;

•

Kawasan Rawan Abrasi, yaitu kawasan yang diidentifikasi sering dan berpotensi tinggi mengalami bencana abrasi yang disebabkan oleh alam maupun kegiatan manusia secara tidak langsung, yaitu pada kawasan-kawasan pesisir berombak besar dengan struktur geologi pantai cenderung curam dan rentan, terutama pada kawasan-kawasan pesisir yang menghadap secara langsung ke Selat Malaka dan Laut Cina Selatan; dan

•

Kawasan Rawan Gerakan Tanah yaitu kawasan pada jalur-jalur sesar geologi yang berpotensi mengalami bencana gerakan dan atau gempa bumi, yaitu diPulau Rempang, Pulau Galang, dan Pulau Galang Baru, di Kecamatan Galang, yang bagi perlindungannya diberlakukan sempadan sesar selebar 100 meter (seratus meter) di kiri-kanan garis sesar.

•

Kawasan Rawan Gelombang Pasang yaitu kawasan yang berada pesisir pantai yang tertutama yang menghadap langsung ke Selat Malaka dan Laut Cina Selatan `pada musim-musim tertentu rawan gelombang pasang

2.1.4 DEMOGRAFI Penduduk Kota Batam bersifat heterogen terdiri dari multi suku yang ada ada di Indonesia, dengan penduduk aslinya adalah suku Melayu. Penduduk Kota Batam hingga Juni tahun 2011 tercatat sebanyak 1.102.762 jiwa yang berarti meningkat sebesar 4,35% dibanding keadaan akhir tahun 2010 yang hanya berjumlah 1.056.701 jiwa. Hingga Juni 2011, komposisi penduduk terdiri dari 569.939 jiwa (51,68%) laki-laki dan 532.823 jiwa (48,32%) perempuan, yang berarti rasio jenis kelamin (sex ratio) penduduk sebesar 106,96 atau setiap 107 orang penduduk laki laki terdapat 100 orang penduduk perempuan. Kepadatan penduduk di Kota Batam telah meningkat dari 600 jiwa per km2 pada 2009 menjadi sekitar 641 jiwa per km2 pada tahun 2010. ** Pemerintah Kota Batam | GAMBARAN UMUM DAERAH

II-10


Berikut ini diuraikan perkembangan jumlah penduduk dan laju pertumbuhan Kota Batam dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2010. Gambar 2.3 Perkembangan jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Batam 2000-2011 1.200.000 6,89

1.102.762 4,36

9,85

1.000.000

24,25 4,11

800.000

15,99 13,29

600.000

4,33

2,31

1,45

5,08

400.000 200.000 ‐ 2000

2001

2002

2003

Jumlah Penduduk

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010 Jun‐11

Laju pertumbuhan

Sumber: Dinas Kependudukan dan Capil Kota Batam, 2010

Kota Batam memiliki pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi. Hal ini terutama disebabkan adanya migrasi penduduk dari luar daerah ke Kota Batam. Faktor ini juga yang mengakibatkan karakteristik penduduk Kota Batam multi-etnis. Penyebaran penduduk per Kecamatan di Kota Batam dapat dikatakan relatif tidak merata dengan konsenterasi masih pada Kecamatan yang berada di wilayah Pulau Batam. Penyebaran penduduk per Kecamatan dapat dilihat pada gambar berikut ini.


II-11

Perrda RPJMD Kota K Batam 2011 2 - 2016

Ga ambar 2.4. Jum mlah Pendud duk Kota Ba atam Per Kecamatan s/d Juni 2011 1 Baatu Aji, 110,61 13

Belakang Padang, 24,384

Saagulung, 163,8 84 7

B Bulang, 12,088 8 Gaalang, 15,573

Sei Bedukk, 120,368 Nongsa a, 59,029

Batam m Kota, 146 6,229

Lubuk Bajaa, 98, 106,805 Bengkong, 1 116,98 3

Batu 672 Ampar, 95,6

Sekupangg, 131,17 1

Sumber : Dinas Kepe endudukan dan Capil C Kota Batam m di Batam Dalam m Angka 2010

Kota Batam m memiliki pertumbuha p an penduduk yang sang gat tinggi da an multi etnis. Hal in ni dikarenak kan adanya migrasi bes sar yang ma asuk ke Kota a Batam. Selain itu u, sebaran penduduk tid dak merata dan d terpusa at di Pulau Batam. B

2.2 ASPEK KESEJAHTERAAN SO SIAL OS 2.2 2.1 FOKU US KE ESEJAHTERAAN EKON NOMI

DAN

PEMERATAAN N

Berrikut ini diu uraikan ana alisis kinerja a atas foku us kesejahte eraan dan pemerataan n eko onomi Kota Batam B meng ggunakan be eberapa indik kator utama sosial-ekonomi.

2.2 2.1.1 Pertu umbuhan Ekonomi E Sala ah satu ind dikasi keberh hasilan pem mbangunan yang y ada a adalah melallui indikatorr perrtumbuhan ekonomi. Walaupun begitu, pertumbuha p n ekonomi bukanlah h merupakan tuju uan akhir da ari pembang gunan. Tujua an utama ya ang ingin diccapai dalam m mbangunan adalah kese ejahteraan ra akyat seluas--luasnya. pem

** Pemerintah Koota Batam | GA AMBARAN UM MUM DAERAH

II-12


Indikasi perkembangan ekonomi salah satunya dapat direpresentasikan dengan PDRB. PDRB merupakan jumlah nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam wilayah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Perkembangan PDRB Kota Batam pada tahun 2006-2009 dan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) yang direpresentasikan dengan pertumbuhan PDRB atas harga konstan selama periode 2007-2009 dapat dilihat dalam Tabel berikut ini. Tabel II.2 Perkembangan PDRB dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Batam Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 Periode 2006-2010 (Juta rupiah) Lapangan Usaha

2006

2007

2008*

2009**

2010**

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

3

Pertanian, Peternakan,Kehutanan dan Perikanan Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan

4

Listrik, Gas & Air Bersih

153.077,60

160.964,40

170.860,86

173.774,18

182.140,89

5

Bangunan Perdagangan, Hotel & Restoran Pengangkutan & Komunikasi Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan Jasa – Jasa

466.301,08

511.890,38

556.936,73

682.024,72

790.775,61

5.052.128,02

5.501.039,76

5.973.251,36

6.394.181,34

6.970.221,61

611.072,56

641.575,55

787.485,45

808.192,93

856.644,77

1.117.884,21

1.139.897,32

1.163.160,87

1.196.300,23

1.259.686,01

280.401,07

297.304,14

317.377,06

335.232,20

352.268,30

21.583.114,74

23.205.225,51

24.870.291,75

26.079.846,95

28.107.277,22

7,48%

7,52%

7,18%

4,86%

7,77%

1 2

6 7 8 9

TOTAL PDRB

Laju Pertumbuhan Ket : *) Angka Perbaikan

298.808,50

303.127,23

313.075,17

322.240,39

332.745,68

36.209,61

36.948,28

37.779,62

38.238,10

38.739,78

13.567.232,09

14.612.478,46

15.550.364,63

16.129.662,84

17.324.054,57

**) Angka Sementara

Sumber: BPS, Kota Batam Dalam Angka (Olahan), 2010

Perekonomian Kota Batam setiap tahun relatif mengalami peningkatan. Hal ini terlihat dari indikasi total PDRB atas harga konstan yang mengalami peningkatan setiap tahunnya. Namun, pertumbuhan ekonomi selama 3 (tiga) tahun terakhir mengalami kecenderungan penurunan. Pada tahun 2007 pertumbuhan ekonomi berada di posisi 7,52 %, namun mengalami penurunan di tahun 2009 hanya menjadi 4,86 % dan pada tahun 2010 diperkirakan pertumbuhan ekonomi Kota Batam akan semakin membaik dengan perkiraan pertumbuhan sebesar 7,77 %. Penurunan ini salah satunya karena adanya pengaruh krisis finansial global pada 2008 yang berimbas terutama pada kinerja industri manufaktur dan ekspor. Memburuknya kondisi keuangan bahkan resesi yang dialami sebagian negara prinsipal menjadi determinan utama perlambatan kinerja industri manufaktur Kota Batam, sehingga dampaknya dirasakan hingga tahun 2009. ** Pemerintah Kota Batam | GAMBARAN UMUM DAERAH

II-13


Gambar 2.5. Perekonomian Kota Batam 10%

40,000,000

7.77% 7.48%

30,000,000

7.52%

Laju Pertumbuhan (%)

8%

7.18% 6%

20,000,000

Nilai PDRB (Rp Juta)

4.86%

10,000,000

4%

2%

0

2016

2006 2007 2008 2009 2010

TOTAL PDRB

Laju Pertumbuhan

Namun, seiring dengan perbaikan yang terjadi dalam ekonomi secara global (faktor eksternal) dan semakin kondusifnya iklim usaha, maka diharapkan pada tahun-tahun mendatang pertumbuhan ekonomi Kota Batam dapat mengalami peningkatan. Tabel II.3 Target PDRB, Per Kapita PDRB, Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi Kota Batam Tahun 2011-2015 Lapangan Usaha (1) 1.

2.

3.

2011 (2)

2012 (3)

2013 (4)

2014 (5)

2015 (6)

PDRB (Trilyun Rp) - Harga Berlaku

50,75

54,47

58,81

63,60

69,74

- Harga Konstan 2000

30,16

32,42

35,01

37,86

41,51

- Harga Berlaku

48,70

47,27

46,15

45,14

45,54

- Harga Konstan 2000

28,94

28,13

27,47

26,87

27,11

7,30

7,50

7,65

7,8

8

PDRB Per Kapita (juta Rp)

Pertumbuhan Ekonomi (%)

Sumber: BPS

Seperti tabel diatas, berdasarkan analisa perkembangan tahun sebelumnya maka diperkirakan terjadinya pertumbuhan PDRB Kota Batam serta Laju Pertumbuhan Ekonomi untuk tahun 2011-2015. Total PDRB akan terus meningkat hingga tahun 2015 namun PDRB Per Kapita mengalami penurunan yang diakibatkan pesatnya laju pertumbuhan penduduk di Kota Batam.


II-14


2.2.1.2 Struktur Ekonomi Dilihat dari struktur ekonomi, industri pengolahan merupakan sektor utama yang sangat dominan dalam perekonomian Kota Batam. Hal ini terlihat dari kontribusi sektor industri pengolahan terhadap perekonomian daerah ini yang rata-rata setiap tahunnya di atas 60%. Pada tahun 2006 kontribusi industri pengolahan berada di tingkat 61,91 %, namun mengalami penurunan menjadi 58,80 % di tahun 2010. Penurunan ini juga salah satunya dipengaruhi oleh perlambatan ekonomi akibat krisis global yang terjadi pada 2008. Walaupun cenderung mengalami sedikit penurunan kontribusi selama periode 2006-2010, industri pengolahan tetap merupakan sektor terpenting atas perkembangan perekonomian Kota Batam. Sektor usaha yang cukup memberikan kontribusi signifikan kedua, yaitu perdagangan, hotel dan restoran. Pada tahun 2006 sektor ini memberikan kontribusi sebesar 22,75 % bagi perkonomian Kota Batam dan mengalami peningkatan menjadi 26,54 % di tahun 2010. Dalam hal ini subsektor perdagangan merupakan usaha yang paling dominan memberikan kontribusi terhadap perekonomian di banding dengan sub sektor hotel dan restoran. Selain itu, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan juga cukup memberikan kontribusi penting terhadap perekonomian Kota Batam, sekitar 5-6% selama periode 2006-2010. Namun, bila dilihat dari kecenderungannya, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan cenderung mengalami penurunan seperti yang dapat dilihat pada tabel II.3 dibawah ini. Tabel II.4 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Menurut Lapangan Usaha di Kota Batam Periode 2006-2010 (Atas Dasar Harga Berlaku, % persen) Lapangan Usaha

2006

2007

2008

2009**

2010**

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

2

(1) Pertanian, Peternakan,Kehutanan dan Perikanan Pertambangan dan Penggalian

0,15

0,11

0,13

0,12

0,12

3

Industri Pengolahan

61,91

62,45

60,80

59,20

58,80

4

Listrik, Gas & Air Bersih

0,73

0,73

0,40

0,78

0,77

5

Bangunan

1,98

1,98

2,04

2,48

2,72

6

Perdagangan, Hotel & Restoran

22,75

23,07

25,10

25,93

26,54

7

Pengangkutan & Komunikasi Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan Jasa – Jasa

3,03

3,02

2,91

2,81

2,71

6,60

6,26

6,03

5,98

5,74

1,46

1,46

1,45

1,53

1,47

100,00

100,00

100,00

100,00

1

8 9

TOTAL PDRB Sumber: BPS, Batam Dalam Angka (olahan),

1,39

1,27

1,17

1,17

1,13

100,00

**) Angka Sementara

Selama periode 2006-2010 kecenderungan kontribusi tiga sektor (lapangan usaha) utama terhadap perekonomian Kota Batam dapat dilihat dalam Gambar berikut ini.


II-15


Gambar 2.6. Kecederungan Kontribusi Tiga Sektor (Lapangan Usaha) Utama Kota Batam Periode 2006-2010 70,00 Kontribusi %

60,00

61,91

62,08

60,43

59,20

58,80

22,75

23,07

25,10

25,93

26,54

6,60

6,20

6,03

5,98

50,00 40,00 30,00 20,00 10,00

5,74

0,00 2006

2007

Industri Pengolahan

2008

2009

2010

Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan

Perdagangan, Hotel & Restoran Sumber: BPS, Batam Dalam Angka (olahan)

Hal yang patut menjadi perhatian penting dalam dominasi industri pengolahan Kota Batam ialah bahwa pada umumnya industri pengolahan ini berada di kawasan industri dan cenderung bersifat eksklusif. Produk dari industri pengolahan ini pada umumnya didistribusikan/dipasarkan di luar Kota Batam. •

•

SISI PRODUKSI : Kota Batam didominasi oleh sektor industri pengolahan (60%) yang umumnya berada di kawasan industri dan cenderung bersifat eksklusif. Produk dari industri pengolahan ini pada umumnya didistribusikan/dipasarkan di luar Kota Batam SISI DISTRIBUSI : Hasil industri pengolahan umumnya dipasarkan di luar

2.2.1.3 PDRB dan Pendapatan Regional Per Kapita Kota Batam PDRB perkapita ialah jumlah PDRB dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun yang tinggal di wilayah. Dalam hal ini PDRB perkapita dapat menggunakan harga berlaku ataupun harga konstan. Sedangkan pendapatan regional dapat diartikan merupakan Produk Domestik Regional Netto (PDRN) Atas Biaya Faktor Produksi. PDRN Atas Biaya Faktor Produksi merupakan PDRB setelah dikeluarkan biaya penyusutan barang-barang modal karena aus akibat digunakan dalam proses produksi, dan pajak tidak langsung netto (pajak setelah dikurangi subsidi pemerintah). Per kapita pendapatan regional dalam hal ini ** Pemerintah Kota Batam | GAMBARAN UMUM DAERAH

II-16


merupakan hasil setelah dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun yang tinggal di wilayah Kota Batam. Tabel II.5 Per Kapita PDRB dan Per Kapita Pendapatan Regional Kota Batam Periode 20062010 (Harga Berlaku)

Tahun

Per Kapita PDRB (Rp)

Per Kapita Pendapatan Regional (Rp)

(1)

(2)

(3)

2006 2007 2008 2009** 2010**

44.556.634,45 47.388.554,61 51.710.848,27 46.266.613,81 50.088.304,37

32.556.694,01 33.836.279,69 36.818.123,97 36.909.167,95 37.180.548,33

Sumber: BPS, Batam Dalam Angka (olahan) **) Angka Sementara

Selama periode 2006-2008, perkapita PDRB dan per kapita pendapatan regional Kota Batam mengalami kecenderungan kenaikan, namun pada tahun 2009 cenderung terjadi penurunan dan pada tahun 2010 diperkirakan mengalami kenaikan. Hal ini secara umum dipengaruhi juga oleh kondisi ekonomi global yang masih relatif melambat, sehingga berdampak pada pertumbuhan PDRB yang menjadi relatif lebih kecil di satu sisi, namun di sisi lain jumlah penduduk mengalami peningkatan, sehingga perkapita PDRB menjadi cenderung menurun. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku pada tahun 2008 mencapai Rp36,8 juta dan kemudian mengalami sedikit peningkatan menjadi Rp36,9 juta di tahun 2009 dan tahun 2010 diperkirakan mengalami peningkatan menjadi 37,2 juta.


II-17


Grafik 2.1. Per Kapita PDRB dan Per Kapita Pendapatan Regional Kota Batam Periode 2006-2009, serta Pertumbuhannya (Harga Berlaku) 60.000.000 47.388.554

50.000.000

51.710.848

50.449.929

50.088.304

44.556.634 40.000.000

36.818.124 32.556.694

33.836.280

2006

2007

36.909.168 37.180.548

30.000.000

20.000.000

rupiah

10.000.000

‐

PDRB Per Kapita

2008

2009

2010

Pendapatan Regional Per Kapita

Sumber: BPS, Batam Dalam Angka (olahan)

Besaran PDRB per kapita Kota Batam sangat besar bila dibandingkan dengan Provinsi Kepri dan Nasional. Pada tahun 2008, PDRB per kapita Kota Batam telah mencapai Rp 51,71 juta, sedangkan Kepri sebesar Rp 38,98 juta dan tingkat nasional hanya berada dalam kisaran Rp 24,3 juta. Bila dibandingkan dengan tingkat Nasional, Kota Batam memiliki PDRB per kapita 2,1 kali lebih besar. Gambar di bawah ini menunjukkan bahwa komparasi antara PDRB Kota Batam, Provinsi Kepri dan tingkat Nasional pada tahun 2009. Namun yang patut menjadi perhatian adalah indikator PDRB per kapita belum dapat mengindikasikan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.


II-18


Ga ambar 2.7. Komparasi PDRB Per Kapita K Kota B Batam deng gan Provinsii Kepri dan PDB P Per Kapita Nasional Tahun 2009

60

51,71

Jutaan (Rp)

50

38,98

40 30

24,3

20 10 0

Batam m

Pro ov. Kepri

Indonessia

Sumber: BPS B Kota Batam, Prov. Kepri dan BPS RI.

2.2 2.1.4 Distriibusi Pend dapatan da an Pengeluaran Serta a Indeks Giini Ratio Asp pek pemerattaan hasil-ha asil pemban ngunan seba agai salah ssatu hal san ngat penting g dala am proses pembanguna p an ekonomi menjadi ag genda yang penting bag gi pemeritah h khu ususnya Pem merintah Kotta Batam. Pertumbuhan n ekonomi yyang tinggi tanpa t diikutii pen ningkatan pemerataan p menimbulka an berbagaii pendapatan masyarakat akan m masalah sosial sebagai eksses negative dari pembangunan. kur pemerata aan pendapa atan, Bank Dunia memb bagi pendud duk menjadii Unttuk menguk tiga a kelompok, yaitu: a. Kelompok 40% 4 pendud duk berpenda apatan rend dah b. Kelompok 4 40% pendud duk berpenda apatan menengah c. Kelompok 20% 2 pendud duk berpenda apatan tingg gi Kettidakmerataa an sebaran pendapatan n ditentukan n berdasarka an besarnya persentase e pen ndapatan ya ang dinikma ati oleh kelo ompok 40% penduduk berpendapa atan rendah h den ngan criteria sebagai berrikut: a. Kurang dari 12% disebut sebagai tingkat ketida akmerataan pendapatan n “tinggi” b. Antara 12 hingga 17% % disebut sebagai tingkat ketidakmerataan pendapatan n “sedang” c. Lebih dari 17% 1 disebutt sebagai tingkat ketidak kmerataan p pendapatan “rendah” “ Unttuk melihat kondisi distrribusi pendapatan pendu uduk Kota Ba atam dapat dilihat pada a tab bel berikut ini.


II-19


Tabel II.6 Distribusi Pendapatan Penduduk Kota Batam 1992-2010 Kelompok

1992

1995

1998

2000

2002

2010

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

40 % Rendah 40 % Sedang 20 % Tinggi

20,47 48,35 31,18

19,99 53,34 26,67

20,11 36,31 43,58

21,69 37,83 40,48

22,07 39,40 38,53

22 43 35

Sumber : Susenas (BPS)

Berdasarkan tabel diatas terlihat kondisi pembagian pendapatan penduduk Kota Batam yang diukur dengan tingkat ketimpangan pengeluaran menurut kriteria Bank Dunia menunjukkan bahwa pada tahun 2010 pola pembagian pengeluaran 40 persen penduduk yang tergolong berpenghasilan rendah menghasilkan 22,00 persen dari total pendapatan regional. Hal ini berarti pendapatan penduduk Kota Batam mempunyai ketimpangan yang rendah dan porsi pengeluarannya meningkat dibanding keadaan tahun

1998 dan 2000, namun sedikit menurun dibanding

keadaan tahun 2002. Keadaan yang sama ditunjukkan oleh perkembangan Indeks Gini (Gini Ratio) di Kota Batam yaitu sebesar 0,245. Indeks tersebut menunjukkan adanya ketidakmerataan dalam distribusi pendapatan di Kota Batam, tetapi masih dalam kategori yang masih rendah. Disamping itu indeks Gini Kota Batam tersebut ternyata masih lebih rendah dibandingkan

Provinsi Kepulauan Riau yang indeks Gininya sebesar 0,290 pada

tahun 2010. Selama periode tahun 1998 – 2010 bagian pendapatan regional yang diperoleh 20 persen penduduk yang terkaya (berpenghasilan tinggi) secara relatif menurun, yang sebagian besar tersaalur pada kelompok berpendapatan sedang (menengah). Sedangkan penduduk pada kelompok berpendapatan rendah juga meningkat meskipun lebih rendah peningkatannya dibanding peningkatan porsi pendapatan penduduk pada kelompok berpendapatan menengah. Berdasarkan data pada tabel diatas terlihat menunjukkan pemerataan pendapatan dan

kenaikan

tingkat

hidup

golongan

penduduk

berpenghasilan

menengah

merupakan tulang punggung proses pertumbuhan ekonomi daerah ini.


II-20


2.2 2.1.5 Laju Inflasi I Infllasi ialah meningkatnya m a harga-harrga secara umum u dan terus mene erus selama a wakktu tertentu u. Inflasi merupakan salah satu u indikator penting yang y dapatt memberikan informasi tenttang dinamika perkembangan harga a barang da an jasa yang g onsumsi ma asyarakat. Perkembang P b dan jasa terseb but menjadii diko an harga barang sala ah satu fak ktor yang dapat memp pengaruhi tin ngkat daya beli. Kesta abilan inflasii merupakan pra asyarat bagi pertumbuha an ekonomi yang y berkessinambungan n yang pada a hirnya akh

mem mberikan

m manfaat

bagi

peningkkatan

kesejjahteraan

masyarakat..

Pen ntingnya pen ngendalian inflasi didassarkan pada pertimbang gan bahwa inflasi yang g ting ggi dan tida ak stabil me emberikan dampak nega atif kepada kondisi sossial ekonomii masyarakat. ma periode 2006-2010 mengalami fluktuasi yang y cukup p Infllasi Kota Batam selam sign nifikan. Ting gkat inflasi tertinggi t seb besar 8,39 % terjadi di tahun 2008 8, kemudian n menurun drasttis di tahun 2009 menja adi hanya se ebesar 1,88 %.Tingkat inflasi yang g ggi di tahun n 2008 dilattarbelakangi oleh adanyya kebijakan n pemerintah menaikan n ting harrga BBM pa ada tanggal 23 Mei 20 008, sehing gga mengakkibatkan naiiknya harga a berrbagai kebuttuhan konsu umsi pokok masyarakatt dan harga barang-barrang lainnya a sertta tarif angkutan. Kemu udian pada bulan Dese ember 2008 pemerintah h melakukan n keb bijakan penu urunan harga a BBM, namun penuruna an harga BB BM tersebut tidak t segera a diikkuti dengan penurunan berbagai ke ebutuhan po okok masyarrakat dan ha arga barang g lain nnya, serta tarif t angkuta an. Walaupu un demikian tingkat infla asi yang terrjadi di Kota a Battam tahun 20 008 masih relatif lebih rendah, r jika dibandingka an dengan tingkat inflasii yan ng terjadi di Kota Pekanb baru (9,02 % %) dan Nasional (11,06 6 %). G Grafik 2.2 Perkembangan Inflasi Kota Batam m Periode 20 006-2010

Persentase (%)

10

8,39

8

7,4 7

6 4 2

4,84 4,58 1,88

0 2006

20 007

200 08

2009 9

2010*

S Sumber : Badan Pusat Statistik (olahan)


II-21


Pada tahun 2010 tingkat inflasi mengalami kenaikan lagi menjadi sebesar 7,4%.Tekanan inflasi di tahun 2010 berasal dari kenaikan indeks harga pada kelompok bahan makanan (volatile food price) terutama bumbu-bumbuan dan padipadian. Hal ini akibat adanya cuaca yang ekstrem yang berdampak pada kenaikan harga sejumlah komoditas seperti cabai merah dan beras. Perkembangan laju inflasi di akhir tahun 2010 mendapat tekanan dari gangguan pasokan komoditas sayur dan bumbu-bumbuan yang terpantau dari hasil survei harga pada responden pedagang di sejumlah pasar di Kota Batam karena mengalami gangguan akibat kondisi cuaca yang kurang baik untuk produksi pertanian dan transportasi laut, di lain pihak permintaan cenderung meningkat menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru. Akibatnya sejumlah komoditas sayuran dan bumbu-bumbuan mengalami kenaikan harga yang cukup tinggi, antara lain tomat, cabe merah, cabe rawit dan bawang merah.

2.2.1.6 Kesempatan Kerja Perluasan kesempatan kerja yang layak dapat menunjukkan makin meningkatnya kesejahteraan masyarakat secara umum. Hal ini dapat dilihat secara umum dari perkembangan kondisi ketenagakerjaan yang ada. Komposisi ketenagakerjaan di Kota Batam sangat didominasi oleh sektor industri. Pada tahun 2010, sekitar 60 % tenaga kerja menggantungkan hidupnya di sektor industri. Perkembangan ketenagakerjaan Kota Batam selama periode 2009-2010 ditandai dengan peningkatan jumlah tenaga kerja di sektor industri. Terjadi pertumbuhan positif tenaga kerja sektor industri sebesar 10,5%. Hal ini terutama mencerminkan mulai membaiknya perekonomian global akibat krisis ekonomi tahun 2008 yang sangat berpengaruh terhadap sektor industri di Kota Batam. Seiring dengan semakin stabilnya perekonomian global saat ini diharapkan perkembangan industri Kota Batam di masa datang akan menjadi lebih baik lagi, sehingga tenaga kerja yang terserap dalam sektor inipun dapat meningkat.


II-22


1 2 3 4 5 6 7 8

Tabel II.7 Perkembangan Jumlah Tenaga Kerja Kota Batam Tahun 2009-2010 Pertumbuhan Tenaga Kerja jumlah Tahun 2009 Tahun 2010 Jenis Usaha tenaga kerja 2009‐2010 WNI WNA Jumlah WNI WNA Jumlah (%) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Pertanian, Kehutanan, 1.608 1.112 2.720 1.515 1.108 2.623 ‐3,6 Perikanan Pertambangan 350 27 377 412 26 438 16,2 Industri 155.642 2.685 158.327 167.446 2.672 170.118 7,4 Listrik, Gas dan Air 657 5 662 730 5 735 11,0 Bangunan 26.300 185 26.485 29.789 198 29.987 13,2 Perdagangan, Perhotelan 23.770 742 24.512 26.418 783 27.201 11,0 Angkutan, Pergudangan, 3.019 14 3.033 3.234 12 3.246 7,0 Komunikasi Keuangan, Asuransi 19.028 145 19.173 19.814 106 19.920 3,9

9 Jasa

29.976 TOTAL

166

30.142

38.960

198

39.158

29,9

260.350 5.081 265.431 288.318 5.108 293.426

10,5

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kota Batam (olahan )

Di sisi lain sektor usaha pertanian, pertambangan, bangunan dan keuangan/asuransi mengalami kenaikan selama periode yang sama. Secara keseluruhan jumlah tenaga kerja pada tahun 2010 mengalami peningkatan sebesar 10,5 %, dimana pada tahun 2009 terdapat sebanyak 265.431 tenaga kerja dan bertambah menjadi hanya sebesar 293.426 tenaga kerja. Peningkatan tenaga kerja di sektor industri dalam hal ini diimbangi oleh kenaikan tenaga kerja pada sektor-sektor lainnya, sehingga secara agregat jumlah tenaga kerja relatif konstan.

2.2.1.7 Kemiskinan dan Masalah Sosial Fenomena kemiskinan telah berlangsung sejak lama, walaupun telah dilakukan berbagai upaya dalam menanggulanginya. Selain ditandai dengan kerentanan pada tingkat ekonominya, masyarakat miskin juga pada umumnya ditandai dengan kekurangan gizi, tingkat kesehatan yang buruk, tingkat buta huruf, lingkungan yang buruk dan ketiadaan akses infrastruktur maupun pelayanan publik yang memadai. Komitmen pemerintah dalam mengurangi tingkat kemiskinan telah diupayakan selama ini. Selain itu, dengan adanya komitmen MDGs (Millennium Development Goals) dalam menanggulangi kemiskinan dan kelaparan upaya untuk mengatasi permasalahan inipun menjadi lebih kuat. Kondisi kemiskinan penduduk Kota Batam tahun 2009 berdasarkan data masyarakat penerima dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang berasal dari Program ** Pemerintah Kota Batam | GAMBARAN UMUM DAERAH

II-23


Kompensasi Penanggulangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM) sebesar 36.207 Rumah Tangga Sasaran. Grafik 2.3 Jumlah Rumah Tangga Sasaran Per Kecamatan di Kota Batam Tahun 2009 7000 6500

6360

6000 5500 5000 4500

3853

4000

2682

2578

2500

2350

2291

2164

2119 LUBUK BAJA

2565

BEL. PADANG

2857

BULANG

2995

3000

SEKUPANG

3393

3500

BATAM KOTA

BATU AJI

BATU AMPAR

GALANG

NONGSA

BENGKONG

SEI BEDUK

SAGULUNG

2000

Sumber Data : BPS, 2010

Dalam rangka pelaksanaan program Nasional dalam penanggulangan kemiskinan di Kota Batam berdasarkan PPLS08 BPS Kepri 2008 adalah sebanyak 136.044 jiwa. Peningkatan kesejahteraan masyarakat secara umum dilaksanakan melalui pemberdayaan, kesempatan kerja dan berusaha, peningkatan akses masyarakat produksi, mengembangkan potensi dan peluang agar masyarakat dapat keluar dari kondisi kemiskinan tersebut. Tabel II.8 Perkembangan Angka Pengangguran Di Kota Batam Tahun 2007-2010

Tahun 2009

Jumlah Pengangguran (%) 2010

(1)

(2)

2007 2008 2009 2010

6,04 6,69 7,95 6,33 Sumber: BPS

Meskipun batas garis kemiskinan telah mengalami peningkatan pada tahun 2010 dibanding tahun 2008 dan 2009, namun secara persentase jumlah pengangguran di ** Pemerintah Kota Batam | GAMBARAN UMUM DAERAH

II-24


daerah ini pasca krisis ekonomi global telah mengalami penurunan, yaitu dari 6,69% dan 7,95% pada tahun 2008 dan 2009 menjadi 6,33% tahun 2010. Tabel II.9 Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin & Garis Kemiskinan Di Kota Batam Tahun 2005-2010 Jumlah Penduduk Jumlah Penduduk Garis Kemiskinan Tahun Miskin (000 Org) Miskin (%) Rp/Kapita Bulan (1)

2005 2006 2007 2008 2009 2010

(2)

50,34 65,64 55,29 41,39 54,78 69,70

(3)

(4)

7,70 10,00 7,65 7,22 6,76 7,26

214.309 230.708 255.845 316.740 374.186 401.849

Sumber: BPS

Jumlah penduduk miskin di Kota Batam setelah berturut-turut pada tahun 2007 dan 2008 menurun menjadi 55,29 ribu orang (7,65%) dan 41,39 ribu orang (7,22%), sedangkan pada tahun 2009 dan 2010 jumlah penduduk miskin di daerah ini cenderung meningkat masing-masing menjadi 54,78 ribu orang (6,76%) dan 69,70% ribu orang (7,26%). Peningkatan jumlah penduduk miskin tersebut sejalan dengan peningkatan batas garis kemiskinan yaitu dari Rp.316.740/kapita/bulan tahun 2008 menjadi Rp.374.186/kapita/bulan dan Rp.401.849/kapita/bulan tahun 2009 dan 2010, seperti yang dilihat pada table diatas.

Walaupun pesatnya pembangunan di Kota Batam, dalam kenyataannya masih terdapat penduduk Kota Batam yang termasuk dalam katagori miskin

Selain itu, permasalahan sosial yang cukup pelik juga terkait dengan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota Batam. Penyandang masalah sosial adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau ganguan tidak dapat melakukan fungsi sosialnya. Perkembangan penyandang masalah sosial Kota Batam yang ditangani disajikan pada tabel berikut ini.


II-25


Tabel II.10 Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang ditangani Tahun 2009-2010

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (1)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Wanita Tuna Susila Waria Penyandang Cacat Pekerja Migran Keluarga Veteran Anak Terlantar Lansia/ Miskin Gepeng Korban Bencana Komunitas Adat Terpencil Rumah Tak Layak Huni Wanita Rawan Sosial

Tahun 2009 2010 (2) (3) 475 493 25 218 365 597 ‐ 233 23 20 ‐ 20 936 936 175 ‐ 17 2.247 283 138 792 300 286 286

Sumber : Dinas Sosial Kota Batam, 2010

2.2.2 FOKUS KESEJAHTERAAN SOSIAL Berikut ini diuraikan analisis kinerja atas fokus kesejahteraan sosial Kota Batam menggunakan beberapa indikator yang relevan.

2.2.2.1 Derajat Pendidikan Pendidikan telah disadari akan memberi kontribusi secara signifikan terhadap pembangunan sosial-ekonomi secara luas. Hal ini menjadikan pendidikan sebagai salah satu agenda penting dan strategis yang menuntut perhatian sungguh-sungguh dari semua pihak karena akan menjadi faktor penentu kemajuan bangsa di masa depan. Pendidikan merupakan salah satu bentuk investasi modal manusia (human investment), yang akan menentukan kualitas sumber daya manusia (SDM) suatu bangsa. Dari tabel di bawah terlihat bahwa secara umum penduduk Batam relatif telah melek huruf. Terjadi peningkatan dari tahun ke tahun persentase angka melek huruf dari tahun 2005 sampai dengan 2009. Jika dilihat rata-rata lama sekolah, penduduk kota Batam mengenyam pendidikan diatas 10 tahun. Hal ini berarti pada umumnya penduduk Kota Batam telah menamatkan pendidikan sampai tingkat SMP.


II-26


Tabel II.11 Angka Melek Huruf dan Rata-Rata Lama Sekolah Kota Batam Tahun 2005-2009

1. 2.

Indikator (1) Angka Melek Huruf Rata‐Rata Lama Sekolah

2005 (2) 98,8 10,7

2006 (3) 98,8 10,7

2007 (4) 98,84 10,7

2008 (4) 98,84 10,7

2009 (5) 98,85 10,71

Sumber :BPS Kota Batam,2010

2.2.2.2 Derajat Kesehatan Masyarakat Kesejahteraan sosial masyarakat salah satunya dapat diindikasi dengan tingkat kesehatannya. Indikator seperti angka kematian ibu (AKI), angka kematian bayi (AKB), angka kematian balita (AKABA), dan status gizi merupakan indikator penting dalam mengukur tingkat kesehatan masyarakat. Berikut diuraikan beberapa indikator kesehatan Kota Batam selama periode 20072010. Tabel II.12 Indikator Derajat Kesehatan Kota Batam Tahun 2007-2010 INDIKATOR

1.

2.

PENCAPAIAN 2007

2008

2009

2010

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Angka Kematian Ibu (AKI)/ Maternal Mortality Rate (MMR) Angka Kematian Bayi (AKB)/Infant Mortality Rate (IMR)

7/24.244

14/24.780

9/23.413

30/26.373

(29/100.000KH)

(56/100.000KH)

(38.4/100.000KH)

(113,8/100.000KH)

175/24.244

111/24.780

167/23.413

166/26.373

(7,2/1000KH)

(4,5/1000KH)

(7,1/1000KH)

(6,29/1000KH)

DATA TIDAK ADA

4/24.780

178/23.413

18/26.373

(0,16/1000 KH)

(7,6/1000 KH)

(0,68/1000KH)

3%

0,27%

0,46%

0,42%

18,40%

4,13%

4,13%

2,81%

3.

Angka Kematian Balita (AKABA)

4.

Sangat Kurus Gizi Kurang

Status Gizi

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Batam,2010

Diharapkan dengan tingkat kesehatan masyarakat yang baik, maka kualitas hidup menjadi lebih baik dan pada akhirnya tingkat kesejahteraan pun dapat mengalami kenaikan secara signifikan.


II-27


2.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga Potensi seni dan budaya di Kota Batam yang dapat dikembangkan lebih lanjut sebagai aset budaya daerah, adalah sebagai berikut : a. b. c. d. e. f.

Potensi Kesenian, yaitu : Teater Makyong dan tari Jogi serta Joged Dangkung Potensi Budaya, yaitu : Mandi Safar, Cukur Rambut, Sunat Rasul, Musik Silat. Potensi Permainan Rakyat : Gasing Jumlah Kelompok Sanggar Seni, yaitu: 43 kelompok Jumlah Pentas Seni Setahun, yaitu: 50 kali Jumlah Lokasi Pentas Seni, yaitu: 20 tempat

Selain itu, terdapat juga kampung/rumah adat dan beberapa objek wisata penting lainnya yang dapat dikembangkan lebih lanjut sebagai destinasi wisata budaya Kota Batam antara lain di Pulau Galang, Pulau Bulang Lintang, Pulau Panjang dan Nongsa. Sedangkan untuk potensi olahraga yang akan dijadikan olahraga unggulan adalah sepak takraw.

2.3 ASPEK PELAYANAN UMUM Pelayanan publik atau pelayanan umum Kota Batam merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kota Batam dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2.3.1 FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB A. Pendidikan Layanan pendidikan terhadap masyarakat dipengaruhi oleh sarana dan prasarana yang dimiliki. Sampai tahun 2010, jumlah bangunan sekolah di Kota Batam sudah sebanyak 873 buah yang terdiri dari 373 buah gedung TK, 295 buah gedung sekolah tingkat dasar, 121 buah gedung sekolah tingkat menengah dan 84 buah gedung sekolah tingkat menegah atas, secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel II.13 Banyaknya Fasilitas Pendidikan Menurut Jenis Sekolah Tahun 2010

Jenis Sekolah (1) 1 2 3 4

TK SD/MI SLTP/MTS SMA/MA/SMK


Jumlah (2) 373 295 121 84 II-28


TOTAL FASILITAS

873

Sumber :Dinas Pendidikan Kota Batam, 2010

Selain jumlah fasilitas pendidikan, hal penting yang perlu diperhatikan adalah ketersediaan tenaga pengajar yang dapat dilihat dari rasio murid guru. Dari angka tersebut, dapat dilihat beban rata-rata tenaga pengajar/guru yang merupakan salah satu faktor penentu dalam keberhasilan proses belajar mengajar.

Tabel II.14 Rasio Murid Guru Menurut Jenis Pendidikan Tahun 2010

Jenis Sekolah (1) 1. TK 2. SD/MI 3. SLTP/MTS 4. SMA/MA/SMK TOTAL

Jumlah Murid (2) 18.232 100.328 28.042 18.865 165.467

Jumlah Guru (3) 1.140 4.127 1.828 1.584 8.679

Rasio Murid Guru (4) 15,99 24,31 15,34 11,91 19,07

Sumber :Dinas Pendidikan Kota Batam, 2010

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa tenaga guru di Kota Batam yang masih diperlukan adalah di tingkat pendidikan dasar, karena secara rata-rata beban seorang guru SD/MI relatif lebih banyak (24-25 murid per guru) dibandingkan tingkat pendidikan lainnya. B. Kesehatan Pembangunan bidang kesehatan bertujuan agar semua lapisan masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, merata dan murah. Dengan tujuan tersebut diharapkan akan tercapai derajat kesehatan masyarakat yang baik, pada gilirannya memperoleh kehidupan yang sehat dan produktif. Upaya pencapaian derajat kesehatan tercermin dari peningkatan jumlah sarana dan prasarana kesehatan, jumlah tenaga medis serta sarana-sarana lainnya yang semakin meningkat. Tabel II.15 Sarana Kesehatan Berdasarkan Kecamatan dan Jenisnya di Kota Batam Tahun 2010 KECAMATAN

RSU

RS KHUSUS

PUSKESMAS

PUSTU


PUSKEL

BP

RB

POLINDES

II-29


DARAT

LAUT

1. BENGKONG

0

2

1

2

1

0

15

8

0

2. BATU AMPAR

2

0

1

2

2

0

16

2

1

3. BEL. PADANG

0

0

1

5

1

4

0

0

5

4. LUBUK BAJA

2

1

1

1

2

0

35

6

0

5. GALANG

0

0

1

9

3

3

0

0

14

6. BULANG

0

0

1

7

1

4

0

0

3

7. SEKUPANG

1

0

1

6

4

1

11

5

2

8 . BATU AJI

1

2

1

4

2

0

25

12

0

9. BATAM KOTA

0

1

2

3

1

0

33

16

1

10.SUNGAI BEDUK

1

0

1

3

1

0

28

4

2

11.SAGULUNG

1

0

1

3

1

0

15

8

0

12.NONGSA

0

0

2

5

3

1

13

3

2

KOTA BATAM

8

6

14

50

22

13

191

64

30

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Batam, 2010

Seiring dengan naiknya jumlah penduduk maka jumlah tenaga medis pun diupayakan masih dapat melayani pertambahan tersebut begitu juga dengan sarana/prasarana kesehatan lainnya seperti apotik dan toko obat. Tabel berikut ini memperlihatkan kondisi jumlah tenaga medis dan prasarana kesehatan tahun 2007 sampai 2010. Tabel II.16 Banyaknya Dokter Dirinci Menurut Jenisnya di Kota Batam Tahun 2007-2010

Uraian (1) Dokter Umum Dokter Spesialis Dokter Gigi JUMLAH

2007 (2) 223 101 71 395

2008 (3) 188 117 52 357

2009 (4) 415 133 74 622

2010 (5) 412 102 78 592


Tabel II.17 Banyaknya Apotik, Pedagang Besar Farmasi dan Toko Obat di Kota Batam Tahun 2007-2010

Jumlah (1) Apotik Pedagang Besar Farmasi Toko Obat JUMLAH

2007 (2) 70 19 168 257

2008 (3) 75 27 188 290

2009 (4) 76 27 173 276

2010 (5) 106 30 148 284



II-30


C. Pekerjaan Umum Pembangunan infrastruktur jalan sebagian besar sudah mampu membuka keterisolasian wilayah dan meningkatkan arus lalu lintas orang dan barang sehingga berdampak pada pertumbuhan perekonomian kota. Perkembangan panjang dan kelas jalan di Kota Batam tahun 2002 hingga tahun 2010 dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel II.18 Perkembangan Panjang dan Kelas Jalan Kota Batam 2002-2010 Tahun

Kelas I

Kelas II

Kelas III Kelas IIIA Kelas III B Kelas III C

(1)

(2)

(3)

2002

250,54

124,40

(4)

2003

260,90

138,05

117,37

253,15

2004

260,90

138,05

117,37

2005

260,90

138,05

2006

260,90

138,05

2007

260,90

2008

260,90

2009 2010

117,37

(5)

(6)

247,35

168,38

Jumlah

(7)

(8)

84,83

992,87

183,78

115,19

1068,44

253,15

183,78

130,39

1083,64

117,37

253,15

183,78

130,39

1083,64

117,37

257,29

183,78

130,39

1087,78

138,05

117,37

257,29

183,78

130,39

1087,78

138,05

117,37

257,29

183,78

130,39

1087,78

260,90

138,05

117,37

257,29

183,78

130,39

1087,78

260,90

138,05

117,37

258,19

183,78

130,39

1088,68

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kota Batam, 2010

Hingga tahun 2010, sebanyak 85% jalan di Kota Batam telah diaspal, sedangkan sisanya 15% masih berupa jalan kerikil, tanah, dan tidak dirinci. Perkembangan panjang jalan menurut jenis permukaan (km) selama periode tahun 1992 hingga 2010 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini. Tabel II.19 Panjang Jalan menurut Jenis Permukaan(km),1992-2010 Tahun

Aspal

Kerikil

Tanah

Tidak Dirinci

Jumlah

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

% jalan aspal (7)

1992

266,33

-

87,77

-

355,10

75%

1993

266,33

-

136.40

-

402,73

66%

1994

282,49

20,21

113,40

-

416,14

68%

1995

598,19

69,89

124,48

-

792,56

75%

1996

623,49

72,89

109,38

-

805,76

77%

1997

655,08

70,39

82,98

-

808,45

81%

1998

704,42

17,30

69,39

-

791,11

89%

1999

715,90

65,59

111,48

-

892,97

80%

2000

723,40

65,59

125,49

-

914,48

79%

2001

738,33

83,09

120,71

-

924,63

80%

2002

782,07

84,09

127,71

-

992,87

79%

2003

838,67

83,56

145,68

-

1.068,44

78%


II-31


Tahun

Aspal

Kerikil

Tanah

Tidak Dirinci

Jumlah

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

% jalan aspal (7)

2004

842,34

82,57

157,74

-

1.083,64

78%

2005

849,13

82,57

151,94

-

1.083,64

78%

2006

859,69

82,57

145,52

-

1.087,78

79%

2007

883,92

73,00

130,86

-

1.087,78

81%

2008

883,92

73,00

130,86

-

1.087,78

81%

2009

910,00

74,00

103,78

-

1.087,78

84%

2010

922,93

73,00

92,75

-

1.088,68

85%

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kota Batam, 2010

Selain itu, kebutuhan air bersih bagi masyarakat Kota Batam juga disediakan melalui beberapa waduk yang ada.

Tabel II.20 Penyediaan air bersih di Kota Batam 2010

Nama Waduk (1)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Sei Harapan Sei Baloi Sei Nongsa Sei Ladi Muka Kuning Duriangkang Waduk Tembesi Waduk Rempang Waduk Sei Gong Jumlah

Volume (x m 3) (2) 3.600.000 270.000 720.000 9.490.000 12.720.000 78.180.000 41.876.080 5.166.400 ‐ 152.022.480

Kapasitas Desain WTP (Lt/Dtk) (3) 210 30 60 270 310 3.000 540 ‐ 20 4.440

Kapasitas /Produksi (Lt/Dtk) (4) 229,33 27,63 63,71 286,70 307,40 1.691,35 Belum Operasi Belum Operasi Belum Operasi 2.606,12

Sumber: BP Batam, 2010

D. Penataan Ruang Pada dasarnya ruang lingkup penyelenggaraan penataan ruang di Kota Batam meliputi pengaturan mengenai kegiatan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Untuk mendukung hal tersebut, serta meningkatkan sistem penataan ruang yang lebih baik, telah diupayakan penggunaan teknologi informasi, yaitu melalui penyelenggaraan penataan ruang Kota Batam yang berbasis pada sistem Informasi, atau yang dikenal dengan Geographic Information System (GIS) RTRW Kota Batam. Untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh informasi saat ini telah dikembangkan pula sistem informasi tataruang kota yang berbasis WEB (WEB GIS ) melalui alamat gis.batamkota.go.id\ ** Pemerintah Kota Batam | GAMBARAN UMUM DAERAH

II-32


E. Perumahan Tingginya kebutuhan rumah bagi masyarakat miskin perkotaan, juga telah diantisipasi dengan penyediaan perumahan murah yang layak khususnya dalam bentuk rumah susun. Perkiraan kebutuhan rusunawa di Batam untuk mengatasi problema rumah bagi tenaga kerja adalah 589 blok guna menampung lebih kurang 150.784 tenaga kerja. Adapun rumah susun yang tersedia di Batam berjumlah 60 twin blok dengan rincian pada tabel berikut ini (sumber data Pemko dan BP Batam). Tabel II.21 Jumlah Rumah Susun di Kota Batam s/d Tahun 2010 Lokasi (1)

1 2 3

4

Tg. Piayu Batu Ampar Sekupang

Mukakuning

Pengelola

Jumlah Blok

Type

(2)

Kapasitas Hunian (orang)

(3)

(4)

(5)

Perumnas

4

twin blok

21

1.536

Perumnas

1

twin blok

21

384

Jamsostek

6

twin blok

21

2.304

Otorita Batam

4

twin blok

21

1.536

Otorita Batam

4

twin blok

21

1.536

2

twin blok

36

768

Pemko Batam

4

twin blok

24

1.536

Otorita Batam

9

twin blok

21

3.456

Pemko Batam

3

twin blok

27

960

Pemko Batam

2

twin blok

24

768

Pemko Batam

2

Twin blok

27

768

Jamsostek

1

Twin blok

21

384

27 24 & 27

1.280 2.176

27 21 27 21

640 384 640 1.152

21 & 36

768

5

Tg. Uncang

Pemko Batam Pemko Batam

4 6

Twin blok Twin blok

6

Kabil

Otorita Batam Otorita Batam Menpera Jamsostek

2 1 2 3

Twin Twin Twin Twin

7

Batam Centre

REI

2

Twin blok

-

60

twin blok

Jumlah

blok blok blok blok

22.208

Sumber: Dinas Tata Kota, Kota Batam 2010

Dalam tahun 2011 ini juga telah direncanakan akan dibangun beberapa rumah susun baru, baik oleh Kementerian Perumahan Rakyat, Kementerian Pekerjaan Umum, dan Pemerintah Kota Batam seperti secara rinci dijelaskan melalui tabel dibawah ini: Tabel II.22 Lokasi yang Akan Dibangun Rumah Susun Lokasi

Pengelola

Jumlah Blok

Type

Tahun Pembangunan

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)


II-33


Tg. Uncang

PU/Pemko

6

twin blok

24/30/36

2011

Tg. Uncang

Menpera/Pemko

1

twin blok

21

2011

Jumlah

-

7

twin blok

-

-

Sumber: Dinas Tata Kota, Kota Batam 2010

F. Penanaman Modal Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Batam dalam pelayanan penanaman modal salah satunya melalui pelaksanaan pelayanan perizinan satu atap (One Stop Service) di gedung Sumatera Promotion Center (SPC) Batam Center. Penanaman modal asing (PMA) di Kota Batam selama periode 2007-2009 mencapai 82 proyek senilai $885 juta. Sedangkan dalam penanaman modal dalam negeri (PMDN) dalam periode digunakan untuk 16 proyek dengan nilai mencapai Rp77,8 milyar. Tabel II.23 Rencana dan Realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Dalam Negeri (PMDN) Kota Batam Tahun 2007-2010 Tahun (1)

Penanaman Modal Asing Penanaman Modal Dalam Negeri (PMA) (PMDN) Nilai Investasi Proyek Nilai Investasi (Rp) Proyek (USD)* (2) (3) (4) (5) Realisasi Investasi

2007

83.214.762

42

37.000.000.000

2

2008

204.850.128

59

3.630.000.000

1

2009

196.864.878

81

130.500.000.000

5

2010

89.864.786

2007

298.860.000

79

2.126.730.000.000

4

2008

422.990.000

77

27.780.000.000

7

2009

358.950.000

83

150.510.000.000

17

2010

391.050.000

114

73 Rencana Investasi

Sumber: BP Batam, 2010 *= termasuk perluasan usaha

Dari hasil penanaman modal PMA dan PMDN selama periode 2007-2010 ini diestimasi dapat menyerap sebanyak 40.882 pekerja. Pada tahun 2010 rencana investasi asing PMA sebesar US$391 juta dengan rencana proyek baru sebanyak 13 dan perluasan sebanyak 2 buah proyek, dari rencana investasi PMA tersebut pada tahun 2010 terealisasi sebanyak 73 proyek dengan nilai investasi sebesar US$ 89,9 juta dan telah menyerap sebanyak 6.046 tenaga kerja. ** Pemerintah Kota Batam | GAMBARAN UMUM DAERAH

II-34


Tabel II.24 Penyerapan Tenaga Kerja Menurut Jenis Investasi Kota Batam Tahun 2007-2009 Jenis Penanaman Modal (1)

Penyerapan Tenaga Kerja (orang) 2007 2008 2009 (2)

(3)

(4)

TOTAL (5)

PMA

12.047

4.425

5.134

21.606

PMDN

17.033

1.526

717

19.276

TOTAL

29.080

5.951

5.851

40.882

Sumber: Badan Promosi dan Investasi Daerah Provinsi Kepulauan Riau, 2010

G. Kependudukan Dan Catatan Sipil Dalam rangka peningkatan Tertib Administrasi Kependudukan, Pemerintah Kota Batam secara terus menerus memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang arti pentingnya memiliki dokumen kependudukan terutama kepada masyakat yang kurang mampu. Oleh karena itu pemerintah memprogramkan pemberian akte kelahiran gratis. Disamping itu perbaikan pelayan dokumen kependudukan terus dibenahi baik yang ada di Kelurahan, kecamatan serta pada Dinas Kependudukan. Program pelaksanaan penerapan kartu tanda penduduk elektronik e-KTP di Kota Batam pada tahun 2012 sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 471-13/1565A/SJ perihal Penerbitan NIK tahun 2011 dan Pemantapan Persiapan Penerapan KTP Elektronik tahun 2012. Adapun tujuan penerapan KTP Elektronik adalah diharapkan: 1. Memberikan keabsahan identitas dan kepastian hokum kependudukan. 2. Memberikan perlindungan status hak sipil setiap penduduk. 3. Merupakan bentuk pengakuan Negara bagi setiap penduduk.

atas

dokumen

H. Ketenagakerjaan Pelayanan ketenagakerjaan bagi masyarakat akan terus dibutuhkan sebagai upaya memfasilitasi bagi para pencari kerja dalam memperoleh pekerjaan yang sesuai. Gambar berikut ini merupakan perkembangan banyaknya pencari kerja yang terdaftar pada Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Batam selama periode 2000-2010. Tabel II.25 Banyaknya Pencari Kerja yang Terdaftar Pada Kantor Dinas Tenaga Kerja Periode 2000-2010


II-35


Pencari Kerja

Tahun (1)

Pria

Wanita

TOTAL

(2)

(3)

(4)

2000

5.469

10.336

15.805

2001

8.335

16.815

25.150

2002

10.026

18.403

28.429

2003

10.013

18.565

28.578

2004

13.716

25.594

39.310

2005

11.930

19.509

31.439

2006

17.228

22.805

40.033

2007

20.610

14.377

34.987

2008

12.139

16.833

28.972

2009

14.917

18.353

33.270

2010

14.266

16.503

32.769

Sumber : Dinas Tenaga Kerja kota Batam, 2010

Selama periode tahun 2010, dari sekitar 32.769 pencari kerja, sebanyak 45% atau 14.696 pencari kerja telah ditempatkan. Berikut ini diuraikan situasi pencari kerja yang terdaftar pada dinas tenaga kerja Kota Batam dari mulai yang mencari kerja, yang telah ditempatkan dan yang telah dihapus berdasarkan tingkat pendidikannya.

Tabel II.26 Situasi Pencari Kerja yang Terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja Kota Batam Per Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan, Tahun 2010 Tingkat Pendidikan

Pria (1) SD

Wanita

Pria

(3)

(4)

(2) 295

SMP

Yang Telah Ditempatkan Tahun 2010

Yang Terdaftar Tahun 2010

258

8

Yang Dihapuskan Tahun 2010

Wanita

Pria

(5)

(6) 75

Wanita (7) 211

159

787

888

62

374

700

497

SMTA Sederajat

11.268

13.019

4.563

9.057

9.726

3.581

D I / D II /D III

1.319

1.748

90

162

893

1.166

597

590

171

134

584

484

14.266

16.503

4.894

9.802

12.114

5.887

S1/S2 TOTAL

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kota Batam, 2010

I. Perhubungan 1. Perhubungan Darat Salah satu upaya untuk meningkatkan ketersediaan angkutan umum di Kota Batam adalah melalui program kuningisasi sejak tahun 2001. Kondisi ** Pemerintah Kota Batam | GAMBARAN UMUM DAERAH

II-36


perkembangan program ini sejak tahun 2001 sampai dengan 2008 dapat dilihat tabel berikut ini. Tabel II.27 Kuningisasi Angkutan Umum Kota Batam dari Tahun 2001 s/d 2008 TAHUN

JUMLAH KENDARAAN

(1)

(2)

2001

-

2002

57

2003

865

2004

1.385

2005

1.260

2006

19.279

2007

19.707

2008

20.427

TOTAL

62.980

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Batam, 2010

Pada tahun 2001 program kuningisasi baru dalam penyiapan konsep program dan sosialisasi program. Sejak tahun 2002 sampai 2008 tiap tahunnya terjadi penambahan kuningisasi angkutan umum di Kota Batam dimana sampai dengan tahun 2008 telah terdaftar angkutan umum sebanyak 62.980 kendaraan. Tingginya kebutuhan angkutan umum yang murah bagi masyarakat perkotaan, sejak tahun 2004 telah pula diterapkan bus pilot project sebagai model bus umum perkotaan di Batam. Saatini telah tersedia 23 bus yang melayani 2 trayek utama yaitu trayek Sekupang- Batam Centre dan Batu Aji – Batam Centre. Guna mewujudkan citra Kota Batam sebagai kota tujuan wisata yang nyaman dan modern telah pula diterapkan kebijakan taxi berargo. Diharapkan dalam lima tahun kedepan semua angkutan taksi di Batam sudah memenuhi standart minimal yang dapat disejajarkan dengan taksi-taksi yang ada di negara tetangga seperti Singapura. Saat ini jumlah armada taksi yang tersedia di Kota Batam sebanyak 2477 dari 25 badan usaha. Angka ini hanya bertambah 23 uni dari data tahun 2005. 2. Perhubungan Laut Sarana perhubungan laut merupakan salah satu sarana yang sangat penting karena sangat berkaitan dengan mobilitas barang dan orang dari dan ke Kota Batam. Saat ini untuk sarana perhubungan laut telah tersedia empat pelabuhan penumpang internasional dengan tujuan Singapura dan Malaysia, dua pelabuhan penumpang domestik dan tiga pelabuhan angkutan barang baik untuk tujuan domestik maupun internasional dengan kapasitas sandar ** Pemerintah Kota Batam | GAMBARAN UMUM DAERAH

II-37


kapal maksimum 35.000 DWT. Perkembangan jumlah penumpang antar pulau dan internasional yang datang dan berangkat dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel II.28 Jumlah Penumpang Pelabuhan Domestik – Kota Batam Tahun

Penumpang Datang

Berangkat

(1)

(2)

(3)

1998

1.238.123

1.261.035

1999

1.257.834

1.330.869

2000

1.497.719

1.364.883

2001

1.349.024

1.477.773

2002

1.105.309

1.211.712

2003

1.060.082

1.226.170

2004

1.253.412

1.093.409

2005

1.211.997

1.162.222

2006

1.068.524

953.038

2007

1.052.043

1.006.495

2008

1.185.740

1.093.556

2009

1.105.292

1.026.884

2010

1.266.810

1.283.001

Sumber: Kantor Pelabuhan Laut Batam, 2010

Tabel II.29 Jumlah Penumpang Pelabuhan Internasional – Kota Batam Penumpang Tahun

Datang

Berangkat

(1)

(2)

(3)

1998

1.768.478

1.716.601

1999

2.013.441

2.022.364

2000

1.937.160

1.872.361

2001

2.341.993

2.455.268

2002

2.137.679

2.178.786

2003

2.319.039

2.333.607

2004

3.130.817

3.188.754

2005

2.775.326

3.014.019

2006

2.010.038

2.140.533

2007

1.601.211

1.754.743

2008

2.077.631

2.172.114

2009

1.728.238

1.764.371

2010

1.896.599

1.981.160

Sumber: Kantor Pelabuhan laut Batam, 2010


II-38


Perkembangan arus barang yang masuk melalui pelabuhan Batam juga mengalami kecenderungan kenaikan tiap tahunnya. Berikut ini diuraikan perkembangan lalu lintas kapal dan barang selama periode 1998 sampai 2010. Tabel II.30 Lalu Lintas Kapal dan Barang Batam Tahun 1998-2010 Domestik (Antar Pulau) Tahun

Jumlah Kapal

Internasional

Barang (000 Ton)

Berangkat/ Datang

Bongkar

(1)

(2)

1998

Jumlah Kapal

Barang (000 Ton)

Muat

Berangkat/ Datang

Bongkar

Muat

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

56.503

435,46

1.099,36

35.290

932,83

590,20

1999

28.630

2.212,03

6.292,24

23.386

1.071,06

2.757,40

2000

16.291

2.859,70

6.774,50

13.823

1.332,69

2.944,94

2001

71.773

604,14

2.644,66

46.816

2.027,70

1.334,81

2002

60.622

442,08

1.672,17

48.619

1.340,23

724,22

2003

56.932

634,28

1.816,17

46.687

1.677,93

1.012,09

2004

53.526

1.976,20

336,16

44.222

1.603,43

952,83

2005

55.262

2.097,84

567,29

41.783

1.689,36

972,43

2006

56.574

2.008,22

960,92

37.665

1.767,30

959,03

2007

59.736

1.773,29

685,36

30.532

1.879,36

1.406,19

2008

68.845

2.300,96

816,28

33.862

2.265,54

1.322,33

2009

68.335

2.636,41

989,78

31.437

2.405,11

2.220,68

2010

63.419

3.125,84

986,84

30.257

2.344,91

1.937,46

Sumber: Kantor Pelabuhan Laut Batam, 2010

Dalam rangka memperlancar arus kapal, barang dan penumpang dalam perhubungan laut, pelabuhan laut di Kota Batam dillengkapi dengan beberapa fasilitas sebagai berikut. Tabel II.31 Fasiltas Pelabuhan Laut di Kota Batam, Tahun 2010 Pelabuhan Keterangan

Kargo Sekupang

Sekupang Ferry Term

(1)

(2)

(3)

Batu Ampar

Kabil (5) 35.000 DWT 420

Batam Centre Ferry Term (6)

1

Kapasitas Sandar Kapal

10.000 DWT

4 kapal

2

177

-

9

6

6-12

12

6

4

Panjang Dermaga (m) Kedalaman pada sisi Dermaga (m) Gudang Terbuka (m2)

(4) 35.000 DWT 1.250

116.100

-

60.000

100.000

-

5

Gudang Tertutup (m2)

42.240

-

1.890

-

6

Luas Ponton A

-

-

-

6 x 12 M

7

Luas Ponton B

-

9,07 x 18,14 M 9,07 x 18,14 M

-

-

8 x 15 M

3


4 kapal -

II-39


Sumber: BP Batam, 2010

3. Perhubungan Udara Sarana dan fasilitas perhubungan udara di Kota Batam selama ini dilakukan pada Bandara Hang Nadim Batam yang melayani kegiatan penerbangan dan bongkar muat. Kondisi kapasitas Bandara Hang Nadim Batam dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel II.32 Fasilitas Bandara Hang Nadim ULTIMATE DESIGN

DESKRIPSI

UNIT

KONDISI SAAT INI

(1)

(2)

(3)

RENCANA TAHAP AKHIR (4)

Meter

4025 X 45

4025 X 45

M²

110.541

170.000

3.TERMINAL

M²

30.042

88.000

4.PESAWAT

Type

B.747

B.747

Penumpang per Tahun

4.000.000

8.300.000

Ton

16.230

700.000

Kiloliter

52.000

52.000

1. LANDASAN PACU 2.APRON

5.KAPASITAS TERMINAL 6.KAPASITAS KARGO 7.KAPASITAS PENYIMPANAN BAHAN BAKAR Sumber : Bandara Hang Nadim Batam, 2010

Perkembangan Jumlah penumpang yang berangkat, datang dan transit melalui Bandara Hang Nadim cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Perkembangan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel II.33 Perkembangan Penumpang Bandara Hang Nadim Batam Tahun 2000-2010 Tahun

Kedatangan

Keberangkatan

Transit

(1)

(2)

(3)

(4)

2000

243.212

233.103

2001

310.565

307.636

93.169

2002

406.777

408.119

141.411

2003

557.020

573.579

144.971

2004

948.971

957.149

150.051

2005

1.050.814

1.000.593

94.066


151.338

II-40


Tahun

Kedatangan

Keberangkatan

Transit

2006

1.293.379

1.227.762

96.797

2007

1.375.566

1.332.058

62.044

2008

1.296.064

1.267.710

117.743

2009

1.360.915

1.399.794

149.845

2010

1.590.268

1.567.350

175.217

Sumber : KUPT Bandara Hang Nadim Batam

J. Komunikasi dan Informatika Dalam penyelenggaraan pemerintah peran serta masyarakat sangat penting terutama dalam proses penetapan kebijakan publik yang merupakan sebuah kontrak sosial antara eksekutif, legislatif dan masyarakat. Untuk itu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Batam melalui E-Government. Untuk menyampaikan kebijakan publik dan menerima informasi dan aspirasi dari masyarakat, Pemerintah Kota Batam telah menyediakan website dengan alamat www.pemko-batam.go.id. Selanjutnya kedepan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dalam era globalisasi perlu dilakukan pembuatan digital map yang mudah diakses bagi masyarakat dan dunia usaha. K. Lingkungan Hidup Dinamika dan tantangan kondisi lingkungan hidup Kota Batam antara lain adalah rusaknya kawasan tangkapan air (catchment area) sebagai akibat perubahan fungsi kawasan hutan konservasi/lindung menjadi kawasan budidaya, rusaknya kawasan hijau (green area), pencemaran lingkungan akibat limbah industri dan usaha hotel, terjadinya perambahan dan pembakaran hutan, serta kerusakan lingkungan akibat penambangan illegal. Selain daripada itu juga dihadapkan pada kondisi menurunnya habitat hutan mangrove yang mengakibatkan berkurangnya daerah asuhan (nursery ground), tempat mencari makan (feeding ground), dan daerah pemijahan (spawning ground) bagi berbagai biota. Adanya buangan limbah industri dan limbah domestik secara langsung atau sembarangan ke media lingkungan juga telah mengakibatkan musnahnya atau menurunnya biota pesisir dan laut/perairan. Guna mengurangi permasalahan-permasalaan lingkungan hidup seperti diuraikan di atas, Pemerintah Kota Batam telah mengupayakan berbagai hal, antara lain memfasilitasi lahirnya kebijakan-kebijakan pengelolaan lingkungan hidup secara komprehensif di semua sektor pembangunan. Upaya ini diantaranya telah melahirkan ** Pemerintah Kota Batam | GAMBARAN UMUM DAERAH

II-41


Peraturan Daerah Kota Batam No. 5 Tahun 2001 tentang Kebersihan Kota Batam dan Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2003 tentang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup. Disamping itu juga telah dibentuk Pos Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup (P3SLH) yang didirikan pada tanggal 10 Oktober 2007 berdasarkan Keputusan Walikota Batam, No. Kpts. 173/HK/X/2007. L. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, Dan Persandian Peningkatan kinerja birokrasi Pemerintah Kota Batam dalam pelayanan administrasi umum diantara dilakukan melalui : •

Disiplin Pegawai Dalam rangka meningkatkan kualitas aparatur, Pemerintah Kota Batam telah berupaya melakukan pembinaan terhadap aparatur pemerintah dan memberikan tindakan kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin.

•

Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Dalam rangka meningkatkan kualitas aparatur, maka salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui pendidikan dan pelatihan kepemimpinan. Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel II.34 Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat Kepemimpinan Tahun 2001 – 2010 Jenis Diklat (1)

1

ADUM

TAHUN 2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

97

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

DIKLATPIM IV

-

31

-

30

16

5

37

33

30

40

3

DIKLARPIM III

-

53

52

52

9

5

9

3

2

-

4

DIKLATPIM II

15

18

10

1

2

7

2

1

-

99

70

92

26

12

51

38

33

40

TOTAL

97

Sumber : BKD Kota Batam, 2010

•

Pengawasan Strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Batam untuk meningkatkan penertiban dan pengawasan sehingga tercipta pemerintahan yang bersih, efisien, efektif dan berwibawa adalah dengan melaksanakan program pendayagunaan sistem dan pelaksanaan pengawasan, program peningkatan kapasitas kelembagaan dan program peningkatan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan.


II-42


2.3.2 FOKUS LAYANAN URUSAN PILIHAN A. Kelautan dan Perikanan Kondisi kelautan dan perikanan Kota Batam cukup potensial, dimana pada tahun 2009 telah dapat dihasilkan 34.221,96 ton dari perikanan laut tangkap dan budidaya. Dalam upaya mendukung pengembangan sumber daya kelautan dan perikanan,selama ini telah dilakukan fasilitasi dan bantuan bagi para nelayan di wilayah Kota Batam. Tabel II.35 Produksi Perikanan Menurut Kecamatan (ton) Tahun 2010 Kecamatan

Perikanan Laut

(1)

Budi Daya Perikanan Laut

Jumlah

(2)

(3)

(4)

9.033,137

75,850

9.110,987

1

Blk. Padang

2

Bulang

12.927,270

158,310

13.085,580

3

Galang

3.883,975

117,860

4.001,835

4

Sei beduk

262,392

17,550

279,942

5

Nongsa

6.103,273

88,200

6.191,473

49,000

227,890

6

Sekupang

178,890

7

Lubuk Baja

250,800

26,500

277,300

8

Batu Ampar

9

Batam Kota

71,088 236,370

0 6,500

71,088 242,870

10

Sagulung

781,722

1,430

783,152

11

Batu Aji

12

0 456,843

Bengkong TOTAL

34.185,76

0

0,00

0

456,843

543,20

34.728,96

Sumber : Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Kehutanan Kota Batam, 2010

Selama periode tahun 2006-2010 rumah tangga perikanan Kota Batam mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2010 telah terdapat 11.462 rumah tangga. Tabel II.36 Banyaknya Rumah Tangga Perikanan menurut Jenis Kegiatan, 2006-2010 Rumah Tangga (1)

2006

2007

2008

2009

2010

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

7.941

8.278

8.285

9.487

1

Perikanan Laut

8.166

2

Budidaya Laut JUMLAH

1.670

1.908

1.819

2.019

1.975

9.836

9.849

10.097

10.304

11.462

Sumber : Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Kehutanan Kota Batam, 2010

B. Pertanian ** Pemerintah Kota Batam | GAMBARAN UMUM DAERAH

II-43


Pertanian bukan merupakan sektor utama di Kota Batam. Walaupun begitu, perhatian dan fasilitasi dari pemerintah Kota Batam melalui Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Kehutanan tetap diupayakan secara optimal bagi para petani. Hingga tahun 2010, tercatat terdapat 5.376 penduduk yang bekerja disektor pertanian pangan. C. Kehutanan Penggunaan lahan Kota Batam salah satunya ialah difungsikan sebagai hutan, baik itu hutan yang dapat dikonversikan, hutan produksi, hutan PPA/suaka, ataupun hutan lindung. Kelangsungan hutan hingga saat masih terus diusahakan dijaga untuk agar keseimbangan lingkungan Kota Batam dapat terkendali. Berikut ini diuraikan luas hutan menurut fungsinya di Kota Batam pada tahun 2010. Saat ini sedang dilakukan proses paduserasi antara RTRW Provinsi Kepulauan Riau dengan TGHK kehutanan untuk memperoleh kesepakatan mengenai luasan kawasan hutan di wilayah Provinsi Kepri termasuk Kota Batam. Pemerintah Kota Batam melalui Gubernur Provinsi Keprulauan Riau telah mengusulkan peta paduserasi TGHK dengan RTRW Provinsi dan Kota Batam. Didalam usulan tersebut telah direncanakan minimum 30 % kawasan hutan di Kota Batam dengan rincian sebagai berikut: Tabel II.37 Luas dan Jenis Kawasan Hutan Usulan Paduserasi Kota Batam Tahun 2010


II-44


Sumber : Bappeda Kota Batam 2011

berdasarkan usulan paduserasi yang sudah dituangkan kedalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam Tahun 2011-2031, luas kawasan hutan di Kota Batam sebesar 30.46% dari luas daratan atau seluas 31.601,52 hektar.

D. Energi Penyediaan ketenagalistrikan di Kota Batam dikelola oleh PT. PLN Batam untuk wilayah Pulau Batam. Sedangkan untuk wilayah pulau-pulau lainnya seperti di Belakang Padang, Pulau Terong, Pulau Pecung, Pulau Buluh, Pulau Kasu, Pulau Karas, Pulau Sembulang dan Pulau Abang penyediaan ketenagakelistrikan dikelola PT. PLN. Cabang Tanjung Pinang. PT. PLN Batam merencanakan secara bertahap untuk penyediaan listrik di pulau-pulau tersebut. Jumlah tenaga listrik yang dibangkitkan dan daya terpasang di Kota Batam dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel II.38 Banyaknya Mesin, Kekuatan dan Tenaga yang Dibangkitkan PT. PLN Batam dan PT. PLN Cabang Tanjung Pinang Tahun 2010 Jenis Pengelolaan

Jumlah Mesin (Unit)

Daya Terpasang (KW)

(1)

(2)

(3)

Tenaga yang Dibangkitkan (KWH) (4)

74

372.250

1.452.919.022

1

PT. PLN Batam

2

PLTD Belakang Padang

4

2.520

3

PLTD Pulau Buluh

3

420

867.050

4

PLTD Pulau Kasu

2

200

504.976

5

PLTD Pulau Terong

2

200

463.450

6

PLN Pulau Pecong

1

100

92.346

7

PLTD Karas

1

100

298.107

8

PLTD Sembulang

1

50

59.324

9

PLTD Pulau Abang

1

100

107.414

JUMLAH

89

375.940

7.047.593

1.462.359.282

Sumber : PLN Cabang Tanjung Pinang dan PLN Batam

Sejalan dengan perkembangan Kota Batam yang pesat sebagai pusat kegiatan industri, perdagangan, jasa, pariwisata dan alih kapal tentunya kebutuhan akan tenaga listrik semakin meningkat apalagi nantinya diiringi dengan meningkatnya jumlah penduduk. Untuk itu diperlukan upaya peningkatan daya tenaga listrik. Adapun rencana pembangkit tenaga listrik di Kota Batam kurun waktu 2008 – 2017 dapat dilihat pada tabel berikut ini. ** Pemerintah Kota Batam | GAMBARAN UMUM DAERAH

II-45


Tabel II.39 Rencana Pengembangan Tenaga Listrik di Kota Batam Nama dan Jenis Pembangkit

2008

2012

2017

(1)

(2)

(3)

(4)

Unit Pembangkit Sendiri 1. PLTD Sei Baloi

18

0

0

2. PLTD Batu Ampar II

15

0

0

3. PLTD Batu Ampar I

16

0

0

4. PLTD Sekupang

12

0

0

5. PLTD Tanjung Sengkuang

10

0

0

1. PLTD Panaran I + Meefog

60

60

60

2. PLTD Panaran II – Chiller

55

55

55

3. PLTD Jumbo

14

0

0

4. PLTMG Kabil

18

18

18

5. PLTU TJK I Unit 1

0

55

55

6. PLTU TJK I Unit 2

0

55

55

1. PLTG TM 2500 Panaran

18

18

18

2. PLTG Sengkuang Unit 1

35

35

35

3. PLTG Sengkuang Unit 2

0

35

35

4. CombineCycle PLTG Tg. Sengkuang Unit 1 & 2

0

35

35

5. PLTG Tg. Sengkuang 3

0

0

35

Unit Pembangkit TOP (IPP)

Tambahan Unit Pembangkit

6. PLTG Tg. Sengkuang Unit 4

0

0

35

7. CombineCycle PLTG Tg. Sengkuang Unit 3 & 4

0

0

35

8. PLTU Tg. Kasam 2 # 3

0

65

65


0

0

65


0

0

65

11. PLTMG Batu Ampar 1`

0

18

18

12. PLTMG Batu Ampar 2

0

0

18

Sumber : PT. PLN Batam

E. Pariwisata Perkembangan Kota Batam sebagai sebuah daerah industri telah memberikan efek mutiplier bagi sektor lainnya. Salah satu sektor yang berkembang ini adalah sektor pariwisata. Hingga saat ini, Kota Batam mampu secara kontinyu menjadi kota ke 3 penyumbang wisatawan asing terbesar di Indonesia.


II-46


Gambar 2.8 Perbandingan Wisman yang Berkunjung ke Indonesia Melalui Pintu Masuk 40%

30%

20%

10%

0% 2008

Ngurah Rai (Bali)

2009

Soekarno Hatta (Jakarta)

2010

Batam

Lainnya

Sumber: BPS Kota Batam

Sebagai upaya menjadikan kota Batam sebagai tujuan wisata utama, pada tahun 2010 telah keluarkan program Visit Batam 2010. Melalui Visit Batam 2010, dinas pariwisata Kota Batam menggelar event-event menarik yang akan membantu meningkatkan kunjungan wisatawan ke Batam. Selain itu secara bertahap dinas pariwisata kota Batam juga secara kontinyu terus memelihara dan memperbaiki sarana dan prasarana pariwisata untuk kenyamanan wisatawan.


II-47


Gambar 2.9 Jumlah Wisatawan Mancanegara (Wisman) yang Berkunjung ke Pulau Batam Tahun 2010

Singapura

602.362

Lainnya

178.301

Malaysia

132.116

Korea Selatan

41.815

Jepang

18.438

Inggris

13.210

Amerika Serikat

9.393

Australia

8.709

Taiwan

3.102 0

200.000

400.000

600.000

Sumber: BPS Kota Batam


II-48


2.4 ASPEK DAYA SAING DAERAH 2.4.1 FOKUS KEMAMPUAN EKONOMI DAERAH A Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga dimaksudkan untuk mengetahui tingkat konsumsi rumah tangga yang menjelaskan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga. Semakin besar angka konsumsi RT, maka mengindikasikan semakin atraktif bagi peningkatan kemampuan ekonomi daerah. Gambar 2.10 Perkembangan Rerata Nilai Konsumsi/Pengeluaran Rumah Tangga Per Bulan Kota Batam 3.500.000

MAKANAN BUKAN MAKANAN

3.000.000

2.878.652

2.939.234

2.500.000

2.000.000

1.751.883

1.834.534

1.951.441

1.509.669 1.500.000

1.000.000 2007

2008

2009

Sumber : BPS Kota Batam (olahan)

Rerata pengeluaran rumah tangga Kota Batam selama periode 2007-2009 makin meningkat. Hal ini mengindikasikan semakin meningkatnya kemampuan ekonomi Kota Batam. Selain itu, komposisi pengeluaran bukan makanan juga makin besar, yang dapat menjadi indikasi kesejahteraan meningkat.


II-49


Gambar 2.11 Komposisi Rerata Pengeluaran Rumah Tangga Per Bulan Kota Batam Tahun 2009 70,0%

60,1% 60,0% 50,0%

39,9% 40,0% 30,0%

24,8%

23,3%

18,7%

16,6%

20,0%

7,1%

10,0%

4,0%

5,5%

0,0% MAKANAN

Bahan Makanan

Makanan Jadi,Minuman, Rokok & tembakau

BUKAN MAKANAN

Perumahan

Sandang

Kesehatan

Pendidikan, rekreasi & Olahraga

Transportasi dan Komunikasi

Sumber : BPS Kota Batam (olahan)

2.4.2 FOKUS FASILITAS WILAYAH/ INFRASTRUKTUR A Infrastruktur Jalan Kondisi jalanan di Kota Batam cenderung mengalami perbaikan setiap tahunnya. Hingga tahun 2010, jalan Kota Batam yang dalam kondisi baik telah mencapai 81,9%. Keberadaan infrastruktur jalan yang layak akan memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya saing sektor riil. Hal ini karena proses distribusi barang dan jasa darat akan selalu berkaitan dengan ketersediaan dan kelayanan jalan.

Tabel II.40 Panjang Jalan menurut Kondisi Jalan (km), 1992- 2010 Tahun

Baik

Sedang

Rusak

Rusak Berat

Jumlah

% Jalan Kondisi Baik

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1992

266,33

50,61

38,15

-

355,09

75,0%

1993

266,33

84,59

51,80

-

402,72

66,1%

1994

299,91

86,29

29,94

-

416,14

72,1%

1995

502,81

165,27

124,48

-

792,56

63,4%

1996

528,11

165,27

112,38

-

805,76

65,5%

1997

559,70

162,77

85,98

-

808,45

69,2%


II-50


Tahun

Baik

Sedang

Rusak

Rusak Berat

Jumlah

% Jalan Kondisi Baik

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1998

609,06

115,27

66,78

-

791,11

77,0%

1999

620,70

160,39

111,88

-

892,97

69,5%

2000

649,39

160,39

104,54

-

914,32

71,0%

2001

651,40

163,39

109,84

-

924,63

70,4%

2002

714,64

148,83

80,28

49,12

992,87

72,0%

2003

778,74

149,60

80,28

59,82

1.068,44

72,9%

2004

788,64

149,60

80,28

65,12

1.083,64

72,8%

2005

795,42

144,32

79,48

64,42

1.083,64

73,4%

2006

805,99

148,46

68,92

64,42

1.087,78

74,1%

2007

805,99

148,46

68,92

64,42

1.087,78

74,1%

2008

805,99

148,46

68,92

64,42

1.087,78

74,1%

2009

851,24

156,51

55,59

24,44

1.087,78

78,3%

2010

891,15

156,51

27,49

13,54

1.088,68

81,9%

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kota Batam

2.4.3 FOKUS IKLIM INVESTASI A Proses Perizinan Dalam rangka meningkatkan kegiatan investasi dan aktivitas usaha di Kota Batam yang merupakan salah satu unsur penting dalam pembangunan ekonomi sangat ditentukan oleh berbagai kemudahan yang diberikan sebagai insentif daya tarik usaha oleh pemerintah. Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Batam untuk menyikapi hal ini adalah melalui pelaksanaan pelayanan perizinan satu atap (One Stop Service). Sampai saat ini penerbitan izin yang dikeluarkan melalui one stop service untuk berbagai bidang usaha dari 2002 hingga tahun 2010 adalah lebih kurang sebanyak 90.020 izin. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel II.41 Izin yang Dikeluarkan Pemerintah Kota Batam Melalui One Stop Service Periode Tahun 2002 - 2010 TAHUN DINAS/BADAN

TOTAL 2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

1

DISPERINDAG

4,073

5,082

4,451

4,584

4,213

4,536

4,871

3,730

6,583

42,023

2

DINKES

154

226

138

370

271

207

344

389

477

2,576

3

DISPARBUD

342

367

420

392

399

397

608

520

560

4,005

4

DISKIMPRAS / DINAS TATA KOTA

219

741

288

189

703

1019

813

935

1,150

6,057


II-51


TAHUN DINAS/BADAN

TOTAL 2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

5

DISPENDA

692

1,549

1,486

3,213

3,822

4,754

1,620

2,893

5,210

25,239

6

BAPEDALDA

32

74

133

184

319

463

515

48

734

2,502

7

BPM

18

8

49

15

16

18

5

-

-

-

8

DISHUB

16

20

13

3

15

7

3

1

29

107

9

DISNAKER

112

-

1,198

644

240

62

38

1145

2,883

6,322

10

BADAN KOMINFO

-

-

-

-

25

64

83

76

241

489

11

BAPERTADA

-

-

-

-

1

7

6

28

1

43

12

DINAS KP2K

-

-

-

-

123

253

82

70

118

528

5,658

8,067

8,176

9,594

10,147

11,787

8,988

9,835

17,768

90,020

TOTAL

Sumber: Pusat Pelayanan Perizinan Terpadu

2.4.4 FOKUS SUMBER DAYA MANUSIA A Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Dimensi “manusia” dalam pembangunan, pada dasawarsa terakhir ini muncul sebagai salah satu isu yang telah mendunia. Sasaran dasar pembangunan pada akhirnya adalah penguasaan atas sumber daya (pendapatan untuk hidup layak), peningkatan derajat kesehatan (usia hidup pajang dan sehat), dan meningkatkan pendidikan (kemampuan baca tulis dan keterampilan untuk dapat berpartisipasi dalam masyarakat dan kegiatan ekonomi). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator komposit tunggal yang digunakan untuk mengukur pencapaian pembangunan manusia yang telah dilakukan di suatu wilayah. Walaupun tidak dapat mengukur semua dimensi dari pembangunan manusia, namun mampu mengukur dimensi pokok pembangunan manusia yang dinilai mencerminkan status kemampuan dasar (basic capabilities) penduduk. Ketiga kemampuan dasar itu adalah (1) umur panjang dan sehat yang diukur melalui angka harapan hidup waktu lahir, (2) berpengetahuan dan berketerampilan yang diukur melalui angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah, serta (3) akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai standar hidup layak yang diukur dengan pengeluaran konsumsi. Perkembangan IPM Kota Batam beserta komponen-komponennya dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 disajikan pada tabel berikut ini.


II-52


Tabel II.42 Perkembangan Indeks Komponen IPM Kota Batam Tahun 2005 - 2009 Tahun

Indeks Harapan Hidup

Indeks Pengetahuan

Indeks Daya Beli

IPM

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

2005

75,81

89,6

78,2

76,5

2006

75,91

89,7

78,5

76,7

2007

75,94

89,7

78,7

76,82

2008

76,02

89,7

79,1

77,28

2009

76,09

89,9

79,3

77,51

Sumber : BPS Kota Batam

Indeks Daya Beli mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dari 78,2 pada tahun 2005 terus meningkat hingga mencapai 79,3 pada tahun 2009, meskipun selama rentang waktu tersebut terjadi beberapa kali kenaikan harga BBM yang mengakibatkan harga barang kebutuhan pokok meningkat. Hal tersebut sangat mempengaruhi daya beli masyarakat. Fenomena ini mengindikasikan bahwa penduduk Kota Batam masih mampu bertahan ditengah-tengah kesulitan ekonomi. Sementara komponen lain seperti Indeks Harapan Hidup juga mengalami keadaan yang sama. Harapan hidup masyarakat Kota Batam terus meningkat hingga pada tahun 2009 mencapai angka 70,76. Hal ini merupakan suatu indikasi semakin baiknya tingkat kesehatan masyarakat sebagai dampak dari semakin lengkapnya sarana dan prasarana kesehatan. Hal yang tidak berbeda dengan kedua indeks di atas yang mengalami kenaikan tiap tahunnya, indeks pengetahuan mengalami peningkatan dari tahun 2005 yaitu sebesar 89,6 menjadi 89,9 di tahun 2009. Indeks pengetahuan ini terdiri dari komponen melek huruf dan lama bersekolah dengan perbandingan 2:1 sehingga dapat disimpulkan bahwa penduduk Kota Batam yang sudah dapat membaca dan menulis sekitar 90% dari seluruh penduduk. IPM Kota Batam sendiri sebagai indeks komposit mengalami kenaikan yang dari 76,5 di tahun 2005 menjadi 77,51 di tahun 2009. Hal ini menunjukkan bahwa kesejahteraan penduduk Kota Batam telah mengalami perbaikan selama ini.


II-53


G Grafik 2.4. Perkemb bangan Inde eks Kompon nen IPM Kotta Batam Ta ahun 2005 - 2009 100 90 80 70 60 50 2005

2006

2007

Indeks Harapaan Hidup

2008

Indeks Pengetahuan

2009 In ndeks Daya Beeli

S Sumber : BPS Ko ota Batam

Grafik 2.5. G Perbanding gan IPM Kab bupaten/Ko ota se Provin nsi Kepri Tahun 2005 - 20 009 80 78

76,8 82

76,70

76,50

77 ,28

7 77,51

76 74 72 70 68 66 2005

2006

2007

2008 8

200 09

Karimun

Bintan

Natuna

Lingga

Anambas

Kota Batam

Kota Tanjung P Pinang

PROVINSI RIAU U

Sumber : BPS Kotta Batam

Jika a dibandingkan dengan n kabupaten n/kota lain di d Provinsi K Kepri, IPM Kota Batam m sela alu mendudu uki peringkat pertama. H Hal ini meng ggambarkan pembangun nan manusia a di Kota K Batam dalam kurun n waktu 200 05-2009 cuku up berhasil. Peningkatan n IPM setiap p tahunnya meng gindikasikan n semakin baiknya kualiitas hidup m masyarakat Batam B yang g andai denga an peningka atan taraf hidup berupa a meningkattnya kemam mpuan daya a dita


II-54


beli, angka harapan hidup yang semakin tinggi serta tingkat pendidikan yang membaik. Grafik 2.6 Perkembangan IPM dan Kecenderungan IPM Kota Batam 81 80

Nilai IPM

79 78

76.5 76.7

77 76

76.8

77.3 77.5

75.8

75 74 73 2004 2005 2006 2007 2008 2009

2016

Kecenderungan pertumbuhan IPM yang relatif baik, seperti dijelaskan di atas, menggambarkan sebagian kecil penduduk miskin di Batam kurang beruntung, dan ini patut mendapat perhatian khusus. Persentase penduduk miskin di Kota Batam relatif rendah lebih rendah dibanding persentase penduduk miskin di Kepulauan Riau dan bahkan nasional. Hal ini artinya penangangan penduduk miskin yang relatif sedikit ini tidak akan banyak menyedot anggaran Pemerintah Kota Batam. Oleh karena itu, perlu dilakukan peningkatan pelayanan prima bagi warga masyarakat penduduk miskin. Grafik 2.7 Persentase Pendudukan Miskin Kota Batam, Kepulauan Riau dan Nasional


II-55


BAB III PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN 3.1 KINERJA KEUANGAN MASA LALU 3.1.1 Pendapatan Daerah Penerimaan Pemerintah Kota Batam Tahun 2007-2011 secara nominal terus mengalami peningkatan. Bila tahun 2007 sebesar Rp.681 milyar, maka pada tahun 2011 menjadi Rp.1,293 milyar. Peningkatan ini relatif besar, rata-rata meningkat sebesar 17 % per tahun. Dana perimbangan merupakan sumber penerimaan terbesar selama tahun 20072011, atau rata-rata memberikan kontribusi sekitar 75,07% dari seluruh penerimaan. Walaupun kontribusinya besar, namun dana perimbangan hanya mengalami kenaikan sekitar 13,6% per tahun atau lebih rendah dari pertumbuhan total penerimaan. PAD menjadi sumber pendapatan berikutnya, yaitu 17,84% dari seluruh penerimaan antara tahun 2007-2011. PAD mengalami pertumbuhan relatif tinggi, yaitu 26,1%. Dari struktur penerimaan ini, tampak bahwa PAD walaupun masih kecil kontribusinya, namun semakin menjadi sumber penerimaan yang penting bagi Pemerintah Kota Batam. PAD tahun 2011 telah meningkat lebih dari dua kali lipat dari tahun 2007. Penerimaan PAD retribusi, walaupun kontribusinya relatif masih rendah, namun mengalami pertumbuhan yang relatif tinggi. Dari jenisnya, retribusi secara prinsip diterima dengan adanya pelayanan, sehingga peningkatannya masih dianggap wajar, karena disertai dengan pelayanan. Tabel 3.1. Penerimaan Pemerintah Kota Batam Tahun 2007-2011 (juta Rp)

PENDAPATAN

2007

2008

2009

2010

2011

PAD

111,080

134,613

151,120

175,044

273,788

Perimbangan

509,539

553,174

728,329

847,690

860,688

60,500

76,454

3,295

65,548

124,162

Total Pendapatan 681,119 764,242 Sumber: APBD. * Data KUA & PPA P-APBD 2011

882,744

Lain-lain Pendapatan yg Sah

1,088,282 1,293, 324 *

Penerimaan dana perimbangan dominan bersumber dari Bagi Hasil Pajak sebesar Rp.172 milyar dan Bagi Hasil Bukan Pajak sebesar Rp. 225 milyar. Sumber ini diantaranya berasal dari BPHTB yang sejak tahun 2011 sudah menjadi kewenangan daerah. Sedangkan Dana Alokasi Umum juga masih menjadi penerimaan terbesar, ** Pemerintah Kota Batam | PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN

III-1


yaitu sekitar Rp. 316 milyar pada tahun 2011 dan memberikan kontribusi sekitar 37,89% dari penerimaan, walaupun demikian peningkatannya relatif normal, yaitu hampir seimbang dengan pertumbuhan penerimaan. Tabel 3.2. Struktur Penerimaan Pemerintah Kota Batam Tahun 2007-2011* 2011 Struktur Pertumbuhan (juta Rp) 2008-11 (%) (%) Pendapatan Asli Daerah 273,788 22.1 46.5 Hasil Pajak Daerah

228,990

18.6

48.2

26,077

2.1

68.1

1,671

0.1

19.5

17,050

1.2

64.1

Dana Perimbangan

860,688

67.8

15.7

Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak

397,656

30.2

17.6

Dana Alokasi Umum

316,627

25.7

21.6

Dana Alokasi Khusus

39,157

3.2

111.1

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda lainnya

107,248

8.7

5.4

Lain-lain Pendapatan yang Sah

124,162

10.1

638.9

Hasil Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Sumber: APBD, * Data KUA & PPA P-APBD 2011

Secara umum pendapatan daerah yang diperoleh dari PAD dan dana perimbangan, secara substansial adalah berasal dari pajak dan sejenisnya yang ditarik oleh pemerintah (pusat) dan daerah. Bila seluruh pendapatan tersebut dikaitkan dengan kegiatan ekonomi (PDRB) di Kota Batam, maka dapat diperkirakan rasio Pendapatan terhadap PDRB (tax ratio). PDRB dipahami sebagai basis pajak atau basis penerimaan daerah secara langsung maupun tidak langsung. Semakin besar PDRB menunjukkan basis penerimaan/pendapatan yang meningkat pula. Dari tahun 20062009, tax ratio Kota Batam berfluktuatif, namun memiliki kecenderungan kuat untuk mengalami peningkatan. Artinya potensi penerimaan daerah relatif tumbuh dengan baik. Namun demikian, pertumbuhan tax ratio ini perlu disikapi dengan hati-hati, karena bila tax ratio terlalu tinggi, maka hal tersebut dapat mengganggu aktivitas ekonomi.

** Pemerintah Kota Batam | PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN

III-2


4.5 4.0 3.5

2.8

3.0 2.5 2.0

1.8

2.1

2.0

7

8

2.2

2.4

1.5 1.0 0.5 ‐ 2006

9

2010

11

12

13

14

2015

16

Gambar 3.1. Pertumbuhan dan Trend Tax Ratio Kota Batam

3.1.2 Belanja Daerah Belanja Pemerintah Kota Batam sejak tahun 2007-2011, secara nominal juga terus mengalami peningkatan. Rata-rata mengalami pertumbuhan belanja daerah sekitar 17,9% per tahun. Belanja daerah tahun 2007 sebesar Rp.894 milyar, meningkat menjadi Rp 1.293 milyar tahun 2011. Proporsi belanja tidak langsung rata-rata dari tahun 2007-2011 sebesar 43,6% atau cenderung proporsinya mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya. Total belanja tidak langsung pada tahun 2011 adalah sebesar Rp.644 milyar. Belanja langsung dalam arti dialokasikan dalam bentuk kegiatan langsung kepada masyarakat, rata-rata adalah 50,1% dari seluruh belanja, atau senilai Rp.646 milyar pada tahun 2011. Nilai belanja langsung ini cenderung mengalami pertumbuhan di atas rata-rata pertumbuhan total belanja, yaitu rata-rata 19,5% atau seimbang dengan pertumbuhan pendapatan kecuali pada tahun 2011. Secara umum, struktur belanja ini relatif lebih baik pada tingkat kabupaten/kota, yang pada umumnya proporsi belanja tidak langsungnya lebih besar daripada belanja langsung. Artinya, di Kota Batam relatif tersedia anggaran yang dapat dialokasikan secara langsung untuk kegiatan di masyarakat.


III-3


Tabel 3.3. Belanja Pemerintah Kota Batam Tahun 2007-2011 (juta Rp)

2007

2008

2009

2010

Belanja Tidak Langsung

309,720

391,616

503,940

564,163

644,327

Belanja Langsung

584,378

490,405

635,132

726,929

645,997

882,021

1,139,072

1,291,092

1,290,324

Total 894,098 Sumber: APBD, * KUA-PPA P-APBD 2011

2011*

Pada Belanja Tidak Langsung, komponen terbesar adalah untuk belanja pegawai, yaitu mencapai 42,01% dari seluruh belanja, dan pada tahun 2011 mencapai Rp.543 milyar. Tingkat pertumbuhannya sedikit lebih rendah daripada rata-rata pertumbuhan belanja daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa biaya tetap untuk belanja pegawai relatif terkendali. Pada Belanja Langsung, komponen terbesar adalah belanja barang dan jasa serta belanja modal. Tabel 3.4. Struktur Belanja Pemerintah Kota Batam Tahun 2011

Struktur 2011 (%)

2011* Belanja Tidak Langsung

644,327

49,9

Belanja Pegawai

543,219

42,07

Belanja Subsidi

15,712

1,22

Belanja Hibah

73,813

5,72

Belanja Bantuan Sosial

4,126

0,32

Belanja Bagi Hasil Kepada Kelurahan

6,955

0,54

500

0,04

645,997

50.1

Belanja Tidak Terduga Belanja Langsung Sumber: APBD, * KUA-PPA P-APBD 2011

Belanja per kapita menunjukkan perkiraan besaran alokasi dana kepada seluruh penduduk. Nilai yang lebih besar mencerminkan bahwa tersedia kapasitas layanan pemerintah yang besar kepada penduduk, secara langsung maupun tidak langsung. Total belanja per kapita pada tahun 2007 adalah sekitar Rp.1,23 juta per orang per tahun dan pada tahun 2011 relatif tetap, yaitu sekitar Rp.1,24 juta per orang pertahun. Pada belanja langsung per kapita, nilainya fluktuatif dan cenderung menurun bila dibandingkan dengan tahun 2007. Walaupun demikian, bila


III-4


dibandingkan dengan rata-rata kabupaten/kota di Indonesia, maka belanja per kapita Pemerintah Kota Batam masih lebih tinggi. Tabel 3.5. Belanja per Kapita Pemerintah Kota Batam Tahun 2007-2011

2007

2008

2011* 427,604 438,801 507,764 533,891 525,456 806,801 549,492 639,952 687,923 723,256

Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung

2009

2010

Sumber: APBD (data diolah), * Angka Perkiraan

Secara umum pertumbuhan belanja per kapita di Kota Batam melambat. Penyebabnya adalah pertumbuhan jumlah penduduk yang relatif tinggi. Sebagai akibatnya, walaupun pendapatan pemerintah meningkat cukup tinggi, namun karena pertumbuhan penduduk juga sangat tinggi, maka kapasitas pelayanan per kapitanya juga menurun. Karena itulah maka kecenderungan belanja langsung dan tidak langsung per kapita di Kota Batam cenderung semakin tumbuh namun melambat. Harapan baiknya adalah bahwa trend laju pertumbuhan belanja langsung per kapita lebih tinggi daripada belanja tidak langsung per kapita. Artinya terbuka peluang anggaran lebih besar bagi kegiatan yang menyentuh langsung pada masyarakat. Gambar 3.2. Pertumbuhan dan Trend Belanja per Kapita Pemerintah Kota Batam 1,000,000 900,000

( Rp / Kapita )

800,000 700,000 600,000 500,000 400,000

Belanja Tidak Langsung

300,000

Belanja Langsung

200,000 100,000 ‐ 2007

8

9

2010 2011

12

13

14

15


2016

III-5


3.2 KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU 3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran Penjelasan mengenai proporsi penggunaan anggaran untuk pemenuhan kebutuhan aparatur dapat memberikan pemahaman mengenai kebijakan pengalokasian dana yang menunjang pelayanan langsung kepada masyarakat. Jika proporsi pemenuhan kebutuhan aparatur lebih kecil dibandingkan dengan belanja yang diperuntukan untuk masyarakat (belanja publik), maka hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan pengelolaan keuangan daerah difokuskan untuk pembiayaan pembangunan yang berorientasi kepada masyarakat. Gambaran penggunaan anggaran untuk pemenuhan kebutuhan aparatur Kota batam untuk kurun tahun 2008 sampai dengan tahun 2011, dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 3.6. Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Batam Periode 2008-2011

No

Uraian

Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan ) aparatur (Juta Rp) *

Total pengeluaran (Belanja)

(a)

(b)

Prosentase

(Juta Rp) (a) / (b) x 100%

1

TA 2008

397.088

882.021

45,02%

2

TA 2009

515.128

1.139.072

45,22%

3

TA 2010

606.599

1.291.092

46,98%

4

TA 2011**

686.017

1.436.138

47,77%

Rata-rata

46,25%

Sumber : APBD (kompilasi) Ket : *) belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur dihitung dari nilai belanja pegawai, baik yang berasal dari pos belanja langsung dan belanja tidak langsung. ** Angka APBD Murni 2011

Dari Tabel di atas, terlihat bahwa belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur selama periode 2008-2011, rata-rata sebesar 46,25% dari total pengeluaran belanja yang ada. Nilai ini relatif cukup baik, dimana anggaran yang tersedia lebih besar dialokasikan bagi pembangunan yang berorientasi kepada masyarakat. Selama periode 2008-2011 ini, terlihat terdapat kecenderungan peningkatan proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur. Hal ini perlu dicermati lebih lanjut di masa depan agar dapat menjaga konsistensi dan keberpihakan pengalokasian dana yang menunjang pelayanan langsung kepada masyarakat. Di sisi lain, proporsi penggunaan anggaran belanja per urusan Pemerintah Kota Batam cukup mengalami fluktuasi selama periode 2008-2010. Urusan pendidikan pada tahun 2008 memperoleh alokasi sebesar 22,2% dari keseluruhan belanja dan ** Pemerintah Kota Batam | PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN

III-6


turu un cukup drastis di tah hun 2009 m menjadi 17,5 5%. Walaup pun begitu, pada tahun n 201 10 alokasi urusan pendidikan m meningkat kembali k me enjadi sebessar 23,9%.. Pen nurunan alokasi pada urusan u pend didikan di ta ahun 2009, terutama ka arena fokuss alokkasi anggara an bergeserr ke urusan pekerjaan umum u yang meningkat tajam pada a tahun yang sam ma. Ga ambar 3.3. Perkem mbangan Prroporsi Alok kasi Belanja Per Urusan yang Domin nan Pe emerintah K Kota Batam 2008-2010 2 40% 35%

3 34,9%

Pemerrintahan Umum m

Pend didikan

Kesehaatan

Pekeerjaan Umum

30,5%

30,2% %

30% 25%

23,9%

22,2% 4% 17,5% 18,4

20% 15%

% 11,5% 10,0%

17,8% %

11,1%

9,7%

10% 5% 2008

2009

2010

usan yang paling p domin nan memperroleh alokassi belanja Ko ota Batam ialah urusan n Uru pem merintahan umum, nam mun dengan n kecenderu ungan penu urunan. Di tahun t 2008 8 alokkasi untuk urusan u peme erintahan um mum sebesa ar 34,9% da an turun han nya menjadii 30,2% saja di tahun 2010 0. Diharapka an ke depan pengalokassian belanja dapat lebih h orong untukk urusan yan ng bersentuh han langsung g dalam laya anan bagi masyarakat. dido T Tabel 3.7. Analisis s Proporsi Belanja B Per U Urusan Kota a Batam Periode 2008-2 2010 2008 No o

URUSAN Rp Jutta

2009 9

Proporsi (%)

2010

Rp Juta

P Proporsi (%)

Rp Juta

Propors si (%)

1

Pendidikan

190.16 61

22,2%

210.943

17,5%

312 2.830

23,9% %

2

Kesehatan

85.64 40

10,0%

133.763

11,1%

126 6.501

9,7% %

3

Pekerjaan Umum

98.32 27

11,5%

221.793

18,4%

233 3.415

17,8% %

4

Perumahan

-

0,0%

18.036

1,5%

15 5.999

1,2% %

5

Penataan Ru uang

-

0,0%

5.025

0,4%

6 6.030

0,5% %

6

Perencanaan n Pembangunan

8.79 94

1,0%

10.295

0,9%

9 9.164

0,7% %

7

Perhubungan n

24.72 21

2,9%

25.356

2,1%

23 3.165

1,8% %

8

Lingkungan Hidup H

26.77 70

3,1%

46.370

3,8%

28 8.361

2,2% %

9

Pertanahan

4.93 35

0,6%

5.466

0,5%

6 6.213

0,5% %

10 0

Kependuduk kan dan Catatan Sipil

14.16 62

1,7%

16.058

1,3%

15 5.544

1,2% %

** Pemerintah Koota Batam | PENNGELOLAAN KEUAANGAN DAERAH SERTA S KERANGKA A PENDANAAN

III-7


2008 No

URUSAN Rp Juta

11

Pemberdayaan Perempuan

12

Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

13

2009

Proporsi (%)

2010

Rp Juta

Proporsi (%)

Rp Juta

Proporsi (%)

3.076

0,4%

4.464

0,4%

4.988

0,4%

-

0,0%

1.377

0,1%

1.604

0,1%

Sosial

9.991

1,2%

9.836

0,8%

8.854

0,7%

14

Tenaga Kerja

5.951

0,7%

6.391

0,5%

6.455

0,5%

15

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

5.979

0,7%

4.776

0,4%

7.326

0,6%

16

Penanaman Modal

4.187

0,5%

6.544

0,5%

7.244

0,6%

17

Kebudayaan

-

0,0%

2.291

0,2%

5.242

0,4%

18

Pemuda dan Olah Raga

12.088

1,4%

10.973

0,9%

12.808

1,0%

19

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

21.556

2,5%

32.856

2,7%

31.943

2,4%

20

Pemerintahan Umum

299.437

34,9%

368.016

30,5%

395.712

30,2%

21

Kepegawaian

9.938

1,2%

11.294

0,9%

9.160

0,7%

22

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

-

0,0%

4.966

0,4%

2.117

0,2%

23

Statistik

-

0,0%

330

0,0%

-

0,0%

24

Kearsipan

2.440

0,3%

3.812

0,3%

-

0,0%

25

Komunikasi dan Informatika

4.366

0,5%

4.489

0,4%

7.950

0,6%

26

Ketahanan Pangan

-

0,0%

-

0,0%

-

0,0%

27

Perpustakaan

-

0,0%

-

0,0%

-

0,0%

28

Pertanian

-

0,0%

4.555

0,4%

790

0,1%

29

Kehutanan

-

0,0%

568

0,0%

501

0,0%

30

Energi dan Sumberdaya Mineral

31

Pariwisata

32

Kelautan dan Perikanan

33 34 35

-

0,0%

340

0,0%

-

0,0%

10.523

1,2%

11.100

0,9%

13.856

1,1%

9.516

1,1%

15.358

1,3%

8.105

0,6%

Perdagangan

-

0,0%

1.356

0,1%

7.848

0,6%

Perindustrian

5.380

0,6%

5.948

0,5%

-

0,0%

Transmigrasi

-

0,0%

-

0,0%

-

0,0%

Sumber : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kemenkeu (olahan)

3.2.2 Analisis Pembiayaan Daerah Berdasarkan nilai belanja dan pendapatan Pemerintah Kota Batam tahun 2007-2011, maka sering kali terjadi defisit anggaran yang ditutup dengan penerimaan pembiayaan. Sumber penerimaan terbesar adalah dari SILPA. Sumbernya bisa terjadi karena beberapa hal, diantaranya ketidakpastian aliran penerimaan dari pusat dan atau selisih perencanaan anggaran yang terlalu besar. Namun seiring waktu SILPA mulai menurun, yang menunjukkan proses yang semakin baik dalam penganggaran. Penerimaan lain yang cukup meningkat adalah pinjaman daerah dan obligasi daerah yang sudah direncanakan sejak tahun 2010 dan 2011, namun pada tahun 2010 hal ini tidak direalisasikan.


III-8


Tabel 3.8. Struktur Pembiayaan Pemerintah Kota Batam Tahun 2008-2011 (juta Rp) 2008 2009 2010 2011* Penerimaan Pembiayaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

118,779

258,327

205,734

35,451

101,048

257,527

157,681

6,182

800

46,853 1,200

27,669 1,600

2,000

2,924

3,000

615

Penerimaan Piutang Daerah

17,117

Pengeluaran Pembiayaan

1,000

Sumber: APBD. * KUA-PPA P-APBD 2011

3.3 KERANGKA KEUANGAN DAERAH 3.3.1 Pendapatan Daerah Berdasarkan kecenderungan pertumbuhan ekonomi dan inflasi, maka dapat diperkirakan perkembangan pendapatan Pemerintah Kota Batam tahun 2012-2016. Estimasi ini juga memperhitungkan kecenderungan tax ratio pada tahun yang sama. Memperhatikan kecenderungan pertumbuhan ekonomi tinggi dan tax ratio yang juga tinggi, maka perkiraan optimis pendapatan tahun 2012 adalah sekitar Rp. 1,42 trilyun dan pada tahun 2016 menjadi sekitar Rp.2,55 trilyun. Namun bila ternyata kondisi ekonomi tidak setinggi yang diperkirakan, maka pada tahun 2012 pendapatan hanya sekitar Rp.1,31 trilyun dan Rp. 1,52 trilyun pada tahun 2016.

Tabel 3.9. Estimasi Pendapatan Pemerintah Kota Batam Tahun 2011-2016 (juta Rp)

2011* 1,293,324

2012

2013

2014

2015

2016

APBD Optimis 1,422,656 1,600,488 1,840,562 2,162,660 2,551,939 Normal 1,345,057 1,412,310 1,500,579 1,598,117 1,709,985 Pesimis 1,319,190 1,352,170 1,392,735 1,448,445 1,520,867 Sumber: APBD dan hasil pengolahan, * KUA & PPA P-APBD 2011


III-9


3,500,000

APBD 3,000,000

Optimis Normal

2,500,000

Pesimis 2,000,000 1,500,000 ( Juta Rupiah )

1,000,000 500,000 ‐

2007

8

9

2010

11

2012

13

14

15

2016

Gambar 3.4. Estimasi Pertumbuhan Pendapatan Pemerintah Kota Batam

3.3.2 Belanja Daerah Dalam mengestimasi persentase struktur belanja daerah, maka komponen dan kencenderungan belanja yang relatif dapat diprediksi dengan baik dijadikan sebagai standar. Dalam hal ini yang dapat dijadikan standar adalah belanja tidak langsung, karena belanja tidak langsung cenderung progresif maupun normal. Tabel 3.10. Estimasi Belanja Pemerintah Kota Batam 2012-2016 (juta Rp) BELANJA Optimis

2012 Dana 1,422,656

2013 %

Dana 1,600,488

2014 %

Dana 1,840,562

2015 %

Dana 2,162,660

2016 %

Dana 2,551,939

%

Tidak langsung

633,948 44.56

666,272 41.63

693,461 37.68

721,737 33.37

748,514 29.33

Langsung

788,708 55.44

934,216 58.37

1,147,101 62.32

1,440,923 66.63

1,803,425 70.67

1,500,579

1,598,117

1,709,985

Normal

1,412,310

Tidak langsung

633,948 47.13

666,272

Langsung

711,109 52.87

746,038 52.82

Pesimis

1,345,057

1,319,190

47.18

693,461

46.21

721,737 45.16

748,514

807,118 53.79

876,380 54.84

961,471 56.23

1,448,445

43.77

1,352,170

1,392,735

1,520,867

Tidak langsung

633,948 48.06

666,272

49.27

693,461

49.79

721,737 49.83

748,514

49.22

Langsung

685,242 51.94

685,898 50.73

699,274 50.21

726,708 50.17

772,353 50.78


III-10


Berdasarkan hal tersebut diatas, maka belanja tidak langsung sebaiknya dijaga pada skala normal, yaitu pada tahun 2012 sekitar Rp.633 milyar dan tahun 2016 sekitar Rp.748 milyar. Memperhatikan kondisi tingkat belanja seperti ini, maka belanja langsung cenderung meningkat sangat besar. Artinya kapasitas pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat secara langsung relatif sangat besar. Namun demikian apabila kecenderungan belanja tidak langsungnya tinggi, maka nilainya pada tahun 2016 akan relatif sama dengan belanja tidak langsung. Memperkirakan estimasi persentase struktur belanja dengan menggunakan standar belanja tidak langsung, sebenarnya masih sangat dipengaruhi oleh ketentuan peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Pusat terutama Kementerian Dalam Negeri dalam menerbitkan Permendagri tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disusun setiap tahunnya, dimana dalam peraturan tersebut posting komponen belanja telah ditetapkan untuk diakomodir didalam APBD. Sehingga kondisi ini dapat ikut mempengaruhi posisi persentase struktur belanja langsung dengan tidak langsung dalam APBD. Hal ini sangat dirasakan nantinya apabila penerimaan pendapatan dalam APBD yang tersedia sebagian besar digunakan untuk belanja yang sudah diarahkan peruntukannya antara lain seperti belanja pegawai yang sudah ditetapkan menurut ketentuan yang berlaku. Gambar 3.5. Estimasi Pertumbuhan Belanja Pemerintah Kota Batam 1,200,000 1,000,000 800,000 600,000

( Juta Rupiah )

400,000

Belanja Tidak Langsung 200,000

Belanja Langsung

‐

2007

8

9

2010

11

2012

13

14

15


2016

III-11


BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS 4.1 PERMASALAHAN DAN POTENSI KOTA BATAM Kompilasi permasalahan dan potensi strategis merupakan suatu kumpulan yang dapat dikelompokkan ke dalam kondisi statis dan dinamis yang akan mempengaruhi kehidupan dan perkembangan di Kota Batam dalam jangka menengah dan panjang. Beberapa permasalahan dan potensi tersebut antara lain. 1. Letak Kota Batam secara geografis sangat strategis karena berada di jalur pelayaran internasional. Singapura dan Malaysia yang berada di sebelah utara Kota Batam sangat terkait dengan posisi tersebut. Posisi ini menjadi unik bagi Kota Batam yang membedakan dengan daerah lain di Indonesia. Kota Batam beriklim relatif panas, berbukit dan memiliki cadangan air baku yang cukup baik. Ancaman bencana relatif rendah. Umumnya berupa banjir, longsor, abrasi dan sebagian ada sesar di Pulau Rempang, Pulau Galang, dan Pulau Galang Baru. Sekitar 45,6% dari luas wilayah Kota Batam adalah berupa kawasan lindung. 2. Kota Batam yang berpulau-pulau merupakan tantangan tersendiri bagi upaya peningkatan aksesibilitas antar wilayah dalam hal pelayanan pemerintah dan juga pergerakan penduduk. 3. Secara nasional, Kota Batam memiliki posisi strategis, yaitu sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas atau sebagai Free Trade Zone yang dikelola secara Khusus. Untuk mendukung itu, suatu sistem pelabuhan bebas berskala pelayanan nasional dan internasional dengan dermaga outlet di Pelabuhan Batu Ampar dan Pelabuhan Kabil akan ditingkatkan hirarkinya menjadi “pelabuhan internasional hub” (hub international port). Dengan posisi ini pada dasarnya keberadaan Kota Batam sangat penting secara nasional. Pengelola Kawasan (otorita) menjadi potensi kemitraan penting dalam pembangunan Kota Batam di masa yang akan datang. 4. Pertumbuhan penduduk Kota Batam sangat tinggi dan terdiri multi etnis, diantaranya adalah dorongan migrasi masuk. Namun demikian sebaran penduduk ** Pemerintah Kota Batam | ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

IV-1


kurang merata dan terpusat di Pulau Batam. Pertumbuhan seperti ini akan mendorong peningkatan kebutuhan perumahan dan permukiman serta potensi ancaman meningkatkan permukiman kumuh di Kota Batam, terutama di wilayah yang pada penduduknya. Situasi ini dapat mengarah pada pertumbuhan Kota yang tidak terkendali. 5. Dalam beberapa tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan. Kegiatan ekonomi dominan di Kota Batam adalah sektor industri pengolahan (60%).Kegiatan sektor ini umumnya berada di area khusus [bukan industri rakyat kebanyakan]

dan

bersifat

ekslusif.

Hasil

industri

pengolahan

umumnya

dipasarkan di luar Kota Batam. Proporsi sektor industri ini cenderung mengalami penurunan. Sektor perdagangan, hotel dan restoran cenerung memberikan kontribusi semakin meningkat. 6. Tingkat inflasi di Kota Batam relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan tingkat inflasi Kota Pekanbaru dan Nasional. PDRB per kapita Kota Batam sangat besar

bila

dibandingkan

dengan

Provinsi

Kepri

dan

Nasional,

yang

mengindikasikan tingkat pendapatan yang lebih tinggi. 7. Kondisi infrastruktur jalan di Kota Batam hingga tahun 2009 sekitar 84% telah diaspal. Terus dilakukan perbaikan setiap tahun, hingga tahun 2009, jalan dalam kondisi baik telah mencapai 78,1%. 8. Lalu lintas barang penumpang sangat penting bagi perekonomian dan kehidupan di Kota Batam. Penumpang pelabuhan domestik dan internasional berfluktuasi, namun sedikit mengalami penurunan. Jumlah lalu lintas kapal barang di pelabuhan domestik menurun namun di pelabuhan internasional meningkat pada tahun 2009. Penumpang angkutan udara cenderung mengalami peningkatan pesat dalam 10 tahun terakhir, yaitu mencapai 6 kali lipat. 9. Penyediaan ketenagalistrikan di Kota Batam dikelola oleh PT. PLN Batam untuk wilayah Pulau Batam. Sedangkan untuk wilayah pulau-pulau lainnya seperti di Belakang Padang, Pulau Terong, Pulau Pecung, Pulau Buluh, Pulau Kasu, Pulau Karas, Pulau Sembulang dan Pulau Abang penyediaan ketenagakelistrikan ** Pemerintah Kota Batam | ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

IV-2


dikelola PT. PLN. Cabang Tanjung Pinang. Sumber tenaga listrik pada umumnya adalah PLTD, yang berbiaya operasi relatif mahal dan sangat bergantung pada BBM. Pada kapasitas sekarang, di masa depan masih sangat dibutuhkan ketersediaan listriknya. 10. Kerusakan kawasan tangkapan air (catchment area) sebagai akibat perubahan fungsi kawasan hutan konservasi/lindung menjadi kawasan budidaya, rusaknya kawasan hijau (green area), pencemaran lingkungan akibat limbah industri dan usaha hotel, terjadinya perambahan dan pembakaran hutan, serta kerusakan lingkungan akibat penambangan illegal. Menurunnya habitat hutan mangrove yang mengakibatkan berkurangnya daerah asuhan (nursery ground), tempat mencari makan (feeding ground), dan daerah pemijahan (spawning ground) bagi berbagai biota. Buangan limbah industri dan limbah domestik secara langsung atau sembarangan ke media lingkungan juga telah mengakibatkan musnahnya atau menurunnya biota pesisir dan laut/perairan. 11. Batam menjadi salah satu pintu masuk wisatawan ke Indonesia. Pengunjung terbesar adalah dari Singapura dan Malaysia. Wisata alam dapat menjadi daya tarik Kota Batam, karena Singapura relatif memiliki wisata alam yang memadahi. Pengelolaan obyek wisata yang baik dapat akan mendorong keterkaitan yang kuat dengan ekonomi riil lainnya di Kota Batam. 12. Tingkat kesejahteraan penduduk tertinggi di Provinsi Kepulauan Riau dan lebih tinggi daripada Nasional. Persentase penduduk miskin relatif lebih rendah daripada

Provinsi

Kepulauan

Riau

dan

Nasional.

Kelompok

masyarakat

berpendapatan rendah ini perlu mendapat perhatian khusus dari Pemerintah Kota Batam. Pada tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi, pada umumnya kebutuhan untuk aktualisasi diri akan lebih muncul. 13. Kapasitas keuangan Pemerintah Kota Batam relatif baik bila dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Indonesia. Potensi pendapatannya juga cenderung meningkat. Belanja langsung proporsinya besar. Berobat ke puskesmas, pendidikan dan KTP gratis merupakan pelayanan langsung bagi seluruh lapisan masyarakat di Kota Batam. ** Pemerintah Kota Batam | ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

IV-3


4.2 BATAM SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS (K-PBPB) 4.2.1 Dasar Hukum Untuk lebih memaksimalkan pelaksanaan pengembangan serta menjamin kegiatan usaha di bidang perekonomian di Kota Batam, maka Kota Batam telah ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam berdasarkan peraturan perundangan sebagai berikut : a.

PP Nomor 46 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam,

b.

PP Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam,

c.

PP Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan Pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

d.

Keppres Nomor 09 Tahun 2008 Tentang Dewan Kawasan PBPB Batam,

e.

Peraturan Dewan Kawasan Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Badan Pengusahaan Kawasan PBPB Batam.

4.2.2 Wilayah Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Berdasarkan PP Nomor 46 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas

Batam, ditetapkan lokasi kawasan Perdagangan Bebas dan

Pelabuhan Bebas Batam meliputi Pulau Batam, Pulau Tonton, Pulau Setokok, Pulau Nipah, Pulau Rempang, Pulau Galang dan Pulau Galang Baru. Dengan semakin meningkatnya kegiatan usaha dan dengan memperhatikan terbatasnya kemampuan serta daya dukung yang tersedia di kawasan PBPB Batam, maka lokasi kawasan PBPB Batam sebagai mana tersebut diatas diperluas lagi dengan Pulau Janda Berias dan gugusannya, hal ini berdasarkan PP Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam. ** Pemerintah Kota Batam | ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

IV-4


4.2.3 Kerangka Kerjasama Penyelenggaraan Pembangunan Batam sebagai Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas (K-PBPB). Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kota Batam sebagai kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, maka dalam kerjasama penyelenggaraannya, dipandang perlu untuk memperhatikan dan menindaklanjuti hal-hal sebagai berikut : 1.

Optimalisasi kedudukan Walikota Batam sebagai Wakil Ketua Dewan Kawasan dalam koordinasi, pelaksanaan dan pengawasan penyelenggaraan pembangunan Batam sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

2.

Meningkatkan

koordinasi

antara

Pemerintah

Kota

Batam

dan

Badan

Pengusahaan Batam dengan mempertimbangkan aspek pelaksanaan Otonomi Daerah dan peningkatan daya saing daerah dalam rangka menjamin integrasi dan harmonisasi pelaksanaan pembangunan yang diselenggarakan oleh Pemko Batam dan Badan Pengusahaan Batam dengan mempedomani RTRW Kota Batam dan RPJMD Kota Batam. 3.

Menindaklanjuti semua Nota Kesepakatan yang sudah dibuat oleh Pemerintah Kota Batam dan Badan Pengusahaan Batam serta hasil Rapat Koordinasi yang diselenggarakan oleh DPRD Kota Batam bersama Pemerintah Kota Batam dan BP Batam atau masih Otorita Batam dalam menyikapi penyelenggaraan pembangunan di Kota Batam sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

4.

Komitmen bersama dalam sharing Pendapatan dari hasil UWTO di kawasan Rempang dan Galang, reklamasi pantai, air baku serta dukungan pelaksanaan donasi sumbangan pihak ketiga dari pelabuhan ferry Internasional dan Domestik serta Bandar Udara. Dalam pelaksanaanya harus selalu mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.

Menuntaskan permasalahan lahan terutama penyelesaian lahan yang berfungsi sebagai kepentingan umum seperti Daerah Milik Jalan, Fasilitas Umum dan

** Pemerintah Kota Batam | ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

IV-5


Fasilitas Sosial yang menjadi urusan Pemerintah Kota Batam, lahan kampung tua dan penyediaan lahan untuk kepentingan Pemerintah dalam rangka peningkatan pelayanan publik. 6.

Percepatan pengalihan aset Otorita Batam/BP Batam kepada Pemerintah Kota Batam untuk pelayanan publik antara lain sarana dan prasarana pemadam kebakaran, TPA Telaga Punggur, Pasar Induk, Masjid Agung Kota Batam, Bumi Perkemahan, Sarana Perkantoran, Sarana Olahraga dan sarana umum lainnya.

7.

Komitmen bersama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Batam secara keseluruhan dalam arti tidak hanya di wilayah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas saja, tetapi juga di wilayah Non Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sehingga implementasinya bermanfaat bagi seluruh masyarakat Kota Batam dan tidak memperlebar kesenjangan antara kawasan Mainland dan Hinterland.

8.

Dalam rangka menjamin ketersediaan tenaga listrik di Kota Batam untuk kebutuhan

masyarakat

dan

dunia

usaha,

perlu

dilakukan

pembinaan,

pengawasan terhadap pelayanan kelistrikan dan peningkatan ketersediaan tenaga listrik kedepan melalui keterlibatan Pemerintah Daerah dan Swasta. 9.

Peningkatan ketersediaan air bersih untuk penduduk wilayah di Pulau Batam melalui PT.ATB dan ketersediaan air bersih di Luar Pulau Batam melalui pelibatan Pemerintah Kota Batam, BP Batam dan PT.ATB Batam serta pemikiran Pemerintah Kota Batam untuk menangani masalah air bersih.

10. Peningkatan kerjasama Pemerintah Kota Batam dan BP Batam serta Pemerintah Pusat dalam penanganan Rumah Bermasalah (Ruli) dilakukan melalui penertiban dengan diberikan solusi berupa penyediaan lahan untuk pembangunan Rusunawa dan Rusunami. 11. Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Satu Pintu tetap diselenggarakan di Gedung Sumatera Promotion Center (SPC) dengan dilakukan penguatan di


IV-6


bidang IT, ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Standar Pelayanan Minimum (SPM). 12. Dalam penanganan permasalahan Ketenagakerjaan di Kota Batam harus dilakukan dengan peningkatan kualitas ketenagakerjaan melalui mengoptimalkan peran Balai Latihan Kerja (BLK) yang sudah ada, memperhatikan kesejahteraan Tenaga Kerja melalui lembaga Tripartit, mempertimbangkan kedepan program pendidikan Link and Match dengan kebutuhan pasar kerja dan peningkatan jumlah tenaga pengawas ketenagakerjaan di Pemerintah Kota Batam. Untuk menjamin konsistensi penanganan dibidang ketenagakerjaan diperlukan regulasi berdasarkan kondisi daerah melalui pembuatan peraturan daerah.

4.3 PERUMUSAN ISU STRATEGIS Isu strategis dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Batam tahun 2012-2016 ini disusun berdasarkan kompilasi permasalahan dan potensi strategisnya yang berasal dari analisis situasi dan kondisi serta keuangan Pemerintah Kota. Dari sejumlah permasalahan dan potensi tersebut, kemudian diangkat sebagai isu strategis dengan kriteria berikut ini; •

Cakupan masalah yang luas

•

Memiliki kecenderungan ancaman di masa datang.

•

Merupakan basis keunggulan atau potensi lokal.

•

Memberikan daya dorong dan daya sinergis terhadap penyelesaian sejumlah permasalahan.

•

Memerlukan upaya penanganan yang konsisten dari waktu ke waktu.

4.4 ISU STRATEGIS KOTA BATAM Berdasarkan permasalahan dan potensi strategis serta kriteria, maka isu strategis Kota Batam dipilih hal-hal yang dapat ditangani dan atau menjadi landasan penting pembangunan jangka menengah masa RPJMD tahun 2012-2016. Isu strategis yang berjangka panjang dan mendasar, secara bertahap menjadi masukan bagi rencana pembangunan jangka panjang.


IV-7


Adapun isu strategis yang patut di angkat dalam RPJMD ini dan perlu disiapkan landasan-landasannya untuk tahap berikutnya adalah perlunya; 1. Di bidang infrastruktur dasar a. Penyediaan pelayanan infrastruktur kota yang prima b. Peningkatan aksesibilitas antar wilayah di Kota Batam 2. Di bidang lingkungan hidup a. Peningkatan kualitas dan pencegahan degradasi lingkungan hidup kota b. Pengendalian perusakan dan pencemaran lingkungan hidup 3. Di bidang perekonomian a. Peningkatan kegiatan ekonomi rakyat dan meningkatkan keterkaitannya dengan aktivitas industri yang berkembang b. Peningkatan kemitraan atau kerjasama dengan Pengelola Kawasan Batam 4. Di bidang Sosial a. Pengendalian laju pertumbuhan penduduk b. Meminimalisir ekses negative dari pelaksanaan pembangunan 5. Di bidang birokrasi a. Optimalisasi manajemen pemerintahan kota

Isu strategis tersebut secara fungsional saling berhubungan satu dengan yang lainnya, sehingga upaya penanganan satu isu strategis dapat mendukung atau berdampak positif bagi upaya penanganan isu strategis lainnya


IV-8


BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN 5.1 VISI Visi adalah preferensi dan pendekatan Pemerintah Kota Batam dalam hal menyelenggarakan kepemerintahan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Visi Pembangunan Kota Batam Tahun 2011–2016: “Terwujudnya Kota Batam sebagai Bandar Dunia Madani yang Modern dan Menjadi Andalan Pusat Pertumbuhan Perekonomian Nasional” Visi di atas mendudukkan masyarakat Kota Batam sebagai subyek pembangunan dengan tujuan kesejahteraan bangsa, termasuk segenap lapisan masyarakat Kota Batam. Upaya tersebut adalah adalah menjadi tugas aparatur Pemerintah Kota Batam. Di bawah kepemimpinan Walikota, peningkatan kualitas dan kesejahteraan hidup masyarakat akan diselenggarakan melalui pemerintahan yang baik dan bersih, serta berpegang pada prinsip-prinsip pemerintah yang dijalankan secara profesional, akuntabel, dan transparan yang mengedepankan partisipasi masyarakat. Kota Batam terletak di lokasi yang strategis dalam lingkup regional yaitu sebagai salah satu gerbang di wilayah Propinsi Kepulauan Riau dan lingkup internasional karena lokasinya yang berada di perbatasan dan relatif dekat dengan beberapa negara tetangga. Faktor georafis tersebut telah mendorong Kota Batam sebagai “pusat pertumbuhan ekonomi“ sekaligus sebagai pusat kegiatan transit barang (perdagangan) dan penumpang. Fungsi tersebut ditunjang oleh keberadaan sarana dan prasarana infrastruktur yang memadai untuk melayani pelayaran antar wilayah dan antar pulau, beberapa pelabuhan (komoditi) khusus lainnya, serta bandar udara Hang Nadim yang melayani penerbangan lokal ke beberapa kota besar di Indonesia (dan bahkan internasional). Dinamika arus barang dan penumpang yang cukup tinggi menjadikan Kota Batam diarahkan agar berdampak pada peningkatan aktivitas perdagangan dan aktifitas warga masyarakat di Kota Batam. Terwujudnya Batam sebagai Bandar Modern Dunia yang Madani dan menjadi Pusat Pertumbuhan Andalan Perekonomian Nasional memberikan pemahaman sebagai berikut: a. Kota Batam sebagai Kota yang akan berkembang pesat di masa mendatang, yaitu Kota yang dapat disejajarkan dengan kota besar lainnya. Letak strategis maupun daya dukung adalah salah satu alternatif penetapan Kota Batam sebagai Bandar dunia.

** Pemerintah Kota Batam | VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

V-1


b. Bandar dunia dalam makna mengarahkan pengembangan dan pembangunan Kota Batam sebagai kota industri, perdagangan, pariwisata dan alih kapal yang kompetitif dan dinamis di kawasan regional Asia Tenggara, serta atraktif bagi pelaku bisnis dalam dan luar negeri. Dalam jangka panjang, Kota Batam diupayakan menjadi suatu kota jasa yang menjadi "center of excellent", dengan melakukan pendalaman pada fungsi-fungsi yang sudah ada yang ramah lingkungan dengan sentuhan teknologi yang terus berkembang. c. Madani adalah tatanan masyarakat yang sopan santun, disiplin dan beradab serta berbudaya tinggi (civilized). Tatanan masyarakat terwujud dalam sopan santun dan beradab dalam mencari jalan keluar melalui musyawarah dalam menghadapi berbagai permasalahan. d. Sebagai salah satu pusat pertumbuhan nasional, diharapkan Kota Batam akan memiliki masyarakat yang sejahtera kehidupannya, sumber daya manusia dan generasi muda yang cerdas dan sehat, berbudaya, agamis, berakhlak mulia yang mampu menghadapi kemajuan zaman dan era globalisasi.

5.2 MISI Misi adalah deskripsi rumpun tujuan Pemerintah Kota Batam yang dijabarkan dari makna visi yang ingin dicapai dan terukur untuk masa depan. Namun misi dapat dikaji ulang secara berkala disesuaikan dengan dinamika. Untuk tahun 2012-2016, dirumuskan 5 (lima) pernyataan misi sebagai berikut: 1. Mensukseskan misi pemerintah untuk mengembangkan Kota Batam sebagai Bandar Modern berskala internasional sebagai kawasan investasi dilengkapi dengan fasilitas pusat perdagangan, kawasan industri besar, menengah kecil, koperasi, usaha rumah tangga, industri pariwisata, pusat perbelanjaan dan kuliner, hiburan, pengelolaan sumberdaya kelautan melalui kerjasama dengan Pengelola Kawasan dan pemangku kepentingan pembangunan lainnya. 2. Mengembangkan sistem pendukung strategis penataan ruang terpadu meliputi komponen fasilitas sarana dan prasarana sistem transportasi darat laut dan udara yang memadai, sistem telekomunikasi dan teknologi informasi (ICT) modern dan prima, ekosistem hutan kota, penataan lingkungan kota yang bersih, sehat, aman, nyaman dan lestari. 3. Meningkatkan pelayanan prima dalam hal pendidikan, kesehatan, perumahan yang layak dan terjangkau, ketenagakerjaan, sosial budaya, fasilitasi keimanan dan ketaqwaan, kepemudaan dan olahraga agar kualitas hidup ** Pemerintah Kota Batam | VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

V-2


manusia dan kecerdasan seluruh lapisan masyarakat meningkat serta pengentasan kemiskinan. 4. Menumbuhsuburkan kehidupan harmonis dan berbudi pekerti atas dasar nilai multi etnis, multi kultur, multi agama dan melestarikan nilai-nilai seni budaya melayu, kearifan lokal dan memelihara kelestarian lingkungan hidup. 5. Mewujudkan pelaksanaan pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.

5.3 TUJUAN DAN SASARAN Selanjutnya misi dijabarkan ke dalam tujuan. Tujuan adalah hal yang hendak dicapai secara spesifik dalam waktu 5 tahun dan terukur, yang dituangkan dalam sasaransasaran atau target absolut atau relatif dalam bentuk kuantitatifnya yang hendak dicapai dalam waktu 5 tahun. Berikut ini diuraikan tujuan dan sasaran rencana pembangunan Kota Batam selama tahun 2012-2016, yang merupakan penjabaran dari Misi yang telah ditetapkan. MISI-1 :

Tujuan-1

Mensukseskan misi pemerintah untuk mengembangkan Kota Batam sebagai Bandar Modern berskala internasional sebagai kawasan investasi dilengkapi dengan fasilitas pusat perdagangan, kawasan industri besar, menengah kecil, koperasi, usaha rumah tangga, industri pariwisata, pusat perbelanjaan dan kuliner, hiburan, pengelolaan sumberdaya kelautan melalui kerjasama dengan pengelola kawasan dan pemangku kepentingan pembangunan lainnya.

:

Menjalin kerjasama pelaksanaan dan pemantauan program dengan Pengelola Kawasan dan pemangku kepentintan pembangunan lainnya dalam merealisasi upaya pengembangan bandar modern berskala internasional sebagai kawasan investasi Sasaran :

Tujuan-2

1

Tercapai kesepakatan program bersama yang saling memberikan manfaat untuk tahun 2012-2016.

2

Memfasilitasi standar perijinan pada kawasan-kawasan binaan Pengelola Kawasan.

3

Sinkronisasi dan harmonisasi program-program CSR dari pemangku kepentingan untuk pembangunan Kota Batam.

:

Menciptakan Iklim investasi yang kondusif


V-3


Sasaran :

Tujuan-3

1

Memberikan informasi yang handal dan terbarukan bagi investasi di Kota Batam

2

Memberikan kepastian dukungan berinvestasi

:

Memfasilitasi pengembangan kawasan industri Sasaran : Meningkat dan berkembangnya kawasan industri baru berskala internasional dengan kelengkapan sarana dan prasarana industry

Tujuan-4

:

Memfasilitasi tumbuhkembang pusat perdagangan modern dan internasional Sasaran :

Tujuan-5

1

Mempersiapkan lahan kawasan perniagaan dan transaksi

untuk

pembangunan

pusat

2

Meningkat dan berkembangnya jasa dan perdagangan secara optimal dengan putaran transaksi rata-rata bulanan tertentu.

3

Meningkatkan keterkaitan aktivitas antara distribusi dan logistik

:

Memfasilitasi berfungsinya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Batam, Unit Pelayanan Terpadu Kemetrologian dan Dewan Kerajinan Daerah (DEKRANASDA) kota Batam Sasaran :

1 Tujuan-6

Berdirinya dan optimalisasi kerja unit-unit layanan konsumen Kota Batam seperti BPSK, UPT Kemetrologian serta Dekranasda. Meningkatkan fasilitasi pengelolaan sumberdaya perikanan, pertanian, peternakan dan kehutanan

Kelautan,

Sasaran : 1

Menumbuhkembangkan perikanan dan mengelola wilayah pesisir berbasis konservasi

2

Fasilitasi pembangunan pasar dan pusat transaksi perikanan laut internasional dengan pola swasta


V-4


3

Mengembangkan usaha pertanian dan peternakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kesehatan lingkungan serta terjaminnya mutu pangan melalui peningkatan teknologi dan SDM pertanian dan peternakan

4

Meningkatkan penataan pengembangan serta pengawasan dan perlindungan hutan

5

Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat nelayan dan pengelolaan sumberdaya kelautan, pesisir dan pulau pulau kecil

Tujuan-7

Menumbuhkembangkan UKM dan koperasi yang profesional Sasaran : 1 2

Mendorong berdirinya fasilitas dan akses untuk usaha kecil non pemerintah untuk pedagang Meningkatnya kuantitas dan kualitas UKM

3

Mendorong berkembangnya jumlah koperasi berbagi jenis usaha termasuk koperasi yang bergerak disektor pertanian

4

Meminimalisir / meniadakan pedagang kaki lima dengan menyediakan kawasan usaha dagang kecil di kawasan yang mendukung.

5

Memfasilitasi dan mempermudah upaya masyarakat untuk mengakses KUR pada industri dan pedagang mikro, kecil dan menengah.

Tujuan-8

Mengembangkan zona pariwisata alam, pusat belanja dan kuliner Sasaran :

Tujuan-9

1

Mendorong berdirinya pusat kuliner rakyat nasional maupun kuliner mancanegara dengan pola zoning ekslusif dengan tersedianya bahn-bahan pertanian lokal

2

Mendorong berdirinya pusat retail kerajinan, fashion modern dan tradisional, elektronik skala internasional.

3

Memfalitasi berdirinya 1 pusat batik ASEAN yang telah dicanangkan pemerintah dalam ASEAN summit 2011

4

Pengembangan zona pariwisata alam

:

Mengembangkan ekosistem wilayah pesisir dan hutan kota Batam yang berkelanjutan dan meningkatkan kenyamanan bermukim dan berusaha


V-5


Sasaran : 1

MISI-2

Tujuan-1

Meningkatnya pengelolaan sumberdaya pesisir dan kehutanan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

: Mengembangkan sistem pendukung strategis penataan ruang terpadu meliputi komponen fasilitas sarana dan prasarana sistem transportasi darat laut dan udara yang memadai, sistem telekomunikasi dan teknologi informasi (ICT) modern dan prima, ekosistem hutan kota, penataan lingkungan kota yang bersih, sehat, aman, nyaman dan lestari.

:

Mewujudkan penataan ruang yang dinamis antisipatif Sasaran :

Tujuan-2

1

Terwujud perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian penataan ruang secara terpadu, baik di wilayah darat maupun wilayah laut;

:

Mengembangkan sistem manajemen pertanahan di Kota Batam yang terpadu. Sasaran :

Tujuan-3

1

Terwujudnya tatakelola pertanahan dan land banking yang optimal

2

Tersedianya lahan untuk fasum dan fasos pemerintah dalam peningkatan pelayanan publik

3

Terwujudnya digitalisasi manajemen pertanahan Kota Batam

:

Meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana serta pelayanan transportasi darat laut dan udara Sasaran :

Tujuan-4

1

Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar, serta utilitas di wilayah perkotaan dan hinterland;

2

Meningkatnya sistem transportasi dan perhubungan secara optimal

3

Terbentuk dan efektifnya operasional UPTD Perparkiran

:

Meningkatkan sistem teknologi komunikasi dan informasi (ICT) yang terpadu


V-6


Sasaran :

Tujuan-5

Tujuan-6

1

Meningkatnya Teknologi Komunikasi dan Informasi yang adaptif, aplikatif dan terpadu dalam pembangunan.

:

Penerapan keterbukaan informasi publik

1

Terbangunnya kerjasama dengan stasiun radio dan TV untuk pengelolaan kota

2

Terwujudnya kerjasama dengan media cetak lokal untuk keluhan pelayanan publik (rubrik Walikota menjawab)

:

Menyelenggarakan (membangun, mengoperasionalkan merawat) sistem sarana prasarana utilitas kota yang prima

dan

Sasaran :

MISI -3 :

Tujuan-1

1

Terwujudnya penataan lingkungan perkotaan yang bersih, hijau, indah dan nyaman.

2

Penyelenggaraan sistem drainase yang baik.

3

Pengurangan genangan air di pusat kota

4

Penyelenggaraan sistem penyediaan air minum memenuhi 80% cakupan layanan

5

Fasilitasi pihak pengelolaan sumber energi listrik dan alternatif lain

6

Tersedianya rencana umum kelistrikan daerah (RUKD)

Meningkatkan pelayanan prima dalam hal pendidikan, kesehatan, perumahan yang layak dan terjangkau, ketenagakerjaan, sosial budaya, sarana ibadah, kepemudaan dan olahraga agar kualitas hidup manusia dan kecerdasan seluruh lapisan masyarakat meningkat serta pengentasan kemiskinan.

:

Menambah jumlah sarana dan prasarana serta mutu tenaga pendidikan Sasaran :


V-7


1 2

Meningkatkan daya tampung PAUD/TK dan alat bermain/alat peraga Meningkatkan daya tampung SD, SMP dan SMA

3

Meningkatkan kualitas pendidikan dasar dan menengah

4

Mendorong tumbuhnya pedidikan ketrampilan non formal

5

Meningkatkan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan

6

Menambah tenaga pengajar tingkat dasar dan menengah

7 8

Mendorong tumbuh kembangnya perpustakaan daerah, perpustakaan keliling serta Taman Baca Meningkatkan pendidikan berkarakter dan berakhlak mulia

9

Meningkatkan pendidikan non formal dan layanan khusus

dan

10 Beroperasinya pendidikan tinggi yang memiliki keterkaitan kuat dengan dunia usaha dan meningkatkan profesionalitas SDM

Tujuan-2

:

Meningkatkan masyarakat

pelayanan

ketenagakerjaan

secara

luas

bagi

Sasaran :

Tujuan-3

1

Tersedianya lapangan kerja baru

2

Berkurangnya kecelakaan kerja

3

Terciptanya hubungan industrial dan fasilitasi pekerja yang baik

4

Tersedianya regulasi daerah dibidang ketenagakerjaan

:

Meningkatkan penyediaan hunian yang layak dan terjangkau terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan peningkatan kualitas lingkungan hunian serta pengentasan kemiskinan Sasaran :

1

Meningkatnya hunian yang layak dan terjangkau, terutama bagi MBR

2

Mendorong dunia usaha menyediakan hunian bagi pekerjanya

3

Menurunkan luasan daerah kumuh

4

Mendorong penyediaan rumah bagi PNS dan pemberi layanan di daerah terpencil.


V-8


Tujuan-4

5

Percepatan penanggulangan kemiskinan daerah

:

Meningkatkan jumlah sarana pelayanan kesehatan dan kualitas pelayanan medis pemerintah maupun swasta Sasaran :

1

Menambah kapasitas dan layanan puskesmas

2

Menambah sarana kesehatan pemerintah

3

Pelayanan kesehatan gratis yang selektif dengan pembatasan khusus

4

Meningkatkan layanan rumah sakit pemerintah

5

Mewujudkan RSUD sebagai Rumah Sakit Provider

6

Menambah jumlah dokter

7

Peningkatan sediaan obat dan alat kesehatan

8

Menambah jumlah puskesmas

9

Pemerataan penempatan SDM Kesehatan

10 Meningkatnya kualitas hidup melalui perilaku hidup bersih dan sehat; 11 Mendorong berdirinya rumah sakit non pemerintah 12 Meningkatnya kualitas hidup melalui pengendalian jumlah penduduk Tujuan-5

Meningkatkan pelayanan pemerintah masyarakat terhadap bahaya narkoba

serta

kewaspadaan

Sasaran : 1 Tujuan-6

Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pencegahan bahaya narkoba Mendorong berdirinya terakreditasi baik

pendidikan

tinggi

non

pemerintah

Sasaran : 1

Beroperasinya pendidikan tinggi yang memiliki keterkaitan kuat dengan dunia usaha dan meningkatkan profesionalitas SDM


V-9


Tujuan-7

:

Meningkatkan kualitas kehidupan dan perlindungan perempuan dan anak. Sasaran :

Tujuan-8

1

Meningkatnya kualitas perempuan dan anak.

hidup

dan

perlindungan

terhadap

:

Meningkatkan pelayanan keolahragaan dan kepemudaan baik oleh pemerintah maupun non pemerintah Sasaran :

Tujuan-9

1

Meningkatnya pelayanan bidang kepemudaan dan keolahragaan

2

Terciptanya pusat olahraga bertaraf nasional dan internasional

:

Meningkatkan pelayanan dan pendapatan masyarakat, petani dan peternak Kota Batam Sasaran :

1

Menjamin kesehatan lingkungan dan masyarakat melalui pelayanan kesehatan dan kesejahteraan hewan/ternak

2

Meningkatkan teknologi dan SDM peternakan untuk menghadapi tantangan global berbasis sumberdaya lokal

MISI – 4 : Menumbuhsuburkan kehidupan harmonis dan berbudi pekerti atas dasar nilai multi etnis, multi kultur, multi agama dan melestarikan nilai-nilai seni budaya melayu, kearifan lokal, dan memelihara kelestarian lingkungan hidup.

Tujuan-1

:

Mewujudkan kerukunan dan ketertiban hidup antar kelompok dan antar etnis dalam masyarakat Sasaran :

Tujuan-2

1

Meningkatnya keharmonisan kerukunan hidup antar kelompok dan agama dalam masyarakat;

2

Meningkatnya ketertiban hidup masyarakat.

:

Meningkatkan nilai seni dan budaya melayu dan daerah lainnya yang multi kultur dan etnis di Kota Batam


V-10


Sasaran :

Tujuan-3

1

Berkembangnya nilai-nilai seni budaya melayu dan daerah lainnya.

2

Batam menjadi kota internasional yang multi kultur dan multi etnik.

3

Memfasilitasi acara tahunan budaya multi kultur dan multi etnik di Kota Batam yang dapat menarik minat wisatawan.

4

Memberikan ruang publik bagi kegiatan masyarakat untuk mengaktualisasikan dirinya.

:

Mewujudkan pembangunan yang harmonis, berkelanjutan dan lestari dengan penekanan pengendalian laju pencemaran dan kerusakan lingkungan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan Sasaran

1.

Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan waduk, pesisir dan laut

2.

Terlindunginya kelestarian fungsi lahan, keanekaragaman hayati dan ekosistem hutan

3.

Meningkatnya kualitas udara dan pengelolaan limbah dan material bahan bernbahaya dan beracun

4.

Meningkatnya kepedulian pemangku menjalankan pembangunan berkelanjutan

5.

Terpenuhinya kebutuhan dunia usaha dan masyarakat dalam mendapatakan lingkungan hidup yang sehat dan baik

6

Penyelenggaraan persampahan

7.

Terbangun dan terkelola sistem pengolahan sampah dan reduksi sampah sesuai beban kota

8.

Penyelenggaraan sistem pengelolaan limbah cair permukiman dan industri

9.

Mewujudkan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Batam

sistem

pengelolaan

kepentingan

dan

dalam

pengolahan

10. Penyelenggaraan hutan tertata seluas 30%

MISI - 5 : Mewujudkan pelaksanaan pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa. ** Pemerintah Kota Batam | VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

V-11


Tujuan-1

:

Penerapan program reformasi birokrasi Sasaran :

Tujuan-2

1

Sosialisasi pada seluruh lapisan aparat tentang reformasi birokrasi

2

Membangun sistem reformasi birokrasi

3

Mewujudkan pelayanan prima Kota Batam

4

Pendelegasian kewenangan kepada kecamatan

:

Menstandarkan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan publik Sasaran :

Tujuan-3

1

Meningkatkan kinerja Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu

2

Meniadakan beberapa biaya perijinan pelayanan publik (perijinan usaha, surat tanda kenal lahir dan lain sebagainya)

3

Melakukan pemekaran wilayah secara bertahap (gradual)

:

Meningkatkan kualitas dan efektifitas perencanaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan Sasaran :

Tujuan-4

1

Meningkatnya partisipasi pembangunan

masyarakat

dalam

penyelenggaraan

2

Meningkatnya efektifitas perencanaan, pengendalian pelaksanaan pembangunan

:

Meningkatkan penataan kelembagaan dan peningkatan kinerja aparatur.

pengawasan

dan

Sasaran :

Tujuan-5

:

1

Mengikutsertakan aparatur untuk mengikuti pendidikan pelatihan yang relevan dan sesuai dengan kebutuhannya.

dan

2

Menyusun tata kerja dan tata laksana peningkatan kinerja aparatur Penerapan keterbukaan informasi publik


V-12


Sasaran :

Tujuan-6

1

Membangun kerjasama dengan stasiun radio dan TV untuk pengelolaan kota

2

Bekerjasama dengan media cetak lokal untuk keluhan pelayanan publik (rubrik walikota menjawab)

3

Mengoptimalisasi penggunaan WEB Pemerintah Kota Batam

:

Mewujudkan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah yang akuntabel. Sasaran :

Tujuan-7

1

Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah;

2

Memiliki sistem pemerkiraan pendapatan daerah yang handal

3

Mewujudkan pengelolaan keuangan daerah dengan predikat “Wajar Tanpa Pengecualian”

:

Mewujudkan peningkatan pendapatan melalui sharing dana BP Batam dan pemanfaatan IT

1

Meningkatnya pendapatan sumbangan pihak ketiga

:

Pemekaran wilayah

:

Pendelegasian kewenangan

daerah


Kota

Batam

dari

V-13


BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 6.1 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran setiap misi yang telah dijelaskan sebelumnya, maka disusun strategi pembangunan sebagaimana dijelaskan sebagai berikut: MISI-1 :

Mensukseskan misi pemerintah untuk mengembangkan Kota Batam sebagai Bandar Modern berskala internasional sebagai kawasan investasi dilengkapi dengan fasilitas pusat perdagangan, kawasan industri besar, menengah kecil, koperasi, usaha rumah tangga, industri pariwisata, pusat perbelanjaan dan kuliner, hiburan, pengelolaan sumberdaya kelautan melalui kerjasama dengan pengelola kawasan dan pemangku kepentingan pembangunan lainnya.

No

Sasaran

Strategi dan Arah Kebijakan

(1)

(2)

(3)

1

Tercapai kesepakatan program bersama yang saling memberikan manfaat untuk tahun 2012-2016

Capaian Kinerja Kondisi Awal

Kondisi Akhir

Program Pembangunan Daerah

(4)

(5)

(6)

(7)

Terlaksananya Promosi Penanaman Modal 10x di Luar Negeri dan 20x di Dalam Negeri

2 kali LN

2 kali LN

Indikator Kinerja (outcome)

Bidang Urusan

SKPD Penanggung Jawab

(8)

(9)

Arah Kebijakan Bidang Modal :

Penanaman

Meningkatkan sistem pengaturan dan pelaksanaan investasi yang optimal melalui pelayanan terpadu dan menyediakan informasi

** Pemerintah Kota Batam | STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

4 kali DN

Peningkatan promosi daerah

PENANAMAN MODAL

BPM

4 kali DN

VI-1


No

Sasaran

(1)

(2)


Kondisi Akhir


(5)

(6)

(7)

(8)

15.000 perizinan

17.500 perizinan

Peningkatan pelayanan, pengawasan dan pengendalian investasi

PENANAMAN MODAL

Terjalinnya hubungan kerjasama investasi luar negeri pada 5 negara dan investasi dalam negeri pada 10 daerah

1 negara dan 2 daerah

1 negara dan 2 daerah

Tersedianya tenaga terampil LKPM sebanyak 400 orang





(3)

(4)

Bidang Urusan

SKPD Penanggung Jawab (9)

potensi investasi Kota Batam 2

Memfasilitasi standar perijinan pada kawasankawasan binaan Pengelola Kawasan.

Strategi: Meningkatkan kerjasama dan koordinasi strategis dengan Pengelola Kawasan Strategi : Meningkatan proses perizinan dan pemberian insentif dukungan usaha

3

Sinkronisasi dan harmonisasi programprogram CSR dari pemangku kepentingan untuk pembangunan Kota Batam

Meningkatnya Kualitas Pelayanan pada Pusat Perizinan Terpadu (114.500 izin yang diterbitkan)

BPM

Strategi : Sosialisasi pada pemangku kepentingan tentang pentingnya program CSR Strategi : Penyusunan Perda Pengaturan & Pemanfaatan dana program CSR

4

Memberikan informasi yang handal dan terbarukan bagi investasi di Kota Batam

Strategi: Optimalisasi kedudukan Walikota sebagai Wakil Ketua Dewan Kawasan


VI-2


No (1)

5

Kondisi Akhir

(4)

(5)

(6)

(7)

Terlaksananya pengawasan dan pengendalian investasi pada 750 perusahaan dan di 26 Kawasan Industri

Terlaksananya pengawasan dan pengendalian pada 150 perusahaan

Terlaksananya pengawasan dan pengendalian pada 150 perusahaan

Pelaku UMKM yang tangguh serta mempunyai kecakapan dan keahlian dengan mengembangkan potensi daerah dan potensi diri.

131 orang

100 orang

(2)

(3)

Strategi: Melaksanakan semua kesepakatan dan MOU yang telah dibuat melalui Rakor antara DPRD, BP Kawasan dan Pemko Batam

6

Kondisi Awal

Sasaran


Memberikan kepastian dukungan berinvestasi

Meningkatnya kuantitas dan kualitas UKM

Arah Kebijakan Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah : Meningkatkan dukungan dan fasilitas UKM dan koperasi dalam kompetensi/keahlian, kelembagaan, teknologi, pembiayaan dan akses terhadap pasar serta keterkaitan dengan potensi kawasan serta kegiatan arus barang dan penumpang di Batam

Capaian Kinerja




Peningkatan, pengembangan

pembinaan usaha

menengah dan koperasi

dan kecil

Bidang Urusan


(8)

(9)

KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

DINAS PMK-UKM

VI-3


No

Sasaran


(1)

(2)

(3)

Strategi : Meningkat dan mengembangkan potensi jasa dan perdagangan secara komprehensif 7

8

Meningkat dan berkembangnya jasa dan perdagangan secara optimal dengan putaran transaksi rata-rata bulanan tertentu

Mendorong berdirinya fasilitas dan akses untuk usaha kecil non pemerintah untuk pedagang

Strategi : Meningkatkan dukungan dan fasilitas UKM dan koperasi dalam kompetensi/keahlian, kelembagaan, teknologi,

Indikator Kinerja (outcome) (4)


Kondisi Akhir


(5)

(6)

(7)

Pemenuhan kapasitas dlm mengelola dan mengorganisasi kelembagaan koperasi.

80 orang

Pelaku UMKM yg menguasai strategi pemasaran produk secara global dan mampu membaca peluang pasar

4 kali

18 kali

Sentra-sentra andalan

0 lokasi

1 lokasi

Hasil produksi UMKM yang mampu memenuhi target kebutuhan pasar melalui pemberiuan bantuan modal

44 kelompok

127 kelompok

Aksessibilitas permodalan bagi KUMKM

0

1 kali

Mewujudkan BLUD yang mampu mengelola kesinambungan program dana bergulir

Rp 2 M

Rp 4 M

Tersedia Dana Bergulir

Rp 2 M

Rp 2 M


UMKM

120 orang


pembinaan usaha


dan kecil

Bidang Urusan


(8)

(9)


DINAS PMK-UKM

VI-4


No

Sasaran

(1)

(2)



(3)

(4)

pembiayaan dan akses terhadap pasar

9

Mendorong berkembangnya jumlah koperasi berbagi jenis usaha termasuk koperasi yang bergerak disektor pertanian


Kondisi Akhir


(5)

(6)

(7)

Peningkatan kapabilitas pasar

2 unit

Jumlah pasar tradisional baru yang terbangun

-

Jumlah perizinan yang dikeluarkan

42 izin

Adanya koperasi kurang berkualitas menjadi koperasi cukup berkualitas sebanyak 75 koperasi,

39 koperasi

Adanya koperasi cukup berkualitas menjadi koperasi berkualitas sebanyak 50 koperasi,

7 koperasi

10 koperasi

Adanya koperasi berkualitas menjadi koperasi sangat berkualitas sebanyak 1 koperasi,

-

-

Tersedianya data base perkoperasian

1 paket

1 paket

Adanya koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam dari kurang sehat menjadi cukup sebanyak sebanyak 125 KSP/USP


Bidang Urusan


(8)

(9)

4 unit 50 izin 15 koperasi


pembinaan usaha


KSP/USP

dan kecil


DINAS PMK-UKM

25 KSP/USP

VI-5


No

Sasaran


(1)

(2)

(3)


Adanya koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam dari cukup sehat menjadi sehat sebanyak sebanyak 100 KSP/USP Adanya koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam dari sehat menjadi sangat sehat sebanyak sebanyak 25 KSP/USP


Kondisi Akhir


(5)

(6)

(7) Peningkatan,

KSP/USP

KSP/ULP

Terbangunnya kemitraan dan jaringan Usaha antara Koperasi dengan UMKM dan Usaha besar

20 KSP/USP

usaha


dan kecil

(8)

(9)


DINAS PMK-UKM

5 KSP/USP

3 kali

Meningkatnya Pemahaman Terhadap Koperasi bagi Tokoh Agama, Masyarakat dan Pemuda

-

Meningkatnya Pemahaman Terhadap Koperasi bagi Aparatur Pembina

-

40 orang

Meningkatnya Penumbuhan/jumlah Koperasi yang berasal dari kelompok Pemuda, Wanita, Pedagang pasar

-

40 koperasi


pengembangan

pembinaan

Bidang Urusan


150 orang

VI-6


No

Sasaran


(1)

(2)

(3)


Kondisi Akhir


(5)

(6)

(7)

Meningkatnya keberdayaan masyarakat dalam aspek ekonomi, sosial, budaya dan lembaga kemasyarakatan

-

465 orang

Peningkatan pemberdayaan dan pengembangan lembaga ekonomi perdesaan

286 orang

Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan desa

64 kelurahan

64 kelurahan

64 kelurahan

64 kelurahan

64 kelurahan

64 kelurahan

12

12

Kecamatan

Kecamatan

12

12

Kecamatan

Kecamatan

3 Unit

6 unit


Bidang Urusan


(8)

(9)

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

DINAS PMPK-UKM


DINAS PMPK-UKM

dan Nelayan/Tani 10

Memfaslitasi dan mempermudah upaya masyarakat untuk mengakses KUR pada industri dan pedagang mikro, kecil dan menengah.

Arah kebijakan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa : Meningkatkan dan mengembangkan pemberdayaan masyarakat, terutama di wilayah hinterland dalam upaya peningkatan kemandirian dan kesejahteraan hidup

Pemberdayaan kualitas masyarakat desa


Program Keberdayaan Pedesaan

Peningkatan Masyarakat

160 jt 5 kelompok

60 orang 12 kelompok/ 500juta


pembinaan usaha


dan kecil

VI-7


No

Sasaran


(1)

(2)

(3)

11

Menumbuhkembangkan perikanan dan mengelola wilayah pesisir berbasis konservasi

Strategi : Meningkatkan hasil-hasil pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan secara optimal dan berkelanjutan dengan fokus pada peningkatan jumlah dan kualitas produksi Arah Kebijakan Bidang Kelautan dan Perikanan :


Kondisi Akhir


(5)

(6)

(7)

64Kel

64 kel

64Kel

64 Kelurahan

22 Genset

15 Genset

200 SHS

600 SHS

60 Org TKPKD

60 Org TKPKD

Terbentuknya kelompok usaha bersama (Budidaya Laut, Air tawar dan rumput laut) (250 KUB)

200 KUB

250 KUB

Meningkatnya Jumlah Rumah Tangga Perikanan Budidaya (2545 RTP)

2295 RTP

2545 RTP

Meningkatnya sarana dan prasarana penangkapan

1949 unit armada / alat

2199 unit armada / alat tangkap


Pengendalian pemberdayaan

dan bidang

Bidang Urusan


(8)

(9)

KELAUTAN PERIKANAN

DAN

DINAS KP2K

kelautan dan perikanan

Meningkatkan dukungan dan fasilitasi pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan secara optimal dan berkelanjutan yang juga dikaitkan dengan kepariwisataan 12

Fasilitasi pembangunan pasar dan pusat transaksi


VI-8


No (1)

13

14

Sasaran


(2)

(3)



Kondisi Akhir


(6)

(7)

(4)

(5)

perikanan laut internasional dengan pola swasta

(9487 RTP) (2199 unit armada / alat tangkap )

tangkap

Menambah dan atau mengembangkan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan mendorong jumlah pasar ikan non pemerintah berstandar baik

Terkendalinya mutu hasil perikanan di 12 Kecamatan Kota Batam

0

Terbinanya RTP pengolahan dan pemasaran hasil perikanan (100 RTP)

50 RTP

100 RTP

7 Kelompok

25 Kelompok

Terkelola dan terehabilitasinya sumberdaya kelautan dan perikanan (6 Kecamatan)

1 kecamatan

6 kecamatan

Terlaksananya pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan

12 Kecamatan

12 Kecamatan

Terlaksananya bimbingan teknis dan penyuluhan Hukum dalam Pendayagunaan Sumber Daya Laut (400 RTP)

0 RTP

400 RTP

Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat nelayan dan pengelolaan sumberdaya kelautan, pesisir dan pulau pulau kecil

Terbentuknya Kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS). Sebanyak 25 kelompok


12 Kecamatan

Pengendalian pemberdayaan

dan bidang

Bidang Urusan


(8)

(9)

KELAUTAN PERIKANAN

DAN

DINAS KP2K

kelautan dan perikanan

VI-9


No

Sasaran


(1)

(2)

(3)

15

Menjamin kesehatan lingkungan dan masyarakat melalui pelayanan kesehatan dan kesejahteraan hewan/ternak Mengembangkan usaha pertanian dan peternakan di wilayah hinterland

16

17

Meningkatkan teknologi dan SDM peternakan untuk menghadapi tantangan global berbasis sumberdaya lokal

Arah Kebijakan

Mengembangkan usaha pertanian dan peternakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kesehatan lingkungan serta terjaminnya mutu pangan melalui

Strategi : Menjamin pangan asal hewan yang aman, sehat, utuh dan halal sehingga layak untuk dikonsumsi masyarakat

Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan : Meningkatkan dukungan dan fasilitasi pengelolaan pertanian secara optimal dan berkelanjutan


Kondisi Akhir


(4)

(5)

(6)

(7)

Cakupan Pelayanan kesehatan hewan / ternak Se-Kota Batam (65%)

40%

65%

Program Pengawasan dan

Cakupan pengawasan unit pangan asal hewan SeKota Batam (79%)

60%

79%

Meningkatnya Jumlah populasi ternak (278 Ekor)

178 ekor

278 ekor

Tersedianya sarana dan prasarana hasil produksi peternakan

10%

60%

Tersedianya teknologi (Biogas)

0 unit

25 unit


sarana peternakan

Terlaksananya pameran batam expo produk unggulan pertanian dan perikanan (10 Kali) pangan Terlaksananya pelatihan kualitas dan teknis kemasan hasil produksi pertanian (10 Kelompok)


Bidang Urusan


(8)

(9)

PERTANIAN

DINAS KP2K

PERTANIAN

DINAS KP2K

pembinaan bidang pertanian

Program Pengawasan dan pembinaan bidang pertanian

5 Kali

0 Kelompok

1 Kali

10 Kelompok

VI-10


No (1)

18

Kondisi Awal

Kondisi Akhir

(4)

(5)

(6)

(7)

Meningkatnya produksi hasil pertanian (55 Ton / hari)

30 Ton / hari

55 Ton / hari

Meningkatnya SDM Petani (30 Kelompok)

5 Kelompok

30 Kelompok

Terlaksananya PEDA / PENAS (Pertanian, Peternakan dan Perikanan) (4 tahun sekali)

4 kali

0 kali

Meningkatnya SDM Penyuluh Lapangan (24 PPL) (55%)

30%

55%

Meningkatnya jumlah Penyuluh Lapangan (Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan) (49 PPL)

24 PPL

49 PPL

Meningkatkan peran serta masyarakat dibidang ketahanan pangan di Kota Batam (300 KK) Terbentuknya Hutan Kemasyarakatan sebanyak 5 kelompok. Pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan Hutan dalam

50 KK

300 KK

0

5 Kelompok

Sasaran


(2)

(3)

peningkatan teknologi dan SDM pertanian dan peternakan

Meningkatkan penataan pengembangan serta pengawasan dan perlindungan hutan

Strategi : Meningkatkan pengaturan, pemanfaatan, pengawasan dan evaluasi sumber daya hutan

Capaian Kinerja




Program Pengawasan dan

Bidang Urusan


(8)

(9)

PERTANIAN

DINAS KP2K

Program Peningkatan Ketahanan Pangan

KETAHANAN PANGAN

DINAS KP2K

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan

KEHUTANAN

DINAS KP2K

pembinaan bidang pertanian

VI-11


No

Sasaran

(1)

(2)

19

Meningkatnya pengelolaan sumberdaya pesisir dan kehutanan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.



(3)

(4)

secara berlanjutan dan optimalisasi penyelesaian masalah berupa ancaman, gangguan dan hambatan dalam pelaksanaan pembangunan kehutanan Arah Kebijakan Bidang Kehutanan : Meningkatkan pengaturan, pemanfaatan, pengawasan dan evaluasi sumber daya hutan secara berlanjutan dan optimalisasi penyelesaian masalah berupa ancaman, gangguan dan hambatan dalam pelaksanaan pembangunan kehutanan termasuk mendorong adanya hutan kota.

pengelolaan Hutan secara Lestari.

Terlaksananya Reboisasi dan Rehabilitasi Lahan kritis. (500 Ha)

Terlaksananya pemeliharaan tanaman penghijauan Kota Batam sebanyak 125.000 batang untuk kanan kiri jalan. Terjaganya terawasinya


dan kawasan


Kondisi Akhir


(5)

(6)

(7)

0

500 Ha

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan

91962 batang dan 400 bibit

125.000 Btg

30%

30%

Bidang Urusan


(8)

(9)

KEHUTANAN

DINAS KP2K

VI-12


No

Sasaran


(1)

(2)

(3)


Kondisi Akhir


(5)

(6)

(7)

Terlaksananya penyadaran hukum terhadap masyarakat disekitar hutan (8 Kelompok)

0 Kelompok

4 Kelompok

Pertumbuhan Industri kecil dan menengah

360*

510*

Program

300**

490**

Pembinaan,


Bidang Urusan


(8)

(9)

hutan lindung di Kota Batam

20

21

Meningkat dan berkembangnya kawasan industri baru berskala internasional dengan kelengkapan sarana dan prasarana industry Mempersiapkan lahan kawasan untuk pembangunan pusat perniagaan dan transaksi

Strategi : Optimalisasi dukungan dan fasilitasi industri

Arah Kebijakan Bidang Industri : Meningkatkan dukungan dan fasilitasi industri strategis, pendukung dan industry rakyat Arah Kebijakan Bidang Perdagangan : ‐ Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas potensi jasa dan perdagangan untuk kebutuhan domestik dan perdagangan di Kota Batam

peningkatan, pengembangan

INDUSTRI

DISPERINDAG ESDM

dan Pengawasan Industri

Meningkatnya kemampuan teknologi pelaku usaha Industri kecil dan menengah

Peningkatan kapasitas produksi pada usaha Industri kecil dan menengah Meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan usaha industry


34*

89*

26**

115**

54*

170*

47**

165**

100

200

VI-13

&


No

Sasaran

(1)

(2)



(3)

(4)


Kondisi Akhir


(5)

(6)

(7)

Bidang Urusan


(8)

(9)

‐ Meningkatkan penataan dan pembinaan PKL dan sektor formal dan informal secara bertahap dan berkelanjutan, termasuk mendorong pusat perdagangan internasional. 22

23

Berdirinya dan optimalisasi kerja unit-unit layanan konsumen Kota Batam seperti BPSK, UPT Kemetrologian serta Dekranasda

Meminimalisir/meniadakan pedagang kaki lima dengan menyediakan kawasan usaha dagang kecil di kawasan yang mendukung

Strategi :

Program Perlindungan

‐ Mengoptimalkan fungsi kerja BPSK dan DEKRANASDA dengan penyediaan fasilitas sarana dan prasarana ‐ Mendirikan UPT kemetrologian di Kota Batam

Konsumen dan Pembinaan

Perlindungan Konsumen

20%

80%

10%

95%

50%

80%

Tertatanya lokasi sektor informal milik pemerintah

67 titik

67 titik

2x

2x

Terawasinya titik lokasi sektor informal lainnya

67 titik

67 titik

145 PKL

145 PKL

Jumlah


pendapatan

Pedagang Kaki lima dan

PERDAGANGAN

PERINDAG & ESDM DAN PMPKUKM

Asongan

VI-14


No

Sasaran


(1)

(2)

(3)

Capaian Kinerja


Kondisi Awal

Kondisi Akhir


(5)

(6)

(7)

Bidang Urusan


(8)

(9)

retribusi pelayanan sektor informal milik pemerintah 24

25

26

Meningkat dan berkembangnya jasa dan perdagangan secara optimal dengan putaran transaksi rata-rata bulanan tertentu Meningkatkan keterkaitan aktivitas antara distribusi dan logistik

Mendorong berdirinya pusat kuliner rakyat nasional maupun kuliner mancanegara dengan pola zoning ekslusif dengan tersedianya bahnbahan pertanian lokal

Peningkatan nilai ekspor

62.5%

87.5%

Kestabilan Harga Bahan Pokok

48 kali

60 kali

Terlaksananya pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata (Target : 5 Kali Table Top di Luar Negeri dan 3 Kali Farm Trip dalam Negeri)

--

Akan dilaksanakan 2 Kali Table Top diluar Negeri, 1 Kali Farm Trip dalam Negeri

Kegiatan pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri (10 x promosi bersama ke luar negeri dan 15 x promosi bersama

Telah dilaksanakan 2 Kali Promosi bersama dalam Negeri

Akan dilaksanakan 2 Kali Promosi bersama diluar Negeri dan 3 Kali Promosi bersama di dalam Negeri

Program Peningkatan pengembangan Perdagangan Dalam Negeri dan Ekspor

PERDAGANGAN

PERINDAG & ESDM DAN PMPKUKM

Program Pengembangan Dunia Pariwisata

PARIWISATA

DISPARBUD

Strategi : Meningkatkan dan mengembangkan potensi jasa dan perdagangan secara komprehensif Strategi : Meningkatkan pariwisata secara terpadu melalui pengembangan produk pariwisata, pangsa pasar pariwisata, kualitas destinasi pariwisata dengan dukungan pemasaran dan promosi yang optimal Arah Kebijakan Bidang Pariwisata : Mengembangkan obyek dan produk pariwisata dengan dukungan sarana


-

Tersedianya

- Tersedianya Cetak Leaflet dan Booklet, Peta

VI-15


No

Sasaran

(1)

(2)

Strategi dan Arah Kebijakan (3)

prasarana, pemasaran dan promosi yang optimal


dalam negeri)

Capaian Kinerja Kondisi Awal (5)

Cetak Leaflet dan Booklet, Peta Pariwisata

Kondisi Akhir


Bidang Urusan


(6)

(7)

(8)

(9)

Pariwisata dan Billboard - Akan dilaksanakan I Paket Promosi di Media Cetak - Akan dilaksanakan 10 Kali Promosi di Batam

Terlaksananya peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata

Update dan maintenance Website Visit Batam

- Akan dilaksanakan Update dan maintenance Website Visit Batam


PARIWISATA

DISPARBUD

Akan dilaksanakan 1 Paket Promosi di Media Elektronik (TV Bandara, TV, LCD), Radio, Website Nasional Tersedianya 1 Paket Audio Visual Kepariwisataan

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

27

Memfasilitasi berdirinya 1 pusat batik ASEAN yang telah dicanangkan pemerintah dalam ASEAN summit 2011

Terlaksananya pengembangan SDM dibidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya


Tersedianya Data Kunjungan Wisatawan asing

Tersedianya Database Kepariwisataan/Pencacahan Data Kepariwisataan berupa Data Kunjungan Wisman dan Wisnus dan Prediksi kunjungan tahun kedepan

Terlaksananya Diklat Spa (50 orang) dan Salon,Diklat Sadar Wisat (100 orang), Pelatihan Tata

Akan dilaksanakan Diklat Service Excellent CIQP (50 Orang)

VI-16


No

Sasaran


(1)

(2)

(3)


Kondisi Akhir


(5)

(6)

(7)

Akan dilaksanakan Mou dengan Kota Padang

Akan dilaksanakan 1 Kali Study Banding Kepariwisataan


Akan dilaksanakan 5 event Kepariwisataan kota Batam

Akan dilaksanakan 3 annual Event dan 5 Event Dukungan

Tersedianya Data Kunjungan Wisatawan asing

Tersedianya Data Kunjungan Wisatawan asing dan Lokal serta Prediksi Kunjungan Tahun Kedepan

tersedianya 13 DED destinasi pariwisata (kampung tua batu besar, tj. Riau, tj. Uma, belakang padang, pulau setokok, sembulang, ngenang, subang mas, nongsa, dan kampong jabi), pantai melayu galang, dan kapal pariwisata)

2 buah

2 buah

tersedianya 10 destinasi wisata (jebatan I, pulau

1 buah

1 buah


Bidang Urusan


(8)

(9)

Rias Pengantin (36 Orang) Terlaksananya pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata Peningkatan Kepariwisataan Kota Batam

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

28

Mendorong berdirinya pusat retail kerajinan, fashion modern dan tradisional, elektronik skala internasional.


PARIWISATA

DISPARBUD

- Akan dilaksanakan 1 Kali Mou dengan daerah Lain

VI-17


No

Sasaran


(1)

(2)

(3)



Kondisi Akhir


(5)

(6)

(7)

Bidang Urusan


(8)

(9)

abang, pantai melur, dataran elang-elang laut, tanjung memban, teluk mata ikan, pantai melayu galang, pantai nongsa, kapal pariwisata dan kebun raya batam) objek wisata yang akan ditata dan dipelihara Peningkatan keterampilan (skill) SDM kepariwisataan (2500 org) Pengembangan operasional marching band Kota Batam


Belum ada

3 buah

150 org

500 org

80 org

120 org

VI-18


MISI-2 : Mengembangkan sistem pendukung strategis penataan ruang terpadu meliputi komponen fasilitas sarana dan prasarana sistem transportasi darat laut dan udara yang memadai, sistem telekomunikasi dan teknologi informasi (ICT) modern dan prima, ekosistem hutan kota, penataan lingkungan kota yang bersih, sehat, aman, nyaman dan lestari.

No

Sasaran


(1)

(2)

(3)

1

Terwujud perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian penataan ruang secara terpadu, baik di wilayah darat maupun wilayah laut

Strategi : Penyelenggaraan penataan ruang yang komprehensif, konsisten, terpadu dan berkelanjutan

Arah Kebijakan

Capaian Kinerja Kondisi Akhir


Bidang Urusan


(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Perubahan Pemanfaatan fungsi kawasan RTRW

Ada

Ada

Program Perencanaan dan Pengendalian Tata Ruang

PENATAAN RUANG

Jumlah penyusunan RDTR

Tidak ada

12 RDTR

Jumlah fasilitasi penyusunan RTBL/KRK

Tidak ada

Ada

Jumlah kegiatan penyusunan rencana rinci

Tidak ada

Ada


Kondisi Awal

(4)

BAPPEDA DINAS KOTA

Bidang Penataan Ruang : Meningkatkan sinergisitas pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang secara konsisten dan terpadu sesuai dengan ketentuan yang berlaku


VI-19

& TATA


No

Sasaran


(1)

(2)

(3)



Bidang Urusan


(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Keberadaan PERDA RTRW

Ada

Ada

Program Perencanaan dan Pengendalian Tata Ruang

PENATAAN RUANG

BAPPEDA DINAS KOTA

Berkurangnya Pertambangan tanpa ijin, pengangkutan dan penjualan hasil tambang, terawasinya kegiatan pemanfaatan air tanah serta

0

52 x

Program Pembinaan dan

ENERGI DAN SDM

DISPERINDAG ESDM


Kondisi Awal

(4)

tata ruang kota

Pengawasan 0

12 x

0

0

Tersedianya data cekungan air tanah (CAT) 2

3

Fasilitasi pihak pengelolaan sumber energi listrik dan alternatif lain

Tersedianya rencana umum kelistrikan daerah (RUKD)

Bidang

Pertambangan, Ketenagalistrikan

serta

Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Gas

Terbentuknya peraturan daerah di bidang ketenagalistrikan dan teraturnya, terawasinya dan tersedianya data di bidang ketenagalistrikan, serta terpasangnya jaringan listrik di hinterland

0

Regulasi Penyaluran BBM dan Gas Bumi di Kota Batam

Belum ada regulasi, 12 kecamatan

12 kecamatan, 50KK

Ada regulasi 12 kecamatan

Strategi: Melalukan

penelitian

dan


VI-20

& TATA &


No

Sasaran

(1)

(2)

Terwujudnya tatakelola pertanahan dan land banking yang optimal

Kondisi Akhir


Bidang Urusan


(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

50%

90%


Kondisi Awal

(3)

(4)

pengembangan daerah 4

Capaian Kinerja


kelistrikan

Strategi : Meningkatkan tatakelola pertanahan yang tertib dan responsif

lahan yang masyarakat

dikuasai

Program

Penataan

dan

PERTANAHAN

BAPERTADA

Tata guna Tanah

Menjamin ketersediaan lahan untuk fasum dan fasos pemerintah dalam peningkatan pelayanan publik Arah Kebijakan Bidang Pertanahan :

lahan yang ada surat/bersertifikat dikuasai masyarakat

50%

90%

Data pulau-pulau hinterland kota batam

50%

90%

Ketersediaan lahan siap bangun milik pemerintah kota batam

100 persil

225 persil

Lahan bersertifikat siap bangun yang dikuasai

30%

80%

Penataan dan optimalisasi prosedur pertanahan sesuai dengan kebutuhan yang ada dan mendorong land banking

5

Tersedianya lahan untuk fasum dan fasos pemerintah dalam peningkatan pelayanan publik

Meningkatkan koordinasi dan konsistensi dalam menyiapkan persediaan lahan


VI-21


No

Sasaran


(1)

(2)

(3)

Capaian Kinerja


Kondisi Awal

(4)

(5)

Kondisi Akhir


Bidang Urusan


(6)

(7)

(8)

(9)

pemerintah kota batam Program

Penataan kelembagaan dan peningkatan Kinerja Aparatur

Penataan

dan

PERTANAHAN

BAPERTADA

Tata guna Tanah

efektifitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan dibidang pertanahan Pelayanan prima peningkatan akuntabilitas dan kinerja legislatif Penyelesaian izin lokasi Penyelesaian masalah tanah masyarakat dan perkampungan tua Tanah fasos di perumahan kota batam Pemutakhiran data pertanahan 6

Terwujudnya penataan lingkungan perkotaan yang bersih, hijau, indah

30%

80%

20%

70%

25 persil 5%

150 persil 55%

Strategi : Penciptaan dan pemeliharaan lingkungan perkotaan yang bersih, hijau,


VI-22


No (1)

7

Sasaran (2)



Bidang Urusan


(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Panjang ruas jalan yang dibangun/ditingkatkan

18,70 %

100%

PEKERJAAN UMUM

(23 km)

(20 km)

DINAS PU DAN TATA KOTA

Panjang jembatan/pelantar beton yang dibangun

16,67%

100%



Kondisi Awal

(3)

(4)

dan nyaman

indah dan nyaman melalui penataan secara komprehensif

Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar, serta utilitas di wilayah perkotaan dan hinterland

Arah Kebijakan Bidang Pekerjaan Umum : Meningkatkan pembangunan infrastruktur dasar, serta utilitas di wilayah perkotaan dan hinterland yang prima dan berdaya guna dan berhasil guna bagi masyarakat

(10 m)

Tersedianya perencanaan jalan

data

Ada

Ada

Tersedianya perencanaan jembatan/pelantar

data

Ada

Ada

Panjang jaringan jalan yang ditingkatkan (Hinterland)

16,67 %

100%

(0,5 km)

(0,5 km)

Panjang jembatan/pelantar beton yang dibangun (Hinterland)

21,04%

100%

(333 m)

(250 m)

Tersedianya perencanaan jembatan/pelantar (hinterland)

data

Ada

Ada

Panjang dipelihara

yang

35 km

70 km

jalan


Program

Pembangunan,

Rehabilitasi/Pemeliharaan dan peningkatan Jalan dan Jembatan

VI-23


No

Sasaran


(1)

(2)

(3)

8

9

Penyelenggaraan sistem drainase yang baik

Pengurangan genangan air pusat kota

di

Arah Kebijakan



Bidang Urusan


(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Jumlah titik banjir yang tertangani

500 m

2000 m

PEKERJAAN UMUM

DINAS PU DAN TATA KOTA

Panjang saluran drainase yang dipelihara (45.000 m)

40.000 m

45.000 m

Tersedianya data perencanaan drainase

Ada

Ada

Panjang lokasi abrasi yang ditangani

0

50 m

Bertambahnya jumlah penduduk yang terlayani air bersih di daerah hinterland

500 jiwa

500 jiwa

Pembangunan turap/ talud/ bronjong di lahan permukiman dan fasilitas umum di kawasan perkotaan yang rawan longsor.

17%

100%

Terbangunnya Lampu PJU

75 titik

50 titik

PEKERJAAN UMUM

DINAS PU


Kondisi Awal

(4)

Bidang Lingkungan Hidup dan Pekerjaan Umum :

Program Banjir

Pengendalian dan

Perbaikan

Jaringan Pengairan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

Meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan secara komprehensif yang didukung oleh peran aktif dan kesadaran masyarakat


VI-24


No

Sasaran


(1)

(2)

(3)

10

Penyelenggaraan sistem penyediaan air minum memenuhi 80% cakupan layanan

Strategi : Meningkatkan pembangunan infrastruktur dasar, serta utilitas di wilayah perkotaan dan hinterland secara komprehensif



Bidang Urusan


(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Terpeliharanya Lampu PJU

9423 titik

9673 titik

Panjang jaringan lampu PJU yang direhabilitasi

12.100 titik

10.000 titik

Tersedia dan terpeliharanya alat berat pendukung sarana dan prasarana kebinamargaan

4 unit alat berat, 5 unit dump truck, 2 unit crane sky lift

11 unit

Pembangunan sarana sanitasi air limbah terpadu (off site) ditingkatkan.

on site 98% off site (terpusat) 2%

2%

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

PEKERJAAN UMUM


Kondisi Awal

(4)

DINAS PU

Arah Kebijakan Bidang Perumahan : •

•

Meningkatkan dukungan dan fasilitasi, serta penyediaan rumah tinggal layak huni dan terjangkau secara merata, terutama bagi MBR Melakukan kebijakan preventif dan kuratif kondisi lingkungan perumahan dan kawasan permukiman


VI-25


No

Sasaran

(1)

(2)

Capaian Kinerja



Kondisi Awal

(3)

(4)

(5)

Kondisi Akhir


Bidang Urusan


(6)

(7)

(8)

(9)

secara terpadu Strategi: Meningkatkan kinerja UPT Air Bersih di Kota Batam 11

Meningkatnya sistem transportasi dan perhubungan secara optimal Strategi : Meningkatkan pembangunan sistem transportasi dan perhubungan secara terpadu dan menyeluruh yang mendukung struktur ruang kota

1. PEMBANGUNAN LLAJ - ATCS - Downcounter - Penggantian Controller dari single program ke multi program - Rambu lalin darat (250 unit) - Guard rail (3000 m) - delineator (100 unit) - Paku jalan (200 unit) - Lengan simpang - U-Turn (8 lokasi) - Lay Bay halte - canstin /kerb (26.000 m') 2. TERSEDIANYA : - Pengatapan Pelabuhan - Ponton - Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) (23 unit) 3. PENGECATAN MARKA - Pita penggaduh (6800 m2) - zebra cross (1500 m2) - ZOSS - marka jalan (50.000 m2)


0

0

Program

Pembangunan,

0

0

Peningkatan,

0

0

265 unit

50 unit

0

600 m'

0

0

0

0

0

0

0

2 lokasi

0

2 unit

11.590 m’

4000 m'

0

0 unit

3 unit

0 unit

0

0 unit

1227 m’

1200 m2

0

325 m2

0

1 paket

2450 m2

10.000 m2

PERHUBUNGAN

DINAS PERHUBUNGAN

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana

Prasarana

Transportasi

VI-26


No

Sasaran


(1)

(2)

(3)

Kondisi Awal

(4)

(5)

4. 5. 6. 7.

Strategi : Meningkatkan pembangunan sistem transportasi dan perhubungan secara terpadu dan menyeluruh yang mendukung struktur ruang kota

Capaian Kinerja


marka parkir (20.000m2) marka profile (10.000m2) Pembangunan Halte (50 unit) Pembangunan JPO, 1 unit Pembangunan Pos Pengawasan LLAJ, 6 unit Pembangunan Pelabuhan Belakang Padang

TERPELIHARANYA : 1. ATCS 2. Non ATCS 3. Warning Light 4. Pelican Crossing 5. Shelter (umum & BPP) 6. Transfer point (2 unit) 7. Terminal (4 unit) 8. Rambu lalin darat 9. Rambu Darat 10. Guard rail 11. Canstin/kerb 12. SBNP 13. JPO 14. Pelabuhan 15. alat uji KBM 1. Pengoperasian bus 2. Terlaksananya


Kondisi Akhir


Bidang Urusan


(6)

(7)

(8)

(9)

0

5000 m2

4135 m’

2500 m2

101 unit

10 unit

2 unit

0

0

0

Program

Pembangunan,

PERHUBUNGAN

DINAS PERHUBUNGAN

Peningkatan Pelayanan Angkutan Masyarakat

PERHUBUNGAN

DINAS PERHUBUNGAN

Peningkatan

PERHUBUNGAN

DINAS

Peningkatan, Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana

Prasarana

Transportasi 0

0

19 simp 17 simp 4 unit 2 unit 20 unit 2 unit 1 unit 100 unit 1 paket 0 2 unit 2 paket 0 12 bulan

19 simp 17 simp 4 unit 2 unit 2 unit

15 unit 3 unit 1 paket 1 set 12 bulan

Pelayanan

VI-27


No

Sasaran


(1)

(2)

(3)

Kondisi Awal

Kondisi Akhir

(4)

(5)

(6)

3.

Arah Kebijakan Bidang Perhubungan : Meningkatkan kualitas dan akses sarana prasarana & tingkat layanan transportasi/perhubungan bagi masyarakat secara optimal termasuk dengan hinterland

Capaian Kinerja


Sosialisasi Peraturan lalu Lintas Terlaksananya razia gabungan kendaraan bermotor (240 kali)

1. Beroperasinya kapal perintis 3 unit dan 1 cadangan 2. Rekondisi/Docking Besar Kapal Perintis, 3 unit 3. Pengadaan Kapal Perintis

Data Perencanaan Sistem Transportasi Lokal

1 paket

1 paket

48 kali

48 kali

12 bulan

12 bulan

0

0

0

0

0

0


Bidang Urusan

(7)

(8)

Angkutan Masyarakat

Program Layanan

(9)

PERHUBUNGAN

Peningkatan Informasi


dan

Pengelolaan

Pos,

Telekomunikasi

dan

PERHUBUNGAN

DISHUB KOMINFO

Penyiaran DED workshop dan gedung pengujian KBM dan Pematangan Lahan

1 paket

0

DED Jembatan Penyeberangan Orang

1 paket

0

Studi Kelayakan Pelabuhan

0

0


VI-28

DAN


No

Sasaran


(1)

(2)

(3)

12

Meningkatnya Teknologi Informasi yang adaptif, aplikatif dan terpadu dalam pembangunan

Strategi :



Bidang Urusan


(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

44 %

70 %


Kondisi Awal

(4)

Rasio Jaringan Komunikasi Data yg terintegritas

Layanan

Mengembangkan teknologi informasi yang aplikatif dan terpadu dalam penyelenggaraan pembangunan secara bertahap dan sistematis Arah Kebijakan Bidang Komunikasi dan Informatika :

Program

Peningkatan Informasi

PERHUBUNGAN

DISHUB KOMINFO

KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KOMINFO DAN BAGIAN HUMAS

dan

Pengelolaan

Pos,

Telekomunikasi

dan

DAN

Penyiaran Rasio Jaringan Komunikasi Data yang aman dan handal

0%

10%

26 %

50 %

0%

30 %

Meningkatkan dan menerapkan kapasitas teknologi informasi yang tepat guna dan berdaya guna bagi penyelenggaraan pembangunan yang didukung oleh SDM yang handal dan kompeten

13

Terbangunnya kerjasama dengan stasiun radio dan TV untuk pengelolaan kota

Strategi : Meningkatkan data informasi statistik secara terbuka dan mudah bagi masyarakat

Rasio Aplikasi yang belum sesuai kebutuhan Rasio Fasilitasi Penyebaran Informasi Publik melalui media cetak dan elektronik


Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

VI-29


No

Sasaran


(1)

(2)

(3)

14

Terwujudnya kerjasama dengan media cetak lokal untuk keluhan pelayanan publik (rubrik walikota menjawab)



Bidang Urusan


(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

47 %

50 %

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KOMINFO DAN BAGIAN HUMAS

Kamera Foto:3, kamera video:2, komputer editing:1, komputer design grafis:1, mixer:1, flash camera:3,TV plasma:3,infokus:2,screen:2,Three Pord:1,Scanner:1

100

0

100

Juml website:1,Belanja Berlangganan surat kabar, majalah, tabloid(paket), Belanja Advertising, Belanja Promosi dan Pameran, Belanja Iklan, Pembuatan Profil Kota Batam dan Hari-hari Besar Nasional

100


Kondisi Awal

(4)

Rasio Fasilitasi Penyebaran Informasi Publik melalui tatap muka dan siaran keliling Ketersediaan/Jumlah sarana dan prasarana alatalat liputan, dokumentasi dan studio

Adanya pembinaan dan pelatihan bagi SDM di bidang komunikasi dan informasi Jumlah sarana dan prasarana media informasi dan penerangan

Menara Terpadu yang tersedia Menara Telekomunikasi yang ditertibkan Pos dan Jasa Titipan yang belum memiliki izin Izin TV kabel yang lengkap


28 % 40 %

90 %

0%

10 %

8%

100 %

VI-30


No

Sasaran


(1)

(2)

(3)



Bidang Urusan


(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

25 %

100 %


Kondisi Awal

(4)

Izin warnet yang belum lengkap


VI-31


MISI -3 :

Meningkatkan pelayanan prima dalam hal pendidikan, kesehatan, perumahan yang layak dan terjangkau, sosial budaya, fasilitasi keimanan dan ketaqwaan, kepemudaan dan olahraga agar kualitas hidup manusia dan kecerdasan seluruh lapisan masyarakat meningkat serta pengentasan kemiskinan.

No

Sasaran


(1)

(2)

(3)

1

2

3

Meningkatkan daya tampung PAUD/TK dan alat bermain/alat peraga

Mendorong tumbuhnya pendidikan keterampilan formal

Arah Kebijakan Bidang Pendidikan dan Perpustakaan : Perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh warga dengan dukungan/partisipasi masyarakat

non

Meningkatkan pendidikan non formal dan layanan khusus



Bidang Urusan


(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Jml TK 11 menjadi 14 TK

14

Program Peningkatan Anak Usia Dini, Non Formal dan Pembinaan Kesiswaan


Kondisi Awal

(4)

Rasio PAUD/TK per Kecamatan /Penduduk

Jml R. Kelas TK 22 menjadi 37 Rasio alat bermain/alat program TK dgn jml TK yang tersedia

(alat )12

27

Penambahan ruang kelas baru

22 rkb

37

Pembinaan kursus dan kelembagaan masing kurang

9 lembaga

9

-Persentase buta aksara dg jml penduduk

0.30 %

0.06%

-Kerusakan Sarana dan Prasarana sudah mencapai 30%

30%

10%


PENDIDIKAN

DISDIK

VI-32


No

Sasaran


(1)

(2)

(3)

4

Meningkatkan daya tampung SD, SMP dan SMA



Bidang Urusan


(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Jml SD 135

145

Program Peningkatan Ketersediaan dan Keterjangkauan Pelayanan Pendidikan Dasar dan Menengah


Kondisi Awal

(4)

Jumlah USB SD/SMP dgn jml penduduk usia sekolah masih kurang

Menjadi 145 Jml.SMP 44

54

PENDIDIKAN

DISDIK dan DISTAKO

Menjadi 54 Persentase jml siswa SD/SMP rata-rata UN menurut jenjang pendidikan Jml RKB SD/SMP dgn jml siswa perkls (1.36) belum mencukupi

SD 6.0

6.90

SMP 6.0

6.95

RK SD 937 Menjadi 1192 RK SMP 440

60 55

Menjadi 648 Persentase ruang kelas menurut kondisi rusak Peningatan Persentase APK rata-rata pada setiap jenjang pendidiikan

kondisi SD 23 %

5%

kondisi SMP 15%

5%

APK SD 109.45%

119%

APK SMP 97.50%

107%

Peningatan Persentase APM rata-rata pada setiap jenjang pendidiikan

APM SD 98.68%

105%

APM SMP 84.35%

99%

Jml USB SMA/SMK dgn jml

Jml SMA 16

0


VI-33


No

Sasaran


(1)

(2)

(3)

Capaian Kinerja


Kondisi Awal

(4)

(5)

penduduk usia masih kurang

sekolah

Kondisi Akhir


Bidang Urusan


(6)

(7)

(8)

(9)

1

Program Peningkatan Ketersediaan dan Keterjangkauan Pelayanan Pendidikan Dasar dan Menengah

PENDIDIKAN

DISDIK dan DISTAKO

Program Peningkatan Mutu dan Manajemen Pelayanan Pendidikan

PENDIDIKAN

DISDIK

Menjadi 18 Jml.SMK 6 Menjadi 8

jml nilai rata – rata UN siswa SMA/SMK -Jumlah RKB SMA/SMK dgn jml siswa perkls (1.36) belum mencukupi

% nilai SMA 6.0

6.75

nilai SMk 6.0

6.30

Rkb SMA 177

8

Menjdi 223 Rkb SMK 52

8

Menjadi 290 Persentase ruang menurut kondisi

5

Menambah pengajar dasar

tenaga tingkat dan

Strategi : Meningkatkan

kondisi SMA 17%

5%

% kondisi SMK 25%

8%

Persentase APK menurut jenjang pendidikan sangat baik

APK SMA/SMK 66.25%

80%

Persentase APM menurut jenjang pendidikan sangat baik

% APM SMA/SMK 58.75%

70%

Persentase guru TK,SD, SMP, SMA/ SMK menurut kelayakan mengajar di

40 %

10


kls

VI-34


No (1)

Sasaran (2)

menengah

6

7

8

9


Meningkatkan kualitas pendidikan dasar dan menengah Meningkatkan pendidikan berkarakter dan berakhlak mulia

Meningkatkan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan

Beroperasinya pendidikan tinggi yang memiliki keterkaitan kuat dengan dunia usaha dan meningkatkan profesionalitas SDM

Kondisi Akhir


Bidang Urusan


(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Persentasi guru /Ka. Sek mengikuti uji kompetensi guru

40 %

10


Persentase KKG/MGMP/MKPS mengikuti/peningkatan pelatihan

70%

85

Persentase guru mengikuti lomba berprestasi akademik dan non akademik

25 %

60

Persentase jml sekolah yang memenuhi SPM Pendidikan

60 %

65

Peningkatan perencanaan dan tata kelola pendidikan

1 pkt

1 pkt

Peningkatan kinerja Komite sekolah dan dewan pendidikan

100 sek

80 sek

Peningkatan pemetaan dan

1 pkt

1 pkt

Kondisi Awal

(4)

(3)

profesionalisme tenaga pendidik dan kependidikan yang bermutu

Strategi : Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan pendidikan dasar menengah

Capaian Kinerja


sekolah

PENDIDIKAN

DISDIK

dan

Strategi : Peningkatan pembangunan pendidikan di daerah Hinterland


VI-35


No

Sasaran


(1)

(2)

(3)

Kondisi Akhir


Bidang Urusan


(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Persentase ketersediaan fasilitas sarana alat media dan alat praga pendidikan untuk peningkatan mutu pendidikan

1 pkt

1 pkt


Persentase ketersediaan fasilitas sarana penunjang pembelajaran

1 pkt

1 pkt

Peningkatan jumlah sekolah jaringan schoolnet pendidikan serta informasi pendidikan

60 sek

10 sek

Peningkatan pengendalian ME pada satuan pendidikan

1 pkt

1 pkt

Peningkatan efektifitas dan efisiensi Pengelolaan anggaran pada masing– masing satuan pendidikan

1 pkt

1 pkt

Varia pendidikan dan lomba langgam melayu SD, SMP, SMA/SMK

Ada (tahunan)

Ada (tahunan)

Pendidikan karakter dan budaya bangsa (budi pekerti)

Ada (tahunan)

Ada (tahunan)

Olympiade olahraga siswa

3 kegiatan/tahun

3 kegiatan/tahun

Kondisi Awal

(4)

data Pendidikan

Strategi : Mendorong kerjasama strategis dengan lembaga pendidikan tinggi yang berkualitas dan strategis untuk mendukung posisi Batam

Capaian Kinerja


base/statistic


PENDIDIKAN

DISDIK

VI-36


No

Sasaran


(1)

(2)

(3)



Bidang Urusan


(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Peningkatan kompetensi siswa akdemik dan non akademik

Ada (tahunan)

Ada (tahunan)

Pelaksanaan try out ujian nasional

Ada (tahunan)

Ada (tahunan)

Meningkatnya minat baca siswa di Kota dan wilayah hinterland

-

920 siwa

Pelayanan Perpustakaan daerah Kota Batam

14%

90%

Koleksi Perpusatakaan daerah Kota Batam

32%

85%

Persentasi bayi yang mendapat imunisasi dasar lengkap

82%

90%

Persentase pencapaian UCI

82%

100%

Angka AFP pada anak usia <15 tahun per 100.000 anak

>2

>2

Angka penemuan kasus (case detection rate) TB Paru

23,5%

70%

40%

70%


Kondisi Awal

(4)

nasional (O2SN) dan festival lomba seni siswa nasional

10

11

12

Mendorong tumbuh kembangnya perpustakaan keliling dan taman Baca

Menambah jumlah dokter

Arah Kebijakan

Pemerataan penempatan SDM Kesehatan

Perluasan dan pemerataan akses kesehatan secara merata, bermutu dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat

Bidang Kesehatan :

Angka

desa

kesembuhan


Program Pengembangan Budaya Baca dan pembinaan Perpustakaan

PERPUSTAKAAN

KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP

Upaya Kesehatan Masyarakat dan Perbaikan Gizi Masyarakat, serta Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit

KESEHATAN

DINKES & PMPK-UKM

VI-37


No

Sasaran


(1)

(2)

(3)

Kondisi Akhir


Bidang Urusan


(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Persentase penangan kasus Diare

90%

100%

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

5,6%

5%

Prevalence HIV

3,5%

< 1%

1/100.000

0.8/100.000

40%

70%

70/100.000

50/

Kondisi Awal

(4)

penderita( TBC

13

Pelayanan kesehatan gratis yang selektif dengan pembatasan khusus

Strategi : Meningkatkan layanan kesehatan prima dan pengendalian jumlah penduduk secara komprehensif

Capaian Kinerja


success

rate)

Angka penemuan kasus

Upaya Kesehatan Masyarakat dan Perbaikan Gizi Masyarakat, serta Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit

KESEHATAN

DINKES & PMPK-UKM

Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat serta standarisasi pelayanan

KESEHATAN

DINKES

Baru (NCDR) kusta Cakupan Balita dengan pneumonia yang ditangani Insiden rate kejadian) DBD

(angka

Annual Parasite (API) Malaria

Indeks

Meningkatnya gizi sekolah di Hinterland

100.000

anak

Terpenuhinya informasi kesehatan yang dibutuhkan masyarakat


0.9/1000

0.4/1000

0

10350

50%

75%

VI-38


No

Sasaran


(1)

(2)

(3)

Capaian Kinerja


Kondisi Awal

Kondisi Akhir

(4)

(5)

(6)

Cakupan desa siaga aktif

25%

50%

Persentase posyandu

26%

90%

Purnama

Purnama

21%

35%

Mandiri 5%

Mandiri 15%

Persentase ketersediaan profil Kesehatan

100%

100%

Persentasi obat

95%

100%

kwalitas


Bidang Urusan


(7)

(8)

(9)

kesehatan Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat serta standarisasi pelayanan kesehatan

KESEHATAN

Program

KESEHATAN

Strategi : Meningkatkan layanan kesehatan prima dan pengendalian jumlah penduduk secara komprehensif 14

Peningkatan sediaan obat dan alat kesehatan

ketersediaan

Pengawasan

Pengadaan Obat

dan

DINKES & RSUD

serta

Perbekalan Kesehatan Persentasi sarana kefarmasian yang mendapat pengawasan

70%

80%

Strategi : Meningkatkan layanan kesehatan prima dan pengendalian jumlah penduduk secara


VI-39


No

Sasaran

(1)

(2)



Bidang Urusan


(5)

(6)

(7)

(8)

(9)



Kondisi Awal

(3)

(4)

komprehensif 15

Mendorong berdirinya rumah sakit non pemerintah

Peningkatan kemampuan Puskesmas perawatan mampu PONED

25%

100%

16

Mendorong terakreditasinya rumah sakit

Peningkatan kemampuan RS Pemerintah mampu PONEK

50%

100%

Pembinaan dan pengawasan sarana kesehatan di kota Batam

70%

80%

13%

100%

15 Puskesmas

20 Puskesmas

50 Pustu

55 Pustu

30 Polindes /Poskesdes

40 Polindes /Poskesdes

13 Puskel Laut

19 Puskel Laut

23 Puskel darat

32 Puskel darat

4 Ambulance

8 Ambulance

Persentase balita dengan gizi buruk

Gizi buruk ≤ 1%

Gizi buruk

Persentase balita dengan

gizi kurang ≤ 8 %

17

Menambah kapasitas dan layanan puskesmas

Sarana yang diperbaiki

18

Menambah kesehatan pemerintah

Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk

19

20

21

sarana

Meningkatkan layanan rumah sakit pemerintah Menambah puskesmas

jumlah

Meningkatnya kualitas hidup melalui perilaku hidup bersih dan


Program pengadaan,Peningkatan dan Perbaikan sarana dan Prasarana Kesehatan

KESEHATAN

DINKES

≤ 1% gizi kurang ≤ 8 %

VI-40


No

Sasaran


(2)

(3)

(1)

sehat

22

23

Meningkatnya hunian yang layak dan terjangkau, terutama bagi MBR

Mendorong dunia



Bidang Urusan


(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

115/

95/

KESEHATAN

DINKES

100.000 KH

100.000 KH

Penurunan Angka Kematian Bayi (AKB)

15/1000

10/1000

Program pengadaan,Peningkatan dan Perbaikan sarana dan Prasarana Kesehatan

KH

KH

Belum optimalnya pemantauan, pemeliharaan kesehatan lansia di Puskesmas.

0%

50%

Persentasi ketersediaan alat kesehatan di puskesmas dan jaringannya

70%

95%

Tempat tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan

84%

90%

Pengawasan limbah medis

55%

75%

31 twinblok

25 TB

Program

PERUMAHAN

DISTAKO


Kondisi Awal

(4)

Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI)

gizi kurang

Arah Kebijakan Bidang Perumahan : Melakukan kebijakan pembangunan dan peningkatan kondisi PSU lingkungan perumahan dan kawasan permukiman secara terpadu Strategi :

Pembangunan rusunawa


Pembangunan,

Pemeliharaan Pengembangan Sarana

dan

dan Insfrastruktur Prasarana

Permukiman dan Perumahan

0

3500 m

VI-41


No (1)

Sasaran


Kondisi Awal

(2)

(3)

(4)

(5)

usaha menyediakan hunian bagi pekerjanya

24

25

Capaian Kinerja


Bidang Urusan


(6)

(7)

(8)

(9)

Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan dunia usaha dalam rangka upaya penyediaan Rusunawa Strategi: Meningkatkan kinerja BLUD Perumahan

Menurunkan luasan daerah kumuh Mendorong penyediaan rumah bagi PNS dan pemberi layanan di daerah terpencil

Kondisi Akhir


Strategi : Meningkatkan kualitas PSU lingkungan perumahan dan kawasan permukiman secara terpadu dan komprehensif

Program

Pembangunan,

Pemeliharaan Jalan lingkungan/ jerambah yang perlu dibangun di kawasan permukiman hinterland.

0

Jumlah bantuan pembangunan dan rehabilitasi perumahan dan permukiman(DDUB)

36

180 kawasan

Drainase/ saluran lingkungan yang perlu dibangun di kawasan permukiman hinterland.

0

3000 m

Jumlah bangunan gedung yang memenuhi persyaratan, keselamatan, kesehatan, keamanan dan kenyamanan.

Ada

6 thn anggaran

Penegakan

Ada

6 thn anggaran

aturan


tata

20.000 m

Pengembangan Sarana

dan

PERUMAHAN

DISTAKO



VI-42


No

Sasaran


(1)

(2)

(3)



Bidang Urusan


(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Aula Kodim (Rehab)

Ada


Kondisi Awal

(4)

bangunan dan keandalan pada bangunan gedung Jumlah bangunan gedung negara yang dibangun dan dipelihara.

Mapolsek (Sekupang)

Pengembangan Sarana

Ada

6 thn anggaran

Jumlah administrasi bangunan konstruksi.

Ada

6 paket

Aula Kodim (Rehab)

Ada

Pembangunan Bangunan untuk Fasilitas Umum

Pembangunan,

Pemeliharaan

Tingkat pemahaman stakeholder jasa konstruksi dalam penyelenggaraan bangunan gedung. Pelayanan perizinan dan jasa

Program

dan

PERUMAHAN

DISTAKO



Mapolsek (Sekupang) Rehabilitasi Bangunan untuk Fasilitas Umum Jumlah kebijakan, NSPK.

perumusan regulasi dan

Jalan lingkungan yang perlu dibangun/ direhabilitasi di kawasan permukiman


-

-

Tidak Ada

Ada

4400 m

20.000 m

VI-43


No

Sasaran


(1)

(2)

(3)



Bidang Urusan


(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

1777 m

7000 m


Kondisi Awal

(4)

Drainase/ saluran lingkungan yang perlu dibangun/ direhabilitasi di kawasan permukiman perkotaan

perkotaan.

Pengembangan Sarana -

Tersusunnya dokumen perencanaan Prasarana Sarana Dasar lingkungan perumahan dan permukiman perkotaan

Ada

6 thn anggaran

Jumlah peningkatan kualitas perumahan swadaya (DDUPB)

1 lokasi

6 thn anggaran

Jumlah PSU Perumahan Permukiman (DAK)

10 kawasan

35 kawasan

Jumlah bantuan stimulan PSU perumahan dan permukiman (DDUB).

10 kawasan

35 kawasan

4 paket

Ada

Tidak Ada

6 thn anggaran

PSU

Tingkat pemahaman stakeholder terhadap permukiman lingkungan sehat perumahan.


Pembangunan,

Pemeliharaan

Pelaksanaan PNPM (DDUB)

Jumlah bantuan rusunawa (DDUB).

Program

dan

PERUMAHAN

DISTAKO



VI-44


No

Sasaran


(1)

(2)

(3)



Bidang Urusan


(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

2 kawasan

7 kawasan

Pembangunan/peningkatan/ ruang terbuka publik

1 lokasi

4 lokasi

Pemeliharaan ruang terbuka publik

Tidak ada

5 thn anggaran

Panjang Pedestrian yang terbangun

Tidak ada

10.000 m

Terbuka

1 lokasi

1 lokasi

Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

0 lokasi

0 lokasi

Inventarisasi Prasarana Sarana Dasar (PSD) lingkungan.

Ada

Ada

Jumlah Pengawasan / pemeriksaan bangunan gedung dan tempat usaha

20%

100%

(DAMKAR)

Jumlah masyarakat yang terlatih dalam penanggulangan bahaya kebakaran (Balakar)

36%

100%

(DAMKAR)

Pembangunan pos pemadam kebakaran /

0

0

(DAMKAR)


Kondisi Awal

(4)

Jumlah lingkungan permukiman (DDUB).

penataan perumahan kumuh

Jumlah Ruang Hijau (RTH)


Program Pengelolaan dan Peningkatan Utilitas Perkotaan

PERUMAHAN

DISTAKO, KANTOR DAMKAR DAN DINAS SOSIAL DAN PEMAKAMAN

VI-45


No

Sasaran


(1)

(2)

(3)



Bidang Urusan


(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

70%

95%

Program Pengelolaan dan Peningkatan Utilitas Perkotaan

30%

90%

DISTAKO, KANTOR DAMKAR DAN DINAS SOSIAL DAN PEMAKAMAN

20%

100%

(DAMKAR)

1

3

0

2

0

1


Kondisi Awal

(4)

Markas Komando Peralatan kebakaran

penyelamatan

Fasilitas Hidrant kota Kebutuhan kendaraan penanggulangan bahaya kebakaran 1) Jumlah TPU yang memadai s.d 10 tahun kedepan 2) Jumlah lahan TPU yang asetnya telah diserahkan kepada Pemko 3) Terbentuknya Perda Pemakaman 4) Persentase TPU Kota Batam yang menegtahui SOTK Pemakaman 5) Persentase pemenuhan sarpras dan pemakaman yang sesuai dengan standar HITT 6) Jumlah TPU yang tertata sesuai dengan HITT 7) Penyelenggaraan Pemakaman Tunawan Kota Batam terselenggara dengan baik 8) Terbentukanya UPT


0/105 =0

22.85

0/105 =0

11.4

0

2

17

600

0

1

PERUMAHAN

(DINSOS PEMAKAMAN)

VI-46

DAN


No

Sasaran


(1)

(2)

(3)

Capaian Kinerja


Kondisi Awal

(4)

(5)

Kondisi Akhir


Bidang Urusan


(6)

(7)

(8)

(9)

200 org

Program Peningkatan Pembinaan, Pengawasan dan Perlindungan Ketenagakerjaan

Pelayanan Pemakaman 28

Terciptanya hubungan industrial dan fasilitasi pekerja yang baik

Arah Kebijakan Bidang Ketenagakerjaan : ‐ Menggali dan mengembangkan lapangan kerja yang dapat menyerap tenaga kerja terkait dengan Pengelola Kawasan ‐ Meningkatkan keberpihakan dan perlindungan pada tenaga kerja sesuai dengan ketentuan yang ada serta mengkaitkan dengan pendidikan tinggi yang berkualitas

29

30

Tersedianya lapangan kerja baru

Berkurangnya kecelakaan kerja

Strategi : Membuka lapangan kerja

Strategi : Mengurangi kecelakaan kerja

Jumlah tenaga kerja yang dilatih

365 orang

Tersedianya Balai latihan Kerja

0

Tersedianya Data Ketenagakerjaan

150 buku

base

150 buku

0

Tercitanya usaha mandiri

0

30 %

91.35 %

180

kasus

Tersedianya Upah Minimum


DISNAKER

0

Jumlah pencari kerja yang ditempatkan

Penyelesaian hubungan Industrial

KETENAGAKERJAAN

9430 Org

Peningkatan Kualitas, Produktivitas Tenaga Kerja dan Kesempatan Kerja

Kasus 12 kali

12 kali

VI-47


No

Sasaran


(1)

(2)

(3)



Bidang Urusan


(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

300 bh

500 bh

2492

1200

Prsh

Prsh

95.43 %

100 %

Rasio Pemuda berwirausaha per jumlah pemuda seluruhnya

10%

60%

Jumlah sarana olahraga per satuan penduduk

0.007


Kondisi Awal

(4)

Kota Batam setiap Tahun Tersedianya sarana Hubungan Industrial Penegakan perusahan Berkurangnya kerja 31

Meningkatnya pelayanan bidang kepemudaan dan keolahragaan

Strategi : Melakukan pelayanan bidang kepemudaan dan keolahragaan yang berkesinambungan Arah Kebijakan Bidang Kepemudaan dan Olahraga :

Hukum

di

Kecelakaan

Program Pembinaan

Peningkatan, dan

Pelayanan

KEPEMUDAAN OLAH RAGA

DAN

KANPORA

Kepemudaan dan Olahraga

0.047

• Meningkatkan sarana prasarana, organisasi, pendidikan dan pelatihan pemuda dalam pembangunan • Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana olahraga dan Kepemudaan, SDM, organisasi keolahragaan dan


VI-48


No

Sasaran

(1)

(2)



Bidang Urusan


(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Terselenggaranya even olahraga tingkat Kota Batam dan tersedianya anggaran pembinaan atlet berprestasi

18.2%

23,2%

Program Peningkatan, Pembinaan dan Pelayanan Kepemudaan dan Olahraga

KEPEMUDAAN OLAH RAGA

Terciptanya bibit-bibit atlet dan terlaksananya industri olaharaga

24,5%

4%

Terlaksananya pemberdayaan olahraga dan pelatihan keolahragaan

40,5%

71,5%

-

64

Program Peningkatan Kualitas

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN



Kondisi Awal

(3)

(4)

faktor pendukung lainnya dalam mendukung prestasi olahraga 32

Terciptanya pusat olahraga bertaraf nasional dan internasional

Strategi : Membangun atau mendorong berdirinya pusat olahraga bertaraf nasional

organisasi pelatihantenaga

DAN

KANPORA

Terbentuknya cabang olahraga unggulan/berprestasi Terselenggaranya kegiatan cabang olahraga pembinaan dan industri olahraga Terlaksananya peningkatan pelayanan dan kompetensi tenaga keolahragaan 33

Meningkatnya kualitas hidup dan

Arah Kebijakan Bidang Pemberdayaan

Meningkatnya kualitas hidup perempuan di bidang


Hidup Perempuan dan Anak

BADAN PEMBERDAYAAN

VI-49


No (1)

Sasaran


(2)

(3)

perlindungan terhadap perempuan dan anak

Perempuan dan Perlindungan Anak :

Capaian Kinerja


Kondisi Awal

Kondisi Akhir


(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

serta Pengarasutamaan Gender

PERLINDUNGAN ANAK

PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

usaha ekonomi produktif.

Bidang Urusan


Meningkatkan peran dan partisipasi perempuan dalam kehidupan untuk mendorong terwujudnya kesetaraan dan keadilan jender, serta melindungi dan meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak Strategi : Meningkatkan peran dan posisi perempuan dalam kehidupan bermasyarakat, serta meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak

Meningkatnya jumlah partisipasi perempuan dibidang Ke organisasian

-

150

Menurunnya jumlah kasus tindak kekerasan, eksploitasi terhadap perempuan dan anak

-

120

Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang perlindungan terhadap pemenuhan hak-hak perempuan dan anak

-

50

Meningkatkan pemahaman masalah gender melalui aktifas gender Meningkatkan


Peran

VI-50


No

Sasaran


(1)

(2)

(3)

36

Percepatan penanggulangan kemiskinan daerah

Bidang Urusan


(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

22.269

2.000

(4)

Menekan penduduk menurunkan kelahiran

Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pencegahan bahaya narkoba

Kondisi Akhir


Kondisi Awal

Kelembagaan Pengarusutamaan (PUG)

35

Capaian Kinerja


Gender

pertambahan dengan angka

Kesejahteraan

42

12

Meningkatnya kualitas ketahanan keluarga

3.000

1.000

Meningkatnya taraf hidup keluarga

650

100

jumlah

1) Persentase PMKS memperoleh bantuan pemenuhan kebutuhan Bidang Sosial : dasar; • Menciptakan pola dan 2) Persentase Fakir Miskin sistem peningkatan dan KAT memperoleh kualitas hidup dan bantuan pemenuhan kesejahteraan kebutuhan dasar; Arah Kebijakan


Peningkatan Keluarga

dan

Penanggulangan Narkoba, PMS

Meningkatnya pengetahuan masyarakat khususnya remaja terhadap kesehatan reproduksi

Menurunnya pengguna narkoba

Program

serta HIV/AIDS

KELUARGA BERENCANA KELUARGA SEJAHTERA

&

BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KESBANGPOL-LINMAS

2,01%

54.67

100

Program

Penanggulangan

Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial 0

SOSIAL

DINAS SOSIAL DAN PEMAKAMAN, BAG PEREKONOMIAN & BAG KESRA SETDAKO

0.77

VI-51


No

Sasaran

(1)

(2)



Bidang Urusan


(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

2.310/2.310

100



Kondisi Awal

(3)

(4)

masyarakat, terutama 3) persentase Korban masyarakat miskin bencana dapat terpenuhi dalam pemenuhan kebutuhan dasar selama kebutuhan dasar masa tanggap darurat; secara komprehensif 4) Persentase penyandang • Dukungan bantuan cacat fisik dan mental, dan fasilitasi dan lanjut usia tidak pelayanan bagi potensial yang telah penyandang masalah menerima jaminan sosial kesejahteraan sosial berkelanjutan; secara memadai dan 5) Jumlah PMKS yang berkelanjutan menerima program pemberdayaan melalui KUBE atau UEP; 6) Persentase PMKS yang mendapat akses terhadap perlindungan sosial. 7) Persentase pemahaman masyarakat terhadap nilai kepahlawanan, kejuangan dan aplikasinya 8) Pesentase RTLH di 64 Kelurahan

Program

Penanggulangan

Kemiskinan dan Kesejahteraan

=100

Sosial 35/566

SOSIAL


14.13

=6.183

39

50

0/4.441

0.16

=0 0/1.081.527

1.8

=0 330/3.000

14

=0.11 1) Jumlah PMKS yang memperoleh penyuluhan social/bimbingan social konseling/informasi. 2) Persentase PMKS yang di tangani mampu mengurus dirinya dan mampu


863/4441

3.3

=19.43 30/4441

0.67

=0.67

VI-52


No

Sasaran


(1)

(2)

(3)

Capaian Kinerja


Kondisi Awal

(4)

(5)

menjalin relasi social yang harmonis; 3) Persentase PMKS yang ditangani mampu berfungsi secara fisik & mampu mengahadapi situasi krisis. Persentase Potensi sumber Kesejahteraan social (PSKS) yang meningkat perannya dalam usaha kesejahteraan social; Terlaksananya Sembako Murah

Bazar

30/30

Kondisi Akhir


Bidang Urusan


(6)

(7)

(8)

(9)

Program

100

Kemiskinan dan Kesejahteraan

=100

Sosial 73/169


=43.19

944.149.400

1.272.226.312

1.721.110.700

2.824.721.385

Termonitornya bantuan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi bahan bakar minyak (PKPS BBM)

210.474.500

281.662.357

200

3300

-

1.000 KK

-

250 orsos


SOSIAL

53

Tersalurnya Beras untuk Keluarga miskin

Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana

Penanggulangan

(BAG.PEREKONOMIAN) SETDAKO BATAM

(DINAS SOSIAL PEMAKAMAN)

DAN

(BAG KESRA SETDAKO)

VI-53


No

Sasaran


(1)

(2)

(3)

Capaian Kinerja


Kondisi Awal

(4)

(5)

Kondisi Akhir


Bidang Urusan


(6)

(7)

(8)

(9)

dalam bentuk sembako Terlaksananya pemulangan orang terlantar (300 orang) dan tindak kekerasan pekerja migran ilegal (1.000 orang) Terbangunnya penyimpanan bencana 1 unit

Program

Penanggulangan

SOSIAL

BAG KESRA SETDAKO

Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial

gedung prasarana

Kendaraan operasional bencana 1 unit dapur umum, 1 unit tanki air, 1 unit MCK Mobile Terawatnya peralatan kesiap siagaan penanggulangan bencana. Terpenuhinya kebutuhan bagi keluarga rumah tangga sangat miskin Terlaksananya pembinaan penyandang masalah kesejahteraan sosial Meningkatnya pemahaman masy terhadap kesejahteraan sosial Terbentuknya pusat informasi kesejahteraan


VI-54


No

Sasaran


(1)

(2)

(3)

Capaian Kinerja


Kondisi Awal

(4)

(5)

Kondisi Akhir


Bidang Urusan


(6)

(7)

(8)

(9)

PACA dan terbantunya operasionalnya Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi anak dan lanjut usia bermasalah

Program

Penanggulangan

Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial

SOSIAL


Ter-revisinya perda No 6 Tahun 2002 Termonitornya penyandang masalah kesejahteraan sosial


VI-55


MISI – 4 : Menumbuhsuburkan kehidupan harmonis dan berbudi pekerti atas dasar nilai multi etnis, multi kultur dan melestarikan nilai-nilai seni budaya melayu, kearifan lokal, dan memelihara kelestarian lingkungan hidup.

No

Sasaran


(1)

(2)

(3)

1

Berkembangnya nilainilai seni budaya melayu dan daerah lainnya

Strategi : Mengembangkan nilai seni budaya melayu yang kokoh sebagai nilai kekayaan khas budaya asli daerah


Capaian Kinerja

Mengembangkan budaya multi kultur dan multi etnik dan kebebasan berkreasi dengan tetap mengacu pada etika, moral, estika, dan agama, serta tetap melestarikan apresiasi nilai kesenian dan


(7)

(8)

(9)

KEBUDAYAAN

DISPARBUD

Kondisi Akhir

(4)

(5)

(6)

1. Peningkatan keterampilan pelaku seni dan budaya daerah

Telah dilaksanakan tujuh Kali pelatihan

Akan dilakukan 2 Program Kali Pelatihan Peningkatan Kebudayaan

2. Rehabilitasi sejarah seni dan budaya daerah

Telah diserahkan 25 paket alat music melayu kepada pelaku seni dan sanggar

-Akan disusun satu judul buku sejarah lokal dan maping budaya

Pengembangan, dan Pembinaan

-Tersedianya lima paket alat music melayu

Bidang Kebudayaan : Memberikan ruang publik bagi kegiatan masyarakat untuk mengaktualisasikan dirinya

Bidang Urusan

Kondisi Awal

Arah Kebijakan

2


1. Penyediaan sarana yang memadai bagi pelaku seni dan budaya daerah


Telah dilaksanakan 6 event pengembangan kebudayaan dan pariwisata

Akan dilaksanakan event kebudayaan pariwisata

3 &

VI-56


No

Sasaran

(1)

(2)



(3)


Kondisi Akhir

(4)

(5)

(6)

2. Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah

Telah tersusun 3 judul buku sejarah lokal dan maping budaya

Akan disusun satu judul buku sejarah lokal dan maping budaya

3. Penerapan kurikulum berbasis nilai-nilai seni budaya daerah dan geografi sejarah di sekolah-sekolah

Tidak Ada

Akan dilaksanakan 2 kali kegiatan sosialisasi kepada zuriat dan kelompok sadar wisata


Bidang Urusan


(7)

(8)

(9)

KEBUDAYAAN

DISPARBUD

kebudayaan

3

Memfasilitasi acara tahunan budaya multi kultur dan multi etnik di Kota Batam yang dapat menarik minat wisatawan

Terlaksananya pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah (5 event)

Telah dilaksanakan 1 event budaya (gebyar budaya nusantara)

1 kali event gebyar budaya nusantara

4

Batam menjadi kota internasional yang multi kultur dan multi etnik.

Terciptanya penyusunan system informasi data base bidang kebudayaan (5 data base)

Telah di inventarisasi 1 data base sanggar budaya nusantara

inventarisasi 1 data base sanggar budaya nusantara

Terfasilitasinya penyelenggaraan kebudayaan

Telah dilaksanakan 3 kali seminar kebudayaan

2 kali kegiatan seminar kebudayaan

Tersedianya


dialog

Fasilitasi

Tidak Ada

12

Program Peningkatan Kebudayaan

Pengembangan, dan Pembinaan

kali

VI-57


No

Sasaran


(1)

(2)

(3)


Penyelenggaraan Budaya Daerah 5

Meningkatnya keharmonisan kerukunan hidup antar kelompok agama dalam masyarakat

Strategi : Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat yang heterogen


Festival

Kondisi Akhir

Bidang Urusan


(7)

(8)

(9)

(6)

penyelenggaraan festival budaya daerah

Terlaksananya program pemerintah dalam melaksanakan MTQ/STQ Setiap Tahunnya dan menghasilkan Qori-Qoriah yang berpotensi pada ajang nasional

132.2201.144

1.700.000.000

Terlaksanaanya Peringatan Hari-Hari besar Keagamaan di Kota Batam, Wirid Pengajian Pegawai Pemko Batam, Safari Ramadhan, Buka Puasa, Open House dan halal Bihalal

1.989.190.000

2.300.000.000

Terlaksananya Pelatihan Lembaga keagamaan di Kota Batam, dan menghasilkan Pengurus yang profesional di Bidangnya masing-masing

50 %

10 %

Terlaksananya persiapan Ibadah Haji, Terbantunya Biaya Domestik Para JCH Kota Batam dan

216.750.000

270.000.000



Penghayatan Keagamaan

Nilai-nilai

KEBUDAYAAN

(BAG.KESRA SETDAKO BATAM)

VI-58


No

Sasaran


(1)

(2)

(3)



Kondisi Akhir

(5)

(6)

Terlaksananya Pembinaan dan pelatihan terhadap QoriQoriah Se Kota Batam

108.375.000

1.800.00.000

Terlaksananya Pelatihan bagi Guru TPA Se Kota Batam dan penerbitan Ijazah TPA bagi Santri yang tamat SD

20 %

5%

Terlaksananya FASI di Kota Batam pada Setiap Tahunnya

-

250.000.000

Tersedianya data base terhadap rumah ibadah di kota Batam

-

-

a. Jumlah dokumen lingkungan yang disetujui (AMDAL, UKL/UPL, DPPL, DPLH, DELH dan SPPL) eksisting 911 dokumen menjadi 1300 dokumen

70%

100%

b.Tingkat ketaatan pelaporan RKL/RPL dari 22 % tahun 2011 menjadi minimal 70 % dari kondisi eksiting 911 dokumen

22%

70%

(4)


Bidang Urusan


(7)

(8)

(9)

diberangkatkanya TPHD/TKHD

6

Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan waduk, pesisir dan laut

Arah Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup : Meningkatnya kualitas udara dan pengelolaan limbah dan material bahan berbahaya dan beracun


Penghayatan Keagamaan

Peningkatan pencemaran Lingkungan

Nilai-nilai

dan

Pengendalian Perusakan

KEBUDAYAAN

(BAG.KESRA SETDAKO BATAM)

LINGKUNGAN HIDUP

BAPEDALDA

VI-59


No

Sasaran


(1)

(2)

(3)

7

8

Penyelenggaraan sistem pengelolaan limbah cair permukiman dan industri

Meningkatnya kualitas udara dan pengelolaan limbah dan metrrial bahan bernbahaya dan



Kondisi Akhir

(4)

(5)

(6)

c.Tingkat ketaatan pelaporan RKL/RPL dan UKL-UPL dari 5 % tahun 2011 menjadi minimal 50 % dari kondisi eksiting 911 dokumen

5%

d. Jumlah izin Gangguan(HO) yang diterbitkan 666 izin pada tahun 2011 menjadi 1200 izin

55%

100%

e. Jumlah perusahaan yang mengurus izin pembuangan air limbah dengan target 50 perusahaan.

0%

100%

f. Jumlah pengawasan industri penghasil limbah B3 dari 72 % menjadi minimal 80 % dari prediksi potensi 500 perusahaan penghasil limbah B3 pada tahun 2016.

72%

80%

g. Jumlah perusahaan yang mengurus izin TPS limbah B3 eksisting 39 perusahaan menjadi 375 perusahaan.

10%

100%

h. Jumlah kendaraan bermotor yang lulus emisi gas buang

70%

85%

a. Terlaksananya kegiatan

100%


50%


Bidang Urusan


(7)

(8)

(9)

Peningkatan pencemaran Lingkungan

Pengendalian Perusakan

LINGKUNGAN HIDUP

BAPEDALDA

Peningkatan Sarana dan Prasarana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

LINGKUNGAN HIDUP

BAPEDALDA

dan

100%

VI-60


No

Sasaran


(2)

(3)

(1)

beracun



Kondisi Akhir

(4)

(5)

(6)

b. Ditindaklanjuti setiap pengaduan masyarakat mengenai lingkungan hidup sesuai SPM lingkungan.

90%


Bidang Urusan


(7)

(8)

(9)

pulbaket Peningkatan upaya penegakan hukum lingkungan secara konsisten

90%

9

Terlindunginya kelestarian fungsi lahan, keanekaragaman hayati dan ekosistem hutan

a. Target pencapaian SPM sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.19 Tahun 2009

60%

100%

10

Terpenuhinya kebutuhan dunia usaha dan masyarakat dalam mendapatakan lingkungan hidup yang sehat dan baik

b. Peningkatan nilai hasil evaluasi pemantuauan adipura dari minimal 68 % menjadi maksimal 80 %

68%

80%

c. Jumlah sekolah yang akan dibina dalam program Adiwiyata dari 6 sekolah menjadi 11 sekolah

44%

100%

d. Pelaksanaan cut and fill memenuhi standar teknis dan administrasi minimal 4080 % dari perusahaan

40%

80%

e. Jumlah perusahaan yang ikut program PROPER dari 20 % menjadi minimal 80 % dari prediksi 20 perusahaan yang ikut program PROPER tahun 2016.

20%

80%



LINGKUNGAN HIDUP

BAPEDALDA

VI-61


No

Sasaran


(1)

(2)

(3)

11

Meningkatnya kepedulian pemangku kepentingan dalam menjalankan pembangunan berkelanjutan

Strategi : Mengoptimalkan sarana dan prasaranan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (laboratorium, pos pengaduan) dalam memenuhi tuntutan masyarakat terhadap lingkungan yang baik dan sehat



Kondisi Akhir

(4)

(5)

(6)

a. Jumlah sarana dan prasarana pengawasan, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang memadai.

1 paket

1 paket

b.Tersedianya sarana dan prasarana laboratorium lingkungan dalam dalam rangka mewujudkan laboratorium lingkungan yang terakreditasi.

3 paket

2 paket

c. Terlaksananya peningkatan Pelayanan Kualitas Lingkungan di Kota Batam (DAK + Pendamping DAK)

1 paket

2 paket

a.Tersosialisasinya peraturan lingkungan hidup di Kota Batam setiap tahun.

0 kali



Bidang Urusan


(7)

(8)

(9)


LINGKUNGAN HIDUP

BAPEDALDA

4 kali

VI-62


No

Sasaran

(1)

(2)



(3)

Strategi : Peningkatan partisipasi pemangku kepentingan (stakeholder) dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Strategi : Memanfaatkan isu lingkungan global, undang undang lingkungan hidup dan perda lingkungan hidup dalam rangka menjalankan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan


Kondisi Akhir

(4)

(5)

(6)

b. Tersosialisainya Program Adiwiyata di Kota Batam

0 kali

4 kali

c. Terlaksananya Forum Perencanaan Program kegiatan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Kota Batam

0 kali

4 kali

d. Tersosialisasinya Kegiatan Tank Cleaning dan Pengelolaan Limbah B3

0 kali

4 kali

e. Terlaksananya Sosialisasi Pos Pengaduan di Kota Batam

0 kali

4 kali

f. Terlaksananya Sosialisasi Adipura di Kota Batam

0 kali

4 kali

g. Terlaksananya Sosialisasi Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Perairan

0 kali

4 kali

a. Terlaksananya Kajian Studi Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan

0 paket



Bidang Urusan


(7)

(8)

(9)


LINGKUNGAN HIDUP

BAPEDALDA

1 paket

VI-63


No

Sasaran


(1)

(2)

(3)



Kondisi Akhir

(5)

(6)


Bidang Urusan


(7)

(8)

(9)

di Kota Batam b. Terlaksananya Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Di Kota Batam

0 paket

-

c. Terlaksananya Lingkungan lainnya.

Kajian

0 paket

1 paket

a. Tersedia dan beroperasinya Sistem Informasi Lingkungan (SIL)

0 paket

1 paket

b. Tersedianya data Status Lingkungan Hidup Daerah Kota Batam setiap tahunnya.

50 x 2 exp.

c.Tersedianya profil Lingkungan Hidup Kota Batam

12

Penyelenggaraan ruang

LINGKUNGAN HIDUP

BAPEDALDA

Program Peningkatan Penataan

LINGKUNGAN HIDUP

BAPEDALDA, KP2K DAN DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN

Lingkungan

dan

Sumber Daya Alam

50 exp.

Konservasi

50 x 2 exp.

50 exp.

Terlaksananya Pengembangan dan Pemantapan Kawasan Konservasi Laut, Suaka Perikanan, dan Keanekaragaman Hayati Laut

1 kawasan

1 kawasan

(7 Site)

(7 Site)

Pemenuhan bibit tanaman di kebun pembibitan.

kapasitas 216.000 bibit tanaman

Kapasitas 202.800 bibit tanaman

Pembangunan ruang terbuka

Taman kota : 6

Taman kota : 1



(KP2K)

VI-64


No (1)

Sasaran


(2)

(3)

terbuka hijau dan hutan tertata seluas 30%

13

14

Penyelenggaraan sistem pengelolaan dan pengolahan persampahan Terbangun dan terkelola sistem pengolahan sampah dan reduksi sampah sesuai beban kota


hijau untuk taman kota


Kondisi Akhir

(5)

(6)

lokasi

lokasi

50 lokasi

Pemangkasan rumput ruang milik jalan

217,826 km

265.019 Km

Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Taman Kota

15 klmpk

30 klmpk

Penanganan jalan

kebersihan

Penanganan kebersihan drainase, parit dan selokan Sistem pengelolaan sampah di TPA Telaga Punggur dan TPA Belakang Padang sesuai standar dari Lingkungan Hidup


Bidang Urusan


(7)

(8)

(9)

Program Peningkatan Penataan

Pemeliharaan taman di median jalan, row jalan, simpang, dan taman kota

Volume sampah yang terangkut dari 500 ton/hari menjadi 1.000 ton/hari


60 lokasi

Lingkungan

dan

Sumber Daya Alam

Konservasi

LINGKUNGAN HIDUP

BAPEDALDA, KP2K DAN DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN (KP2K)

(DKP) 500 ton/hari

600 ton/hari

200 km

268 km

400 km

440 km

TPA Telaga Punggur : Controlled Landfill (20 %) TPA Belakang Padang : Open Dumping (20%)

TPA Telaga Punggur : Controlled Landfill (90 %) TPA Belakang Padang : Open Dumping (90 %)

VI-65


No

Sasaran


(1)

(2)

(3)


Pengawasan dan Pengendalian Kerjasama (KPS) bagi pengambil kebijakan untuk peningkatan pelayanan persampahan

hidup

Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil, serta Keluarga Berencana dan

Kondisi Akhir

(5)

(6)

1 paket

1 paket

Penanganan Kebersihan Daerah Pasang Surut

0 lokasi

5 lokasi

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor kebersihan.

14.000 Milyar/tahun

19.326 Milyar/tahun

Sosialisasi, kampanye kebersihan 3 kali dan penertiban 1x

Sosialisasi, kampanye kebersihan 10 kali dan penertiban 7x

Evaluasi

dan

Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan

9 klmpk

Pembuatan data base dan sistem manajemen informasi persampahan

0

Meningkatkan Penataan dan Pengaturan Jumlah Penduduk dan Administrasi Kependudukan



Bidang Urusan


(7)

(8)

(9)

Program Peningkatan Penataan 1 paket

Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang kebersihan

Meningkatnya ketertiban masyarakat

Kondisi Awal

0

Monitoring, Pelaporan

15

Capaian Kinerja

Lingkungan

dan

LINGKUNGAN HIDUP

Konservasi

Sumber Daya Alam

BAPEDALDA, KP2K DAN DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN (DKP)

9 klmpk

0

- 80.000 KK dan - 50.000 NIK 65.000 KTP - 1 paket SIAK sosialisasi - 1 paket kebijakan sosialisasi kependudukan

Program

Pengendalian

dan

Penduduk

serta

Pengawasan Penataan

KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

DISDUK

Administrasi

Kependudukan

VI-66


No

Sasaran

(1)

(2)



(3)

(4)

Keluarga Sejahtera : Meningkatkan penataan dan pengaturan jumlah penduduk dan administrasi kependudukan

Meningkatkan Penataan dan Pengaturan Jumlah Penduduk dan Administrasi Kependudukan



Kondisi Akhir

(5)

(6)

kebijakan kependudukan - 25rb lembar akte gratis - 1000 ps pencatatan pernikahan sipil non muslim

- 30rb lembar akte gratis - 400 ps pencatatan pernikahan sipil non muslim - 1000 jiwa penerapan dokumen penduduk rentan adm kependudukan - 1 paket peningkatan sistem arsip - 100 buku profil kependudukan - Monitoring & evaluasi 12 kec, 64 kel

1 pkt operasional

-


Bidang Urusan


(7)

(8)

(9)

Program

Pengendalian

dan

Penduduk

serta

Pengawasan Penataan

KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

DISDUK

Administrasi

Kependudukan -

3 plbhn

6x razia adm kepnddkn

30x

VI-67


MISI - 5 : Mewujudkan pelaksanaan pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.

No

Sasaran


(1)

(2)

(3)

1

Sosialisasi pada seluruh lapisan aparat tentang reformasi birokrasi


Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemilu Strategi : Meningkatkan ketertiban hidup masyarakat secara preventif dan kuratif dengan keikutsertaan aktif seluruh masyarakat Arah Kebijakan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri :


Kondisi Akhir

(5)

(6)

46 %

56 %

Laporan SPJ Bantuan parpol tepat waktu, sesuai dengan ketentuan yang berlaku

21%

85%

Lancaranya informasi penyelenggaraan pemilu

-

1 paket


Bidang Urusan


(7)

(8)

(9)

Program Pengembangan Paritisipasi dan Budaya Politik

KESATUAN BANGSA & POLITIK DALAM NEGERI

KESBANGPOL- LINMAS

• Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat untuk dapat saling menghargai dan menghormati perbedaan, serta mendahulukan kepentingan umum


VI-68


No

Sasaran

(1)

(2)



(3)

(4)

Capaian Kinerja


Bidang Urusan


Kondisi Awal

Kondisi Akhir

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

65 %

80%

250 org

250 org

Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan masyarakat serta Penanggulangan bencana alam


KESBANGPOL- LINMAS DAN SATPOL PP

• Meningkatkan penciptaan ketertiban umum kehidupan masyarakat secara berkesinambungan dengan dukungan dan keikutsertaan masyarakat luas Tersedianya keamanan terampil

tenaga yang

Tersedianya sarana dan prasarana Tersedianya informasi poten si bencana alam Meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat terhadap peristiwa bencana

100% 200 org/instns 45%

70%

Kebutuhan Kemampuan Polisi Pamong Praja dalam Memelihara Kantrabtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

-

100

kebutuhan Pencegahan Terhadap Penyakit

-

100


(SATPOL PP)

VI-69


No

Sasaran


(1)

(2)

(3)

Capaian Kinerja



Bidang Urusan


Kondisi Awal

Kondisi Akhir

(5)

(6)

(7)

(8)

17.16

100


(SATPOL PP)

3.22

100

Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan masyarakat serta Penanggulangan bencana alam

Program pengembangan wawasan kebangsaan


KESBANGPOL-LINMAS

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

BKD, KOMINFO, SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN, DISPENDA, KP2K, INSPEKTORAT

Masyakarakat Terciptanya ketentraman ketertiban umum

dan

terciptanya masyarakat yang sadar hukum dalam Bentuk peraturan daerah

2

Mengikutsertakan aparatur untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan yang relevan dan sesuai dengan kebutuhannya

Meningkatnya kualitas SDM dan data Ormas

45 %

60 %

Menurunnya konflik pendirian rumah ibadat

9 kasus

2 kasus

Menurunnya penganut aliran kepercayaan yang menyimpang

70 org

10 org

Meningkatnya pemahaman Wasbang generasi muda dan masyarakat

70%

82 org

Presentase Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan kepemimpinan

57.80% dari pegawai yang telah menduduki jabatan telah mengikuti diklat perjenjangan (526/910),belum 384orang

100%(pejabat yang telah mengikuti perjenjangan sebanyak 388 org)

Persentase pegawai yang telah memenuhi

90.29% dari jumlah pegawai telah

99.73%(CPNS yang tealh mengikuti LPJ


VI-70


No

Sasaran


(1)

(2)

(3)



(4)

(5)

syarat untuk diangkat menjadi PNS

mengikuti LPJ

Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan

-

Tersusunnya formasi kebutuhan pegawai

Kondisi Akhir (6)

125 orang (terselenggaranya sosialisasi kepada 1000 orang) 1 tahun

81.50% dari kebutuhan pegawai

98% (jumlah pegawai meningkat sebanyak 942 orang)

Persentase kenaikan pangkat yang tepat waktu

100%

100% (terjadi kenaikan pangkat sebanyak 7119 kenaikan pangkat)

Persentase data pegawai yang telah masuk database kepegawaian

100%

100% (Terpeliharanya simpeg Pemko Batam yang memuat data seluruh pegawai)

Jumlah pegawai yang memperoleh penghargaan

0

15 (Pemberian penghargaan kepada 75 orang pegawai berprestasi)

0,36%

0,20% (Kualifikasi

Persentase


Bidang Urusan


(7)

(8)

(9)




sebanyak 1530 orang)

1 tahun

Persentase pemenuhan kebutuhan pegawai pemko Batam


VI-71


No

Sasaran


(1)

(2)

(3)



menurunnya tingkat indisipliner aparatur

Kondisi Akhir (6)

Kualifikasi pendidikan yang berpendidikan sarjana sebanyak 2335 orang

46,93%(kualifikasi pendidikan sarjana meningkat sebanyak 421 pegawai/menjadi 2756 orang

Jumlah pegawai mengikuti diklat teknis, fungsional dan kepemimpinan

-

40 org (Terlaksananya peningkatan sertifikasi sampai 2016 kepada 360 orang)

Belum ada

Tersusunnya analisa kebutuhan diklat periode 20112016

Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan

1 Tahun

1 Tahun (Terselenggaranya monitoring, evaluasi, dan pelaporan setiap tahunnya)

Jumlah pegawai yang pensiun

0

34(Pemberian penghargaan dan


data

Bidang Urusan


(7)

(8)

(9)




pendidikan sarjana meningkat sebanyak 421 pegawai/menjadi 2756 orang)

Persentase pegawai yang mengikuti pendidikan formal sesuai bid tugasnya

Tersusunnya kebutuhan diklat


VI-72


No

Sasaran


(1)

(2)

(3)



Kondisi Akhir (6)


Bidang Urusan


(7)

(8)

(9)

Program Peningkatan, Pembinanan dan Pengembangan Pengelolaan Pembangunan Daerah


pelaksanaan diklat purnabakti kepada 260 orang pegawai) 3

4

5

6

Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah Memiliki pemerkiraan pendapatan yang handal

Strategi: Meningkatkan penelitian dan pengembangan bidang strategis daerah

sistem

Pertumbuhan pendapatan daerah

Terlaksananya validasi data base 7 (tujuh) potensi pajak daerah

daerah

Meningkatnya pendapatan daerah Kota Batam dari sumbangan pihak ketiga

Strategi:

Membangun sistem reformasi birokrasi

Arah Kebijakan

Peningkatan koordinasi dengan BP Batam dalam mengoptimalkan realisasi pendapatan yang berasal dari BP Batam

Dana perimbangan yang terserap dibanding yang direncanakan

0.35 %

0.15 %

7 Pajak Daerah

9 Pajak Daerah

16.39 %

8.14%

(DISPENDA)

Bidang Kearsipan : •

Menciptakan penyelenggaraan tertib administrasi pemerintahan secara konsisten dan transparan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.


VI-73


No

Sasaran


(1)

(2)

(3)

Strategi : Menciptakan penyelenggaraan tertib administrasi pemerintahan secara konsisten dan transparan


Mendorong implementasi ‘pelayanan Kota Batam

prima’


Bidang Urusan


Kondisi Awal

Kondisi Akhir

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Presentase penurunan unit kerja yang melakukan penyimpangan keuangan

83 %

55%

Program Peningkatan Kualitas Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah

Nilai akuntabilitas kinerja pemko batam

C

A


20.18

55

Presentase SKPD yang berkinerja baik

0%

100%

Persentase penyelesaian tindak lanjut kasus BPK

74%

85%

Presentase penyelesaian tindak lanjut kasus di lingkungan SKPD

69%

92%

Persentase penyelesaian TGR

0%

70%

100%

100%

Rata-rata\ akuntabilitas unit kerja

6

Capaian Kinerja

nilai kinerja

kasus

Pelaksanaan orintasi pengawasan & Bimtek Fungsional Pengawasan


(INSPEKTORAT)

VI-74


No

Sasaran


(1)

(2)

(3)



Kondisi Akhir

(4)

(5)

(6)

Persentase peningkatan SDM Inspektorat yang memiliki sertifikat JFA, JFPP dan Sertifikat pengadaan barang&jasa

30%

80%

Tingkat pemahaman aparatur terhadap peraturan khususnya peraturan tata naskah masih rendah

35%

10%

Belum terbagi habis tugas kepada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Batam

70%

10%

Optimalisasi Fungsi SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Batam

75%

5%

Optimalisasi Fungsi SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Batam

75%

5%

Jumlah SOP satuan pekerjaan

per

40%

15%

Persamaan persepsi aparatur di Lingkungan

80%



Bidang Urusan


(7)

(8)

(9)


BAG. ORTAL SETDAKO BATAM, SETWAN, TAPEM

Program kelembagaan Ketatalaksanaan

Penataan dan

VI-75


No

Sasaran


(1)

(2)

(3)



Kondisi Akhir

(5)

(6)


Bidang Urusan


(7)

(8)

(9)

Penataan dan


BAG. ORTAL SETDAKO BATAM, SETWAN, TAPEM

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH,

BAGIAN HUKUM SETWAN

Pemerinah Kota Batam

7

8

Meningkatkan kinerja Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu

Meniadakan beberapa biaya perijinan pelayanan publik (perijinan usaha, surat tanda kenal lahir dan lain sebagainya)

Strategi: Pemantapan pelaksanaan perijinan bersama Pengelola Kawasan dalam satu atap di gedung SPC

Penyusunan nama pekerjaan sesuai dengan jabatannya

75%

5%

Jumlah jabatan struktural pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Batam sesuai standar kopetensi

70%

5%

Tingkat pemenuhan kebutuhan pelayanan masyarakat

70%

5%

SKPD per tupoksi

70%

5%

Jumlah administrasi perkantoran

80%

Tingkat pemenuhan kepuasan masyarakat pada SKPD diLingkungan Pemerintah Kota Batam

75%

Bantuan hukum litigasi dan non litigasi pertahun

9%

Pembinaan kleluarga sadar hukum


Program kelembagaan Ketatalaksanaan

5%

99%

33 org

VI-76

&


No

Sasaran


(1)

(2)

(3)



Kondisi Akhir

(5)

(6)

Program Pembangunan Daerah (7)

9 perda

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan


BAG HUKUM SETWAN

Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan


BAG.TATA PEMERINTAHAN SETDAKO BATAM

Meningkatnya kualitas pelayanan publik Meningkatnya kualitas pelayanan publik Tersusunnya tata kerja dan tata laksana peningkatan kinerja aparatur

Meningkatkan tatakelola lembaga dan ketatalaksanaan

Terlaksananya Pisah Sambut Walikota dan Wakil Walikota batam Periode 2011 – 2016

602.022.800

602.022.800

Tersusunnya Ranperda Pemekaran Kecamatan dan Kelurahan

250.000.000

265.000.000

Terselenggaranya Orientasi dan Pembekalan bagi Camat dan Lurah SeKota Batam

76 peserta

Meningkatanya Kinerja Aparatur

899.707.500


(9)

DAN

7 perda

Meningkatnya pelayanan keprotokolan

9

(8)

KEPEGAWAIAN PERSANDIAN

Peningkatan Kapasitas jaringan dokumentasi hukum Perda yang disusun Kota Batam

Bidang Urusan


100 %

989.707.500

VI-77

&


No

Sasaran


(1)

(2)

(3)



Kondisi Akhir

(4)

(5)

(6)

Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

409.448.215

509.448.215

Terciptanya Kerukunan Hidup Beragama dan Sosial Kemasyarakatan

675.117.026

755.117.026

Terlaksananya peringatan hari Jadi Kota Batam

711.875.850

811.875.850

Terlaksananya Peringatan Hari-hari Besar Nasional

913.767.109

993.767.109

Tingkat pemenuhan kebutuhan pembahasan rancangan peraturan daerah

4 perda

8 perda

Tingkat pemenuhan kebutuhan hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/agama (komisi I)

144 x rapat

144 x rapat

Tingkat pemenuhan kebutuhan hearing/dialog dan

144 x rapat

144 x rapat



Bidang Urusan


(7)

(8)

(9)

Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan


BAG.TATA PEMERINTAHAN SETDAKO BATAM

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Daerah


(SETWAN)

VI-78


No

Sasaran


(1)

(2)

(3)


Capaian Kinerja


Bidang Urusan


Kondisi Awal

Kondisi Akhir

(5)

(6)

(7)

(8)

Tingkat pemenuhan kebutuhan hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/agama (komisi III)

144 x rapat

144 x rapat



Tingkat pemenuhan kebutuhan hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/agama (komisi IV)

144 x rapat

144 x rapat

Tingkat pemenuhan kebutuhan rapat rapat alat kelengkapan DPRD

150x rapat

150x rapat

Tingkat pemenuhan kebutuhan rapat paripurna

50x rapat

70x rapat

3x

3x

(4)

koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/agama (komisi II)

Tingkat

pemenuhan


(SETWAN)

VI-79


No

Sasaran


(1)

(2)

(3)


Capaian Kinerja


Bidang Urusan


Kondisi Awal

Kondisi Akhir

(5)

(6)

(7)

(8)

Tingkat pemenuhan kebutuhan kunjungan

72x

72x


Tingkat pemenuhan kebutuhan kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah (komisi I)

72x

72x


Tingkat pemenuhan kebutuhan kunjungan Kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah (komisi II)

72x

72x

Tingkat pemenuhan kebutuhan kunjungan Kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah (komisi III)

72x

72x

Tingkat pemenuhan kebutuhan kunjungan Kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah (komisi IV)

72x

72x

Tingkat pemenuhan kebutuhan peningkatan kapasitas pimpinan anggota DPRD

150 x

150 x

2 laporan

2 laporan

(4)

kebutuhan reses

Tingkat

pemenuhan


(SETWAN)

VI-80


No

Sasaran


(1)

(2)

(3)


Capaian Kinerja


Bidang Urusan


Kondisi Awal

Kondisi Akhir

(5)

(6)

(7)

(8)

Tingkat pemenuhan kebutuhan kunnjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD luar Daerah

100x

100x


Tingkat pemenuhan kebutuhan kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD luar negeri

2x

4x


Tingkat pemenuhan kebutuhan kajian potensi PADS

1x

1x

Tingkat pemenuhan kebutuhan penyusunan peraturan daerah inisiatif DPRD

3x

5x

(4)

kebutuhan pembahasan Rancangan KUA dan PPAS

Meningkatnya pelayanan keprotokolan

1 paket

1 paket

Meningkatnya kualitas pelayanan publik

1 paket

1 paket

Meningkatnya kualitas pelayanan publik

1 paket

1 paket


(SETWAN)

VI-81


No

Sasaran


(1)

(2)

(3)

Arah Kebijakan Bidang Statistik :



Kondisi Akhir

(4)

(5)

(6)

Tersusunnya profil daerah Buku Batam Dalam Angka

300 buku

300 buku

Tersusunnya IPM Kota Batam

300 buku

300 buku

Perubahan data PDRB Kota Batam

Ada

Tingkat pemenuhan informasi data/statistisk daerah

Data informasi dan statistik tahunan


Bidang Urusan


(7)

(8)

(9)

Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

STATISTIK

BAPPEDA LAINNYA

&

SKPD

Ada

- Meningkatkan pola kelola data dan informasi statistik bagi masyarakat luas - Meningkatkan penelitian dan pengembangan bidang strategis daerah

10

Meningkatnya efektifitas perencanaan, pengawasan pengendalian pelaksanaan pembangunan

Arah Kebijakan dan

Bidang Perencanaan Pembangunan :

Penjabaran Progam RPJMD ke dalam RKPD

1 system dan 100 eksps 90%

(DISPERINDAG ESDM)

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

PERENCANAAN PEMBANGUNAN

BAPPEKO DAN SKPD LAINNYA

• Optimalisasi keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan melalui


VI-82


No

Sasaran

(1)

(2)



(3)

(4)


Kondisi Akhir

(5)

(6)


Bidang Urusan


(7)

(8)

(9)

partisipasi, kritisi dan saran yang membangun • Meningkatkan konsintensi dan sinergisitas setiap tahapan penyelenggaraan pembangunan 11

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan

Penyelenggaraan monitoring, evaluasi, pembinaan dan pemantapan Tingkat pemenuhan kebutuhan penyusunan rancangan RPJMD

1 tahun

1 Paket




(SETWAN)

Tingkat pemenuhan kebutuhan penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah Tingkat pemenuhan kebutuhan koordinasi penyusunan laporan LKPJ Tingkat pemenuhan kebutuhan penyusunan Renstra & Renja SKPD


VI-83


No

Sasaran


(1)

(2)

(3)

Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan


Capaian Kinerja


Bidang Urusan


(8)

(9)

Kondisi Awal

Kondisi Akhir

(4)

(5)

(6)

(7)

Program yang terealisasi pada bidang social budaya

80%

90%


Rasio penduduk miskin terhadap jumlah penduduk

95%

70%

Program yang terealisasi pada bidang ekonomi

70%

80%

Perencanaan, Koordinasi dan Pengembangan Usaha Kecil Menengah

0

100%

Pembangunan Sistem Informasi PMP-KUKM

20%

100%

Program yang terealisasi pada bidang fisik dan tata ruang

50%

80%

Terlaksananya Tertib Administrasi Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan se Kota Batam

273.842.000

Perencanaan, Evaluasi dan Monitoring Kegiatan

-




(PMK-UKM)

353.842.000

Tahunan

(DINAS PERHUBUNGAN)

VI-84


No

Sasaran


(1)

(2)

(3)

Meningkatkan sinergisitas setiap tahapan penyelenggaraan pembangunan


Kondisi Awal

Kondisi Akhir

(4)

(5)

(6)

Tingkat pemenuhan kebutuhan penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

1 Paket

1 Paket

Tersusunnya Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah

Tidak Ada

Realisasi ketahanan Kota Batam

kajian pangan

Tersusunnya penelitian dan pengembangan daerah bidang sosial budaya 12

Meningkatnya pengelolaan kekayaan daerah

Capaian Kinerja

Arah Kebijakan Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian :

-

Tidak Ada

Tidak Ada


Bidang Urusan


(7)

(8)

(9)

SEKRETARIAT DEWAN

Program Penelitian Pengembangan Daerah

dan



-

Ada

Program Peningkatan pelayanan keuangan daerah

SETIAP SKPD

• Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas lembaga • Meningkatkan kinerja aparatur melalui


VI-85


No

Sasaran

(1)

(2)



(3)

(4)


Kondisi Akhir

(5)

(6)


Bidang Urusan


(7)

(8)

(9)

peningkatan profesionalisme melalui dukungan sistem dan prosedur kerja dan insentif yang baik • Menciptakan penyelenggaraan tertib administrasi pemerintahan secara konsisten dan transparan sesuai dengan ketentuan yang berlaku • Meningkatkan pengendalian dan akuntabilitas dan kinerja eksekutif dari seluruh lapisan aparatur • Peningkatan kemampuan dan optimalisasi kelembagaan dalam pemanfaatan dan pengamanan aset daerah secara berkelanjutan. Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran


Program Pembangunan, Peningkatan dan pengadaan fasilitas sarana dan prasarana

VI-86


No

Sasaran


(1)

(2)

(3)



Kondisi Akhir

(5)

(6)


Bidang Urusan


(7)

(8)

(9)

perkantoran pemerintah Meningkatnya kualitas SDM aparatur


Program Peningkatan kualitas sumber daya aparatur

VI-87


BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH 7.1 KEBIJAKAN UMUM Kebijakan umum untuk tahun 2012-2016 adalah sebagai berikut; • •

•

•

Penguatan Kota Batam menuju bandar modern dunia melalui kerjasama kemitraan dengan Pengelola Kawasan. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung untuk meningkatkan daya dukung wilayah dan aksesibilitas hinterland serta kondisi lingkungan kehidupan yang aman dan nyaman. Peningkatan dan pengembangan pelayanan prima dalam upaya peningkatan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat dan khususnya pada masyarakat berpendapatan rendah. Peningkatan kinerja birokrasi

7.2 PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH 1. Mensukseskan misi pemerintah untuk mengembangkan Kota Batam sebagai Bandar Modern berskala internasional sebagai kawasan investasi dilengkapi dengan fasilitas pusat perdagangan, kawasan industri besar, menengah, kecil, koperasi, usaha rumah tangga, industri pariwisata, pusat perbelanjaan dan kuliner, hiburan, pengelolaan sumberdaya kelautan melalui kerjasama dengan Pengelola Kawasan dan pemangku kepentingan pembangunan lainnya. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Program Peningkatan Pelayanan, Pengawasan dan Pengendalian Investasi Program Peningkatan Promosi Daerah Program Peningkatan, Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil Menengah dan Koperasi Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Program Peningkatan, Pengawasan dan Pembinaan Bidang Pertanian Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan

** Pemerintah Kota Batam | KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

VII-1


7. 8.

Program Pengembangan Dunia Pariwisata Program Pengembangan, Pengendalian dan Pemberdayaan Bidang Kelautan dan Perikanan 9. Program Peningkatan, dan Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri dan Ekspor 10. Program Peningkatan, Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Industri 11. Program Perlindungan Konsumen dan Pembinaan Pedagang Kaki lima dan Asongan 12. Program Peningkatan Ketahanan Pangan

2. Mengembangkan sistem pendukung strategis penataan ruang terpadu meliputi komponen fasilitas sarana dan prasarana sistem transportasi darat laut dan udara yang memadai, sistem telekomunikasi dan teknologi informasi (ICT) modern dan prima, ekosistem hutan kota, penataan lingkungan kota yang bersih, sehat, aman, nyaman dan lestari. 1.

Program Pembangunan, Rehabilitasi/Pemeliharaan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan 2. Program Pengendalian Banjir dan Perbaikan Jaringan Pengairan 3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan 4. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 5. Program Perencanaan dan Pengendalian Tata Ruang 6. Program Pembangunan, Peningkatan, Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Transportasi 7. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Masyarakat 8. Program Peningkatan Layanan Informasi dan Pengelolaan Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran 9. Program Penataan Tata Guna Tanah 10. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 11. Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan, Ketenagalistrikan serta Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Gas 3. Meningkatkan pelayanan prima dalam hal pendidikan, kesehatan, perumahan yang layak dan terjangkau, ketenagakerjaan, sosial budaya, sarana ibadah, kepemudaan dan olahraga agar kualitas hidup manusia dan kecerdasan seluruh lapisan masyarakat meningkat serta pengentasan kemiskinan. 1.

Program Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Pembinaan Kesiswaan


VII-2


2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Program Peningkatan Ketersediaan dan Keterjangkauan Pelayanan Pendidikan Dasar dan Menengah Program Peningkatan Mutu dan Manajemen Pelayanan Pendidikan Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat serta Standarisasi Pelayanan Kesehatan Program Pengadaaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Kesehatan Program Upaya Kesehatan dan Perbaikan Gizi Masyarakat serta Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit. Program Pengadaan Obat, Pengawasan Obat dan Makanan serta Perbekalan Kesehatan Program Pembangunan, Pemeliharaan dan Pengembangan Infrastruktur Sarana dan Prasarana Permukiman dan Perumahan Program Pembangunan, Peningkatan Kualitas dan Pengawasan Bangunan Program Pengelolaan dan Peningkatan Utilitas Perkotaan Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak serta Pengarasutamaan Gender Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga dan Penanggulangan Narkoba, PMS serta HIV/AIDS Program Penanggulangan Kemiskinan dan Penanganan Masalah-masalah Sosial Program Peningkatan, Pembinaan, Pengawasan dan Perlindungan Ketenagakerjaan Program Peningkatan Kualitas, Produktivitas Tenaga Kerja dan Kesempatan Kerja Program Peningkatan, Pembinaan dan Pelayanan Kepemudaan dan Olahraga Program Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

4. Menumbuhsuburkan kehidupan harmonis dan berbudi pekerti atas dasar nilai multi etnis, multi kultur dan melestarikan nilai-nilai seni budaya melayu, kearifan lokal dan memelihara kelestarian lingkungan hidup. 1. 2. 3.

Program Peningkatan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Program Peningkatan Penataan Lingkungan dan Konservasi Sumber Daya Alam


VII-3


4. 5. 6.

Program Pengendalian dan Pengawasan Penduduk serta Penataan Administrasi Kependudukan Program Pengembangan, Peningkatan dan Pembinaan Kebudayaan Program Peningkatan Penghayatan Nilai-nilai Keagamaan

5. Mewujudkan pelaksanaan pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Program Penelitian dan Pengembangan Daerah Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah Program Pengembangan Paritisipasi dan Budaya Politik Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Masyarakat serta Penanggulangan Bencana Alam Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Program Peningkatan Kualitas Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan Program Peningkatan Pelayanan Keuangan Daerah Program Pembangunan, Peningkatan dan Pengadaan Fasilitas Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur


VII-4


BAB VIII PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH 8.1 INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS Dalam menjalankan seluruh program selama masa 5 tahun perencanaan, setidaknya terdapat 61 Program. Seluruh program tersebut dapat dikelompokkan ke dalam rumpun program prioritas, sebagai berikut: 1. Menjalin kerjasama dengan Pengelola Kawasan dalam upaya mendorong pengembangan wilayah dan menumbuhkan aktivitas ekonomi. 2. Meningkatkan infrastruktur wilayah, utilitas kota yang prima untuk kenyamanan bermukim dan berbisnis. 3. Pelayanan pendidikan, kesehatan, olah raga dan kepemudaan yang prima serta memberikan perhatian khusus pada masyarakat berpenghasilan rendah. 4. Meningkatkan kualitas hidup dan partisipasi segenap lapisan masyarakat 5. Mengoptimalkan kinerja pemerintahan dalam menjalankan peran dan fungsinya secara efektif dan efisien.

8.2 KEBUTUHAN PENDANAAN Kebutuhan pendanaan difokuskan pada proyeksi belanja langsung APBD Kota Batam tahun 2012-2016, yaitu dialokasikan untuk kelompok bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan suprastruktur. Model untuk memperkirakan alokasi anggaran adalah dengan mengkaitkan alokasi belanja per bidang dengan perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Alokasi belanja langsung per bidang, disusun dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, sehingga diperoleh belanja langsung per kapita. Penggunaan indikator IPM karena pada dasarnya IPM adalah indikator hasil (result) dari suatu proses pembangunan dan termasuk dalam kelompok indikator

outcome, benefit dan impact. Dalam model tersebut, indikator IPM yang terbentuk pada tahun sekarang adalah merupakan hasil pembangunan yang dilaksanakan tahun sebelumnya.

** Pemerintah Kota Batam | PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

VIII-1

Perda RPJMD Kota Batam 2011 - 2016 Untuk keperluan tersebut, IPM diproyeksikan secara linier, sehingga pada tahun 2016 diperkirakan IPM mencapai 79,3 atau mendekati kategori wilayah dengan tingkat kesejahteraan tinggi, yaitu IPM 80-100. Dengan laju pertumbuhan IPM seperti tertera di atas, maka dapat diperkirakan estimasi kebutuhan belanja langsung per kapita hingga tahun 2016 menurut bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan suprastruktur. Hasil estimasi masing-masing bidang kemudian dijumlahkan sehingga dapat diketahui belanja langsung per kapita. Untuk mencapai IPM seperti yang ditargetkan, maka total belanja langsung per kapita pada tahun 2012 ditargetkan senilai Rp728.000 per kapita dan meningkat terus, hingga pada tahun 2016 sebesar Rp.742.000,- per kapita.

688

725

728

732

739

735

640 79

79.0

549

742

800

79.3

78.8

600

78.5 78.3 78.0 78

77.3

77.5

400

77.7

IPM

77

200

Belanja Langsung/Kapita 76

( Belanja Langsung/ kapita = 000 Rp )

Indeks Pembangunan Manusia

80

‐ 2008

9

10

11

2012

13

14

15

2016

Gambar 8.1. Target Pencapaian IPM dan Perkiraan Kebutuhan Belanja Langsung per Kapita Tahun 2012-2016.

Untuk memperoleh perkiraan belanja langsung, maka belanja langsung per kapita menurut bidang dikalikan dengan jumlah penduduk Kota Batam hingga tahun 2016. Perkiraan pertumbuhan penduduk per tahun hingga tahun 2016 adalah sekitar 10%. Berdasarkan pertumbuhan tersebut, maka diperlukan alokasi belanja langsung menurut bidang hingga tahun 2016. Pada tahun 2012 dibutuhkan belanja langsung sekitar Rp. 750 milyar dan terus perlu ditingkatkan hingga pada tahun 2016 menjadi sekitar Rp.919 milyar. Belanja langsung bidang pendidikan tahun 2012 sebesar Rp.163 milyar menjadi


VIII-2

Perda RPJMD Kota Batam 2011 - 2016 Rp.221 milyar tahun 2016. Belanja langsung bidang kesehatan menjadi Rp.179 milyar tahun 2016. Belanja langsung bidang ekonomi menjadi Rp.60 milyar tahun 2016. Belanja langsung bidang infrastruktur menjadi Rp.225 milyar tahun 2016 dan untuk bidang suprastruktur menjadi Rp.232 milyar tahun 2016.

Tabel 8.1. Perkiraan Belanja Langsung Menurut Bidang Tahun 2012-2016 (juta Rp)

Tahun

Pendidikan

Kesehatan

Ekonomi

Infrastruktur

Suprastruktur

Total

2011

151,181

99,459

43,071

160,831

191,452

645,997

2012

163,275

169,459

46,085

172,089

199,110

750,018

2013

176,337

146,421

49,311

184,135

207,074

763,278

2014

190,443

156,670

52,763

197,024

215,356

812,256

2015

205,678

167,637

56,457

210,816

223,971

864,559

2016

221,132

179,372

60,409

225,573

232,930

919,416

Sumber : Hasil Estimasi

Mencermati perkiraan belanja langsung sebagaimana tersebut diatas, maka estimasi belanja yang harus dituju oleh Pemerintah Kota Batam untuk dapat memenuhi perkiraan belanja langsung dimaksud, maka estimasi belanja pemerintah yang harus dicapai haruslah estimasi normal dan optimis. Untuk itu 5 (lima) tahun kedepan Pemerintah Kota Batam harus menetapkan berbagai langkah strategi yang tepat agar estimasi pendapatan skenario normal dan optimis dapat dicapai. Berdasarkan perkiraan tersebut, maka komposisi atau persentase menurut bidang cukup mengalami perubahan. Komposisi belanja langsung yang mengalami peningkatan relatif tinggi adalah belanja langsung Bidang Pendidikan. Bidang pendidikan meningkat dari 23,4% menjadi 24% kemudian bidang kesehatan mengalami peningkatan yang signifikan dari 15,4% menjadi 19,5%, sedangkan bidang yang mengalami penurunan adalah Bidang Ekonomi dari 6,7% menjadi 6,6%, bidang Infrastruktur dari 24,9% menjadi 24,5% dan Bidang Suprastruktur dari 29,6% menjadi 25,3%. Perubahan struktur tersebut dapat dilihat pada gambar berikut ini.


VIII-3


25.3 29.6 24.5

SUPRASTRUKTUR INFRASTRUKTUR

24.9 6.6 6.7

EKONOMI

Tahun 2016 19.5

KESEHATAN

Tahun 2011

15.4 24 23.4

PENDIDIKAN

0

10 20 30 40 [ Persentase terhadap Belanja Langsung ]

Gambar 8.2. Komposisi Belanja Langsung Tahun 2010 dan 2016 (Persen)


VIII-4


8.3 PROGRAM ADVOKASI

8.3.1. Umum Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Pemerintah Daerah selain dibiayai oleh anggaran yang bersumber dari daerah sendiri (PAD), juga bersumber dari Dana Perimbangan dan sumber lainnya. Pada masa yang sama Kementerian dan Lembaga serta pemerintah provinsi juga melaksanakan kegiatan dan mengalokasikan sejumlah anggaran di berbagai wilayah (daerah) yang ada. Dari sudut pandang ini artinya diperlukan koordinasi dan sinergi kegiatan antara pemerintah (pusat), provinsi dan kab/kota. Selain sinergi kegiatan dan anggaran dengan Pemerintah dan provinsi, kabupaten/kota juga dapat mengupayakan partisipasi masyarakat, misalnya dari dunia usaha, lembaga-lembaga internasional dan lain sebagainya. Dana pemerintah daerah dapat berperan sebagai pengungkit (leverage) berbagai sumber dana masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan melalui program mereka sendiri. Berkenaan dengan hal tersebut diperlukan upaya/kegiatan yang terencana dalam rangka mensinergikan program dan anggaran dengan pemerintah (APBN) dan provinsi (APBD Provinsi) serta sumber dana lainnya bagi pembangunan Kota Batam, agar hasil capaian pembangunan yang ada dapat ditingkatkan secara optimal. Sinkronisasi dan sinergisitas program kegiatan dalam perencanaan pembangunan dikaitkan dengan perencanaan penganggaran secara sistematik dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

RPJMD Batam RKPD Batam Dana Pusat/Provinsi & lain sebagainya

APBD Batam Sinkronisasi & Sinergi dlm perencanaan dan penganggaran

Program/Kegiatan Pusat/Provinsi/Lainnya

Program/Kegiatan Kota Batam

Output

Output

Outcome

Sinergi

Outcome

Gambar 8.3. Sinkronisasi dan sinergisitas dalam perencanaan dan penganggaran


VIII-5

Perda RPJMD Kota Batam 2011 - 2016 Untuk mengakomodir sinergisitas program kegiatan yang berasal dari Pemerintah dan propinsi, diakomodir dalam program advokasi. Pada dasarnya proses advokasi Pemerintah Kota Batam kepada berbagai pihak dalam upaya koordinasi dan sinergi pembangunan sangat penting untuk dilaksanakan, diantaranya adalah ke: 1. Pemerintah (APBN), umumnya tersebar pada berbagai kementerian/lembaga. 2. Provinsi Kepulauan Riau (APBD provinsi) 3. Pihak lain (Pengelola Kawasan Batam, Masyarakat, Swasya, Lembaga Internasional dan lain sebagainya).

8.3.2. Mekanisme dan Kriteria Penentuan DAK dan Tugas Pembantuan 8.3.2.1. Dana Alokasi Khusus DAK dialokasikan dalam APBN untuk daerah-daerah tertentu dalam rangka mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan termasuk dalam program prioritas nasional. Tujuannya adalah untuk mengurangi kesenjangan pelayanan publik antardaerah dan meningkatkan tanggung jawab pemerintah daerah (pemda) dalam memobilisasi sumber dayanya. Dalam kenyataan yang ditemui saat ini, pemda hanya menjadi penerima pasif atas hibah DAK meskipun sebenarnya peraturan perundangan memungkinkan daerah untuk secara aktif mengajukan usul (advokasi). Sejauh ini, pemda hanya bertugas untuk mengirimkan data tentang kondisi sarana dan prasarana bidang-bidang yang memperoleh alokasi DAK. Data tersebut menjadi bahan baku bagi Pemerintah Pusat (khususnya Menteri Keuangan) dalam mengalokasikan DAK per bidang dan per daerah1. Penerimaan dana DAK bagi daerah dapat diberikan apabila memenuhi tiga kriteria, yaitu (1) kriteria umum berdasarkan indeks fiskal neto; (2) kriteria khusus berdasarkan peraturan perundangan dan karakteristik daerah; dan (3) kriteria teknis berdasarkan indeks teknis bidang terkait2. Daerah penerima DAK wajib menyediakan dana pendamping dalam APBD minimal 10% dari DAK yang diterima. Pengecualian dapat diberikan kepada daerah dengan kemampuan fiskal rendah. Selain itu, daerah juga diwajibkan menyediakan 3% dari nilai DAK yang diterima untuk biaya umum yang diambil dari sumber penerimaan lainnya. MEKANISME PENGALOKASIAN DAK : •

Penghitungan alokasi DAK dilakukan melalui dua tahapan, yaitu: a. Penentuan daerah tertentu yang menerima DAK; dan

1

Laporan “Mekanisme dan Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK)”, Lembaga Penelitian SMERU, April 2008 2 UU No. 32/2004 dan UU No. 33/2004


VIII-6


• • •

b. Penentuan besaran alokasi DAK masing-masing daerah Penentuan Daerah Tertentu harus memenuhi kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Besaran alokasi DAK masing-masing daerah ditentukan dengan perhitungan indeks berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Alokasi DAK per daerah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.07/2010 tentang Pedoman Umum Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2011, terkait kriteria khusus adalah sebagai berikut: • •

•

Seluruh daerah kabupaten/kota di Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, dan daerah tertinggal diprioritaskan mendapat alokasi DAK; Karakteristik Daerah untuk kabupaten/kota; meliputi daerah pesisir dan/atau kepulauan, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah rawan bencana; daerah yang masuk dalam kategori ketahanan pangan, dan daerah pariwisata; dan Karakteristik daerah untuk provinsi meliputi daerah tertinggal, daerah pesisir dan/atau kepulauan, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah rawan bencana, daerah yang masuk dalam kategori ketahanan pangan, dan daerah pariwisata.

Khusus untuk karakteristik daerah, Kota Batam dapat memiliki bobot penekanan dalam hal: 1. daerah pesisir dan/atau kepulauan 2. daerah perbatasan dengan negara lain 3. daerah pariwisata ARAH KEGIATAN DAK diantaranya : • • • • • • • •

DAK DAK DAK DAK DAK DAK DAK DAK

Pendidikan Kesehatan Keluarga Berencana Infrastruktur Jalan dan Jembatan Infrastruktur Irigasi Infrastruktur Air Minum dan Sanitasi Pertanian Kelautan dan Perikanan

8.3.2.2. Tugas Pembantuan Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten, atau kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten, atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.


VIII-7

Perda RPJMD Kota Batam 2011 - 2016 Berdasarkan ketentuan dari Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dalam pasal 21 ayat (2) dan pasal 50 ayat (2) jo Peraturan Menteri Keuangan nomor 156/PMK.07/2008 pasal 8, 9, dan 10 mengamanatkan bahwa rencana lokasi dan alokasi program dan kegiatan yang akan dilimpahkan/ditugaskan disusun dengan memperhatikan (i) kemampuan keuangan negara, (ii) keseimbangan pendanaan di daerah, dan (iii) kebutuhan pembangunan daerah. Dana tugas pembantuan digunakan untuk sifat kegiatan fisik, antara lain kegiatan pengadaan barang seperti tanah, bangunan, peralatan dan mesin, jalan, jaringan, dan irigasi, serta kegiatan yang bersifat fisik lainnya. Pemerintah Kota Batam dalam hal ini dapat melakukan advokasi ke pemerintah pusat (melalui K/L terkait) dan/atau pemerintah provinsi, terutama dalam hal/kriteria kebutuhan pembangunan Kota Batam. Advokasi terutama dapat dilakukan untuk kebutuhan pembangunan daerah yang sesuai dengan prioritas pembangunan nasional/provinsi dan merupakan prioritas pembangunan daerah Kota Batam. Khusus untuk kriteria keseimbangan pendanaan di daerah, telah ada acuan dari kementerian Keuangan tentang “Rekomendasi Menteri Keuangan tentang keseimbangan pendanaan di daerah dalam rangka perencanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan” dengan menggunakan indikator (i) Kemampuan Fiskal Daerah (KFD) dan (ii) Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

8.3.2.3. Indikator dan Target Untuk mengetahui keberhasilan dan target indikator program advokasi ini dapat ditetapkan dan dipilih sejumlah indikator dari bersifat makro hingga mikro. Indikator makro dalam arti capaian tersebut diperhitungkan secara total daerah, sedangkan mikro diperhitungkan menurut sektor. Benchmarking nasional pun juga dapat digunakan sebagai indikator. Berikut ini adalah pilihan-pilihan metode pengukuran indikatornya. Perhitungan terhadap indikator dapat dilakukan dengan berbagai model; 1. Model proporsi; membandingkan nilai suatu sumber pendanaan terhadap total sumber pendanaan. Berbagai pilihan indikator antara lain: • • •

Proporsi DAK total terhadap APBD Kota Batam Proporsi DAK sektor ke-n terhadap anggaran sektor ke-n Proporsi dana sumber lain terhadap anggaran sektor sejenis.

Sebagai contoh, misalnya untuk: p=

DAK Sektor-1 di Kota Batam x 100% Anggaran Total Sektor-1 di Kota Batam

P = DAKU1 Kota Batam x 100%


VIII-8

Perda RPJMD Kota Batam 2011 - 2016 DAKU1 Nasional Dari data kondisi saat ini, maka dapat diproyeksikan peningkatan proporsi alokasi DAK per urusan untuk Kota Batam dibandingkan dengan keseluruhan nilai DAK Nasional per urusannya. 2. Model Quotient; membandingkan nilai sumber pendanaan relatif terhadap pembanding relatif yang lainnya, contoh untuk kasus DAK; BQ = DAK Sektor-1 Kota Batam x Anggaran Sektor-1 DAK Total Kota Batam APBD Total BQ = budget quotient Bila hasil quotient tersebut di atas BQ>1 maka akan menunjukkan bahwa upaya memperoleh anggaran pada sektor tersebut relatif menonjol, begipula sebaliknya apabila quotient BQ<1.

Indikator Pendanaan Melalui DAK (APBN)

No

Urusan - melalui DAK (APBN)

1

......................

2

......................

3

Dst.

Indikator DAKU1 Kota Batam x 100% DAK U1 Nasional DAKU2 Kota Batam x 100% DAK U1 Nasional

Kondisi Awal RPJMD

Target 2012

2013

2014

2015

2016

.......

....

....

....

....

....

.......

....

....

....

....

....

.......

....

....

....

....

....

Beberapa hal terpenting yang harus diperhatikan dalam menyusun indikator: • • •

Tidak menggunakan terlalu banyak indikator dan perhitungan. Menyepakati pemilihan alat ukur keberhasilannya. Sosialisasi pemahaman, proses perhitungan dan pemaknaannya.

8.3.3. Rencana Kerja Pembangunan Badan Pengusahaan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (K-PBPB) Batam

Kawasan

Berdasarkan PP 46/2007 kawasan Batam ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas untuk jangka waktu 70 tahun. Kawasan Batam meliputi Pulau Batam, Pulau Tonton, Pulau Setokok, Pulau Nipah, Pulau Rempang, Pulau Galang dan Pulau Galang Baru. Selanjutnya lokasi kawasan PBPB Batam ini diperluas lagi ** Pemerintah Kota Batam | PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

VIII-9

Ket

Perda RPJMD Kota Batam 2011 - 2016 dengan Pulau Janda Berias dan gugusannya, hal ini berdasarkan PP Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam. Untuk dapat mengembangkan Kawasan Batam sebagai kawasan bebas dan perdagangan bebas, diperlukan peran yang lebih deterministik kepada badan pengelola kawasan, antara lain: •

Mengembangkan governance.

•

Tuntutan pelayanan dan pengembangan bisnis dan investasi yang berskala nasional dan internasional.

•

Mewujudkan prinsip-prinsip dalam sebuah rencana kerja organisasi (corporate plan) yang berupa visi, misi, strategi, program, kegiatan, dan penganggaran, yang mampu menjadi “tuntunan/alat” bagi seluruh pimpinan dan karyawan.

•

Mengembangkan pelayanan investasi one stop services.

Badan

Pengelola

dengan

prinsip-prinsip

good

corporate

Sebagai sebuah badan pengelola Kawasan Batam, maka dalam melaksanakan rencana kegiatannya telah dibuat dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) yang disusun untuk kurun waktu Tahun 2008-2012 yang berpedoman pada RPJM Nasional dan bersifat indikatif. Renstra tersebut merupakan dokumen perencanaan taktis strategis lima tahunan yang akan menggambarkan visi, misi, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dan investasi di Kawasan Batam. Visi yang dicanangkan dalam membangun kawasan PBPB adalah ‘Menjadi Pengelola Kawasan Tujuan Investasi Terkemuka di Asia Pasifik’. Visi ini telah disinkronkan dengan Visi Pemerintah Kota Batam Tahun 2006–2011. Untuk mewujudkan Visi tersebut maka ditetapkan Badan Pengusahaan Kawasan Batam selaku pengelola Kawasan Batam adalah sebagai berikut: 1. Menyediakan jasa kepelabuhanan kelas dunia; 2. Menjadikan kawasan industri yang berdaya saing internasional; Misi tersebut diatas, menjadi pendukung untuk pencapaian misi Walikota Batam Tahun 2011-2016 pada misi I dalam mewujudkan visi yaitu Terwujudnya Kota Batam sebagai Bandar Dunia Madani yang Modern dan Menjadi Andalan Pusat Pertumbuhan Perekonomian Nasional.


VIII-10

Perda RPJMD Kota Batam 2011 - 2016 Berdasarkan visi dan misi yang sudah ditetapkan, maka tujuan BP-Batam ke depan dijabarkan dalam tujuan tiap misi yang sekaligus juga mencerminkan tujuan tiap sektor, yakni sebagai berikut: Misi 1

:

Menyediakan jasa kepelabuhanan kelas dunia

Tujuan

:

Mengembangkan

pengelolaan

jasa

kepelabuhanan

yang

bertaraf

internasional Misi 2

:

Menjadikan kawasan industry yang berdaya saing internasional

Tujuan

:

Meningkatkan daya tarik investasi bidang industri dan jasa

Berdasarkan tujuan, maka sasaran yang ingin dicapai oleh BP-Batam dalam lima tahun ke depan yaitu: Misi 1

:

Sasaran

:

Menyediakan jasa kepelabuhanan kelas dunia 1. Terwujudnya kapasitas pelabuhan bongkar muat container yang berstandar internasional 2. Terwujudnya Bandar udara yang mampu melayani lalu lintas barang dan jasa yang berstandar internasional

Misi 2

:

Sasaran

:

Menjadikan kawasan industry yang berdaya saing internasional 1. Terwujudnya iklim investasi yang kondusif


VIII-11


8.4 INDIKTOR UMUM Indikator umum adalah indikator makro yang akan dicapai pada tahun 2012-2016. Indikator tersebut terutama mengacu pada PP. No.6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Kinerja Otonomi Daerah. Indikator utama menurut PP tersebut adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Target IPM tahun 2016 adalah sekitar 79,3%.

Beberapa indikator strategis yang ingin dicapai antara lain: • • • • •

Peningkatan kegiatan bisnis di Kota Batam dan pertumbuhan lalu lintas barang dan orang dari dan ke Kota Batam. Terjalin kerjasama efektif dengan Pengelola Kawasan Batam. Aksessibilitas antara wilayah pusat kota dan daerah hinterland meningkat. Kualitas lingkungan permukiman yang lebih teratur, nyaman dan aman. Layanan pendidikan dan kesehatan yang prima.

8.5 INDIKATOR KINERJA DAERAH Indikator kinerja daerah adalah sejumlah indikator yang akan dicapai melalui sejumlah indikasi kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2012-2016 Pada dasarnya indikator ini adalah indikator-indikator sasaran guna mencapai indikator umum yang telah disebutkan sebelumnya. Daftar indikasi kegiatan dan indikatornya dapat dilihat pada tabel berikut ini,


VIII-12


BAB IX PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN 9.1 PEDOMAN TRANSISI Dokumen RPJMD Tahun 2011-2016 ini disusun seiring dengan Walikota terpilih. Dalam hal akhir masa jabatan Walikota dan belum tersusun RPJMD tahap berikutnya, maka RPJMD Tahun 2011-2016 ini dapat menjadi dasar, khususnya pada programprogram pembangunan yang relatif strategis dan membawa kesejahteraan rakyat. Hal ini berlaku sampai disusun kembali RPJMD untuk masa berikutnya.

9.2 KAIDAH PELAKSANAAN Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Batam 2011-2016 ini dijadikan pedoman bagi SKPD dalam penyusunan Rencana Strategis semua SKPD yang ada di Kota Batam. Untuk melaksanakan Rencana tersebut maka perlu dijabarkan dalam rencana tahunan dalam rangka menajamkan kegiatan tiap kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Kegiatan Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD merupakan rencana tahunan yang digunakan untuk menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Dalam rangka memperjelas pelaksanaan RPJMD Kota Batam, maka diperlukan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut : a. Seluruh pemangku kepentingan diharapkan berperan serta dan bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Kota Batam dalam menyukseskan pelaksanaan RPJMD Kota Batam b. BP Kawasan sebagai salah satu pemangku kepentingan yang berperan besar dalam pembangunan Kota Batam, diharapkan dapat mewujudkan keberhasilan pelaksanaan RPJMD Kota Batam. Dalam pelaksanaannya BP Kawasan sangat tergantung pada anggaran yang disetujui Pemerintah Pusat. Untuk itu DPRD Kota Batam dan Pemerintah Kota Batam berkewajiban mendukung upaya BP Kawasan dalam memperoleh pembiayaan yang dibutuhkan. c. Setiap SKPD, baik yang berbentuk Sekretariat, Badan, Dinas, Kantor, Kecamatan dan Perangkat Daerah Perangkat Lainnya berkewajiban menyusun Renstra SKPD yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, kebijakan, program dan kegiatan ** Pemerintah Kota Batam | PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

IX-1


pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD yang disusun dengan berpedoman pada dokumen RPJMD Kota Batam periode 2011-2016 d. Setiap SKPD, perlu mengupayakan penguatan peran Stakeholders dalam mendukung pelaksanaan RPJM Daerah Kota Batam Tahun 2011-2016 e. Untuk menjalankan RPJMD Kota batam periode 2011-2016, maka dalam periode tahunan dilakukan tahapan sebagai berikut : i.

Penjabaran RPJMD yang diawali dengan penyusunan dokumen Rancangan Awal RKPD oleh Kepala Bappeda, yang diikuti secara bersamaan penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD yang merupakan penjabaran dari Renstra SKPD.

ii.

Proses partisipatif perlu dilakukan untuk mendapatkan masukan terhadap penyempurnaan Musyawarah

Rancangan

Perencanaan

Awal

RKPD

Pembangunan

melalui

penyelenggaraan

(Musrenbang)

dari

tingkat

kelurahan, kecamatan, forum SKPD, Musrenbang Kota serta penjaringan aspirasi masyarakat oleh DPRD sesuai pembagian daerah pemilihan iii.

Rancangan akhir RKPD difinalkan setelah dilaksanakan Musrenbang Kota, materi yang dibahas dalam Musrenbang Kota merupakan hasil dari forum SKPD

dengan

peserta

diskusi

yang

terdiri

dari

seluruh

komponen

masyarakat, dunia usaha, pemerintah. f.

Dokumen RPJMD dan RKPD merupakan dokumen yang dijadikan bahan: i.

Dokumen RKPD menjadi acuan bagi setiap SKPD dalam menyusun Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) yang disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang akan dicapai

ii.

Dokumen RKPD dijadikan bahan penyusun RAPBD, terdiri dari program dan kegiatan yang dibiayai melalui APBD Kota Batam

iii.

Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan RPJMD Kota Batam tahun 2011-2016, perlu dilaksanakan evaluasi tahunan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD ini.

iv.

Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan RPJMD Kota Batam secara keseluruhan 2011-2016, perlu dilaksanakan evaluasi lima tahunan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD ini.

** Pemerintah Kota Batam | PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

IX-2


g. Dalam hal terjadi perkembangan yang berpengaruh terhadap target sasaran, kebutuhan pembiayaan dan lain lain dalam RPJMD Kota Batam maka penyesuaiannya dilakukan melalui penyusunan kebijakan umum APBD, prioritas Dan plafon anggaran serta anggaran pendapatan dan Belanja daerah setiap tahunnya.

WALIKOTA BATAM

Drs. AHMAD DAHLAN, MH

** Pemerintah Kota Batam | PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

IX-3

WALIKOT W TA BATAM M P PERATUR RAN DAER RAH KOT TA BATAM M NO OMOR : 6 TAHUN 22011

TANG TENT RENCA ANA PEMB BANGUN NAN JANG GKA MEN NENGAH DAERAH D (RPJMD) KOTA BATAM B T TAHUN 20011-2016

DENG GAN RAH HMAT TU UHAN YAN NG MAHA A ESA WALIKOT W TA BATAM M,

Menimbbang

: a.

bahw wa dalam rangka penyeleng p ggaraan pemerintah p han, peng gelolaan pembbangunan dan pellayanan kkepada masyaraka m at, perlu disusun Renccana Pem mbangunan n Jangkaa Meneng gah Daerrah untuk k kurun waktuu 5 (limaa) tahun yang merupakan penjabaraan visi, misi m dan progrram Walik kota terpillih;

b. bahw wa sesuai dengan keetentuan P Pasal 150 0 ayat (3) huruf e UndangU Undaang Nomo or 32 Taahun 20044 sebagaiimana tellah diubah h untuk terakhhir kaliny ya dengan Undang-Undang Nomor N 122 tahun 20 008 yang menyyatakan Rencana R Pembanggunan Jaangka Menengah Daerah (RPJM MD) Kotaa Batam ditetapkan d n dengan Peraturan P Daerah; c. bahw wa berdasarkan perrtimbangaan sebagaaimana diimaksud huruf a dan bb, perlu membenttuk Peratturan Daeerah Kotaa Batam tentang Renccana Pemb bangunan Jangka M Menengah h Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2016; Menginngat

: 1. Pasall 18 ayat (6) ( Undan ng-Undanng Dasar Negara N Reepublik In ndonesia Tahuun 1945; 2. Undaang-Undan ng Nomo or 28 Taahun 199 99 tentang Penyellenggara Negaara yang Bersih B dan n Bebas ddari Korup psi, Kolussi dan Neepotisme (Lem mbaran Neegara Reepublik Inndonesia Tahun 11999 Nom mor 75, Tambbahan Lem mbaran Negara Reppublik Ind donesia Noomor 385 51); 3. Undaang-Undan ng Nomo or 53 Tahun 199 99 tentanng Pemb bentukan Kabuupaten Peelalawan, Kabupateen Rokan n Hulu, K Kabupaten n Rokan Hilir,, Kabupaaten Siak, Kabupaaten Kariimun, Kaabupaten Natuna, Kabuupaten Ku uantan Sin ngingi, daan Kota Batam B (L Lembaran Negara Repuublik Indo onesia Tah hun 19999 Nomor 151, Tam mbahan Leembaran Negaara Repub blik Indo onesia Noomor 390 02) sebaggaimana terakhir diubaah dengan n Undang g-Undangg Nomor 34 Tahuun 2008 tentang

Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, san Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880); 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4053) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4775); 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002, Nomor 111 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237); 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4286); 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undangundang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 13. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5195); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 23. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 24. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014; 25. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 Tentang RPJPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010-2015. 26. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2011 Tentang RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2025; 27. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 5 Tahun 2001 tentang Kebersihan Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2001 Nomor 5 Seri B) sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 5 Tahun 2001 tentang Kebersihan Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 46); 28. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 16 Tahun 2001 tentang Penerimaan Sumbangan dari Pihak Ketiga Kepada Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2002 Nomor 20 Seri D); 29. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 17 Tahun 2001 tentang Kepariwisataan di Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2001 Nomor 18 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2001 tentang Kepariwisataan di Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2003 Nomor 30 Seri C) ; 30. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2002 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2002 Nomor 1 Seri D); 31. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2002 tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2002 Nomor 20 Seri D); 32. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2002 tentang Ketertiban Sosial di Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2002 Nomor 22 Seri E); 33. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2003 Nomor 42 Seri E);

34. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam Tahun 2004 – 2014 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2004 Nomor 52 Seri C Tambahan Lembaran Daerah Nomor 32); 35. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pemekaran, Perubahan dan Pembentukan Kecamatan dan Kelurahan dalam Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2005 Nomor 65 Seri D Tambahan Lembaran Daerah Nomor 34); 36. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2006 Nomor 1 Seri D);

37. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2006 Nomor 2 Seri E Tambahan Lembaran Daerah Nomor 37); 38. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokokpokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2006 Nomor 7 Seri A ); 39. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 44); 40. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 47); 41. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 9 Tahun 2007 Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam (Lembaran Kota Batam Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Kota Batam Nomor 48 );

tentang Badan Daerah Daerah

42. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 49); 43. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 50);

44. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 51) . 45. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 52);

46. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 53 ); 47. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 16 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 55); 48. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2008 tentang Kepelabuhanan di Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 56 ); 49. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kerjasama Pemerintah Daerah dan Badan Usaha (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 58 ); 50. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 5 Tahun 2009 tentang Retribusi Penggunaan Tanah dan / atau Bangunan yang dikuasai Pemerintah Daerah untuk Pemasangan Reklame (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 61); 51. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2009 tentang Menara Telekomunikasi di Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 62 ); 52. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Terumbu Karang (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 63 ); 53. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 64);

54. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar di Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 65);

55. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 12 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Usaha di Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 66 ); 56. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 67 ); 57. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pendidikan Dasar dan Menengah di Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2010 Nomor 4, , Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 69 ); 58. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 71 ); 59. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 72 ); 60. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 73 ); 61. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi IMB (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 74 ); 62. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 75 ); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM dan WALIKOTA BATAM

MEMUTUSKAN: Menetapkan

: PERATURAN

DAERAH

KOTA

BATAM

TENTANG

RENCANA

PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2011-2016

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 1.

Daerah adalah Kota Batam.

2.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam.

3.

Walikota adalah Walikota Batam.

4.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam;

5.

Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, yang selajutnya disebut Badan Pengusahaan adalah lembaga/instansi Pemerintah Pusat yang dibentuk oleh Dewan Kawasan dengan tugas dan wewenang melaksanakan pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

6.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah dan lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan.

7.

Pembangunan Daerah adalah perubahan yang dilakukan secara terus menerus dan terencana oleh seluruh komponen di daerah untuk mewujudkan visi daerah.

8.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005– 2025 yang selanjutnya disebut sebagai RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.

9.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 20112016 yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan terhitung sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2016, yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah dengan berpedoman pada RPJPD serta memperhatikan RPJM Nasional.

10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu ) tahun. 11. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

12. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. 13. Pagu Indikatif adalah merupakan perkiraan pagu anggaran yang diberikan kepada kementerian / lembaga / dinas / SKPD / untuk setiap program kegiatan. BAB II RUANG LINGKUP RPJMD TAHUN 2011-2016

Pasal 2 (1) RPJMD Tahun 2011-2016 adalah rencana 5 (lima) tahun yang

menggambarkan : a. Visi, misi, dan program Walikota sebagai Kepala Daerah; dan b. Berisikan arah kebijakan pembangunan, kebijakan umum, keuangan daerah, dan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh SKPD, disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. (2) RPJMD Tahun 2011-2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis SKPD, dan RKPD. BAB III SISTEMATIKA RPJMD TAHUN 2011-2016

Pasal 3 Sistematika penyusunan RPJMD Tahun 2011 – 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun sebagai berikut : BAB I

:

PENDAHULUAN

BAB II

:

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

BAB III

:

BAB IV

:

GAMBARAN PENGELOLAAN DAERAH ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

BAB V

:

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

BAB VI

:

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VII

:

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM

KEUANGAN

PEMBANGUNAN DAERAH BAB VIII

:

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

BAB IX

:

PEDOMAN

TRANSISI

DAN

KAIDAH

PELAKSANA Pasal 4 RPJMD Tahun 2011 – 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5 RPJMD Tahun 2011–2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan publik. BAB IV SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 6 (1) Pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibiayai dengan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam dan sumber-sumber pembiayaan dan lainlainnya. (2) Sumber-sumber pembiayaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Anggaran Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam serta sumber-sumber pembiayaan lainnya yang sah menurut Perundang-undangan yang berlaku. (3) Dalam Pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pertanggungjawaban Pendanaan Walikota hanya yang bersumber pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). BAB V PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7 (1) Pemerintah

Daerah melakukan pelaksanaan RPJMD.

pengendalian

dan

evaluasi

(2) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 8 Bahwa jika dalam Pelaksanaan RPJMD terdapat perubaha-perubahan yang bersifat dinamis dapat dituangkan kedalam Peraturan Walikota setelah dikonsultasikan dengan DPRD. Pasal 9 Penilaian atas evaluasi pencapaian kinerja Pemerintah Daerah dalam melaksanakan RPJMD, dilakukan hanya terhadap seluruh program dan kerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan sumber pembiayaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam.

BAB V I KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10 Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Batam. Ditetapkan di Batam pada tanggal 22 Agustus 2011 WALIKOTA BATAM,

Drs. AHMAD DAHLAN, MH Diundangkan di Batam Pada tanggal …….. 2011 SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM,

AGUSSAHIMAN, SH LEMBARAN DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2011 NOMOR .....

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BATAM NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BATAM TAHUN 2011-2016

I.

UMUM Bahwa dalam rangka memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan citacita dan tujuan pembangunan Daerah sesuai dengan Visi, Misi Kepala Daerah, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undangundang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu di susun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kurun waktu 5 Tahun mendatang. RPJMD Kota Batam Tahun 2011-2016 merupakan penjabaran Visi, Misi dan Program Walikota yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional. Penyusunan RPJMD Kota Batam Tahun 2011-2016 dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan serta mengacu kepada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

II.

PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 Cukup jelas Pasal 3 Cukup jelas Pasal 4 Cukup jelas Pasal 5 Cukup jelas

Pasal 6 Cukup jelas Pasal 7 Cukup jelas

Pasal 8 Yang dimaksud dengan bersifat dinamis adalah Perubahan-perubahan asumsi, Kebijakan, Indikator-indikator makro ekonomi yang bersifat strategis, surplus/defisit anggaran yang signifikan, dan kejadian luar biasa (force majeur). Pasal 9 Cukup jelas Pasal 10 Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BATAM NOMOR 76

Lampiran

: PERATURAN DAERAH KOTA BATAM TENTANG RPJMD

Nomor

: 6 TAHUN 2011

Tanggal

:

Agustus 2011

TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BATAM TAHUN 2011-2016

PERATURAN DAERAH PERDA) TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA KOTA BATAM TAHUN

Recommend Documents