PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA SEMARANG TAHUN

PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA SEMARANG TAHUN 2010 – 2015

PEMERINTAH KOTA SEMARANG TAHUN 2011

PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA SEMARANG TAHUN 2010 – 2015 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA SEMARANG, Menimbang

:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan untuk memberikan arah dan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan visi, misi Walikota, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang untuk kurun waktu 5 (lima) tahun; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2010 - 2015; c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2010 - 2015.

Mengingat

:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);\

1

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemerikasaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 ); 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 11. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);

2

16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 24. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828); 25. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828); 26. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

3

27. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014; 28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 8 Seri E Nomor 1); 29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jawa Tengah 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Seri E Nomor 3); 30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2013 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4 , Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 21); 31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6 , Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28); 32. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 1); 33. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 2); 34. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13); 35. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 18); 36. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43); 37. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 48).

4

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG dan WALIKOTA SEMARANG MEMUTUSKAN: Menetapkan

:

PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA SEMARANG TAHUN 2010–2015. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. 2. 3.

Daerah adalah Kota Semarang. Walikota adalah Walikota Semarang. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 yang selanjutnya disebut RPJP Nasional adalah perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai tahun 2025. 5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014 yang selanjutnya disebut RPJM Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2014. 6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025 yang selanjutnya disebut RPJPD Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai tahun 2025. 7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2013 yang selanjutnya disebut RPJMD Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2008 sampai tahun 2013. 8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Semarang Tahun 2005 – 2025 yang selanjutnya disebut RPJPD Kota Semarang adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Semarang untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025. 9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang Tahun 2010 – 2015 yang selanjutnya disebut RPJMD Kota Semarang adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 10. Rencana strategis SKPD yang selanjutnya disingkat dengan Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun 11. Rencana kerja pembangunan daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah. 12. Rencana kerja SKPD yang selanjutnya disingkat Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.

5

BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH Pasal 2 RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2010 sampai dengan 2015 dan pelaksanaan lebih lanjut dituangkan dalam RKPD. Pasal 3 Sistematika RPJMD disusun sebagai berikut : a. BAB I : Pendahuluan; b. BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah; c. BAB III : Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan; d. BAB IV : Analisis Isu-Isu Strategi; e. BAB V : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran; f. BAB VI : Strategi dan Arah Kebijakan; g. BAB VII : Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah; h. BAB VIII : Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Rencana Kebutuhan Pendanaan; i. BAB IX : Penetapan Indikator Kinerja Daerah; j. BAB X : Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan. Pasal 4 RPJMD berikut matriknya sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal 5 RPJMD mempedomani Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005 – 2025 dan memperhatikan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2013, serta Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014. Pasal 6 Penyusunan RPJMD menjadi pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis dan sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di Daerah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu 2010 – 2015. Pasal 7 (1). RPJMD wajib dilaksanakan oleh Walikota dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di Daerah. (2). Walikota melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tupoksinya bertanggungjawab dalam bidang perencanaan pembangunan daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.

6

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI Pasal 8 (1)

Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD Kota Semarang.

(2)

Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang belaku. BAB IV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 9

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka RPJMD menjadi pedoman penyusunan rencana pembangunan sampai dengan Tahun 2015, dan dapat diberlakukan sebagai RPJMD transisi, guna pedoman penyusunan RKPD Tahun 2016 sebelum tersusunnya RPJMD Tahun 2015 – 2020 yang memuat visi dan misi Walikota terpilih. BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 10 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang menyangkut pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 11 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Semarang. Ditetapkan di Semarang pada tanggal 18 Januari 2011 WALIKOTA SEMARANG, ttd H. SOEMARMO HS Diundangkan di Semarang pada tanggal 28 Juni 2011 SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG, ttd AKHMAT ZAENURI LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2011 NOMOR 12

7

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA SEMARANG TAHUN 2010-2015 I. UMUM. Bahwa dalam rangka memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan visi, misi Kepala Daerah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, serta Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005 – 2025, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kurun waktu 5 tahun mendatang. RPJMD Kota Semarang Tahun 2010-2015 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Walikota yang penyusunannya berpedoman pada RPJM-Nasional dan memperhatikan RPJP Daerah dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah, memuat visi dan misi, arah dan kebijakan keuangan daerah, isu-isu strategis, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program pembangunan daerah, indikator kinerja daerah dari Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja pendanaan yang bersifat indikatif. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2010-2015 dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan, serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-udangan yang berlaku. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 20102015, akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Semarang dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang pada setiap tahun anggaran. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2010-2015. Penyusunan RPJMD ini, sudah mendasarkan pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2010 – 2030 yang pada saat bersamaan sedang menunggu persetujuan DPRD.

II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas. Pasal 3 Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. 8

Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Visi Kota Semarang yaitu “Terwujudnya Semarang Kota Perdagangan dan Jasa yang Berbudaya Menuju Masyarakat Sejahtera” merupakan visi pada RPJMD Tahun 2010 2015, sedangkan visi RPJMD berikutnya tetap mempedomani RPJPD Tahun 2005 2025. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas. Huruf h Cukup jelas. Huruf i Cukup jelas. Huruf j Cukup jelas. Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Cukup jelas. Pasal 9 Dokumen RPJMD Tahun 2010-2015 ini dapat diberlakukan sebagai Dokumen RPJMD Transisi untuk pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2016 sebelum RPJMD Tahun 2015-2020 disusun dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Pasal 10 Peraturan Walikota dalam hal ini hanya mengatur hal yang bersifat teknis yang merupakan petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini, dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 11 Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 59

9

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR : 12 TAHUN 2011 TANGGAL :

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

(RPJMD) KOTA SEMARANG TAHUN 2010–2015

10

DAFTAR ISI Hal

DAFTAR ISI ..............................................................................................................

i

DAFTAR TABEL .......................................................................................................

v

DAFTAR GRAFIK .....................................................................................................

x

DAFTAR GAMBAR ...................................................................................................

x

BAB I. PENDAHULUAN .........................................................................................

I-1

1.1 LATAR BELAKANG ....................................................................................

I-1

1.2 LANDASAN PENYUSUNAN .......................................................................

I-2

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN .............................................................................

I-6

1.4 KEDUDUKAN RPJMD DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA

I-7

1.5 TATA URUT PENYUSUNAN ......................................................................

I-8

BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH ..................................................

II-1

2.1 ASPEK GEOGRAFI DAN TOPOGRAFI .....................................................

II-1

2.1.1 Penggunaan Lahan di Kota Semarang ...........................................

II-8

2.1.2 Tujuan, Kebijakan & Strategi Penataan Ruang Kota Semarang .....

II-12

2.1.3 Rencana Pengembangan Sistem Pusat Pelayanan ........................

II-12

2.1.4 Rencana Sistem Jaringan Transportasi ..........................................

II-17

2.1.5 Rencana Sistem Prasarana Pengelolaan Lingkungan ....................

II-20

2.1.6 Rencana Pengembangan Sistem Prasarana Lainnya .....................

II-21

2.1.7 Rencana Kawasan Strategis Kota Semarang .................................

II-23

2.2 ASPEK DEMOGRAFI .................................................................................

II-25

2.3 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT ...............................................

II-28

2.3.1 Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi .......................................

II-28

2.3.2 Fokus Kesejahteraan Sosial ............................................................

II-33

2.4 ASPEK PELAYANAN UMUM .....................................................................

II-40

2.4.1 Fokus Layanan Urusan Wajib .........................................................

II-40

2.4.1 Fokus Layanan Urusan Pilihan ........................................................

II-66

2.5 ASPEK DAYA SAING .................................................................................

II-72

BAB

III.

GAMBARAN

PENGELOLAAN

KEUANGAN

DAERAH

DAN

KERANGKA PENDANAAN ................................................................

III-1

3.1 PENDAPATAN DAERAH ............................................................................

III-2

3.2 BELANJA DAERAH ....................................................................................

III-9

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2010-2015

i

3.3 PEMBIAYAAN DAERAH .............................................................................

III-17

3.4 NERACA DAERAH .....................................................................................

III-21

3.5 KERANGKA PENDANAAN .........................................................................

III-23

BAB IV. ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS ..............................................................

IV-1

BAB V. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN .......................................................

V-1

5.1 VISI .............................................................................................................

V-2

5.2 MISI .............................................................................................................

V-6

5.3 TUJUAN DAN SASARAN ...........................................................................

V-7

5.3.1 Mewujudkan Sumber Daya Manusia dan Masyarakat Kota Semarang yang Berkualitas ............................................................

V-7

5.3.2 Mewujudkan Pemerintahan Kota yang Efektif dan Efisien, Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik serta Menjunjung Tinggi Supremasi Hukum ...........................................................................

V-10

5.3.3 Mewujudkan Kemandirian dan Daya Saing Daerah ........................

V-13

5.3.4 Mewujudkan

V-15

Tata

Ruang

Wilayah

dan

Infrastruktur

yang

Berkelanjutan ................................................................................... 5.3.5 Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat ..............................

V-18

BAB VI. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN ......................................................

VI-1

6.1 Mewujudkan Sumber Daya Manusia dan Masyarakat Kota Semarang yang Berkualitas ..........................................................................................

VI-1

6.2 Mewujudkan Pemerintahan Kota yang Efektif dan Efisien, Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik serta Menjunjung Tinggi Supremasi Hukum .....

VI-5

6.3 Mewujudkan Kemandirian dan Daya Saing Daerah ....................................

VI-8

6.4 Mewujudkan Tata Ruang Wilayah dan Infrastruktur yang Berkelanjutan ....

VI-12

6.5 Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat .........................................

VI-16

BAB VII. KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH .....

VII-1

7.1 Mewujudkan Sumber Daya Manusia dan Masyarakat Kota Semarang yang Berkualitas ..........................................................................................

VII-1

7.1.1

Urusan Pendidikan ..........................................................................

VII-1

7.1.2

Urusan Kesehatan ...........................................................................

VII-2

7.1.3

Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera ....................

VII-3

7.1.4

Urusan Ketenagakerjaan .................................................................

VII-3

7.1.5

Urusan Kebudayaan ........................................................................

VII-4

7.1.6

Urusan Pemuda dan Olahraga ........................................................

VII-4

7.1.7

Urusan Perpustakaan ......................................................................

VII-5


ii

7.2 Mewujudkan Pemerintahan Kota yang Efektif dan Efisien, Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik serta Menjunjung Tinggi Supremasi Hukum .....

VII-5

7.2.1 Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah .................................

VII-5

7.2.2 Urusan Pertanahan .........................................................................

VII-6

7.2.3 Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil .......................................

VII-6

7.2.4 Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri .......................

VII-6

7.2.5 Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan

Daerah,

Perangkat

Daerah,

Kepegawaian

dan

Persandian……………………………………………………………….

VII-7

7.2.6 Urusan Statistik ................................................................................

VII-8

7.2.7 Urusan Kearsipan ............................................................................

VII-8

7.2.8 Urusan Komunikasi dan Informatika ................................................

VII-8

7.3 Mewujudkan Kemandirian dan Daya Saing Daerah ...................................

VII-9

7.3.1 Urusan Koperasi dan UKM ..............................................................

VII-9

7.3.2 Urusan Penanaman Modal ..............................................................

VII-9

7.3.3 Urusan Ketahanan Pangan .............................................................

VII-9

7.3.4 Urusan Pertanian .............................................................................

VII-10

7.3.5 Urusan Kehutanan ...........................................................................

VII-10

7.3.6 Urusan Kepariwisataan ...................................................................

VII-11

7.3.7 Urusan Kelautan dan Perikanan ......................................................

VII-11

7.3.8 Urusan Perdagangan ......................................................................

VII-11

7.3.9 Urusan Perindustrian .......................................................................

VII-12

7.4 Mewujudkan Tata Ruang Wilayah dan Infrastruktur yang Berkelanjutan ....

VII-12

7.4.1 Urusan Pekerjaan Umum ................................................................

VII-12

7.4.2 Urusan Perumahan ..........................................................................

VII-13

7.4.3 Urusan Penataan Ruang .................................................................

VII-14

7.4.4 Urusan Perhubungan ......................................................................

VII-14

7.4.5 Urusan Lingkungan Hidup ...............................................................

VII-14

7.4.6 Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral .......................................

VII-15

7.5 Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat .........................................

VII-15

7.5.1 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ..........

VII-15

7.5.2 Urusan Sosial ..................................................................................

VII-16

7.5.3 Urusan Perumahan .........................................................................

VII-16

7.5.4 Urusan Pemberdayaan Masyarakat ................................................

VII-17


iii

BAB VIII. INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN ..................................................................

VIII-1

BAB IX. PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH .....................................

IX-1

BAB X.

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH ......................................

X-1

10.1

PEDOMAN TRANSISI .............................................................................

X-1

10.2

KAIDAH PELAKSANAAN .........................................................................

X-1


iv

DAFTAR TABEL Hal

Tabel 2.1

Ketinggian Tempat di Kota Semarang .............................................

II-4

Tabel 2.2

Penyebaran Jenis Tanah dan Lokasinya di Kota Semarang............

II-6

Tabel 2.3

Penggunaan Lahan Sawah di Kota Semarang Dirinci Tiap Kecamatan .......................................................................................

Tabel 2.4

II-8

Penggunaan Lahan Kering di Kota Semarang Dirinci Tiap Kecamatan .......................................................................................

II-11

Tabel 2.5

Jumlah Penduduk Kota Semarang Tahun 2005-2009 .....................

II-25

Tabel 2.6

Perkembangan Penduduk Lahir, Mati, Datan dan Pindah Kota Semarang Tahun 2005-2009 ...........................................................

Tabel 2.7

Jumlah Penduduk Kota Semarang Berdasarkan Kelompok Umur di Kota Semarang Tahun 2005-2009 ..............................................

Tabel 2.8

Komposisi

Penduduk

Kota

Semarang

berdasarkan

II-26

Mata

Pencaharian pada Tahun 2005-2009 .............................................. Tabel 2.9

II-26

II-27

Nilai dan Konstribusi Sektor dalam PDRB Kota Semarang Tahun 2005-2009 ........................................................................................

II-29

Tabel 2.10

Perkembangan IPM Kota Semarang Tahun 2005-2009 ..................

II-33

Tabel 2.11

Kinerja Pembangunan Kesejahteraan Sosial Indikator Pendidikan Kota Semarang Tahun 2005-2009 ..................................................

Tabel 2.12

II-34

Kinerja Pembangunan Kesejahteraan Sosial Indikator Kesehatan Kota Semarang Tahun 2005-2009 ..................................................

II-35

Tabel 2.13

Rasio Penduduk Miskin Kota Semarang Tahun 2005-2009 ............

II-36

Tabel 2.14

Rasio Penduduk Bekerja Kota Semarang Tahun 2005-2009 ..........

II-37

Tabel 2.15

Rasio Penduduk Tindak Kriminal Kota Semarang Tahun 20052009 .................................................................................................

II-37

Tabel 2.16

Rasio Grup Kesenian Kota Semarang Tahun 2005-2009 ...............

II-38

Tabel 2.17

Rasio Gedung Kesenian Kota Semarang Tahun 2005-2009 ..........

II-39

Tabel 2.18

Rasio Jumlah Klub Olahraga Kota Semarang Tahun 2005-2009 ....

II-39

Tabel 2.19

Rasio Jumlah Gedung Olahraga Kota Semarang Tahun 20052009 .................................................................................................

Tabel 2.20

Aspek

Pelayanan

Umum

dalam

Bidang

Pendidikan

Kota

Semarang Tahun 2005-2009 ...........................................................


II-39

II-41

v

Tabel 2-21

Aspek

Pelayanan

Umum

dalam

Bidang

Kesehatan

Kota

Semarang Tahun 2005-2009 ........................................................... Tabel 2.22

Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2005-2009 ...........................................................

Tabel 2.23

Aspek

Pelayanan

Umum

dalam

Bidang

Perumahan

Aspek

Pelayanan

Umum

dalam

Bidang

Aspek

Pelayanan

Umum

dalam

Bidang

Pertanahan

II-51

Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang Tahun 2005-2009 .............................

Tabel 2.30

II-50

Kota


II-49

Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2005-2009 ...........................................................

Tabel 2.28

II-48

Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Perhubungan Kota Semarang Tahun 2005-2009 ...........................................................

Tabel 2.27

II-47

Perencanaan

Pembangunan Kota Semarang Tahun 2005-2009 .......................... Tabel 2.26

II-46

Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2005-2009 ...........................................................

Tabel 2.25

II-45

Kota


II-43

Aspek

Pelayanan

Umum

dalam

Bidang

II-51

Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 20052009 ................................................................................................. Tabel 2.31

Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kota Semarang Tahun 2005-2009 ...................

Tabel 2.32

II-57

Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Kebudayaan Kota Semarang Tahun 2005-2009 ...........................................................

Tabel 2.37

II-56

Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Penanaman Modal Kota Semarang Tahun 2005-2009 ...........................................................

Tabel 2.36

II-55

Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Semarang Tahun 2005-2009 ................................

Tabel 2.35

II-54

Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Ketenagakerjaan Kota Semarang Tahun 2005-2009 ...........................................................

Tabel 2.34

II-53

Aspek Pelayanan Umum dalam Sosial Kota Semarang Tahun 2005-2009 ........................................................................................

Tabel 2.33

II-52

II-58

Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Pemuda dan Olahraga Kota Semarang Tahun 2005-2009 ..................................................


II-59

vi

Tabel 2.38

Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kota Semarang Tahun 2005-2009 .................

Tabel 2.39

Aspek Pelayanan Umum

dalam

II-60

Bidang Otonomi Daerah,

Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Kota Semarang Tahun 2005-2009 ........................................................................................ Tabel 2.40

Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Ketahanan Pangan Kota Semarang Tahun 2005-2009 ...........................................................

Tabel 2.41

Aspek

Pelayanan

Umum

dalam

Bidang

Aspek

Pelayanan

Umum

dalam

Bidang

Komuinikasi

Aspek

Pelayanan

Umum

dalam

Bidang

Kehutanan

II-71

Aspek Daya Saing dalam Bidang Kemampuan Ekonomi Daerah Kota Semarang Tahun 2005-2009 ..................................................

Tabel 2.54

II-70

Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Perindustrian Kota Semarang Tahun 2005-2009 ...........................................................

Tabel 2.53

II-69

Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Perdagangan Kota Semarang Tahun 2005-2009 ...........................................................

Tabel 2.52

II-68

Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Kelautan dan Perikanan Kota Semarang Tahun 2005-2009 ..................................................

Tabel 2.51

II-68

Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Pariwisata Kota Semarang Tahun 2005-2009 ............................................................................

Tabel 2.50

II-67

Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Kota Semarang Tahun 2005-2009 ......................................

Tabel 2.49

II-66

Kota


II-65

Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Pertanian Kota Semarang Tahun 2005-2009 ............................................................................

Tabel 2.47

II-65

Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Perpustakaan Kota Semarang Tahun 2005-2009 ...........................................................

Tabel 2.46

II-64

dan

Informatika Kota Semarang Tahun 2005-2009 ................................ Tabel 2.45

II-63

Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Kearsipan Kota Semarang Tahun 2005-2009 ............................................................................

Tabel 2.44

II-63

Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Statistik Kota Semarang Tahun 2005-2009 ............................................................................

Tabel 2.43

II-62

Pemberdayaan

Masyarakat Kota Semarang Tahun 2005-2009 ............................... Tabel 2.42

II-61

II-72

Aspek Daya Saing dalam Bidang Aksesibilitas Daerah Kota Semarang Tahun 2005-2009 ...........................................................


II-74

vii

Tabel 2.55

Aspek Daya Saing dalam Bidang Ketersediaan Air Bersih Kota Semarang Tahun 2005-2009 ...........................................................

Tabel 2.56

Aspek Daya Saing dalam Bidang Fasilitas Listrik dan Telepon Kota Semarang Tahun 2005-2009 ..................................................

Tabel 2.57

Proporsi Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur

III-11

Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Priotitas Utama Kota Semarang Tahun 2007-2009 ...........................................................

Tabel 3.8

III-10

Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur terhadap Total Pengeluaran Kota Semarang Tahun 2007-2009 .............................

Tabel 3.7

III-9

Kota


III-8

Proporsi Realisasi Belanja terhadap ABD Kota Semarang Tahun 2007-2009 ........................................................................................

Tabel 3.5

III-3

Proyeksi Perkiraan Pendapatan Daerah Kota Semarang pada Tahun 2010-2015 ............................................................................

Tabel 3.4

III-2

Rencana Pertumbuhan dan Proporsi Realisasi Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2005-2009 ......................................

Tabel 3.3

II-81

Realisasi Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Semarang Tahun 2005-2009 ........................................................................................

Tabel 3.2

II-80

Aspek Daya Saing dalam Jumlah Sarana Prasarana Rumah Sakit di Kota Semarang Tahun 2005-2009 ...............................................

Tabel 3.1

II-80

Aspek Daya Saing dalam Jumlah PTN/ PTS di Kota Semarang Tahun 2005-2009 ............................................................................

Tabel 2.64

II-79

Aspek Daya Saing dalam Bidang Sumber Daya Manusia Kota Semarang Tahun 2005-2009 ...........................................................

Tabel 2.63

II-78

Aspek Daya Saing dalam Bidang Pengenaan Pajak Daerah Kota Semarang Tahun 2005-2009 ...........................................................

Tabel 2.62

II-78

Aspek Daya Saing dalam Bidang Kemudahan Perijinan Kota Semarang Tahun 2005-2009 ...........................................................

Tabel 2.61

II-77

Aspek Daya Saing dalam Bidang Iklim Berinvestasi Kota Semarang Tahun 2005-2009 ...........................................................

Tabel 2.60

II-76

Aspek Daya Saing dalam Bidang Peringkat Penghargaan Investasi Daerah Kota Semarang Tahun 2005-2009 .....................

Tabel 2.59

II-76

Aspek Daya Saing dalam Bidang Ketersediaan Perdagangan Barang dan Jasa Kota Semarang Tahun 2005-2009 .....................

Tabel 2.58

II-75

III-12

Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Priotitas Utama Kota Semarang Tahun 2007-2009 ...........................................................


III-13

viii

Tabel 3.9

Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Priotitas Utama Kota Semarang pada Tahun 20102015 .................................................................................................

Tabel 3.10

Proyeksi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Tidak Mengikat RPJMD Kota Semarang pada Tahun 2010-2015 ............

Tabel 3.11

III-14

III-15

Rekapitulasi Belanja Wajib/ Mengikat dan Belanja Tidak Mengikat RPJMD Kota Semarang pada Tahun 2010-2015 ............................

III-17

Tabel 3.12

Penutup Defisit Riil Anggaran Kota Semarang Tahun 2007-2009 ..

III-18

Tabel 3.13

Komposisi Penutup Defisit Anggaran Seluruhnya Berasal dari Sisa Lebih Perhitungan (SILPA) Kota Semarang Tahun 2007-2009 .......

Tabel 3.14

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Kota Semarang Tahun 2007-2009 ...........................................................

Tabel 3.15

III-19

III-19

Proyeksi Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran Kota Semarang Tahun 2011-2015 ............................................................................

III-20

Tabel 3.16

Rasio Likuiditas Kota Semarang Tahun 2007-2009 ........................

III-21

Tabel 3.17

Rasio Solvabilitas Kota Semarang Tahun 2007-2009 .....................

III-22

Tabel 3.18

Debt Service Coverage Ratio (DSCR) RPJMD Kota Semarang Tahun 2010-2015 ............................................................................

Tabel 3.19

Kapasitas

Riil

Kemampuan

Daerah

untuk

Mendanai

Pembangunan Daerah Kota Semarang Tahun 2011-2015 ............. Tabel 3.20

III-22

III-23

Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Daerah Kota Semarang Tahun 2011-2015 ...........................................................

III-24

Tabel 3.21

Perkembangan BUMD Kota Semarang Tahun 2005-2009 .............

III-25

Tabel 3.22

Rencana Pendapatan BUMD Kota Semarang Tahun 2011-2015 ...

III-26

Tabel 3.23

Perjanjian Kerjasama yang Masih dilakukan Antara Pemerintah

Tabel 9.1

Kota Semarang dengan Pihak Ketiga pada Tahun 2011-2015 .......

III-28

Indikator Kinerja Daerah Kota Semarang Tahun 2011-2015 ...........

IX-1


ix

BAB I PENDAHULUAN 1.1

LATAR BELAKANG Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan, bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) jangka waktu 5 tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahun. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagaimana tertuang dalam Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), bahwa RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kepala Daerah dilantik. Sementara itu dalam pasal 150 ayat (3) huruf c Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 diatur bahwa RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Terkait dengan hal ini berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah disebutkan bahwa RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan jangka waktu penetapannya paling lambat 6 bulan setelah Kepala Daerah dilantik. Berkaitan dengan amanat Undang-Undang tersebut dan dengan telah dilantiknya Walikota dan Wakil Walikota Semarang Periode 2010-2015 pada tanggal 19 Juli 2010, maka disusunlah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 20102015. RPJMD Kota Semarang Tahun 2010-2015 adalah dokumen perencanaan komprehensif lima tahunan, yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kota Semarang dan sebagai acuan bagi seluruh stakeholder di Kota Semarang dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu 2010-2015. RPJMD Kota Semarang Tahun 2010-2015, disusun berdasarkan Visi dan Misi Walikota Semarang, sekaligus berfungsi sebagai dokumen perencanaan yang mengakomodasi berbagai aspirasi masyarakat yang ada dalam lingkup wilayah Kota Semarang dan berpedoman/ berdasarkan evaluasi pelaksanaan RPJMD 2005-2010, serta menjawab empat pertanyaan dasar (1) kemana Kota Semarang akan diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai dalam lima tahun mendatang; (2) bagaimana mencapainya dan (3) langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai (4) mekanisme pengendalian dan evaluasi RPJMD 2010-2015. 1.2

LANDASAN PENYUSUNAN RPJMD Kota Semarang Tahun 2010-2015 disusun berdasarkan peraturan perundangundangan sebagai berikut : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;


I-1

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 ); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079); Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II


I-2

16.

17. 18. 19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27. 28. 29.

Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Darah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828); Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828); Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan; Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010-2014; Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Dan Menteri Keuangan Nomor : 28 Tahun 2010 Nomor : 0199/M PPN/04/2010 Nomor : PMK 95/PMK 07/2010


I-3

tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014; 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 8 Seri E Nomor 1); 32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Seri E Nomor 3); 33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2013 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4 , Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 21); 34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 28); 35. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 1); 36. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 2); 37. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13); 38. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 18); 39. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Semarang Tahun 2005-2025); 40. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 480). 1.3

MAKSUD DAN TUJUAN Sebagai suatu dokumen perencanaan, RPJMD Kota Semarang Tahun 2010-2015 dimaksudkan memberikan arah sekaligus menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan Kota Semarang secara berkesinambungan. Sedangkan tujuan dari penyusunan RPJMD Kota Semarang Tahun 2010-2015 adalah : 1. Menetapkan Visi dan Misi Kepala Daerah Semarang Periode 2010-2015 yang memuat Gambaran Umum Kondisi Daerah, Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah dan


I-4

2.

3.

Kerangka Pendanaan, Analisis Isu-isu Strategis, Strategi dan Arah Kebijakan, Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan, dan Penetapan Indikator Kinerja Daerah. Memberikan landasan sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan daerah (Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat) dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah secara berkesinambungan dan berkelanjutan; Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah.

1.4

HUBUNGAN RPJMD DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA Hubungan antara RPJMD Kota Semarang dengan dokumen lain dalam sistem perencanaan pembangunan daerah, mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 pasal 5 dengan ketentuan sebagai berikut : 1. RPJMD Kota Semarang Tahun 2010-2015 merupakan penjabaran dari Visi Misi Kepala Daerah terpilih, yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kota Semarang Tahun 2005-2025 dengan memperhatikan RPJP Provinsi Jawa Tengah dan RPJP Nasional. 2. RPJMD Kota Semarang merupakan dokumen perencanaan yang bersifat taktis strategis, dalam proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan, serta mempedomani Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang serta mengacu pada arah pembangunan RPJM Nasional Tahun 2009-2014 serta RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013. 3. RPJMD Kota Semarang tahun 2010-2015 digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

1.5

TATA URUT PENYUSUNAN RPJMD Kota Semarang Tahun 2010-2015 disusun dengan sistematika sebagai berikut : BAB I : PENDAHULUAN BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH BAB III : GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN BAB IV : ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS BAB V : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN BAB VI : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN BAB VII : KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH BAB VIII : INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN BAB IX : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH BAB X : PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN


I-5

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1

ASPEK GEOGRAFI DAN TOPOGRAFI Luas dan batas wilayah, Kota Semarang dengan luas wilayah 373,70

Km2. Secara administratif Kota Semarang terbagi menjadi 16 Kecamatan dan 177 Kelurahan. Dari 16 Kecamatan yang ada, terdapat 2 Kecamatan yang mempunyai wilayah terluas yaitu Kecamatan Mijen, dengan luas wilayah 57,55 Km2 dan Kecamatan Gunungpati, dengan luas wilayah 54,11 Km2. Kedua Kecamatan tersebut terletak di bagian selatan yang merupakan wilayah perbukitan yang sebagian besar wilayahnya masih memiliki potensi pertanian dan perkebunan. Sedangkan kecamatan yang mempunyai luas terkecil adalah Kecamatan Semarang Selatan, dengan luas wilayah 5,93 Km2

diikuti oleh Kecamatan

Semarang Tengah, dengan luas wilayah 6,14 Km2 .

Grafik 2.1 Wilayah Administrasi Kota Semarang (Km2)

Sumber: Kota Semarang dalam Angka 2009, BPS Kota Semarang


II - 1

Batas wilayah administratif Kota Semarang sebelah barat adalah Kabupaten Kendal, sebelah timur dengan Kabupaten Demak, sebelah selatan dengan Kabupaten Semarang dan sebelah utara dibatasi oleh Laut Jawa dengan panjang garis pantai mencapai 13,6 kilometer. Letak dan kondisi geografis, Kota Semarang memiliki posisi astronomi di antara garis 6050’ – 7o10’ Lintang Selatan dan garis 109035’ – 110050’ Bujur Timur. Kota Semarang memiliki posisi geostrategis karena berada pada jalur lalu lintas ekonomi pulau Jawa, dan merupakan koridor pembangunan Jawa Tengah yang terdiri dari empat simpul pintu gerbang

yakni koridor pantai Utara; koridor

Selatan ke arah kota-kota dinamis seperti Kabupaten Magelang, Surakarta yang dikenal dengan koridor Merapi-Merbabu, koridor Timur ke arah Kabupaten Demak/ Grobogan; dan Barat menuju Kabupaten Kendal. Dalam perkembangan dan pertumbuhan Jawa Tengah, Semarang sangat berperan terutama dengan adanya pelabuhan, jaringan transport darat (jalur kereta api dan jalan) serta transport udara yang merupakan potensi bagi simpul transportasi Regional Jawa Tengah dan Kota Transit Regional Jawa Tengah. Posisi lain yang tak kalah pentingnya adalah kekuatan hubungan dengan luar Jawa, secara langsung sebagai pusat wilayah nasional bagian tengah. Gambar 2.1 Letak Kota Semarang Dalam Wilayah Kepulauan Indonesia

Kota Semarang


II - 2

Seiring dengan perkembangan Kota, Kota Semarang berkembang menjadi kota yang memfokuskan pada perdagangan dan jasa. Berdasarkan lokasinya, kawasan perdagangan dan jasa di Kota Semarang terletak menyebar dan pada umumnya berada di sepanjang jalan-jalan utama. Kawasan perdagangan modern, terutama terdapat di Kawasan Simpanglima yang merupakan urat nadi perekonomian Kota Semarang. Di kawasan tersebut terdapat setidaknya tiga pusat perbelanjaan, yaitu Matahari, Living Plaza (ex-Ramayana) dan Mall Ciputra, serta PKL-PKL yang berada di sepanjang trotoar. Selain itu, kawasan perdagangan jasa juga terdapat di sepanjang Jl. Pandanaran dengan adanya kawasan pusat oleh-oleh khas Semarang dan pertokoan lainnya serta di sepanjang Jl. Gajahmada. Kawasan perdagangan jasa juga dapat dijumpai di Jl. Pemuda dengan adanya DP mall, Paragon City dan Sri Ratu serta kawasan perkantoran. Kawasan perdagangan terdapat di sepanjang Jl. MT Haryono dengan adanya Java Supermall, Sri Ratu, ruko dan pertokoan. Adapun kawasan jasa dan perkantoran juga dapat dijumpai di sepanjang Jl. Pahlawan dengan adanya kantor-kantor dan bank-bank. Belum lagi adanya pasar-pasar tradisional seperti Pasar Johar di kawasan Kota Lama juga semakin menambah aktivitas perdagangan di Kota Semarang. Secara topografis Kota Semarang terdiri dari daerah perbukitan, dataran rendah dan daerah pantai, dengan demikian topografi Kota Semarang menunjukkan adanya berbagai kemiringan dan tonjolan. Daerah pantai 65,22% wilayahnya adalah dataran dengan kemiringan 25% dan 37,78 % merupakan daerah perbukitan dengan kemiringan 15-40%. Kondisi lereng tanah Kota Semarang dibagi menjadi 4 jenis kelerengan yaitu Lereng I (0-2%) meliputi Kecamatan Genuk, Pedurungan, Gayamsari, Semarang Timur, Semarang Utara dan Tugu, serta sebagian wilayah Kecamatan Tembalang, Banyumanik dan Mijen. Lereng II (2-5%) meliputi Kecamatan Semarang Barat, Semarang Selatan, Candisari, Gajahmungkur, Gunungpati dan Ngaliyan. Lereng III (15-40%) meliputi wilayah di sekitar Kaligarang dan Kali Kreo (Kecamatan Gunungpati), sebagian wilayah kecamatan Mijen (daerah Wonoplumbon) dan sebagian wilayah Kecamatan Banyumanik, serta Kecamatan Candisari. Sedangkan lereng IV (> 50%) meliputi sebagian wilayah Kecamatan Banyumanik (sebelah tenggara), dan sebagian wilayah Kecamatan Gunungpati, terutama disekitar Kali Garang dan Kali


II - 3

Kripik. Kota Bawah yang sebagian besar tanahnya terdiri dari pasir dan lempung. Pemanfaatan lahan lebih banyak digunakan untuk jalan, permukiman atau perumahan, bangunan, halaman, kawasan industri, tambak, empang dan persawahan. Kota Bawah sebagai pusat kegiatan pemerintahan, perdagangan, perindustrian, pendidikan dan kebudayaan, angkutan atau transportasi dan perikanan. Berbeda dengan daerah perbukitan atau Kota Atas yang struktur geologinya sebagian besar terdiri dari batuan beku.

Wilayah Kota Semarang

berada pada ketinggian antara 0 sampai dengan 348,00 meter dpl (di atas permukaan air laut). Secara topografi terdiri atas daerah pantai, dataran rendah dan perbukitan, sehingga memiliki wilayah yang disebut sebagai kota bawah dan kota atas. Pada daerah perbukitan mempunyai ketinggian 90,56 - 348 mdpl yang diwakili oleh titik tinggi yang berlokasi di Jatingaleh dan Gombel, Semarang Selatan, Tugu, Mijen, dan Gunungpati, dan di dataran rendah mempunyai ketinggian 0,75 mdpl. Kota bawah merupakan pantai dan dataran rendah yang memiliki kemiringan antara 0% sampai 5%, sedangkan dibagian Selatan merupakan daerah dataran tinggi dengan kemiringan bervariasi antara 5%-40%. Secara lengkap ketinggian tempat di Kota Semarang dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 2.1 Ketinggian Tempat di Kota Semarang No. 1. 2.

3.

Bagian Wilayah Daerah Pantai Daerah Dataran Rendah - Pusat Kota (Depan Hotel Dibya Puri Semarang) - Simpang Lima Daerah Perbukitan - Candi Baru - Jatingaleh - Gombel - Mijen - Gunungpati Barat - Gunungpati Tmur

Ketinggian (MDPL) 0,75 2,45 3,49 90,56 136,00 270,00 253,00 259,00 348,00

Sumber : Kota Semarang Dalam Angka Tahun 2009

Kota Semarang sangat

dipengaruhi oleh keadaan alamnya

yang

membentuk suatu kota yang mempunyai ciri khas yaitu terdiri dari daerah perbukitan, dataran rendah dan daerah pantai. Dengan demikian topografi Kota


II - 4

Semarang menunjukkan adanya berbagai kemiringan tanah berkisar antara 0% 40% (curam) dan ketinggian antara 0,75 – 348,00 mdpl. Kondisi Geologi, Kota Semarang berdasarkan Peta Geologi Lembar Magelang - Semarang (RE. Thaden, dkk; 1996), susunan stratigrafinya adalah sebagai berikut Aluvium (Qa), Batuan Gunungapi Gajahmungkur (Qhg), Batuan Gunungapi Kaligesik (Qpk), Formasi Jongkong (Qpj), Formasi Damar (QTd), Formasi Kaligetas (Qpkg), Formasi Kalibeng (Tmkl), Formasi Kerek (Tmk). Pada dataran rendah berupa endapan aluvial sungai, endapan fasies dataran delta dan endapan fasies pasang-surut. Endapan tersebut terdiri dari selang-seling antara lapisan pasir, pasir lanauan dan lempung lunak, dengan sisipan lensa-lensa kerikil dan pasir vulkanik. Sedangkan daerah perbukitan sebagian besar memiliki struktur geologi berupa batuan beku. Struktur geologi yang cukup mencolok di wilayah Kota Semarang berupa kelurusan-kelurusan dan kontak batuan yang tegas dan merupakan pencerminan struktur sesar baik geser mendatar dan normal cukup berkembang di bagian tengah dan selatan kota. Jenis sesar yang ada secara umum terdiri dari sesar normal, sesar geser dan sesar naik. Sesar normal relatif ke arah barat - timur sebagian agak cembung ke arah utara, sesar geser berarah utara selatan hingga barat laut - tenggara, sedangkan sesar normal relatif berarah barat - timur. Sesarsesar tersebut umumnya terjadi pada batuan Formasi Kerek, Formasi Kalibeng dan Formasi Damar yang berumur kuarter dan tersier. Berdasarkan struktur geologi yang ada di Kota Semarang terdiri atas tiga bagian yaitu struktur joint (kekar), patahan (fault), dan lipatan. Daerah patahan tanah bersifat erosif dan mempunyai porositas tinggi, struktur lapisan batuan yang diskontinyu (tak teratur), heterogen, sehingga mudah bergerak atau longsor. Pada daerah sekitar aliran Kali Garang merupakan patahan Kali Garang, yang membujur arah utara sampai selatan, di sepanjang Kaligarang yang berbatasan dengan Bukit Gombel. Patahan ini bermula dari Ondorante, ke arah utara hingga Bendan Duwur. Patahan ini merupakan patahan geser, yang memotong formasi Notopuro, ditandai adanya zona sesar, tebing terjal di Ondorante, dan pelurusan Kali Garang serta beberapa mata air di Bendan Duwur. Daerah patahan lainnya adalah Meteseh, Perumahan Bukit Kencana Jaya, dengan arah patahan melintas dari utara ke selatan.


II - 5

Sedangkan wilayah Kota Semarang yang berupa dataran rendah memiliki jenis tanah berupa struktur pelapukan, endapan, dan lanau yang dalam. Jenis Tanah di Kota Semarang meliputi kelompok mediteran coklat tua, latosol coklat tua kemerahan, asosiai alluvial kelabu, Alluvial Hidromorf, Grumosol Kelabu Tua, Latosol Coklat dan Komplek Regosol Kelabu Tua. Kurang lebih sebesar 25% wilayah Kota Semarang memiliki jenis tanah mediteranian coklat tua. Sedangkan kurang lebih 30% lainnya memiliki jenis tanah latosol coklat tua. Jenis tanah lain yang ada di wilayah Kota Semarang memiliki geologi jenis tanah asosiasi kelabu dan aluvial coklat kelabu dengan luas keseluruhan kurang lebih 22% dari seluruh luas Kota Semarang. Sisanya merupakan jenis tanah alluvial hidromorf dan grumosol kelabu tua. Tabel 2.2 Penyebaran Jenis Tanah dan Lokasinya di Kota Semarang No

JENIS TANAH

LOKASI

%

POTENSI

TERHADAP WILAYAH

1

2

3

4

 

Kec. Tugu Kec Semarang Selatan

Latosol Coklat Tua Kemerahan

   

Kec. Gunungpati Kec. Semarang Timuer Kec. Mijen Kec. Gunungpati

26

Asosiasi Aluvial Kelabu dan Coklat kekelabuhan

 

Kec. Genuk Kec. Semarang Tengah

22

Alluvial Hidromorf Grumosol Kelabu Tua

   

Kec. Tugu Kec. Semarang Utara Kec. Genuk Kec. Mijen

Mediteran Coklat Tua

30

22

 

Tanaman tahunan/keras Tanaman Holtikultura



Tanaman Palawija

   

Tanaman tahunan/keras Tanaman Holtikultura Tanaman Padi Tanaman tahunan tidak produktip

  

Tanaman Tahunan Tanaman Holtikultura Tanaman Padi

Sumber : BPS Kota Semarang, 2009

Kondisi Hidrologi potensi air di Kota Semarang bersumber pada sungai sungai yang mengalir di Kota Semarang antara lain Kali Garang, Kali Pengkol, Kali Kreo, Kali Banjirkanal Timur, Kali Babon, Kali Sringin, Kali Kripik, Kali Dungadem dan lain sebagainya. Kali Garang yan bermata air di gunung Ungaran, alur sungainya memanjang ke arah Utara hingga mencapai Pegandan tepatnya di Tugu Soeharto, bertemu dengan aliran Kali Kreo dan Kali Kripik. Kali Garang sebagai sungai utama pembentuk kota bawah yang mengalir membelah lembahlembah Gunung Ungaran mengikuti alur yang berbelok-belok dengan aliran yang cukup deras. Setelah diadakan pengukuran debit Kali Garang mempunyai debit Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2010-2015

II - 6

53,0 % dari debit total dan kali Kreo 34,7 % selanjutnya Kali Kripik 12,3 %. Oleh karena Kali Garang memberikan airnya yang cukup dominan bagi Kota Semarang, maka langkah-langkah untuk menjaga kelestariannya juga terus dilakukan. Karena Kali Garang digunakan untuk memenuhi kebutuhan air minum warga Kota Semarang. Air Tanah Bebas ini merupakan air tanah yang terdapat pada lapisan pembawa air (aquifer) dan tidak tertutup oleh lapisan kedap air. Permukaan air tanah bebas ini sangat dipengaruhi oleh musim dan keadaan lingkungan sekitarnya. Penduduk Kota Semarang yang berada di dataran rendah, banyak memanfaatkan air tanah ini dengan membuat sumur-sumur gali (dangkal) dengan kedalaman rata-rata 3 - 18 m. Sedangkan untuk peduduk di dataran tinggi hanya dapat memanfaatkan sumur gali pada musim penghujan dengan kedalaman berkisar antara 20 - 40 m. Air Tanah Tertekan adalah air yang terkandung di dalam suatu lapisan pembawa air yang berada diantara 2 lapisan batuan kedap air sehingga hampir tetap debitnya disamping kualitasnya juga memenuhi syarat sebagai air bersih. Debit air ini sedikit sekali dipengaruhi oleh musim dan keadaan di sekelilingnya. Untuk daerah Semarang bawah lapisan aquifer di dapat dari endapan alluvial dan delta sungai Garang. Kedalaman lapisan aquifer ini berkisar antara 50 - 90 meter, terletak di ujung Timur laut Kota dan pada mulut sungai Garang lama yang terletak di pertemuan antara lembah sungai Garang dengan dataran pantai. Kelompok aquifer delta Garang ini disebut pula kelompok aquifer utama karena merupakan sumber air tanah yang potensial dan bersifat tawar. untuk daerah Semarang yang berbatasan dengan kaki perbukitan air tanah artois ini terletak pada endapan pasir dan konglomerat formasi damar yang mulai diketemukan pada kedalaman antara 50 - 90 m. Pada daerah perbukitan kondisi artosis masih mungkin ditemukan. karena adanya formasi damar yang permeable dan sering mengandung sisipan-sisipan batuan lanau atau batu lempung. Secara Klimatologi, Kota Semarang seperti kondisi umum di Indonesia, mempunyai iklim tropik basah yang dipengaruhi oleh angin muson barat dan muson timur. Dari bulan November hingga Mei, angin bertiup dari arah Utara Barat Laut (NW) menciptakan musim hujan dengan membawa banyak uap air dan hujan. Sifat periode ini adalah curah hujan sering dan berat, kelembaban relatif


II - 7

tinggi dan mendung. Lebih dari 80% dari curah hujan tahunan turun di periode ini. Dari Juni hingga Oktober angin bertiup dari Selatan Tenggara (SE) menciptakan musim kemarau, karena membawa sedikit uap air. Sifat periode ini adalah sedikit jumlah curah hujan, kelembaban lebih rendah, dan jarang mendung. Berdasarkan data yang ada, curah hujan di Kota Semarang mempunyai sebaran yang tidak merata sepanjang tahun, dengan total curah hujan rata-rata 9.891 mm per tahun. Ini menunjukkan curah hujan khas pola di Indonesia, khususnya di Jawa, yang mengikuti pola angin muson SENW yang umum. Suhu minimum rata-rata yang diukur di Stasiun Klimatologi Semarang berubah-ubah dari 21,1 °C pada September ke 24,6 °C pada bulan Mei, dan suhu maksimum rata-rata berubah-ubah dari 29,9 °C ke 32,9 °C. Kelembaban relatif bulanan ratarata berubah-ubah dari minimum 61% pada bulan September ke maksimum 83% pada bulan Januari. Kecepatan angin bulanan rata-rata di Stasiun Klimatologi Semarang berubah-ubah dari 215 km/hari pada bulan Agustus sampai 286 km/hari pada bulan Januari. Lamanya sinar matahari, yang menunjukkan rasio sebenarnya sampai lamanya sinar matahari maksimum hari, bervariasi dari 46% pada bulan Desember sampai 98% pada bulan Agustus.

2.1.1. Penggunaan lahan di Kota Semarang Penggunaan lahan di Kota Semarang meliputi irigasi teknis (198 Km2), setengah teknis (530 Km2), irigasi sederhana/ irigasi desa/ non PU (45 Km2), tadah hujan (2,031 Km2), dan yang tidak diusahakan (267 Km2). Disamping penggunaan lahan sawah, penggunaan lahan di Kota Semarang yang lain meliputi pekarangan, tegalan/ kebun, tambak/ kolam/ rawa, hutan rakyat/ tanaman kayu, hutan negara, perkebunan negara/ swasta dan penggunaan lain. Selengkapnya mengenai penggunaan lahan di Kota Semarang dapat dilihat pada Tabel di bawah ini. Tabel 2.3 Penggunaan Lahan Sawah di Kota Semarang Dirinci Tiap Kecamatan Tahun 2009 KECAMATAN Mijen Gunung Pati Banyumanik Gajahmungkur

TANAH SAWAH TEKNIS 0,00 84,00 0,00 0,00

1/2TEKNIS 285,00 145,00 55,00 0,00

NON PU 0,00 0,00 0,00 0,00

TADAH HUJAN

TIDAK DIUSAHAKAN

186,00 633,33 0,00 0,00


34,00 175,64 0,00 0,00

II - 8

KECAMATAN

TANAH SAWAH TEKNIS

1/2TEKNIS

Semarang Selatan 0,00 0,00 Candisari 0,00 0,00 Tembalang 0,00 0,00 Pedurungan 0,00 0,00 Genuk 62,00 0,00 Gayamsari 0,00 0,00 Semarang Timur 0,00 0,00 Semarang Utara 0,00 0,00 Semarang Tengah 0,00 0,00 Semarang Barat 0,00 0,00 Tugu 50,00 60,00 Ngaliyan 30,00 61,00 Total 226,00 606,00 Sumber : Kota Semarang Dalam Angka Th. 2009

NON PU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 45,00

TADAH HUJAN

TIDAK DIUSAHAKAN

0,00 0,00 432,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,00 264,00 1559,33

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 214,64

Grafik 2.2 Persentase Penggunaan Areal Tanah Berdasar Sistem Pengairan di Kota Semarang Tahun 2009

Sumber : Kota Semarang Dalam Angka Th. 2009


II - 9

Grafik 2.3 Persentase Penggunaan Lahan Sawah dan Non Sawah di Kota Semarang Tahun 2009

Sumber : Semarang Dalam Angka 2009

Secara keseluruhan kecenderungan penggunaan lahan non-sawah di Kota Semarang yang terbesar yaitu pekarangan (38%), ladang (21%), tegalan (14%), lainnya (11%), perkebunan (5%), tambak dan kayu-kayuan (4%), padang rumput (2%), tidak diusahakan (1%). Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada GAMBAR 2.2. Kecamatan Mijen memiliki luas lahan non-sawah paling luas dibanding dengan kecamatan-kecamatan lainnya di Kota Semarang dengan luas wilayah 5.207,25 Km2 dengan spesifikasi ladang (1.829 Km2), pekarangan (823 Km2), tanah kering tidak diusahakan (4,6 Km2), Hutan Negara (810 Km2), Perkebunan (1.116 Km2) lainnya (627,75 Km2). Sedangkan kecamatan yang memiliki luas lahan non-sawah paling kecil yaitu kecamatan Gayamsari dengan luas 549,47 Km2, dengan spesifikasi tegalan (49,50 Km2), pekarangan (420,89 Km2), Tanah Penggembalaan (13,15 Km2), Tambak (8,09 Km2), Kolam (3 Km2), Tanah kering yang tidak diusahakan (3,5 Km2), Tanah kering untuk kayu-kayuan (5 Km2), Tanah kering untuk lainnya (75,84 Km2). Secara keseluruhan, penggunaan lahan kering di Kota Semarang yaitu Pekarangan dan Bangunan (42%), Tegalan dan Kebun (27%), Tambak/Kolam, lainnya tanah kering (26%). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.


II - 10

Grafik 2.4 Persentase Luas Tanah Kering di Kota Semarang Tahun 2009

Sumber : Semarang Dalam Angka 2009

Tabel 2.4

Penggunaan Lahan Kering di Kota Semarang Dirinci Tiap Kecamatan Tahun 2009 LAHAN NON- SAWAH KECAMATAN Mijen

PEKARANG AN & BANGUNAN

TEGALAN DAN KEBUN

PADANG GEMBALA

TAMBAK/ KOLAM

RAWA

LAIN2 TANAH KERING

LAINNYA

823,00

1.829,00

0,00

4,50

0,00

2.550,74

5.207,24

Gunung Pati

1.312,70

2.573,50

0,00

0,00

0,00

126,89

4.013,09

Banyumanik

430,00

1.176,58

0,00

0,00

0,00

784,48

2.391,06

Gajahmungkur

691,63

2,97

0,00

0,00

0,00

70,37

764,98

Semarang Selatan

474,39

2,50

0,00

0,00

0,00

371,16

848,05

Candisari

494,39

33,85

13,87

0,00

0,00

27,27

569,38

Tembalang

2.085,40

1.000,80

0,00

0,00

0,00

901,84

3.988,04

Pedurungan

1.507,00

392,00

0,00

0,00

0,00

109,00

2.008,00

Genuk

1.349,08

910,82

0,00

194,28

0,00

190,26

2.644,44

Gayamsari

415,00

13,00

13,00

11,00

0,00

59,23

511,23

Semarang Timur

696,80

0,00

0,00

0,00

0,00

73,45

770,25

Semarang Utara

927,55

0,00

0,00

50,21

0,00

155,51

1.133,27

Semarang Tengah

527,55

5,48

0,00

0,00

0,00

71,97

604,99


II - 11

LAHAN NON- SAWAH KECAMATAN

PEKARANG AN & BANGUNAN

TEGALAN DAN KEBUN

Semarang Barat 1.389,20 Tugu 507,73 Ngaliyan 418,00 Total 14.049,42 Sumber : Semarang Dalam Angka 2009

PADANG GEMBALA

TAMBAK/ KOLAM

0,00 0,00 10,00 36,87

52,66 1.378,53 0,00 1.691,17

24,30 45,20 979,00 8.989,00

RAWA

LAIN2 TANAH KERING

0,00 0,00 0,00 0,00

LAINNYA

888,41 743,89 1.526,33 8.650,80

2.354,57 2.675,34 2.933,33 33.417,26

2.1.2. Tujuan, Kebijakan & Strategi Penataan Ruang Kota Semarang Tujuan Penataan ruang adalah mewujudkan Kota Semarang sebagai pusat

perdagangan dan jasa berskala internasional yang aman, nyaman,

produktif, dan berkelanjutan. Sedangkan kebijakan dan strategi penataan ruang Kota Semarang secara umum terbagi atas: Kebijakan pengembangan struktur ruang dan Kebijakan pengembangan pola ruang. Kebijakan pengembangan struktur ruang Kota Semarang dilakukan melalui : 1.

Pemantapan

pusat

pelayanan

kegiatan

yang

memperkuat

kegiatan

perdagangan dan jasa berskala internasional. 2.

Peningkatan aksesbilitas dan keterkaitan antar pusat kegiatan.

3.

Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem prasarana sarana umum.

Kebijakan pola ruang meliputi kebijakan pengelolaan kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kebijakan peningkatan pengelolaan Kawasan Lindung meliputi : 1. Peningkatan pengelolaan kawasan yang berfungsi lindung. 2. Pelestarian kawasan cagar budaya. 3. Peningkatan dan penyediaan ruang terbuka hijau yang proporsional di

seluruh wilayah Kota. Sedangkan kebijakan pengembangan kawasan budidaya meliputi : 1. Pengaturan pengembangan kawasan budidaya sesuai dengan daya

dukung dan daya tampung. 2. Perwujudan pemanfaatan ruang yang efisien dan kompak. 3. Pengelolaan dan pengembangan kawasan pantai.


II - 12

2.1.3. Rencana Pengembangan Sistem Pusat Pelayanan Dengan mempertimbangkan luas, karakter daerah, koordinasi pelaksanaan pembangunan, kemudahan dalam penyelesaian masalah, maka pembagian BWK di Kota Semarang ditentukan melalui pendekatan batas administratif. Untuk itu, dalam Rencana Tata Ruang Kota Semarang Tahun 2010-2030 pembagian BWK ditetapkan sebagai berikut : a. BWK I meliputi Kecamatan Semarang Tengah, Kecamatan Semarang Timur dan Kecamatan Semarang Selatan dengan luas kurang lebih 2.223 Ha; b. BWK II meliputi Kecamatan Candisari dan Kecamatan Gajahmungkur dengan luas kurang lebih 1.320 Ha; c. BWK III meliputi Kecamatan Semarang Barat dan Kecamatan Semarang Utara dengan luas kurang lebih 3.522 Ha; d. BWK IV meliputi Kecamatan Genuk dengan luas kurang lebih 2.738 Ha; e. BWK V meliputi Kecamatan Gayamsari dan Kecamatan Pedurungan dengan luas kurang lebih 2.622 Ha; f.

BWK VI meliputi Kecamatan Tembalang dengan luas kurang lebih 4.420 Ha;

g. BWK VII meliputi Kecamatan Banyumanik dengan luas kurang lebih 2.509 Ha; h. BWK VIII meliputi Kecamatan Gunungpati dengan luas kurang lebih 5.399 Ha; i.

BWK IX meliputi Kecamatan Mijen dengan luas kurang lebih 6.213 Ha; dan

j.

BWK X meliputi Kecamatan Ngaliyan dan Kecamatan Tugu dengan luas kurang lebih 6.393 ha.

Rencana pendistribusian fasilitas pelayanan regional dimasing-masing BWK meliputi : a. Perkantoran, perdagangan dan jasa di BWK I, II, dan III b. Pendidikan kepolisian dan olah raga di BWK II c. Perkantoran, transportasi udara dan transportasi laut di BWK III d. Industri di BWK IV dan BWK X e. Pendidikan di BWK VI dan BWK VIII f. Perkantoran militer di BWK VII g. Kantor pelayanan publik di BWK IX

Rencana penetapan pusat pelayanan di Kota Semarang terdiri atas: Pusat pelayanan kota, Sub pusat pelayanan kota dan Pelayanan lingkungan.


II - 13

Pusat pelayanan kota berfungsi sebagai pusat pelayanan pemerintahan Provinsi, pemerintahan Kota yang berupa pusat pelayanan kegiatan pemerintahan yang dilengkapi dengan pengembangan fasilitas, meliputi kantor Gubernur dan kantor Walikota serta fasilitas kantor pemerintahan pendukung dan pelayanan publik lainnya. Selain itu pusat pelayanan kota juga sebagai pusat kegiatan perdagangan modern dan jasa komersial yang dilengkapi dengan : a.

Pusat perbelanjaan skala kota;

b.

Hotel dan penginapan;

c.

Perkantoran swasta;

d.

Jasa akomodasi pariwisata lainnya. Sub pusat pelayanan kota merupakan pusat BWK yang dilengkapi dengan

sarana lingkungan perkotaan skala pelayanan BWK yang meliputi : a.

Sarana perdagangan dan jasa

b.

Sarana pendidikan

c.

Sarana kesehatan

d.

Sarana peribadatan

e.

Sarana pelayanan umum Pusat pelayanan lingkungan kota dilengkapi dengan sarana lingkungan

perkotaan skala pelayanan sebagian BWK, meliputi : a.

Sarana perdagangan;

b.

Sarana pendidikan;

c.

Sarana kesehatan;

d.

Sarana peribadatan; dan

e.

Sarana pelayanan umum.


II - 14

Gambar 2.2 Peta Pembagian BWK Kota Semarang


II - 15

Gambar 2.3 Peta Rencana Struktur Ruang Kota Semarang


II - 16

2.1.4. Rencana Sistem Jaringan Transportasi Sistem Jaringan Transportasi di Kota Semarang meliputi jaringan Jalan, Transportasi Darat, Transportasi Laut dan Transportasi Udara. Sebagaimana tertuang dalam RTRW Kota Semarang tahun 2010-2030 Rencana Sistem Jaringan Transportasi adalah sebagai berikut: 1. Rencana Jaringan Jalan Skenario fungsi dari perwujudan struktur jalan Kota Semarang adalah sebagai berikut :  Struktur jalan yang ada menghubungkan antara sub pusat wilayah di daerah pinggiran  Struktur jalan yang ada menghubungkan antara sub pusat wilayah dengan pusat kota  Struktur jalan yang ada mampu memfasilitasi pergerakan eksternal kota dengan tidak membebani aktivitas pusat kota Setiap pusat aktivitas kota, nantinya akan dihubungkan jaringan jalan yang memadai. Kondisi jaringan jalan Kota Semarang yang sudah menghubungkan keseluruhan wilayah kota memudahkan daIam merumuskan struktur jalan yang akan

dikembangkan.

Dalam

perkembangannya,

konsep

struktur

jalan

menggunakan konsep radial konsentris. a.

Pengembangan Jalan Lingkar (Radial)

1.

Inner Ring Road Adalah jalan yang dikembangkan sebagai penghubung melingkar antar kawasan dalam pusat kota. Pengembangan jalan ini sangat penting dalam rangka mewujudkan sistem pergerakan yang lancar jika terdapat kemacetan pada ruas jalan tertentu di kawasan pusat kota.

2.

Middle Ring Road Adalah struktur jalan yang menghubungkan antar beberapa daerah sub pusat dengan pusat Kota Semarang.

3.

Outer Ring Road Adalah jalur lingkar yang menghubungkan beberapa wilayah pusat pertumbuhan pinggiran kota dengan wilayah pinggiran lainnya


II - 17

b.

Pengembangan Jalan Konsentrik Jalur

jalan

konsentrik

adalah

kumpulan

jalan

yang

berfungsi

mendistribusikan pergerakan ke beberapa regional di sekitar Kota Semarang selain itu jaringan jalan ini berfungsi pula menghubungkan beberapa pusat pertumbuhan di daerah pinggiran dengan pusat Kota Semarang. Selain rencana penentuan hirarki jalan seperti tersebut diatas, maka yang perlu diperhatikan dalam pengembangan sistem transportasi di Kota Semarang adalah mengkaitkan sistem jaringan jalan Kota Semarang dengan Jalan Tol Semarang-Solo, Jalan Tol Semarang-Demak dan Jalan Tol Semarang-Batang.

2. Rencana Sarana Transportasi Pengembangan sistem terminal ditentukan oleh fungsi Kota Semarang sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan permasalahan internal lalu lintas kota. Atas dasar hal tersebut maka pengembangan sarana transportasi di Kota Semarang adalah sebagai berikut : Transportasi Darat 

Terminal Tipe A Terminal Tipe A berfungsi melayani jalur angkutan umum

Antar Kota

Antar Provinsi, angkutan antar kota dalam provinsi, angkutan kota dan angkutan pedesaan. Lokasi terminal tipe A direncanakan di :  BWK X (Mangkang)  BWK VII (Pudak Payung) 

Terminal tipe B Terminal tipe B berfungsi untuk melayani pergerakan penumpang antar kota dalam provinsi (AKDP) dan angkutan perdesaan. Lokasi terminal tipe B direncanakan di Terboyo (BWK IV) dan Penggaron (BWK V).



Terminal tipe C Terminal tipe C berfungsi untuk melayani pergerakan penumpang perkotaan dan angkutan perdesaan. Lokasi terminal tipe C direncanakan di Gunungpati, Penggaron, Cangkiran, Pelabuhan Tanjung Mas, Sendowo dan Sampangan.


II - 18



Stop Station Merupakan fasilitas tempat pergantian moda kendaraan umum bagi penumpang seperti halnya terminal, hanya saja skala pelayanan Stop Station lebih kecil dibandingkan terminal. Stop Station berfungsi untuk melayani pergerakan Asal-Tujuan/ Origin-Destination (OD). Fasilitas ini dikembangkan pada kawasan-kawasan yang merupakan simpul bangkitan dan tujuan lalu lintas.



Terminal Barang Terminal barang merupakan sarana untuk melayani pergerakan barang dalam suatu wilayah. Terminal barang yang akan dikembangkan, direncanakan berada di Kelurahan Bandarharjo, Kecamatan Semarang Utara, yang terintegrasi dengan Pelabuhan Tanjung Emas Semarang.



Jaringan Kereta Api Jaringan rel kereta api yang ada ditingkatkan sesuai dengan peningkatan pelayanan, sesuai dengan pengembangan teknologi perkeretaapian yaitu dengan menerapkan jalur ganda (Double Track). Rencana pengembangan kereta api diarahkan untuk mengoptimalkan kereta api sebagai angkutan penumpang dan angkutan barang.

Transportasi Laut Pelabuhan Tanjung Mas direncanakan sebagai pelabuhan internasional (sesuai arahan dalam PP Nomor 26 Tahun 2008) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Rencana transportasi yang direncanakan dalam pelabuhan meliputi penumpang dan barang. Rute pelayanan

penumpang dan barang

direncanakan memiliki skala pelayanan regional, nasional dan internasional. Untuk mendukung fungsi kepelabuhan kawasan disekitar kawasan pelabuhan harus dirancang memiliki fungsi yang mendukung fungsi pelabuhan, Untuk itu disekitar kawasan pelabuhan dikembangkan fungsi-fungsi terminal peti kemas, perdagangan, perhotelan, jasa dan perkantoran.


II - 19

Transportasi Udara Bandara

merupakan

fasilitas

yang

memiliki

peranan

penting

dalam

mendukung perkembangan Kota Semarang. Bandara udara Kota Semarang berada di kawasan pusat kota, untuk mendukung perkembangan aktivitas transportasi udara dalam melayani perkembangan aktivitas Kota Semarang, perlu

dikaji

Operasional

ulang

Penerapan kebijakan KKOP

Penerbangan)

untuk

mencegah

(Keselamatan Kawasan

bangunan

yang

menjadi

pengganggu (obstacle) kegiatan kebandar-udaraan.

2.1.5 Rencana Sistem Prasarana Pengelolaan Lingkungan Rencana Sistem Prasarana Pengelolaan Lingkungan di Kota Semarang meliputi Sistem Sanitasi Lingkungan dan Sistem Jaringan Drainase. Rencana Sistem Sanitasi lingkungan Secara umum penanganan limbah domestik untuk Kota Semarang harus mengacu kepada Rencana Strategi Nasional untuk Pengelolaan Air Buangan Rumah Tangga Daerah Perkotaan. Limbah domestik adalah limbah yang berasal dari buangan rumah tangga berupa tinja dan buangan cair lainnya seperti air bekas cucian dan lain-lain. Penanganan buangan ini tidaklah mudah karena menyangkut masyarakat dan pemerintah yang saling terkait didalam penanganannya serta membutuhkan biaya cukup besar. Pengolahan limbah domestik secara umum dibagi kedalam 2 (dua) jenis yaitu On-Site System dan Off-Site System. 

On-Site System, dimana buangan langsung dialirkan ke septic tank dan cairannya diresapkan melalui tanah.



Off-Site System, dimana menggunakan sistem saluran air buangan untuk mengalirkan air buangan dari rumah tangga kemudian diolah disuatu tempat tertentu.

Rencana Sistem Jaringan Drainase a.

Penanganan Drainase Kota Semarang Berdasarkan kondisi topografi Kota Semarang, sistem drainase Kota

Semarang tidak bisa lagi mengandalkan sistem gravitasi murni, tetapi sistem kombinasi antara sistem drainase gravitasi, polder dan tanggul laut. Di samping


II - 20

itu, beban drainase dari kawasan hulu perlu dikendalikan dengan fasilitas pemanenan air hujan. Sistem drainase dikembangkan berdasarkan konsep one watershed one plan one management. Masing-masing sistem drainase dibagi menjadi menjadi daerah hulu dan hilir. Sistem drainase yang dikembangkan dikembangkan di daerah hulu dan hilir berbeda. 

Daerah Hulu Konsep yang dikembangkan di daerah hulu adalah sistem banjir kanal, air

yang berasal dari kawasan hulu diusahakan tidak membebani kawasan bawah, dengan mengalirkannya melalui banjir kanal. Masing-masing sistem drainase akan dilengkapi dengan satu atau lebih banjir kanal. 

Daerah Hilir Kawasan hilir diusahakan hanya menerima beban drainase yang berasal dari

wilayah itu saja, tidak menerima kiriman dari hulu maupun air rob dari laut. Untuk itu perlu dikembangkan sistem drainase tertutup. Masing-masing wilayah dibagibagi menjadi beberapa sub sistem yang secara hidrologis berdiri sendiri. Pada setiap sub sistem dikembangkan sistem drainase polder. Beban sistem polder dapat dikurangi dengan mengembangkan fasilitas untuk memanen air hujan, khususnya yang berupa tampungan. Fasilitas ini berfungsi ganda, yaitu menurunkan beban drainase sekaligus dapat dimanfaatkan sebagai sumber air bersih.  Sistem Polder Dalam penanganan permasalahan drainase di daerah hilir Kota Semarang diatasi dengan pembuatan sistem polder yang mampu mengatur aliran air yang ada.  Waduk dan Embung Sedang bagi pengaturan sistem drainase Kota Semarang di daerah hulu dilakukan dengan merencanakan pembangunan dan pengoptimalan waduk dan embung. 2.1.6 Rencana Pengembangan Sistem Prasarana Lainnya Pengembangan Sistem Prasarana yang lainnya di Kota Semarang meliputi beberapa aspek yang menyangkut kepentingan umum antara lain: jaringan jalan yang diperuntukkan untuk para pejalan kaki, sistem untuk angkutan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2010-2015

II - 21

umum, pengaturan sektor informal serta memperhatikan ruang evakuasi bencana di Kota Semarang. Jaringan Jalan Pejalan Kaki Untuk menciptakan ruang kota yang manusiawi dan mampu mendukung kedinamisan pergerakan penduduk kota, maka setiap pengembangan ruas jalan yang digunakan untuk kendaraan umum dan pribadi harus memiliki ruang bagi pejalan kaki dan jalur sepeda pada ruas jalan yang memungkinkan. Pengembangan fasilitas pejalan kaki dilakukan secara memadai dengan memperhitungkan penggunaannya bagi penyandang cacat. Angkutan Umum Selain sistem prasarana transportasi yang baik, rencana peningkatan pelayanan pergerakan Kota Semarang juga dilakukan pada sistem pelayanan angkutan umum. Rencana peningkatan pelayanan angkutan ini meliputi : a. Peningkatan pelayanan angkutan umum, dilakukan dengan upaya optimalisasi, perbaikan fisik dan pembangunan prasarana baru. b. Pengembangan sistem angkutan umum massal (SAUM) pada koridor-koridor utama (jalur primer) berbasis rel atau jalan raya. c. Pengembangan koridor-koridor utama diarahkan untuk menghubungkan antara pusat Kota dengan pusat BWK. d. Pengembangan sarana angkutan umum massal yang melewati ruas-ruas jalan utama yang menghubungkan seluruh wilayah dalam kota. e. pengembangan sistem angkutan umum berbasis rel diarahkan pada pengembangan angkutan monorail/ kereta ringan yang melayani rute Mangkang – Kalibanteng – Simpang Lima – Pedurungan – Genuk. f. Rencana pengembangan dan peningkatan fasilitas pelayanan ujung-pangkal pergerakan angkutan umum. Rencana Pengaturan Kegiatan Sektor Informal Untuk kepentingan Kota Semarang ke depan agar upaya penataan PKL benar-benar komprehensif dan menyentuh akar masalah, maka perlu diperhatikan hal-hal berikut: 1. Keberadaan PKL pada dasarnya bukanlah semata-mata beban atau gangguan bagi keindahan dan ketertiban kota. 2. PKL tidak bisa dibiarkan lepas kendali, melainkan perlu ditata sedemikian rupa agar tidak menganggu ketertiban dan keindahan kota. 3. Upaya penataan PKL tidak hanya pada bentuk-bentuk penindakan atau operasi penertiban yang sifatnya represif, yang umumnya hanya melahirkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2010-2015

II - 22

pembangkangan dan daya resistensi para PKL, tetapi, yang lebih penting adalah bagaimana mengkombinasikan antara fungsi pembinaan, fungsi pengawasan, dan fungsi preventif, serta fungsi penindakan itu sendiri untuk situasi khusus. Ruang Evakuasi Bencana Ruang evakuasi bencana berupa jalur penyelamatan (escape road) adalah jalan-jalan kota yang dikembangkan/ direncanakan sebagai jalur pelarian ke bangunan/bukit penyelamatan dan wilayah yang aman apabila terjadi bencana alam (gempa ,banjir, dan angin puting beliung) serta bencana kebakaran;

2.1.7 Rencana Kawasan Strategis Kota Semarang Kawasan strategis adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan. Adapun rencana pengembangan kawasan strategis di Kota Semarang adalah : a. Kawasan strategis bidang pertumbuhan ekonomi b. Kawasan strategis bidang sosial budaya c. Kawasan strategis bidang fungsi dan daya dukung lingkungan hidup a. Kawasan Strategis Bidang Pertumbuhan Ekonomi Kawasan strategis bidang pertumbuhan ekonomi di Kota Semarang adalah kawasan cepat berkembang dan kawasan perlu kerja sama dengan daerah sekitarnya (kawasan perbatasan). Kawasan cepat berkembang ini perlu diprioritaskan penataan ruangya

karena potensi yang dimiliki apabila tidak

diarahkan justru menimbulkan permasalahan. Sedangkan kawasan perbatasan di Kota Semarang memiliki peranan yang sangat penting, karena kawasan inilah yang akan mengintegrasikan perkembangan Kota Semarang dengan daerah yang ada disekitarnya. b. Kawasan Segitiga Peterongan – Tawang – Siliwangi Kawasan pusat kota yang terletak pada Kawasan Segitiga Peterongan – Tawang – Siliwangi. Kawasan segitiga ini memiliki kekuatan pengembangan yang sangat besar, potensi pengembangan pada kawasan ini adalah kegiatan perdagangan dan jasa. Secara umum Kawasan Segitiga Peterongan – Tawang – Siliwangi adalah kawasan yang memiliki kepadatan bangunan yang tinggi. Dalam kawasan saat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2010-2015

II - 23

ini telah terjadi transformasi kegiatan perdagangan dan jasa dari skala kecil dan menengah ke skala besar. Hal ini terbukti dengan tumbuhnya beberapa pusat perbelajaan dan fungsi jasa (perkantoran swasta dan hotel) yang mengalih fungsikan lahan yang sebelumnya berfungsi sebagai pertokoan dan permukiman. c. Pelabuhan Tanjung Mas Pelabuhan Tanjung Mas merupakan fasilitas nasional yang ada di Kota Semarang, maka arahan pengelolaan di kawasan pelabuhan ditekankan pada kegiatan : 

Memperlancar pergerakan manusia dan barang di dalam kawasan pelabuhan maupun kawasan pelabuhan dengan kawasan diluarnya melalui peningkatan jariangan jalan yang memadai dan pengembangan sistem terminal yang terintegrasi dengan pergerakan darat (pergerakan jalan raya dan kereta api) dan pergerakan udara.



Perlunya dilakukan penanganan percepatan penurunan permukaan tanah dan banjir rob.



Penyusunan kebijakan penataan ruang kawasan pelabuhan dalam rangka memadukan kegiatan pelabuhan dengan kawasan yang ada disekitarnya.

d. Kawasan Strategis Bidang Sosial Budaya Kawasan strategis bidang sosial budaya di Kota Semarang adalah Kawasan Cagar Budaya Kota Lama, Kampung Pecinan, Kampung Melayu, dan kawasan lainnya. Kawasan tersebut merupakan kawasan cagar budaya yang harus dilindungi dan dilestarikan keberadaannya. Hal ini dimaksudkan untuk mempertahankan kekayaan budaya berupa peninggalan-peninggalan sejarah yang berguna untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dari ancaman kepunahan yang disebabkan oleh kegiatan alam maupun manusia. Dalam pemanfaatannya, kawasan cagar budaya dapat ditingkatkan fungsinya untuk dapat menunjang kegiatan pariwisata, yang nantinya dapat memberikan kontribusi pendapatan dari sektor pariwisata. e. Kawasan Strategis Bidang Fungsi Dan Daya Dukung Lingkungan Hidup Kawasan strategis bidang fungsi dan daya dukung lingkungan hidup adalah: 1. Kawasan Bendungan Jatibarang. Pembangunan Bendungan Jatibarang yang akan difungsikan sebagai pengendali limpasan air ke kawasan bawah Kota Semarang. Bendungan ini direncanakan berlokasi di Kecamatan Gunungpati.


II - 24

Selain fungsi hidrologi kawasan, Kawasan Bendungan Jatibarang juga akan dijadikan kawasan wisata dengan fasilitas bebragai fasilitas pendukungnya. Adanya percampuran fungsi konservatif dan budidaya ini menyebabkan kawasan Bendungan Jatibarang perlu di kelola dengan baik agar fungsi budidaya tidak sampai menganggu fungsi konservasi. 2. Kawasan Reklamasi Pantai Kawasan reklamasi pantai ditetapkan berada di wilayah pesisir Kota Semarang (Kecamatan Semarang Utara, Barat sampai Tugu) yang pengembangannya dalam rangka pengoptimalan kawasan pesisir dengan mengedepankan tata ruang, dampak lingkungan dan memberikan keuntungan kepada Pemerintah dan masyarakat serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2

ASPEK DEMOGRAFI Secara Demografi, berdasarkan data statistik Kota Semarang penduduk

Kota Semarang periode tahun 2005-2009

mengalami peningkatan rata-rata

sebesar 1,4% per tahun. Pada tahun 2005 adalah 1.419.478 jiwa, sedangkan pada tahun 2009 sebesar 1.506.924 jiwa, yang terdiri dari 748.515 penduduk laki-laki, dan 758.409 penduduk perempuan. Tabel 2.5 Jumlah Penduduk Kota Semarang Tahun 2005-2009 No

Tahun

1 2 3 4 5

2005 2006 2007 2008 2009

Jumlah Penduduk Laki-Laki Perempuan 705,627 713,851 711,755 722,270 722,026 732,568 735,457 746,183 748,515 758,409

Jumlah 1,419,478 1,434,025 1,454,594 1,481,640 1,506,924

Pertumbuhan (%) 1.45 1.06 1.43 1.86 1.71

Sumber: Kota Semarang Dalam Angka, BPS Kota Semarang, 2009

Peningkatan jumlah penduduk tersebut dipengaruhi oleh jumlah kelahiran, kematian dan migrasi.

Pada tahun 2005 jumlah kelahiran sebanyak 19.504

jiwa, jumlah kematian sebanyak 8.172 jiwa, penduduk yang datang sebanyak 38.910 jiwa dan penduduk yang pergi sebanyak 29.107 jiwa. Besarnya penduduk yang datang ke Kota Semarang disebabkan daya tarik kota Semarang sebagai kota perdagangan, jasa, industri dan pendidikan.


II - 25

Tabel 2.6 Perkembangan Penduduk Lahir, Mati, Datang dan Pindah Kota Semarang Tahun 2005 - 2009 No 1 2 3 4 5

Tahun 2005 2006 2007 2008 2009

Lahir 19,504 21,445 22,838 24,472 25,262

Penduduk (jiwa) Mati Datang 8,172 38,910 9,023 42,714 10,018 43,151 10,018 44,187 10,373 38,518

Pindah 29,107 32,557 35,180 37,128 34,172

Sumber: Kota Semarang Dalam Angka, BPS Kota Semarang, 2009

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa penduduk yang datang ke Kota Semarang dan penduduk yang lahir setiap tahunnya lebih besar dari pada penduduk yang pindah dan penduduk yang mati, hal tersebut menggambarkan bahwa peningkatan penduduk Kota Semarang disebabkan oleh penduduk yang datang dan lahir

dengan proporsi rata-rata 60,04% per tahun dibanding

penduduk pindah dan penduduk yang mati. Penduduk Kota Semarang dilihat dari kelompok umur sebanyak 912.362 jiwa atau 73,96% merupakan penduduk usia produktif ( umur 15 – 65 tahun) dan 26,04% merupakan penduduk tidak produktif (umur 0-14 tahun dan diatas 65 tahun). Tabel 2.7 Jumlah Penduduk Kota Semarang Berdasarkan Kelompok Umur Di Kota Semarang Tahun 2005-2009 Kelompok Umur

J U M L A H (jiwa) 2005

2006

0–4 49.497 49.935 5–9 113.270 114.216 10 – 14 116.321 117.280 15 – 19 112.459 113.442 20 – 24 118.682 119.829 25 – 29 151.571 153.198 30 – 34 142.919 144.321 35 – 39 138.312 139.631 40 – 44 117.958 119.214 45 – 49 101.529 102.571 50 – 54 79.698 80.937 55 – 59 52.619 53.336 60 – 64 34.063 34.522 65 + 90.480 91.593 Jumlah 1.419.478 1.434.025 Sumber : BPS Kota Semarang, 2009

2007 50.721 116.072 119.198 115.241 121.618 155.321 146.455 141.734 120.876 104.041 81.772 53.921 34.906 92.718 1.454.594

2008 51.664 118.230 121.414 117.384 123.879 158.209 149.178 144.369 123.124 105.976 83.292 54.924 35.555 94.442 1.481.640


2009 52.635 120.566 123.840 119.586 126.012 160.805 151.697 146.930 125.351 107.815 84.568 55.630 35.965 95.524 1.506.924

II - 26

Komposisi penduduk kota Semarang ditinjau dari aspek pendidikan (di atas umur 5 tahun) adalah telah tamat SD/MI sebesar 22,86% ; telah tamat SLTA sebesar 21,10% ; belum tamat SD sebesar 20,38% ;telah tamat SLTP sebesar 20,28% ; tidak/belum pernah sekolah sebesar 6,54%, telah tamat DIV/S1/S2 sebesar 4,51% dan telah tamat DI/DII/DIII sebesar 4,35%. Grafik 2.5 Penduduk Kota Semarang berdasarkan Pendidikan pada Tahun 2009 Tamat D1,II,III 4.35%

Tamat DIV/S1/S2/S3 Tidak Sekolah 4.51% 6.54%

Tidak/Belum tamat SD/MI 20.38%

Tamat SLTA 21.10%

Tamat SD/MI 22.86%

Tamat SLTP 20.28%

Sumber: Kota Semarang dalam Angka 2009, BPS (data diolah)

Perkembangan jumlah penduduk Kota Semarang berdasarkan mata pencaharian selama periode 2005-2009 sebagaimana tabel berikut. Tabel 2.8 Komposisi Penduduk Kota Semarang berdasarkan Mata Pencaharian Pada Tahun 2005-2009 NO

JENIS PEKERJAAN

1

Petani Sendiri

2

Buruh Tani

17.271

22.409

18.992

18.783

27.791

3

Nelayan

2.468

2.256

2.506

2.478

3.657

4

Pengusaha

15.771

24.580

51.304

52.514

77.706

5

Buruh Industri

185.604

192.473

152.557

152.606

225.897

6

Buruh Bangunan

131.453

106.217

71.328

72.771

107.692

7

Pedagang

76.672

75.951

73.431

73.457

108.788

8

Angkutan

26.614

30.144

22.187

22.195

32.819

9

PNS/ABRI

93.707

88.486

86.918

86.949

128.718

10

Pensiunan

34.208

38.101

32.855

32.667

48.635

11

Lainnya

255.717

258.815

76.657

76.684

111.714

869.925

867.617

615.229

617.507

912.362

Jumlah

2006 28.185

JUMLAH (jiwa) 2007 26.494

2005 30.440

2008 26.203

2009 38.945

Sumber data : BPS Kota Semarang Tahun 2009 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2010-2015

II - 27

Komposisi penduduk berdasarkan mata pencaharian di Kota Semarang berturut-turut

buruh Industri dengan persentase sebesar 24,76%, PNS/ABRI

sebesar 14,11%, Lainnya sebesar 12,24%, Pedagang sebesar 11,92%, Buruh Bangunan 1,80%, Pengusaha sebesar 8,52%, Pensiunan sebesar 5,33%, Petani sebesar 4,27%, Angkutan sebesar 3,60%, Buruh tani sebesar 3,05%, dan Nelayan sebesar 0,40 %. Hal ini menggambarkan bahwa aktivitas penduduk Kota Semarang bergerak pada sektor perdagangan dan jasa. 2.3

ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT Kinerja pembangunan pada aspek kesejahteraan masyarakat

gambaran dan hasil

dari pelaksanaan pembangunan

merupakan

selama periode tertentu

terhadap kondisi kesejahteraan masyarakat yang mencakup kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, seni budaya dan olahraga. Hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan pada aspek kesejahteraan masyarakat selama periode 2005-2009 adalah sebagai berikut : 2.3.1. Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi. Kinerja kesejahteraan dan pemerataan ekonomi Kota Semarang selama periode tahun 2005-2009 dapat dilihat dari indikator pertumbuhan PDRB, laju inflasi, PDRB per kapita, dan angka kriminalitas yang tertangani. Perkembangan kinerja pembangunan pada kesejahteraan dan pemerataan ekonomi

adalah sebagai

berikut: a.

Pertumbuhan PDRB Pertumbuhan

perekonomian

PDRB

merupakan

indikator

untuk

mengetahui

kondisi

secara makro yang mencakup tingkat pertumbuhan sektor-sektor

ekonomi dan tingkat pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah. Laju Pertumbuhan PDRB Kota Semarang atas dasar

harga berlaku selama periode 2005-2009

mengalami pertumbuhan yang meningkat. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku pada tahun 2005 sebesar Rp. 23.208.244,89 juta rupiah sampai dengan tahun 2009 mencapai sebesar Rp. 38.459.815,06 juta rupiah. Sedangkan untuk PDRB Atas Dasar Harga Konstan pada tahun 2005 sebesar

Rp 16.194.264,61 juta rupiah dan

meningkat menjadi Rp 20.180.577,95 juta rupiah di tahun 2009. Untuk selengkapnya perkembangan PDRB Kota Semarang ditahun 2005-2009 dapat terlihat dalam tabel dibawah.


II - 28

Tabel 2.9 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Kota Semarang Tahun 2005 - 2009 No.

Sektor Usaha / Lapangan Usaha

2005 Rp.

Tahun ( Rp. Jutaan) 2007

2006 %

Rp.

%

Rp.

A

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku

1. 2.

Pertanian Pertambangan dan Penggalian

3. 4.

Industri Pengolahan Listrik, Gas dan Air Bersih

6,256,676 443,417

26.96 1.91

7,147,347 487,538

26.85 1.83

7,883,533 532,280

5. 6.

Bangunan Perdagangan, Hotel dan Restoran

3,584,579 6,788,735

15.45 29.25

4,445,308 7,480,618

16.70 28.10

7.

Angkutan dan Komunikasi

2,399,867

10.34

2,762,149

10.37

8.

Keuangan, Sewa & Jasa Perusahaan

9.

Jasa

B

PDRB Atas Dasar Harga Konstan 1. Pertanian 2. Pertambangan dan Penggalian

23,208,224 294,257 46,997

693,463 2,700,233 23,208,224

207,455 28,553

26,624,244 1.27 0.20

2.99

321,780 52,327

772,160

%

30,515,737 1.21 0.20

2.90

365,095 57,063

2008 Rp.

2009 *) %

34,540,949

%

38,459,815

398,756 61,694

1.15 0.18

442,499 66,480

1.15 0.17

25.83 1.74

8,679,006 574,399

25.13 1.66

9,483,637 609,532

24.66 1.58

5,414,829 8,635,562

17.74 28.30

6,398,054 9,972,004

18.52 28.87

7,453,706 10,884,995

19.38 28.30

3,073,387

10.07

3,374,753

9.7703

3,814,968

9.92

993,471

2.8762

1,075,543

2.80

4,088,812 34,540,949

11.838

4,628,454 38,459,815

12.03

227,516 30,726

1.19 0.16

234,611 31,501

1.16 0.16

889,126

1.20 0.19

Rp.

2.91

11.63

3,155,017 26,624,244

11.85

3,664,861 30,515,737

12.01

1.28 0.18

213,730.87 29,043.79

1.25 0.17

219,249.83 29,992.32

1.21 0.17

3. Industri Pengolahan 4. Listrik, Gas dan Air Bersih

4,508,130 217,621

27.84 1.34

4,724,893.43 225,734.02

27.60 1.32

4,998,705.58 235,801.58

27.55 1.30

5,236,515 250,626

27.33 1.31

5,465,109 260,312

27.08 1.29

5. Bangunan 6. Perdagangan, Hotel dan Restoran

2,230,742 5,025,711

13.77 31.03

2,527,078.34 5,182,067.45

14.76 30.27

2,708,769.04 5,493,915.98

14.93 30.28

2,849,024 5,906,984

14.87 30.83

3,081,148 6,217,358

15.27 30.81

7. Pengangkutan dan Komunikasi

1,556,572

9.61

1,640,072.26

9.58

1,745,291.26

9.62

1,851,303

9.66

1,952,040

9.67

495,325

3.06

507,540.20

2.96

526,192.09

2.90

548,372

2.86

565,144

2.80

2,255,749 19,156,814

11.78

2,373,356 20,180,578

11.76

8. Keuangan, Sewa dan Jasa Perusahaan 9. Jasa

1,924,156 16,194,265

11.88

2,068,544.92 17,118,705

12.08

2,184,722.29 18,142,640

12.04

Sumber : Produk Domestik Regional Bruto Kota Semarang BPS Kota Semarang


II - 29

Dari tabel tersebut, kontribusi sektor usaha terbesar terhadap PDRB Kota Semarang adalah Sektor Usaha Perdagangan, Hotel dan Restoran diikuti kemudian oleh Sektor Usaha Industri Pengolahan dan Sektor Usaha Bangunan. Pada tahun 2009 konstribusi masing-masing sektor usaha tersebut adalah sebagai berikut : Perdagangan, Hotel dan Restoran sebesar 29,86 %, industri pengolahan sebesar 24,52%, dan sektor bangunan sebesar 19,27%. Hal tersebut menggambarkan

bahwa

aktivitas

ekonomi

masyarakat

Kota

Semarang

didominasi oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor industri pengolahan dan sektor bangunan. Peningkatan Laju Pertumbuhan PDRB

berimplikasi terhadap kondisi

perekonomian Kota Semarang secara makro yang ditunjukan dengan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE). LPE Kota Semarang periode 2005-2009 mengalami pertumbuhan yang positif seperti terlihat dalam grafik di bawah ini. Grafik 2.6 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Semarang Tahun 2005-2009

Sumber : Produk Domestik Regional Bruto Kota Semarang 2009, BPS Kota Semarang

Pada tahun 2005 tercatat sebesar 5,14%, kemudian meningkat sebesar 5,71 %, pada tahun 2006, 5,98 % pada tahun 2007, dan 6,03 % pada tahun 2008. Sedangkan pada tahun 2009, pertumbuhan ekonomi kota Semarang tercatat sebesar 5,47 %. Pertumbuhan ekonomi Kota Semarang terjadi penurunan pada tahun 2009 sebesar 0,56 % dari 6,03 % pada tahun 2008 menjadi 5,47 % pada tahun 2009. Penurunan ini lebih dipengaruhi adanya kondisi perekonomian global seperti kebijakan pasar bebas (Asean-China Free Trade Area/ACFTA), kenaikan BBM dan TDL. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2010-2015

II - 30

b.

Laju Inflasi Laju

inflasi

merupakan

ukuran

yang

dapat

menggambarkan

kenaikan/penurunan harga dari sekelompok barang dan jasa yang berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat. Laju inflasi Kota Semarang selama periode tahun 2005-2009 mengalami pertumbuhan yang fluktuatif.

Pada tahun 2005 sebesar 16,46 %, tahun 2006

sebesar 6,08 %, tahun 2007 mencapai 6,75 %, tahun 2008 sebesar 10,34 % dan tahun 2009 sebesar 3,19 %. Besaran laju inflasi yang terjadi lebih diakibatkan pada permintaan masyarakat akan bahan kebutuhan pokok. Grafik 2.7 Laju Inflasi Kota Semarang Tahun 2005-2009

Sumber : Produk Domestik Regional Bruto Kota Semarang 2009, BPS Kota Semarang

c.

PDRB Perkapita Peningkatan

Laju

Pertumbuhan

PDRB,

diikuti

dengan

kenaikan

pendapatan per kapita. Selama periode tahun 2005-2009 PDRB Perkapita Kota Semarang mengalami pertumbuhan yang positif. PDRB Perkapita atas dasar harga berlaku pada tahun 2005 sebesar

Rp. 14.947.472,59 meningkat pada

tahun 2006 menjadi sebesar Rp.17.067.350,89 dan pada tahun 2007 sebesar Rp.19.394.727,40 kemudian meningkat lagi pada tahun 2008 menjadi sebesar Rp.21.352.860,09 serta pada tahun 2009 menjadi sebesar Rp.23.889.579,87.


II - 31

Grafik 2.8 Perkembangan PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku Kota Semarang Tahun 2005-2009

25.000.000,00 20.000.000,00 15.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 0,00

2005

PDRB Perkapita 14.947.472,59

2006

2007

2008

2009

17.067.350,89

19.394.727,40

21.352.860,09

23.889.579,87

PDRB per kapita atas dasar harga konstan tahun 2000 dari tahun ke tahun juga menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2005 sebesar Rp. 10.534.628,92,-, pada tahun 2006 sebesar

Rp.11.045.072,76,-, pada tahun 2007 sebesar

Rp.11.591.578,22, pada tahun 2008 sebesar Rp.11.897.251,91, dan pada tahun 2009 sebesar Rp. 12.338.639,96.

d.

Indek Pembangunan Manusia (IPM) IPM merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat

upaya dan kinerja pembangunan dengan dimensi yang lebih luas karena memperlihatkan kualitas penduduk dalam hal kelangsungan hidup, intelektualias dan standar hidup layak. IPM disusun dari tiga komponen yaitu lamanya hidup, yang diukur dengan harapan hidup pada saat lahir ; tingkat pendidikan, diukur dengan kombinasi antara melek huruf pada penduduk dewasa dan rata-rata lama sekolah ; serta tingkat kehidupan yang layak dengan ukuran pengeluaran perkapita (purchasing power parity). Pada tahun 2009 IPM Kota Semarang telah mencapai skor 76,90, angka tersebut menempati urutan kedua dibawah Kota Surakarta, namun masih jauh diatas angka rata-rata Provinsi Jawa Tengah sebesar 72,10. Selengkapnya IPM Kota Semarang dapat dilihat pada tabel di bawah ini :


II - 32

Tabel 2.10 Perkembangan IPM Kota Semarang Tahun 2005-2009 No

Tahun

Skor

Ket

1

2005

75,3

-

2

2006

75,94

-

3

2007

77,24

-

4

2008

76,54

-

5

2009

76,90

-

Sumber : Indeks Pembangunan Kota Semarang BPS Kota Semarang Tahun 2009

2.3.2. Fokus Kesejahteraan Sosial Pembangunan pada fokus kejahteraan sosial meliputi indikator angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah, angka partisipasi kasar, angka pendidikan yang ditamatkan, angka partisipasi murni, angka kelangsungan hidup bayi, angka usia harapan hidup, persentase penduduk yang memiliki lahan, dan rasio penduduk yang bekerja. Kinerja pembangunan kesejahteraan sosial Kota Semarang periode 2005-2009 pada masing-masing indikator sebagai berikut :

1.

Pendidikan Pembangunan pendidikan pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan

kualitas sumber daya manusia.

Sasarannya adalah terciptanya sumber daya

manusia yang berkualitas melalui peningkatan mutu pendidikan, perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan bagi semua masyarakat, tercapainya

efektifitas

tercukupinya

sarana

dan dan

efisiensi prasarana

penyelenggaraan pendidikan.

pendidikan,

Beberapa

serta

keberhasilan

pembangunan bidang pendidikan dapat dilihat dari Angka Melek Huruf (AMH), Rata-rata Lama Sekolah, Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Pendidikan yang ditamatkan. AMH

adalah

persentase

penduduk usia 10 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin. AMH tahun 2005 sebesar 95,10 %, tahun 2006 sebesar 95,85 %, tahun 2007 sebesar 95,54 %, tahun 2008 sebesar 99,30 % dan sampai dengan tahun 2009 angka melek huruf sebesar 99,47 %. Angka pendidikan yang ditamatkan pada seluruh jenjang pendidikan baik SD, SLTP dan SLTA selama 5 tahun menunjukkan peningkatan dari 90,97% tahun 2005 menjadi 96,51%. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2010-2015

II - 33

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Pada tahun 2009

APK

SD/MI

mencapai

105,27%,

SMP/MTs

114,19%,

sedangkan

SMA/SMK/MA mencapai 116,96 %. Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. Capaian APM SD/MI pada tahun 2009 sebesar 89,68 %, SMP/MTs 79,01 %, SMA/SMK/MA sebesar 79,97 %. Capaian APK dan APM pada masing-masing jenjang pendidikan telah berada di atas rata-rata APK/APM Jawa Tengah kecuali untuk SD/MI. Belum optimalnya angka capaian APK/APM disebabkan oleh mahalnya biaya pendidikan, walaupun dukungan anggaran untuk pendidikan sudah melebihi 20 % dari total anggaran APBD. Oleh karena itu diperlukan upaya pengalokasian anggaran pendidikan yang tepat agar pendidikan menjadi murah namun tetap berkualitas. Tabel 2.11 Kinerja Pembangunan Kesejahteraan Sosial Indikator Pendidikan Kota Semarang Tahun 2005-2009 No

2005

2006

Tahun 2007

2008

2009

1.

Angka Melek Huruf

95,10

95,85

95,94

99,30

99,47

2.

Rata Lama sekolah

9,60

9,80

9,80

9,17

9,20

3.

Angka Partisipasi Kasar - SD/MI - SLTP/MTs - SMA/SMK/MA

102,54 89,94 89,35

105,87 97,14 88,71

112,76 103,12 100,76

105,79 89,21 90,39

105,27 114,19 116,96

Angka Partisipasi Murni - SD/MI - SLTP/MTs - SMA/SMK/MA

86,64 66,99 62,76

89,6 71,27 63,84

88,36 66,7 88,8

89,21 65,84 62,71

89,68 79,01 79,97

90,97%

89,90%

96,72%

96,51%

96,51%

1.291.294

1.289.175

1.406.873

1.429.890

1.455.249

1.419.478

1.434.025

1.454.594

1.481.640

1.507.826

4.

5.

5.

Uraian

Angka Pendidikan yang ditamatkan Penduduk Tamat (<SD, SD, SLTP, SLTA, Univ) Jumlah Penduduk

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Semarang, 2010 diolah


II - 34

2.

Kesehatan Selama kurun waktu 5 tahun (2005-2009) kondisi pembangunan

Kesehatan menunjukkan perubahan yang fluktuatif, hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator bidang kesehatan. Angka kelangsungan hidup bayi selama 5 tahun menurun dari 98,08 % pada tahun 2005 menjadi 81,40 % tahun 2009. Demikian pula Angka persentase gizi buruk mengalami peningkatan dari tahun 2005

sebesar 0,019 % menjadi 0,04 % tahun 2009. Penurunan angka

kelangsungan hidup dan peningkatan angka gizi buruk lebih disebabkan adanya penyakit bawaan dan wabah penyakit yang disebabkan oleh vektor binatang seperti Demam Berdarah. Upaya pengembangan paradigma hidup sehat harus menjadi perhatian utama agar wabah penyakit menular tidak terulang. Namun demikian secara keseluruhan Angka Usia harapan Hidup Kota Semarang di Kota Semarang sebesar 72,1, jauh melebihi angka harapan hidup nasional sebesar 69,0 tahun. Tabel 2.12 Kinerja Pembangunan Kesejahteraan Sosial Indikator Kesehatan Kota Semarang Tahun 2005-2009 No

Uraian

2005 98.08

2006 80.29

1. Angka Kelangsungan Hidup Bayi per / 1000 kelahiran hidup (%) 2. Angka Usia Harapan Hidup 71.8 71.9 3. Persentase Gizi buruk 0,019 % 0,017%

Tahun 2007 81.32 71.9 0,04 %

2008 80.29

2009 81.40

72 72.1 0,033 % 0,04 %

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Semarang, 2010 diolah

3.

Kemiskinan Selama kurun waktu 5 tahun (2005-2009) jumlah penduduk miskin

mengalami pertumbuhan yang fluktuatif, jumlah penduduk miskin tahun 20052008 mengalami peningkatan , tahun 2005 sebanyak 94.246 jiwa, tahun 2006 sebanyak 246.448 jiwa, tahun 2007 sebanyak 306.700 jiwa dan tahun 2008 sebanyak 491.747 jiwa, namun pada tahun 2009 mengalami penurunan menjadi sebesar 398.009 jiwa. Begitu pula ratio penduduk miskin terhadap jumlah penduduk kota Semarang semakin meningkat selama 4 tahun terakhir (20052008), tahun 2007 sebesar 6,64%, tahun 2006 sebesar 17,19%, tahun 2007 sebesar 21,08%, tahun 2008 sebanyak 33,19%, namun tahun 2009 menurun menjadi sebesar 26,41%. Penurunan jumlah dan rasio penduduk miskin sebesar Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2010-2015

II - 35

6,78% disebabkan berbagai program penanggulangan kemiskinan di Kota Semarang semakin menyentuh masyarakat miskin (tepat sasaran). Ketepatan tersebut didukung oleh adanya identifikasi dan verifikasi berdasarkan indikator dan kriteria kemiskinan yang disusun sesuai dengan kondisi lokalitas daerah yang semakin

mendekati

kenyataan.

Kedepan diperlukan upaya

untuk

melakukan unifikasi data kemiskinan agar proses percepatan penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan dengan tepat. Optimalisasi peran masayarakat untuk turut serta dalam menyalurkan program Corpotate Social Responsibility (CSR) perlu didorong terus menerus. Berikut gambaran perkembangan penduduk miskin kota Semarang selama 5 tahun (2005-2009) : Tabel 2.13 Rasio Penduduk Miskin Kota Semarang Tahun 2005-2009 Uraian

2005 2006 Penduduk Miskin 94.246 246.448 Jml Penduduk 1.419.478 1.434.025 Rasio 6,64% 17,19% Sumber : Bappeda Kota Semarang, 2010 data diolah

4.

Tahun 2007 306.700 1.454.594 21,08%

2008 491.747 1.481.640 33,19%

2009 398.009 1.506.924 26,41%

Kepemilikan tanah Berdasarkan sumber dari Kantor Pertanahan Kota Semarang tahun 2010,

persentase luas lahan bersertifikat yang tercatat di Kota Semarang mencapai angka rasio 72,8 %, sedangkan untuk rasio kepemilikan tanah mencapai 40,30. Dilihat

dari

jumlah

menggambarkan

kepemilikan

bahwa

kesadaran

tanah

yang

masyarakat

mempunyai akan

sertifikat,

pentingnya

tertib

administrasi pertanahan yang berarti kepemilikan sertifikat tanah sebagai legalitas atas tanah yang dimiliki semakin menjadi penting,

5.

Kesempatan Kerja Angka kesempatan kerja

dapat dihitung dari jumlah penduduk yang

bekerja dibanding dengan angkatan kerja dalam satu wilayah. Rasio penduduk yang bekerja mengalami peningkatan, tahun 2005 sebesar 64,32 %, tahun 2006 sebesar 64,38%, tahun 2007 sebesar 88,61%, tahun 2008 sebesar 88,51%, namun pada tahun 2009 mengalami penurunan sebesar 7,70% atau menjadi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2010-2015

II - 36

sebesar 81,44%. Penurunan ratio penduduk yang bekerja lebih diakibatkan karena meningkatnya angkatan kerja yang tidak seimbang dengan pertumbuhan lapangan kerja. Oleh karena itu diperlukan upaya perluasan lapangan kerja sebagai upaya mengatasi pengangguran. Berikut gambaran perkembangan ratio penduduk yang bekerja selama 5 tahun (2005-2009) seperti tercantum dalam tabel dibawah ini : Tabel 2.14 Rasio Penduduk Bekerja Kota Semarang Tahun 2005-2009 Uraian

2005

2006

465.695 724.048

537.791 835.323

Penduduk yang Bekerja Angkatan Kerja Rasio

64,32%

Tahun 2007

663.053 748.302

64,38%

88,61%

2008

2009

658.729 744.239

563.565 692.019

88,51%

81,44%

Sumber : Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi, 2010 diolah

6.

Angka Kriminalitas Ratio tindak kriminal selama lima (5) lima tahun terakhir menunjukkan

penurunan, tahun 2005 sebesar 0,14 %, Tahun 2006 sebesar 0,10 %, Tahun 2007 sebesar 0,08 % serta tahun 2008 dan tahun 2009 masing-masing sebesar 0,07 %. Penurunan angka rasio kriminal tersebut menunjukkan makin tingginya rasa aman masyarakat. Kondisi rasa aman dikalangan masyarakat tersebut harus tetap dipertahankan selama 5 tahun kedepan melalui upaya-upaya preventif dan tetap memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Berikut gambaran perkembangan ratio kriminal selama 5 tahun (2005-2009) seperti tercantum dalam tabel dibawah ini : Tabel 2.15 Rasio Tindak Kriminal Kota Semarang Tahun 2005-2009 Uraian Jumlah Kriminal Jumlah Penduduk Rasio

2005

2006

195 1.419.478

139 1.434.025

0,14

0,10

Tahun 2007 117 1.454.594

2008 107 1.481.640

0,08

0,07

2009 108 1.506.924 0,07

Sumber : Data Pengembangan SIPD, BPS Kota Semarang, 2010


II - 37

2.3.3. Fokus Seni dan Budaya. Pembangunan pada fokus seni dan budaya meliputi indikator jumlah grup kesenian dan gedung olahraga. Kinerja pembangunan Seni dan budaya Kota Semarang periode 2005-2009 pada masing-masing indikator adalah sebagai berikut : 1. Seni dan Budaya Jumlah grup kesenian di Kota Semarang selama 5 tahun (2005-2009) menunujukkan peningkatan dari 376 buah menjadi 573 buah pada tahun 2009, demikian pula ratio jumlah grup kesenian terhadap per. 10.000 jumlah penduduk Kota Semarang yaitu dari 2,65 pada tahun 2005 menjadi 3,80 pada tahun 2009. Sedangkan jumlah gedung kesenian juga mengalami peningkatan dari 33 buah dengan rasio per 10.000 sebesar 0,23 pada tahun 2005 menjadi sebesar 39 buah dengan rasio per 10.000 penduduk sebesar 0,26 pada tahun 2009. Namun jika dilihat dari ratio jumlah grup kesenian terhadap 10.000 jumlah penduduk masih relatif kecil. Hal ini menunjukkan bahwa masih kurang resposifnya masyarakat terhadap kesenian tradisional. Upaya mengembangkan kesenian tradisional diharapkan akan mampu memberikan dampak kesejahteraan bagi para pelaku seni. Demikian pula dengan perkembangan sarana prasarana gedung kesenian menunjukkan peningkatan dari tahun ketahun namun ratio jumlah gedung kesenian masih relatif kecil terhadap per 10.000 jumlah penduduk yakni sebesar 3,80 pada tahun 2009. Berikut gambaran perkembangan Jumlah Grup dan Gedung Kesenian Kota Semarang selama 5 tahun (2005-2009), sebagaimana tabel berikut : Tabel 2.16 Rasio Grup Kesenian Kota Semarang Tahun 2005-2009 Uraian Juml Grup Kesenian Juml Penduduk Rasio/10.000 penduduk

2005

2006

376 1.419.478 2,65

386 1.434.025 2,69

Tahun 2007

573 1.454.594 3,94

2008

573 1.481.640 3,87

2009

573 1.506.924 3,80

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, 2010 diolah


II - 38

Tabel 2.17 Rasio Gedung Kesenian Kota Semarang Tahun 2005-2009 Uraian Juml Gedung Kesenian Juml Penduduk Rasio/10.000 penduduk

2005

2006

33 1.419.478

33 1.434.025

0,23

Tahun 2007

2008

33 1.454.594

0,23

33 1.481.640

0,23

2009

39 1.506.924

0,22

0,26

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, 2010 diolah

2.

Olah Raga Jumlah klub olah raga selama 5 tahun (2005–2009) tidak mengalami

penambahan atau tetap sebanyak 561 buah pada tahun 2009, namun rationya mengalami penurunan dari 3,95 tahun 2005 menjadi 3,72 pada tahun 2009. Begitu pula kondisi sarana dan prasarana olah raga tidak mengalami pertumbuhan atau tetap sebanyak 3 buah gedung olah raga. Hal tersebut bukan berarti bahwa budaya olah raga dikalangan masyarakat masih rendah, akan tetapi banyak aktivitas olah raga yang dilakukan diluar gedung seperti jalan sehat, bersepeda maupun olahraga luar ruangan yang lain. Namun demikan untuk dapat memacu peningkatan prestasi atlit diperlukan sarana prasarana olah raga yang representatif. Berikut gambaran perkembangan klub dan sarana prasarana olahraga sebagaimana tabel dibawah ini : Tabel 2.18 Rasio Jumlah Klub Olahraga Kota Semarang Tahun 2005-2009 Uraian Juml Klub Olah Raga Juml Penduduk Rasio/10.000 penduduk

2005

2006

561 1.419.478 3,95

561 1.434.025 3,91

Tahun 2007

561 1.454.594 3,86

2008

561 1.481.640

2009

561 1.506.924

3,79

3,72

Sumber : Dinas Sosial Pemuda dan Olah Raga Kota Semarang, 2010, diolah

Tabel 2.19 Rasio Jumlah Gedung Olah Raga Kota Semarang Tahun 2005-2009 Uraian Juml Gedung Olah Raga

2005

3 1.419.478

2006

3 1.434.025

Tahun 2007

3 1.454.594

2008

3 1.481.640

2009

3 1.506.924

Juml Penduduk Rasio/10.000 penduduk 0,02 0,02 0,02 0,02 Sumber : Dinas Sosial Pemuda dan Olah Raga Kota Semarang, 2010, diolah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2010-2015

0,02

II - 39

2.4. ASPEK PELAYANAN UMUM Kinerja pembangunan pada aspek pelayanan umum merupakan gambaran dan hasil dari pelaksanaan pembangunan selama periode tertentu terhadap kondisi pelayanan umum yang mencakup kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, seni budaya dan olahraga. Kinerja pembangunan pada aspek pelayanan umum merupakan gambaran dan hasil dari pelaksanaan pembangunan selama periode tertentu terhadap kondisi pelayanan umum yang mencakup layanan urusan wajib. Hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan pada aspek pelayanan umum selama periode 2005-2009 adalah sebagai berikut :

2.4.1. Fokus Layanan Urusan Wajib 1. Pendidikan Kondisi kinerja pembangunan bidang pendidikan selama 5 (lima) tahun terakhir mengalami perubahan fluktuatif, angka partisipasi sekolah pendidikan dasar mengalami peningkatan dari tahun 2005 sebesar 86,64% menjadi 89,76% pada tahun 2009, pendidikan menengah meningkat dari tahun 2005 sebesar 66,99% menjadi

78,95 %, angka kelulusan SD/MI selama

5 tahun dapat

mencapai sebesar 99,99%, untuk SMP/MTs mencapai 94,76%, SMA/SMK/MA mencapai 96,47%. Angka ketersediaan sekolah Pendidikan Dasar dari 4 % pada tahun 2005 menjadi 4,30 % tahun 2009, ratio guru terhadap jumlah murid dari 1:28 pada tahun 2005 turun menjadi 1:19 pada tahun 2009, ratio guru terhadap jumlah murid per kelas rata-rata tahun 2005 sebesar 1:28:45 menjadi 1:16:32 pada tahun 2009. Sedangkan untuk Pendidikan Menengah, APS tahun 2005 sebesar 66,99 menjadi 78,95 tahun 2009, ratio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah dari 2,15% pada tahun 2005 menjadi 2,80% pada tahun 2009, ratio guru terhadap murid tahun 2005 sebesar 1:13 menjadi 1:12 pada tahun 2009, ratio guru terhadap murid per kelas rata-rata tahun 2005 adalah 1:13:40 menjadi 1:12:34, perbandingan jumlah penduduk melek huruf >15 tahun terhadap jumlah penduduk Kota Semarang tahun 2005 sebesar 95,10% menjadi 99,47% pada tahun 2009. Kondisi fasilitas pendidikan, jumlah sekolah SD/MI dengan kondisi baik tahun 2005 sebanyak 2.349 gedung meningkat menjadi tahun 2.451 gedung, gedung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2010-2015

II - 40

sekolah SMP/MTs tahun 2005 sebesar 1.662 gedung menjadi sebesar 1.761 gedung, sedangkan kondisi gedung sekolah SMA/SMK/MA tahun 2005 sebesar 1.005 gedung meningkat menjadi 1.087 gedung pada tahun 2009. Angka Putus Sekolah dari tahun ketahun selama 5 tahun (2005-2009) mengalami penurunan yang sangat signifikan. Angka putus sekolah SD/MI menurun dari 151 murid pada tahun 2005 menjadi 31 pada tahun 2009. Sedangkan untuk SMP/MTs dari 344 murid menjadi 21 murid, sedangkan untuk SMA/MA/STM menurun dari 527 menjadi 18 murid pada tahun 2009. Kondisi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), jumlah siswa TK/RA/Penitipan anak terhadap jumlah penduduk usia 4-6 tahun sebesar 74,68% tahun 2005 menjadi 78,92% tahun 2009.Perkembangan Angka kelulusan

SD/MI dari tahun 2005-2009 tetap sebesar 99,99%, SMP/MTs

mengalami peningkatan dari tahun 2005 sebesar 86,60% menjadi 94,76% tahun 2009, SMA/SMK/MA mengalami peningkatan dari 89,31% tahun 2005 menjadi 96,74% pada tahun 2009. Meskipun telah terjadi berbagai peningkatan yang cukup berarti, pembangunan pendidikan belum sepenuhnya mampu memberi pelayanan merata, berkualitas dan terjangkau. Sebagian penduduk tidak dapat menjangkau biaya pendidikan yang dirasakan masih mahal dan pendidikan juga dinilai belum sepenuhnya mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat sehingga pendidikan belum dinilai sebagai bentuk investasi. Berikut gambaran perkembangan pelayanan bidang pendidikan sebagaimana tabel dibawah ini : Tabel 2.20 Aspek Pelayanan Umum Dalam Bidang Pendidikan Kota Semarang Tahun 2005-2009 Tahun No 1.

2.

Indikator Pendidikan Dasar a. Angka Partisipasi Sekolah b. Rasio Ketersediaan Sekolah c. Rasio guru/murid d. Rasio guru/murid per kelas rata-rata Pendidikan Menengah 1. APS 2. Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah 3. Rasio guru terhadap murid

2005

2006

2007

2008

2009

86,64 % 4% 1:28 1:28:45

89,60 % 4,14 % 1:26 1:26:40

88,36 % 4,2 % 1:20 1:20:40

89,21 % 4,27 % 1:20 1:20:40

89,76 % 4,30% 1:19 1:16:32

66,99 2,15 %

71,27 2,28 %

66,70 2,55 %

65,84 2,78 %

78,95 2,80%

1:13

1:13

1:11

1:12

1:12


II - 41

No

Indikator

Tahun

4. Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata 5. Penduduk yang berusia > 15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)

1:13:40

1:13:40

1:11:40

1:12:34

1:12:34

95,10 %

95,85 %

95,94 %

99,30 %

99,47 %

2.349

2.375

2.398

2.487

2.401

1.662 1.005

1.683 1.021

1.699 1.039

1.711 1.056

1.761 1.087

74,68 %

74,77 %

74, 98 %

75,03 %

78,92 %

151 344 527

105 287 486

63 281 302

32 22 30

31 21 18

99,99 % 86,60 % 89,31 %

99,99 % 90,33 % 94 %

99,99 % 90,06 % 89,69 %

99,99 % 90,03 % 90,77 %

99,99 % 94,76 % 96,47 %

101,89 %

101,97 %

101,98 %

102,12 %

101,25 %

5. Angka Melanjutkan dari 110,24 110,72 SMP/MTs ke SMA/SMK/MA % % 6. Guru yang memenuhi 70,25 % 74,77 % Kualifikasi S1/D-IV Sumber : Dinas Pendidikan Kota Semarang, 2010 diolah

110,86 % 78,69 %

110,97 % 81,80 %

111,12 % 86,29 %

3.

4.

5.

6.

Fasilitas Pendidikan Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik Kondisi Sekolah SMP/MTs Kondisi Sekolah SMA/SMK/ MA PAUD Jumlah Siswa pada jenjang TK/RA/Penitipan Anak Jumlah anak usia 4 – 6 Tahun x100% Angka Putus Sekolah 1. SD/MI 2. SMP/MTs 3. SMA/SMK/MA Angka Kelulusan 1. Angka Kelulusan SD/MI 2. Angka Kelulusan SMP/MTs 3. Angka Kelulusan SMA/SMK/MA 4. Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs

2. Kesehatan Salah satu indikator keberhasilan pembangunan kesehatan adalah perilaku hidup sehat. Dilihat dari indikator aspek pelayanan kesehatan. Pemerintah Kota Semarang, telah berupaya ketahun

semakin

dapat

menyediakan fasilitas kesehatan yang dari tahun menjangkau

pemerataan

pelayanan

kesehatan

masyarakat Kota Semarang. Kondisi kinerja pembangunan bidang kesehatan selama 5 tahun (2005-2009) dapat dilihat dari Ratio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per 1000 penduduk dari tahun 2005-2009 yang menunjukkan penurunan dari 0,20 tahun 2005 menjadi 0,19 pada tahun 2009. Ratio RS per 1000 satuan penduduk menurun dari 0,16 pada tahun 2005 menjadi 0,15 pada tahun 2009, ratio dokter persatuan penduduk meningkat dari tahun 2005 sebesar 1,05 menjadi 2,17 pada tahun 2009, ratio tenaga medis per 1000 satuan penduduk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2010-2015

II - 42

meningkat dari 1,89 tahun 2005 menjadi 2,39 pada tahun 2009, cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan telah mencapai 100%, cakupan pelayanan Puskesmas dari tahun 2005-2009 tetap sebesar 231,25 %, Incident rate DBD per 100.000 penduduk tahun 2005 sebesar 164 menjadi 262,1 pada tahun 2009. Jumlah penderita HIV positif memiliki kecenderungan meningkat dalam empat tahun terakhir (2005-2008). Tercatat terdapat 50 penderita di tahun 2005 dan terus meningkat selama 2006 sampai 2009 yaitu berturut-turut : 179 orang, 195 orang, 199 orang dan 323 orang. Demikian halnya dengan pengidap AIDS yang juga mengalami peningkatan selama tiga tahun berturut-turut (2005-2007) yaitu dari 11 penderita, 25 penderita dan 33 penderita. Pada satu tahun terakhir jumlah pengidap AIDS mengalami penurunan menjadi 15 penderita di tahun 2008. Namun pada tahun 2009 jumlah penderita kembali meningkat menjadi 19 penderita. Permasalahan pelayanan urusan kesehatan yang perlu mendapat perhatian adalah menurunkan Incident rate DBD dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat. Berikut gambaran perkembangan pelayanan umum bidang kesehatan selama 5 tahun sebagaimana tabel dibawah ini : Tabel 2.21 Aspek Pelayanan Umum Dalam Bidang Kesehatan Kota Semarang Tahun 2005-2009 No 1. 2. 3. 4. 5.

Indikator Rasio Posyandu per satuan balita Rasio Puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk x 1000 Rasio RS per satuan penduduk x 1000 Rasio dokter per satuan penduduk

12.

Rasio tenaga medis per satuan penduduk x 1000 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan Cakupan kelurahan UCI Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan Penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin Cakupan kunjungan bayi

13.

Cakupan puskesmas

6. 7. 8. 9. 10. 11.

Tahun 2005

2006

2007

2008

2009

12.51

12.40

12.68

12.60

12,60

0.20

0,19

0,21

0.18

0,19

0,16

0,16

0.17

0.16

0,15

1.05

1.36

1.82

2.22

2.17

1.89

2.00

2.06

2,37

2.39

58.50%

60.53%

61.77 %

72.89 %

96.65 %

90.31 %

97.29 %

90.17 %

92.15 %

96.65 %

79,10 % 100 %

76,84% 100 %

78,5% 100 %

91% 100 %

96,65% 100 %

55.24 %

59 %

49 %

48 %

50 %

-

9,95%

10,73%

3,84%

9,01%

92.90 %

94,39 %

92.90 %

106,8%

121 %

231.25 %

231.25 %

231.25 %

231.25 %


231.25 % II - 43

No

Indikator

14. 15.

Cakupan pembantu puskesmas Incident Rate DBD/100.000 penduduk Penemuan kasus TB BTA pos (CDR) Kesembuhan penderita TB ATA pos (cure rate) Klien klinik VCT test HIV Prevalensi HIV – AIDS per 10.000 penduduk yang beresiko

16. 17. 18. 19.

Tahun 2005

2006

2007

2008

2009

19,77 % 164

19,77 % 130

19,77 % 198,4

20,33 % 360,8

20,33% 262,1

55

59

49

47

50

79

70

67

74

63

71,5 1,17

95,1 1,15

75,86 1,3

17 2

92 2,2


Tabel 2.22 Aspek Pelayanan Masyarakat Miskin Kota Semarang Tahun 2005-2009 No 1. 2.

Indikator

Tahun 2005

Penerima Jamkesmas (Jiwa) Penerima Jamkesda (Jiwa)

2006 -

2007 -

2008 -

306.700 192.285

2009 306.700 192.285


3.

Pekerjaan Umum Kondisi kualitas jalan terhadap panjang jalan selama 5 tahun terakhir (2005-

2009) menunjukkan perkembangan yang fluktuatif, ratio kondisi jalan dalam keadaan baik terhadap jumlah panjang jalan tahun 2005 sebesar 44,87%, tahun 2006 sebesar 44,87%, tahun 2007 sebesar 61,02%, tahun 2008 menurun menjadi sebesar 43,83% , tahun 2009 sebesar 44,01%, perubahan kondisi kualitas jalan ini dipengaruhi oleh perubahan iklim, dimana pada saat musim hujan banyak terjadi genangan air. Selain itu juga akibat terjadinya rob khususnya di sepanjang jalan daerah utara Kota Semarang. Persentase rumah tinggal bersanitasi tahun 2005 sebesar 30,25% menjadi 45,85% pada tahun 2009. Kondisi kinerja pembangunan Sanitasi selama 5 tahun (2005-2009) dapat dilihat dari presentase sanitasi rumah tinggal pada tahun 2006 sebesar 30,25%, meningkat hingga mencapai 45,85%, pada tahun 2009. Rasio pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk tahun 2005 sebesar 576,63 menjadi 694,55 tahun 2009, rasio rumah layak huni tahun 2005 sebesar 0,0024 menjadi 0,0070 pada tahun 2009. Luas kawasan kumuh per luas wilayah selama tahun 20052008 menagalami peningkatan dari sebesar 1,5 % menjadi 2,41%, namun turun pada tahun 2009 sebesar 1,66 %. Peningkatan luas kawasan kumuh lebih Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2010-2015

II - 44

disebabkan oleh menurunnya kualitas lingkungan akibat rob dan meningkatnya migrasi penduduk yang tidak berketrampilan dari daerah/kota lain ke Kota Semarang, sedangkan penurunan 1,66% dipengaruhi oleh adanya program pemugaran rumah kumuh. Berikut gambaran pelayanan umum bidang pekerjaan umum sebagaimana tabel dibawah ini : Tabel 2.23 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2005-2009 No 1. 2. 3. 4.

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

13.

14. 15.

4.

Indikator

Tahun 2005

2006

2007

2008

2009

Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik Rasio jaringan irigasi Rasio tempat ibadah per satuan penduduk Persentase rumah tinggal bersanitasi

44,87 %

44,87 %

61,02 %

43,83 %

44,01%

70% 1,96

72% 2,03

74% 2,05

75% 2,11

76% 2,16 %

30,25 %

35 %

38,89 %

40,89 %

45,85 %;

Rasio TPU per satuan penduduk per 1000 penduduk Rasio pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk Rasio rumah layak huni Rasio permukiman layak huni Panjang jalan dilalui roda 4

412,72

408,50

402,70

395,40

388,77

576,63

623,51

623,56

638,54

694,55

0,0024 0,105 2.762,62km 0,0019 1.177,38 2.673,98 40%

0,0032 0,125 2.762,62 0,0019 1.177,38 2.673,98 46%

0,0047 0,186 2.771,54 0,0019 1.177,38 2.673,98 49%

0,0061 0,210 2.778,29 0,0019 1.152,75 2.684,74 51%

0,0070 0,256 2.778,29

52%

53%

55%

57%

5 ha

6 ha

6 ha

7 ha

48%

49%

49%

65%

1,85 %

2%

2,41 %

1,66 %

Panjang jalan kota dalam kondisi baik (>40 km/jam) Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar Drainase dalam kondisi baik/ 49% pembuangan aliran air tidak tersumbat Pembangunan turap di wilayah 5 ha jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota Luas irigasi Kabupaten dalam 45% kondisi baik Luas Kawasan Kumuh Luas 1,5 % Wilayah x100% Sumber : Data Olahan Dinas Terkait, 2010

Perumahan Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan perumahan di Kota

Semarang selama periode 2005-2009 dihitung dari persentase jumlah rumah tangga yang telah menggunakan air bersih terhadap jumlah seluruh rumah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2010-2015

II - 45

1.157,65 2.689,64 52%

tangga. Pada tahun 2005

persentase jumlah rumah tangga yang telah

menggunakan air bersih sebesar 12,63% meningkat menjadi 12,96% pada tahun 2009. Persentase jumlah rumah tangga yang memiliki sanitasi terhadap jumlah rumah tangga tahun 2005 sebesar 30,25% meningkat menjadi 48,85% pada tahun 2009. Persentase jumlah rumah tangga yang menggunakan listrik terhadap jumlah rumah tangga pada tahun 2005 sebesar 89,24% meningkat menjadi 98,28% tahun 2009, jumlah rumah layak huni terhadap jumlah rumah tahun 2005 sebesar 10,50% menjadi 25,60% pada tahun 2009. Berikut gambaran perkembangan aspek pelayanan bidang perumahan selama 5 tahun (2005-2009) sebagaimana tabel dibawah ini : Tabel 2.24 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Perumahan Kota Semarang Tahun 2005-2009 No

Indikator

Tahun 2005

2006

2007

2008

2009

1.

Jumlah rumah tangga pengguna air bersih / jumlah seluruh rumah tangga x 100%

12,63 %

12,28 %

12,74 %

12,85 %

12,96 %

2.

Jumlah rumah tangga ber sanitasi / Jumlah seluruh rumah tangga x100%

30,25 %

35 %

38,89 %

40,89 %

48,85 %

3.

Jumlah rumah tangga pengguna listrik / Jumlah seluruh rumah tangga x100%

89,24 %

92,90 %

97,7 %

98 %

98,28 %

4.

Luas lingkungan permukiman kumuh/ Luas wilayah x 100%

1,5 %

1,85 %

2%

2,41 %

1,66 %

5.

Jumlah rumah layak huni/ Jumlah seluruh rumah x 100%

10,50 %

12,50 %

18,60 %

21 %

25,60 %

Sumber : Data Olahan Dinas Tata Kota & Perumahan Kota Semarang, 2010

5.

Penataan Ruang Kinerja pembangunan pelayanan urusan penataan ruang tahun 2005-2009

dilihat dari ratio luas ruang terbuka hijau terhadap luas wilayah ber Hak Pengelolaan Lahan (HPL) dan atau Hak Guna Bangun. Pada Tahun 2005 mencapai sebesar 1,1 dan mengalami penurunan menjadi 1,06 pada tahun 2009. Jumlah bangunan ber-IMB pada tahun 2005 sebesar 49,73% meningkat menjadi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2010-2015

II - 46

55,01% pada tahun 2009. Persentase tersebut terus meningkat secara signifikan hingga tahun 2009 sebesar 55,01 %. Hal ini menunjukkan semakin tingginya kesadaran masyarakat mematuhi regulasi pendirian bangunan dan semakin membaiknya pelayanan yang diberikan pemerintah daerah. Namun demikian upaya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kepatuhan terhadap regulasi tata ruang dan bangunan perlu diimbangi dengan pelayanan perijinan yang lebih baik. Berikut gambaran perkembangan pembangunan pelayanan umum bidang penataan ruang selama periode 2005-2009 sebagaimana tabel berikut : Tabel 2.25 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2005-2009 No 1.

2.

Indikator Luas ruang terbuka hijau / Luas wilayah ber HPL/HGB Jumlah bangunan ber – IMB / Jumlah bangunan

2005

Tahun 2007

2006

1,1

1,09

1,08

49,73 %

51,34 %

52,62 %

2008

2009

1,07

1,06

53,85 % 55,01 %

Sumber : Data Olahan Dinas Tata Kota & Perumahan Kota Semarang, 2010

6.

Perencanaan Pembangunan Daerah Kinerja

pembangunan

pelayanan

umum

bidang

perencanaan

pembangunan daerah tahun 2005-2009 adalah tersusunnya draft RPJPD pada tahun 2005 yang selanjutnya menjadi dokumen Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005-2025 dan telah tetapkan dengan Peraturan Daerah pada tahun 2009 dan tersedianya dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2005-2010 yang ditetapkan dengan oleh Peraturan Daerah. Disamping itu juga dilihat dari tersusunnya dokumen perencanaan jangka pendek yang berupa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (tahunan) atau yang disingkat RKPD yang ditetapkan dengan Peratuan Kepala Daerah. Tantangan ke depan adalah menjaga konsistensi dan kesinambungan perencanaan dengan implementasinya. Berikut gambaran kinerja perencanaan pembangunan daerah selama 5 tahun (2005-2010) sebagaimna tabel dibawah ini :


II - 47

Tabel 2.26 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Perencanaan Pembangunan Kota Semarang Tahun 2005-2009

2005

2006

Tahun 2007

2008

2009

Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA Ada/ tidak

Draf

Draf

Draf

Draf

Draf

Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA Ada/ tidak

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA Ada/ tidak

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

No 1.

2.

3.

Indikator

Sumber : Data Bappeda Kota Semarang, 2010

7.

Perhubungan Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan perhubungan

di Kota

Semarang selama periode 2005-2009 dilihat dari jumlah arus penumpang angkutan umum selama 5 tahun yang mengalami penurunan dari 11.742.718 penumpang pada tahun 2005 menjadi 5.702.073 penumpang pada tahun 2009. Penurunan

jumlah

penumpang

lebih

disebabkan

adanya

pergeseran

penggunaan moda angkutan umum ke angkutan pribadi . Persentase jumlah angkutan darat dibanding jumlah penumpang angkutan darat mengalami peningkatan dari tahun 2005 sebesar 9,30% menjadi 11,01% pada tahun 2009, jumlah pelabuhan laut/udara/terminal bus/stasiun KA tidak mengalami perubahan atau tetap sebanyak

7

buah.

Tantangan kedepan adalah

bagaimana

menyediakan pelayanan angkutan massal yang murah, nyaman, aman dan tepat waktu agar kemacetan yang disebabkan oleh banyaknya angkutan pribadi tidak terjadi.


II - 48

Tabel 2.27 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Perhubungan Kota Semarang Tahun 2005-2009 NoIndikator

2005 11.742.718

2006 9.597.857

Tahun 2007 9.290.325

2008 5.637.648

2009 5.702.073

0.0022

0.0026

0.0031

0.0028

0.0026

7.516

8.039

7.925

5.236

5.346

1.

Jumlah arus penumpang angkutan umum

2.

Rasio ijin trayek

3.

Jumlah uji kir angkutan umum

4.

Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis

7

7

7

7

7

5.

Jumlah angkutan darat / Jumlah penumpang angkutan darat x 100%

9,30%

9,60%

9,21 %

10,38 %

11,01 %

6.

Kepemilikan KIR angkutan umum

4.218

3.775

3.742

3.755

3.683

7.

Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)

2 jam

2 jam

2 jam

2 jam

2 jam

8.

Biaya pengujian kelayakan angkutan umum

Rp 29,-

Rp 29,-

Rp 29,-

Rp 29,-

Rp 29,-

9.

Pemasangan Ramburambu

1414

1497

1683

2060

2239

Sumber : Data Olahan Dinas Perhubungan Kota Semarang, 2010

8.

Lingkungan Hidup Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan lingkungan hidup di Kota

Semarang selama periode 2005-2009 diukur dari meningkatnya persentase penanganan sampah tahun 2005 sebesar 69% menjadi 74% pada tahun 2009; Jangkauan pelayanan pengelolaan sampah telah mengalami perkembangan yang cukup menggembirakan, dimana pada tahun 2009 telah menjangkau 132 Kelurahan dari 177 Kelurahan atau 74,58 % wilayah kota, dengan kemampuan pengangkutan mencapai 72 % dari seluruh produksi sampah total Kota Semarang sebesar 3.675 m3/hari atau setara dengan 1.010 ton. Persentase penduduk berakses air minum menurun dari 57,92% pada tahun 2005 menjadi 56,95% pada tahun 2009. Semakin besarnya volume sampah yang dihasilkan oleh masyarakat menuntut peranserta masyarakat untuk dapat memusnahkan sampah dengan cara yang ramah lingkungan demi memperpanjang usia TPA.


II - 49

Berikut

gambaran

perkembangan

pelayanan

bidang

lingkungan

hidup

sebagaimana tabel berikut : Tabel 2.28 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2005-2009 No

Indikator

2005 69 %

2006 70 %

Tahun 2007 71 %

2008 72 %

2009 74 %

1.

Persentase penanganan sampah

2.

Persentase Penduduk berakses air minum

57.92 %

56.95 %

56.99 %

57.02 %

56.95 %

3.

Persentase Luas pemukiman yang tertata

28.29 %

32.08 %

37.58 %

39.08 %

45.02 %

4.

Pencemaran status mutu air

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

5.

Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan Sumber Mata Air

15%

15%

15%

20 %

20 %

6.

Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal.

10 %

18 %

32 %

40 %

50 %

7.

Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk

57.66 %

62.35 %

62.35 %

63.85 %

69.46 %

8.

Penegakan hukum lingkungan

52 %

28 %

34 %

35 %

63 %

Sumber: Data Olahan Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang, 2010

9.

Pertanahan Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan pertanahan selama periode

2007-2009 diukur dari meningkatnya persentase luas lahan bersertifikat. Pada tahun 2009 persentase luas lahan bersertifikat mencapai sebesar 72,81%. Jumlah penyelesaian kasus tanah negara pada tahun 2007 sebanyak 25 kasus , tahun 2008 sebesar 41 kasus dan tahun 2009 sebanyak 25 kasus, sedangkan jumlah penyelesaian ijin lokasi tahun 2007 sebanyak 9 ijin, tahun 2008 sebanyak 7 ijin dan tahun 2009 sebanyak 13 ijin. Antisipasi permasalahan kedepan adalah layanan fasilitasi konflik

pertanahan berkaitan dengan pelayanan tertib

administrasi di tingkat kelurahan.


II - 50

Tabel 2.29 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Pertanahan Kota Semarang Tahun 2005-2009 2005 -

2006 -

Tahun 2007 58%

Penyelesaian kasus tanah Negara

-

-

59

41

25

Penyelesaian izin lokasi

-

-

9

7

13

No

Indikator

1.

Persentase luas lahan bersertifikat

2. 3.

2008 60%

2009 72.81%

Sumber : Data Olahan Kantor Pertanahan Kota Semarang, 2010

10.

Kependudukan dan Catatan Sipil Kinerja pembangunan pada pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil

selama 5 tahun (2005-2009) adalah : Ratio penduduk ber KTP per satuan penduduk tahun 2005 sebesar 92,02% meningkat menjadi 95% pada tahun 2009, ratio bayi berakte kelahiran tahun 2005 sebesar 71,50% meningkat menjadi 74,77%, kepemilikan akte kelahiran per 1000 penduduk tahun 2009 sebesar 87,12% meningkat menjadi 96,68% pada tahun 2009. Peningkatan kinerja kependudukan dan catatan sipil lebih dipengaruhi oleh kesadaran penduduk yang disebabkan makin mudahnya pelayanan

administrasi

kependudukan

dan

terlaksananya

kebijakan

kependudukan yang serasi antara kebijakan kependudukan nasional dengan kebijakan kependudukan Kota Semarang. Berikut gambaran perkembangan pelayanan kependudukan dan catatan sipil sebagaimana tabel berikut : Tabel 2.30 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang Tahun 2005-2009 No

Indikator

1.

Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk

2.

Rasio bayi berakte kelahiran

3.

Rasio pasangan berakte nikah

2005 2006 92,02% 92,02%

Tahun 2007 92,02%

2008 95,2%

2009 95 %

71,50% 74,77%

78,42%

82,88%

87,12 %

100%

100%

100 %

100%

100%


II - 51

No

Indikator

4.

Kepemilikan KTP

5.

Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk

6.

Ketersediaan database kependudukan skala provinsi Ada/tidak ada

7.

Penerapan KTP Nasional berbasis NIK Sudah/belum

2005 2006 92,00% 92,00%

Tahun 2007 92,00%

2008 95,21%

2009 97,95%

87,12% 87,18%

87,18%

83,6%

96,68%

ada

ada

ada

ada

ada

belum

belum

belum

belum

belum

Sumber : Data Olahan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang, 2010

11.

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan pemberdayaan perempuan

dan perlindungan anak selama periode 2005-2009

pada masing-masing

indikator sebagaimana tabel berikut. Tabel 2.31 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2005-2009

No

Indikator

1.

Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah

2.

Partisipasi perempuan di lembaga swasta

3.

Rasio KDRT

5.

Partisipasi angkatan kerja perempuan

2005 15,5%

2006 15,5%

Tahun 2007 15,5%

75%

80%

85%

0

0

0

47,72

46,94

47,48

2008 15,5%

2009 15,5%

90 %

90 %

0,16 %

0,65 %

56,92

60,62

(TPAK/ Tk. Partisipasi Angk Kerja) 6.

Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan

0

0

0

60

191

Sumber : Data Olahan BapermasPP & KB Kota Semarang, 2010

Pembangunan

pada

urusan

pemberdayaan

perempuan

dan

perlindungan anak selama 5 (lima) tahun terakhir mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari angka partisipasi perempuan yang terus meningkat sejak tahun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2010-2015

II - 52

2005 sebesar 75% menjadi 90% pada tahun 2009, serta indeks partisipasi angkatan kerja perempuan yang juga meningkat dari 47,72 pada tahun 2005 menjadi 60,62 pada tahun 2009. Hal ini juga ditunjang juga dengan pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) di tingkat Kota dan di 4 (empat) PPT Kecamatan pada tahun 2009, pada

tahun 2010

bertambah 2 (dua) PPT

Kecamatan dan diharapkan pada tahun 2015 di semua Kecamatan sudah terbentuk PPT, untuk dapat membantu menyelesaikan persoalan korban kekerasan terhadap perempuan.

12.

Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan keluarga berencana dan

keluarga sejahtera selama periode 2005-2009

pada masing-masing indikator

sebagaimana tabel berikut. Tabel 2.32 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kota Semarang Tahun 2005-2009

No

Indikator

2006 2,80

Tahun 2007 2,78

1.

TFR (Total Fertilitas Rate)

2005 2,85

2008 2,75

2009 2,50

2.

Cakupan peserta KB aktif

78,81 %

78,81 %

78,91 %

78,93 %

78,95 %

3.

Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I

127.559

122.029

114.275

115.643

111.480


Pembangunan dalam urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera mengalami peningkatan yang cukup baik, terlihat dari indikator jumlah rata-rata kelahiran setiap 1000 wanita usia subur yang semakin menurun dari 2,85 menjadi 2,50 dalam 5 tahun terakhir artinya jumlah anak dalam setiap keluarga terdiri dari 2 – 3 anak dan peserta KB aktif yang meningkat dari 78,81 % pada tahun 2005 menjadi 78,95 % pada tahun 2009. Hal ini memberikan pengaruh yang positif terhadap upaya pengendalian angka kelahiran yang selanjutnya memberikan konstribusi yang besar terhadap upaya dalam menekan laju pertumbuhan penduduk sehingga akan semakin rendah juga jumlah keluarga pra sejahtera dan sejahtera I.

Hal ini dapat dilakukan antara lain dengan

meningkatkan pemberdayaan dan ketahanan keluarga secara menyeluruh Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2010-2015

II - 53

terutama dalam kemampuan pengasuhan dan penumbuhkembangan anak, dan peningkatan kualitas lingkungan keluarga melalui pengembangan akses terhadap kualitas hidup keluarga: ekonomi, kesehatan, pendidikan, parenting (beyond family planning) dan menggalang kemitraan dengan masyarakat, swasta dan profesi/perguruan tinggi. Permasalahan kedepan yang harus ditangani secara serius adalah meningkatkan cakupan keluarga berencana dan pembangunan keluarga sejahtera.

13.

Sosial Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan sosial selama periode

2005-2009 pada masing-masing indikator sebagaimana tabel berikut. Tabel 2.33 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Sosial Kota Semarang Tahun 2005-2009 No

2005 75

2006 75

Tahun 2007 124

PMKS yg memperoleh bantuan sosial

1.250

1.300

1.400

1.563

1.971

Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial

3.150

3.168

3.210

3.261

4.357

Indikator

1.

Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi

2. 3.

2008 97

2009 103

Sumber : Data Olahan Dinas Sosial dan Olah Raga Kota Semarang, 2010

Pembangunan pelayanan sosial di Kota Semarang selama 5 (lima) tahun terakhir mengalami peningkatan. Sarana sosial yang semula berjumlah 75 di tahun 2005 meningkat menjadi 103 di tahun 2009 dan saat ini terus diupayakan penanganannya oleh Pemerintah Kota. Demikian pula penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial dari tahun 2005 sebanyak 3.150 menjadi 4.357 di tahun 2009. Namun demikian hasilnya belum mampu menekan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) termasuk di dalamnya adalah anak jalanan. Permasalahan PMKS yang terus berkembang diantaranya disebabkan oleh persoalan tuntutan kehidupan yang semakin berat, disamping


II - 54

persoalan kemiskinan. Oleh karena itu penanganan persoalan sosial harus dilakukan secara komprehensif dan terintegrasi.

14.

Ketenagakerjaan Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan ketenagakerjaan selama

periode 2005-2009 pada masing-masing indikator sebagaimana tabel berikut Tabel 2.34 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Ketenagakerjaan Kota Semarang Tahun 2005-2009

No

Indikator

1.

Angka partisipasi angkatan kerja

2.

Angka sengketa pengusahapekerja per tahun

2005

2006

Tahun 2007

2008

2009

61,17 %

61,43 %

61,69 %

61,95 %

62,21 %

129

83

91

100

82

315 kasus 63,45 %

218 kasus 65,78 %

258 kasus 62,52 %

286 kasus 64,27 %

256 kasus 64,75 %

4.470

5.532

7.311

8.975

8.449

3.

Tingkat partisipasi angkatan kerja

4.

Pencari kerja yang ditempatkan

5.

Tingkat pengangguran terbuka

35,68 %

35,62 %

11,39 %

11,48 %

14,96 %

6.

Keselamatan dan perlindungan

14,90 %

15,60 %

20,40 %

25 %

26,20 %

109 perush 100 %

123 perush 100 %

166 perush 100 %

212 perush 100 %

237 perush 100 %

7.

Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah

Sumber : Data Olahan Disnakertrans Kota Semarang, 2010\

Jumlah angka partisipasi angkatan kerja di Kota Semarang pada 5 (lima) tahun terakhir mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dari tahun 2005 sebesar 61,17% menjadi 62,21% pada tahun 2009. Tingkat partisipasi angkatan kerja juga mengalami kenaikan seiring dengan meningkatnya partisipasi angkatan kerja yaitu sebesar 63,45% pada tahun 2005 menjadi 64,75% di tahun 2009, sedangkan konflik antara buruh dan pengusaha terhadap kebijakan Pemerintah Kota Semarang dapat terselesaikan dengan baik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2010-2015

II - 55

terlihat dari menurunnya jumlah kasus sengketa pengusaha-pekerja dari 315 kasus di tahun 2005 menurun menjadi 256 kasus pada tahun 2009. Kedepan, upaya fasilitasi penciptaan lapangan kerja melalui pelatihan ketrampilan dan kewirausahaan terus ditingkatkan termasuk rencana fasilitasi hubungan industrial yang bisa memberikan solusi saling menguntungkan antara pengusaha dan pekerja, sehingga terwujud hubungan industrial yang harmonis.

15.

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan koperasi, usaha kecil dan

menengah

selama periode 2005-2009

pada masing-masing indikator

sebagaimana tabel berikut. Tabel 2.35 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Semarang Tahun 2005-2009 No

Indikator

1.

Persentase koperasi aktif

2.

Jumlah UKM non BPR/LKM UKM

3.

Jumlah BPR/LKM

4.

Usaha Mikro dan Kecil

2005 55,06 %

2006 63,55 %

Tahun 2007 65,30 %

2008 75,05 %

2009 75 %

36

76

140

231

346

2

2

2

2

2

1.240

1.315

8.112

9.162

10.176

Sumber : Data Olahan Dinas Koperasi & UKM Kota Semarang

Prosentase koperasi aktif di Kota Semarang mengalami kenaikan dari 55,06% pada tahun 2005 menjadi 75% pada tahun 2008 dan pada tahun 2009 Kota Semarang telah ditetapkan sebagai Kota Penggerak Koperasi. Jumlah UKM non BPR/LKM UKM mengalami kenaikan selama kurun waktu 5 tahun, peningkatan

yang terjadi

setiap tahun rata-rata

hampir

mencapai 100 %. Demikian juga dengan perkembangan usaha mikro dan kecil. Sehingga hal tersebut menunjukkan adanya pertumbuhan ekonomi yang produktif, karena adanya pertumbuhan dan iklim usaha mikro dan kecil yang membaik dan kondusif. Kenyataan menunjukkan bahwa pada saat terjadi krisis ekonomi, usaha kecil dan mikro lebih resisten dibanding

perusahaan-

perusahaan yang lebih besar. Hal inilah yang akan terus dijaga dan ditingkatkan melalui rencana fasilitasi permodalan yang mampu mengembalikan koperasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2010-2015

II - 56

sebagai soko guru perekonomian masyarakat yang tidak hanya aktif namun juga benar sehat sehingga mampu menjaga pertumbuhan ekonomi terutama dari pengembangan usaha mikro dan kecil.

16.

Penanaman Modal Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan penanaman modal

selama periode 2005-2009 pada masing-masing indikator sebagaimana tabel berikut. Tabel 2.36 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Penanaman Modal Kota Semarang Tahun 2005-2009 No

Indikator

Tahun 2005

2006

2007

2008

Jumlah investor di Kota Semarang (Penanaman Modal)

1.560

1.950

2.056

2.160

2.

Jumlah nilai investasi (Rupiah)

500.914.298.068

1.218.842.970.113

1.350.746.170.600

3.

Rasio daya serap tenaga kerja *)

0,93

0,98

1,00

1,60

1,97

4.

Penanaman Modal (Jumlah tenaga kerja) orang

4.601

6.961

7.086

11.341

13.977

5.

Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi Penanaman Modal (Rp)

216.470.910.000

717.928.672.045

131.903.200.487

189.464.503.400

208.726.105.411

1.

1.540.210.674.000

2009

2.253

1.748.936.779.411

Sumber : Data Olahan BPPT Kota Semarang, 2010

Jumlah investor dan investasi selama 5 tahun telah mengalami kenaikan. Peningkatan tersebut didukung dengan adanya layanan One Stop Service (OSS) yang memberikan kemudahan dalam mengurus perijinan disamping keamanan yang kondusif, infrastruktur meningkat lebih baik, dan promosi investasi. Kesemuanya itu akan berdampak pada meningkatnya rasio daya serap tenaga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2010-2015

II - 57

kerja. Upaya peningkatan investasi kedepan, adalah perlunya dukungan peraturan yang jelas mengenai insentif investasi yang dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah guna memacu pertumbuhan investasi. Dengan demikian perwujudan Semarang sebagai kota perdagangan dan jasa akan lebih mampu bersaing dengan daerah lain dalam menarik minat investor dalam maupun luar negeri.

17.

Kebudayaan Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan kebudayaan selama

periode 2005-2009 pada masing-masing indikator sebagaimana tabel berikut. Tabel 2.37 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Kebudayaan Kota Semarang Tahun 2005-2009

No

Indikator

2005 45

2006 45

Tahun 2007 45

2008 45

2009 46

1.

Penyelenggaraan festival seni dan budaya

2.

Sarana penyelenggaraan seni dan budaya

55

55

55

55

55

3.

Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan

174

174

174

174

174

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 2010 (data diolah)

Penyelenggaraan festival seni dan budaya dari tahun 2005 sampai 2008 jumlahnya tetap sebanyak 45 event kegiatan, hanya pada tahun 2009 bertambah 1 event kegiatan. Kota Semarang telah memiliki sarana penyelenggaraan seni dan budaya sebanyak 55 buah dari tahun 2005 sampai tahun 2009. Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan ada 174 buah antara lain 4 kawasan sejarah budaya dan 170 buah bangunan, yang terdiri dari bangunan budaya sebanyak 3 buah, bangunan tempat ibadah sebanyak 24 buah, bangunan kesehatan sebanyak 3 buah, bangunan perkantoran

46 buah,

bangunan Pemerintahan sebanyak 13 buah, bangunan pendidikan sebanyak 11 buah, bangunan pengangkutan sebanyak 3 buah, sebanyak 56 buah, dan bangunan lainnya

bangunan rumah tinggal

sebanyak

11

buah. Tantangan


II - 58

kedepan diperlukan kegiatan-kegiatan yang lebih bisa mempromosikan kota Semarang sebagai tempat tujuan wisata, tidak lagi hanya sebagai tempat singgah sementara. Selain itu perbaikan dan penyempurnaan di bidang sarana penyelenggaraan kesenian juga diperlukan dalam mendukung bentuk promosi tersebut. Sedangkan pelestarian benda maupun bangunan cagar budaya dilakukan agar lebih bisa menonjolkan ciri dan landmark kota Semarang dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

18.

Pemuda dan Olahraga Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan pemuda dan olahraga

selama periode 2005-2009 pada masing-masing indikator sebagaimana tabel berikut. Tabel 2.38 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Pemuda dan Olahraga Kota Semarang Tahun 2005-2009 No

Tahun

Indikator

2005

2006

2007

2008

2009

1.

Jumlah organisasi pemuda

34

34

34

34

47

2.

Jumlah organisasi olahraga

3

3

3

3

3

3.

Jumlah kegiatan kepemudaan

2

5

5

5

7

4.

Jumlah kegiatan olahraga

6

6

9

15

19

5.

Lapangan olahraga

0,058

0,068

0,067

0,065 0,064*)

Sumber : Data Olahan Dinsospora Kota Semarang, 2010

Dari

tabel

tersebut

diatas,

menggambarkan

penyelenggaraan

pembangunan pemuda dan olahraga selama lima tahun terakhir mengalami pertumbuhan yang membaik. Dilihat dari jumlah organisasi pemuda dan jumlah kegiatan olahraga juga mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2009. Jumlah organisasi pemuda dari 34 di tahun 2005 menjadi 47 di tahun 2009. Untuk jumlah kegiatan kepemudaan dan kegiatan olah raga masing-masing meningkat dari 2 kegiatan menjadi 7 kegiatan kepemudaan dan dari 6 kegiatan menjadi 19 kegiatan olah raga dalam 5 tahun terakhir ini. Namun dilihat dari sarana olah raga, rasio sarana dan prasarana olah raga semakin menurun. Hal ini dikarenakan jumlah lapangan olah raga yang cenderung tidak bertambah dibanding dengan pertumbuhan jumlah penduduk. Permasalahan kedepan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2010-2015

II - 59

berkaitan dengan pelayanan olah raga dan kepemudaan adalah upaya pembinaan dini terhadap pemuda melalui pendekatan institusional baik melalui institusi pendidikan, sekolah dan pramuka maupun institusi kepemudaan seperti KNPI dan Karang Taruna. Sedangkan untuk ketersediaan sarana dan prasarana olah raga dengan standar nasional saat ini masih terbatas dan belum terkelola dengan baik. Oleh karena itu upaya yang dilakukan yaitu dengan perbaikan dan peningkatan sarana yang ada serta pembangunan pusat olah raga (Sport center) yang baru.

19.

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan kesatuan bangsa dan

politik dalam negeri selama periode 2005-2009 pada masing-masing indikator sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.39 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kota Semarang Tahun 2005-2009 No

Indikator

1.

Kegiatan Pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP

2.

Kegiatan pembinaan politik daerah

2005 214

2006 174

18 kgt

16 kgt

Tahun 2007 134

2008 94

14 kgt

12 kgt

2009 54 6 kgt

Sumber :Badan Kesbangpolinmas data diolah, 2010

Keberhasilan pembangunan demokrasi telah berhasil memantapkan peran masyarakat terutama dari sisi kemandirian organisasi baik LSM,Ormas maupun OKP. Dari tabel diatas menggambarkan, pelayanan urusan kesatuan dan politik dalam

negeri

menurun.Hal pembinaan

menunjukkan ini

disebabkan

politik

daerah

peran

Pemerintah

tanggungjawab yang

semula

semakin

dan

tahun

semakin

pelaksanaan

kegiatan

dilakukan

oleh

Pemerintah

(Kesbanglinmas) secara bertahap dilakukan oleh KPU,Panwaslu dan Parpol. Persoalan kedepan adalah bagaimana membangun sinergitas seluruh kekuatan LSM, Ormas dan OKP yang ada untuk bersama-sama membantu Pemerintah Kota Semarang dalam mewujudkan visi dan misi sesuai dengan kompetensi masing-masing. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2010-2015

II - 60

20.

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian. Kinerja

pembangunan

pada

pelayanan

urusan

otonomi

daerah,

Pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian selama periode 2005-2009 pada masing-masing indikator sebagaimana tabel berikut. Tabel 2.40 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Kota Semarang Tahun 2005-2009 No

Indikator

2005 0.85

2006 1.76

Tahun 2007 2.36

2008 2.27

2009 2.20

1.

Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk

2.

Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk

31.17

32.09

32.85

33.45

35.22

3.

Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan

7.28

7.32

7.35

7.51

7.68

4.

Sistem informasi Pelayanan Perijinan dan adiministrasi pemerintah (Ada tidak)

tidak

tidak

ada

ada

ada

5.

Penegakan PERDA

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

6.

Cakupan patroli petugas Satpol PP

23 orang 125 x

57 orang 180 x

50 orang 125 x

57 orang 224 x

154 orang 600 x

7.

Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kota

4.425

4.602

4.779

4.956

5.310

8.

Cakupan pelayanan bencana kebakaran Kota Semarang

0,0011%

0,0011%

0,0010%

0,0011%

0,0011%

9.

Tingkat waktu tanggap Jumlah ketepatan waktu tindakan pemadam kebakaran

15 menit

15 menit

15 menit

15 menit

15 menit

20%

14,68%

17%

13,66%

11,9%

Sumber : Bappeda (data di olah 2009)

Tabel di atas menggambarkan bahwa kondisi aspek pelayanan umum dalam Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian dapat dilihat dari rasio Polisi

Pamong

Praja,

Linmas

maupun

poskamling

yang

menunjukan

peningkatan. Rasio jumlah Linmas meningkat dari 31,17 pada tahun 2005 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2010-2015

II - 61

menjadi 35,22 di tahun 2009. Sistem Informasi Pelayanan Perijinan dan Administrasi Pemerintah sudah mulai diberlakukan sejak 3 tahun terakhir, telah menunjukkan perkembangan yang positif bila dilihat dari jumlah pengaduan yang masuk.

Namun

demikian,

kedepan

diperlukan

pelayanan

yang

tidak

mengedepankan aspek represif tetapi lebih ke tindakan preventif.

21.

Ketahanan Pangan Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan ketahanan pangan selama

periode 2005-2009 pada masing-masing indikator sebagaimana tabel berikut. Tabel 2.41 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Ketahanan Pangan Kota Semarang Tahun 2005-2009 No 1.

Indikator Ketersediaan pangan utama (kg/1.000 pddk)

2005 -

2006 -

Tahun 2007 2008 84.451 101.732

2009 108.844

Sumber:Kantor Ketahanan Pangan tahun 2010 (data diolah)

Tabel 2.42 Produksi Bahan Pangan Kota Semarang Tahun 2005-2009 No

Bahan Pangan 2006 25.625

Tahun 2007 26.479

1

Padi (Ton)

2005 24.466

2

Jagung (Ton)

2.515

2.184

4.071

4.283

5.332

3

Kedelai (Ton)

0

0

0

0

0

4

Susu (Liter)

3.488.907 3.206.880 3.044.612 3.049.130 3.066.000

5

Daging (Kg)

6

2008 28.746

2009 36.256

- Daging Non Unggas

4.781.288 4.972.540 5.523.518 5.675.270 5.737.689

- Daging Unggas

6.904.871 7.077.493 7.097.912 7.176.348 7.251.629

Telur (Kg)

5.844.804 6.289.922 6.496.782 6.542.132 6.491.297

Sumber:Dinas Pertanian Tahun 2010 (data diolah)


II - 62

Kota Semarang telah memiliki beberapa regulasi tentang ketahanan pangan baik dalam bentuk Peraturan Walikota, Surat Keputusan Walikota dan Surat Edaran Walikota. Peraturan Walikota Semarang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Kota Semarang tanggal 25 Maret 2009. Surat Walikota Semarang Nomor 501/908 tanggal 30 Maret 2009 perihal Penumbuhan Cadangan Pangan Pemerintah Kelurahan. Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa ketersediaan pangan utama mengalami peningkatan yang signifikan dengan rata-rata pertahunnya adalah 13,7%. Walaupun dilihat

dari ketersediaan pangan utama

menunjukan

peningkatan yang positif, namun antisipasi kedepan diperlukan upaya serius untuk membudayakan penganekaragaman makanan sebagai upaya subtitusi dari pangan utama.

22.

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan pemberdayaan masyarakat

dan desa di Kota Semarang selama periode 2005-2009 pada masing-masing indikator sebagaimana tabel berikut.

No

Tabel 2.43 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kota Semarang Tahun 2005-2009 Tahun Indikator 2005 2006 2007 2008 2009

1.

LPM Berprestasi

2

3

3

4

5

2.

PKK aktif

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

3.

Posyandu aktif

99,57 %

99,72 %

99,72 %

99,86 %

100 %

4.

Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat

80

85

85

90

100

5.

Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat

95

80

90

95

100


Dari tabel di atas dijelaskan bahwa kinerja pelayanan umum dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan desa dapat dilihat dari kinerja LPM,PKK dan Posyandu Aktif. Jumlah Posyandu aktif sampai dengan tahun 2009 telah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2010-2015

II - 63

menunjukan kinerja optimal. Dukungan Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat dan Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat pada tahun 2009 juga telah mencapai 100%. Salah satu akibat dari meningkatnya program tersebut adalah meningkatnya lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) yang berprestasi dengan kenaikan rata-rata 2,7%. Jumlah LPM yang berprestasi diharapkan terus meningkat dikarenakan swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan akan terus dioptimalkan. 23.

Statistik Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan statistik selama periode

2005-2009 pada masing-masing indikator sebagaimana tabel berikut. Tabel 2.44 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Statistik Kota Semarang Tahun 2005-2009 No 1.

Indikator Buku ”Daerah Dalam Angka”

2005 ada

2006 ada

Tahun 2007 ada

2008 ada

2009 ada

ada

ada

ada

ada

ada

Ada/Tidak 2.

Buku ”PDRB Daerah” Ada/Tidak Sumber : BPS Kota Semarang, 2010

Dari tabel urusan statistik diatas menggambarkan bahwa dokumendokumen yang tersedia dari tahun ke tahun tetap ada. Namun demikian, diperlukan tambahan kelengkapan data dan informasi terutama untuk data-data yang bersifat khusus dan olahan.

24.

Kearsipan Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan kearsipan selama periode

2005-2009 pada masing-masing indikator sebagaimana tabel berikut.


II - 64

Tabel 2.45 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Kearsipan Kota Semarang Tahun 2005-2009 No

Indikator

1.

Pengelolaan arsip secara baku

2.

Peningkatan SDM pengelola kearsipan

2005 100 %

2006 100 %

Tahun 2007 100 %

1 keg

2 keg

2 keg

2008 100 %

2009 100 %

3 keg

4 keg

Sumber : Data Olahan Kantor Perpustakaan Daerah dan Arsip Kota Semarang, 2010

Tabel tersebut di atas menggambarkan bahwa tatakelola kearsipan semakin meningkat baik dilihat dari pengelola kearsipan maupun peningkatan SDM. Selaras dengan perkembangan teknologi, pengelolaan arsip harus dapat mengantisipasi arsip berujud digital, sehingga dapat diakses secara online oleh masyarakat yang lebih luas.

25.

Komunikasi dan Informatika Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan komunikasi dan informatika

di Kota Semarang selama periode 2005-2009 pada masing-masing indikator sebagaimana tabel berikut. Tabel 2.46 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Komunikasi dan Informatika Kota Semarang Tahun 2005-2009 No

Indikator

2005 51 / 1

2006 53 / 1

Tahun 2007 59 / 1

2008 62 / 1

2009 75 / 1

1.

Jumlah jaringan komunikasi

2.

Rasio wartel/warnet terhadap penduduk

0.39

0.33

0.33

0.31

0.26

3.

Jumlah surat kabar nasional/lokal

10

10

10

10

11

4.

Jumlah penyiaran radio/TV lokal

Radio : 34 Tv : 15

34 15

34 15

36 15

38 15

5.

Web site milik pemerintah daerah

tidak

6.

Pameran/expo

ada 2

ada 7

ada 7

ada 7

7

Sumber : Data Olahan Bag. Humas Setda Kota Semarang, 2010


II - 65

Dari tabel tersebut diatas menggambarkan bahwa jaringan komunikasi, penyiaran radio/TV lokal, website milik Pemerintah Kota semakin meningkat hal ini untuk menunjang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengakses program dan kegiatan Pemerintah Kota. Harapan kedepan perlu ditingkatkan kualitas komunikasi dua arah antara Pemerintah dengan masyarakat termasuk didalamnya adalah upaya pencitraan positif Kota semarang.

26.

Perpustakaan Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan perpustakaan selama

periode 2005-2009 pada masing-masing indikator sebagaimana tabel berikut. Tabel 2.47 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Perpustakaan Kota Semarang Tahun 2005-2009

No

Tahun

Indikator

2005

1.

Jumlah perpustakaan

2.

Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun (orang)

7.269

3.

Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah (buah)

2.539

2006

131

2007

147 19.923 12.810

2008

2009

150

152

156

25.673

33.354

36.382

7.758

10.390

7.611

Sumber : Data Olahan Kantor Perpustakaan & Arsip Kota Semarang, 2010

Dari tabel tersebut diatas menggambarkan bahwa rata–rata jumlah perpustakaan dari tahun ke tahun meningkat 4,5%.

Seiring dengan makin

meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya budaya baca,

jumlah

pengunjung di perpusatakaan meningkat dengan rata-rata 22,6% pertahun. Namun demikian peningkatan tersebut belum mampu diimbangi oleh layanan penyediaan

buku.

Kedepan

Perpustakaan

akan

dikembangkan

dengan

penerapan teknologi informasi sesuai tuntutan masyarakat. 2.4.2.

Fokus Layanan Urusan Pilihan

1.

Pertanian Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan pertanian selama periode

2005-2009 pada masing-masing indikator sebagaimana tabel berikut. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2010-2015

II - 66

Tabel 2.48 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Pertanian Kota Semarang Tahun 2005-2009 No

Indikator

2005 6.121

2006 5.321

Tahun 2007 6.248

1.27% 1.28%

1.21 % 1.25 %

1.20 % 1.21 %

1.15 % 1.15 % *) 1.19 % 1.16 % *)

2008 4.937

2009 7.899

1.

Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar (ton)

2.

Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB

Hb: Hk:

3.

Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB

Hb: 0,57% Hk: 0,56%

0,54 % 0,54 %

0,53 % 0,53 %

0,50 % 0,52 %

0,50 % 0,52 %

4.

Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB

Hb: 0,08% Hk: 0,07%

0,07 % 0,07 %

0,07 % 0,07 %

0,07 % 0,07 %

0,07 % 0,07 %

5.

Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB

100%

100%

100%

100%

100%

6.

Cakupan bina kelompok petani

0,00%

0,00%

0,00%

2,618%

7,059%

Sumber : Produk Dosmetik Regional Bruto, BPS Kota Semarang 2009

Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal mencapai kenaikan rata-rata sebesar 10, 8% dari tahun 2005 sampai tahun 2009. Sebaliknya Kontribusi sektor pertanian baik pertanian/perkebunan, palawija, tanaman keras dan produksi kelompok tani terhadap PDRB selama kurun waktu 5 tahun terakhir relatif agak mengalami penurunan. Hal tersebut merupakan akibat perubahan fungsi lahan pertanian menjadi permukiman sebagai akibat berkembangnya sebuah kota. Upaya untuk terus mempertahankan budi daya pertanian dilakukan dengan meningkatkan cakupan pembinaan kelompok tani. Cakupan bina kelompok tani yaitu kelompok tani yang mendapatkan bantuan dari pemerintah kota. Jumlah kelompok tani yang mendapatkan bantuan dari tahun 2008 sebanyak 2,618% meningkat menjadi 7,059% pada tahun 2009.

Diharapkan

program bina kelompok petani akan terus ditingkatkan dalam upaya untuk dapat meningkatkan produktivitas dan kontribusinya terhadap PDRB.


II - 67

2.

Kehutanan Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan kehutanan selama

periode 2005-2009 pada masing-masing indikator sebagaimana tabel berikut : Tabel 2.49 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Kehutanan Kota Semarang Tahun 2005-2009 No

Indikator Rehabilitasi hutan dan lahan kritis

2005 8,14%

2006 22,05%

Tahun 2007 17,02%

2008 19,27%

2009 80,65%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

2.

Kerusakan Kawasan Hutan

0,00%

3.

Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB

Hb: 0.005 % Hk: 0.005 %

0.005 % 0.005 %

0.004 % 0.005 %

0.004 % 0.005 %

0.004 % 0.005 %

Sumber : Produk Dosmetik Regional Bruto, BPS Kota Semarang 2009

Sebagaimana wilayah perkotaan yang lain, kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB pasti relatif kecil. Namun demikian

upaya untuk melakukan

konservasi dan rehabilitasi hutan khususnya hutan rakyat akan terus dilakukan. Pada tahun 2008-2009 mengalami peningkatan yang signifikan hingga 80,65%. Salah satu upaya nyata untuk mendorong adalah pelaksanan program Konservasi Lahan Semarang Atas dan Pengentasan Kemiskinan (KLSAPK). 3.

Energi dan Sumber Daya Mineral Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan energi dan sumberdaya

mineral selama periode 2005-2009 pada masing-masing indikator sebagaimana tabel berikut.

No 1.

Tabel 2.50 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Kota Semarang Tahun 2005-2009 Tahun Indikator 2005 2006 2007 2008 2009 Kontribusi sektor pertambangan thd PDRB

HB: 0.20 %

0.20 %

0.19 %

0.18 %

0.17 %

HK: 0.18 %

0.17 %

0.17 %

0.16 %

0.16 %

Sumber : Produk Dosmetik Regional Bruto, BPS Kota Semarang, 2009


II - 68

Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB dari tahun 2005 hingga tahun 2009 mengalami penurunan. Kondisi ini terjadi dikarenakan kegiatan pertambangan khususnya bahan tambang galian C memang sedikit demi sedikit dikurangi aktivitasnya. 4.

Pariwisata Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan pariwisata selama

periode 2005-2009 pada masing-masing indikator sebagaimana tabel berikut. Tabel 2.51 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Pariwisata Kota Semarang Tahun 2005-2009 No

Indikator

1.

Kunjungan wisata

2.

Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB

Tahun 2005

2006

2007

2008

2009

1.141.323 1.255.005 1.457.554 1.465.105 1.633.042

0.18 %

0.18%

0.18 %

0.18 %

0.18 %

Sumber : Produk Dosmetik Regional Bruto 2008, BPS Kota Semarang

Kunjungan wisatawan terus mengalami kenaikan. Pada tahun 2005 sebanyak 1.141.323 wisatawan meningkat menjadi 1.633.042 wisatawan pada tahun 2009. Keadaan ini tercipta karena semakin banyaknya event kegiatan pariwisata maupun kegiatan bisnis.

Kunjungan wisata akan terus meningkat

seiring dengan membaiknya kualitas sarana prasarana, obyek maupun destinasi wisata yang menarik dan terintegrasi.

5.

Kelautan dan Perikanan Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan kelautan dan perikanan

selama periode 2005-2009 pada masing-masing indikator sebagaimana tabel berikut.


II - 69

Tabel 2.52 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Kelautan dan Perikanan Kota Semarang Tahun 2005-2009 No

Tahun

Indikator

2005

1.

Produksi perikanan

2.

Konsumsi ikan

3. 4.

2006

2007

2008

2009

112 %

106 %

99,7 % 100,2%

99,8%

103 %

101,95 %

101,83 %

100,3 %

100 %

Cakupan bina kelompok nelayan

37,5 %

25 %

37,5 %

62,5 %

100 %

Produksi perikanan laut

81,8 %

92,2 %

94,7 %

112 %

98,9%

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikananan Kota Semarang, 2010

Tabel 2.53 Produksi Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya Kota Semarang Tahun 2005-2009 No

Tahun

Uraian

2005

2006

2007

2008

2009

1.

Produksi perikanan budidaya (Ton)

517,8

473,4

408,4

473,5

2.

Produksi perikanan tangkap(Ton)

51,88

64,9

67,81

137,7 123,41

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikananan Kota Semarang, 2010

Produktivitas perikanan selama lima tahun terahir menunjukan hasil yang positif, walaupun ada masa-masa dimana terjadi penurunan produksi. Capaian kinerja pelayanan bidang perikanan kelautan tidak lepas dari upaya Dinas Perikanan dan

Kelautan dalam membina kelompok-kelompok nelayan

yang ada. Tantangan ke depan adalah bagaimana menjaga kelestarian sumber daya hayati perikanan agar dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya kemakmuran nelayan tanpa merusak lingkungan termasuk di dalamnya adalah upaya antisipasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim yang terjadi.


II - 70

365

6.

Perdagangan Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan perdagangan selama

periode 2005-2009 pada masing-masing indikator sebagaimana tabel berikut. Tabel 2.54 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Perdagangan Kota Semarang Tahun 2005-2009 No 1.

2.

3.

4.

Indikator

2005

2006

Kontribusi sektor Perdagangan thd PDRB

HB: 29.25 % HK: 31.03 %

28.10 % 30.27 %

Ekspor Bersih Perdagangan (US$)

432.282.189,55

435.577.008,5

39%

Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal

Tahun 2007

2008

2009

28.87 % 30.83 %

28.30 % *) 30.81 % *)

324.310.674,24

185.215.570,57

923.854.533,95

45%

66%

27%

21%

47

47

47

47

28.30 % 30.28 %

Jumlah sarpras perdagangan a. Pasar tradisional

b.

b. Pasar modern (swalayan)

47

c. Retail modern Sumber : Produk Dosmetik Regional Bruto, BPS Kota Semarang 2009 Data Olahan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Semarang

Meningkatnya eksport perdagangan tidak lepas dari kinerja pelayanan urusan perdagangan. Hasil tersebut tampak dari besarnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB yang rata-rata mencapai 30 % dari harga konstan. Berbagai layanan kemudahan eksport yang didukung sarana prasarana yang mencukupi

menjadikan

urusan perdagangan

mampu

menjadi unggulan.

Pelayanan dukungan promosi maupun peningkatan kualitas produk unggulan terus dilakukan seiring dengan persaingan global yang makin tajam. Persoalan urusan perdagangan adalah bagaimana Kota Semarang mampu menjadikan kota perdagangan sehingga mampu merebut peluang sebagai pusat ekspor barang .


II - 71

7.

Perindustrian Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan perindustrian selama

periode 2005-2009 pada masing-masing indikator sebagaimana tabel berikut : Tabel 2.55 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Perindustrian Kota Semarang Tahun 2005-2009 No

Indikator

Tahun 2005

2006

2007

2008

2009

HB26.96 %

26.85 %

25.83 %

25.13 %

24.66 %

HK:27.84%

27.60 %

27.55 %

27.33 %

27.08 %

Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri

3,8 %

3,6 %

3,9 %

3,9 %

3,9 %

3.

Pertumbuhan Industri.

13,6 %

2,6 %

10,6 %

5,9 %

0,17 %

4.

Cakupan bina kelompok pengrajin

29%

38%

47%

34%

26%

1.

2.

Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB

Sumber : Produk Dosmetik Regional Bruto, BPS Kota Semarang 2009 Data Olahan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Semarang

Kinerja pelayanan sektor perdagangan sebenarnya tampak dari seberapa besar cakupan bina kelompok pengrajin. Semakin besar cakupan bina kelompok pengrajin maka akan semakin besar pula kontribusi sektor industri terhadap PDRB. Sektor industri merupakan sektor unggulan yang memberikan kontribusi besar terhadap PDRB. Oleh karena itu layanan pengembangan industri harus tetap dilaksanakan dengan tetap mengedepankan tumbuhnya iklim investasi yang kondusif dengan memperbesar cakupan industry kecil menengah serta ramah lingkungan. 8.

Transmigrasi Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan transmigrasi selama

periode 2005-2009 tidak menghasilkan kinerja mengingat sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2010-2015

II - 72

berkembangnya semangat otonomi daerah, minat masyarakat untuk mengikuti transmigrasi tidak ada walaupun upaya untuk melakukan dorongan dan motivasi terus dilakukan.

2.5. ASPEK DAYA SAING Daya saing merupakan kemampuan sebuah daerah untuk menghasilkan barang dan jasa untuk mencapai peningkatan kualitas hidup masyarakat. Daya saing daerah di Kota Semarang dapat dilihat dari aspek kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia. 1.

Kemampuan Ekonomi Daerah Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selalu mencerminkan distribusi

pendapatan yang adil dan merata. Sebab, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak akan banyak membawa tingkat kesejahteran masyarakat manakala pertumbuhan tersebut hanya dinikmati oleh sekelompok kecil masyarakat sedangkan masyarakat lain tidak menikmati. Kemampuan ekonomi juga dapat dilihat dari produktivitas pada masing-masing sektor lapangan usaha PDRB Kota Semarang.

Produktivitas sektor PDRB dari tahun ke tahun mengalami

peningkatan sebesar 14,69 % per tahun. Tabel 2.56 Aspek Daya Saing dalam Bidang Kemampuan Ekonomi Daerah Kota Semarang Tahun 2005-2009 Uraian Produktivitas daerah setiap sektor 1. Pertanian 2. Pertambangan dan Penggalian 3. Industri Pengolahan 4. Listrik, Gas dan Air Bersih 5. Bangunan 6. Perdagangan, Hotel dan Restoran 7. Pengangkutan dan Komunikasi 8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perush 9. Jasa

2007 321.780 52.326 7.147.347 487.538 4.445.307 7.480.617 2.762.149 772.160 3.155.016

2008 365.094 57.062 7.883.532 532.279 5.414.829 8.635.562 3.073.387 889.126 3.664.861

2009 414.238 62.227 8.695.545 581.126 6.595.804 9.968.821 3.419.695 1.023.810 4.257.096

Sumber : Semarang Dalam Angka th. 2009


II - 73

Dari tabel tersebut, kontribusi sektor usaha terbesar terhadap PDRB Kota Semarang adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran dan sektor Industri Pengolahan serta sektor usaha bangunan. Pada tahun 2009 kontribusi masingmasing sektor usaha tersebut adalah sebagai berikut : Perdagangan, Hotel dan Restoran sebesar 29,86 %, industri pengolahan sebesar 24,52 %, dan sektor bangunan sebesar 19,27%. Hal tersebut menggambarkan bahwa aktivitas ekonomi masyarakat Kota Semarang didominasi oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor industri pengolahan dan

sektor bangunan. Sektor

perdagangan dan jasa inilah yang akan kembangkan sebagai aktivitas utama warga masyarakat. 2.

Fasilitasi Wilayah/Infrastruktur Pembangunan infrastruktur akan meningkatkan mobilitas manusia dan

barang antar daerah dan antara kabupaten/kota, transporlasi

(jalan,

jembatan,

pelabuhan),

yang meliputi fasilitas

fasilitas

kelistrikan,

fasilitas

komunikasi, fasilitas pendidikan, dan fasilitas air bersih. Tersedianya infrastruktur yang memadai merupakan nilai tambah bagi perwujudan pembangunan suatu kota. a.

Aksesbilitas Daerah Kota Semarang selain merupakan ibu kota Provinsi Jawa Tengah, juga

merupakan jalur perlintasan dari wilayah barat (Jakarta) menuju wilayah Timur (Surabaya) dan Selatan (Jogyakarta) atau sebaliknya sehingga Kota Semarang merupakan penopang jalur distribusi perekonomian Jawa Tengah. Kondisi infrastruktur merupakan unsur penting yang perlu mendapatkan perhatian agar dapat berfungsi dengan optimal.Dalam mendukung aksesibilitas, Kota Semarang memiliki panjang jalan yang semakin meningkat dalam 5 tahun terakhir ini yaitu 2.762,62 km tahun 2005 menjadi 2.778,29 km pada tahun 2009. Daya saing lainnya di bidang Sarana prasarana perhubungan adalah dimilikinya pelabuhan udara/laut, terminal bus, stasiun kereta api yang mampu menghubungkan seluruh kota di Indonesia.


II - 74

Tabel 2.57 Aspek Daya Saing dalam Bidang Aksesibilitas Daerah Kota Semarang Tahun 2005-2009

Uraian

2005 2006 0,0040 0,0037 1. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan - Panjang jalan 2.762,62 2.762,62 - Jumlah kendaraan 695.168 751.407 2. Jumlah orang/penumpang terangkut angkutan umum - orang terangkut 13.593.860 11.659.645 - barang terangkut 6.025.208 6.501.749 3. Jumlah orang.barang melalui dermaga/bandara/ terminal - Dermaga - orang 297.833 367.257 - barang 6.009.231 6.482.575 - Bandara - orang 1.155.234 1.379.552 - barang 15.977.228 19.173.996 - Terminal - orang 8.900.278

Tahun 2007 0,0034 2.771,54 810.034

2008 0,0032 2.778,29 867.901

2009 0,0030 2.778,29 919.699

11.811.089 7.142.156

8.168.046 7.333.082

9.058.197 7.507.390

363.847 7.122.774

427.503 7.314.341

392.498 7.487.270

1.367.280 19.382.115

1.370.012 18.741.442

1.626.706 20.120.479

6.704.832

7.122.511

3.252.281

Sumber : Data Olahan Dinhubkominfo Kota Semarang, 2010

b.

Penataan wilayah Sebagaimana Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang, penataan

wilayah Kota Semarang terbagi menjadi kawasan yang berfungsi lindung dan kawasan yang berfungsi budidaya. Kawasan Lindung, meliputi kawasan yang melindungi kawasan di bawahnya, kawasan lindung setempat dan kawasan rawan bencana. Kawasan yang melindungi kawasan di bawahnya adalah kawasan-kawasan dengan kemiringan >40% yang tersebar di wilayah bagian Selatan. Kawasan lindung setempat adalah kawasan sempadan pantai, sempadan sungai, sempadan waduk, dan sempadan mata air. Kawasan lindung rawan bencana merupakan kawasan yang mempunyai kerentanan bencana longsor dan gerakan tanah. Kawasan Budidaya,

merupakan kawasan yang

secara karakteristik wilayah dikembangkan sesuai dengan kondisi dan potensi wilayah.

Kawasan yang dikembangkan berdasarkan potensi dan karakteristik

wilayah adalah sebagai berikut :Kawasan Perdagangan dan Jasa, Kawasan Permukiman,

perdagangan

dan

Jasa,

Kawasan

Pendidikan,

Kawasan

Pemerintahan dan Perkantoran, Kawasan Industri, Kawasan olahraga, Kawasan Wisata /Rekreasi, Kawasan perumahan dan permukiman, Kawasan pemakaman Umum, Kawasan Khusus dan Kawasan Terbuka Non Hijau. Namun seiring dengan pesatnya perkembangan pembangunan Kota terdapat kompensasi yang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2010-2015

II - 75

tak bisa dihindari dalam tata guna lahan, yaitu tingginya ratio perubahan alih fungsi lahan. Hal ini ditandai dengan timbulnya pusat-pusat kegiatan baru seperti kawasan

industri,

perdagangan/jasa

dan

tumbuhnya

kawasan-kawasan

permukiman daerah pinggiran kota. c.

Ketersediaan air bersih Penyediaan dan pengelolaan air bersih di Kota Semarang pada saat ini

terbagi ke dalam 2 (dua) sistem, yaitu sistem jaringan perpipaan yang dikelola oleh PDAM dan sistem non perpipaan yang dikelola secara mandiri oleh penduduk. Untuk pelayanan dengan sistem perpipaan meliputi hampir seluruh kecamatan-kecamatan di Kota Semarang, kecuali Kecamatan Mijen dan Kecamatan Gunungpati, Pemanfaatan air tanah (non perpipaan), khususnya di Kota Semarang bagian bawah, seharusnya dihindarkan untuk menghindarkan dampak lingkungan yang terjadi. Sistem jaringan perpipaan di Kota Semarang ini pelayanan dan pengelolaannya dilakukan oleh PDAM dengan cakupan pelayanan 15 kecamatan dari 16 kecamatan yang ada di Kota Semarang. Daya saing ketersediaan air besih akan semakin membaik dengan selesainya pembangunan waduk Jatibarang. Tabel 2.58 Aspek Daya Saing dalam Bidang Ketersediaan Air Bersih Kota Semarang Tahun 2005-2009 Uraian Persentase RT menggunakan air bersih - Pemakaian Air Bersih RT - RT berlangganan PDAM - Jumlah RT

2005 33,08

2006 32,01

Tahun 2007 32,74

32.962.642 112.915 341.314

32.676.827 112.650 351.881

34.042.026 115.358 352.369

2008 31,52

2009 29,05

34.277.257 117.844 373.920

34.277.257 120.204 413.806

Sumber : Data Olahan Kantor PDAM Kota Semarang, 2010

d.

Fasilitas listrik dan telepon

Perkembangan jaringan telekomunikasi beberapa tahun terakhir cukup menggembirakan, terlihat dengan banyaknya satuan sambungan yang dipasarkan kepada masyarakat. Jika dilihat dari sebaran tiap kecamatan yang ada, maka jaringan telepon telah menjangkaunya seluruh kelurahan yang ada di tiap-tiap kecamatan. Ketersediaan daya listrik sangat memungkinkan bagi pengembangan investasi. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2010-2015

II - 76

Tabel 2.59 Aspek Daya Saing dalam Bidang Fasilitas Listrik dan Telepon Kota Semarang Tahun 2005-2009 Uraian

2005

Rasio ketersediaan daya listrik - Daya listrik terpasang (semua gol tarif) - Kebutuhan Prosentase RT yang menggunakan listrik - RT yang menggunakan listrik - Jumlah RT Prosentase penduduk yang menggunakan HP/Telpon

Tahun 2007

2006

789,384,776

828,093,447

85% 290,377 341,314 -

2008

872,034,107

2009

872.034.017*)

872.034.017*)

85% 299,682 351,881

86% 301,687 352,369

81% 301.687*) 373,920

58,12/56,10

64,79/35,11

74,65/31,93

73% 301.687*) 413,806 -

Sumber : Kota Semarang Dalam Angka Tahun 2009, BPS Kota Semarang

e.

Ketersediaan Fasilitas Perdagangan dan Jasa Tersedianya fasilitas hotel dan restoran merupakan capaian kinerja daya

saing bidang perdagangan dan jasa. Pertumbuhan Hotel darn Restoran baru yang terjadi selama ini merupakan salah satu bahwa pertanda bahwa potensi ekonomi masyarakat masih akan terus meningkat seiring dengan meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat. Tabel 2.60 Aspek Daya Saing dalam Bidang Ketersediaan Perdagangan dan Jasa Kota Semarang Tahun 2005-2009

No

Uraian

Restoran Rumah Makan Cafe Hotel Berbintang Hotel non Berbintang Pasar Tradisional Pasar Kota Pasar Wilayah Pasar Lingkungan 7 Pasar Modern Mall/ Plaza Swalayan/Supermarket/Toserba Pasar Grosir 1 2 3 4 5 6

2005

Tahun 2007

2006

2008

2009

25 102 14 28 56

29 102 14 28 54

29 102 14 28 56

29 109 19 28 56

32 109 19 34 51

4 11 29

4 11 29

9 21 37

9 21 37

9 21 37

11 53 3

11 54 3

12 117 3

12 148 3

13 167 3

Sumber : Data Olahan Bappeda Kota Semarang, 2010

3.

Fasilitas Iklim Berinvestasi Daya tarik investor untuk memanamkan modalnya sangat dipengaruhi

faktor-faktor seperti tingkat suku bunga, kebijakan perpajakan dan regulasi perbankan, sebagai infrastruktur dasar yang berpengaruh terhadap kegiatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2010-2015

II - 77

investasi. Iklim investasi juga sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang mendorong berkembangnya investasi

antar lain fasilitas keamanan dan

ketertiban wilayah, kemudahan proses perjinan, dan ketersediaan sumberdaya manusia yang berkualitas dan mampu bersaing. Dilihat peringkat daya saing investasi, sebagaimana berikut.

Tabel 2.61 Aspek Daya Saing Investasi dalam Bidang Peringkat Penghargaan Investasi Daerah Kota Semarang Tahun 2005-2009 Nama Prestasi 1. Pro Investasi se-Jawa Tengah

2005 Peringkat 3

2006 -

Tahun 2007 Peringkat 3

2008 Peringkat 4

2009 Peringkat 6

-

-

-

-

Peringkat 13

-

-

-

-

9 Perijinan

2. Kemudahan Investasi Kota Besar Indonesia 3. Sertifikasi ISO 9001-2008 Sumber BPPT Kota Semarang

a.

Keamanan dan Ketertiban Secara umum kondisi keamanan dan ketertiban sampai dengan tahun 2009

relatif kondusif bagi berlangsungnya aktivitas masyarakat maupun kegiatan investasi. Berbagai tindakan kejahatan kriminalitass, unjuk rasa dan mogok kerja yang merugikan dan mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat dapat ditanggulangi dengan sigap oleh apratur pemerintah. Situasi tersebut juga didorong oleh pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungannya. Tabel 2.62 Aspek Daya Saing bidang Iklim Berinvestasi Kota Semarang Tahun 2005-2009 Uraian 1. Angka Kriminalitas - Jumlah Kriminalitas - Pertikaian antar warga 2. Jumlah Demo - Unjuk rasa (politik & ekonomi) - Mogok kerja

2005 195 6 258 5

Tahun 2007

2006 139 2 43 2

117 5 102 1

2008

2009

107 -

108 -

60 0

119 0

Sumber : 8 Kel. Data Pengembangan SIPD, BPS Kota Semarang 2010


II - 78

b.

Kemudahan Perijinan Faktor pendukung yang sangat erat kaitannya dalam melakukan investasi

adalah prosedur dan tata cara perolehan ijin atau pengurusan ijin untuk berinvestasi.

Proses

perijinan

dalam

berinvestasi

dilaksanakan

dengan

pelayanan perijinan satu pintu (One Stop Services), melalui Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Kota Semarang. Kepastian prosedur, waktu dan keamanan perijinan merupakan kinerja utama pelayanan investasi. Tabel 2.63 Aspek Daya Saing dalam Bidang Kemudahan Perijinanan Kota Semarang Tahun 2005-2009 Uraian

2005

Lama proses perijinan - Jumlah ijin - Jumlah hari

Tahun 2007

2006

8.020 (x)

8.911 (x)

9.902 sesuai SPP

2008

2009

12.726 15.309 sesuai SPP sesuai SPP

Catatan : (x) Data tidak tersedia Sumber : Data Olahan SPP-BPPT Kota Semarang, 2010

Dengan rangka memberikan kemudahan Pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Kota telah melaksanakan pelayanan perijinan sesuai dengan SPP (Standar Pelayanan Publik) dengan menjalankan OSS (one Stop Service) secara konsisten, sehingga tercipta citra yang positif mengenai iklim investasi. c. Pengenaan Pajak Daerah

Penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) salah satunya berasal dari Pos Pajak Daerah yang pelaksanaannya mendasarkan pada Peraturan perundangudangan yang berlaku. Perkembangan penerimaan pajak selama tahun 2005 sampai dengan 2009 mengalami pertumbuhan yang meningkat dengan pertumbuhan rata-rata 22% per

tahun.

Pada

tahun

Rp.

295.920.738.676,-

2005

sampai

penerimaan dengan

tahun

pajak 2009

daerah menjadi

sebanyak sebesar

Rp. 619.479.144.948,-. Sedangkan jenis dan klasifikasi pengenaan pajak daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Semarang No. 10 Tahun 2007 tentang Biaya Pemungutan Pajak Daerah. Upaya penyesuaian terhadap regulasi yang baru mutlak segera dilakukan agar daya saing di bidang pajak mampu segera diakomodasi. Secara rinci penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) kota Semarang selama kurun waktu lima tahun sebagaimana tabel berikut. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2010-2015

II - 79

Tabel 2.64 Aspek Daya Saing bidang Pengenaan Pajak Daerah Kota Semarang Tahun 2005-2009 Uraian 1. Pajak Daerah - Pajak daerah - Pajak Restoran - Pajak Reklame - Pajak Penerangan Jalan - Pajak Pengambilan Bahan Galian C - Pajak Parkir - Pajak Hiburan 2. Retribusi Daerah - Rtribusi dari Dinas Pendidikan - Retribusi dari Dinas Kesehatan - Retribusi RSUD - Retribusi DPU - Retribusi DTKP - Retribusi Dinas Kebakaran - Retribusi Pertamanan - Retribusi BLH - Retribusi Kebersihan - Retribusi Dispenduk Capil - Retribusi Dinas Budaya Pariwisata - Retribusi Dinas Pasar - Retribusi Dinas Perhubungan - Tempat Khusus Parkir - Tempat Terminal - Tempat Pengujian Kendaraan - Parkir tepi jalan umum - Retribusi Sekda - Retribusi Disospora - Retribusi PSDA - Retribusi Bina Marga - Retribusi PJPR 3. Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak - PBB - BPHTB - PPH OPDN & Pasal 21 - PPH Ps 25/29 - SDA - BahanBakar Kendaraan Bermotor - Pajak Kendaraan Bermotor - Bagi Hasil P2AP

2005

2006

Tahun 2007

2008

2009

814.120.538 1.019.522.341 69.447.500 3.745.012.698 81.772 8.765.290 216.517.585

1.366.490.201 1.503.299.089 406.369.250 524.412.058 1.664.008 2.252.621.280 4.832.539.716

366.062.375 851.025.259 844.883.420 2.315.059.197 506.600 2.414.306.952 4.564.000.000

22.188.743.528 21.089.741.652 16.824.197.531 76.597.927.551 112.046.400 23.562.679.011 4.084.858.928

23.000.974.050 24.811.040.343 16.063.853.958 82.814.660.277 100.156.400 2.780.941.510 4.933.660.602

876.789.000 4.317.853.905 11.587.381.768 101.591.850 16.210.006.810 27.263.000 327.154.450 100.825.000 5.418.004.083 2.895.956.000 898.825.700 7.971.795.472

936.695.000 4.718.060.581 4.718.060.581 2.497.638.750 60.360.233.500 28.032.500 6.360.233.500 112.110.000 5.531.580.553 35.697.633.500 1.058.437.250 7.941.473.889

1.052.019.500 4.850.286.317 2.557.968.300 2.948.722.100 3.784.757.660 18.405.000 120.987.500 121.915.000 5.653.347.500 3.600.275.500 1.929.031.510 6.175.306.020

1.182.304.000 3.713.280.772 25.056.418.577 3.150.935.971 18.624.074.995 34.731.000 12.343.349.200 138.540.000 5.822.427.925 5.822.427.925 3.232.390.683 9.824.245.886

3.631.995.000 27.687.010.044 14.816.299.082 39.145.000 185.930.000 5.952.604.012 5.952.604.012 2.524.391.800 12.097.540.723

499.565.000 432.722.250 4.332.963.200 979.729.158 771.304.782 -

496.062.000 326.183.300 4.621.849.110 1.350.543.669 909.630.400 -

513.649.000 365.299.300 2.231.698.300 5.962.280.950 1.057.862.600 -

466.661.000 362.020.300 4.824.373.600 1.940.869.900 6.236.699.235 -

519.859.000 333.390.200 4.214.514.490 1.583.697.100 2.112.665.250 78.700.000 2.997.110.965 12.669.944.300

58.923.184.632 42.525.163.172 25.316.551.632 23.010.132.337 82.522.507.751 295.920.738.676

69.709.767.169 52.558.654.386 25.054.215.226 957.947.262 45.913.232.705 78.270.526.071 504.533.464 421.520.729.968

86.909.685.684 59.103.394.867 31.363.363.113 1.399.541.725 43.740.013.891 51.775.744.654 699.851.293 329.291.251.087

101.063.831.233 81.242.908.408 45.449.289.132 870.685.527 1.279.583.733 48.978.502.712 59.224.119.299 793.675.343 606.138.540.957

110.326.958.196 80.697.709.086 25.037.115.402 30.433.825.506 1.095.964.143 56.054.576.939 63.168.610.815 758.696.743 619.476.144.948

Sumber : Data Olahan DPKAD Kota Semarang, 2010

4.

Sumber Daya Manusia Jumlah penduduk suatu daerah bisa jadi merupakan asset manakala

kualitas tenaga kerja yang tersedia sama dengan lapangan kerja yang tersedia. Struktur dan Komposisi penduduk berdasarkan rasio ketergantungan penduduk semarang masih sangat ideal. Sedangkan dari sisi kualitas sumber daya manusia, dengan banyaknya perguruan tinggi dan lembaga-lembaga ketrampilan


II - 80

yang ada, akan mampu menopang kebutuhan pasar. Secara umum daya saing sumber daya manusia dapat dilihat dalam tabel di bawah ini : Tabel 2.65 Aspek Daya Saing dalam Bidang Sumber Daya Manusia Kota Semarang Tahun 2005-2009 Uraian 1. Penduduk < 15 dan > 64 tahun 2. Penduduk 15 - 64 tahun Rasio Ketergantungan

2005 370,234 1,050,184 35.25%

2006 373,024 1,061,001 35.16%

Tahun 2007 378,709 1,075,885 35.20%

2008 385,983 1,095,661 35.23%

2009 392,565 1,114,359 35.23%

sumber : Kota Semarang Dalam Angka, BPS Kota Semarang Th. 2009

Aspek daya saing PTN/PTS merupakan daya tarik yang strategis yang dapat berfungsi sebagai multiplier effect pada kawasan pinggiran yang pertumbuhannya

stagnan

atau

belum

berkembang,

sehingga

dapat

meningkatkan investasi dan sebagai upaya pemerataan pertumbuhan wilayah pinggiran . Tabel 2.66 Aspek Daya Saing dalam Jumlah PTN/ PTS di Kota Semarang Tahun 2005-2009

Uraian Perguruan Tinggi Negeri Perguruan Tinggi Swasta

2005

Tahun 2007

2006 3 56

3 59

2008 3 59

2009 3 59

3 60


Dilihat dari tabel diatas dari tahun 2005 sampai dengan 2009 jumlah PTS di Kota Semarang menunjukkan peningkatan yang cukup baik, hal ini dimungkinkan karena kondisi Kota Semarang yang kondusif dan aman, sehingga menjadi salah satu faktor daya tarik orang tua untuk menyekolahkan anaknya di Kota Semarang. Semakin berkembangnya sarana prasarana kesehatan yang lebih lengkap dan modern di Kota Semarang, diharapkan dapat menjadikan Kota Semarang sebagai kota destinasi bagi masyarakat luar untuk datang dengan tujuan memperoleh pelayanan kesehatan yang lebih baik. Dilain pihak dengan semakin adanya kemudahan dalam berinvestasi dan didukung dengan infrastruktur Kota yang memadai diharapkan Semarang juga


II - 81

menjadi tujuan investor untuk menanamkan modalnya dalam bentuk pelayanan kesehatan. Tabel 2.67 Aspek Daya Saing dalam Jumlah Sarana Prasarana Rumah Sakit di Kota Semarang Tahun 2005-2009 No. 1

2 3 4 5 6 7 8 9 10

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Uraian Rumah Sakit Umum Type A Type B Type C Type D Type E Rumah Sakit Jiwa Rumah Sakit Paru-paru Rumah Sakit Kusta Rumah Sakit OP Rumah Sakit Bedah Plastik Rumah Sakit Bersalin Rumah Sakit Ibu & Anak (RSIA) Rumah Bersalin/ Pondok Bersalin Puskesmas - Puskesmas Perawatan - Puskesmas non Perawatan Puskesmas Pembantu Puskesling Kelurahan PKMD Posyandu yang ada Posyandu yang aktif Kader Kesehatan yang ada Kader Kesehatan yang aktif Apotik Pedagang Besar Farmasi Industri Farmasi Laboratorium Klinik Swasta

2005

Tahun 2007

2006

-

-

2008

-

4 8 2

5 8 1

1

1

5 9 1

-

-

2009

1

-

1 4 11 1

5 9 1 1 -

1 -

1 4 4 23

1 4 4 23

1 4 4 23

1 4 4 23

1 3 5 29

11 26 34 37 177 1.393 1.383 9.694 8.213 258 254 25 30

11 26 33 37 177 1.446 1.442 10.474 9.173 310 254 25 31

11 26 33 37 177 1.454 1.454 10.900 9.238 316 254 25 33

11 26 33 37 177 1.454 1.454 10.900 9.238 316 254 25 33

13 24 34 37 177 1.496 1.496 11.049 11.049 360 254 25 33



II - 82

BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah

dan

Undang-Undang

33

Tahun

2004

tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, menetapkan dan mengatur pembagian kewenangan dan pembagian keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,

bahwa keuangan daerah harus

dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab sesuai dengan azas kepatutan dan rasa keadilan. Pemerintah Kota Semarang dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara,

Undang-Undang

Nomor

1

Tahun

2004

tentang

Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 jo. Pemendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan secara spesifik pengelolaan keuangan Daerah Kota Semarang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Semarang dilaksanakan dalam suatu sistem terintegrasi diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah. APBD merupakan instrumen yang menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah. Struktur APBD Kota Semarang terdiri dari (1) Penerimaan Daerah yang didalamnya terdapat pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah; (2) Pengeluaran Daerah yang didalamnya terdapat Belanja Daerah dan (3) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.


III-1

Pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah, sehingga analisis pengelolaan keuangan daerah menjelaskan tentang aspek kebijakan keuangan daerah, yang berkaitan dengan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah guna mewujudkan visi dan misi. Selama lima tahun terakhir (2005 -2009) kebijakan pengelolaan keuangan daerah meliputi kebijakan penerimaan keuangan daerah dan pengeluaran keuangan daerah seperti yang digambarkan pada Tabel berikut : Tabel 3.1 Realisasi Pengelolaan Keuangan Kota Semarang Tahun 2005-2009 Uraian

Realisasi Tahun (Rp.) 2005

2006

2007

2008

2009

a. Pendapatan

790.214.164.994

1.055.716.854.521

1.173.328.883.585

1.337.697.047.131

1.527.742.676.516

b. Belanja Langsung

712.545.911.276

927.224.310.809

1.127.846.242.654

1.325.301.609.216

1.505.502.336.136

c. Penerimaan Pembiayaan

104.580.219.423

141.741.228.891

249.926.351.010

289.163.996.247

291.823.093.538

d. Pengeluaran Pembiayaan

182.248.473.141

270.233.772.603

6.244.995.694

9.736.340.624

948.498.300

Sumber data : Buku APBD Kota Semarang, Tahun 2005 – 2009

3.1.

PENDAPATAN DAERAH Pendapatan daerah merupakan penerimaan pendapatan untuk memenuhi

kebutuhan pembiayaan pembangunan di daerah yang diperoleh dari sumbersumber penerimaan daerah antara lain Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan dan Lain-lain pendapatan yang sah. Kapasitas keuangan Daerah akan menentukan kemampuan pemerintah Daerah dalam menjalankan fungsi pelayanan masyarakat. Analisis kemampuan Pemerintah dapat diukur dari penerimaan pendapatan daerah selama 5 tahun terakhir (2005 – 2009) yang terus menunjukkan peningkatan dari tahun ketahun dengan rata-rata peningkatan pendapatan daerah pertahun sebesar 18,54%, secara rinci seperti terlihat pada tabel dibawah ini : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2010-2015

III-2

Tabel 3.2 Rata-rata Pertumbuhan dan Proporsi Realisasi Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2005-2009 No

Uraian

Periode (dalam Rp.000.000) 2006 2007 2008 1.055.715 1.142.321 1.457.436 224.822 238.238 267.914 114.570 128.536 143.460 71.725 77.049 84.757 3.556 3.824 5.405 34.970 28.829 34.291

1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4

PENDAPATAN Pendapatan Asli Daerah Pajak Daerah Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Keuangan daerah yg dipisahkan Lain-lain PAD Yg Sah

1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3

Dana Perimbangan Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak DAU DAK

566.403 234.106 332.297 -

796.383 273.751 513.812 8.820

773.906 178.776 586.736 8.394

885.912 229.906 634.864 21.141

1.006.576 257.138 707.635 41.803

16,47% 5,67% 22,12% 81,59%

68,30%

34.236 -

34.510 -

130.177 -

303.610 -

215.054 -

95,52%

10,78%

-

-

-

151.805

162.045

-

-

-

-

29.576

-

-

-

130.177

151.805

23.433

-16,99%

1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3

Lain-lain Pendapatan Daerah Yg Sah Hibah Dana Darurat Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 1.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 1.3.5 Bantuan Keuangan ……dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Sumber: DPKAD Kota Semarang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2010-2015III-3

2009 1.527.743 306.112 154.505 69.874 5.468 76.265

Pertmbh Proporsi rata2 Rata2 18,54% 12,79% 20,92% 10,72% 7,31% -2,59% 22,82%

2005 790.411 189.772 102.853 55.445 8.980 22.493

6,75%

Berdasarkan tabel rata-rata realisasi pertumbuhan dan kontribusi rata-rata selama 5 tahun terakhir (2005-2009) sebesar 18,54 % per tahun dan kontribusi pertumbuhan rata-rata per-obyek pendapatan terhadap total pendapatan daerah dominasi paling besar adalah dana perimbangan dengan persentase sebesar 68,30% dari Total Pendapatan, sedangkan PAD sebesar 20,92% dan Lain-lain pendapatan yang sah sebesar 10,78%. Perkembangan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami rata-rata pertumbuhan selama 5 tahun (tahun 2005 – 2009) sebesar 12,79% per tahun, hal ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan daerah telah berhasil melampaui target yang direncanakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang tahun 2005 – 2010 yang ditargetkan sebesar 12,5% per tahun. Pencapaian target tersebut merupakan wujud keseriusan Pemerintah Kota Semarang dalam menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD). Kebijakan pemerintah Kota Semarang dalam upaya meningkatkan PAD

dilakukan

melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber PAD yaitu dengan melakukan langkah-langkah

identifikasi

sumber-sumber

pendapatan

potensial

maupun

penyesuaian tarif retribusi/ pajak daerah yang sudah tidak relevan dengan perkembangan kondisi dengan tidak membebani masyarakat. Namun demikian jika dilihat dari kontribusi PAD terhadap penerimaan pendapatan daerah masih relatif kecil, ketergantungan Pemerintah Kota Semarang terhadap Pemerintah Pusat dan Provinsi masih cukup tinggi.

Kontribusi penerimaan yang

berasal dari dana perimbangan sebesar 68,30%, PAD sebesar 20,92%, dan lain-lain penerimaan pendapatan daerah yang sah sebesar 10,78%, hal tersebut dapat diartikan bahwa kemandirian Keuangan Daerah Kota Semarang dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan masih bergantung pada Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi. Perkembangan realisasi Penerimaan Daerah dari Dana Perimbangan juga mengalami peningkatan rata-rata sebesar 16,47% per tahun, dengan kontribusi terbesar pada pos Dana Alokasi Umum (DAU) yang mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 22,12%

per tahun.

Kenaikan Penerimaan Dana Perimbangan tersebut

menggambarkan bahwa upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Semarang


III-4

dalam menggali potensi pada pos-pos Dana Perimbangan menunjukkan hasil yang positif. Pos Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah juga mengalami pertumbuhan yang meningkat, namun pada tahun 2009 mengalami penurunan. Penerimaan pada Pos ini berumbser dari Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kota untuk mendanai program/kegiatan pembantuan yang ada di Kota Semarang. Berdasarkan kinerja pertumbuhan dan kontribusi pendapatan daerah rata-rata selama 5 tahun terakhir, untuk pemenuhan pendanaan pembangunan dalam RPJMD Kota Semarang Tahun 2010-2015 kebijakan pengelolaan keuangan daerah diarahkan pada peningkatan kemandirian keuangan daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan melalui upaya intensifikasi dan ektensifikasi pendapatan daerah, optimalisasi aset dan kekayaan pemerintah kota termasuk mengembangkan BUMD baru dengan menganut prinsip-prinsip; Potensial,

(1)

lebih menitikberatkan pada potensi daripada jumlah atau jenis pungutan

yang banyak; (2) Tidak memberatkan masyarakat; (3) Tidak merusak lingkungan; (4) Mudah diterapkan dan dilaksanakan; dan (5) Penyesuaian pendapatan baik mengenai tarif maupun materinya.

Sedangkan asumsi target penerimaan pendapatan daerah

adalah sebagai berikut : 1. Pendapatan Asli daerah (PAD). Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada RPJMD Kota Semarang Tahun 2010-2015 diproyeksikan sebesar 11,25% per tahun, dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut : a. Realisasi penerimaan PAD selama kurun waktu lima tahun terakhir mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 12,79%; b. Kebijakan Pemerintah Provinsi dan Pusat tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang diserahkan Pemerintah daerah pada tahun 2011 dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang direncanakan akan diserahkan ke Pemerintah Daerah pada tahun 2013; serta c. Upaya serius dari pemerintah Kota Semarang dalam menggali potensi sumbersumber pendapatan asli daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi PAD.


III-5

Pada penerimaan PAD yang menjadi unggulan dan memiliki kontribusi besar dalam menyokong penerimaan PAD adalah Pajak Daerah sebesar 64,49 % yang meliputi Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU), BPHTB, serta pajak daerah yang lain. Retribusi Daerah sebesar 19,72% yang meliputi retribusi parkir, dan penerimaan lain PAD yang sah sebesar 14,39%.

2. Dana Perimbangan Proyeksi penerimaan dari Dana Perimbangan pada RPJMD Kota Semarang Tahun 2010-2015 sebesar 11,25%, dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut : a. Realisasi penerimaan Dana Perimbangan selama kurun waktu lima tahun terakhir yang mengalami kenaikan rata-rata sebesar 16,47%. b. Bekurangnya penerimaan Dana Perimbangan yang berasal dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). c. Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan pos yang memiliki Kontribusi terbesar dalam menyokong penerimaan Dana Perimbangan yakni sebesar 75,12%. Berdasarkan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Keuangan Daerah, DAU diberikan berdasarkan celah fiskal/keuangan dan alokasi dasar.

Celah fiskal/keuangan merupakan kebutuhan daerah yang

dikurangi dengan kapasitas fiskal/keuangan daerah.

Kebutuhan daerah

merupakan variable-variable yang ditetapkan undang-undang antara lain penduduk, luas wilayah,penduduk miskin dan indeks harga,

perhitungan

kapasitas keuangan didasarkan atas PAD dan Dana Bagi Hasil yang diterima daerah, sedangkan alokasi dasar merupakan pemenuhan gaji PNS. Kebutuhan fiskal Kota Semarang ditahun-tahun mendatang akan mengalami peningkatan seiring dengan Penduduk Kota Semarang mengalami peningkatan rata-rata sebesar 1,43% per tahun, luas wilayah daratan mengalami peningkatan (akibat reklamasi pantai), penduduk miskin relatif sebesar 21,11% dan pengadaan CPNS Kota Semarang dengan pemenuhan akan gaji PNS daerah.


III-6

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Penerimaan pada pos ini juga diproyeksikan mengalami peningkatan sebesar 11,25% per tahun.

Kontribusi terbesar pada pos Dana Bagi Hasil Pajak dari

Propinsi dan Pemerintah daerah lainnya sebesar 59,18%, Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal & Percepatan sebesar 27,91%, dan Bantuan Keuangan dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya sebesar 12,91%.

Dalam upaya

optimalisasi penerimaan pendapatan, maka Pemerintah Kota Semarang harus secara intensif melakukan koordinasi menggali potensi penerimaan pendapatan daerah

Lain-lain

yang sah dengan Pemerintah Pusat, Provinsi maupun

pemerintah daerah lainnya.

Penerimaan pendapatan daerah pada RPJMD Kota Semarang Tahun 2010-2015 yang terdiri dari penerimaan Pendapatan Asli daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Penerimaan Daerah yang sah diproyeksikan mengalami peningkatan rata-rata sebesar 11,25% per tahun. Secara rinci sebagaimana tabel dibawah ini :


III-7

Tabel 3.3 Proyeksi Perkiraan Pendapatan Daerah Kota Semarang pada Tahun 2010 – 2015

Sumber: DPKAD Kota Semarang


III-8

3.2.

BELANJA DAERAH Pengelolaan belanja daerah dilaksanakan berlandaskan pada anggaran

Kinerja (Performance budget)

yaitu belanja daerah yang berorientasi pada

pencapaian hasil atau kinerja.

Kinerja tersebut mencerminkan efisiensi dan

efektifitas pelayanan publik, yang berarti belanja daerah harus berorientasi pada kepentingan publik. Oleh karena itu arah pengelolaan belanja daerah harus digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik terutama masyarakat miskin dan kurang beruntung (pro-poor), pertumbuhan ekonomi (pro-growth) dan perluasan lapangan kerja (pro-job). Gambaran Proporsi Realisasi Belanja terhadap Anggaran Belanja Daerah kota Semarang selama 3 tahun terakhir (2007 – 2009) sebagaimana tabel dibawah ini : Tabel 3.4 Proporsi Realisasi Belanja terhadap ABD Kota Semarang Tahun 2007-2009


Dari tabel di atas, menunjukkan bahwa selama 3 tahun terakhir (tahun 2007 - 2009) proporsi rata-rata penggunaan anggaran Belanja Tidak Langsung terhadap jumlah Anggaran Belanja sebagian besar digunakan untuk belanja pegawai dengan proporsi rata-rata 46,04%, sedangkan proporsi rata-rata Belanja


III-9

Langsung terbesar digunakan untuk Belanja Barang dan Jasa sebesar 26,94% dan belanja Modal sebesar 13,41%, sedangkan belanja pegawai hanya 5,68%. Gambaran proporsi anggaran Belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur Kota Semarang selama 3 tahun terakhir (2007 – 2009) sebagaimana tabel dibawah ini : Tabel 3.5 Proporsi Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Semarang Tahun 2007-2009

NO

1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

URAIAN A. Belanja Tidak Langsung Belanja Gaji dan Tunjangan Belanja Tambahan Penghasilan *) Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH / WKDH Belanja Pemungutan Pajak Daerah *) B. Belanja Langsung Belanja Honorarium PNS *) Belanja Uang Lembur *) Belanja Beasiswa Pendidikan PNS Belanja Kursus,Pelatihan,Sosialisasi dan Bintek PNS *) Belanja Premi Asuransi Kesehatan Belanja Makanan dan Minuman Pegawai *) Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya *) Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari tertentu *) Belanja Perjalanan Dinas *) Belanja Perjalanan Pindah Tugas Belanja Pemulangan Pegawai TOTAL

Proporsi

Pertmb rata2

2007 87,00% 74,33% 10,33% 0,62%

2008 86,28% 73,42% 10,45% 0,45%

2009 85,83% 74,35% 9,26% 0,41%

1,72%

1,96%

1,81%

1,83%

13,00% 4,39% 0,32% 0,02% 1,02%

13,72% 4,07% 0,37% 0,92% 0,04%

14,17% 5,13% 0,52% 0,02% 0,78%

13,63% 4,53% 0,40% 0,32% 0,61%

0,04% 1,26% 0,01% 0,47% 4,49% 0,98% -

0,05% 1,47% 0,80% 0,05% 4,92% 0,49% 0,54%

0,10% 2,38% 0,09% 0,69% 3,24% 1,20% 0,02%

0,06% 1,70% 0,30% 0,40% 4,22% 0,89% 0,28%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

86,37% 74,03% 10,01% 0,49%



III-10

Tabel 3.6 Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur terhadap Total Pengeluaran Kota Semarang Tahun 2007-2009


Dari tabel diatas menunjukkan bahwa belanja pemenuhan kebutuhan aparatur terbesar dipergunakan untuk Belanja Gaji dan Tunjangan dengan pertumbuhan rata-rata selama 3 tahun terakhir adalah 21,27%. Sedangkan jika dilihat dari total pengeluaran belanja, maka pengeluaran belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur selama tiga tahun terakhir tahun 2007 – 2009 secara berturut-turut sebesar 42,94%; 48,22%; dan 47,16% Gambaran Pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama, tahun 2007 -2009 sebagaimana tabel berikut :


III-11

Tabel 3.7 Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kota Semarang Tahun 2007-2009

NO

URAIAN

A. Belanja Tidak Langsung 1 Belanja Gaji dan Tunjangan 2 Belanja penerimaan anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH / WKDHBunga 3 Belanja 4

1 2 3

4 5

Belanja bagi hasil B. Belanja Langsung Belanja honorarium PNS khusus untuk guru dan tenaga medis Belanja beasiswa pendidikan PNS Belanja jasa kantor (khusus tagihan bulanan kantor seperti listrik, air, telepon dan sejenisnya) Belanja sewa gedung kantor (yang telah ada kontrak jangka panjangnya) Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor (yang telah ada kontrak jangka panjangnya)

C. Pembiayaan Pengeluaran 1 Pembentukan dana cadangan 2 Pembayaran pokok hutang Total (A+B+C)

2007 Rp.

Jumlah Rupiah (Rp) 2008 Rp.

Rata-Rata Pertumbuhan %

2009 Rp.

421.068.863.856 411.164.025.340

552.573.512.492 546.987.107.492

638.364.106.256 633.635.916.256

23,38% 24,44%

4.001.806.491 1.905.990.570

3.976.800.000 1.609.605.000

4.128.000.000 600.190.000

1,59% -39,13%

3.997.041.455

-

-

415.211.924.572

425.187.478.012

436.349.573.800

2,51%

117.000.000 325.000.000

5.334.093.950 475.000.000

154.000.000 515.000.000

27,29%

-

-

-

-

-

-

-

-

2.194.995.694 2.194.995.694

2.740.998.028 2.740.998.028

948.498.300 948.498.300

838.475.784.122

980.501.988.532

1.075.662.178.356



III-12

-20,26% -20,26%

Tabel 3.8 Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kota Semarang Tahun 2007-2009 Prosentase NO

2007

URAIAN

2008

Rp.

%

2009

Rp.

%

Rp.

%

523.682.040.326

94,67%

759.714.103.492

94,24%

833.423.502.970

97,79%

1

Belanja Gaji dan Tunjangan (PNS pada Dinas Pendidikan) 251.029.976.038

45,38%

330.661.872.171

44,38%

363.162.759.535

42,61%

2

Belanja Gaji dan Tunjangan (Tng Kependidikan)

251.029.976.038

45,38%

330.661.872.171

44,38%

363.162.759.535

42,61%

3 4 5 6

Belanja Tambahan Penghasilan (Tng Kependidikan)

21.622.088.250

3,91%

40.782.445.000

5,47%

41.021.080.000

4,81%

A. Belanja Tidak Langsung

Belanja Bantuan Keuangan (Pelaksnan. Fungsi Kependidikan)

-

-

-

-

-

Belanja Hibah (Pelaksanaan Fungsi Kependidikan)

-

-

-

-

22.035.962.900

2,59%

Belanja Bant. Sosial (Pelaksanaan Fungsi Pendidikan)

-

-

57.607.914.150

7,73%

44.040.941.000

5,17%

534.388.338.598

62,27%

527.786.930.505

54,97%

613.476.270.614

52,84%

Belanja Kegiatan (pd Dinas Pendidikan)

87.245.424.770

15,18%

78.171.306.667

13,47%

69.764.143.693

10,68%

Belanja Kegiatan (pelaksanaan fungsi pendidikan)

87.245.424.770

15,18%

78.171.306.667

13,47%

69.764.143.693

10,68%

Belanja Anggaran (pelaksanaan fungsi Pendidikan

359.897.489.058

31,91%

371.444.317.171

28,03%

473.947.983.228

31,48%

B. Belanja Langsung

1 2 3

-

termasuk Gaji Pendidik)

Total Belanja Daerah Fungsi Pendidikan (A+B)

1.058.070.378.924

156,94% 1.287.501.033.997

149,21% 1.446.899.773.584

150,63%

Total Belanja Daerah (C)

1.058.070.378.924

156,94% 1.287.501.033.997

149,21% 1.446.899.773.584

150,63%


Dari tabel diatas menujukkan bahwa belanja periodik yang wajib dibayar dan tidak dapat ditunda pembayarannya adalah anggaran pelaksanaan fungsi pendidikan yang dibiayai dari belanja langsung pada belanja anggaran pelaksanaan fungsi pendidikan termasuk gaji pendidik, yang masih cukup memadai yakni proporsi rata-rata selama 3 tahun terakhir sebesar 31,43 % Dengan memperoleh gambaran kebutuhan belanja tidak langsung dan pengeluaran pembiayaan yang bersifat wajib dan mengikat serta prioritas utama sebagaimana tabel diatas, maka dapat diproyeksikan anggaran belanja selama 5 tahun kedepan (2010 -2015) untuk menghitung kerangka pendanaan pembangunan sebagaimana tabel berikut :


III-13

Tabel 3.9 Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kota Semarang pada Tahun 2010-2015


Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa belanja yang wajib dan mengikat serta prioritas utama yang harus dikeluarkan Pemerintah Kota Semarang selama periode tahun 2010-2015 mengalami peningkatan. Sedangkan untuk Belanja daerah tidak mengikat yang dipergunakan untuk mendanai program/kegiatan pembangunan baik belanja tidak langsung maupun belanja langsung sebagaimana tabel berikut :


III-14

Tabel 3.10 Proyeksi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Tidak Mengikat RPJMD Kota Semarang Tahun 2010-2015


Belanja tidak langsung yang tidak wajib dan tidak mengikat

yang terdiri dari

belanja hibah, bantuan sosial, belanja bunga dan belanja tidak terduga yang direncanakan digunakan untuk : 1. Belanja Hibah Belanja Hibah dipergunakan untuk mendorong lembaga/badan/organisasi untuk berperan aktif dalam pembangunan. Belanja ini direncanakan akan diberikan secara hibah kepada lembaga/badan/organisasi yang ada di Kota Semarang antara lain : - KONI Kota Semarang; - Organisasi Pramuka; - Organisasi KNPI - Organisasi Pemberdayaan Kesehatan Keluarga (PKK); - Organisasi Korp Pegawai Republik Indonesia (KORPRI); - Organisasi Dharma Wanita Kota Semarang; - Kegiatan Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD); - Organisasi Dewan Pendidikan Kota Semarng; - GOP TKI; - Organisasi DP2K; - Organisasi lainnya yang aktif di Kota Semarang.


III-15

2. Belanja Bantuan Sosial Belanja bantuan sosial direncanakan untuk mendukung program-program Pemerintah Kota Semarang dalam upaya peningkatan kehidupan sosial masyarakat, antara lain : - Belanja bantuan sosial kepada LSM dan Organisasi Masyarakat; - Santunan; - Bantuan Pegawai Tidak Tetap dan Guru Tidak Tetap baik Swasta, Non Dinas Pendidikan, maupun Negeri; - Bantuan rehab Sekolah, tempat ibadah, dan Sarana prasana wilayah ; - Bantuan Penyandang Cacat, pemulangan orang terlantar dan korban bencana; - Bantuan operasional panti sosial dan panti asuhan, serta pendidikan non formal ; - Bantuan

operasional

tempat

ibadah/kegiatan

keagamaan

dan

penyelenggaraan kegiatan keagamaan; - Bantuan stimulan kepada UKM Peserta Pameran Promosi; - Fasilitasi Usaha produktif bagi anak jalanan ; - dan bantuan lainnya. 3. Belanja Tidak Terduga Belanja ini dperuntukan bagi kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi, diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kota Semarang serta kegiatan yang tidak biasa/tanggap darurat.

Untuk belanja langsung yang tidak wajib dan tidak mengikat digunakan untuk berbagai program/ kegiatan dengan tetap mengedepankan program/ kegiatan prioritas. Prioritas program/kegiatan tersebut dipisahkan menjadi prioritas I, prioritas II dan prioritas III, dimana prioritas I mendapatkan prioritas pertama sebelum prioritas II. Demikian selanjutnya Prioritas III mendapatkan alokasi anggaran setelah prioritas I dan II terpenuhi kebutuhan pendanaannya.


III-16

Prioritas I merupakan program pembangunan daerah dengan Visi dan Misi atau program unggulan/ dedicated Kepala Daerah yang definitif harus dilaksanakan oleh daerah pada periode lima tahun mendatang. Program prioritas I berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat monumental, berskala besar, dan memiliki kepentingan dan nilai manfaat yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian visi/misi daerah. Di samping itu, prioritas I juga diperuntukkan bagi prioritas belanja yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah . Program Prioritas II merupakan program prioritas di tingkat SKPD yang merupakan penjabaran per urusan yang berhubungan dengan program/kegiatan unggulan SKPD yang paling berdampak luas pada masing-masing segementasi masyarakat yang dilayani sesuai dengan prioritas dan permasalahan yang dihadapi berhubungan dengan layanan dasar serta tugas dan fungsi SKPD termasuk peningkatan kapasitas kelembagaan yang berhubungan dengan itu. Prioritas III merupakan prioritas yang dimaksudkan untuk alokasi belanjabelanja tidak langsung seperti: tambahan penghasilan PNS, belanja hibah, belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan, dan belanja tidak terduga. Secara keseluruhan belanja wajib/mengikat dan belanja tidak mengikat pada RPJMD Kota Semarang Tahun 2010-2015 adalah sebagai berikut : Tabel. 3.11 Rekapitulasi Belanja Wajib/ Mengikat dan Belanja Tidak Mengikat RPJMD Kota Semarang Tahun 2010-2015 Uraian

Belanja Wajib/ Mengikat

Tahun Dasar 2010 1.144.414

Belanja Tidak Mengikat

721.138

Jumlah

3.3

1.865.552

Jumlah Rupiah(Rp. 000.000) 2011

2012

2013

2014

2015

1.116.755

1.263.541

1.369.287

1.480.575

1.619.150

905.467

854.930

868.468

925.2250

994.936

2.022.222

2.118.471

2.237.755

2.405.825

2.614.086

PEMBIAYAAN DAERAH Pembiayaan adalah transaksi keuangan dearah yang dimaksudkan untuk

menutup selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah, ketika terjadi defisit anggaran. Sumber pembiayaan dapat berasal dari Sisa Lebih perhitungan


III-17

anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman obligasi, transfer dari dana cadangan, maupun hasil Penjualan aset daerah yang dipisahkan. Sedangkan Pengeluaran dalam pembiayaan itu sendiri adalah angsuran hutang, bantuan modal dan transfer ke dana Cadangan. Gambaran Pembiayaan Riil Daerah selama 3 tahun terakhir (2007-2009) adalah sebagai berikut : Tabel 3.12 Penutup Defisit Riil Anggaran Kota Semarang Tahun 2007-2009 NO

URAIAN

1 Realisasi Pendapatan Daerah

P e r i o d e (Thn.) 2007

2008

2009

1.173.328.883.585

1.337.697.047.131

1.527.742.676.516

1.127.846.242.654

1.325.301.609.216

1.505.502.336.136

6.244.995.694

9.736.340.624

948.498.300

45.482.640.931

12.395.437.915

22.240.340.380

249.926.351.010

289.163.996.247

291.823.093.538

Dikurangi Realisasi : 2 Belanja Daerah 3 Pengeluaran Pembiayaan Daerah

A. Surplus/Defisit Riil Ditutup oleh realisasi : penerimaan pembiayaan : 4 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya 5 Pencairan Dana Cadangan

0

0

0

6 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yg dipisahkan

0

0

0

7 Penerimaan Pinjaman Daerah

0

0

0

8 Penerimaan Kembali Pemberiaan Pinjaman Daerah

0

0

0

9 Penerimaan Piutang Daerah

0

0

0

B. Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah

243.681.355.316

289.163.996.247

291.823.093.538

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Berkenaan ( A-B )

289.163.996.247

291.823.093.538

313.114.935.618


Pada tabel penutup defisit riil diatas menunjukkan

bahwa pada tahun

2007 Realisasi Belanja Daerah masih dibawah (lebih kecil) dari pada realisasi pendapatan, yang berarti tidak terjadi defisit anggaran atau surplus sebesar Rp. 45.482.640.931, sehingga tidak diperlukan anggaran penutup defisit riil pada tahun 2007, oleh karena itu SiLPA tahun sebelumnya (tahun 2006) tidak dialokasikan guna menutup defisit melainkan dialokasi sepenuhnya sebagai penerimaan pembiayaaan pada tahun berkenaan (tahun 2007) dan akan menambah SiLPA tahun berkenaan (tahun 2007) yang selanjutnya akan menjadi bagian sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya pada tahun anggaran 2008.

Demikian pula untuk tahun 2008 dan tahun 2009 terjadi kondisi

yang sama yaitu Surplus Anggaran.


III-18

Gambaran komposisi penutup defisit anggaran seluruhnya berasal dari Sisa Lebih Perhitungan (SiLPA) sebagamana tabel dibawah ini : Tabel 3.13 Komposisi Penutup Defisit Anggaran Seluruhnya Berasal dari Sisa Lebih Perhitungan (SiLPA) Kota Semarang Tahun 2007-2009 NO

Proporsi dari total defisit riil

URAIAN

2007

2008

2009

0%

-

-

Pencairan Dana Cadangan

0%

-

-

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

0%

-

-

4

Penerimaan Pinjaman Daerah

0%

-

-

5

Penerimaan, Kembali Pemberian Pinjaman Daerah

0%

-

-

6

Penerimaan Piutang Daerah

0%

-

-

7

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun berkenaan

0%

-

-

1

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya

2 3


Tabel 3.14 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Kota Semarang Tahun 2007-2009 NO

URAIAN

1 Saldo Kas Neraca Daerah

2007 (Rp) 4.468.188.074.531

2008 (Rp) 5.420.989.898.153

2009 (Rp)

Pertmb rata2 (%)

5.108.547.908.932

7,78%

Dikurangi : 2

Kewajiban kpd pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan

3 Kegiatan lanjutan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (1-2-3)

-

-

-

-

-

-

-

-

4.468.188.074.531

5.420.989.898.153

5.108.547.908.932

7,78%


Berdasarkan gambaran sisa lebih riil perhitungan anggaran. Maka dapt dihitung proyeksi kapasitas penerimaan pembiayaan daerah untuk 5 (lima) tahun kedepan (2010-2015), sebagaimana tabel berikut:


III-19

Tabel 3.15 Proyeksi Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran Kota Semarang Tahun 2011 -2015

NO

1

URAIAN

Saldo Kas Neraca Daerah

Proyeksi (Rp)

Pertmbh Rata2

Tahun Dasar 2010

-

7,78%

2011

2012

5.934.359.186.687

6.396.052.331.411

2013 6.893.665.202.795

2014 7.429.992.355.572

2015 8.008.045.760.836

Dikurangi :

2

Kewajiban kpd pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan

-

%

-

-

-

-

-

3

Kegiatan lanjutan

-

%

-

-

-

-

-

Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran

5.505.992.936.247

%

5.934.359.186.687



III-20

6.396.052.331.411

6.893.665.202.795

7.429.992.355.572

8.008.045.760.836

3.4.

NERACA DAERAH Neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan

pemerintah daerah melalui perhitungan rasio likuiditas, solvabilitas dan rasio aktivitas serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah. Analisis neraca daerah sekurang-kurangnya dilakukan untuk hal-hal sebagai berikut: a.

Rasio Likuiditas Ratio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Data Rasio Likuiditas selama 3 (tiga) tahun terakhir tahun 2007 - 2009 sebagaimana tebel berikut: Tabel 3.16 Rasio Likuiditas Kota Semarang Tahun 2007-2009 RATIO

RUMUS Aset Lancar

Rasio Lancar

Kewajiban Jangka Pendek

Aset Lancar - Persediaan Rasio Quick (quick ratio)

Kewajiban Jk. Pendek

Total hutang Rasio total hutang terhadap total aset

Rasio Hutang Terhadap Modal

Rata-rata umur piutang

Rata-rata umur persediaan

Total Aset

2007 325.008.957.901

2008 335.384.231.264

2009 405.327.997.038

2.745.473.457 118

5.250.328.592 64

11.315.329.191 36

313.657.040.973

321.377.631.319

387.592.172.257

2.745.473.457 114

5.250.328.592 61

11.315.329.191 34

20.206.203.583

17.338.540.765

20.529.682.339

4.488.394.278.114 0,0045

5.438.328.438.918 0,0032

5.129.077.491.271 0,0040

Total Hutang

20.206.203.583

17.338.540.765

20.529.682.339

Totak Ekuitas

4.468.188.074.531 0,0045

5.420.989.898.153 0,0032

5.108.547.808.932 0,0040

33

37

37

12

15

41

365 / perputaran piutang

365 / perputaran persediaan


b. Rasio Solvabilitas Ratio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjang. Rasio Solvabilitas selama 3 (tiga) tahun terakhir tahun2007 – 2009 sebagaimana pada tabel berikut :


III-21

Tabel 3.17 Rasio Solvabilitas Kota Semarang Tahun 2007-2009 RASIO

a. Rasio Kewajiban terhadap Aset

Rumus

n-3 2007

n-2 2008

n-1 2009

Kewajiban / Aset

0,004233271

0,003188211

0,050649554

0,004251267

0,003198409

0,004018692

b. Rasio Kewajiban Kewajiban / Ekuitas terhadap Ekuitas


c. Debt Service Coverage Ratio (DSCR); Debt Service Covarege Ratio (DSCR) merupakan komponen untuk mengukur kemampuan keuangan daerah dalam melakukan kebijakan hutang/pinjaman kepada lembaga pemberi pinjaman.

Ketentuan tentang

Pemerintah Daerah dalam melakukan pinjaman daerah, adalah sebagai berikut : -

DSCR > 2,5 %, boleh melakukan pinjaman daerah

-

DSCR = 2,5 %, boleh melakukan pinjaman dengan catatan

-

DSRC < 2,5%, tidak boleh melakukan pinjaman daerah Tabel 3.18

Debt Service Covarage Ratio (DSCR) RPJMD Kota Semarang Tahun 2010-2015 No

Uraian

A. PENDAPATAN 1. PAD 2. Bagian Hasil Pajak 3. Bagi Hasil Bukan Pajak 4. DAU 5. Lain Pendapatan yang sah JUMLAH A B. BELANJA WAJIB 1. Belanja Pegawai 2. Belanja pada SKPD 3. Angsuran Hutang & Belanja Bunga dan beban lainnya JUMLAH B Selisih Angsuran pinjaman/Hutang DSCR

Tahun (Rp) 2010

2011

2012

2013

2014

2015

314.653.496.600 276.700.000.000 557.500.000 640.186.272.000 332.273.106.400

427.311.654.923 188.121.304.000 557.500.000 715.959.967.000 333.229.308.077

480.725.611.788 211.636.467.000 627.187.500 805.454.962.875 374.882.971.587

528.798.172.967 232.800.113.700 689.906.250 886.000.459.163 412.371.268.745

581.677.990.264 256.080.125.070 758.896.875 974.600.505.079 453.608.395.620

639.845.789.290 281.688.137.577 834.786.563 1.072.060.555.587 498.969.235.182

1.564.370.375.000

1.665.179.734.000

1.873.327.200.750

2.060.659.920.825

2.266.725.912.908

2.493.398.504.198

905.852.577.618 227.000.000.000 2.980.000.000

883.510.708.236 230.263.903.900 2.980.000.000

971.861.779.060 220.698.716.714 70.980.000.000

1.069.047.956.966 229.258.675.668 70.980.000.000

1.175.952.752.662 233.642.172.058 70.980.000.000

1.300.548.027.928 247.621.903.200 70.980.000.000

1.135.832.577.618

1.116.754.612.136

1.263.540.495.774

1.369.286.632.634

1.480.574.924.720

1.619.149.931.128

428.537.797.382

548.425.121.864

609.786.704.976

691.373.288.191

786.150.988.188

874.248.573.070

2.980.000.000

2.980.000.000

70.980.000.000

70.980.000.000

70.980.000.000

70.980.000.000

14380%

18404%

859%

974%

1108%

1232%

Sumber : Bappeda, data diolah

Berdasarkan penghitungan DSCR diatas, dapat diketahui bahwa DSCR pada tahun 2010 sebesar 14.380%, pada tahun 2011 Pemerintah Kota


III-22

Semarang melakukan kebijakan pinjaman daerah sebesar Rp. 200.000.000.000,, dengan DSCR sebesar 323%, pada tahun 2012 DSCR mengalami penurunan, menjadi sebesar 859%, dan berturut-turut tahun 2013-2015 DSCR mengalami peningkatan 974%, 1.108% dan 1.232%. Penurunan DSCR pada tahun 2012 2015 disebabkan adanya kewajiban membayar angsuran pinjaman daerah yang dilakukan pada tahun 2011.

3.5.

KERANGKA PENDANAAN Kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan

daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Berdasarkan proyeksi penerimaan daerah dan belanja serta pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama serta belanja tidak mengikat, maka dapat diproyeksikan kapasitas riil keuangan daerah yang akan digunakan untuk membiayai program/kegiatan selama 5 tahun kedepan (2011- 2015) dalam Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) kota Semarang sebagaimana tabel berikut : Tabel 3.19 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kota Semarang Tahun 2011-2015


Berdasarkan tabel diatas dapat dihitung rencana penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk memenuhi kebutuhan anggaran belanja


III-23

langsung dan tidak langsung dalam rangka pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) 2011 -2015 sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 3.20 Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kota Semarang Tahun 2011-2015


Berdasarkan tabel diatas bahwa dari Rencana Kapasitas Riil kemampuan keuangan setelah dikurangi belanja periodik yang wajib dan mengikat serta prioritas utama, pada tahun 2011 terjadi surplus anggaran sebesar Rp. 99,484 Milyar.


III-24

alternatif 1 -> Kebijakan surplus anggaran dipergunankan untuk pengeluaran pembiayaan yang dialokasikan untuk penyertaan modal Perusahaan Milik Daerah (PERUSDA). Alternatif 2 ->

Kebijakan surplus anggaran dipergunaan untuk mendanai

program/kegiatan recovery antara lain Pembangunan Pasar, Peningkatan Jalan serta infastruktur kota lainnya.

Selama lima tahun terakhir (2005 -2009) kondisi perkembangan BUMD belum sepenuhnya mampu meberikan konstribusi optimal terhadap pendapatan daerah. Perkembangan BUMD selama ini adalah sebagamana tabel berikut : Tabel 3.21 Perkembangan BUMD Kota Semarang Tahun 2005 – 2009 NO 1.

2.

3.

4.

URAIAN

2005

2006

PERUSDA PERCETAKAN Penyertaan Modal Total asset 1.444.805.481 Ekuitas 903.074.042 Laba (rugi) 98.739.365 setelah Pajak Deviden PERUSDA RPH Penyertaan Modal Total asset Ekuitas Laba (rugi) setelah Pajak Deviden

2007

2008

2009

1.396.000.000

550.000.000

-

-

2.866.081.429 2.348.499.291 128.416.669

3.486.982.925 3.008.468.506 212.702.620

3.516.207.028 3.070.930.446 232.624.035

3.410.601.327 2.827.467.214 (57.364.003)

59.243.620

77.050.000

116.986.441

127.943.220

-

-

-

-

-

5.159.810.905 5.159.789.775 (61.824.225)

5.133.550.338 5.133.550.338 17.572.163

4.982.172.093 4.982.172.093 (68.567.187)

4.985.373.696 4.985.373.696 3.198.603

5.044.430.947 5.039.696.726 54.323.030

4.164.542

-

9.664.690

3.198.603

29.877.667

(670.000.000)

-

-

-

347.226.596.718) (38.232.071.250) (20.413.138.765)

346.170.640.496 (84.088.750.396) (45.553.981.890)

349.025.302.739 (107.175.424.639) (35.947.603.225)

295.946.972.788 (167.153.344.124) (7.758.171.713)

-

-

-

-

600.000.000

-

1.200.000.000

-

PDAM Tirta Moedal Penyertaan Modal Total asset 329.367.409.776 Ekuitas (14.351.519.450) Laba (rugi) (13.901.911.281) setelah Pajak Deviden PD BPR Bank Pasar Penyertaan Modal

-


III-25

NO

URAIAN Total asset Ekuitas Laba (rugi) setelah Pajak Deviden

5.

PD BPR BKK Penyertaan Modal Total asset Ekuitas Laba (rugi) setelah Pajak Deviden

2005

2006

2007

2008

2009

1.426.515.057 106.146.135

5.069.970.435 1.784.612.859 (163.714.518)

7.345.214.311 1.819.840.859 197.414.458

9.652.886.324 1.507.213.000 283.273.359

11.324.078.050 2.707.213.000 418.731.306

-

-

-

78.965.820

113.309.341

1.830.000.000

72.773.133

2.500.000.000

1.745.343.463

-

57.313.924.425 6.760.600.237 425.921.721

52.548.188.957 1.288.965.339 (6.245.791.898)

44.169.728.165 2.883.098.120 (10.345.206.930)

(9.851.795.208)

(6.736.167.298)

-

-

-

-

-

Namun demikian kedepan, setelah beberapa kewajiban pemerintah daerah yang berkaitan dengan kewajiban penyertaan modal disetor selesai dilaksanakan dan penyempurnaan manajemen diharapkan BUMD mampu memberikan kontribisi positif terhadap pendapatan daerah. Tabel 3.22 Rencana Pendapatan BUMD Kota Semarang Tahun 2011 – 2015 NO 1.

2.

3.

4.

5.

URAIAN PERUSDA PERCETAKAN Laba Setelah Pajak Setoran PAD PERUSDA RPH & BHP Laba Setelah Pajak Setoran PAD PDAM Tirta Moedal Laba Setelah Pajak Setoran PAD PD BPR Bank Pasar Laba Setelah Pajak Setoran PAD PD BPR BKK Laba Setelah Pajak Setoran PAD Bagian Pemprov (51 %) Bagian Pemkot (49 %)

2011

2012

2013

2014

2015

406.404.145 223.522.280

450.127.520 247.570.136

476.843.055 262.263.680

510.222.065 280.622.136

561.000.000 308.550.000

61.271.058 33.699.082

67.476.738 37.112.206

100.048.817 55.026.849

102.101.617 56.155.889

111.927.057 61.559.881

(325.611.000) -

(318.289.000)

2.184.551.000 1.201.503.050

3.054.163.000 1.679.789.650

2.312.364.000 1.271.800.200

559.000.000 279.500.000

623.500.000 311.750.000

688.000.000 344.000.000

752.500.000 376.250.000

817.000.000 408.500.000

2.850.000.000 1.425.000.000 726.750.000

5.625.000.000 2.812.500.000 1.434.375.000

6.750.000.000 3.375.000.000 1.721.250.000

8.100.000.000 4.050.000.000 2.065.500.000

9.720.000.000 4.860.000.000 2.478.600.000

698.250.000

1.378.125.000

1.653.750.000

1.948.500.000

2.381.400.000


III-26

Demikian pula halnya dengan beberapa aset pemerintah Kota Semarang yang dikerjasamakan dengan pihak Ketiga juga belum sepenuhnya mampu memberikan

kontribusi

optimal.

Beberapa

aset

yang

memungkinkan

dikerjasamakan kembali dalam jangka 5 tahun kedepan adalah : Kajengan, Taman Lele, Tinjomoyo, Bonbin Mankang, Terminal Mangkang, Pasar Ngalian, TPA Jatibarang, Lantai Dasar Plasa Simpang Lima, Wisma Pancasila, Parkir Lantai 1 s/d 7 Plasa Simpang Lima, SPBU Pandanaran, Lapangan Golf Gombel, Ruang Lantai VII B Plasa Simpang Lima serta Lapangan Parkir di Plataran Sam Poo Kong. Beberapa kegiatan kerjasama yang masih dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang dengan pihak ke III dari lima tahun terakhir dapat terlihat dalam tabel di bawah ini.


III-27

Tabel 3.23 Perjanjian Kerjasama yang Masih Dilakukan Antara Pemerintah Kota Semarang dengan Pihak Ketiga pada Tahun 2011-2015 Tahun (rp.) No.

No. & Tgl Surat

1.

643/72 Th. 1988 15 - 06 - 1988

Kerjasama dengan

YUTATA RAHARJA

PT. ARGAMUKTI PRATAMA Komp. Pertokoan Simpanglima Blok A No. 14-15 Semarang

Bentuk Kerjasama

KONTRAK BAGI TEMPAT USAHA DALAM RANGKA PENINGKATAN DAYA DAN GUNA GEDUNG WISMA PANCASILA KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SEMARANG

2011

2012

2013

2014

2015

Keterangan

BTU 30 Th -

-

-

-

Bagian Pemkot : - Tempat Parkir Lt. Dasar s/d Lt. VII

Masa Perjanjian (3 Versi)

- Gedung Pertemuan (Bagian ini disewakan kembali menjadi perjanjian 1a, 1b, 1c dan 1d.

1. Berdasar Penandatanganan (tgl 15-06-1998 s/d 15-06-2018) 2. Berdasar terbit HGB (tgl 29012-1997 s/d 29-12-2027) 3. Berdasar Pengesahan Mendagri (13-08-1988 s/d 13-08-2018)

1a.

644.2/02

YUTATA RAHARJA

01 - 02 - 2001 PT. ARGAMUKTI PRATAMA

SEWA MENYEWA PERTOKOAN DI LANTAI DASAR PADA PLASA SIMPANG LIMA JALAN ACHMAD YANI NO. 1 KOTA SEMARANG

- Tahun 2006 s/d 2010 123.750.000

123.750.000

123.750.000

123.750.000 - Rencana mulai tahun 2011 disewakan kembali dengan jangka Sewa 5 tahun

Komp. Pertokoan Simpanglima Blok A No. 14-15 Semarang Masa Perjanjian : (01 - 02 - 2001 s/d 31 - 01 - 2006)


123.750.000

III-28

Tahun (rp.) No.

No. & Tgl Surat

1b.

644/1 Th, 2006

Kerjasama dengan Ir. YOHANNES GUNAWAN HALIM

06 - 01 - 2006 PT. ARGA KENCANA SANTOSO

Bentuk Kerjasama SEWA MENYEWA GEDUNG PERTEMUAN WISMA PANCASILA BESERTA FASILITASNYA

2011 329.422.500

2012

2013

2014

2015

Keterangan

370.600.313

416.925.353

469.041.023

527.671.151

- Rencana mulai tahun 2011 disewakan kembali jangka sewa 8 tahun

93.276.563

104.936.134

118.053.151

132.809.795

- Rencana mulai tahun 2011 disewakan kembali dgn jangka sewa 5 tahun

1.212.673.096

1.212.673.096

- Rencana mulai tahun 2011 disewakan kembali dgn jangka sewa 5 tahun

-

-

Gd. Plasa Simpang Lt. IV Jl. KH. Achmad Dahlan No. 2 Semarang 1c.

644/1 Th 2006

Ir. YOHANNES GUNAWAN HALIM

SEWA MENYEWA AREAL PARKIR LANTAI VII PLASA SIMPANG LIMA KOTA SEMARANG

82.912.500

06 - 01 - 2006 PT. ARGA KENCANA SANTOSO Gd. Plasa Simpang Lt. IV Jl. KH. Achmad Dahlan No. 2 Semarang Masa Perjanjian : (06-01-2006 s/d 05-01-2011)

1d.

645.2/6

YUTATA RAHARJA

05 - 04 - 2006 PT. ARGAMUKTI PRATAMA Komp. Pertokoan Simpanglima Blok A No. 14-15 Semarang

SEWA MENYEWA AREAL PARKIR MILIK PEMERINTAH KOTA SEMARANG YANG TERLETAK DI LANTAI I SAMPAI LANTAI VI PLASA SIMPANG LIMA KOTA SEMARANG

1.212.673.096

1.212.673.096 1.212.673.096

Masa Perjanjian : (05 - 04 - 2006 s/d 04 - 04 - 2011)

2.

602/12/Th 1992 20 - 04 - 1992

HENGKY GUNAWAN PRASETIYO PT. PRATAMA ERADJAYA

KONTRAK BAGI TEMPAT USAHA DALAM RANGKA PEREMAJAAN KOMPLEKS PERTOKOAN BUBAAN

- BTU 25 Th -


-

-

Bagian Pemkot : - Kios Lt Dasar dikleola

III-29

Tahun (rp.) No.

No. & Tgl Surat

Kerjasama dengan

Bentuk Kerjasama

2011

2012

2013

2014

2015

Keterangan

Jl. Beteng No. 33 Smg

Dinas Pasar

Masa Perjanjian ( 3versi)

- Parkir dikelola Dishub

1. Berdasar Penandatangan (tgl 15-06-1988 s/d 15-08-2018) 2. Berdasar Tertib (tgl 29-12-1997 s/d 29-12-2027) 3. Berdasar Pengesahan Mendagri (13-08-1988 s/d 13-08-2018)

3.

602/21/Th. 1992 17 - 06 - 1992

Ir. MIKAIL SALIM PT. PRATAMAGRAHA NIAGAJAYA Jl. Taman Borobudur Timur No. 1 Smg Masa Perjanjian ( 3 versi)

KONTRAK BAGI TEMPAT USAHA DALAM RANGKA PEMBANGUNAN PUSAT PERBELANJAAN DAN REKREASI SHOPPING CENTRE JOHAR (SCJ)

- BTU 30 Th -

-

-

-

Bagian Pemkot - Los Pasar & Toko dikelola Dinas Pasar

1. Berdasar Penandatanganan


(tgl 17-06-1992 s/d 18-06-2022) 2. Berdasar Terbit HGB (tgl 29-12-1997 s/d 30-12-2027) 3. Berdasar Pengesahan Mendagri (31-08-1992 s/d 01-09-2022)

4.

602/22/Th. 1992 17-06-1992

BUDI HENDRAWAN PT. INVESTINDO CIPTA PERDANA Jl. Beton Mas Utara No. 159 Komp. Perum Tanah Mas Smg

KONTRAK BAGI TEMPAT USAHA DALAM RANGKA PEMBANGUNAN PUSAT PASAR DARGO SEMARANG

- BTU 30 Th -

-

-

-


Masa Perjanjian (3versi)


1. Berdasar penandatanganan (tgl 17-06-1992 s/d 18-06-2022)


-

III-30

Tahun (rp.) No.

No. & Tgl Surat

Kerjasama dengan

Bentuk Kerjasama

2011

2012

2013

2014

2015

Keterangan

2. Berdasar Tertib HGB (tgl 15-04-1994 s/d 16-04-2024) 3. Berdasar Pengesahan Mendagri

5.

602/23/Th 1992 17-06-1992

BAMBANG HARTONO TERTA PT. BUMI MAKMUR ADIKENCANA Masa Perjanjian (3 versi) 1. Berdasar Penandatanganan

KONTRAK BAGI TEMPAT USAHA DALAM PEMBANGUNAN PENATAAN DAN PENGEMBANGAN PASAR GAYAMSARI SEMARANG

- BTU 30 Th -

-

-

-


(tgl 17-06-1992 s/d 18-06-2022)


2. Berdasar Tertib HGB (tgl 26-05-1997 s/d 27-05-2027) 3. Berdasar Pengesahan Mendagri (14-09-1994 s/d 15-09-2024)

6.

590/06 Th 1994 26-05-1994

YUTATA RAHARJA PT. KEKANCAN MUKTI Jl. Karang Wulan Barat 23 Semarang Mas Perjanjian (3 versi) 1. Berdasar Penandatanganan

KONTRAK BAGI TEMPAT USAHA DALAM RANGKA PENINGKATAN DAYAGUNA TANAH DISEKITAR TUGU TABANAS GOMBEL KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SEMARANG

- BTU 30 Th

KONTRAK BAGI TEMPAT USAHA DALAM RANGKA PEMBANGUNAN GEDUNG BERTINGKAT DIATAS TANAH MILIK PEMERINTAH

BTU 30 Th

Bagian Pemkot - Los Pasar & Toko dikelola Dinas Pasar - Parkir dikelola Dishub

(tgl 26-05-1994 s/d 27-05-2024) 2. Berdasar Terbit HGB (tgl 26-05-2009 s/d 27-05-2039) 3. Berdasar Pengesahan Mendagri

7.

641/33/Th. 1997 12-12-1997

YUTATA RAHARJA

PT. ARGAMUKTI PRATAMA


Bagian Pemkot : Bangunan dan fasilitasnya

III-31

Tahun (rp.) No.

No. & Tgl Surat

Kerjasama dengan Komp. Pertokoan Simpanglima Blok A No. 14-15 Semarang

Bentuk Kerjasama

2011

2012

2013

2014

2015

KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SEMARANG TERLETAK DI JALAN KH. AHMAD DAHLAN NO. 2 SEMARANG BEKAS GEDUNG KANWIL VII DEPPARPOSTEL JAWA TENGAH

Keterangan senilai Rp. 3.243.681.000,-

Masa Perjanjian : 1. Berdasar penandatangaan (tgl 12-12-1997 s/d 13-12-2027) 2. Berdasar Terbit HGB 3. Berdasar Pengesahan Mendagri

8.

643/12 12-08-2002

RICHARD SHIU PT. SEMARANG ARSANA REKREASI TURTA 3 rd floor 75 Ave des Champ Elyes Paris Masa Perjanjian :

KERJASAMA PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN TAMAN RIA DIKOMPLEK TAMAN BUDAYA RADEN SALEH (TBRS) SEMARANG

BOT 25 Th 300.000.000

300.000.000

300.000.000

375.000.000

375.000.000

-

-

-

-

-

(Tgl 27-08-2002 s/d 28-08-2027)

9.

551.2/3 04-04-2003

CHRIS SAPUTRO PT. ARGAMUKTI PRATAMA Jl. Puspanjolo Barat No. 12 Semarang Masa Perjanjian :

SEWA MENYEWA AREAL PARKIR MILIK PEMERINTAH KOTA SEMARANG YANG TERLETAK DI LANTAI V PLASA II SIMPANG LIMA JALAN KH. AHMAD DAHLAN NO. 2 KOTA SEMARANG

- Sewa 5 Th

- Sejak tahun 2008 dikelola Dishub

(tgl 04-04-2003 s/d 05-04-2008)

10.

630/035/2004 12-08-2004

CHRIS SAPUTRO PT. ARGOMUKTI PRATAMA

KERJASAMA PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN JEMBATAN

90.000.000


99.000.000

108.900.000

III-32

119.790.000

131.769.000

BOT 20 Th

Tahun (rp.) No.

No. & Tgl Surat

Kerjasama dengan Jl. Achmad Yani Smg Masa Perjanjian :

Bentuk Kerjasama

2014

Keterangan

2011

2012

2013

2015

KERJASAMA PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN JEMBATAN PENGHUBUNG ANTARA GEDUNG PARKIR DAN MAL CIPUTRA DI JALAN ANGGREK RAYA SEMARANG

11.000.000

12.100.000

13.310.000

14.641.000

16.105.100

SEWA MENYEWA DALAM RANGKA PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN PASAR GEDAWANG DI KELURAHAN GEDAWANG KECAMATAN BANYUMANIK KOTA SEMARANG

-

-

-

-

-

SEWA MENYEWA DALAM RANGKA PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN PASAR METESEH DI KELURAHAN METESEH KECAMATAN TEMBALANG KOTA SEMARANG

-

PENGHUBUNG FUNGSIONAL TERPADU PLASA SIMPANG LIMA DAN MAL CIPUTRA DI JALAN KH.AHMAD DAHLAN SEMARANG

(12-08-2004 s/d 13-08-2024)

11.

630/036 12-08-2004

Ir. MUHAMMAD VERGA PRABOWO AGUS PT. CIPUTRA Jl. Simpanglima No. 1 Semarang

BOT 25 Th

Masa Perjanjian : (12-08-2004 s/d 13-08-2029)

12.

511.2/40/2004 10-09-2004

GUNTUR SURYA WIDISAPUTRA, Amd PT. REKA CIPTA ARTHA PRATAMA Jl. Sri Rejeki Timur Raya Kav 2 Semarang Masa Perjanjian :

- Sewa 5 tahun

- Tahun 2010 diserakan pengelolaannya kepada Dinas Pasar

(tgl 10-03-2006 s/d 11-03-2011)

13.

511.2/041

Ir. ANNY WIDIPRAMANTI, MT

04-10-2004

CV. SARANA MAKMUR Jl. Sri Rejeki Timur Raya Kav 2 Semarang

-

-

-

- Sewa 5 tahun - Tahun 2010 diserakan pengelolaannya kepada Dinas Pasar

Masa Perjanjian : (tgl 04-04-2006 s/d 05-04-2011)


-

III-33

Tahun (rp.) No.

No. & Tgl Surat

Kerjasama dengan

14.

511.2/042

ANANTA TRI WIDYA WARDANA

04-10-2004

PT. PRATAMA SARANA MANDIRI Jl. Sri Rejeki Timur Raya Kav 2 Semarang

Bentuk Kerjasama

2011

SEWA MENYEWA DALAM RANGKA PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN PASAR BANJARDOWO DI KELURAHAN BANJARDOWO KECAMATAN GENUK KOTA SEMARANG

2012

-

2013

-

2014

-

Keterangan

2015

-

-

- Sewa 5 tahun - Tahun 2010 diserakan pengelolaannya kepada Dinas Pasar


15.

590/02 31/01/2005

ROSLIND BIYANTORO TOKO ROTI PURIMAS 3 BAKERY Jl. MGR Soegiyopranoto No. 55 Semarang

PERPANJANGAN SEWA MENYEWA TANAH MILIK PEMERINTAH KOTA SEMARANG YANG TERLETAK DI JALAN MGR. SOEGIYOPRANOTO NO.55 SEMARANG

88.500.000

88.500.000

88.500.000

88.500.000

88.500.000

- Sewa 5 tahun


16.

644.2/017 29/10/2007

BASARI BACHRI PT. METROPOLITAN GOLDEN MANAGEMENT Jl. KH Noer Ali PO BOX 275 Bekasi Masa Perjanjian :

PERSETUJUAN PENYEWAAN PERTOKOAN DI LANTAI I PLASA II SIMPANGLIMA YANG BERALAMAT DI JALAN KYAI AHMAD DAHLAN NO.2 SEMARANG OLEH PT. METROPOLITAN GOLDEN MANAGEMENT

Sewa 5 Th -

-

-

-

PAD masuk Retribusi

Kekayaan Daerah Dinas Pariwisata

(tgl 29-10-2007 s/d 30-10-2012)

17.

568.1/21/2007 04/11/2007

Ir. ISMAWAN HARYONO PT. NARPATI AGUNG KARYA PERSADA LESTARI

KERJASAMA PEMANFAATAN DALAM RANGKA PENGOLAHAN SAMPAH MENJADI PUPUK ORGANIK DI KOTA

580.000.000


580.000.000

650.000.000

III-34

650.000.000

650.000.000

Jangka waktu 25 Th

Tahun (rp.) No.

No. & Tgl Surat

Kerjasama dengan

Bentuk Kerjasama

2011

2012

2013

2014

2015

Keterangan

SEMARANG

Graha Mustika Ratu Lt. 4 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav 74-75 Jakarta Masa Perjanjian : (tgl 14-11-2007 s/d 14-11-2032)

18.

590/23 Th. 2007

RONNY ABDULLAH PT. RABAS MITRA SEJATI Jl. Hayam Wuruk No. 4B/12 Kebon Jeruk Kelapa Jakarta Barat Masa Perjanjian :

SEWA MENYEWA TANAH MILIK PEMERINTAH KOTA SEMARANG YANG TERLETAK DI JALAN PANDANARAN KELURAHAN MUGASARI KECAMATAN SEMARANG SELATAN KOTA SEMARANG

Sewa 5 tahun 660.000.000

660.000.000

720.000.000

720.000.000

72.000.000

19.487.000

21.435.000

910.000.000

1.000.000.000

(tgl 30-11-2007 s/d 01-12-2012) 14.641.000

17.715.500 16.105.000

19.

431.2/12 Th 2005 28 - 12 - 2005

Drs. SISWANTO Lembaga Pendidikan Perhotelan PUSHKOM

Sewa 5 tahun

SEWA MENYEWA RUANG LANTAI VIIB PLASA SIMPANGLIMA JL. AHMAD YANI NO. 1 SEMARANG


20.

426.2/15/2006 16-08-2006

HAJI ABDOEL AZIZ PT. PUTRA WAHID SEJAHTERA Jl. Gombel Lama No. 90 Gajahmada 160 Smg Masa Perjanjian : (tgl 16-08-2006 s/d 17-08-2011)

SEWA MENYEWA TANAH DAN BANGUNAN LAPANGAN GOLF GOMBEL GOLF SEMARANG BESERTA FASILITASNYA MILIK PEMERINTAH KOTA SEMARANG YANG TERLETAK DI JALAN GOMBEL LAMA NOMOR 90

Sewa 5 tahun 684.000.000


752.000.000

827.000.000

III-35

Tahun (rp.) No.

No. & Tgl Surat

Kerjasama dengan

Bentuk Kerjasama

2011

2012

2013

2014

2015

Keterangan

KELURAHAN TINJOMOYO KECAMATAN BANYUMANIK KOTA SEMARANG 21.

590/18 Th 2005 20-06-2005

Ir. PRIAMBUDI SETIAKUSUMA YAYASAN SAM POO KONG GEDUNG BATU Jl. Simongan 129 Smg

22.

SIHAR PAHALA SIANIPAR PT. INDONUSA MORA PRAKARSA

23.

590/20 Th 2006 20-12-2006 Kep. Walikota 590/257 06-10-2006

24.

590/25 Th. 2007 12-12-2007 Kep. Walikota 590/299 Th. 2007 12-12-2007

ANDANG RUHIAT PT. INDOSAT (Persero) Tbk Jl. Pandanaran No. 18 Semarang Masa Perjanjian : (tgl 06-10-2006 s/d 07-10-2011)

ANDANG RUHIAT PT. INDOSAT (Persero) Tbk Jl. Pandanaran No. 18 Semarang Masa Perjanjian : (tgl 12-12-2007 s/d 12-12-2012)

SEWA MENYEWA TANAH YANG TERLETAK DI JALAN SIMONGAN RAYA SEBELAH UTARA TEMPAT IBADAH TRI DHARMA SAM POO KONG GEDUNG BATU SEMARANG

22.000.000

SEWA TANAH MILIK PEMERINTAH KOTA SEMARANG YANG TERLETAK DI JALAN SOMPOK NO.43 A SEMARANG KEPADA PERSEROAN TERBATAS (PT) INDONUSA MORA PRAKARSA

12.000.000

SEWA TENAH MILIK PEMERINTAH KOTA SEMARANG YANG TERLETAK DI JALAN SOMPOK NO. 43A SEMARANG KEPADA PERSEROAN TERBATAS (PT) INDONUSA (PERSERO) Tbk

32.388.750

SEWA MENYEWA LAHAN (PERPANJANGAN SEWA) MILIK PEMERINTAH KOTA SMG YANG BERLOKASI DI JALAN DOKTER CIPTO NOMOR 115 SEMARANG OLEH PERSEROAN TERBATAS (PT) INDOSAT (PERSERO) Tbk

26.600.000 24.200.000

Perpanjangan sewa 5 th 29.260.000

32.186.000

17.000.000

19.500.000

46.117.125

51.881.800

35.595.750

40.046.000

15.000.000 13.500.000

- Perpanjangan sewa 5 Th

40.993.000 36.437.350

Perpanjangan sewa 5 th

31.640.625 -


28.125.000

III-36

Sewa 5 Th

Tahun (rp.) No.

No. & Tgl Surat

25.

551.2/1 14-01-2004

Kerjasama dengan

THE KIAN KIONG Jl. Kawang Wulan Barat No. 18 RT 03 RW 005 Kel. Brumbungan Kec. Semarang Tengah Masa Perjanjian :

Bentuk Kerjasama

SEWA MENYEWA AREAL PARKIR MILIK PEMERINTAH KOTA SEMARANG YANG TERLETAK DI SHOPPING CENTRE JOHAR (SCJ) SEMARANG

2011

2012

30.000.000

2013

2015

30.000.000 30.000.000

30.000.000

(tgl 14-01-2004 s/d 15-01-2009)


2014

III-37

30.000.000

Keterangan

- Perpanjanga sewa 5 tahun

BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

Analisis

isu-isu

strategis

merupakan

bagian

penting

dan

sangat

menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang

tepat

dan

bersifat

strategis

meningkatkan

akseptabilitas

prioritas

pembangunan sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika birokratis . Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting /keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/ keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis. Faktor penting lain yang perlu diperhatikan dalam merumuskan isu-isu strategis adalah telaahan terhadap Visi, Misi dan Program Kepala Daerah terpilih. Hal tersebut bertujuan agar rumusan isu yang dihasilkan selaras dengan cita-cita dan harapan masyarakat terhadap kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Sumber lain isu strategis dari lingkungan eksternal (misal, dari masyarakat, dunia swasta, perguruan tinggi, dunia riset, lembaga nonprofit, dan lain-lain) skala regional, nasional, dan internasional juga merupakan unsur penting yang perlu diperhatikan dan menjadi masukan dalam menganalisis isuisu strategis pembangunan jangka menengah daerah. Dalam menentukan data atau informasi yang akan dijadikan isu strategis dilakukan dengan memperhatikan kriteria sebagai berikut 1) Memiliki pengaruh yang besar/ signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional; 2) Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah; 3) Luasnya

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2010- 2015

IV-1

dampak yang ditimbulkannya terhadap publik; 4) Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah; 5) Kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola; dan 6) Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan. Berdasarkan kriteria tersebut setelah dilakukan penilaian terhadap berbagai isu-isu strategis, maka yang menjadi isu strategis pembangunan 5 (lima) tahun kedepan pada setiap urusan penyelenggaraan Pemerintah Daerah tahun 2010-2015 adalah: 1. Urusan Pendidikan a. Jangkauan akses pelayanan dan mutu pendidikan b. Biaya penyelenggaraan pendidikan c. Relevansi dan daya saing pendidikan menengah umum dan khusus d. Pendidikan karakter berbasis moral dan budi pekerti 2. Urusan Kesehatan a. Derajat kesehatan masyarakat b. Jangkauan dan biaya pelayanan kesehatan c. Semarang sehat 3. Urusan Pekerjaan Umum a. Rob dan Banjir b. Kelancaran arus barang dan jasa c. Sanitasi d. Peningkatan kualitas jalan e. Pedestrian (Street Furniture) 4. Urusan Perumahan a. Permukiman Kumuh b. Kepemilikan rumah c. Keterbatasan Lahan Permukiman (vertical housing) 5. Urusan Penataan Ruang a. Alih Fungsi Lahan b. Bangunan Liar c. Ketidaksesuaian tata ruang 6. Urusan Perencanaan Pembangunan a. Ketimpangan pertumbuhan wilayah b. Koordinasi lintas sektoral c. Keserasian pembangunan wilayah perbatasan


IV-2

7. Urusan Perhubungan a. Moda Transportasi Massal

b. Kemacetan lalu lintas c. Kecelakaan lalu lintas d. Sarana prasarana perhubungan darat (terminal) e. Parkir 8. Urusan Lingkungan Hidup a. Erosi, Abrasi, reklamasi pantai, pengelolaan pesisir, penurunan Muka Tanah b. Perubahan Iklim c. Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan d. Galian mineral non logam (galian C) e. Pengelolaan sampah 9. Urusan Pertanahan a. Konflik kepentingan pertanahan 10. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil a. Urbanisasi b. Administrasi Kependudukan 11. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak a. Pengarusutamaan Gender b. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) c. Diskriminasi, Eksploitasi Perdagangan Perempuan dan Anak 12. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejaehtera a. Pengendalian Angka Kelahiran ( TFR) b. Kesehatan Reproduksi 13. Urusan Sosial a. Kemiskinan b. PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) c. Mitigasi Bencana 14. Urusan Tenaga Kerja a. Pengangguran b. Konflik perburuhan 15. Urusan Koperasi dan UKM a. Persaingan ekonomi kerakyatan dengan investor besar


IV-3

16. Urusan Penanaman Modal a. Daya Saing Daerah b. Infrastruktur Kawasan Industri c. Insentif dan Disinsentif Investasi 17. Urusan Budaya a. Lunturnya nilai-nilai budaya dan kesenian tradisional dikalangan Masyarakat b. Cagar budaya dan bangunan bersejarah 18. Urusan Pemuda dan Olah Raga a. Prestasi dan budaya olah raga b. Potensi dan partisipasi pemuda 19. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri a. Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilu b. Kerukunan hidup berbangsa dan bernegara 20. Urusan Pemerintahan Umum a. Pelayanan publik b. Optimalisasi PAD dan Asset Daerah c. Rasio kemandirian daerah d. Pembudayaan zona integritas e. Penyehatan BUMD 21. Urusan Kepegawaian a. Profesionalisme Birokrasi b. Budaya Kerja Birokrasi 22. Urusan Pemberdayaan Masyarakat a. Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan b. Budaya gotong royong masyarakat 23. Urusan Statistik a. Akurasi data base pembangunan b. Unifikasi dan kodifikasi data 24. Urusan Kearsipan a. Inventarisasi arsip 25. Urusan Komunikasi dan Informatika a. Keterbukaan informasi publik b. Perkembangan Teknologi Informatika (E-Gov dan E-city)


IV-4

26. Urusan Ketahanan Pangan a. Ketersediaan bahan pangan b. Keanekaragaman pangan 27. Urusan Pertanian a. Penyediaan bahan pangan pertanian b. Konversi lahan pertanian menjadi non pertanian 28. Urusan Perikanan dan Kelautan a. Rendahnya pengelolaan dan pemasaran Produk Hasil Perikanan dan Kelautan b. Semakin terbatasnya lahan budidaya c. Semakin meluasnya kerusakan pantai 29. Urusan Perdagangan a. Penataan PKL b. Revitalisasi pasar tradisional c. Penataan pasar semi modern (retail modern) 30. Urusan Perindustrian a. Keterbatasan pusat-pusat industri kecil dan menengah b. Ketergantungan produk-produk industri c. City branding 31. Urusan Kehutanan a. Konservasi lahan 32. Urusan Pariwisata a. Pengembangan destinasi pariwisata b. Kuantitas kunjungan wisatawan c. Kualitas dan kuantitas sarana prasarana pariwisata 33.Urusan Perpustakaan a. Minat baca b. Rumah Pintar Dari berbagai macam isu strategis disemua urusan penyelenggaraan Pemerintahan, yang menjadi prioritas untuk ditangani dalam jangka menengah (2010-2015) adalah sebagaimana tertuang dalam “Sapta Program” berikut : Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, Penanggulangan Rob dan Banjir, Peningkatan infrastruktur, Peningkatan Pelayanan Publik, Kesetaraan Gender, Peningkatan pelayanan pendidikan dan Peningkatan pelayanan kesehatan.


IV-5

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Disadari sepenuhnya bahwa walaupun pembangunan di Kota Semarang sudah berjalan sesuai tahapan yang direncanakan, Namun menghadapi perubahan dinamika pembangunan global yang begitu cepat, diperlukan antisipasi agar Kota Semarang mampu tumbuh dan berkembang sejajar seperti kota Metropolitan lainnya di Indonesia. Dari rumusan prioritas pembangunan yang diamanatkan oleh RPJPD Kota Semarang

2005-2025, untuk periode

pembangunan 2010 -2015, telah dipilih pendekatan motivasi kepada seluruh pemangku kepentingan untuk membangkitkan komitmen bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya merupakan tanggung jawab pemerintah semata tetapi merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat Kota Semarang Selaras dengan motto pembangunan Provinsi Jawa Tengah ”Bali nDeso mBangun

Deso”

yang

bertujuan

untuk

memaksimalkan

potensi

yang ada di wilayah pedesaan, baik dari sisi sumber daya alam, sumberdaya manusia,

social

kemasyarakatan,

keluhuran

budaya

kearifan lokal maka “Waktunya Semarang Setara” merupakan Semarang

serta

Motto Kota

untuk membangun motivasi guna mengoptimalikan potensi

Kota Semarang melalui komitmen seluruh pemangku kepentingan (pemerintah– masyarakat – swasta) untuk bersama membangun dan mensejajarkan dengan Kota metropolitan lainnya serta mempermudah implementasi visi dan Misi Kota Semarang 2010-2015. “Waktunya Semarang Setara” juga dimaksudkan sebagai momentum kebangkitan seluruh masyarakat Kota Semarang agar mampu sejajar dengan kota-kota metropolitan lainnya dalam segala aspek kehidupan guna mencapai kesejahteraan bersama. “Setara” akronim

SEmarang

KoTA

SejahteRA

yang

juga dimaknai sebagai

merupakan

sasaran

akhir

pembangunan. Langkah

konkrit

mewujudkan

hal

tersebut

dilakukan

dengan

memprioritaskan program-progran pembangunan yang diwujudkan dalam Draf Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2010- 2015

V-1

“SAPTA PROGRAM” yang terdiri dari Penanggulangan Kemiskinan dan pengurangan pengangguran, Rob dan banjir, Pelayanan publik, Tata ruang dan infrastruktur, Kesetaraan dan keadilan gender, Pendidikan serta Kesehatan. Melalui Sapta Program tersebut, langkah konkrit untuk mendudukan Kota Semarang sejajar dengan Kota Metropolitan di Indonesia akan lebih cepat tercapai. Rumusan motto tersebut kemudian di-ejawantah-kan dalam Visi, Misi, Tujuan, Strategi dan Sasaran sebagai berikut : 5.1.

VISI Visi adalah kondisi yang diinginkan pada akhir periode perencanaan yang

direpresentasikan dalam sejumlah sasaran hasil pembangunan yang dicapai melalui program-program pembangunan dalam bentuk rencana kerja. Penentuan visi ini mendasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) 2005 – 2025 dan penelusuran jejak historis Kota Semarang sebagai kota niaga dimana pada jaman dahulu pernah dinyatakan sebagai Kota Niaga terbesar kedua sesudah Batavia.

Berdasar sejarah sebagai kota niaga tersebut dan didukung oleh

analisis potensi, faktor-faktor strategis yang ada pada saat ini serta proyeksi pengembangan kedepan, maka dirumuskan visi sebagai berikut : “TERWUJUDNYA SEMARANG KOTA PERDAGANGAN DAN JASA, YANG BERBUDAYA MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA”

Visi tersebut memiliki empat kunci pokok yakni Kota Perdagangan, Kota Jasa, Kota Berbudaya, dan Masyarakat yang Sejahtera. Kota Perdagangan, mengandung arti Kota yang mendasarkan bentuk aktivitas pengembangan ekonomi yang menitikberatkan pada aspek perniagaan sesuai dengan karaktristik masyarakat kota, yang didalamnya melekat penyelenggaraan fungsi jasa yang menjadi tulang punggung pembangunan

Draf Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2010- 2015

V-2

dalam

rangka

mewujudkan

kesejahteraan

masyarakat

dengan

tidak

meninggalkan potensi lainnya. Pengembangan kota perdagangan diarahkan pada

upaya

untuk

lebih

meningkatkan

produktifitas,

sehingga

mampu

mendorong pertumbuhan ekonomi kota secara keseluruhan. Dari

pemahaman

tersebut,

karakteristik

Semarang

sebagai

kota

perdagangan mengandung beberapa aspek penting, diantaranya : 1. Pusat kegiatan (Center Point) distribusi dan transaksi barang dan jasa. Sesuai dengan letak geografisnya, Kota Semarang merupakan jalur distribusi barang dan jasa untuk wilayah Jawa Tengah pada khususnya dan pulau Jawa pada umumnya, serta antara pulau Jawa dengan Luar Jawa. Oleh karena itu pengembangan Kota Semarang sebagai Kota Perdagangan mengedepankan konsep pembangunan yang mengarah pada terwujudnya Kota Semarang sebagai pusat transaksi dan distribusi barang dan jasa. Sebagai salah satu konsekuensi yang harus diemban adalah pelayanan yang memadai

kepada

seluruh

pemangku

kepentingan

yang

menopang

pengembangan kota. 2. Pengembangan jejaring (networking) dan kerjasama perdagangan Pengembangan Kota Semarang sebagai Kota Perdagangan juga bermakna bahwa

pembangunan

perekonomian

daerah

harus

didasarkan

pada

terbangunnya jejaring dengan daerah – daerah lain, terutama daerah penyangga (hinterland). Dengan demikian Kota Semarang akan dapat menjadi sentra aktivitas distribusi perdagangan barang dan jasa baik dalam skala lokal, nasional, regional, maupun internasional. 3. Pengembangan potensi ekonomi lokal Membangun kota perdagangan tak terlepas dari pengembangan potensi ekonomi lokal. Untuk menunjang terwujudnya Kota Semarang sebagai pusat transaksi dan distribusi, maka salah satu faktor penting adalah bagaimana mengembangkan potensi lokal agar memiliki nilai tambah ekonomi, yang diharapkan menjadi ikon Kota Semarang. Draf Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2010- 2015

V-3

Beberapa potensi dasar yang dimiliki dan layak dikembangkan sebagai daya tarik kota Semarang adalah pada aspek industri, dalam konteks ini adalah industri kecil dan menengah yang berorientasi pada ekonomi kerakyatan, seperti batik, lumpia, bandeng, industri olahan, dan lain-lain. Disamping itu potensi ini juga harus didukung dengan pengembangan pasar tradisional yang memiliki daya tarik dan daya saing terhadap pasar modern. 4. Pengembangan sarana prasarana penunjang Pembangunan sarana dan prasarana penunjang dalam pembangunan sebuah kota merupakan salah satu syarat yang mutlak harus dipenuhi. Disamping sarana prasarana fisik seperti jalan, jembatan, pelabuhan laut, terminal peti kemas, bandar udara internasional, hotel, perbankan, terminal, dan juga sarana penunjang yang sifatnya non fisik, seperti Sumber Daya Manusia (SDM) dan regulasi/kebijakan. Pengembangan SDM secara memadai sangat diperlukan, penataan SDM birokrasi dalam peningkatan pelayanan publik dan peningkatan kualitas SDM dalam meningkatkan daya dukung pengembangan kota, termasuk dalamnya penyiapan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan daerah. Kota Jasa, sebutan sebagai kota jasa sebenarnya tidak lepas dari status kota perdagangan, karena perdagangan akan selalu terkait dengan persoalan perniagaan atau proses transaksi dan distribusi barang dan jasa. Kota Jasa lebih menekankan pada fungsi kota dalam pelayanan publik di berbagai bidang. Sebagai kota

jasa dengan

demikian mencakup

kesiapan

kota

dalam

melaksanakan berbagai fungsi, diantaranya : 1. Penyediaan jasa layanan publik secara memadai, baik mencakup standar pelayanan sesuai kualitas yang diharapkan masyarakat, pengaturan / regulasi yang dapat memberikan jaminan mutu pelayanan, maupun kualitas sumber daya manusia dalam pelayanan.


V-4

2. Penyediaan fasilitas penunjang yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, seperti hotel, perbankan, transportasi, kesehatan (Rumah Sakit), pendidikan, telekomunikasi, Ruang Pamer Ruang Pertemuan, dan lain sebagainya. 3. Berorientasi

dan

mengutamakan

kepantingan

masyarakat

sebagai

pelanggan, dalam arti menempatkan masyarakat sebagai pelanggan yang harus dilayani dengan sebaik-baiknya (Customer engagement) 4. Mindset dan perilaku melayani bagi bagi masyarakat yang dapat mendorong terciptanya budaya pelayanan Kota Berbudaya, mengandung arti bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan senantiasa dilandasi seluruh aspek kebudayaan yang terdiri dari Cipta, Rasa dan Karsa yang telah tumbuh menjadi kearifan masyarakat seperti

pelaksanaan

persaudaraan,

nilai-nilai

religiusitas,

kemanusiaan,

kebersamaan,

ketertiban dan sikap ketauladanan lainnya dalam lingkungan

budaya masyarakat, sehingga menghasilkan pembangunan karakter yang mengedepankan kehalusan budi dan perasaan, manusiawi, dan penghormatan terhadap hak azazi manusia. Percepatan pembangunan yang dilaksanakan tentunya tidak serta-merta melahirkan kesejahteraan dan kemaslahatan bagi orang banyak. Namun kadangkala

menimbulkan

ekses

negatif

terhadap

tatanan

sosial

kemasyarakatan, khususnya menyangkut kesenjangan, konflik sosial, kekerasan kolektif, dan materialisme tanpa hati nurani. Pendekatan budaya seyogyanya menjadi aras utama berbagai upaya solusi persoalan tersebut karena pendekatan budaya pada hakekatnya adalah pendekatan kemanusiaan dan sesungguhnya budaya itu memiliki sifat kekinian dan aktif sebagai proses penataan sosial, ekonomi, politik, dan teknologi. Sejahtera, Pemberian

otonomi

kepada

daerah,

pada

hakekatnya

merupakan proses pemberdayaan kolektif bagi seluruh pemangku kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, agar disatu sisi Draf Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2010- 2015

V-5

tercipta ruang lebih leluasa bagi segenap jajaran birokrasi pemerintah daerah untuk memenuhi seluruh tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan benar, sedangkan disisi yang lain terbuka peluang bagi warga masyarakat dan dunia usaha untuk meningkatkan keberdayaannya sehingga mampu dan mau secara mandiri memenuhi segala kebutuhan hidup dan kehidupannya. Sejahtera dalam visi ini, mengarah pada tujuan terlayani dan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup dan rasa aman dan tentram serta adil dalam segala bidang. Dengan demikian, Visi tersebut mengandung pengertian bahwa Lima tahun kedepan kota Semarang diharapkan menjadi Kota Perdagangan dan Jasa yang

dapat

melayani

seluruh

aktivitas

masyarakat

kota

dan

daerah

hinterlandnya, yang memiliki derajat kualitas budaya masyarakat yang tinggi baik dari segi keimanan dan ketaqwaan,

keunggulan dan berdaya saing tinggi,

berperadaban tinggi, profesional serta berwawasan ke depan dengan tetap menjamin keberlanjutan pengelolaan sumberdaya manusia dan kearifan lokalnya secara bertanggungjawab yang mendasarkan pada aspek perdagangan dan jasa sebagai tulang punggung pembangunan dalam pencapaian kesejahteraan masyarakat.

5.2.

MISI Dalam mewujudkan Visi “Terwujudnya Semarang Kota Perdagangan Dan

Jasa, Yang Berbudaya Menuju Masyarakat Sejahtera” ditempuh melalui 5 (lima) misi pembangunan daerah sebagai berikut : 1.

Mewujudkan sumberdaya manusia dan masyarakat Kota Semarang yang berkualitas. Adalah

pembangunan

yang

diarahkan

pada

peningkatan

kualitas

sumberdaya manusia yang memiliki tingkat pendidikan dan derajat kesehatan yang tinggi, berbudi luhur disertai toleransi yang tinggi dengan didasari keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan YME. Draf Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2010- 2015

V-6

2.

Mewujudkan pemerintahan kota yang efektif dan efisien, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta menjunjung tinggi supremasi hukum. Adalah penyelenggaraan pemerintah yang diarahkan pada pelaksanaan otonomi daerah secara nyata, efektif,

efisien dan akuntabel

dengan

menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (Good Governance) dan pemerintah yang bersih (Clean Governance) sehingga mampu memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat yang disertai dengan penegakan supremasi hukum dan Hak Asasi Manusia. Perwujudan pelayanan publik mencakup beberapa aspek, yaitu sumber daya aparatur, regulasi dan kebijakan serta standar pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 3.

Mewujudkan kemandirian dan daya saing daerah. Adalah pembangunan yang diarahkan pada peningkatan kemampuan perekonomian

daerah

dengan

struktur

perekonomian

yang

kokoh

berlandaskan keunggulan kompetitif yang berbasis pada potensi unggulan daerah, berorientasi ekonomi kerakyatan dan sektor ekonomi basis yang mempunyai

daya saing baik ditingkat lokal, nasional,regional, maupun

internasional. 4.

Mewujudkan tata ruang wilayah dan infrastruktur yang berkelanjutan. Adalah pembangunan yang diarahkan pada peningkatan pemanfaatan tata ruang dan pembangunan infrastruktur wilayah secara efektif dan efisien dalam

pemenuhan

kebutuhan

masyarakat

kota

dengan

tetap

memperhatikan konsep pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.


V-7

5.

Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Adalah pembangunan yang diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat yang memiliki kehidupan yang layak dan bermartabat serta terpenuhinya

kebutuhan

penanggulangan

dasar

kemiskinan,

manusia

dengan

penanganan

titik

berat

penyandang

pada

masalah

kesejahteraan sosial, pengarusutamaan gender dan perlindungan anak serta mitigasi bencana.

5.3. TUJUAN DAN SASARAN Untuk mencapai kelima misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2010-2015 maka dirumuskan tujuan dan sasaran pada masing-masing misi sebagai berikut : 5.3.1. Mewujudkan sumberdaya manusia dan masyarakat Kota Semarang yang berkualitas. 1. Mengembangkan

pemerataan akses dan mutu pendidikan dasar 9

tahun dan rintisan wajar 12 tahun didukung oleh sarana/prasarana yang memadai dan tenaga pendidikan yang profesional serta peningkatan tata kelola pendidikan yang berskala berstandar nasional, dengan sasaran pembangunan difokuskan pada : a. Meningkatnya

pemerataan dan jangkauan akses pelayanan

pendidikan mencapai 90% b. Meningkatnya mutu dan kualitas pendidikan berstandar Nasional untuk SD/MI mencapai 40 %, SMP/MTs 60%, SMA/SMK/MA 40% dan Standar Internasional pada masing-masing sekolah 1 tingkat. c. Meningkatnya prosentase kualitas dan kuantitas sarana prasarana pendidikan umum dan khusus mencapai 75%


V-8

d. Meningkatnya relevansi dan daya saing pendidikan menengah umum dan khusus. 2. Pengembangan

pemerataan

jangkauan

dan

mutu

pelayanan

kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan perseorangan /rujukan dengan rintisan pengembangan pelayanan berskala rumah sakit,

pengembangan

profesionalisme

dan

kompetensi

tenaga

kesehatan yang didukung dengan pesebaran sarana dan prasarana dan terwujudnya jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat, dengan sasaran pembangunan difokuskan pada : a. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat yang meliputi : 1) Prosentase Angka kelangsungan Hidup Bayi mencapai 87,75/1000 Kelahiran Hidup; 2) Usia Harapan Hidup mencapai mencapai 72,52 Tahun; 3) Prosentase Gizi Buruk 0,001 %. b. Meningkatnya paradigma Semarang Sehat 75 %; c. Meningkatnya cakupan Universal Coverage sebesar 50 %; 3. Pengembangan

sistem

pengendalian

laju

pertumbuhan

dan

persebarannya, fasilitasi Keluarga Berencana dan sistem administrasi kependudukan yang terintegrasi, dengan sasaran pembangunan difokuskan pada : a. Meningkatnya pengendalian laju pertumbuhan penduduk dengan Total Fertility Rate dibawah 2 (TFR<2); b. Tewujudnya tertib administrasi dan pengelolaan administrasi kependudukan sebesar 100%. 4. Fasilitasi pengembangan kesempatan kerja/ berusaha, kesejahteraan dan perlindungan tenaga kerja, serta kualitas tenaga kerja yang


V-9

mampu bersaing di era global, dengan sasaran pembangunan difokuskan pada : a. Menurunnya angka pengangguran dari 14,9 % menjadi 12,4%; b. Meningkatnya persentase tingkat partisipasi angkatan kerja dari 64,75% menjadi 83,29 %; c. Meningkatnya

persentase

perlindungan

dan

jaminan

kesejahteraan tenaga kerja mencapai 50%; d. Meningkatnya

persentase

fasilitasi

penyelesaian

masalah

hubungan industrial mencapai 90%; e. Meningkatnya persentase penyelenggaraan dan sistem informasi pasar kerja yang mudah diakses masyarakat sebesar 100%; 5. Pengembangan

peran pemuda dan organisasi kepemudaan dalam

mendukung sikap dan perilaku, kepeloporan, kemandirian, inovasi, dan kreativititas serta wawasan kebangsaan dan cinta tanah air guna meningkatkan partisipasi dalam pembangunan, dengan sasaran pembangunan difokuskan pada meningkatnya persentase peran serta aktif generasi pemuda dalam pembangunan sebesar 75 %. 6. Pengembangan pembudayaan olahraga masyarakat dan fasilitasi olahraga prestasi

unggulan

yang didukung sarana prasarana

olahraga yang memadahi, dengan sasaran pembangunan difokuskan pada : a. Persentase kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana olahraga sebesar 80%; b. Meningkatnya persentase budaya olahraga masyarakat mencapai 75%; c. Meningkatnya persentase pencapaian prestasi olahraga mencapai 80%.


V-10

7. Pengembangan pelayanan dan

aksesbilitas perpustakaan berbasis

teknologi informasi, optimalisasi minat baca masyarakat dan rintisan Perpustakaan berbasis IT, dengan sasaran pembangunan difokuskan pada : a. Meningkatnya persentase Perpustakaan Berbasis TI sebesar 5%. b. Meningkatnya persentase minat baca masyarakat mencapai 75%; c. Meningkatnya persentase pelestarian dan koleksi bahan pustaka mencapai 75%. 8.

Pengembangan

dan

pelestarian

seni

dan

budaya

tradisional,

bangunan bersejarah serta benda cagar budaya dalam rangka memperkuat identitas dan jati diri masyarakat, dengan sasaran pembangunan difokuskan pada : a. Meningkatnya persentase sarana dan prasarana pelestarian seni dan budaya tradisional mencapai 3,66%; b. Meningkatnya

persentase

kualitas

dan

kuantitas

bangunan

bersejarah dan benda cagar budaya mencapai 53,21%; c. Meningkatnya

persentase

kesadaran

dan

pemahaman

masyarakat dalam pelestarian seni dan kekayaan budaya lokal 12,72%; 9.

Peningkatan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama/kepercayaan melalui pemeliharaan kerukunan hubungan antar dan inter umat beragama serta fasilitasi sarana

prasarana

peribadatan, dengan sasaran pembangunan difokuskan pada : a. Meningkatnya pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran agama/kepercayaan sebesar 100%; b. Prosentase kualitas dan kuantitas sarana prasarana peribadatan mencapai 80%;


V-11

5.3.2. Mewujudkan

pemerintahan

kota

yang

efektif

dan

efisien,

meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta menjunjung tinggi supremasi hukum. 1. Pengembangan pemahaman politik untuk mewujudkan budaya politik demokratis yang santun dan partisipasi politik yang didukung oleh infra dan supra struktur politik yang

sehat, dengan sasaran

pembangunan difokuskan pada : a. Meningkatnya wawasan kebangsaan dalam masyarakat; b. Prosentase persentase partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu dan Pilkada mencapai 75%; c. Meningkatnya persentase peran dan fungsi politik Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 100%;

2. Pengembangan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip good governance didukung penerapan

yang

e-government menuju e-city, dengan sasaran

pembangunan difokuskan pada : a. Prosentase

administrasi

Information

pemerintahan

dengan

penerapan

Communication and Technology (ICT) melalui

electronic government di lingkungan Pemerintahan Kota Semarang mencapai 75%; b. Prosentase

perencanaan partisipatif dalam penyelenggaraan

pembangunan mencapai 100%; 3. Pengembangan sumber-sumber pendapatan daerah yang potensial dan kreatif dengan tidak membebani rakyat, dengan sasaran pembangunan difokuskan pada : a. Meningkatnya persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 12,5% pertahun;


V-12

b. Meningkatnya rasio kemandirian keuangan dalam pembiayaan pembangunan mencapai 25 %; c. Meningkatnya Optimalisasi pengelolaan aset daerah dengan penekanan pada ketersediaan data aset yang akurat dan pengamanan aset daerah sebesar 100%; d. Terwujudnya tertib administrasi keuangan daerah dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). 4. Pengembangan

budaya kerja aparatur yang profesional, bersih,

beretika, dan berwibawa serta anti korupsi, kolusi dan nepotisme dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik yang didukung oleh kelembagaan

dan

ketatalaksanaan

serta

Sistem

Informasi

Manajemen kepegawaian yang transparan dan akuntabel serta Pengembangan tingkat

kerjasama

daerah dengan berbagai pihak baik

lokal, nasional maupun

internasional,

dengan

sasaran

pembangunan difokuskan pada : a. Meningkatnya pemerintahan

persentase guna

kelembagaan

mewujudkan

dan

efisiensi

ketatalaksanan dan

efektivitas

penyelenggaraan pemerintahan daerah mencapai 90%; b. Meningkatnya persentase kapasitas birokrasi dan profesionalisme aparat dengan penekanan pada perubahan sikap dan perilaku aparat pemerintah daerah yang bermoral, beretika, dan berwibawa serta anti korupsi, kolusi dan nepotisme, responsif, transparan dan akuntabel 75%; c. Meningkatnya persentase sinergitas hubungan antara pusat dan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah mencapai 75%; d. Meningkatnya

persentase

sistem

pengawasan

internal

pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 90%; e. Prosentase peningkatan hubungan kerjasama antara Swasta, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota lain , Provinsi , Pusat dan Luar Negeri 75%; Draf Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2010- 2015

V-13

f. Berkurangnya

persentase

penyimpangan

penyelenggaraan

pemerintahan daerah sebesar 50%; 5. Pengembangan

system

dan

akses

pelayanan

publik

melalui

peningkatan kompetensi sesuai kewenangan pada bidang pelayanan dasar dan penunjang berbasis teknologi infomatika guna mewujudkan pelayanan prima, dengan sasaran pembangunan difokuskan pada : a. Meningkatnya Indek kepuasan masyarakat mencapai 80%; b. Meningkatnya persentase standar mutu pelayanan mencapai 90%; c. Meningkatnya persentase sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan publik berbasis teknologi informasi mencapai 75%. 6. Pengembangan upaya perlindungan masyarakat untuk menjaga dan memelihara keamanan, ketertiban, persatuan, dan kesatuan serta kerukunan

masyarakat

keamanan

dan

dalam

ketertiban

rangka

umum

dan

mewujudkan tegaknya

terjaminnya

hukum

serta

terselenggaranya perlindungan dan pengayoman terhadap masyarakat yang didukung oleh sarana prasarana keamanan dan ketertiban yang memadahi, dengan sasaran pembangunan difokuskan pada : a. Meningkatnya persentase keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat 80%; b. Meningkatnya persentase pemberantasan penyalahgunaan Napza, Miras, dan penyakit masyarakat (Pekat) lainnya 80 %; c. Meningkatnya persentase kemampuan perlindungan masyarakat (Linmas) dan rakyat mencapai 80% 7. Pengembangan komunikasi timbal balik antara pemerintah dan pemangku kepentingan yang mendorong terwujudnya masyarakat yang responsif terhadap informasi yang didukung oleh keterbukaan informasi

publik

yang

bertanggungjawab,

dengan

sasaran

pembangunan difokuskan pada : a. Meningkatnya keterbukaan informasi publik mencapai 100%; Draf Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2010- 2015

V-14

b. Meningkatnya

hubungan

komunikasi

timbal

balik

antara

pemerintah, masyarakat dan Media Masa mencapai 100%.

5.3.3. Mewujudkan kemandirian dan daya saing daerah. 1. Mengembangkan peran koperasi dan UMKM serta lembaga keuangan mikro dalam pemenuhan kebutuhan pasar, serta pengembangan kewirausahaan dan pengembangan lokal untuk mendorong daya saing, dengan sasaran pembangunan difokuskan pada : a. Meningkatnya persentase koperasi aktif mencapai 75%; b. Meningkatnya persentase koperasi sehat mencapai 55%; c. Prosentase peningkatan jumlah UMKM non BPR/LKM 10% per tahun; d. Prosentase peningkatan akses permodalan KUMKM mencapai 25%; e. Prosentase peningkatan jumlah penyerapan tenaga kerja pada sektor UMKM 2% pertahun. 2. Mengembangkan

struktur

perekonomian

daerah

melalui

pengembangan investasi, potensi dan produk unggulan daerah yang berdaya saing serta mengembangkan BUMD dan aset-aset daerah untuk mendorong sektor riil dalam rangka memperluas kesempatan kerja, dengan sasaran pembangunan difokuskan pada : a. Meningkatnya persentase iklim investasi yang kondusif di Kota Semarang mencapai 80%; b. Meningkatnya persentase kerjasama pengelolaan aset dengan investor mencapai 75%. 3. Mengembangkan produktivitas pertanian yang berorientasi pada sistem agribisnis, dengan sasaran pembangunan difokuskan pada :


V-15

a. Meningkatnya tingkat kesejahteraan petani; b. Meningkatnya

persentase

kualitas

dan

kuantitas

produksi

dan

kuantitas

produksi

peternakan sebesar 10% per tahun; c. Meningkatnya

persentase

kualitas

komoditas tanaman perkebunan 1% per tahun; d. Mempertahankan luasan lahan pertanian produktif sebesar 90 %; e. Mempertahankan luasan hutan produktif seluas 1.559,7 ha. 4. Mengembangkan

produktivitas

bahan

pangan

untuk

menjaga

ketersediaan bahan pangan dan meningkatkan ketahanan pangan, dengan sasaran pembangunan difokuskan pada : a. Meningkatnya persentase ketersediaan pangan utama sebesar 10%; b. Meningkatnya

persentase

pengembangan

Kelurahan

mandiri

pangan 6%; c. Meningkatnya persentase cadangan pangan daerah 11%; d. Meningkatnya kualitas bahan pangan yang memenuhi standar mutu pangan sebesar 5%. 5. Mengembangkan kualitas pariwisata melalui pemanfaatan teknologi, kelembagaan, obyek wisata dan sarana prasarana pendukung, dengan sasaran pembangunan difokuskan pada : a. Meningkatnya tujuan destinasi wisata di Kota Semarang sebesar 20%; b. Meningkatnya persentase peningkatan kuantitas kunjungan wisata ke Kota Semarang rata-rata sebesar 10 % per tahun; c. Meningkatnya persentase daya saing dan daya jual destinasi wisata di Kota Semarang mencapai 25%


V-16

d. Meningkatnya persentase kualitas dan kuantitas sarana prasarana pariwisata serta fasilitas pendukungnya 10% 6. Mengembangkan

Produktivitas

kelautan

dan

perikanan

yang

berorientasi pada sistem agribisnis, dengan sasaran pembangunan difokuskan pada : a. Meningkatnya tingkat kesejahteraan Nelayan dan petani perikanan; b. Meningkatnya cakupan binaan kelompok pelaku usaha perikanan dan kelautan rata-rata 20% per tahun; c. Meningkatnya persentase budidaya perikanan ratra-rata 15% per tahun; d. Meningkatnya produksi perikanan tangkap rata-rata 5% per tahun; e. Meningkatnya produksi perikanan olahan sebesar 3% per tahun; f. Meningkatnya konsumsi makanan dari ikan sebesar 3% per kapita per tahun; 7. Rintisan pasar-pasar tradisional modern dan perlindungan bagi keberadaan pasar tradisional serta pengembangan perdagangan dalam negeri dan ekspor, dengan sasaran pembangunan difokuskan pada : a. Meningkatnya persentase Revitalisasi pasar tradisional sebesar 12%; b. Meningkatnya persentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB sebesar 10% c. Berkembangnya pasar tradisional modern sebanyak 1 buah per tahun; d. Meningkatnya persentase nilai ekspor komoditi non migas rata-rata 10% per tahun; e. Penataan PKL 100%; Draf Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2010- 2015

V-17

8. Mengembangkan pemanfaatan

kualitas

teknologi,

produk

sektor

kelembagaan

perindustrian

dan

sarana

melalui

prasarana

pendukung, dengan sasaran pembangunan difokuskan pada : a. Terwujudnya city branding Kota Semarang 100 % b. Meningkatnya persentase

struktur industri yang kuat

berbasis

pada pendekatan klaster dan berdaya saing tinggi sebesar 50%;

5.3.4. Mewujudkan tata ruang wilayah dan infrastruktur yang berkelanjutan. 1. Meningkatkan penataan lahan kritis, penataan lahan bekas galian C dan penataan kawasan pantai dan

pengembangan kegiatan

perlindungan dan konservasi, rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumberdaya

alam

dan

pengendalian

polusi,

dengan

sasaran

pembangunan difokuskan pada : a. Meningkatnya persentae pengelolaan dan penataan lahan kritis sebesar 30%; b. Meningkatnya persentase pengendalian dan pemanfaatan bahan galian C dan pengunaan air bawah tanah (ABT) 50%; c. Meningkatnya persentase cakupan pengawasan pelaksanaan AMDAL 100%; d. Meningkatnya

persentase

mitigasi

dan

adaptasi

dampak

perubahan iklim 50%. 2. Peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana pengelolaan sampah serta pengembangan kegiatan penanganan sampah, dengan sasaran pembangunan difokuskan pada : a. Meningkatnya persentase cakupan skala pelayanan penanganan sampah sampai dengan 87%; b. Meningkatnya persentase kualitas dan kuantitas pengelolaan limbah padat dan limbah cair 50%; Draf Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2010- 2015

V-18

3. Pengembangan kualitas dan kuantitas Ruang Terbuka Hijau (RTH), dengan sasaran pembangunan difokuskan pada : a. Meningkatnya kualitas dan kuantitas RTH Kawasan Perkotaan 20% dari kawasan perkotaan; b. Meningkatnya persentase pengelolaan RTH Publik sebesar 100%. 4. Perwujudan

struktur

tata

ruang

yang

seimbang,

peningkatan

pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang konsisten dengan rencana tata ruang yang ditetapkan, dengan sasaran pembangunan difokuskan pada: a. Meningkatnya persentase pemanfaatan ruang sesuai dengan fungsi kawasan melalui penataan kawasan strategis yang telah ditetapkan dalam Perda RTRW 50%; b. Meningkatnya persentase penanganan kawasan dan bangunan cagar budaya sebesar 75%; 5. Pengembangan pengelolaan manajemen pelayanan transportasi, dengan sasaran pembangunan difokuskan pada : a. Meningkatnya persentase sarana dan prasarana transportasi massal 50%; b. Meningkatnya persentase pengelolaan manajemen lalu lintas sebesar 80%; c. Meningkatnya persentase pengelolaan manajemen perparkiran sebesar 100%. 6. Pengembangan manajemen pola pergerakan angkutan barang yang terintegrasi antar moda angkutan darat dan laut, dengan sasaran pembangunan difokuskan pada

meningkatnya persentase

sarana

prasarana pola pergerakan angkutan barang sebesar 50%.


V-19

7. Pengembangan struktur jaringan jalan yang sistematis sesuai dengan Rencana Tata Ruang, dengan sasaran pembangunan difokuskan pada meningkatnya persentase kualitas dan kuantitas sarana prasarana jaringan jalan sebesar 50%. 8. Pengembangan kelengkapan jalan (street furniture), dengan sasaran pembangunan difokuskan pada meningkatnya persentase sarana prasarana estetika kota mencapai 75%; 9. Penyediaan perumahan yang layak huni bagi masyarakat dan masyarakat

berpenghasilan

rendah

(MBR)

dan

fasilitas

pendukungnya, dengan sasaran pembangunan difokuskan pada : a. Meningkatnya persentae peremajaan perumahan di kawasankawasan kumuh mencapai 20%; b. Meningkatnya

persentase

pemenuhan

kebutuhan

tempat

pemakaman umum (TPU) 30%; 10. Pengembangan sarana dan prasarana penanganan system jaringan drainase, dengan sasaran pembangunan difokuskan pada : a. Menurunnya persentase luasan genangan banjir dan rob 50%; b. Meningkatnya persentase kualitas dan kuantitas sarana prasarana penanganan system jaringan drainase mencapai 50%; 11. Pengembangan sarana dan prasarana

penyediaan air baku

masyarakat dan kerjasama antar wilayah, hulu hilir dan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kota dalam pengelolaan air baku, dengan sasaran pembangunan difokuskan pada meningkatnya persentase ketersediaan air baku sebesar 60%. 5.3.5 Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat. 1. Pengembangan

pengarusutamaan

gender

melalui

fasilitasi

pengembangan kelembagaan, kesetaraan dan keadilan gender dalam berbagai bidang kehidupan serta perlindungan anak, remaja dan Draf Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2010- 2015

V-20

perempuan dalam segala bentuk diskriminasi dan eksploitasi, dengan sasaran pembangunan difokuskan pada : a. Menurunnya persentase kekerasan terhadap perempuan dan anak sebesar 80%. b. Mewujudkan Kota Layak Anak. 2. Pengembangan sosial

penanganan penyandang masalah kesejahteraan

(PMKS), lansia, anak jalanan dan anak terlantar, anak

berkebutuhan khusus, korban napza, penyandang HIV- AIDs, wanita rawan sosial dan penyandang cacat secara sistematis, berkelanjutan dan bermartabat melalui pelayanan panti, non panti maupun rumah singgah dilandasi

rasa kesetiakawanan sosial, dengan sasaran

pembangunan difokuskan pada : a. Meningkatnya persentase penanganan, pelayanan dan rehabilitasi PMKS 10 %; b. Meningkatnya upaya Mitigasi bencana sebesar 75 %. 3. Pengembangan perlindungan dan pemenuhan hak dasar warga miskin secara adil, merata, partisipatif,koordinatif, sinergis, dan saling percaya guna mempercepat penurunan jumlah warga miskin, dengan sasaran pembangunan

difokuskan

pada

menurunnya

persentae

jumlah

penduduk miskin menjadi 20 %.


V-21

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN Untuk dapat mewujudkan Visi “Terwujudnya Semarang Kota Perdagangan dan Jasa, yang Berbudaya Menuju Masyarakat Sejahtera” tersebut sangat dibutuhkan political will, baik oleh Pemerintah dengan kebijakan otonomi daerah, maupun oleh masyarakat dan seluruh stakeholders. Strategi

dan

arah

kebijakan

dalam

pelaksanaan

misi

Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 20102015 dirumuskan sebagai berikut :

6.1

Mewujudkan Sumber Daya Manusia dan Masyarakat Kota Semarang yang Berkualitas. Strategi dan arah kebijakan pembangunan dalam mewujudkan sumberdaya manusia dan masyarakat Kota Semarang yang berkualitas meliputi: 1. Pengembangan

sekolah murah, dengan kebijakan pembangunan

diarahkan pada : -

Pengembangan BOS, BPP, Beasiswa dan Beasiswa siswa tidak mampu;

-

Subsidi satuan pendidikan sampai dengan pendidikan menengah.

2. Pengembangan

kualitas layanan pendidikan, dengan kebijakan

pembangunan diarahkan pada : - Pengembangan manajemen berbasis sekolah (MBS); - Peningkatan kualitas dan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan; - Fasilitasi pengembangan sarana prasarana belajar; - Fasilitasi siswa melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi. 3. Pengembangan pendidikan non formal dan informal, dengan kebijakan diarahkan pada : - Fasilitasi kegiatan PKBM dan lembaga pendidikan ketrampilan (sanggar belajar); - Fasilitasi pendidikan vokasi.


VI-1

4. Peningkatan akses dan cakupan serta mutu pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau bagi

masyarakat,

dengan kebijakan

diarahkan pada : - Peningkatan kualitas layanan puskesmas dan rumah sakit; - Fasilitasi pengembangan puskesmas rawat inap dan rumah sakit kelas III; - Rintisan

Jaminan

Kesehatan

seluruh

masyarakat

(Universal

Coverage). 5. Pengurangan resiko terjadinya penyakit, kecelakaan dan dampak bencana, dengan kebijakan diarahkan pada : - Pengembangan paradigma hidup sehat; - Pengembangan sistem surveilance; - Fasilitasi dan pemberdayaan kesehatan masyarakat; - Pengembangan posyandu anak dan lansia; 6. Peningkatan dan pemerataan infrastruktur dan manajemen kesehatan, dengan kebijakan diarahkan pada : - Menyediakan sarana prasarana dan sumber daya termasuk obat dan perbekalan untuk meningkatkan kapasitas dan aksesbilitas kesehatan; - Mengembangkan sistem informasi, manajemen dan administrasi kesehatan. 7. Promosi pelayanan dan pendidikan kesehatan masyarakat, dengan kebijakan diarahkan pada pengembangan upaya kesehatan promotif; 8. Peningkatan kualitas SDM Kesehatan, dengan kebijakan diarahkan pada Fasilitasi pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan. 9. Pengembangan dan peningkatan penyediaan pelayanan Keluarga Berencana, dengan kebijakan diarahkan pada

Fasilitasi sarana dan

prasarana pelayanan Keluarga Berencana. 10. Peningkatan cakupan pelayanan Keluarga Berencana yang berkualitas, dengan kebijakan diarahkan pada Fasilitasi kegiatan promotif dan kaderisasi Keluarga Berencana. 11. Peningkatan kesadaran reproduksi sehat, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, dengan kebijakan diarahkan pada :


VI-2

- Fasilitasi dan penguatan kelembagaan kelompok-kelompok binaan; - Fasilitasi dan penguatan profesionalisme tenaga penyuluh. 12. Pengembangan sistem informasi administrasi kependudukan, dengan kebijakan diarahkan pada : - Fasilitasi

sarana

prasana

Sistem

Informasi

Administrasi

Kependudukan (SIAK); - Fasilitasi dan pengembangan kesadaran masyarakat; - Peningkatan pelayanan pencatatan sipil; - Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan. 13. Peningkatan penempatan tenaga kerja, dengan kebijakan diarahkan pada Fasilitasi pengembangan calon tenaga kerja yang berkualitas dan produksif. 14. Peningkatan perluasan kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja, dengan kebijakan diarahkan pada : - Fasilitasi informasi bursa kerja baik dalam negeri maupun luar negeri; - Fasilitasi “Job Matching”; - Fasilitasi

penyelesaian

perselisihan

hubungan

industrial

dan

penguatan lembaga/serikat perburuhan. 15. Peningkatan

kualitas

kegiatan

kepemudaan,

dengan

kebijakan

diarahkan pada : - Fasilitasi penguatan kelembagaan dan kegiatan kepemudaan; - Fasilitasi pengembangan kesadaran berbangsa dan bernegara; - Pengembangan jiwa kepeloporan dan kemandirian pemuda. 16. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana olahraga, dengan kebijakan diarahkan pada Fasilitasi pengembangan sarana dan prasarana olahraga berstandar nasional dan internasional (sport centre). 17. Pemasyarakatan olahraga, dengan kebijakan diarahkan pada : - Fasilitasi pengembangan olahraga masyarakat; - Fasilitasi dan partisipasi event-event olahraga.


VI-3

18. Pembinaan atlit dan pelaku olahraga, dengan kebijakan diarahkan pada: - Penguatan organisasi dan manajemen pengelolaan olahraga; - Fasilitasi pengkaderan atlit; - Fasilitasi kelompok dan atlit berprestasi. 19. Pengembangan budaya baca masyarakat, dengan kebijakan diarahkan pada : - Fasilitasi dan pengembangan sarana dan prasarana perpustakaan berbasis IT; - Pengembangan manajemen perpustakaan modern. 20. Peningkatan kecintaan terhadap seni dan budaya lokal, dengan kebijakan diarahkan pada : - Fasilitasi

penyelenggaraan

pagelaran

seni

dan

event-event

kebudayaan lokal; - Pengembangan sarana dan prasarana seni dan kebudayaan; - Pengembangan identitas Kota. 21. Pelestarian Benda dan Bangunan Cagar Budaya dengan kebijakan diarahkan pada : Perlindungan, pelestarian dan revitalisasi benda dan bangunan

-

cagar budaya; Fasilitasi

-

keterlibatan

masyarakat

dalam

mengelola

dan

melestarian benda/bangunan cagar budaya. 22. Penciptaan kehidupan masyarakat yang harmonis dan kondusif, dengan kebijakan diarahkan pada : -

Pengembangan

sikap

toleransi

inter

dan

antar

pemeluk

agama/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. -

Fasilitasi kegiatan keagamaan dan bantuan sarana prasarana peribatan.


VI-4

6.2.

Mewujudkan

Pemerintahan

Kota

yang

Efektif

dan

Efisien,

Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik serta Menjunjung Tinggi Supremasi Hukum. Strategi dan arah kebijakan pembangunan dalam mewujudkan pemerintahan kota yang efektif dan efisien, meningkatkan pelayanan publik, serta menjunjung tinggi supremasi hukum meliputi : 1. Penanaman rasa cinta tanah air dan wawasan kebangsaan, dengan kebijakan diarahkan pada : - Fasilitasi pendidikan politik dan wawasan kebangsaan - Fasilitasi penguatan kelembagaan demokrasi. 2. Pengembangan situasi dan kondisi daerah yang tertib dan aman, dengan kebijakan diarahkan pada Peningkatan peran serta masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan serta Fasilitasi keamanan dan ketertiban. 3. Pengembangan infra dan supra struktur politik, dengan kebijakan diarahkan pada : - Fasilitasi peran dan fungsi lembaga legislatif; - Pengembangan hubungan kemitraan eksekutif dan legislatif; - Penguatan kemampuan SDM anggota legislatif; - Penguatan komunikasi politik. 4. Pengembangan jaringan dan sistem informasi manajeman Teknologi Informatika, dengan kebijakan diarahkan pada : - Pengembangan pelayanan publik berbasis digital goverment service; -

Pengembangan sistem informasi manajemen pemerintahan yang terintegrasi.

5. Pengembangan sistem perencanaan daerah yang partisipatif, dengan kebijakan diarahkan pada : - Fasilitasi proses perencanaan teknokratik, politik, partisipatif, top down – bottom up. - Fasilitas peningkatan peran masyarakat dalam melakukan kontrol serta evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. 6. Penguatan kapasitas kelembagaan perencana, dengan kebijakan diarahkan pada :


VI-5

- Fasilitasi proses perencanaan taktis strategis bidang pemerintahan, sosial budaya, ekonomi dan perencanaan pengembangan wilayah dan infrastruktur. - Pengembangan keterbukaan informasi perencanaan; - Pengembangan data dan informasi daerah berbasis IT; - Peningkatan

publikasi

dan

dokumentasi

produk-produk

perencanaan. 7. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan sumber-sumber pendapatan yang sah, dengan kebijakan diarahkan pada : - Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah; - Penyehatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). 8. Peningkatan manajemen asset daerah, dengan kebijakan diarahkan pada Peningkatan dan pengembangan sistem pengelolaan asset daerah terpadu. 9. Peningkatan

manajemen

keuangan

daerah,

dengan

kebijakan

diarahkan pada peningkatan dan pengembangan sistem pengelolaan keuangan daerah terpadu. 10. Peningkatan

kualitas

kebijakan

pemerintah,

dengan

kebijakan

diarahkan pada : - Fasilitasi dan penguatan pelayanan kebijakan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; - Penguatan kelembagaan dan ketatalaksanaan - Pengembangan budaya kerja aparatur yang profesional yang bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN); - Peningkatan pelayanan publik; - Pembentukan unit pengadaan barang dan jasa - Pengembangan e-procurement. 11. Peningkatan manajemen pengelolaan kepegawaian, dengan kebijakan diarahkan pada : - Pengembangan sistem informasi kepegawaian terpadu; - Peningkatan pelayanan administrasi kepegawaian; - Pengembangan pola pikir yang transparan; - Penerapan prinsip reward and punishment;


VI-6

- Pengembangan Jabatan Fungsional. 12. Peningkatan kemampuan dan kapasitas Aparatur, dengan kebijakan diarahkan pada : - Peningkatan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan. - Penguatan kelembagaan pendidikan dan pelatihan. 13. Penguatan otonomi daerah, dengan kebijakan diarahkan pada : - Fasilitasi kebijakan penguatan otonomi daerah; - Fasilitasi

pengembangan

kerjasama

daerah,

nasional

dan

internasional; - Pengembangan tertib administrasi pertanahan - Fasilitasi pengembangan kerjasama dengan pihak ke III. - Fasilitasi pengembangan Corporate Social Responsibility (CSR) 14. Peningkatan pengawasan internal, dengan kebijakan pembangunan diarahkan pada : - Pengembangan sistem pengawasan preventif; - Penyelesaian kasus-kasus pelanggaran dan indisipliner aparatur. 15. Peningkatan

pelayanan

prima,

dengan

kebijakan

pembangunan

diarahkan pada : - Pengembangan SOP dan SPM serta OSS; - Pengembangan standar pelayanan ISO; - Pemenuhan sarana prasarana pelayanan publik; - Pengembangan SIM pelayanan publik berbasis TI. - Pembudayaan zona integritas. 16. Pengembangan data dan informasi, dengan kebijakan pembangunan diarahkan pada : - Pengembangan data dan informasi terintegrasi. - Peningkatan sarana dan prasarana kearsipan; - Fasilitasi

manajemen

pengelolaan

arsip

menuju

pengelolaan

berbasis IT. 17. Pengembangan

pengamanan

swakarsa,

dengan

kebijakan

pembangunan diarahkan pada :


VI-7

- Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengamanan lingkungan dan asset negara/daerah; - Pengembangan partisipasi perlindungan masyarakat; - Penguatan kelembagaan dan SDM Perlindungan Masyarakat dan Ketentraman dan ketertiban masyarakat. 18. Penciptaan budaya disiplin, tertib dan aman, dengan kebijakan pembangunan diarahkan pada : - Operasi penegakan hukum dan peraturan - Peningkatan sarana prasarana ketentraman dan ketetiban; - Mewujudkan Kepastian hukum daerah. 19. Penyiapan pranata kebijakan ketebukaan informasi publik, dengan kebijakan pembangunan diarahkan pada : - Fasilitasi

pengembangan

kelembagaan

keterbukaan

informasi

publik; - Desiminasi keterbukaan informasi publik; - Pengembangan budaya santun komunikasi. 20. Peningkatan sarana prasarana komunikasi dan informasi, dengan kebijakan pembangunan diarahkan pada Fasilitasi pengembangan sarana prasarana komunikasi dan informasi berbasis IT; 21. Peningkatan jalinan kemitraan baik dengan media massa maupun elektronik,

dengan

kebijakan

pembangunan

diarahkan

pada

pengembangan pola hubungan kemitraan konstruktif antara pemerintah, masyarakat dan pers. 6.3.

Mewujudkan Kemandirian dan Daya Saing Daerah. Strategi dan arah kebijakan pembangunan dalam mewujudkan kemandirian dan daya saing daerah meliputi : 1. Pengembangan kelembagaan koperasi, dengan kebijakan diarahkan pada : - Penerapan manajemen modern pada koperasi; - Penyehatan koperasi; - Gerakan bangkit 1000 koperasi. 2. Pengembangan akses pelayanan dan sumber pendanaan Koperasi dan UMKM, dengan kebijakan pembangunan diarahkan pada :


VI-8

- Fasilitasi permodalan koperasi dan UMKM; - Peningkatan akses permodalan masyarakat miskin - Pendampingan usaha produktif koperasi. 3. Pengembangan

kebijakan

peningkatan

ekonomi

lokal,

dengan

kebijakan pembangunan diarahkan pada pengembangan koperasi berbasis potensi ekonomi; 4. Pengembangan

kualitas

SDM

koperasi,

dengan

kebijakan

pembangunan diarahkan pada pengembangan SDM Kader dan Pengurus Koperasi. 5. Pengembangan kebijakan dan infrastruktur investasi, dengan kebijakan pembangunan diarahkan pada : - Pengembangan iklim investasi yang kondusif dari segi permodalan, infrastruktur,

kelembagaan

serta

kepastian

dan

keamanan

berinvestasi. - Pengembangan pranata investasi; - Pengembangan pranata pelayanan perijinan investasi; - Pengembangan kewirausahaan dan produk unggulan yang berdaya saing; - Fasilitasi kerjasama dan promosi antar pelaku usaha - Pengembangan

manajemen

dan

inovasi

BUMD

yang

menguntungkan. - Pengembangan sistem informasi penanaman modal. 6. Pengembangan kerjasama investasi yang strategis, dengan kebijakan pembangunan diarahkan pada : - Kerjasama optimalisasi aset daerah; - Pengembangan potensi investasi daerah; - Pengembangan investasi BUMD yang profitabel 7. Peningkatan kualitas dan kuantitas produk pertanian dan perkebunan, dengan kebijakan pembangunan diarahkan pada : - Pengembangan produk pertanian unggulan; - Pengembangan dan penerapan teknologi pertanian; - Pengembangan sarana prasarana produksi pertanian; - Fasilitasi dan pengembangan insentif bagi petani.


VI-9

8. Pemberdayaan

petani

miskin

dengan

kebijakan

pembangunan

diarahkan pada : - Pengembangan kapasitas kelembagaan petani; - Fasilitasi bantuan dan akses kredit permodalan bagi petani. 9. Penguatan

pertanian

dan

hutan

lestari,

dengan

kebijakan

pembangunan diarahkan pada : - Fasilitasi pertanian lestari; - Pemanfaatan

potensi

sumberdaya

kehutanan

dan

kinservasi

lingkungan; - Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam penanganan lahan kritis; - Pengendalian pemanfaatan air bawah tanah; - Pengembangan hasil hutan tanaman dan non kayu. 10. Pengembangan ketahanan, kemandirian, mutu dan keamanan pangan, dengan kebijakan pembangunan diarahkan pada : - Penguatan SDM dan manajemen kelompok tani agrobisnis; - Pengembangan sistem pertanian agropolitan; - Pengembangan kelurahan mandiri pangan; - Fasilitasi dan proteksi kepada masyarakat miskin; - Peningkatan akses pangan masyarakat miskin. 11. Pengembangan

penganekaragaman

pangan,

dengan

kebijakan

pembangunan diarahkan pada : - Peningkatan konsumsi bahan pangan yang seimbang; - Pengembangan makanan khas Semarang non beras. 12. Pengembangan

jaringan

kerjasama

promosi

pariwisata,

dengan

kebijakan pembangunan diarahkan pada : - Fasilitasi forum kerjasama dan komunikasi pelaku usaha industri pariwisata; - Pengendalian

dan

pengawasan

penyelenggaraan

event-event

pariwisata. 13. Pengembangan kualitas obyek dan event-event pariwisata, dengan kebijakan pembangunan diarahkan pada : - Fasilitasi dan pengembangan jenis dan obyek wisata unggulan;


VI-10

- Pengembangan sarana prasarana kepariwisataan; - Peningkatan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata; - Pengembangan event wisata unggulan. 14. Pemberdayaan

Ekonomi

Masyarakat

Pesisir,

dengan

kebijakan

pembangunan diarahkan pada : - Penguatan kapasitas kelembagaan kelompok; - Peningkatan akses permodalan bagi nelayan dan petani ikan. 15. Peningkatan produksi hasil kelautan dan perikanan, dengan kebijakan pembangunan diarahkan pada : - Pengembangan

Produksi

Perikanan

Hasil

Tangkap

dengan

kebijakan pembangunan diarahkan pada peningkatan sarana dan prasarana tangkap; - Pengembangan Budidaya Air Payau dan Air Tawar dengan kebijakan pembangunan diarahkan pada Pengembangan Bibit Ikan Unggul dan Perkolaman Rakyat; - Pengembangan ekonomi masyarakat Pesisir dengan kebijakan pembangunan

diarahkan

pada

pengembangan

kapasitas

kelembagaan kelompok, fasilitasi pembinaan dan ketrampilan kelompok; - Pengembangan Pengolah dan Pemasaran Hasil Perikanan dengan kebijakan pembangunan diarahkan pada fasilitasi sarana dan prasarana pengolahan/ pemasaran, pengendalian mutu hasil olahan dan peningkatan konsumsi makan ikan. 16. Pengembangan pola perpasaran tradisional dan modern, dengan kebijakan pembangunan diarahkan pada : - Revitalisasi pasar-pasar tradisional; - Pengendalian pertumbuhan usaha retail modern; - Penataan PKL secara humanis dan beradab.

17. Pengembangan Ekspor komoditas non migas, dengan kebijakan pembangunan diarahkan pada : - Fasilitasi pengembangan produk unggulan;


VI-11

- Pengembangan jejaring usaha dan jaringan informasi perdagangan; - Fasilitasi daerah tujuan ekspor; - Fasilitasi pembangunan expo and trading centre; - Fasilitasi promosi perdagangan; - Pengembangan

hubungan

kerja

dan

perlindungan

terhadap

konsumen. 18. Pengembangan

produk

industri

unggulan,

dengan

kebijakan

pembangunan diarahkan pada : - Pengembangan potensi ekonomi lokal berbasis kluster; - Peningkatan kualitas dan kuantitas produksi berbasis teknologi. 19. Pengembangan kebijakan industri dan industri penunjang, dengan kebijakan pembangunan diarahkan pada : - Peningkatan kerjasama antar wilayah, pelaku dan sektor dalam rangka pengembangan kawasan ekonomi; - Pengembangan dan pelayanan sistem inovasi berbasis teknologi industri; - Pengembangan industri ramah lingkungan. 6.4.

Mewujudkan

Tata

Ruang

Wilayah

dan

Infrastruktur

yang

Berkelanjutan. Strategi dan arah kebijakan pembangunan dalam mewujudkan tata ruang wilayah dan infrastruktur yang berkelanjutan, meliputi : 1. Pencegahan dan pengendalian dampak kerusahakan lingkungan, dengan kebijakan pembangunan diarahkan pada : - Pengendalian polusi dan pencemaran lingkungan; - Rehabilitasi dan konservasi lahan kritis; - Penyusunan pranata pengendalian dampak kerusakan lingkungan; - Pengendalian eksplorasi dan eksploitasi hasil tambang; - Penataan dan konservasi kawasan pantai. - Pengendalian reklamasi pantai 2. Pengembangan upaya mitigasi dan adaptasi dampak perubahan iklim, dengan kebijakan pembangunan diarahkan pada : - Pengurangan kerentanan terhadap perubahan iklim;


VI-12

- Fasilitasi dan penguatan jejaring dan kelembagaan untuk antisipasi perubahan iklim; 3. Pengembangan manajemen pengelolaan sampah, dengan kebijakan pembangunan diarahkan pada : - Peningkatan pengelolaan sampah di TPA yang berkelanjutan; - Pemenuhan sarana prasarana persampahan; - Fasilitasi pengembangan kerjasama pengelolaan TPA bersama antara daerah. - Pengurangan volume sampah yang masuk TPA Jatibarang. - Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah yang berkelanjutan dengan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan. 4. Pengendalian jumlah ruang terbuka hijau di publik area dan private area, dengan kebijakan pembangunan diarahkan pada : - Penyusunan pranata kebijakan Ruang Tata Hijau (RTH) secara konsisten; - Perwujudan gerakan “Green City” dan “one man one tree”; - Peningkatan peran masyarakat dalam peningkatan kualitas Ruang Tata Hijau (RTH); - Pengembangan hutan dan taman kota. 5. Pengendalian tata ruang berdasar pada panduan rancang kota, dengan kebijakan pembangunan diarahkan pada : - Penyusunan Rencana Tata Ruang Bangunan dan Lingkungan (RTBL); - Peningkatan kapasitas kelembagaan ketataruangan; - Dokumentasi dan inventarisasi pemanfaatan tata ruang yang ada. 6. Peningkatan sarana pusat pertumbuhan baru dilokasi strategis dan cepat berkembang, dengan kebijakan pembangunan diarahkan pada penyusunan rencana pengembangan dan pengendalian

wilayah

strategis dan cepat tumbuh. 7. Revitalisasi bangunan cagar budaya, dengan kebijakan pembangunan diarahkan pada : - Perencanaan kawasan bangunan bernilai budaya; - Perlindungan kawasan dan bangunan cagar budaya.


VI-13

8. Pengembangan moda transportasi masal yang aman, nyaman serta tepat waktu dan terjangkau, dengan kebijakan pembangunan diarahkan pada : - Fasilitasi dan bantuan pengembangan kelayakan dan kenyamanan angkutan massal; - Penyempurnaan trayek angkutan massal; - Pengembangan dan optimalisasi terminal; - Fasilitasi, pengendalian dan peningkatan pelayanan angkutan orang dan barang; - Penyediaan sarana prasarana perhubungan dan informasi fasilitas transportasi yang terintegrasi. - Peningkatan koordinasi antar moda angkutan yang terintegrasi. 9. Pengembangan

manajemen

pola

perpakiran,

dengan

kebijakan

pembangunan diarahkan pada : - Peningkatan tertib perpakiran; - Pengembangan pranata kebijakan perpakiran. 10. Pengadaan rambu-rambu lalu lintas dan informasi fasilitas transportasi yang terintegrasi, dengan kebijakan pembangunan diarahkan pada : - Pengadaan rambu-rambu lalu lintas yang informatif; - Pengendalian kelayakan angkutan; - Peningkatan pelayanan angkutan umum dan prasarana yang mendukung. 11. Peningkatan aksesbilitas dan pengurangan kemacetan lalu lintas, dengan kebijakan pembangunan diarahkan pada : - Peningkatan dan pembangunan jalan; - Peningkatan dan pembangunan jembatan; - Pembangunan jalan lingkar luar tahap I (barat-selatan); - Pembangunan jalan radial; - Pembangunan fly over Kalibanteng. 12. Pembangunan “Wajah Kota”, dengan kebijakan pembangunan diarahkan pada : - Peningkatan estetika kota kawasan Simapala dan Petawangi; - Penandaan batas kota; - Pengembangan “Jalur Bunga”;


VI-14

- Pembangunan “Urban Renewal”; - Pembangunan dan revitalisasi taman kota. 13. Peremajaan perumahan tidak layak huni, dengan kebijakan pembangunan diarahkan pada : - Fasilitasi dan bantuan pemugaran rumah tidak layak huni bagi warga miskin; - Perbaikan lingkungan dan permukiman kumuh; - Pembangunan “urban renewal”; - Pemberdayaan kelembagaan komunitas perumahan; - Fasilitasi rumah murah. 14. Pembangunan tempat pemakaman umum (TPU), dengan kebijakan pembangunan diarahkan pada : - Pengembangan manajemen pengelola TPU milik pemerintah kota; - Fasilitasi TPU masyarakat; - Fasilitasi dan pembangunan TPU baru; 15. Peningkatan penanganan system jaringan drainase dan pengendalian banjir, dengan kebijakan pembangunan diarahkan pada : - Penyelesaian paket A, B dan C Dam Jatibarang; - Normalisasi saluran drainase perkotaan; - Pengembangan sistem polder dan embung; - Fasilitasi dan pengembangan tanggul terpadu; - Peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan system jaringan drainase. 16. Optimalisasi sumber-sumber air baku, dengan kebijakan pembangunan diarahkan pada : - Fasilitasi pengembangan sumber-sumber air baku yang baru; - Fasilitasi dan bantuan pemeliharaan sumber air milik masyarakat; - Fasilitasi pengembangan kerjasama pengelolaan air antar wilayah;

- Penguatan kelembagaan masyarakat pengelola air.

6.5.

Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat. Strategi dan arah kebijakan pembangunan dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera meliputi :


VI-15

1. Pengarustamaan gender dan perlindungan anak,

dengan kebijakan

pembangunan diarahkan pada : - Penguatan kelembagaan pengarutamaan gender dan anak; - Advokasi dan fasilitasi Pengarustamaan Gender bagi perempuan; - Fasilitasi dan pembinaan kepada organisasi perempuan; - Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak; - Fasilitasi dan advokasi perempuan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). 2. Perlindungan anak terhadap eksploitasi dan tindak kekerasan, dengan kebijakan pembangunan diarahkan pada : - Fasilitasi upaya perwujudan kota layak anak; - Fasilitasi dan advokasi perlindungan hak-hak anak; - Fasilitasi dan rehabilitasi anak korban kekerasan. 3. Peningkatan penanganan pelayanan dan rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), Anak Jalanan, Anak Terlantar dan Anak berkebutuhan khusus, dengan kebijakan pembangunan diarahkan pada : - Fasilitasi pengembangan penanganan, pelayanan dan rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS); - Fasilitasi anak terlantar, anak jalanan dan anak berkebutuhan khusus; - Fasilitasi dan bantuan pengembangan sarana prasarana pelayanan panti dan non panti; - Peningkatan kesadaran masyarakat dalam upaya pencegahan penyalahgunaan NAPZA dan HIV Aids; - Penguatan

peran

serta

masyarakat

dan

lembaga

peduli

permasalahan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan masalah sosial lainnya.


VI-16

- Pengembangan rasa kesetiakawanan sosial. 4. Peningkatakan

manajemen

mitigasi

bencana,

dengan

kebijakan

pembangunan diarahkan pada : - Pencegahan dini bencana; - Penanganan korban bencana; - Rehabilitasi dan rekonstruksi korban bencana; - Pengembangan manajemen bencana berbasis masyarakat.


VI-17

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran setiap misi serta berdasarkan arah kebijakan yang ditetapkan, disusun program-program pembangunan. Programprogram yang tercantum dalam RPJMD ini merupakan program pendukung langsung dalam pencapaian kinerja makro sedangkan program yang tidak mendukung langsung akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah daerah Tahunan sesuai kebutuhan dan ketersediaan anggaran.

7.1

Mewujudkan Sumber Daya Manusia dan Masyarakat Kota Semarang yang Berkualitas.

7.1.1 Urusan Pendidikan Kebijakan pada urusan Pendidikan

diarahkan pada

(1) peningkatan,

pemerataan dan perluasan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu dan terjangkau di semua jenis, jalur dan jenjang pendidikan (2) Pengembangan sekolah kejuruan

dalam rangka menjawab kebutuhan

pasar

kerja;

(3)

Penuntasan buta huruf dan wajib belajar melalui program Paket A, B dan C; (4) peningkatan kemampuan akademis dan profesionalisme serta peningkatan jaminan kesejahteraan tenaga kependidikan, melalui Pendidikan dan Pelatihan, pengembangan muatan lokal yang lebih berorientasi pada kondisi dan potensi daerah; (5) Pembangunan dan rehabilitasi gedung-gedung sekolah yang sudah tidak layak pakai; penyempurnaan perpustakaan di masing-masing sekolah dan sarana/prasarana pendidikan sebagai tuntutan KBK seperti Laboratorium, Bukubuku, Ruang UKS, OSIS, Ruang BP, Kantin, WC, Mushalla Sarana olah raga, pagar keliling, dll; (6) Pemenuhan sekolah standar nasional dan internasional, dengan tetap memperhatikan pendidikan bagi golongan yang kurang mampu; serta (7) Peningkatan manajemen sekolah melalui optimalisasi penerapan Manajemen Berbasis

Sekolah,

pemberdayaan komite sekolah, dewan

pendidikan dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan pendidikan


VII -1

Program-program pembangunan pada pada urusan pendidikan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut : 1.

Program Pendidikan Anak Usia Dini;

2.

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun;

3.

Program Pendidikan Menengah;

4.

Program Pendidikan Non Formal;

5.

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan;

6.

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan.

7.1.2 Urusan Kesehatan Kebijakan pada urusan kesehatan diarahkan pada meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui (1) peningkatan pelayanan kesehatan;

(2)

peningkatan kualitas Tenaga kesehatan; (3) peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat miskin; (4) peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana kesehatan; (5) peningkatan perilaku dan kemandirian masyarakat pada upaya promotif dan preventif; dan (6) peningkatan manajemen pelayanan kesehatan yang bermuara pada pelayanan kesehatan menyeluruh (total/universal coverage) Program-program pembangunan pada pada urusan

kesehatan

yang

dilaksanakan adalah sebagai berikut : 1. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan; 2. Program Upaya Kesehatan Masyarakat; 3. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat; 4. Program Perbaikan Gizi Masyarakat; 5. Program Pengembangan Lingkungan Sehat; 6. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular; 7. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan; 8. Program

Pengadaan,

Peningkatan

dan

Perbaikan

Sarana

dan

Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya; 9. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit jiwa/ Rumah Sakit Paru-paru / Rumah Sakit Mata; 10. Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita; 11. Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia; 12. Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan; 13. Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak;


VII -2

14. Program Informasi Kesehatan 15. Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit BLU 7.1.3 Urusan Keluarga Berancana dan Keluarga Sejahtera Kebijakan pada urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera diarahkan untuk mewujudkan keluarga sejahtera (pengendalian kelahiran) melalui (1) kesadaran masyarakat dalam ber-KB, (2) meningkatkan kualitas kesehatan reproduksi remaja serta pendewasaan usia perkawinan, (3) meningkatkan pemberdayaan dan ketahanan keluarga, (4) memperkuat kelembagaan dan Jejaring KB dalam upaya pembudayaan keluarga kecil berkualitas. Program-program pembangunan pada urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera yang dilaksanakan adalah sebagai berikut : 1. Program Keluarga Berencana 2. Program Kesehatan Reproduksi Remaja 3. Program Pelayanan Kontrasepsi 4. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri 5. Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi & Konseling KRR 6. Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS

7. Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga 7.1.4 Urusan Ketenagakerjaan Kebijakan

pada

urusan

ketenagakerjaan

diarahkan

pada

upaya

pengurangan pengangguran melalui penciptaan dan perluasan kesempatan kerja dan kesejahteran tenaga kerja melalui (1) peningkatan kualitas tenaga kerja; (2) peningkatan peran lembaga pelatihan/ketrampilan dan penyalur tenaga kerja; (3) meningkatkan informasi bursa kerja baik dalam negeri maupun luar negeri; (4) fasilitasi hubungan industrial dan perlindungan tenaga kerja. Program-program pembangunan pada urusan

ketenagakerjaan yang

dilaksanakan adalah sebagai berikut : 1. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja; 2. Program Peningkatan Kesempatan Kerja; 3. Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan.


VII -3

7.1.5 Urusan Kebudayaan Kebijakan pada urusan kebudayaan

diarahkan pada

karakteristik masyarakat yang berbudi luhur melalui

pembentukan

(1) pengembangan dan

pelestarian potensi budaya lokal yang adi luhung, (2) mencegah masuknya budaya lain yang negatif atau yang tidak sesuai dengan budaya lokal, dan (3) memberi ruang gerak untuk berkreasi dan berinovasi dalam pengembangan kesenian lokal. Program-program

pembangunan

pada

urusan

kebudayaan

yang

dilaksanakan adalah sebagai berikut : 1. Program Pengembangan Nilai Budaya 2. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 3. Program Pengelolaan Keragaman Budaya 4. Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya 7.1.6 Urusan Pemuda dan Olahraga Kebijakan

pada

urusan

pemuda

dan

olahraga

diarahkan

untuk

mewujudkan peranan pemuda dalam pembangunan dan pola hidup masyarakat yang sehat jasmani dan rohani melalui (1) penguatan organisasi kepemudaan, 2) peningkatan budaya dan prestasi olah raga, dan (3) peningkatan sarana prasarana olah raga berskala nasional dan internasional. Program-program pembangunan pada urusan pemuda dan olahraga yang dilaksanakan adalah sebagai berikut : 1. Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda 2. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 3. Program

Peningkatan

Upaya

Penumbuhan

Kewirausahaan

dan

Kecakapan Hidup Pemuda 4. Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga 5. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 6. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga


VII -4

7.1.7 Urusan Perpustakaan Kebijakan pada urusan perpustakaan

diarahkan pada

terciptanya

masyarakat gemar membaca melalui (1) pengembangan perpustakaan berbasis teknologi informatika (2) peningkatan manajemen perpustakaan; (3) peningkatan kualitas sarana dan prasana perpustakaan. Program-program pembangunan pada urusan

perpustakaan

yang

dilaksanakan adalah sebagai berikut : 1. Program Pengembangan Budaya Baca 2. Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Perpustakaan 3. Program Penyelamatan dan Pelestarian Koleksi Perpustakaan

7.2

Mewujudkan

Pemerintahan

Kota

yang

Efektif

dan

Efisien,

Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik serta Menjunjung Tinggi Supremasi Hukum.

7.2.1 Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah Kebijakan pada urusan perencanaan pembangunan daerah pada

diarahkan

pada peningkatan efektifitas dan keterpaduan perencanaan dan

pelaksanaan pembangunan daerah, peningkatan kerjasama pembangunan daerah,

dan

peningkatan

partisipasi

masyarakat

dalam

perencanaan

pembangunan daerah. Program-program pembangunan pada urusan perencanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan adalah sebagai berikut : 1. Program Pengembangan Data/ Informasi 2. Program Kerjasama Pembangunan 3. Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar 4. Program

Peningkatan

Kapasitas

Kelembagaan

Perencanaan

Pembangunan Daerah 5. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 6. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 7. Program Perencanaan Sosial Budaya 8. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam


VII -5

7.2.2 Urusan Pertanahan Kebijakan pada urusan perencanaan pembangunan daerah

diarahkan

pada upaya peningkatan tertib administrasi pertanahan dan pemecahan masalahmasalah atau konflik pertanahan dalam rangka mewujudkan catur tertib pertanahan. Program-program pembangunan pada urusan perencanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan adalah Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 7.2.3 Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Kebijakan pada urusan Kepedudukan dan catatan sipil diarahkan pada upaya pengelolaan administrasi kependudukan berbasis single Indentification Number dan pencatatan sipil dalam kerangka keseimbangan persebaran penduduk. Program-program pembangunan pada urusan Kepedudukan dan catatan sipil yang dilaksanakan adalah Program Penataan Administrasi Kependudukan. 7.2.4 Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kebijakan pada urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri diarahkan pada terwujudnya stabilitas daerah melalui (1) peningkatan iklim politik yang kondusif, 2) penguatan lembaga sosial dan

politik masyarakat; 3)

penegakan produk-produk hukum daerah; (3) peningkatan kualitas Sumberdaya Aparatur; dan 4) peningkatan peran serta masyarakat. Program-program pembangunan pada urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri yang dilaksanakan adalah sebagai berikut : 1. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 2. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 3. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan 4. Program Pendidikan Politik Masyarakat 5. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 6. Program Hari Anti Narkoba Internasional


VII -6

7.2.5 Urusan

Otonomi

Daerah,

Pemerintahan

Umum,

Administrasi

Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Kebijakan pada urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm. Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan negeri diarahkan pada

Persandian dalam

peningkatan kualitas pelayanan publik melalui

(1)

pengembangan kapasitas aparat pemerintahan daerah, 2) peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintahan daerah; 3) peningkatan sarana prasarana pelayanan publik; 5) peningkatan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel; 6) Peningkatan kualitas dan kuantitas produk –produk hukum daerah; 7) peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah; 8) peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Program-program

pembangunan

pada

urusan

Otonomi

Daerah,

Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian yang dilaksanakan adalah sebagai berikut : 1. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah 2. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 3. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/ Kota 4. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 5. Program Peningkatan Profesionalism Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan 6. Program Optimalisasi PemanfaatanTeknologi Informasi 7. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat 8. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 9. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 10. Program Pembinaan dan Peningkatan Organisasi Perangkat Daerah 11. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 12. Program Pengelolaan Aset Daerah 13. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur


VII -7

7.2.6 Urusan Statistik Kebijakan pada Urusan statistik diarahkan pada terwujudnya data statistik daerah yang akurat, akuntabel dan up to date melalui (1) pengembangan dan unifikasi data/ informasi statistik daerah; (2) peningkatan kualitas data dan informasi statistik; dan (3) peningkatan sarana dan prasarana penyediaan data dan informasi statistik daerah. Program-program pembangunan pada Urusan statistik yang dilaksanakan adalah Program pengembangan data/ informasi/ statistik daerah. 7.2.7 Urusan Kearsipan Kebijakan pada Urusan kearsipan diarahkan pada terwujudnya keamanan dan pelestarian arsip melalui (1) peningkatan manajemen pelayanan arsip; (2) pemeliharaan dan perawatan arsip; dan (3) peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan arsip. Program-program

pembangunan

pada

Urusan

Kearsipan

yang

dilaksanakan adalah sebagai berikut : 1. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan 2. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah 3. Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana kerasipan 4. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi 7.2.8 Urusan Komunikasi dan Informatika Kebijakan pada Urusan komunikasi dan informatika diarahkan pada terwujudnya

keterbukaan informasi publik dan membentuk masyarakat yang

responsif terhadap pembangunan melalui (1) peningkatan proses komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat; (2) peningkatan kualitas SDM bidang komunikasi dan informasi; dan (3) Peningkatan jalinan kemitraan dengan media massa . Program-program pembangunan pada Urusan komunikasi dan informatika yang dilaksanakan adalah sebagai berikut : 1. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 2. Program Kerjasama Informsi dan Media Massa 3. Program Fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi


VII -8

7.3

Mewujudkan Kemandirian dan Daya Saing Daerah;

7.3.1 Urusan Koperasi dan UKM Kebijakan pada Urusan Koperasi dan UKM diarahkan untuk mewujudkan sistem ekonomi kerakyatan melalui (1) pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM), (2) fasilitasi akses permodalan KUMKM, dan (3) pengembangan manajemen pengelolaan KUMKM. Program-program pembangunan pada Urusan koperasi dan UKM yang dilaksanakan adalah sebagai berikut : 1. Program Penciptaan Iklim Usaha Usaha Kecil Menengah yang Kondusif 2. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 3. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 4. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 7.3.2 Urusan Penanaman Modal Kebijakan pada Urusan penanaman modal diarahkan pada peningkatan investasi dalam rangka peningkatan ekonomi daerah melalui penciptaan iklim yang kondusif, peningkatan investasi/ penanaman modal, pemberdayaan BUMD dan optimalisasi manajemen aset daerah. Program-program pembangunan pada Urusan penanaman modal yang dilaksanakan adalah sebagai berikut : 1. Program Peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi 2. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 3. Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana Dan Prasarana Daerah 7.3.3 Urusan Ketahanan Pangan Kebijakan pada Urusan ketahanan pangan diarahkan pada tersedianya kebutuhan bahan pangan bagi masyarakat melalui (1) penganekaragaman bahan


VII -9

pangan; 2) peningkatan ketersediaan dan kualitas bahan pangan; 3) peningkatan kelancaran distribusi bahan pangan. Program-program pembangunan pada Urusan ketahanan pangan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut : 1. Program Ketahanan Pangan 2. Program Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat 7.3.4 Urusan Pertanian Kebijakan

pada

Urusan

Pertanian

diarahkan

pada

terwujudnya

pemanfaatan sumberdaya pertanian secara optimal dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan melalui (1) peningkatan kualitas SDM Pertanian; (2) pengelolaan potensi lahan secara optimal; (3) pengembangan sumber daya pertanian Program-program

pembangunan

pada

Urusan

Pertanian

yang

dilaksanakan adalah sebagai berikut : 1. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 2. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/ Perkebunan) 3. Program

Peningkatan

Pemasaran

Hasil

Produksi

Pertanian/

Perkebunan 4. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan 5. Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan 6. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan 7. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak 8. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 7.3.5 Urusan Kehutanan Kebijakan pada Urusan kehutanan diarahkan pada

terwujudnya

sumberdaya alam/hutan yang dapat berfungsi sebagai meda pengatur tata air dan kelestarian lingkungan melalui (1) pengelolaan pemanfaatan potensi sumberdaya alam/ hutan; (2) rehabilitasi sumberdaya alam/ hutan. Program pembangunan pada Urusan kehutanan yang dilaksanakan adalah Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan


VII -10

7.3.6 Urusan Kepariwisataan Kebijakan pada Urusan kepariwisataan diarahkan pada terwujudnya Semarang sebagai Kota Wisata melalui pengembangan dan

pemanfaatan

potensi-potensi wisata secara maksimal baik wisata dagang maupun wisata religius, peningkatan manajemen pengelolaan pariwisata serta peningkatan kualitas sumber daya manusia dibidang kepariwisataan. Program-program pembangunan pada Urusan kepariwisataan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut : 1. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 2. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 3. Program Pengembangan Kemitraan Kepariwisataan 7.3.7 Urusan Kelautan dan Perikanan Kebijakan pada Urusan kelautan dan perikanan

diarahkan pada

terwujudnya pemanfaatan sumberdaya perikanan laut dan darat yang secara optimal dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan melalui (1) peningkatan kualitas SDM Nelayan; (2) pengelolaan potensi kelautan secara optimal dan pengembangan perikanan. Program-program pembangunan pada Urusan kelautan dan perikanan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut : 1. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir 2. Program

Pemberdayaan

Masyarakat

Dalam

Pengawasan

dan

Pengendalian Sumber Daya Kelauatan 3. Program Pengembangan Budidaya Perikanan 4. Program Pengembangan Perikanan Tangkap 5. Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan 6. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan 7.3.8 Urusan Perdagangan Kebijakan pada Urusan perdagangan diarahkan pada

terwujudnya

ketesediaan kebutuhan bahan pokok masyarakat dan peningkatan ekspor melalui


VII -11

(1) pengembangan sarana dan prasarana distribusi pengembangan potensi

barang dan produk; (2)

produk unggulan daerah; (3) kerjasma peningkatan

ekspor daerah. Program-program

pembangunan

pada

Urusan

perdagangan

yang

dilaksanakan adalah sebagai berikut : 1. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 2. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor 3. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 4. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan 7.3.9 Urusan Perindustrian Kebijakan pada Urusan perindustrian diarahkan pada tewujudnya industri kecil / home industri yang bertumpu pada mekanisme pasar melalui (1) inovasi city branding (2) pembinaan industri kecil /home industri,

(3) fasilitasi

akses

permodalan industri kecil/home industri; (4) pengembangan sentra-sentra industri kecil/home industri; (5) peningkatan kemitraan usaha industri kecil/home industri. Program-program

pembangunan

pada

Urusan

Perindustrian

yang

dilaksanakan adalah sebagai berikut : 1. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 2. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 3. Program Penataan Struktur Industri 4. Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial 7.4.

Mewujudkan

Tata

Ruang

Wilayah

dan

Infrastruktur

yang

Berkelanjutan; 7.4.1 Urusan Pekerjaan Umum Kebijakan pada Urusan pekerjaan umum diarahkan pada perwujudan keseimbangan pertumbuhan dan pelayanan wilayah melalui (1) pembentukan struktur jaringan jalan sesuai dengan hirarki dan pelayanan jalan, interkoneksi antar bagian wilayah pengembangan dan antar pusat pelayanan transportasi dan pusat pelayanan perkotaan serta peningkatan kapasitas jalan; (2) pengendalian dan penanggulangan banjir dan rob terpadu dan sistemik ; (3) penyelesaian DAM


VII -12

Jatibarang beserta komponennya, pembangunan sistem drainase wilayah dan kawasan, dan (4) penyempurnaan wajah kota (5) pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat serta menjaga kualitas dan kuantitas sumber daya air. Program-program pembangunan pada Urusan pekerjaan umum yang dilaksanakan adalah sebagai berikut : 1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 2. Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan 4. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya 5. Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong 6. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Drainase 7. Program Pengendalian Banjir 8. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku 9. Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Infrastruktur Kewilayahan 10. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 11. Program Penerangan Jalan Umum 12. Program Pengelolaan Reklame 13. Program Pembangunan Sistem Informasi/ Database Jalan dan Jembatan 14. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

7.4.2 Urusan Perumahan Kebijakan pada Urusan perumahan

diarahkan pada upaya-upaya

perbaikan permukiman kumuh, peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat

terhadap

konsep

rumah

sehat,

meningkatkan

keswadayaan

masyarakat dalam memenuhi kebutuhan perumahan yang sehat, dan mendorong investasi swasta dalam pengadaan rumah sehat sederhana. Program-program

pembangunan

pada

Urusan

perumahan

yang

dilaksanakan adalah sebagai berikut : 1. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan


VII -13

2. Program Pengelolaan Areal Pemakaman 3. Pengembangan Teknologi dan Konstruksi

7.4.3 Urusan Penataan Ruang Kebijakan pada Urusan penataan ruang diarahkan untuk mewujudkan tata ruang kota yang sinergis, serasi dan berkelanjutan didukung oleh dokumen perencanaan tata ruang yang realistik dan implementatif, penegakan hukum (law enforcement) yang tegas, dan tersedianya aparat pelaksana yang bertanggung jawab. Program-program pembangunan pada Urusan penataan ruang yang dilaksanakan adalah sebagai berikut : 1. Program Perencanaan Tata Ruang 2. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 7.4.4 Urusan Perhubungan Kebijakan pada Urusan perhubungan diarahkan pada upaya mendorong kelancaran arus barang, jasa dan orang melalui peningkatan kualitas sarana dan prasarana transportasi, peningkatan manajemen transportasi dan pengembangan transportasi massal . Program-program

pembangunan

pada

Urusan

perhubungan

yang

dilaksanakan adalah sebagai berikut : 1. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 2. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 3. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 4. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan 5. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas 6. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor 7. Program Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informatika 7.4.5 Urusan Lingkungan Hidup Kebijakan pada Urusan lingkungan hidup diarahkan pada mewujudkan kualitas lingkungan dalam rangka meningkatkan daya dukung lingkungan dan


VII -14

antisipasi terhadap perbahan iklim melalui (1) penegakan hukum lingkungan yang adil dan tegas; (2) peningkatan peran pemangku kepentingan dalam pengelolaan lingkungan hidup; (3) Peningkatan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup (4) adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Program-program pembangunan pada Urusan lingkungan hidup yang dilaksanakan adalah sebagai berikut : 1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 2. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 3. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 4. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam 5. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 6. Program Peningkatan Pengendalian Polusi 7. Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut 8. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 7.4.6 Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Kebijakan pada Urusan energi dan sumberdaya mineral diarahkan pada pengelolaan Energi dan Sumberdaya Mineral

dengan memperhatikan prinsip

keberlanjutannya bagi generasi yang akan datang melalui pengendalian dan pemanfaatan lahan bekas galian C, penataan lahan kritis serta penggunaan air bawah tanah (ABT) . Program-program pembangunan pada Urusan energi dan sumberdaya mineral yang dilaksanakan adalah sebagai berikut : 1. Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan 2. Program

Pengawasan

dan

Penertiban

Kegiatan

Rakyat

yang

Berpotensi Merusak Lingkungan 7.5

Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Sejahtera.

7.5.1 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kebijakan pada Urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diarahkan pada peningkatan peran perempuan dalam berbagai strata kehidupan dan

peningkatan

perlindungan

terhadap

anak

melalui

(1)


peningkatan

VII -15

keterampilan dan pengetahuan perempuan; (2) peningkatan kesetaraan gender; (3) Perlindungan kekerasan terhadap perempuan dan anak; (4) Peningkatan kelembagaan perempuan dan perlindungan anak. Program-program pembangunan pada Urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang dilaksanakan adalah sebagai berikut : 1. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan 2. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 3. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender dalam Pembangunan 4. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 7.5.2 Urusan Sosial Kebijakan pada Urusan sosial diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat terutama bagi penyandang masalah sosial melalui ( 1) peningkatan kualitas pelayanan dan bantuan dasar kesejahteraan sosial bagi PMKS; (2) pemberdayaan warga miskin dan PMKS, (3) peningkatan bantuan dan rehabilitasi sosial korban bencana; (4) peningkatan prakarsa dan peran aktif masyarakat termasuk masyarakat mampu, dunia usaha, perguruan tinggi, dan Orsos/ LSM dalam penyelenggaraan

pembangunan

kesejahteraan

sosial

secara

terpadu

dan

berkelanjutan. Program-program pembangunan pada Urusan sosial yang dilaksanakan adalah sebagai berikut : 1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah 2. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 3. Program Pembinaan Anak Terlantar 4. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma 5. Program Pembinaan Panti Asuhan/ Panti Jompo 6. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 7. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bencana 7.5.3 Urusan Perumahan Kebijakan

pada

Urusan

perumahan

diarahkan

pada

upaya-upaya

pengembangan perlindungan dan pemenuhan hak dasar warga miskin dalam hal ketersediaan perumahan dan perbaikan dalam fasilitas lingkungan perumahan sederhana untuk warga miskin


VII -16

Program pembangunan pada Urusan perumahan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut: 1. Program Pengembangan Perumahan 2. Program Lingkungan Sehat Perumahan 3. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran.

7.5.4 Urusan Pemberdayaan Masyarakat Kebijakan pada Urusan Pemberdayaan Masyarakat diarahkan pada peran serta dan keberdayaan masyarakat dalam pembangunan wilayah melalui (1) Penguatan kelembagaan masyarakat; (2) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan wilayah; (3) peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan sarana prasarana

prasana wilayah, proses

kelurahan dan institusi kemasyarakatan lainnya agar mampu mengidentifikasi permasalahan dan potensi masyarakat yang ada dan mampu mempengaruhi proses pengambilan keputusan, baik dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kebijakan publik, serta mampu menjawab permasalahan yang berkembang dalam lingkungannya. Program-program pembangunan pada Urusan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan adalah sebagai berikut : 1. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 2. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan 3. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan


VII -17

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA SEMARANG TAHUN 2010-2015 VISI " TERWUJUDNYA SEMARANG KOTA PERDAGANGAN DAN JASA YANG BERBUDAYA MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA" MISI Mewujudkan sumberdaya manusia dan masyarakat Kota Semarang yang berkualitas INDIKATOR KINERJA PROGRAM NO

TUJUAN

SASARAN

PROGRAM YANG DILAKSANAKAN

Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2010)

2011 Target

Alokasi Anggaran Misi

1

Mengembangkan pemerataan akses dan a Meningkatnya pemerataan dan jangkauan akses Urusan Pendidikan mutu pendidikan dasar 9 tahun dan rintisan pelayanan pendidikan 100% wajar 12 tahun didukung oleh b Meningkatnya mutu dan kualitas pendidikan sarana/prasarana yang memadai dan berstandar nasional untuk SD/MI mencapai 40%, tenaga pendidikan yang profesional serta SMP/MTS 60%, SMA/SMK/MA 40%, dan standart 1.01 1.01 Program Pelayanan Administrasi peningkatan tata kelola pendidikan yang internasional pada masing-masing sekolah 1 Perkantoran berskala berstandar nasional 1.01 1.02 Program peningkatan sarana dan c Meningkatnya prosentase kualitas dan kuantitas sarpras pendidikan umum dan khusus mencapai prasarana aparatur 100% 1.01 1.05 Program Peningkatan Kapasitas d Meningkatnya relevansi dan daya saing pendidikan menengah umum dan khusus Sumber Daya Aparatur 1.01 1.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1.01 1.15 Program Pendidikan Anak Usia Dini

1.01 1.16

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

-

-

2012 Rp.

Target

Rp.

Capaian kinerja program dan kerangka pendanaan 2013 Target Rp. Target

2014

KONDISI KINERJA ADA AKHIR PERIODE RPJMD SKPD Target Rp.

2015 Rp.

Target

Rp.

299.746.467.250

302.434.927.833

317.185.637.881

320.875.152.034

348.870.170.205

1.589.112.355.203

184.042.179.000

188.561.233.475

193.275.264.312

196.440.303.772

199.659.466.587

961.978.447.146

Unit Kerja SKPD Penanggungjawab

Kelancaran pelayanan administrasi SKPD Kelancaran pelayanan administrasi SKPD

100%

100%

10.443.369.500

100%

10.704.453.738

100%

10.972.065.081

100%

11.246.366.708

100%

11.527.525.876

100%

54.893.780.902 Dinas Pendidikan

100%

100%

1.366.775.300

100%

1.400.944.683

100%

1.435.968.300

100%

1.471.867.507

100%

1.508.664.195

100%



100%

100%

80.000.000

0%

100%

100%

165.163.000

100%

169.292.075

81%

140.906.750

1. Meningkatkan APK PAUD 79% 80% sebesar 84 % 2. Penerapan sistem Pembelajaran 100% 100% berkarakter 1. Mempertahan Angka Partisipasi 108,53% ; 108,53% ; Kasar dan Angka Partisipasi 92,20% 92,20% Murni SD 2. Mempertahan Angka Partisipasi 119,05%; 119,05%; Kasar dan Angka Partisipasi 82,87% 82,87% Murni MP 3. Mempertahan Angka Partisipasi 119,05%; 119,05%; Kasar dan Angka Partisipasi 82,87% 82,87% Murni MP 4. Meningkatkan kualitas peserta 99,99 %, 94 % 99,99 %, 94 didik dan kelulusan SD 99,99 %, % SMP 94 % 5. Meningkatkan kualitas ruang 451 ruang 381 ruang kelas SD 6. Meningkatkan kualitas ruang 160 ruang 133 ruang kelas SMP 7. Capaian 40 % SD pelaksanaan e30% 32% pembelajaran 8. Capaian 60 % pelaksanaan e50% 52% pembelajaran Meningkatkan jumlah sekolah 90% 91% terakreditasi 95 % 9. Meningkatkan 90 % SD dan 80% 82% SMP terakreditasi minimall 8 10 Mempertahankan jumlah SD SBI 1 1

137.470.000

-

100% 158.652.435.200

0%

-

100%

173.524.377

82%

144.429.419

100%

108,53% ; 92,20%

162.618.746.080

0%

-

100%

177.862.486

83%

148.040.154

100%

108,53% ; 92,20%

166.684.214.732

-

100%

80.000.000 Dinas Pendidikan

100%

0%

182.309.048

100%


84%

151.741.158

100%


100%

108,53% ; 92,20%

169.184.477.953

108,53% ; 92,20%

171.722.245.122

100%

Dinas Pendidikan

100%


119,05%; 82,87%

119,05%; 82,87%

119,05%; 82,87%

119,05%; 82,87%

100%

Dinas Pendidikan

119,05%; 82,87%

119,05%; 82,87%

119,05%; 82,87%

119,05%; 82,87%

100%

Dinas Pendidikan

99,99 %, 94 %

99,99 %, 94 %

99,99 %, 94 %

0%

100%

Dinas Pendidikan

311 ruang

241 ruang

171 ruang

100 ruang

100%

Dinas Pendidikan

106 ruang

79 ruang

52 ruang

25 ruang

100%

Dinas Pendidikan

34%

36%

38%

40%

100%

Dinas Pendidikan

54%

56%

58%

60%

100%

Dinas Pendidikan

92%

93%

94%

95%

100%

Dinas Pendidikan

84%

86%

88%

90%

100%

Dinas Pendidikan

1

1

1

1

1

Dinas Pendidikan

4

4

4

4

1

Dinas Pendidikan

. 11 Mempertahankan jumlah SMP . SBI

1.01 1.17

1.01 1.18

1.01 1.20

Program Pendidikan Menengah

Program Pendidikan Non Formal

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

1. Mempertahan Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni SMA/SMK 2. Meningkatkan kualitas peserta didik dan kelulusan SMA/SMK 96 % 3. Meningkatkan jumlah SMA terakreditasi 8 sebesar 90 % 4. Meningkatkan jumlah SMK terakreditasi 8 sebesar 90 % 5. Mempertahankan jumlah sekolah SBI dan RSBI 6. Meningkatkan jumlah 11 SMK ber ISO 9001-2008 1. Mempertahankan Capaian APK Rata-rata 2. Meningkatkan jumlah lembaga kursus dan pelatihan bersertifikat sebesar 50 % 3. Meningkatkan lulusan program kecakapan hidup bersertifikat kompetensi sebesar 20 % 1. Persentase guru SD/SDLB berkualifikasi S-1/D-4; 2. Persentase guru SMP/SMPLB berkualifikasi S-1/D-4

4

4

116,96%; 79,97%

116,96%; 79,97%

7.810.940.000

96,00%

96,00%

96,00%

96,00%

96,00%

96,00%

96%

70,00%

74,00%

78,00%

82,00%

86,00%

90,00%

90%

70,00%

74,00%

78,00%

82,00%

86,00%

90,00%

90%

4

4

4

4

4

4

4

6

7

8

9

10

11

11

114,00%

114,00%

614.810.000

116,96%; 79,97%

114,00%

8.006.213.500

630.180.250

116,96%; 79,97%

114,00%

8.206.368.838

645.934.756

116,96%; 79,97%

114,00%

8.411.528.058

662.083.125

116,96%; 79,97%

114,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

4%

4%

4%

4%

4%

84,00%

1,00%

82,00%

3,00%

715.310.000

1,00% 3,00%

-1-

733.192.750

1,00% 3,00%

751.522.569

1,00% 3,00%

770.310.633

1,00% 3,00%

8.621.816.260

116,96%; 79,97%

678.635.203



789.568.399

3.759.904.351 Dinas Pendidikan 15%

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN RPJMD Kota Semarang Tahun 2010-2015

INDIKATOR KINERJA PROGRAM NO

TUJUAN

SASARAN

PROGRAM YANG DILAKSANAKAN 3. Presentase guru SMA/SMK berkualifikasi S-1/D-4 sebesar 90 % 4. Kualifikasi S-1 80 % Pendidik TK, Kualifikasi Pendidik PAUD Non Formal 70 % terlatih 5, Meningkatkan kualitas kepala sekolah dan pengawas SMA/SMK 6, Jumlah guru SMA/SMK bersertifikat 90 % 7, Meningkatkan jumlah SMA melaksananakan epembelajaran sebesar 60 % 8, Meningkatkan jumlah SMK melaksananakan epembelajaran sebesar 60 % 9, Meningkatkan presentase guru berkualifikasi S-1 88 % dan 98 %

1.01 1.20

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2010) 88,00%

Target 88,50%

50%; 50%

2%; 4%

2%; 4%

2%; 4%

2%; 4%

2%; 4%

2%; 4%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100%

44 %;34 %

53 %; 45 %

62 % ; 56 %

71 %;67 %

80 %;78 %

90 %;90 %

90 %;90 %

40,00%

44,00%

48,00%

52,00%

56,00%

60,00%

60%

45,00%

49,00%

53,00%

57,00%

61,00%

65,00%

65%

2011

1.02 1.02

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

1.02 1.06

2

Pengembangan pemerataan jangkauan a. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat yang dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat meliputi : dan pelayanan kesehatan perseorangan /rujukan dengan rintisan pengembangan 1) Prosentase Angka kelangsungan Hidup Bayi pelayanan berskala rumah sakit, mencapai 87,75/1000 Kelahiran Hidup; pengembangan profesionalisme dan 2) Usia Harapan Hidup mencapai mencapai kompetensi tenaga kesehatan yang 72,52 Tahun; didukung dengan pesebaran sarana dan 3) Prosentase Gizi Buruk 0,001 %. prasarana dan terwujudnya jaminan pemeliharaan kesehatan b. Meningkatnya paradigma Semarang Sehat 75 %; cakupan c. Meningkatnya sebesar 100 %;

Universal

Coverage

1.02 1.15

1.02 1.16 1.02 1.19 1.02 1.20 1.02 1.21 1.02 1.22

Target 90,00%

Rp.

KONDISI KINERJA ADA AKHIR PERIODE RPJMD SKPD Target Rp. 90%


86 %; 88 %

87% ; 91 %

87,5%; 94 %

88 %; 98 %

88 %; 98 %

10

24 %;34 %

35% ; 45 %

46%; 56 %

57% ; 67 %

80 % ; 90 %

80 % ; 90 %

80 % ; 90 %

11

1:20

1:20

1:20

1:20

1:20

1:20

60%

65%

100%

100%

1.177.458.300

100%

990.049.000

100%

1.014.800.000

100%

1.040.170.000

100%

1.066.174.000

100%

5.288.651.300 Dinas Kesehatan Kota

100%

100%

819.179.000

100%

735.618.000

100%

754.008.000

100%

772.858.000

100%

4.592.180.000

100%

7.673.843.000 Dinas Kesehatan Kota, RSUD

60%

60%

100,00%

100,00%

402.211.400

100,00%

371.379.000

100,00%

380.663.000

100,00%

390.179.000

100,00%

399.934.000

100%


100,00%

100,00%

89.415.000

100,00%

91.651.000

100,00%

93.942.000

100,00%

96.290.000

100,00%

98.698.000

100%

469.996.000 Dinas Kesehatan Kota

Meningkatnya guru bersertifikat sebesar 90 % Mempertahankan rasio pendidik dan peserta didik 1. Meningkatnynya penyediaan data dan informasi bidang pendidikan

4.055.906.000

75%

92.691.891.000 -

Kelancaran pelayanan administrasi SKPD Meningkatkan sarana prasarana pelayanan 70 % Meningkatnya sarana prasarana umum 75 % Kelancaran pelayanan administrasi SKPD Kelancaran pelayanan administrasi SKPD

4.157.303.650

80%

95.772.013.715

60%

4.261.236.241

85%

103.162.036.551

60%

4.367.767.147

90%

103.766.467.000

60%

1:20 4.476.961.326


127.384.314.278

75%

522.776.722.544

75%

100,00%

4.000.000.000

100,00%

4.250.000.000

100,00%

5.000.000.000

100,00%

5.500.000.000

100%


100,00%

30.472.553.000

100,00%

31.367.434.000

100,00%

32.910.163.000

100,00%

33.579.689.000

100%


Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat Program Perbaikan Gizi Masyarakat

1. Rumah tangga sehat

55,00%

57,00%

1.081.018.000

100,00%

840.714.000

100,00%

982.065.000

100,00%

1.583.443.000

100,00%

2.062.208.000

100%


1. Balita yg naik berat badannya

75,00%

77,00%

817.021.000

100,00%

662.033.000

100,00%

930.835.000

100,00%

1.640.638.000

100,00%

1.846.395.000

100%


Program Pengembangan Lingkungan Sehat Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

1. Angka kesakitan diare

353.815.000

100,00%

319.312.000

100,00%

448.961.000

100,00%

791.314.000

100,00%

1.011.135.000

100%

Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pemb

1.02 1.29

Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

1.02 1.33

Program Informasi Kesehatan

1.02 1.26

Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sak Program Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit BLU

1.02 1.33

2015 Rp.

1. Ketersediaan dan pemerataan 100,00% 100,00% 8.886.030.050 obat di Puskesmas dan jaringannya Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1. MeningkatnyaMutu mutupelayanan pelayananpuskemas (ISO) sebanyak 54 Puskesmas24.831.738.000 puskesmas (ISO)

1.02 1.25

1.02 1.32

2014

-

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

1.02 1.31

Capaian kinerja program dan kerangka pendanaan 2013 Target Rp. Target 89,00% 90,00%

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

1.02 1.23

1.02 1.30

Rp.

85 %; 85 %

1.02 1.05

Target 89,00%

84 %; 82 %

Urusan Kesehatan 1.02 1.01

2012 Rp.

-

22 / 1000 penduduk 21 / 1000 penduduk

1. Angka kesakitan, kematian dan kecacatan yang disebabkan oleha penyakit menular dan tidak menular - Angka kematian DBD 2 / 10.000 penduduk <2 - Angka kematian diare 1 / 10.000 penduduk <1 - Angka kesakitan pnemoni balita330 / 10.000 balita320 / 10.000 balita

2.924.916.000

2.854.859.000

<2 <1 310 / 10.000 balita

- Prevalensi HIV-AIDS 2 / 10.000 penduudl <2 1. Meningkatnya penerapan 100,00% 100,00% standar pelayanan publik di bidang kesehatan 1. Pemenuhan kebutuhan sarana 100,00% 100,00% dan prasaana pelayanan puskesmas sesuai standar pelayanan Puskesmas

4.014.005.000

<2 <1 300 / 10.000 balita

7.074.861.000

< 1.5 <1 290 / 10.000 balita

2.924.537.000 Dinas Kesehatan Kota 25.908.848.000 Dinas Kesehatan Kota

9.040.207.000

297.107.250

<2 100,00%

281.171.000

<2 100,00%

395.334.000

<2 100,00%

696.793.000

< 1.5 <1 280 / 10.000 balita <2 100,00%

890.358.000

< 1.5 <1 280 / 10.000 balita <2 100%


5.214.000.000

100,00%

7.000.000.000

100,00%

7.000.000.000

100,00%

8.000.000.000

100,00%

8.000.000.000

100%


1. Pelayanan kesehatan bayi

90,00%

91,00%

323.148.000

100,00%

516.027.000

100,00%

725.548.000

100,00%

1.278.810.000

100,00%

1.634.054.000

100%


2. Pelayanan kesehatan balita 1. Kualitas Pelayanan kesehatan lansia 1. Jaminan keamanan peredaran obat dan makanan 1. Pelayanan kesehatan ibu hamil Persalinan oleh tenaga kesehatan 1. Ketersediaan data dan informasi bidang pendidikan akurat dan tepat waktu - Meningkatkan sarana prasarana pelayanan 70 %

90,00% 40,00%

90,00% 50,00%

67.648.000

100,00% 100,00%

73.778.000

100,00% 100,00%

103.734.000

100,00% 100,00%

182.836.000

100,00% 100,00%

233.627.000

100%


90,00%

91,00%

18.352.000

100,00%

20.015.000

100,00%

28.142.000

100,00%

49.601.000

100,00%

63.380.000

100%


93,00%

93,40%

412.024.000

100,00%

449.364.000

100,00%

531.817.000

100,00%

1.113.606.000

100,00%

1.422.958.000

100%


100,00%

100,00%

359.230.000

100,00%

407.055.000

100,00%

572.329.000

100,00%

1.008.755.000

100,00%

1.288.980.000

100%


55%

60%

4.680.080.000

63%

4.136.150.000

65%

4.136.150.000

68%

4.136.150.000

75%

336.150.000

100%

17.424.680.000 Rumah Sakit Umum Daerah

100%

100%

39.937.500.000

100%

41.550.285.715

100%

45.432.269.551

100%

36.000.000.000

100%

54.318.187.278

100%

217.238.242.544 Rumah Sakit Umum Daerah

Terselenggaranya pelayanan Rumah Sakit

-2-



TUJUAN

SASARAN



Target

2,4

2,39

0,53%

0,51%

PA=75,5%

PA: 75,56%

2011

Urusan KB dan Keluarga Sejahtera 3

Pengembangan sistem pengendalian laju pertumbuhan dan persebarannya, fasilitasi Keluarga Berencana dan sistem administrasi kependudukan yang terintegrasi

a Meningkatnya pengendalian laju pertumbuhan penduduk dengan Total Fertility Rate dibawah 2 (TFR<2); b Peningkatan jumlah akseptor KB, baik laki-laki dan perempuan sebanyak 75%

1.12 1.15

Program Keluarga Berencana

1. Pengendalian angka kelahiran (TFR)

1.12 1.16

Program Kesehatan Reproduksi Remaja

1. Jumlah PUS dibwah 20 th.

1.12 1.17

Program Pelayanan kontrasepsi

1.12 1.18

Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri

2. Peserta KB dari PUS unmet need/menurunnya PUS Unmet need 1. Jejaring / kemitraan peduli KB (PPKBD Mandiri)

1.12 1.20

Program pengembangan pusat 1. Jumlah PIK Remaja per jumlah pelayanan informasi dan konseling KRR kelurahan

1.12 1.21

Program peningkatan penanggulangan 1. Meningkatnya kesadaran narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS masyarakat dalam memahami bahaya lahgun dan peredaran narkoba Program penyiapan tenaga 1. Kelompok aktif BK pendamping kelompok bina keluarga

1.12 1.23

4

Fasilitasi pengembangan kesempatan kerja/ berusaha, kesejahteraan dan perlindungan tenaga kerja, serta kualitas tenaga kerja yang mampu bersaing di era global

Urusan Ketenagakerjaan 1.14 1.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.14 1.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1.14 1.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program Peningkatan Kualitas dan a. Menurunnya angka pengangguran dari 14,9 % 1.14 1.15 menjadi 12,4%; Produktivitas Tenaga Kerja

b Meningkatnya persentase tingkat partisipasi angkatan kerja dari 64,75% menjadi 66,71 %; c Meningkatnya persentase fasilitasi penyelesaian masalah hubungan industrial mencapai 100%;

d Meningkatnya persentase penyelenggaraan dan sistem informasi pasar kerja yang mudah diakses masyarakat sebesar 100%;

1.14 1.16

Program Peningkatan Kesempatan Kerja

Pengembangan dan pelestarian seni dan budaya tradisional, bangunan bersejarah serta benda cagar budaya dalam rangka memperkuat identitas dan jati diri masyarakat

-

2014

2015

Rp. 982.992.672

2,37

425.693.405

2,33

438.586.360

2,37

458.233.675

2,26

480.000.000

0,49%

85.000.000

0,47%

90.000.000

0,45%

124.000.000

0,40%

136.000.000

- PA: 75,58%

PPKBD=84%; PPKBD=84, Sub 5%; Sub PPKBD=43% PPKBD=43, 5% 36 PIK Remaja 40 PIK KRR

176.135.750

PPKBD= 85%; Sub PPKBD= 44% 122.417.550 45 PIK KRR

Rp. 1.098.224.500

Target

Rp. 1.150.394.360

KONDISI KINERJA ADA AKHIR PERIODE RPJMD SKPD Target Rp. 5.809.166.741 12

2,32%

87.299.267 PA=75,60%

89.943.296 PA=75,62%

98.822.450 PA=75,65%

104.000.000 PA=75,65%

45.000.000

48.000.000

60.000.000 PPKBD=88 %; Sub PPKBD=47 % 75.000.000 60 PIK KRR

65.000.000 PPKBD=88 %; Sub PPKBD=47 % 81.394.360 60 PIK KRR

PPKBD=86 %; Sub PPKBD=44,5 % 65.000.000 48 PIK KRR

PPKBD=87 %; Sub PPKBD=46 % 65.000.000 53 PIK KRR

100%

111.990.000

100%

110.000.000

100%

110.000.000

100%

110.000.000

100%

BKB: 89% BKR: 87% BKL: 85%

BKB : 90% BKR : 88% BKL : 86%

179.663.250

BKB : 91% BKR : 89% BKL : 87%

165.000.000

BKB : 92% BKR : 90% BKL : 89%

167.903.303

BKB : 94% BKR : 93% BKL : 93%

172.168.375

BKB : 96% BKR : 95% BKL : 96%

Kelancaran pelayanan administrasi SKPD Kelancaran pelayanan administrasi SKPD Kelancaran pelayanan administrasi SKPD

100%

100%

7.853.774.000 616.065.000

100%

6.104.799.193 621.395.000

100%

6.324.903.640 632.830.000

100%

6.870.357.963 643.030.000

100%

7.232.994.988 653.050.000

100%

100%

100%

834.543.000

100%

713.257.910

100%

733.466.633

100%

755.949.049

100%

779.528.525

100%

100%

100%

110.236.000

100%

85.356.000

100%

87.500.000

100%

90.000.000

100%

92.500.000

100%

1. Meningkatnya ketrampilan tenaga kerja 2.310 orang

280 orang

380 orang

5%

5%

5%

5%

5%

25%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

103.544 0rg penganggur

0,70%

64,75%

65,40%

65,73%

66,05%

66,38%

66,71%

62,47%

62,73%

62,99%

63,25%

63,51%

8.500 org

8.900 org

9.350 org

9.800 org

10.250 org

10.750 org

237 perush (26,2%)

329 persh (32,7%)

433.243.000

382 perush (36%)

256 kasus

246 kasus

-

241 kasus

-

2. Meningkatnya kompetensi tenaga kepelatihan 25% 3. Ketersediaan pranata pengelolaan DBHCHT dalam upaya peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja 1. Menurunnya juml pengangguran sebesar 2,5%

1.838.287.000

4.021.400.000

420 orang

0,30%

1.971.377.698

2.264.333.400

460 orang

0,40%

2.048.340.871

2.355.586.035

500 orang

0,50%

2.255.364.940

2.608.340.410

550 orang

0,60%

110.000.000

100%

174.000.000 BKB : 96% BKR : 95% BKL : 96%

2.388.651.126

2.769.275.000

2310 org

2,50%


2.780.429.140 Bapermas, Perempuan dan Keluarga Berencana 435.000.000 Bapermas, Perempuan dan Keluarga Berencana 380.065.013 Bapermas, Perempuan dan Keluarga Berencana 394.135.750 Bapermas, Perempuan dan Keluarga Berencana 408.811.910 Bapermas, Perempuan dan Keluarga Berencana 551.990.000 Bapermas, Perempuan dan Keluarga Berencana 858.734.928 Bapermas, Perempuan dan Keluarga Berencana 34.386.829.784 3.166.370.000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 3.816.745.117 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 465.592.000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 10.502.021.635 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Setda

14.018.934.845 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

66,71%

3. Angka partisipasi kerja 63,51%

63,51%

1.14 1.17

5.

977.915.700

Capaian kinerja program dan kerangka pendanaan 2013 Target Rp. Target 1.009.432.959

Target

100%

2. Meningkatnya Tingkat Partisipasi angkata kerja sebesar 66,71% e Meningkatnya persentase perlindungan dan jaminan kesejahteraan tenaga kerja mencapai 75%;

2012

Rp. 1.568.122.250

4. Penempatan pencari kerja sebanyak 49.050 orang Program Perlindungan Pengembangan 1. Meningkatnya jumlah Lembaga Ketenagakerjaan perusahaan yang menerapkan K3 sebanyak 570 perusahaan (45,8 %) 2. Menurunnya angka perselisihan hubungan industrial PHI/PHK/Unjuk rasa 2 % per tahun

a Meningkatnya persentase sarana dan prasarana Urusan Kebudayaan pelestarian seni dan budaya tradisional mencapai 3,66%; b Meningkatnya persentase kualitas dan kuantitas bangunan bersejarah dan benda cagar budaya mencapai 53,21%; persentase kesadaran dan 1.17 1.01 Program Pelayanan Administrasi c Meningkatnya pemahaman masyarakat dalam pelestarian seni Perkantoran dan kekayaan budaya lokal 12,72%; 1.17 1.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1.17 1.03 Program peningkatan disiplin aparatur 1.17 1.05 1.17 1.06

1.17 1.15

1.17 1.16

4.812.929.000

449.079.185

439 perush (39,3)

467.180.101

236 kasus

4.474.415.816

502 perush (42,5%)

517.673.564

231 kasus

4.570.703.344

570 perush (45,8%)

49050 org 549.990.337

227 kasus

4.695.560.178

570 perush (45,8%)

2.417.166.187 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

277 kasus

4.823.654.282

23.377.262.620

-

Kelancaran pelayanan administrasi SKPD

100%

100%

2.546.996.000

100%

2.437.258.816

100%

2.472.433.344

100%

2.534.244.178

100%

2.597.600.282

100%

12.588.532.620 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

-

Kelancaran pelayanan administrasi SKPD Kelancaran pelayanan administrasi SKPD Kelancaran pelayanan administrasi SKPD Kelancaran pelayanan administrasi SKPD

100%

100%

242.643.000

100%

264.754.000

100%

272.696.000

100%

280.977.000

100%

289.304.000

100%

100%

100%

10.000.000

100%

10.300.000

100%

10.609.000

100%

10.927.000

100%

11.255.000

100%

100%

100%

77.510.000

100%

5.150.000

100%

5.305.000

100%

5.463.000

100%

5.627.000

100%

100%

100%

61.780.000

100%

63.633.000

100%

65.542.000

100%

67.508.000

100%

69.533.000

100%

1.350.374.000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 53.091.000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 99.055.000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 327.996.000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

3 kegiatan

3 kegiatan

290.000.000

3 kegiatan

298.700.000

3 kegiatan

307.661.000

3 kegiatan

316.890.000

3 kegiatan

326.397.000 15 kegiatan


3 kegiatan

3 kegiatan

95.000.000

3 kegiatan

97.850.000

3 kegiatan

100.785.000

3 kegiatan

103.809.000

3 kegiatan

106.923.000 15 kegiatan

504.367.000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

-

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program Pengembangan Nilai Budaya

-

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

-

-

-

Meningkatkan kegiatan pelestarian kekayaan budaya sebesar 10 % per tahun Meningkatkan kegiatan pelestarian kekayaan budaya sebesar 10 % per tahun

-3-



TUJUAN

SASARAN

PROGRAM YANG DILAKSANAKAN 1.17 1.17

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

-

1.17 1.18

Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya

-

Meningkatkan kegiatan pelestarian kekayaan budaya sebesar 10 % per tahun Meningkatnya kegiatan kerjasama pengelolaan kekayaan seni budaya daerah

Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2010) 3 kegiatan

Target 3 kegiatan

Rp. 1.264.000.000

Target 3 kegiatan

Rp. 1.065.020.000

3 kegiatan

3 kegiatan

225.000.000

3 kegiatan

231.750.000

2011

Urusan Pemuda dan Olahraga 6

7

Pengembangan peran pemuda dan organisasi kepemudaan dalam mendukung sikap dan perilaku, kepeloporan, kemandirian, inovasi, dan kreativititas serta wawasan kebangsaan dan cinta tanah air guna meningkatkan partisipasi dalam pembangunan

Pengembangan pembudayaan olahraga masyarakat dan fasilitasi olahraga prestasi unggulan yang didukung sarana prasarana olahraga yang memadahi

Meningkatnya persentase peran serta aktif generasi pemuda dalam pembangunan sebesar 75 %.

Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda

1. % (prosentase) jumlah peserta 400/6000 X dihadapkan dengan jumlah 100 % = 6,66 anggota organisasi kepemudaan % dalam rangka peningkatan peran serta generasi muda dalam pembangunan

1.18 1.16

Program peningkatan peran serta kepemudaan

1.

a Meningkatnya persentase kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana olahraga sebesar 80%;

1.18 1.17

Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda

persentase b Meningkatnya masyarakat mencapai 75%;

olahraga

1.18 1.19

Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga

1. Jumlah organisasi olahraga=23 organisasi(18 cabang olahraga dan 5 cabang olahraga baru/rekreasi)

pencapaian prestasi

1.18 1.20

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

c Meningkatnya persentase olahraga mencapai 80%.

1.18 1.21

8

3.941.713.000

1.18 1.15

budaya

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

Pengembangan pelayanan dan a Meningkatnya persentase Perpustakaan Berbasis Urusan Perpustakaan aksesbilitas perpustakaan berbasis IT sebesar 5%. teknologi informasi, optimalisasi minat baca masyarakat dan rintisan Perpustakaan berbasis IT b Meningkatnya persentase minat baca masyarakat mencapai 75%; Program Pelayanan Administrasi c Meningkatnya persentase pelestarian dan koleksi 1.26 1.01 bahan pustaka mencapai 75%. Perkantoran 1.26 1.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1.26 1.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1.26 1.05

3 kegiatan

3.623.780.691

238.702.000

3 kegiatan

3.817.127.513

2014

KONDISI KINERJA ADA AKHIR Unit Kerja SKPD PERIODE RPJMD SKPD Penanggungjawab Target Rp. Rp. 1.163.776.000 15 kegiatan 5.719.645.000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

2015 Rp. 1.129.879.000

Target 3 kegiatan

245.863.000

3 kegiatan

4.743.669.241

253.239.000 15 kegiatan

5.209.953.080


21.336.243.525

305.000.000

10,66%

430.592.400

12,66%

452.122.020

14,66%

474.728.121

16,66%

498.464.527

16,66%

2.160.907.068 Dinas Sosial, Pemuda dan Olah Raga

47 organisasi%

405.500.000

47 organisasi%

358.550.400

47 organisasi%

372.892.416

47 organisasi%

387.808.113

47 organisasi%

403.320.438

47 organisasi


1,68%

175.000.000

2,43%

104.737.500

3,18%

109.974.375

3,93%

115.473.094

4,68%

121.246.749

4,68%

626.431.718 Dinas Sosial, Pemuda dan Olah Raga

23 organisasi%

23 organisasi%

125.000.000

23 organisasi%

87.236.448

23 organisasi%

90.725.906

23 organisasi%

94.354.942

23 organisasi%

98.129.140

23 organisasi

495.446.436 Dinas Sosial, Pemuda dan Olah Raga

1. Peningkatan Jumlah Atlet yang dibina, jumlah Medali yang diperoleh 2. Jumlah modal yang diperoleh

23 orang%

23 orang%

1.608.213.000

33 orang%

810.337.500

38 orang%

850.854.375

43 orang%

893.397.094

48 orang%

938.066.949

48 orang

44

2,00%

1. % (prosentase) Peningkatan jumlah pembangunan sarana olahraga di kota per 10000 penduduk

670 ______ X 100% = 6,7 % 10.000

9,00%

Jumlah Organisasi Kepemudaan 47 organisasi

1. % (prosentase) peningkatan fasilitasi/ bantuan Karang Taruna. 2. % (prosentase) peningkatan fasilitasi/bantuan Kepemudaan.

-

2,00%

1.323.000.000

10,70%

4.835.859.000

-

Kelancaran pelayanan administrasi SKPD Kelancaran pelayanan administrasi SKPD Kelancaran pelayanan administrasi SKPD Kelancaran pelayanan administrasi SKPD Kelancaran pelayanan administrasi SKPD

-

1.26.1.16

Program Pembinaan Dan Peningkatan Kapasitas Perpustakaan

1.26.1.17

Program Penyelamatan Dan Pelestarian Koleksi Perpustakaan

1. Jumlah koleksi bahan pustaka dan jumlah pengunjang perpustakaan 1. Jumlah Koleksi bahan perpustakaan yang dipelihara

1.26.1.15

Capaian kinerja program dan kerangka pendanaan 2013 Target Rp. Target 3 kegiatan 1.096.970.000 3 kegiatan

8,66%

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program pengembangan budaya baca

1.26 1.06

2012

-

1. Jumlah peminjam buku

2,00%

1.832.326.443

12,70%

2.915.692.271

2,00%

1.940.558.421

14,70%

5.026.169.562

2,00%

2.777.907.878

16,70%

3.260.569.380

10%

3.150.725.277

16,70%

3.409.392.630

100%

628.500.000

100%

438.500.000

100%

465.500.000

100%

492.500.000

100%

505.000.000

100%

100%

100%

1.434.738.200

100%

429.500.000

100%

2.448.500.000

100%

448.000.000

100%

407.500.000

100%

100%

100%

25.000.000

100%

27.500.000

100%

30.250.000

100%

33.275.000

100%

36.602.500

100%

100%

100%

274.380.800

100%

301.818.880

100%

332.000.768

100%

365.200.845

100%

401.720.929

100%

100%

100%

49.400.000

100%

64.000.000

100%

72.000.000

100%

80.000.000

100%

90.000.000

100%

15720orang

20% 15 / 10 %

10%

20%

991.221.000 1.216.119.000

216.500.000

-4-

25%

527.000.000

30%

527.000.000

35%

20 / 15 %

910.873.391

25 / 20 %

934.418.794

30 / 25 %

30%

216.500.000

40%

216.500.000

50%

556.500.000 1.061.593.535

223.500.000

40% 35 / 30 %

60%

625.000.000 1.113.069.201

230.500.000

Dinas Sosial, Pemuda dan Olah Raga 11.024.518.019 Dinas Sosial, Pemuda dan Olah Raga

19.447.682.843

100%

7611buku/363 82 orang


40% 35 / 30 %

60%

2.530.000.000 Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah 5.168.238.200 Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah 152.627.500 Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah 1.675.122.222 Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah 355.400.000 Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah 3.226.721.000 Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah 5.236.073.921 Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah 1.103.500.000 Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah


INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA SEMARANG TAHUN 2010-2015 VISI " TERWUJUDNYA SEMARANG KOTA PERDAGANGAN DAN JASA YANG BERBUDAYA MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA" MISI Mewujudkan pemerintahan kota yang efektif dan efisien, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta menjunjung tinggi supremasi hukum NO

1.

TUJUAN

Pengembangan pemahaman politik untuk mewujudkan budaya politik demokratis yang santun dan partisipasi politik yang didukung oleh infra dan supra struktur politik yang sehat

SASARAN

a b

c


Meningkatnya wawasan kebangsaan dalam Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri masyarakat 80%; Meningkatnya persentase persentase partisipasi 1.19 1.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran politik masyarakat dalam Pemilu dan Pilkada mencapai 75%; Meningkatnya persentase peran dan fungsi politik 1.19 1.02 Program peningkatan sarana dan prasarana Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 100%; aparatur 1.19 1.03 1.19 1.05 1.19 1.06 1.19 1.15 1.19 1.17

1.19 1.21

Program peningkatan disiplin aparatur Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Program pengembangan wawasan kebangsaan

Program pendidikan politik masyarakat

INDIKATOR KINERJA PROGRAM

-


a

Meningkatnya persentase administrasi pemerintahan dengan penerapan Information Communication and Technology (ICT) melalui electronic government di lingkungan Pemerintahan Kota Semarang mencapai 75%;

1.06 1.02 1.20 1.03 1.20 1.04 1.06 1.05

b

c.

Meningkatnya persentase perencanaan partisipatif dalam penyelenggaraan pembangunan mencapai 100%;

Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Semarang

1.06 1.06

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program peningkatan disiplin aparatur Program fasilitas pindah/purna tugas PNS Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1.06 1.15

Program Pengembangan data/informasi

1.06 1.16

Program Kerjasama Pembangunan

1.06 1.19

Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar

1.06 1.20

Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah

-


-


-


-

Tingkat gangguan terhadap keamanan dan kenyamanan lingkungan 1. Tingkat partisipasi masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara 2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menjaga persatuan dan kesatuan 1. Tingkat partisipasi masyarakat dalam bidang politik

KONDISI KINERJA ADA AKHIR Target Rp.

2015 Rp.

Target


Rp.

269.184.754.500

267.495.592.573

272.026.148.519

286.218.922.658

297.943.566.766

8.375.578.500

8.868.884.981

9.394.630.013

10.158.123.800

10.515.004.003

1.390.382.450.955 47.312.221.297

2.339.674.000

100%

3.669.080.573

100%

3.348.346.893

100%

3.457.858.820

100%

3.557.061.744

100%

16.372.022.030

Badan Kesbang, Pol&Linmas, Satpol PP

100%

100%

1.770.104.500

100%

1.520.847.018

100%

1.628.075.841

100%

1.782.647.512

100%

1.831.852.106

100%

8.533.526.976


100%

100%

152.929.000

100%

96.000.000

100%

102.000.000

100%

105.500.000

100%

109.500.000

100%

100%

100%

686.204.000

100%

670.917.047

100%

683.087.305

100%

735.636.794

100%

782.745.300

100%

100%

100%

127.317.000

100%

281.050.449

100%

293.417.437

100%

318.142.506

100%

338.237.035

100%

565.929.000 Satpol PP Badan Kesbang, Pol&Linmas, 3.558.590.446 Satpol PP Badan Kesbang, Pol&Linmas, 1.358.164.428 Satpol PP

5%

5%

1.428.500.000

5%

2.498.455.428

25%

100%

100%

1.020.150.000

100%

659.658.608

100%

100%

100%

62%

62%

100%

100%

1.642.775.000 579.213.810

100% 850.700.000

65%

100%

1.889.191.250 584.877.927

100% 409.001.084

100% 32.059.662.000

5%

75%

100%

2.172.569.938 629.066.980

100% 865.633.360

100% 32.540.556.930

5%

75%

100% 100%

956.701.250

100% 33.028.665.284

5%

75%

3.472.967.325


3.819.529.475

Badan Kesbang, Pol&Linmas, Sekretariat Daerah

100% 737.493.781

100% 33.524.095.263

9.631.491.616 Badan Kesbang, Pol&Linmas

75% 100%

34.026.956.692

165.179.936.169 Sekretariat DPR

81%

83%

32.059.662.000

85%

9.220.000.000

32.540.556.930

87%

8.407.502.729

33.028.665.284

89%

8.704.247.898

33.524.095.263

91%

9.098.934.902

34.026.956.692

91%

9.476.618.607

165.179.936.169

44.907.304.136

100%

100%

1.175.900.000

100%

840.090.130

100%

849.234.479

100%

922.521.483

100%

971.319.715

100%

4.759.065.807 BAPPEDA

-


100%

100%

277.100.000

100%

139.077.150

100%

140.591.000

100%

152.723.683

100%

160.802.244

100%

870.294.077 BAPPEDA

-


100%

100%

40.000.000

100%

-

100%

-

100%

-

100%

-

100%

40.000.000 BAPPEDA

-


100%

100%

152.000.000

100%

117.085.449

100%

118.359.919

100%

128.574.111

100%

135.375.242

100%

651.394.721 BAPPEDA

75%

80%

600.000.000

82.5%

630.000.000

85%

661.500.000

90%

694.575.000

95%

729.303.750

95%

3.315.378.750 BAPPEDA

100%

2.762.815.625 BAPPEDA

15 dok%

9.255.432.344 BAPPEDA

0%

1.350.000.000 BAPPEDA

1. Tingkat ketersediaan data dan informasi untuk perencanaan dan pengendalian pembangunan kota, baik dari segi jumlah, jenis maupun akurasinya 1. Tingkat kemantapan kerjasama pembangunan dengan domain pemerintah daerah, swasta dan masyarakat

60%

75%

500.000.000

80%

525.000.000

90%

551.250.000

100%

578.812.500

100%

607.753.125

1. Ketersediaan pranata perencanaan pembangunan dan pengembangan fasilitas kota

3 dok

3 dok

1.675.000.000

3 dok

1.758.750.000

3 dok

1.846.687.500

3 dok

1.939.021.875

3 dok

2.035.972.969

1. Kapasitas kelembagaan dan personil perencana pembangunan daerah kota

0%

0%

100%

100%

1.800.000.000

100%

1.365.000.000

100%

1.365.000.000

100%

1.365.000.000

100%

1.365.000.000

100%

7.260.000.000 BAPPEDA

2 dok

2 dok

850.000.000

2 dok

892.500.000

2 dok

937.125.000

2 dok

983.981.250

2 dok

1.033.180.313

10 dok

4.696.786.563 BAPPEDA

2 dok

5 dok

1.450.000.000

5 dok

1.522.500.000

5 dok

1.598.625.000

5 dok

1.678.556.250

5 dok

1.762.484.063

20 dok

8.012.165.313 BAPPEDA

4 dok

5 dok

350.000.000

5 dok

367.500.000

5 dok

385.875.000

5 dok

405.168.750

5 dok

425.427.188

25 dok

1.933.970.938 BAPPEDA

1%

10%

Program perencanaan pembangunan daerah

1.06 1.22

Program perencanaan pembangunan ekonomi

1.06 1.23

Program perencanaan sosial budaya

1. Tingkat ketersediaan pranata perencanaan program pembangunan Sosial dan Budaya

1.06 1.24

Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam

1. Tingkat ketersediaan pranata perencanaan program pembangunan prasarana wilayah dan sumber daya alam

350.000.000

0%

500.000.000 -

Tersedianya data pertanahan yg valid

1.

Tingkat ketersediaan data statistik pembangunan daerah

Urusan Statistik

500.000.000

75%

2%

-5-

450.000.000

250.000.000

0%

507.500.000 30%

450.000.000 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah

2014


1.06 1.21

1.23 1.15


-

1. Tingkat partisipasi komponen masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah 1. Tingkat ketersediaan pranata perencanaan program pembangunan ekonomi

Urusan Pertanahan 1.09 1.16 Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

Rp.

100%

Urusan Perencanaan Pembangunan 1.06 1.01

Target

100%

Otonomi Daerah, Pemerintahan Daerah, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 1.20 1.15 Program peningkatan kapasitas lembaga - Tingkat kinerja lembaga perwakilan rakyat perwakilan rakyat daerah dalam pelaksanaan fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan (26 perda/32 prolegda) Pengembangan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip good governance yang didukung penerapan e-government menuju e-city

2012 Rp.


2. Tersedianya Pranata dalam peningkatan kesadaran politik masyarakat

2.

2011 Target

507.500.000

472.500.000

0%

515.112.500 20%

472.500.000 2%

250.000.000

515.112.500

496.125.000

0%

522.839.188 20%

496.125.000 2%

250.000.000

522.839.188

530.681.775 20%

520.931.250 2%

520.931.250

250.000.000

530.681.775

2.576.133.463 100%

2.576.133.463

10%

2.486.534.063

Sekretariat Daerah

546.977.813 2%

546.977.813

Bappeda

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN RPJMD Kota Semarang Tahun 2010-2015

NO

3.

TUJUAN Pengembangan sumber-sumber pendapatan daerah yang potensial dan kreatif dengan tidak membebani rakyat

SASARAN

a


Meningkatnya rasio kemandirian keuangan dalam pembiayaan pembangunan mencapai 25 %;

c

Meningkatnya Optimalisasi pengelolaan aset daerah dengan penekanan pada ketersediaan data aset yang akurat dan pengamanan aset daerah sebesar 100%;

1.20 1.17

Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah

Terwujudnya tertib administrasi keuangan daerah dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

1.

c

d

e

f

28.202.520.000

Meningkatnya persentase sinergitas hubungan antara pusat dan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah mencapai 75%; Meningkatnya persentase sistem pengawasan internal pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 90%; Persentase peningkatan hubungan kerjasama antara Swasta, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota lain , Provinsi , Pusat dan Luar Negeri 75%;

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

0%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

0%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

333.136.800

100%

435.000.000

100%

505.000.000

100%

540.000.000

100%

555.000.000

100%

2.368.136.800 DPKAD

45%

60%

8.506.600.000

70%

11.821.200.000

80%

12.420.656.000

90%

12.733.637.000

100%

13.073.637.000

100%

58.555.730.000 DPKAD

100%

100%

Berkurangnya persentase penyimpangan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebesar 50%;

1.20 1.01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

-


1.20 1.02

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

-


1.20 1.03 1.20 1.04

Program peningkatan disiplin aparatur Program fasilitas pindah/purna tugas PNS

-

Kelancaran pelayanan administrasi SKPD Meningkatnya 95 % pelayanan pemulangan pegawai yang pensiun / purna tugas / meninggal dunia per tahun selama 5 tahun perencanaan

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

-

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1.20 1.16

Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala Efektivitas pelaksanaan tugas kedinasan KDH 1. daerah/ wakil kepala daerah dan Wakil KDH

1.20 1.20

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

-

172.779.605.500

1.20 1.21

1.20 1.24 1.20 1.25

1.20 1.26

Program Penataan Peraturan Perundangundangan

100%

184.179.770.910

100%

193.853.134.800

897.676.835.000

100%

Setda, Sekwan, DPKAD, 367.509.808.579 Inspektorat, BKD, Kan. Diklat dan Kecamatan Setda, Sekwan, DPKAD, 241.038.519.527 Inspektorat, BKD, Kan. Diklat dan Kecamatan 29.008.399.006 Setda, Sek Wan

72.186.471.093

100%

73.034.924.149

100%

74.647.234.149

100%

77.860.778.289

100%

100%

51.450.786.200

100%

45.233.701.267

100%

45.965.877.719

100%

48.631.464.492

100%

49.756.689.849

100%

100%

5.915.827.000

100%

5.947.521.425

100%

5.684.353.968

100%

5.714.954.962

100%

5.745.741.650

100%

Jumlah pegawai yang akan pensiun selama 5 tahun sebesar 2750 pegawai

95%

180.400.000

95%

195.000.000

95%

230.000.000

95%

245.000.000

95%

260.000.000

95%

1.110.400.000 BKD

100%

100% 853.900.000

100%

845.356.500

100%

836.908.098

100%

877.751.644

100%

1.172.353.849

100%

4.586.270.091

100%

100% 2.236.688.400

100%

2.840.831.115

100%

2.935.920.612

100%

3.053.909.712

100%

3.558.663.381

100%

Setda, Sekwan, DPKAD, 14.626.013.221 Inspektorat, BKD, Kan. Diklat dan Kecamatan

9.558.252.000

100%

9.606.043.260

100%

9.702.103.693

100%

12.127.629.616

100%

15.159.537.020

100%

56.153.565.588 Setda

8.693.763.000

100%

8.452.887.365

100%

8.511.138.903

100%

10.435.609.629

100%

10.543.318.236

100%

46.636.717.133 Setda, Inspektorat

100%

Setda, Sekwan, DPKAD, Inspektorat, BKD

100%

100%

100%

2. Tingkat penyimpangan pelaksanaan kebijakan KDH 3. Tingkat penyelesaian kasus yang muncul terkait penyelenggaraan pemerintah 4. Menurunnya jumlah kasus pelanggaran oleh aparatur 90 % 5. Penyelesaian kasus pelanggaran disiplin 95%

100%

0%

100%

100%

10%

18%

94%

94%

1. Tingkat efektivitas pengawasan fungsional atas penyelenggaraan pemerintahan daerah

10%

20%

2. Jumlah sosialisasi peraturan Perundangundangan 3. Tindak lanjut dari peraturan perundangundangan yang lebih tinggi 4. Pranata Retribusi Kebersihan

100%

100%

1. Tingkat efektivitas pelaksanaan program kerja pengawasan tahunan

2. Jumlah perjanjian/ kerjasama kemitraan pemerintah kota di berbagai bidang pembangunan 3. Jumlah kegiatan kerjasama kemitraan pembangunan antara pemerintah kota dengan lembaga/pemerintah daerah (kegiatan/dialog/workshop/pameran/dll) 1. Jumlah produk hukum yang ditetapkan melalui Perda maupun Perwal

173.973.084.766

27,10%

69.780.400.900


Program Mengintensifkan penanganan pengaduan 1. Persentase pengaduan masyarakat yang masyarakat ditangani 1. Ketersediaan pranata kerjasama antar Program Peningkatan Kerjasama Antar pemerintah daerah, antara lembaga/institusi Pemerintah Daerah

172.891.239.025

100%

16.130.064.669

100%

100%

Program Peningkatan Profesionalism tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

100%

27,10%

100%


1.20 1.06

100%

15.813.805.641

80.443.209.175 DPKAD, Sekretariat Daerah

100%

1.

26,10%

141.367.075.975

3. Akuntabilitas administrasi keuangan daerah

Program Pengelolaan Aset Daerah

14.830.889.165

29.758.701.669

100%

1.20 1.29

24,70%

29.087.442.641


Rp.

100%

1.

14.305.666.500

Target

100%

Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/ kota

24,70%

27.756.545.165


2015 Rp.

100%

1.20 1.18

1.20 1.05

26.561.866.500

2014

100%

Meningkatnya persentase kelembagaan dan ketatalaksanan pemerintahan guna mewujudkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pemerintahan Daerah, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian pemerintahan daerah mencapai 90%; Meningkatnya persentase kapasitas birokrasi dan profesionalisme aparat dengan penekanan pada perubahan sikap dan perilaku aparat pemerintah daerah yang bermoral, beretika, dan berwibawa serta anti korupsi, kolusi dan nepotisme, responsif, transparan dan akuntabel 75%;


100%

Ketersediaan pranata dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Terbentuk unit pelayanan pengadaan (ULP) Kota Semarang Ketersediaan pranata pelaksanaan pembangunan di Kota Semarang Tingkat kemampuan/kapasitas aparatur dalam pengelolaan keuangan Tingkat ketersediaan data aset pemerintah daerah Tingkat akurasi hasil inventarisasi aset pemerintah daerah

19.362.783.200

Rp.

100%

2.

b

Target

2. Tertib administrasi keuangan daerah

6.

a

Rasio pendapatan asli daerah terhadap volume pendapatan daerah

2012 Rp.

21,40%

5.

Pengembangan budaya kerja aparatur yang profesional, bersih, beretika, dan berwibawa serta anti korupsi, kolusi dan nepotisme dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik yang didukung oleh kelembagaan dan ketatalaksanaan serta Sistem Informasi Manajemen kepegawaian yang transparan dan akuntabel serta Pengembangan kerjasama daerah dengan berbagai pihak baik tingkat lokal, nasional maupun internasional

2011 Target

20,00%

4.

4.


Meningkatnya persentase Peningkatan Pendapatan Otonomi Daerah, Pemerintahan Daerah, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Asli Daerah (PAD) sebesar 12,5% pertahun;

b

d


100%

100%

100%

100%

0%

0%

0%

0%

0%

100%

100%

100%

100%

100%

18%

18%

18%

18%

90%

94%

95%

95%

95%

95%

20%

215.000.000

20%

220.000.000

20%

230.000.000

20%

275.000.000

100%

150.000.000

100%

150.750.000

100%

151.503.750

100%

152.261.269

100%

153.022.575

100%

757.537.594 Sekretariat Daerah

100%

9.700.000.000 Sekretariat Daerah

1.650.000.000

100%

1.750.000.000

100%

1.950.000.000

100%

2.100.000.000

100%

2.250.000.000

6 kerjasama

8 kerjasama

8 kerjasama

8 kerjasama

8 kerjasama

8 kerjasama

40 kerjasama

5 Kegiatan

10 Kegiatan

10 Kegiatan

10 Kegiatan

10 Kegiatan

10 Kegiatan

50 kegiatan

LD: 4500 buku; BD: 2350 buku

LD: 4500 buku; BD: 2350 buku 17 Jenis 5 jenis

1.018.079.000 Inspektorat

78.079.000

6.275.000.000


9.875.000.000


10.575.000.000


11.275.000.000


11.975.000.000

LD: 4500 buku; BD: 2350 buku 85 jenis


25 jenis

100%

-6-


NO

TUJUAN

SASARAN

PROGRAM YANG DILAKSANAKAN 1.20 1.28

Program Pembinaan dan Peningkatan Organisasi Perangkat Daerah

INDIKATOR KINERJA PROGRAM 1. Terlaksananya rintisan kelurahan sebagai SKPD 40 kelurahan 2. Tersedianya pranata dalam peningkatan organisasi/kelembagaan penyelenggaraan pemerintahan. 3. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui tertib administrasi ketatalaksanaan 4. Peningkatan program pemacu PAN dan tertib administrasi kepegawaian Setda dan Sekretariat DPRD 5. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan standar pelayanan

1.20 1.41

Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur

1.

1.20 1.42

5.

Pengembangan sistem dan akses pelayanan publik melalui peningkatan kompetensi sesuai kewenangan pada bidang pelayanan dasar dan penunjang berbasis teknologi infomatika guna mewujudkan pelayanan prima.

a b c

d

Pengiriman Diklat Pim Tk II dan III Teknis dan 2. Fungsional 3. Diklat Prajab Gol I, II dan III Umum Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 1. Persentase jumlah apratur pemerintah kecamatan dan kelurahan yang telah mendapatkan pendidikandan pelatihan teknis

Meningkatnya persentase indeks kepuasan masyarakat mencapai 80%; Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Meningkatnya persentase standar mutu pelayanan 1.10 1.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran mencapai 90%; Meningkatnya persentase sarana dan prasarana 1.10 1.02 Program peningkatan sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan publik berbasis aparatur teknologi informasi mencapai 75%. Tewujudnya tertib administrasi dan pengelolaan 1.10 1.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya administrasi kependudukan sebesar 100%. aparatur 1.10 1.06 1.10 1.15

Penyelenggaraan Diklat Prajab Gol I, II / III Honorer

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program Penataan Administrasi Kependudukan

1.24.1.15

Target

1.766.403.000 7 kelurahan

Capaian kinerja program dan kerangka pendanaan 2013 Target Rp. Target 10 4.013.802.000 10 kelurahan 2.833.128.000 kelurahan Rp.

2014


2015 Rp.

Target

2.847.293.640 10 kelurahan

2.861.530.108

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

80%

85%

87%

90%

95%

95%

100%

291 CPNS 291 CPNS Gol I Gol I dan II , dan II , 65 CPNS 65 CPNS Gol Gol III III

5.631.340.000

100%

3.390.500.000

100%

3.475.262.500

100%

3.562.144.063

100%

70 orang

56 orang

56 orang

56 orang

56 orang

516 orang

600 orang

600 orang

600 orang

600 orang

3.651.197.664

70%

8.558.766.000

3 Kel. 100%

75%

8.188.375.000

3 Kel. 100%

80%

7.866.963.375

8.279.517.734

8.630.302.178


100%

100%

2.016.231.000

100,00%

2.051.515.043

100,00%

2.166.169.829

100,00%

2.353.105.359

100,00%

2.477.576.587

-


100%

100%

225.000.000

100,00%

306.120.721

100,00%

309.452.833

100,00%

336.157.908

100,00%

-


124.884.000

100,00%

229.590.540

100,00%

232.089.625

100,00%

252.118.431

1.534.240.000

87,00%

1.541.911.200

88,00%

2.049.620.756

89,00%

1.746.161.345

30orang

7.854.948.000 3.954.593.000

30orang

7.190.344.710 100,00%

3 Kel. 100%

90%

-

30orang

3 Kel. 100%

85%

100%

3.061.207.206

30orang

7.851.861.370 100,00%

3 Kel. 100%

3.094.528.327

15 kel 100%

3.361.579.084

8.391.258.009

39.337.534.215 17.011.302.741

Dinas Kependudukan dan Capil

100%

11.064.597.818


353.939.512

100%

1.530.670.974


100,00%

265.454.634

100%

1.104.137.230

90,00%

1.754.892.152

90%

8.626.825.452

100,00%

3.539.395.124

100%

100% 86,00%

74,77% 100,00%

75,77% 100,00%

100,00% 100,00% 100,00%

100,00% 100,00% 100,00%

100,00% 100,00% 100,00%

81,00% 100,00% 100,00%

81% 100% 100%

85,00%

86,00%

87,00%

88,00%

89,00%

90,00%

90%

80,00%

81,00% 100,00%

82,00% 100,00%

83,00% 100,00%

84,00% 100,00%

85,00% 100,00%

85% 100%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

65%

70%

3 web

3 Website

100%

100%

3400 berkas 55,00% 30,00% 6510 berkas

3600 berkas 2,00% 5,00% 6600 berkas

-7-

602.000.000

546.450.000 75%

546.450.000

4 Website

546.651.000 80%

546.651.000

5 Website

100%

575.603.005 87%

575.603.005

5 Website

100% 396.000.000

453.000.000

189.000.000 3750 berkas

170.000.000 3900 berkas

216.000.000

4000 berkas

600.806.020 90%

600.806.020

6 Website

100%

497.591.000

41.523.924.287 Setda, BKD, Kantor Diklat

30orang

8.049.122.127 100,00%

90%

85,00%

602.000.000

Jumlah dokumen/arsip daerah yang diselamatkan/dipelihara Rasio ketersediaan Sarana/prasarana Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan 1. penyimpanan arsip yang berfungsi dan prasarana kerasipan terpelihara Aksesbilitas/ketersediaan layanan informasi Program peningkatan kualitas pelayanan informasi 1. kearsipan Jumlah arsip dengan sistem administrasi yang Program perbaikan sistem administrasi kearsipan 1. baik

19.710.444.227 Kantor Diklat

294 org

100%

1.

100%

60%


1. Tingkat penerapan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan 2. Jumlah Web kota maupun SKPD yang aktif 3. Jumlah SKPD yang terpasang jaringan Internet


100%

-

Rasio Bayi berakti kelahiran Rasio Pasangan berakte nikah Rasio keluarga ber KK Rasio Penduduk ber Akte Kelahiran/1000 kk

10 kelurahan

100%

150 orang

1. Rasio Penduduk ber KTP


Rp.

Meningkatkan kompetensi teknis dan fungsional

4. Tingkat ketersediaan dan akurasi data informasi keuangan daerah

1.24 1.18

3 kelurahan

2012 Rp.

4.

9. Tersedianya pranata dalam peningkatan kesadaran masyarakat dalam tertib administrasi kependudukan

1.24 1.17

0 kelurahan

2011

3 Kel. Jumlah jabatan yang terisi sebesar 1.993 jabatan (90 %) Eselon II 37 orang, Esl III 198 orang, esl IV 1.703 orang, Esl V 55 orang dari 2.215 jabatan yang ada Esl 40 , Esl III 204, els IV 1.915 dan Esl V 56.

6. Rasion penduduk ber NIK 7. Rasion pasangan cerai ber Akta Perceraian 8. Rasio penduduk meninggal berakta kematian

Urusan Kearsipan Program penyelamatan dan pelestarian 1.24 1.16 dokumen/arsip daerah

Target

2. Jumlah kelurahan yang berprestasi 3. Meningkatnya profesionalisme dalam pelaksanaan manajemen kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara 90% dalam waktu 5 tahun perencanaan

2. 3. 4. 5.

Otonomi Daerah, Pemerintahan Daerah, Administrasi Keuangan Program optimalisasi pemanfaatan teknologi 1.20 1.23 informasi


2.871.510.025 90%

2.871.510.025 Setda, DPKAD, Kan. Diklat

23 web

100%

100%

486.000.000

555.000.000

2.387.591.000

239.000.000 4100 berkas

294.000.000 4100 berkas

1.108.000.000

Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah

80.000.000

1,00%

83.000.000

1,00%

86.000.000

1,00%

90.000.000

1,00%

95.000.000

6%

434.000.000

75.000.000

5,00%

80.000.000

5,00%

83.000.000

5,00%

85.000.000

5,00%

88.000.000

25%

411.000.000

68.000.000

6900 berkas

72.000.000 7100 berkas

153.591.000 6700 berkas

63.000.000 6850berkas

Dinas Kependudukan dan Capil Dinas Kependudukan dan Capil, Setda

78.000.000 7100 berkas

434.591.000

Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah


NO 6.

7.

TUJUAN Pengembangan upaya perlindungan masyarakat untuk menjaga dan memelihara keamanan, ketertiban, persatuan, dan kesatuan serta kerukunan masyarakat dalam rangka mewujudkan terjaminnya keamanan dan ketertiban umum dan tegaknya hukum serta terselenggaranya perlindungan dan pengayoman terhadap masyarakat yang didukung oleh sarana prasarana keamanan dan ketertiban yang memadahi

Pengembangan komunikasi timbal balik antara pemerintah dan pemangku kepentingan yang mendorong terwujudnya masyarakat yang responsif terhadap informasi yang didukung oleh keterbukaan informasi publik yang bertanggungjawab

SASARAN


a. Meningkatnya persentase keamanan, ketentraman Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri dan ketertiban masyarakat 80%; b. Meningkatnya 1.19 1.19 Program pemberdayaan masyarakat untuk persentase pemberantasan menjaga ketertiban dan keamanan penyalahgunaan Napza, Miras, dan penyakit masyarakat (Pekat) lainnya 80 %; c. Meningkatnya persentase kemampuan perlindungan masyarakat (Linmas) mencapai 80% 1.19.1.24

a b

c

Program Hari Anti Narkoba Internasional

Meningkatnya keterbukaan informasi publik Urusan Informasi dan Komunikasi mencapai 100%; Meningkatnya hubungan komunikasi timbal balik 1.25 1.15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi antara pemerintah, masyarakat dan Media Masa dan Media Massa mencapai 100% Meningkatnya partipasi masyarakat dalam pembangunan wilayah 100%

1.25 1.18

1.25 1.21

Program kerjasama informsi dan media massa

Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi



2011 Target

2012 Rp.

Target

2.205.463.500 1. Menurunnya Jumlah kejadian terkait ketertiban dan keamanan

0%

5%

2. Menurunnya jumlah pelanggaraan perda 10 % per tahun 116 Pelanggaran 1. Meningkatnya kesadarn masyarakat dalam memahami bahaya lahgun dan peredaran narkoba

100%

2.055.463.500

10%

100%

Rp.


1.312.047.681 5%

1.147.047.681

10%

150.000.000

100%

6.437.386.000

1.363.785.185 5%

1.182.285.185

10%

165.000.000

100%

7.800.700.019

2014

1.547.975.234

10%

181.500.000

Target

1.747.625.234 5%

100%

7.942.440.338


2015 Rp.

1.581.506.683 5%

1.361.891.683

100%

8.268.434.339

8.210.428.282 25%

7.294.663.282


50%

10%

199.650.000


Rp.

219.615.000

100%

8.106.920.696

915.765.000

Dinas Sosial, Pemuda dan Olahraga

38.555.881.393

1. Jumlah SIM di SKPD yang terbangun

2. Persentase kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang dipublikasi masyarakat 3. Persentase peliputan, dokumentasi dan informasi media penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan 4. Ketersediaan Pranata Keterbukaan Informasi Publik 1. Jumlah kegiatan Press release, pantauan berita elektronik, analisa berita surat kabar, pemuatan berita di website dan jumpa pers 2. Jumlah Dialog interaktif, publikasi, siaran langusng dan sosialsasi di media 1. Meningkatnya aparatur yang mempunyai pengetahuan teknologi dan informasi

5 SIM

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

225 kali

225 kali

115 Kali

115 Kali

10%

10%

-8-

3.057.522.000

3.379.864.000

5 SIM

225 kali

4.228.238.739

3.447.461.280

115 Kali -

10%

5 SIM

225 kali

4.207.080.607

3.585.359.731

115 Kali 125.000.000

10%

5 SIM

225 kali

4.400.513.816

6 SIM

4 SIM

3.692.920.523

115 Kali 150.000.000

10%

225 kali

4.121.677.160

26 SIM


3.785.243.536


200.000.000

650.000.000 Sekretariat Daerah

115 Kali 175.000.000

10%


INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA SEMARANG TAHUN 2010-2015

VISI " TERWUJUDNYA SEMARANG KOTA PERDAGANGAN DAN JASA YANG BERBUDAYA MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA"\ MISI Mewujudkan kemandirian dan daya saing daerah NO

PROGRAM YANG DILAKSANAKAN TUJUAN


SASARAN


2011 Target

Mengembangkan peran koperasi dan UMKM serta lembaga keuangan mikro dalam pemenuhan kebutuhan pasar, serta pengembangan kewirausahaan dan pengembangan lokal untuk mendorong daya saing

a

Meningkatnya persentase koperasi aktif mencapai 75%;

b

Meningkatnya persentase jumlah UMKM non BPR/LKM 10% per tahun;

1.15 1.01


-


c

Meningkatnya persentase jumlah penyerapan tenaga kerja pada sektor UMKM 10% pertahun. Meningkatnya persentase akses permodalan KUMKM mencapai 25%; Meningkatnya persentase koperasi sehat mencapai 55%;

1.15 1.02


-


Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

-


1.

Mempertahan Koperasi aktif 75 %

1.

Meningkatnya jumlah UMKM 10%

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

1.

Jumlah penyerapan tenaga kerja pada sektor UMKM meningkat 2% per tahun Meningkatkan akses pembiayaan Koperasi dan UMKM 25 % penguatan kelembagaan KSP/USP dan LKM Meningkatnya peringkat kesehatan koperasi 55 % dari Koperasi aktif

d e

Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

1.15 1.06 1.15 1.15 1.15 1.16

1.15 1.17

2

Mengembangkan struktur a perekonomian daerah melalui pengembangan investasi, potensi dan produk unggulan daerah yang berdaya b. saing serta mengembangkan BUMD dan aset-aset daerah untuk mendorong sektor riil dalam rangka memperluas c. kesempatan kerja

Meningkatnya persentase iklim investasi yang kondusif di Kota Semarang mencapai 80%; Meningkatnya persentase kerjasama pengelolaan aset dengan investor mencapai 75%. Revitalisasi kawasan-kawasan industri sebesar 50%

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

1.


-


-


1.16 1.04

Program Disiplin Aparatur

-


1.16 1.06

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 1.

1.16 1.17

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah

1.

Kelancaran pelayanan administrasi SKPD Jumlah dan nilai penanaman modal daerah

Ketersediaan pranata Penyertaan Modal PDAM Kota Semarang Tingkat daya tarik investasi dalam bentuk jumlah pelaku investasi pembangunan daerah

2.

Jumlah Tenaga kerja yang terserap

1.

Ketersediaan pranata investasi

Target

63.333.444.194

4.088.923.270

Rp. 68.665.946.920

4.423.574.500


313.345.336.943

4.652.553.068

22.129.061.240

100%

233.930.700

100%

199.540.000

100%

211.443.500

100%

223.195.000

100%

209.397.500

100%

1.077.506.700 Dinas Koperasi dan UKM

100%

100%

337.274.000

100%

323.955.000

100%

263.260.000

100%

280.949.000

100%

325.008.500

100%


100%

100%

48.064.000

100%

29.574.000

100%

31.070.200

100%

32.525.000

100%

35.163.068

100%

176.396.268 Dinas Koperasi dan UKM

100%

100%

441.013.000

100%

461.240.402

100%

563.709.570

100%

498.200.000

100%

579.000.000

100%


10252 UKM

2%

1.120.857.000

2%

999.750.000

2%

976.340.000

2%

1.257.812.500

2%

1.235.984.000

50%


15.709 UKM

2%

1.671.308.300

2%

921.000.000

2%

945.600.000

2%

913.393.000

2%

1.048.000.000

50%


2.153 UKM

5%

35%

38%

6% 1.171.954.000

42%

5% 1.004.550.000

46%

5% 1.097.500.000

50%

4% 1.217.500.000

55%

25% 1.220.000.000

55%


10.080.472.100

6.234.550.000

6.458.120.000

6.488.303.050

46.018.033.150

100%

100%

1.056.608.500

100%

921.600.000

100%

1.013.760.000

100%

1.064.490.000

100%

1.096.440.000

100%

5.152.898.500

100%

100%

433.701.500

100%

346.500.000

100%

381.150.000

100%

400.210.000

100%

412.220.000

100%

1.973.781.500

100%

100%

100.000.000

100%

81.710.000

100%

89.880.000

100%

94.370.000

100%

97.200.000

100%

463.160.000

100%

100%

101.340.000

100%

167.680.000

100%

176.060.000

100%

181.341.800

100%

2% (Rp. Rp. 1.819.593.852 1.783.915.514.999 ,-) 100%

100%

2.298 penanaman modal

2%

14.256 orang

4% (Rp. 13.404.938.000 1.855.985.70 1.803)

152.440.000 7.007.472.100

100% 1.530.000.000

14.541 org

4%

8% (Rp. 2.860.950.000 1.950.962 .524.155)

100% 1.387.000.000

14.831 org

6% 15.127 org

100% 1.519.000.000

8%

15.429 org 1 Kajian Grand Strategi 202.130.000 Investasi di Kota Smg

10% (Rp. 2.939.491.250 1.969.586. 874.638)

29.128.601.350

Badan Pelayanan Perijinan Terpadu, Sekretariat Daerah

100% 1.595.000.000

10%

1.543.000.000

10%

7.574.000.000

Badan Pelayanan Perijinan Terpadu

15.737 org 1 Kajian Isu 212.240.000 Strategis Penanama n Modal


5 Kajian Isu 218.610.000 Strategis Penanama n Modal

1 dokumen Prolegda Pelayanan Perijinan

100%

100%

204.290.500

100%

224.719.550

100%

247.191.505

100%

271.910.656

100%

299.101.721

100%

1.247.213.932 Kantor Ketahanan Pangan

100%

100%

87.744.000

100%

114.218.800

100%

105.266.100

100%

108.642.400

100%

120.348.365

100%

536.219.665 Kantor Ketahanan Pangan

100%

100%

36.700.000

100%

40.370.000

100%

44.407.000

100%

48.847.700

100%

53.732.470

100%

224.057.170 Kantor Ketahanan Pangan

111.021 kg/1.000 pend

113.241 kg / 1000 penduduk

738.553.753

122.576 kg / 1000 penduduk

775.481.440

122.576 kg / 1000 penduduk

2 kelurahan 177 P-IRT

183.750.000

1 dokumen Kajian Potensi Daerah

10% (Rp. 2.915.750.000 1.969.586. 874.638)

Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Badan Pelayanan Perijinan 778.861.800 Terpadu

100%

130.000.000

1 dokumen Prolegda BUMD Aneka Usaha

100% 6% (Rp. 1.893.105. 415.839)


946.730.000


Urusan Ketahanan Pangan

a

Meningkatnya persentase ketersediaan pangan utama sebesar 10%;

b

Meningkatnya persentase pengembangan Kelurahan mandiri pangan 6%;

1.21 1.01

Meningkatnya persentase cadangan pangan daerah 11%; Meningkatnya persentase kualitas bahan pangan yang memenuhi standar mutu pangan sebesar 5%.

1.21 1.02


-


1.21 1.06


-


Program Ketahanan Pangan

1.

d

3.939.609.402


2015 Rp.


1.16 1.02

1.16 1.16

c

55.851.407.754

2014

100%

16.756.588.000 1.16 1.01

2.

Mengembangkan produktivitas bahan pangan untuk menjaga ketersediaan bahan pangan dan meningkatkan ketahanan pangan, dengan sasaran pembangunan


Urusan Penanaman Modal

1.16 1.15

3

Rp.

59.349.132.075

5.024.401.000

2.

1.15 1.18

Target

66.145.406.000

Alokasi Anggaran Misi 3 1

2012 Rp.

1.365.775.000

1.21 1.16

1.21 1.17


Program Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

-

1.529.663.988

1.598.333.369

1.714.246.769

1.823.733.793

8.031.752.920


Ketahanan pangan daerah dan kelancaran distribusi bahan pangan pokok

2.

Lumbung pangan masyarakat

3. 1.

Produk pangan /olahan pangan yang memenuhi standar mutu Kelurahan mandiri pangan

2. 3.

Skor pola pangan harapan Kelancaran akses pangan masyarakat miskin

115.506 kg / 1000 penduduk

117.816 kg 669.890.025 / 1000 penduduk

120.173 703.384.526 kg / 1000 penduduk

6 kelurahan

10 kelurahan

14 kelurahan

18 kelurahan

22 kelurahan

22 kelurahan

17900%

18100%

18300%

18500%

18700%

18700%

8 kelurahan

10 kelurahan

637.990.500

480.465.613

546.292.261

14 kelurahan

575.069.797

14 kelurahan

4 kelurahan

6 kelurahan

7950%

8300%

8600%

8900%

9200%

9500%

9500%

Kantor Ketahanan Pangan

600 KK

900 KK

1.200 KK

1.500 KK

1.800 KK

2.100 KK

2.100 KK

Kantor Ketahanan Pangan

-9-

399.050.000

12 498.084.238 kelurahan




NO



SASARAN


2011 Target

4

Mengembangkan produktivitas a pertanian yang berorientasi pada sistem agribisnis b

c

d

Meningkatnya tingkat kesejahteraan petani 75%;

7.844.872.200

Meningkatnya persentase kualitas dan kuantitas produksi peternakan sebesar 10% per tahun;

2.01 2.01


-


2.01 2.02

-


Meningkatnya persentase kualitas dan kuantitas produksi komoditas tanaman perkebunan 1% per tahun; Mempertahankan luasan lahan pertanian produktif sebesar 90 %;

2.01 2.06

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

-


2.01 2.15

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

1.

Tingkat pendapatan petani

2.01 2.16

Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan

1.

Tingkat ketersedian bahan pangan daerah, khsusunya beras dan konsumsi pangan sumber karbohidrat non beras guna memenuhi kebutuhan pangan masy Tersedianya pranata kebijakan pertanahan& infrastruktur pertanian dan pedesaan

2.01 2.17 2.01 2.18

2.01 2.19 2.01 2.20 2.01 2.21 2.01 2.22

Mengembangkan produktivitas e pertanian yang berorientasi pada sistem agribisnis

Mempertahankan luasan hutan produktif seluas 1.559,7 ha.

Mengembangkan kualitas pariwisata a melalui pemanfaatan teknologi, kelembagaan, obyek wisata dan sarana prasarana pendukung b

c

d

6

Mengembangkan Produktivitas kelautan a dan perikanan yang berorientasi pada sistem agribisnis b

c

d e

f

Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan

1.

Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak Program peningkatan produksi hasil peternakan

1.

2014


2015 Rp.

Target

Rp.


1.

1. 1. 1.

Tingkat daya serap pasar terhadap hasil produksi pertanian/perkebunan daerah Tingkat pemanfaatan teknologi tepat guna dalam menunjang peningkatan hasil produk komoditas hasil pertanian/perkebunan Tingkat produktivitas, kualitas dan hasil produksi pertanian/perkebunan Tingkat kinerja tenaga penyuluh pertanian lapangan Angka kesakitan dan kematian ternak akibar penyakit menular Tingkat produktivitas, kualitas dan hasil produksi komoditas peternakan

6.288.661.987

6.920.028.186

7.609.031.004

8.366.934.105

37.029.527.482

100%

605.718.450

100%

312.928.083

100%

344.220.891

100%

378.642.980

100%

416.507.278

100%

2.058.017.681 Dinas Pertanian

100%

100%

222.166.650

100%

305.805.418

100%

336.385.959

100%

370.024.555

100%

407.027.011

100%


100%

100%

119.638.200

100%

49.330.732

100%

54.263.805

100%

59.690.186

100%

65.659.204

100%

220

242

395.421.500

6,30%

7,35%

775.000.000

55.221 RTS

20,00%

99,48%

99,58%

423.402.000

98,51%

98,91%

266

8,37%

239.640.500

1.010.637.320

20,00%

293

9,45%

263.604.550

1.111.701.052

20,00%

99,68%

205.571.014

-

99,11%

332

10,50%

289.965.005

1.222.871.157

20,00%

99,78%

226.128.115

99.220.000

99,31%

335

11,55%

318.961.506

1.345.158.273

20,00%

335

11,55%

348.582.127 Dinas Pertanian 1.507.593.061 Dinas Pertanian

5.465.367.802

Dinas Pertanian, Sekretariat Daerah

20,00%

99,88%

248.740.927

99,98%

273.615.020

99,98%


109.142.000

99,51%

120.056.200

99,71%

132.061.820

99,71%

460.480.020 Dinas Pertanian


95,14%; 99,7%

96,1%; 99,8%

4.042.924.500

97,06%; 99,9%

2.505.583.421

98,03%; 100%

2.756.141.763

99,01%; 100%

3.031.755.939

100%; 100%

3.334.931.533

100%; 100%

33,33%

41,67%

-

50,00%

242.000.000

58,33%

266.200.000

66,67%

292.820.000

75,00%

322.102.000

75,00%


5,40%

4,70%

307.496.400

4,10%

262.918.480

3,50%

289.210.328

2,80%

318.131.361

2,20%

349.944.497

2,20%


90,08%

91,43%

953.104.500

92,80%

1.055.027.020

94,20%

1.163.029.722

95,61%

1.276.332.694

97,04%

1.400.965.964

97,04%


0,00%

5,00%

15,00%


528.069.800 Program rehabilitasi hutan dan lahan

1.

Tingkat partisipasi masyarakat terhadap upaya pelestarian penghijauan /lahan

129.000.000

528.069.800

2,50%

3.406.500.000

2.04 1.15

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

1.

Meningkatnya kunjungan wisata

2.04 1.16

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

1.

Meningkatnya lama tiggal wisatwan asing

2.04 1.17

Program Pengembangan Kemitraan Kepariwisataan

1.

Tingkat okupansi hotel

2. 3. 4.

Meningkatnya jumlah destinasi wisata Jenis dan jumlah rumah makan/restoran dan kawasan kuliner Jenis dan jumlah pelaku usaha pariwisata

-


-


1.

Cakupan bina kelompok pelaku perikanan dan kelautan 20% per tahun Jumlah Kelompok pelestari lingkungan

2.05 1.20

Program pengembangan budidaya perikanan

1.

Meningkatkan produksi perikanan budidaya 15% per tahun

2.05 1.21

Program pengembangan perikanan tangkap

1.

2.05 1.22

Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan 1.

2.05 1.23

Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan

Meningkatkan produksi perikanan tangkap 5% per tahun Meningkatkat Pengetahuan masyarakat perikanan dan masyarakat konsumsi ikan Meningkatkan produksi ikan olahan 3 % per tahun Meningkatkan Konsumsi ikan 3 % per tahun

1. 2.

145.000.000 2,50%

3.602.650.000

145.000.000

167.000.000 2,50%

3.593.626.000

167.000.000

184.000.000 2,50%

3.539.981.000

184.000.000

1.153.069.800

3.476.878.000

17.619.635.000

1.028.000.000

6%

881.680.000

6%

908.130.000

6%

934.374.000

6%

953.826.000

30,00%

4.706.010.000

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

0,00%

0%

2.200.000.000

0%

2.537.115.000

0%

2.496.126.000

0%

2.410.556.000

0%

2.333.052.000

0,00%

11.976.849.000


178.500.000

5,4

183.855.000

5,54

189.370.000

5,66

195.051.000

5,72

190.000.000

936.776.000


3,54

5,26

29 obyek

10%

15%

15%

10%

10%

60,00%

0,00%

10%

10%

10%

10%

10%

50,00%

0,00%

10%

10%

10%

10%

10%

50,00%

100%

100%

536.775.850

100%

455.000.000

100%

460.000.000

100%

465.000.000

100%

475.000.000

100%

2.391.775.850 Dinas Kelautan dan Perikanan

100%

100%

294.802.150

100%

270.000.000

100%

275.000.000

100%

280.000.000

100%

285.000.000

100%


100%

100%

48.500.000

100%

99.000.000

100%

102.000.000

100%

105.000.000

100%

110.000.000

100%

464.500.000 Dinas Kelautan dan Perikanan

(60 kelompok)

20%

465.000.000

20%

226.000.000

20%

226.800.000

20%

1.060.000.000

20%

1.105.000.000

20%


2 kelompok

-

75.000.000

1 kelompok

100.000.000

1 kelompok

100.000.000

4 kelompok

312,5 ton

15%

951.917.000

15%

480.000.000

15%

485.000.000

15%

920.000.000

15%

940.000.000

15%


93,6 ton

5%

210.505.000

5%

188.000.000

5%

189.000.000

5%

250.500.000

5%

293.500.000

5%


3%

290.000.000

3%

150.000.000

3%

155.000.000

3%

165.000.000

3%

175.000.000

15%


10,68 ton

3%

345.000.000

3%

320.500.000

3%

320.500.000

3%

390.000.000

3%

383.750.000

3%


23,04kg/kapita/th

3% (23,73 kg/kapita/th

3.142.500.000

1.

129.000.000

6%

1.633.042 orang

Meningkatnya tingkat kesejahteraan Urusan Kelautan dan Perikanan Nelayan 5 % per tahun dan petani perikanan 7 % per tahun; Meningkatnya cakupan binaan kelompok 2.05 1.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran pelaku usaha perikanan dan kelautan rata- 2.05 1.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur rata 20% per tahun; Meningkatnya persentase produksi 2.05 1.06 Program peningkatan pengembangan sistem budidaya perikanan ratra-rata 15% per pelaporan capaian kinerja dan keuangan tahun; Meningkatnya persentase produksi 2.05 1.15 Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir perikanan tangkap rata-rata 5% per tahun; Meningkatnya persentase produksi 2.05 1.16 Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam perikanan olahan sebesar 3% per tahun; Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan Meningkatnya persentase konsumsi makanan dari ikan sebesar 3% per kapita per tahun;


100%

Meningkatnya persentase tujuan destinasi Urusan Pariwisata wisata di Kota Semarang sebesar 20%;

Meningkatnya persentase kuantitas kunjungan wisata ke Kota Semarang ratarata sebesar 10 % per tahun; Meningkatnya persentase daya saing dan daya jual destinasi wisata di Kota Semarang mencapai 25% Meningkatnya persentase kualitas dan kuantitas sarana prasarana pariwisata serta fasilitas pendukungnya 10%

Rp.

Urusan Kehutanan

2.02 2.16

6.

Target

Urusan Pertanian

2.

5.

2012 Rp.

- 10 -

-

2.263.500.000

1 kelompok

3% (24,44 kg/kapita/th

2.288.300.000

75.000.000 1 kelompok

3% (25,18 kg/kapita/t h

3.735.500.000

3% (25,93 kg/kapita/ th

5,72

3.867.250.000

3% (26,71 kg/kapita/ th

15.297.050.000

3% (26,71 kg/kapita/t h


Dinas Kelautan dan Perikanan


NO



SASARAN


2011 Target

7

Rintisan pasar-pasar tradisional modern a dan perlindungan bagi keberadaan pasar tradisional serta pengembangan b perdagangan dalam negeri dan ekspor c d

e

Berkembangnya pasar tradisional modern Urusan Perdagangan sebanyak 2 buah per tahun; Penataan PKL 100%; Pengaturan berkembangnya pasar-pasar retail modern yang baru Meningkatnya persentase nilai ekspor komoditi non migas rata-rata 10% per tahun; Meningkatnya persentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB sebesar 10%

2.06 2.01 2.06 2.02 2.06 2.06 2.06 2.15

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan

Kelancaran pelayanan administrasi SKPD Kelancaran pelayanan administrasi SKPD Kelancaran pelayanan administrasi SKPD

1.

Meningkatnya kesadaran pelaku usaha dan konsumen dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa 100 % Jumlah penanganan barang/produk beredar dipasar tidak sesuai standar yang ditentukan

b

Terwujudnya city branding Kota Semarang 100 %;

Meningkatnya persentase struktur industri yang kuat berbasis pada pendekatan klaster dan berdaya saing tinggi sebesar 50%;

467 pelaku usaha

1.

2.06 2.18

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri

1.

1.

Stabilitas harga kebutuhan pokok dan jasa yang terjangkau oleh masyarakat 100% Jumlah kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat (bazar, pasar murah, dll) Membina dan menata PKL 100%

2.

Jumlah Pedagang kaki lima yang dibina dan memiliki kemandirian dalam usaha

28.772.192.300

-


2.07 2.02


-


2.07 2.06


-


2.07 2.16

Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

1.

2.07 2.17

Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

1.

Persentase industri kreatif terutama industri kecil/home industri Jumlah cluster baru industri kecil dan menengah Produksi dan transaksi penjualan IKM

2.07 2.18

Program Penataan Struktur Industri

1.

Peningkatan penataan struktur IKM

2.07 2.19

Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial

1.

Penataan kawasan sentra-sentra industri potensial

2.

28.103.350.867

2014


2015 Rp.

Target

31.068.237.112

Rp. 34.897.279.357


148.830.151.635

6.301.880.000 900.030.000

100% 100%

6.082.549.000 700.877.000

100% 100%

6.193.850.000 725.297.000

100% 100%

6.307.307.000 754.873.000

100% 100%

6.423.469.000 784.757.000

100% 100%

31.309.055.000 Dinas Pasar 3.865.834.000 Dinas Pasar

100%

60.000.000

100%

170.000.000

100%

265.000.000

100%

455.000.000

100%

630.000.000

100%

1.580.000.000 Dinas Pasar

16% (120 pelaku usaha)

36% (150 384.964.000 pelaku usaha)

56% (150 521.130.000 pelaku usaha)

78% (160 543.341.947 pelaku usaha)

100% (160 585.255.090 pelaku usaha)

100% (160 618.243.872 pelaku usaha)

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100%

0 Kasus

25,00%

20,00%

15,00%

10,00%

5,00%

75%

5% 1 pasar modern

10,00%

10,00%

100%

100,00%

340.000.000

16.972.218.000

5% 1 pasar modern

399.336.300

20.469.550.000

10,00%

1.030.000.000

20%

5% 1 pasar modern

414.606.920

19.398.567.500

10,00%

100,00%

22.124.408.787

100,00%

25.339.077.769

5 pasar modern

10,00%

10%

100%

100%

100%

313.071.000

100%

282.900.000

100%

289.972.500

100%

297.331.813

100%

304.652.358

100%

1.487.927.671

100%

100%

147.124.000

100%

147.696.350

100%

151.388.759

100%

155.173.478

100%

159.052.815

100%

760.435.402

100%

138.833.202

100%

142.304.033

100%

145.861.633

100%

149.508.173

100%

67% (132 IKM)

624.126.800

100% 2.879.296.062

100%

621.162.969

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Pasar, Dinas Perindustrian dan 104.303.822.056 Perdagangan, Sekretariat Daerah 2.089.083.327

100%

2.743.382.298

386.821.875

25%

20%

100%

20%

1 pasar modern

480.568.747

100%

100% 4.617.753.809

4.909.015.548

100%

100% 56% (50 IKM)

1 buah

18% (2 buah)

20%

3%

50.000.000

3%

75.000.000

3%

100.000.000

3%

125.000.000

3%

150.000.000

20%

3%

900.000.000

3%

1.295.778.750

3%

1.323.197.329

3%

1.935.380.962

3%

1.999.620.698

- 11 -

567.388.000

- 36% (4 buah)

61.026.000

40% (8 sentra)

-

179.047.196

78% (214 IKM) 54% (6 buah)

60% (12 sentra)

90% (296 IKM) 72% (8 buah)

686.539.480

185.893.961

80% (16 sentra)

100% (378 IKM) 100% (10 buah)

1.755.193.428

203.812.495

100%

100% (20 sentra)

3.029.422.344

Dinas Pasar, Sekretariat Daerah

100%

362 IKM

20% (4 sentra)

48.999.000

562.687.500

5%

20%

100%

20%

1 pasar modern

454.571.360

10,00%

100,00% 428.750.000

5%

Dinas Perindustrian dan 2.652.934.909 Perdagangan, Sekretariat Daerah

100%

2.087.608.000



100% 100%

Urusan Perindustrian 2.07 2.01

Rp.

2 Produk

Transaksi dan distribusi komoditas ekspor non 885.249.654,05 U$ migas 5% pertahun Stabilitas harga kebutuhan pokok dan jasa yang terjangkau oleh masyarakat 100% -

Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

3.

Mengembangkan kualitas produk sektor a perindustrian melalui pemanfaatan teknologi, kelembagaan dan sarana prasarana pendukung

100%

Jumlah kasus/kejadian yang diakibatkan oleh pemakaian produk/barang yang tidak sesuai dengan standar yang ditentukan (LPG, dll)

2.

8

100% 100%

3.

2.06 2.17

Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan

Target

25.989.092.000 -

2.

2.06 2.19

2012 Rp.

17.237.055.717

100% (378 IKM) 100% (10 buah)

1.930.712.771

215.468.733

15% 15% 100% (20 sentra)

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Perindustrian dan 625.506.041 Perdagangan

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Perindustrian dan 500.000.000 Perdagangan Dinas Perindustrian dan 7.453.977.739 Perdagangan Dinas Perindustrian dan 845.248.385 Perdagangan 5.563.960.479


INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA SEMARANG TAHUN 2010-2015 VISI" TERWUJUDNYA SEMARANG KOTA PERDAGANGAN DAN JASA YANG BERBUDAYA MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA" MISI Mewujudkan tata ruang wilayah dan infrastruktur yang berkelanjutan NO

TUJUAN


SASARAN

Kondisi INDIKATOR KINERJA PROGRAM Kinerja Awal RPJMD (Tahun

2011 Target

ALOKASI ANGGARAN MISI 1.

Pengembangan struktur jaringan jalan

a

meningkatnya persentase kualitas dan

yang sistematis sesuai dengan Rencana

kuantitas sarana prasarana jaringan jalan

Tata Ruang

Urusan Pekerjaan Umum

Target

Capaian kinerja program dan kerangka pendanaan 2013 Rp.

Target

Rp.

Target

2014

KONDISI KINERJA ADA AKHIR

2015 Rp.

Target

PERIODE RENSTRA SKPD Target Rp.

Rp.

280.685.254.500

251.750.747.015

251.529.879.280

264.369.186.558

279.285.210.954

1.327.620.278.307

97.357.476.000

92.811.778.216

90.638.186.347

95.160.012.839

101.464.685.493

477.432.138.895


sebesar 50%. 1.03.1.01

Meningkatnya persentase sarana

a


prasarana estetika kota mencapai 75%; Pengembangan kelengkapan jalan

2012 Rp.

1.03.1.02

b

Meningkatnya

(street furniture )

kualitas

sarana

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

dan

-

prasarana penerangan jalan umum 35 %; 1.03.1.03

c

Meningkatnya

kuantitas

sarana

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Kelancaran pelayanan administrasi SKPD Kelancaran pelayanan administrasi SKPD Tersedianya pakaian kerja

dan

lapangan

prasarana penerangan jalan umum 30%. 1.03.1.05

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1.03.1.06

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1.03.1.15

-

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan


100%

100%

1.243.455.000

100%

1.350.850.000

100%

1.372.850.000

100%

1.395.850.000

100%

2.498.261.485

100%

7.861.266.485 Dinas Bina Marga, PJPR

100%

100%

4.883.619.000

100%

2.148.531.069

100%

1.938.773.795

100%

1.522.317.435

100%

1.579.411.485

100%


100%

100%

103.380.000

100%

120.000.000

100%

130.000.000

100%

140.000.000

100%

150.000.000

100%

100%

100%

326.000.000

100%

565.000.000

100%

600.000.000

100%

660.000.000

100%

720.000.000

100%


100%

100%

257.263.000

100%

678.460.000

100%

635.845.000

100%

643.230.000

100%

749.890.000

100%

2.964.688.000 Dinas Bina Marga

25%


643.380.000

Tingkat kapasitas jalan, frekuensi -

pemanfaatan jalan dan waktu

15%

38.264.558.000

18%

23.800.000.000

20%

21.800.000.000

22%

22.345.000.000

25%

22.903.625.000

19%

29.757.071.000

19%

24.100.000.000

19%

22.100.000.000

21%

22.652.500.000

21%

23.218.812.500

99,00%

121.828.383.500 Dinas Bina Marga 1.325.000.000 Dinas Bina Marga

pelayanan jalan dalam kota 1.03.1.16

Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan & Jembatan

1.03.1.17

Program Pembangunan sistem informasi/data

1.03.1.18

base jalan dan jembatan Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan

1.03.1.19

Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

1.03.1.20

Program rehabilitasi/ pemeliharaan

1.03.3.29

infrastruktur kewilayahan Program Penerangan Jalan Umum

-

-

2.

Penyediaan perumahan yang layak huni bagi masyarakat dan masyarakat

a

berpenghasilan rendah (MBR) dan fasilitas pendukungnya

b

Meningkatnya persentase peremajaan perumahan di kawasan-kawasan kumuh mencapai 20%; Pemugaran rumah

tidak

layak

sebanyak 1000 rumah

huni

Program Pengelolaan Reklame

-

kebutuhan tempat pemakaman umum

mantap dan berfungsi Tingkat ketersediaan data dan informasi jalan dan jembatan Ketersediaan sarana dan prasarana kebinamargaan yang berfungsi dan terpelihara Tingkat pengendalian ruang wilayah strategis dan cepat Pengelolaan infrastruktur wilayah

20%

125.000.000

20,00%

300.000.000

20,00%

300.000.000

20,00%

300.000.000

20,00%

300.000.000

100,00%

15%

4.210.680.000

21,00%

3.168.812.147

21,00%

3.200.000.000

21,00%

3.200.000.000

21,00%

3.200.000.000

99,00%


6%

1.080.000.000

24.286.180.931

100,00%


100%

1. Jumlah LPJU baru yang terpasang PJU 62.211 ttk

1.

Jumlah LPJU terpasang dan

9.300 titik yg

terpelihara

terpelihara 915 titik

Jumlah titik reklame yang tertata dan terpelihara dengan baik

reklame pd 130

5%

1.04.1.01 1.04.1.02

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

1.04.1.03

1.04 1.17

-

Program peningkatan disiplin aparatur

-

Program peningkatan pengembangan sistem

-

1.04 1.20 1.04.1.24

pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan

Program pengelolaan areal pemakaman Program Pengembangan Teknologi dan Konstruksi

18.900.000.000

400.000.000

100%

500.000.000

2,50%

16.240.125.000

100%

5,00%

20%

19.960.170.677

20%

21.813.373.607

38%

1.306.200.000

100%

Kelancaran pelayanan administrasi SKPD Kelancaran pelayanan administrasi SKPD Kelancaran pelayanan administrasi SKPD Kelancaran pelayanan administrasi SKPD Tingkat partisipasi masyarakat

1. dalam pelestarian lingkungan 1.

permukiman Jumlah TPU yang berfungsi dan terkelola dengan baik

Jumlah Rumah/Gedung yang 1. terbangunan sesuai standar

100% 12,50%

625.000.000

100%

781.250.000

100%

976.562.500

100,00%

17.200.546.875

8,00%

18.607.741.797

2,00%

19.981.941.592

30%

6,00% 940.000.000

100%

6,00% 775.000.000

100%

100%

9.683.531.404

9.544.280.811

10.064.289.153

Reklame

900.000.000

100%

5.019.950.000

10.393.444.923

100%

Dinas Penerangan Jalan dan Reklame

53.635.935.191

100%

100%

516.423.000

100%

529.545.000

100%

552.156.000

100%

574.267.000

100%

590.767.000

100%

2.763.158.000 Dinas Kebakaran

100%

100%

3.665.259.000

100%

2.793.657.061

100%

2.874.000.000

100%

3.340.082.057

100%

3.503.501.152

100%


100%

100%

216.000.000

100%

230.000.000

100%

244.000.000

100%

258.000.000

100%

272.000.000

100%


100%

100%

64.110.000

100%

67.000.000

100%

72.000.000

100%

78.000.000

100%

96.000.000

100%

377.110.000 Dinas Kebakaran

35%

5%

2.025.000.000

7%

2.200.000.000

7%

1.869.000.000

8%

1.700.000.000

8%

1.700.000.000

35%

9.494.000.000

35%

5%

2.360.000.000

5%

1.240.000.000

5%

1.287.000.000

5%

1.407.000.000

5%

1.486.000.000

25%

7.780.000.000

40%

8%

5.103.596.900

8%

2.623.329.343

8%

2.646.124.811

8%

2.706.940.096

8%

2.745.176.771

40%

15.825.167.921

konstruksi Terbangunnya Gedung Kantor 2. Diklat, Kantor Kec. Genuk, Kant. Kec. Gunungpati, Gedung Arsip,

Dinas Penerangan Jalan dan

35%

8,00% 1.098.750.000

3.282.812.500 Dinas Bina Marga 87.430.605.264

ruas jalan 13.950.388.900

-

(TPU) 30%; 1.04.1.06

16%

15.400.250.000

10%

Urusan Perumahan

Meningkatnya persentase pemenuhan c

jembatan yang terpelihara secara

tumbuh dalam kota

2. 1.03.3.30

Jumlah prasarana jalan dan

1 Gedung

1 Gedung

1 Gedung

1 Gedung

-

Dinas Tata Kota dan Perumahan Dinas Tata Kota dan Perumahan Dinas Tata Kota dan Perumahan

4 gedung/ kantor

Gedung Satpol PP

- 12 -


NO 3.

TUJUAN


SASARAN

Kondisi INDIKATOR KINERJA PROGRAM Kinerja Awal

Urusan Penataan Ruang

Perwujudan struktur tata ruang yang seimbang, peningkatan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan

a

ruang yang konsisten dengan rencana

Meningkatnya

persentase

ruang

dengan

sesuai

2012 Target

Capaian kinerja program dan kerangka pendanaan 2013



961.401.100

100%

994.221.170

100%

1.047.955.899

100%

1.035.483.997

100%

1.046.432.797

100%

5.085.494.963 DTKP

100%

100%

380.000.000

100%

315.000.000

100%

310.000.000

100%

340.000.000

100%

350.000.000

100%

1.695.000.000 DTKP

100%

100%

895.320.000

100%

390.168.000

100%

385.168.000

100%

412.468.000

100%

437.468.000

100%

2.520.592.000 DTKP

2.250.000.000

100%

2.790.500.000

100%

2.940.375.000

100%

3.372.743.750

100%

4.012.730.938

100%

6.986.721.100

6.375.889.170

Rp. 6.612.498.899

Rp.

Target


100%

Rp.

Target

2015

100%

Rp.

Target

2014

Target

7.199.695.747

Rp. 7.957.631.735

35.132.436.651

pemanfaatan

fungsi

kawasan

melalui penataan kawasan strategis yang

1.05 1. 01


-

telah ditetapkan dalam Perda RTRW

tata ruang yang ditetapkan

2011

RPJMD (Tahun


50%; Meningkatnya b

persentase

penanganan

kawasan dan bangunan cagar

budaya

1.05 1. 02

sebesar 75%; c

Meningkatnya pengelolaan reklame 50 %.

1.05 1. 06

1.05 1. 15

1.05 1. 17

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program Perencanaan Tata Ruang

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

-

-

Kelancaran pelayanan administrasi SKPD Kelancaran pelayanan administrasi SKPD Tingkat ketersediaan pranata tata

1. ruang kota dan kawasan-kawasan

0%

100%

khusus kot 2. Kelestarian kawasan kota lama

100%

100%

Tingkat kesesuaian pemanfaatan 1. ruang kota dan tingkat konflik

100%

100%

100% 2.500.000.000

100%

100%

1.886.000.000

100%

100%

1.929.000.000

100%

2.039.000.000

15.366.349.688 DTKP, BAPPEDA

100%

100% 100%

2.111.000.000

10.465.000.000 DTKP, BAPPEDA

100%

pemanfaatan peruntukan lahan 4.

a

Pengembangan pengelolaan manajemen

Meningkatnya

persentase

sarana

dan

prasarana transportasi massal 50%;

pelayanan transportasi b

Meningkatnya

persentase

pengelolaan

Urusan Perhubungan 1.07 1.01

-

manajemen lalu lintas sebesar 80%; c

Meningkatnya

persentase

pengelolaan

18.892.451.000


1.07 1.02


manajemen perparkiran sebesar 100%. 1.07.1.03

-

Program Peningkatan Disiplin Aparatur -

5

a

Pengembangan manajemen pola

Meningkatnya persentase sarana dan

pergerakan angkutan barang yang

prasarana pola pergerakan angkutan

terintegrasi antar moda angkutan

barang sebesar 50%;

1.07.1.05

Aparatur 1.07 1.06

darat dan laut

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya


1.07 1.15

-

-

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

1. 2.

1.07 1.16

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

1.07 1.17

1.

Program peningkatan pelayanan angkutan

1.

Kelancaran pelayanan administrasi

1.07 1.19

Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas

1.07.1.18

1.

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

20.879.173.000

21.983.962.000

99.989.542.000

100%

4.327.951.000

100%

4.308.786.000

100%

4.308.786.000

100%

4.308.786.000

100%

4.544.386.000

100%

21.798.695.000

100%

100%

1.188.891.000

100%

1.148.491.000

100%

1.644.491.000

100%

1.504.491.000

100%

1.324.991.000

100%

6.811.355.000

100%

100%

99.950.000

100%

90.000.000

100%

99.950.000

100%

90.000.000

100%

99.950.000

100%

479.850.000

100%

100%

110.000.000

100%

198.500.000

100%

170.216.000

100%

211.466.000

100%

242.466.000

100%

932.648.000

100%

100%

254.085.000

100%

333.116.000

100%

338.116.000

100%

378.616.000

100%

385.616.000

100%

1.689.549.000

Tingkat ketersediaan aturan

6 perda/

4 perda/

bidang perhubungan

raperda

raperda

925.260.000

100%

277.673.000

100%

487.673.000

100%

466.673.000

100%

476.673.000

100%

2.633.952.000

100%

100%

1.453.000.000

10%

7.314.500.000

8.811.880.000

11 koridor


Tingkat fasilitas perhubungan terpantau Meningkatnya jumlah penumpang di terminal Pelayanan angkutan umum massal (BRT) Tingkat pelanggaran angkutan

4.

19.220.561.000

100%

SKPD

2. umum di jalan rata-rata 10% per 3.

19.013.395.000

tahun Tingkat Ketersediaan titik parkir on street Tingkat ketersediaan lokasi parkir off street Tingkat Ruas jalan /Simpul rawan kemacetan lalu lintas

3.857.680

2%

100% 1.373.000.000

7.273.195.000

100%

2%

1.615.500.000

2 koridor

2%

1.354.500.000

1 koridor

1 koridor

10%

10%

10%

10%

1.385 titik

1.454 titik

1.424 titik

1.394 titik

120 lokasi

140 lokasi

160 lokasi

180 lokasi

13%

13%

2.895.919.000

100%

100%

270.000.000

100%

100%

11%

6.550.380.000

100%

3.111.949.000

2 koridor

6.619.880.000

2%

koridor

37.045.215.000

3

1.009.000.000

3

7%

2.959.761.000

5%

3.270.000.000

45%

14.979.578.000

5

1.161.000.000

7

7

4.115.000.000

-

73.611

292.200.000

265.000.000

#####

1.897.000.000

1.110.000.000

penumpang umum 2. 1.07.1.22

Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

1.07.1.23

1.

Program Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informatika

Tingkat ketersediaan prasarana penunjang BRT Tingkat kendaraan lulus uji laik jalan

72.157

72.445

100% 32.200.000

72.735

100% 35.000.000

73.026

100%

-

0%

142.000.000

100%

335.000.000

100%

100.000.000

73.318

125.000.000

790.000.000

100%

365.000.000

73.611

100%

yang tertib dan teratur 6.

Meningkatkan penataan lahan kritis,

a

penataan lahan bekas galian C dan

Meningkatnya persentase pengelolaan dan Urusan Lingkungan Hidup penataan lahan kritis sebesar 15 %;

penataan kawasan pantai dan pengembangan kegiatan perlindungan dan konservasi, rehabilitasi dan

b

Meningkatnya persentase pengendalian dan pemanfaatan bahan galian C dan

pemulihan cadangan sumberdaya alam

pengunaan air bawah tanah (ABT) 25 %;

dan pengendalian polusi

1.08 1.01

1.08 1.02 1.08 1.05

c Meningkatnya

persentase

cakupan

pengawasan pelaksanaan AMDAL 100%;

1.08 1.06


Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

46.671.804.500 -

-

-


47.175.010.425

dan Informatika Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

48.496.284.223

50.100.204.419


100%

100%

Tertatanya Pembangunan Tower 1. telekomunikasi dan informatika

Dinas Perhubungan, Komunikasi

220 lokasi

220 lokasi

lokasi

565.000.000

dan Informatika

1.342 titik

1.342 titik

titik 200

Tingkat ketersediaan 1. pemberhentian akhir angkutan


10%

1.369

2.741.949.000

2%

7.789.880.000 3 koridor

10%

9%

dan Informatika

100% 1.518.500.000

3


52.172.515.740


244.615.819.307

Badan Lingkungan Hidup, Dinas

100%

100%

3.047.756.500

100%

3.102.162.350

100%

3.231.649.668

100%

3.380.088.665

100%

3.447.218.380

100%

16.208.875.563

100%

100%

16.893.482.500

100%

18.506.923.192

100%

18.700.343.091

100%

19.267.445.200

100%

19.749.890.855

100%

93.118.084.838

100%

100%

100%

62.200.000

100%

64.100.000

100%

66.000.000

100%

68.200.000

100%

260.500.000 Badan Lingkungan Hidup

100%

100%

100%

178.150.000

100%

180.100.000

100%

187.000.000

100%

189.200.000

100%

873.440.000

- 13 -

138.990.000

Kebersihan dan Pertamanan Badan Lingkungan Hidup, Dinas Kebersihan dan Pertamanan

Badan Lingkungan Hidup, Dinas Kebersihan dan Pertamanan


NO

TUJUAN


SASARAN d

Meningkatnya persentase mitigasi dan adaptasi dampak perubahan iklim 50%.

7.

Peningkatan kualitas dan kuantitas

1.08 1.15

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Kondisi INDIKATOR KINERJA PROGRAM Kinerja Awal

1.

Tingkat luasan areal pelayanan persampahan kota

2011

RPJMD (Tahun

Target

77,00%

2,00%

2012 Rp.

14.153.995.500

Target 2,00%

Capaian kinerja program dan kerangka pendanaan 2013 Rp.

13.724.380.124

Target 2,00%

Rp. 14.479.068.686

a. Meningkatnya persentase cakupan skala pelayanan penanganan sampah sampai dengan

prasarana dan sarana pengelolaan

2.

87%;

sampah serta pengembangan kegiatan

Tingkat cakupan pelayanan persampahan Wilayah

177 Kelurahan

177

177

177

Kelurahan

Kelurahan

Kelurahan

pengelolaan limbah padat dan limbah cair 50%;

1.08 1.16

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

1. 2. 3.

1.08 1.17 1.08 1.18

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan SDA

1.08 1.23 8.

Pengembangan kualitas dan kuantitas

a

Meningkatnya persentase kualitas dan kuantitas RTH Kawasan Perkotaan 20%

Ruang Terbuka Hijau (RTH)

1.08 1.24

Meningkatnya

persentase

26,00%

2.042.620.000

24,00%

15.113.958.819

177 n

2.073.722.400

22%

2.116.608.848

Target 2,00%


Rp. 16.383.102.521

10%

177

177

Kelurahan

Kelurahan

30,00%

28,00%

-

100%

-

-

-

-

20%

149 titik

149 titik

149 titik

149 titik

149 titik

pantau

pantau

pantau

pantau

pantau

2.138.581.025

92%

73.854.505.650

Unit Kerja SKPD Penanggungjawab Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Kecamatan

Badan Lingkungan Hidup. Dinas 11.374.532.273 Kebersihan dan Pertamanan, Kecamatan

149 titik pantau 100 Ha 0,00%

Tingkat aksesbilitas informasi SDA dan LH

Tingkat kualitas pencemaran udara perkotaan 1.

Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) -

dari kawasan perkotaan; b

Kecamatan

1.

Program Peningkatan Pengendalian Polusi

pesisir dan laut

persampahan Cakupan pelayanan K3 Wilayah

3.003.000.000


2015 Rp.

94 Ha

1.920.160.000

0,00%

80.000.000

88 Ha

2.232.600.000

0,00%

110.700.000

82 Ha

2.237.900.000

0,00%

122.700.000

76 Ha

2.244.200.000

0,00%

133.200.000

149 titik pantau

70 Ha

2.251.000.000

0,00%

151.500.000

316 Ha

10.885.860.000 Badan Lingkungan Hidup

sumber daya alam

Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan

Program Pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem

Pranata kebijakan pengelolaan

1. perlindungan dan konservasi

Hidup

1.08 1.20

hidup perkotaan

Tingkat efektivitas upaya

Program Peningkatan Kualitas dan Akses 1.08 1.19

Tingkat pencemaran lingkungan

2,00%

2014

Keluraha

penanganan sampah b. Meningkatnya persentase kualitas dan kuantitas

Target

Cakupan wilayah rehabilitasi ekosistem pesisir/pantai Terbangunnya dan rehabilitasi Taman Kota

16 Kec,1 16 Kec

komponen,

16 Kec,1 728.500.000

3 sekolah 500 kendaraan/ tahun

627.250.000

sekolah

500 kendaraan

komponen, 3

16 Kec,1 3 sekolah

500 830.000.000

/ tahun

kendaraan/

kendaraan/

566.000.000

tahun

an/


3 sekolah 605.200.000


304.000.000


/ tahun

8 unit

0%

0,33%

100.000.000

0,33%

266.870.000

0,33%

285.940.000

0,33%

299.590.000

0,33%

329.450.000

1,65%

1.281.850.000

0%

0,25%

600.000.000

0,25%

202.170.000

0,25%

216.620.000

0,25%

226.960.000

0,25%

249.580.000

1,00%

1.495.330.000

8 unit

5.948.100.378

70,00%

komponen,

500 582.000.000 kendaraan

tahun 263.000.000

635.400.000

3 sekolah

4 unit

5.803.024.759

60,00%

kendara

komponen,

10,00%

8 unit

235.000.000

631.400.000

sekolah 500

598.100.000 Badan Lingkungan Hidup 16 Kec,1

16 Kec,1

0,00%

5.660.920.000

50,00%

629.600.000 kompone n, 3

500 550.000.000

tahun 215.000.000

komponen,

16 Kec,1

8 unit

281.500.000

6.096.802.887

80,00%

8 unit

6.249.222.959 24 unit

29.758.070.983

Dinas Kebersihan dan Pertamanan

pengelolaan

RTH Publik sebesar 100%. Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral 2.03 1.16 2.03.17 9.

Pengembangan sarana dan prasarana penanganan system jaringan drainase

a

Menurunnya persentase luasan genangan banjir dan rob 50%; Meningkatnya persentase kualitas dan kuantitas sarana prasarana penanganan

penyediaan air baku masyarakat dan kerjasama antar wilayah, hulu hilir dan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kota dalam pengelolaan air baku

rakyat yang berpotensi merusak lingkungan Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan

700.000.000 1. 1.

Menunnya pemanfaatan Air bawah tanah (ABT) Menurunnya jumlah kawasan penambangan galian Golongan C

a

1.03 2.01 1.03 2.02

system jaringan drainase mencapai 50%;

1.03 2.06

Meningkatnya persentase ketersediaan

1.03.2.23

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan

air baku sebesar 60%. 1.03.2.24

lainnya Program Pembangunan saluran drainase/goronggorong

1.03.2.25 1.03.2.27

Program penyediaan dan pengolahan air baku Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah

1.03.2.28

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Drainaase

1.03.2.29

Program pengendalian banjir

469.040.000

96.126.413.000

Urusan Pekerjaan Umum

b

10. Pengembangan sarana dan prasarana

Program pengawasan dan penertiban kegiatan

-

Kelancaran pelayanan administrasi SKPD Kelancaran pelayanan administrasi SKPD Kelancaran pelayanan administrasi SKPD Jumlah prasarana sumberdaya air

1. dan irigasi yang terpelihara dan

berfungsi Jumlah prasarana sumberdaya air

1. dan irigasi yang terpelihara dan 1. 1.

berfungsi Meningkatnya ketersediaan air baku masyarakat Meningkatnya sanitasi lingkungan masyarakat

1. Operasional peralatan Drainase 1.

Berkurangnya tinggi air rob dan banjir pada elevasi minimal 70 msl

502.560.000

76.222.102.800

526.550.000

76.515.508.000

579.030.000

80.439.261.400

2.777.180.000

84.733.941.064

Daya Alam dan Mineral Dinas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Mineral

414.037.226.264

100%

100%

828.606.000

100%

1.213.732.000

100%

1.299.732.000

100%

1.361.750.000

100%

1.497.487.320

100%

6.201.307.320

100%

100%

2.139.991.000

100%

1.213.028.000

100%

1.299.732.000

100%

1.361.750.000

100%

1.497.487.320

100%

7.511.988.320

100%

100%

116.217.000

100%

404.342.800

100%

433.244.000

100%

453.916.800

100%

499.162.439

100%

1.906.883.039

0%

30%

15.943.000.000

30%

24.261.000.000

30%

25.995.000.000

30%

26.306.940.000

30%

26.622.623.280

30%

119.128.563.280

luas 3.100 ha

11%

8.217.769.000

11%

8.548.000.000

11%

8.650.576.000

11%

8.754.382.912

11%

8.859.435.507

55%

43.030.163.419

0%

6%

1.278.521.000

6%

4.852.000.000

6%

4.910.224.000

6%

4.969.146.688

6%

5.028.776.448

30%

21.038.668.136

0%

4%

1.494.255.000

4%

3.085.000.000

4%

3.278.500.000

4%

3.631.000.000

4%

3.993.000.000

20%

15.481.755.000

-

7 unit

6.579.000.000

70%

150.000.000

70%

187.500.000

70%

234.375.000

70%

292.968.750

70%

7.443.843.750

110 msl

34%

59.529.054.000

34%

32.495.000.000

34%

30.461.000.000

34%

33.366.000.000

34%

36.443.000.000

34%

192.294.054.000

- 14 -

Dinas Pengelolaan Sumber

Dinas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Mineral Dinas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Mineral Dinas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Mineral Dinas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Mineral Dinas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Mineral Dinas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Mineral Dinas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Mineral Dinas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Mineral Dinas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Mineral


INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA SEMARANG TAHUN 2010-2015 VISI " TERWUJUDNYA SEMARANG KOTA PERDAGANGAN DAN JASA YANG BERBUDAYA MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA" MISI Mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera NO

SASARAN

TUJUAN

Program yang dilaksanakan

Indikator Kinerja Program


Target

Tahun 2011 Rp.

PROPORSI ANGGARAN MISI 1.

Pengembangan pengarusutamaan gender a melalui fasilitasi pengembangan kelembagaan, kesetaraan dan keadilan b gender dalam berbagai bidang kehidupan serta perlindungan anak, remaja dan c perempuan dalam segala bentuk diskriminasi dan eksploitasi

52.833.360.750

Menurunnya persentase kekerasan terhadap URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN perempuan dan anak sebesar 80%. ANAK Mewujudkan Kota Layak Anak. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.11 1.01 Peningfkatan Gender Develompment Index (GDI)

1.11 1.02 1.11.1.03 1.11 1.06 1.11.1.15 1.11 1.16 1.11 1.18

1.11 1.19

2.

Pengembangan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), lansia, anak jalanan dan anak terlantar, anak berkebutuhan khusus, korban napza, penyandang HIV- AIDs, wanita rawan sosial dan penyandang cacat secara sistematis, berkelanjutan dan bermartabat melalui pelayanan panti, non panti maupun rumah singgah dilandasi rasa kesetiakawanan sosial

Target

Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan

Capaian kinerja program dan kerangka pendanaan Tahun 2013 Target Target Rp.

41.871.025.131

2.757.866.800 Kelancaran pelayanan administrasi SKPD Kelancaran pelayanan administrasi SKPD Kelancaran pelayanan administrasi SKPD Kelancaran pelayanan administrasi SKPD Meningkatnya komitmen pemerintah terhadap anggaran responsif genderkapasitas a)meningkatnya kelembagaan organisasi perempuan dan anak ; b) peningkatan peran gender dilembaga pemerintah dan swasta

Tahun 2012 Rp.

43.450.527.498

1.817.574.271

Tahun 2014 Rp.

Target

45.943.136.202

1.872.623.055

Tahun 2015 Rp.

KONDISI KINERJA ADA AKHIR PERIODE RPJMD Rp.

Target

47.887.819.110

2.057.487.405


228.307.399.383

2.166.105.262

10.671.656.793

100%

100%

467.567.800

100%

255.353.365

100%

263.087.240

100%

289.059.072

100%

304.318.935

100%

1.579.386.412

100%

100%

1.073.643.900

100%

393.568.097

100%

405.488.075

100%

445.517.641

100%

469.037.188

100%

2.787.254.901

100%

100%

-

0%

209.100.041

0%

215.433.044

0%

236.700.479

0%

249.196.253

0%

100%

100%

116.655.100

100%

235.701.748

100%

242.840.435

100%

266.813.513

100%

280.899.000

100%

1.142.909.796

910.429.817

Bapermas, Perempuan dan Keluarga Berencana Bapermas, Perempuan dan Keluarga Berencana Bapermas, Perempuan dan Keluarga Berencana Bapermas, Perempuan dan Keluarga Berencana Bapermas, Perempuan dan Keluarga Berencana Bapermas, Perempuan dan Keluarga Berencana

12 SKPD

20%

-

25%

144.770.204

30%

149.154.852

35%

163.879.340

40%

172.530.777

40%

630.335.173

4 organisasi perempuan

15%

279.544.000

20%

144.770.204

25%

149.154.852

30%

163.879.340

35%

172.530.777

35%

909.879.173

52%

20%

258.925.000

25%

144.770.204

30%

149.154.852

35%

163.879.340

40%

172.530.777

40%

889.260.173

Bapermas, Perempuan dan Keluarga Berencana

191 kasus

15%

561.531.000

20%

289.540.408

25%

298.309.705

30%

327.758.680

40%

345.061.555

40%

1.822.201.348

Bapermas, Perempuan dan Keluarga Berencana

Program Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan

menurunkan angka KDRT & Anak

1.13 1.01


Mningkatnya pelayanan administrasi perkanoran

100%

100%

3.539.846.000

100%

3.354.425.879

100%

3.442.562.304

100%

3.532.912.767

100%

3.625.529.839

100%

1.13 1.02


Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur

100%

100%

3.800.116.000

100%

3.736.796.117

100%

3.822.195.873

100%

3.909.570.219

100%

3.998.965.314

100%

Program peningkatan disiplin aparatur


100%

100%

80.000.000

100%

42.000.000

100%

39.050.000

100%

38.651.250

100%

38.305.031

100%


Meningkatnya dan terlaksananya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

100%

100%

283.438.000

100%

289.624.627

100%

304.609.612

100%

317.493.996

100%

330.793.756

100%

9,80%

125.000.000 11,80%

151.250.000 13,80%

166.375.000 15,80%

183.012.500

17,80%

201.313.750

17,80%

826.951.250


53,32%

938.301.000 53,32%

1.379.170.000 57,32%

1.420.545.100 59,32%

1.463.161.453

61,32%

1.507.056.297

61,32%

6.708.233.850


42,66%

1.000.000.000 44,66%

2.705.295.000 46,66%

2.786.453.850 48,66%

2.786.453.850

50,66%

2.870.047.466

50,66%

12.148.250.166


18,36%

161.699.000 20,36%

34.347.000 22,36%

36.751.290 24,36%

39.323.880

26,36%

42.076.552

26,36%

314.197.722


581.739.694


41.419.495.310

Dinas Sosial, Pemuda dan Olahraga, Setda

a

Meningkatnya persentase penanganan, URUSAN SOSIAL pelayanan dan rehabilitasi PMKS 20 %;

b

Meningkatnya upaya Mitigasi bencana sebesar 75 %.

1.13.1.03

1.13 1.06 1.13.1.15

1.13 1.16

1.13 1.17

1.13 1.18

1.13 1.19

1.13 1.21

19.090.446.000

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah

1. 4.035 ______ X 100% = 7,8 % 51.300 2. 1.550 ______ X 100% = 32,34 % 4792 % (prosentase) peningkatan 1.550 penanganan, pelayanan dan ______ X 100% = 51,32 rehabilitasi Kesejateraan Sosial % yang ditangani 4792 % (prosentase) jumlah anak 100 terlantar yang terbina dihadapkan ______ X 100% = 41,66 dengan jumlah anak terlantar yang % ada 240 persentase jumlah penyandang 250 cacat dan trauma yang terbina ______ X 100% = 16,36 dihadapkan dengan jumlah % penyandang cacat dan trauma 1.528 yang ada Persentase jumlah faktor miskin yang tertangani dihadapkan dengan jumlah fakir miskin yang ada =n/51.300)*100%; Persentase peningkatan jumlah PMKS yang tertangani dibandingkan dengan PMKS yang ada a/4792)*100%

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Program pembinaan anak terlantar

Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma

Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

1.

2.

1.13.1.22

Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan Bencana

jumlah sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo, panti rehabilitasi, rumah singgah dll yang terdapat di suatu daerah

112 unit panti

Peningkatan jumlah Kelembagaan Kesejahteraan Sosial yang tertangani dengan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial yang

2107 organisasi

117 unmit panti

2.149

Jumlah Lembaga kesejahteraan sosial yang turut berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemb

100%

100%

Tingkat kesiapsiagaan penanggulangan bencana alam

45%

5%

- 15 -

20.521.908.561

21.081.165.712

21.613.052.576

22.218.796.081

150.000.000

122 unit panti

101.670.400

127 unit panti%

105.737.216

132 unit panti%

109.966.705

137 unit panti%

8.419.260.000

2.191

7.942.595.500

2.234

8.144.130.908

2.278

8.350.793.816

2.323

100%

592.786.000

5%

100%

784.734.038

5%

100%

812.754.559

5%

104.525.368.930

114.365.373137 unit panti%

8.562.715.086

2.323

Dinas Sosial, Pemuda dan Olahraga, Badan penanggulangan Bencana Dinas Sosial, Pemuda dan 19.267.643.523 Olahraga, Badan penanggulangan Bencana Badan penanggulangan Bencana 238.006.281 Daerah Dinas Sosial, Pemuda dan Olahraga, Badan 1.525.959.992 penanggulangan Bencana Daerah 17.495.276.789

100%

881.712.139

5%

927.627.619

25%

3.999.614.355

Badan penanggulangan Bencana Daerah


3.

Pengembangan perlindungan dan pemenuhan hak dasar warga miskin secara adil, merata, partisipatif,koordinatif, sinergis, dan saling percaya guna mempercepat penurunan jumlah warga miskin

Menurunnya persentae penduduk miskin 2 % per tahun.

Urusan Perumahan

22.924.902.000,00

11.744.771.805,00

12.438.756.290,00

13.735.110.769,00

14.602.086.485,00

1. Tingkat ketersediaan (jumlah) 1.04.1.15

Program Pengembangan Perumahan

fasilitas perumahan sederhana bagi masyarakat miskin

2. Rehab rumah miskin

4.500.000.000

100%

4.850.000.000

100%

5.350.000.000

100%

6.300.000.000

100%

5.900.000.000

75.445.627.349,00 100%

26.900.000.000 DTKP

35,00%

5%

57 rumah

200 rumah

40%

6%

15.615.000.000

7%

3.906.000.000

9%

4.150.000.000

9%

4.428.000.000

9%

5.523.000.000

40%

33.622.000.000 DTKP

30%

5%

2.809.902.000

5%

2.988.771.805

5%

2.938.756.290

5%

3.007.110.769

5%

3.179.086.485

25%


4 organisasi

4 organisasi

200 rumah

200 rumah

200 rumah

200 rumah

1000 rumah

1. Tingkat pencemaran lingkungan oleh 1.04.1.16

Program Lingkungan Sehat Perumahan

limbah padar, cari dan udara di lingkungan permukiman

2. Jumlah pembangunan kawasan permukiman kumuh

1.04.1.19

Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran

Urusan Pemberdayaan masyarakat Desa 1.22 1.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

-

Tingkat kinerja pelayanan penanggulangan bencana kebakaran

8.060.145.950,00 1. Tingkat kemampuan lembaga masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan wilayah 2. Meningkatnya kepedulian dan kesadaran masyarakat dalam penanganan pembangunan wilayah

7.786.770.493,96 4

10%

2.156.829.450 organisa

8.057.982.441,49 4

1.437.453.442 organis

8.537.485.451,87 4

1.475.571.925 organisa

1.578.091.813

8.900.831.281,44 4 organisasi

37.664.746.310,76

1.645.371.977 4 organisasi

si

asi

si

10%

20%

30%

40%

50%

50%

2%

5%

7%

8%

10%

32%

8.293.318.606 Bapermas, Setda, Kecamatan

3. Keberdayaan msy/kader PKK dalam peningkatan Gizi Anak Usia Sekolah 16 Kec, 177 Kel,4200 siswa bagi Keluarga Kurang mampu

1.22 1.16

Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan

1. Jumlah kelompok masyarakat yang memanfaatkan TTG sesuai dengan kebutuhan aktif/berfungsi

376.110.500

25%

758.458.640

30%

781.430.041

35%

858.572.398

40%

903.897.729

40%

0%

20%

1 Posyantek

4 Posyantek

7 Posyante k

10 Posyant ek

13 Posyante k

16 Posyantek

16 Posyantek

10 Mitra

17%

22%

20%

22%

10%

91%

UPPKS:150, UED-SP: 32

UPPKS:3% UED-SP: 3%

UPPKS: 3% UEDSP: 3%

UPPKS :2% UEDSP: 2%

UPPKS: 2% UEDSP: 2%

UPPKS:2 % UEDSP: 2%

177 Kelurahan

177 Kelurahan ; 16 kel. Percontohan

2 tahap

2 tahap

2 tahap

2 tahap

2 tahap

2 tahap

12 Kec, 40 Kel

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0

10 lokasi

12 lokasi

15 lokasi

18 lokasi

20 lokasi

177 Kel

177 kel

177 kel

177 kel

177 kel

177 kel

1514 Posyandu mandiri 27%

0,3

0,15

0,2

0,25

0,3

2. Jumlah Posyantek yang

Bapermas

3. Meningkatnya kerjasama dan akses dalam program pemberdayaan ekonomi masyarakat

4. Meningkatkan Jumlah dan Kegiatan usaha ekonomi masyarakat

1.22 1.17

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan

1. Tingkat partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan

Jumlah swadaya masyarakat dalam mendukung Program TMMD

5.527.206.000

177 Keluraha n ; 16 kel. Perconto han

5.590.858.412

177 Kelurah an ; 16 kel. Percont ohan

5.800.980.476

177 Keluraha n ; 16 kel. Perconto han

6.100.821.241

177 Kelurahan ; 16 kel. Percontoh an

6.351.561.576

177 Kelurahan ; 16 kel. Percontoha n

29.371.427.705 Bapermas, Setda, Kecamatan

10 tahap

2. Jumlah swadaya masyarakat dalam mendukung program pengabdian masyarakat oleh PT (Program KKN) 3. Jumlah lokasi lingkungan Permukiman dan prasarana lingkungan RTM yang terfasilitasi

55 lokasi

4. Jumlah Fasilitasi Bantuan Infrastruktur dari pemerintah Lebih Tinggi (APBD Prov dan APBN)

177 kel

5.

6.

Meningkatnya pengetahuan kinerja Pokja Posyandu dalam rangka meningkatnya Gizi kesehatan Ibu dan Anak

- 16 -

1,20


BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN


VIII-1

BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH Indikator kinerja daerah adalah indikator kinerja yang mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan Pemerintahan. Dalam hal ini, indikator kinerja daerah lebih menggambarkan tujuan akhir dari pelaksanaan Pemerintahan yang ditunjukkan dengan paramater kualitas manusia yang secara internasional diukur dengan indeks pembangunan manusia (IPM). Untuk mengevaluasi kinerja daerah dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan dipergunakan beberapa aspek sebagai tolok ukur. Aspekaspek tersebut meliputi (1) aspek kesejahteraan masyarakat, dengan fokus kesejahteraan ekonomi, kesejahteraan sosial dan seni budaya serta olah raga, (2) aspek pelayanan umum. Tabel 9.1 Indikator Kinerja Daerah Kota Semarang Tahun 2011-2015

No.

Indikator Kinerja Daerah Kota Semarang

(1)

Kondisi Kinerja pada awal periode PJMD

(2)

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun

Thn 2010

2011

2012

2013

2014

2015

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

A.

ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

1.

Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

1.1

Laju Pertumbuhan Ekonomi

5,47

5,96

6,06

6,16

6,25

6,35

6,35

1.2.

Pertumbuhan PDRB (%)

7,71

7,83

7,95

7,83

7,95

7,83

7,38

1.3.

Laju inflasi (%)

3,19

3,36

3,53

3,36

3,53

3,36

1.4.

PDRB per kapita (Rp.) 23.889.579,87 26.863.523,32 30.207.684,23 33.968.149,88 38.196.744,83 42.951.745,11 42.951.745,11

1.5.

Rasio Penduduk miskin (%)

2.

Kesejahteraan Sosial

2.1

Pendidikan

2.1.1 2.1.2.

3,36

26,41

24,41

22,41

20,41

18,41

16,41

16,41

Angka melek huruf (%)

99,47

99,54

99,60

99,65

99,70

99,80

99,80

Angka rata-rata lama sekolah (%)

9,90

9,90

9,90

9,90

9,90

9,90

9,90

- SD/MI

105.27

>105.27

>105.27

>105.27

>105.27

>105.27

>105.27

- SLTP/MTs

114.19

> 114.19

> 114.19

> 114.19

> 114.19

> 114.19

> 114.19

- SMA/SMK/MA

116.96

> 116.96

> 116.96

> 116.96

> 116.96

> 116.96

> 116.96

2.1.3. Angka Partisipasi Kasar


IX-1

No.





Thn 2010

2011

2012

2013

2014

2015

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

- SD/MI

89.68

> 89.68

> 89.68

> 89.68

> 89.68

> 89.68

> 89.68

- SLTP/MTs

79.01

> 79.01

> 79.01

> 79.01

> 79.01

> 79.01

> 79.01

- SMA/SMK/MA

79.97

> 79.97

> 79.97

> 79.97

> 79.97

> 79.97

> 79.97

96.51

96,64

96,78

96,91

97,05

97,18

82

82,75

83,75

85

86,5

87,75

87,75

72,52

(1)

(2)

(9)

2.1.4. Angka Partisipasi Murni

Rasio Angka 2.1.5. Pendidikan yang ditamatkan 2.3.

97,18

Kesehatan

Angka Kelangsungan Hidup Bayi per / 2.3.1. 1000 kelahiran hidup (%) 2.3.2.

Angka Usia Harapan Hidup (Th)

72,15

72,22

72,30

72,37

72,45

72,52

2.3.3.

Persentase Gizi buruk (%)

0,05

0,04

0,03

0,02

0,01

0

0

2.4.

Kesempatan Kerja

2.4.1.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja(%)

64,75

65,40

65,73

66,05

66,38

66,71

66,71

2.4.2.

Angka Partisipasi Kerja ( %)

62,21

62,47

62,73

62,99

63,25

63,51

63,51

2.5.

Angka Kriminalitas 0,07

0,06

0,06

0,05

0,047

0,045

0,045

2.5.1 Rasio Kriminalitas(%) 3.

Fokus Seni dan Budaya

3.1

Rasio Group Kesenian / 10.000 penduduk

3,80

3,80

3,80

3,80

3,80

3,80

3,80

3.2

Rasio Gedung Kesenian / 10.000 penduduk

0,26

0,26

0,26

0,26

0,26

0,26

0,26

3.3

Rasio Klub Olahraga / 10.000 penduduk

3,72

3,72

3,72

3,72

3,72

3,72

3,72

3.4

Rasio Gedung Olah Raga / 10.000 penduduk

0.02

0.02

0.02

0.02

0.02

0.02

0,02

B.

ASPEK PELAYANAN UMUM

100

100

100

100

100

100

100

4,30

5,16

6,02

6,88

7,74

8,60

8,60

1:20

1:20

1:20

1:20

1:20

1:20

1:20

Pelayanan Urusan Wajib 1.

Pendidikan

1.1.

Pendidikan dasar: a. Angka Partisipasi Sekolah (%) b. Rasio Ketersediaan Sekolah (%) c. Rasio guru/ murid


IX-2

No.


2011

2012

2013

2014

2015

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

d. Rasio guru/ murid per kelas rata-rata

1:20:40

1:20:40

1:20:36

1:20:34

1:20:32

1:20:32

1:20:32

Pendidikan Menengah 1. APS

1.3.

90

92

94

96

98

100

100

2. Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah (%)

2,80

3

3

3

3

3

3

3. Rasio guru terhadap murid

1:12

1:14

1:14

1:14

1:14

1:14

1:14

4. Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata

1:12:40

1:14:38

1:14:34

1:14:32

1:14:32

1:14:32

1:14:32

5. Penduduk yang berusia > 15 tahun melek huruf (tidak buta aksara) (%)

99,47

99,5

99,5

99,5

99,5

99,5

99,5

Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik

2.401

2.881

3.361

3.841

4.321

4.801

4.801

2.

Kondisi Sekolah SMP/MTs

1.761

2113

2465

2817

3169

3522

3.522

3.

Kondisi Sekolah SMA/SMK/ MA

1.087

1304

1521

1738

1955

2174

2.174

78,92

80

82

84

86

88

88

31 21 18

25 20 15

25 20 15

25 20 15

25 20 15

25 20 15

25 20 15

1. Angka Kelulusan SD/MI (%)

99,99

99,99

99,99

99,99

99,99

99,99

99,99

2. Angka Kelulusan SMP/MTs (%)

94,76

95

95,5

96

96,5

97

97

3. Angka Kelulusan SMA/SMK/MA (%)

96,47

97

97

97

97

97

97

4. Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs (%)

101,25

105

105

105

105

105

105

5. Angka Melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA (%)

111,12

110

110

110

110

110

110

Fasilitas Pendidikan 1.

1.4.

PAUD Jumlah Siswa pada jenjang TK/RA

1.5.

Angka Putus Sekolah 1. SD/MI 2. SMP/MTs 3. SMA/SMK/MA

1.6.



Thn 2010 (1)

1.2.


Angka Kelulusan


IX-3

No.





Thn 2010

2011

2012

2013

2014

2015

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

6. Guru yang memenuhi Kualifikasi S1/D-IV (%)

86,29

87

88

89

90

91

91

(1)

2.

Kesehatan

2.1

Rasio Posyandu per satuan balita

13.02

12,06

12,07

12,08

12,09

12,10

12,11

Rasio Puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk x 1000

0.20

0,20

0,21

0,22

0,23

0,24

0,25

Rasio RS per satuan penduduk x 1000

0.16

0,16

0,16

0,16

0,16

0,16

0,16

2.4

Rasio dokter per satuan penduduk

2.18

2,18

2,19

2,20

2,21

2,22

2,23

2.5

Rasio tenaga medis per satuan penduduk x 1000

2.39

2,39

2,40

2,41

2,42

2,43

2,44

2.6

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani (%)

96.65

96,65

97

98

99

100

100

2.7

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan (%)

96.65

96,65

93

95

100

100

100

98

99

100

100

100

100

100

100

100

100

2.2

2.3

Cakupan kelurahan UCI (%) Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan (%)

95

95

100

100

Penemuan dan penanganan 2.10 penderita penyakit TBC BTA, DBD (%)

50

50

55

60

65

70

75

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan 2.11 pasien masyarakat miskin (%)

100

100

14,5

15

15,5

16

16,5

121

90

91

92

93

94

95

2.8 2.9

2.12

Cakupan bayi (%)

kunjungan

2.13

Cakupan puskesmas (%)

231.25

231,25

231,25

231,25

231,25

231,25

231,25

2.14

Cakupan pembantu puskesmas

19.21

19,21

19,77

19,77

20,33

20,33

20,33

3.

Pekerjaan Umum

3.1

Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (%)

44,01

45,5

47,5

50,5

52,55

55,75

55,75

3.2

Rasio tempat ibadah per satuan penduduk (%)

2,16

2,16

2,16

2,16

2,16

2,16

2,16


IX-4

No.

(1)


(2)




Thn 2010

2011

2012

2013

2014

2015

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

3.3

Persentase rumah tinggal bersanitasi

45,85

47,85

50,85

55,85

60,85

65,85

65,85

3.4

Rasio TPU per satuan penduduk per 1000 penduduk

388,77

408,21

428,62

450,05

472,55

496,18

496,18

3.5

Rasio pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk

694,55

708,44

722,61

737,06

751,80

766,84

766,84

3.6

Pemugaran rumah layak huni

0

200

400

600

800

1000

1000

3.7

Rasio permukiman layak huni

0,26

0,27

0,28

0,29

0,30

0,31

0.31

3.8

Panjang jalan dilalui roda 4

2.778,29

2.917,20

3.063,06

3.216,22

3.377,03

3.545,88

3.545,88

3.9

Panjang jalan kota dalam kondisi baik (>40 km/jam)

1.157,65 2.689,64

1.174,90 2.716,54

1.198,40 2.743,70

1.234,35 2.771,14

1.259,65 2.798,85

1.299,96 2.826,84

1.299,96 2.826,84

52

50,44

48,93

47,46

46,04

44,65

44,65

57

51,3

49,76

48,27

36,82

45,42

45,42

65

66,63

68,29

69,99

71,75

73,54

73,54

1,66

1,59

1,52

1,45

1,32

1,25

1,17

Sempadan sungai 3.10 yang dipakai bangunan liar (%) Drainase dalam kondisi baik/ 3.11 pembuangan aliran air tidak tersumbat (%) Luas irigasi Kota 3.12 dalam kondisi baik (%) Luas Kawasan 3.13 Kumuh Luas Wilayah x 100% (%) 4.

Perumahan

4.1

Jumlah rumah tangga pengguna air bersih / jumlah seluruh rumah tangga x 100% (%)

12,96

14,52

15,10

15,70

6,33

16,98

16,98

4.2

Jumlah rumah tangga ber sanitasi (%)

48,85

50,82

52,80

54,73

56,81

58,50

58,50

4.3

Jumlah rumah tangga pengguna listrik (%)

98,28

98,28

98,28

98,28

98,28

98,28

98,28

4.4

Luas lingkungan permukiman kumuh (%)

1,66

1,59

1,53

1,46

1,39

1,33

1,33

4.5

Jumlah rumah layak huni (%)

25,60 %

27,60

29,60

31,60

33,60

35,60

35,60


IX-5

No.

(1)


(2)




Thn 2010

2011

2012

2013

2014

2015

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

5.

Penataan Ruang

5.1

Luas ruang terbuka hijau / Luas wilayah ber HPL/HGB

5.2

Jumlah bangunan ber – IMB / Jumlah bangunan (%)

6.

Perencanaan Pembangunan Daerah

6.1

Tersedianya dokumen perencanaan Pembangunan Tahunan(%)

17.674.200

18.381.168

55,01

19.088.136

19.795.104

20.502.072

(9)

21.209.040

21.209.040

56,39

57,79

59,24

60,72

62,24

62,24

100

100

100

100

100

100

100

6.2

Tersedianya Dokumen Perencanaan Teknis Strategis (%)

50

65

70

80

90

100

100

6.4

Jumlah program RKPD Tahun berkenaan (%)

100

100

100

100

100

100

100

7.

Perhubungan

7.1

Jumlah arus penumpang angkutan umum

5.702.073

5.759.094

5.816.685

5.874.852

5.933.600

5.992.936

7.2

Rasio ijin trayek

0.0026

0.0026

0.0024

0.0024

0.0023

0.0022

7.3

Jumlah uji kir angkutan umum

5.192

5.192

5.192

5.262

5.342

5.382

5.382

7.4

Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis

7

7

7

7

7

7

7

7.5

Jumlah angkutan darat %

11,01

12,18

12,81

14,31

14,91

15,81

15,81

7.6

Kepemilikan KIR angkutan umum

3.577

3.577

3.577

3.612

3.652

3.672

3.672

7.7

Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR) (jam)

2 jam

2 jam

2 jam

2 jam

2 jam

2 jam

2 jam

7.8

Biaya pengujian kelaikan angkutan umum (rp)

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000


IX-6

5.992.936

0.0022

No.





Thn 2010

2011

2012

2013

2014

2015

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

7.9

Pemasangan Ramburambu

2.140

2.363

2.586

2.809

3.032

3.337

3.337

8.

Lingkungan Hidup

8.1

Persentase penanganan sampah (%)

74

76

78

80

82

84

84

8.2

Persentase Penduduk berakses air minum (%)

56.95

58,59

60,59

62,59

64,59

66,59

66,59

8.3

Persentase Luas pemukiman yang tertata (%)

45.02

47,02

49,02

51,02

53,02

55,02

55,02

8.4

Pencemaran status mutu air (%)

50

59

58

57

56

55

55

8.5

Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan Sumber Mata Air (%)

20

21,20

22,47

23,82

25,25

26,76

26,76

8.6

Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal. (%)

50

82

84

86

88

90

90

8.7

Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk (%)

69.46

70,85

72,27

73,71

75,19

76,69

76,69

9.

Pertanahan

9.1

Tertib Pertanahan (%)

72.81

73,54

74,27

75,02

75,77

76,52

76,52

9.2

Penyelesaian kasus tanah Negara (%)

25

22

20

18

17

15

15

10.

Kependudukan dan Catatan Sipil 85

86

87

88

89

90

90

(1)

Rasio penduduk 10.1 berKTP per satuan penduduk (%) 10.2

Rasio bayi berakte kelahiran (%)

74,77

75,77

76,77

78,77

79,77

81

81

10.3

Rasio pasangan berakte nikah (%)

100

100

100

100

100

100

100

85

86

87

88

89

90

90

10.4 Kepemilikan KTP (%)


IX-7

No.


(1)

(2)

Kepemilikan akta 10.5 kelahiran per 1000 penduduk 11




Thn 2010

2011

2012

2013

2014

2015

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

80

81

82

83

84

85

85

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Persentase partisipasi 11.1 perempuan di lembaga pemerintah (%)

52

52

52

52

52

52

52

Partisipasi 11.2 perempuan di lembaga swasta (%)

89,68

89,68

89,68

89,68

89,68

89,68

89,68

11.3 Rasio KDRT (%)

0,65

0,625

0,61

0,6

0,56

0,5

0,5

Penyelesaian pengaduan perlindungan 11.4 perempuan dan anak dari tindakan kekerasan

191

191

191

191

191

191

191

12.

Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

12.1

Rata-rata jumlah anak per keluarga

2,3

2,3

2,25

2,20

2,15

2,1

2,1

12.2

Rasio akseptor KB (%)

14,34

16,45

18,64

20,79

22,94

25,095

25,095

12.3

Cakupan peserta KB aktif (%)

75,5

75,56

75,61

75,76

75,76

76,26

76,26

111.480

110.365

108.158

105.995

103.875

101.797

101.797

Sarana sosial seperti panti asuhan, panti 13.1 jompo dan panti rehabilitasi

112

117

122

127

132

137

137

PMKS yg 13.2 memperoleh bantuan sosial

1.971

2.049

2.128

2.207

2.286

2.365

2.365

Penanganan penyandang masalah 13.3 kesejahteraan sosial (orang)

4.357

4.139

3.932

3.735

3.548

3.371

3.371

Keluarga Pra 12.4 Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I 13.

Sosial


IX-8

No.


(1)

(2)

14.

Ketenagakerjaan

14.1

Angka partisipasi angkatan kerja (%)

Angka sengketa 14.2 pengusaha-pekerja per tahun




Thn 2010

2011

2012

2013

2014

2015

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

64,75

65,40

65,73

66,05

66,38

66,71

66,71

251

246

241

236

231

227

227

14.3

Tingkat partisipasi angkatan kerja (%)

72,76

76,27

78,02

79,78

81,54

83,29

83,29

14.4

Pencari kerja yang ditempatkan

8.449

9.233

10.090

11.026

12.049

13.168

13.168

14,96

13,5

12,5

11,5

10,00

8,5

8,5

26,20

27,5

30,3

33,5

35,2

37,5

37,5

100

100

100

100

100

100

100

Tingkat 14.5 pengangguran terbuka (%) 14.6

Keselamatan dan perlindungan (%)

Perselisihan buruh dan pengusaha thd 14.7 kebijakan pemerintah daerah (%) 15.

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

15.1

Persentase koperasi aktif (%)

75

75

75

75

75

75

75

15.2

Jumlah UKM non BPR/LKM UKM

346

380

418

460

506

556

556

2

2

2

2

2

2

2

10.176

10.380

10.587

10.798

11.014

11.235

11.235

PMA : 10 PMDN : 4 Jml : 14

PMA : 10 PMDN : 4 Jml : 14

PMA : 11 PMDN : 5 Jml : 16

PMA : 11 PMDN : 5 Jml : 16

PMA : 12 PMDN : 6 Jml : 18

18

15.3 Jumlah BPR/LKM 15.4

Usaha Mikro dan Kecil

16.

Penanaman Modal

Jumlah investor 16.1 berskala nasional (PMDN/PMA)

PMA : 10 PMDN : 4 Jml : 14

Rp. Jumlah nilai investasi Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. 759.991.880. 16.2 berskala nasional 775.191.718. 790.391.556. 805.591.393. 820.791.231. 835.991.069. 835.991.069. 999,(PMDN/PMA) 619 239 859 479 099 099 16.3

16.4

Rasio daya serap tenaga kerja *) (PMA)

=

(PMDN) =

PMA : 10 PMDN : 4 Jml : 14

PMA : 10 PMDN : 4 Jml : 14

PMA : 10 PMDN : 4 Jml : 14

PMA : 11 PMDN : 5 Jml : 16

PMA : 11 PMDN : 5 Jml : 16

PMA : 12 PMDN : 6 Jml : 18

18

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. 759.991.880. 775.191.718.6 790.391.556.2 805.591.393.8 820.791.231.47 835.991.069.09 835.991.069.0 999,19 39 59 9 9 99


IX-9

No.





Thn 2010

2011

2012

2013

2014

2015

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

PMA : 10 PMDN : 4 Jml : 14

PMA : 10 PMDN : 4 Jml : 14

PMA : 10 PMDN : 4 Jml : 14

PMA : 11 PMDN : 5 Jml : 16

PMA : 11 PMDN : 5 Jml : 16

PMA : 12 PMDN : 6 Jml : 18

18

Penyelenggaraan 17.1 festival seni dan budaya

46

48

50

52

54

56

56

Sarana 17.2 penyelenggaraan seni dan budaya

55

55

55

55

55

55

55

Benda, Situs dan Kawasan Cagar 17.3 Budaya yang dilestarikan

174

174

174

174

174

174

174

(1)

(2)

Kenaikan / penurunan Nilai 16.5 Realisasi PMDN (milyar rupiah) 17.

Kebudayaan

18.

Pemuda dan Olah Raga

18.1

Jumlah organisasi pemuda

47

47

47

47

47

47

47

18.2

Jumlah organisasi olahraga

41

41

41

41

41

41

41

18.3

Jumlah kegiatan kepemudaan

14

14

14

14

14

14

14

18.4

Jumlah kegiatan olahraga

19

19

19

19

19

19

19

Gelanggang / balai 18.5 remaja (selain milik swasta)

3

3

3

3

3

3

3

18.6 Lapangan olahraga

6,7

9,7

10,7

12,7

14,7

16,7

16,7

19.

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Kegiatan Pembinaan 19.1 terhadap LSM, Ormas dan OKP

54

55

57

60

62

67

67

6 keg

6 keg

6 keg

6 keg

6 keg

6 keg

6 keg

19.2

Kegiatan pembinaan politik daerah

20.

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Rasio jumlah Polisi 20.1 Pamong Praja per 10.000 penduduk

2.20

2,09

2,11

2,14

2,16


2,18

2,19

IX-10

No.





Thn 2010

2011

2012

2013

2014

2015

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Jumlah Linmas per 20.2 Jumlah 10.000 Penduduk

35.22

35.22

35.22

35.22

35.22

35.22

35.22

Rasio Pos 20.3 Siskamling per jumlah kelurahan

7.68

7.68

7.68

7.68

7.68

7.68

7.68

3 SIM

6 SIM

9 SIM

12 SIM

15 SIM

18 SIM

18 SIM

46%

56%

66%

76%

86%

96%

96%

1,64

1,80

1,98

2,18

2,40

2,64

2,91

Petugas 20.7 Perlindungan Masyarakat (Linmas)

5.310

5.310

5.310

5.310

5.310

5.310

5.310

Cakupan pelayanan 20.8 bencana kebakaran (%)

0,0011

0,0011

0,0011

0,0011

0,0011

0,0011

0,0011

15 menit

15 menit

15 menit

15 menit

15 menit

15 menit

15 menit

11,9

11,9

11,9

11,9

11,9

11,9

11,9

4

5

10

7

5

6

6

(1)

(2)

Sistem informasi Pelayanan Perijinan 20.4 dan adiministrasi pemerintah (Ada/tidak) 20.5 Penegakan PERDA Jumlah penyelesaian penegakan PERDA / Jumlah pelanggaran PERDA x100%

20.6 Cakupan patroli petugas Satpol PP Jumlah patroli petugas Satpol PP pemantauan dan penyelesaian pelanggaran K3 dalam 24 Jam

20.9

Tingkat waktu tanggap (response time rate Juml ketepatan waktu tindakan pemadam kebakaran (%)

Jumlah Sistim 20.10 Informasi Manajemen (SIM) 21.

Ketahanan Pangan

Regulasi ketahanan 21.1 pangan

Tidak ada

Perwal percepatan Perwal penganekara keamanan gaman pangan konsumsi pangan

Perwal cadangan pangan kelurahan


IX-11

No.





Thn 2010

2011

2012

2013

2014

2015

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

21.2

Ketersediaan pangan utama

111.021

113.241

115.506

117.816

120.173

122.576

122.576

22.

Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan

22.1

Jumlah LSM (Jumlah LSM yang aktif)

22.2 LPM Berprestasi 22.3 PKK aktif (%) 22.4 Posyandu aktif (%) Swadaya Masyarakat terhadap Program 22.5 pemberdayaan masyarakat (%) Pemeliharaan Pasca Program 22.8 pemberdayaan masyarakat (%) 23.

Statistik

23.1

Buku ”Semarang dalam angka”

23.2 Buku ”PDRB Kota”

20

20

20

20

20

20

20

5

8

11

14

17

20

20

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

100

100

100

100

100

100

100

4 keg

4 keg

4 keg

4 keg

4 keg

4 keg

4 keg

75 / 1

75 / 1

75 / 1

75 / 1

75 / 1

75 / 1

75 / 1

0.26

0.26

0.26

0.26

0.26

0.26

0.26

11

11

11

11

11

11

11

38

38

38

38

38

38

38

15

15

15

15

15

15

15

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

24.

Kearsipan

24.1

Pengelolaan arsip secara baku (%)

24.2

Peningkatan SDM pengelola kearsipan

25.

Komunikasi dan Informatika

25.1

Jumlah jaringan komunikasi

25.2

Rasio wartel/warnet (%)

25.3

Jumlah surat kabar nasional/lokal

25.4

Jumlah penyiaran radio/TV lokal

25.5

Web site milik pemerintah daerah


IX-12

No.

(1)


(2)

25.6 Pameran/expo 26.




Thn 2010

2011

2012

2013

2014

2015

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

7

7

7

7

7

7

7

156

156

156

156

156

156

156

5

6

7

8

9

10

10

7.611 bh

7.611 bh

7.611 bh

7.611 bh

7.611 bh

7.611 bh

7.611 bh

78.994

80.179

81.382

82.603

83.842

85.099

85.099

1,20 %

1,25 %

1,30 %

1,35 %

1,40 %

1,40 %

1,26 %

1,36%

1,40 %

1,45 %

1,50 %

1,50 %

0,65 % 0,60 %

0,75 % 0,65 %

0,80 % 0,70 %

0,85 % 0,80 %

0,90 % 0,85 %

0,90 % 0,85 %

0,07 %

0,08 % 0,07 %

0,08 % 0,07 %

0,09 % 0,08 %

0,09 % 0,08 %

0,1 % 0,09 %

0,1 % 0,09 %

100

100

100

100

100

100

100

7,059

7,165

7,272

7,381

7,492

7,604

7,604

80,65

80,65

80,65

80,65

80,65

80,65

80,65

25

22

17

15

12

10

10

0.17

0,18

0,20

0,21

0,23

0,25

0,25

0.16

0,17

0,19

0,20

0,22

0,23

0,23

Perpustakaan

26.1 Jumlah perpustakaan Persentase Jumlah pengunjung 26.2 perpustakaan per tahun (%) Koleksi buku yang 26.3 tersedia di perpustakaan daerah URUSAN PILIHAN 1.

Pertanian

1.1

Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar (ton)

1.15 %

1.2

Kontribusi sektor pertanian/perkebuna n terhadap PDRB Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB (%)

0,50 %

1.3

1.4

Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB (%)

1.5

Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB (%)

1.6

Cakupan bina kelompok petani

2.

Kehutanan

2.1

Rehabilitasi hutan dan lahan kritis

1.16 %

0,52 %

0,07 %

3.

Energi dan Sumber Daya Mineral

3.1

Pertambangan tanpa ijin (%)

3.2

Kontribusi sektor pertambangan thd PDRB


IX-13

No.

(1) 4. 4.1





Thn 2010

2011

2012

2013

2014

2015

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

1.633.042

1.731.025 (6%)

1.834.886 (6%)

1.944.979 (6%)

2.061.678 (6%

2.185.379 (6%)

2.185.379 (6%)

(2) Pariwisata Kunjungan wisata

5.

Kelautan dan Perikanan

5.1

Produksi perikanan tangkap (ton)

93,6

98,28

103,19

108,35

113,77

119,46

119,46

5.2

Produksi perikanan budidaya (ton)

312,5

359,375

413,28

475,27

546,56

628,54

628,54

6.

Perdagangan Kontribusi sektor Perdagangan thd PDRB (%)

28.30

30,48

32,87

35,48

38,26

41,30

41,30

6.1

33,19

35,78

38,63

41,65

44,96

44,96

27.08 (HK)

26,56 29,17

28,64 31,45

30,92 33,95

33,34 36,61

35,99 39,52

35,99 39,52

30.81

7.

Perindustrian

7.1

Kontribusi sektor Industri thd PDRB

7.2

Kontribusi industri rumah tangga thd PDRB sektor Industri

3,9

4,2

4,5

4,8

5,2

5,6

5,6

7.3

Pertumbuhan Industri.

0,17

0,17

0,17

0,17

0,17

0,17

0,17

7.4

Cakupan bina kelompok pengrajin

26

26

26

26

26

26

26

C.

ASPEK DAYA SAING

1.

Kemampuan Ekonomi Daerah

1.1

Pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita

115

115

115

115

115

115

115

188,00

188,00

188,00

188,00

188,00

188,00

188,00

105

105

105

105

105

105

105

30,21

30,21

30,21

30,21

30,21

30,21

30,21

80

80

80

80

80

80

80

1.2

NTP thd faktor produksi dengan produk - Persentase konsumsi RT non pangan

24.66 (HB)

2.

Fasilitas Wilayah / Infrastruktur

2.1

Aksesbilitas Daerah Rasio panjang jalan per juml kendaraan (%)

2.2

Penataan Wilayah Realisasi luas wilayah seusai dg peruntukannya sesuai dengan RTRW (%)


IX-14

No.

(1)


Kondisi Kinerja pada awal periode PJMD Thn 2010

2011

2012

2013

2014

2015

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Luas lahan produktif Kota Semarang (Ha)

3.9912

3.9912

3.9912

3.9912

3.9912

3.9912

3.9912

Luas genangan banjir atau wilayah kebanjiran (Ha)

8.400.000

7.560.000

6.720.000

5.880.000

5.040.000

7.593.000

4.200.000

Luas wilayah kekeringan (Ha)

4.027.56

4.027.56

4.027.56

4.027.56

4.027.56

4.027.56

4.027.56

Luas wilayah perkotaan (Ha)

373.70

373.70

373.70

373.70

373.70

373.70

373.70

2 67

2 67

2 67

2 67

2 67

2 67

2 67

29.05

29.05

29.05

29.05

29.05

29.05

29.05

- Persentase pengguna Listrik (%)

73

73

73

73

73

73

73

- Ketersediaan Restoran - Rumah Makan - Cafe

29 109 19

29 109 19

29 109 19

29 109 19

29 109 19

29 109 19

29 109 19

28 51

28 51

28 51

28 51

28 51

28 51

3.

- Hotel Berbintang 28 - Hotel non Bintang 51 Fasiitasi Iklim Berinvestasi

3.1

Keamanan dan Ketertiban 195

195

195

195

195

195

195

6

6

6

6

6

6

6

258

258

258

258

258

258

258

5

5

5

5

5

5

5

12,69

12,69

12,69

12,69

12,69

12,69

12,69

80

80

80

80

80

80

80

1.015

1.015

1.015

1.015

1.015

1.015

1.015

392.565

392.565

392.565

392.565

392.565

392.565

392.565

1.114.359

1.114.359

1.114.359

1.114.359

1.114.359

1.114.359

1.114.359

2.3

(2)



Fasilitas Perbankan Jumlah Bank - Kantor Pusat - Kantor Cabang

2.4

Ketersediaan Air Bersih - Persentase RT pengguna air bersih

Angka Kriminalitas * Jumlah kriminalitas * Pertikaian antar warga - Jumlah Demo * Unjuk rasa * Mogok kerja 3.2

Kemudahan Perijinan * lama proses perijinan (hari) * jumlah ijin (buah) * jumlah hari

4.

Sumber Daya Manusia

4.1

Kualitas Tenaga Kerja - Rasio kelulusan tenaga kerja

4.2

Tingkat Ketergantungan - Penduduk < 15 dan > 64 th - Penduduk 15-64 th


IX-15

BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semaran 2010-2015 merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025, RPJMD adalah penjabaran dari RPJPD yang memuat visi dan misi Walikota Semarang Tahun 2010-2015 serta merupakan kesinambungan dari RPJMD Kota Semaran Tahun 2005-2010.

10.1. PEDOMAN TRANSISI Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan rencana pembangunan Kota Semarang Tahun 2015 (Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pemerintah Kota Semarang Tahun 2015) sebagai pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2015 serta mengingat waktu bagi Walikota dan Wakil Walikota terpilih hasil Pilkada Langsung Tahun 2015 untuk menyusun RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-2020 serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2016,

maka RPJMD Kota Semarang 2005-2010 dapat menjadi dasar

dalam penyelenggaraan pembangunan khususnya pada program-program pembangunan yang relatif

strategis dan

membawa kesejahteraan

serta

kemaslahatan masyarakat sampai dengan tersusunnya kembali RPJMD untuk masa berikutnya.

10.2. KAIDAH PELAKSANAAN RPJMD Kota Semarang Tahun 2010-2015 merupakan pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD, Rencana Kerja (Renja) SKPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahunan dan perencanaan penganggaran.


X-1

RPJMD Kota Semarang Tahun 2010-2015 selanjutnya menjadi acuan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang untuk tahun 2012, tahun 2013, tahun 2014, dan tahun 2015. Sehubungan dengan hal tersebut, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut : 1. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota Semarang dan masyarakat termasuk dunia usaha, berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2010-2015 dengan sebaik-baiknya. 2. Walikota

Semarang,

dalam

menjalankan

tugas

penyelenggaraan

pemerintahan daerah berkewajiban untuk mengarahkan pelaksanaan RPJMD Kota Semarang 2010-2015 dengan mengerahkan semua potensi dan kekuatan daerah. 3. Sekretaris Daerah, berkewajiban mengkoordinasikan dan menjadi Pelaksana Harian dalam pelaksanaan RPJMD Kota Semarang 2010-2015. 4. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Semarang berkewajiban untuk menyusun rencana strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pokok pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kota Semarang 2010-2015 yang nantinya akan menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Kota Semarang serta menjamin konsistensinya. 5. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD Kota Semarang 2010-2015, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPEDA) Kota Semarang berkewajiban untuk melakukan pemantauan, fasilitasi dan mediasi terhadap penjabaran RPJMD Kota Semarang 2010-2015 ke dalam Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Semarang. 6. Dalam pelaksanaan RPJMD Kota Semarang 2010-2015 perlu mengacu kepada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang agar terwujud keselarasan dan kesinambungan pembangunan daerah.


X-2

7. Evaluasi pelaksanaan RPJMD Kota Semarang 2010-2015 dilakukan pada tahun ketiga dan pada akhir masa jabatan Walikota Semarang terhadap indikator kinerja misi, sedangkan evaluasi tahunan dilakukan terhadap indikator kinerja program dengan data yang diperoleh dari lembaga resmi atau melakukan survey yang dilakukan oleh Bappeda Kota Semarang. 8. Mengingat masa bakti Walikota dan Wakil Walikota Semarang akan berakhir pada bulan juli tahun 2015, untuk menjaga kesinambungan program-program pembangunan sampai dengan berakhirnya RPJMD periode 2010-2015 maka dipandang perlu menyusun rencana program transisi tahun 2015 sebagai acuan pedoman bagi Pemerintah dalam menjalankan program-program pembangunan.

WALIKOTA SEMARANG, ttd H. SOEMARMO HS


X-3

PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA SEMARANG TAHUN

Recommend Documents