IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA SEMARANG 2011-2031 (Studi Kasus Penataan Ruang Kawasan Simongan)
Oleh : Hamidah Kurniawati, Aloysius Rengga
Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Jalan Profesor Haji Soedarto, Sarjana Hukum Tembalang Semarang Kotak Pos 1269 Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405 Laman : http// www.fisip.undip.ac.id email
[email protected]
ABSTRAK Penataan ruang merupakan proses perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang kawasan untuk mengendalikan pembangunan. Perencanaan tata ruang Kota Semarang sendiri diatur dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031. Implementasi peraturan daerah ini sulit untuk dilakukan, seperti yang terjadi di Kawasan Simongan, Kecamatan Semarang Barat. Kawasan Simongan disebutkan sebagai kawasan peruntukan permukiman, kawasan perdagangan dan jasa, bukan sebagai kawasan industri. Namun pada kenyataannya terdapat 12 perusahaan yang berada di kawasan tersebut. Terdapat penolakan dari pengusaha, pekerja pabrik dan masyarakat terhadap kebijakan ini karena kebijakan membawa pengaruh dalam bidang social dan ekonomi. Terhambat pula oleh masalah sumber daya finansial. Namun Pemerintah Kota Semarang tetap mengambil tindakan untuk tidak mengeluarkan izin usaha industri untuk industri di Kawasan Simongan agar pengusaha bersedia melakukan relokasi. Terdapat beberapa factor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan ini, yaitu sumber daya, strategi aktor pelaksana, karakteristik lembaga dan penguasa, respon masyarakat dan kelompok sasaran serta kepatuhan kelompok sasaran. Perlu dilakukan pengkajian ulang terhadap kawasan dengan melibatkan masyarakat, dunia usaha, akademisi dan para ahli penataan ruang agar kebijakan dapat diterima oleh semua pihak dan sesuai dengan permasalahan yang ada di lokasi.
Kata Kunci : Kebijakan, Implementasi, Penataan Industri, Kawasan Simongan Kota Semarang
dijelaskan
PENDAHULUAN A. Latar Belakang
mengenai
peruntukan
masing-masing Bagian Wilayah Kota.
Seiring dengan berkembangnya
Kawasan Simongan yang berada
waktu, kebutuhan akan ruang selalu
di Kecamatan Semarang Barat (BWK
berubah dan bertambah. Oleh karena itu
III) merupakan kawasan peruntukan
dilakukan
perencanaan
tata
ruang
perumahan namun pada kenyataannya
wilayah.
Perencanaan
tata
ruang
terdapat 12 perusahaan yang masih
wilayah
merupakan
perencanaan
berada di Kawasan Simongan yaitu PT.
penggunaan atau pemanfaatan ruang
Sinar Pantja Djaja; PT. Kurnia Jati
dan pengendalian ruang. Pada dasarnya
Utama Indonesia; PT. Indonesia Steel
perencanaan tata ruang wilayah yaitu
Tube
menetapkan
wilayah
(Persero) Tbk.; PT. Alam Daya Sakti;
diatur
PT. Itrasal; PT. Pantjatunggal Knitting
(zona)
bagian-bagian
yang
dengan
tegas
Works;
PT.
Farma
Mill;
(Tarigan: 2008, 49).
Makmur; PT. DAMAITEX; PT. Aldian
Semarang
memiliki
Citrasetia dan PT. Phapros, Tbk. Yang
perencanaan tata ruang wilayah masing-
saat ini berstatus peralihan karena
masing. Perencanaan tata ruang di Kota
sedang melakukan pembangunan di
Semarang
sendiri
di
lokasi yang baru. Berikut merupakan
Peraturan
Daerah
Kota
Nomor
14
kota
ALKA;
Kimia
penggunaannya (jelas peruntukannya)
Setiap
PT.
PT.
Tahun
atur
dalam
Semarang
2011
Tentang
rencana pola ruang Kota Semarang : Peta Rencana Pola Ruang Semarang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031. Peraturan daerah inilah yang menjadi acuan untuk pemanfaatan ruang dan pengendalian pembangunan di Kota Semarang. Pada penelitian ini akan difokuskan pada penataan ruang Kawasan Simongan. Hal tersebut
dikarenakan
peruntukan
Kawasan Simongan tidak sesuai dengan Perda No. 14 Tahun 2011. Pada pasal 10 Sumber : Bappeda Kota Semarang
Pada gambar terlihat wilayah berwarna
Selanjutnya pada pasal 176 disebutkan
coklat muda yang merupakan kawasan
bahwa izin pemanfaatan ruang
peruntukan industri dan berada pada
telah dikeluarkan dan tidak sesuai
Kecamatan Genuk, Kecamatan Ngaliyan
dengan perda ini, Untuk yang sudah
dan Kecamatan Tugu. Kemudian pada
dilaksanakan
wilayah Kecamatan Semarang Barat
dilakukan penyesuaian paling lama 3
terlihat berwarna ungu yang merupakan
(tiga) tahun, dan untuk yang sudah
kawasan
perumahan,
dilaksanakan
Selanjutnya,
tidak memungkinkan untuk dilakukan
peruntukan Kawasan Simongan sendiri
penyesuaian dengan fungsi kawasan
dijelaskan pada gambar berikut :
berdasarkan peraturan daerah ini, izin
peruntukan
perdagangan
dan
jasa.
yang
pembangunannya,
pembangunannya
dan
yang telah diterbitkan dapat dibatalkan. Pelaksanaan penataan ruang di Kawasan Simongan ini sulit untuk dilakukan, dalam kurun waktu 3 tahun pengusaha di Kawasan Simongan tetap tidak
bersedia
perusahaannya,
untuk
merelokasi
hingga
kemudian
Pemerintah Kota Semarang tidak lagi Sumber : Bappeda Kota Semarang
Pada gambar terlihat bahwa peruntukan dari Kawasan Simongan merupakan kawasan peruntukan perumahan. Oleh karena itu, pemerintah berupaya agar 12 perusahaan yang berada di Kawasan Simongan dapat direlokasi. Pada Perda No.14 Th. 2011 pasal 119 mengenai peraturan
umum
zonasi
kawasan
industri disebutkan bahwa kegiatan industri yang masih berada di luar kawasan industri akan direlokasi secara bertahap
menuju
kawasan
industri.
mengeluarkan izin usaha industri untuk pengusaha
di
Penolakan relokasi
Kawasan
pengusaha dikarenakan
Simongan. melakukan penngusaha
merasa dirugikan oleh perda rtrw tersebut, pabrik
selain
itu,
membutuhkan
memindahkan biaya
yang
banyak dan waktu yang lama, serta memindahkan
mesin
yang
sudah
tertanam juga berakibat pada mesin yang tidak bisa bekerja sempurna seperti sebelumnya. Penolakan dari
pengusaha tersebut ditunjukkan dengan
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
melakukan uji materiil ke Mahkamah
(Studi Kasus Penataan Ruang Kawasan
Agung,
Simongan)
namun
keputusan
dari
Mahkamah Agung tidak berpihak pada pengusaha.
Kemudian,
melakukan
banding
Koonstitusi.
Selain
ke
2. Mengetahui lingkungan apa saja yang
pengusaha
mempengaruhi implementasi kebijakan
Mahkamah
penataan ruang Kawasan Simongan
penolakan
dari
C. Tinjauan Pustaka
pengusaha, para pekerja pabrik yang berjumlah
ribuan
juga
penolakan
terhadap
melakukan
perda
dengan
Tinjauan pustaka dalam penelitian ini yaitu administrasi publik, kebijakan publik, implementasi kebijakan.
melakukan orasi di Jalan Pemuda.
George J. Gordon dalam (syafiie,
Tidak adanya dukungan dari kelompok
sasaran
dan
masyarakat
2006:
25)
mengemukakan
bahwa
administrasi publik dapat dirumuskan
membuat peraturan daerah ini menjadi
sebagai
sulit untuk dilakukan. Selain itu, tidak
dilakukan
adanya peraturan yang mengatur secara
perseorangan yang berkaitan dengan
jelas
Kota
penerapan atau pelaksanaan hukum dan
membuat
penataan
peraturan yang dikeluarkan oleh badan
Simongan
menjadi
penataan
Semarang
juga
industri
ruang Kawasan
di
perda
rtrw,
tidak
terdapat
oleh
baik
organisasi
yang
maupun
Chandler & Plano dalam Keban (2004: 3) yang dikutip oleh (Pasolong,
peraturan yang mengatur secara teknis
2007:
penataan industri di Kota Semarang.
administrasi
B. Tujuan Penelitian
proses
legislatif, eksekutif serta pengadilan.
kurang jelas karena hanya berpedoman pada
seluruh
7),
mengatakan publik
adalah
bahwa proses
dimana sumber daya dan personel
Tujuan penelitian dari Implementasi
publik diorganisir dan dikoordinasikan
Perda No.14 Th. 2011 tentang Rencana
untuk
Tata Ruang Wilayah (Studi Kasus
mengimplementasikan, dan mengelola
Penataan Ruang Kawasan Simongan)
(manage) keputusan-keputusan dalam
yaitu :
kebijakan publik.
1. Mengetahui
dan
mendiskripsikan
implementasi Perda No. 14 Th. 2011
memformulasikan,
Nicholas Henry (1988) dikutip oleh
(Pasolong,
2007:
8),
mendefinisikan
administrasi
publik
Eulau
dan
Prewitt
dalam
adalah suatu kombinasi yang kompleks
(Tangkilisan, 2005, 4) kebijakan adalah
antara teori dan praktik, dengan tujuan
keputusan tetap yang dicirikan oleh
mempromosi
terhadap
konsistensi dan pengulangan tingkah
hubungannya
laku dari mereka yang membuat dan
dengan masyarakat yang diperintah, dan
dari mereka yang mematuhi keputusan
juga mendorong kebijakan publik agar
tersebut.
pemahaman
pemerintah
dengan
lebih responsif terhadap kebutuhan sosial.
Chief J. O. Udoji (1981) dikutip oleh (Agustino, 2012: 140), mengatakan
dalam
bahwa pelaksanaan kebijakan adalah
(Indiahono, 2009: 17) mendefinisikan
sesuatu yang penting bahkan mungkin
kebijakan
dari
jauh lebih penting daripada pembuatan
sejumlah aktor (pejabat, kelompok,
kebijakan. Kebijakan-kebijakan hanya
instansi pemerintah) atau serangkaian
akan
aktor dalam suatu bidang kegiatan
rencana bagus yang tersimpan rapi
tertentu. Pembicaraan tentang kebijakan
dalam
tidak lepas dari kaitan kepentingan antar
diimplementasikan.
James
E.
sebagai
Anderson
perilaku
Carl Friedrich (1969: 79) dikutip
berupa
arsip
Grindle
kelompok, baik di tingkat pemerintahan maupun masyarakat secara umum.
sekedar
impian
kalau
yang
atau
tidak
dikutip
oleh
(Winarno, 2008: 146) secara umum, tugas implementasi adalah membentuk
oleh (Agustino, 2012: 7), mengatakan
suatu
bahwa
adalah
memudahkan tujuan-tujuan kebijakan
serangkaian tindakan/ kegiatan yang
bisa direalisasikan sebagai dampak dari
diusulkan oleh seseorang, kelompok
suatu kegiatan pemerintah.
kebijakan
publik
kaitan
(linkage)
yang
atau pemerintah dalam suatu lingkungan
Van Meter dan Van Horn yang
tertentu dimana terdapat hambatan-
dikutip oleh (Winarno, 2008: 146)
hambatan
membatasi
dan
kemungkinan-
implementasi
kebijakan
kemungkinan dimana kebijakan tersebut
sebagai
diusulkan
dilakukan oleh individu-individu atau
agar
berguna
dalam
tindakan-tindakan
yang
mengatasinya untuk mencapai tujuan
kelompok-kelompok
pemerintah
yang dimaksud.
maupun swasta yang diarahkan untuk
mencapai
tujuan-tujuan
yang
telah
ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya.
kejadian-kejadian
Kemampuan
merupakan atau
suatu
peristiwa-
peristiwa yang terjadi dan dapat di amati. Berdasarkan uraian sebelumya, dapat disebutkan bahwa fenomena yang akan diteliti adalah:
yang
terpengaruhi
oleh kebijakan
yang
daya
menangani
kebijakan Luas lahan untuk industri yang disediakan pemerintah Fasilitas yang disediakan oleh Dana yang dianggarkan oleh pemerintah 2. Konteks implementasi (context of
Bidang ekonomi : pendapatan masyarakat sekitar pabrik yang
manusia
sumber
pemerintah
1. Isi Kebijakan (Content of policy) a. Kepentingan
masing pelaksana kebijakan f. Sumber daya yang dikerahkan
D. Fenomena Penelitian Fenomena
Tugas pokok dan fungsi masing-
policy) a. Kekuasaan,
kepentingan
dan
membuka usaha (PKL), proses
strategi aktor yang terlibat
produksi berhenti saat relokasi
Hak dan Kewajiban yang dimiliki
Bidang sosial : pengangguran
pemerintah terhadap terwujudnya
yang ada di daerah sekitar pabrik
kesesuaian
ruang
di
Kota
b. Jenis manfaat yang akan dihasilkan
Semarang, hasil yang didapatkan
Kualitas lingkungan di kawasan
pemerintah dalam penataan ruang
simongan
kawasan industri, serta upaya yang
c. Derajat perubahan yang diinginkan Banyaknya
perusahaan
yang
bersedia direlokasi
untuk
mewujudkan
kesesuaian ruang kawasan industri di Kota Semarang.
d. Kedudukan pembuat kebijakan
b. Karakteristik
Instansi pembuat kebijakan serta
lembaga
dan
penguasa Bentuk komunikasi dan koordinasi
kedudukannya e. Pelaksana program Pihak
dilakukan
antar actor pelaksana kebijakan yang
mengimplementasikan kebijakan
Sikap penguasa terhadap kelompok sasaran
c. Kepatuhan dan tanggapan
observasi,
pustaka.
Tindakan yang dilakukan oleh
Model
pengusaha
dokumentasi
analisis
dan
studi
data
dalam
Respon masyarakat dan pekerja
penelitian ini yaitu model interakif yang
pabrik terhadap relokasi
dikemukakan oleh Miles & Huberman. Komponen-komponen Analisis Data
E. Metode Penelitian Penelitian
ini
menggunakan
Interaktif Miles & Huberman
desain penelitian deskriptif kualitatif yang
bertujuan
menggambarkan Peraturan
memahami
dan
implementasi
dari
Daerah
Kota
Semarang
Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang 2011-2031 (penataan ruang Kawasan Simongan)
serta
lingkungan
yang
mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut.
Sumber : Herdiansyah, Haris. 2012. Metodologi Penelitian Kualitatif. Jakarta: Salemba Humanika. Hal 16
Analisis
data
mengumpulkan
dimulai data,
dengan
reduksi
data,
kemudian malakukan display data dan
Subyek dalam penelitian ini yaitu Badan Perencanaan Pembangunan
yang terakhir yaitu menarik kesimpulan atau verifikasi.
Daerah (Bappeda) Kota Semarang, Dinas
Tata
(DTKP)
Kota
Kota
Perindustrian
dan
Perumahan
Semarang, dan
Dinas
Perdagangan
PEMBAHASAN A. Implementasi Kebijakan Penataan Ruang Kawasan Simongan
(Disperindag) Kota Semarang, Badan Pelayanan
dan
Perizinan
Terpadu
(BPPT) Kota Semarang, Masyarakat dan PKL di sekitar Kawasan Simongan serta pekerja pabrik.
ini
yaitu
penataan ruang Kawasan Simongan dilihat
dari
dipengaruhi
kepentingan oleh
kebijakan,
yang jenis
manfaat yang akan dihasilkan, derajat
Teknik pengumpulan data dalam penelitian
Sejauh mana implementasi dari
wawancara,
perubahan yang diinginkan, kedudukan pembuat kebijakan. Pelaksana program dan sumber daya yang dikerahkan.
Berikut merupakan hasil penelitian yang
Berdasarkan
data
Ngemplak
dari
telah dilakukan :
Kelurahan
Simongan,
1. Kepentingan yang dipengaruhi oleh
masyarakat yang bekerja sebagai
Kebijakan
buruh industri yaitu sebanayak 2869
warga
Kepentingan ekonomi Kegiatan perekonomian di
maysarakat.
Hal
yang
dikhawatirkan oleh para pekerja
sekitar kawasan sudah hidup. Pada
pabrik
sepanjang
kawasan
hubungan kerja secara massif dan
simongan dipenuhi dengan penjual
juga jarak tempuh pekerja pabrik ke
makanan, bengkel, penjual pulsa dan
lokasi
lain sebagainya. Pendapatan dari
Kekhawatiran
pedagang sebagian besar dari para
masyarakat
pekerja
social
jalan
industri
di
yang
berjumlah
yaitu
adanya
pabrik
yang
lain
baru.
datang
yaitu
seperti
pemutusan
dari
permasalahan
penodongan
atau
ribuan orang. Apabila pabrik dari
tindak criminal lain apabila industri
perusahaan direlokasi, pendapatan
harus relokasi.
dari masyarakat yang berjualan di
2. Jenis Manfaat yang akan dihasilkan Manfaat yang diinginkan dari
sekitar kawasan akan menurun. Kegiatan ekonomi di Kawasan Simongan
adanya kebijakan yaitu terjaganya kualitas lingkungan permukiman di Kawasan Simongan, kualitas air Sungai Kaligarang dapat berada pada kriteria mutu air kelas 1. Namun, kondisi
lingkungan
Kawasan
Simongan saat ini yaitu sering terjadi kemacetan saat jam pulang pabrik,
Sumber : Dokumentasi Pribadi
Selain itu, apabila pabrik direlokasi,
untuk kualitas udara akibat polusi
proses
telah diatasi oleh pengusaha dengan
produksi
akan
berhenti,
perusahaan tidak akan ada pemasukan
menanam
dan pekerja pabrik juga tidak akan
limbah dari pabrik, pada juni 2012
mendapat penghasilan.
dilakukan uji kualitas air sungai
Kepentingan Sosial
pohon,
namun
untuk
kaligarang, hasilnya menunjukkan
bahwa air sungai kaligarang pada
sector dibantu pula oleh kelompok
parameter
fecal
kerja pemanfaatan dan pengendalian
coliform
pemanfaatan ruang yang diketuai
coliform
BOD, dan
COD, total
cenderung di atas kriteria mutu air
oleh
kelas I. sedangkan air kaligarang
Perumahan, anggotanya terdiri dari
digunakan sebagai air baku
SKPD yang terkait dalam bidang
air
Dinas
Tata
penataan
kualitas air berada pada kriteria air
dengan kebutuhan, serta dibantu pula
kelas 1.
oleh PU pusat, CiptaKarya pusat.
penataan
ruang
kawasan
disesuaikan
5. Pelaksana Kebijakan
Perubahan yang diinginkan dari
dan
dan
minum oleh PDAM, seharusnya
3. Derajat Perubahan yang Diinginkan
ruang
Kota
Pelaksana kebijakan penataan ruang Kawasan
Simongan
yaitu
simongan yaitu 12 perusahaan di
Bappeda bidang tata ruang Kota
Kawasan Simongan dapat di relokasi
Semarang sebagai leading sector,
ke kawasan peruntukan industri yang
Dinas Tata Kota dan Perumahan
telah ditetapkan dalam perda RTRW.
Kota Semarang sebagai tim teknis,
Namun hingga saat ini hanya PT.
Dinas
Phapros, Tbk yang sedang dalam
Perdagangan Kota Semarang sebagai
proses
relokasi.
lain
tim teknis serta Badan Pelayanan
masih
merasa
dengan
Perizinan Terpadu bertindak sebagai
Perusahaan keberatan
perda RTRW tersebut.
dan
tim administratif. Implementor telah
4. Kedudukan pembuat kebijakan Kedudukan
Perindustrian
pembuat
kebijakan berada di daerah yaitu
bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 6. Sumber Daya yang Dikerahkan
terdapat Badan Koordinasi Penataan
Sumber
Ruang Daerah (BKPRD) dengan
dikerahkan
walikota sebagai penanggung jawab,
kebijakan. Kemudian untuk sumber
kemudian dibantu oleh
kelompok
daya lingkungan, pemerintah Kota
dengan
Semarang telah menetapkan kawasan
kerja
penataan
ruang
Bappeda bidang penataan ruang Kota Semarang berperan sebagai leading
industri
daya
manusia
telah
yang
yang
memahami
mampu
untuk
Kekuasaan dilihat dari bentuk
menampung industri dari Kawasan Simongan
pengaruh
Tabel Kawasan Industri di Kota Semarang Nama Kawasan Industri
Perusahaan dalam Kawasan
45.5 Ha
18 Unit usaha
Kawasan Industri BSB
Mijen
Kawasan Industri Tugu
Kel. Karanganyar, Kel. Randugarut, 250 Ha Kec. Tugu
59 Unit usaha
Kawasan Industri Terboyo Kel. Terboyo Wetan, 300 Ha Megah Kec. Genuk
58 Unit usaha
Kel. Terboyo Wetan, 300 Ha Kec. Genuk
67 Unit usaha
Kawasan Industri Terboyo
250 Ha
instansi.
Luas Lahan Terisi
Luas Lahan
Lokasi
Jl. Gatot Subroto, Kel. Ngalian, Kec. 300 Ha Ngalian
pengaruh
masing-masing instansi berbedabeda.
Keberadaan
dapat
Bappeda
61 Unit usaha
100 usaha Telah dibangun 191 75% dari usaha luas kawasan
Sumber : Data Dinas Perindustrian dan Perdagangan 2015
Unit
bergerak
untuk
melaksanakan
kebijakan.
Sedangkan DTKP sebagai tim teknis
12 Unit usaha
PT Guna Mekar Industri
Kawasan Industri Candi
Bentuk
membuat implementor kebijakan
Komplek Jalan Kawasan Industri Sinar Lingkar Mas Tanjung 95 Ha Centra Cipta (SCC) Mas, Kec. Semarang Utara Kel. Tambak Aji, 130 Ha Kec. Mijen Jl. Raya Kaligawe LIK (Lingkungan Industri Km 4. Kel. 263 Ha Keci) Bugangan Baru Muktiharjo Lor, Kec. Genuk
masing-masing
perencana
kawasan
industri di Kota Semarang yang bertindak
tidak
menetapkan
kawasan
simongan
sebagai
kawasan industri serta tidak Unit
mengeluarkan
izin
industri.
Kemudian, Disperindag sebagai pengawas dan tim teknis, serta melakukan pendekatan kepada
Kemudian
untuk
finansial,
seluruhnya
tanggung
sumber
jawab
daya
menjadi pengusaha.
Pemerintah membantu dalam bentuk kemudahan
perizinan.
pihak pengusaha
Sedangkan
sendiri
merasa
keberatan akan hal tersebut, sebab memindahkan
satu
buah
pabrik
membutuhkan dana sekitar 30 miliar. B. Lingkungan
yang
Mempengaruhi
Implementasi Kebijakan 1. Kekuasaan,
Kepentingan
Strategi Aktor yang Terlibat
pengusaha. Kepentingan
dilihat
dari
keinginan
pemerintah
kelompok
sasaran
dan
terhadap
kebijakan.
Keinginan
pemerintah
yaitu
Kawasan
Simongan
sebagai
kawasan
perumahan
yang
bebas
dari
dari
kegiatan industri seperti yang tercantum dalam Rencana Induk Kota Semarang tahun 1975 dan
dan
dipertegas dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang
tahun
2011
menyebutkan Ngemplak
selalu
Karakteristik Lembaga dilihat
Kawasan
dari bentuk komunikasi dan
yang
Simongan
sebagai
koordinasi.
Bentuk
kawasan perumahan. Sedangkan
komunikasi dan koordinasi
keinginan dari kelompok sasaran
yang dilakukan antar instansi
yaitu Kawsan Simongan dapat
dapat dikatakan baik karena
dijadikan
sebgai
kawasan
tim teknis ada yang bertempat
industri
dan
dilakukan
di tim administratif untuk
pengkajian ulang terhadap perda
memudahkan komunikasi dan
rtrw.
koordinasi Karakteristik Penguasa dilihat
Strategi Aktor yang Terlibat Sebelum perda RTRW disahkan
dari tanggapan pemerintah
dan sosialisasikan, pemerintah
terhadap
telah
masyarakat dan pekerja yang
melakukan
konsultasi
kepentingan
public, public hearing dan FGD,
terpengaruhi
kemudian setelah perda rtrw
kebijakan. Pemerintah tidak
disahkan, pemerintah melakukan
melakukan tindakan apapun
sosialisasi
terkait dengan kepentingan
pada
tingkat
oleh
adanya
kelurahan, kecamatan dan kota.
masyarakat
Mengenai
strategi
terpengaruhi. Dapat dikatakan
pemerintah
telah
melakukan
bahwa
pendekatan
secara
persuasive
memperhatikan kepentingan
khusus
penguasa
kepada pengusaha, mendukung
masyarakat.
pengambang perumahan untuk
3. Kepatuhan dan Respon
masuk ke Kawasan Simongan
Respon Pengusaha
yang
tidak
dan tidak mengeluarkan izin
Respon dari kelompok saaran
usaha industri untuk pengusaha
diketahui dari media massa
di Kawasan Simongan.
karena kelompok sasaran tidak
2. Karakteristik Penguasa
Lembaga
dan
bersedia untuk diwawancarai. Pengusaha menolak kebijakan
dengan melakukan uji materiil
Kepatuhan
ke mahkamah agung
Kelompok sasaran patuh untuk
Hasil Uji Materiil oleh Mahkamah Agung
tidak
melakukan
perluasan
wilayah, namun menolak untuk melakukan
relokasi.
Hanya
satu perusahaan yang patuh terhadap kebijakan ini, yaitu PT Phapros, Tbk yang telah melakukan pembangunan baru di ungaran dan mendapatkan izin industri dari pemerintah Sumber: Putusan Mahkmah Agung
karena
Selain pengusaha, masyarakat juga
menolak
juga berencana pindah. Selain itu
ribuan pekerja pabrik juga
melakukan
kebijakan orasi
terdapat
beberapa
perusahaan pula yang sudah
dengan di
peralihan,
kemudian PT Kimia Farma
kebijakan
penataan Kawasan Simongan,
menolak
statusnya
tidak seaktif dulu yaitu PT
Jalan
Pemuda. Orasi Pekerja Pabrik Menolak Kebijakan
Semarang
Makmur,
Damaitex.
Namun
PT masih
terdapat pula perusahaan yang aktif
melakukan
produksi
yaitu
kegiatan PT
Pantja
Tunggal.
Sumber : Radar Pekalongan
PENUTUP A. Kesimpulan 1. Terdapat berbagai kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan, yaitu kepentingan
masyarakat
yang
pendapatannya dapat berkurang dan Sumber : Tribun News
kepentingan pekerja pabrik yang
khawatir akan adanya PHK dan jarak
dan keinginan dari kelompok sasaran
tempuh ke lokasi pabrik yang baru.
yaitu
2. Kualitas
lingkungan
perumahan
Kawasan
Simongan
dapat
dijadikan sebagai Kawasan Industri.
Kawasan Simongan saat ini untuk
2. Strategi pemerintah agar pengusaha
polusi diatasi oleh pengusaha dengan
bersedia melakukan relokasi masih
menanam pohon, kemudian sering
belum berhasil, pengusaha tetap
terjadi kemacetan dan kualitas air
tidak bersedia merelokasi pabriknya.
Sungai Kaligarang menurun
3. Bentuk komunikasi dan koordinasi
3. Dari 12 perusahaan yang diharuskan
yang telah dilakukan aktor pelaksana
melakukan relokasi, saat ini baru 1
sudah
perusahaan yaitu PT. Phapros, Tbk.
kurang memperhatikan kepentingan
Yang sedang dalam proses relokasi
masyarakat, pengusaha dan pekerja
4. Kedudukan
pembuatan
kebijakan
berada di daerah, yaitu melibatkan pihak-pihak terkait dengan penataan ruang.
baik.
kebijakan
sudah
pemerintah
pabrik sehingga kebijakan ini tidak mendapat dukungan. 4. Pengusaha, masyarakat
5. Pelaksana
Namun,
Tidak
pekerja
pabrik
menolak
terdapat
dan
kebijakan.
kepatuhan
dari
melaksanakan tugas sesuai dengan
kelompok sasaran terhadap kebijakan
tugas pokok dan fungsinya.
karena hingga saat ini hanya 1
6. Sumber
daya
manusia
dan
perusahaan
yang
sedang
dalam
lingkungan tidak terdapat masalah.
proses relokasi, yaitu PT. Phapros,
Hanya sumber daya finansial yang
Tbk.
menghambat relokasi. Lingkungan
yang
B. Saran mempengaruhi
implementasi kebijakan yaitu : 1. Bentuk
pengaruh
implementor
1. Pemerintah
melakukan Kawasan
Kota
Semarang
pendataan Simongan,
PKL
di
kemudian
terhadap kelompok sasaran berbeda-
secara bertahap merelokasi PKL ke
beda dan mengarah ke satu tujuan
Pasar Simongan
kebijakan. Kemudian keinginan dari
2. Pemerintah
membantu
pengusaha
pemerintah yaitu Kawasan Simongan
dengan memfasilitasi relokasi pabrik
dapat bebas dari kegiatan indsutri,
(pengadaan
tanah,
pengangkutan
alat-alat industri) dan menyediakan
perumusan
bus
pelaksanaan kebijakan
yang
setiap
harinya
kebijakan
dan
mengantarkan pegawai dari lokasi pabrik lama ke lokasi pabrik
DAFTAR PUSTAKA
3. Pemberian sanksi bagi perusahaan
yang tidak mengolah limbah sesuai standar limbah yang boleh dibuang ke sungai serta
melaporkan baku
mutu air limbah yang dibuang kepada Badan Lingkungan Hidup 3 bulan sekali 4. Pemerintah
dengan
memberikan melakukan
infrastruktur
bantuan
menuju
kawasan
untuk masuk ke Kota Semarang sehingga dapat membantu pengusaha dalam melakukan relokasi adanya
peraturan
yang
mengatur secara teknis penataan ruang kawasan industri di Kota Semarang, menjadi
sehingga jelas
dan
kebijakan tidak
hanya
bertumpu pada Perda RTRW 6. Perlu dilakukan pengkajian ulang
terhadap Kawasan Simongan dengan melibatkan pemerintah, ahli penataan ruang, akademisi, masyarakat dan pengusaha di Kawasan Simongan 7. Meningkatkan
Herdiansyah, Haris. 2012. Metodologi Penelitian Kualitatif. Jakarta: Salemba Humanika Indiahono, Dwiyanto. 2009. Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analisys. Yogyakarta: Gava Media
perbaikan
industri dan mengundang investor
5. Perlu
Agustino, Leo. 2012. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung: CV Alfabeta
peran
serta
masyarakat dan dunia usaha dalam
Pasolong, Harbani. 2007. Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta Bandung Syafiie, Inu Kencana. 2006. Ilmu Administrasi Publik. Jakarta: PT Rineka Cipta Tangkilisan, Hessel Nogi. 2005. Kebijakan dan Manajemen Otonomi Daerah. Yogyakarta: Lukman Offset Yogyakarta Tarigan, Robinson. 2008. Perencanaan Pembangunan Wilayah. Jakarta: PT BUMI AKSARA Wahab, Solichin Abdul. 2008. Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Jakarta: PT Bumi Aksara Winarno, Budi. 2008. Kebijakan Publik Teori & Proses. Jakarta: MedPress
Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 17/Prt/M/2009 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 35/MIND/PER/3/2010 tentang Pedoman Teknis Kawasan Industri Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Kawasan Industri Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
Sumber lain: Apindo Berharap Kawasan Industri Simongan Tak di Relokasi. 2013. http://www.aktual.co/ekonomibisnis/165805 apindo-berharap-kawasan-industrisimongan-tak-direlokasi- Diunduh pada tanggal 19 Oktober 2014 pukul 16.43 WIB Direktori Putusan Mahkamah Agung Indonesia. 2012. http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusa n/downloadpdf/e0db389292ffe6f6dce93445 806acf4f/pdf Diunduh pada tanggal 24 Oktober 2014 pukul 16.31 WIB Bekti Marlena. 2012. Kajian Pengelolaan Das Garang Untuk Memenuhi Kualitas Air Sesuai dengan Peruntukannya http://eprints.undip.ac.id/36498/1/Tesis_Pen gelolaan_DAS_Garang.pdf diunduh pada Sabtu, 23 Januari 2016 Pukul 11.59
Zuhdihar Laeis. Pemkot Tak Perpanjang Izin Kawasan Industri Simongan. 2014. http://www.antarajateng.com/detail/pemkottak-perpanjang-izin-kawasan-industrisimongan.html Diunduh pada tanggal 20 Oktober 2014 pukul 18.03 WIB
