PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KOTA SEMARANG TAHUN 2011 - 2031 I.
UMUM
Sebagai pelaksanaan peninjauan kembali Peraturan Daerah dimaksud, maka perlu diterbitkan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011—2031. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Pasal 22, Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang merupakan penjabaran Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah ke dalam strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah kota. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota adalah rencana pengembangan kota yang disiapkan secara teknis dan non-teknis oleh Pemerintah Daerah yang merupakan rumusan kebijaksanaan pemanfaatan muka bumi wilayah kota termasuk ruang di atasnya yang menjadi pedoman pengarahan dan pengendalian dalam pelaksanaan pembangunan kota. Bahwa RTRW Kota Semarang tahun 2011-2031 merupakan perwujudan aspirasi masyarakat yang tertuang dalam rangkaian kebijaksanaan pembangunan fisik kota di wilayah Kota Semarang yang memuat ketentuan-ketentuan antara lain : a.
Merupakan pedoman, landasan dan garis besar kebijaksanaan bagi pembangunan fisik kota Semarang dalam jangka waktu 20 tahun, dengan tujuan agar dapat mewujudkan kelengkapan kesejahteraan masyarakat dalam hal memiliki kota yang dapat memenuhi segala kebutuhan fasilitas;
b.
Berisi suatu uraian keterangan dan petunjuk-petunjuk serta prinsip pokok pembangunan fisik kota yang berkembang secara dinamis dan didukung oleh pengembangan potensi alami, serta sosial ekonomi, sosial budaya, politik, pertahanan keamanan dan teknologi yang menjadi ketentuan pokok bagi seluruh jenis pembangunan fisik kota, baik yang dilaksanakan Pemerintah Kota Semarang, Pemerintah Provinsi jawa Tengah, maupun Pemerintah Pusat dan masyarakat secara terpadu.
RTRW Kota Semarang 2011-2031 merupakan hasil evaluasi dan revisi dari RTRW Kota Semarang Tahun 2000-2010 sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Rencana Kota Semarang Tahun 2000 sampai Tahun 2010. Karena dalam perkembangannya Kota Semarang telah Kota Semarang terus tumbuh, dan rujukan tentang kebijakan pembangunan wilayah dan kota terus berkembang, maka Kebijakan penataan ruang perlu disesuaikan dengan tuntutan perkembangan yang ada. II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 Yang dimaksud dengan “aman” adalah situasi masyarakat dapat menjalankan aktivitas kehidupannya dengan terlindungi dari berbagai ancaman. Yang dimaksud dengan “nyaman” adalah keadaan masyarakat dapat mengartikulasikan nilai sosial budaya dan fungsinya dalam suasana yang
tenang dan damai. Yang dimaksud dengan “produktif” adalah proses produksi dan distribusi berjalan secara efisien sehingga mampu memberikan nilai tambah ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat, sekaligus meningkatkan daya saing. Yang dimaksud dengan “berkelanjutan” adalah kondisi kualitas lingkungan fisik dapat dipertahankan bahkan dapat ditingkatkan, termasuk pula antisipasi untuk mengembangkan orientasi ekonomi kawasan setelah habisnya sumber daya alam tak terbarukan. Pasal 3 Kebijakan penataan ruang wilayah Kota Semarang merupakan arah tindakan yang harus ditetapkan untuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah Kota Semarang Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten berfungsi sebagai: a. sebagai dasar untuk memformulasikan strategi penataan ruang wilayah Kota Semarang; b. sebagai dasar untuk merumuskan struktur dan pola ruang wilayah Kota Semarang; c. memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama dalam RTRW Kota Semarang; dan d. sebagai dasar dalam penetapan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kota Semarang. Strategi penataan ruang wilayah kota merupakan penjabaran kebijakan penataan ruang wilayah kota ke dalam langkah-langkah operasional untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Strategi penataan ruang wilayah kota berfungsi: a. sebagai dasar untuk penyusunan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan penetapan kawasan strategis Kota Semarang; b. memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama dalam RTRW Kota Semarang; sebagai dasar dalam penetapan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kota Semarang. Pasal 4 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Huruf a Yang dimaksud dengan “sarana lingkungan” adalah fasilitas penunjang, yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya. Antara lain berupa bangunan perniagaan atau perbelanjaan, lapangan terbuka, pendidikan, kesehatan, peribadatan, fasilitas pemerintahan, pelayanan umum, pemakaman dan pertamanan. Huruf b Cukup Jelas Huruf c Cukup Jelas Huruf d Cukup Jelas
Huruf e Cukup Jelas Huruf f Cukup Jelas Huruf g Cukup Jelas Huruf h Cukup Jelas Pasal 5 Cukup jelas Pasal 6 Cukup jelas Pasal 7 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Huruf a Yang dimaksud dengan “kawasan bagian atas” adalah kecamatankecamatan yang memiliki ketinggian alam lebih dari 100 meter diatas permukaan laut, meliputi : sebagian Kecamatan Tembalang, Kecamatan Banyumanik, Kecamatan Gunungpati, Kecamatan Mijen, Kecamatan Ngaliyan Huruf b Cukup Jelas Huruf c Cukup Jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Pasal 8 Cukup jelas Pasal 9 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Huruf a Cukup Jelas Huruf b Cukup Jelas Huruf c Cukup Jelas Huruf d Cukup Jelas Huruf e Cukup Jelas
Huruf f Yang dimaksud dengan “prasarana dan sarana perkotaan lainnya” adalah prasarana dan sarana kota yang disediakan sesuai dengan kebutuhan pengembangan kota, seperti untuk kebutuhan pengguna sepeda, jalur trem, dan transportasi sungai. Pasal 10 Ayat (1) Huruf a sampai dengan j Luas wilayah kecamatan yang dimaksud adalah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta penataan kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89). Ayat (2) Fungsi utama adalah fungsi yang memiliki pelayanan regional. Pengembangan fungsi ini terkait dengan hirarki Kota Semarang sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Huruf a Cukup Jelas Huruf b Cukup Jelas Huruf c Cukup Jelas Huruf d Cukup Jelas Huruf e Cukup Jelas Huruf f Yang dimaksud dengan “kantor pelayanan publik” adalah fasilitas pelayanan pemerintahan dan sosial Pasal 11 Huruf a Yang dimaksud dengan “pusat pelayanan kota” adalah kawasan yang memiliki fasilitas/ sarana yang pelayanannya regional dan atau nasional. Huruf b Yang dimaksud dengan “sub pusat pelayanan kota” adalah kawasan yang memiliki fasilitas/ sarana yang pelayanannya sebagian kota dan atau kota. Huruf c Yang dimaksud dengan “pusat pelayanan lingkungan” adalah kawasan yang memiliki fasilitas/ sarana yang pelayanan lingkungan. Pasal 12 Cukup jelas Pasal 13 Cukup jelas Pasal 14 Cukup jelas
Pasal 15 Cukup jelas Pasal 16 Cukup jelas Pasal 17 Cukup jelas Pasal 18 Ayat (1) Pengertian tentang jalan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang jalan Ayat (2) Cukup jelas Pasal 19 Cukup jelas Pasal 20 Cukup jelas Pasal 21 Cukup jelas Pasal 22 Cukup jelas Pasal 23 Cukup jelas Pasal 24 Cukup jelas Pasal 25 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “pelabuhan utama” adalah pelabuhan yang mempunyai jangkauan pelayanan yang luas, frekuensi kapal dan volume besar, mempengaruhi perkembangan ekonomi secara nasional/internasional, berperan dalam transportasi dan perdagangan antar negara, tingkat keselamatan pelayaran yang diperlukan tinggi, dan memiliki fasilitas dengan teknologi tinggi sesuai dengan standar internasional serta merupakan simpul jaringan pelayaran nasional/internasional dan berfungsi sebagai perekat dalam sistem transportasi nasional, sehingga apabila fungsi dan peranan tersebut tidak dapat dilaksanakan akan mengganggu kepentingan nasional Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Ayat (6) Cukup jelas Pasal 26 Ayat (1) Cukup jelas
Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal
Pasal Pasal Pasal Pasal
Ayat (2) Yang dimaksud dengan “bandar udara pengumpul” adalah bandar udara yang mempunyai cakupan pelayanan yang luas dari berbagai bandar udara yang melayani penumpang dan/atau kargo dalam jumlah besar dan mempengaruhi perkembangan ekonomi secara nasional atau berbagai provinsi Ayat (3) Cukup jelas 27 Cukup jelas 28 Cukup jelas 29 Cukup jelas 30 Cukup jelas 31 Cukup jelas 32 Cukup jelas 33 Cukup jelas 34 Cukup jelas 35 Cukup jelas 36 Cukup jelas 37 Cukup jelas 38 Cukup jelas 39 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Yang dimaksud dengan “sanitary landfill” adalah metode pembuangan akhir sampah secara saniter, sampah ditimbun dipadatkan dan diberi lapisan penutup secara rutin. Ayat (3) Cukup jelas 40 Cukup jelas 41 Cukup jelas 42 Cukup jelas 43 Cukup jelas
Pasal 44 Cukup jelas Pasal 45 Cukup jelas Pasal 46 Cukup jelas Pasal 47 Cukup jelas Pasal 48 Cukup jelas Pasal 49 Cukup jelas Pasal 50 Cukup jelas Pasal 51 Huruf a Yang dimaksud dengan “jalur pejalan kaki” adalah jalur yang disediakan untuk pejalan kaki guna memberikan pelayanan kepada pejalan kaki sehingga dapat meningkatkan kelancaran, keamanan, dan kenyamanan pejalan kaki tersebut. Huruf b Yang dimaksud dengan “street furniture” adalah objek atau perlengkapan yang dipasang di jalan untuk tujuan tertentu, termasuk kursi, trotoar, kotak pos, kotak telepon, lampu jalan, lampu lalu lintas, rambu lalu lintas, marka jalan, halte bis, grit bin, halte trem, wc umum, air mancur, dan memorial. Pasal 52 Cukup jelas Pasal 53 Cukup jelas Pasal 54 Cukup jelas Pasal 55 Cukup jelas Pasal 56 Cukup jelas Pasal 57 Cukup jelas Pasal 58 Yang dimaksud dengan “kawasan resapan air” adalah kawasan diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan tanah yang dapat menjaga kelestarian ketersediaan air bagi kawasan yang terletak di wilayah bawahannya Pasal 59 Cukup jelas Pasal 60 Cukup jelas Pasal 61 Cukup jelas Pasal 62
Pasal 63 Cukup jelas Pasal 64 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Sesuai klasifikasi RTH publik yang ditetapkan dalam Permen PU Nomor 5/PRT/M/2008, luas RTH publik di Kota Semarang kurang lebih 2.739 Ha atau 7,5% dari luas wilayah. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 65 Cukup jelas Pasal 66 Cukup jelas Pasal 67 Cukup jelas Pasal 68 Cukup jelas Pasal 69 Cukup jelas Pasal 70 Cukup jelas Pasal 71 Cukup jelas Pasal 72 Cukup jelas Pasal 73 Cukup jelas Pasal 74 Cukup jelas Pasal 75 Cukup jelas Pasal 76 Ayat (1) Huruf a Persebaran kawasan rawan gerakan tanah berdasarkan kondisi geologi kawasan yang potensial terjadi gerakan tanah. Huruf b Yang dimaksud dengan “kawasan sesar aktif” adalah daerah yang kondisi geologisnya mempunyai patahan yang potensial untuk terjadi gerakan tanah Huruf c Yang dimaksud dengan “daerah rawan longsor” adalah daerah yang kondisi tanahnya potensial terjadi bencana bila dibudidayakan.
Pasal Pasal Pasal
Pasal
Pasal
Pasal Pasal
Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas 77 Cukup jelas 78 Cukup jelas 79 Ayat (1) Yang dimaksud “Kawasan Hutan Produksi Tetap” adalah kawasan hutan Produksi dengan factor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan yang dihitung dengan metode scoring mempunyai jumlah nilai dibawah 125. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas 80 Yang dimaksud dengan “kawasan perumahan” adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan. 81 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Huruf a Pengembangan pasar agro akan dilakukan di kawasan sekitar Masjid Agung Jawa Tengah (MAJT) Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas Huruf d Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas 82 Cukup jelas 83 Cukup jelas
Pasal 84 Cukup jelas Pasal 85 Cukup jelas Pasal 86 Cukup jelas Pasal 87 Cukup jelas Pasal 88 Cukup jelas Pasal 89 Cukup jelas Pasal 90 Cukup jelas Pasal 91 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Huruf a Cukup jelas Huruf b Yang dimaksud dengan “agroforestry” adalah hutan rakyat. Pasal 92 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Pengembangan budidaya perikanan tambak dan perikanan darat Ayat (4) Cukup jelas Pasal 93 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Yang dimaksud dengan “potensi tambang” antara lain mineral bukan logam dan batuan. Pasal 94 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “fasilitas keamanan dan keselamatan” adalah fasilitas pemadam kebakaran Ayat (2) Cukup jelas Pasal 95 Cukup jelas Pasal 96 Cukup jelas
Pasal 97 Cukup jelas Pasal 98 Cukup jelas Pasal 99 Cukup jelas Pasal 100 Cukup jelas Pasal 101 Yang dimaksud dengan “kawasan strategis pertumbuhan ekonomi” adalah memerlukan prioritas penanganan, karena potensi yang dimiliki apabila tidak diarahkan justru menimbulkan permasalahan Yang dimaksud dengan “kawasan strategis perlu daya dukung lingkungan hidup” adalah kawasan yang memerlukan dukungan kegiatan dan penataan lingkungan agar kegiatan yang berkembang di kawasan ini dapat menunjang satu sama lainnya. Yang dimaksud dengan “kawasan strategis kepentingan sosial budaya” adalah kawasan yang memiliki nilai kekhasan tertentu secara sosial. Pasal 102 Cukup jelas Pasal 103 Cukup jelas Pasal 104 Cukup jelas Pasal 105 Cukup jelas Pasal 106 Cukup jelas Pasal 107 Cukup jelas Pasal 108 Pengendalian pemanfaatan ruang dimaksudkan agar pemanfaatan ruang dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang. Peraturan zonasi merupakan ketentuan yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang. Peraturan zonasi berisi ketentuan yang harus, boleh, dan tidak boleh dilaksanakan pada zona pemanfaatan ruang yang dapat terdiri atas ketentuan tentang amplop ruang (koefisien dasar ruang hijau, koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, dan garis sempadan bangunan), penyediaan sarana dan prasarana, serta ketentuan lain yang dibutuhkan untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Untuk mengendalikan perkembangan kawasan budi daya yang dikendalikan pengembangannya, diterapkan mekanisme disinsentif secara ketat, sedangkan untuk mendorong perkembangan kawasan yang didorong pengembangannya diterapkan mekanisme insentif. Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas
Pasal Pasal Pasal Pasal
Huruf d Cukup jelas 109 Cukup jelas 110 Cukup jelas 111 Cukup jelas 112 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas Huruf d Cukup jelas Huruf e Yang dimaksud dengan “prasarana pelengkap jalan” adalah jembatan, terowongan, gorong-gorong, dan bangunan pengaman. Huruf f Cukup jelas Huruf g Cukup jelas Huruf h Cukup jelas Huruf i Cukup jelas Huruf j Cukup jelas Huruf k Cukup jelas Huruf l Cukup jelas Huruf m Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas Huruf d Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas
Pasal 113 Cukup jelas Pasal 114 Cukup jelas Pasal 115 Cukup jelas Pasal 116 Cukup jelas Pasal 117 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Huruf c Pemasangan reklame pada sistem angkutan umum secara terbatas sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Reklame. Ayat (4) Cukup jelas Pasal 118 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Huruf a Angka 1 Cukup jelas Angka 2 Cukup jelas Angka 3 Yang dimaksud dengan “wisata alam” adalah kegiatan wisata pada objek-objek utama di kawasan alam yang berfungsi konservasi; kegiatan ini memanfaatkan lingkungan yang memiliki keindahan alam terbaik, suasana alami dan tantangan alam, dilengkapi dengan fasilitas penunjang khususnya di kawasan alam (eco-tourism) Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas
Huruf d Cukup jelas Ayat (6) Cukup jelas Pasal 119 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Ayat (6) Cukup jelas Ayat (7) Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas Huruf d Cukup jelas Huruf e Fasilitas penunjang antara lain meliputi kantin, guest house, tempat ibadah, fasilitas olahraga, tempat pengolahan air bersih, gardu induk, rumah telekomunikasi Huruf f Cukup jelas Huruf g Pengelolaan hidrologi untuk memperkecil dan mengatur debit limpasan air hujan ke wilayah luar dapat dilakukan melalui pengembangan pengembangan sumur resapan, embung, waduk, penampungan air. Huruf h Cukup jelas Huruf i Cukup jelas Huruf j Cukup jelas Huruf k Cukup jelas Huruf l Cukup jelas Huruf m Cukup jelas
Pasal Pasal Pasal
Pasal Pasal Pasal
Ayat (8) Huruf a Cukup jelas Huruf b Fasilitas penunjang antara lain meliputi wisma atlet, kantor, kantin, toko, ATM, dan sebagainya Huruf c Cukup jelas Huruf d Cukup jelas Huruf e Cukup jelas Huruf f Cukup jelas Ayat (9) Cukup jelas Ayat (10) Cukup jelas Ayat (11) Cukup jelas Ayat (12) Cukup jelas Ayat (13) Cukup jelas Ayat (14) Cukup jelas Ayat (15) Cukup jelas Ayat (16) Cukup jelas 120 Cukup jelas 121 Cukup jelas 122 Yang dimaksud dengan “perizinan” adalah perizinan yang terkait dengan izin pemanfaatan ruang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan harus dimiliki sebelum pelaksanaan pemanfaatan ruang 123 Cukup jelas 124 Cukup jelas 125 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Huruf a Yang dimaksud dengan “izin prinsip“ adalah surat izin yang diberikan oleh Pemerintah/pemerintah daerah untuk menyatakan
suatu kegiatan secara prinsip diperkenankan untuk diselenggarakan atau beroperasi. Huruf b Yang dimaksud dengan “izin lokasi” adalah izin yang diberikan kepada pemohon untuk memperoleh ruang yang diperlukan dalam rangka melakukan aktivitasnya. Huruf c Izin penggunaan pemanfaatan tanah merupakan dasar untuk permohonan mendirikan bangunan. Huruf d Cukup jelas Huruf e Cukup jelas Pasal 126 Cukup jelas Pasal 127 Cukup jelas Pasal 128 Cukup jelas Pasal 129 Cukup jelas Pasal 130 Cukup jelas Pasal 131 Cukup jelas Pasal 132 Huruf a Untuk pemberian insentif berupa kompensasi antar daerah yang berbentuk fiskal harus mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan. Huruf b Cukup Jelas Huruf b Cukup Jelas Pasal 133 Cukup jelas Pasal 134 Cukup jelas Pasal 135 Cukup jelas Pasal 136 Cukup jelas Pasal 137 Cukup jelas Pasal 138 Cukup jelas Pasal 139 Cukup jelas Pasal 140 Cukup jelas
Pasal 141 Cukup jelas Pasal 142 Cukup jelas Pasal 143 Cukup jelas Pasal 144 Cukup jelas Pasal 145 Cukup jelas Pasal 146 Cukup jelas Pasal 147 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Penerbitan surat peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, yang masingmasing diterbitkan dalam rentang waktu tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat (4) Cukup jelas Pasal 148 Cukup jelas Pasal 149 Cukup jelas Pasal 150 Cukup jelas Pasal 151 Cukup jelas Pasal 152 Cukup jelas Pasal 153 Cukup jelas Pasal 154 Cukup jelas Pasal 155 Cukup jelas Pasal 156 Cukup jelas Pasal 157 Cukup jelas Pasal 158 Huruf a Masyarakat dapat mengetahui rencana tata ruang melalui Lembaran Negara atau Lembaran Daerah, pengumuman, dan/atau penyebarluasan oleh pemerintah.
Huruf b Pertambahan nilai ruang dapat dilihat dari sudut pandang ekonomi, sosial, budaya, dan kualitas lingkungan yang dapat berupa dampak langsung terhadap peningkatan ekonomi masyarakat, sosial, budaya, dan kualitas lingkungan. Huruf c Yang dimaksud dengan penggantian yang layak adalah bahwa nilai atau besarnya penggantian tidak menurunkan tingkat kesejahteraan orang yang diberi penggantian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas Pasal 159 Huruf a Menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan dimaksudkan sebagai kewajiban setiap orang untuk memiliki izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang sebelum pelaksanaan pemanfaatan ruang. Huruf b Memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dimaksudkan sebagai kewajiban setiap orang untuk melaksanakan pemanfaatan ruang sesuai dengan fungsi ruang yang tercantum dalam izin pemanfaatan ruang. Huruf c Mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang dimaksudkan sebagai kewajiban setiap orang untuk memenuhi ketentuan kualitas ruang. Huruf d Pemberian akses dimaksudkan untuk menjamin agar masyarakat dapat mencapai kawasan yang dinyatakan dalam peraturan perundangundangan sebagai milik umum. Kewajiban memberikan akses dilakukan apabila memenuhi syarat berikut: a. untuk kepentingan masyarakat umum; dan/atau b. tidak ada akses lain menuju kawasan dimaksud. Pasal 160 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Huruf a Masukan dapat berupa informasi, bantuan pemikiran, usul, saran, pendapat, pertimbangan, dan/atau tanggapan. Angka 1 Persiapan penyusunan rencana tata ruang merupakan kegiatan untuk mempersiapkan penyusunan rencana tata ruang dalam satu wilayah tertentu termasuk penyusunan kerangka acuan (Terms of Reference) yang memuat latar belakang, tujuan dan sasaran, ruang lingkup, jadwal pelaksanaan, serta sumber pembiayaan.
Angka 2 Penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan merupakan kegiatan untuk menentukan arah pengembangan wilayah atau kawasan yang akan dicapai ditinjau dari aspek ekonomi, sosial, budaya, daya dukung, dan daya tampung lingkungan serta fungsi pertahanan keamanan. Angka 3 Pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan merupakan kegiatan untuk mengidentifikasikan berbagai potensi dan masalah pembangunan dalam satu wilayah atau kawasan perencanaan termasuk bantuan untuk memperjelas hak atas ruang. Angka 4 Cukup jelas Angka 5 Cukup jelas Huruf b Bentuk-bentuk kerja sama antara lain kerja sama dalam penelitian dan pengembangan, penyelenggaraan forum konsultasi, serta penyebarluasan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam kerja sama, masyarakat antara lain dapat memberikan bantuan teknik dan/atau keahlian. Ayat (3) Huruf a Cukup jelas Huruf b Kerja sama masyarakat dengan Pemerintah/pemerintah daerah antara lain dapat berbentuk public private participation, privatisasi, ruilslag, dan turn key. Dalam kerja sama, masyarakat antara lain dapat memberikan bantuan teknik dan/atau keahlian. Huruf c Yang dimaksud dengan "kearifan lokal" adalah nilai-nilai luhur yang masih berlaku dalam tata kehidupan masyarakat Huruf d Cukup jelas Huruf e Cukup jelas Huruf f Cukup jelas Ayat (4) Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Huruf c Yang dimaksud dengan "dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang" antara lain adalah adanya indikasi memanfaatkan ruang dengan izin pemanfaatan ruang di lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya; memanfaatkan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang di lokasi yang sesuai peruntukannya; dan/atau memanfaatkan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang di lokasi yang tidak sesuai peruntukannya
Huruf d Yang dimaksud dengan "pembangunan" adalah kegiatan fisik yang memanfaatkan ruang. Pengajuan keberatan harus disertai dengan alasan yang jelas, dapat dipertanggungjawabkan dengan mencantumkan identitas yang jelas, dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan Pasal 161 Cukup jelas Pasal 162 Cukup jelas Pasal 163 Cukup jelas Pasal 164 Cukup jelas Pasal 165 Ayat (1) Yang dimaksud dengan sengketa penataan ruang adalah perselisihan antar pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan penataan ruang. Upaya penyelesaian sengketa diawali dengan penyelesaian melalui musyawarah untuk mufakat. Ayat (2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan disepakati oleh pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan mencakup penyelesaian secara musyawarah mufakat dan alternatif penyelesaian sengketa, antara lain, dengan mediasi, konsiliasi, dan negosiasi. Pasal 166 Ayat (1) Pengangkatan penyidik pegawai negeri sipil dilakukan dengan memperhatikan kompetensi pegawai seperti pengalaman serta pengetahuan pegawai dalam bidang penataan ruang dan hukum. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Ayat (6) Cukup jelas Pasal 167 Cukup jelas Pasal 168 Cukup jelas Pasal 169 Cukup jelas Pasal 170 Cukup jelas Pasal 171 Cukup jelas
Pasal 172 Cukup jelas Pasal 173 Cukup jelas Pasal 174 Cukup jelas Pasal 175 Cukup jelas Pasal 176 Cukup jelas Pasal 177 Cukup jelas Pasal 178 Cukup jelas Pasal 179 Cukup jelas Pasal 180 Cukup jelas Pasal 181 Cukup jelas Pasal 182 Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 61
