PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR 5
TAHUN 2006
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2005 – 2015
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA BALIKPAPAN,
Menimbang
:
a. bahwa untuk menciptakan kemudahan dalam melaksanakan pembangunan penataan ruang kota Balikpapan yang bertujuan untuk pemanfaatkan ruang secara Optimal, serasi, seimbang dan lestari perlu segera diwujudkan dalam rangka menuju masyarakat adil dan makmur; b. bahwa ruang wilayah Kota Balikpapan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada Masyarakat Balikpapan dengan letak dan kedudukan yang strategis sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, dan dekat dengan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II merupakan sumber daya alam yang perlu disyukuri, dilindungi, dan dikelola untuk mewujudkan visi misi Kota Balikpapan; c. bahwa pengelolaan sumber daya alam yang beraneka ragam di daratan, di lautan, dan di udara, perlu dilakukan secara terkoordinasi dan terpadu dengan sumber daya manusia dan sumber daya buatan dalam pola pembangunan yang berkelanjutan dengan mengembangkan tata ruang dalam satu kesatuan tata lingkungan yang dinamis serta tetap memelihara kelestarian kemampuan lingkungan hidup sesuai dengan pembangunan berwawasan lingkungan, yang berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan nasional;
1
d. bahwa penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan berdasarkan pada: Kelestarian Lingkungan, keterpaduan tata ruang darat dan laut, menggunakan sistem informasi Geografis, dan melalui pendekatan konsultasi publik; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan Tahun 20052015. Mengingat
:
1.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undangundang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingak II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 ), sebagai Undang-undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2.
Undang-Undang Nomor Tahun 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
3.
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
4.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
5.
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
6.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
7.
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
8.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
9.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247); 2
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 11. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433); 12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1987 Tentang Penetapan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda, Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan, Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai, Kabupaten Daerah Tingkat II Pasir (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1987, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3364); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643) ; 16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peranserta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696) ; 18. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4385);
3
19. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor, 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532); 22. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung; 23. Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Timur Nomor 12 Tahun 1993 tentang Rencana Umum Tata Ruang Propinsi Kalimantan Timur.
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN dan WALIKOTA BALIKPAPAN MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2005 – 2015. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Kota adalah Kota Balikpapan. 2. Pemerintah Kota adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 3. Walikota adalah Walikota Balikpapan. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Balikpapan. 4
6. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan yang selanjutnya disingkat RTRW Kota Balikpapan adalah Kebijaksanaan Pemerintah Daerah Kota Balikpapan yang menetapkan lokasi dari kawasan yang harus dilindungi, lokasi pengembangan Kawasan Budidaya yang termasuk Kawasan Produksi dan Kawasan Pemukiman, pola jaringan Prasarana dan wilayah-wilayah dalam kota yang akan diprioritaskan pengembangannya dalam kurun waktu perencanaan. 7. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan Aspek Administratif dan / atau Aspek Fungsional. 8. Wilayah Prioritas adalah wilayah yang perlu dikembangkan untuk menunjang kegiatan sektor strategis dengan daerah yang menjadi prioritas untuk dikembangkan. 9. Kawasan adalah Wilayah dengan fungsi utama lindung atau budidaya. 10. Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan. 11. Kawasan Budidaya adalah kawasan yang dimanfaatkan secara terencana dan terarah sehingga dapat berdayaguna dan berhasil guna bagi hidup dan kehidupan manusia, terdiri dari Kawasan Budidaya Pertanian dan Kawasan Budidaya Non Pertanian. 12. Kawasan Komersial adalah suatu wilayah yang mempunyai fungsi utama yang bersifat perdagangan dan pelayanan seperti kawasan perdagangan, jasa dan perkantoran. 13. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. 14. Kawasan Perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan uatama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. 15. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara sebagai. satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya. 16. Penataan Ruang adalah proses perencanaan, pemanfaatan ruang dan pengendaliannya. 17. Tata Ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang, baik direncanakan maupun tidak. 18. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang. 19. Orde adalah kedudukan dan tingkatan suatu wilayah yang menjadi pusat pertumbuhan yang peranannya sebagai pusat pelayanan wilayah dalam skala pelayanan Regional (Propinsi/Kabupaten/Kota), pelayanan Sub Regional (Kabupaten/Kota) maupun pelayanan lokal (Kecamatan). 20. Bagian Wilayah Kota (BWK) adalah ruangan yang diperuntukkan bagi pengelompokkan fasilitas umum, sosial ekonomi, pemerintahan serta penunjang lainnya.
5
21. Kawasan Agrowisata adalah kawasan dengan fungsi pertanian, perkebunan dan atau peternakan yang karena potensi lokasi, bentang alam, jenis tanaman/ hewan dan hasil produksinya dikembangkan menjadi daya tarik wisata. 22. Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya. 23. Izin Prinsip adalah izin yang diberikan kepada pemohon untuk melakukan kegiatan usahanya sebagai persyaratan awal sebelum memperoleh izin untuk kegiatan lainnya. 24. Kawasan Khusus adalah kawasan yang perencanaan, pemanfaatan dan pengendaliannya diperlakukan secara khusus. BAB II ASAS, TUJUAN, SASARAN DAN FUNGSI Bagian Pertama Asas Pasal 2 RTRW Kota didasarkan atas asas : a. Manfaat yaitu pemanfaatan ruang secara optimal yang tercermin dalam penentuan jenjang fungsi pelayanan kegiatan dan sistem jaringan; b. Keseimbangan dan keserasian yaitu menciptakan keseimbangan dan keserasian fungsi dan intensitas pemanfaatan ruang dalam suatu wilayah; c. Kelestarian yaitu menciptakan hubungan yang serasi antar manusia dan lingkungan yang tercermin dari pola intensitas pemanfaatan ruang; d. Berkelanjutan yaitu bahwa penataan ruang menjamin kelestarian kemampuan daya dukung sumber daya alam dengan memperhatikan kepentingan lahir dan batin antar generasi; e. Keterbukaan yaitu bahwa setiap orang / pihak dapat memperoleh keterangan mengenai produk perencanaan tata ruang serta proses yang ditempuh dalam penataan ruang; dan f. Keadilan yaitu bahwa setiap orang mempunyai kesempatan yang sama untuk memanfaatkan ruang sesuai dengan peruntukan dan fungsi yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Bagian Kedua Tujuan Pasal 3 RTRW Kota bertujuan untuk : 6
a. Merumuskan kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang di wilayah Kota; b. Mewujudkan keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antar wilayah Kota; c. Menetapkan lokasi kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah, swasta dan masyarakat di Kota; dan d. Memberikan dasar bagi penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota serta pelaksanaan pembangunan dalam pemanfaatan ruang bagi kegiatan pembangunan dan merupakan dasar dalam pemberian perizinan lokasi pembangunan. Bagian Ketiga Sasaran Pasal 4 Sasaran RTRW Kota adalah : a. Tertatanya kawasan yang berfungsi lindung; b. Tertatanya jenjang pusat-pusat pelayanan; c. Tertatanya sistem transportasi; d. Tertatanya prasarana dan sarana fasilitas sosial, budaya dan ekonomi; e. Tertatanya kawasan industri dan produksi; f. Tertatanya kawasan pemukiman perkotaan dan perdesaan; g. Menetapkan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang menyangkut tata guna tanah, tata guna air, tata guna udara, tata guna sumber daya alam, serta kebijaksanaan-kebijaksanaan penunjang penataan ruang yang direncanakan. Bagian Keempat Fungsi Pasal 5 Fungsi RTRW Kota ialah : a. Sebagai Pedoman bagi Pemerintah Kota dan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pembangunan disegala bidang yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang Kota ; dan b. Sebagai dasar dalam memberikan rekomendasi dan perizinan pemanfaatan ruang sehingga pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRW Kota yang sudah ditetapkan.
BAB III KEDUDUKAN DAN JANGKA WAKTU RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA BALIKPAPAN 7
Pasal 6 Kedudukan RTRW Kota merupakan : a. Bagian penjabaran dari RTRW Propinsi, khusus untuk wilayah Kota; b. Dasar pertimbangan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota B; dan c. Dasar penyusunan Rencana Detil Tata Ruang Kawasan. Pasal 7 (1) Jangka Waktu RTRW Kota adalah 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penetapannya. (2) Rencana Tata Ruang Wilayah Kota dapat ditinjau atau disempurnakan kembali untuk disesuaikan dengan perkembangan keadaan paling lama sekali dalam 5 (lima) tahun dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. (3) Peninjauan atau penyepurnaan kembali sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya diberlakukan untuk ruang yang memerlukan penyesuaian.
BAB IV KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG Bagian pertama Konservasi dan Revitalisasi Alam Pasal 8 Kebijaksanaan konservasi dan revitalisasi alam yaitu: a.
Mempertahankan kawasan hutan lindung, hutan kota dan hutan mangrove untuk fungsi ekologis dan biologis;
b.
Menambah kawasan konservasi alam terutama pada kawasan patahan (geomorfological disaster), jalur pipa minyak, gas dan air yang strategis;
c.
Meningkatkan kualitas kawasan lindung dengan melakukan rehabilitasi dan reboisasi kawasan yang mengalami kerusakan serta mencegah meluasnya kerusakan di kawasan lindung; dan
d.
Mengembangkan pemanfaatan kawasan hutan lindung, hutan kota dan hutan mangrove sebagai kawasan wisata ekologi / ekoturisme.
8
Bagian Kedua Konservasi dan Revitalisasi Kawasan Bersejarah Pasal 9 Kebijakan konservasi dan revitalisasi kawasan bersejarah yaitu: a.
Mengkonservasi dan merevitalisasi kawasan permukiman bersejarah dan permukiman tradisional;
b.
Mengkonservasi dan merevitalisasi kawasan dan bangunan peninggalan bersejarah;
c.
Mengkonservasi dan merevitalisasi kawasan permukiman bersejarah yang mengalami kerusakan. Bagian Ketiga Pengembangan Kawasan Wisata Pasal 10
Kebijakan Pengembangan Kawasan Wisata meliputi: a.
Pengembangan kawasan-kawasan yang mempunyai potensi wisata Kota;
b.
Penataan kawasan objek wisata;
c.
Pengembangan citra kota sebagai tujuan wisata kelas dunia yang menarik, aman dan nyaman melalui upaya pemasaran; dan
d.
Penyebarluasan program daerah secara bertahap dan pemberdayaan peran serta usaha pariwisata, tokoh masyarakat dan organisasi kemasyarakatan lainnya dan pengembangan jaringan informasi usaha sarana, jasa dan obyek sebagai daya tarik wisata. Bagian Keempat Pengembangan Kawasan Permukiman Pasal 11
Kebijakan Pengembangan Kawasan Permukiman meliputi: a. Pengembangan dan penataan kawasan permukiman yang telah ada; b. Pengembangan kawasan permukiman baru; c. Pengembangan permukiman bertingkat di kawasan pusat kota, permukiman padat dan permukiman baru; dan d. Penataan kawasan permukiman dengan rasio fasilitas umum dan fasilitas sosial.
9
Bagian Kelima Pengembangan Ekonomi Kota Pasal 12 Kebijakan pengembangan ekonomi kota meliputi: a. Pengembangan Sektor Industri; b. Pengembangan Sektor Perikanan; c. Pengembangan Sektor Peternakan; d. Pengembangan Sektor Kehutanan; e. Pengembangan Sektor Perdagangan. Pasal 13 Kebijakan pengembangan ekonomi sektor industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a meliputi: a. Penguatan sektor industri sebagai basis pengembangan ekonomi wilayah; dan b. Pengembangan industri rumah tangga yang menunjang struktur ekonomi pada kawasan terpadu. Pasal 14 Kebijakan pengembangan ekonomi sektor perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b meliputi: a. Peningkatan sarana produksi dan pemasaran perikanan; b. Peningkatan kapasitas produksi perikanan dengan sistem buka-tutup; dan c. Memperbaiki dan memperlancar transportasi dan pengiriman hasil produksi. Pasal 15 Kebijakan pengembangan ekonomi sektor peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c meliputi: a. Peningkatan produksi sektor peternakan dengan sistem penyediaan sarana produksi dan pemasaran yang lebih baik; b. Memperbaiki dan memperlancar transportasi dan pengiriman hasil produksi; c. Penyediaan pusat kawasan peternakan rakyat untuk peningkatan kinerja lingkungan; Pasal 16 Kebijakan pengembangan ekonomi sektor kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d adalah menjaga dan mempertahankan kawasan-kawasan hutan dari eksploitasi ekonomi.
10
Pasal 17 Kebijakan pengembangan ekonomi sektor perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e meliputi: a. Peningkatan perdagangan ekspor dan impor; b. Diversifikasi komoditas perdagangan unggulan; c. Peningkatan volume perdagangan dengan wilayah Hinterland; d. Pengembangan dunia usaha perdagangan Kota; e. Pengembangan dan penataan pasar-pasar kota. Bagian Keenam Pengembangan Kawasan Khusus Pasal 18 Pengembangan kawasan khusus meliputi: a. Kawasan Khusus Pertahanan dan Keamanan diarahkan melalui pengembangan kawasan pertahanan dan keamanan; b. Kawasan Khusus Pendidikan dan Olah raga diarahkan melalui pengembangan dan peningkatan kawasan pendidikan dan olah raga; c. Kawasan Khusus Kota Baru diarahkan melalui pendistribusian kegiatan kota dengan menciptakan dan mengembangkan kawasan kota baru; d. Kawasan Bandara Sepinggan dan pengembangannya, serta kegiatan pembangunan di kawasan sekitarnya terkait dengan keselamatan penerbangan dan masyarakat sekitar; e. Penataan Kawasan Pantai Zona I; dan f. Kawasan Khusus Pusat Perikanan Terpadu. Bagian Ketujuh Sistem Transportasi Paragraf 1 Sistem Transportasi Darat Pasal 19 Kebijakan sistem transportasi disusun dan dikembangkan secara terpadu baik intra maupun antar moda transportasi yang dinamis dan mampu mengadaptasi kemajuan di masa depan menjangkau seluruh wilayah kota dan mendukung terciptanya kelancaran, keselamatan, dan ketertiban transportasi kota. Pasal 20 Kebijakan sistem transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 meliputi: 11
a. Penanganan sistem transportasi di pusat kota melalui penataan manajemen sistem transportasi di kawasan pusat kota; b. Peningkatan aksessibilitas di seluruh bagian wilayah kota untuk pemerataan akses; c. Peningkatan kualitas, prasarana dan jangkauan pelayanan sistem angkutan umum sebagai moda alternatif bagi masyarakat; d. Peningkatan disiplin lalu lintas bagi pengguna jalan, baik pribadi maupun umum; dan e. Peningkatan pelayanan dan sistem angkutan kota dengan mengintegrasikan perpindahan antar moda (darat – laut – udara).
sistem
Paragraf 2 Sistem Transportasi Laut Pasal 21 Kebijakan sistem transportasi laut meliputi: a. Menciptakan kondisi perairan pantai yang aman dan tertib; b. Peningkatan pelayanan sistem transportasi laut skala regional, nasional dan internasional. c. Menjadikan pelabuhan Semayang sebagai pelabuhan penumpang, pelabuhan Kampung Baru sebagai pelabuhan rakyat dan pelabuhan Kariangau sebagai pelabuhan barang dan feri. Paragraf 3 Sistem Transportasi Udara Pasal 22 Kebijakan sistem transportasi udara meliputi: a. Meningkatkan pelayanan sistem transportasi udara skala domestik dan internasional; dan b. Meningkatkan Bandar Udara Sepinggan sebagai fasilitas pertahanan dan keamanan udara wilayah Kalimantan Timur. Bagian Kedelapan Sistem Prasarana Perkotaan Pasal 23 Kebijakan sistem prasarana perkotaan terdiri atas: 1. Kebijakan sistem drainase:
12
a. Pengaturan sistem tata air dengan cara mengembangkan Daerah Aliran Sungai (DAS), rawa-rawa, dan pesisir laut sebagai daerah tangkapan air hujan dan peningkatan kondisi hutan lindung sehingga dapat berfungsi sebagai daerah resapan air; dan b. Pengaturan sistem drainase kota melalui pengendalian bahaya banjir, pengaturan sistem drainase di perumahan dan permukiman serta pengembangan Daerah Aliran Sungai sebagai daerah tangkapan air hujan. 2. Kebijakan sistem air bersih: a. Perlindungan keberlangsungan jumlah dan kualitas sumber air baku; b. Peningkatan sistem pelayanan air bersih; dan c. Pengurangan angka / nilai kebocoran sistem distribusi air bersih.
3. Kebijakan sistem pengelolaan air limbah dan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3): a. Penanganan air limbah domestik melalui pengelolaan air limbah secara terpadu; b. Penanganan air limbah non-domestik melalui sistem pengelolaan limbah non domestik yang tidak mencemari lingkungan; dan c. Penanganan limbah B3 melalui penerapan pengelolaan limbah B3. 4. Kebijakan sistem pengelolaan persampahan: a. Penanganan persampahan melalui pengelolaan sampah secara terpadu; dan b. Penanganan sistem pembuangan air sampah (licid) yang tidak mencemari lingkungan sekitarnya dengan upaya efisiensi lahan dan pemanfaatan sisa sampah agar lebih berguna dengan metode tepat guna. 5. Kebijakan kelistrikan: a. Pengembangan sistem kelistrikan; b. Pengembangan sistem pembangkitan; dan c. Pengembangan sistem penyaluran.
Bagian Kesembilan Pengembangan Sistem Kota Pasal 24 Kebijakan pengembangan sistem kota: a. Memadukan sistem kota yang lama dengan rencana urban sistem yang baru untuk mengatasi kekurangan dan kelemahan urban sistem Kota ; b. Mengembangkan Kota ke Wilayah Kariangau, Karangjoang, Manggar, Manggar Baru, Lamaru, Teritip; 13
c. Mengembangkan area pusat kota ke kawasan sekitarnya; d. Meningkatkan aksesibilitas Kota dari arah laut maupun udara dengan mengintegrasikan sistem transportasi Kota; e. Penggunaan sistem jalan poros sebagai urban sistem baru Kota Balikpapan untuk merangkai seluruh wilayah Kota; f. Mengembangkan jalan poros untuk menghubungkan bagian utara dan selatan serta bagian timur dan barat Kota;
Bagian Kesepuluh Pengembangan Struktur Ruang Kota Pasal 25 Kebijakan pengembangan struktur ruang kota meliputi: a. Pembuatan kerangka struktur kota baru yang menghubungkan seluruh wilayah Kota; b. Mempertahankan dan meningkatkan kerangka kota yang ada, sehingga dapat menjadi bagian struktur ruang kota baru; c. Mempertahankan dan meningkatkan aliran sungai yang menjadi bagian dari kerangka struktur kota; d. Pengendalian pemanfaatan lahan pada area patahan ( geomorfological disaster); e. Pengendalian dan pemanfaatan ruang-ruang struktural kota utama ; f. Penambahan ruang struktural baru untuk mendistribusikan fungsi dan kegiatan untuk pemerataan kegiatan ke seluruh wilayah Kota; g. Pengendalian ruang-ruang struktural yang tidak sesuai dengan penggunaan lahan. Bagian Kesebelas Kependudukan Pasal 26 Kebijakan Tata Ruang dibidang kependudukan, meliputi: a. Penyediaan ruang yang efisien untuk aktivitas masyarakat; b. Peningkatan keamanan dan kenyamanan (hubungan yang harmonis) dalam struktur sosiologi kota; c. Menciptakan lingkungan kota yang asri; d. Menciptakan kesempatan kerja yang luas; e. Peningkatan kesempatan pendidikan bagi penduduk; 14
f. Menciptakan manusia yang sehat jasmani dan rohani; g. Menyediakan kebutuhan ruang yang cukup dan mudah terjangkau.
BAB V RENCANA TATA RUANG WILAYAH Bagian Pertama Struktur Tata Ruang Pasal 27 Wilayah Perencanaan dalam Perencanaan RTRW Kota adalah daerah dalam pengertian wilayah administrasi seluas 53.710,62 Ha yang terdiri dari wilayah daratan seluas 50.332,57 ha dan laut seluas 3.378,05 ha sebagaimana tercantum dalam lampiran peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini. Pasal 28 (1) Rencana struktur ruang kota terdiri atas 5 (lima) Wilayah Pembangunan (WP): a. WP I (pusat kota) sebagai kegiatan pemerintahan, perdagangan dan jasa skala regional serta kegiatan sosial budaya dan pariwisata; b. WP II (Kawasan pantai Zona I ) diarahkan menjadi pusat pelayanan baru berskala metro; c. WP III (perumahan dan permukiman perkotaan) fungsi utamanya untuk kegiatan permukiman perkotaan, perumahan, perdagangan dan jasa, serta bandar udara; d. WP IV (kawasan konservasi dan sektoral) berfungsi terutama untuk kegiatan pemukiman perdesaan, perkebunan, peternakan, pertanian, dan kawasan hutan lindung; dan e. WP V (Kawasan Industri Kariangau / KIK) berfungsi terutama untuk kegiatan industri terpadu (industri polutif) yang ditunjang oleh pelabuhan industri dan barang. (2) Wilayah Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini. Pasal 29 (1) Wilayah Pembangunan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 terdiri atas: a. Bagian Wilayah Kota (BWK) A, berpusat di Klandasan Ulu dengan fungsi rencana utama sebagai Kawasan Pemerintahan skala kota, perkantoran pemerintah, perkantoran swasta, perdagangan dan jasa, pariwisata (pantai, belanja, sejarah) transportasi laut nasional dan internasional, industri pertamina, waterfront area, dan ruang publik; 15
b. Bagian Wilayah Kota (BWK) B, berpusat di Margasari dengan fungsi rencana utama sebagai Kawasan Permukiman, Perdagangan dan Jasa, Transportasi Laut skala Lokal, Pariwisata (aktivitas alam dan cendera mata) dan Kawasan Industri Kecil Somber / KIKS; c. Bagian Wilayah Kota (BWK) C, berpusat di Muara Rapak dengan fungsi rencana utama sebagai Kawasan Perdagangan dan Jasa serta Kawasan Permukiman Pertamina; d. Bagian Wilayah Kota (BWK) D, berpusat di Damai dengan fungsi rencana utama sebagai Kawasan Perkantoran Pemerintah, Perkantoran Swasta, Perdagangan dan Jasa, Islamic Center dan Kawasan Militer, Kegiatan Pemuda dan Kawasan Perumahan; e. Bagian Wilayah Kota (BWK) E, berpusat di Sepinggan dengan fungsi rencana utama sebagai Kawasan Transportasi Udara, Perdagangan dan Jasa, dan Pusat Kawasan Perumahan; f. Bagian Wilayah Kota (BWK) F, berpusat di Manggar dengan fungsi rencana utama sebagai Kawasan Wisata Pantai, Kawasan Industri Bersih Ringan (non polutif) , Perikanan Darat / Tambak, Kawasan Pusat Perikanan nelayan Terpadu, Kawasan Lindung, Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah, dan Embarkasi Haji; g. Bagian Wilayah Kota (BWK) G, berpusat di Kariangau dengan fungsi rencana utama sebagai Kawasan Industri Berat, transportasi air, Hutan Lindung, dan Kawasan Lindung; h. Bagian Wilayah Kota (BWK) H, berpusat di Teritip dengan fungsi rencana utama sebagai Kawasan Perkebunan, Pertanian, Peternakan, Pertambakan, Hutan Lindung, Kawasan Pesantren, Daerah Perlindungan Mangrove & Laut (DPML) dan terminal angkutan; dan i. Bagian Wilayah Kota (BWK) I, berpusat di Karangjoang dengan fungsi rencana utama sebagai Pusat Kota II, Perdagangan dan Jasa, Kota Ekologis, Hutan Lindung, Waduk, Kawasan Pesantren, Kawasan Pendidikan Lingkungan, Kebun Raya dan Agrowisata. (2) Bagian Wilayah Kota (BWK) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a sampai huruf i tercantum dalam lampiran Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini. Bagian Kedua Rencana Pola Pemanfaatan Ruang Pasal 30 Pola pemanfaatan ruang Kota terdiri atas Kawasan Non Budidaya dan Kawasan Budidaya. Paragraf 1 Kawasan Non Budidaya Pasal 31 Kawasan Non Budidaya meliputi: 16
a. b. c. d. e.
Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya; Kawasan Perlindungan Setempat; Kawasan Suaka Alam ; Kawasan Konservasi Laut; . Kawasan Rawan Bencana. Pasal 32
Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud Pasal 31 huruf (a) yaitu: a. Hutan Lindung dan b. Kawasan Lindung. Pasal 33 Hutan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a terdiri atas: a. Hutan Lindung Sungai Wain yang terletak di Kelurahan Kariangau Kecamatan Balikpapan Barat, dan Kelurahan Karangjoang Kecamatan Balikpapan Utara seluas 11.989,56 Ha yang secara rinci dapat dilihat pada peta dalam Lampiran Peraturan Daerah ini; b. Hutan Lindung Sungai Manggar yang terletak di Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara dan Kelurahan Manggar, Kelurahan Lamaru dan Kelurahan Teritip Kecamatan Balikpapan Timur seluas 5.804,26 Ha yang secara rinci dapat dilihat pada peta dalam Lampiran Peraturan Daerah ini. Pasal 34 Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b terdiri atas: a. Kawasan Lindung Kariangau yang terletak di Kelurahan Kariangau seluas 322,67 Ha yang secara rinci dapat dilihat pada peta dalam Lampiran Peraturan Daerah ini; b. Kawasan Lindung Manggar yang terletak di Kelurahan Manggar seluas 2.723,32 Ha yang secara rinci dapat dilihat pada peta dalam Lampiran Peraturan Daerah ini. Pasal 35 Kawasan Perlindungan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b mencakup: a. Hutan Kota; b. Sempadan Sungai; c. Sempadan Pantai; d. Kawasan Waduk; e. Kawasan Sekitar Mata Air; f. Pulau-Pulau Kecil; g. Daerah Perlindungan Mangrove dan Laut. 17
Pasal 36 Hutan Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a terletak di: a. Kawasan Pertamina / Gunung Dubbs yang terletak di Kelurahan Prapatan seluas 198,234 Ha; b. Hutan Bakau kawasan Jl. AMD Tepian terletak di Kecamatan Balikpapan Barat, Kelurahan Margamulyo dengan luas 3,2 ha; c. Hutan Kawasan Pondok Pesantren Syaichona Cholil terletak Kecamatan Balikpapan Selatan, Kelurahan Sepinggan dengan luas 3 ha; d. Hutan Kawasan Bekas Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) Kilometer 12, terletak di Kecamatan Balikpapan Utara, Kelurahan Karangjoang seluas 4 ha; e. Hutan Kawasan Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) Manggar, terletak di Kecamatan Balikpapan Timur, Kelurahan Manggar seluas 5 ha; f. Hutan di Kawasan RSS Damai III terletak di Kecamatan Balikpapan Selatan, Kelurahan Gunung Bahagia seluas 1 ha; g. Kawasan Hutan Bakau Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur seluas 332,887 ha; h. Kawasan Hutan Bakau terletak di Kecamatan Balikpapan Barat, Kelurahan Margasari luas 6,5 ha; i. Kawasan Jalur Hijau (Green Belt) yang terletak di Kelurahan Prapatan seluas 120,788 ha; j. Hutan Kota Ujung Jalan Sepinggan Baru yang terletak di Kelurahan Sepinggan Kecamatan Balikpapan Selatan seluas 0,3112 ha; k. Hutan Kota sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan j secara rinci dapat dilihat pada peta dan tabel dalam Lampiran Peraturan Daerah ini. Pasal 37 (1) Penataan dan pengembangan kawasan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b bertujuan untuk mengembalikan fungsi sungai sebagai drainase kota dan pengendalian banjir, transportasi air, penyediaan air bersih kota, menjaga dan mencegah pencemaran sungai dan manfaat khusus. (2) Rencana penataan kawasan sungai-sungai di Kota dilakukan melalui : a. Menncegah berkembangnya kegiatan budidaya di sepanjang sungai yang dapat mengganggu atau merusak kualitas air, kondisi fisik dan dasar sungai serta alirannya; b. Pengendalian kegiatan yang telah ada di sekitar sungai; c. Pemantauan terhadap kegiatan yang diperbolehkan berlokasi di sempadan sungai, di antaranya jalan inspeksi dan bangunan pengolah air; d. Pengamanan daerah aliran sungai dari kegiatan terbangun dan memfungsikannya sebagai kawasan lindung; 18
e. Pengerukan sedimentasi sungai dan muaranya; f. Pelebaran sungai untuk peningkatan daya tampung/ debit sungai; g. Normalisasi sungai; h. Pembangunan talud sungai; dan i. Pengaturan Kawasan/ Garis Sempadan Sungai. (3) Kriteria sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruh i meliputi sekurang-kurangnya 10 m sampai dengan 15 m dari tepi kiri kanan sungai yang berada di kawasan pemukiman yang diperkirakan cukup untuk dibangun jalan inspeksi atau sekurang-kurangnya 100 m dari tepi kiri kanan sungai besar dan 50 m dari tepi kiri kanan anak sungai yang berada di luar permukiman; (4) Kawasan sungai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) secara rinci dapat dilihat pada peta dan tabel dalam Lampiran Peraturan Daerah ini. Pasal 38 (1)
Kawasan Pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c dikembangkan untuk pemanfaatan wisata, konservasi, kawasan permukiman nelayan, pelabuhan, perikanan, industri dan komersial.
(2)
Pengembangan Kawasan Pantai dilakukan dengan pengaturan Garis Sempadan Pantai yang merupakan kawasan sepanjang tepi pantai, yang berfungsi melindungi wilayah pantai dari kegiatan yang mengganggu kelestarian fungsi pantai selebar 100 meter dari pantai (diukur dari garis pantai pada saat titik pasang tertinggi ke arah darat) yang proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai dengan perkecualian daerah pantai yang digunakan untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, dan permukiman nelayan yang sudah ada.
(3)
Rencana pengembangan kawasan pantai disesuaikan dengan potensi yang ada dan dapat dilihat dalam lampiran Peraturan Daerah ini.
Pasal 39 (1)
Kawasan Sempadan Pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) berlaku untuk seluruh wilayah pantai Kota kecuali kawasan-kawasan sebagai berikut: a. Kawasan Pantai di Permukiman Nelayan Margasari – Baru Ulu; b. Kawasan Pantai di Permukiman Nelayan Manggar; c. Kawasan Pantai Zona I : Pelabuhan Semayang – Bandara Sepinggan; d. Kawasan Indutri Kariangau; e. Kawasan Pusat Niaga Nelayan Terpadu Manggar; f. Kawasan Industri kilang Pertamina.
19
(2)
Kawasan pantai yang sudah terbangun di daerah Garis Sempadan Pantai 100 m sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (2) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
Pasal 40 (1)
Kawasan Perlindungan Waduk sebagaimana dimaksud Pasal 35 hurf (d) meliputi: a. Waduk Sungai Wain, terletak di Kecamatan Balikpapan Utara dengan luas 78,69 ha. b. Waduk Sungai Manggar, terletak di Kecamatan Balikpapan Utara dan Balikpapan Timur dengan Luas 330,54 ha. c. Bendungan Pengendali (Bendali) Sepinggan I, terletak di Kecamatan Balikpapan Selatan dengan luas 42,84 ha. d. Bendungan Pengendali (Bendali) Sepinggan II, terletak Kecamatan Balikpapan Selatan dengan luas 37,65 ha. e. Bendungan Pengendali (Bendali) Gunung Samarinda, terletak di Kecamatan Balikpapan Utara dengan luas 105,02 ha. f. Waduk Teritip. g. Bendali Sepinggan III ( Gunung Bahagia ). h. Bendali depan Kantor Pemberdayaan Masyarakat.
(2)
Kawasan Sekitar Waduk sebagaimana tercantum dalam Pasal 42 secara rinci dapat dilihat pada peta dan tabel dalam Lampiran Peraturan Daerah ini. Pasal 41
(1)
Kawasan Sekitar Mata Air sebagaimana dimaksud Pasal 35 huruf (e) meliputi: a. Kawasan sekitar mata air yang terdapat di Waduk Sungi Wain Kecamatan Balikpapan Utara. b. Kawasan sekitar mata air yang terdapat di Waduk Sungai Manggar Kecamatan Balikpapan Utara. c. Kawasan sekitar mata air yang terdapat di Kelurahan Gunung Sari Ilir Kecamatan Balikpapan Tengah
(2)
Kawasan sekitar mata air buatan yang terdapat pada kawasan permukiman di Kota Balikpapan.
Pasal 42 (1)
Rencana pengembangan kawasan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud Pasal 35 hurf (f) diarahkan sebagai kawasan lindung dan dikembangkan sebagai kawasan Ekowisata berdasarkan potensi kawasan pulau yang mempunyai banyak keragaman tumbuhan dan fauna. 20
(2)
Pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi : a. Pulau Benawa Besar; b. Pulau Benawa Kecil; c. Pulau Kelawaan; d. Pulau Putri; e. Pulau Balang; f. Pulau Lipan; g. Pulau Tukung; dan h. Pulau Babi. Pasal 43
Daerah Perlindungan Mangrove dan Laut sebagaimana dimaksud Pasal 35 huruf (g) merupakan kawasan konservasi yang memiliki fungsi untuk kegiatan perlindungan, pemafaatan dan pelestarian sumberdaya yang ada didalamnya yaitu mangrove dan terumbu karang dan Padang lamun terletak di Pesisir Kelurahan Teritip seluas 52,2 Ha.
Pasal 44 Kawasan Suaka Alam sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 huruf ( c ) meliputi: a. Kawasan Agrowisata, terletak di Kecamatan Balikpapan Utara dengan luas 67,84 ha b. Kawasan Inhutani, terletak di Kecamatan Balikpapan Utara dengan luas 19,16 ha; dan c. Kawasan Mangrove terletak di Kecamatan Balikpapan Timur, Barat dan Utara. Pasal 45 (1)
Kawasan Perlindungan Mangrove dilakukan untuk melestarikan Mangrove sebagai pembentuk ekosistem Mangrove dan tempat berkembangbiaknya berbagai biota laut, disamping sebagai pelindung pantai dan pengikisan air laut (abrasi) serta sebagai pelindung usaha budidaya di belakangnya.
(2)
Rencana pengembangan kawasan Mangrove Kota Balikpapan adalah sebagai berikut : a. Rehabilitasi kawasan hutan Mangove yang rusak dan telah ditunjuk sebagai kawasan hutan konservasi di Kawasan pantai Teritip, Lamaru, Tepi Sungai Manggar, S. Wain dan tepi S. Somber; b. Penggunaan konsep ”Simbiosis Mutualisma” yang saling menguntungkan pada kawasan mangrove yang dikonversi sebagai lahan tambak untuk mencegah rusak atau hilangnya hutan Mangrove;
21
c. Penetapan kawasan perlindungan Mangrove ditetapkan dengan jarak minimal 130 kali nilai rata-rata perbedaan air pasang tertinggi dan terendah tahunan diukur dari garis air surut terendah ke arah darat; d. Pemberian legitimasi kawasan hutan mangrove sebagai areal yang dilindungi baik sebagai hutan Kota; e. Mengidentifikasi potensi wisata hutan Mangrove; f. Pembuatan paket-paket ekowisata Contoh Margomulyo Mangrove Park – Ekowisata Mangrove S. Wain – Teluk Balikpapan – Ekowisata Mangrove Kemantis; g. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung kawasan ECO - TOURISM (transportasi, ruang informasi dan gazebo) dengan memanfaatkan sarana milik masyarakat; dan h. Menampilkan seni budaya masyarakat (pesta laut dan sebagainya) Pasal 46 Kawasan Rawan Bencana sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 huruf e terdiri atas: a. Daerah patahan; b. Jalur pipa minyak dan gas; c. Daerah longsor; d. Daerah rawan kebakaran; e. Daerah rawan banjir.
Paragraf 2 Kawasan Budidaya Pasal 47 Kawasan Budidaya di Kota Balikpapan terdiri dari : a. Kawasan Pertanian; Tanaman pangan; b. Kawasan Perkebunan Karet; c. Kawasan Peternakan; d. Kawasan Perikanan; e. Kawasan Permukiman dan Perumahan; f. Kawasan Komersial; g. Kawasan Industri; h. Kawasan Wisata; i. Kawasan Pertahanan dan Keamanan; j. Kawasan Khusus.
22
Pasal 48 Kawasan Budidaya Pertanian Tanaman Pangan sebagaimana tercantum pada Pasal 46 huruf a diarahkan melalui: a. Peningkatan hasil produksi pertanian; b. Pengembangan kawasan Agropolitan Teritip; c. Pengembangan kawasan pertanian di Kecamatan Balikpapan Timur, Balikpapan Utara Pasal 49 Kawasan perkebunan karet sebagaimana tercantum pada Pasal 48 huruf b terletak di, Kelurahan Teritip Kecamatan Balikpapan Timur seluas 1.500 ha; Pasal 50 Kawasan Peternakan Gunung Binjai sebagaimana tercantum pada Pasal 48 huruf c terletak di Kelurahan Teritip Kecamatan Balikpapan Timur, seluas 90,95 ha ; Pasal 51 Kawasan Perikanan sebagaimana tercantum pada Pasal 47 huruf d terdiri atas: a. Kawasan Perikanan Budidaya, terletak di Kecamatan Balikpapan Utara, Kelurahan Karangjoang, Kecamatan Balikpapan Timur Kelurahan Teritip dan Sungai Manggar, Kecamatan Balikpapan Barat Kelurahan Kariangau seluas 432,81 ha. b. Kawasan Perikanan Tangkap terletak di Pantai Manggar. Pasal 52 Kawasan Permukiman dan Perumahan sebagaimana tercantum pada Pasal 47 huruf e meliputi: a. Kawasan Pengembangan Pemukiman dan Perumahan Kepadatan Tinggi terletak di Pemukiman padat terletak di Kecamatan Balikpapan Barat, Balikpapan Timur, Balikpapan Selatan pengembangannya diarahkan disekitar Kawasan Pusat Kota II; b. Kawasan Pengembangan Pemukiman dan Perumahan Kepadatan Sedang terletak di Balikpapan Utara, Balikpapan Selatan, Balikpapan Barat diarahkan pada Kawasan sekitar Kelurahan Kariangau, Kelurahan Karang Joang, Kelurahan manggar Kecamatan Balikpapan Barat, sebagian Balikpapan Timur, Balikpapan Utara dan Balikpapan Selatan; dan c. Kawasan Pengembangan Pemukiman dan Perumahan Kepadatan Rendah terletak di Kawasan Balikpapan Utara dan Balikpapan Timur pengembangannnya diarahkan pada Kelurahan Teritip, Kelurahan Lamaru dan Kelurahan Karang Joang.
23
Pasal 53 Kawasan Komersial sebagaimana tercantum pada Pasal 47 huruf f meliputi: a. Kawasan Komersial Perdagangan dan Jasa diarahkan pada kawasan sekitar Jalan Jend. Sudirman, Jalan Soekarno Hatta, Jalan Mulawarman, Trans Kalimantan, Ring Road III; b. Kawasan Komersial Perkantoran diarahkan pada kawasan Jln. Jend. Sudirman, Jln.MT.Haryono, Jln. Ruhui Rahayu; c. Kawasan Campuran diarahkan pada kawasan sekitar Jalan-jalan utama di Kota. Pasal 54 Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada pasal 47 huruf g terdiri atas: a. Kawasan Industri Pengolahan Minyak Pertamina terletak di Kelurahan Prapatan; Kecamatan Balikpapan Selatan dan Tengah; b. Kawasan Industri Ringan – Sedang terletak di Batakan, Kelurahan Manggar dan Manggar Baru di Kecamatan Balikpapan Timur; c. Kawasan Industri Karingau (KIK) terletak di Kelurahan Kariangau Kecamatan Balikpapan Barat; d. Kawasan Industri ringan dan sedang dan pergudangan terletak di Kelurahan Kariangau dan Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Barat dan Utara; e. Kawasan Industri Kerakyatan / Kawasan Industri Kecil Somber (KIKS) terletak di Somber, Kelurahan Margo Mulyo, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Barat dan Kecamatan Balikpapan Utara. f. Kawasan Industri Pembuatan Batako (Batu Bata) terletak di Kelurahan Karangjoang, Kecamatan Balikpapan Utara dan Kelurahan Sepinggan, Kecamatan Balikpapan Selatan; dan g. Kawasan Industri Galangan Kapal terletak di Karingau dan Kampung Baru Ulu, Kecamatan Balikpapan Barat. Pasal 55 Kawasan Wisata sebagaimana dimaksud pada Pasal 47 huruf h terdiri atas: a. Kawasan Wisata Alam meliputi Wisata Pantai, Hutan dan Mangrove; b. Kawasan Wisata Buatan; c. Kawasan Wisata Sejarah. Pasal 56 Kawasan Wisata Alam Pantai sebagaimana dimaksud Pasal 55 huruf a terletak di: a. Pantai Melawai, Kelurahan Prapatan, Kecamatan Balikpapan Selatan; 24
b. Pantai Pertamina, Kelurahan Telaga Sari, Kecamatan Balikpapan Selatan; c. Pantai Polda, Kelurahan Klandasan, Balikpapan Selatan; d. Pantai Manggar, Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur; e. Pantai Lamaru, Kelurahan Lamaru, Kecamatan Balikpapan Timur; f. Pantai Teritip Kelurahan Teritip, Kecamatan Balikpapan Timur; g. Pantai Pasir Putih, Kelurahan Kariangau, Kecamatan Balikpapan Barat. Pasal 57 Kawasan Wisata Alam Hutan sebagaimana dimaksud Pasal 55 huruf a terletak di: a. Hutan Kota Gunung Dubbs Kelurahan Prapatan, Kecamatan Balikpapan Selatan; b. Wanawisata Inhutani di Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara; c. Hutan Lindung Sungai Wain di Kelurahan Karangjoang, Kecamatan Balikpapan Utara; d. Argowisata Kilometer 23 di Kelurahan Karangjoang, Kecamatan Balikpapan Utara; dan e. Kawasan Hutan Lindung dan Waduk Sungai Manggar di Kelurahan Karangjoang, Kecamatan Balikpapan Utara. Pasal 58 Kawasan Wisata Alam Mangrove sebagaimana dimaksud Pasal 55 huruf a terletak di: a. Kawasan Mangrove Kemantis, Kelurahan Kariangau, Kecamatan Balikpapan Barat; b. Kawasan Margo Mulyo Mangrove Park Kelurahan Margo Mulyo, Kecamatan Balikpapan Barat; c. Kawasan Mangrove Sungai Wain, Kelurahan Kariangau, Kecamatan Balikpapan Barat; d. Kawasan Mangrove Jembatan Ulin Kariangau terletak di Kelurahan Kariangau, Kecamatan Balikpapan Barat; e. Kawasan Mangrove Sungai Manggar Kelurahan Manggar, dan Kelurahan Manggar Baru, Kecamatan Balikpapan Timur; f. Kawasan Mangrove Teritip Kelurahan Teritip, Kecamatan Balikpapan Timur. Pasal 59 Kawasan Wisata Sejarah sebagaimana dimaksud Pasal 55 c terdiri atas: a. Kawasan Wisata Goa Jepang terletak di Kelurahan Prapatan, dan Kelurahan Telaga Sari, Kecamatan Balikpapan Selatan; b. Tugu Mathilda terletak di Kelurahan Prapatan, Kecamatan Balikpapan Selatan; c. Monumen Perjuangan Rakyat (MONPERA) terletak di Kelurahan Telaga Sari, Kecamatan Balikpapan Selatan; 25
d. Tugu Australia terletak di Kelurahan Telaga Sari, Kecamatan Balikpapan Selatan; e. Bungker Jepang terletak di Kelurahan Telaga Sari, Kecamatan Balikpapan Selatan; f. Kawasan Industri dan Perumahan Pertamina terletak di Kelurahan Prapatan dan Kelurahan Telaga Sari, Kecamatan Balikpapan Selatan dan Kelurahan Margo Mulyo, Kecamatan Balikpapan Barat; g. Meriam Jepang terletak di Kelurahan Baru Tengah, Kecamatan Balikpapan Barat; dan h. Kawasan Makam Jepang terletak Kecamatan Balikpapan Timur, Kelurahan Lamaru. Pasal 60 Kawasan Wisata Buatan sebagaimana dimaksud Pasal 55 b terdiri atas: a. Kawasan Permukiman Nelayan Klandasan terletak di Kecamatan Balikpapan Selatan;
Kelurahan Klandasan Ulu,
b. Kawasan Komersial Coastal Road (Zona I) dan Klandasan terletak di Kelurahan Prapatan, Kelurahan Telaga Sari, Klandasan Ilir, Kelurahan Klandasan Ulu, Kelurahan Damai, dan Kelurahan Sepinggan, Kecamatan Balikpapan Selatan; c. Kawasan Civic Centre terletak di Kelurahan Prapatan, dan Kelurahan Telaga Sari, Kecamatan Balikpapan Selatan; d. Kawasan Wisata Perhotelan terletak di Kelurahan Prapatan, dan Kelurahan Telaga Sari, Kecamatan Balikpapan Selatan; e. Taman Bekapai terletak di Kelurahan Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Selatan; Wisata Air Bendali Sepinggan I dan Sepinggan II terletak di Kelurahan Sepinggan, Kecamatan Balikpapan Selatan; f. Kawasan Permukiman Nelayan Margasari, Baru Tengah dan Baru Ulu terletak di Kecamatan Balikpapan Barat; g. Kawasan Pusat cendra mata dan kerajinan tangan Kebun Sayur terletak di Kelurahan Margasari, Kecamatan Balikpapan Barat; h. Kawasan Komersial Muara Rapak terletak di Kelurahan Muara Rapak, Kecamatan Balikpapan Utara; i. Kawasan Pusat Niaga Nelayan Terpadu Manggar terletak di Kelurahan Manggar dan Manggar Baru, Kecamatan Balikpapan Timur. Pasal 61 Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana tercantum pada Pasal 47 huruf i terdiri dari: a. Bandara Internasional Sepinggan di Sepinggan; b. Pelabuhan Semayang di Prapatan; c. Kompi A dan Kompi B Lintas Udara (LINUD RAIDER 600) KODAM VI Tanjung Pura di Manggar dan Manggar Baru; d. Detasemen Zeni Tempur 7 DAM VI TPR di Batu Ampar; e. Detasemen Markas Intelejen DAM VI TPR di Damai; 26
f. g. h. i. j. k.
Resimen Induk Infanteri / RINIFDAM VI Tanjung Pura di Lamaru; Gudang Amuinisi Km.8, Km.15 di Karang Joang; Radar Pertahanan Udara (SATRAD KOOPS WILAYAH II TNI AU) di Gunung Sari Ulu; Kompleks BRIMOBDA POLDA KALTIMdi Kelurahan Damai; POLAIRUD POLDA KALTIM di Muara Rapak; dan Kepolisian Khusus Pelabuhan, Pelayaran, Penumpang / KP3 Pelabuhan Semayang dan Bandara Internasional Sepinggan.
Pasal 62 Kawasan Khusus sebagaimana tercantum pada Pasal 46 huruf J terdiri atas: a. Kawasan Industri Kariangau (KIK), terletak di Kecamatan Balikpapan Barat, Kelurahan Kariangau seluas 1.301,23 ha; b. Kawasan Zona I (Pelabuhan Semayang – Bandara Sepinggan), terletak di Kecamatan Balikpapan Selatan, Kelurahan Prapatan, Kelurahan Telaga Sari, Klandasan Ilir, Kelurahan Klandasan Ulu, Kelurahan Damai, Kelurahan Sepinggan seluas 415,00 ha; c. Kawasan Agropolitan Teritip, terletak di Kecamatan Balikpapan Timur, Kelurahan Lamaru, dan Kelurahan Teritip seluas 2.380,78 ha; d. Kawasan Pusat Perikanan Terpadu, terletak di Kecamatan Balikpapan Timur, Kelurahan Manggar seluas 142,80 ha; e. Kawasan Pusat Kota II Kota Balikpapan, terletak Perempatan Rencana Jalan Trans Kalimantan – Ring Road III – Jalan Soekarno Hatta dan Jalan Basambosang di Kecamatan Balikpapan Selatan, Kecamatan Balikpapan Utara; f. Kawasan Kota Ekologis, terletak di Kecamatan Balikpapan Utara, Kelurahan Karangjoang seluas 539,99 ha; g. Kawasan Kota Perdesaan Teritip, terletak di Kecamatan Balikpapan Timur, Kelurahan Teritip seluas 848,83 ha; h. Kawasan Bandara Sepinggan; dan i. Kawasan Pelabuhan Semayang. j. Rencana Pelabuhan Peti Kemas Kariangau. Pasal 63 (1) Kawasan Non Budidaya sebagaimana dimaksud Pasal 31 secara rinci dapat lihat pada Peta dan Tabel lampiran Peraturan Daerah ini. (2) Kawasan Budidaya sebagaimana dimaksud Pasal 47 secara rinci dapat lihat pada Peta dan Tabel Lampiran Peraturan Daerah ini.
27
Bagian Ketiga Rencana Pengembangan Kota Pasal 64 Rencana Pengembangan Kota meliputi: a. Pengembangan Bagian Utara Kota terdiri dari: Sub-Pusat Kota II di Kawasan Perempatan Jalan Trans Kalimantan, Jalan Soekarno Hatta, Jalan Basambosang, dan Jalan Ring Road III; Rencana Sub-Pusat Kota Ekologis di Ujung Jalan Soekarno Hatta; Rencana Komersial di sekitar Sub-Pusat Kota II (tepi jalan trans Kalimantan dan Jalan Soekarno Hatta); serta Rencana Pengembangan Permukiman Berkebun di Karangjoang; Rencana Kawasan Wisata Alam S. Wain : Kebun Raya, Ekowisata, Agrowisata; b. Pengembangan Bagian Selatan Kota terdiri dari: Kawasan Pantai Zona I, Pengembangan Kawasan Bandara Sepinggan; dan Pengembangan Kawasan Perumahan di Kawasan Sepinggan; c. Pengembangan Bagian Barat Kota terdiri dari: Kawasan Industri Kariangau; Rencana Sub Pusat Kota Industri di Kariangau; Rencana Pengembangan Kawasan Permukiman Berkebun di Kariangau; Rencana kawasan wisata - Ekowisata Mangrove di Kemantis Kelurahan Kariangau dan Margo Mulyo; dan d. Pengembangan Bagian Timur Kota terdiri dari: Pengembangan Kawasan Wisata pantai – resort area yang berpusat di Pantai Manggar dan Lamaru; Sub Pusat Kota Perdesaan Teritip/ Urban Village of Teritip; Pusat Perikanan terpadu di Manggar; pengembangan kawasan perkebunan di Teritip dan Lamaru; Rencana pengembangan Kawasan Agropolitan Teritip; Rencana Kawasan Pusat Peternakan di Teritip, Pengembangan kawasan olahraga terpadu di Manggar.
Bagian Keempat Rencana Pemekaran Kawasan Pusat Kota Lama Pasal 65 Pemekaran Kawasan Pusat Kota Lama Kota Balikpapan meliputi: a. Pemekaran ke bagian Utara, yaitu sekitar kawasan Muara Rapak sampai Batu Ampar; b. Pemekaran ke bagian Barat, yaitu sekitar Jalan Letjend Suprapto, Margo Mulyo dan Somber; c. Pemekaran ke bagian Timur, yaitu sekitar Kawasan Gunung Bahagia dan dibatasi Ring Road II; dan d. Pemekaran ke bagian Selatan, yaitu sekitar Kawasan Coastal Road.
28
Bagian Kelima Rencana Sistem Transportasi Pasal 66 Jaringan Jalan Utama Kota meliputi: a. Jalan Poros Selatan Timur, merupakan jalan pesisir Kota, direncanakan terletak di Kecamatan Balikpapan Selatan sampai Kecamatan Balikpapan Timur dengan kelas Jalan Arteri Primer meliputi: Jalan Yos Sudarso - Jalan Coastal Road - Jalan Sudirman- Jalan P. Tendean - Jalan RE.Martadinata, dan Jalan Mulawarman; b. Jalan Poros Tengah, merupakan Jalan Utama yang terletak di tengah wilayah Kota, direncanakan terletak di Kecamatan Balikpapan Selatan sampai Kecamatan Balikpapan Timur dengan Kelas Jalan Arteri Primer meliputi: Jalan A.Yani, MT Haryono, Soekarno Hatta; c. Jalan Poros Utara-Selatan, merupakan Jalan Utama yang menghubungkan kawasan di Utara-Tengah dan Selatan Kota, direncanakan terletak di Kecamatan Balikpapan Barat, Tengah dan Timur dengan Kelas Jalan Arteri Primer meliputi: Jalan Trans Kalimantan dan Ring Road III. Pasal 67 Pengembangan fasilitas penunjang sistem transportasi angkutan terdiri atas: a. Pengadaan transfer point resmi pada titik-titik potensial di wilayah Teritip, Sepinggan, Semayang, Baru Tengah dan Kariangau; b. Membangun terminal kelas A di Balikpapan Utara yang akan berfungsi sebagai terminal antar wilayah atau antar propinsi di Kalimantan; c. Meningkatkan transfer point wilayah Gn. Tembak Kelurahan Teritip menjadi terminal tipe B. Bagian Keenam Rencana Pengembangan Prasarana dan Sarana Kota Pasal 68 Rencana pengembangan prasarana dan sarana kota meliputi: a. Rencana Pengembangan Air Baku dan Air Bersih; b. Rencana Pengelolaan Prasarana Air Limbah; c. Rencana Pengembangan Prasarana Drainase; d. Rencana Pengelolaan Prasarana Persampahan; e. Rencana Pengembangan Sarana Pemadam Kebakaran; f. Rencana Pengembangan Prasarana dan Sarana Energi dan Telekomunikasi; g. Rencana Pengembangan Jaringan Listrik; h. Rencana Pengembangan Jaringan Telepon; i. Rencana Pengembangan fasilitas Pendidikan; j. Rencana Pengembangan Fasilitas Kesehatan; 29
k. l. m. n. o. p.
Rencana Pengembangan Fasilitas Pemerintahan/ pelayanan umum; Rencana Pengembangan Fasilitas Perdagangan; Rencana Pengembangan Fasilitas Peribadatan; Rencana Pengembangan sarana dan prasarana industri; Rencana Pengembangan sarana dan prasarana pusat niaga perikanan terpadu; Rencana Pengembangan sarana dan prasarana transportasi.
Pasal 69 Rencana pengembangan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, rencana pemekaran kawasan pusat kota lama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, rencana sistim transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dan Rencana pengembangan prasarana dan sarana kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 secara rinci dapat dilihat pada peta dan tabel dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
BAB VI PEMANFAATAN RUANG WILAYAH Bagian Pertama Pola Penatagunaan Tanah, Air dan Udara Paragraf Satu Pola penatagunaan tanah di kawasan Lindung Pasal 70 Kawasan Perlindungan Setempat terbagi atas: a. Kawasan Lindung Pantai yaitu sempadan pantai pada pesisir Kota diprioritaskan di sekitar pesisir kawasan Kecamatan Balikpapan Timur, Kecamatan Balikpapan Barat. b.
Kawasan rawa pasang surut meliputi kegiatan perlindungan seluruh kawasan rawa yang tergenang akibat pangaruh pasang surut air laut diprioritaskan pada rawa pasang surut, badan sungai di DAS sekitar Teluk Balikpapan.
c. Kawasan sempadan sungai meliputi kawasan yang diperuntukan untuk perlindungan ekosistem sungai dengan jarak sekurang-kurangnya 50 m di kiri-kanan sungai bertanggul, sedangkan sungai di kawasan pemukiman sekurang-kurangnya 10 m di kiri-kanan sungai tidak bertanggul meliputi seluruh kawasan di daerah aliran sungai. Paragraf dua Pola penatagunaan tanah di kawasan budidaya Pasal 71 (1)
Kawasan Budidaya di Kota terdiri dari : 30
a. Kawasan Pertanian. Pengembangan kawasan pertanian diarahkan pada peningkatan hasil produksi pertanian pada kawasan pertanian yang telah ada dengan tidak menambah lahan pertanian di Kecamatan Balikpapan Timur dan Balikpapan Utara; b. Kawasan Perkebunan. Pengembangan kawasan perkebunan dilakukan pada kawasan perkebunan yang ada dan kawasan perkebunan di Kawasan Teritip serta pengembangan kawasan industri agrobisnis/KIBUN sebagai pengolahan hasil perkebunan di Kelurahan Teritip Kecamatan Balikpapan Timur; c. Kawasan Perikanan Tangkap; d. Kawasan Perindustrian; e. Kawasan Pariwisata; f. Kawasan Pemukiman; g. Kawasan Penangkaran; h. Kawasan Agrowisata; i. Kawasan Peternakan. (2)
Kawasan Pertanian sebagaimana tercantum ayat 1 huruf a terdiri dari : a. Kawasan pertanian pangan lahan basah terletak di Kecamatan Balikpapan Timur; b. Kawasan tanaman pangan lahan kering terletak di Kecamatan Balikpapan Timur dan Kecamatan Balikpapan Utara; dan c. Kawasan tanaman perkebunan / tahunan terletak di Kecamatan Balikpapan Timur dan Kecamatan Balikpapan Utara.
(3)
Kawasan Perindustrian sebagaimana tercantum pada ayat 1 huruf d berupa Zona Industri yang terdiri dari : a. Zona Industri Pertanian (Agro Industri) terletak di Kecamatan Timur. b. Zona Industri Perikanan dan Aneka Industri terletak di Kecamatan Timur
(4)
Kawasan Pariwisata sebagaimana tercantum pada ayat 1 huruf e terdiri dari: a. Kawasan Wisata Pantai terletak di Manggar merupakan satu paket wisata dengan lima obyek wisata. Kawasan Wisata Manggar terdiri dari beberapa obyek wisata, yaitu antara lain Kawasan Wisata Pantai Manggar, Kawasan Wisata Pantai Lamaru, Kawasan Wisata Pantai Teritip, Makam Jepang dan Wisata Penangkaran Buaya. Pengembangan Kawasan Wisata. Pantai Manggar merupakan kawasan ekowisata dengan klasifikasi intensif; b. Kawasan Ekowisata terletak di Kelurahan Kariangau Pengembangan Kawasan Ekowisata: Pengembangan kawasan ekowisata hutan mangrove dapat dikembangkan di kawasan hutan mangrove di. sekitar Sungai Wain dan kawasan hutan mangrove bagian barat kawasan Hutan Lindung Sungai Wain; c. Kawasan Kebun Raya terletak di Kelurahan Kariangau Pengembangan Kawasan: Kawasan Hutan Lindung Sungai Wain, arahan pengembangan kegiatan wisata di kawasan hutan lindung Sungai Wain adalah sebagai kawasan ekowisata dengan aktivitas wisata dan fasilitas yang terbatas; 31
d. Kawasan lainnya sebagaimana tercantum pada pasal 70 huruf f berupa Kawasan Penangkaran Buaya yang terletak di Kelurahan Teritip. (5)
Kawasan Pemukiman sebagaimana tercantum pada ayat 1 huruf f terdiri dari : a. Kawasan Pemukiman perkotaan terletak di Kecamatan Balikpapan Barat, Kecamatan Balikpapan Tengah; b. Kawasan Permukiman pedesaan terletak di Kecamatan Balikpapan Timur dan Kecamatan Balikpapan Utara.
(6)
Kawasan Pengembangan Khusus: a. KIK; b. Kawasan Agropolitan Teritip; c. Kota Ekologis Karangjoang; d. Kota Perdesaan Teritip; e. Pusat Kota II Balikpapan; f. Kawasan Zona I : Penataan Pantai Balikpapan dari Pelabuhan Semayang – Bandara Sepinggan; g. Pusat Niaga Perikanan Terpadu,
Paragraf Tiga Pola Penatagunaan Air
(1)
(2)
Pasal 72 Pengaturan daerah tangkapan air, embung, waduk, danau, kawasan sempadan sungai, pantai, laut, alur pelayaran dan kawasan pelabuhan; Kawasan Perikanan Tangkap diatur sesuai dengan ketentuan zonasi pemanfaatan kawasan dengan jarak 0 sampai dengan 4 mil laut dari garis pantai terdiri dari : a. Alat tangkap gillnet (kurang 200 m); b. Alat tangkap jaring aktif (dogol dan lampara dasar) dan kapal dibawah 5 GT;
Paragraf Empat Pola penatagunaan udara Pasal 73 (3)
Dalam hal penatagunaan udara, Pemerintah Kota menetapkan Kawasan Keselamatan serta ketinggian bangunan untuk Bandara Sepinggan Balikpapan dan Penggunaan frekwensi radio.
(4)
Untuk penentuan kawasan operasional penerbangan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
32
Bagian Kedua Program Pembangunan Pasal 74
(1)
Untuk menyusun program-program pembangunan kota sesuai dengan arahan rencana, maka diperlukan suatu indikasi program pembangunan yang diturunkan dari berbagai komponen RTRW Kota. Di dalamnya tercakup program-program pembangunan yang bersifat indikatif, tahapan pelaksanaan, sumber dana serta institusi pelaksanaanya.
(2)
Dalam perumusan indikasi program pembangunan Kota ini dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut : a. Adanya komponen-komponen RTRW Kota Balikpapan yang perwujudannya membutuhkan implementasi secara langsung dalan bentuk program-program pembangunan fisik ( rencana pemanfaatan ruang, rencana pengembangan sarana prasarana, dan rencana pengembangan kawasan prioritas ); b. Adanya kebutuhan untuk melakukan prioritasisasi dala pelaksanaan pembangunan sesuai dengan tahapan pembangunan kota; c. Adanya kebutuhan pembiayaan atau sumber dana yang berbeda serta perlunya dukungan kelembagaan untuk melaksanakan program pembangunan.
Pembiayaan pembangunan Pasal 75 Penjabaran Rencana Tata Ruang Kota kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) daerah dan rencana kerja tahunan pemanfaatan ruang beserta pembiayaannya dilakukan oleh Bappeda Kota Balikpapan.
Bagian Ketiga Insentif dan Disinsentif Pasal 76 (1)
Kebijakan insentif pemanfaatan ruang bertujuan untuk memberikan rangsangan terhadap kegiatan yang berada di kawasan pengembangan tertentu di Kota.
(2)
Kebijakan disinsentif pemanfaatan ruang bertujuan untuk menegakkan kebijakan tata ruang, pemerataan dan keseimbangan kawasan budidaya dan non budidaya, struktur ruang dan garis – garis sempadan.
(3)
Dalam pelaksanaan kebijakan insentif dan disinsentif, tidak megurangi dan menghapuskan hak-hak penduduk sebagai warga negara dan tetap menghormati hak-hak masyarakat yang melekat pada ruang. 33
(4)
Dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang, dikembangkan kebijakan insentif dan disinsentif pemanfaatan ruang yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
(5)
Penyusunan pengaturan, persyaratan teknis dan kebijakan insentif dan disinsentif bagi pemanfaatan ruang dilakukan oleh Instansi Teknis yang berwenang dengan berkonsultasi kepada instansi terkait.
(6)
Mekanisme / kompensasi nilai kerugian, Pajak Tambahan dan bentuk insentif dan disinsentif ditetapkan dengan Peraturan Walikota. BAB VII PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG Bagian Pertama Umum Pasal 77
(1)
Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui perizinan dan pengawasan pemanfaatan ruang serta penertiban terhadap penyimpangan pemanfaatan ruang.
(2)
Pemerintah Kota melakukan pengendalian pemanfaatan ruang kota dengan melibatkan masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat.
Bagian Kedua Perizinan Pasal 78 (1)
Setiap orang mempunyai hak yang sama untuk memperoleh izin pemanfaatan ruang.
(2)
Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan secara adil dan transparan. Pasal 79
(1)
Penyelenggaraan perizinan pemanfaatan ruang dilaksanakan oleh instansi, badan/dinas sesuai dengan kewenangannya.
(2)
Izin pemanfaatan ruang diterbitkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk dengan mengacu pada rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
34
Pasal 80 Pemberian izin bertujuan untuk menjamin pemanfaatan ruang sesuai dengan fungsi ruang yang telah ditetapkan dalam rencana tata ruang. Pasal 81 (1)
Jenis perizinan pemanfaatan ruang terdiri dari izin prinsip, izin lokasi, izin perencanaan tapak dan izin mendirikan bangunan.
(2)
Izin prinsip adalah izin yang diberikan kepada pemohon untuk kegiatan atas tanah/lahan yang sudah dikuasai atau dimiliki dengan luas tanah/lahan di atas 5000 M2 dan/atau berdampak penting terhadap lingkungan dengan kriteria sebagai berikut: a. Kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Kota; b. Kelayakan lingkungan hidup; c. Dukungan strategis sarana dan prasarana; d. Pertimbangan jangka panjang pengembangan kota; e. Kelayakan usaha.
(3)
Izin lokasi sekaligus berlaku sebagai izin prinsip bagi pemohon yang belum menguasai atau memiliki tanah/lahan untuk kegiatan dengan luas diatas 5000 M2 (lima ribu) meter persegi dengan mempertimbangkan permasalahan penguasaan tanah di lokasi yang diajukan.
(4)
Izin perencanaan Tapak adalah izin rencana tataletak peruntukan dalam satu luasan lahan beserta rencana fasilitas pendukungnya.
(5)
Izin Mendirikan Bangunan adalah izin mendirikan bangunan yang dikeluarkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk dalam wilayah Kota Balikpapan.
(6)
Setelah izin prinsip atau izin lokasi disetujui, pemohon tidak diperbolehkan melakukan kegiatan fisik sebelum melengkapi persyaratan standar teknis dan Kajian Dampak Lingkungan serta mengajukan perijinan selanjutnya sesuai dengan jenis kegiatan yang diajukan pada dinas atau instansi teknis yang terkait.
(7)
Izin prinsip berlaku selama 12 (dua belas) bulan dan sesudahnya dapat diperpanjang satu kali.
(8)
Tata cara memperoleh izin lokasi dan atau izin prinsip diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota. Bagian Ketiga Pengawasan Paragraf 1 Tujuan Pasal 82
Pengawasan pemanfaatan ruang bertujuan untuk menjamin kesesuaian pemanfaatan ruang dengan fungsi ruang yang ditetapkan dalam rencana tata ruang. 35
Paragraf 2 Bentuk dan Mekanisme Pasal 83 (1)
Pelaksanaan pengawasan terhadap pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 diselenggarakan dalam bentuk pelaporan, pemantauan dan evaluasi.
(2)
Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud Pasal 82 adalah sebagai berikut: a. Pelaporan dilakukan untuk menampung pengaduan, saran dan keberatan masyarakat atas perubahan pemanfaatan ruang dan lingkungan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang; b. Pemantauan dilakukan untuk mengamati, mengawasi dan memeriksa perubahan pemafaatan ruang dan lingkungan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang; c. Evaluasi dilakukan untuk menilai perkembangan kegiatan pemanfaatan ruang kota dalam mencapai tujuan rencana tata ruang.
(3)
Tatacara Pelaporan, Pemantauan, Evaluasi dan Pengawasan pemanfaatan ruang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota. Bagian Keempat Penertiban Pasal 84
(1)
Penertiban terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dilakukan melalui pemeriksaan, penyidikan dan penindakan.
(2)
Tatacara penertiban pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
BAB VIII HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT Bagian Pertama Hak Masyarakat Pasal 85 (1)
Setiap orang berhak menikmati manfaat ruang termasuk pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang. 36
(2)
Setiap orang berhak untuk : a. Memperoleh informasi mengenai rencana tata ruang secara cepat dan mudah. b. Berperan serta dalam penyusunan rencana tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. c. Memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tata ruang sesuai dengan ketentuan yang berlaku; Bagian kedua Kewajiban masyarakat Pasal 86
(1) Setiap orang berkewajiban untuk memelihara kualitas ruang. (2) Setiap orang berkewajiban mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Bagian Ketiga Peran serta Masyarakat Pasal 87 Peran serta masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang wilayah Kota dapat berbentuk: a. pemberian masukan untuk menentukan arah pengembangan wilayah yang akan dicapai; b. pengidentifikasian berbagai potensi dan masalah pembangunan termasuk bantuan untuk memperjelas hak atas ruang wilayah, perencanaan tata ruang kawasan; c. pemberian masukan dalam merumuskan perencanaan tata ruang wilayah Kota; d. pemberian informasi, saran, pertimbangan, atau pendapat dalam penyusunan strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah Kota; e. pengajuan keberatan terhadap rancangan Rencana Tata Ruang wilayah Kota; f. kerja sama dalam penelitian dan pengembangan; dan atau bantuan tenaga ahli. Pasal 88 Peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang wilayah Kota dapat berbentuk: a. Pemanfaatan ruang daratan dan ruang udara berdasarkan peraturan perundang-undangan, agama, adat, atau kebiasaan yang berlaku; b. Bantuan pemikiran atau pertimbangan berkenaan dengan wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang di kawasan perkotaan dan perdesaan; c. Penyelenggaraan kegiatan pembangunan berdasarkan rencana tata ruang yang telah ditetapkan; d. Konsolidasi pemanfaatan tanah, air, udara, dan sumber daya alam lainnya untuk tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas; e. Perubahan atau konversi pemanfaatan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang wilayah Kota; f. Pemberian masukan untuk penetapan lokasi pemanfaatan ruang; dan atau kegiatan menjaga, memelihara, dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan. 37
Pasal 89 Peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kota dapat berbentuk: a. pengawasan terhadap pemanfaatan ruang wilayah Kota, termasuk pemberian informasi atau laporan pelaksanaan pemanfaatan ruang; b. bantuan pemikiran atau pertimbangan untuk penertiban kegiatan pemanfaatan ruang dan peningkatan kualitas pemanfaatan ruang. Pasal 90 Tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam ayat Pasal 88, Pasal 89 dan Pasal 90 diselenggarakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. BAB IX KELEMBAGAAN Pasal 91 (1)
Untuk pelaksanaan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang dapat dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah ( BKPRD) Kota Balikpapan;
(2)
Keanggotaan BKPRD bersifat terbuka dan multistakeholders;
(3)
Keanggotaan, tugas dan fungsi BKPRD diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota. BAB X HAK MASYARAKAT DAN ORGANISASI LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN Pasal 92
(1)
Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan dan/atau melaporkan ke penegak hukum mengenai perubahan dan/atau penyimpangan pemanfaatan ruang dan lingkungan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
(2)
Jika diketahui bahwa masyarakat menderita karena akibat perubahan dan/atau penyimpangan pemanfaatan ruang dan lingkungan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan sehingga mempengaruhi perikehidupan pokok masyarakat, maka instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup dapat bertindak untuk kepentingan masyarakat. Pasal 93
(1)
Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan pola kemitraan, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan menjamin kesesuaian pemanfaatan ruang dengan fungsi ruang yang ditetapkan dalam rencana tata ruang. 38
(2)
Hak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada tuntutan untuk hak melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil.
(3)
Organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila memenuhi persyaratan : a. berbentuk badan hukum atau yayasan; b. dalam anggaran dasar organisasi lingkungan hidup yang bersangkutan menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; c. telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya. Pasal 94
Tata cara pengajuan gugatan dalam masalah lingkungan hidup oleh orang, masyarakat, dan/atau organisasi lingkungan hidup mengacu pada Hukum Acara Perdata yang berlaku.
BAB XI PEMBIAYAAN Pasal 95 Pembiayaan penyelenggaraan penataan ruang bersumber dari : a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota, APBD Provinsi dan APBN. b. Bantuan Luar Negeri. c. Bantuan badan usaha swasta yang sah dan tidak mengikat, dan/ atau d. Swadaya masyarakat yang sah dan tidak mengikat. BAB XII KETENTUAN SANKSI Pasal 96 (1)
Setiap orang yang melakukan perubahan dan/atau penyimpangan pemanfaatan ruang dan lingkungan terhadap rencana tata ruang yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebesar-besarnya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.
(2)
Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, tindak pidana yang mengakibatkan perusakan dan pencemaran lingkungan diancam pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
39
BAB XIII PENYIDIKAN Pasal 97 (1)
Penyidikan atas tindak pidana dilakukan selain oleh Pejabat Penyidik Umum dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kota yang pengangkatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2)
Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini berwenang : a b
Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana; Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan; c Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; d Melakukan penyitaan benda dan atau surat; e Mengambil sidik jari dan memotret seseorang; f Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; g Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara; h Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; i Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan. (3)
Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat berita acara setiap tindakan tentang : a. b. c. d. e. f.
Pemeriksaan rumah. Pemasukan rumah. Penyitaan benda. Pemeriksaan surat. Pemeriksaan saksi. Pemeriksaan ditempat kejadian.
(4)
Berita Acara sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini disampaikan kepada pihak kepolisian.
(5)
Dalam melakukan tugasnya, penyidik tidak berwenang melakukan penangkapan dan atau penahanan. BAB XIV KETENTUAN PENUTUP Pasal 98
(1) Semua ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat Dua Balikpapan Nomor 1 Tahun 1996 yang telah direvisi berdasarkan Peraturan Daerah Kota 40
Balikpapan Nomor 21 Tahun 2002 dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan tidak di ubah atau diganti dengan Peraturan Daerah ini. (2) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat Dua Balikpapan Nomor 1 Tahun 1996 yang telah direvisi berdasarkan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 21 Tahun 2002 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 99 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota. Pasal 100 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Balikpapan. Ditetapkan di Balikpapan pada tanggal 14 Desember 2006 WALIKOTA BALIKPAPAN, Cap/ttd IMDAAD HAMID Diundangkan di Balikpapan pada tanggal 20 Desember 2006 SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN
HERU BAMBANG PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 120 136 658 LEMBARAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2006 NOMOR 5 SERI E NOMOR 01
41
42
