PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR : 5 TAHUN 2000
T E N T A N G
IZIN GANGGUAN
PERAT URAN DAERAH KOT A BALIKPAPAN Nomor 5 Tahun 2000 TENTANG IZIN GANGGUAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOT A BALIKPAPAN Menimbang : a. bahwa dengan dicabutnya Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan Nomor 8 Tahun 1986 tentang pemberian Surat Izin Tempat Usaha dan Surat Keterangan Tidak Memerlukan Izin Tempat Usaha dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan Nomor 5 Tahun 1998 tentang pencabutan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dipandang perlu mengatur kembali pemberian Izin Gangguan dalam rangka menjamin ketertiban, keamanan dan kelestarian lingkungan. b, bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu di tuangkan dalam suatu Peraturan Daerah Mengingat
1. Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonantie) Stbl 1926 Nomor. 226 dirubah dan ditambah terakhir dengan Stbl 1940 Nomor 14 dan 450;
2. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820); 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Nomor 3685); 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
5. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Nomor 3501); 6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Nomor 3699);
7. Undang-undang Nornor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup; 9. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1984 tentang Pedoman Penyederhanaan Dan Pengendalian Perijinan Di Bidang Usaha; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penerbitan Pungutan-Pungutan Dan Jangka Waktu Terhadap Pemberian Izin Undangundang Gangguan ( Hinder Ordonanhe ); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1993 tentang Tata Cara Pemberian Izin Mendirikan Bangunan ( IMB ) Serta Izin Undang-undang Gangguan/Hinder Ordonantie (UUG / HO) Bagi Perusahaan-perusahaan Yang Berlokasi Di Luar Kawasan Industri; 12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1996 tentang Tata Ruang Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan.
Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN MEMUTUSKAN Menetapkan
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN TENTANG IZIN GANGGUAN
B AB I KETENTUAN UMUM
Pasal I
Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :
1.
Daerah adalah Kota Balikpapan.
2.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Balikpapan.
3
Kepala Daerah adalah W alikota Balikpapan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan selaku Badan Legislatif Daerah. 5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang pemberian Izin Gangguan yang melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 6. Izin Gangguan adalah izin yang diberikan kepada seseorang atau badan untuk melaksanakan kegiatan usaha yang mengandung unsur-unsur gangguan. 7. Izin Tempat Usaha adalah izin yang diberikan kepada seseorang atau badan untuk melaksanakan kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur-unsur gangguan. 8. Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah. Dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Firma Kongsi, Koperasi, Yayasan atau organisasi sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha Lainnya.
BAB II OBYEK, SUBYEK DAN BIDANG JENIS USAHA Pasal 2 (1) Obyek Izin Gangguan adalah semua tempat usaha di daerah yang kegiatan usahanya dapat menimbulkan gangguan atau ancaman sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (2).
(2) Obyek Izin tempat usaha adalah semua tempat usaha didaerah yang kegiatannya tidak mengandung unsur sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (2). Pasal 3 (1) Subjek Izin Gangguan adalah setiap orang atau badan hukum yang mendirikan dan atau memperluas tempat usaha di daerah yang kegiatannya mengandung unsurunsur gangguan.
(2) Subjek Izin Tempat Usaha adalah setiap orang atau badan yang mendirikan dan atau memperluas tempat usahanya di daerah yang kegiatannya tidak mengandung unsur-unsur gangguan. Pasal 4 (1) Bidang/jenis usaha yang dapat menimbulkan gangguan umum diwajibkan memiliki Izin Gangguan dari Kepala Daerah. (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana diatur dalam Hinder Ordonantie 1926, hal-hal yang dapat menimbulkan gangguan atau ancaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, adalah:
a. Gangguan suara; b. Gangguan bau;
c. Gangguan pencemaran; d. Gangguan limbah padat & cair:
e. Gangguan kotoran; f. Gangguan lalu lintas;
g. Gangguan asap;
h. Gangguan akibat alkohol;
i. Ancaman terhadap bahaya kebakaran;
j. Ancaman terhadap keresahan sosial; k. Ancaman terhadap keselamatan jiwa manusia;
I. Ancaman terhadap moral, kebudayaan dan kepribadian Bangsa Indonesia.
BAB III PERSYARATAN DAN CARA MEMPEROLEH IZIN Pasal 5
(1) Untuk memperoleh Izin Gangguan dan Izin Tempat Usaha, orang atau badan harus mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Daerah. (2) Permohonan dimaksud ayat (1) pasal ini, dilengkapi dengan a. Pernyataan tidak keberatan dari tetangga dikiri dan kanan, muka dan belakang dari lokasi tempat kegiatan usaha yang dimohonkan; b. Gambar bangunan yang akan dijadikan tempat usaha dan atau Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan atau surat tanah dan Sertifikat tanah; c. Gambar situasi lokasi tempat usaha dengan menyebutkan secara jelas jaraknya dengan bangunan sekitarnya dan menyebutkan pula fungsi dari bagian bangunan tersebut; d. Akta Pendirian bagi Perusahaan yang berstatus Badan Hukum/Badan Usaha; e. Tanda pelunasan PBB tahun terakhir sesuai dengan peruntukan tanah; f. Lain-lain: - Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) - Pas foto hitam putih 3 x 4 cm - Surat Perjanjian Sewa Kontrak. Pasal 6 (1) Permohonan izin diterima dan dilakukan pencatatan secara administratif untuk kemudian dilaksanakan penelitian dilokasi secara koordinatif dan pembahasan oleh Dinas Instansi yang terkait.
(2) Hasil penelitian dan pembahasan dituangkan dalam Berita Acara yang apabila permohonan dikabulkan disampaikan bersama dengan berkas izin diajukan kepada Kepala Daerah dalam rangka penetapannya. (3) Dinas Instansi yang terkait dalam proses izin disesuaikan dengan jenis usaha yang dimohonkan. BAB I V PENOLAKAN PERMOHONAN IZJN Pasal 7 (1) Permohonan izin ditolak, karena alasan-alasan sebagai berikut: a. Adanya persyaratan dan atau keterangan yang tidak benar dan meragukan; b. Kegiatan yang akan dilakukan mudah menimbulkan gangguan, pencemaran dan kerusakan kepada alam lingkungan; c. Kegiatan terletak pada lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukan, terletak pada lokasi penghijauan atau yang dipergunakan untuk fasilitas sarana umum; d. Kondisi tempat kegiatan/bangunan dalam keadaan tidak memenuhi syarat tehnis dan tidak layak pakai; e. Kondisi tempat kegiatan yang tidak tertib dan teratur serta membahayakan keselamatan atau kesehatan kerja. (2) Orang atau Badan yang permohonan izinnya ditolak oleh Kepala Daerah, dilarang melakukan kegiatan usaha. Pasal 8 (1) Pemiohonan izin yang ditolak Kepala Daerah, harus segera dlberitahukan dan dikirimkan kepada pemohon selambatnya enam (6) hari kerja setelah diadakan pembahasan dan peneliban dilapangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2). (2) Permohonan izin dikabulkan dengan pengesahan Surat Izin Gangguan dan Surat Izin Tempat Usaha apabila semua persyaratan telah dipenuhi.
B AB V MASA BERLAKU IZIN Pasal 9 (1) Izin Gangguan dan Izin Tempat Usaha berlaku selama kegiatan usaha berjalan.
(2) Setiap 2 (dua) tahun sekali sejak dikeluarkannya Izin Gangguan dan setiap 4 (empat) tahun sekali sejak dikeluarkannya Izin Tempat Usaha, diadakan pemeriksaan untuk pendaftaran ulang. (3) Pendaftaran ulang terhadap Izin Gangguan dikenakan biaya 25% dari retribusi yang dibayar diawal permohonan izin.
(4) Dalam rangka pengawasan dan pengendalian Pemerintah Kota sewaktuwaktu dapatmelakukan pemeriksaan terhadap lokasi suatu kegiatan usaha. Pasal 10 Apabila pemegang Izin Gangguan dan Izin Tempat Usaha menghentikan atau menutup kegiatan usahanya, yang bersangkutan wajib memberitahukan secara tertulis dan mengembalikan izin dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah penghentian kegiatan kepada Pemerintah Daerah. Pasal 11 Bila terjadi perubahan jenis usaha dan atau menambah kegiatan usaha, maka Izin Gangguan dan Izin Tempat Usaha yang telah diberikan harus diperbaharui dengan mengajukan pemohonan izin yang baru kepada Kepala Daerah. Pasal 12
Izin Gangguan dan Izin Tempat Usaha dinyatakan tidak berlaku lagi apabila a. Pemegang izin menghentikan perusahaannya; b. Pemegang izin mengubah/menambah jenis usahanya tanpa mengajukan permohonan izin yang baru kepada Kepala Daerah;
c. Tidak melaksanakan pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2);
d. Dihentikan usahanya oleh Dinas/Instansi yang berwenang karena melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku; e. Terdapat cacat hukum karena syarat atau prosedur yang didasarkan kepada keterangan yang beriaku;
f. Perubahan peruntukan atau fungsi lokasi yang dilarang untuk kegiatan suatu usaha;
g. Bangunan usaha terkena rencana pembangunan sarana umum pembangunan dalam rangka pengembangan wilayah pembangunan kota;
atau
proyek
h.Pemindah tanganan izin alas suatu kegiatan.
BAB VI KETENTUAN PIDANA Pasal 13 (1) Barang siapa melaksanakan kegiatan usaha tanpa Surat Izin Gangguan dan Surat Izin Tempat Usaha, dapat dipidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). (2) Tindak Pidana yang dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran. BAB VII KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 14
(1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perizinan. (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, adalah a. Menerima laporan atau pengaduan dan seseorang tentang adanya tindak pidana; b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan; c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang; f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara; h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dan Penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; i. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 15 (1) Dengan berlakunya peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan Nomor 8 tahun 1986 yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan Tahun 1987 Nomor 1 Seri B tentang Pemberian Surat Izin Tempat Usaha dan Surat Keterangan Tidak Memerlukan izin Tempat Usaha dinyatakan tidak berlaku lagi.
(2) Semua Surat Izin Tempat Usaha dan Surat Keterangan Tidak Memerlukan Izin Tempat Usaha yang telah ada sebelum Peraturan Daerah, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan batas waktu perneriksaan ulang.
(3) Semua usaha yang telah ada tetapi belum memiliki SITU dan atau SKTM wajib mengajukan permohonan menurut Peraturan Daerah ini selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.
BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 16 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur Iebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.
Pasal 17 Peraturan Daerah ini mulai bedaku pada tanggal di undangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Balikpapan.
Disahkan di Balikpapan Pada Tanggal 28 Pebruari 2000
WALIKOTA BALIKPAPAN Cap/ttd H. TJUTJUP SUPARNA
Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Balikpapan Nomor : 5 Tahun 2000 Seri
: B Nomor O2
Tanggal
: 26 April 2000
SEKRETARIS DAERAH KOTA DRS. H. IDHAM KADIR PEMBINA NIP. 010 082 081
