PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR 12 TAHUN 2000
T E N T A N G
RETRIBUSI RUMAH PEMOTONGAN HEWAN DAN RUMAH PEMOTONGAN UNGGAS
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR 12 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI RUMAH PEMOTONGAN HEWAN DAN RUMAH PEMOTONGAN UNGGAS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA BALIKPAPAN 'Menimbang: a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1998 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Tingkat I dan Tingkat II tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan Nomor 3 Tahun 1996 tentang Pemotongan Hewan dan Peredaran Daging Dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan perlu dirubah dan disempurnakan; b.
bahwa semakin meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, maka kebutuhan umum akan gizi dan protein hewani juga meningkat, sehingga terbuka peluang bagi masyarakat untuk berusaha dibidang peternakan,
c.
bahwa Balikpapan merupakan kota yang potensial terhadap pemasaran hasil produksi peternakan berupa daging sapi, daging ayam ras, telur dan susu;
d.
bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Sub Sektor Peternakan Kota Balikpapan, dapat dikembangkan dan lebih ditingkatkan lagi untuk kepentingan pembangunan Kota Balikpapan;
e.
bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud dalam butir a,b,c,d maka perlu diatur dalam Peraturan Daerah Kota Balikpapan tentang Retribusi Rumah Pemotongan Hewan dan Rumah Pemotongan Unggas.
Mengingat : 1.
2.
Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undangundang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820); Undang-undang Nomor 6 Tahun 1976 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok
Peternakan Dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 2824); 3.
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4.
Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
5.
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nornor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6.
Peraturan Pemrintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberatasan Dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 20, Tarnbahan Lernbaran Negara Nomor 3101);
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3102);
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3253);
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Nomor 5 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692)
10.
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
11.
Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1990 tentang Pembinaan Usaha Ayam Ras;
12.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negen Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
13.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah Dan Peraturan Daerah Perubahan;
14.
Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 472/Kpts/TN.330/ 6/1996 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Peternakan Ayam Ras;
15.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah Dan Retnbusi Daerah;
16
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
17.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Retribusi Daerah;
18.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup Dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I Dan Daerah Tingkat II;
19
Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 1974 dan Menteri
Pertanian Nomor 05/InslUm/3/1979 tentang Pencegahan Dan Larangan Pemotongan Ternak Sapi/Kerbau Bunting Dan Sapi/Kerbau Betina Bibit,
Memperhatikan
20.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistim Dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah Dan Pengemaan Pendapatan Lain-lain.
: 1
Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 555/Kpts/TN.240/ 9/1986 tentang Syaratsyarat Rumah Pemotongan Hewan Dan Usaha Pemotongan Hewan,
2.
Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 557/Kpts/TN.520 /9/1987 tentang Syaratsyarat Rumah Pemotongan Unggas Dan Usaha Pemotongan Unggas;
3.
Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 413/Kpts/TN.310/ 7/1992 tentang Pemotongan Hewan Potong Dan Penanganan Daging Serta Hasil Ikutannya. Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN MEMUTUSKAN
Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN TENTANG RETRIBUSI RUMAH PEMOTONGAN HEWAN DAN RUMAH PEMOTONGAN UNGGAS
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1.
Daerah adalah Kota Balikpapan.
2.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Balikpapan.
3.
Kepala Daerah adalah Walikota Balikpapan.
4.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan sebagai Badan Legislatif Daerah.
5.
Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Balikpapan.
6.
Dinas Peternakan adalah Dinas Peternakan Kota Balikpapan.
7.
Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Iainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha Iainnya.
8.
Rumah Pemotongan Hewan yang selanjutnya disingkat RPH, adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan sebagai tempat pemotongan hewan dengan desain tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan selain unggas untuk konsumsi masyarakat luas.
9.
Rumah Pemotongan Unggas yang selanjutnya disingkat RPU, adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digu akan sebagai tempat memotong unggas bagi konsumsi masyarakat luas.
10.
Pemotongan hewan dan Unggas adalah kegiatan mematikan hewan dan unggas dengan cara menyembelih menurut ketentuan Agama Islam.
11. Hewan adalah sapi, kerbau, kambing, domba. 12. Unggas adalah setiap jenis burung yang dimanfaatkan untuk pangan termasuk ayam, bebek, angsa, entok, burung dara, kalkun, burung puyuh dan belibis. 13. Kandang adalah tempat khusus yang telah disedakan untuk hewan-hewan yang akan disembelih dalam batas waktu tertentu. 14. Karkas adalah bagian tubuh setelah dilakukan penyembelihan, pencabutan bulu, dan pengeluaran jeroan, baik disertakan atau tidak kepala dan leher, dan atau kaki mulai dari tarsus, paru-paru dan atau ginjal. 15
Daging hewan adalah bagian-bagian hewan potong yang disembelih termasuk rongga perut dan dada yang lazim dimakan manusia.
16. Daging unggas adalah bagian dari unggas yang dsembelih dan lazim dimakan manusia termasuk kulit, kecuali yang telah diawetkan dengan cara lain selain pendingin. 17. Daging segar adalah daging hasil pemotongan sesuai prosedur dan melalui proses lain kecuali pendinginan. 18. Daging beku adalah daging segar yang diawetkan dengan proses pembekuan. 19. Giblet atau Kakur lain yang bermanfaat adalah hati setelah kantung empedu dilepas, jantung, ampela dan bagian-bagian lainnya yang menurut kebiasaan dapat dimakan setelah mengalami proses pembersihan dan pencucian. 20. Pemeriksaan Ante Mortem adalah pemeriksaan kesehatan hewan dan unggas sebelum disembelih. 21. Perneriksaan Post Mortem adalah pemeriksaan daging dan bagian-bagiannya setelah penyelesaian proses penyembelihan. 22. Pemeriksaan ulang (Her Keuring) daging, adalah pemeriksaan terhadap daging beku dan atau daging segar yang masuk ke dalam wilayah Kota Balikpapan. 23. Pengusaha penjual daging adalah orang atau badan usaha yang bergerak dibidang peredaran dan penjualan daging hewan dan daging unggas. 24. Tukang potong/penyembelih adalah orang yang karena keahliannya ditunjuk oleh kepala RPH dan kepala RPU, serta mendapatkan Sertifikat dan Majelis Ulama Indonesia Balikpapan untuk menyembelih hewan dan unggas. 25. Jagal adalah orang yang bergerak dibidang pemotongan hewan dan penjualan daging. 26. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang dsediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial, karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
27. Retnbusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pelayanan, usaha atau milik daerah yang berkepentingan atau karena jasa yang diberikan oleh daerah. 28. Retribusi RPH selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan dan unggas, termasuk pemeriksaan hewan dan unggas sebelum dan sesudah dipotong, yang dkelola oleh Dinas Peternakan. 29. Wajib Retribusi RPH adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi, diwajibkan untuk melakukan pembayaran retrtbusi. 30. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan fasilitas RPH dan RPU, 31. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 32. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah ketetapan yang menentukan besarnya retribusi yang terhutang; 33. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. 34. Bendaharawan Khusus Penerima, adalah bendaharawan khusus penerima pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Balikpapan. 35. Pembantu Bendaharawan Khusus Penerima adalah pembantu Bendaharawan khusus penerima dari Dinas Peternakan pada RPH dan RPU, yang menerima langsung semua pendapatan daerah kemudian disetorkan kepada Bendaharawan Khusus Penerima Dinas Pendapatan Daerah. 36.
Kas Daerah, adalah Kas Daerah Kota Balikpapan.
37. Pemeriksaan, adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, menganalisa dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah. BAB II SARANA DAN PRASARANA Pasal 2 (1) Rumah Pemotongan Hewan dan Rumah Pemotongan Unggas yang diperlukan bagi pelayanan pemotongan hewan dan unggas meliputi : a. RPH dan RPU milik Pemerintah Daerah Kota Balikpapan; b. RPH dan RPU milik perorangan atau badan usaha. (2) RPH dan atau RPU sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berada dibawah pengawasan dan pembinaan Dinas Peternakan.
(3) Sarana dan prasarana untuk kelengkapan RPH dan atau RPU dimaksud ayat (1) pasal ini ditentukan oleh Dinas Peternakan. (4) Jenis pelayanan yang diberikan oleh Dinas Peternakan yang berhubungan dengan perijinan, akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah atau Keputusan Kepala Daerah. BAB III NAMA OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI Pasal 3 Dengan nama retribusi RPH dan RPU, dipungut sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas RPH dan RPU termasuk pemeriksaan kesehatan hewan dan unggas sebelum dipotong maupun setelah dipotong. Pasal 4 (1).Obyek retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas RPH dan RPU yang meliputi : a. Pemakaian kandang penampungan dan kandang peristirahatan sebelum hewan atau unggas dipotong; b. Pemeriksaan kesehatan hewan dan atau unggas sebelum dipotong maupun setelah dipotong; c. Pemakaian tempat pemotongan hewan dan atau unggas, selama proses pemotongan; d. Pemakaian tempat pelayuan daging hewan dan atau unggas; e. Pelayanan pengangkutan daging hewan dan atau unggas dari RPH maupun RPU, ke pasar-pasar atau kios-kios penjualan. (2) Termasuk obyek retribusi adalah pemeriksaan daging hewan dan atau unggas dari luar daerah atau import, yang masuk Wilayah Kota Balikpapan. Pasal 5 Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan usaha yang menggunakan fasilitas RPH dan RPU. BAB IV GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 6 Retribusi RPH dan RPU digolongkan sebagai retribusi jasa usaha.
BAB V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 7 Tingkat penggunaan jasa dibuat berdasarkan jenis pelayanan, jenis ternak dan jumlah ternak yang akan dipotong atau disembelih. BAB VI PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP Pasal 8 Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang Iayak, sebagaimana keuntungan yang pantas dterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientas pada harga pasar, meliputi jenis pelayanan. pemeriksaan ulang (Her keuring) daging, pemotongan hewan dan unggas. (2) Struktur dan besarnya tarif penggunaan faslitas RPH dan RPU sebagai berikut: No
Jenis Hewan/ Unggas Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
1. 2.
Sapi/kerbau Kam bing/ Dom ba Unggas
6000 2500
3500 1500
5000 3000
1000 1000
6500 2500
100
50
100
-
50
3.
Pem akaian kandang Penam pungan/peristirah atan per hari / ekor
Pem eriksaan Kesehatan hewan,unggas/ekor
Pem akaian tem pat pem otongan hewan,unggas/ekor
Pem akaian tem pat pelayuan daging / ekor
Pelayanan pengangkutan dari RPH,RPU/ekor
(3).Struktur dan besarnya tarif pemotongan karena keadaan darurat tiap ekor dikenakan tarif sebagai berikut: No.
2 . 3 .
Jenis Hewan
Pemakaian Tempat Pemotongan (Rp)
Sapi Kambing/Dom ba Unggas
5.000,3.000,100 , -
BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 9 Retribusi yang terhutang dipungut di Wilayah daerah tempat pelayanan penyediaan fasilitas RPH dan RPU.
BAB VIII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG Pasal 10 Masa retribusi untuk pemakaian kandang, dan atau pelayuan daging adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) hari atau ditetapkan lain oleh Kepala Daerah.
Pasal 11 Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN Pasal 12 (1)
Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
(2)
Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokurnen lain yang dipersamakan.
BAB X INSTANSI PEMUNGUT Pasal 13 (1)
Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi sesuai Peraturan Daerah ini adalah Dinas Peternakan Kota Balikpapan.
(2)
Petugas pemungut retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Pegawai Negeri Sipil Dinas Peternakan. yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah, atas usulan Kepala Dinas Peternakan.
BAB XI TATA PEMBAYARAN Pasal 14
(1)
Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah
(2)
Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
(3)
Retiibusi yang terutang dilunasi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(4)
Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pasal 13 Peraturan Daerah ini disetorkan ke Kas Daerah. BAB XII TATA CARA PENAGIHAN Pasal 15
Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, wajib retribusi Iangsung melunasi tunggakan terutang pada saat akan melaksanakan pemotongan hewan atau unggas hari berikutnya. BAB XIII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI Pasal 16 (1)
Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
(2)
Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diberikan antara lain kepada Wajib Retribusi dalam rangka hajatan.
(3)
Tata cara pengurangan, keringanan dan atau pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah. BAB XIV KEDALUWARSA PENAGIHAN Pasal 17
(1)
Hak untuk melakukan penagihan retribusi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
(2)
Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) tertangguh apabila : a. Ditertibkan surat teguran atau, b. Ada pengakuan hutang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
BAB XV KETENTUAN PIDANA Pasal 18 (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 10 (sepuluh) kali jumlah retribusi terhutang. (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran. BAB XVI KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 19 (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dlingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang
untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah. (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, adalah a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang peribadi atau badan usaha tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah; c.
Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan usaha sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
d.
Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
e.
Melakukan penggeledahan
untuk mendapatkan bahan
bukti
pembukuan,
pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut, f.
Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
g.
Menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang belangsung, serta memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dbawa sebagaimana dimaksud huruf e;
h.
Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah,
i.
Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
j.
Menghentikan penyidkan;
k.
Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidkan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
(3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20
(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan yang telah ada sepanjang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi. (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.
Pasal 21 Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Balikpapan.
Disahkan di Balikpapan
Pada tanggal 28 Pebruari 2000 WALIKOTA BALIKPAPAN H.TJUTJUP SUPARNA
Diundangkan dalarn Lenrearan Daerah Kota Babkpapan Nomor : 10 Tahun 2000 Seri : B Nomor 03 Tanggal : 26 April 2000.
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR 12 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI RUMAH PEMOTONGAN HEWAN DAN RUMAH PEMOTONGAN UNGGAS I. PENJELASAN UMUM Kota Balikpapan merupakan Kota Dagang, Industri, Jasa dan Pariwisata dengan perkembangan jumlah penduduk yang semakin meningkat serta penambahan jumlah pendatang ataupun wisatawan baik dan dalam maupun luar negeri yang transit,
tentunya memerlukan pelayanan akan tersedianya bahan pangan asal hewan termasuk daging ayam memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dijamin mutunya, disamping itu masih memerlukan adanya peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Untuk mewujudkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah. diperlukan adanya penertiban dan pengawasan terhadap penyedaan daging-daging termasuk daging unggas yang akan dikonsumsi oleh masyarakat. penertiban dan pengawasan tersebut antara lain dengan penertiban penggunaan fasilitas di RPH dan RPU serta melaksanakan pemeriksaan baik terhadap hewan dan unggas sebelum dipotong maupun daging dan hasil pemotongan hewan dan unggas tersebut Penetepan Peraturan Daerah ini akan memberikan landasan hukum untuk melindungi masyarskat konsumen daging dan pengaturan bagi penyedia atau pemasok daging dan daging unggas dalam hal ini perlu adanya pengaturan penggunaan Kendaraan Khusus Pengangkut Daging. sehingga masyarakat konsumen benar-benar dapat memperoleh daging yang halal, sehat dan segar.
II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup Jelas Pasal 2 ayat 1 butir a Cukup Jelas Ayat 2 butir b,
RPH dan RPU milik swasta, sarana tidak di sediakan pemerintah Daerah , tetapi jagal yang menggunakan sarana tersebut tetap dikenai Retribusi Pemeriksaan kesehatan Hewan/Unggas.
Pasal 3
Cukup jelas
Pasal 4 ayat 1 butir a
Hewan sebelum dipotong perlu diistirahatkan dikandang penampungan, agar setelah pemotongan daging yang dihasilkan kualitasnya lebih balk. hewan perlu di istirahatkan sekurangkurangnya selama 12 (dua belas) jam, lebih balk lagi jika selama 24 (dua puluh empat) jam.
Ayat 1 butir b;
Pemeriksaan kesehatan ini dimaksudkan agar apabila terdapat penyakit pada hewan dan unggas dapat diketahui secara dini, terutama penyakit yang dapat menular dan ditularkan melalui daging. untuk itu perlu penanganan khusus sehingga daging layak dikonsumsi masyarakat.
Ayat 1 butir d;
Tempat pelayuan yang dimaksud adalah tempat untuk menggantung daging setelah proses pemotongan agar daging lebih empuk dan sehat sebelum dikonsumsi.
Pasal 4 ayat 2;
Obyek retribusi termasuk pemeriksaan ulang terhadap daging dan daging unggas dari luar daerah atau impor yang masuk ke wilayah Kota Balikpapan oleh Dinas Peternakan untuk pemungutan retribusi diatur dengan Keputusan Kepala daerah setelah dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan RakyatDaerah
Pasal 5s.d Pasal 7
Cukup Jelas
Pasal 8 ayat 3 ;
Pemotongan karena keadaan darurat berarti pemotongan dalam keadaan terpaksa dilakukan, karena sesuatu hal yang membahayakan jiwa ternak itu sendiri, manusia dan lingkungan atau karena kecelakaan, hewan mengamuk atau buas.
Pasal 9 s.d Pasal 15
Cukup Jelas
Pasal 16 ayat 2;
Dalam rangka hajatan yang dimaksud adalah pemotongan hewan atau unggas yang dilakukan ditempat upacara adat dan atau ditempat dimana diselenggarakan selamatan, kecuali peringatan Hari Raya Qurban.
Pasal 17 s.d pasal 21
Cukup Jelas.
