PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR 12 TAHUN 2004
TENTANG
KEDUDUKAN KEUANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BALIKPAPAN,
Menimbang
:
a. bahwa untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan, maka perlu pengaturan kedudukan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Balikpapan dengan berpedoman pada Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 perihal Pedoman tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan.
Mengingat
:
1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undangundang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Nomor 9 Tahun 1953) sebagai Undangundang (Lembaran Negara Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820); 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
1
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848); 4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310); 6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000, Nomor 202 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022). Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN MEMUTUSKAN: Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1.
Kota adalah Kota Balikpapan.
2.
Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Balikpapan.
2
3.
Walikota adalah Walikota Balikpapan.
4.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan.
5.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Balikpapan.
6.
Pimpinan DPRD ialah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan
7.
Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai anggota DPRD dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan peraturan dan perundang-undangan.
8.
Sekretariat DPRD adalah perangkat daerah yang membantu DPRD dalam menyelenggarakan tugas dan kewenangannya.
9.
Sekretaris DPRD adalah Pejabat yang memimpin Sekretariat DPRD yang diangkat oleh Walikota dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan atas persetujuan Pimpinan DPRD dan dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD.
10. Uang Representasi adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD. 11. Uang Paket adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat yang terdiri dari uang transport lokal dan uang makan. 12. Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua dan Wakil Ketua DPRD. 13. Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD adalah tunjangan yang diberikan kepada Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannnya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Alat Kelengkapan DPRD.
3
14. Biaya Penunjang Kegiatan adalah biaya yang disediakan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD. 15. Tunjangan Khusus adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota untuk Pembayaran Pajak Penghasilan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. 16. Tunjangan Perbaikan Penghasilan adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD untuk menambah penghasilan. 17. Tunjangan Kesehatan dan Pengobatan adalah premi asuransi kesehatan kepada lembaga asuransi yang ditetapkan Walikota.
BAB II KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA Bagian Kesatu Penghasilan Tetap Pasal 2 Penghasilan Tetap Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari: a.
Uang Representasi;
b.
Uang Paket;
c.
Tunjangan Jabatan;
d.
Tunjangan Alat Kelengkapan;
e.
Tunjangan Khusus;
f.
Tunjangan Perbaikan Penghasilan.
Pasal 3 (1)
Pimpinan dan anggota DPRD menerima Uang Representasi.
(2)
Besarnya Uang Representasi bagi Ketua DPRD paling tinggi sama dengan gaji pokok Walikota.
(3)
Besarnya Uang Representasi Wakil Ketua DPRD paling tinggi 90% (sembilan puluh persen) dari Uang Representasi Ketua DPRD.
4
(4)
Besarnya Uang Representasi anggota DPRD paling tinggi 80% (delapan puluh persen) dari uang representasi Ketua DPRD.
(5)
Selain Uang Representasi, kepada Pimpinan dan anggota DPRD diberikan Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras.
(6)
Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.
Pasal 4 (1)
Pimpinan dan anggota DPRD diberikan Uang Paket.
(2)
Besarnya Uang Paket sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling tinggi
10%
(sepuluh
persen)
dari
Uang
Representasi
yang
bersangkutan.
Pasal 5 (1)
Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Jabatan.
(2)
Besarnya Tunjangan Jabatan Ketua DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling tinggi 145% (seratus empat puluh lima persen) dari Uang Representasi yang bersangkutan
(3)
Besarnya Tunjangan Jabatan Wakil Ketua DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling tinggi 135% (seratus tiga puluh lima persen) dari Uang Representasi yang bersangkutan
(4)
Besarnya Tunjangan Jabatan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling tinggi 125% (seratus dua puluh lima persen) dari Uang Representasi yang bersangkutan
Pasal 6 (1)
Anggota DPRD dalam kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Alat Kelengkapan Tunjangan.
5
DPRD diberikan
(2)
Besarnya Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebagai berikut : a. Ketua paling tinggi 7,5% (tujuh koma lima persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD; b. Wakil Ketua paling tinggi 5% (lima persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD; c. Sekretaris paling tinggi 4% (empat persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD; d. Anggota paling tinggi 3% (tiga persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.
Pasal 7 Pimpinan dan anggota DPRD diberikan Tunjangan Khusus untuk pembayaran Pajak Penghasilan (PPh).
Bagian Kedua Tunjangan Kesejahteraan Pasal 8 (1)
Untuk pemeliharaan kesehatan dan pengobatan kepada pimpinan dan anggota DPRD beserta keluarganya diberikan tunjangan kesehatan dan pengobatan.
(2)
Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan kepada suami atau isteri pertama dan 2 (dua) orang anak.
(3)
Tunjangan Kesehatan dan Pengobatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan dalam bentuk jaminan asuransi.
Pasal 9 Apabila pimpinan dan anggota DPRD meninggal dunia, kepada ahli waris diberikan:
6
a.
Uang duka sebesar 2 (dua) kali Uang Representasi atau apabila meninggal dunia dalam menjalankan tugas diberikan uang duka sebesar 6 (enam) kali Uang Representasi; dan
b.
bantuan biaya pengangkutan jenazah dari rumah duka ke tempat pemakaman. Pasal 10
(1)
Ketua DPRD disediakan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan 1 (satu) unit kendaraan dinas.
(2)
Wakil-wakil Ketua DPRD disediakan masing-masing rumah jabatan beserta perlengkapannya dan 1 (satu) unit kendaraan dinas.
(3)
Anggota DPRD disediakan masing-masing rumah jabatan beserta perlengkapannya.
(4)
Untuk mendukung kelancaran tugas Alat Kelengkapan DPRD dapat disediakan kendaraan dinas.
(5)
Biaya pemeliharaan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dibebankan kepada APBD.
(6)
Rumah jabatan Pimpinan DPRD dan rumah jabatan Anggota DPRD tidak
dapat
dipindahtangankan
disewabelikan atau diubah
atau
digunausahakan
atau
struktur bangunan dan status
hukumnya. (7)
Apabila Pimpinan dan Anggota DPRD berhenti atau berakhir masa baktinya rumah jabatan beserta perlengkapan dan kendaraan dinas diserahkan kembali dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah.
(8) Apabila keuangan Daerah belum memungkinkan untuk pengadaan rumah jabatan Ketua, Wakil Ketua dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), maka kepada Ketua, Wakil Ketua dan anggota DPRD diberikan uang sewa perumahan
7
sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah yang besarannya ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
Pasal 11 Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pakaian dinas sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
Bagian Ketiga Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD Pasal 12 (1) Untuk mendukung tugas Pimpinan DPRD atau membiayai kegiatan lainnya yang dilakukan oleh Pimpinan atas nama Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dan sebagai Alat Kelengkapan DPRD dapat disediakan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD. (2) Besarnya Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut : a. di atas Rp. 25 milyar sampai dengan Rp. 50 milyar paling rendah Rp. 367 juta dan paling tinggi 0,9480%. b. di atas Rp. 50 milyar sampai dengan Rp. 75 milyar paling rendah Rp. 474 juta dan paling tinggi sebesar 0,7751%. c. di atas Rp. 75 milyar sampai dengan Rp. 100 milyar paling rendah Rp. 581 juta dan paling tinggi sebesar 0,6886%. d. di atas Rp. 100 milyar sampai dengan Rp. 250 milyar paling rendah Rp. 689 juta dan paling tinggi sebesar 0,3184%. e. di atas Rp. 250 milyar sampai dengan Rp. 500 milyar paling rendah Rp. 796 juta dan paling tinggi sebesar 0,1807%.
8
Bagian Keempat Besaran Presentase Pasal 13 Besaran presentase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 ditetapkan dengan Keputusan Walikota setelah dikonsultasikan dengan Pimpinan DPRD.
Bagian Kelima Belanja Kegiatan DPRD
Pasal 14 Untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi, dan wewenang DPRD sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja DPRD, besarnya belanja kegiatan DPRD disesuaikan dengan kebutuhan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan Pimpinan DPRD.
BAB III PENGELOLAAN KEUANGAN
Pasal 15 Pimpinan DPRD dan Sekretaris DPRD menyusun rencana Anggaran Belanja DPRD berdasarkan Rencana Kerja yang ditetapkan dengan berpedoman pada Peraturan Daerah ini.
Pasal 16 Anggaran Belanja DPRD dan Sekretariat DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Pasal 17 Pengelolaan keuangan DPRD dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD dan pertanggungjawaban
keuangan
perundang-undangan yang berlaku. 9
DPRD
berpedoman
pada
ketentuan
BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 18 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar
setiap
orang
dapat
mengetahui,
memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Balikpapan.
Ditetapkan di Balikpapan Pada Tanggal : 12 Agustus 2004
WALIKOTA BALIKPAPAN, TTD IMDAAD HAMID
Diundangkan di Balikpapan Pada tanggal 12 Agustus 2004 SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN
DRS. IDHAM KADIR, MSi.
LEMBARAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2004 NOMOR 22 SERI : A NOMOR 03
10
PENJELASAN
ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR 12 TAHUN 2004
TENTANG :
KEDUDUKAN KEUANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
I. UMUM Sebagaimana ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah, DPRD melaksanakan fungsi legislatif sepenuhnya sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat di daerah, dan kedudukannya sebgai mitra sejajar Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya kepada DPRD perlu diberikan hak-hak keuangan dan administratif yang diatur dalam kedudukan keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Penetapan kedudukan keuangan
DPRD dimaksud dengan mempertimbangkan
kemampuan keuangan daerah dan aspek keadilan dikaitkan dengan tugas, kewenangan dan tanggung jawab dalam melaksanakan legislasi, pengawasan dan anggaran. Sesuai dengan ketentuan pasal 101 Ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003, bahwa kedudukan protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD diatur dengan Peraturan Pemerintah. Sehubungan dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (LN Tahun 2000 Nomor 214, TLN Nomor 4029) yang telah di judicial review oleh Mahkama Agung, dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan mengikat karena bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi kedudukannya yaitu Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, sehingga kedudukan keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu diatur
11
dalam Peraturan Daerah dengan berpedoman pada Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 perihal Pedoman tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD.
II.
PASAL DEMI PASAL
Pasal 1 Cukup Jelas
Pasal 2 Penghasilan tetap pimpinan terdiri dari uang representasi, uang paket, tunjangan jabatan, tunjangan khusus, dan tunjangan perbaikan penghasilan. Penghasilan tetap anggota terdiri dari uang representasi, uang paket, tunjangan alat kelengkapan DPRD, tunjangan khusus dan tunjangan perbaikan penghasilan.
Pasal 3 Cukup jelas
Pasal 4 Ayat (1) Yang dimaksud dengan uang paket dalam ketentuan ini adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan anggota DPRD untuk menghadiri rapat-rapat dinas di dalam kota. Untuk rapat-rapat diluar kota diberikan biaya perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku di daerah. Ayat (2) Cukup jelas
Pasal 5 Cukup jelas
12
Pasal 6 Cukup jelas
Pasal 7 Cukup jelas
Pasal 8 Ayat (1) Tunjangan dibayarkan untuk tertanggung beserta keluarganya yaitu suami atau istri pertama beserta 2 (dua) orang anak yang masih menjadi tanggungan penuh. Ayat (2) Jaminan asuransi yang diberikan setara dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil golongan IV.
Pasal 9 Huruf a Cukup jelas Huruf b Biaya pengangkutan jenazah diberikan kepada Pimpinan atau Anggota yang meninggal dalam menjalankan tugas.
Pasal 10 Ayat (1) Rumah jabatan dan kendaraan dinas dimaksud tidak mewah dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas
13
Ayat (5) Penyerahan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya jabatan. Ayat (6) Cukup jelas Ayat (7) Cukup jelas
Pasal 11 Pakaian dinas dimaksud terdiri dari PSH 2 (dua) kali dalam satu tahun, PSR 1 (satu) kali dalam satu tahun, dan PSL 1 (satu) kali dalam 5 tahun.
Pasal 12 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas
Pasal 13 Cukup jelas
Pasal 14 Cukup jelas
Pasal 15 Rencana anggaran dimaksud dibahas bersama dengan eksekutif untuk selanjutnya dicantumkan dalam RAPBD. Setelah APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan ditempatkan dalam lembaran Daerah, Ketua DPRD menetapkan keputusan DPRD sebagai dasar pelaksanaan oleh Sekretaris DPRD.
14
Pasal 16 Ketentuan ini berarti bahwa pengajuan, pembahasan usulan anggaran DPRD diberlakukan sama seperti usulan anggaran perangkat daerah lainnya. Dengan demikian laporan pertanggungjawaban keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD termasuk bagian dari laporan pertanggungjawaban akhir tahun Walikota dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Pasal 17 Cukup jelas
Pasal 18 Cukup jelas
15
