PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR
5
TAHUN 2008
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR 4 TAHUN 2006 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA BALIKPAPAN, Menimbang
: a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 Tentang perubahan ketiga atas peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan; b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 nomor 9. Sebagai UndangUndang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
1
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)/ sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/ Administratif Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah serta Janda/Dudanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3160) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1993 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 22); 2
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahaan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 12.Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjagan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional; 13. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 4 Tahun 2006 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2006 Nomor 4 Seri A Nomor 04;
3
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN dan WALIKOTA BALIKPAPAN MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR 4 TAHUN 2006 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN. Pasal I 1. Ketentuan Pasal 1 angka 16 dan angka 17 diubah sehingga Pasal 1 angka 16 dan angka 17 berbunyi sebagai berikut : 16.Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD. 17.Belanja Penunjang Operasional Pimpinan adalah dana yang disediakan bagi Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari.
4
2. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut : ”Pasal 11 (1) Selain Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan penerimaan lain berupa Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI) dengan mempertimbangkan kemampuan Keuangan Daerah, yang dibayarkan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007. (2) Besaran TKI bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 ( tiga ) kali uang representasi Ketua DPRD. 3. Ketentuan Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 20 dihapus. 4. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : “Pasal 21 (1) Pajak Penghasilan Pasal 21 Pimpinan dan Anggota DPRD atas Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dibebankan pada APBD; (2) Pajak Penghasilan Pasal 21 Pimpinan dan Anggota DPRD atas penerimaan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dibebankan kepada yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. 5. Ketentuan Pasal 27 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut : ”Pasal 27 (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan Pimpinan atau 5
Rumah Dinas Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan; (2) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/ janji; (3) Pemberian tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta standar harga setempat yang berlaku; (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota. 6. Perbaikan tulisan setelah Pasal 28 tertulis Bagian Ketiga Uang Jasa Pengabdian seharusnya tertulis sebagai berikut: Bagian Keempat Uang Jasa Pengabdian 7. Ketentuan Pasal 29 ayat (2) huruf a diubah sehingga keseluruhan Pasal 29 berbunyi sebagai berikut: “Pasal 29 (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian. (2) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRD dengan ketentuan : a. Masa bakti kurang dari 1 (satu ) tahun, dihitung 1 (satu) tahun penuh dan diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang representasi ; b. Masa bakti sampai dengan 1(satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang representasi; 6
c. Masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 2 (dua) bulan uang representasi; d. Masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 3 (tiga) bulan uang representasi; e. Masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 4 (empat) bulan uang representasi; f. Masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 5 (lima) bulan uang representasi. (3) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahli warisnya. (4) Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan dinyatakan diberhentikan secara hormat sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan. 8. Diantara Pasal 30 dan Pasal 31 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 30A sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 30A (1) Selain belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, kepada Pimpinan DPRD disediakan Belanja Penunjang Operasional setiap bulan terhitung mulai tanggal 1 Juni 2007 dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. (2) Besaran Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 6 (enam ) kali uang representasi Ketua DPRD ditambah 4 (empat) kali jumlah uang represntasi uang seluruh Wakil Ketua DPRD. (3) Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan kebijakan Pimpinan DPRD dengan memperhatikan asas manfaat dan efisiensi dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari dan tidak untuk keperluan pribadi. 7
(4) Penganggaran dan pertanggungjawaban penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 9. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga keseluruhan Pasal 31 berbunyi sebagai berikut : “Pasal 31 (1) Sekretaris DPRD menyusun belanja Pimpinan dan Anggota DPRD yang terdiri atas penghasilan, penerimaan lain, tunjangan PPh Pasal 21 dan tunjangan kesejahteraan serta belanja penunjang kegiatan DPRD yang diformulasikan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Sekretariat DPRD. (2) Belanja Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 22, Pasal 27, dan Pasal 28 dianggarkan dalam Pos DPRD. (3) Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, dan Pasal 28, serta Belanja Penunjang Kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRD yang diuraikan kedalam jenis belanja sebagai berikut : a. Belanja Pegawai ; b. Belanja Barang dan Jasa;dan c. Belanja Modal. (4) Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30A dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRD. (5) Sekretariat DPRD mengelola belanja DPRD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang pengelolaan Keuangan Negara.
8
10.Di antara Pasal 33 dan Pasal 34 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 33A, 33B, dan 33C yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 33A (1) Pimpinan dan Anggota DPRD yang telah menerima Tunjangan Komunikasi Intensif dan Pimpinan DPRD yang telah menerima Dana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 dan belum mengembalikan seluruhnya, harus menyetorkan kembali ke Kas Umum Daerah melalui Sekretaris DPRD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa bakti sebagai Anggota DPRD periode tahun 2004 sampai dengan tahun 2009. (2) Sekretaris DPRD selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang menetapkan jumlah pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing Pimpinan dan Anggota DPRD. (3) Penetapan jumlah pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah disetor ke Kas Negara. (4) Sekretaris DPRD selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang menerima dan menyetorkan pengembalian tunjangan komunikasi intensif dan dana operasional menjadi tanggungjawab ahli warisnya sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan. Pasal 33C (1) Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33A ayat (2) dan ayat (3) dapat dilakukan dengan cara sekaligus/tunai atau diangsur setiap bulan. 9
(2) Pengembalian dengan cara sekaligus/tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada awal periode pengembalian atau dapat dilakukan pelunasan terhadap sisa angsuran. (3) Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhitung mulai tanggal 1 April 2007. (4) Pimpinan dan Anggota DPRD yang mengembalikan Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional secara diangsur dilakukan dengan pemotongan penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan oleh Sekretaris DPRD. (5) Besarnya pemotongan penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) setiap bulan sejumlah pengembalian dibagi jumlah bulan hingga 1 (satu) bulan sebelum berakhir masa baktinya. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Balikpapan. Ditetapkan di Balikpapan pada
tanggal
8 Oktober
2008
WALIKOTA BALIKPAPAN, Cap/Ttd H. IMDAAD HAMID
10
final
PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR
TAHUN 2007
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR 4 TAHUN 2006 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN I. UMUM Dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka kedudukan protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kota Balikpapan Nomor 4 Tahun 2006 perlu diubah dan disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah tersebut. Peraturan Daerah ini disusun dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007. Pengaturan mengenai hak-hak keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD merupakan pedoman dalam rangka penyediaan atau pemberian penghasilan tetap dan tunjangan komunikasi intensif, belanja penunjang operasional pimpinan, tunjangan kesejahteraan serta belanja penunjang kegiatan untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi DPRD melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), berdasarkar asas efisiensi, efektifitas, transparansi, dan bertanggungjawab dengan tujuan agar lembaga DPRD dapat meningkatkan kinerjanya sesuai dengan Rencana Kerja yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD. Berdasarkan atas pertimbangan tersebut diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Balikpapan tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Balikpapan 11
Nomor 4 Tahun 2006 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka I : Cukup Jelas
Pasal II
Ayat (4) Ayat (5) :
c. Belanja Modal merupakan Pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian / pengadaan atau pembangunan sarana dan prasarana untuk menunjang kelancaran tugas dan fungsi DPRD yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, sepert : tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan dan aset tetap lainnya. : Cukup Jelas : Cukup Jelas Cukup Jelas
12
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR
5 TAHUN 2008
T E N T A N G
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR 4 TAHUN 2006 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER 13
DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
14
