PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM) DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN

G AWI SABARATAAN

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM) DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2011 – 2015 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA BANJARBARU, Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah; b. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tersebut akan digunakan untuk memberikan arah dan pedoman terhadap pelaksanaan pembangunan di Kota Banjarbaru; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Banjarbaru tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011–2015; Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822). 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851). 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286). 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355). 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400). 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).

1

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844). 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578). 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);; 17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-udangan; 18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJM Nasional Tahun 2010-2014;. 19. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2010, Nomor 0199/MPPN/04/2010, Nomor PMK 95/PMK 07/2010 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014; 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 2

21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Selatan 2011-2015; 22. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 2 Seri D Nomoe Seri 1);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU dan WALIKOTA BANJARBARU MEMUTUSKAN : Menetapkan

: PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM) DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2011 – 2015.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kota Banjarbaru. 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Banjarbaru beserta Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Walikota adalah Walikota Banjarbaru. 4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disebut RPJMD, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. 5. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah. 6. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. 7. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN RPJM DAERAH Pasal 2 Maksud penyusunan RPJM Daerah adalah memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan sebagai penjabaran dari aspirasi masyarakat Kota Banjarbaru guna meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat. Pasal 3 Tujuan penyusunan RPJM Daerah adalah untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan dalam waktu 5 (lima) tahun mendatang dalam rangka kelanjutan pembangunan jangka panjang, sehingga secara bertahap dapat mewujudkan cita-cita masyarakat Kota Banjarbaru 3

BAB III SISTEMATIKA RPJM DAERAH Pasal 4 Sistematika RPJM Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011-2015, disusun sebagai berikut : BAB I : PENDAHULUAN BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH BAB III : GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BAB IV : ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS BAB V : PENYAJIAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN BAB VI : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN BAB VII : KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH BAB VIII : INDIKASI PROGRAM DAN PROYEKSI KEBUTUHAN PENDANAA BAB IX : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH BAB X : PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN Pasal 5 RPJM Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011-2015 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini. BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 6 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota. Pasal 7 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru. Ditetapkan di Banjarbaru pada tanggal 8 September 2011

8 September 2011

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2011 NOMOR

4

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM) DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2011 – 2015

I. PENJELASAN UMUM Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 150 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi UndangUndang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, maka perlu menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banjarbaru Tahun 2011-2015 dengan Peraturan Daerah. II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 Cukup jelas Pasal 3 Cukup jelas Pasal 4 Cukup jelas Pasal 5 Cukup jelas Pasal 6 Cukup jelas Pasal 7 Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR 13

5

Lampiran : Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor : 14 Tahun 2011 Tanggal : 8 September 2011

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Banjarbaru 2011-2015

PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

KOTA BANJARBARU 2011-2015

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Kota Banjarbaru dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru. Bersamaan dengan perubahan Undang-Undang tentang pemerintahan daerah, Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru menjadi Kota Banjarbaru. Sejak terbentuknya, Kota Banjarbaru mengalami tiga periode kepemimpinan dengan tiga periode lima-tahunan pembangunan daerah. Periode I (2000-2005) adalah periode Rencana Strategik Daerah Kota Banjarbaru, sedangkan periode II (2006-2010) adalah periode Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banjarbaru, yang disusun sebagai perwujudan dan sesuai dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Ada beberapa prinsip dasar yang ditekankan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dalam penyusunan RPJPD dan RPJMD, yakni prinsip hirarki dan keberlanjutan. RPJMD Kota Banjarbaru 2011-2015 merupakan kelanjutan dari RPJMD sebelumnya. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Banjarbaru Tahun 2011-2015 merupakan penjabaran visi, misi dan program Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru, yang terpilih pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Walikota Tahun 2010. Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Banjarbaru, RPJM merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam UndangUndang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. RPJM Kota Banjarbaru Tahun 2011-2015 adalah tahapan pembangunan lima tahun kedepan. RPJM merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahun. Dalam penyusunannya, RPJM dilakukan secara komprehensif, terpadu dan menyeluruh, serta mengedepankan keterlibatan masyarakat secara partisipatif dengan mempertimbangkan dan menampung aspirasi pemangku kepentingan. 1.2. Dasar Hukum Penyusunan Dalam penyusunan RPJM Kota Banjarbaru Tahun 2011-2015, peraturan perundangundangan yang digunakan sebagai dasar hukum adalah : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851). 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286). 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 1



4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14. 15. 16. 17. 18.

Republik Indonesia Nomor 4286). Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389). Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410). Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara RepubUk Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725). Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700). Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578). Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-udangan; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJM Nasional Tahun 2010-2014; Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2010 , Nomor 0199/M PPN/04/2010, Nomor PMK 95/PMK 07/2010 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 20102



2014; 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Selatan 2011-2015; 21. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 2 Seri D No. Seri 1). 1.3. Hubungan RPJM dengan Dokumen Perencanaan Lain Dalam sistem perencanaan pembangunan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 25 tahun 2004, RPJM merupakan satu kesatuan yang utuh dari manajemen pembangunan di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru khususnya dalam menjalankan visi dan misi pembangunan yang tertuang dalam berbagai dokumen perencanaan. Hubungan antara RPJM dengan dokumen perencanaan lainnnya adalah sebagai berikut : 1. RPJM dan RPJP Kota Banjarbaru RPJM Kota Banjarbaru Tahun 2011-2015 merupakan RPJM Kedua dari tahapan pelaksanaan RPJPD Kota Banjarbaru 2005-2025. RPJM Kota Banjarbaru Tahun 20112015 merupakan penjabaran dari program prioritas Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarbaru. 2. RPJM dan RTRW Kota Banjarbaru Penyusunan RPJM memperhatikan dan mempertimbangkan pola dan struktur ruang RTRW Kota Banjarbaru sebagai dasar menetapkan lokasi program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang daerah di Kota Banjarbaru. 3. RPJM dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah RPJM menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD). Renstra SKPD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan yang disusun oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dibawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal Kota Banjarbaru 4. RPJM dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pelaksanaan RPJM setiap tahun dijabarkan dalam ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Kota Banjarbaru yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja SKPD. Selanjutnya Rancangan RKPD merupakan bahan utama pelaksanaan Musrenbang Kota Banjarbaru yang dilaksanakan berjenjang mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, kota hingga provinsi. Gambaran tentang hubungan antara RPJM Kota Banjarbaru Tahun 2011-2015 dengan dokumen perencanaan lainnya sebagai kesatuan sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan adalah sebagaimana ditunjukkan pada Gambar I.1

3



Gambar I.1 Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

1.4. Sistematika Penulisan RPJM Kota Banjarbaru Tahun 2011-2015 disusun dengan sistematika sebagai berikut : BAB I. PENDAHULUAN BAB II. GAMBARAN KONDISI UMUM DAERAH BAB III. GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN BAB IV. ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS BAB V. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN BAB VI. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN BAB VII. KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH BAB VIII. INDIKASI PROGRAM DAN PROYEKSI KEBUTUHAN PENDANAAN BAB IX. PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH BAB X. PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN 1.5. Maksud dan Tujuan 1.5.1. Maksud Penyusunan RPJM Kota Banjarbaru Tahun 2011-2015 dimaksudkan untuk menghasilkan rumusan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan yang terarah, efektif, efisien dan terpadu yang dapat mendorong terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan oleh Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru dengan memperhatikan arahan Visi dan Misi Kota Banjarbaru Tahun 2005-

4



2025, serta memperhatikan berbagai aspirasi seluruh pemangku kepentingan yang ada di Kota Banjarbaru. Selain itu, RPJM Kota Banjabaru juga akan menjadi acuan dan pedoman resmi Pemerintah Kota Banjarbaru dan seluruh perangkat kelembagaannya dalam penyusunan Rencana Strategis SKPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau Rencana Kerja Tahunan. Juga menjadi landasan penentuan program daerah yang akan dibahas dalam rangkaian forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (musrenbang) Kota Banjarbaru secara berjenjang. 1.5.2. Tujuan Berdasarkan maksud di atas, penyusunan RPJM Kota Banjarbaru Tahun 20112015 ini bertujuan untuk : 1. Menjabarkan visi, misi, program strategis/agenda pembangunan Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarbaru ke dalam strategi pembangunan yang jitu, arah kebijakan yang fokus, dan program pembangunan yang rinci, terukur, dan integratif, sehingga dapat diimplementasikan sejak 2011 hingga 2015, 2. Menjadi acuan resmi bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Banjarbaru dalam penentukan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan selama kurun waktu tersebut dengan sumber dana APBD 3. Menjamin terwujudnya sinergi dan integrasi dalam proses penyusunan dan penetapan, serta implementasi program dan kegiatan pembangunan antar-SKPD. 4. Sebagai landasan penetapan indikator kinerja dalam rangka mengevaluasi kinerja setiap SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru baik secara administratif maupun sosial. 5. Meningkatkan penerapan prinsip-prinsip tata-kelola kepemerintahan yang sehat dan mendorong peningkatan partisipasi, kerjasama, dan kemitraan antara Pemerintah Kota, Sektor Swasta, dan Organisasi Masyarakat dalam pembangunan Kota. 6. Menjamin terwujudnya tata-kelola kepemerintahan yang sehat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kota.

5



BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Aspek Geografi dan Demografi 2.1.1. Letak Geografis dan Batas Administrasi Wilayah Kota Banjarbaru terletak antara 325’40” sampai dengan 328’37” Lintang Selatan dan 11441’22” sampai dengan 11454’25” Bujur Timur dengan batas-batas : ~ Sebelah Utara : berbatasan dengan Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar. ~ Sebelah Timur : berbatasan dengan Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar. ~ Sebelah Barat : berbatasan dengan Kecamatan Gambut dan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar. ~ Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut. Kota Banjarbaru memiliki luas wilayah 371,38 km2 yang terdiri 5 (lima) Kecamatan dan 20 (dua puluh) Kelurahan. Adapun pembagian berdasarkan luas wilayah kecamatan dan kelurahan dapat dilihat pada Tabel II.1 berikut : Tabel II.1 Kecamatan/Kelurahan di Kota Banjarbaru dan Luasnya No

Kecamatan/Kelurahan

1

Kecamatan Landasan Ulin Kelurahan Landasan Ulin Timur Kelurahan Guntung Payung Kelurahan Syamsudin Noor Kelurahan Guntung Manggis 2 Kecamatan Liang Anggang Kelurahan Landasan Ulin Tengah Kelurahan Landasan Ulin Utara Kelurahan Landasan Ulin Barat Kelurahan Landasan Ulin Selatan 3 Kecamatan Cempaka Kelurahan Palam Kelurahan Bangkal Kelurahan Sungai Tiung Kelurahan Cempaka 4 Kecamatan Banjarbaru Utara Kelurahan Loktabat Utara Kelurahan Mentaos Kelurahan Komet Kelurahan Sungai Ulin 3 Kecamatan Banjarbaru Selatan Kelurahan Loktabat Selatan Kelurahan Kemuning Kelurahan Guntung Paikat Kelurahan Sungai Besar Kota Banjarbaru

Luas (km2)

Persentase

92,42 18,76 15,25 18,67 39,74 85,86 23,86 19,50 16,15 26,35 146,7 14,75 29,80 21,50 80,65 24,44 14,24 1,62 2,44 6,14 21,96 8,58 3,61 2,47 7,30 371,38

24,89

23,12

39,50

6,58

5,91

100,00

Sumber: Banjarbaru Dalam Angka, 2010

6



Dari sisi ketinggian Kota Banjarbaru berada pada ketinggian 0-5000 m dari permukaan laut, dengan ketinggian 0-7 m (33,49%), 7-25 m (48,46%), 25-100 m (15,15%), 100-250 m (2,55%) dan 250-500 m (0,35%). Klasifikasi kelerengan Kota Banjarbaru adalah kelerengan 0-2% mencakup 59,35 persen luas wilayah, kelerengan 2-8% mencakup 25,78 persen wilayah, kelerengan 8-15% mencakup 12,08 persen wilayah. Klasifikasi kedalaman efektif tanah terbagi dalam empat kelas yaitu kedalaman <30 cm, 30-60 cm, 60-90 cm dan >90 cm. Kota Banjarbaru mempunyai kedalaman efektif lebih dari 90 cm, dimana jenisjenis tanaman tahunan akan dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Berdasarkan peta Geologi, batuan di Kota Banjarbaru terdiri dari Alluvium (Qha) 48,44 persen, Martapura (Qpm) 37,71 persen, Binuang (Tob) 3,64 persen, Formasi Kerawaian (Kak) 2,26 persen, Formasi Pitap 3,47 persen. Berdasarkan peta skala 1 : 50.000 yang diterbitkan oleh Lembaga Penelitian Tanah Bogor tahun 1974, di wilayah Kota Banjarbaru terdapat 3 (tiga) kelompok jenis tanah yaitu podsolik (63,82%), lithosol (6,36%) dan organosol (29,82%). Suhu udara di Kota Banjarbaru dan sekitarnya berkisar antara 23,3oC sampai dengan 32,7 C. Suhu udara maksimum tertinggi terjadi pada pada bulan Oktober (35,3oC) dan suhu minimum terendah terjadi pada bulan Agustus (20,8oC). Selain itu sebagai daerah tropis maka kelembaban udara relatif tinggi dengan rata-rata berkisar antara 47% sampai dengan 98%. Rata-rata curah hujan di Kota Banjarbaru dan sekitarnya pada tahun 2005 tercatat 142,7 mm. Rata-rata tekanan udara di Kota Banjarbaru adalah 22,3 atm. o

2.1.1.1. Potensi Pengembangan Wilayah Berdasarkan pengembangan potensi secara spasial yang dilakukan melalui kebijakan pengembangan kawasan strategis Provinsi Kalimantan Selatan, Kota Banjarbaru termasuk dalam Kawasan Strategis Untuk Pertumbuhan Ekonomi. Dari Kawasan Strategis Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Kota Banjarbaru masuk dalam pengembangan Kawasan Metropolitan Banjar Bakula yang meliputi wilayah administrasi pemerintahan Kota Banjarmasin (Kecamatan Banjarmasin Selatan, Banjarmasin Timur, Banjarmasin Tengah, Banjarmasin Barat, Banjarmasin Utara), Kota Banjarbaru (Kecamatan Banjarbaru Utara, Banjarbaru Selatan, Landasan Ulin, Liang Anggang, Cempaka), sebagian Kabupaten Banjar (Kecamatan Kertak Hanyar, Gambut, Sungai Tabuk, Aluh- Aluh, Beruntung Baru dan Martapura, Martapura Timur, Martapura Barat, Astambul, Mataraman, Karang Intan), sebagian Kabupaten Barito Kuala (Kecamatan Alalak, Mandastana, Anjir Muara, Anjir Pasar, Tamban, Tabunganen, Mekarsari), sebagian Kabupaten Tanah Laut (Kecamatan Bati-Bati, Kurau, Tambang Ulang, Bumi Makmur). Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2008, Kawasan strategis kabupaten/kota adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan. Adapun Kawasan strategis yang termasuk dalam kawasan wilayah Kota Banjarbaru meliputi : a. Kawasan strategis pertumbuhan ekonomi; b. Kawasan strategis sosial budaya; dan c. Kawasan strategis lingkungan hidup.

7



2.1.1.2. Wilayah Rawan Bencana Adapun bencana alam yang rawan di Kota Banjarbaru adalah kebakaran hutan dan lahan. Kebakaran hutan dan lahan selama tahun 2005-2009 cukup tinggi pada tahun 2006 dengan jumlah titik panas sebanyak 167 dan cenderung menurun hingga tahun 2009 yang hanya sebanyak 14 titik panas karena faktor alam, yaitu hampir tidak ada musim kemarau yang jelas pada tahun-tahun terakhir . Wilayah rawan bencana terdiri atas kawasan rawan bencana kebakaran dikelilingi lahan gambut di Kecamatan Landasan Ulin, Kecamatan Liang Anggang, Kecamatan Banjarbaru Selatan dan Kecamatan Cempaka. Kawasan rawan bencana tanah longsor di Kecamatan Cempaka. Kawasan rawan bencana angin puting beliung Kecamatan Landasan Ulin dan Liang Anggang. Kawasan rawan bencana banjir ringan di Kecamatan Cempaka. 2.1.2. Tata Ruang Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara termasuk di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memeliharan kelangsungan hidupnya. Sementara itu ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. 2.1.2.1. Struktur Ruang Struktur Ruang Wilayah Kota Banjarbaru meliputi struktur sistem pusat pelayanan kegiatan kota dan sistem jaringan prasarana wilayah kota. A. Struktur sistem pusat pelayanan kegiatan kota 1. Pusat pelayanan kota meliputi a. PPK I : kawasan pusat kegiatan bandar udara internasional di Kecamatan Landasan Ulin b. PPK II : kawasan pusat kegiatan perkantoran pemerintahan di Kecamatan Cempaka, Kecamatan Landasan Ulin dan Kecamatan Banjarbaru Selatan. 2. Sub pusat pelayanan kota meliputi kawasan dengan fungsi perkantoran pemerintahan, perdagangan/jasa, pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, dan pelayanan umum yang tersebar di Kecamatan Cempaka, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kecamatan Liang Anggang, Kecamatan Landasan Ulin. 3. Pusat lingkungan meliputi kawasan dengan fungsi perkantoran pemerintahan, perdagangan/jasa dengan skala lingkungan, pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, dan pelayanan umum, serta perumahan yang tersebar di setiap kelurahan. B. Sistem jaringan prasarana wilayah kota 1. Sistem Prasarana Utama a. Transportasi Darat 1. Sistem jaringan jalan a. Jaringan jalan arteri primer di kota sepanjang lebih kurang 26.500 km meliputi : 1. Jalan Liang Anggang-Martapura 2. Jalan Liang Anggang-Bati-Bati

8



b. Jaringan jalan kolektor primer di kota sepanjang lebih kurang 19.000 Km meliputi : 1. Jalan P. M. Noor (Banjarbaru-Sei. Ulin) 2. Jalan Mistar Cokrokusumo (Banjarbaru-Banyu Irang) 3. dan Jalan Gubernur Soebardjo (Liang Anggang-Lingkar Selatan) c. Jaringan jalan arteri sekunder di kota sepanjang lebih kurang 16.810 Km yaitu Jalan Trikora. d. Jaringan jalan kolektor sekunder di kota sepanjang lebih kurang 10.011,84 Km meliputi : 1. Jalan Guntung Manggis 2. Jalan Palam R. O Ulin 3. Jalan Panglima Batur 4. Jalan Rahayu e. Jaringan jalan lingkungan di kota meliputi jalan yang menghubungkan antara jalan kolektor sekunder dengan pusatpusat permukiman dengan panjang lebih kurang 486,74 Km yang tersebar di lima kecamatan 2. Transportasi Jalan a. Terminal angkutan jalan yang terdapat di Kota Banjarbaru dikategorikan dalam terminal tipe C, sebanyak 4 (empat) terminal meliputi : 1. Terminal Liang Anggang di Kecamatan Liang Anggang. 2. Terminal Pasar Kamaratih di Kecamatan Landasan Ulin. 3. Terminal Simpang Empat Banjarbaru di Kecamatan Banjarbaru Utara. 4. Terminal Pasar Bauntung Banjarbaru di Kecamatan Banjarbaru Selatan. 3. Sistem Jaringan Angkutan Umum a. Sistem koridor/utama : 1. Rute pada jalur Barat-Timur jalan Nasional BanjarmasinBanjarbaru-Martapura, menggunkan jalur rute/trayek yang telah ada saat ini, yakni rute Banjarmasin-Martapura ( AKDP). 2. Rute jalan Lingkar Selatan, berawal dari Terminal Liang AnggangJalan Lingkar Selatan/Trikora-Jalan Mistar Cokrokusomoberakhir di Terminal Simpang Empat Banjarbaru. 3. Rute Lingkar Utara, berawal dari Terminal Kamaratih-jalan Lingkar Utara-Jalan Karang Anyar-jalan Panglima Batur-jalan A.Yani-berakhir di Terminal Simpang Empat Banjarbaru. b. Sistem sirkulator/pengumpan : 1. Rute Palam-Loktabat Selatan-jalan A. Yani 2. Rute Palam-Cempaka 3. Rute Guntung Manggis- jalan A. Yani-Guntung Payung 4. Rute Landasan Ulin-Lingkar Selatan-jalan A. Yani 5. Rute Martapura-Banjarbaru ( via jalan Rahayu-jalan Panglima Batur) c. Pengembangan Armada Angkutan Umum : 1. Untuk jalur rute Banjarmasin-Banjarbaru-Martapura, yang merupakan jalur rute utama sistem koridor , serta memiliki tingkat permintaan lalu-lintas penumpang tinggi akan dilayani oleh jenis kendaraan bus besar ( kapasitas sekitar 55 tempat duduk ).

9



Untuk rute jalan Lingkar Selatan, yang merupakan jalur rute baru sistem koridor, serta memiliki tingkat permintaan lalu-lintas akan dilayani oleh jenis kendaraan Bus Sedang (kapasitas 25 tempat duduk). 3. Untuk jalur rute Lingkar Utara, yang merupakan jalur rute baru sistem koridor serta memiliki tingkat permintaan lalu-lintas penumpang sedang juga dilayani oleh jenis kendaraan Bus Sedang. 4. Untuk jalur rute sistem sirkulator/pengumpan baik rute eksisting maupun rute baru, akan dilayani oleh jenis kendaraan minibus/mikrolet (kapasitas sekitar 15 tempat duduk). d. Pengembangan Terminal Angkutan Umum: 1. Terminal eksisting Liang Anggang, yang merupakan terminal tipe C. 2. Terminal eksisting Kamaratih, yang merupakan terminal tipe C. 3. Terminal eksisting Simpang Empat Banjarbaru, merupakan terminal tipe C. e. Pengembangan halte angkutan umum di arahkan pada lokasi berdekatan dengan simpang jalan akses ke komplek perumahan, simpang jalan utama (arteri) dan jalan kolektor dan di depan lokasi sekolah, perkantoran, pabrik, pasar, rumah sakit dan pusat-pusat aktivitas kegiatan masyarakat. b. Transportasi udara. 1. Ruang udara diatas bandara, Ruang udara diatas bandara meliputi ruang udara yang dipergunakan langsung untuk kegiatan bandar udara (ketentuan keselamatan yang ditetapkan dalam Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP). 2. Ruang udara Ruang udara meliputi ruang udara di sekitar bandar udara yang ditetapkan sebagai jalur penerbangan. 3. Bandar udara. Bandar udara meliputi ruang untuk kegiatan kebandarudaraan yang fungsinya sebagai bandar penumpang dan cargo dengan luas kawasan kurang lebih 400 Ha di Kecamatan Landasan Ulin. C. Sistem Prasarana Lainnya 1. Jaringan energi/kelistrikan a. gardu induk terdapat di Kecamatan Cempaka b. jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV, yaitu menghubungkan Kecamatan Banjarbaru Utara dengan Banjarbaru Selatan dan Kecamatan Cempaka dengan Kecamatan Liang Anggang c. jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 70 kV, yaitu menghubungkan Kecamatan Banjarbaru Utara dengan Kecamatan Banjarbaru Selatan dan Kecamatan Liang Anggang dan Kecamatan Landasan Ulin. 2. Jaringan telekomunikasi 1. Sistem jaringan telekomunikasi meliputi sistem jaringan prasarana telekomunikasi di Kota Banjarbaru dengan sistem jaringan kabel yang bertujuan meningkatkan aksesibilitas masyarakat dan dunia usaha terhadap layanan telekomunikasi. 2.

10



2. pembangunan Base Transceiver Station (BTS) meliputi daerah Kecamatan Liang

Anggang (Jalan A. Yani Km 23, Jalan Peramuan, Jalan Soebardjo, Jalan Arah Pleihari), Kecamatan Landasan Ulin (Jalan Sidomulyo, Jalan A. Yani, Jalan Vanili, Jalan Guntung Manggis), Kecamatan Cempaka (Jalan Mistar Cokrokusumo), Kecamatan Banjarbaru Selatan (Jalan Kelapa Sawit 8, Jalan Unlam 3, Jalan Dahlina Raya, Jalan R.O Ulin, Jalan Guntung Paikat, Jalan Candra Buana, Jalan Beringin), Kecamatan Banjarbaru Utara (Jalan P. M. Noor, Jalan Perambaian 1, Jalan Panglima Batur Timur, Jalan Komet Raya, Jalan R. P. Suparto, Jalan Gotong Royong, Jalan Pangeran Suriansyah, Jalan Komplek Amaco, Jalan Karang Anyar 1, Jalan Bina Murni, Jalan Bayam, dan Jalan Kebun Karet). 3. Jaringan sumber daya air kota a. Wilayah Sungai Kota Banjarbaru berdasarkan lokasinya di tiap kecamatan yaitu : 1. Kecamatan Banjarbaru, terdiri dari : Sungai Besar (Sungai Kemuning), Sungai Paring, Sungai Ulin, Sungai Lurus, Sungai Komet, Sungai Gotong Royong, dan Sungai Lukudat. 2. Kecamatan Cempaka, terdiri dari : Sungai Pinang, Sungai Batulicin, Sungai Ujung Murung Hula, Sungai Batu Kapas, Sungai Mangguruh, Sungai Paring, Sungai Sambangan, Sungai Tiung, Sungai Ampayo, Sungai Apukan, Sungai Basung, Sungai Lukaas, dan Sungai Banyu Irang. 3. Kecamatan Landasan Ulin, terdiri dari : Sungai Salak, Sungai Guntung Payung, Sungai Ampayo, Sungai Paramuan, Sungai Cempaka, Sungai Lukudat, Handil Berkat Karya, Handil Papikul, Handil Hanyar, dan Handil Kerokan. 4. Kecamatan Liang Anggang : Sungai Paramuan, Handil Berkat Karya, Handil Papikul, dan Handil Hanyar b. Sistem jaringan air baku untuk air bersih di Kota Banjarbaru meliputi : 1. Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan air baku yang memenuhi baku mutu yang ditetapkan untuk penyediaan air minum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 2. Perlindungan air baku dilakukan melalui keterpaduan pengaturan pengembangan SPAM dan Prasarana dan Sarana Sanitasi 3. Prasarana dan Sarana Sanitasi meliputi prasarana dan Sarana Air Limbah dan Persampahan. c. Sistem pengendalian banjir di wilayah Kota Banjarbaru meliputi : 1. Peningkatan kapasitas alur sungai agar dapat mengalirkan debit banjir dengan aman tanpa terjadinya luapan di sepanjang alur 2. Normalisasi alur sungai pada ruas sungai yang tidak mampu mengalirkan debit banjir 3. Perbaikan struktur fisik wilayah sungai dengan prinsip eco-engineering, yaitu melindungi tebing sungai dengan vegetasi atau tanaman lokal setempat 4. Mendukung kinerja bantaran sungai dalam mengamankan DAS yaitu dengan rencana penampang sungai dan jarak bangunan terhadap bibir sungai 5. Memperbaiki bangunan-bangunan yang dapat menghambat aliran maupun kerusakan alur sungai. 6. Memfungsikan kembali alur sungai yang hilang akibat kegiatan pendulangan (sungai di wilayah Kecamatan Cempaka) 4. Infrastruktur perkotaan. a. Penyediaan air minum kota; 11



prasarana penyediaan air minum kota adalah sistem penyediaan air minum yang selanjutnya disebut SPAM, meliputi : 1. Pengembangan SPAM Kota Banjarbaru ditetapkan di lima kecamatan, yaitu Kecamatan Banjarbaru Utara, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kecamatan Liang Anggang, Kecamatan Landasan Ulin, dan Kecamatan Cempaka. 2. SPAM dapat dilakukan melalui sistem jaringan perpipaan dan atau bukan jaringan perpipaan. 3. SPAM jaringan perpipaan meliputi unit air baku, unit produksi, unit distribusi, unit pelayanan dan unit pengelolaan. 4. SPAM bukan jaringan perpipaan meliputi sumur dangkal, sumur pompa tangan, bak penampungan air hujan, terminal air, mobil tangki air, instalasi air kemasan, atau bangunan perlindungan mata air. 5. Ketentuan teknis mengenai SPAM bukan jaringan perpipaan sebagaimana diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri. 6. kapasitas produksi terpasang pada unit produksi SPAM Kota Banjarbaru adalah 247,41 liter/detik b. Pengelolaan air limbah; 1. Sistem pembuangan air limbah (sewage) mencakup sistem pengolahan berupa instalasi pengolahan air limbah (IPAL). 2. Sistem pembuangan air buangan rumah tangga (sewerage) yang pengelolaannya terdiri atas pengolahan sanitasi setempat (on site sanitation) untuk industri, hotel rumah makan, dan rumah tangga, serta pengolahan sanitasi terpusat (off site sanitation) bagi kompleks perumahan baru. 3. Untuk air limbah yang mengandung B3, diperlukan instalasi tambahan untuk membersihkan air limbah tersebut sebelum masuk ke jaringan air buangan kota. 4. Instalasi pengolahan air limbah (IPAL) akan dibangun secara bertahap pada 5 kecamatan di wilayah Kota Banjarbaru, untuk tahap awal dilaksanakan di Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin. c. Sistem persampahan; 1. Tempat Penampungan Sementara (TPS) berupa tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu, dengan lokasi pada setiap unit lingkungan permukiman dan pusat-pusat kegiatan di Wilayah Kota , ditetapkan di setiap unit RW. 2. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) berupa tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah, ditetapkan di setiap unit RW atau kawasan seluas 500 - 1.000 m². 3. Pengolahan sampah di TPA menggunakan teknik (sanitary land fill), sedangkan sistem pengelolaan sampah di TPS dengan menggunakan sistem composting. d. Sistem drainase kota; 1. Zona prioritas utama, meliputi Jalan A. Yani (SPBU)-Guntung Simpang Bandara Kiri 2-Gang SMP, Jalan A. Yani-Pertigaan Traffict Light Bandara, Sungai Kemuning, dan Sungai Basung, 2. Zona prioritas kedua, meliputi Sungai Ulin Kanan, Guntung Salak Kiri 1, Guntung Payung Hulu Kiri 1, Guntung Payung Hulu Kanan 1, Guntung Payung Hulu, Guntung Kemuning Kanan 2, Guntung Kemuning Kiri 2, Guntung Paring Kanan 1, Guntung Paring Kiri 2, Guntung Gotong 12



Royong, Guntung Simpang bandara Kiri 3, Guntung Simpang Bandara Kiri 1, Guntung Salak Kiri 2, Guntung Kemuning Kanan 1, Guntung Paring Kiri 1, Guntung Lurus Kiri 1, Guntung Basung Kiri , Guntung Basung Kanan, Guntung Tiung Kiri, Guntung Tiung Kanan, Sungai Paring, Sungai Mangguruh, Guntung Ampuya Kiri 1, Sungai Sambangan, Guntung Ampuya Kiri 1, Sungai Sambangan, Guntung Ampuya Kiri 2, Guntung Ampuya Kanan, Guntung Harapan Kiri, Guntung Salak Kanan 1, Guntung Kemuning Kiri 3. 3. Zona prioritas ketiga, meliputi : Guntung Ulin Kiri, Guntung Ulin Kanan 2, Guntung Ulin Kanan 1, Guntung Lurus Kiri 3, Guntung Lurus Kanan 3, Guntung Lurus Kanan 1, Guntung Payung Kanan, Guntung Payung Hulu Kiri 3, Guntung Lurus Kiri 2, Guntung Lurus Kanan 2. e. Prasarana dan sarana jaringan jalan pejalan kaki; Penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan jalan pejalan kaki terletak di Jalan Ahmad Yani km 33 – 36 dan Lapangan Dr. Murjani f. Jalur evakuasi bencana; 1. Jalan Mistar Cokrokusomo di Kelurahan Sungai Tiung dan Puskesmas. 2. Jalan Mistar Cokrokusomo di Mesjid Sungai Besung. 3. Jalan Soekarno Hatta di Komplek Perumahan Griya Lambung Mangkurat. 2.1.2.2. Pola Ruang A. Kawasan Lindung 1. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya terletak di Kecamatan Liang Anggang terbagi Blok I terletak di Kelurahan Landasan Ulin Barat dan Kelurahan Landasan Ulin Utara dan Blok II terletak di Kelurahan Landasan Ulin Selatan dengan luas total kurang lebih 1261,31 Ha. 2. Kawasan perlindungan setempat meliputi sempadan Sungai Kemuning yaitu dengan panjang 7000 meter dan lebar 5 - 12 meter. 3. Ruang terbuka hijau kota a. Ruang terbuka hijau publik terdiri : 1. taman kecamatan seluas 9,36 Ha 2. taman kota seluas seluas 1,87 Ha 3. hutan kota seluas 156,75 Ha 4. sabuk hijau (green belt) seluas 241,35 Ha 5. pulau jalan dan median jalan 40,06 Ha 6. jalur pejalan kaki 1,47 Ha 7. jalur hijau jaringan listrik tegangan tinggi seluas 129,87 Ha 8. RTH sempadan sungai seluas 0,19 Ha 9. pemakaman seluas 28,92 Ha b. Ruang terbuka hijau privat berupa taman lingkungan perumahan seluas 1,70 Ha. 4. kawasan rawan bencana alam a. kawasan rawan bencana kebakaran dikelilingi lahan gambut di Kecamatan Landasan Ulin, Kecamatan Liang Anggang, Kecamatan Banjarbaru Selatan, dan Kecamatan Cempaka. b. kawasan rawan bencana tanah longsor di Kecamatan Cempaka. c. kawasan rawan bencana angin puting beliung di Kecamatan Liang Anggang dan Kecamatan Landasan Ulin d. kawasan rawan bencana banjir ringan di Kecamatan Cempaka

13



B. Kawasan Budidaya. 1. kawasan peruntukan permukiman; a. Kawasan peruntukan permukiman kepadatan tinggi ditetapkan di Kecamatan Landasan Ulin. b. Kawasan peruntukan permukiman kepadatan sedang ditetapkan di Kecamatan Banjarbaru Utara dan Kecamatan Banjarbaru Selatan. c. Kawasan peruntukan permukiman kepadatan rendah ditetapkan di Kecamatan Liang Anggang. 2. Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa; Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa terdiri atas pasar tradisional (Kecamatan Banjarbaru Utara, Kecamatan Cempaka), pusat perbelanjaan dan toko modern (Kecamatan Banjarbaru Utara, Kecamatan Landasan Ulin, Kecamatan Banjarbaru Selatan). 3. Kawasan peruntukan perkantoran; a. Perkantoran pemerintahan yaitu di Kecamatan Banjarbaru Utara, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kecamatan Landasan Ulin, Kecamatan Liang Anggang dan Kecamatan Cempaka. b. Kawasan peruntukan perkantoran non pemerintahan terletak di Kecamatan Banjarbaru Utara, Banjarbaru Selatan, Landasan Ulin, Liang Anggang dan Cempaka. 4. Kawasan peruntukan industri; a. Kawasan peruntukan industri skala rumah tangga tersebar di Kecamatan Landasan Ulin, Kecamatan Liang Anggang, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kecamatan Banjarbaru Utara, dan Kecamatan Cempaka. b. Kawasan peruntukan industri skala kecil tersebar di Kecamatan Landasan Ulin, Kecamatan Liang Anggang, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kecamatan Banjarbaru Utara, dan Kecamatan Cempaka. c. Kawasan peruntukan industri skala sedang tersebar di Kecamatan Landasan Ulin, Kecamatan Liang Anggang, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kecamatan Banjarbaru Utara. d. Kawasan peruntukan industri skala besar tersebar di Kecamatan Landasan Ulin, dan Kecamatan Liang Anggang. 5. Kawasan peruntukan pariwisata; a. Pariwisata budaya 1. Museum Lambung Mangkurat, terletak di Kelurahan Komet. 2. Mesjid tertua yaitu Mesjid Nurul Hasanah, di Kecamatan Cempaka. b. Pariwisata alam 1. Pendulangan intan, terletak di Kelurahan Sungai Tiung 2. Agrowisata Perikanan, terletak di Kelurahan Mentaos. 3. Hutan Pinus, terletak di Kelurahan Mentaos. 4. Danau Seran, terletak di Kelurahan Palam. 5. Wisata Kuliner Penggalaman, terletak di Kelurahan Landasan Ulin Timur, c. Pariwisata buatan 1. Kolam Renang Idaman, terletak di Kelurahan Kemuning. 2. Taman Van der Viejl, terletak di Kelurahan Komet. 6. Kawasan ruang terbuka non hijau; a. Ruang terbuka yang mengikuti rute jalan arteri primer, arteri sekunder dan kolektor primer. b. Trotoar (pedestrian way) yang berada di samping kiri kanan jalan, baik bagi masyarakat umum maupun penyandang cacat perlu memperhatikan hal teknis bagi pengguna tersebut. 14



c. Ruang terbuka yang diperuntukkan sebagai jalur sirkulasi, tempat/lapangan upacara bagi instansi khususnya instansi pemeritah provinsi/kota. d. Ruang terbuka yang berada di depan, samping atau belakang bangunan publik dengan fungsi perkantoran, perdagangan, jasa atau fungsi lainnya. e. Kawasan ruang terbuka biru yaitu permukaan sungai yang meliputi Sungai Kemuning 7. Ruang evakuasi bencana; a. Ruang evakuasi titik rawan bencana kebakaran meliputi Asrama Haji di Kecamatan Landasan Ulin dan Gedung Bina Satria di Kecamatan Banjarbaru Utara. b. Ruang evakuasi titik rawan bencana tanah longsor meliputi Gedung Olah Raga Soekarno-Hatta di Kecamatan Cempaka. c. Ruang evakuasi titik rawan bencana angin puting beliung meliputi Asrama Haji di Kecamatan Landasan Ulin. d. Ruang evakuasi titik rawan bencana banjir ringan meliputi perkantoran, tempat ibadah dan permukiman masyarakat terdekat 8. Rencana peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal; Kawasan peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal (PKL) terletak di Jalan A. Yani dan Jalan Panglima Batur. 9. Rencana kawasan peruntukan lainnya. a. Kawasan Pertanian 1. Kawasan pertanian lahan kering, tahunan dan perkebunan terletak di Kecamatan Landasan Ulin, Kecamatan Cempaka. 2. Kawasan peternakan terletak di Kecamatan Landasan Ulin, Kecamatan Liang Anggang, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kecamatan Cempaka, diarahkan untuk pengembangan komoditas ternak unggulan sesuai dengan kondisi lokasi yang tersedia dan memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif yaitu ternak sapi dan ternak ayam. 3. Kawasan perikanan, ditetapkan di Kelurahan Mentaos. b. Kawasan pertambangan terbatas pada usaha pertambangan batuan, berupa pertambangan kaolin yang terletak di Kecamatan Cempaka. c. Kawasan pelayanan umum 1. Kawasan pendidikan a. Kawasan pendidikan dasar (TK, SD) lokasinya diarahkan di pusat lingkungan yang menyebar di seluruh kawasan mengingat pengguna fasilitas tersebut adalah anak-anak usia 3 -12 tahun. b. Kawasan pendidikan menengah (SLTP, SMU, SMK) diarahkan di pusat kecamatan. c. Kawasan pendidikan tinggi (Akademi, PT) diarahkan untuk dikembangkan ke Kecamatan Banjarbaru Utara. 2. Kawasan kesehatan a. Kawasan kesehatan seperti praktek dokter dan apotek yang diarahkan di pusat wilayah pengembangan dan menyebar merata di seluruh kawasan kota terutama dalam kawasan permukiman. b. Puskesmas dan Balai Pengobatan diarahkan di setiap pusat lingkungan. c. Kawasan kesehatan skala kota/regional seperti Rumah Sakit Umum di Kelurahan Komet diarahkan untuk pengembangan dengan berbagai fasilitas kesehatan lainnya. 15



d. Kawasan peribadatan diarahkan menyebar merata di seluruh kawasan kota/permukiman dengan jumlah yang disesuaikan dengan rasio kebutuhan penduduk. 2.1.3. Demografi Jumlah penduduk Kota Banjarbaru dari tahun 2005 hingga 2010 sebagaimana Tabel II.2 terus meningkat. Rata-rata pertumbuhan penduduk mencapai 5,38% pertahun atau meningkat sebanyak 49.131 jiwa selama 5 tahun terakhir. Dibandingkan dengan daerah lainnya, kota Banjarbaru mengalami pertumbuhan penduduk paling tinggi di Kalimantan Selatan yang rata-rata pertumbuhan penduduknya sebesar 1,70%. Tabel II.2 Penduduk di Kota Banjarbaru dari Tahun 2005 sd 2010 No

Kecamatan

1 Landasan Ulin 2 Liang Anggang 3 Cempaka 4 Banjarbaru Utara 3 Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru

2005

2006

2007

2008

2009

2010

58.488 0 24.961 67.047 0 150.496

59.817 0 25.357 67.981 0 153.155

62.403 0 26.603 70.824 0 159.830

38.274 25.739 27.498 36.228 36.477 164.216

39.370 26.875 28.715 37.842 38.094 171.496

51.510 34.548 28.319 42.805 42.445 199.627

Sumber: Banjarbaru Dalam Angka, 2010 dan Hasil Sensus Penduduk, 2010

Data penduduk per kecamatan pada tahun 2010 sebagaimana Tabel II.3 menunjukkan bahwa, jumlah penduduk terbanyak berada di Kecamatan Landasan Ulin, sedangkan jumlah penduduk yang paling sedikit berada di Kecamatan Cempaka. Namun kepadatan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Banjarbaru Selatan yang mencapai 1.933 jiwa per km2 dan kepadatan terendah berada di Kecamatan Cempaka dengan 193 jiwa per km2. Selain itu dari tahun 2005-2010, kepadatan penduduk di Kota Banjarbaru rata-rata terus meningkat. Rata-rata kepadatan penduduk di Kota Banjarbaru adalah sebesar 538 jiwa per kilometer persegi. Tabel II.3 Jumlah Penduduk, Rasio Jenis Kelamin, Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk Kota Banjarbaru Tahun 2010 No 1 2 3 4 3

Kecamatan Landasan Ulin Liang Anggang Cempaka Banjarbaru Utara Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru

Jumlah Penduduk 51.510 34.548 28.319 42.805 42.445 199.627

Ratio Jenis Kelamin 106 105 107 104 104 105

Luas Wilayah 92,42 85,86 146,70 24,44 21,96 371,38

Kepadatan Penduduk 557 402 193 1.751 1.933 538

Sumber: Banjarbaru Dalam Angka, 2010 dan Hasil Sensus Penduduk, 2010

Jumlah penduduk yang besar tidak akan menjadi kekuatan pembangunan bila tidak disertai dengan kualitas sumber daya manusia yang memadai. Oleh karenanya program Keluarga Berencana (KB) merupakan suatu upaya yang sangat penting dalam mewujudkan tujuan akhir pembangunan manusia itu sendiri. Dalam Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 disebutkan bahwa Program KB adalah merupakan rangkaian pembangunan kependudukan dan keluarga kecil berkualitas sebagai langkah penting dalam mencapai pembangunan berkelanjutan. Pembangunan ini diarahkan sebagai 16



upaya pengendalian, kuantitas penduduk melalui keluarga berencana, serta pengembangan dan peningkatan kualitas penduduk melalui perwujudan keluarga kecil yang berkualitas. Sejalan dengan upaya tersebut di atas, sepanjang tahun 2005-2009 jumlah akseptor KB aktif di Kota Banjarbaru selalu mengalami peningkatan. Selama kurun waktu 5 tahun terakhir sebagaimana Tabel II.4, jumlah akseptor KB aktif bertambah 5.959 peserta. Pada tahun 2005, peserta KB aktif hanya berjumlah 19.907 orang, dan pada tahun 2009 peserta KB aktif mencapai 25.866 orang. Peserta KB aktif di Kota Banjarbaru memiliki kecenderungan menggunakan 4 (empat) alat KB, yaitu IUD, Implan, Suntikan serta Pil. Sedangkan alat KB yang lain masih kurang diminati dan diterima oleh masyarakat. Tabel II.4 Jumlah Akseptor Keluarga Berencana Aktif Menurut Pemakaian Alat/Cara KB Tahun 2005-2009 Tahun

IUD

2005 2006 2007 2008 2009

1,096 1,139 1,094 1,073 1,060

MOP 40 43 34 34 34

MOW

Implan

Suntikan

1,235 1,327 1,370 1,233 1,233

7,323 7,821 8,892 10,323 10,510

771 819 816 796 758

Pil 9,176 9,821 10,514 11,653 11,556

Kondom

Jumlah

266 311 461 548 712

19,907 21,281 23,181 25,660 25,866

Sumber : Banjarbaru Dalam Angka, beberapa tahun

2.2.

Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1. Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Salah satu pendekatan pengukuran kemajuan bagi perekonomian di suatu daerah ialah dengan melihat perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)nya. PDRB Kota Banjarbaru atas dasar harga berlaku mengalami peningkatan dari tahun ke tahun sebagaimana terlihat pada Tabel II.5 berikut. Tabel II.5 PDRB Kota Banjarbaru Tahun 2005-2010 Tahun 2005 2006 2007 2008 2009 2010*

Sumber Data : BPS Kota Banjarbaru

Nilai PDRB (ribuan rupiah) Harga Berlaku Harga Konstan 978.262.945 720.677.294 1.152.559.984 761.228.401 1.292.750.768 804.289.180 1.470.076.800 851.230.569 1.696.857.243 901.426.452 1.912.498.770 952.539.120

* Angka sementara

Sementara itu, struktur perekonomian Kota Banjarbaru dalam periode tahun 20052010 sebagaimana Tabel II.6 secara umum didominasi oleh sektor-sektor tersier, terutama sektor perdagangan, hotel dan restoran serta sektor jasa-jasa. Lebih rinci sektor yang justru mendominasi perekonomian Kota Banjarbaru adalah sektor jasa, dimana pada 2010 kontribusinya adalah sebesar 21,79 persen atas dasar harga berlaku dan 19,39 persen atas dasar harga konstan. Sektor lain yang cukup dominan pada 2010 adalah sektor bangunan yang kontribusinya sebesar 19,94 persen atas dasar harga berlaku dan sektor perdagangan, restoran serta perhotelan dengan kontribusi sebesar 18,33 persen atas dasar harga berlaku. 17



Selama periode 2005-2010, struktur perekonomian Kota Banjarbaru mengalami dinamisasi. Hal ini terlihat dari perkembangan kontribusi masing-masing sektor ekonomi terhadap PDRB harga berlaku sebagaimana Tabel II.6. Dinamisasi tersebut terjadi dicirikan dengan adanya kecenderungan penurunan kontribusi sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, restoran, dan perhotelan, sektor pengangkutan dan komunikasi, bank dan lembaga keuangan serta adanya kecenderungan peningkatan peranan pada sektor pertanian, sektor pertambangan dan penggalian, listrik dan air minum, sektor bangunan, dan sektor jasa-jasa. Tabel II.6 Kontribusi Sektoral terhadap PDRB Kota Banjarbaru Tahun 2005-2010 No.

Lapangan Usaha

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Pertanian Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Listrik dan Air Minum Bangunan Perdagangan, Resto. & Perhotel. Pengangkutan dan Komunikasi Bank dan Lembaga Keuangan Jasa-Jasa PDRB

2005

2006

2007

2008

2009

4.67 9.57 15.14 2.28 17.06 21.54 8.39 4.51 16.84 100.00

4.38 9.56 14.42 2.29 19.60 20.65 8.07 3.93 17.10 100.00

4.47 9.08 14.67 2.30 20.36 19.72 7.68 3.28 18.44 100.00

4.31 8.93 13.50 2.48 19.97 19.19 7.43 3.72 20.49 100.00

4.21 8.91 13.04 2.53 19.54 18.89 7.66 3.75 21.45 100.00

Sumber: BPS Kota Banjarbaru

2010* 4.41 9.02 12,34 3.18 19.94 18.33 7.27 3.74 21.79 100.00

* Angka sementara

Sektor yang cukup dominan dan mengalami penurunan kontribusi terbesar selama periode tahun 2005-2010 adalah sektor industri pengolahan. Sedangkan sektor yang cukup dominan dan mengalami peningkatan kontribusi terbesar dalam periode yang sama adalah sektor jasa. Bahkan sejak tahun 2008, kontribusi sektor jasa lebih besar dibandingkan dengan kontribusi sektor perdagangan, restoran, dan perhotelan. Tabel II.7 Pertumbuhan Sektoral PDRB Kota Banjarbaru Tahun 2005-2010 No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lapangan Usaha Pertanian Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Listrik dan Air Minum Bangunan Perdagangan, Resto. & Perhotel. Pengangkutan dan Komunikasi Bank dan Lembaga Keuangan Jasa-Jasa PDRB

Sumber : BPS Kota Banjarbaru

2005

2006

2007

2008

2009

2010*

3.04 0.22 3.19 9.87 8.40 4.68 5.15 15.65 4.59 5.05

4.53 6.44 0.65 12.04 8.46 5.77 6.94 (3.27) 5.46 5.08

7.54 7.33 1.08 6.18 7.99 5.96 6.40 0.82 6.90 5.66

5.59 (0.28) 1.02 6.18 11.26 6.14 2.53 15.00 7.45 5.83

3.61 0.05 1.34 5.62 10.70 6.38 6.70 8.35 7.22 5.90

7.74 1.52 3.37 6.58 5.69 6.35 5.27 3.96 8.66 5.67

*Angka sementara

Pertumbuhan ekonomi Kota Banjarbaru selama periode 2005-2010 sebagaimana Tabel II.7 tumbuh secara positif dengan pertumbuhan rata-rata berkisar 5 persen per tahun dengan fluktuasi yang tidak terlalu besar akan tetapi pada tahun 2010 mengalami penurunan. Sektor ekonomi yang memiliki rata-rata pertumbuhan terbesar dalam periode tersebut adalah sektor bangunan yaitu sebesar 8,75 persen per tahun disusul oleh sektor listrik dan air minum sebesar 7,75 persen per tahun. Dinamisasi pertumbuhan sektorsektor ekonomi di Kota Banjarbaru dicirikan oleh adanya kecenderungan penurunan yang 18



cukup drastis dari pertumbuhan sektor industri pengolahan. Fluktuasi pertumbuhan yang tertinggi terjadi pada sektor Bank dan lembaga keuangan, dimana pertumbuhannya pernah mengalami negatif pada tahun 2006. Tabel II.8 Nilai PDRB perkapita Kota Banjarbaru Periode Tahun 2005-2010 Tahun

PDRB Perkapita Per Tahun (Rp)

PDRB Perkapita Per Bulan (Rp)

6.616.994 7.525.497 8.118.764 9.116.052 9.894.442 10.911.605

551.416 627.125 676.564 759.671 824.536 909.300

2005 2006 2007 2008 2009 2010*


* Angka sementara

PDRB perkapita Kota Banjarbaru yang dihitung berdasarkan harga berlaku selama periode 2005-2010 meningkat dari 6,61 juta rupiah per tahun pada tahun 2005 menjadi 10,91 juta rupiah per tahun pada tahun 2010. Tabel II.9 Indeks Gini Kota Banjarbaru Tahun 2005-2010 Tahun

Indeks Gini

2005 2006 2007 2008 2009 2010*

0,31 0,27 0,20 0,20 0,20 0,20


* Angka sementara

Tingkat kesejahteraan masyarakat tidak hanya ditentukan oleh pendapatan yang tinggi dari sebagian masyarakat, melainkan harus diikuti dengan pemerataan pendapatan yang diterima oleh seluruh masyarakat itu sendiri. Pendapatan yang tinggi tidak akan berarti jika hanya dinikmati oleh golongan tertentu saja. Indeks Gini adalah suatu ukuran untuk melihat pemerataan pendapatan penduduk. Jika angka Indeks Gini mendekati angka nol berarti pendapatan pendudu semakin merata. Sebaliknya jika angka Indeks Gini mendekati 1, berarti pemerataan pendapatan penduduk timpang. Selama periode 2005-2010 pendapatan Kota Banjarbaru cenderung lebih merata. Hal ini dapat dilihat dengan semakin kecilnya indeks gini. 2.2.2. Kesejahteraan Masyarakat Pendidikan. Tingkat kesejahteraan masyarakat pada pembangunan pendidikan dapat dilihat dari indikator angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah, angka partisipisasi sekolah, dan tingkat pendidikan yang ditamatkan.

19



Tabel II.10 Perkembangan Angka Melek Huruf dan Rata-rata Lama Sekolah Kota Banjarbaru Tahun 2005-2009 Tahun 2005 2006 2007 2008 2009

Angka Melek Huruf (%) Banjarbaru Kalsel 97,2 95,3 97,2 95,3 97,8 95,3 97,8 95,4 98,1 95,4

Rata-rata lama sekolah (tahun) Banjarbaru Kalsel 9,3 7,3 9,3 7,4 9,5 7,4 9,5 7,5 9,7 7,5


Dalam kurun waktu tahun 2005-2009, sebagaimana Tabel II.10 keberhasilan dalam bidang pendidikan menunjukkan hasil yang positif. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah yang menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2005, angka melek huruf telah mencapai 97,2 persen dan rata- rata lama sekolah mecapai 9,3 tahun. Namun 2 tahun kemudian, yaitu pada tahun 2007, angka melek huruf bertambah sebesar 0,6 persen sedangkan selama kurun waktu 2005-2007 ratarata lama sekolah tidak berubah. Pada tahun-tahun berikutnya, rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf selalu mengalami peningkatan. Hingga tahun 2009, angka melek huruf Kota Banjarbaru mencapai 98,1 persen dan rata-rata lama sekolah mencapai 9,7 tahun. Angka melek huruf Kota Banjarbaru berada pada peringkat kedua setelah Kota Banjarmasin sedangkan rata-rata lama sekolah Kota Banjarbaru merupakan yang tertinggi diantara kabupaten/kota lainnya di Provinsi Kalimantan Selatan. Tabel II.11 Angka Partisipasi Sekolah Murni Penduduk Kota Banjarbaru Tahun 2005- 2010 Tahun 2005 2006 2007 2008 2009 2010

SD 94,89 92,64 96,27 95,60 95,98 96,28

Angka Partisipasi Murni (APM) SLTP 76,39 77,27 77,86 77,16 77,47 77,76

SLTA 60,63 61,86 62,71 61,73 61,63 61,96

Sumber : Susenas, BPS Kota Banjarbaru

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah merupakan proporsi jumlah penduduk yang bersekolah pada jenjang pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk pada kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Menurut jenjang pendidikan sebagaimana Tabel II.11, maka angka partisipasi sekolah yang paling tinggi berada pada jenjang pendidikan SD. Angka partisipasi sekolah pada berbagai jenjang pendidikan mengalami perubahan, baik naik maupun turun. Dibanding tahun 2008, pada tahun 2010 partisipasi sekolah pada seluruh jenjang pendidikan cenderung naik. Angka partisipasi sekolah SD adalah 96,28 persen, angka partisipasi sekolah SLTP adalah sebesar 77,76 persen, angka partisipasi sekolah SLTA adalah sebesar 61,96 persen.

20



Tabel II.12 Persentase Penduduk Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Kota Banjarbaru Tahun 2005-2010 No 1 2 3 4 5 6

Uraian Tidak/Belum tamat SD SD SLTP SLTA DI/DII/DIII DIV/S-1/S-2/S-3

2005 23,80 17,20 15,92 26,40 2,95 8,99

2006 24,00 17,56 16,44 25,79 3,33 8,76

Tahun 2007 23,79 18,61 18,62 26,56 3,12 9,30

2008 26,81 17,87 17,88 25,51 3,00 8,93

2009 27,06 17,23 15,41 28,34 2,88 9,08

2010 27,69 17,60 16,85 26,53 3,75 7,58

Sumber : Susenas, BPS Kota Banjarbaru

Dalam kurun waktu tahun 2005-2010, komposisi penduduk menurut pendidikannya masih mempunyai pola yang sama, yaitu masih cukup banyak penduduk yang tidak menamatkan SD. Pada Tabel II.10, penduduk yang tamat SD berkisar antara 17-18 persen, tamat SLTP antara 15-18 persen dan yang tamat SLTA antara 25-28 persen. Sedangkan penduduk yang tamat perguruan tinggi hanya berkisar 3-9 persen. Kesehatan. Gambaran mengenai perkembangan derajat kesehatan masyarakat salah satunya dapat dilihat dari angka kematian bayi dalam masyarakat dari waktu ke waktu. Angka kematian bayi juga dapat digunakan sebagai indikator dalam penilaian keberhasilan pelayanan kesehatan dan program pembangunan di bidang kesehatan lainnya. Tabel II.13 Perkembangan Jumlah Kejadian Kematian Bayi Tahun 2005-2010 Tahun 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Angka Kematian Bayi /1000 kelahiran hidup 16 26 34 24 33 9

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru, 2010

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru, kejadian kematian bayi dari tahun 2005-2009 di Kota Banjarbaru mengalami peningkatan, akan tetapi pada tahun 2010 mengalami penurunan yang signifikan. Pada tahun 2005 terjadi 16 kematian bayi per 1000 kelahiran hidup, kemudian pada tahun 2006 meningkat menjadi 26 kematian bayi per 1000 kelahiran hidup. Pada tahun 2007 kejadian kematian bayi bertambah menjadi 34 per 1000 kelahiran hidup dan pada tahun 2008 menurun menjadi 24 kematian bayi per 1000 kelahiran hidup. Namun pada tahun 2009, angka kematian bayi naik 9 poin, yaitu menjadi 33 kematian bayi diantara 1000 kelahiran hidup. Hal ini menggambarkan bahwa pada tahun 2009 telah terjadi penurunan kualitas hidup dan pelayanan kesehatan masyarakat. Kejadian kematian bayi erat kaitannya dengan kondisi kesehatan perempuan pada masa kehamilan, penolong kelahiran serta sanitasi. Penyebab kematian bayi antara lain adalah BBLR (berat badan lahir rendah), cacat bawaan, aspirasi susu formula, pneumonia, hipotermi dan penyempitan saluran cerna. Sedangkan faktor yang berpengaruh terhadap angka kematian bayi antara lain adalah faktor aksebilitas terhadap fasilitas kesehatan, peningkatan pelayanan kesehatan dari tenaga medis yang terampil serta kesediaan masyarakat untuk mengubah dari pola tradisional ke norma kehidupan modern 21



dalam bidang kesehatan. Melalui faktor-faktor itulah kejadian kematian bayi dapat ditekan. Keseimbangan antara asupan dan kebutuhan zat gizi (status gizi) akan sangat menentukan pertumbuhan balita. Keberadaan balita dengan status gizi buruk atau kurang menunjukkan perlunya penanganan yang lebih serius karena terhambatnya pertumbuhan balita akan mengakibatkan terhambatnya pula pelaksanaan pembangunan di suatu daerah. Tabel II.14 Persentase Balita Gizi Buruk dan Gizi Kurang Tahun 2006-2009 Tahun 2006 2007 2008 2009

% balita gizi buruk 0.60 1.77 1.56 0.05

% balita gizi kurang 9.10 12.47 11.49 1.42

Jumlah 9.70 14.24 13.05 1.47

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru 2010

Dibanding tahun sebelumnya, persentase balita dengan status gizi buruk dan kurang meningkat cukup tajam, yaitu dari 9.70 persen pada tahun 2006 menjadi 14,24 persen pada tahun 2007. Selanjutnya pada tahun 2008, persentase balita berstatus gizi buruk dan kurang dapat ditekan yaitu menjadi 13,05 persen dan turun menjadi 1,47 persen pada tahun 2009. Indikator lainnya yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan adalah Angka Harapan Hidup. Angka Harapan Hidup menunjukkan perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur. Semakin meningkat Angka Harapan Hidup pada satu daerah semakin berhasil pula pembangunan di bidang kesehatan pada daerah tersebut. Angka Harapan Hidup penduduk Kota Banjarbaru selalu mengalami peningkatan dari tahun 2005 hingga tahun 2009, yaitu dari 66,60 tahun pada tahun 2005 hingga menjadi 67,3 tahun pada tahun 2009. Dibandingkan rata-rata penduduk Kalimantan Selatan keseluruhan, angka harapan hidup penduduk Kota Banjarbaru jauh lebih tinggi. Rata-rata angka harapan hidup penduduk Kalimantan Selatan pada tahun 2009 hanya 62,8 tahun. Kesempatan Kerja. Sejalan dengan meningkatnya jumlah peduduk, meningkat pula jumlah angkatan kerja setiap tahunnya. Kurun waktu tahun 2005 s.d 2010 tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) mengalami perubahan naik dan turun (fluktuatif) dengan serapan terhadap tenaga kerja justru mengalami kecenderungan naik yang digambarkan dengan jumlah penduduk yang bekerja yakni 63.882 tahun 2005 menjadi 94.682 tahun 2010. Perkembangan ketenagakerjaan ini dapat dilihat pada Tabel II.15 dibawah ini. Tabel II.15 Jumlah dan Persentase Penduduk Umur 15 Tahun Keatas menurut Kelompok Angkatan Kerja dan Jenis Kelamin di Kota Banjarbaru Tahun 2005 - 2010 Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Angkatan Kerja Bukan Angkatan Kerja Penduduk > 15 Tahun TPAK (%) Tingkat Pengangguran

2005 63.882 43.485 107.367 59,50 9,38

2006 64.525 60.071 110.926 58,17 9,83

Jumlah 2007 2008 71.206 74.091 58.300 59.878 115.438 116.741 61,68 63,47 9,41 11,54

2009 75.283 62.337 123.442 61,00 9,15

2010 94.682 50.558 145.250 65,19 8,10

Sumber : Susenas, BPS

22



Pada tahun 2006, TPAK mengalami penurunan dibanding tahun 2005, yaitu dari 59,50 persen menjadi 58,17 persen. Namun pada tahun berikutnya secara berturut TPAK mengalami peningkatan cukup signifikan, yaitu menjadi 61,68 persen pada tahun 2007 dan pada tahun 2008 menjadi 63,47 persen. Pada tahun 2009 TPAK mengalami penurunan kembali dibanding tahun 2008 menjadi 61,00 persen. Pada tahun 2010 TPAK sebesar 65,19 persen. Sepanjang tahun 2005-2010, tingkat pengangguran yang paling tinggi terjadi di tahun 2008. Dibanding tahun sebelumnya, peningkatan penggangguran pada tahun tersebut cukup signifikan. Pada tahun 2007, angka penggangguran hanya sebesar 9,41 persen, kemudian pada tahun 2008 naik sebesar 2,13 persen menjadi 11,54 persen. 2.2.3. Seni Budaya dan Olahraga Seni Budaya. Pengembangan bidang seni dan budaya sangat penting. Keanekaragaman seni budaya menjadi sumber inspirasi pembangunan di segala bidang. Dua sektor ini juga bagian dari industri kreatif–industri yang sedang gencar dikembangkan pemerintah. Pembangunan seni budaya di Kota Banjarbaru antara lain dapat dilihat dari perkembangan jumlah organisasi kesenian yang tumbuh dan berkembang di Kota Banjarbaru. Sepanjang tahun 2005-2009, jumlah organisasi kesenian terus mengalami peningkatan di setiap kecamatan. Pada tahun 2005 terdapat 34 organisasi kesenian di Kota Banjarbaru dan pada tahun 2009 jumlah organisasi kesenian tersebut telah berkembang menjadi 38 buah. Kecamatan yang paling banyak memiliki organisasi kesenian adalah Kecamatan Banjarbaru sedangkan yang paling sedikit adalah di Kecamatan Cempaka. Pemuda dan Olahraga. Pembangunan pemuda sebagai salah satu unsur sumber daya manusia dan tulang punggung serta penerus cita-cita bangsa, terus disiapkan dan dikembangkan kualitas kehidupannya melalui peningkatan aspek pendidikan, kesejahteraan hidup dan tingkat kesehatan. Untuk mewadahi aktivitas dan kreativitas masyarakat yang lebih berkualitas dan mandiri, terdapat berbagai wahana baik yang dikembangkan oleh Pemerintah, maupun atas inisiasi masyarakat seperti melalui berbagai kegiatan keolahragaaan. Pada tahun 2010, jumlah organisasi olahraga yang dibina mencapai 31 buah dengan jumlah gedung/lapangan olahraga yang ada sebanyak 218 buah. 2.1.3. Aspek Pelayanan Umum 2.1.3.1. Pelayanan Dasar Pendidikan. Ketersediaan fasilitas pendidikan yang memadai merupakan syarat mutlak untuk pembangunan. Peningkatan jumlah sekolah akan memungkinkan daya tampung yang memadai yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas pendidikan masyarakatnya. Kota Banjarbaru merupakan kota pelajar bagi masyarakat Provinsi Kalimantan Selatan umumnya. Di Kota Banjarbaru tersedia lebih banyak pilihan sekolah pada berbagai jenjang pendidikan dengan kualitas yang lebih baik. Pemerintah Kota Banjarbaru juga berupaya untuk meningkatkan jumlah serta kualitas sekolah yang ada agar memenuhi kebutuhan masyarakat yang berasal dari berbagai daerah, baik Provinsi Kalimantan Selatan maupun daerah lainnya.

23



Tabel II.16 Perkembangan Jumlah Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2005-2009 Sekolah SD SLTP SLTA SMK PT

2005 78 20 17 7 12

2006 78 22 17 7 12

Tahun 2007 80 24 17 7 11

2008 83 24 17 7 11

2009 85 29 17 9 13


Sebagaimana Tabel II.16, sepanjang tahun 2005-2009 telah terjadi penambahan 7 (tujuh) Sekolah Dasar (SD) dan 9 (sembilan) Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP). Secara kualitas, di Kota Banjarbaru juga tersedia sekolah bertaraf internasional, baik SD, SLTP maupun SLTA. Dengan demikian diharapkan pelajar di Kota Banjarbaru khususnya memiliki daya saing dengan pelajar daerah lain. Jumlah sekolah di suatu daerah seharusnya memiliki keterbandingan yang proporsional dengan jumlah penduduk usia sekolah. Peningkatan jumlah penduduk usia sekolah hendaknya diiringi dengan ketersediaan fasilitas sekolah yang memadai. Tabel II.17. Rasio Penduduk Usia Sekolah terhadap Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2005-2009 Sekolah SD sederajat SLTP sederajat SLTA sederajat PT

2005 230 390 250 1,246

2006 235 362 321 1,577

Tahun 2007 220 328 361 1,387

2008 201 320 379 1,619

2009 231 336 339 1,630


Dari Tabel II.17 dapat dilihat bahwa pada jenjang pendidikan SD sederajat, rasio penduduk usia sekolah terhadap sekolah berkisar antara 200-235. Sedangkan pada jenjang SLTP, rasionya berkisar antara 320-390. Peningkatan rasio penduduk usia 16-18 terhadap sekolah SLTA mengalami peningkatan yang cukup tajam sepanjang tahun 2005-2009. Peningkatan rasio ini menunjukkan semakin besarnya partisipasi penduduk untuk melanjutkan sekolah pada SLTA, namun disisi lain harus dilakukan pemantauan secara berkala sehingga rasio penduduk terhadap sekolah masih memadai. Tabel II.18 Rasio Murid Terhadap Guru Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2005-2009 Sekolah SD sederajat SLTP sederajat SLTA sederajat

2005 18 12 8

2006 18 14 9

Tahun 2007 17 13 10

2008 17 12 10

2009 16 13 7

Sumber : Profil Pendidikan Kota Banjarbaru

Jika dilihat rasio murid terhadap guru, maka rasio murid-guru semakin menurun pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi sebagaimana Tabel II.18. Pada jenjang pendidikan SD atau sederajat, rasio murid guru adalah sebesar 18 dan berkurang menjadi 24



17 sejak tahun 2007 dan 2009 menjadi 16. Artinya secara rata-rata 1 orang guru SD di Kota Banjarbaru harus menangani 17 orang murid. Sedangkan rasio murid guru pada jenjang SLTP dan SLTA sederajat pada tahun 2005-2009 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2009, 1 orang guru SLTP harus menangani 13 orang murid sedangkan 1 orang guru SLTA harus menangani 7 orang murid. Kesehatan. Pemberian pelayanan kesehatan pada masyarakat di Kota Banjarbaru dapat dicerminkan oleh ketersediaan fasilitas dan sumber daya manusia (SDM) kesehatan serta jumlah penyakit yang diderita oleh masyarakat. Pada tahun 2009, fasilitas kesehatan yang ada di Kota Banjarbaru berupa 4 buah Rumah Sakit, 7 buah puskesmas, dan 14 buah puskesmas pembantu. Sementara itu, jumlah dokter yang ada 93 orang, 52 dokter umum 10 dokter gigi dan 31 dokter spesialis dan tidak ada dokter ahli. Jumlah fasilitas kesehatan berupa puskesmas dan puskesmas pembantu dapat dirinci seperti dalam Tabel II.19 dan Tabel II.20. Sementara itu, SDM kesehatannya disajikan dalam Tabel II.21, Tabel II.22 dan Tabel II.23. Tabel II.19 Jumlah Puskesmas, Puskesmas Pembantu, dan Fasilitasnya Dirinci Setiap Kecamatan di Kota Banjarbaru Tahun 2009 Kecamatan

Puskesmas T.T

1. Landasan Ulin 2. Liang Langgang 3. Cempaka 4. Banjarbaru Utara 5. Banjarbaru Selatan Jumlah

1 1

Puskesmas Non T.T 1 2 1 2 6

Pustu

Polindes

Jumlah

3 2 4 3 2 14

1 3 1 5

4 5 8 4 4 26

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru, 2010

Tabel II.20 Jumlah Puskesmas Keliling Menurut Puskesmas Tahun 2009 Kecamatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Landasan Ulin Guntung Payung Cempaka Sungai Besar Banjarbaru Banjarbaru Utara Liang Anggang Jumlah

Pusesmas Keliling Kendaraan Bermotor 1 1 3 2 4 1 1 13

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru, 2010

25



Tabel II.21 Jumlah Dokter Menurut Unit Kerja Kesehatan Tahun 2009 Unit Kesehatan

Dokter Spesialis

Dokter Umum

Dokter Gigi

6 1 15 2 6 1 31

6 3 2 4 4 3 1 19 4 1 2 1 1 1 52

2 2 1 1 2 1 1 2 1 4 0 10

1. Puskesmas Banjarbaru 2. Puskesmas Sei Banjarbaru 3. Puskesmas Cempaka 4. Puskesmas Landasan Ulin 5. Puskesmas Guntung Payung 6. Puskesmas Banjarbaru Utara 7. Puskesmas Liang Anggang 6. RSUD Banjarbaru 7. RS TM AU Syamsudin Noor 8. RS Mawar 9. RS TK IV Guntung Payung 10. RS Mutia 11. Bapelkes 12. Poltekkes 13. BTKL 14. Dinas Kesehatan Kota Jumlah


Tabel II.22 Jumlah Tenaga Kesehatan Paramedis dan Non Medis Setiap Unit Kesehatan Tahun 2009 Tenaga Kesehatan

Puskesmas

1. Medis 2. Perawat dan Bidan 3. Farmasi 4. Gizi 5. Teknisi Medis 6. Sanitasi 7. Kesehatan Masyarakat Jumlah

33 111 17 12 13 19 22 227

Rumah Sakit 42 248 17 14 27 5 9 362

Unit Kesehatan Institusi Sarana Diklat Kesehatan Lain 3 18 7 4 10 7 11 72 18 111 39

Dinkes Kota 1 10 3 2 1 7 24 48


Sementara itu, sepuluh besar penyakit yang banyak diderita oleh masyarakat Banjarbaru pada tahun 2009 dari yang berobat di Poliklinik Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Banjarbaru yang terbanyak adalah 619 penderita ISK dan 404 penderita ISPA. Tabel II.23 Jumlah Tenaga Kesehatan Non Dokter Dirinci Setiap Puskesmas Kota Banjarbaru Tahun 2009 Puskesmas Landasan Ulin Liang Anggang Cempaka Banjarbaru Utara Banjarbaru Selatan Jumlah

Medis 11 2 3 4 13 33

Perawat dan Bidan 37 18 7 17 32 111

Farmasi

Gizi

Teknisi Medis

Sanitasi

Kesmas

4 2 3 2 6 17

3 1 1 3 4 12

2 2 2 2 5 13

5 1 4 2 7 19

6 1 4 1 10 22


26



2.1.3.2. Pelayanan Penunjang Dalam mendukung aspek pelayanan dasar, merupakan suatu kewajiban pemerintah untuk melaksanakannya. Salah satu upaya pemenuhan pelayanan penunjang, antara lain meningkatkan kondisi ketentraman dan ketertiban, khususnya baik pelanggaran keperdataan dan kepidanaan yang terjadi di Kota Banjarbaru cenderung masih tinggi dan meningkat setiap tahunnya. Dalam konteks demokrasi lokal, dengan diberlakukannya Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta perkembangan media massa lokal (cetak dan elektronik) yang cenderung meningkat, telah memperkokoh Iklim keterbukaan dan demokratisasi sehingga mampu mendorong partisipasi politik masyarakat. Hal ini terlihat dari tingginya tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada tahun 2010 yang mencapai 75 %. Penggunaan hak-hak politik rakyat juga terlihat partisipasi masyarakat untuk bergabung dalam kelembagaan politik dan kemasyarakatan, seperti Organisasi kemasyarakatan (ORMAS), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Partai Politik. Perkembangan jumlah organisasi kemasyarakatan dan organisasi kepemudaan (Ormas/OKP) di Kota Banjarbaru hingga tahun 2009 tercatat 71 ORMAS, 38 LSM, dan 34 Partai Politik. Dari pemilihan umum legislatif telah menghasilkan keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru sebanyak 25 orang yang terdiri dari 22 orang laki-laki dan 3 perempuan. Partai Golkar, PDIP dan Partai Demokrat memiliki wakil terbanyak yaitu Partai Golkar 5 orang, PDIP 4 orang dan Partai Demokrat 4 orang. Kendati demokratisasi terus berkembang, namun belum mampu menunjukkan demokrasi yang berkualitas, hal ini terkait komplesitas sosial budaya dan tingkat kesejahteraan masyarakat yang belum mampu dalam menunjang nilai-nilai sistem demokrasi yang berkualitas. Sejumlah permasalahan yang masih sangat dirasakan diantaranya adalah belum optimalnya fungsi kelembagaan politik; dalam hubungan pemerintah daerah dan masyarakat, peran masyarakat masih lemah dalam menentukan sejumlah kebijakan strategis pembangunan sehingga masih ditemui berbagai disparitas dan ketimpangan diberbagai bidang pembangunan daerah, di sisi lain pemerintah daerah sangat dominan; dan akses masyarakat terhadap informasi dan pemberitaan media massa masih sangat kurang, sehingga tidak jarang terjadi distorsi informasi yang berpihak kepada kelompok yang lebih kuat dan berkuasa. 2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah 2.1.4.1. Kemampuan Ekonomi Daerah Pengeluaran konsumsi rumah tangga merupakan salah satu bagian penggunaan atau pengeluaran dalam ekonomi yang membentuk PDRB. Peranan Konsumsi sangat penting dalam membentuk PDRB Banjarbaru karena dari nilai PDRB Rp 1.912 milyar milyar pada tahun 2010, sebesar 54,72 persen berasal dari pengeluaran konsumsi rumah tangga. Pertumbuhan nilai konsumsi rumah tangga dalam periode 2007-2010 rata-rata 5,35 persen pertahun. Pengeluaran konsumsi rumah tangga selama ini selalu tumbuh positif tetapi dengan pertumbuhan yang cenderung menurun. Pada tahun 2008 komponen pengeluaran rumah tangga tumbuh sebesar 6,15 persen, tetapi di tahun 2009 pertumbuhannya hanya sebesar 4,57 persen dan di tahun 2010 turun menjadi 4,53 persen.

27



Tabel II.24 Persentase Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Menurut Jenisnya Di Banjarbaru Tahun 2005-2010 Tahun

Makanan

Non Makanan

Total

2007 2008 2009 2010

45,92 42,09 46,92 45,68

54,08 57,91 53,08 54,32

100 100 100 100

Dalam Juta (Rp) 724.743 839.430 921.254 1.046.604


Selama periode 2007-2009 konsumsi rumah tangga rata-rata tumbuh sebesar 5,35 persen. Ada beberapa faktor yang mendorong pertumbuhan tersebut. Pertama meningkatnya jumlah penduduk dan yang kedua adalah meningkatnya PDRB per kapita. Produk total daerah dihitung berdasarkan nilai PDRB, pada tahun 2010 sebesar Rp. 1.912 milyar meningkat dari tahun 2007 yang sebesar Rp. 1.298 milyar. Berdasarkan komponen penggunaannya angka total PDRB terbentuk. Tabel II.25 Total PDRB dan Rata-rata Share Berdasarkan Komponen Penggunaan di Banjarbaru Tahun 2007- 2010 (Rp.juta) No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Komponen Konsumsi Rumah Tangga Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba Konsumsi Pemerintah Pembentukan Modal Tetap Bruto Perubahan Stok Ekspor Impor PDRB

2007 724.743 13.798 411.324 508.002 (50.417) 299.258 608.081 1.298.628

2010 1.046.604 19.613 598.097 731.230 (51.844) 421.978 853.179 1.912.499

Rata-rata 55,26 1,04 31,47 38,67 3,29 22,55 45,71 100,00


Perbandingan besaran share masing-masing komponen pembentuk PDRB menunjukkan komponen yang relatif lebih dominan diantara satu dan lainnya dalam membentuk produksi. Berdasarkan Tabel II.25 komponen paling dominan dalam membentuk PDRB adalah Konsumsi Rumah Tangga dengan rata-rata share pada periode 2005-2010 sebesar 55,26 persen. Akan tetapi, Pembentuk PDRB terbesar selanjutnya adalah dari Impor, yakni sebesar 45,71 persen. Pertanian. Sektor pertanian di Kota Banjarbaru mengalami peningkatan di atas 5 persen dalam periode tahun 2007-2009. Sektor pertanian didominasi oleh sub sektor tanaman pangan, dengan kontribusi hampir mencapai 50 persen dari nilai PDRB sektor pertanian. Secara umum, sub sektor tanaman pangan, sub sektor tanaman perkebunan, dan sub sektor kehutanan memiliki kontibusi yang stabil terhadap PDRB sektor pertanian di Kota Banjarbaru. Perkembangan kontribusi dan pertumbuhan sektor pertanian dan sub sektornya dalam PDRB Kota Banjarbaru selama periode tahun 2005-2009 dapat dirinci dalam Tabel II.26 berikut ini :

28



Tabel II.26 Kontribusi dan Pertumbuhan Sektor Pertanian dalam PDRB Kota Banjarbaru Tahun 2005-2009 Deskripsi Kontribusi (Persen) 1. Tanaman Pangan 2. Tanaman Perkebunan 3. Peternakan dan Hasilnya 4. Kehutanan 5. Perikanan PDRB Pertanian (Rp. Milyar) Pertumbuhan (Persen) 1. Tanaman Pangan 2. Tanaman Perkebunan 3. Peternakan dan Hasilnya 4. Kehutanan 5. Perikanan PDRB Pertanian (Persen)

2005

2006

2007

2008

2009

45.51 5.53 24.98 0.02 23.96 45.58

45.87 5.25 26.03 0.02 22.82 49.15

47.65 4.47 27.96 0.02 19.91 57.77

45.54 4.35 29.98 0.02 20.14 64.45

47.36 4.37 28.51 0.02 19.77 72.24

3.01 3.07 5.35 1.34 0.91 3.04

6.07 0.96 4.72 2.08 2.03 4.53

6.24 1.71 5.49 1.45 1.60 7.54

5.48 2.00 9.71 -3.62 1.90 5.59

3.79 2.39 4.68 -4.22 2.01 3.58

Sumber: BPS Kota Banjarbaru

Sub sektor peternakan dan hasil-hasilnya adalah satu-satunya sub sektor yang kontribusinya meningkat dari waktu ke waktu dan memiliki nilai pertumbuhan yang selalu positif dan cukup stabil. Sedangkan sub sektor yang kontribusinya mengalami penurunan terhadap PDRB sektor pertanian adalah sub sektor perikanan, yaitu dari sekitar 23,96 persen pada tahun 2005 menjadi sekitar 19,77 persen pada tahun 2009. Relatif rendahnya nilai output, kontribusi, serta pertumbuhan sektor pertanian dan sub-sub sektornya dalam PDRB Kota Banjarbaru tentunya disebabkan oleh keterbatasan lahan yang tersedia atau digunakan untuk kegiatan sektor pertanian. Komoditas-komoditas yang menjadi produk sektor pertanian di Kota Banjarbaru adalah padi sawah, jagung, kacang tanah, ubi kayu, ubi jalar, sayuran, dan buah-buahan. Dari berbagai komoditas tersebut, komoditas yang terbanyak di produksi adalah padi sawah, buah-buahan, sayuran, dan ubi kayu. Jumlah produksi padi sawah pada Tahun 2009 di Kota Banjarbaru yaitu sebesar 13.177,7 ton dengan rata produksi 35,86 Kw/Ha. Jika dilihat per kecamatan, maka luas tanam dan produksi tertinggi terjadi di Kecamatan Cempaka. Namun, produktivitas rata-rata per hektar padi sawah tertinggi terjadi di Kecamatan Liang Anggang. Berdasarkan data tahun 2009, diketahui bahwa produksi sayuran di Kota Banjarbaru berjumlah 17.484,19 ton dan produksi buah-buahan berjumlah 809.524,18 ton. Jumlah produksi tanaman pangan lainnya dalam periode tahun 2005-2009 secara rinci dapat dilihat pada Tabel II.27 dan produktivitasnya ditunjukkan dalam Tabel II.28.

29



Tabel II.27 Produksi Tanaman Pangan Kota Banjarbaru (2005-2009 Ton) Janis Tanaman Padi sawah Padi Ladang P.Sawah + Ladang Jagung Kedelai Kacang Tanah Kacang Hijau Ubi Kayu Ubi Jalar Sayuran Buah-buahan

2005 12,266.00 12,266.00 141.34 66.00 50.50 1,414.50 6,322.00

2006 12,575.46 12,575.46 963.05 27.45 2,114.65 88.60 1,615.97 5,284.23

2007 12.610,00 12.610,00 660,10 61,20 2.504,00 218,50 3.060,43 6.711,54

2008 14.099,80 14.099,80 1.345,88 11,82 624,00 10,50 6.354,22 15,55

2009 13.117,70 13.117,70 1.336,02 22,75 44,27 611,40 17.484,19 809.524,18

Sumber: Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Banjarbaru, 2010

Tabel II.28 Produktivitas Tanaman Pangan Kota Banjarbaru (2005-2009 Kw/Ha) Janis Tanaman Padi sawah Padi Ladang P.Sawah + Ladang Jagung Kedelai Kacang Tanah Kacang Hijau Ubi Kayu Ubi Jalar Sayuran Buah-buahan

2005 31.74 31.74 36.48 11.00 99.67 1.21 33.54

2006 34.83 34.83 54.26 15.25 136,429 21.35 34.77 93.18

2007 36,90 36,90 25,00 12,00 160,00 105,05 30,19 0,45

2008

2009

34,51 34,51 23,61 6,09 49,76 7,14 32,00 0,04

35,86 35,86 25,77 17,31 7,81 35,18 -

Sumber: Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Banjarbaru, 2010

Sementara itu, potensi sektor perikanan di Kota banjarbaru cukup besar, khususnya yang mencakup perikanan kolam, karamba dan jaring apung. Namun jumlah rumah tangga perikanan (RTP) di Kota Banjarbaru masih cukup terbatas, menurut data tahun 2009 hanya sekitar 248 rumah tangga dengan sebagian besar rumah tangga mengusahakan kolam. Potensi sektor perikanan dan jumlah RTP di Kota Banjarbaru pada tahun 2009 secara rinci dapat dilihat dalam Tabel II.29. dan Tabel II.30. Tabel II.29 Jumlah Luas Areal Potensi dan Produksi Perikanan Jenis Areal Sungai Danau Kolam Karamba Sawah/Mina Padi Jaring Apung

Luas Areal Potensi (Ha) 90 29 54 57 64 -

Jumlah Produksi (Kg) 0 0 961.800 149,7 5 43

Sumber: Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Banjarbaru, 2009

30



Tabel II.30 Jumlah Rumah Tangga Perikanan (RTP) Tahun 2009 Jenis

Jumlah Rumah Tangga

Perairan Umum Kolam Keramba Mina Padi Jaring Apung Pembenihan Total

50 131 18 20 16 13 248


Sub sektor peternakan dan hasil-hasilnya yang meningkat, baik secara nilai, kontribusi, maupun pertumbuhannya di Kota Banjarbaru didominasi oleh produk peternak jenis unggas, terutama ayam potong. Selain unggas, jenis ternak yang cukup banyak populasinya di Kota Banjarbaru pada Tahun 2009 adalah kambing, sapi dan babi. Tabel II.31 merinci populasi ternak, baik besar maupun kecil di Kota Banjarbaru pada Tahun 2009. Tabel II.31 Populasi Ternak Besar dan Kecil Tahun 2009 Jenis Ternak Kerbau Sapi Kambing Babi Unggas: a. Ayam Buras b. Ayam Potong c. Ayam Petelur d. Puyuh e. Angsa f. Itik

Populasi (Ekor) 12 6.750 7.180 15.812 402.034 2.020.350 33.853 43.467 1.283 12.425


Sub sektor perkebunan di Kota Banjarbaru, berdasarkan luas lahannya, didominasi oleh karet dan kelapa dalam/rakyat. Produk perkebunan yang lain dari wilayah Kota Banjarbaru adalah komoditas kelapa hibrida, kelapa sawit kopi, melinjo, dan cengkeh. Tabel II.32 merinci luas lahan dan produksi tanaman perkebunan menurut jenis komoditi pada perkebunan rakyat di Kota Banjarbaru pada Tahun 2009. Sementara itu, sub sektor kehutanan yang memiliki nilai dan kontribusi terendah dalam PDRB sektor pertanian Kota Banjarbaru hanya terdiri dari jenis tanaman hutan rakyat, antara lain akasia, galam, jati, sengon, mahoni, dan jenis lain. Sengon merupakan jenis tanaman hutan rakyat yang paling dominan potensi/tegakan hutan rakyat di Kota Banjarbaru pada Tahun 2009.

31



Tabel II.32 Luas Lahan dan Produksi Tanaman Perkebunan Menurut Jenis Komoditi pada Perkebunan Rakyat di Kota Banjarbaru tahun 2009 Jenis Tanaman Perkebunan Karet Kelapa Dalam/Rakyat Kelapa Hibrida Kopi Melinjo Kencur

Luas Lahan (Ha)

Produksi

Satuan Produksi

577 208 38 16 29 7

2.678 1.171.406 213.750 32 57.600 520

Kwintal Butir Butir Kwintal Kilogram Kwintal


Tabel II.33 Potensi /Tegakan Hutan Rakyat Jenis Tanaman Hutan Rakyat Akasia Galam Jati Sengon Mahoni Jenis Lain

Jumlah (Pohon) 19.182 2.502 13.320 75.060 47.538 125.100


Perdagangan. Dalam periode Tahun 2005-2009, sub sektor perdagangan besar dan eceran merupakan sub sektor yang paling dominan kontribusinya terhadap PDRB sektor perdagangan, restoran, dan perhotelan di Kota Banjarbaru, walaupun secara umum memiliki kecenderungan yang menurun secara lambat. Sebaliknya, sub sektor restoran dan sub sektor perhotelan yang kontribusnya tidak dominan lambat laun mengalami peningkatan. Bila ditinjau dari pertumbuhannya, sub sektor perhotelan mengalami pertumbuhan yang lebih cepat dibandingkan dengan sub sektor lain dalam sektor perdagangan, restoran, dan perhotelan. Kontribusi dan pertumbuhannya tersebut secara rinci disajikan dalam Tabel II.34. Aktifitas sub sektor perhotelan tercermin dari ketersediaan fasilitas akomodasi. Fasilitas akomodasi di Kota Banjarbaru pada tahun 2009 berjumlah 23 buah yang sebelumnya tahun 2005 hanya ada 20 buah. Fasilitas tersebut terpusat di Kecamatan Banjarbaru Utara dan Selatan, yaitu sebanyak 20 buah dan 3 buah berada di Kecamatan Landasan Ulin. Sedangkan kamar yang tersedia secara total adalah berjumlah 447 buah kamar.

32



Tabel II.34 Kontribusi dan Pertumbuhan Sektor Perdagangan, Restoran, dan Perhotelan dalam PDRB Kota Banjarbaru Tahun 2005-2009 Deskripsi

2005

Kontribusi (Persen) 1. Perdagangan: Besar & Eceran 2. Restoran 3. Perhotelan PDRB Perdagangan, Resto., & Perhotelan (Rp. Milyar) Pertumbuhan (Persen) 1. Perdagangan: Besar & Eceran 2. Restoran 3. Perhotelan PDRB Perdagangan, Resto., & Perhotelan (%)

2006

2007

2008

2009

89.34 1.04 9.62

89.44 1.12 9.44

87.98 1.74 10.28

87.22 1.92 10.87

86.69 2.02 11.29

210.26

231.52

254.91

287.49

322.72

4.38 6.84 7.82

5.71 5.31 6.45

5.68 5.51 6.52

6.11 7.85 7.33

6.55 7.04 7.69

4.68

5.77

5.96

6.23

6.65

Sumber Kota Banjarbaru Dalam Angka, 2010

Perindustrian. Sektor industri pengolahan di Kota Banjarbaru hanya terdiri dari sektor industri tanpa migas. Walaupun nilainya meningkat, namun pertumbuhan sektor industri pengolahan cukup rendah yaitu di bawah 5 persen pertahun dalam periode tahun 2005-2009. Berdasarkan jenis industrinya dari 1.024 perusahaan yang ada di Kota Banjarbaru pada tahun 2009, jumlah perusahaan industri yang terbanyak adalah perusahaan yang bergerak dalam jenis makanan, minuman, dan tembakau sebanyak 263 perusahaan. Hal ini menunjukkan terjadinya pergeseran dari kondisi Tahun 2006 yang didominasi jenis industri kayu dan hasil dari kayu dan rotan yaitu sebanyak 198 perusahaan (sekitar 29 persen) dan disusul oleh industri makanan, minuman, dan tembakau dengan jumlah sebanyak 174 perusahaan (sekitar 25 persen). Tabel II.35 Kontribusi dan Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan dalam PDRB Kota Banjarbaru Tahun 2005-2009 Deskripsi Kontribusi (Persen) 1. Industri Migas 2. Industri Tanpa Migas PDRB Industri Pengolahan (Rp. Milyar) Pertumbuhan (Persen) 1. Industri Migas 2. Industri Tanpa Migas PDRB Industri Pengolahan (Persen)

2005 -

2006 -

2007

2008

2009

-

100.00 147.80

100.00 161.67

100.00 189.60

100.00 202.17

100.00 219.61

3.19

0.65

1.08

1.02

1.56

3.19

0.65

1.08

1.02

1.56

Sumber: Kota Banjarbaru Dalam Angka, 2010

Dari data 2006 dan 2009 terlihat perkembangan yang pesat pada industri makanan, minuman, dan tembakau yang bertambah 89 perusahaan. Sedangkan berdasarkan kelompok tenaga kerjanya, jumlah perusahaan terbanyak di Kota Banjarbaru pada tahun yang sama adalah perusahaan rumah tangga (1-4 orang tenaga kerja) yaitu sebanyak 107 perusahaan pada Tahun 2006 dan meningkat menjadi 183 perusahaan pada Tahun 2009. Perusahaan kecil (5-19 orang tenaga kerja) yang berjumlah 51 perusahaan pada Tahun 2006 dan meningkat menjadi 68 perusahaan pada Tahun 2009. 33



Tabel II.36 Jumlah Perusahaan Industri Menurut Jenis dan Kelompok Tenaga Kerja di Kota Banjarbaru Tahun 2009 Jenis Industri

Besar

Makanan, Minuman dan Tembakau Tekstil, Pakaian Jadi dan Kulit Kayu dan Hasil dari Kayu dan Rotan Kertas, Barang dari Kertas & Percetakan Dasar Dari Barang Logam Lain-Lain Jumlah

Sedang 2 0 1 0 0 1 4

Kecil

10 0 17 3 3 6 39

R.Tangga

68 11 59 24 43 58 263

183 24 116 71 96 212 702

Total 263 35 193 98 142 277 1.008

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi, 2009

2.1.4.2. Fasilitas Wilayah/Infrastruktur Transportasi sebagai salah satu penggerak roda perekonomian sangatlah penting bagi perkembangan daerah perkotaan disamping dukungan kualitas jalan yang baik. Sarana jalan yang dimiliki Pemerintah Kota Banjarbaru, sangat bermanfaat untuk memperlancar kegiatan ekonomi maupun non ekonomi masyarakat. Potensi jalan yang ada di Wilayah Kota Banjarbaru mencakup jalan nasional, jalan provinsi dan jalan kabupaten/kota. Dengan itu akses masyarakat kepada fasilitas publik ataupun mobilitas perekonomian akan semakin mudah dan efisien yang pada gilirannya akan mendorong tingkat perekonomian daerah itu sendiri. Sehingga keterkaitannya terhadap sosial ekonomi masyarakat sangat erat dan akan berdampak kepada ketersediaan sumber daya. Dalam hal pelayanan umum, transportasi sangat penting peranannya sebagai sarana penyedia jasa angkutan guna mendorong pemerataan pelayanan dan mempermudah akses masyarakat terhadap pelayanan publik yang tersedia. Bidang transportasi/perhubungan yang ada di Kota Banjarbaru meliputi perhubungan darat dan perhubungan udara. Perhubungan darat yang berupa jalan darat yang ada di Kota Banjarbaru merupakan penghubung yang sangat vital bagi arus lalu lintas antara ibukota Provinsi Kalimantan Selatan dengan 13 kabupaten/kota lainnya dan sekaligus penghubung utama antara Provinsi Kalimantan Selatan dengan Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Peningkatan kualitas perhubungan harus pula didukung dengan peningkatan prasarana jalan dan jembatan. Sampai dengan tahun 2009, sebagaimana Tabel II.37 menunjukkan jalan nasional maupun provinsi yang berada di wilayah Kota Banjarbaru mencapai 26,5 km dengan kelas jalan IIIa dan 19 km dengan kelas jalan IIIb. Untuk jalan nasional seluruhnya merupakan jalan aspal dalam kondisi baik. Jalan provinsi seluruhnya jalan aspal dengan kondisi 30,36% sedang dan 69,57% baik. Tabel II.37 Panjang Jalan Negara, Provinsi dan Kota Menurut Kelas Jalan (Km) Kelas Jalan

Negara

Provinsi

Kota

Kelas I Kelas II Kelas III Kelas III a Kelas III b Kelas III c Kelas Tidak Dirinci

26,500 26,500

19,000 19,000

21.625 493,550 515,175

Jumlah

Sumber: Kota Banjarbaru dalam Angka 2010

34



Tabel II.38 Karakteristik Jaringan Jalan di Wilayah Kota Banjarbaru Tahun 2009 (Km) Status Karakteristik Jalan 1. Jenis Permukaan A Aspal B Batu C Kerikil D Tanah Jumlah 2. Kondisi A Baik B Sedang C Sedang/Rusak D Rusak E Rusak Berat Jumlah

Negara/Nasional (Km) (%)

Provinsi (Km) (%)

26.50

100

19.00

100

26.50

100

19.00

100

26.50

100

13.22 5.77

69,57 30,36

-

0,00

19.00

100

26.50

100

Kota

Jumlah (Km) (%)

(Km)

(%)

428.839 8.279 78.057 515.175

83,24 1,61 0.00 15.15 100.0

474.339 8.279 0.00 78.057 560.675

84,60 1,47 0.00 12,93 100.0

282.274 153.830 0.00 73.226 5.845 515.175

54,79 29,85 0.00 14,21 1,13 100

321.994 159.600 0.00 73.226 5.845 560.675

57,42 28,46 0.0 13,06 1,04 100

Sumber : Kota Banjarbaru dalam Angka 2010

Jalan kota yang dibawah pengawasan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kota Banjarbaru sepanjang 515,175 km yang terdiri dari 428,839 Km permukaannya sudah beraspal dan 54,79% atau 282,274 km kondisinya baik, Kondisi jalan dengan permukaan berbatu, kerikil dan tanah masing-masing adalah 8,279 km, 0 km dan 78,057 km. Kondisi jalannya yang rusak berat 1,13%, yang rusak 14,21% dan yang kondisinya sedang 29,85%. Panjang jalan terpanjang adalah jalan kelas IIIc dengan panjang 493,550 km. Jika dilihat panjang jalan pada masing-masing kecamatan, ruas terpanjang berada di Kecamatan Landasan Ulin dengan total panjang 125.646 km dengan jenis permukaan aspal 101.993 km dan tanah 23.653 km dengan luas Kecamatan Landasan Ulin adalah 92,42 km2 atau 24,9 persen dari luas Wilayah Kota Banjarbaru. Sementara Kecamatan Cempaka dengan luas wilayah 146,70 km2 atau 39,5 persen wilayah Kota Banjarbaru, memiliki jalan dengan panjang keseluruhan 124.968 km dengan jenis permukaan aspal 97.786 km, batu 4.034 km, dan tanah 23.148 km. Perbandingan luas wilayah kecamatan dengan panjang jalan yang dimiliki dapat dilihat dalam Tabel II.39. Secara proporsional dengan luas wilayah masing-masing kecamatan, Kecamatan Banjarbaru Utara dan Banjarbaru Selatan yang memang berada di pusat kota telah mempunyai infrastruktur jalan yang lebih baik daripada kecamatan lainnya dimana luas wilayah masing-masing adalah 6,58 persen dan 5,91 persen dari luas wilayah Kota keseluruhan. Dengan mulai dilaksanakannya pembangunan pusat perkantoran Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan yang berlokasi di Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru, sebagai tindaklanjut persiapan pemindahan Pusat Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan dari Banjarmasin ke Banjarbaru, maka akselerasi pembangunan dan peningkatan jalan di Kecamatan Cempaka perlu ditingkatkan. Perbaikan infrastruktur perlu ditingkatkan seiring dengan peningkatan aktivitas pemerintahan dan masyarakat di Wilayah Kecamatan Cempaka untuk menunjang mobilitas pemerintahan nantinya.

35



Tabel II.39 Karakteristik Jaringan Jalan di Kota Banjarbaru Berdasarkan Jenis dan Kondisi Jalan, Dirinci setiap kecamatan, Tahun 2009 Kondisi Permukaan Jenis Permukaan Baik 1. Landasan Ulin Aspal Batu Kerikil Tanah 2. Liang Langgang Aspal Batu Kerikil Tanah 3. Cempaka Aspal Batu Kerikil Tanah 4. Banjarbaru Utara Aspal Batu Kerikil Tanah 5. Banjarbaru Selatan Aspal Batu Kerikil Tanah

Sedang

Rusak

Rusak Berat

Jumlah

63.014 9.907

37.768 6.504

1.211 7.242

-

101.993 23.653

22.094 4.416

20.196 1.600

11.515 4.245 4.764

-

53.805 4.245 10.780

59.760 603 -

29.807 1.402

8.219 3.431 15.901

5.845

97.786 4.034 23.148

51.420 -

34.622 6.809

617 7.802

-

86.659 14.611

66.356 -

17.372 1.094

4.868 4.771

-

88.596 5.865


Data dari sarana dan prasarana wilayah akan berguna untuk melihat tingkat ketersedian dan potensi daerah dalam transportasi, telekomunikasi, listrik, energi, air bersih, telematika dan permukiman beserta pemanfaatannya dalam mendukung aktivitas perekonomian daerah. Peningkatan atas sarana dan prasarana akan meningkatan pula kemampuan perkembangan daerah, karena kemajuannya juga ditentukan dengan baiknya kualitas dari sarana dan prasarana. Jika dilihat dari jumlah kendaraan yang beroperasi di kota Banjarbaru, jenis kendaraan didominasi oleh sepeda motor, 81 persen pada tahun 2009 dari keseluruhan populasi kendaraan bermotor. Untuk kendaraan umum didominasi oleh bis kecil/ micro bus yang jumlahnya 4.520 unit pada tahun 2009 atau naik sebesar 10 persen dibandingkan tahun sebelumnya, namun untuk jumlah bus besar di kota Banjarbaru jumlahnya masih sangat terbatas yaitu 19 unit. Sedangkan untuk kendaraan pribadi roda empat populasinya terhadap total kendaraan adalah 6 persen (pickup, sedan dan jeep). Secara umum jumlah kendaraan umum terhadap jumlah penduduk sudah cukup terpenuhi, dengan total penduduk sebanyak 171.496 orang dilayani oleh 4.520 unit mini bus. Secara keseluruhan terjadi kenaikan jumlah kendaraan bermotor sebanyak 14.6 persen. Kenaikan terbesar terjadi pada jenis truck sebesar 23.2 persen dan Sepeda Motor sebesar 16.8 persen. Pemerintah Kota berusaha meningkatkan prasarana dan fasilitas perhubungan yang diukur dari meningkatnya terminal angkutan kota dan meningkatnya halte.

36



Tabel II.40 Jumlah Kendaraan Roda Dua dan Roda Empat Dirinci Menurut Jenisnya (Unit) Jenis Kendaraan

2009

Sepeda Motor Scoter Mini Bus/Micro Bus Bus Pick Up Sedan Jeep Truck Jeep Roda Tiga

60.347 208 4.520 19 1.683 807 1.142 1.935 1.142 54


Sebagai langkah untuk mengantisipasi atas pemindahan Pusat Perkantoran Pemerintah Provinsi ke Kota Banjarbaru, tentunya penyediaan infrastruktur dan sarana transportasi harus dipersiapkan dengan baik secara proporsional dengan perkembangan penduduk dan aktivitas/mobilitasnya karena akan terjadi mobilisasi orang yang cukup besar. Tentunya arus lalulintas akan semakin padat dan ramai. Dimana saat ini jumlah trayek berjumlah 11 tujuan, tentunya ini harus diperluas untuk melayani arus mobilitas yang semakin ramai tersebut. Namun perlu diingat pula, penentuan titik-titik tujuan dari setiap trayek harus dapat mencakup keseluruhan akses masyarakat. Untuk transportasi udara jumlah penumpang yang berangkat dari Bandara Syamsudin Noor pada tahun 2009 sebanyak 1.032.415 orang sedangkan untuk jumlah penumpang yang datang ke Bandara Syamsudin Noor berjumlah 1.017.582 orang. Sedangkan jumlah bagasi yang dibongkar dan dimuat berjumlah 8.248.976 ton dan 10.442.731 ton, secara rata-rata arus penumpang, baik kedatangan maupun keberangkatan mengalami kenaikan sebesar 6.5 persen. Untuk frekuensi kedatangan dan sebaliknya tidak mengalami kenaikan yang signifikan meskipun secara kuantitas terjadi kenaikan jumlah penumpang dan barang. Tabel II.41 Jumlah Pesawat dan Penumpang yang Berangkat dari Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin Tahun 2005 dan 2009 Bulan Januari Pebruari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember Jumlah

Jumlah Pesawat 708 555 626 572 580 622 711 640 604 587 617 638 7,460

2005 Jumlah Penumpang Naik Turun 51,821 53,362 45,145 44,339 53,249 48,352 52,364 49,121 52,352 50,089 56,715 51,909 70,400 70,337 64,514 61,458 63,701 59,992 53,639 46,877 56,342 60,256 60,580 56,457 680,822 652,549

Jumlah Bagasi Bongkar Muat 490,975 394,095 436,544 341,217 430,879 341,269 428,887 285,991 453,151 338,057 478,876 424,596 715,528 550,802 593,142 511,101 591,701 486,631 472,399 453,455 586,746 467,708 560,597 487,391 6,239,425 5,082,313

2009 Jumlah Penumpang Naik Turun 77.792 84.704 72.186 71.131 81.093 77.329 77.026 74.180 77.026 74.180 90.737 85.120 93.010 94.278 89.403 83.007 92.675 75.713 88.807 105.445 89.388 89.245 103.272 103.250 1.032.415 1.017.582

Jumlah Bagasi Bongkar Muat 810.153 533.691 634.639 454.425 675.407 521.271 656.570 481.393 656.570 481.393 718.631 613.066 916.885 654.568 1.061.494 992.823 871.043 912.146 1.282.761 902.234 951.949 793.241 1.206.629 908.725 10.442.731 8.248.976

Sumber: Kota Banjarbaru dalam Angka 2005 & 2009

37



Peranan pos dan telekomunikasi dalam struktur perekonomian Banjarbaru memang tidak begitu dominan, tetapi dalam menunjang pembangunan di daerah ini cukup besar. Tanpa adanya kontribusi telekomunikasi, dunia usaha di daerah ini tidak semaju seperti sekarang. Berbagai usaha pemerintah untuk memperlancar pelayanan komunikasi, salah satunya peningkatan mutu layanan jasa Pos. Namun tidak dapat dipungkiri dengan maraknya pengembangan teknologi informasi, pemakaian jasa Pos semakin berkurang. Sedangkan pemakaian internet dan telekomunikasi yang menggunakan teknologi wireless terus berkembang pesat. Tabel II.42. Jumlah Fasilitas Pelayanan Pos Setiap Kecamatan Kantor Pos Pembantu 1 1 2

Kecamatan Landasan Ulin Liang Anggang Cempaka Banjarbaru Selatan Banjarbaru Utara Jumlah

Rumah Pos 1 1 2

Pos Keliling Desa -

Sumber : Kota Banjarbaru Dalam Angka, 2009

Data dari PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Banjarbaru dapat dilihat bahwa di wilayah Kota Banjarbaru terdapat 2 Kantor Pos Pembantu dan 2 Rumah Pos. Nilai benda pos yang terjual selama tahun 2009 sebesar 6,30 milyar rupiah, dimana yang terbanyak adalah dari penjualan Materai. Sementara jika dilihat dari arus penerimaan dan pembayaran maka arus penerimaan lebih banyak dibandingkan arus pembayaran, arus penerimaan terbanyak berasal dari pembayaran giro pos atau 67.91 persen dari total arus penerimaan. Jika dilihat dari infrastruktur pelayanan pos, saat ini pelayanan pos masih terpusat di kecamatan Banjarbaru Utara, 76 persen jumlahnya dari keseluruhan fasilitas pelayanan pos dari seluruh kecamatan yang berjumlah 2 unit. Pelanggan listrik yang tercatat pada PT.PLN Ranting Banjarbaru berjumlah 60.198 dengan berbagai jenis tarif . KWH terjual sebanyak 138.796.299 dengan nilai mencapai 94,95 milyar rupiah. Nilai tersebut terdiri dari beberapa jenis pelanggan yaitu 1,85 milyar rupiah pelanggan sosial, pelanggan rumah tangga 48,43 milyar rupiah, pelanggan usaha 24,33 milyar rupiah, industri 9,21 milyar rupiah, Kantor dan PJU 10,48 milyar rupiah dan 671,2 juta rupiah dari pelanggan lain-lain (PS dan TS) Tabel II.43 Jumlah Pelanggan Listrik, VA Tersambung dan Kwh Terjual Di PT PLN Ranting Banjarbaru Menurut Jenisnya Tahun 2009 Jenisnya Sosial Rumah tangga Usaha Industri Kantor/ PJU PS & TS Jumlah

Jenis S2 R B I PI s.d P3 -

Pelanggan 1.055 55.576 2.998 62 507 60.198

VA Terpasang 2.211.400 42.631.900 15.071.400 6.547.100 6.897.605 73.359.405

KWH Terjual 3.085.366 84.760.898 27.151.496 12.034.687 11.673.512 90.340 138.796.299

Sumber : PT. PLN Ranting Banjarbaru

38



Data yang diperoleh dari PDAM Kabupaten Banjar mengenai produksi PDAM Kabupaten Banjar di Kota Banjarbaru menunjukkan bahwa dari jumlah 8,964 juta m3 air bersih yang diproduksi sekitar 8,512 juta m3 telah didistribusikan, namun yang terjual hanya 6,066 juta m3 saja. 2,445 juta m3 sisanya telah susut atau hilang. Jumlah air bersih yang diproduksi dan didistribusi kan tersebut masih termasuk untuk Kabupaten Banjar, karena merupakan satu sistem pengolahan dan pendistribusian. Jumlah pelanggan air minum di Kota Banjarbaru mencapai 15.570 pelanggan dengan rincian di kecamatan Landasan Ulin dan Liang Anggang ada 2.408 pelanggan, Cempaka 326, Banjarbaru Utara 4.290 pelanggan dan Banjarbaru Selatan 8.546 pelanggan. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel II.44 Jumlah Pelanggan Air Minum Dirinci Setiap Kecamatan Tahun 2009 Kecamatan

Pelanggan (Rumah Tangga)

1. Landasan Ulin dan Liang Anggang 2. Cempaka 3. Banjarbaru Utara 4. Banjarbaru Selatan Jumlah

2.408 326 4.290 8.546 13.574

Sumber : P D A M Kabupaten Banjar

Salah satu sektor yang dapat diandalkan sebagai sumber devisa negara adalah sektor Pariwisata. Pembangunan di bidang pariwisata diarahkan untuk meningkatkan gerak roda perekonomian daerah melalui pengembangan potensi kepariwisataan yang dapat memberikan multiplier effect terhadap penyerapan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat serta meningkatan penerimaan daerah. Nama dan Alamat Objek Wisata yang ada di Kota Banjarbaru pada Tahun 2009 adalah sebagaimana Tabel 2.45 berikut. Tabel II.45 Nama dan Alamat Objek Wisata yang Ada di Kota Banjarbaru Tahun 2009 No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Nama Objek Wisata Taman Chandra Kirana Kolam Renang Idaman Lapangan Golf Swargaloka Taman Van Der Pijl Taman Air Mancur Mingguraya Taman Bermain Idaman Warung Minggu Raya Sirkuit Sungai Ulin Sirkuit Cempaka Pendulangan Intan Cempaka & Pumpung Lesehan Bina Wisata Hutan Pinus Museum Lambung Mangkurat Makam Pahlawan Bumi Kencana Makam Syuhada Haji Makam H. Hasan Basri Makam Ratu Syarifah Lapangan DR. Murjani Stadion Mini Gawi Sabarataan Bandara Syamsudin Noor Bundaran Simpang Empat Monumen Trisakti Danau Kota Banjarbaru Tugu Selamat Datang

Alamat Jl . A.Yani Km 28 Jl. Taman Gembira Barat Jl. A. Yani Km. 27 Jl. A. Yani Km. 34 Jl. A.Yani Km. 34 Jl. A.Yani Km. 34 Jl. A.Yani Km. 34 Jl. PM. Noor Sei Ulin Cempaka Sungai Tiung Cempaka Jl. Mentaos Timur Jl. Mentaos Timur Jl. A.Yani Km 34 Jl. A.Yani Km 24 Jl. A.Yani Km 24 Jl. A.Yani Km 20 Kecamatan Cempaka Jl. A.Yani Km 34 Jl. RO. Ulin Jl. A.Yani Km 25 Jl. A.Yani Km 35,5 Kecamatan Cempaka Kecamatan Landasan Ulin Jl. A.Yani Km 26

39



No. 25 26 27 28 29 30 31

Nama Objek Wisata

Alamat

Bakantan Park Agrowisata Durian Kota Citra Graha Park Museum Permata Museum Lahan Rawa Tugu Adipura Taman Simpang Empat

Gt Manggis Gt Manggis Kota Citra Jl A Yani Km 18 Kec. Landasan Ulin Kec. Landasan Ulin Jl. A. Yani Km. 34 Jl. A. Yani Km. 36

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2010

2.1.4.3. Iklim Berinvestasi Salah satu faktor yang turut mempengaruhi iklim untuk berinvestasi adalah perlindungan atau jaminan keamanan. Dengan laju pertumbuhan penduduk yang tinggi dan pembangunan yang sangat pesat tentunya mempunyai permasalahan dalam bidang keamanan. Berbagai upaya telah dilaksanakan demi terwujudnya keamanan, keselamatan dan kenyamanan. Tabel II.46 Banyaknya Peristiwa Kejahatan Tahun 2005-2009 Tahun

Dilaporkan

Diselesaikan

2005 2006 2007 2008 2009

516 308 721 600

318 162 394 316


Selama tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 telah banyak terjadi beberapa peristiwa kejahatan sebagai dampak sosial dari semakin berkembangnya Kota Banjarbaru. Berdasarkan data dari Polresta Kota Banjarbaru yang dilaporkan oleh BPS Kota Banjarbaru dalam Banjarbaru Dalam Angka beberapa tahun terakhir, peristiwa tindak kejahatan di dominasi oleh curat, curanmor, curbis, penggelapan, narkoba dan penipuan. 2.1.4.4. Sumber Daya Manusia Disadari atau tidak pendidikan merupakan salah satu sarana penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kualitas SDM menjadi modal dasar pembangunan yang sangat penting karena walau bagaimanapun juga manusia merupakan subyek dari pembangunan yang menentukan keberhasilan dari pembangunan itu sendiri. Salah satu komponen penting dalam pembangunan manusia adalah pendidikan. Pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting yaitu meningkatkan kualitas hidup. Semakin tinggi tingkat pendidikan suatu masyarakat, semakin baik pula kualitas sumber daya manusianya. Pendidikan tertinggi yang ditamatkan merupakan salah satu indikator penting yang dapat mencerminkan keberhasilan suatu pendidikan dan juga merupakan gambaran tentang kualitas suatu penduduk. Semakin besar persentase penduduk yang mempunyai pendidikan tinggi memperbesar peluang semakin baik kualitas sumber daya manusianya. Berdasarkan Tabel II.47 terlihat bahwa adanya penduduk Kota Banjarbaru yang berusia 5 tahun keatas adalah yang memiliki ijazah SLTA yang untuk tahun 2010 mencapai 26,53 persen, kemudian yang tidak punya ijazah atau masih belum sekolah 27,69 persen. Yang menamatkan SD sebesar 17,60 persen , SLTP sederajat 16,85 persen, DI/III 3,75 persen, dan yang tamat tingkat S1 atau lebih sebesar 7,58 persen. 40



Tabel II.47 Persentase Penduduk Usia 5 Tahun Keatas Menurut Ijazah/STTB yang dimiliki di Kota Banjarbaru Tahun 2005-2010 Uraian

Tahun

Tdk/Blm tamat SD SD SLTP SLTA DI/DII/DIII DIV/S-1/S-2/S-3

2005 28,53 17,20 15,92 26,40 2,95 8,99

2006 28,12 17,56 16,44 25,79 3,33 8,76

2007 26,81 17,87 17,88 25,51 3,00 8,93

2008 26,29 20,11 16,39 26,89 2,72 7,59

2009 27,06 17,23 15,41 28,34 2,88 9,08

2010 27,69 17,60 16,85 26,53 3,75 7,58

Sumber : Susenas 2005-2010, BPS

Bila dilihat dari usia produktif maka penduduk Kota Banjarbaru dibedakan menjadi 3 kelompok yaitu : kelompok usia belum produktif (<15 thn), kelompok usia produktif (1564 thn) dan usia lanjut (>65 thn). Berdasarkan kelompok umur ini maka dapat dihitung besarnya Ratio Ketergantungan (Depedency Ratio) Angka ketergantungan menggambarkan beban tanggungan ekonomi kelompok usia produktif (15-64 tahun) terhadap kelompok usia muda (< 15 tahun) dan kelompok usia tua (> 65 tahun). Tabel II.48 Angka Ketergantungan menurut Jenis Kelamin Kota Banjarbaru Tahun 2005 - 2010 Tahun 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Laki-laki 22,60 22,75 26,41 23,94 24,55 24,91

Jenis Kelamin Perempuan 20,67 21,16 22,13 21,54 22,39 22,86

Total 43,27 43,91 48,54 45,49 46,94 47,77

Sumber : Susenas 2005-2010, BPS

Angka ketergantungan di Kota Banjarbaru dari tahun ke tahun memperlihatkan angka yang turun naik. Pada tahun 2007, angka ketergantungan di Kota Banjarbaru cukup besar yaitu mencapai 48,54. Pada tahun 2010 angka ketergantungan sebesar 47,77 yang berarti setiap 100 penduduk usia produktif menanggung sebanyak 47 penduduk usia tidak produktif, yaitu masing-masing untuk usia muda sebesar 40 jiwa dan usia tua 7 jiwa. Kenyataan ini sekaligus merupakan warning bagi pemerintah Kota Banjarbaru untuk segera mengantisipasi secara dini karena pada tahun-tahun mendatang usia muda ini memerlukan sarana pendidikan yang memadai serta bagi sebagian golongan usia muda ini ada yang memasuki usia produktif sehingga memerlukan lapangan pekerjaan dan bukan tidak mungkin akan menambah jumlah pengangguran sehingga pada akhirnya bisa terjadi kerawanan sosial.

41



BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN

3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UndangUndang Nomor 1 tentang Perbendaharaan Negara menetapkan/'penyelenggaraan pemerintahan negara untuk mewujudkan tujuan bernegara menimbulkan hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang perlu dikelola dalann suatu sistem pengelolaan keuangan negara." Yang dimaksud dengan keuangan negara menurut UU 17/2003 adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dimlai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. la meliputi (pasal 2 UU No. 17/2003) : 1. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman. 2. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga. 3. Penerimaan Negara. 4. Pengeluaran Negara. 5. Penerimaan Daerah. 6. Pengeluaran Daerah. 7. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendlri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah. 8. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum. 9. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah. ' Khusus yang menyangkut pengelolaan keuangan daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menetapkan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut." meliputi: (1) hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah, serta melakukan pinjaman; (2) kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga; (3) penerimaan daerah; (4) pengeluaran daerah; (5) kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah; (6) kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum Sedangkan yang dimaksud dengan pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah, yang dalam implementasinya harus taat terhadap asas umum pengelolaan keuangan daerah, yakni tertib, taat pada 42



peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab, memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat, serta dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah. Selanjutnya, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 jo. Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah mengatur tentang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, struktur APBD, rincian tentang pendapatan dan belanja daerah. Penyelenggaraan otonomi daerah (urusan pemerintahan dan pembangunan) di Kota Banjarbaru menimbulkan hak dan kewajiban seperti diatur dalam dua UU di atas. Berdasarkan ketentuan inilah, pengelolaan keuangan daerah dan kerangka pendanaan penyelengaraan otonomi daerah di Kota Banjarbaru dirumuskan dan diimplementasikan. Dari seluruh komponen tentang pengelolaan keuangan daerah, APBD merupakan komponen strategis. la menjadi instrumen kebijakan keuangan daerah yang amat-sangat penting, karena di dalamnya menyangkut tentang perkiraan dan perencanaan tentang pendapatan dan belanja daerah. APBD yang disusun dengan cermat dan akurat akan membantu terciptanya tertib anggaran baik secara administratif maupun sosial. Karena itu, penyusunan APBD harus mempertimbangkan prinsip-prinsip yang kokoh (rasional dan terukur), yang menggambarkan keakuratan dalam memulai kemampuan riil untuk menghimpun pendapatan daerah dari semua sumber yang sah, sebagai landasan penyusunan rencana belanja daerah. Dari prinsip rasional dan terukur inilah, penganggaran untuk setiap belanja/pengeluaran senantiasa dikaitkan dengan jaminan/kepastian tentang pendapatan/penerimaan yang sah, sehingga dengan dengan demikian, program atau kegiatan yang berimplikasi pengeluaran, tetapi tidak direncanakan, sedini mungkin dapat dihindari. Sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang sehat, semua penerimaan dan belanja daerah harus didokumentasikan atau dibukukan dengan baik dan benar. 3.1.1. Pendapatan Daerah Sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 jo. Permendagri No. 59 Tahun 2007 pendapatan daerah Kota Banjarbaru meliputi pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan penerimaan pembiayaan, serta penerimaan lain-lain yang sah. Data pendapatan daerah selama periode 2001-2009 menarik untuk dikemukakan sebagai acuan prediksi komposisi pendapatan daerah untuk periode 2011-2015. Gambar III.1 menunjukkan, dana perimbangan, khususnya dana alokasi umum, masih sangat dominan dalam komposisi struktur pendapatan daerah. Dalam periode ini, dana perimbangan mencapai proporsi di atas 75%.

43



Gambar III.1. Struktur Pendapatan Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2001-2010 (000 Rp) 66.367.461,80 2010

29.800.000 41.131.145,90

2009

320.895.878,30

23.900.000 20.793.581,39

339.713.477,50

2008

286.091.228,61

19.634.912 18.455.000 2007

252.145.000

16.000.000 8.095.038 2006

253.446.525,90

13.147.553,20 5.145.647,90

2005

176.175.931,90

10.182.044,50 6.068.744,90 2004 2003

135.469.014

10.700.912,10 4.739.067

126.763.710,90

6.831.313,90 3.144.667

2002

103.002.052

4.829.849,50 3.940.000

2001 3.079.540,60

80.206.237,10

Lain-Lain

Dana Perimbangan

PAD

Tabel 3.1 Komposisi Pendapatan daerah Kota Banjarbaru, 2001-2007 (000 Rp) REALISASI APBD KOMPONEN 1. Pendapatan Asli Daerah

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

3.079.540,6

4.829.849,5

6.831.313,9

10.700.912,1

10.182.044,5

13.147.553,2

16.000.000,0

1.1. Pajak Daerah

1.628.127,6

2.779.354,2

3.598.553,6

4.062.132,4

4.292.855,7

6.923.487,5

6.038.897,0

1.2. Retribusi Daerah

1.167.756,3

1.757.959,1

2.431.451,1

4.388.321,7

5.076.926,3

7.153.869,1

5.636.647,2

25.881,8

53.999,6

63.123,1

29.271,7

385.500,0

1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan 1.4. Lain-lain pendapatan Asli Daerah yang Sah

257.774,8

238.536,5

738.186,0

2.250.458,0

812.262,6

1.938.834,6

3.938.955,8

80.206.237,1

103.002.052,0

126.763.710,9

135.469.014,0

176.175.931,9

253.446.525,9

252.154.000,0

2.1. Bagi Hasil Pajak & Bukan Pajak

14.874.039,9

18.266.305,4

22.766.633,6

18.828.613,5

32.347.331,3

43.029.035,0

26.500.000,0

2.2. Dana Alokasi Umum

60.794.918,0

84.780.000,0

97.850.000,0

102.424.000,0

118.502.970,0

148.105.518,0

190.679.000,0

2.3. Dana Alokasi Khusus

405.929,0

116.353,0

5.293.503,0

6.340.000,0

7.864.262,9

10.415.916,0

34.975.000,0

853.574,3

7.876.400,5

17.461.367,7

17.425.846,5

3.940.000,0

3.144.667,0

4.739.067,0

6.068.744,9

5.145.647,9

8.095.038,0

962.820,7

2.960.138,7

3.768.535,4

0,0

0,0

0,0

0,0

88.188.598,4

113.936.707,1

142.102.627,2

152.238.671,0

191.503.624,3

274.689.117,1

286.609.000,0

2. Dana Perimbangan

2.4. Bagi Hasil Pajak & Bantuan Keuangan Provinsi 3. Lain-lain Pendapatan yang sah 4. SILPA TOTAL PENDAPATAN DAERAH

1.630.407,0

18.455.000,0

Dalam periode yang sama, Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami peningkatan ± sembilan kali lipat, tetapi peningkatan ini belum diikuti oleh penurunan proporsi dana perimbangan yang justru mengalami kebijakan kenaikan empat kali lipat pada periode yang sama. Karena itu, kebijakan keuangan daerah Kota Banjarbaru ke depan khususnya yang menyangkut pendapatan daerah, harus difokuskan pada ikhtiar peningkatan pangsa 44



PAD sebagai salah satu indikator peningkatan kemampuan berotonomi daerah meskipun proporsinya tidak mungkin melebihi kontribusi dana perimbangan dan sekaligus di sisi lain juga perlu peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan dana perimbangan. Tabel III.2. Komposisi Pendapatan Daerah Kota Banjarbaru, 2008-2010 APBD

URAIAN 2008 PENDAPATAN DAERAH

2009

2010

329.547.222.000,00

404.744.623.400,00

415.563.340.100,00

21.662.412.000,00

23.900.000.000,00

29.800.000.000,00

Hasil Pajak Daerah

7.846.099.000,00

8.357.566.000,00

9.998.562.800,00

Hasil Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang pisahkan

8.730.308.400,00

10.072.217.400,00

12.590.413.645,00

397.065.000,00

848.028.100,00

975.232.315,00

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

4.688.939.600,00

4.622.188.500,00

6.235.791.240,00

287.091.228.608,00

339.713.477.500,00

320.895.878.300,00

47.472.023.608,00

71.213.047.500,00

76.188.986.300,00

Dana Alokasi Umum

203.334.205.000,00

225.829.430.000,00

225.014.592.000,00

Dana Alokasi Khusus

36.285.000.000,00

42.671.000.000,00

19.692.300.000,00

Lain - Lain Pendapatan Daerah Bagi Hasil Pajak dari Prop. dan Pem. Daerah Lainnya

20.793.581.392,00

41.131.145.900,00

64.867.461.800,00

Pendapatan Asli Daerah

Dana Perimbangan Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil

20.793.581.392,00

39.927.145.900,00

37.378.645.900,00

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Bantuan Keuangan dari Prop./Daerah Pem. Lainnya

-

-

23.186.893.600,00

-

1.204.000.000,00

2.301.922.300,00

Bantuan Keuangan dari Pemerintah Pusat

-

-

2.000.000.000,00

Terkait dengan PAD, selama periode 2001-2009 pajak dan retribusi daerah memegang peranan yang sangat penting. Untuk meningkatkan daya saing ekonomi dan investasi daerah, kebijakan pengoptimalan PAD dari dua sumber ini akan lebih difokuskan pada retribusi daerah. 3.1.2. Belanja Daerah Belanja daerah adalah sisi lain dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang dimaksud dengan pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih, sedangkan belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja daerah terdiri atas belanja aparatur dan belanja publik. Berdasarkan pada PP Nomor 58/2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah terdiri atas belanja langsung dan biaya tak langsung. Secara umum, belanja daerah Kota Banjarbaru pada periode 2001-2007, selalu mengalami peningkatan dengan kenaikan hampir empat kali lipat, yakni dari Rp 85.233.300.600,- (2001) menjadi Rp 314.598.950.800,- (2007). Demikian pula dengan belanja aparatur, Sampai pada periode 2006-2007, belanja aparatur naik sebesar ± tiga kali lipat, sedangkan belanja publik sedikit penurunan dari Rp 128.654.470.700,- (2006) menjadi Rp 117.745.956.200 (2007).

45



Gambar III.2. Komposisi dan Perkembangan Belanja Daerah Kota Banjarbaru, 2001-2007 (000 Rp)

350.000.000,0 300.000.000,0 250.000.000,0 200.000.000,0 150.000.000,0 100.000.000,0 50.000.000,0 0,0 2001

2002

2003

Belanja Aparatur

2004

2005

Belanja Publik

2006

2007

Total Belanja

Dengan nomenklatur struktur yang berbeda, belanja daerah Kota Banjarbaru pada periode 2008-2010 mengalami fluktuasi; naik dari Rp 375.115.271.000.- (2008) menjadi Rp 477.909.197.558.- (2009), kemudian turun menjadi Rp 461.023.640.900.- pada 2010. Gambaran tentang komposisi belanja tak langsung dan langsung pada periode 2008-2009 hampir sama dengan periode sebelumnya; biaya langsung lebih besar jumlahnya daripada belanja tak langsung. Pada belanja tak langsung, komponen belanja pegawai mencapai ± 50%, sedangkan pada belanja langsung, komponen belanja sangat dominan, Komposisi seperti ini akan terus ditingkatkan agar APBD Kota Banjarbaru selama periode 2011-2015 tetap prorakyat, yang tercermin pada lebih besarnya komponen belanja langsung daripada belanja tidak langsung. Sedangkan pada pendapatan daerah, seperti dikemukakan di atas, peningkatan peran PAD akan terus diupayakan, sehingga tetapi berada kisaran kategori tinggi.

46



Gambar 3.3. Perbandingan antara Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Kota Banjarbaru Tahun 2008-2009

600.000.000.000,00 500.000.000.000,00 400.000.000.000,00 300.000.000.000,00 200.000.000.000,00 100.000.000.000,00 2008 Belanja Tidak Langsung

2009 Belanja Langsung

BELANJA DAERAH

Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) merupakan instrumen kebijakan publik yang strategis bagi sebuah daerah. Dalam beberapa tahun terakhir, kualitas instrumen kebijakan publik ini tidak hanya diukur berdasarkan pada peningkatan nilai nominalnya, tetapi juga orientasi/keberpihakan kepada rakyat (pro-poor). Dalam 5 tahun terakhir, APBD Kota Banjarbaru mengalami peningkatan cukup signifikan. Pada Tahun Anggaran (TA) 2005, APBD Kota hanya berjumlah ± Rp 192 milyar. Pada TA 2010 naik ± 3 kali lipat menjadi sekitar Rp 417 milyar. Selain itu, komponen untuk belanja langsung senantiasa lebih besar daripada belanja tak langsung dalam komposisi belanja daerah. Ini menunjukkan bahwa belanja daerah tidak hanya berputar di lingkungan birokrasi pemerintah kota, tetapi lebih banyak dinikmati penduduk.

47



Gambar III.4. Realisasi APBD Kota Banjarbaru 2005 - 2009 (milyar Rp) 405 73 330

478

421

91 287 315

0

275

198

0

192 172

0 TA 2005

TA 2006

TA 2007

TA 2008

TA 2009

Pendapatan

192

275

287

330

405

Belanja

172

198

315

421

478

0

91

73

Pembiayaan

0

0 Pendapatan

Belanja

Pembiayaan

Pada sisi pendapatan, dana perimbangan masih sangat dominan, sementara kontribusi PAD masih relatif kecil. Karena itu, seperti dikemukakan di atas, arah kebijakan pengelolaan keuangan daerah di masa-masa mendatang terus difokuskan pada kontribusi PAD yang tetap pada kategori tinggi, sementara alokasi dana perimbangan akan terus dipertajam fokusnya untuk pembiayaan yang berhubungan langsung dengan kebutuhan program dan hajat hidup orang banyak. 3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu 3.2.1. Belanja Daerah (Proporsi Penggunaan Anggaran) Struktur belanja dalam APBD Kota Banjarbaru terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Belanja tidak langsung, merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, seperti berikut : a. Belanja pegawai dalam bentuk gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan pegawai, penerimaan lainnya pimpinan dan Anggota DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Biaya Pemungutan Pajak Daerah. b. Belanja hibah, yaitu pemberian hibah untuk penyelenggaraan program dan kegiatan yang bersifat cross cutting issue. c. Bantuan sosial, yaitu bantuan sosial organisasi kemasyarakatan antara lain bantuan keagamaan, pendidikan, kemasyarakatan, pengadaan pangan dan bantuan partai politik. d. Belanja Bagi Hasil, meliputi belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada kabupaten/kota. e. Belanja tak terduga, untuk kegiatan yang bersifat tidak bisa atau diharapkan tidak terulang. 48



Belanja Langsung, merupakan belanja yang dianggarkan terkait langsung dengan program dan kegiatan, seperti berikut : a. Belanja Pegawai, belanja pegawai untuk pengeluaran honorarium PNS dan honorarium non PNS. b. Belanja Barang dan Jasa, belanja barang dan jasa untuk pengeluaran bahan habis pakai, bahan material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak dan penggandaan, sewa perlengkapan dan alat kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus, perjalanan dinas, beasiswa pendidikan PNS, kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis, perjalanan pindah tugas dan lain sebagainya. c. Belanja Modal, untuk pengeluaran pengadaan tanah, alat-alat berat, alat-alat angkutan didarat bermotor, alat-alat angkutan darat tidak bermotor, alat-alat angkutan di air bermotor, alat-alat angkutan di air tidak bermotor, alat-alat bengkel, alat-alat pengolahan pertanian dan peternakan, peralatan kantor, perlengkapan kantor, komputer dan lain-lain. 3.2.2. Pembiayaan Daerah Pembiayaan daerah, semua penerimaan yang perlu dibayar kemabali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan sebagai berikut : a. SILPA tahun anggaran sebelumnya; b. Pencairan dana cadangan; c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahankan; d. Penerimaan pinjaman daerah; e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman; f. Penerimaan piutang daerah; g. Penerimaan kembali penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah; dan h. Penerimaan kembali dana talangan. Pengeluaran pembiayaan sebagai berikut : a. Pembentukan dana cadangan; b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah; c. Pembayaran pokok utang; d. Pemberian pinjaman daerah; e. Pembayaran utang belanja; f. Pemberian dana talangan; dan g. SILPA tahun berkenaan. 3.3.

Kerangka Pendanaan

Kebijakan keuangan daerah Kota Banjarbaru periode 2011-2015 diarahkan untuk mengoptimalkan penerimaan daerah baik yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), maupun dana perimbangan serta penerimaan pembiayaan. Berdasarkan potensi dan kapasitas pemerintah Kota selama beberapa tahun yang lalu, APBD Kota Banjarbaru lima tahun ke depan baik secara nominal maupun kualitasnya tetap akan mengalami peningkatan/perbaikan. Dengan proyeksi yang agak konservatif, diperkirkan APBD Kota ini, dari sisi pendapatan daerah, akan mengalami kenaikan dari ± Rp 420 milyar pada TA 2011 menjadi ± Rp 428 milyar pada TA 2015 atau dari Rp ± 464 milyar pada TA 2011 menjadi ± Rp 474 milyar pada TA 2015 pada sisi belanja daerah. 49



Gambar 3.5 Proyeksi APBD Kota Banjarbaru 2011 – 2015 (milyar Rp)

TA 2011

TA 2012

TA 2013

TA 2014

TA 2015

Pendapatan

419

422

424

426

428

Belanja

464

466

469

471

474

Pembiayaan

44

44 Pendapatan

45 Belanja

45 Pembiayaan

45

Penetapan kebijakan dan program pembangunan yang terkait dengan penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan menimbulkan konsekuensi pendanaan (budgeting), yang pada intinya ia menghubungkan kebijakan atau program pembangunan setiap urusan/bidang dan SKPD dengan pengerahan dan pengelolaan sumberdaya. Pengerahan dan pengelolaan sumber daya ini harus didasarkan pada program-program atau sub program yang diusulkan oleh setiap SKPD, yang dikelompokan sesuai dengan tujuan/sasaran setiap Misi Pembangunan Kota. Kebijakan pembiayaan yang berkaitan dengan pengeluaran anggaran Pemerintah Kota Banjarbaru baik untuk jenis belanja tidak langsung maupun belanja langsung selama tahun 2011-2015 diarahkan untuk hal berikut : 1. Melakukan efesiensi anggaran terhadap jenis belanja/pengeluaran yang terkesan boros, seperti belanja honor, perjalanan dinas, dan belanja barang dan jasa dan dianggarkan secara selektif. 2. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi anggaran khususnya yang berkaitan dengan bantuan keuangan, bantuan sosial dan belanja hibah menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 3. Bantuan keuangan untuk kabupaten/kota diberikan secara adil dan proposional dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. 4. Belanja langsung diprioritaskan untuk membiayai belanja modal yang dapat memberikan multiflier effect dalam pertumbuhan ekonomi khususnya yang berkaitan dengan pelayanan dasar bagi masyarakat umum seperti ; pembangunan jalan dan jembatan, sarana kelistrikan, sarana air bersih, pertanian, serta pendidikan dan kesehatan. 5. Meningkatkan sinergi anggaran pembangunan melalui dana sharing antara APBN dan 50



APBD Kota, dan antara APBD provinsi dengan APBD Kota. 6. Mengembangkan pola pelaksanaan anggaran kegiatan pembangunan yang lebih efektif dan efesien, seperti multiyears kontrak yang berbasis kinerja dengan tetap memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundangan yang berlaku. 7. Meningkatkan wajib belajar 12 tahun dan 20% anggaran pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang diprioritaskan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

51



BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

4.1. Permasalahan Pembangunan Sejak dimulainya era desentralisasi yang diawali dengan dikeluarkannya UndangUndang Nomor 22 Tahun 1999 maupun Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, memberikan sebuah konsekuensi, dimana daerah harus mampu meningkatkan kemampuannya baik secara kelembagaan maupun aparatur, agar memiliki kemampuan, keterampilan, organisasi dan manajemen yang baik sehingga dapat melaksanakan pelayanan publik secara maksimal kepada masyarakat. Desentralisasi kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah memberikan otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah untuk menentukan sendiri kebijakan pembangunan daerahnya. Salah satunya adalah wewenang pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan perencanaan pembangunan di daerahnya. Dalam melakukan pembangunan daerah, Pemerintaah Daerah memerlukan perencanaan yang akurat serta diharapkan dapat melakukan evaluasi terhadap pembangunan yang dilakukannya. Perencanaan tersebut diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah untuk mencapai target-target yang hendak dicapai. Salah satu dokumen perencanaan yang memuat kebijakan pembangunan daerah adalah Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD. Merupakan dokumen yang berisi tentang Program Strategi Pembangunan yang ingin diwujudkan daerah dalam lima tahun kedepan. Namun demikian pembuatan Rencana Pembangunan Jangka Menegah ini bukannya tanpa masalah, pencapaian pembangunan signifikan yang ingin dicapai dan tertuang di RPJMD kadang kala mengalami kegagalan. Dan dalam pelaksanaanya pemerintah daerah sering mengalami kehilangan fokus dalam menentukan isu-isu strategis yang ingin dipecahkan. Dilain pihak pemerintah daerah kadang gagal dalam menemukan sektorsektor yang seharusnya bisa menjadi sektor unggulan yang mampu memicu perkembangan sektor lainnya. Di samping itu juga, organisasi publik seringkali dipersepsikan sebagai organisasi yang lemah dalam persoalan akuntabilitas. Minimal ada 2 (dua) sebab utama lembaga publik dipersepsikan seperti itu, yaitu : Pertama, lemahnya sisi indikator kinerja dalam menyusun suatu program atau kegiatan. Kedua, kurang jelasnya tugas pokok dan fungsi untuk menjabarkan indikator kinerja (Solihin, 2007). Akuntabilitas tidak hanya ditekankan pada saat evaluasi pembangunan, namun tak kalah penting adalah pada saat perencanaan. Akuntabilitas pada tahap perencanaan menekankan pada pertanggungjawaban penilaian kinerja pada tahap perencanaan (ex-ante), yakni sejauh mana perencanaan dapat memberikan gambaran dan ukuran-ukuran yang tepat atas pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Dengan demikian, maka akuntabilitas perencanaan menetapkan pada penetapan indikator-indikator kinerja sebagai basis penilaian atau memperjelas tentang what, how, who dan when suatu program dan kegiatan akan dilaksanakan. Disamping itu, indikator kinerja juga berfungsi menciptakan konsensus yang dibangun oleh Stakeholders serta membangun dasar pengukuran, analisis dan evaluasi kinerja pembangunan. 52



Masalah penting lainnya dalam perencanaan pembangunan daerah adalah permasalahan yang dihadapai pemerintah daerah terlalu besar dan sangat kompleks yang jauh berada diatas kemampuan seharusnya pemerintah daerah, sehingga pada akhirnya, dari waktu kewaktu, pemerintah daerah selalu menghadapi permasalah pembangunan yang sama. Permasalahan-permasalahan dalam perencanaan pembangunan tersebut merupakan permasalahan yang lazim yang biasa dihadapi oleh sebagian besar pemerintah daerah di Indonesia, salah satunya adalah Pemeritah Kota Banjarbaru. Disamping permasalahan-permasalahan pembangunan tersebut, Kota Banjarbaru juga kini tengah dihadapi oleh beberapa tantangan strategis. Permasalahan-permasalahan tersebut adalah : 1. Masalah Pembangunan SDM Permasalahan kualitas sumber daya manusia merupakan menjadi salah satu permasalahan yang perlu menjadi perhatian, saat ini secara nasional. Hal ini tak lepas akibat dari masih sangat kurangnya sarana dan prasarana terutama dibidang pendidikan dan kesehatan, yang merupakan faktor utama dari terbentuknya sumber daya manusia yang berkualitas. 2. Masalah Pembangunan Ekonomi Rakyat Perkembangan jumlah dan persentase penduduk miskin di Kota Banjarbaru sejak tahun 2005 hingga tahun 2009 terlihat berfluktuatif, baik secara jumlah maupun persentase. Pengangguran menunjukkan kurangnya lapangan usaha yang diakibatkan oleh kondisi perekonomian di suatu wilayah. Pengangguran ini membawa dampak pada menurunnya pendapatan serta daya beli sehingga menyebabkan kemiskinan meningkat. Sepanjang tahun 2005 – 2009, tingkat pengangguran yang paling tinggi terjadi di tahun 2008. Dibanding tahun sebelumnya, peningkatan penggangguran pada tahun tersebut cukup signifikan. Pada tahun 2007, angka penggangguran hanya sebesar 9,41 persen, kemudian pada tahun 2008 naik sebesar 2,13 persen menjadi 11,54 persen. Hal ini disebabkan karena beberapa perusahaan tidak lagi beroperasi. 3. Masalah Pembangunan Infrastruktur Masih rendahnya cakupan pelayanan infrastruktur yang berkualitas yang dapat dijangkau/menjangakau oleh masyarakat. 4. Masalah Pembangunan Birokrasi Pemerintah Agenda utama yang perlu ditempuh adalah terwujudnya kepemerintahan yang baik (good governance) yang sasaran pokoknya adalah : terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, berkepastian hukum, transparan, partisipatif, akuntabel,memiliki kredibilitas, bersih dan tanggap terhadap segenap kepentingan dan aspirasi rakyat di seluruh wilayah negara; berkembangnya budaya dan perilaku birokrasi yang didasari etika, semangat pelayanan dan pertanggung jawaban publik, serta integritas pengabdian dalam mengemban misi pembangunan daerah. 4.2. Isu-lsu Strategis Keharusan yuridis untuk merujuk RPJP dan RPJM Nasional, serta RPJP dan RPJM Provinsi mengindikasikan bahwa ada sejumlah isu strategis perlu diperhitungkan dalam penyusunan RPJMD Kora Banjarbaru, baik pada skala nasional dan internasional maupun pada skala regionall (provinsi dan lintas-kota/kabupaten). Isu-isu strategis tersebut menyangkut peluang dan tantangan, serta kekuatan dan kelemahan yang secara 53



langsung maupun tidak langsung akan membatasi atau mendukung tercapainya tujuan pembangunan yang dirumuskan berdasarkan Visi Pembangunan Kota Banjarbaru. UU Nomor 32 Tahun 2004 mengisyaratkan sejumlah isu strategis yang akan menjadi tantangan penyelenggaraan otonomi daerah di Kota Banjarbaru selama 5-10 tahun ke depan. Isu-isu tersebut terkelompokkan ke dalom dua tantangan utama, yakni tantangan domestik dan tantangan global. Beberapa isu yang termasuk dalam kelompok tantangan domestik, antara lain, sebagai berikut : 1. Pembangunan Manusia 2. Kemiskinan, pengangguran dan kesempatan berusaha/iklim usaha 3. Mutu infrastruktur dan kualitas lingkungan 4. Kualitas Pelayanan Publik Sedangkan beberapa isu yang termasuk dalam tantangan global adalah partisipasi pemerintah daerah, termasuk Pemerintah Kota Banjarbaru untuk mewujudkan kesepakatankesepakatan global, seperti Tujuan Pembangunan Millenium (MDGs).

54



BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

5.1. Visi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Berkenaan dengan dasar aturan yang menjadi acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan serta Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah disampaikan oleh Walikota dan Wakil Walikota, maka Visi Pembangunan yang ditetapkan untuk tahun 2011-2015, yaitu :

"MANDIRI DAN TERDEPAN DALAM PELAYANAN" Visi tersebut mengandung pengertian bahwa kondisi Kota Banjarbaru yang ingin diwujudkan dalam lima tahun mendatang adalah Banjarbaru yang terdepan karena pelayanan aparatur publiknya dalam pelayanan pendidikan, pelayanan ekonomi (jasa, industri dan perdagangan), pelayanan pemukiman dan pelayanan pemerintahan. 1.

Pelayanan Pendidikan. Kota Banjarbaru sebagai kota yang bertumpu pada sumber daya manusia yang handal dan terampil dengan disertai nilai-nilai agama dan budaya leluhur. Kreatifitas dan ketrampilan penduduk kota Banjarbaru menjadi nilai tambah yang sangat berarti bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat kota Banjarbaru.

2.

Pelayanan ekonomi (Jasa, Industri dan Perdagangan). Sebagai sebuah kota yang akan banyak menyandarkan perekonomiannya pada pergerakan barang dan terutama jasa, maka peningkatan sarana dan prasarana yang menunjang kelancaran ekonomi sangat diperlukan, kualitas jalan yang bagus dan angkutan yang layak misalnya Kota Banjarbaru menghubungkan ibukota provinsi Kalimantan Selatan dengan dengan 13 (tiga belas) kabupaten/kota lainnya di Kalimantan Tengah dan dan Kalimantan Timur adalah sebuah keuntungan dalam pengembangannya sebagai kota jasa dan perdagangan. Dalam pembangunan kota, pengembangannya lebih banyak diarahkan pada sektor yang mempunyai kontribusi besar pada barang dan jasa. Iklim usaha juga menjadi penting dalam mendorong perkembangan sektor industri di Kota Banjarbaru yang dapat menyerap banyak tenaga kerja.

3.

Pelayanan Pemukiman. Perkembangan Kota Banjarbaru telah menyebabkan peningkatan permintaan perumahan bagi penduduk. Implikasinya, peranan tata ruang kota dan kepastian hukum bagi status kepemilikan lahan menjadi sangat penting sehingga tidak terjadi kekacauan manajemen kota (urban sprawl) di masa depan. 55



Peningkatan kualitas pemukiman yang layak huni, representatif dan berwawasan lingkungan serta adanya kepastian hukum bagi kepemilikan lahan menjadi agenda jangka panjang pembangunan Kota Banjarbaru. 4.

Pelayanan Pemerintahan. Kota Banjarbaru sebagai pusat pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan. Sebagai kota pelayanan publik harus bertumpu pada good governance/tata kelola pemerintahan yang baik. Sebagai syarat mencapai itu, diperlukan aparat yang terampil, handal dan berakhlak mulia dan menjunjung tinggi hak-hak dasar manusia dengan mengedepankan asas demokrasi dan keadilan sosial.

Dengan terdepannya Banjarbaru dalam pelayanan publiknya, maka akan menimbulkan multi effect bagi pembangunan daerah, terutama dari sisi ekonomi. Karena diharapkan dalam lima tahun ke depan Banjarbaru menjadi pusat investasi di Kalimantan Selatan. 5.2. Misi Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, maka misi pembangunan daerah tahun 2011-2015 adalah :

“MEWUJUDKAN BANJARBARU YANG BERDAYA SAING DAN SEJAHTERA” BERDAYA SAING Mengandung makna terjadi peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, peningkatan pelayanan kemasyarakatan, pemerintahan dan pembangunan yang dilakukan secara rasional dan obyektif dengan mempertimbangan aspek keterbukaan, partisipasi publik dan kesamaan, dengan demikian menjamin adanya partisipasi masyarakat, transparansi, akuntabel sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku. SEJAHTERA Mengandung makna dalam lima tahun ke depan akan terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang diindikasikan dengan meningkatnya pendapatan perkapita penduduk Banjarbaru yang berdampak pula pada menurunnya angka kemiskinan, serta peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana infrastruktur yang memadai guna mendukung pertumbuhan ekonomi di Banjarbaru 5.3. Tujuan dan Sasaran Berdasarkan rumusan Visi dan Misi dan mengacu serta selaras dengan arahan tehnis operasional dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2009-2014 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011-2015, maka kedepan tujuan pembangunan daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan adalah : 1. Meningkatkan Masyarakat/SDM yang berkualitas 2. Menumbuh-kembangkan ekonomi daerah 3. Membangun Lingkungan yang sehat dan dinamis 4. Mewujudkan Pemerintahan yang baik

56



Dalam mewujudkan tujuan pembangunan, Kota Banjarbaru menetapkan sasaransasaran pokok pembangunan berdasarkan pada kebutuhan untuk dilaksanakan dalam bentuk : 1. Meningkatkan Masyarakat/SDM yang berkualitas a. Seluruh anak usia sekolah menyelesaikan pendidikan SLTA dan memiliki keterampilan IT, bahasa asing dan wirausaha. b. Pelayanan kesehatan memenuhi standar mutu dan mampu menjangkau/dijangkau seluruh masyarakat c. Keluarga ikut KB dan cukup gizi. d. Masyarakat usia produktif menjadi tenaga kerja produktif yang mampu memajukan daerahnya. e. Pemuda Banjarbaru meraih prestasi regional dan nasional di bidang iptek, olahraga dan seni budaya. f. Masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan secara tertib dan harmonis. 2. Menumbuh-kembangkan ekonomi daerah a. Setiap Kecamatan memiliki kelompok usaha dengan produk unggulan yang berdaya saing. b. Setiap kecamatan memiliki pasar yang mampu memfasilitasi pemasaran produk unggulannya serta menjamin ketersediaan bahan pokok dan sarana produksi dengan harga terjangkau. c. Banjarbaru menjadi tujuan utama investasi bidang perdagangan dan industri di Kalimantan selatan. 3. Membangun Lingkungan yang sehat dan dinamis a. Kawasan pemukiman, perkantoran dan sentra ekonomi memiliki infrastruktur dan fasilitas yang memenuhi standar. b. Seluruh kawasan dapat diakses oleh sarana transportasi yang nyaman dan lancar c. Banjarbaru menjadi Kota Hijau yang bersih, sehat dan ramah lingkungan 4. Mewujudkan Pemerintahan yang baik a. Manajemen Pemerintahan (Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian dan Pelaporan) terlaksana secara terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu berdasarkan data yang akurat. b. Pelayanan publik menerapkan standar pelayanan prima yang terintegrasi secara online. c. Setiap SKPD memiliki aparatur kompeten sesuai kebutuhan.

57



Tabel. V.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Banjarbaru Tahun 2011-2015

1.

2.

3.

4.

Visi : MANDIRI DAN TERDEPAN DALAM PELAYANAN Misi : MEWUJUDKAN BANJARBARU YANG BERDAYA SAING DAN SEJAHTERA TUJUAN SASARAN Meningkatkan masyarakat/SDM yang 1. Seluruh anak usia sekolah menyelesaikan pendidikan SLTA dan memiliki keterampilan IT, bahasa asing berkualitas dan wirausaha. 2. Pelayanan kesehatan memenuhi standar mutu dan mampu menjangkau/dijangkau seluruh masyarakat 3. Keluarga ikut KB dan cukup gizi. 4. Masyarakat usia produktif menjadi tenaga kerja produktif yang mampu memajukan daerahnya. 5. Pemuda Banjarbaru meraih prestasi regional dan nasional di bidang iptek, olahraga dan seni budaya. 6. Masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan secara tertib dan harmonis. Menumbuh-kembangkan ekonomi daerah 1. Setiap kelurahan memiliki kelompok usaha dengan produk unggulan yang berdaya saing 2. Setiap kecamatan memiliki pasar yang mampu memfasilitasi pemasaran produk unggulannya serta menjamin ketersediaan bahan pokok dan sarana produksi dengan harga terjangkau 3. Banjarbaru menjadi tujuan utama investasi bidang perdagangan dan industri di Kalimantan selatan Membangun lingkungan yang sehat dan 1. Kawasan pemukiman, perkantoran dan sentra ekonomi memiliki infrastruktur dan fasilitas yang dinamis memenuhi standar. 2. Seluruh kawasan dapat diakses oleh sarana transportasi yang nyaman dan lancar. 3. Banjarbaru menjadi Kota Hijau yang bersih, sehat dan ramah lingkungan Mewujudkan pemerintahan yang baik 1. Manajemen Pemerintahan (Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian dan Pelaporan) terlaksana secara terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu berdasarkan data yang akurat. 2. Pelayanan publik menerapkan standar pelayanan prima yang terintegrasi secara online. 3. Setiap SKPD memiliki aparatur kompeten sesuai kebutuhan.

58



BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

6.1. Strategi Pembangunan Strategi adalah langkah-langkah berisikan program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi, yang dirumuskan dengan kriterianya mencakup : (a) hubungan yang rasional antara visi dan misi dengan prioritas program kepala daerah terpilih, (b) hubungan yang kuat dengan analisis daerah dan isu-isu strategik, (c) pernyataan yang umum guna memandu pengembangan program pembangunan tahunan selama lima tahun, dan (d) dikembangkan dalam suatu pemetaan strategi daerah. Strategi diperlukan untuk memperjelas arah pengembangan program prioritas kepala daerah. Secara umum, strategi kebijakan pembangunan Kota Banjarbaru Tahun 2011– 2015, dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaaan pembangunan adalah : 1. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat; 2. Percepatan pembangunan daerah dengan mengembangkan ekonomi lokal; 3. Pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur sosial dasar, ekonomi dan perhubungan; 4. Peningkatan infrastruktur administrasi kelembagaan pemerintah, hukum dan keamanan. 6.2. Arah Kebijakan Pembangunan Arah kebijakan pembangunan Kota Banjarbaru menitik beratkan pada upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka percepatan pembangunan diperlukan adanya strategi daerah yang kemudian akan menetapkan menjadi arah kebijakan pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan. Arah Kebijakan pembangunan Kota Banjarbaru merupakan derivasi dari arah kebijakan pembangunan provinsi Kalimantan Selatan (RPJM Provinsi) dengan mempertimbangkan potensi sumberdaya dan kearifan lokal masyarakat Kota Banjarbaru. Secara garis besar, arah kebijakan umum pembangunan Kota Banjarbaru periode tahun 2011-2015 adalah : 1. Peningkatkan mutu pendidikan; 2. Pengentasan kemiskinan; 3. Pelayanan Kesehatan; 4. Peningkatan Kesempatan Berusaha/iklim usaha; 5. Peningkatan Mutu Infrastruktur Sebagai Kota Jasa; 6. Penataan Lingkungan; dan 7. Pelayanan Publik.

59



Tabel VI.1 Strategi, Arah dan Kebijakan Visi : MANDIRI DAN TERDEPAN DALAM PELAYANAN Misi : MEWUJUDKAN BANJARBARU YANG BERDAYA SAING DAN SEJAHTERA Tujuan 1. Meningkatkan masyarakat/SDM yang berkualitas

2. Menumbuhkembangkan ekonomi daerah

Sasaran 1. Seluruh anak usia sekolah menyelesaikan pendidikan SLTA dan memiliki keterampilan IT, bahasa asing dan wirausaha. 2. Pelayanan kesehatan memenuhi standar mutu dan mampu menjangkau/dijangkau seluruh masyarakat 3. Keluarga ikut KB dan cukup gizi. 4. Masyarakat usia produktif menjadi tenaga kerja produktif yang mampu memajukan daerahnya. 5. Pemuda Banjarbaru meraih prestasi regional dan nasional di bidang iptek, olahraga dan seni budaya. 6. Masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan secara tertib dan harmonis.

1. Setiap kelurahan memiliki kelompok usaha dengan produk unggulan yang berdaya saing 2. Setiap kecamatan memiliki pasar yang mampu memfasilitasi pemasaran produk unggulannya serta menjamin ketersediaan bahan pokok dan sarana produksi dengan harga terjangkau 3. Banjarbaru menjadi tujuan utama investasi bidang perdagangan dan industri di Kalimantan

Strategi 1. Meningkatkan mutu dan etos kerja guru. 2. Meningkatkan jumlah SMK berkualitas serta sekolah berstandar nasional dan bertaraf internasional. 3. Meningkatan pasrtisipasi pendidikan bagi masyarakat miskin. 4. Pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin. 5. Menambah jumlah dokter spesialis. 6. Relokasi dan peningkatan mutu pelayanan RSUD. 7. Meningkatkan cakupan dan mutu pelayanan puskesmas dan jaringannya. 8. Pengendalian jumlah penduduk. 9. Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat miskin. 10. Mencetak tenaga kerja terampil. 11. Meningkatkan prestasi dan daya saing iptek, imtag, Olahraga dan seni budaya. 12. Memberikan kepastian hukum bagi kepemilikan lahan. 1. Meningkatkan permodalan dan pendampingan bagi ukm. 2. Menciptakan produk unggulan di setiap kecamatan.

2. Peningkatan Kesempatan Berusaha/iklim usaha.

3. Meningkatkan daya saing dan pemasaran produk unggulan.

3. Peningkatan Kesempatan Berusaha/iklim usaha.

60

Arah kebijakan 1. Peningkatan Mutu Pendidikan 2. Peningkatan Mutu Pendidikan 3. Pengentasan Kemiskinan 4. Pengentasan Kemiskinan 5. Pelayanan Kesehatan 6. Pelayanan Kesehatan 7. Pelayanan Kesehatan 8. Pengentasan Kemiskinan 9. Pengentasan Kemiskinan 10. Pengentasan Kemiskinan 11. Peningkatan Mutu Pendidikan 12. Peningkatan Kesempatan Berusaha/iklim usaha. 1. Pengentasan Kemiskinan.



Visi : MANDIRI DAN TERDEPAN DALAM PELAYANAN Misi : MEWUJUDKAN BANJARBARU YANG BERDAYA SAING DAN SEJAHTERA Tujuan

Sasaran

Strategi

Arah kebijakan

selatan 3. Membangun lingkungan yang sehat dan dinamis

4. Mewujudkan pemerintahan yang baik

1. Kawasan pemukiman, perkantoran dan sentra ekonomi memiliki infrastruktur dan fasilitas yang memenuhi standar. 2. Seluruh kawasan dapat diakses oleh sarana transportasi yang nyaman dan lancar. 3. Banjarbaru menjadi Kota Hijau yang bersih, sehat dan ramah lingkungan

1. Manajemen Pemerintahan (Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian dan Pelaporan) terlaksana secara terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu berdasarkan data yang akurat. 2. Pelayanan publik menerapkan standar pelayanan prima yang terintegrasi secara online. 3. Setiap SKPD memiliki aparatur kompeten sesuai kebutuhan.

1. Meningkatkan mutu jalan dan drainase. 2. Meningkatkan ketersedian air bersih. 3. Normalisasi sungai, jaringan irigrasi dan reklamasi lahan kritis. 4. Revitalisasi kawasan kumuh kota. 5. Membuka isolasi daerah pinggiran. 6. Memperlancar akses lalu lintas ke setiap kawasan. 7. Menetapkan dan menerapkan Tata ruang secara konsisten. 8. Mewujudkan penataan pertamanan yang indah di setiap kawasan. 9. Pengelolaan sampah dan limbah secara lestari. 10. Meningkatkan sanitasi lingkungan. 1. Sinkronisasi data dan program antar SKPD. 2. Mewujudkan birokrasi yang akuntabel dan efisien. 3. Menerapkan pelayanan terintegrasi secara online sampai ke kecamatan. 4. Mewujudkan pelayanan perizinan prima. 5. Membangun profesionalisme dan etos kerja melayani.

61

1. Peningkatan Mutu Infrastruktur Sebagai Kota Jasa. 2. Peningkatan Mutu Infrastruktur Sebagai Kota Jasa. 3. Peningkatan Mutu Infrastruktur Sebagai Kota Jasa. 4. Pengentasan Kemiskinan. 5. Pengentasan Kemiskinan. 6. Peningkatan Mutu Infrastruktur Sebagai Kota Jasa. 7. Penataan Lingkungan. 8. Penataan Lingkungan. 9. Penataan Lingkungan. 10. Penataan Lingkungan. 1. Pelayanan Publik. 2. Pelayanan Publik. 3. Pelayanan Publik. 4. Pelayanan Publik. 5. Pelayanan Publik.



BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN

Dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Kota Banjarbaru, tentunya akan tetap memperhatikan visi, misi, strategi dan arah kebijakan pembangunan. Oleh karena itu, dalam mewujudkan capaian keberhasilan pembangunan, Kota Banjarbaru mendefinisikan fokus utama pembangunan pada program prioritas pembangunan Kota Banjarbaru 2011-2015, sebagai berikut : 1. Peningkatkan mutu pendidikan dengan fokus : a) Meningkatkan mutu dan etos kerja guru. b) Meningkatkan jumlah SMK berkualitas serta sekolah berstandar nasional dan bertaraf internasional. c) Meningkatkan prestasi dan daya saing iptek, imtag, Olahraga dan seni budaya. 2. Pengentasan kemiskinan dengan fokus : a) Meningkatan pasrtisipasi pendidikan bagi masyarakat miskin b) Pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin c) Pengendalian jumlah penduduk d) Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat miskin e) Mencetak tenaga kerja terampil f) Meningkatkan permodalan dan pendampingan bagi UKM g) Revitalisasi kawasan kumuh kota h) Membuka isolasi daerah pinggiran 3. Pelayanan Kesehatan dengan fokus : a) Menambah jumlah dokter spesialis b) Relokasi dan peningkatan mutu pelayanan RSUD c) Meningkatkan cakupan dan mutu pelayanan puskesmas dan jaringannya 4. Peningkatan Kesempatan Berusaha/iklim usaha dengan fokus : a) Memberikan kepastian hukum bagi kepemilikan lahan b) Menciptakan produk unggulan di setiap kecamatan c) Meningkatkan daya saing dan pemasaran produk unggulan 5. Peningkatan Mutu Infrastruktur Sebagai Kota Jasa dengan fokus : a) Meningkatkan mutu jalan dan drainase b) Meningkatkan ketersedian air bersih c) Normalisasi sungai, jaringan irigrasi dan reklamasi lahan kritis d) Memperlancar akses lalu lintas ke setiap kawasan 6. Penataan Lingkungan dengan fokus : a) Menetapkan dan menerapkan Tata ruang secara konsisten b) Mewujudkan penataan pertamanan yang indah di setiap kawasan c) Pengelolaan sampah dan limbah secara lestari d) Meningkatkan sanitasi lingkungan 7. Pelayanan Publik dengan fokus : a) Sinkronisasi data dan program antar SKPD b) Mewujudkan birokrasi yang akuntabel dan efisien c) Menerapkan pelayanan terintegrasi secara online sampai ke kecamatan d) Mewujudkan pelayanan perizinan prima e) Membangun profesionalisme dan etos kerja melayani

62



Berbagai program prioritas tersebut akan didukung oleh rangkaian program sesuai dengan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang dilaksanakan oleh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru. Adapun penetapan program pembangunan dan penanganan urusan pembangunan yang disesuaikan dengan misi pembangunan daerah, sebagai berikut : 1. Peningkatkan mutu pendidikan; a. Urusan Wajib Pendidikan, melalui program : (1) Program Peningkatan mutu pendidik dan tenaga pendidikan (2) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan (3) Program Pendidikan menengah (4) Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun b. Urusan Wajib Pemuda dan Olahraga (1) Program peningkatan peran serta kepemudaan (2) Program Pengembangan Keragaman Budaya 2. Pengentasan kemiskinan; a. Urusan Wajib Pendidikan, melalui program : (1) Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun b. Urusan Wajib Kesehatan, melalui program : (1) Program upaya kesehatan masyarakat (2) Program Pelayanan Kesehatan penduduk Miskin (3) Program Perbaikan gizi masyarakat c. Urusan Wajib Pekerjaan Umum melalui program : (1) Program pengembangan perumahan (2) Program lingkungan hidup sehat perumahan (3) Program Peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran (4) Pembangunan jalan dan jembatan d. Urusan Wajib Keluarga Berencana (1) Program KB e. Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil (1) Program Penataan Administrasi Kependudukan f. Urusan Wajib Tenaga Kerja (1) Program peningkatan kesempatan kerja g. Urusan Wajib Sosial (1) Program pemberdayaan fakir miskin, komunitas padat terpencil dan PMKS lainnya h. Urusan Wajib Koperasi dan UKM (1) Program Program penciptaan iklim usaha mikro kecil dan menengah yang kondusif (2) Program penciptaan iklim usaha mikro kecil dan menengah yang kondusif (3) Program pengembangan sistim pendukung usaha bagi usaha mikro, kecil dan menengah (4) Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi i. Urusan Pilihan Pertanian (1) Program peningkatan kesejahteraan petani (2) Peningkatan Ketahanan pangan j. Urusan Pilihan Industri (1) Program pengembangan industri kecil dan menengah (IKM)

63



3. Pelayanan Kesehatan; a. Urusan Wajib Kesehatan (1) Program Peningkatan sumber daya masyarakat (2) Program Pengadaan, peningkatan sarpras RSUD (3) Program Pemeliharaan sapras RSUD (4) Program Peningkatan Manajemen RSUD (5) Program Upaya kesehatan masyarakat (6) Program Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat (7) Program Pelayanan kesehatan ibu dan anak (8) Program Obat dan perbekalan kesehatan (9) Program Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular (10) Program Standarisasi pelayanan kesehatan (11) Program Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarpras pukesmas/pustu dan jaringannya (12) Program Kemitraan peningkatan pelayanan Kesehatan b. Urusan Wajib Pekerjaan Umum (1) Program Pembangunan Fasilitas Umum 4. Peningkatan Kesempatan Berusaha/iklim usaha; a. Urusan Wajib Pertanahan (1) Program penataan penguasaan, pemilikan penggunaan dan pemanfaatan tanah b. Urusan Pilihan Perindustrian (1) Program pengembangan industri IKM c. Urusan Pilihan Pertanian (1) Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan (2) Program pengembangan budidaya perikanan (3) Program peningkatan produksi hasil peternakan (4) program Optimalisasi pengelolaan dan Pemasaran produksi perikanan d. Urusan Pilihan Perdagangan (1) Program peningkatan dan pengembangan eksport (2) Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri 5. Peningkatan Mutu Infrastruktur Sebagai Kota Jasa; a. Urusan Wajib Pekerjaan Umum (1) Program pembangunan jalan dan jembatan (2) Program Peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan (3) Rehabilitas/pemeliharaan jalan dan jembatan (4) Program Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah (5) Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya (6) Program Pengendalian banjir b. Urusan Lingkungan Hidup (1) Program Perlindungan dan konservasi sumber daya alam c. Urusan Pilihan Kehutanan (1) Program rehabilitasi hutan dan lahan 6. Penataan Lingkungan a. Urusan Wajib Tata Ruang (1) Program Perencanaan tata ruang (2) Program Pemanfaatan ruang b. Urusan Wajib Lingkungan (1) Program Program Peningkatan pelayanan dan pengelolaan kebersihan. (2) Program Pengembang kinerja pengelolaan persampahan 64



(3) Program Pengelolaan ruang terbuka hijau. (4) Program Pembangunan/pemeliharaan taman (5) Program Penataan areal pemakaman. (6) Program Kualitas kebersihan lingkungan. (7) Program Penataan dan pemeliharaan PJU. (8) Program Pengendalian, pencemaran Lingkungan Hidup c. Urusan Wajib Pekerjaan Umum (1) Program Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah (2) Program pengembangan fasilitas umum d. Urusan Wajib Kesehatan (1) Program Lingkungan sehat 7. Pelayanan Publik. a. Urusan Perencanaan (1) Program pengembangan data dan informasi b. Urusan Pemerintahan Umum (1) Program Penataan Kelembagaan, ketatalaksanaan dan analisa jabatan (2) Program Peningkatan penataan organisasi pemerintah daerah (3) Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian kebijakan kepala daerah (4) Peningkatan pelayanan dan kapasitas pemerintah kecamatan (5) Program Peningkatan pelayanan prima terpadu c. Urusan Komunikasi dan Informasi (1) Program Pengembangan komunikasi, informasi dan media massa d. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil (1) Program penataan administrasi kependudukan e. Urusan Kepegawaian (1) Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur (2) Program Pembinaan dan pengembangan aparatur (3) Program Peningkatan informasi dan kedudukan hukum pegawai

65



Tabel VII.1 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Kota Banjarbaru Capaian Kinerja Sasaran 1. Seluruh anak usia sekolah menyelesaikan pendidikan SLTA dan memiliki keterampilan IT, bahasa asing dan wirausaha.

Strategi dan Arah Kebijakan 1. Meningkatkan mutu dan etos kerja guru.

2. Meningkatkan jumlah SMK berkualitas serta sekolah berstandar nasional dan bertaraf internasional.

Indikator Kinerja (outcome)  Di setiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-lV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik  Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S1 atau D-lV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% dan 20%  Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S1 atau D-lV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing 1 (satu) orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris.  Di setiap Kota semua Kepala Sekolah SD/Ml berkualifikasi S1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik  Pemerintah Kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif  Data SD/MI,SMP/MTS,SMA/MA/SMK teremajakan dalam aplikasi PADATIWEB  % siswa memiliki kartu NISN  % guru memiliki kartu NUPTK  Angka kredit guru dan pengawas

Kondisi Awal

Kondisi Akhir

100%

100%

80%

100%

55%

100%

84%

100%

100%

100%

70%

100%

70% 48,66% 225 orang

95% 53,41% 350 orang

66

Program Pembangunan Daerah

Bidang Urusan

SKPD Penanggung Jawab

1. Program Peningkatan mutu pendidik dan tenaga pendidikan

1. Pendidikan

1. Dinas Pendidikan

1. Program Manajemen pelayanan pendidikan

1. Pendidikan

1. Dinas Pendidikan



Capaian Kinerja Sasaran

Strategi dan Arah Kebijakan

3. Meningkatan pasrtisipasi pendidikan bagi masyarakat miskin.

Indikator Kinerja (outcome) sekolah  rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SMA/SMK/MA  angka kelulusan (AL) SMA/SMK/MA  angka rata-rata lama sekolah SMA/SMK/MA  angka partisipasi kasar SMA/SMK/MA  angka pendidikan yang ditamatkan  angka partisipasi murni SMA/SMK/MA/paket C  Jumlah siswa yang mengikuti olimpiade sains  Jumlah event iptek berskala regional dan nsional di Banjarbaru  Jumlah prestasi yang diraih dibidang IT  Setiap guru tetap bekerja 37,5 jam per minggu di satuan pendidikan, termasuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik dan melaksanakan tugas tambahan  Satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan tatap muka sebagai berikut : a) Kelas l - ll : 18 jam per minggu b) Kelas lll : 24 jam per minggu c) Kelas lV - Vl : 27 jam per minggu d) Kelas VII - lX : 27 jam per minggu  Satuan pendidikan menerapkan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) sesuai ketentuan yang berlaku  Setiap guru menerapkan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk

Kondisi Awal

Kondisi Akhir

29,41%

34,41%

90,13%

99,13%

3,02 thn

3,01 thn

84,38%

85,18%

4,68% 66,20%

5,93% 72,70%

171 orang

179 orang

3 kali

5 kali

3 orang

7 orang

85%

100%

100% 100% 100% 100% -

100% 100% 100% 100% -

100%

100%

67


Bidang Urusan


2. Program Pendidikan Menengah

1. Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun

1. Pendidikan

1. Dinas Pendidikan





Indikator Kinerja (outcome) setiap mata pelajaran yang diampunya  Setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan balajar  Kepala sekolah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru 2 (dua) kali dalam setiap semester  Setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada kepala sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil prestasi belajar peserta didik  Setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip-prinsp manajemen berbasis sekolah (MBS)  Tersedianya satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil  Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang, dan untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru serta papan tulis  Di setiap SMP dan MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik

Kondisi Awal

Kondisi Akhir

100%

100%

80%

100%

100%

100%

80%

100%

100%

100%

85%

100%

71,42%

100%

68


Bidang Urusan






Indikator Kinerja (outcome)  Di setiap Kabupaten/Kota semua Kepala Sekolah SMP/MTs berkualifikasi akademik S1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik  Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan  rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah a. SD/MI b. SMP/MTs  angka kelulusan (AL) SD/MI  angka kelulusan (AL) SMP/MTs  angka melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMPD/MTs  angka melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA  angka partisipasi kasar : a. SD/MI b. SMP/MTs  angka rata-rata lama sekolah : a. SD/MI b. SMP/MTs  angka pendidikan yang ditamatkan : a. SD/MI b. SMP/MTs  angka partisipasi murni a. APM SD/MI/paket A b. APM SMP/MTs/paket B  Jumlah siswa yang mengikuti olimpiade sains : a. SD/MI b. SMP/MTs

2. Pelayanan kesehatan memenuhi standar

1. Pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin.

 Rasio puskesmas per satuan penduduk  Rasio puskesmas pembantu per satuan penduduk

Kondisi Awal

Kondisi Akhir

90%

100%

85%

100%

45,48% 29,36% 100% 100% 111,62%

57,98% 41,86% 100% 100% 123,28%

174,00%

177,75%

122,54% 102,85%

125,12% 108,49%

6,29 thn 3,02 thn

6,01 thn 3,01 thn

13,82% 5,31%

17,57% 6,91%

94,65% 82,20%

99,15% 83,60%

56 orang 14 orang

76 orang 18 orang

1:25.000 1:7.500

1:21.000 1:5.000

69


1. Program Upaya kesehatan masyarakat

Bidang Urusan

1. Kesehatan


1. Dinas Kesehatan





mutu dan mampu menjangkau/dijang kau seluruh masyarakat.

2. Menambah jumlah dokter spesialis.

3. Relokasi dan peningkatan mutu pelayanan RSUD.

4. Meningkatkan cakupan dan mutu pelayanan puskesmas dan jaringannya.

Indikator Kinerja (outcome) Kondisi Awal

Kondisi Akhir

 Rasio dokter per 1000 penduduk  Rasio dokter gigi per 1000 penduduk  Jumlah puskesmas yang menerapkan standar pelayanan medik dasar  Jumlah puskesmas yang melaksanakan program kesehatan jiwa  Jumlah puskesmas yang melaksanakan program kesehatan gigi dan mulut  Jumlah puskesmas yang melaksanaka program kesehatan indera  Persentase pasien miskin yang terlayani

1:7.000 1:20.000 8 pkm

1:2.500 1:9.000 10 pkm

1 pkm

8 pkm

8 pkm

10 pkm

1 pkm

10 pkm

100%

100%

 % SDM kesehatan yang memenuhi standar kompetensi  % fasilitas kesehatan yang mempunyai SDM kesehatan sesuai standar  Pembangunan Rumah Sakit Klas B

65 %

100%

65 %

100%

0%

100%

 Meningkatnya persentase prasarana (alkes) yang telah di Kalibrasi  Pemeliharaan Rumah Sakit  Persentase perawat/bidan yang memiliki kompetensi sesuai standar profesi  Persentase kualitas SDM tenaga kesehatan terlatih  Persentase karu/katim memenuhi standar profesi minimal pendidikan S1 Keperawatan  Rasio puskesmas per satuan penduduk  Rasio puskesmas pembantu per satuan penduduk  Rasio dokter per 1000 penduduk  Rasio dokter gigi per 1000 penduduk  Jumlah puskesmas yang menerapkan standar pelayanan medik dasar

40%

100%

100% 79%

100% 100%

20%

100%

20%

100%

1:25.000 1:7.500

1:21.000 1:5.000

1:7.000 1:20.000 8 pkm

1:2.500 1:9.000 10 pkm

70


2. Program Pelayanan Kesehatan penduduk Miskin 1. Program Peningkatan sumber daya kesehatan

1. Program Pengadaan, peningkatan sarpras RSUD 2. Program Pemeliharaan Sarana Prasarana RSUD

Bidang Urusan


2. RSUD

1. Kesehatan

1. Dinas Kesehatan

1. Kesehatan

1. RSUD

1. Kesehatan

1. Dinas Kesehatan

3. Program Peningkatan Manajemen RSUD

1. Program Upaya kesehatan masyarakat






Kondisi Akhir

 Jumlah puskesmas yang melaksanakan program kesehatan jiwa  Jumlah puskesmas yang melaksanakan program kesehatan gigi dan mulut  Jumlah puskesmas yang melaksanaka program kesehatan indera  Persentase rumah tangga yang melaksanakan PHBS (sesuai kriteria buku petunjuk PHBS)  Persentase sekolah SD/MI yang ber PHBS  Posyandu purnama  kelurahan siaga aktif

1 pkm

8 pkm

8 pkm

10 pkm

1 pkm

10 pkm

40%

70%

69 %

70%

30 % 60 %

55% 80%

 Rasio posyandu persatuan balita  Cakupan Ibu bersalin yg ditolong oleh nakes terlatih (PN)  Cakupan Ibu Hamil yg mendapatkan pelayanan Antenatal (K4)  Cakupan ibu nifas yg mendapatkan pelayanan (KF)  Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani (PK)  Puskesmas Rawat Inap yang mampu PONED  RS yang mampu melaksanakan PONEK  Persentase PUS yang menjadi peserta KB aktif (CPR)  Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup  Cakupan Kunjungan Neonatal pertama (KN1)  Cakupan Neonatal Komplikasi yang ditangani  Persentase Kunjungan Bayi  Pelayanan Kesehatan Anak Balita  Persentase cakupan Penjaringan Siswa

1:50 89,9 %

1:100 70%

80,56 %

95%

89,66 %

90%

31,27 %

80%

1 buah

1 buah

1 buah

1 buah

61,24 %

95%

59,4/100 rb kh 95,03 %

42/100 rb kh 99%

31,06 %

80%

85,36 % 52,32 % 80 %

90% 85% 98%

71


2. Program Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat

3. Program Pelayanan kesehatan ibu dan anak

Bidang Urusan






Indikator Kinerja (outcome) SD kelas I dan setingkat  Angka Kelangsungan Hidup Bayi/AKB per 1000 Kelahiran Hidup  Angka usia harapan hidup  ketersediaan obat dan vaksin  Ketersediaan obat perkapita per tahun di sarana pelayanan kesehatan dasar (Rp/Kapita)  Angka kesakitan penderita DBD per 100.000 penduduk (inciden rate)  Angka bebas jentik (ABJ ≥95 %)  Case Fatality rate ( CFR ) kematian DBD  Angka penemuan kasus malaria per 1000 penduduk (annual paracite inciden)  Persentase KLB Malaria yang dilaporkan dan ditanggulangi  Persentase penderita kasus filaria yang ditangani sesuai standar  Persentase kasus baru Tuberkolusis (TB)/BTA positif yang ditemukan  Persentase kasus baru Tuberkolusis (TB) yang disembuhkan  Jumlah kasus TB per 100.000 penduduk (suspek penderita TB)  Error rate ( angka kesalahan laboratorium ) penyakit TB  Prevalensi kasus HIV (berdasarkan populasi dewasa)  Persentase orang dengan HIV/AIDS (ODHA) mendapat Anti Retroviral Treatment (ART)  Persentase penduduk 15 th keatas mengetahui pengetahuan tentang HIV & AIDS  Jumlah orang yang berumur 15 th atau lebih yang menerima konseling dan

Kondisi Awal

Kondisi Akhir

8,61/ 1.000 kh 67,31 th 8 pkm Rp. 7.200

6/ 1.000 kh 72 th 8 pkm Rp.10.000

116,1

51

91,30 % 2%

95% <1%

1,15 kasus

<1 kasus

100 %

100 %

100 %

100 %

48 %

<70%

87 %

85%

816 kasus

235 kasus

2%

<5%

0,01 %

<0,5%

42,85 %

50%

0%

95%

250 orang

>50 orang

72


4. Program Obat dan perbekalan kesehatan

5. Program Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

Bidang Urusan






Indikator Kinerja (outcome) testing HIV  Jumlah kasus diare per 1000 penduduk  Angka kematian diare (CFR) pada saat KLB  Cakupan penemuan dan tatalaksana standar kasus pnemoni balita  Penderita terdaftar akhir Desember per 10.000 penduduk (prevalensi kusta)  Angka penemuan kasus baru ( New case detection rate / NCDR ) kusta per 100.000 penduduk  Angka kecacatan Tk II / Proporsi dari penderita baru penyakit kusta  Persentase penanganan penderita kasus kecacingan  Persentase bayi 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap  Persentase desa/ kelurahan yang sudah UCI  Persentase anak usia sekolah yang mendapat imunisasi  Penemuan kasus non folio AFP rate per 100.000 anak < 15 th  Persentase penyelidikan epidemiologi (PE) < 24 jam  Deteksi dini faktor resiko penyakit tidak menular  % kasus gigitan hewan penular rabies yang ditangani  jumlah Puskesmas Standar ISO  Cakupan sarana pelayanan kesehatan swasta yang legalitas  Jumlah puskesmas/pustu yang memenuhi sarana/prasarana dan peralatan kesehatan sesuai standar dan aman  Cakupan pelayanan kesehatan dasar

Kondisi Awal

Kondisi Akhir

3.557 orang

285 orang

0 Kasus

<1 kasus

95,60 %

100%

0,34 %

1%

3,9 %

5%

0%

<8%

100 %

100 %

96 %

100%

95 %

100%

96 %

98%

0 kasus

1 kasus

85 %

100%

0,70 %

50%

100 % 1 buah 70 % 8 pkm/12 pustu

100 % 8 buah 100% 8 pkm/12 pustu

36,9 %

70%

73


6. Program Standarisasi pelayanan kesehatan 7. Program Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarpras puskesmas/pustu dan jaringannya 8. Program Kemitraan

Bidang Urusan





2. Keluarga ikut KB dan cukup gizi.


1. Pengendalian jumlah penduduk.

Indikator Kinerja (outcome) masyarakat miskin  Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin  Cakupan pelayanan kesehatan peserta askes  Jumlah puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan dasar bagi penduduk miskin  PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri  Rata-rata jumlah anak per keluarga  Rasio akseptor KB  Cakupan peserta KB aktif  Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I  Pelayanan Komunikasi Informasi dan Edukasi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (KIE KB dan KS)  Pasangan Usia Subur (PUS) yang isterinya dibawah usia 20 tahun  Sasaran Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB aktif  PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)  Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB  Ratio Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB 1 PKB/PLKB untuk setiap 2 desa/kelurahan  Ratio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan 1 PPKBD  Penerbitan KTP  Penerbitan Akta Kelahiran  Penerbitan Akta Perkawinan Non

Kondisi Awal

Kondisi Akhir

4,41%

17,9%

38,9%

47,9%

8 pkm

8 pkm

-

-

3,43% 72,70% 26.813 orang 7.128 orang

2,93% 73,20% 28.200 orang 6.446 orang

240 orang

340 orang

570 orang

520 orang

36.877 orang

39.887 orang

5.380 orang

5.355 orang

1.052 orang

1.352 orang

29 orang

40 orang

20 kel

20 kel

20.000 buah 7.196 buah 56 buah


74


Bidang Urusan


peningkatan pelayanan Kesehatan

1. Program Keluarga berencana

1. Keluarga Berencana

1. BPMPKB

2. Program Penataan Kependudukan

2. Kependudukan

2. Disdukcapil





2. Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat miskin.

4. Masyarakat usia produktif menjadi tenaga kerja produktif yang mampu memajukan daerahnya. 5. Pemuda Banjarbaru meraih prestasi regional dan nasional di bidang iptek, olahraga dan seni budaya.

1. Mencetak tenaga kerja terampil.

Indikator Kinerja (outcome) Muslim  Penerbitan Akta Perceraian Non Muslim  Penerbitan Akta Kematian  Ketersediaan Data Base Kependudukan  Penerbitan Akta Pengakuan,Pengesahan dan Pengangkatan Anak  Penerbitan Akta Perubahan Kewarganegaraan  Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Rutin, Administrasi dan Pelaporan secara Akuntabel dan Tepat Waktu  Prosentase Pelayanan Yang Memenuhi Standar Layanan Yang Prima  Prosentase Aparatur Yang Memiliki Kompetensi Sesuai Bidangnya  Ketersediaan pangan utama  Prevalensi balita kekurangan gizi  Persentase Balita Gizi buruk ditemukan yang mendapat perawatan  Persentase balita ditimbang berat badannya (D/S)  Cakupan pemberian MP-ASI pada anak 6-24 bln keluarga miskin  Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan  Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB

1. Meningkatkan prestasi dan daya saing iptek, imtag, Olahraga dan seni budaya.

 Jumlah organisasi pemuda

 Jumlah event olahraga dan seni budaya berskala regional dan nasional

Kondisi Awal

Kondisi Akhir

17 buah

30 buah

12 buah 203.218

16 buah 222.000

17 buah

30 buah

-

-

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

0,11 % 100 %

<18,8% 100 %

58,82 %

85%

100 %

100 %

33,29%


Bidang Urusan


1. Program Peningkatan Ketahanan pangan 2. Program Perbaikan gizi masyarakat

1. Pertanian

1. Distankanhut

2. Kesehatan

2. Dinas Kesehatan

34,01%

1. Program Peningkatan kesempatan kerja

1. Tenaga Kerja

1. Dinsosnaker

4,22%

4,22%

2. Program Peningkatan kesejahteraan petani

2. Pertanian

2. Distankanhut

30 buah

2 buah

1. Program Peningkatan peran serta kepemudaan

1. Pemuda dan Olahraga

1. Disbudparpora

9 buah

15 buah

75





Indikator Kinerja (outcome) di Banjarbaru  Jumlah gedung dan lapangan olahraga  Jumlah wirausaha baru dibidang pariwisata dan kebudayaan  Jumlah event olahraga dan seni budaya berskala regional dan nasional di Banjarbaru  Cakupan Sumber Daya Manusia  Cakupan Tempat Kesenian  Cakupan Organisasi Kesenian  Cakupan Fasilitasi Seni  Setiap guru tetap bekerja 37,5 jam per minggu di satuan pendidikan, termasuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik dan melaksanakan tugas tambahan  Satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan tatap muka sebagai berikut : a) Kelas l - ll : 18 jam per minggu b) Kelas lll : 24 jam per minggu c) Kelas lV - Vl : 27 jam per minggu d) Kelas VII - lX : 27 jam per minggu  Satuan pendidikan menerapkan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) sesuai ketentuan yang berlaku  Setiap guru menerapkan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya  Setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan balajar  Kepala sekolah melakukan supervisi

Kondisi Awal

Kondisi Akhir

218 buah 0 buah

5 buah 1 buah

2 buah

1 buah

583 orang 1 buah 38 buah 3 buah 85%

593 orang 1 buah 1 buah 1 buah 100%

100% 100% 100% 100% -

100% 100% 100% 100% -

100%

100%

100%

100%

80%

100%

76


Bidang Urusan

2. Program Pengelolaan keragaman budaya

2. Kebudayaan

3. Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun

3. Pendidikan


2. Dinas Pendidikan





Indikator Kinerja (outcome)















kelas dan memberikan umpan balik kepada guru 2 (dua) kali dalam setiap semester Setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada kepala sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil prestasi belajar peserta didik Setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip-prinsp manajemen berbasis sekolah (MBS) Tersedianya satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang, dan untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru serta papan tulis Di setiap SMP dan MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik Di setiap Kabupaten/Kota semua Kepala Sekolah SMP/MTs berkualifikasi akademik S1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap

Kondisi Awal

Kondisi Akhir

100%

100%

80%

100%

100%

100%

85%

100%

71,42%

100%

90%

100%

85%

100%

77


Bidang Urusan






Indikator Kinerja (outcome)



    









    

bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah a. SD/MI b. SMP/MTs angka kelulusan (AL) SD/MI angka kelulusan (AL) SMP/MTs angka melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMPD/MTs angka melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA angka partisipasi kasar : a. SD/MI b. SMP/MTs angka rata-rata lama sekolah : a. SD/MI b. SMP/MTs angka pendidikan yang ditamatkan : a. SD/MI b. SMP/MTs angka partisipasi murni a. APM SD/MI/paket A b. APM SMP/MTs/paket B Jumlah siswa yang mengikuti olimpiade sains : a. SD/MI b. SMP/MTs rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SMA/SMK/MA angka kelulusan (AL) SMA/SMK/MA angka rata-rata lama sekolah SMA/SMK/MA angka partisipasi kasar SMA/SMK/MA angka pendidikan yang ditamatkan

Kondisi Awal

Kondisi Akhir

45,48% 29,36% 100% 100% 111,62%

57,98% 41,86% 100% 100% 123,28%

174,00%

177,75%

122,54% 102,85%

125,12% 108,49%

6,29 thn 3,02 thn

6,01 thn 3,01 thn

13,82% 5,31%

17,57% 6,91%

94,65% 82,20%

99,15% 83,60%

56 orang 14 orang 29,41%

76 orang 18 orang 34,41%

90,13%

99,13%

3,02 thn

3,01 thn

84,38%

85,18%

4,68%

5,93%

78


4. Program Pendidikan Menengah

Bidang Urusan





6. Masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan secara tertib dan harmonis.

7. Setiap kecamatan memiliki kelompok usaha dengan produk unggulan yang berdaya saing


1. Memberikan kepastian hukum bagi kepemilikan lahan.

1. Meningkatkan permodalan dan pendampingan bagi ukm.

Indikator Kinerja (outcome)  angka partisipasi murni SMA/SMK/MA/paket C  Jumlah siswa yang mengikuti olimpiade sains  Jumlah event iptek berskala regional dan nsional di Banjarbaru  Jumlah prestasi yang diraih dibidang IT  persentase antar wilayah yang memiliki pilar batas yang jelas  Jumlah sengketa tanah yang diselesaikan  Tingkat Pendapatan Daerah ( juta rupiah) : a. PAD b. Dana Perimbangan c. Sumber-sumber Lain Yang Sah  Prosantase Pemanfaatan dan Pendayagunaan Aset Daerah  Tingkat akuntabilitas penggunaan anggaran  Prosentase Penyerapan Anggaran  Opini laporan pengelolaan keuangan  Jumlah wirausaha baru di bidang perindustrian dan perdagangan  Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor industri  Cakupan bina kelompok pengrajin  Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat  Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat  Jumlah sarjana yang menjadi wirausaha baru

Kondisi Awal

Kondisi Akhir

66,20%

72,70%

171 orang

179 orang

3 kali

5 kali

3 orang

7 orang

100%

100%

-

-

30.302,335.582,58.460,91.2%

58.329,428.902,74.611,96,5%

100%

100%

90,74% WDP 84 orang

93% WTP 184 orang

13 %

20%

20 % 8 kel

80% 11 kel

20 kel

20 kel

0 orang

40 orang

79


Bidang Urusan


1. Program Penataan penguasaan pemilikan penggunaan dan pemanfaatan tanah 2. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

1. Pertanahan

1. SetdakoBagian Tapem

2. Pemerintahan Umum

2. DPPKAD

1. Program Pengembangan IKM

1. Industri

1. Disperindag dan Tamben

2. Program Pemberdayaan fakir miskin, KAT, dan PMKS lainnya 3. Program Penciptaan iklim usaha kecil mikro menengah yang kondusif 4. Program Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha mikro kecil

2. Sosial

2. Dinsosnaker






Kondisi Akhir

Jumlah UKM non BPR/LKM UKM Jumlah BPR/LKM aktif persentase usaha mikro dan kecil persentase koperasi aktif Pertumbuhan Kemitraan UMKM

0 LKM 3 LKM 79,25% 67% 95 UMKM

5 LKM 8 LKM 79,60% 71% 120 UMKM

 Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB  Produktivitas padi atau bahan utama lokal lainnya perhektar  Nilai tukar petani  Produksi Perikanan  Produksi perikanan kelompok budidaya  cakupan bina kelompok petani ikan (pokdakan)  Cakupan bina kelompok tani  konsumsi ikan  Jumlah wirausaha baru di bidang perindustrian dan perdagangan  Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor industri  Cakupan bina kelompok pengrajin  Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB

-

-

3,75%

    

2. Menciptakan produk unggulan di setiap kecamatan.

8. Setiap kecamatan memiliki pasar yang mampu memfasilitasi pemasaran produk unggulannya serta menjamin ketersediaan bahan pokok dan sarana produksi dengan harga terjangkau 9. Banjarbaru menjadi tujuan utama investasi bidang

1. Meningkatkan daya saing dan pemasaran produk unggulan


Bidang Urusan

5. Program Peningkatan Kualitas kelembagaan Koperasi 3. Koperasi dan UKM

3,93%

6. Program Pengembangan sistem pendukung usaha mikro kecil menengah 1. Program Peningkatan produksi pertanian/perkebunan

106,08% 52,60% 89,38%

107,33% 84,50% 139,38%

2. Program Pengembangan budidaya perikanan

2. Perikanan

90,00%

100%

20,27% 95,97% 84 orang

23,65% 102,30% 184 orang

13 %

20%

20 % 19 %

80% 27%

 Presentase kebutuhan pokok dan sarana produksi yang terjamin ketersediaan dengan harga terjangkau  Besarnya Investasi (juta)

Inflasi <10%

Inflasi <10%

Rp. 3.368,-

Rp. 3.418,-

 Jumlah Perusahaan yang berinvestasi

1 perusahaan

6 perusahaan

90,00%

100%

 cakupan bina kelompok petani ikan (pokdakan)

80


1. Pertanian

3. Dinas Koperasi dan UMKM 1. Distankanhut

3. Program Optimalisasi pengelolaan dan Pemasaran produksi perikanan 4. Program Pengembangan IKM

3. Industri


1. Program Peningkatan dan pemgembangan ekspor 2. Program Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri 3. Program Peningkatan Promosi dan Kerjama Investasi 4. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 5. Program Optimalisasi pengelolaan dan

1. Perdagangan


2. Penanaman Modal

3. Bappeda dan PM

2. Kelautan Perikanan

3. Distankanhut



Capaian Kinerja Sasaran perdagangan dan industri di Kalimantan selatan 10. Kawasan pemukiman, perkantoran dan sentra ekonomi memiliki infrastruktur dan fasilitas yang memenuhi standar.


Indikator Kinerja (outcome)  Cakupan bina kelompok tani  konsumsi ikan

1. Meningkatkan mutu jalan dan drainase.

   



  2. Meningkatkan ketersedian air bersih.





3. Normalisasi sungai, jaringan irigrasi dan reklamasi lahan kritis.



  

 

Persentase wilayah yang memiliki akses jalan dan jembatan Rasio Jalan dilalui roda 4 Panjang Jalan yang memiliki drainase/saluran pembuangan air Drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat Tersedianya Sistem Informasi Jasa Konstruksi setiap tahun Panjang Jalan Kota dalam kondisi mantap (> 40 KM/Jam) Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam kondisi baik Persentase rumah tangga bersanitasi dan air bersih Pelayanan informasi status kerusakan lahan dan atau tanah untuk produksi biomasa Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada Luas Irigasi Kota dalam kondisi baik Tersedianya sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota Tersedianya sistem Jaringan Drainase Skala Kawasan dan Skala Kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun rehabilitasi hutan dan lahan kritis Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB

Kondisi Awal

Kondisi Akhir

20,27% 95,97%

23,65% 102,30%

100%

100%

3.189 km 313.312 km

3.327 km 341.194 Km

567.708 km

651.397 km

30%

75%

435.042 km

515.175 km

84,45%

100%

84,33%

86,3%

1 buku

1 buku

55%

64%

0,68 ha 3 unit

0,80 ha 28 unit

7,8 ha

0 ha

2,53% -

0,90% -

81


Bidang Urusan


Pemasaran produksi perikanan 1. Program Pembangunan jalan dan jembatan

1. Pekerjaaan Umum

1. Dinas PU dan Perumahan

1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan air minum dan limbah 2. Program Perlindungan dan konservasi SDA

1. Lingkungan Hidup


1. Program Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi,rawa, jaringan pengairan lainnya 2. Program Pengendalian banjir

1. Pekerjaaan Umum


Kehutanan

Distankanhut

2. Program Peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan 3. Program Rehabilitas/pemeliharaa n jalan dan jembatan.

3. Program Rehabilitasi hutan dan lahan

2. Kantor LH




Strategi dan Arah Kebijakan 4. Revitalisasi kawasan kumuh kota.

Indikator Kinerja (outcome) 

Rasio Rumah Layak Huni

 

Rasio Permukiman Layak Huni Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan Sempadan Jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU (Prasarana,Sarana, Utilitas)





11. Seluruh kawasan dapat diakses oleh sarana transportasi yang nyaman dan lancar.

1. Membuka isolasi daerah pinggiran.

2. Memperlancar akses lalu lintas ke setiap kawasan.

 Persentase wilayah yang memiliki akses jalan dan jembatan  Rasio Jalan dilalui roda 4  Panjang Jalan yang memiliki drainase/saluran pembuangan air  Drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat  Persentase wilayah yang memiliki akses jalan dan jembatan  Rasio Jalan dilalui roda 4  Panjang Jalan yang memiliki drainase/saluran pembuangan air  Drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat  terpeliharanya Traffic light  terpeliharanya Warning light  terpeliharanya Halte/Shelte  Terpeliharanya Prasarana dan Fasilitas LLAJ serta rambu-rambu  Jumlah Halte/Shelter  Jumlah Terminal Angkutan Barang  Rasio ijin trayek yang dikeluarkan perjumlah penduduk

Kondisi Awal

Kondisi Akhir

0,2675%

0,2700%

0,9 % 0,145%

0,997% 0,138%

0 Kec

4 kec

16 unit

36 unit

100%

100%

3.189 km 313.312 km

3.376 km 341.194 km

567.708 km

651.397 km

100%

100%

3.189 km 313.312 km

3.376 km 341.194 km

567.708 km

651.397 km

1 unit 0 unit 0 unit 457 unit



1. Perumahan


3. Program Peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran 1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

1. Pekerjaan Umum


1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

1. Pekerjaan Umum


4 unit 4 unit 2 unit 832 unit

2. Program Pengembangan dan Pemeliharaan prasarana serta fasilitas DLLAJ

2. Perhubungan

2. Dishubkominf o

1 buah 0 buah

11 buah 1 buah

0,059%

0,027%

3. Program Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan 4. Program Peningkatan Pelayanan angkutan

82

1. Program Pengembangan Perumahan

Bidang Urusan

2. Program Lingkungan hidup sehat perumahan




12. Banjarbaru menjadi Kota Hijau yang bersih, sehat dan ramah lingkungan


1. Menetapkan dan menerapkan Tata ruang secara konsisten. 2. Mewujudkan penataan pertamanan yang indah di setiap kawasan. 3. Pengelolaan sampah dan limbah secara lestari.

Indikator Kinerja (outcome)  Presentase jumlah angkutan darat perjumlah penumpang angkutan darat  rasio panjang jalan per jumlah kendaraan  Jumlah pemasangan fasilitas lalu lintas  Jumlah uji kir angkutan umum  Jumlah kepemilikan kendaraan wajib uji  Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)  Biaya pengujian kelaikan angkutan umum : a. JBB s/d 2.000 ton b. JBB 2.000 s/d 8.000 ton c. JBB 8.000 s/d 26.000 ton  ketaatan terhdap RTRW  Meningkatnya luasan lahan yang berIPPT  Ruang publik yang berubah peruntukannya : a. Luas Taman Terbangun (m2) b. Luas Taman Terpelihara (m2)  persentase penanganan sampah

 Ratio ruang terbuka hijau persatuan luas wilayah  rasio TPU persatuan penduduk  TPS persatuan penduduk  Cakupan pelayanan dan pengelolaan kebersihan  Pengelolaan sampah TPA  rasio titik PJU persatuan jalan  Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan

Kondisi Awal

Kondisi Akhir

25%

30%

596,80%

334,78%

472 buah 4.869 buah 0,050%


Bidang Urusan


5. Program Pengendalian dan Pengamanan lalu lintas

1.007 buah 7.414 h 6. Program Peningkatan kelaikan pengoperasian 0,033% kendaraan bermotor

6 bulan berkala

6 bulan berkala

43.500 53.500 68.500 100%

43.500 53.500 68.500 100%

1.571 rb m2

2.075 m2

7.299 51.823 0,21%

11.225 1.660 0,27%

13%

16%

100%

100%

0,17% 4,31%

0,21% 9,43

Open Dumping 2.317 titik 100%

Sanitary Land Fill 1.917 titik 100%

83

1. Program Perencanaan tata ruang 2. Program Pemanfaatan ruang 1. Program Pembangunan/pemeliha raan taman

1. Penataan Ruang

1. Disbertarung

1. Lingkungan Hidup

1. Disbertarung

1. Program Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan 2. Program Pengelolaan ruang terbuka hijau 3. Program Penataan areal pemakaman 4. Program Kualitas kebersihan lingkungan

1. Lingkungan Hidup

1. Disbertarung

5. Program Pengendalian Pencemaran dan

2. Kantor LH





4. Meningkatkan sanitasi lingkungan.

13. Manajemen Pemerintahan (Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian dan Pelaporan) terlaksana secara terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu berdasarkan data yang akurat.

1. Sinkronisasi data dan program antar SKPD. 2. Mewujudkan birokrasi yang akuntabel dan efisien.

Indikator Kinerja (outcome) Kondisi Awal pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup  Persentase rumah tangga bersanitasi dan air bersih

 Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU (Prasarana,Sarana, Utilitas)  Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap air minum yang berkualitas  Persentase kualitas air minum yang memenuhi syarat  Persentase penduduk yang menggunakan jamban sehat  Persentase keluarga yang menggunakan air bersih  Persentase cakupan rumah yang memenuhi syarat kesehatan  Persentase cakupan TTU yang memenuhi syarat kesehatan  Persentase cakupan TPM yang memenuhi syarat  Buku ”kota dalam angka”  Buku ”PDRB kota  persentase Dokumen LAKIP yang terintegrasi dan tepat waktu

 persentase SKPD yang memperoleh penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan yang efektif dan efisien  persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan  persentase penyelesaian pengaduan masyarakat

Kondisi Akhir

Program Pembangunan Daerah Perusakan Lingkungan Hidup 1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan air minum dan limbah

84,33%

86,3%

7 unit

8 unit

2. Program Pengembangan fasilitas Umum

62 %

67%

85 %

100%

64 %

75%

85 %

90%

76 %

85%

76 %

85%

55%

75%

100% 100% 100 %

100% 100% 100 %

-

-

78%

100%

100%

100%

84

Bidang Urusan


1. Pekerjaan Umum


3. Program Pengembangan Lingkungan Sehat

2. Kesehatan

2. Dinas Kesehatan

1. Program pengembangan data/informasi

1. Perencanaan Pembanguan

1. Bappeda dan PM

1. Program Penataan Kelembagaan, ketatalaksanaan dan analisa jabatan 2. Program Peningkatan penataan organisasi pemerintah daerah


1. SetdakoBagian Organisasi

3. Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian kebijakan kepala daerah

2. SetdakoBagian Tapem

3. Inspektorat



Capaian Kinerja Sasaran 14. Pelayanan publik menerapkan standar pelayanan prima yang terintegrasi secara online.

Strategi dan Arah Kebijakan 1. Menerapkan pelayanan terintegrasi secara online sampai ke kecamatan.

Indikator Kinerja (outcome) Kondisi Awal  Pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui : a) media massa seperti majalah, radio, dan televisi b) media baru seperti website (media online); c) media tradisional seperti pertunjukan rakyat; d) media interpersonal seperti sarasehan, ceramah/diskusi, dan lokakarya; dan/atau e) media luar ruang seperti media buletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk, dan baliho  Penerbitan KTP  Penerbitan Akta Kelahiran  Penerbitan Akta Perkawinan Non Muslim  Penerbitan Akta Perceraian Non Muslim  Penerbitan Akta Kematian  Ketersediaan Data Base Kependudukan  Penerbitan Akta Pengakuan,Pengesahan dan Pengangkatan Anak  Penerbitan Akta Perubahan Kewarganegaraan  Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Rutin, Administrasi dan Pelaporan secara Akuntabel dan Tepat Waktu  Prosentase Pelayanan Yang Memenuhi Standar Layanan Yang Prima  Prosentase Aparatur Yang Memiliki Kompetensi Sesuai Bidangnya  persentase pembuatan KTP online  persentase laporan keuangan

Kondisi Akhir

-

-

28.724 pengujung

88.724 pengujung

-

-

-

-

-

-



17 buah

30 buah

12 buah 203.218

16 buah 222.000

17 buah

30 buah

-

-

100%

100%

100%

100%

100%

100%

0% 0%

90% 90%

85


Bidang Urusan


1. Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan media massa

1. Komunikasi dan Informatika

1. Dishubkom info

2. Program Penataan administrasi kependudukan

2. Kependudu kan

2. Disdukcapil

3. Program Peningkatan pelayanan dan kapasitas


3. Kecamatan





2. Mewujudkan pelayanan perizinan prima.

15. Setiap SKPD memiliki aparatur kompeten sesuai kebutuhan.

1. Membangun profesionalisme dan etos kerja melayani.

Indikator Kinerja (outcome) terintegrasi online  persentase aparatur yang memiliki kompetensi teknis sesuai bidangnya  jumlah perizinan yang mendukung investasi  Terlayaninya Masyarakat dalam Pengurusan Izin sesuai SOP  Penerbitan Izin sesuai dengan jumlah waktu yang telah ditetapkan dalam SOP  waktu proses perizinan  index kepuasan masyarakat  Persentase aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya  Persentase aparatur yang memiliki pembinaan dan memiliki pembinaan dan pengembangan karir sesuai dengan kebutuhan : a. Kompetensi aparatur dibidang keuangan, pemerintahan dan kepegawaian b. Kualitas SDM aparatur melalui peningkatan jenjang pendidikan c. Pengadaan Pegawai d. Mutasi PNS e. Data informasi promosi pegawai  Persentase aparatur yang memiliki pembinaan dan memiliki pembinaan dan pengembangan karir sesuai dengan kebutuhan : a. PNS yang memiliki kemampuan teknis fungsional b. Penjenjangan struktural yang akan menduduki jabatan sudah Diklatpim yang dipersyaratkan  Persentase aparatur yang memiliki pembinaan dan memiliki pembinaan dan pengembangan karir sesuai

Kondisi Awal

Kondisi Akhir

60%

100%

54 Ijin

74 ijin

10 Langkah

10 Langkah

2.465 SK

3.100 SK

1-7 hari 1 kali 100 %

1-7 hari 1 kali 100 %

370 orang

870 orang

195 orang

695 orang

100 % 100 % 100 %

100 % 100 % 100 %


Bidang Urusan


pemerintah kecamatan

1. Program Peningkatan pelayanan prima terpadu


1. BP2T

1. Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 2. Program Pembinaan dan pengembangan aparatur

1. Kepegawaian

1. Bapediklatda

Program Pendidikan Kedinasan 89 orang

159 orang

53 Orang

106 orang

Program Peningkatan informasi dan kedudukan hukum

86





Indikator Kinerja (outcome) dengan kebutuhan : a. Menurunnya Jumlah kasus pelanggaran disiplin b. Tersediannya data informasi pegawai  Terlaksananya penyelenggaraan pembinaan mental spiritual

Kondisi Awal

Kondisi Akhir

50 kasus

25 kasus

100 %

100 %

100 %

100 %

Program Pembangunan Daerah pegawai

87

Bidang Urusan




BAB VIII INDIKASI PROGRAM DAN PROYEKSI KEBUTUHAN PENDANAAN

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banjarbaru selama kurun waktu 5 (lima) tahun, berbagai kemungkinan dapat saja terjadi yang akan berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung baik sebagai faktor pendorong maupun penghambat kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Penyusunan indikasi Program prioritas didasarkan pada visi, misi dan program kerja Kepala Daerah serta amanat RPJP provinsi Kota Banjarbaru tahap kedua. Sedangkan untuk kebutuhan pendanaan didasarkan pada hasil evaluasi dan prediksi kondisi atas potensi dan kebutuhan pembangunan tahunan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan perubahannya pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.

88



Tabel VIII.1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kota Banjarbaru Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja Program (outcome)

Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2010)

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Juta Rupiah) Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD

Tahun 2015

SKPD Penanggung Jawab (16)

Urusan Wajib Pendidikan

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Pendidikan

Di setiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-lV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik

100%

100

Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S1 atau D-lV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% dan 20%

80%

85

100

656

90

100

461

95

100

491

100

100

524

100

100 2.316

100

Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S1 atau D-lV dan telah memiliki sertifikat pendidik masingmasing 1 (satu) orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris

55%

70

75

85

95

100

100

Di setiap Kabupaten/Kota semua Kepala Sekolah SD/Ml berkualifikasi S1 atau DIV dan telah memiliki sertifikat pendidik

84%

86

88

98

100

100

100

100%

100

100

100

100

100

100

70%

80

Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

406

Data SD/MI,SMP/MTS,SMA/MA/SMK

Dinas Pendidikan

24

85

274

84

90

28

95

30

100

32

100

142

Dinas Pendidikan



Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan



target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)


Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015



teremajakan dalam aplikasi PADATIWEB % siswa memiliki kartu NISN

70%

75

80

85

90

95

95

48,66%

49,61

50,56

51,51

52,46

53,41

53,41

225 orang

250

275

300

325

350

350

85%

90

100 24.612

100 26.237

100 115.915

100% 100% 100% 100%

100 100 100 100

100 100 100 100

100 100 100 100

100 100 100 100

100 100 100 100

100 100 100 100

-

-

-

-

-

-

-

Setiap guru menerapkan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya

100%

100

100

100

100

100

100

Setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan balajar

100%

100

100

100

100

100

100

80%

85

90

95

100

100

100

% guru memiliki kartu NUPTK Angka kredit guru dan pengawas sekolah Setiap guru tetap bekerja 37,5 jam per minggu di satuan pendidikan, termasuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik dan melaksanakan tugas tambahan

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan tatap muka sebagai berikut : a) Kelas l - ll : 18 jam per minggu b) Kelas lll : 24 jam per minggu c) Kelas lV - Vl : 27 jam per minggu d) Kelas VII - lX : 27 jam per minggu Satuan pendidikan menerapkan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) sesuai ketentuan yang berlaku

Kepala sekolah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada

20.318

95

32.002

85

100

23.088

Dinas Pendidikan






target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)


Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015


guru 2 (dua) kali dalam setiap semester Setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada kepala sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil prestasi belajar peserta didik

100%

100

100

100

100

100

100

80%

85

90

95

100

100

100

Tersedianya satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil

100%

100

100

100

100

100

100

Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang, dan untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru serta papan tulis

85%

90

95

100

100

100

100

Di setiap SMP dan MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik

71,42%

71,42

78,57

85,71

92,85

100

100

Di setiap Kabupaten/Kota semua Kepala Sekolah SMP/MTs berkualifikasi akademik S1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik

90%

95

95

100

100

100

100

Setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip-prinsp manajemen berbasis sekolah (MBS)

86







target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan


Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015


85%

90

95

100

100

100

100

45,48% 29,36%

47,98 31,86

50,48 34,36

52,98 36,86

55,48 39,36

57,98 41,86

57,98 41,86

angka kelulusan (AL) SD/MI

100%

100

100

100

100

100

100

angka kelulusan (AL) SMP/MTs

100%

100

100

100

100

100

100

Dari SD/MI ke SMP/MTs

111,62%

114,99

118,36

118,73

121,73

123,28

123,28

dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA

174,00%

174,75

175,50

176,25

177,00

177,75

177,75

6,29 tahun 3,02 tahun

6,04 3,01

6,02 3,01

6,01 3,01

6,01 3,01

6,01 3,01

6,01 3,01

122,54% 102,85%

123,06 103,98

123,57 105,10

124,09 106,23

124,61 107,36

125,12 108,49

125,12 108,49

13,82% 5,31%

14,57 5,63

15,32 5,95

16,07 6,27

16,82 6,59

17,57 6,91

17,57 6,91

APM SD/MI/paket A

94,65%

95,40

96,90

97,65

98,40

99,15

99,15

APM SMP/MTs/paket B

82,20%

82,70

82,95

83,20

83,40

83,60

83,60

SD/MI

56 orang

60

65

70

76

76

76

SMP/MTs

14 orang

16

17

17

18

18

29,41%

30,41

rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah : SD/MI SMP/MTs


angka melanjutkan (AM)

angka rata-rata lama sekolah : SD/MI SMP/MTs angka partisipasi kasar : SD/MI SMP/MTs angka pendidikan yang ditamatkan : SD/MI SMP/MTs angka partisipasi murni :

Jumlah siswa yang mengikuti olimpiade sains :

Program Pendidikan

rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia

4.319

31,41

5.319

87

32,41

4.908

33,41

5.232

34,41

18 5.578

34,41 24.643 Dinas






target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

Menengah


Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015


sekolah SMA/SMK/MA angka kelulusan (AL) SMA/SMK/MA

90,13%

92,13

94,13

96,13

98,13

99,13

3,01

3,01

3,01

3,01

3,01

3,01

84,38%

84,03

84,58

84,78

84,98

85,18

85,18

4,68%

4,93

5,18

5,43

5,68

5,93

5,93

66,20%

67,40

68,60

69,80

71,00

72,20

72,20

Jumlah siswa yang mengikuti olimpiade sains

171 orang

175

176

177

178

179

179

Jumlah event iptek berskala regional dan nsional di Banjarbaru

3 kali

3

3

4

4

5

5

3 orang

3

4

5

6

7

7

8 pkm

8

Rp. 7.200

7.760

8.320

1:25.000 1:25.000

4.716 1:24.000

angka partisipasi kasar angka pendidikan yang ditamatkan angka partisipasi murni SMA/SMK/MA/paket C

Jumlah prestasi yang diraih dibidang IT

(16) Pendidikan

3,02 tahun

angka rata-rata lama sekolah


99,13

Kesehatan ketersediaan obat dan vaksin Program Obat Perbekalan Kesehatan

Ketersediaan obat perkapita per tahun di sarana pelayanan kesehatan dasar (Rp/Kapita) Rasio puskesmas per satuan penduduk Rasio puskesmas pembantu per satuan penduduk Rasio dokter per 1000 penduduk

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Rasio dokter gigi per 1000 penduduk

682

8

732

4.991

1:6.500

8

775

8

8.880

9.440

1:23.000

5.359 1:22.000

1:6.000

826

8 10.000

5.713

880

8 3.891 10.000

1:21.000

6.090 1:21.000 26.906

1:5.500

1:5.000

1:5.000

1:7.500

1:7.000

1:7.000

1:6.100

1:5.200

1:4.300

1:3.600

1:2.500

1:2.500

1:20.000 1:17.750

1:15.250

1:13.250

1:11.000

1:9.000

1:9.000

Jumlah puskesmas yang menerapkan standar pelayanan medik dasar

8 pkm

8

8

9

10

10

10

Jumlah puskesmas yang melaksanakan program kesehatan jiwa

1 pkm

2

3

4

6

8

8

Jumlah puskesmas yang melaksanakan program kesehatan gigi dan mulut

8 pkm

8

8

9

10

10

10

88

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan






target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

Jumlah puskesmas yang melaksanaka program kesehatan indera

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Program Pengembangan Lingkungan Sehat


Tahun 2012

Tahun 2013

2

Persentase rumah tangga yang melaksanakan PHBS sesuai kriteria buku petunjuk PHBS )

40%

50

Persentase sekolah SD/MI yang ber PHBS

69 %

60

60

65

65

70

70

Posyandu purnama

30 %

35

40

45

50

55

55

Kelurahan siaga aktif

60 %

60

60

70

75

80

80

Rasio posyandu persatuan balita

1:50

1:60

1:70

1:80

1:90

1:100

1:100

Prevalensi balita kekurangan gizi

0,11 %

<18,8

Persentase Balita Gizi buruk ditemukan yang mendapat perawatan

100 %

100

100

100

100

100

100

58,82 %

70

75

80

85

85

85

Cakupan pemberian MP-ASI pada anak 6-24 bln keluarga miskin

100 %

100

100

100

100

100

100

Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap air minum yang berkualitas

62 %

63

Persentase kualitas air minum yang memenuhi syarat

85 %

90

95

100

100

100

100

Persentase penduduk yang menggunakan jamban sehat

64 %

67

69

72

75

75

75

Persentase keluarga yang menggunakan air bersih

85 %

86,66

88,32

90

90

90

90

Persentase cakupan rumah yang memenuhi syarat kesehatan

76 %

78,25

80,5

82,75

85

85

85

Persentase cakupan TTU yang memenuhi syarat kesehatan

76 %

78,25

80,5

82,75

85

85

85

Persentase cakupan TPM yang memenuhi syarat

55 %

60

65

70

75

75

75

194

72

254

55

<18,8

64

5


Tahun 2015

1 pkm

Persentase balita ditimbang berat badannya (D/S)

3

Tahun 2014

244

172

304

89

60

<18,8

65

7 221

82

259

65

<18,8

66

10 235

87

276

70

<18,8

67


10 251

93

295

70 1.110 Dinas Kesehatan

411

Dinas Kesehatan

67 1.303

Dinas Kesehatan






target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

Angka kesakitan penderita DBD per 100.000 penduduk (inciden rate) Angka bebas jentik (ABJ ≥95 %)

Tahun 2011

54

Tahun 2012

50

53

Tahun 2013

100

52

Tahun 2014

56

51


Tahun 2015

60

51

64

51

91,30 %

95

95

95

95

95

95

2%

<1

<1

<1

<1

<1

<1

Angka penemuan kasus malaria per 1000 penduduk (annual paracite inciden)

1,15 kasus

1,12

1,09

1,06

1,03

<1

<1

Persentase KLB Malaria yang dilaporkan dan ditanggulangi

100 %

100

100

100

100

100

100

Persentase penderita kasus filaria yang ditangani sesuai standar

100 %

100

100

100

100

100

100

Persentase kasus baru Tuberkolusis (TB)/BTA positif yang ditemukan

48 %

<70

<70

<70

<70

<70

<70

Persentase kasus baru Tuberkolusis (TB ) yang disembuhkan

87 %

>85

>85

>85

>85

>85

85

816 kasus

>235

>235

>235

>235

>235

235

2%

<5

<5

<5

<5

<5

<5

0,01 %

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

42,85 %

44,28

45,71

47,14

48,57

50

50

0%

75

80

85

90

95

95

Jumlah orang yang berumur 15 th atau lebih yang menerima konseling dan testing HIV

250 orang

>50

>50

>50

>50

>50

>50

Jumlah kasus diare per 1000 penduduk

3.557 orang

73

126

179

232

285

285

Angka kematian diare (CFR) pada saat

0 Kasus

<1

<1

<1

<1

<1

<1

Case Fatality rate (CFR) kematian DBD

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

116,1

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Juta Rupiah)

Jumlah kasus TB per 100.000 penduduk (suspek penderita TB ) Error rate (angka kesalahan laboratorium) penyakit TB Prevalensi kasus HIV (berdasarkan populasi dewasa) Persentase orang dengan HIV/AIDS (ODHA) mendapat Anti Retroviral Treatment (ART) Persentase penduduk 15 th keatas mengetahui pengetahuan tentang HIV & AIDS

90


285

Dinas Kesehatan






target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

95,60 %

96,48

97,36

98,24

99,12

100

100

0,34 %

0,47

0,60

0,74

0,87

1

1

3,9 %

4,12

4,34

4,56

4,78

5

5

0%

<8

<8

<8

<8

<8

<8

100 %

100

100

100

100

100

100

Persentase bayi 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap

96 %

100

100

100

100

100

100

Persentase desa/kelurahan yang sudah UCI

95 %

100

100

100

100

100

100

Persentase anak usia sekolah yang mendapat imunisasi

96 %

96,4

96,8

97,2

97,6

98

98

0 kasus

0,5

1

1

1

1

1

85 %

88

91

94

97

100

100

Deteksi dini faktor resiko penyakit tidak menular

0,70 %

20

30

40

50

50

50

% kasus gigitan hewan penular rabies yang ditangani

100 %

100

100

100

100

100

100

jumlah Puskesmas Standar ISO

1 buah

3

70 %

76

8 pkm/12 pustu

8/12


Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015



KLB Cakupan penemuan dan tatalaksana standar kasus pnemoni balita Penderita terdaftar akhir Desember per 10.000 penduduk (prevalensi kusta) Angka penemuan kasus baru (New case detection rate/NCDR) kusta per 100.000 penduduk Angka kecacatan Tk II/Proporsi dari penderita baru penyakit kusta Persentase penanganan penderita kasus kecacingan

Penemuan kasus non folio AFP rate per 100.000 anak < 15 th Persentase penyelidikan epidemiologi (PE) < 24 jam

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Program Pengadaan, Peningkatan dan

Cakupan sarana pelayanan kesehatan swasta yang legalitas Jumlah puskesmas/pustu yang memenuhi sarana/prasarana dan peralatan kesehatan

139

4

189

82 224

8/12

5

158

88 424

91

8/12

6

168

94 255

8/12

8

180

100 271

8/12

8

795

100 289

8/12 1.280

Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan






target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya

Program Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015


36,9 %

47,9

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

4,41

5,9

8,9

11,9

14,9

17,9

17,9

Cakupan pelayanan kesehatan peserta askes

38,9

47,9

47,9

47,9

47,9

47,9

47,9

8 pkm

8

8

8

8

8

8

% SDM kesehatan yang memenuhi standar kompetensi

65 %

70

80

85

100

100

% fasilitas kesehatan yang mempunyai SDM kesehatan sesuai standar

65 %

70

80

85

100

100

Cakupan Ibu bersalin yg ditolong oleh nakes terlatih (PN)

89,9 %

47,9

Cakupan Ibu Hamil yg mendapatkan pelayanan Antenatal (K4)

80,56 %

87

90

93

95

95

95

Cakupan ibu nifas yg mendapatkan pelayanan (KF)

89,66 %

86

88

89

90

90

90

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani (PK)

31,27 %

60

65

70

75

80

80

Puskesmas Rawat Inap yang mampu PONED

1 buah

1

1

1

1

1

1

RS yang mampu melaksanakan PONEK

1 buah

1

1

1

1

1

1

Persentase PUS yang menjadi peserta KB aktif (CPR)

61,24 %

65

75

85

95

95

95

59,4/100 rb

55/100

50/100

47/100

45/100

42/100

42/100

Jumlah puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan dasar bagi penduduk miskin Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan

Tahun 2011


sesuai standar dan aman

Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan


Angka Kematian Ibu per 100.000

469

215

59,9

75

519

240

75 221

59,9

271

92

60

60

534

251

65

65

569

267

70

70

606

285

70 2.681

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

70 1.261

Dinas Kesehatan






target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

Kelahiran Hidup

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015


97,5

98

98,5

99

99

99

Cakupan Neonatal Komplikasi yang ditangani

31,06 %

76

77

78

80

80

80

Persentase Kunjungan Bayi

85,36 %

87

88

89

90

90

90

Pelayanan Kesehatan Anak Balita

52,32 %

81

82

83

85

85

85

80 %

90

92

94

95

98

98

8,61/1.000 8/1.000 kh

7,5/1.00 0

7/1.000

7,5/1.00 0

6/1.000

6/1.000

69

70

71

72

72

Angka usia harapan hidup


kh 95,03 %

Angka Kelangsungan Hidup Bayi /AKB per 1000 Kelahiran Hidup

67,31 th

68

100%

100

887

100

1.162

100

1.008

100

1.075

100

1.146

100 5.063 RSUD

Pembangunan Rumah Sakit Klas B

0%

30

5.011

60

6.011

100

5.695

100

6.070

100

6.471

100 28.591 RSUD

Meningkatnya persentase prasarana (alkes) yang telah di Kalibrasi

40%

60

730

100

1.105

100

830

100

885

100

943

100%

100

Persentase perawat/bidan yang memiliki kompetensi sesuai standar profesi

79%

84

Persentase kualitas SDM tenaga kesehatan terlatih

20%

40

60

80

90

100

100

Persentase karu/katim memenuhi standar profesi minimal pendidikan S1 Keperawatan

20%

40

60

80

100

100

100

100%

100

100 16.041

100 17.100

100 75.551 Dinas PU dan

Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

Persentase pasien miskin yang terlayani

Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit

Program Peningkatan Manajemen RSUD

Tahun 2011

Cakupan Kunjungan Neonatal pertama (KN1)

Persentase cakupan Penjaringan Siswa SD kelas I dan setingkat

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit


Pemeliharaan Rumah Sakit

100 816

89

100 816

94

100 928

100

100 989

100

100 4.170

RSUD

100 1.054

100 4.660 RSUD

Pekerjaan Umum Program Pembangunan

Persentase wilayah yang memiliki akses

13.242

100

14.449

93

100

15.048






target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

Jalan dan Jembatan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

Program Pembangunan Fasilitas Umum

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015


3.189 km

3.219

3.254

3.293

3.333

3.376

3.376

313.312 km

316.417

322.611

326.806

335.000

341.194

341.194

Drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat

567.708 km

577.708

595.941

614.421

632.909

651.397

651.397

Panjang Jalan Kota dalam kondisi mantap (> 40 KM/Jam)

435.042 km

451.042

20.044 467.042

483.042

22.777 499.042 24.280

515.175 25.883

515.175 114.352

84,45%

87,55

90,66

Tersedianya Sistem Informasi Jasa Konstruksi setiap tahun

30%

40

224

50

224

60

254

70

271

75

289

75 1.280

Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada

55%

56

3.679

57

4.179

59

4.181

61

4.457

64

4.751

64 20.991

Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam kondisi baik

SKPD Penanggung Jawab (16) Perumahan

Panjang Jalan yang memiliki drainase/saluran pembuangan air

20.982

93,76

Persentase rumah tangga bersanitasi dan air bersih

84,33%

84,7

5.276

85,1

5.776

85,5

5.995

85,9

6.391

86,3

6.813

86,3 30.102

3 unit

8

1.282

13

1.532

18

1.457

23

1.553

28

1.656

28 7.318

6,24

Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU (Prasarana,Sarana, Utilitas)

7 unit

7

4,68

4.671

8

0,77

100

0,70

7,8 ha

0,73

100

0,68 ha

Tersedianya sistem Jaringan Drainase Skala Kawasan dan Skala Kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun

0,72

96,87

Luas Irigasi Kota dalam kondisi baik

Tersedianya sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota Program Pengendalian Banjir

Tahun 2011

jalan dan jembatan Rasio Jalan dilalui roda 4

Program Rehabilitasi/Pemeliharaa n Jalan dan Jembatan


3,12

5.671

94

8

0,80

1,56

5.308

8

0,80

0,00

5.658

8

0,00

6.031

8 26.649

Dinas PU dan Perumahan











target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

0,2675%

0,2680

1.470

1.720

0,2690

1.670

0,2695

1.781

0,2700

1.898

0,9 %

0,997

0,2700 8.388 Dinas PU dan Perumahan 0,997

0,145%

0,144

0 Kec

-

16 unit

16

4

21

50

26

5

31

5

36

6

36

26


1.571 rb m2

1.672

150

1.773

200

1.874

170

1.975

181

2.075

193

2.075

855

Disbertarung


Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014


Tahun 2015


Perumahan Program Pengembangan Perumahan Program Lingkungan Hidup Sehat Perumahan Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

Rasio Rumah Layak Huni Rasio Permukiman Layak Huni Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan Sempadan Jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU (Prasarana,Sarana, Utilitas)

0,2685 0,997

228

0,142

0,997 478

1

0,141

0,997 259

2

0,140

0,997 276

3

0,138

295

4

0,138 1.303 4


Penataan Ruang Program Perencanaan Tata Ruang

Meningkatnya luasan lahan yang berIPPT

Program Pemanfaatan Ruang

ketaatan terhadap RTRW

100%

100

368

100

368

100

418

100

446

100

475

100 1.102 Disbertarung

Buku ”kota dalam angka”

100%

100

484

100

515

100

550

100

586

100

625

100 2.761

Buku ”PDRB kota

100%

100

Rp. 3.368,-

10

341

20

391

30

388

40

413

50

441

1

2

67

3

117

4

76

5

81

6

86

Perencanaan Pembangunan Program Pengembangan Data/Informasi Program Peningkatan Promosi dan Kerjama Investasi

Besarnya Investasi (juta)

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

Jumlah Perusahaan yang berinvestasi

100

100

Perhubungan

95

100

100

100 3.418 1.948 Bappeda dan PM 6

382






target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan


terpeliharanya Traffic light

1 unit

1

terpeliharanya Warning light

0 unit

0

terpeliharanya Halte/Shelte

0 unit

0

457 unit

536

0,059%

0,048

25%

26

Terpeliharanya Prasarana dan Fasilitas LLAJ serta rambu-rambu Rasio ijin trayek yang dikeluarkan perjumlah penduduk Presentase jumlah angkutan darat perjumlah penumpang angkutan darat

Tahun 2012

35

39

3

Tahun 2013


4

4

4

3

4

4

4

4

2

2

2

2

2

592

672

752

832

832

0,035

0,030

0,027

0,027

28

29

30

30

2

2

2

11

0

0

1

1

406,09

367,00

334,78

334,78

793

900

1.007

1.007

6.396

6.905

7.414

7.414

39

27

Dishubkom info

Dishubkom info

1 buah

2

Jumlah Terminal Angkutan Barang

0 buah

0

Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

rasio panjang jalan per jumlah kendaraan

596,80%

516,02

Jumlah pemasangan fasilitas lalu lintas

472 buah

579

4.869 kendaraan

5.378

Jumlah kepemilikan kendaraan wajib uji

0,050%

0,044

0,040

0,038

0,035

0,033

0,033

Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)

6 bulan berkala

6

6

6

6

6

6

Rp. 43.500 Rp. 53.500 Rp. 68.500

43.500 53.500 68.500

43.500 53.500 68.500

43.500 53.500 68.500

43.500 53.500 68.500

43.500 53.500 68.500

43.500 53.500 68.500

0,21%

0,22

4.632

0,23

5.632

0,24

0,26

0,27

0,27

Disbertarung

13%

14

375

15

375

15

16

16

16

Disbertarung

Biaya pengujian kelaikan angkutan umum : a. JBB s/d 2.000 ton b. JBB 2.000 s/d 8.000 ton c. JBB 8.000 s/d 26.000 ton

1

(16)

Jumlah Halte/Shelter

Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

3


Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

Jumlah uji kir angkutan umum

1

Tahun 2015

4

0,040

35

Tahun 2014

0 554

454,50

554

686 73

5.887

73

Dishubkom info Dishubkom info

Dishubkom info

Lingkungan Hidup Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

persentase penanganan sampah

Program Pengelolaan

Ratio ruang terbuka hijau persatuan luas

96






target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

Ruang Terbuka Hijau (RTH) Program Pembangunan/ Pemeliharaan Taman


Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015



wilayah Ruang publik yang berubah peruntukannya : a. Luas Taman Terbangun b. Luas Taman Terpelihara

1.641

4.157,59 614,9

6.236,38 922,35

11.225,48 1.660,23

11.225,48 1.660,23

Disbertarung

0,19

899

0,20

0,21

-

0,21

Disbertarung

152

100

152

100

100

100

100

Disbertarung

2.417

595

2.527

795

2.647

2.777

2.917

2.917

Disbertarung

100%

100

1.213

100

1.313

100

100

100

100

Kantor LH

Kantor LH

7.299,33 m2 51.823,24 m2

2.907,41 430

1.641 3.198,15 473

0,17%

0,18

849

100%

100

2.317 titik

Program Kualitas Kebersihan Lingkungan

TPS persatuan penduduk

Program Penataan Areal Pemakaman

rasio TPU persatuan penduduk

Program Penataan dan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum

rasio titik PJU persatuan jalan

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

Pelayanan informasi status kerusakan lahan dan atau tanah untuk produksi biomasa

1 buku

1

68

1

168

1

1

1

1

persentase antar wilayah yang memiliki pilar batas yang jelas

100 %

100

152

100

202

100

100

100

100

20.000 buah

23.000

963

26.000

1.263

29.600

33.200

37.400

37.400

7.196 buah

9.300

6.200

5.900

5.500

5.250

5.250

56 buah

60

65

70

80

85

85

Pertanahan Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

Jumlah sengketa tanah yang diselesaikan

SetdakoBagian Tapem

Kependudukan dan Catatan Sipil Program Penataan Administrasi Kependudukan

Penerbitan KTP Penerbitan Akta Kelahiran Penerbitan Akta Perkawinan Non Muslim

97

Disdukcapil






target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

Penerbitan Akta Perceraian Non Muslim Penerbitan Akta Kematian


17 buah

21

Tahun 2012

Tahun 2013

24

25

Tahun 2014

27

Tahun 2015

30


(16)

30

12

12

13

14

15

16

16

Ketersediaan Data Base Kependudukan

203.218

208.000

212.000

215.000

218.000

222.000

222.000

Penerbitan Akta Pengakuan,Pengesahan dan Pengangkatan Anak

17 buah

21

24

25

27

30

30

-

-

-

-

-

-

-

Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Rutin, Administrasi dan Pelaporan secara Akuntabel dan Tepat Waktu

100%

100

100

100

100

100

100

Prosentase Pelayanan Yang Memenuhi Standar Layanan Yang Prima

100%

100

100

100

100

100

100

Prosentase Aparatur Yang Memiliki Kompetensi Sesuai Bidangnya

100%

100

100

100

100

100

100

-

-

-

-

-

-

Penerbitan Akta Perubahan Kewarganegaraan


Keluarga Berencana PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri Rata-rata jumlah anak per keluarga

-

1.449

3,43%

3,33

3,23

3,13

3,03

2,93

2,93

72,70%

72,80

72,90

73,00

73,10

73,20

73,20

26.813 orang

27.000

27.300

27.600

27.900

28.200

28.200

7.128 orang

6.987

6.848

6.712

6.579

6.446

6.446

Pelayanan Komunikasi Informasi dan Edukasi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (KIE KB dan KS)

240 orang

260

280

300

320

340

340

Pasangan Usia Subur (PUS) yang isterinya dibawah usia 20 tahun

570 orang

560

550

540

530

520

520

36.877

37.477

38.077

38.677

39.277

39.877

39.877

Rasio akseptor KB Cakupan peserta KB aktif Program Keluarga Berencana

1.149

Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I

Sasaran Pasangan Usia Subur menjadi

98

BPMPKB






target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

Peserta KB aktif


Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015



orang

PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)

5.380 orang

5.375

5.370

5.365

5.360

5.355

5.355

Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) berKB

1.052 orang

1.112

1.172

1.232

1.292

1.352

1.352

Ratio Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB 1 PKB/PLKB untuk setiap 2 kelurahan

29 orang

31

33

35

37

40

40

Ratio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan 1 PPKBD

20 kelurahan

20

20

20

20

20

20

8 kelurahan

8

9

10

11

11

20 kelurahan

20

20

20

20

20

Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan

33,29%

33,43

157

33,58

357

33,72

33,87

34,01

34,01

Jumlah sarjana yang menjadi wirausaha baru

0 orang

10

35

20

60

25

30

40

40

Jumlah UKM non BPR/LKM UKM

0 LKM

1

2

3

4

5

5

Jumlah BPR/LKM aktif

3 LKM

4

5

6

7

8

8

persentase usaha mikro dan kecil

79,25%

79,62

79,38

79,45

79,60

79,60

Sosial Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat

65

9

165

BPMPKB 20

Tenaga Kerja Program Peningkatan Kesempatan Kerja

Dinsosnaker

Koperasi dan UKM Program Penciptaan Iklim Usaha Usaha Kecil Menengah Yang Konduksif Program Pengembangan Kewirausahaan dan

162

79,34

222

99

Dinas Koperasi dan UKM Dinas Koperasi dan






target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)


Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015


Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

SKPD Penanggung Jawab (16) UKM

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

Pertumbuhan Kemitraan UMKM

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

persentase koperasi aktif

95 UMKM

100

44

105

69

110

115

120

120

Dinas Koperasi dan UKM

67%

68

285

69

335

69

70

71

71

Dinas Koperasi dan UKM

Jumlah wirausaha baru dibidang pariwisata dan kebudayaan

0 buah

1

370

1

520

1

1

1

1

Jumlah event olahraga dan seni budaya bersklasa regional dan nasional di Banjarbaru

2 buah

0

1

1

1

1

1

583 orang

10

10

10

10

10

593

Kebudayaan

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

Cakupan Sumber Daya Manusia Cakupan Tempat Kesenian Cakupan Organisasi Kesenian Cakupan Fasilitasi Seni

Disbudparpora 1 buah

1

1

1

1

1

1

38 buah

1

1

1

1

1

1

3 buah

1

1

1

1

1

1

30 buah

2

2

2

2

2

9 buah

15

15

15

15

15

15

218 buah

5

5

5

5

5

5

100 %

100

100

100

100

100

Pemuda dan Olahraga Jumlah organisasi pemuda Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

Jumlah event olahraga dan seni budaya bersklasa regional dan nasional di Banjarbaru Jumlah gedung dan lapangan olahraga

434

2

750

Disbudparpora

Pemerintahan Umum Program Penataan

persentase Dokumen LAKIP yang

616

100

816

100

Setdako-






target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Analisa Jabatan

terintegrasi dan tepat waktu

Program Peningkatan Penataan Organisasi Pemerintah Daerah

persentase SKPD yang memperoleh penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan yang efektif dan efisien

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Tingkat Pendapatan Daerah (juta rupiah) : a. PAD b. Dana Perimbangan c. Sumber-sumber Lain Yang Sah Prosantase Pemanfaatan dan Pendayagunaan Aset Daerah Tingkat akuntabilitas penggunaan anggaran Prosentase Penyerapan Anggaran

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan kebijakan KDH

Program Peningkatan pelayanan Masyarakat

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015


-

-

30.302,335.582,58.460,-

33.350,352.361,61.383,-

91.23%

92

100%

100

101

-

101

-

-

-

-

13.030 38.352,- 14.193,369.979,64.452,-

44.105,388.478,67.675,-

50.721,407.902,71.058,-

58.329,428.902,74.611,-

58.329,428.902,74.611,-

94

95

96

96,5

96,5

100

100

100

100

100

90,74%

90,76

90,80

91

92,01

93

93

WDP

WDP

WDP

WDP

WTP

WTP

WTP

persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan

78%

82

91

96

100

100

persentase penyelesaian pengaduan masyarakat

100%

100

100

100

100

100

jumlah perizinan yang mendukung investasi

54 Ijin

52

74

74

74

74

10 Langkah

10

10

10

10

10

10

2.465 SK

2.615

2.765

2.915

3.050

3.100

3.100

1-7 hari

1-7

1-7

1-7

1-7

1-7

1-7

1 kali

1

1

1

1

1

1

persentase pembuatan KTP online

0%

0

50

60

80

90

90

persentase laporan keuangan terintegrasi

0%

0

30

60

70

90

90

Terlayaninya Masyarakat dalam Pengurusan Izin sesuai SOP Penerbitan Izin sesuai dengan jumlah waktu yang telah ditetapkan dalam SOP index kepuasan masyarakat

SKPD Penanggung Jawab (16) Bagian Organisasi

Opini laporan pengelolaan keuangan

waktu proses perizinan Program Peningkatan Pelayanan dan Kapasitas


849

87

1.049

DPPKAD

Inspektorat 100 203

74

403

BP2T

101

Kecamatan






target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

Pemerintah Kecamatan


Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015



online persentase aparatur yang memiliki kompetensi teknis sesuai bidangnya

60%

65

100 %

100

70

80

90

100

100

100

100

100

100

Kepegawaian Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Persentase aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya Persentase aparatur yang memiliki pembinaan dan pengembangan karir sesuai dengan kebutuhan :

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Program Peningkatan Informasi Kedudukan Hukum Pegawai

100

1.184

2.429

370 orang

470

570

670

770

870

870

- Kualitas SDM aparatur melalui peningkatan jenjang pendidikan

195 orang

295

395

495

595

695

695

- Pengadaan Pegawai

100 %

100

100

100

100

100

100

- Mutasi PNS

100 %

100

100

100

100

100

100

- Data informasi promosi pegawai

100 %

100

100

100

100

100

100

Bapediklatda

364

400

- PNS yang memiliki kemampuan teknis fungsional

89 orang

99

114

129

144

159

159

- Penjenjangan struktural yang akan menduduki jabatan sudah Diklatpim yang dipersyaratkan

53 orang

58

70

82

94

106

106

Persentase aparatur yang memiliki pembinaan dan memiliki pembinaan dan pengembangan karir sesuai dengan kebutuhan : - Menurunnya Jumlah kasus pelanggaran

Bapediklatda

1.286

- Kompetensi aparatur dibidang keuangan, pemerintahan dan kepegawaian

Persentase aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya : Program Pendidikan Kedinasan

2.134

453 50 kasus

45

819 40

Bapediklatda 35

102

Bapediklatda

30

25

25






target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)


Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015



disiplin - Tersediannya data informasi pegawai

100 %

100

100

100

100

100

100

Terlaksananya penyelenggaraan pembinaan mental spiritual

100 %

100

100

100

100

100

100

Komunikasi dan Informasi

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui : a) media massa seperti majalah, radio, dan televisi b) media baru seperti website (media online); c) media tradisional seperti pertunjukan rakyat; d) media interpersonal seperti sarasehan, ceramah/diskusi, dan lokakarya; dan/atau e) media luar ruang seperti media buletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk, dan baliho Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan

162

362

-

-

-

-

-

-

-

28.724 pengunjung -

40.724

52.724

64.724

76.724

88.724

88.724

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4,22%

4,22

78

4,22

250

4,22

4,22

4,22

4,22

Distankanhut

100%

100

146

100

200

100

100

100

100

Distankanhut

Dishubkom info

Urusan Pilihan Pertanian Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB

Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)

Ketersediaan pangan utama

103






target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

Produktivitas padi atau bahan utama lokal lainnya perhektar Nilai tukar petani

Program Peningkatan produksi hasil peternakan


-

-

3,75%

3,73

Tahun 2012

206

-

Tahun 2013

400

3,74

Tahun 2015


-

-

-

-

3,80

3,86

3,93

3,93

106,83

107,08

107,33

107,33

5.820

5.855

5.890

5.890

106,08%

106,33

Pertumbuhan Populasi ternak besar

5.716 ekor

5.750

Pertumbuhan Populasi ternak kecil

4.025 ekor

4.092

4.158

4.230

4.310

4.398

4.398

3.704 rb ekor

3.714

3.725

3.735

3.746

3.757

3.757

11.435 rb butir

11.607

11.781

11.958

12.137

12.319

12.319

2,53%

0,83

0,86

0,87

0,90

0,90

-

-

-

-

-

-

Pertumbuhan Populasi unggas Pertumbuhan Produksi telur

106,58

Tahun 2014

179

5.784

200


Distankanhut

Distankanhut

Kehutanan Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan

rehabilitasi hutan dan lahan kritis Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB

55

0,85

100

-

Distankanhut

Kelautan Perikanan Program Pengembangan Budidaya Perikanan

Produksi Perikanan

52,60%

57,80

Produksi perikanan kelompok budidaya

89,38%

99,38

1.909

63,60

Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan

cakupan bina kelompok petani ikan (pokdakan)

90,00%

92,00

Cakupan bina kelompok tani

20,27%

20,29

konsumsi ikan

95,97%

97,30

19 %

21

69

23

Inflasi <10%

<10

345

<10

1.060

69,60

76,90

84,50

84,50

119,38

129,38

139,38

139,38

96,00

98,00

100,00

100,00

21,62

22,30

22,97

23,65

23,65

98,56

100,00

101,30

102,30

102,30

72

25

26

27

27

Disperindag dan Tamben

362

<10

<10

<10

<10

Disperindag

109,38 177

94,00

1.150

Distankanhut

Distankanhut

Perdagangan Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB

Program Peningkatan

Presentase kebutuhan pokok dan sarana

104






target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

Effesiensi Perdagangan Dalam Negeri


Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015


produksi yang terjamin ketersediaan dengan harga terjangkau

SKPD Penanggung Jawab (16) dan Tamben

Perindustrian Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

Jumlah wirausaha baru di bidang perindustrian dan perdagangan

84 orang

104

Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor industri

13 %

15

Cakupan bina kelompok pengrajin

20 %

30

240

124

430

144

164

184

184

17

19

20

20

20

40

50

70

80

80

105

Disperindag dan Tamben



BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Keberhasilan Strategi Pembagunan Pemerintah Banjarbaru sangat ditentukan oleh seluruh unit kerja SKPD. Dengan keterbatasan sumberdaya yang ada perlu penetapan fokus dan prioritas yang tepat dalam implementasi strategi. Kinerja dapat diukur melalui Indikator kinerja mengacu kepada permendagri No 54/2010 dan Standart Pelayanan Minimal (SPM). Indikator kinerja merupakan ukuran pencapaian baik secara kuantitatif maupun kualitatif oleh seluruh SKPD yang ada di Pemerintah Kota Banjarbaru. Berikut adalah Indikator kinerja seluruh unit kerja SKPD yang selaras dengan tujuan dan sasaran dalam pencapaian visi misi Kota Banjarbaru 1. Meningkatkan masyarakat/SDM yang berkualitas 1.1. Seluruh anak usia sekolah menyelesaikan pendidikan SLTA dan memiliki keterampilan IT, bahasa asing dan wirausaha. a. Dinas Pendidikan : 1. Setiap guru tetap bekerja 37,5 jam per minggu di satuan pendidikan, termasuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik dan melaksanakan tugas tambahan. 2. Satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan tatap muka sebagai berikut : a) Kelas l - ll : 18 jam per minggu b) Kelas lll : 24 jam per minggu c) Kelas lV - Vl : 27 jam per minggu d) Kelas VII - lX : 27 jam per minggu 3. Satuan pendidikan menerapkan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) sesuai ketentuan yang berlaku. 4. Setiap guru menerapkan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya. 5. Setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan balajar. 6. Kepala sekolah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru 2 (dua) kali dalam setiap semester. 7. Setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada kepala sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil prestasi belajar peserta didik. 8. Setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip-prinsp manajemen berbasis sekolah (MBS). 9. Tersedianya satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil. 10. Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang, dan untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru serta papan tulis. 106



11. Di setiap SMP dan MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik. 12. Di setiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-lV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik. 13. Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S1 atau DlV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% dan 20%. 14. Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S1 atau DlV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing 1 (satu) orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris. 15. Di setiap Kabupaten/Kota semua Kepala Sekolah SD/Ml berkualifikasi S1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik. 16. Di setiap Kabupaten/Kota semua Kepala Sekolah SMP/MTs berkualifikasi akademik S1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik. 17. Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif. 18. Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan. 19. Pendidikan anak usia dini (PAUD). 20. Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah. 21. Angka kelulusan (AL) SD/MI. 22. Angka kelulusan (AL) SMP/MTs. 23. Angka kelulusan (AL) SMA/SMK/MA. 24. Angka melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMPD/MTs. 25. Angka melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA. 26. Angka melek huruf. 27. Angka rata-rata lama sekolah. 28. Angka partisipasi kasar. 29. Angka pendidikan yang ditamatkan 30. Angka partisipasi murni. 31. APM SD/MI/paket A. 32. APM SMP/MTs/paket B. 33. APM SMA/SMK/MA/paket C b. Kantor Perpustakaan dan arsip daerah 1. Jumlah perpustakaan 2. Jumlah pengunjung perpustakaan pertahun 3. Koleksi buku yang tersedia

107



1.2. Pelayanan kesehatan memenuhi standar mutu dan mampu menjangkau/dijangkau seluruh masyarakat a. Dinas Kesehatan 1. Rasio puskesmas per satuan penduduk 2. Rasio puskesmas pembantu per satuan penduduk 3. Rasio dokter per 1000 penduduk 4. Rasio dokter gigi per 1000 penduduk 5. Jumlah puskesmas yang menerapkan standar pelayanan medik dasar 6. Jumlah Puskesmas yang melaksanakan program kesehatan kejiwaan 7. Jumlah puskesmas yang melaksanakan program kesehatan gigi dan mulut 8. Persentase rumah tangga yang melaksanakan PHBS ( sesuai kriteria buku petunjuk PHBS. 9. Persentase sekolah SD/MI yang ber PHBS 10. Posyandu purnama 11. Desa / kelurahan siaga aktif 12. Rasio posyandu persatuan balita 13. Jumlah puskesmas/pustu yang memenuhi sarana/prasarana dan peralatan kesehatan. 14. Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin. 15. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin. 16. Cakupan pelayanan kesehatan peserta askes. 17. Jumlah puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan dasar bagi penduduk miskin. 18. Cakupan Ibu bersalin yg ditolong oleh nakes terlatih (PN). 19. Cakupan Ibu Hamil yg mendapatkan pelayanan Antenatal (K4). 20. Cakupan ibu nifas yg mendapatkan pelayanan (KF). 21. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani (PK). 22. Puskesmas Rawat Inap yang mampu PONED. 23. RS yang mampu melaksanakan PONEK. 24. Puskesmas Rawat Inap yang mampu PONED. 25. Persentase PUS yang menjadi peserta KB aktif ( CPR). 26. Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup. 27. Cakupan Kunjungan Neonatal pertama (KN1). 28. Cakupan Neonatal Komplikasi yang ditangani. 29. Persentase Kunjungan Bayi. 30. Pelayanan Kesehatan Anak Balita. 31. Persentase cakupan Penjaringan Siswa SD kelas I dan setingkat. 32. Angka Kelangsungan Hidup Bayi /AKB per 1000 Kelahiran Hidup. 33. Angka usia harapan hidup. 34. ketersediaan obat dan vaksin. 35. Ketersediaan obat perkapita per tahun di sarana pelayanan kesehatan dasar (Rp/Kapita). b. RSUD 1. Cakupan rawat jalan 2. Cakupan rawat Inap 3. Jumlah akreditasi yang diperoleh. 4. Rasio kecukupan tenaga perawat dengan tempat tidur. 5. Jumlah dan jenis dokter spesialis dan sub spesialis. 6. Persentase pasien miskin yang terlayani. 7. Persentase rujukan pasien ke RS lain. 8. Persentase pasien pulang sembuh. 108



9. Persentase pelayanan yang sesuai standar mutu. 10. Persentase sarana prasarana yang sesuai standar mutu. 11. Persentase kematian bagi pasien yang dirawat > 24 jam. 1.3. Keluarga ikut KB dan cukup gizi. a. Dinas Kesehatan 1. Prevalensi balita kekurangan gizi 2. Persentase Balita Gizi buruk ditemukan yang mendapat perawatan 3. Persentase balita ditimbang berat badannya (D/S) 4. Cakupan pemberian MP-ASI pada anak 6-24 bln keluarga miskin b. BPMP-KB 1. Rata-rata jumlah anak per keluarga 2. Rasio akseptor KB 3. Rasio akseptor KB 4. Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I 5. Pelayanan Komunikasi Informasi dan Edukasi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (KIE KB dan KS) ; 6. Pasangan Usia Subur (PUS) yang isterinya dibawah usia 20 tahun 7. Sasaran Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB aktif 8. PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need) 9. Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB 10. Ratio Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB 1 PKB/PLKB untuk setiap 2 desa/kelurahan 1.4. Masyarakat usia produktif menjadi tenaga kerja produktif yang mampu memajukan daerahnya. a. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja 1. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat 2. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan 3. Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan 4. Rasio penduduk yang bekerja 5. Angka partisipasi angkatan kerja b. Dinas Perindustrian, perdagangan, pertambangan dan energi 1. jumlah wirausaha baru di bidang perindagtamben c. Dinas Koperasi & UMKM 1. jumlah sarjana yang menjadi wirausaha baru d. Disbudparpora 1. jumlah wirausaha baru di bidang pariwisata dan kebudayaan e. Distankanhut 1. Cakupan bina kelompok petani ikan (Pokdakan) 2. Cakupan bina kelompok tani f. Kecamatan 1. Jumlah penurunan penganguran dan buta aksara di wilayah kelurahan g. Bappeda dan Penanaman Modal 1. Rasio daya serap tenaga kerja pada PMA/PMDN 1.5. Pemuda Banjarbaru meraih prestasi regional dan nasional di bidang iptek, olahraga dan seni budaya. a. Disbudparpora 1. jumlah organisasi pemuda 2. jumlah pemuda yang meraih prestasi olahraga 109



3. 4.

Jumlah organisasi olahraga Jumlah event olahraga dan senibudaya berskla regional dan nasional di Banjarbaru 5. cakupan sumber daya kesenian 6. cakupan tempat kesenian 7. cakupanorganisasi kesenian 8. cakupan fasilitasi seni b. Dinas Pendidikan 1. Jumlah siswa yang mengikuti olimpiade sains 2. Jumlah event iptek berskala regional dan nsional di Banjarbaru 3. Jumlah prestasi yang diraih dibidang IT c. Kecamatan 1. Jumlah prestasi pemuda pemudi di kecamatan 1.6. Masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan secara tertib dan harmonis. a. Dinas Perindustrian, perdagangan, pertambangan dan energi 1. Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor industri 2. Kontribusi sektor pertambangan dan energi terhadap PDRB 3. Kontribusisektor perdagangan terhadap PDRB b. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja 1. Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) 2. Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun 3. Perselisihan buruh dan pengusaha 4. Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek 5. Besaran Pemeriksaan Perusahaan 6. Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan 7. Keselamatan dan perlindungan c. Kantor Satpol PP 1. Rasio jumlah polisi pamong praja 2. Cakupan patoli petugas satpol PP 3. Penegakan Perda 4. Tingkat peyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketemtraman, keindahan) 5. Jumlah demo d. BPMP-KB 1. PKK aktif 2. Posyandu aktif 3. Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat 4. Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat 5. LPM Berprestasi 6. Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di Dalam Unit Pelayanan Terpadu 7. Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Kesehatan oleh Tenaga Kesehatan Terlatih di Puskesmas mampu Tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah sakit 8. Layanan Rehabilitasi Sosial yang Diberikan oleh Petugas Layanan Rehabilitasi Sosial Terlatih bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Dalam Unit Pelayanan Terpadu 9. Layanan Bimbingan Rohani yang Diberikan oleh Petugas Bimbingan Rohani Terlatih bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Dalam Unit Pelayanan Terpadu

110



10. Penegakan Hukum dari Tingkat Penyidikan sampai dengan Putusan Pengadilan atas Kasus-kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak 11. Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum (LBH) 12. Layanan Pemulangan bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan 13. Layanan reintegrasi social bagi perempuan dan anak korban kekerasan e. Dinas Kependudukan dan Catatan sipil 1. Penerbitan KTP 2. Penerbitan Akta kelahiran 3. Penerbitan akta perkawinan 4. Penerbitan akta perceraian 5. Penerbitan akta kematian 6. Ketersedian data base kependudukan 7. Penertiban akta pengukuan, pengesahan dan pengangkatan anak 8. Penertiaban akta perubahan kewarganegaraan f. Badan Kesbanglinmas 1. persentase masyarakat ikut dalam pemilu/pilkada 2. kegiatan pembinaan politik 3. Kegiatan pembinaan terhadap LSM,Ormas,OKP dan nirlaba lainnya 4. Meningkatnya pemahaman wawasan kebangsaan 2. Menumbuh-kembangkan ekonomi daerah 2.1 Setiap kelurahan memiliki kelompok usaha dengan produk unggulan yang berdaya saing. a. Dinas Perindustrian, perdagangan, pertambangan dan energi 1. cakupan bina kelompok pengarajin 2. cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal 3. persentase kelurahan yang memiliki kelompok pengrajin, pedagang mandiri b. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja 1. Persentase (%) PMKS skala kabupaten/kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar 2. Persentase (%) PMKS skala kabupaten/kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan atau kelompok sosial lainnya 3. Persentase (%) korban bencana skala kabupaten/kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat 4. Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial 5. Persentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial c. Dinas Koperasi & UMKM 1. persentase koperasi aktif 2. Jumlah UKM non BPR/LKM UKM 3. Jumlah BPR/LKM aktif 4. persentase usaha mikro dan kecil d. Distankanhut 1. Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB 2. Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB 3. Produktivitas padi atau bahan utama lokal lainnya per hektar 111



e.

f.

4. Nilai tukar petani 5. Produksi perikanan 6. Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB BPMP-KB 1. PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri Kecamatan 1. Jumlah kelompok usaha aktif dengan keanggotaan berbeda di setiap kelurahan

2.2. Setiap kecamatan memiliki pasar yang mampu memfasilitasi pemasaran produk unggulannya serta menjamin ketersediaan bahan pokok dan sarana produksi dengan harga terjangkau. a. Dinas Perindustrian, perdagangan, pertambangan dan energi 1. persentase kebutuhan pokok dan sarana produksi yang terjamin ketersediaannya dengan harga terjangkau 2. persentase kecamatan yang memiliki pasar yang mampu memfasilitasikebutuhan wilayahnya b. Distankanhut 1. Komsumsi ikan 2. Produksi perikanan kelompok budidaya c. Bagian Ekonomi Setdako 1. Ketersediaan dan Cadangan Pangan a) Ketersediaan energi dan protein perkapita b) Penguatan cadangan pangan 2. Distribusi dan akses pangan a) Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah b) Stabilitas harga dan pasokan pangan 3. Penganekragaman dan keamanan pangan a) Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH) b) Pengawasan dan pembinaan kemanan pangan d. Kecamatan 1. Jumlah pasar di kecamatan 2. Persentase waktu aktifitas pasar 2.3. Banjarbaru menjadi tujuan utama investasi bidang perdagangan dan industri di Kalimantan selatan. 1 Dinas Perindustrian, perdagangan, pertambangan dan energi a. Jumlah pusat perdagangan di Banjarbaru b. Kontribusi sektorindustriterhadap PDRB c. Pertumbuhan industri 2 Dinas Perhubungan dan Kominfo a. Pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui: a) media massa seperti majalah, radio, dan televisi b) media baru seperti website (media online); c) media tradisional seperti pertunjukan rakyat; d) media interpersonal seperti sarasehan, ceramah/diskusi, dan lokakarya; dan/atau; e) media luar ruang seperti media buletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk, dan baliho

112



b.

3

4

5

6 7

Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarkat di tingkat kecamatan Badan Kesbanglinmas a. Cakupan petugas perlindungan masyarakat (linmas) b. Jumlah linmas per jumlah10.000 penduduk c. rasiopos kamling per RT d. cakupan bencana kebakaran kota e. tingkat waktu tanggap darurat daerah layanan wilayah manajemen kebakaran Disbudparpora a. Jumlah duta wisata b. kunjungan wisata BP2T a. Jumlah perizinan yang mendukung investasi b. Terlayaninya Masyarakat dalam Pengurusan Izin sesuai SOP c. Penerbitan Izin sesuai dengan jumlah waktu yang telah ditetapkan SOP DPPKAD a. Tingkat pendapatan daerah Bappeda dan Penanaman Modal a. jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) b. Jumlah nilai investai berskala nasional (PMDN/PMA) c. Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah) d. Buku ”kota dalam angka” e. Buku ”PDRB kota f. Jumlah penelitian dan kajian pengembangan perencanaan pembangunan yang dapat di aplikasikan SKPD

3. Membangun lingkungan yang sehat dan dinamis 3.2.

Kawasan pemukiman, perkantoran dan sentra ekonomi memiliki infrastruktur dan fasilitas yang memenuhi standar. 1 Dinas PU dan Perumahan a. Tersedianya Air Irigasi untuk Pertanian Rakyat pada Sistem Irigasi yang Sudah Ada b. Tersedianya Akses Air Minum yang Aman Melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi dengan Kebutuhan Pokok Minimal 60 liter/orang/hari c. Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan d. Penyehatan Lingkungan Pemukiman (Sanitasi Lingkungan dan Persampahan) e. Tersedianya Sistem Air Limbah Skala Komunitas/Kawasan/Kota f. Tersedianya Sistem Jaringan Drainase Skala Kawasan dan Skala Kota sehingga Tidak Terjadi Genangan (Lebih dari 30 cm Selama 2 Jam) dan Tidak Lebih Dari 2 kali Setahun g. Tersedianya Sistem Informasi Jasa Konstruksi Setiap Tahun h. Rasio rumah layak huni i. Rasio permukiman layak huni j. Persentase Rumah Tangga bersanitasi dan air bersih k. Luas irigasi kota dalam kondisi baik l. Rasio ketersediaan bangunan pemerintah

113



2

m. Lingkungan yang Sehat dan Aman yang Didukung dengan PSU (Prasarana, Sarana, Utilitas) n. Persentase wilayah yang memiliki akses jalan dan jembatan. o. Rasio Jalan dilalui roda 4 p. Panjang jalan yang memiliki drainase/saluran pembuangan air q. Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat r. Panjang jalan Kota dalam kondisi Mantap ( > 40 KM/Jam ) s. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik t. Sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar Dinas Kesehatan a. Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap air minum yang berkualitas b. Persentase kualitas air minum yang memenuhi syarat c. Persentase penduduk yang menggunakan jamban sehat d. Persentase keluarga yang menggunakan air bersih e. Persentase cakupan rumah yang memenuhi syarat kesehatan f. Persentase cakupan TTU yang memenuhi syarat kesehatan g. Persentase cakupan TPM yang memenuhi syarat h. Angka kesakitan penderita DBD per 100.000 penduduk ( inciden rate ) i. Angka bebas jentik ( ABJ ≥95 % ) j. Case Fatality rate ( CFR ) kematian DBD k. Angka penemuan kasus malaria per 1000 penduduk (annual paracite inciden) l. Persentase KLB Malaria yang dilaporkan dan ditanggulangi m. Persentase penderita kasus filaria yang ditangani sesuai standar n. Persentase kasus baru Tuberkolusis ( TB ) / BTA positif yang ditemukan o. Persentase kasus baru Tuberkolusis (TB ) yang disembuhkan p. Jumlah kasus TB per 100.000 penduduk ( suspek penderita TB ) q. Prevalensi kasus HIV ( berdasarkan populasi dewasa ) r. Persentase orang dengan HIV / AIDS ( ODHA ) mendapat Anti Retroviral Treatment ( ART ) s. Persentase penduduk 15 th keatas mengetahui pengetahuan tentang HIV & AIDS t. Jumlah orang yang berumur 15 th atau lebih yang menerima konseling dan testing u. Jumlah kasus diare per 1000 penduduk v. Angka kematian diare ( CFR ) pada saat KLB w. Cakupan penemuan dan tatalaksana standar kasus pnemoni balita x. Penderita terdaftar akhir Desember per 10.000 penduduk ( prevalensi kusta ) y. Angka penemuan kasus baru ( New case detection rate / NCDR ) kusta per 100.000 penduduk z. Angka kecacatan Tk II / Proporsi dari penderita baru penyakit kusta aa. Persentase penanganan penderita kasus kecacingan bb. Persentase bayi 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap cc. Persentase desa/ kelurahan yang sudah UCI dd. Persentase anak usia sekolah yang mendapat imunisasi ee. Penemuan kasus non folio AFP rate per 100.000 anak < 15 th ff. Persentase penyelidikan epidemiologi ( PE ) < 24 jam gg. Deteksi dini faktor resiko penyakit tidak menular 114



3 4

5

hh. % kasus gigitan hewan penular rabies yang ditangani ii. Jumlah Puskesmas Standar ISO Disbudparpora a. Jumlah gedung dan lapangan olahraga Disbertarung a. Persentase median jalan dan trotoar yang terpelihara b. Rasio titik PJU persatuan jalan c. rasio TPU persatuan penduduk Kecamatan a. Persentase kelurahan yang bebas sampah berserakan

3.3.

Seluruh kawasan dapat diakses oleh sarana transportasi yang nyaman dan lancar 1 Dinas Perhubungan & Kominfo a. Rasio panjang jalan perjumlah kendaraan b. Jumlah uji kir angkutan umum c. Jumlah kepemilikan kendaraan wajib kir d. Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR) e. Jumlah pemasangan fasilitas lalulintas

3.4.

Banjarbaru menjadi Kota Hijau yang bersih, sehat dan ramah lingkungan 1 Disbertarung a. Ratio ruang terbuka hijau persatuan luas wilayah b. Ruang publik yang berubah peruntukannya c. persentase penanganan sampah d. TPS persatuan penduduk e. ketaatan terhdap RTRW f. persentase luas pemukiman yg tertata 2 Bappeda dan Penanaman Modal a. Tersedianya dokumen Tata ruang 3 Kantor Lingkungan Hidup a. Pelayanan pencegahan pencemaran air b. Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak c. Pelayanan informasi status kerusakan lahan dan atau tanah untuk produksi biomassa d. Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup e. Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air f. Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL, UKL-UPL, DPLH, DELH dan SPPL 4 Distankanhut a. Rehabilitasi hutan dan lahan kritis b. Kerusakan kawasan hutan

4. Mewujudkan pemerintahan yang baik 4.1 Manajemen Pemerintahan (Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian dan Pelaporan) terlaksana secara terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu berdasarkan data yang akurat. 1 SKPD a. persentase pelaksanaan tugas rutin, administrasi dan pelaporan secara akuntabel dan tepat waktu. 115



2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Sekretariat DPRD a. persentase pelaksanaan tugas rutin, administrasi dan pelaporan secara akuntabel dan tepat waktu. b. persentase kelancaran operasional DPRD secara tepatwaktu Dinas Perindustrian, perdagangan, pertambangan dan energi a. persentase pelaksanaan tugas rutin, administrasi dan pelaporan secara akuntabel dan tepat waktu. b. persentase data geologi secara tepat waktu dan akurat Kantor Perpustakada a. persentase pelaksanaan tugas rutin, administrasi dan pelaporan secara akuntabel dan tepat waktu. b. jumlah SKPD yang menerapkan sistem kearsipan secara baku DPKAD a. persentase pelaksanaan tugas rutin, administrasi dan pelaporan secara akuntabel dan tepat waktu. b. persentase kelengkapan data pengelolaan asset secra tepat waktu dan akurat c. opini WTP laporan pengelolaan keuangan Bappeda dan Penanaman Modal a. persentase pelaksanaan tugas rutin, administrasi dan pelaporan secara akuntabel dan tepat waktu. b. Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA c. Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA d. Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD Inspektorat a. Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan b. Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah a. Persentase aparatur yang memiliki pembinaan dan pengembangan karir sesuai dengan kebutuhan Bagian Ekonomi dan SDA Setdako a. Indeks optimalisasi pemanfaatan potensi ekonomi daerah. b. Persentase kelengkapan data dan administrasi potensi, pendayagunaan dan pengelolaan SDA yang terintegrasi, tepat waktu, terkini dan akurat Bagian Pembangunan Setdako a. Persentase kelengkapan data dan administrasi pelaksanaan pembangunan yang terintegrasi, tepat waktu, terkini dan akurat. Bagian Organisasi Setdako a. Persentase Dokumen LAKIP yang terintegrasi dan tepat waktu b. Persentase SKPD yang memperoleh penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan yang efektif dan efisien Bagian Tata Pemerintahan Setdako a. Persentase dokumen Laporan penyelenggaraan Pemerintahan daerah yang tepat waktu dan akurat b. persentase antar wilayah yang memiliki pilar batas yang jelas Bagian Umum Setdako a. Persentase pengelolaan perlengkapan dan rumatangga, tata usaha dan kepegawaian serta keuangan yang akuntabel dan tepat waktu Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Setdako 116



a. Persentase penyelesaian perkara hukum Pemda b. Persentase pemenuhan kebutuhan Perda 15 Bagian Kesra Setdako a. Persentase kelengkapan data dan administrasi kesra dan kemasyarakatan yang terintegrasi, tepat waktu, terkini dan akurat 16 Bagian Humas dan protokol Setdako a. Tingkat akurasi informasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di masyarakat b. Tingkat kelancaran pelayanan keprotokolan kepala daerah dan pejabat Pemerintah 4.3.

Pelayanan publik menerapkan standar pelayanan prima yang terintegrasi secara online. 1 BP2T a. waktu proses perizinan b. Index kepuasan masyarakat 2 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil a. Persentase pelayanan yang memenuhi standar pelayanan prima 3 Kecamatan a. Persentase pembuatan KTP online b. Persentase laporan keuangan terintegrasi online

4.4.

Setiap SKPD memiliki aparatur kompeten sesuai kebutuhan. 1 Seluruh SKPD a. persentase aparatur yang memiliki kompetensi teknis sesuai bidangnya

117

KOTA PELAYANAN



BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

9.1

Pedoman Transisi

RPJMD menjadi pedoman penyusunan RKPD dan RAPBD tahun pertama dibawah kepemimpinan Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih hasil pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) pada periode berikutnya. Hal ini penting untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan RKPD setelah RPJMD berakhir. Selanjutnya RKPD masa transisi merupakan tahun pertama dan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMD dari Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih hasil pemilukada pada periode berikutnya. 9.2

Kaidah Pelaksanaan

Sesuai dengan prinsip hirarki dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RPJMD Kota Banjarbaru 2011-2015 menjadi pedoman penyusunan Rencana Strategis seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah dan pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru. Agar sesuai dengan tujuan yang diharapkan, pelaksanaan RPJMD ini ke dalam program dan kegiatan yang sudah ditetapkan, setiap SKPD diikat oleh kadah-kaidah pelaksanaan seperti berikut ini : 1. SKPD, serta masyarakat termasuk dunia usaha, berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam RPJMD dengan sebaik-baiknya; 2. SKPD berkewajiban untuk menyusun rencana strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD dan menjadi pedoman dalam menyusun Renja SKPD setiap tahun; 3. SKPD berkewajiban menjamin konsistensi antara RPJMD dengan Renstra SKPD; 4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD, Bappeda berkewajiban untuk melakukan pemantauan terhadap penjabaran RPJMD ke dalam Renstra SKPD.

WALIKOTA BANJARBARU,

M.RUZAIDIN NOOR

118

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM) DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN

Recommend Documents