DAFTAR NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH KOTA BIMA BERDASARKAN PERDA KOTA BIMA TAHUN 2013 NO.
NOMENKLATUR
1
2
I.
I.b
II.a
II.b
III.a
3
4
5
6
ESELON*) III.b IV.a 7
8
SEKRETARIAT DAERAH SEKRETARIS DAERAH 1.
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat terdiri dari : a.
b.
c.
2.
b.
3.
b.
c.
1).
Subbagian Administrasi Pemerintahan Umum;
2).
Subbagian Administrasi Pertanahan;
3).
Subbagian Kerjasama antar Lembaga.
Bagian Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan terdiri dari : 1).
Subbagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat;
2).
Subbagian Administrasi Kemasyarakatan;
3).
Subbagian Administrasi Rohani dan Zakat.
Bagian Hukum terdiri dari : 1).
Subbagian Perundang-Undangan;
2).
Subbagian Bantuan Hukum;
3).
Subbagian Dokumentasi, Penyuluhan Hukum dan HAM.
Bagian Administrasi Pembangunan terdiri dari :
1).
Subbagian Administrasi Data dan Pelaporan;
2).
Subbagian Administrasi Penyusunan Program;
3).
Subbagian Administrasi Sarana dan Prasarana.
Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam terdiri dari : 1).
Subbagian Administrasi Perekonomian;
2).
Subbagian Administrasi Sumber Daya Alam.
Asisten Administrasi Umum terdiri dari : a.
Bagian Administrasi Pemerintahan Umum terdiri dari :
Asisten Perekonomian dan Pembangunan terdiri dari : a.
Bagian Organisasi dan PA terdiri dari :
1).
Subbagian Kelembagaan;
2).
Subbagian Ketatalaksanaan;
3).
Subbagian Kepegawaian dan Analisis Jabatan.
Bagian Umum dan Perlengkapan terdiri dari :
1).
Subbagian Rumah Tangga;
2).
Subbagian Tata Usaha, Kearsipan dan Keuangan;
3).
Subbagian Perlengkapan.
Bagian Humas dan Protokol terdiri dari :
1).
Subbagian Humas;
2).
Subbagian Protokol dan Perjalanan Dinas;
3).
Subbagian Tata Usaha Pimpinan.
IV.b
V.a
V.b
9
10
11
KETERANGAN 12
II.
SEKRETARIAT DPRD
Sekretaris a.
b.
c.
d.
III.
Bagian Hukum dan Persidangan terdiri dari : 1).
Subbagian Hukum dan Perundang-Undangan;
2).
Subbagian Persidangan;
3).
Subbagian Risalah dan Dokumentasi.
Bagian Keuangan terdiri dari : 1).
Subbagian Perbendaharaan;
2).
Subbagian Gaji;
3).
Subbagian Verifikasi.
Bagian Umum terdiri dari : 1).
Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
2).
Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.
Bagian Humas dan Protokol terdiri dari : 1).
Subbagian Humas;
2).
Subbagian Protokol.
DINAS-DINAS DAERAH 1.
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA a.
Kepala Dinas
b.
Sekretariat terdiri dari :
c.
d.
e.
f.
1).
Subbagian Umum dan Kepegawaian;
2).
Subbagian Program dan Pelaporan;
3).
Subbagian Keuangan.
Bidang Pendidikan Dasar terdiri dari :
1).
Seksi Sarana dan Prasarana;
2).
Seksi Kurikulum, Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
Bidang Pendidikan Menengah terdiri dari :
1).
Seksi Sarana dan Prasarana;
2).
Seksi Kurikulum, Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal terdiri dari : 1).
Seksi Pendidikan Masyarakat;
2).
Seksi Pendidikan Anak Usia Dini.
Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan terdiri dari :
1).
Seksi Pembinaan Kepemudaan;
2).
Seksi Pembinaan Keolahragaan.
Unit Pelayanan Teknis Dinas Dikpora Kecamatan terdiri dari : -
UPTD Dinas Dikpora Kecamatan RasanaE Barat; - Subbagian Tata Usaha
-
UPTD Dinas Dikpora Kecamatan Asakota; - Subbagian Tata Usaha
-
UPTD Dinas Dikpora Kecamatan Mpunda;
- Subbagian Tata Usaha -
UPTD Dinas Dikpora Kecamatan Raba;
- Subbagian Tata Usaha -
UPTD Dinas Dikpora Kecamatan RasanaE Timur.
- Subbagian Tata Usaha
Unit Pelayanan Teknis Tata Usaha Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) terdiri dari :
-
UPT Tata Usaha SMKN 1 Kota Bima;
-
UPT Tata Usaha SMKN 2 Kota Bima;
-
UPT Tata Usaha SMKN 3 Kota Bima;
-
UPT Tata Usaha SMKN 4 Kota Bima.
Unit Pelayanan Teknis Tata Usaha Sekolah Menengah Atas (SMA) terdiri dari :
UPT Tata Usaha SMAN 1 Kota Bima
UPT Tata Usaha SMAN 2 Kota Bima
-
UPT Tata Usaha SMAN 3 Kota Bima
-
UPT Tata Usaha SMAN 4 Kota Bima
-
UPT Tata Usaha SMAN 5 Kota Bima
-
Unit Pelayanan Teknis Tata Usaha Sekolah Menengah Pertama (SMP) terdiri dari :
-
UPT Tata Usaha SMPN 1 Kota Bima
-
UPT Tata Usaha SMPN 2 Kota Bima
-
UPT Tata Usaha SMPN 3 Kota Bima
-
UPT Tata Usaha SMPN 4 Kota Bima
-
UPT Tata Usaha SMPN 5 Kota Bima
-
UPT Tata Usaha SMPN 6 Kota Bima
-
UPT Tata Usaha SMPN 7 Kota Bima
-
UPT Tata Usaha SMPN 8 Kota Bima
-
UPT Tata Usaha SMPN 9 Kota Bima
-
UPT Tata Usaha SMPN 10 Kota Bima
-
UPT Tata Usaha SMPN 11 Kota Bima
-
UPT Tata Usaha SMPN 12 Kota Bima
UPT Tata Usaha SMPN 13 Kota Bima
UPT Tata Usaha SMPN 14 Kota Bima
-
UPTD Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)
2.
DINAS KESEHATAN a.
Kepala Dinas
b.
Sekretariat terdiri dari :
c.
1).
Subbagian Umum dan Kepegawaian;
2).
Subbagian Program dan Pelaporan;
3).
Subbagian Keuangan.
Bidang Bina Kesehatan Masyarakat terdiri dari :
d.
e.
f.
1).
Seksi Gizi;
2).
Seksi Kesehatan Ibu, Anak, Usia Reproduksi Remaja dan KB.
Bidang Bina Pelayanan Kesehatan terdiri dari : 1).
Seksi Sarana Pelayanan Kesehatan;
2).
Seksi Farmasi, Makanan dan Minuman;
3).
Seksi Sertifikasi Perizinan dan Jaminan Kesehatan Masyarakat.
Bidang Pencegahan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan terdiri dari : 1).
Seksi Pengamatan dan Pencegahan Penyakit;
2).
Seksi Pemberantasan Penyakit;
3). Seksi Penyehatan Lingkungan. Bidang Promosi Kesehatan, Kesehatan Intuisi dan Peran Serta Masyarakat terdiri dari :
1).
Seksi Promosi Kesehatan;
2).
Seksi Kesehatan Intuisi dan Peran Serta Masyarakat.
UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) terdiri dari : -
Puskesmas Paruga
-
Puskesmas Asakota
-
Puskesmas Mpunda
-
Puskesmas RasanaE Timur
-
Puskesmas PenanaE
3.
Unit Pengelola Instalasi Farmasi
Unit Pengelola Laboratorium Kesehatan Daerah
DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI a.
Kepala Dinas
b.
Sekretariat terdiri dari :
c.
Subbagian Umum dan Kepegawaian;
2).
Subbagian Program dan Pelaporan;
3).
Subbagian Keuangan.
Bidang Usaha Kesejahteraan Sosial terdiri dari : Seksi Bimbingan Sosial, Pembinaan Kepahlawanan dan Perintis 1). Kemerdekaan;
f.
Seksi Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial;
2). Seksi Organisasi dan Bantuan Sosial. Bidang Pelatihan, Produktivitas dan Penempatan Tenaga Kerja terdiri dari : 1).
Seksi Kesejahteraan Masyarakat.
Bidang Rehabilitasi dan Bantuan Sosial terdiri dari : 1).
e.
1).
2). d.
Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja;
2). Seksi Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri. Bidang Hubungan Industrial, Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari :
1).
Seksi Hubungan Industrial, Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
2).
Seksi Transmigrasi.
Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) terdiri dari :
-
Balai Latihan Kerja (BLK)
-
Loka Bina Karya (LBK)
4.
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA a.
Kepala Dinas
b.
Sekretariat terdiri dari :
c.
1).
Subbagian Umum dan Kepegawaian;
2).
Subbagian Program dan Pelaporan;
3).
Subbagian Keuangan.
Bidang Perhubungan Darat terdiri dari : Seksi Perencanaan dan Perijian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 1). (LLAJ); 2). 3).
Seksi Pengembangan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ); Seksi Operasi dan Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).
d.
e.
f.
Bidang Perhubungan Laut terdiri dari : 1).
Seksi Penunjang dan Fasilitas;
2).
Seksi Jasa dan Pengelolaan Pelabuhan.
Bidang Rekayasa Lalu Lintas terdiri dari : 1).
Seksi Terminal dan Parkir;
2).
Seksi Pengujian Kendaraan.
Bidang Komunikasi dan Informatika terdiri dari : 1).
Seksi Penyiaran dan Kelembagaan Komunikasi;
2).
Seksi Informatika;
3).
Seksi Kemitraan Media.
Balai Pengujian Kendaraan Bermotor UPTD Unit Pengelola Terminal terdiri dari :
5.
-
Unit Pengelola Terminal Dara;
-
Unit Pengelola Terminal Jatibaru;
-
Unit Pengelola Terminal Kumbe.
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL a.
Kepala Dinas
b.
Sekretariat terdiri dari :
c.
1).
Subbagian Umum dan Kepegawaian;
2).
Subbagian Program dan Pelaporan;
3).
Subbagian Keuangan.
Bidang Pendaftaran Penduduk terdiri dari :
1).
Seksi Identifikasi Penduduk;
2).
Seksi Pelayanan Pendaftaran Penduduk; Seksi Mutasi dan Pendaftaran Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan.
3). d.
Bidang Pencatatan Sipil terdiri dari :
1).
Seksi Perkawinan dan Perceraian;
2).
e.
f.
6.
2).
Seksi Penyuluhan dan Pengembangan Informasi Kependudukan;
3).
Seksi Pengembangan SDM dan Aparatur.
Bidang Perencanaan dan Pengembangan Kependudukan terdiri dari : 1).
Seksi Mobilisasi dan Penataan Persebaran Kependudukan;
2).
Seksi Perencanaan, Pembinaan dan Pengawasan Kependudukan.
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA a.
Kepala Dinas
b.
Sekretariat terdiri dari :
c.
d.
e.
7.
Seksi Kelahiran dan Kematian; Seksi Perubahan Nama, Kewarganegaraan, Pengangkatan, 3). Pengakuan dan Pengesahan Anak. Bidang Pengelolaan Informasi dan Administrasi Kependudukan terdiri dari : Seksi Pengembangan Sistem Informasi Administrasi 1). Kependudukan;
1).
Subbagian Umum dan Kepegawaian;
2).
Subbagian Program dan Pelaporan;
3).
Subbagian Keuangan.
Bidang Kebudayaan terdiri dari : 1).
Seksi Permusiuman, Sejarah dan Kepurbakalaan;
2).
Seksi Pembinaan Nilai Budaya dan Kesenian.
Bidang Usaha dan Penyuluhan Pariwisata terdiri dari : 1).
Seksi Usaha Jasa Pariwisata;
2).
Seksi Pelayanan Informasi dan Penyuluhan.
Bidang Pengembangan dan Pemasaran Produk Wisata terdiri dari : 1).
Seksi OTDW, Standar Mutu dan Atraksi Pariwisata;
2).
Seksi Promosi dan Kerjasama.
DINAS PEKERJAAN UMUM, PERTAMBANAGAN DAN ENERGI a.
Kepala Dinas
b.
Sekretariat terdiri dari :
c.
d.
e.
f.
1).
Subbagian Umum dan Kepegawaian;
2).
Subbagian Program dan Pelaporan;
3).
Subbagian Keuangan.
Bidang Bina Marga terdiri dari :
1).
Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan;
2).
Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
Bidang Cipta Karya terdiri dari : 1).
Seksi Tata Bangunan dan Pemukiman;
2).
Seksi Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan.
Bidang Sumber Daya Air terdiri dari :
1).
Seksi Pembangunan Prasarana Sumber Daya Air;
2).
Seksi Pemeliharaan Prasarana Sumber Daya Air.
Bidang Pertambangan dan Energi terdiri dari :
1).
Seksi Pertambangan;
2).
Seksi Energi.
Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari : 8.
UPTD Work Shop Alat Berat dan Laboratorium
DINAS TATA KOTA DAN PERUMAHAN a.
Kepala Dinas
b.
Sekretariat terdiri dari :
c.
d.
e.
1).
Subbagian Umum dan Kepegawaian;
2).
Subbagian Program dan Pelaporan;
3).
Subbagian Keuangan.
Bidang Tata Ruang terdiri dari : 1).
Seksi Perencanaan Tata Ruang;
2).
Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang.
Bidang Perumahan terdiri dari : 1).
Seksi Perencanaan Perumahan;
2).
Seksi Perumahan Formal dan Swadaya.
Bidang Pengawasan dan Perizinan terdiri dari : 1).
Seksi Pengawasan dan Keselamatan Bangunan;
2).
Seksi Izin Bangunan dan Reklame.
9.
DINAS KEBERSIHAN PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN a.
Kepala Dinas
b.
Sekretariat terdiri dari :
c.
d.
e.
1).
Subbagian Umum dan Kepegawaian;
2).
Subbagian Program dan Pelaporan;
3).
Subbagian Keuangan.
Bidang Pelayanan Kebersihan terdiri dari : 1).
Seksi Pelayanan;
2).
Seksi Perlengkapan.
Bidang Pertamanan dan Pemakaman terdiri dari : 1).
Seksi Pertamanan;
2).
Seksi Pemakaman.
Bidang Penerangan Jalan terdiri dari : 1).
Seksi Perencanaan dan Penataan;
2).
Seksi Pemeliharaan.
10.
DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN a.
Kepala Dinas
b.
Sekretariat terdiri dari :
1).
Subbagian Umum dan Kepegawaian;
2).
Subbagian Program dan Pelaporan;
3). c.
d.
e.
Subbagian Keuangan.
Bidang Koperasi dan UKM terdiri dari : 1).
Seksi Pembinaan Kelembagaan;
2).
Seksi Kemitraan dan Permodalan.
Bidang Perindustrian terdiri dari : 1).
Seksi Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan (IKAH);
2).
Seksi Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka (ILMA).
Bidang Perdagangan terdiri dari : 1).
Seksi Pendaftaran Perusahaan;
2).
Seksi Pemasaran dan Metrologi.
11.
DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN a.
Kepala Dinas
b.
c.
Sekretariat terdiri dari : 1).
Subbagian Umum dan Kepegawaian;
2).
Subbagian Program dan Pelaporan;
3).
Subbagian Keuangan.
Bidang Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura terdiri dari : 1). 2).
d.
e.
f.
Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura; Seksi Pengembangan, Perlindungan dan Rehabilitasi Tanaman Pangan dan Hortikultura.
Bidang Peternakan terdiri dari : 1).
Seksi Produksi Ternak;
2).
Seksi Penyebaran dan Pengembangan Ternak.
Bidang Agribisnis terdiri dari :
1).
Seksi Sarana dan Prasarana Pertanian;
2).
Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian.
Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat terdiri dari :
1).
Seksi Kesehatan Hewan;
2).
Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner.
UPTD Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) terdiri dari : UPTD Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) Kecamatan RasanaE Timur; UPTD Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) Kecamatan RasanaE Barat; -
UPTD Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) Kecamatan Asakota.
UPTD Rumah Potong Hewan terdiri dari : -
UPTD Rumah Potong Hewan
UPTD Tanaman Pangan dan Holtikultura terdiri dari : UPTD Tanaman Pangan dan Holtikultura Kecamatan RasanaE Timur;
-
UPTD Tanaman Pangan dan Holtikultura Kecamatan Raba;
-
UPTD Tanaman Pangan dan Holtikultura Kecamatan Mpunda;
-
UPTD Tanaman Pangan dan Holtikultura Kecamatan Asakota.
12.
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN a.
Kepala Dinas
b.
Sekretariat terdiri dari :
c.
d.
e.
Subbagian Umum dan Kepegawaian;
2).
Subbagian Program dan Pelaporan;
3).
Subbagian Keuangan.
Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan terdiri dari : 1).
Seksi Kelembagaan dan Pengembangan SDM;
2).
Seksi Pemberdayaan Sosial Ekonomi Masyarakat dan Kemitraan.
Bidang Pengembangan Kawasan dan Infrastruktur terdiri dari : 1).
Seksi Penataan Kawasan Perikanan Darat dan laut;
2).
Seksi Infrastruktur Kelautan dan Perikanan.
Bidang Produksi, Pengolahan dan Pemasaran Hasil terdiri dari :
Seksi Perikanan Tangkap dan Budidaya;
2). Seksi Pengolahan, Pemasaran dan Pengendalian Mutu. Bidang Pengendalian dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan terdiri dari : Seksi Pengendalian dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan 1). Perikanan; 2).
13.
1).
1).
f.
Seksi Pengawasan dan Penegakan Hukum.
DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN a.
Kepala Dinas
b.
Sekretariat terdiri dari :
c.
d.
1).
Subbagian Umum dan Kepegawaian;
2).
Subbagian Program dan Pelaporan;
3).
Subbagian Keuangan.
Bidang Bina Hutan dan Rehabilitasi Lahan terdiri dari : 1).
Seksi Reboisasi dan Penghijauan;
2).
Seksi Aneka Usaha Pemasaran dan Iuran kehutanan.
Bidang Pengamanan dan Perlindungan Hutan terdiri dari :
1).
Seksi Pengamanan dan Perlindungan;
2).
Seksi Sarana Perlindungan Hutan.
e.
Bidang Perkebunan terdiri dari :
1).
Seksi Budidaya dan Produksi Perkebunan;
2).
Seksi Perlindungan Hama.
Unit Pelayanan Teknis Dinas Kehutanan dan Perkebunan terdiri dari : UPTD Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kecamatan RasanaE Timur dan Raba; UPTD Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kecamatan RasanaE Barat, Mpunda dan Asakota. 14.
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
a.
Kepala Dinas
b.
Sekretariat terdiri dari : 1).
c.
d.
e.
Subbagian Umum dan Kepegawaian;
2). Subbagian Program dan Pelaporan; 3). Subbagian Keuangan. Bidang Pendapatan Daerah terdiri dari : 1). Seksi Dana Perimbangan; 2). Seksi Pendapatan Asli Daerah; 3). Seksi Pendapatan Lain-Lain dan Pajak. Bidang Anggaran terdiri dari : 1). Seksi Perbendaharaan dan Gaji;
2). Seksi Anggaran dan Verifikasi; 3). Seksi Akutansi dan Pertanggung Jawaban. Bidang Asset Daerah terdiri dari : 1). Seksi Penerimaan, Pemanfaatan dan Kebutuhan Asset; 2). 3).
Seksi Pengendalian dan Standarisasi; Seksi Inventarisasi dan Dokumentasi.
Unit Pelayanan Teknis Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah terdiri dari : Unit Pengelola Pasar Unit Pengelola Jembatan Timbang IV.
LEMBAGA TEKNIS DAERAH 1.
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH a. b.
c.
d.
e.
f.
2.
Kepala Badan Sekretariat terdiri dari : 1). Subbagian Umum dan Kepegawaian; 2). Subbagian Program dan Pelaporan; 3). Subbagian Keuangan.
Bidang Perencanaan Pembangunan dan Ekonomi terdiri dari : 1). Subbidang Pertanian; 2). Subbidang Pengembangan Dunia Usaha. Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya terdiri dari :
1). Subbidang Pemerintahan; 2). Subbidang Sosial Budaya. Bidang Pengendalian Perencanaan dan Statistik terdiri dari : 1). Subbidang Pengendalian dan Perencanaan;
2). Subbidang Data dan Statistik. Bidang Penanaman Modal Litbang terdiri dari : 1). Subbidang Penanaman Modal; 2). Subbidang Penelitian dan Pengembangan.
INSPEKTORAT a.
Inspektur
b.
Sekretariat terdiri dari : 1). Subbagian Perencanaan
2). 3). c.
d.
e.
f.
Inspektur Pembantu Wilayah I 1). Seksi Pengawas Pemerintah Bidang pemerintah; 2). Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan; 3). Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan. Inspektur Pembantu Wilayah II 1). Seksi Pengawas Pemerintah Bidang pemerintah; 2). Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan; 3). Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan Inspektur Pembantu Wilayah III 1). Seksi Pengawas Pemerintah Bidang pemerintah; 2). Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan; 3). Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan
Inspektur Pembantu Wilayah IV 1). Seksi Pengawas Pemerintah Bidang pemerintah;
2). 3). 3.
Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan; Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan
BADAN LINGKUNGAN HIDUP a. b.
c.
d.
e.
4.
Subbagian Evaluasi dan Pelaporan; Subbagian Administrasi dan Umum.
Kepala Badan Sekretariat terdiri dari : 1). Subbagian Umum dan Kepegawaian; 2). Subbagian Program dan Pelaporan; 3). Subbagian Keuangan. Bidang Analisa Dampak dan Pelestarian Lingkungan terdiri dari : 1). Subbidang Analisis Dampak Lingkungan; 2). Subbidang Pelestarian Lingkungan. Bidang Pengendalian dan Peran Serta Masyarakat terdiri dari : 1). Subbidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan lingkungan; 2). Subbidang peran Serta Masyarakat dan Dunia Usaha. Bidang Penelitian dan Pengembangan terdiri dari : 1). Subbidang Penelitian; 2). Subbidang Pengembangan Hasil Penelitian.
BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT a. b.
c.
d.
e.
Kepala Badan Sekretariat terdiri dari : 1). Subbagian Umum dan Kepegawaian; 2). Subbagian Program dan Pelaporan; 3). Subbagian Keuangan. Bidang Kesatuan Bangsa terdiri dari : 1). Subbagian Pembaruan Bangsa; 2). Subbidang Wawasan Kebangsaan. Bidang Politik terdiri dari : 1). Subbidang Pengkajian Masalah Strategis; 2). Subbidang Hubungan Antar Lembaga. Bidang Perlindungan Masyarakat terdiri dari :
1). 2). 5.
Subbidang Kesiagaan dan Penanggulangan; Subbidang Peningkatan SDM dan Kesatuan Linmas.
BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN a. b.
c.
d.
e.
f.
Kepala Badan Sekretariat terdiri dari :
1).
Subbagian Umum dan Kepegawaian;
2).
Subbagian Program dan Pelaporan;
3). Subbagian Keuangan. Bidang Ketersediaan Pangan terdiri dari : 1). Subbidang Cadangan dan Neraca Pangan;
2). Subbidang Kerawanan Pangan. Bidang Distribusi dan Konsumsi Pangan terdiri dari : 1). Subbidang Distribusi Pangan; 2). Subbidang Kewaspadaan dan Diversifikasi Pangan.
Bidang Kelembagaan dan SDM terdiri dari : 1). Subbidang Kelembagaan Penyuluhan; 2). Subbidang Kapasitas SDM Penyuluhan. Bidang Penyelenggaraan, Sarana dan Prasarana Penyuluhan terdiri dari : 1). Subbidang Penyelenggaraan Penyuluhan; 2). Subbidang Sarana dan Prasarana Penyuluhan.
Unit Pelayanan Teknis Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan terdiri dari : Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Asakota Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Mpunda dan RasanaE Barat -
6.
Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Raba Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan RasanaE Timur
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN KELURAHAN a.
Kepala Badan
b.
Sekretariat terdiri dari :
c.
1).
Subbagian Umum dan Kepegawaian;
2).
Subbagian Program dan Pelaporan;
3).
Subbagian Keuangan.
Bidang Pemerintahan dan Kelembagaan Kelurahan terdiri dari :
1).
d.
e.
Subbidang Pemerintahan Kelurahan; Subbidang Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan 2). Partisipasi Masyarakat Kelurahan. Bidang Pemberdayaan Adat dan Pengembangan Sosial Budaya Masyarakat terdiri dari :
1).
Subbidang Pemberdayaan Adat;
2).
Subbidang Pengembangan Sosial Budaya Masyarakat.
Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat terdiri dari : Subbidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan 1). Produktivitas; 2).
f.
Subbidang Kemitraan dan Fasilitasi Permodalan.
Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Pengelolaan SDM dan TTG terdiri
dari : 1).
Subbidang Pengelolaan Sumber Daya Alam;
2).
Subbidang Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna.
7.
BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA a.
Kepala Badan
b.
Sekretariat terdiri dari :
c.
d.
e.
1).
Subbagian Umum dan Kepegawaian;
2).
Subbagian Program dan Pelaporan;
3).
Subbagian Keuangan.
Bidang Pemberdayaan Perempuan terdiri dari : 1).
Subbidang Pengutamaan Gender;
2).
Subbidang Pemberdayaan Organisasi Perempuan.
Bidang Perlindungan Anak dan Remaja terdiri dari : 1).
Subbidang Kesejahteraan dan Perlindungan Anak dan Remaja;
2).
Subbidang Data dan Informasi Perlindungan Anak dan Remaja.
Bidang Pengendalian Keluarga Berencana, Kesehatan Reproduksi dan Pemberdayaan Perempuan terdiri dari :
1). 2). f.
Subbidang Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi; Subbidang Pemberdayaan Ekonomi, Peningkatan Ketahanan dan Kualitas Keluarga.
Bidang Informasi Program dan Pengolahan Data terdiri dari : 1).
Subbidang Pencatatan dan Pelaporan;
2).
Subbidang Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi.
Unit Pelayanan Teknis Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana terdiri dari : UPT Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kecamatan RasanaE Barat UPT Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kecamatan RasanaE Timur UPT Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kecamatan Asakota UPT Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kecamatan Mpunda UPT Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kecamatan Raba 8.
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH a.
Kepala Badan
b.
Sekretariat terdiri dari :
c.
d.
1).
Subbagian Umum dan Kepegawaian;
2).
Subbagian Program dan Pelaporan;
3).
Subbagian Keuangan.
Bidang Pembinaan dan Pengembangan Pegawai terdiri dari :
1).
Subbidang Pembinaan Pegawai;
2).
Subbidang Pengembangan Pegawai.
Bidang Mutasi Pegawai terdiri dari : 1).
Subbidang Mutasi Pegawai dan Pensiun;
2). e.
9.
Subbidang Kenaikan Pangkat dan Berkala.
Bidang Pendidikan dan Pelatihan terdiri dari : 1).
Subbidang Diklat Struktural;
2).
Subbidang Diklat Fungsional.
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH a.
Kepala Pelaksana
b.
Sekretariat terdiri dari :
c.
d.
1).
Subbagian Umum dan Kepegawaian;
2).
Subbagian Program dan Pelaporan;
3).
Subbagian Keuangan.
Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan terdiri dari : 1).
Seksi Pencegahan;
2).
Seksi Kesiapsiagaan.
Bidang Kedaruratan dan Logistik terdiri dari : 1).
Seksi Kedaruratan;
2).
Seksi Logistik.
e.
Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi terdiri dari : 1).
Seksi Rehabilitasi;
2).
Seksi Rekonstruksi.
Unit Pelayanan Teknis Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri dari : -
UPT Pemadam Kebakaran
10.
11.
12.
KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
a.
Kepala Kantor
b.
Kasubbag Tata Usaha
c.
Seksi Pendataan dan Penetapan
d.
Seksi Pelayanan Perijinan
e.
Seksi Evaluasi dan Penyuluhan
KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
a.
Kepala Kantor
b.
Subbbagian Tata Usaha
c.
Seksi Operasi dan Penertiban
d.
Seksi Pengamanan
e.
Seksi Penyuluhan dan Kesamaptaan
KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN a.
Kepala Kantor
b.
Subbagian Tata Usaha
V.
c.
Seksi Penataan Arsip
d.
Seksi Akuisisi Perpustakaan
e.
Seksi Program dan Pengembangan
KECAMATAN DAN KELURAHAN 1.
2.
KECAMATAN (5 KECAMATAN)
a.
Camat
b.
Sekretariat terdiri dari :
1).
Subbagian Umum dan Kepegawaian;
2).
Subbagian Keuangan dan Penyusunan Program.
c.
Seksi Pemerintahan
d.
Seksi Kesejahteraan Sosial
e.
Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
f.
Seksi Ketentraman dan Ketertiban
g.
Seksi Pelayanan Umum
KELURAHAN (38 KELURAHAN)
a.
Lurah
b.
Sekretaris
c.
Seksi Pemerintahan
d.
Seksi Perekonomian
e.
Seksi Pembangunan
f.
Seksi Umum dan Keuangan
JUMLAH ESELONERING
0
1
27
39
87
396
209 778
19
0
