DAFTAR SOP INISIATIF SAT LANTAS POLRES BIMA KOTA

DAFTAR SOP INISIATIF SAT LANTAS POLRES BIMA KOTA

NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

SOP

KET

COPER BPKP COPER STNK PELAYANAN PENERBITAN STNK SAMLING BPKB HILANG/RUSAK PENERBITAN BPKB BARU PENERBITAN PEMINDAH TANGANAN PAYMENT POINT SATPAS PENERBITAN BPKB UNTUK PERUBAHAN IDENTITAS DRIVE THRUE DOR NTO DOR GERAI

Raba 19. Maret 2016

I MADE SUARMA AKP NRP 83121538

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH NUSA TENGGARA BARAT RESORT BIMA KOTA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR NOMOR DOKUMEN : SOP-BID REGIDENT-/XII/2013

TENTANG PELAYANAN BPKB HILANG DAN RUSAK

RABA,

DESEMBER 2013

BIDANG REGISTRASI DAN IDENTIFIKASI SATUAN LALU LINTAS



TENTANG PELAYANAN PENERBITAN BPKB BARU

RABA,

DESEMBER 2013




TENTANG PELAYANAN PENERBITAN BPKB PEMINDAH TANGANAN (GANTI PEMILIK)

RABA,

DESEMBER 2013




TENTANG PELAYANAN PENERBITAN BPKB PERUBAHAN IDENTITAS

RABA,

DESEMBER 2013


KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH NUSA TENGGARA BARAT DIREKTORAT LALU LINTAS


TENTANG PELAYANAN SAMSAT DOR TO DOR

MATARAM,

DESEMBER 2013

BIDANG REGISTRASI DAN IDENTIFIKASI DIREKTORAT LALU LINTAS



TENTANG PELAYANAN SAMSAT DRIVE THRUE

MATARAM,

DESEMBER 2013




TENTANG PELAYANAN SAMSAT GERAI

MATARAM,

DESEMBER 2013




TENTANG PELAYANAN SAMSAT PAYMENT POINT

MATARAM,

DESEMBER 2013




TENTANG PELAYANAN PENERBITAN STNK PADA SAMSAT

RABA,

DESEMBER 2013




TENTANG PELAYANAN SAMSAT KELILING

RABA,

DESEMBER 2013




TENTANG PELAYANAN PENERBITAN SIM

RABA,

DESEMBER 2013


KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESA DAERAH NUSA TENGGARA BARAT DIREKTORAT LALU LINTAS STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN SAMSAT DOOR TO DOOR NO. DOKUMEN SOP-BID REGIDENT-004

NO. REVISI 00 TANGGAL TERBIT :

1.

HALAMAN 1/4

DESEMBER 2013

Dibuat oleh KASI STNK

Diperiksa oleh KASUBDIT REGIDENT

Disahkan oleh DIREKTUR LALU LINTAS POLDA NTB

SUPYAN HADI, SH AKP NRP 75110450

BAMBANG SUMITRO, SH, S.Ik, M.Si AKBP NRP 69040512

DJOKO RUDI. E, SH, S.Ik, M.Si KOMBES POL NRP 67020474

Tujuan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Samsat Door To Door Bidang Registrasi dan Identifikasi Korlantas Polri bertujuan sebagai pedoman bagi petugas pelaksana sehingga pelayanan dapat dilaksanakan secara sederhana, cepat, akurat, aman, transparan, informatif, profesional, akuntabel dan nyaman.

2.

Dasar 2.1

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

2.2

Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

2.3

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

2.4

Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2010 tentang Jenis danTarif Atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;

2.5

Peraturan Kapolri Nomor 21 Tahun 2010 tanggal

14 September 2010 tentang Susunan

organisasi dan tata kerja satuan organisasi pada tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia; 2.6

Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2010 tanggal 28 September 2010 tentang Susunan organisasi dan tata kerja pada tingkat Kepolisian Daerah;

2.7

Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 tanggal 30 September 2010 tentang Susunan organisasi dan tata kerja pada tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor;

2.8

Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 tanggal 16 Pebruari 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor;

2.9

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2010 Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;


NO. REVISI 00

TANGGAL TERBIT :

HALAMAN 2/4

DESEMBER 2013

2.10 Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor : 63/KEP/M. PAN/7/2003 tanggal 10 Juli 2003 tentang Pedoman Umum Pelayanan Publik; 2.11 Surat Keputusan Bersama Kapolri, Dirjen PUOD dan Dirut PT. Jasa Raharja (Persero) Nomor : Skep/06/X/1999, Nomor 973-1228 dan Nomor Skep/02/X/1999 tanggal 15 Oktober 1999 tentang Tata Laksana Samsat; 2.12 Instruksi Bersama Menteri Pertahanan Keamanan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor : Ins/03/M/X/1999, Nomor 29 Tahun 1999 dan Nomor 6/IMK.014/1999 tanggal 11 Oktober 1999 tentang pelaksanaan Samsat. 3.

Pengertian 3.1

Samsat Door to Door adalah pelayanan pengantaran surat pemberitahuan jatuh tempo pengesahan STNK/pajak atau pengantaran STNK langsung ke alamat pemilik oleh petugas Samsat Door to Door dengan menggunakan kendaraan bermotor (sepeda motor);

3.2

Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang disingkat STNK adalah Surat tanda pendaftaran kendaraan bermotor yang dikeluarkan oleh Polri dan berfungsi sebagai identitas yang selalu melekat dengan kendaraannya apabila bergerak di jalan raya yang berisikan identitas kepemilikan, identitas kendaraan bermotor dan masa berlaku;

3.3

Buku Pemilik Kendaraan Bermotor yang disingkat BPKB adalah sertifikat kepemilikan (Certificate of Ownership) kendaraan bermotor yang merupakan buku yang dikeluarkan oleh Satuan Lalu Lintas Polri sebagai surat bukti kepemilikan kendaraan bermotor untuk pencatatan identitas pemilik dan kendaraan bermotor serta berlaku selama kendaraan bermotor masih beroperasional di jalan;

3.4

Sistem Administrasi Manunggal Di Bawah Satu Atap yang disingkat Samsat adalah tempat pelayanan penerbitan/pengesahan STNK oleh 3 (tiga) instansi yaitu Polri, Dispenda dan PT. Jasa Raharja;

3.5

Surat Ketetapan Pajak Daerah yang disingkat SKPD adalah surat tanda bukti atas pelunasan pembayaran pajak kendaraan bermotor, BBN-KB dan SWDKLLJ yang dikeluarkan oleh Dispenda di masing-masing Samsat;


NO. REVISI 00

TANGGAL TERBIT : 3.6

HALAMAN 3/4

DESEMBER 2013

Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan yang disingkat SWDKLLJ adalah setiap pemilik STNK diwajibkan membayar dan kecelakaan lalu lintas oleh PT. Jasa Raharja.

4.

Alat 4.1

Perangkat komputer dan komunikasi data (Perangkat di Kantor Samsat) terdiri dari 1 (satu) unit sepeda motor yang disesuaikan dengan kebutuhan.

4.2

Layanan Samsat Door to Door dilengkapi dengan beberapa fasilitas sarana pendukung sebagai berikut :

5.

4.2.1

Buku ekspidis;

4.2.2

Alat tulis.

Prosedur 5.1

Petugas Samsat membuat surat pemberitahuan jatuh tempo pengesahan STNK/jatuh tempo PKB;

5.2

Petugas Samsat berdasarkan database membuat surat dan menyerahkan ke petugas Door to Door untuk diantarkan sesuai alamat;

5.3

Surat pemberitahuan tersebut dikirim secara langsung ke alamat pemilik kendaraan oleh petugas Door to Door dengan menggunakan sepeda motor;

5.4

Penyerahan surat pemberitahuan dengan tanda terima;

5.5

Pemilik kendaraan berdasarkan surat pemberitahuan dapat melakukan pengesahan/membayar PKB langsung ke Kantor Samsat, Samsat Keliling, Gerai Samsat atau dapat menghubungi Samsat dan petugas Door to Door mengambil dan mengantar STNK kembali ke alamat pemohon.


NO. REVISI 00

TANGGAL TERBIT :

6.

HALAMAN 4/4

DESEMBER 2013

Mekanisme Pelayanan Samsat Door To Door

LOKET DOOR TO DOOR 1. 2. 3.

Data ranmor habis masa pajak Buat Surat Pemberitahuan Persyaratan

KURIR

POLMAS

Mengirim Surat Pemberitahuan Ke Polmas

Mengirim surat Sesuai Alamat

MASYARAKAT - Menerima Surat - Melakukan pengesahan STNK

PROSES PENGESAHAN Dapat dilakukan di :

-

Kantor Samsat Samsat Keliling Gerai Samsat Melalui Petugas Polmas / Kurir

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESA DAERAH NUSA TENGGARA BARAT DIREKTORAT LALU LINTAS STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN SAMSAT DRIVE THRU NO. DOKUMEN SOP-BID REGIDENT-004

NO. REVISI 00

TANGGAL TERBIT :

1.

HALAMAN 1/5

DESEMBER 2013






DJOKO RUDI. E, SH S.Ik, M.Si KOMBES POL NRP 67020474

Tujuan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Samsat Drive Thru Bidang Registrasi dan Identifikasi Korlantas Polri bertujuan sebagai pedoman bagi petugas pelaksana sehingga pelayanan dapat dilaksanakan secara sederhana, cepat, akurat, aman, transparan, informatif, profesional, akuntabel dan nyaman.

2.

Pedoman / Acuan 2.1


2.2

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;

2.3


2.4

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;

2.5

Peraturan Kapolri Nomor 21 Tahun 2010 tanggal 14 Oktober 2010 tentang Susunan organisasi dan tata kerja satuan organisasi pada tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia;

2.6


2.7


2.8

Peraturan Kapolri Nomor 5 tanggal 16 Pebruari Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor;

2.9



NO. REVISI 00

TANGGAL TERBIT :

HALAMAN 2/5

DESEMBER 2013


Pengertian 3.1

Samsat Drive Thru adalah pelayanan pengesahan STNK, pembayaran PKB dan SWDKLLJ yang dilaksanakan dengan cara pemilik/pemohon langsung dengan kendaraannya (tanpa turun dari kendaraanya) melaksanakan proses pengesahan STNK dari mulai sampai dengan selesai pada tempat yang ditentukan;

3.2

Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang diselanjutnya disingkat STNK adalah bukti registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor yang berfungsi sebagai kelengkapan kendaraan bermotor ketika bergerak dijalan, berisikan identitas pemilik, identitas kendaraan bermotor, nomor registrasi dan masa berlaku termasuk pengesahannya;

3.3

Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat TNKB adalah tanda berbentuk plat, yang dipasang pada kendaraan bermotor, berfungsi sebagai bukti registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor berisikan nomor registrasi dan masa berlaku yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan spesifikasi teknis tertentu;

3.4

Buku Pemilik Kendaraan Bermotor yang diselanjutnya disingkat BPKB adalah bukti kepemilikan kendaraan bermotor untuk pencatatan identitas kendaraan bermotor dan pemilik yang berlaku selama tidak dipindahtangankan;

3.5

Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat Regident Ranmor adalah pencatatan di buku register dan pendataan melalui sistem komputerisasi yang meliputi data identitas serta kepemilikan kendaraan bermotor dan diterbitkan BPKB , STNK dan TNKB;


NO. REVISI 00


HALAMAN 3/5

DESEMBER 2013

Nomor registrasi kendaraan bermotor adalah nomor urut registrasi kendaraan bermotor yang meliputi kode wilayah, angka dengan/atau tanpa kombinasi huruf seri yang berfungsi sebagai nomor identifikasi kendaraan bermotor;

3.7

Blokir adalah keadaan atau status ketika proses registrasi tertentu tidak dapat dilakukan terhadap Kendaraan Bermotor yang terkait perkara pidana dan perdata yang bersifat sementara;

3.8

Surat Ketetapan Pajak Daerah yang disingkat SKPD adalah surat tanda bukti atas pelunasan pembayaran pajak kendaraan bermotor, BBN-KB dan SWDKLLJ

yang dikeluarkan oleh

Dipenda di masing-masing Samsat; 3.9

Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan yang disingkat SWDKLLJ adalah setiap pemilik STNK diwajibkan membayar dan kecelakaan lalu lintas oleh PT. Jasa Raharja;

3.10 Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap yang diselanjutnya disingkat Samsat adalah suatu sistem pelayanan administrasi secara terintegrasi dan terkoordinasi yang meliputi pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, pelayanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) serta pelayanan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ), yang penyelenggaraannya dikoordinasikan oleh Polri. 4.

Alat 4.1

Perangkat komputer dan komunikasi data terdiri dari : 4.1.1

Central Processing Unit (CPU), kelengkapan LCD, Keyboard dan mouse serta server untuk operator pendaftaran/pengesahan;

4.1.2

Printer komputer;

4.1.3

Scanner;

4.1.4

Alat komunikasi data (modem);

4.1.5

Router.


NO. REVISI 00


HALAMAN 4/5

DESEMBER 2013

Piranti lain / referensi yang berkaitan dengan pelayanan Samsat Drive Thru Bidang Registrasi dan Identifikasi Korlantas Polri meliputi : 4.1.1

Kursi dan meja untuk tempat perangkat komputer dan tempat pelayanan;

4.1.2

Listrik / Genzet;

4.1.3

Alat pendeteksi keaslian uang dan dokumen kendaraan bermotor (Ultra Violet);

4.1.4

Informasi (moving sign) besaran nilai uang yang harus dibayar masyarakat pemilik kendaraan bermotor;

5.

4.1.5

Penyejuk ruangan / AC / kipas angin;

4.1.6

alat pemadam kebakaran (APAR);

4.1.7

Jalur Drive Thru.

Prosedur 5.1

Loket pendaftaran dan pengesahan STNK 5.1.1

Petugas loket menerima dokumen dari masyarakat pemilik kendaraan bermotor berupa BPKB asli, STNK asli, identitas asli selanjutnya dilakukan penelitian terhadap kebenaran dokumen (+ 1 menit);

5.1.2

Selanjutnya petugas

melakukan pendaftaran (registrasi) di komputer yang telah

disediakan dan dilanjutkan dengan proses rekam berkas (STNK, BPKB dan identitas asli) dan validasi menggunakan scanner (+ 50 detik); 5.1.3

Dokumen STNK yang sudah di scanner lalu di embossing / dicap dan disahkan oleh petugas loket (+ 5 detik);

5.1.4

Dokumen (BPKB dan identitas asli) yang sudah di scanner diserahkan kepada masyarakat pemilik kendaraan bermotor dan untuk STNK disahkan lalu diserahkan ke petugas loket pembayaran (+ 5 detik).

5.2

Loket Pembayaran dan Penyerahan 5.2.1

Petugas loket pembayaran menerima dokumen ranmor (STNK asli) dari petugas loket pendaftaran (+ 5 detik);


NO. REVISI 00

TANGGAL TERBIT : 5.2.2

HALAMAN 5/5

DESEMBER 2013

Petugas loket pembayaran memproses besaran PKB dan SWDKLLJ yang harus dibayar dan memberitahukan kepada masyarakat pemilik kendaraan bermotor (+ 1 menit 25 detik);

5.2.3

Petugas Dispenda menerima pembayaran PKB dan SWDKLLJ dari masyarakat pemilik kendaraan bermotor lalu mencetak notice/pajak sebagai bukti pembayaran (+ 1 menit 25 detik);

5.2.4

Menyerahkan dokumen Ranmor (STNK asli) yang sudah disahkan dan bukti pembayaran kepada masyarakat pemilik kendaraan bermotor (+ 5 detik).

6.

Mekanisme Mekanisme Pelayanan Samsat Drive Thru

PENDAFTARAN Penelitian Persyaratan

PEMOHON

SCANING Dokumentasi/ Pengarsipan Berkas

PERSYARATAN:

ENTRY KOMP

1. STNK Asli 2. BPKB Asli 3. KTP Asli

- Input Data - Print SKPD

KOREKTOR

KASIR

- Polri - Dipenda - Jasa Raharja

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESA DAERAH NUSA TENGGARA BARAT DIREKTORAT LALU LINTAS STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN GERAI SAMSAT NO. DOKUMEN SOP-BID REGIDENT-004

NO. REVISI 00

TANGGAL TERBIT :

1.

HALAMAN 1/5

DESEMBER 2013




SUPYAN HADI, SH AKP NRP 7511045O



Tujuan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Gerai Samsat Bidang Registrasi dan Identifikasi Korlantas Polri bertujuan sebagai pedoman bagi petugas pelaksana sehingga pelayanan dapat dilaksanakan secara sederhana, cepat, akurat, aman, transparan, informatif, profesional, akuntabel dan nyaman.

2.

Pedoman 2.1


2.2

Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;

2.3


2.4


2.5





2.7


2.8


2.9



NO. REVISI 00

TANGGAL TERBIT :

HALAMAN 2/5

DESEMBER 2013


Pengertian 3.1

Gerai Samsat adalah pelayanan pengesahan STNK, pembayaran PKB dan SWDKLLJ yang dilaksanakan di tempat-tempat strategis (Mall) dalam rangka memberi kemudahan pada masyarakat;

3.2

Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat STNK adalah bukti registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor yang berfungsi sebagai kelengkapan kendaraan bermotor ketika bergerak di jalan, berisikan identitas pemilik, identitas kendaraan bermotor, nomor registrasi dan masa berlaku termasuk pengesahannya;

3.3


3.4

Buku Pemilik Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BPKB adalah bukti kepemilikan kendaraan bermotor untuk pencatatan identitas kendaraan bermotor dan pemilik yang berlaku selama tidak dipindahtangankan;

3.5

Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat Regident Ranmor adalah pencatatan di buku register dan pendataan melalui sistem komputerisasi yang meliputi data identitas serta kepemilikan kendaraan bermotor dan diterbitkan BPKB dan STNK serta TNKB;


NO. REVISI 00


HALAMAN 3/5

DESEMBER 2013


3.7


3.8





3.10 Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap yang selanjutnya disingkat Samsat adalah suatu sistem pelayanan administrasi secara terintegrasi dan terkoordinasi yang meliputi pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, pelayanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) serta pelayanan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ), yang penyelenggaraannya dikoordinasikan oleh Polri. 4.

Alat 4.1



4.2

4.1.2

Printer komputer;

4.1.3

Scanner;

4.1.4


4.1.5

Router.

Layanan Gerai Samsat dilengkapi dengan beberapa fasilitas sarana pendukung sebagai berikut:


NO. REVISI 00

TANGGAL TERBIT :

HALAMAN 4/5

DESEMBER 2013

4.2.1


4.2.2

Listrik / Genzet;

4.2.3


4.2.4


5.

4.2.5


4.2.6

Toillet Mall

4.2.7

alat pemadam kebakaran.

Prosedur 5.1



5.1.2

Selanjutnya petugas


disediakan dan dilanjutkan dengan proses rekam berkas (STNK, BPKB dan identitas asli) dan validasi menggunakan scanner (+ 1 menit); 5.1.3


5.1.4


5.2



5.2.2



NO. REVISI 00


HALAMAN 5/5

DESEMBER 2013

Menerima pembayaran PKB dan SWDKLLJ dari masyarakat pemilik kendaraan bermotor lalu mencetak notice/pajak sebagai bukti pembayaran (+ 1 menit 25 detik);

5.2.4

Menyerahkan dokumen ranmor (STNK asli) yang sudah disahkan dan bukti pembayaran kepada masyarakat pemilik kendaraan bermotor (+ 5 detik).

6.

Mekanisme Pelayanan Gerai Samsat

FORMULIR

PENDAFTARAN

Pengisian Formulir

Penelitian Persyaratan

PERSYARATAN: 1. STNK Asli 2. BPKB Asli 3. KTP Asli

PEMOHON

ENTRY KOMP - Input Data - Print SKPD

KOREKTOR

KASIR


KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESA DAERAH NUSA TENGGARA BARAT DIREKTORAT LALU LINTAS STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN SAMSAT PAYMENT POINT NO. DOKUMEN SOP-BID REGIDENT-004

NO. REVISI 00

TANGGAL TERBIT :

1.

HALAMAN 1/5

DESEMBER 2013







Tujuan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Payment Point Bidang Registrasi dan Identifikasi Korlantas Polri bertujuan sebagai pedoman bagi petugas pelaksana sehingga pelayanan dapat dilaksanakan secara sederhana, cepat, akurat, aman, transparan, informatif, profesional, akuntabel dan nyaman.

2.

Pedoman 2.1


2.2

Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;

2.3


2.4


2.5





2.7


2.8


2.9



NO. REVISI 00

TANGGAL TERBIT :

HALAMAN 2/5

DESEMBER 2013


Pengertian 3.1

Samsat Payment Point adalah layanan pengesahan STNK, pembayaran PKB dan SWDKLLJ yang tempat pelaksanaannya di luar Gedung Kantor Bersama SAMSAT dan Masyarakat Pemilik Kendaraan Bermotor dapat melakukan pendaftaran dan pembayaran di tempat yang strategis atau pusat keramaian (Kantor Kecamatan, Kantor Pos, Kantor cabang Bank BRI dll);

3.2

Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat STNK adalah bukti registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor yang berfungsi sebagai kelengkapan kendaraan bermotor ketika bergerak di jalan, berisikan identitas pemilik, identitas kendaraan bermotor, nomor registrasi dan masa berlaku termasuk pengesahannya;

3.3


3.4


3.5

Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat Regident Ranmor adalah pencatatan di buku register dan pendataan melalui sistem komputerisasi yang meliputi


NO. REVISI 00

TANGGAL TERBIT :

HALAMAN 3/5

DESEMBER 2013

data identitas serta kepemilikan kendaraan bermotor dan diterbitkan BPKB dan STNK serta TNKB; 3.6


3.7


3.8





3.10 Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap yang selanjutnya disingkat Samsat adalah suatu sistem pelayanan administrasi secara terintegrasi dan terkoordinasi yang meliputi pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, pelayanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) serta pelayanan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ), yang penyelenggaraannya dikoordinasikan oleh Polri. 4.

Alat 4.1



4.1.2

Printer komputer;

4.1.3

Scanner;

4.1.4


4.1.5

Router.


NO. REVISI 00


HALAMAN 4/5

DESEMBER 2013

Layanan Samsat Payment Point dilengkapi dengan beberapa fasilitas sarana pendukung sebagai berikut: 4.2.1


4.2.2

Listrik / Genzet;

4.2.3


4.2.4


5.

4.2.5


4.2.6

Toillet Mall

4.2.7

alat pemadam kebakaran.

Prosedur 5.1



5.1.2

Selanjutnya petugas


disediakan dan dilanjutkan dengan proses rekam berkas (STNK, BPKB dan identitas asli) dan validasi menggunakan scanner (+ 1 menit); 5.1.3


5.1.4


5.2




NO. REVISI 00


HALAMAN 5/5

DESEMBER 2013


5.2.3


5.2.4


6.

Mekanisme Pelayanan Gerai Samsat

FORMULIR

PENDAFTARAN

Pengisian Formulir

Penelitian Persyaratan

PERSYARATAN: 1. STNK Asli 2. BPKB Asli 3. KTP Asli

PEMOHON

ENTRY KOMP - Input Data - Print SKPD

KOREKTOR

KASIR


KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESA DAERAH NUSA TENGGARA BARAT RESORT BIMA KOTA STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PENERBITAN STNK NO. DOKUMEN SOP-BID REGIDENT-004

NO. REVISI 00

HALAMAN 1/22

TANGGAL TERBIT : DESEMBER 2013

1.

Dibuat oleh KANIT REG IDENT

Diperiksa oleh KASAT LANTAS

Disahkan oleh KAPOLRES BIMA KOTA

GUSRIYADI A, SH IPDA NRP 71110308

HERMAN, SH IPTU NRP 73010193

BENNY BASIR WARMANSYAH AKBP NRP 68060661

Tujuan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Penerbitan STNK Bidang Registrasi dan Identifikasi Korlantas Polri bertujuan sebagai pedoman bagi petugas pelaksana sehingga pelayanan dapat dilaksanakan secara sederhana, cepat, akurat, aman, transparan, informatif, profesional, akuntabel dan nyaman.

2.

Pedoman / Acuan 2.1

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian NegaraRepublik Indonesia;

2.2

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

2.3


2.4

Peraturan Pemerintah Nomor 50Tahun 2010 tentang Tarif Atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;

2.5

Peraturan Kapolri Nomor 21 Tahun 2010 tanggal 14 September 2010 tentang Susunan organisasi dan tata kerja satuan organisasi pada tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia;

2.6


2.7


2.8

Peraturan Kapolri Nomor 17 Tahun 2007 tanggal 17 Agustus 2007 tentang Kearsipan di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;


NO. REVISI 00


HALAMAN 2/23

DESEMBER 2013

Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 tanggal 16 Pebruari Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor;

2.10 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2010 Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia; 2.11 Keputusan Menpan No. 63/KEP/M.PAN/7/2003 tanggal 10 Juli 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik. 3.

Pengertian

3.1

Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat STNK adalah bukti registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor yang berfungsi sebagai kelengkapan kendaraan bermotor ketika bergerak dijalan, berisikan identitas pemilik, identitas kendaraan bermotor, nomor registrasi dan masa berlaku termasuk pengesahannya;

3.2


3.3


3.4

Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap, yang selanjutnya disebut Samsat, adalah serangkaian kegiatan dalam penyelenggaraan RegidentRanmor,pembayaran pajak Ranmor, bea balik nama Ranmor, dan pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan secara terintegrasi dan terkoordinasi dalam Kantor Bersama SAMSAT;

3.5

Kartu Induk BPKB adalah kartu yang memuat data identitas pemilik dan kendaraan bermotor beserta perubahan-perubahannya yang disimpan sebagai arsip pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;


NO. REVISI 00


HALAMAN 3/23

DESEMBER 2013


3.7


3.8

Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat STCK, adalah bukti registrasi dan identifikasi sementara yang berfungsi sebagai kelengkapan kendaraan bermotor ketika bergerak di jalan, berisikan identitas badan usaha di bidang penjualan, pembuatan, perakitan, atau impor kendaraan bermotor dan identitas kendaraan bermotor, nomor registrasi dan masa berlaku;

3.9

Tanda Coba Nomor Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut TCKB adalah tanda nomor kendaraan bermotor yang bersifat sementara, berbentuk plat yang dipasang pada kendaraan bermotor, berfungsi sebagai bukti registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor sementara berisikan kode wilayah, nomor registrasi dan masa berlaku yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan spesifikasi teknis tertentu;

3.10 Pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor adalah proses identifikasi fisik kendaraan bermotor yang meliputi nomor rangka, nomor mesin, warna, bentuk dan jenis/tipe kendaraan bermotor untuk mencari kesesuaian identitas fisik dengan dokumen kendaraan bermotor termasuk pemeriksaan aspek keselamatan terhadap perlengkapan dan persyaratan teknis kendaraan bermotor; 3.11 Tanda Registrasi Tipe dan Varian yang selanjutnya disebut TPT adalah surat bukti yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian yang isinya meliputi jenis, tipe kendaraan dan jumlah kuota yang diizinkan untuk diproduksi dan di impor (TPT produksi atau TPT impor);


NO. REVISI 00

TANGGAL TERBIT :

HALAMAN 4/23

DESEMBER 2013

3.12 Pemberitahuan Impor Barang yang selanjutnya disebut PIB adalah bukti dokumen impor kendaraan bermotor yang dikeluarkan oleh Ditjen Bea Cukai yang berisikan jumlah kendaraan, jenis, merk, tipe, nomor rangka dan nomor mesin; 3.13 Sertifikat Uji Tipe Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut SUT adalah tanda bukti telah kendaraan bermotor telah dilakukan uji tipe di Kementerian Perhubungan Ditjen Perhubungan Darat; 3.14 Sertifikat registrasi Uji Tipe yang selanjutnya di sebut SRUT adalah tanda bukti kendaraan bermotor telah dilakukan registrasi uji tipe untuk setiap unit kendaraan di Kementerian Perhubungan Ditjen Perhubungan Darat; 3.15 Vehicle Identification Number yang selanjutnya disebut VIN adalah tanda nomor rangka kendaraan bermotor yang dikeluarkan oleh produsen luar negeri khusus untuk kendaraan bermotor imporCBU; 3.16 Nomor Induk Kendaraan yang selanjutnya disebut NIK adalah tanda nomor rangka kendaraan bermotor yang dikeluarkan oleh produsen Indonesia yang berpedoman pada Peraturan Menteri Perindustrian; 3.17 Bukti kepemilikan kendaraan bermotor yang sah adalah suratbukti awal kepemilikan kendaraan bermotor berupa faktur kendaraan bermotor, risalah lelang, surat keputusan dump, surat keterangan hibah, surat pernyataan dari ahli waris dan kwitansi pembelian; 3.18 Faktur kendaraan bermotor adalah surat tanda bukti pembelian kendaraan bermotor yang memuat identitas pemilik dan kendaraan yang dikeluarkan oleh APM atau Importir Ranmor; 3.19 Agen Pemegang Merk yang selanjutnya disebut APM adalah Badan usaha atau produsen yang melakukan produksi kendaraan bermotor dengan merk tertentu dalam bentuk CKD atau import CBU; 3.20 Mutasi Kendaraan BermotorKeluar Daerah adalah proses perpindahan registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotordari wilayah registrasi asal ke wilayah registrasi lain baik masih dalam satu Polda maupun antar Polda yang dipungut biaya PNBP; 3.21 Perubahan Registrasi adalah proses penyesuaian registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor yang meliputi perubahan alamat, nomor registrasi, peruntukan, bentuk, warna, mesin dan modifikasi;


NO. REVISI 00

TANGGAL TERBIT :

HALAMAN 5/23

DESEMBER 2013

3.22 Formulir A adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Ditjen Bea Cukai dan digunakan untuk Kendaraan Bermotor yang diimpor dalam utuh (yang telah melunasi bea masuk dan pajak impor); 3.23 Formulir B adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Ditjen Bea Cukai dan digunakan untuk Kendaraan Bermotor yang diimpor dalam keadaan utuh (CBU- Completely Built Up) atau hasil rakitan industri dalam negeri (CKD-Completely Knock Down) yang memperoleh fasilitas pembebasan, keringanan atau penangguhan pembayaran bea masuk dan/atau pajak dalam rangka impor, bagi Kedutaan, Badan-badan Internasional dan badan usaha transportasi sesuai persetujuan Menteri Keuangan; 3.24 Formulir C adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Ditjen Bea Cukai dan digunakan untuk Kendaraan Bermotor yang diberikan fasilitas dengan menggunakan formulir B yang dijual/dipindahtangankan dengan persetujuan Ditjen Bea Cukai dan telah dipenuhi kewajiban pabean serta telah dilunasi bea masuk dan/atau pajak dalam rangka impor; 3.25 Fiskal antardaerah yang selanjutnya disebut FAD adalah surat keterangan yang menyatakan pelunasan pajak Kendaraan Bermotor dan/atau bea balik nama Kendaraan Bermotor, sebagai akibat mutasi/pindah ke luar wilayah asal registrasi Kendaraan Bermotor; 3.26 Dump adalah penghapusan Kendaraan Bermotor dinas milik TNI dan Polri yang dibuktikan dengan Surat Keputusan penghapusan dari Panglima TNI atau Kapolri; 3.27 Blokir adalah keadaan atau status ketika proses registrasi tertentu tidak dapat dilakukan terhadap Kendaraan Bermotor yang terkait perkara pidana dan perdata yang bersifat sementara; 3.28 STNK Rahasia adalah STNK yang diterbitkan untuk Kendaraan Bermotor Pejabat/Petugas yang bertugas di bidang Intelijen dan penyidik Polri dalam rangka menjaga/menjamin kerahasiaan identitas baik diri pribadi maupun sarana yang digunakan dengan seri huruf yang ditentukan Polda masing-masing; 3.29 STNK Khusus adalah STNK yang diterbitkan berdasarkan STNK kendaraan bermotor Dinas TNI atau Polri dan Instansi Sipil yang digunakan oleh pejabat eselon tertentu di lingkungan


NO. REVISI 00

TANGGAL TERBIT :

HALAMAN 6/23

DESEMBER 2013

instansinya dalam rangka menjamin/memelihara keamanan/pengamanan bagi pejabat yang bersangkutan dengan seri huruf yang ditentukan Polda masing-masing; 3.30 Balik nama atau yang disebut BBN adalah proses penggantian nama pemilik kendaraan bermotor pada STNK dari pemilik lama ke pemilik baru; 3.31 Surat Ketetapan Pajak Daerah yang disingkat SKPD adalah surat tanda bukti atas pelunasan pembayaran pajak kendaraan bermotor, BBN-KB dan SWDKLLJ


Dipenda di masing-masing Samsat; 3.32 Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan yang disingkat SWDKLLJ adalah setiap pemilik STNK diwajibkan membayar dana kecelakaan lalu lintas oleh PT. Jasa Raharja; 3.33 Bendahara Penerima atau yang disebut Benma adalah petugas pada satuan kerja (Satker)/ Ditlantas Polda yang mempunyai tugas dan tanggung jawab menerima dan menyetor PNBP dari penerbitan STNKdan TNKB ke Bank Persepsi yang selanjutnya disetor Kas Negara serta membukukan dan melaporkan sesuai dengan tanggung jawabnya; 3.34 Bendahara pembantu atau yang disebut Benma Pembantu adalah petugas yang ditunjuk untuk membantu Benma dalam pemungutan PNBP penerbitan STNK dan TNKB yang berada di Kantor Samsat.

4.

Alat 4.1



4.2

4.1.2

Printer komputer;

4.1.3

Scanner;

4.1.4


4.1.5

Router.

Kantor Bersama SAMSAT dilengkapi dengan beberapa fasilitas sarana pendukung sebagai berikut : 4.2.1


4.2.2

ruang tunggu yang nyaman;


NO. REVISI 00

TANGGAL TERBIT :

HALAMAN 7/23

DESEMBER 2013

4.2.3

Listrik / Genzet;

4.2.4

Monitor TV untuk informasi;

4.2.5

Fasilitas nomor urut/nomeratur (FIFO) secara elektronik/manual;

4.2.6


4.2.7


4.2.8


4.2.9

Toillet dan alat pemadam kebakaran;

4.2.10 Ruang arsip/rak-rak arsip; 4.2.11 Ruang pelayanan pengaduan.

5.

Prosedur 5.1

Penerbitan STNK Baru 5.1.1

Petugas Pendaftaran

5.1.1.1

Petugas pendaftaran bagian pelayanan formulir melaksanakan: 5.1.1.1.1

penyediaan dan pemberian formulir serta informasi yang diperlukan kepada pemohon;

5.1.1.1.2

pembukuan semua formulir yang diterima, dan dikeluarkan serta sisanya setiap hari.

5.1.1.2

Pemilik atau yang diberi kuasa, mengisi formulir permohonan dan melampirkan syarat-syarat kelengkapan administrasi serta tanda bukti pendaftaran BPKB yang telah ditetapkan dan menyerahkan kembali kepada petugas loket pendaftaran;

5.1.1.3

Petugas pendaftaran setelah menerima permohonan dan berkas persyaratan, melakukan kegiatan: 5.1.1.3.1

penelitian kelengkapan persyaratan;

5.1.1.3.2

pencocokan dan penelitian tanda bukti pendaftaran BPKB dengan berkas;

5.1.1.3.3

pengembalian tanda bukti pendaftaran BPKB kepada pemohon dengan memberikan stempel cap dan paraf;

5.1.1.3.4

pemberian tanda bukti penerimaan pendaftaran STNK ke pemohon.


NO. REVISI 00

TANGGAL TERBIT : 5.1.1.4

HALAMAN 8/23

DESEMBER 2013

Setelah semua kegiatan diselesaikan, petugas pendaftaran menyerahkan berkas permohonan kepada petugas pendataan;

5.1.1.5 5.1.2

Proses pendaftaran tersebut selesai + 5 menit.

Petugas Pendataan

5.1.2.1

memasukkan data identitas pemilik dan Kendaraan Bermotor ke dalam sistem komputerisasi, apabila antara BPKB dan STNK sudah on line cukup melakukan pemanggilan data dikomputer dengan memasukkan nomor registrasi dan/atau nomor rangka kendaraan;

5.1.2.2

pemasukan data PNBP STNK dan TNKB;

5.1.2.3

Setelah menyelesaikan prosedur, petugas pendataan menyerahkan berkas ke petugas Pemda dan PT Jasa Raharja dalam rangka penetapan pajak dan SWDKLLJ untuk diterbitkan SSPD yang selanjutnya berkas diserahkan ke petugas korektor Polri;

5.1.2.4

5.1.3

Proses pendataan tersebut selesai + 5 menit.

Petugas Korektor

5.1.3.1

menerima berkas dan SSPD dari Petugas Pemda;

5.1.3.2

melaksanakan koreksi terhadap hasil cetak SSPD dengan data identitas pemilik dan kendaraan;

5.1.3.3

setelah koreksi dilaksanakan, apabila dinilai benar petugas korektor membubuhkan paraf pada SSPD dan apabila ada kesalahan diadakan pembetulan dan dicetak ulang;

5.1.3.4

penyerahan SSPD ke petugas Pemda untuk: 5.1.3.4.1

lembar kesatu untuk pemohon dalam rangka pembayaran PKB, BBN-KB, SWDKLLJ dan PNBP;

5.1.3.4.2

lembar kedua untuk diserahkan ke kasir sebagai bahan pengecekan silang.

5.1.3.5

Proses korektor tersebut selesai + 5 menit.


NO. REVISI 00


HALAMAN 9/23

DESEMBER 2013

Petugas Penerimaan PNBP

5.1.4.1

menerima SSPD dari pemohon;

5.1.4.2

mencocokan data di SSPD dengan data dikomputer;

5.1.4.3

menerima bukti pembayaran pemohon dari Bank;

5.1.4.4

mengirim data pemohon yang sudah melunasi PNBP ke bagian pencetakan STNK dan TNKB;

5.1.4.5

pengembalian tindasan SSPD yang sudah diberi stempel lunas ke pemohon untuk digunakan mengambil STNK, TNKB dan SKPD;

5.1.4.6

Setelah menyelesaikan Prosedur, petugas penerimaan PNBP melakukan pengelolaan untuk penyetoran dana PNBP ke kas negara sesuai ketentuan perundang-undangan;

5.1.4.7 5.1.5

Proses pembayaran tersebut selesai + 5 menit.

Petugas Penyerahan

5.1.5.1

menerima berkas STNK dari petugas pembayaran dan menerima TNKB dari petugas TNKB serta SKPD dari petugas Pemda;

5.1.5.2

mencetak dan menggabungkan STNK, TNKB dan SKPD selanjutnya mengumumkan melalui pengeras suara dan/atau layar monitor;

5.1.5.3

menerima tanda bukti SSPD dari pemohon yang sudah di stempel petugas kasir;

5.1.5.4

menyerahkan STNK, SKPD dan TNKB kepada pemohon dengan buku tanda bukti penyerahan dan arsip kepada petugas arsip;

5.1.5.5 5.1.6

Proses penyerahan tersebut selesai + 5 menit.

Petugas Arsip

5.1.6.1

menerima berkas arsip STNKdari petugas korektor dan tindasan SKPD dari petugas Pemda;

5.1.6.2

mengelola arsip sesuai ketentuan;

5.1.6.3

Proses pengarsipan tersebut selesai + 5 menit.


NO. REVISI 00


HALAMAN 10/23

DESEMBER 2013

Prosedur Perubahan STNK 5.2.1

Petugas Pendaftaran

5.2.1.1

Petugas pendaftaran bagianpelayanan formulir melaksanakan: 5.2.1.1.1


5.2.1.1.2


5.2.1.2


5.2.1.3

Petugas pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5.2.1),setelah menerima permohonan dan berkas persyaratan, melakukan kegiatan: 5.2.1.3.1


5.2.1.3.2

peminjaman arsip untuk dilakukan pengecekan silang dengan berkas permohonan;

5.2.1.3.3


5.2.1.3.4


5.2.1.4

5.2.1.3.5

pemberian tanda bukti penerimaan pendaftaran STNK ke pemohon;

5.2.1.3.6

pencocokan hasil pemeriksaan fisik Kendaraan Bermotor.


5.2.1.5

5.2.2


Petugas Pendataan

5.2.2.1

pendataan identitas pemilik dan Kendaraan Bermotor serta perubahannya ke dalam sistem komputerisasi, apabila antara BPKB dan STNK sudah on line cukup melakukan pemanggilan data dikomputer dengan memasukkan nomor registrasi dan/atau nomor rangka kendaraan;

5.2.2.2

pemasukan data PNBP STNK dan PNBP TNKB apabila ganti nomor registrasi;


NO. REVISI 00


HALAMAN 11/23

DESEMBER 2013

Setelah menyelesaikan Prosedur, petugas pendataan menyerahkan berkas ke petugas Pemda dan PT Jasa Raharja dalam rangka penetapan pajak dan SWDKLLJ untuk diterbitkan SSPD yang selanjutnya berkas diserahkan ke petugas korektor Polri;

5.2.2.4

5.2.3


Petugas Korektor

5.2.3.1


5.2.3.2


5.2.3.3

setelah

koreksi

dilaksanakan,

apabila

dinilai

benar

petugas

korektor

membubuhkan paraf pada SSPD dan apabila ada kesalahan diadakan pembetulan dan dicetak ulang;

5.2.3.4



5.2.3.4.2

lembar kedua untuk diserahkan ke petugas pembayaran sebagai bahan pengecekan silang.

5.2.3.5

5.2.4



5.2.4.1

Melakukan : 5.2.4.1.1

penerimaan SSPD dari pemohon;

5.2.4.1.2

pencocokan data di SSPD dengan data dikomputer;

5.2.4.1.3

penerimaan pembayaran dari pemohon;

5.2.4.1.4

pengiriman data pemohon yang sudah melunasi PNBP ke bagian pencetakan STNK dan TNKB untuk perubahan nomor registrasi.

5.2.4.2



NO. REVISI 00


HALAMAN 12/23

DESEMBER 2013


5.2.4.4 5.2.5


Petugas penyerahan

5.2.5.1

penerimaan berkas STNK dari petugas pembayaran dan menerima TNKB dari petugas TNKB untuk perubahan nomor registrasi serta SKPD dari petugas Pemda;

5.2.5.2

pencetakan dan penggabungan STNK, TNKB untuk perubahan nomor registrasi dan SKPD selanjutnya mengumumkan melalui pengeras suara dan/atau layar monitor;

5.2.5.3

penerimaan tanda bukti SSPD dari pemohon yang sudah di stempel petugas pembayaran;

5.2.5.4

penyerahan STNK, SKPD dan TNKB kepada pemohon dengan buku tanda bukti penyerahan dan penyerahan arsip kepada petugas arsip;

5.2.5.5

5.2.6


Petugas Arsip

5.2.6.1

penerimaankembali berkas arsip STNKbeserta perubahannya dari petugas korektor dan tindasan SKPD dari petugas Pemda;

5.3

5.2.6.2

pengarsipan kembali sesuai ketentuan;

5.2.6.3

proses pengarsipan tersebut selesai + 5 menit.

Prosedur perpanjangan dan pengesahan STNK Pemilik atau yang diberi kuasa mengajukan permohonan dengan menyerahkan, formulir perpanjangan atau pengesahan yang telah diisi dan melampirkan syarat-syarat kelengkapan administrasi yang telah ditetapkan kepada petugas loket pendaftaran.


NO. REVISI 00


HALAMAN 13/23

DESEMBER 2013

PetugasPendaftaran

5.3.1.1

Petugas pendaftaran setelah menerima formulir perpanjangan atau pengesahan dan berkas persyaratan, melakukan kegiatan; 5.3.1.1.1

penelitian berkas disesuaikan dengan persyaratan dan keabsahan identitas kepemilikan;

5.3.1.1.2

pemberian tanda bukti penerimaan permohonan pengesahan atau perpanjangan STNK ke pemohon.

5.3.1.2


5.3.1.3

5.3.2


Petugas Pendataan

5.3.2.1

pendataan identitas pemilik dan Kendaraan Bermotor serta perubahan masa berlaku ke dalam sistem komputerisasi, apabila antara BPKB dan STNK sudah on line cukup melakukan pemanggilan data dikomputer dengan memasukkan nomor registrasi dan/atau nomor rangka kendaraan;

5.3.2.2

pemasukan data PNBP STNK dan TNKB apabila perpanjangan;

5.3.2.3

Setelah menyelesaikan prosedur, petugas pendataan menyerahkan berkas ke petugas Pemda dan PT. Jasa Raharja dalam rangka penetapan pajak dan SWDKLLJ untuk diterbitkan SSPD yang selanjutnya berkas diserahkan ke petugas korektor Polri;

5.3.2.4

5.3.3


Petugas Korektor

5.3.3.1


5.3.3.2


5.3.3.3

setelah

koreksi

dilaksanakan,

apabila

dinilai

benar

petugas

korektor



NO. REVISI 00


HALAMAN 14/23

DESEMBER 2013



5.3.3.4.2

lembar kedua untuk diserahkan ke petugas pembayaran sebagai bahan pengecekan silang.

5.3.3.5

melakukan pengesahan STNK dengan membubuhkan paraf dan stempel cap pada kolom STNK yang tersedia dan/atau imbors dengan system komputer, dan apabila STNK berbentuk card sudah diberlakukan, pengesahan dilakukan dengan system komputer;

5.3.3.6

Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (5.3.3), petugas korektor menyerahkan berkas arsip STNK ke bagian arsip dan menyerahkan STNK yang telah diperpanjang atau disahkan ke petugas penyerahan;

5.3.3.7 5.3.4


Petugas pembayaran PNBP

5.3.4.1


penerimaan SSPD dari pemohon;

5.3.4.1.2

pencocokan data di SSPD dengan data dikomputer;

5.3.4.1.3

penerimaan pembayaran PNBP dari pemohon khusus STNK perpanjangan;

5.3.4.1.4

pengiriman data pemohon yang sudah melunasi PNBP ke bagian pencetakan STNK dan TNKB untuk perpanjangan;

5.3.4.1.5

pengembalian tindasan SSPD yang sudah diberi stempel lunas ke pemohon untuk digunakan mengambil STNK, SKPD dan TNKB khusus perpanjangan.

5.3.4.2


5.3.4.3



NO. REVISI 00


HALAMAN 15/23

DESEMBER 2013

Petugas Penyerahan

5.3.5.1

penerimaan berkas STNK perpanjangan atau STNK pengesahan dari petugas korektor dan menerima TNKB dari petugas TNKB untuk perpanjangan serta SKPD dari petugas Pemda; 5.3.5.1.1

Perpanjangan STNK: 5.3.5.1.1.1

pencetakan STNK;

5.3.5.1.1.2

pengiriman data ke bagian TNKB dalam rangka pencetakan TNKB dengan nomor registrasi yang sama dan masa berlaku yang baru;

5.3.5.1.1.3

membubuhkan paraf pada hasil cetak STNK;

5.3.5.1.1.4

pemisahan

STNK

perpanjangan

dengan

tindasannya; 5.3.5.1.1.5

penggabungan tindasan STNK dengan berkas untuk arsip.

5.3.5.1.2

Pengesahan STNK: 5.3.5.1.2.1

membubuhkan paraf dan cap pada kolom pengesahan STNK atau pengesahan dengan cara lain dengan tetap memperhatikan aspek keamanan;

5.3.5.1.2.2

5.3.5.2

pemisahan STNK yang telah disahkan dari berkas.

penggabungan STNK, TNKB untuk perpanjangan dan SKPD selanjutnya mengumumkan melalui pengeras suara dan/atau layar monitor;

5.3.5.3

penerimaan tanda bukti SSPD dari pemohon yang sudah di stempel petugas pembayaran;

5.3.5.4

penyerahan STNK, SKPD dan TNKB kepada pemohon dengan tanda bukti penyerahan dan penyerahan arsip kepada petugas arsip;

5.3.5.5

5.3.6


Petugas Arsip

5.3.6.1

penerimaan berkas arsip STNK perpanjangan dan pengesahan dari petugas korektor dan tindasan SKPD dari petugas Pemda;


NO. REVISI 00


HALAMAN 16/23

DESEMBER 2013

pengarsipan fotocopy KTP, tindasan STNK dan SKPD perpanjangan atau tindasan SKPD untuk pengesahan dan digabungkan dengan arsip lama sedangkan arsip persyaratan lainnya dimusnahkan;

5.3.6.3

5.4


Prosedur mutasiSTNK ke luar wilayah registrasi baik dalam Polda maupun antar Polda 5.4.1

Petugasmutasi di STNK,setelah menerima berkas persyaratan mutasi dari petugas pendaftaran mutasi BPKB, melakukan kegiatan:

5.4.1.1

melakukan penelitian persyaratan dan kelengkapan dokumen dengan data di komputer;

5.4.1.2

pendataan dan pencetakan surat keterangan pengganti STNK;

5.4.1.3

penelitian surat keterangan pengganti STNK dengan berkas;

5.4.1.4

pengajuan ke pejabat yang berwenang menandatangani surat keterangan pengganti STNK;

5.4.2

5.4.1.5

penandatanganan surat pengganti STNK dilakukan oleh PA STNK yang ditunjuk.

5.4.1.6

pemisahan surat keterangan pengganti STNK dari berkas;

5.4.1.7

penyerahan surat keterangan pengganti STNK ke bagian mutasi BPKB;

5.4.1.8

pengambilan arsip STNK untuk kelengkapan mutasi;

5.4.1.9

penggabungan arsip STNK dan berkas persyaratan mutasi.

Setelah semua kegiatan diselesaikan, petugas pendaftaran dan pendataan menyerahkan berkas mutasi ke bagian mutasi di BPKB untuk digabungkan dengan berkas BPKB yang selanjutnya dikirim sesuai alamat tujuan mutasi;

5.4.3 5.5

Proses mutasi tersebut selesai + 60 menit.

Prosedur mutasi STNK masuk dari dalam wilayah Polda maupun antar Polda 5.5.1

Petugas Pendaftaran

5.5.1.1

Petugas pendaftaran bagianpelayanan formulir melaksanakan: 5.5.1.1.1



NO. REVISI 00

TANGGAL TERBIT : 5.5.1.1.2

HALAMAN 17/23

DESEMBER 2013


5.5.1.2


5.5.1.3



5.5.1.3.2


5.5.1.3.3


5.5.1.3.4

5.5.1.4

pemberian tanda bukti penerimaan pendaftaran STNK ke pemohon.


5.5.1.5 5.5.2


Petugas Pendataan

5.5.2.1

memasukkan data identitas pemilik dan Kendaraan Bermotor ke dalam sistem komputerisasi, apabila antara BPKB dan STNK sudah on line cukup melakukan pemanggilan data dikomputer dengan memasukkan nomor registrasi dan/atau nomor rangka kendaraan;

5.5.2.2

pemasukan data PNBP STNK dan TNKB;

5.5.2.3

Setelah menyelesaikan prosedur, petugas pendataan menyerahkan berkas ke petugas Pemda dan PT Jasa Raharja dalam rangka penetapan pajak dan SWDKLLJ untuk diterbitkan SSPD yang selanjutnya berkas diserahkan ke petugas korektor Polri;

5.5.2.4



NO. REVISI 00


HALAMAN 18/23

DESEMBER 2013

Petugas Korektor

5.5.3.1


5.5.3.2


5.5.3.3

setelah koreksi dilaksanakan, apabila dinilai benar petugas korektor membubuhkan paraf pada SSPD dan apabila ada kesalahan diadakan pembetulan dan dicetak ulang;

5.5.3.4



5.5.3.4.2

lembar kedua untuk diserahkan ke kasir sebagai bahan pengecekan silang.

5.5.3.5

5.5.4



5.5.4.1

menerima SSPD dari pemohon;

5.5.4.2

mencocokan data di SSPD dengan data dikomputer;

5.5.4.3

menerima bukti pembayaran pemohon dari Bank;

5.5.4.4

mengirim data pemohon yang sudah melunasi PNBP ke bagian pencetakan STNK dan TNKB;

5.5.4.5


5.5.4.6


5.5.4.7



NO. REVISI 00


HALAMAN 19/23

DESEMBER 2013

Petugas Penyerahan

5.5.5.1

menerima berkas STNK dari petugas pembayaran dan menerima TNKB dari petugas TNKB serta SKPD dari petugas Pemda;

5.5.5.2

mencetak dan menggabungkan STNK, TNKB dan SKPD selanjutnya mengumumkan melalui pengeras suara dan/atau layar monitor;

5.5.5.3

menerima tanda bukti SSPD dari pemohon yang sudah di stempel petugas kasir;

5.5.5.4

menyerahkan STNK, SKPD dan TNKB kepada pemohon dengan buku tanda bukti penyerahan dan arsip kepada petugas arsip;

5.5.5.5 5.5.6


Petugas Arsip

5.5.6.1

menerima berkas arsip STNKdari petugas korektor dan tindasan SKPD dari petugas Pemda;

5.5.6.2

mengelola arsip sesuai ketentuan; Proses pengarsipan tersebut selesai + 5 menit.

5.6

Penggantian STNK Rusak atau Hilang Pemilik atau yang diberi kuasa, mengajukan permohonan penggantian STNK karena rusak atau hilang dengan menyerahkan formulir yang telah diisi dan melampirkan syarat-syarat kelengkapan administrasi yang telah ditetapkan kepada petugas loket pendaftaran. 5.6.1

PetugasPendaftaran

5.6.1.1


penelitian berkas disesuaikan dengan persyaratan dan keabsahan;

5.6.1.1.2

pemberian tanda bukti penerimaan pendaftaran STNK hilang atau rusak ke pemohon.

5.6.1.2


5.6.1.3



NO. REVISI 00


HALAMAN 20/23

DESEMBER 2013

Petugas pendataan

5.6.2.1

Petugas pendataan melakukan : 5.6.2.1.1

pemanggilan data dikomputer dengan memasukkan nomor registrasi atau nomor rangka Kendaraan Bermotor;

5.6.2.1.2

penelitian / pencocokan berkas dengan data di komputer;

5.6.2.1.3

pengecekan silang dengan data pelanggaran, data laka lantas, dan data tindak pidana/curanmor;

5.6.2.1.4

pemasukan data PNBP STNK dan PNBP TNKB khusus yang rusak atau hilang.

5.6.2.2

Setelah menyelesaikan petugas pendataan menyerahkan berkas ke petugas Pemda dan PT Jasa Raharja dalam rangka penetapan pajak dan SWDKLLJ untuk diterbitkan SSPD yang selanjutnya berkas diserahkan ke petugas korektor Polri;

5.6.2.3

5.6.3


Petugas korektor

5.6.3.1


5.6.3.2


5.6.3.3

setelah

koreksi

dilaksanakan,

apabila

dinilai

benar

petugas

korektor


5.6.3.4



5.6.3.4.2

lembar kedua untuk diserahkan ke petugas pembayaran sebagai bahan pengecekan silang;

5.6.3.4.3

PKB dan SWDKLLJ masih berlaku proses dilanjutkan ketahap berikutnya.

5.6.3.5



NO. REVISI 00


HALAMAN 21/23

DESEMBER 2013

Petugas Penyerahan

5.6.4.1


penerimaan berkas STNK dari petugas korektor

5.6.4.1.2

penerimaan SKPD dari Pemda;

5.6.4.1.3

Setelah menerima informasi dari kasir bahwa pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d telah dilaksanakan, petugas penyerahan melakukan pencetakan STNK;

5.6.4.1.4

pemisahan STNK dan SKPD dari berkas untuk diserahkan ke pemohon dengan buku register penyerahan;

5.6.4.1.5

5.6.4.2

penggabungan tindasan STNK dan SKPD dengan berkas.

Setelah menyelesaikan Prosedur petugas penyerahan menyerahkan berkas ke bagian arsip;

5.6.4.3

5.6.5


Kelompok Kerja Arsip melakukan kegiatan :

5.6.5.1

Arsip ditempatkan di Gedung/ruangan yang dilengkapi dengan rak arsip yang terbuat dari besi sehingga arsip dapat tersusun dengan tertib, aman dan teratur serta mudah ditemukan apabila dibutuhkan;

5.6.5.2

Gedung/ruangan arsip dilengkapi alat pemadam kebakaran, penyejuk ruangan (ac) serta diupayakan pada tempat yang tidak terkena bahaya banjir, kebakaran, gangguan rayap, tikus, serangga dan lain-lain;

5.6.5.3

Ruang arsip dilengkapi data base komputer yang mendatakan seluruh arsip dan posisi tepat, baris dalam rangka memudahkan pencarian arsip maupun pertanggung jawaban arsip;

5.6.5.4

Arsip disusun berdasarkan nomor registrasi dan jenis kendaraan;

5.6.5.5

Ruang/Bagian arsip dilengkapi buku register untuk bukti penerimaan dan penyerahan arsip;

5.6.5.6

Arsip dipisahkan berdasarkan status (ranmor blokir, formulir B/CD/CC, hasil lelang);


NO. REVISI 00


HALAMAN 22/23

DESEMBER 2013

Jumlah personel yang mengelola arsip disesuaikan dengan jumlah ranmor/arsip yaitu minimal 100.000 arsip/orang (disesuaikan dengan tipe Samsat, per Samsat minimal 3 orang);

5.6.5.8

Setiap petugas arsip diberi kelengkapan berupa masker, sarung tangan, sepatu khusus, seragam khusus/verpack dan kelengkapan lain yang diperlukan sebagai bentuk standarisasi kesehatan dan pengamanan;

5.7

5.6.5.9

Ruang arsip diupayakan dilengkapi dengan kamera/cctv;

5.6.5.10

pencatatan jenis / macam dokumen yang disimpan dalam map arsip;

5.6.5.11

penggabungan berkas arsip dengan arsip lama;

5.6.5.12

penyimpanan kembali pada tempat semula; dan

5.6.5.13


Prosedur Prosedur penerbitan STNK dan TNKB Rahasia dan Khusus: 5.7.1

Pemohon datang ke kantor Unit Pelayanan STNK setempat dengan membawa / mengajukan surat permohonan dengan melampirkan persyaratan sesuai ketentuan;

5.7.2

Prosedur penerbitan STNK dan TNKB Rahasia atau Khusus dilaksanakan sesuai prosedur penerbitan STNK dan TNKB baru;

5.7.3

STNK dan TNKB Rahasia dan Khusus berlaku paling lama 1 (satu) tahun;

5.7.4

Membayar biaya PNBP penerbitan STNK dan TNKB Rahasia dan Khusus melalui Bank yang ditunjuk dengan tarif berdasarkan peraturan perundang-undangan.


NO. REVISI 00

TANGGAL TERBIT :

6.

Mekanisme Mekanisme Pelayanan Penerbitan STNK

DESEMBER 2013

HALAMAN 23/23

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESA DAERAH NUSA TENGGARA BARAT RESORT BIMA KOTA STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN SAMSAT KELILING NO. DOKUMEN SOP-BID REGIDENT-004

NO. REVISI 00

HALAMAN 1/5

TANGGAL TERBIT: DESEMBER 2013

1.







Tujuan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Samsat Keliling Bidang Registrasi dan Identifikasi Korlantas Polri bertujuan sebagai pedoman bagi petugas pelaksana sehingga pelayanan dapat dilaksanakan secara sederhana, cepat, akurat, aman, transparan, informatif, profesional, akuntabel dan nyaman.

2.

Pedoman 2.10 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; 2.11 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan; 2.12 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2.13 Peraturan Pemerintah Nomor 50Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia; 2.14 Peraturan Kapolri Nomor 21 Tahun 2010 tanggal 14 Oktober 2010 tentang Susunan organisasi dan tata kerja satuan organisasi pada tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia; 2.15 Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2010 tanggal 28 September 2010 tentang Susunan organisasi dan tata kerja padatingkat Kepolisian Daerah; 2.16 Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 tanggal 30 September 2010 tentang Susunan organisasi dan tata kerja padatingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor; 2.17 Peraturan Kapolri Nomor 5 tanggal 16 Pebruari Tahun 2012 tentang Registrasi danIdentifikasi Kendaraan Bermotor; 2.18 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2010 Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;


NO. REVISI 00

TANGGAL TERBIT :

HALAMAN 2/5

DESEMBER 2013


Pengertian 3.1

Samsat Keliling adalah pelayanan pengesahan STNK, pembayaran PKB dan SWDKLLJ yang dilaksanakan secara mobile dengan kendaraan (jenis ranmor disesuaikan dengan Polda) perpindah pindah sesuai kebutuhan pelayanan;

3.2

Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat STNK adalah bukti registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor yang berfungsi sebagai kelengkapan kendaraan bermotor ketika bergerak dijalan, berisikan identitas pemilik, identitas kendaraan bermotor, nomor registrasi dan masa berlaku termasuk pengesahannya;

3.3


3.4

Buku Pemilik Kendaraan Bermotor yang diselanjutnya disingkat BPKB adalah bukti kepemilikan kendaraan bermotor untuk pencatatan identitas kendaraan bermotor dan pemilik yang berlaku selama tidak dipindahtangankan;

3.5



NO. REVISI 00


HALAMAN 3/5

DESEMBER 2013


3.7


3.8





3.10 Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap yang diselanjutnya disingkat Samsat adalah suatu system pelayanan administrasi secara terintegrasi dan terkoordinasi yang meliputi pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, pelayanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea BalikNama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) serta pelayanan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ), yang penyelenggaraannya dikoordinasikan oleh Polri. 4.

Alat 4.1

Alat perlengkapan Pelayanan Samsat Keliling Bidang Registrasi dan Identifikasi Korlantas Polri yang digunakan meliputi : 4.1.1

Mobil bus (ranmor disesuaikan dengan Polda);

4.1.2


4.1.3

Printer komputer;

4.1.4

Scanner;

4.1.5


4.1.6

Router.


NO. REVISI 00


HALAMAN 4/5

DESEMBER 2013

Piranti lain / referensi yang berkaitan dengan Pelayanan Samsat Keliling Bidang Registrasi dan Identifikasi Korlantas Polri meliputi : 4.2.1


4.2.2

Listrik / Genzet;

4.2.3


4.2.4


5.

4.2.5


4.2.6

alat pemadam kebakaran;

Prosedur 5.1



5.1.2

Selanjutnya petugas melakukan pendaftaran (registrasi) di komputer yang telah disediakan dan dilanjutkan dengan proses rekam berkas (STNK, BPKB dan identitas asli) dan validasi menggunakan scanner (+ 1 menit);

5.1.3

Dokumen STNK yang sudah di scanner lalu di embossing / dicap dan disahkan dengan tanda tangan oleh petugas loket (+ 5 detik);

5.1.4


5.2



5.2.2

Petugas loket pembayaran memproses besaran PKB dan SWDKLLJ yang harus dibayar dan memberitahukan kepada masyarakat pemilik kendaraan kermotor (+ 1 menit 25 detik);


NO. REVISI 00


HALAMAN 5/5

DESEMBER 2013


5.2.4


6.

Mekanisme Mekanisme Pelayanan Samsat Keliling

WP

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESA DAERAH NUSA TENGGARA BARAT RESORT BIMA KOTA STANDAR OPERASIONAL PROSEDURE PELAYANAN PELAYANAN PENERBITAN BUKU PEMILIK KENDARAAN BERMOTOR (BPKB) UNTUK PENGGANTIAN BPKB HILANG ATAU RUSAK

NO. DOKUMEN SOP-BID REGIDENT-004

NO. REVISI 00

TANGGAL TERBIT :

HALAMAN 1/8

DESEMBER 2013







1.

Tujuan Standar Operasional Prosedur (SOP) penerbitan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor untuk penggantian BPKB hilang atau rusak ini dengan tujuan agar setiap pelayanan penerbitan BPKB yang dilakukan oleh petugas Polri secara cepat, tepat, mudah, murah,akuntabel dan profesional.

2.

Pedoman/Acuan 2.1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; 2.2 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan; 2.3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2010 tentang Tarif Atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia; 2.5 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2010 Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia; 2.6 Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 tanggal 10 Februari 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor; 2.7 Intruksi Bersama Menteri Pertahanan Keamanan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor : Ins/03/M/X/1999, Nomor 29 Tahun 1999 dan Nomor 6/IMK.014/1999 tanggal 11 Oktober 1999 tentang pelaksanaan Samsat; 2.8 Surat Keputusan Bersama Kapolri, Dirjen PUOD dan Dirut PT. Jasa Raharja (Persero) Nomor : Skep/06/X/1999, Nomor 973-1228 dan Nomor Skep/02/X/1999 tanggal 15 Oktober 1999 tentang Tata Laksana Samsat; 2.9 Peraturan Kapolri Nomor 21 Tahun 2010 tanggal 14 September 2010 tentang Susunan organisasi dan tata kerja satuan organisasi pada tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia; 2.10 Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2010 tanggal 28 September 2010 tentang Susunan organisasi dan tata kerja pada tingkat Kepolisian Daerah; 2.11 Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 tanggal 30 September 2010 tentang Susunan organisasi dan tata kerja pada tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor;



NO. REVISI 00


3.

HALAMAN 2/8

DESEMBER 2013

Keputusan Kapolri No Pol: Skep/367/VI/2005 tanggal 15Juni 2005,tentang Standarisasi Spesifikasi Teknis Blanko BPKB.

Pengertian 3.1 Buku Pemilik Kendaraan Bermotor yang diselanjutnya disingkat BPKB adalah bukti kepemilikan Kendaraan Bermotor untuk pencatatan identitas Kendaraan Bermotor dan pemilik yang berlaku selama tidak dipindahtangankan; 3.2 Kartu Induk BPKB adalah kartu yang memuat data identitas pemilik dan Kendaraan Bermotor beserta perubahan-perubahannya yang disimpan sebagai arsip pada Kepolisian Negara Republik Indonesia; 3.3 Unit pelayanan penerbitan BPKB yang selanjutnya disebut penerbit BPKB adalah unit pelayanan penerbit BPKB yang berada di Ditlantas Polda atau Satlantas Polrestabes/Polresta/Polres; 3.4 BPKB Duplikat adalah BPKB yang diterbitkan kembali oleh Dit lantas/Satuan Lalu Lintas Polri berdasarkan Laporan Polisi karena BPKB asli hilang; 3.5 Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang diselanjutnya disingkat STNK adalah bukti registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor yang berfungsi sebagai kelengkapan Kendaraan Bermotor ketika bergerak dijalan, berisikan identitas pemilik, identitas Kendaraan Bermotor, nomor registrasi dan masa berlaku termasuk pengesahannya; 3.6 Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat Regident Ranmor adalah pencatatan di buku register dan pendataan melalui sistem komputerisasi yang meliputi data identitas serta kepemilikan Kendaraan Bermotor dan diterbitkan BPKB dan STNK serta TNKB; 3.7 Nomor registrasi Kendaraan Bermotor adalah nomor urut registrasi Kendaraan Bermotor yang meliputi kode wilayah, angka dengan/atau tanpa kombinasi huruf seri yang berfungsi sebagai nomor identifikasi Kendaraan Bermotor; 3.8 Pemeriksaan cek fisik Kendaraan Bermotor adalah proses identifikasi fisik Kendaraan Bermotor yang meliputi nomor rangka, nomor mesin, warna, bentuk dan jenis/tipe Kendaraan Bermotor untuk mencari kesesuaian identitas fisik dengan dokumen Kendaraan Bermotor termasuk pemeriksaan aspek keselamatan terhadap perlengkapan dan persyaratan teknis Kendaraan Bermotor; 3.9 Bukti kepemilikan Kendaraan Bermotor yang sah adalah surat bukti awal kepemilikan Kendaraan Bermotor berupa faktur Kendaraan Bermotor, risalah lelang, surat keputusan dump, surat keterangan hibah, surat pernyataan dari ahliwaris dan kwitansi pembelian; 3.10 Blokir adalah keadaan atau status ketika proses registrasi tertentu tidak dapat dilakukan terhadap Kendaraan Bermotor yang terkait perkara pidana dan perdata yang bersifat sementara;



NO. REVISI 00


3.12

HALAMAN 3/8

DESEMBER 2013

Bendahara Penerima atau yang disebut Benma adalah petugas pada satuan kerja (Satker)/ Dit lantas Polda yang mempunyai tugas dan tanggung jawab menerima dan menyetor PNBP dari penerbitan BPKB ke Bank Persepsi yang selanjutnya disetor Kas Negara serta membukukan dan melaporkan sesuai dengan tanggung jawabnya; Bendahara pembantu atau yang disebut Benma Pembantu adalah petugas yang ditunjuk untuk membantu Benma dalam pemungutan PNBP penerbitan BPKB yang berada di Polrestabes/Polresta dan Polres.

4.

Sarana 4.1 Perangkat komputer dan komunikasi data terdiri dari : 4.1.1 komputer; 4.2.2 printer komputer; 4.2.3 scanner / Barcode untuk proses verifikasi dan pendataan; 4.2.4 finger print untuk proses verifikasi; 4.2.5 alat komunikasi data (modem); 4.2.6 server; 4.2.7 router; 4.2.8 uninterruptible Power Supply (UPS)/battery backup. 4.2 Kantor penerbitan pelayanan BPKB dilengkapi dengan beberapa fasilitas sarana pendukung antara lain sebagai berikut : 4.2.1 kursi dan meja untuk tempat perangkat komputer dan tempat pelayanan; 4.2.2 ruang tunggu; 4.2.3 listrik / genzet; 4.2.4 alat pendeteksi keaslian uang dan dokumen Kendaraan Bermotor (Ultra Violet); 4.2.5 monitor TV untuk informasi; 4.2.6 fasilitas nomor urut (FIFO) elektronik/manual; 4.2.7 informasi (moving sign) besaran nilai uang yang harus dibayar 4.2.8 masyarakat pemilik Kendaraan Bermotor; 4.2.9 penyejuk ruangan/AC/kipas angin; dan 4.3.0 toillet dan alat pemadam kebakaran.

5.

Prosedur 5.1 PenerbitanBPKB Pemilik/pemohon/yang dikuasakan, secara resmi mengisi Formulir Pendaftaran rangkap 2 dan melampirkan syarat-syarat kelengkapan administrasi yang telah ditetapkan dan menyerahkan kepada petugas loket pendaftaran. 5.1.1 Petugas pendaftaran



NO. REVISI 00


5.1.1.2

5.1.1.3

5.1.1.4 5.1.1.5 5.1.2

HALAMAN 4/8

DESEMBER 2013

petugas pendaftaran setelah menerima permohonan dan berkas persyaratan, melakukan kegiatan: 5.1.1.1.1 penelitian kelengkapan persyaratan administrasi; 5.1.1.1.2 pengecekan keabsahan dokumen persyaratan; 5.1.1.1.3 pencocokan hasil cek fisik dengan berkas; 5.1.1.1.4 cross check khusus untuk pendaftaran ranmor dari eks lelang, dump, mutasi masuk. setelah semua persyaratan terpenuhi, petugas pendaftaran melakukan langkah-langkah sebagai berikut: 5.1.1.2.1 menginformasikan kepada pemilik atau yang diberikuasauntuk melakukan pembayaran biaya PNBP penerbitan BPKB melalui Bank yang ditunjuk sesuai peraturan perundang-undangan; 5.1.1.2.2 menyerahkan berkas permohonan kepada petugas pendataan untuk mendapatkan nomor registrasi Kendaraan Bermotor dan nomor BPKB. tanda bukti pembayaran, diserahkan kepada petugas pendaftaran untuk mendapatkan tanda bukti pendaftaran BPKB yang berisi identitas pemilik/kendaraan, waktu dan tempat pengambilan BPKB; dengan tanda bukti pendaftaran BPKB, pemilik atau yang diberikuasa dapat mengajukan permohonan penerbitan STNK ke Samsat; proses pendaftaran tersebut selesai + 5 menit.

petugas pendataan 5.1.2.1 pendataan komputer: 5.1.2.1.1 pemberian nomor registrasi Kendaraan Bermotor melalui sistem komputerisasi; 5.1.2.1.2 pemasukkan (entry data) ke sistem komputer mengenai data identitas pemilik dan kendaraan. 5.1.2.2 pendataan manual: 5.1.2.2.1 pemberian/penulisan nomor registrasi Kendaraan Bermotor melalui sistem manual dengan menulis ke buku register; 5.1.2.2.2 pemasukkan data identitas pemilik dan kendaraan ke buku register; dan; 5.1.2.2.3 pencetakan kartu induk BPKB yang berisi data identitas pemilik dan kendaraan. 5.1.2.3 setelah menyelesaikan Prosedur petugas pendataan menyerahkanberkas ke petugas verifikasi;



NO. REVISI 00

TANGGAL TERBIT :

HALAMAN 5/8

DESEMBER 2013

5.1.3

petugas verifikasi 5.1.3.1 petugas verifikasi melaksanakan: 5.1.3.1.1 pemeriksa ulang hasil cetak buku induk BPKB yang disesuaikandengan dokumen Kendaraan Bermotor; 5.1.3.1.2 pemberian paraf ke dalam kartu induk BPKB sebagai bukti adanya kesesuaian data yang diverifikasi; 5.1.3.1.3 pencetakan BPKB; 5.1.3.1.4 penggabungan dokumen Kendaraan Bermotor dengan BPKB; 5.1.3.1.5 pengajuan dokumen ke pejabat korektor untuk mendapatkan paraf di BPKB; 5.1.3.1.6 pengajuan dokumen ke pejabat yang berwenang menandatangani BPKB. 5.1.3.2 setelah menyelesaikan Prosedur, petugas verifikasi menyerahkan berkas ke petugas penyerahan;

5.1.4

petugas penyerahan 5.1.4.1 petugas penyerahan melaksanakan : 5.1.4.1.1 penerimaankartuindukBPKBdan BPKB yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari petugas verifikasi; 5.1.4.1.2 pemisahanberkaskartuinduk BPKB untukdiarsipkandan BPKB untukdiserahkankepemilikatau yang diberikuasa; 5.1.4.1.3 penyerahan BPKB kepada pemilik atau yang diberi kuasa disertai dengan permohonan tanda bukti pendaftaran dengan menggunakan tanda bukti; 5.1.4.1.4 penyerahan kartu induk BPKB kepada petugas arsip dengan menggunakan tanda bukti. 5.1.4.2 setelah menyelesaikan Prosedur, petugas menyerahkan berkas ke petugas arsip;

5.1.5

petugas arsip melaksanakan : 5.1.5.1 penerimaan dokumen arsip kartu induk BPKB dari petugas penyerahan dan mencatat pada buku register; 5.1.5.2 penyimpanan dan pengadministrasian arsip kartu induk BPKB sesuai dengan urutan nomor registrasi Kendaraan Bermotor; 5.1.5.3 pencatatan keluar-masuk arsip kartu induk BPKB dengan tanda bukti;



NO. REVISI 00


5.2

HALAMAN 6/8

DESEMBER 2013

penjagaan dan pemeliharaan kebersihan serta keamanan arsip kartu induk BPKB;

Penggantian BPKB Pemilik atau yang diberikuasa, mengisi formulir permohonan penggantian BPKB dengan melampirkan syarat-syarat kelengkapan administrasi selanjutnya menyerahkan kepada petugas pendaftaran. 5.2.1 petugas pendaftaran 5.2.1.1 petugas pendaftaran setelah menerima permohonan dan berkas persyaratan, melakukan kegiatan : 5.2.1.1.1 penelitian kelengkapan persyaratan administrasi; 5.2.1.1.2 pengecekan keabsahan dokumen dengan kartu induk BPKB dan database komputer; dan 5.2.1.1.3 pencocokan hasil cek fisik dengan dokumen Kendaraan Bermotor. 5.2.1.2 Penggantian BPKB karena hilang, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 5.2.1.2.1 mengisi formulir permohonan; 5.2.1.2.2 melampirkan tanda bukti identitas 5.2.1.2.3 surat pernyataan pemilik mengenai BPKB yang hilang tidak terkait kasus pidana dan/atau perdata di atas kertas bermeterai cukup; 5.2.1.2.4 surat keterangan hilang dari unit pelaksana regident tempat BPKB diterbitkanSTNK; 5.2.1.2.5 bukti penyiaran pada media massa cetak sebanyak 3 (tiga) kali berturut turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) minggu di mediacetak yang berbeda; dan 5.2.1.2.6 hasil pemeriksaan cek fisik Ranmor. 5.2.1.3 Setelah semua persyaratan terpenuhi, petugas pendaftaran melakukan langkah-langkah sebagai berikut : 5.2.1.3.1menginformasikan kepada pemilik atau yang diberi kuasa untuk melakukan pembayaran biaya penggantian BPKB sesuai peraturan perundang-undangan; 5.2.1.3.2 menyerahkan berkas permohonan kepada petugas pendataan untuk mendapatkan nomor BPKB;



NO. REVISI 00

TANGGAL TERBIT :

HALAMAN 7/8

DESEMBER 2013

5.2.1.3.3 tanda bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada, diserahkan kepada petugas pendaftaran untuk mendapatkan tanda bukti pendaftaran BPKB, yang berisi antara lain nomor registrasi, waktu dan tempat pengambilan BPKB.

5.2.2

petugas pendataan 5.2.2.1 pemasukkan data ke dalam database komputer dan buku register manual untuk penggantian BPKB; 5.2.2.2 pemintaan arsip dokumen kendaraan yang akan diganti BPKBnya; 5.2.2.3 pencetakan data kartu induk BPKB; 5.2.2.4 setelah menyelesaikan Prosedur petugas pendataan menyerahkan berkas ke petugas verifikasi;

5.2.3

Petugas verifikasi 5.2.3.1 pemeriksaan ulang kartu induk BPKB beserta hasil pencetakan data penggantian yang disesuaikan dengan dokumen Kendaraan Bermotor; 5.2.3.2 pemberian paraf ke dalam kartu induk BPKB sebagai bukti adanya kesesuaian data yang diverifikasi; 5.2.3.3 pencetakan BPKB (pada halaman 2, 3, 4 dan 10); 5.2.3.4 penggabungan BPKB dengan dokumen Kendaraan Bermotor lainnya; 5.2.3.5 pengajuan dokumen ke pejabat korektor untuk mendapatkan paraf di BPKB; 5.2.3.6 pengajuan dokumen ke pejabat yang berwenang menandatangani BPKB; 5.2.3.7 Setelah menyelesaikan Prosedur petugas verifikasi menyerahkan berkas ke petugas penyerahan.

5.2.4

Petugas penyerahan 5.2.4.1 penerimaanarsip kartuinduk BPKB dan BPKB yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari petugas verifikasi. 5.2.4.2 pemisahan berkas: 5.2.4.2.1 arsip kartu induk BPKB untuk diarsipkan ke tempat semula; 5.2.4.2.2 BPKB untuk diserahkan ke pemilik atau yang diberi kuasa. 5.2.4.3 penyerahan BPKB kepada pemilik atau yang diberi kuasa disertai dengan permohonan tanda tangan bukti telah diterimakan pada buku register penyerahan;



NO. REVISI 00

TANGGAL TERBIT : 5.2.4.4 5.2.4.5

5.2.5

6.

HALAMAN 8/8

DESEMBER 2013

penyerahan arsip kartu induk BPKB kepada petugas arsip dengan menggunakan tanda bukti; setelah menyelesaikan kegiatan petugas menyerahkan berkas ke petugas arsip.

Petugas arsip 5.2.5.1 penerimaan kembali arsip kartu induk BPKB dari petugas penyerahan dan mencatat pada buku register; 5.2.5.2 penyimpanan dan pengadministrasian arsip kartu induk BPKB sesuai dengan urutan registrasi Kendaraan Bermotor dan jenis Kendaraan Bermotor; 5.2.5.3 penjagaan dan pemeliharaan kebersihan serta keamanan arsip kartu induk BPKB;

Mekanisme Pelayanan Penerbitan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Untuk Penggantian BPKB Hilang Atau Rusak BERKAS PERMOHONAN

1 PEMOHON

BERKAS BPKB DAN STNK

SYAH CEK FISIK

ATPM

HASIL SYAH CEK FISIK 1. BPKB 2.STNK

2 BERKAS BPKB / STNK DAN SYAH CF

DATA BASE POLRI

NOKA NOSIN TDK SAH PERSYRTN

3

Cetak Kartu Induk

DATA BASE DISPENDA

Pembayran PNBP BPKB

Team identifikasi Dan verikasi

Apa sesuai syarat

BERKAS PENDFTRAN STNK

PENDFTRAN PENDATAAN DAN VERIFIKASI

COPI STNK

BERKAS PENDFTRAN BPKB

Tanda bukti pendaftaran

PENDFTRN BPKB

1,INPUT DATA PERUBHN 2.PEMBERIAN BUKU BPKB

Data sdh benar

Verifikasi tanda tangan/parf buku

Paraf ki dan verifikasi data Kartu induk BPKB & BPKB LAMA 1, PEMISAHAN HAL LAMA YG MUAT DATA RANMOR DAN PEMILIK 2. PEMUSNAHAN HALAMN TDK SLAIN O.1 3. GABUNG GIAT I DG ARSIP BPKB 4. PENATAAN ARSIP

Cetak BPKB dan cetak tanda tangan

GUDANG ARSIP/ADMIN

PEMISAHAN BPKB DAN ARSIP

BPKB

LOKET PENYERAH AN BPKB

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESA DAERAH NUSA TENGGARA BARAT RESORT BIMA KOTA STANDAR OPERASIONAL PROSEDURE PELAYANAN PENERBITAN BUKU PEMILIK KENDARAAN BERMOTOR (BPKB) UNTUK KENDARAAN BERMOTOR BARU


NO. REVISI 00

TANGGAL TERBIT:

HALAMAN 1/7

DESEMBER 2013







1.

Tujuan Standar Operasional Prosedur (SOP) penerbitan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor ini dengan tujuan agar setiap pelayanan penerbitan BPKB yang dilakukan oleh petugas Polri secara cepat, tepat, mudah, murah,akuntabel dan profesional.

2.

Pedoman/Acuan 2.1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; 2.2 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan; 2.3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2010 tentang Tarif Atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia; 2.5 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2010 Organisasi dan Tata Kerja KepolisianNegara Republik Indonesia; 2.6 Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 tanggal 10 Februari 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor; 2.7 Intruksi Bersama Menteri Pertahanan Keamanan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor : Ins/03/M/X/1999, Nomor 29 Tahun 1999 dan Nomor 6/IMK.014/1999 tanggal 11 Oktober 1999 tentang pelaksanaan Samsat; 2.8 Surat Keputusan Bersama Kapolri, Dirjen PUOD dan Dirut PT. Jasa Raharja (Persero) Nomor : Skep/06/X/1999, Nomor 973-1228 dan Nomor Skep/02/X/1999 tanggal15 Oktober 1999 tentang Tata Laksana Samsat; 2.9 Peraturan Kapolri Nomor 21 Tahun 2010 tanggal14 September 2010 tentang Susunan organisasi dan tata kerja satuan organisasi pada tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia; 2.10 Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2010 tanggal28 September 2010 tentang Susunan organisasi dan tata kerja pada tingkat Kepolisian Daerah; 2.11 Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 tanggal 30 September 2010 tentang Susunan organisasi dan tata kerja pada tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor; 2.12 Keputusan Kapolri No Pol: Skep/367/VI/2005 tanggal 15 Juni 2005, tentang Standarisasi Spesifikasi Teknis Blanko BPKB.



NO. REVISI 00

TANGGAL TERBIT : 3.

HALAMAN 2/7

DESEMBER 2013

Pengertian 3.1 Buku Pemilik Kendaraan Bermotor yang diselanjutnya disingkat BPKB adalah bukti kepemilikan Kendaraan Bermotor untuk pencatatan identitas Kendaraan Bermotor dan pemilik yang berlaku selama tidak dipindahtangankan; 3.2 Kartu Induk BPKB adalah kartu yang memuat data identitas pemilik dan Kendaraan Bermotor beserta perubahan-perubahannya yang disimpan sebagai arsip pada Kepolisian Negara Republik Indonesia; 3.3 Unit pelayanan penerbitan BPKB yang selanjutnya disebut penerbit BPKB adalah unit pelayanan penerbit BPKB yang berada di Ditlantas Polda atau Satlantas Polrestabes/Polresta/Polres; 3.4 Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang diselanjutnya disingkat STNK adalah bukti registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor yang berfungsi sebagai kelengkapan Kendaraan Bermotor ketika bergerak dijalan, berisikan identitas pemilik, identitas Kendaraan Bermotor, nomor registrasi dan masa berlaku termasuk pengesahannya; 3.5 Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat Regident Ranmor adalah pencatatan di buku register dan pendataan melalui sistem komputerisasi yang meliputi data identitas serta kepemilikan Kendaraan Bermotor dan diterbitkan BPKB dan STNK serta TNKB; 3.6 Nomor registrasi Kendaraan Bermotor adalah nomor urut registrasi Kendaraan Bermotor yang meliputi kode wilayah, angka dengan/atau tanpa kombinasi huruf seri yang berfungsi sebagai nomor identifikasi Kendaraan Bermotor; 3.7 Pemeriksaan cek fisik Kendaraan Bermotor adalah proses identifikasi fisik Kendaraan Bermotor yang meliputi nomor rangka, nomor mesin, warna, bentuk dan jenis/tipe Kendaraan Bermotor untuk mencari kesesuaian identitas fisik dengan dokumen Kendaraan Bermotor termasuk pemeriksaan aspek keselamatan terhadap perlengkapan dan persyaratan teknis Kendaraan Bermotor; 3.8 Tanda Registrasi Tipe dan Varian yang diselanjutnya disebut TPT adalah surat bukti yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian yang isinya meliputi jenis, tipe kendaraan dan jumlah kuota yang diizinkan untuk diproduksi dan di impor (TPT produksi atau TPT impor); 3.9 Pemberitahuan Impor Barang yang selanjutnya disebut PIB adalah bukti dokumen impor Kendaraan Bermotor yang dikeluarkan oleh Ditjen Bea Cukai yang berisikan jumlah kendaraan, jenis, merk, tipe, nomor rangka dan nomor mesin; 3.10 Sertifikat Uji Tipe Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut SUT adalah tanda bukti telah kendaraan bermotor telah dilakukan uji tipe di Kementerian Perhubungan Ditjen Perhubungan Darat;



NO. REVISI 00


3.12

3.13

3.14

3.15 3.16

3.17

3.18

3.19

3.20

3.21

HALAMAN 3/7

DESEMBER 2013

Sertifikat registrasi Uji Tipe yang selanjutnya di sebut SRUT adalah tanda bukti kendaraan bermotor telah dilakukan registrasi uji tipe untuk setiap unit kendaraan di Kementerian Perhubungan Ditjen Perhubungan Darat; Vehicle Identification Number yang selanjutnya disebut VIN adalah tanda nomor rangka Kendaraan Bermotor yang dikeluarkan oleh produsen luar negeri khusus untuk Kendaraan Bermotor impor CBU; Nomor Induk Kendaraan yang selanjutnya disebut NIK adalah tanda nomor rangka Kendaraan Bermotor yang dikeluarkan oleh produsen Indonesia yang berpedoman pada Peraturan Menteri Perindustrian; Bukti kepemilikan Kendaraan Bermotor yang sah adalah surat bukti awal kepemilikan Kendaraan Bermotor berupa faktur Kendaraan Bermotor, risalah lelang, surat keputusan dump, surat keterangan hibah, surat pernyataan dari ahli waris dan kwitansi pembelian; Faktur Kendaraan Bermotor adalah surat tanda bukti pembelian Kendaraan Bermotor yang memuat identitas pemilik dan kendaraan yang dikeluarkan oleh APM atau Importir Ranmor; Agen Pemegang Merk yang selanjutnya disebut APM adalah Badan usaha atau produsen yang melakukan produksi kendaraan bermotor dengan merk tertentu dalam bentuk CKD atau import CBU; Mutasi Kendaraan Bermotor Keluar Daerah adalah proses perpindahan registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor dari wilayah registrasi asal ke wilayah registrasi lain baik masih dalam satu Polda maupun antar-Polda; Perubahan Registrasi adalah proses penyesuaian registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor yang meliputi perubahan alamat, nomor registrasi, peruntukan, bentuk, warna, mesin dan modifikasi; Formulir A adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Ditjen Bea Cukai dan digunakan untuk Kendaraan Bermotor yang diimpor dalam utuh (yang telah melunai bea masuk dan pajak impor; Formulir B adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Ditjen Bea Cukai dan digunakan untuk Kendaraan Bermotor yang diimpor dalam keadaan utuh (CBU- Completely Built Up) atau hasil rakitan industri dalam negeri (CKD-Completely Knock Down) yang memperoleh fasilitas pembebasan, keringanan atau penangguhan pembayaran bea masuk dan/atau pajak dalam rangka impor, bagi Kedutaan, Badan-badan Internasional dan badan usaha transportasi sesuai persetujuan Menteri Keuangan; Formulir C adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Ditjen Bea Cukai dan digunakan untuk Kendaraan Bermotor yang diberikan fasilitas dengan menggunakan formulir B yang dijual/dipindahtangankan dengan persetujuan Ditjen Bea Cukai dan telah dipenuhi kewajiban pabean serta telah dilunasi bea masuk dan/atau pajak dalam rangka impor;



NO. REVISI 00


3.23

4.

HALAMAN 4/7

DESEMBER 2013

Bendahara Penerima atau yang disebut Benma adalah petugas pada satuan kerja (Satker)/ Ditlantas Polda yang mempunyai tugas dan tanggung jawab menerima dan menyetor PNBP dari penerbitan BPKB ke Bank Persepsi yang selanjutnya disetor Kas Negara serta membukukan dan melaporkan sesuai dengan tanggung jawabnya; Bendahara pembantu atau yang disebut Benma Pembantu adalah petugas yang ditunjuk untuk membantu Benma dalam pemungutan PNBP penerbitan BPKB yang berada di Polrestabes/Polresta dan Polres.

Sarana 4.1 Perangkat komputer dan komunikasi data terdiri dari : 4.1.1 Perangkat komputer BPKB one line (banyaknya disesuaikan dengan tipe unit pelayanan BPKB) terdiri dari Central Processing Unit (CPU), LCD monitor (layar monitor), Keyboard dan mouse untuk operator pendaftaran/pengesahan; 4.1.2 printer komputer; 4.1.3 scanner / Barcode untuk proses verifikasi dan pendataan; 4.1.4 finger print untuk proses verifikasi; 4.1.5 alat komunikasi data(modem); 4.1.6 sever; 4.1.7 router; 4.1.8 uninterruptible Power Supply (UPS) / battery backup. 4.2 Kantor penerbitan pelayanan BPKB dilengkapi dengan beberapa fasilitas sarana pendukung antara lain sebagai berikut: 4.2.1 kursi dan meja untuk tempat perangkat computer dan tempat pelayanan; 4.2.2 ruangtunggu; 4.2.3 listrik / genzet; 4.2.4 alat pendeteksi keaslian uang dan dokumen Kendaraan Bermotor (Ultra Violet); 4.2.5 monitor TV untuk informasi; 4.2.6 fasilitas nomor urut (FIFO) elektronik/manual; 4.2.7 informasi(moving sign) besaran nilai uang yang harus dibayar masyarakat pemilik Kendaraan Bermotor; 4.2.8 penyejuk ruangan / AC / kipas angin; 4.2.9 toillet dan alat pemadam kebakaran; 4.2.10 ruang pusat informasi; 4.2.11 ruang pelayanan pengaduan masyarakat.



NO. REVISI 00

TANGGAL TERBIT : 5.

HALAMAN 5/7

DESEMBER 2013

Prosedur 5.1 PenerbitanBPKB Pemilik / pemohon / yang dikuasakan, secara resmi mengisi Formulir Pendaftaran rangkap 2 dan melampirkan syarat-syarat kelengkapan administrasi yang telah ditetapkan dan menyerahkan kepada petugas loket pendaftaran. 5.1.1 Petugas pendaftaran 5.1.1.1 petugas pendaftaran setelah menerima permohonan dan berkas persyaratan, melakukan kegiatan: 5.1.1.1.1 penelitian kelengkapan persyaratan administrasi; 5.1.1.1.2 pengecekan keabsahan dokumen persyaratan; 5.1.1.1.3 pencocokan hasil cek fisik dengan berkas; 5.1.1.1.4 cross check faktur untuk pendaftaran ranmor. 5.1.1.2 setelah semua persyaratan terpenuhi, petugas pendaftaran melakukan langkah-langkah sebagai berikut: 5.1.1.2.1 menginformasikan kepada pemilik atau yang diberikuasauntuk melakukan pembayaran biaya PNBP penerbitan BPKB melalui Bank yang ditunjuk sesuai peraturan perundang-undangan; 5.1.1.2.2 menyerahkan berkas permohonan kepada petugas pendataan untuk mendapatkan nomor registrasi Kendaraan Bermotor dan nomor BPKB. 5.1.1.3 tanda bukti pembayaran, diserahkan kepada petugas pendaftaran untuk mendapatkan tanda bukti pendaftaran BPKB yang berisi identitas pemilik/kendaraan, waktu dan tempat pengambilan BPKB; 5.1.1.4 dengan tanda bukti pendaftaran BPKB, pemilik atau yang diberi kuasa dapat mengajukan permohonan penerbitan STNK ke Samsat; 5.1.2

petugas pendataan 5.1.2.1 pendataan komputer: 5.1.2.1.1 pemberian nomor registrasi Kendaraan Bermotor melalui sistem komputerisasi; 5.1.2.1.2 pemasukkan (entry data) ke sistem komputer mengenai data identitas pemilik dan kendaraan. 5.1.2.2 pendataan manual: 5.1.2.2.1 pemberian/penulisan nomor registrasi Kendaraan Bermotor melalui sistem manual dengan menulis ke buku register; 5.1.2.2.2 pemasukkan data identitas pemilik dan kendaraan ke buku register; dan;



NO. REVISI 00

TANGGAL TERBIT :

5.1.2.3

HALAMAN 6/7

DESEMBER 2013

5.1.2.2.3 pencetakan kartu induk BPKB yang berisi data identitas pemilik dan kendaraan. setelah menyelesaikan Prosedur petugas pendataan menyerahkan berkas ke petugas verifikasi;

5.1.3

petugas verifikasi 5.1.3.1 petugas verifikasi melaksanakan: 5.1.3.1.1 pemeriksa ulang hasil cetak buku induk BPKB yang disesuaikan dengan dokumen Kendaraan Bermotor; 5.1.3.1.2 pemberian paraf ke dalam kartu induk BPKB sebagai bukti adanya kesesuaian data yang diverifikasi; 5.1.3.1.3 pencetakan BPKB; 5.1.3.1.4 penggabungan dokumen Kendaraan Bermotor dengan BPKB; 5.1.3.1.5 pengajuan dokumen ke pejabat korektor untuk mendapatkan paraf di BPKB; 5.1.3.1.6 pengajuan dokumen ke pejabat yang berwenang menandatangani BPKB. 5.1.3.2 setelah menyelesaikan Prosedur, petugas verifikasi menyerahkan berkas ke petugas penyerahan;

5.1.4

petugas penyerahan 5.1.4.1 petugas penyerahan melaksanakan : 5.1.4.1.1 penerimaan kartu induk BPKB dan BPKB yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari petugas verifikasi; 5.1.4.1.2 pemisahan berkas kartu induk BPKB untuk diarsipkan dan BPKB untuk diserahkan kepemilik atau yang diberikuasa; 5.1.4.1.3 penyerahan BPKB kepada pemilik atau yang diberikuasa disertai dengan permohonan tanda bukti pendaftaran dengan menggunakan tanda bukti; 5.1.4.1.4 penyerahan kartu induk BPKB kepada petugas arsip dengan menggunakan tanda bukti. 5.1.4.2 setelah menyelesaikan Prosedur, petugas menyerahkan berkas ke petugas arsip;



NO. REVISI 00


HALAMAN 7/7

DESEMBER 2013

petugas arsip melaksanakan : 5.1.5.1 penerimaan dokumen arsip kartu induk BPKB dari petugas penyerahan dan mencatat pada buku register; 5.1.5.2 penyimpanan dan pengadministrasian arsip kartu induk BPKB sesuai dengan urutan nomor registrasi Kendaraan Bermotor; 5.1.5.3 pencatatan keluar-masuk arsip kartu induk BPKB dengan tanda bukti; 5.1.5.4 penjagaan dan pemeliharaan kebersihan serta keamanan arsip kartu induk BPKB;

6. Mekanisme Pelayanan Penerbitan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Untuk Kendaraan Bermotor Baru

BERKAS PERMOHONAN

1 PEMOHON


SYAH CEK FISIK

ATPM




DATA BASE POLRI


Apa sesuai syarat





3 Pembayran PNBP BPKB

Cetak Kartu Induk

PENDFTRN BPKB

1.Input data 2.No bpkb 3.NoregistER

DATA BASE DISPENDA

Data sdh benar



Paraf ki dan verifikasi data Kartu induk BPKB


GUDANG ARSIP/ADMIN

BPKB


KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESA DAERAH NUSA TENGGARA BARAT RESORT BIMA KOTA STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PENERBITAN BUKU PEMILIK KENDARAAN BERMOTOR (BPKB) UNTUK PEMINDAHTANGANAN KEPEMILIKAN KENDARAAN BERMOTOR


NO. REVISI 00

TANGGAL TERBIT :

HALAMAN 1/17

DESEMBER 2013







1.

Tujuan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) penerbitan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor ini disusun dengan tujuan agar setiap pelayanan penerbitan BPKB yang dilakukan oleh petugas Polri secara cepat, tepat, mudah, murah,akuntabel dan profesional.

2.

Pedoman/Acuan 2.1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; 2.2 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 2.3 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2010 tentang Tarif Atas Jenis PNBP Yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia; 2.5 Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 tanggal 10 Pebruari 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor; 2.6 Peraturan Kapolri Nomor 21 Tahun 2010 tanggal 14 September 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi Pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia; 2.7 Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2010 tanggal 28 September 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah; 2.8 Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 tanggal 30 September 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor; 2.9 Instruksi Bersama Menteri Pertahanan Keamanan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor : Ins/03/M/X/1999, Nomor 29 Tahun 1999 dan Nomor 6/IMK.014/1999 tanggal 11 Oktober 1999 tentang pelaksanaan Samsat; 2.10 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia; 2.11 Surat Keputusan Bersama Kapolri, Dirjen PUOD dan Dirut PT. Jasa Raharja (Persero) Nomor : Skep/06/X/1999, Nomor 973-1228 dan Nomor Skep/02/X/1999 tanggal 15 Oktober 1999 tentang Tata Laksana Samsat;



NO. REVISI 00


3.

HALAMAN 2/17

DESEMBER 2013

Surat Keputusan Kapolri No. Pol. : Skep/367/VI/2005 tanggal 15 Juni 2005 tentang Standarisasi Spesifikasi Teknis Blanko BPKB.

Pengertian 3.1 Buku Pemilik Kendaraan Bermotor yang diselanjutnya disingkat BPKB adalah bukti kepemilikan Kendaraan Bermotor untuk pencatatan identitas Kendaraan Bermotor dan pemilik yang berlaku selama tidak dipindahtangankan; 3.2 Kartu Induk BPKB adalah kartu yang memuat data identitas pemilik dan Kendaraan Bermotor beserta perubahan-perubahannya yang disimpan sebagai arsip pada Kepolisian Negara Republik Indonesia; 3.3 Unit pelayanan penerbitan BPKB yang selanjutnya disebut penerbit BPKB adalah unit pelayanan penerbit BPKB yang berada di Ditlantas Polda dan/atau Satlantas Polrestabes/Polresta/Polres; 3.4 BPKB Duplikat adalah BPKB yang diterbitkan kembali oleh unit pelayanan penerbitan BPKB berdasarkan Laporan Polisi karena BPKB asli hilang dan rusak; 3.5 Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang diselanjutnya disingkat STNK adalah bukti registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor yang berfungsi sebagai kelengkapan Kendaraan Bermotor ketika bergerak dijalan, berisikan identitas pemilik, identitas Kendaraan Bermotor, nomor registrasi dan masa berlaku termasuk pengesahannya; 3.6 Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat Regident Ranmor adalah pencatatan di buku register dan pendataan melalui sistem komputerisasi yang meliputi data identitas serta kepemilikan Kendaraan Bermotor dan diterbitkan BPKB dan STNK serta TNKB; 3.7 Nomor registrasi Kendaraan Bermotor adalah nomor urut registrasi Kendaraan Bermotor yang meliputi kode wilayah, angka dengan/atau tanpa kombinasi huruf seri yang berfungsi sebagai nomor identifikasi Kendaraan Bermotor; 3.8 Pemeriksaan cek fisik Kendaraan Bermotor adalah proses identifikasi fisik Kendaraan Bermotor yang meliputi nomor rangka, nomor mesin, warna, bentuk dan jenis/tipe Kendaraan Bermotor untuk mencari kesesuaian identitas fisik dengan dokumen Kendaraan Bermotor termasuk pemeriksaan aspek keselamatan terhadap perlengkapan dan persyaratan teknis Kendaraan Bermotor; 3.9 Tanda Registrasi Tipe dan Varian yang diselanjutnya disebut TPT adalah surat bukti yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian yang isinya meliputi jenis, tipe kendaraan dan jumlah kuota yang diizinkan untuk diproduksi dan di impor (TPT produksi atau TPT impor);



NO. REVISI 00


3.11

3.12

3.13

3.14

3.15

3.16 3.17

3.18

3.19

3.20

3.21

HALAMAN 3/17

DESEMBER 2013

Pemberitahuan Impor Barang yang selanjutnya disebut PIB adalah bukti dokumen impor Kendaraan Bermotor yang dikeluarkan oleh Ditjen Bea Cukai yang berisikan jumlah kendaraan, jenis, merk, tipe, nomor rangka dan nomor mesin; Sertifikat Uji Tipe Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut SUT adalah tanda bukti telah kendaraan bermotor telah dilakukan uji tipe di Kementerian Perhubungan Ditjen Perhubungan Darat; Sertifikat registrasi Uji Tipe yang selanjutnya di sebut SRUT adalah tanda bukti kendaraan bermotor telah dilakukan registrasi uji tipe untuk setiap unit kendaraan di Kementerian Perhubungan Ditjen Perhubungan Darat; Vehicle Identification Number yang selanjutnya disebut VIN adalah tanda nomor rangka Kendaraan Bermotor yang dikeluarkan oleh produsen luar negeri khusus untuk Kendaraan Bermotor impor CBU; Nomor Induk Kendaraan yang selanjutnya disebut NIK adalah tanda nomor rangka Kendaraan Bermotor yang dikeluarkan oleh produsen Indonesia yang berpedoman pada Peraturan Menteri Perindustrian; Bukti kepemilikan Kendaraan Bermotor yang sah adalah surat bukti awal kepemilikan Kendaraan Bermotor berupa faktur Kendaraan Bermotor, risalah lelang, surat keputusan dump, surat keterangan hibah, surat pernyataan dari ahli waris dan kwitansi pembelian; Faktur Kendaraan Bermotor adalah surat tanda bukti pembelian Kendaraan Bermotor yang memuat identitas pemilik dan kendaraan yang dikeluarkan oleh APM atau Importir Ranmor; Agen Pemegang Merk yang selanjutnya disebut APM adalah Badan usaha atau produsen yang melakukan produksi kendaraan bermotor dengan merk tertentu dalam bentuk CKD atau import CBU; Mutasi Kendaraan Bermotor Keluar Daerah adalah proses perpindahan registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor dari wilayah registrasi asal ke wilayah registrasi lain baik masih dalam satu Polda maupun antar-Polda; Perubahan Registrasi adalah proses penyesuaian registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor yang meliputi perubahan alamat, nomor registrasi, peruntukan, bentuk, warna, mesin dan modifikasi; Formulir A adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Ditjen Bea Cukai dan digunakan untuk Kendaraan Bermotor yang diimpor dalam utuh (yang telah melunai bea masuk dan pajak impor; Formulir B adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Ditjen Bea Cukai dan digunakan untuk Kendaraan Bermotor yang diimpor dalam keadaan utuh (CBU- Completely Built Up) atau hasil rakitan industri dalam negeri (CKD-Completely Knock Down) yang memperoleh fasilitas pembebasan, keringanan atau penangguhan pembayaran bea masuk dan/atau pajak dalam



NO. REVISI 00

TANGGAL TERBIT : 3.22 3.23

3.24 3.25

3.26

3.27

3.28

3.29

3.30

3.31

3.32

HALAMAN 4/17

DESEMBER 2013

rangka impor, bagi Kedutaan, Badan-badan Internasional dan badan usaha transportasi sesuai persetujuan Menteri Keuangan; Formulir C adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Ditjen Bea Cukai dan digunakan untuk Kendaraan Bermotor yang diberikan fasilitas dengan menggunakan formulir B yang dijual/dipindahtangankan dengan persetujuan Ditjen Bea Cukai dan telah dipenuhi kewajiban pabean serta telah dilunasi bea masuk dan/atau pajak dalam rangka impor; Dump adalah penghapusan Kendaraan Bermotor dinas milik TNI dan Polri yang dibuktikan dengan Surat Keputusan penghapusan dari Panglima TNI atau Kapolri; Blokir adalah keadaan atau status ketika proses registrasi tertentu tidak dapat dilakukan terhadap Kendaraan Bermotor yang terkait perkara pidana dan perdata yang bersifat sementara; Bendahara Penerima atau yang disebut Benma adalah petugas pada satuan kerja (Satker)/ Ditlantas Polda yang mempunyai tugas dan tanggung jawab menerima dan menyetor PNBP dari penerbitan BPKB ke Bank Persepsi yang selanjutnya disetor Kas Negara serta membukukan dan melaporkan sesuai dengan tanggung jawabnya; Bendahara pembantu atau yang disebut Benma Pembantu adalah petugas yang ditunjuk untuk membantu Benma dalam pemungutan PNBP penerbitan BPKB yang berada di Polrestabes/Polresta dan Polres; Nomor registrasi kendaraan bermotor adalah nomor urut registrasi kendaraan bermotor yang meliputi kode wilayah, angka dengan atau tanpa kombinasi huruf seri yang berfungsi sebagai nomor identifikasi kendaraan bermotor; Pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor adalah proses identifikasi fisik kendaraan bermotor yang meliputi nomor rangka, nomor mesin, warna, bentuk dan jenis atau tipe kendaraan bermotor untuk mencari kesesuaian identitas fisik dengan dokumen kendaraan bermotor termasuk pemeriksaan aspek keselamatan terhadap perlengkapan dan persyaratan teknis kendaraan bermotor; Tanda Registrasi Tipe dan Varian yang selanjutnya disebut TPT adalah surat bukti yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian yang isinya meliputi jenis, tipe kendaraan dan jumlah kuota yang diizinkan untuk diproduksi dan di impor (TPT produksi atau TPT impor); Pemberitahuan Impor Barang yang selanjutnya disebut PIB adalah bukti dokumen impor kendaraan bermotor yang dikeluarkan oleh Ditjen Bea Cukai yang berisikan jumlah kendaraan, jenis, merk, tipe, nomor rangka dan nomor mesin; Sertifikat Uji Tipe Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut SUT adalah tanda bukti kendaraan bermotor telah dilakukan uji tipe di Kementerian Perhubungan Ditjen Perhubungan Darat;



NO. REVISI 00


3.34

3.35

3.36

3.37 3.38

3.39

3.40

3.41

3.42

3.43

3.44

HALAMAN 5/17

DESEMBER 2013

Sertifikat Registrasi Uji Tipe yang selanjutnya di sebut SRUT adalah tanda bukti kendaraan bermotor telah dilakukan registrasi uji tipe untuk setiap unit kendaraan di Kementerian Perhubungan Ditjen Perhubungan Darat; Vehicle Identification Number yang selanjutnya disebut VIN adalah tanda nomor rangka kendaraan bermotor yang dikeluarkan oleh produsen luar negeri khusus untuk kendaraan bermotor impor CBU; Nomor Induk Kendaraan yang selanjutnya disebut NIK adalah tanda nomor rangka kendaraan bermotor yang dikeluarkan oleh produsen Indonesia yang berpedoman pada Peraturan Menteri Perindustrian; Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor yang sah adalah surat bukti awal kepemilikan kendaraan bermotor berupa faktur kendaraan bermotor, risalah lelang, surat keputusan dump, surat keterangan hibah, surat pernyataan dari ahli waris dan kwitansi pembelian; Faktur Kendaraan Bermotor adalah surat tanda bukti pembelian kendaraan bermotor yang memuat identitas pemilik dan kendaraan yang dikeluarkan oleh APM atau Importir Ranmor; Agen Pemegang Merk yang selanjutnya disebut APM adalah badan usaha atau produsen yang melakukan produksi kendaraan bermotor dengan merk tertentu dalam bentuk CKD atau import CBU; Mutasi Kendaraan Bermotor Keluar Daerah adalah proses perpindahan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dari wilayah registrasi asal ke wilayah registrasi lain baik masih dalam satu Polda maupun antar Polda; Perubahan Registrasi adalah proses penyesuaian registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor yang meliputi perubahan alamat, nomor registrasi, peruntukan, bentuk, warna, mesin dan modifikasi; Formulir A adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Ditjen Bea Cukai dan digunakan untuk kendaraan bermotor yang diimpor dalam utuh (yang telah melunasi bea masuk dan pajak impor; Formulir B adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Ditjen Bea Cukai dan digunakan untuk kendaraan bermotor yang diimpor dalam keadaan utuh CBU (Completely Built Up) atau hasil rakitan industri dalam negeri CKD (Completely Knock Down) yang memperoleh fasilitas pembebasan, keringanan atau penangguhan pembayaran bea masuk dan atau pajak dalam rangka impor, bagi kedutaan, badan-badan internasional dan badan usaha transportasi sesuai persetujuan Menteri Keuangan; Formulir C adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Ditjen Bea Cukai dan digunakan untuk kendaraan bermotor yang diberikan fasilitas dengan menggunakan formulir B yang dijual atau dipindahtangankan dengan persetujuan Ditjen Bea Cukai dan telah dipenuhi kewajiban pabean serta telah dilunasi bea masuk dan atau pajak dalam rangka impor;



NO. REVISI 00

TANGGAL TERBIT : 3.45 3.46

3.47

3.48

3.49

3.50

3.51

3.52

3.53

3.54

3.55

HALAMAN 6/17

DESEMBER 2013

Dump adalah penghapusan kendaraan bermotor dinas milik TNI dan Polri yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Penghapusan dari Panglima TNI atau Kapolri; Blokir adalah keadaan atau status ketika proses registrasi tertentu tidak dapat dilakukan terhadap kendaraan bermotor yang terkait perkara pidana dan perdata yang bersifat sementara; Bendahara Penerima atau yang disebut Benma adalah petugas pada satuan kerja (Satker) atau Ditlantas Polda yang mempunyai tugas dan tanggung jawab menerima dan menyetor PNBP dari penerbitan BPKB ke Bank Persepsi yang selanjutnya disetor ke Kas Negara serta membukukan dan melaporkan sesuai dengan tanggung jawabnya; Bendahara Pembantu atau yang disebut Benma Pembantu adalah petugas yang ditunjuk untuk membantu Benma dalam pemungutan PNBP penerbitan BPKB yang berada di Polrestro/Polresta dan Polres. Buku Pemilik Kendaraan Bermotor yang diselanjutnya disingkat BPKB adalah bukti kepemilikan Kendaraan Bermotor untuk pencatatan identitas Kendaraan Bermotor dan pemilik yang berlaku selama tidak dipindahtangankan; Kartu Induk BPKB adalah kartu yang memuat data identitas pemilik dan Kendaraan Bermotor beserta perubahan-perubahannya yang disimpan sebagai arsip pada Kepolisian Negara Republik Indonesia; Unit pelayanan penerbitan BPKB yang selanjutnya disebut penerbit BPKB adalah unit pelayanan penerbit BPKB yang berada di Ditlantas Polda atau Satlantas Polrestabes/Polresta/Polres; Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang diselanjutnya disingkat STNK adalah bukti registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor yang berfungsi sebagai kelengkapan Kendaraan Bermotor ketika bergerak dijalan, berisikan identitas pemilik, identitas Kendaraan Bermotor, nomor registrasi dan masa berlaku termasuk pengesahannya; Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat Regident Ranmor adalah pencatatan di buku register dan pendataan melalui sistem komputerisasi yang meliputi data identitas serta kepemilikan Kendaraan Bermotor dan diterbitkan BPKB dan STNK serta TNKB; Nomor registrasi Kendaraan Bermotor adalah nomor urut registrasi Kendaraan Bermotor yang meliputi kode wilayah, angka dengan/atau tanpa kombinasi huruf seri yang berfungsi sebagai nomor identifikasi Kendaraan Bermotor; Pemeriksaan cek fisik Kendaraan Bermotor adalah proses identifikasi fisik Kendaraan Bermotor yang meliputi nomor rangka, nomor mesin, warna, bentuk dan jenis/tipe Kendaraan Bermotor untuk mencari kesesuaian identitas fisik dengan dokumen Kendaraan Bermotor termasuk pemeriksaan aspek keselamatan terhadap perlengkapan dan persyaratan teknis Kendaraan Bermotor;



NO. REVISI 00


3.57

3.58

3.59

3.60

3.61

3.62

3.63 3.64

3.65

3.66

3.67

3.68

HALAMAN 7/17

DESEMBER 2013

Tanda Registrasi Tipe dan Varian yang diselanjutnya disebut TPT adalah surat bukti yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian yang isinya meliputi jenis, tipe kendaraan dan jumlah kuota yang diizinkan untuk diproduksi dan di impor (TPT produksi atau TPT impor); Pemberitahuan Impor Barang yang selanjutnya disebut PIB adalah bukti dokumen impor Kendaraan Bermotor yang dikeluarkan oleh Ditjen Bea Cukai yang berisikan jumlah kendaraan, jenis, merk, tipe, nomor rangka dan nomor mesin; Sertifikat Uji Tipe Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut SUT adalah tanda bukti telah kendaraan bermotor telah dilakukan uji tipe di Kementerian Perhubungan Ditjen Perhubungan Darat; Sertifikat registrasi Uji Tipe yang selanjutnya di sebut SRUT adalah tanda bukti kendaraan bermotor telah dilakukan registrasi uji tipe untuk setiap unit kendaraan di Kementerian Perhubungan Ditjen Perhubungan Darat; Vehicle Identification Number yang selanjutnya disebut VIN adalah tanda nomor rangka Kendaraan Bermotor yang dikeluarkan oleh produsen luar negeri khusus untuk Kendaraan Bermotor impor CBU; Nomor Induk Kendaraan yang selanjutnya disebut NIK adalah tanda nomor rangka Kendaraan Bermotor yang dikeluarkan oleh produsen Indonesia yang berpedoman pada Peraturan Menteri Perindustrian; Bukti kepemilikan Kendaraan Bermotor yang sah adalah surat bukti awal kepemilikan Kendaraan Bermotor berupa faktur Kendaraan Bermotor, risalah lelang, surat keputusan dump, surat keterangan hibah, surat pernyataan dari ahli waris dan kwitansi pembelian; Faktur Kendaraan Bermotor adalah surat tanda bukti pembelian Kendaraan Bermotor yang memuat identitas pemilik dan kendaraan yang dikeluarkan oleh APM atau Importir Ranmor; Agen Pemegang Merk yang selanjutnya disebut APM adalah Badan usaha atau produsen yang melakukan produksi kendaraan bermotor dengan merk tertentu dalam bentuk CKD atau import CBU; Mutasi Kendaraan Bermotor Keluar Daerah adalah proses perpindahan registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor dari wilayah registrasi asal ke wilayah registrasi lain baik masih dalam satu Polda maupun antar-Polda; Perubahan Registrasi adalah proses penyesuaian registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor yang meliputi perubahan alamat, nomor registrasi, peruntukan, bentuk, warna, mesin dan modifikasi; Formulir A adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Ditjen Bea Cukai dan digunakan untuk Kendaraan Bermotor yang diimpor dalam utuh (yang telah melunai bea masuk dan pajak impor; Formulir B adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Ditjen Bea Cukai dan digunakan untuk Kendaraan Bermotor yang diimpor dalam keadaan utuh (CBU- Completely Built Up) atau



NO. REVISI 00

TANGGAL TERBIT :

3.69

3.70

3.71

4.

HALAMAN 8/17

DESEMBER 2013

hasil rakitan industri dalam negeri (CKD-Completely Knock Down) yang memperoleh fasilitas pembebasan, keringanan atau penangguhan pembayaran bea masuk dan/atau pajak dalam rangka impor, bagi Kedutaan, Badan-badan Internasional dan badan usaha transportasi sesuai persetujuan Menteri Keuangan; Formulir C adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Ditjen Bea Cukai dan digunakan untuk Kendaraan Bermotor yang diberikan fasilitas dengan menggunakan formulir B yang dijual/dipindahtangankan dengan persetujuan Ditjen Bea Cukai dan telah dipenuhi kewajiban pabean serta telah dilunasi bea masuk dan/atau pajak dalam rangka impor; Bendahara Penerima atau yang disebut Benma adalah petugas pada satuan kerja (Satker)/ Ditlantas Polda yang mempunyai tugas dan tanggung jawab menerima dan menyetor PNBP dari penerbitan BPKB ke Bank Persepsi yang selanjutnya disetor Kas Negara serta membukukan dan melaporkan sesuai dengan tanggung jawabnya; Bendahara pembantu atau yang disebut Benma Pembantu adalah petugas yang ditunjuk untuk membantu Benma dalam pemungutan PNBP penerbitan BPKB yang berada di Polrestabes/Polresta dan Polres.

Sarana 4.1 Perangkat komputer dan komunikasi data terdiri dari : 4.1.1 Perangkat komputer BPKB online (banyaknya disesuaikan dengan tipe unit pelayanan BPKB) terdiri dari Central Rocessing Unit (CPU), LCD monitor (layar monitor), keyboard dan mouse untuk operator pendaftaran/pengesahan; 4.1.2 Perangkat server untuk operasional kegiatan BPKB; 4.1.3 Server ATM online sebagai pusat penerima data dan pemberi informasi bagi Client di APM; 4.1.4 Printer komputer; 4.1.5 Scanner Barcode untuk proses verifikasi dan pendataan; 4.1.6 Alat komunikasi internet dan modem; 4.1.7 Server; 4.1.8 Router; 4.1.9 Uninterruptible Power Supply (UPS)/battery backup; 4.1.10 Aplikasi sistem online di masing-masing APM; 4.1.11 Operating Sistem BPKB kantor penerbitan pelayanan BPKB dilengkapi dengan beberapa fasilitas sarana pendukung sebagai berikut : 4.1.11.1 Ruang tunggu; 4.1.11.2 Kursi dan meja untuk tempat perangkat komputer dan tempat pelayanan; 4.1.11.3 Listrik/genzet;



NO. REVISI 00

TANGGAL TERBIT : 4.1.11.4 4.1.11.5 4.1.11.6 4.1.11.7 4.1.11.8 4.1.11.9 4.2

HALAMAN 9/17

DESEMBER 2013

Alat pendeteksi keaslian uang dan dokumen kendaraan bermotor (Ultra Violet); Monitor TV untuk informasi; Fasilitas nomor urut (FIFO) elektronik/manual; Informasi (moving sign) besaran nilai uang yang harus dibayar masyarakat pemilik kendaraan bermotor; Penyejuk ruangan/AC/kipas angin; Toillet dan alat pemadam kebakaran.

Materiil Buku Pemilik Kendaraan Bermotor: 4.2.1 Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) UNTUK PEMINDAH TANGANAN KEPEMILIKAN KENDARAAN BERMOTOR : 4.2.1.1 BPKB Polri sebagai Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor; 4.2.1.2 BPKB berfungsi sebagai Surat Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor; 4.2.1.3 Penerbitan BPKB dilaksanakan oleh Satuan LaluLintas Kepolisian Negara Republik Indonesia; 4.2.1.4 Spesifikasi teknis dan pengadaan materiil BPKB ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia; 4.2.1.5 Bersamaan dengan pendaftaran BPKB diberikan surat tanda nomor. 4.2.2 Kendaraan bermotor danTanda Nomor Kendaraan Bermotor; 4.2.3 Pelayanan penerbitan BPKB dilaksanakan di Sat Lantas Polres Bima Kota menggunakan system komputerisasi dan bagi satuan wilayah yang belum komputerisasi pelayanan penerbitan BPKB dilaksanakan dengan manual; 4.2.4 Pelaksanaan system komputerisasi dirancang untuk dapat saling berhubungan antara Polrestro/Polresta/Polres ke Polda, antar Polda se-Indonesia ke Korlantas Polri untuk digunakan sebagai pusat informasi data kendaraan bermotor bagi pelayanan masyarakat dengan tetap memperhatikanf actor keamanan; 4.2.5 Pengadaan dan spesifikasi teknis materiil BPKB serta komponen pendukungnya dilaksanakan secara terpusat; 4.2.6 Spesifikasi teknis materiil Buku Pemilik Kendaraan Bermotor dan komponen pendukungnya adalah sebagai berikut : 4.6.1.1 Blangko BPKB; 4.6.1.2 Formulir Permohonan; 4.6.1.3 Kartu Induk; 4.6.1.4 Buku Register BPKB; 4.6.1.5 Formulir Permohonan Mutasi;



NO. REVISI 00

TANGGAL TERBIT : 4.6.1.6 4.6.1.7 4.6.1.8 4.6.1.9

5.

HALAMAN 10/17

DESEMBER 2013

Brosur BPKB; KwitansiPembayaran (Corbonize); Sampul BPKB; Tinta Printer BPKB.

Prosedur Dalam rangka percepatan dan efisiensi serta optimalisasi dalam penerimaan PNBP BPKB maka Kepolisian bekerja sama dengan Pihak perbankan yaitu BRI. Hal ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam melaksanakan pembayaran PNBP BPKB sehingga masyarakat tidak melakukan transaksi uang dengan petugas Polri. Permohonan BPKB yang akan diajukan oleh Pemilik ranmor. Pemilik atau pemohon atau yang dikuasakan, secara resmi mengisi formulir pendaftaran rangkap 2 dan melampirkan syarat-syarat kelengkapan administrasi yang telah ditetapkan dan menyerahkan kepada petugas loket pendaftaran. 5.1.

Proses BPKB UNTUK PEMINDAH TANGANAN KEPEMILIKAN KENDARAAN BERMOTOR: 5.1.1. Petugas pendaftaran setelah menerima permohonan dan berkas persyaratan, melakukan kegiatan: 5.1.1.1. Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi; 5.1.1.2. Pengecekan keabsahan dokumen persyaratan dengan data kendaraan yang sudah dikirim ATPM melalui fasilitas online dengan cara : 5.1.1.2.1. Secara elektronik menscan tanda berkode nomor rangka bagi ATPM yang sudah melengkapi atau; 5.1.1.2.2. Memanggil secara manual dengan memasukan nomor rangka untuk memanggil data kendaraan yang sudah dikirim ATPM melalui fasilitas online. 5.1.1.3. Pencocokan hasil cek fisik dengan berkas; 5.1.1.4. Cross check khusus untuk pendaftaran ranmor dari eks lelang, dump, mutasi masuk. 5.1.2.

Setelah semua persyaratan terpenuhi, petugas pendaftaran melakukan langkahlangkah sebagai berikut : 5.1.2.1. Menginformasikan kepada pemilik atau yang diberikuasauntuk melakukan pembayaran biaya PNBP penerbitan BPKB melalui Bank yang ditunjuk sesuai peraturan perundang-undangan;



NO. REVISI 00

TANGGAL TERBIT : 5.1.2.2.

HALAMAN 11/17

DESEMBER 2013

Menyerahkan berkas permohonan kepada petugas pendataan untuk mendapatkan nomor registrasi kendaraan bermotor dan nomor BPKB.

5.1.3.

Tanda bukti pembayaran, diserahkan kepada petugas pendaftaran untuk mendapatkan tanda bukti pendaftaran BPKB yang berisi identitas pemilik/kendaraan, waktu dan tempat pengambilan BPKB dengan cara : 5.1.3.1. Secara elektronik menscan tanda barcode nomor rangka bagi ATPM yang sudah dilengkapi; 5.1.3.2. Memanggil secara manual dengan memasukan nomor rangka untuk memanggil data kendaraan yang sudah dikirim ATPM melalui fasiltas online.

5.1.4.

Petugas Verifikasi : 5.1.4.1. Petugas verifikasi melaksanakan : 5.1.4.1.1. Pemeriksa ulang hasil cetak buku induk BPKB yang disesuaikan dengan dokumen kendaraan bermotor; 5.1.4.1.2. Pemberian paraf ke dalam kartu induk BPKB sebagai bukti adanya kesesuaian data yang diverifikasi; 5.1.4.1.3. Pencetakan BPKB dan secara sistem akan dicetak tanda tangan BPKB dengan pengamanan dan registrasi khusus; 5.1.4.1.4. Penggabungan dokumen Kendaraan bermotor dengan BPKB; 5.1.4.1.5. Pengajuan dokumen ke pejabat korektor untuk mendapatkan paraf di BPKB; 5.1.4.1.6. Pengajuan dokumen ke pejabat yang berwenang menandatangani BPKB. 5.1.4.2. Setelah menyelesaikan prosedur, petugas verifikasi menyerahkan berkas ke petugas penyerahan;

5.1.5.

Petugas Penyerahan : 5.1.5.1. Petugas penyerahan melaksanakan : 5.1.5.1.1. Penyerahan BPKB kepada pemilik atau yang diberi kuasa disertai dengan permohonan tanda bukti pendaftaran dengan menggunakan tanda bukti; 5.1.5.1.2. Penyerahan kartu induk BPKB kepada petugas arsip dengan menggunakan tanda bukti.



NO. REVISI 00

TANGGAL TERBIT : 5.1.5.2.

5.2.

HALAMAN 12/17

DESEMBER 2013

Setelah menyelesaikan prosedur, petugas menyerahkan berkas ke petugas arsip;

5.1.9.

Petugas arsip melaksanakan : 5.1.9.1 Penerimaan dokumen arsip kartu induk BPKB dari petugas penyerahan dan mencatat pada buku register; 5.1.9.2 Penyimpanan dan pengadministrasian arsip kartu induk BPKB sesuai dengan urutan nomor registrasi kendaraan bermotor; 5.1.9.3 Pencatatan keluar-masuk arsip kartu induk BPKB dengan tanda bukti; 5.1.9.4 Penjagaan dan pemeliharaan kebersihan serta keamanan arsip kartu induk BPKB;

5.1.10.

Pengarsipan : 5.1.10.1 Arsip ditempatkan di Gedung/ruangan yang dilengkapi dengan rak arsip yang terbuat dari besi sehingga arsip dapat tersusun dengan tertib, aman dan teratur serta mudah ditemukan apabila dibutuhkan; 5.1.10.2 Gedung/ruangan arsip dilengkapi alat pemadam kebakaran, penyejuk ruangan (ac) serta diupayakan pada tempat yang tidak terkena bahaya banjir, kebakaran, gangguan rayap, tikus, serangga dan lain-lain; 5.1.10.3 Ruang arsip dilengkapi data base komputer yang mendatakan seluruh arsip dan posisi tepat, baris dalam rangka memudahkan pencarian arsip maupun pertanggung jawaban arsip; 5.1.10.4 Arsip disusun berdasarkan nomor registrasi dan jenis kendaraan; 5.1.10.5 Ruang/bagian arsip dilengkapi buku register untuk bukti penerimaan dan penyerahan arsip.

Proses Penggantian/Perubahan BPKB Pemilik atau yang diberikuasa, mengisi formulir permohonan/penggantian BPKB dengan melampirkan syarat-syarat kelengkapan administrasi selanjutnyamenyerahkan kepada petugas pendaftaran. 5.2.1.

Petugas pendaftaran : 5.2.1.1. Petugaspendaftaransetelahmenerima permohonandan berkas persyaratan, melakukan kegiatan : 5.2.1.1.1 Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi; 5.2.1.1.2 Pengecekan keabsahan dokumen dengan kartu induk BPKB dan data base komputer;



NO. REVISI 00

TANGGAL TERBIT : 5.2.1.1.3

5.2.2.

5.2.3.

5.2.4. 5.2.5.

5.2.6.

5.2.7.

HALAMAN 13/17

DESEMBER 2013

Pencocokan hasil cek fisik dengan dokumen kendaraan bermotor.

Setelah semua persyaratan terpenuhi, petugas pendaftaran melakukan langkahlangkah sebagai berikut : 5.2.2.1. Menginformasikan kepada pemilik atau yang diberi kuasa untuk melakukan pembayaran biaya penggantian BPKB sesuai peraturan perundang-undangan; 5.2.2.2. Menyerahkan berkas permohonan kepada petugas pendataan untuk mendapatkan nomor BPKB. Tanda bukti pembayaran sebagaimana dimaksud, diserahkan kepada petugas pendaftaran untuk mendapatkan tanda bukti pendaftaran BPKB, yang berisi antara lain nomor registrasi, waktu dan tempat pengambilan BPKB; Dengan tanda bukti pendaftaran BPKB, pemilik atau yang diberikuasa mengajukan permohonan penerbitan STNK ke Samsat; Petugas pendataan : 5.2.5.1. Pemasukkan data ke dalam data base komputer dan buku register manual untuk penggantian BPKB; 5.2.5.2. Pemintaan arsip dokumen kendaraan yang akan diganti BPKBnya; 5.2.5.3. Pencetakan data kartu induk BPKB; 5.2.5.4. Setelah menyelesaikan prosedur petugas pendataan menyerahkan berkas ke petugas verifikasi; Petugas verifikasi : 5.2.6.1. Pemeriksaan ulang kartu induk BPKB beserta hasil pencetakan data penggantian yang disesuaikan dengan dokumen kendaraan bermotor; 5.2.6.2. Pemberian paraf ke dalam kartu induk BPKB sebagai bukti adanya kesesuaian data yang diverifikasi; 5.2.6.3. Penggabungan BPKB dengan dokumen kendaraan bermotor lainnya; 5.2.6.4. Pengajuan dokumen ke pejabat korektor untuk mendapatkan paraf di BPKB; 5.2.6.5. Pengajuan dokumen ke pejabat yang berwenang menandatangani BPKB; 5.2.6.6. Setelah menyelesaikan prosedur petugas verifikasi menyerahkan berkas ke petugas penyerahan; Petugas penyerahan : 5.2.7.1. Penandaan pada BPKB lama apabila ganti pemilik, dengan cara diguting/dipotong halaman yang ada datanya yaitu halaman 2, 3, 4 dan



NO. REVISI 00

TANGGAL TERBIT :

5.2.8.

5.2.9. 5.2.10. 5.2.11. 5.2.12.

5.3.

HALAMAN 14/17

DESEMBER 2013

cover sedang halaman lainnya diberi lubang-lubang dengan pemisahan : 5.2.7.1.1. Halaman 2, 3, 4 dan 10ataucover digabung dengan arsip; 5.2.7.1.2. Halaman BPKB lama lainnya yang telah diberi tanda lubang-lubang dapat dimusnahkan dan dibuatkan berita acara secara berkala (mingguandan bulanan) disesuaikan volume pelayanan; 5.2.7.1.3. Apabila pada BPKBlama ada faktur pemilik, pada saat penggantian BPKB yang UNTUK PEMINDAHTANGANAN KEPEMILIKAN KENDARAAN BERMOTOR faktur tersebut disertakan kembali diletakkan pada cover belakang Pemisahan berkas: 5.2.8.1. Arsip kartu induk BPKB untuk diarsipkan ketempat semula; 5.2.8.2. BPKB untuk diserahkan kepemilik atau yang di beri kuasa. Penyerahan BPKB kepada pemilik atau yang diberi kuasa disertai dengan permohonan tanda tangan bukti telah diterimakan pada buku register penyerahan; Penyerahan arsip kartu induk BPKB kepada petugas arsip dengan menggunakan tanda bukti; Setelah menyelesaikan kegiatan petugas menyerahkan berkas ke petugas arsip; Petugas arsip : 5.2.12.1. Penerimaan kembali arsip kartu induk BPKB dari petugas penyerahan dan mencatat pada buku register; 5.2.12.2. Penyimpanan dan pengadministrasian arsip kartu induk BPKB sesuai dengan urutan registrasi kendaraan bermotor dan jenis kendaraan bermotor; 5.2.12.3. Penjagaan dan pemeliharaan kebersihan serta keamanan arsip kartu induk BPKB;

Prosedur Perubahan BPKB Pemilik atau yang diberikuasa, mengisi formulir permohonan perubahan BPKB dengan melampirkan syarat-syarat kelengkapan administrasi yang selanjutnya menyerahkan kepada petugas pendaftaran. 5.3.1. Petugas pendaftaran : Petugas pendaftaran menerima persyaratan, melakukan kegiatan : 5.3.1.1 Penelitian kelengkapan administrasi;



NO. REVISI 00


5.3.2.

5.3.3.

5.3.4.

5.3.5.

5.3.6. 5.3.7.

HALAMAN 15/17

DESEMBER 2013

Pengecekan keabsahan BPKB; Pengecekan identitas pemilik dan kendaraan bermotor kedalam data base komputer dan buku register; 5.3.1.4 Pencocokan hasil cek fisik dengan berkas; 5.3.1.5 Pengembalian STNK asli ke pemilik. Setelah melakukan kegiatan, petugas pendaftaran menyerahkan : 5.3.2.1. Tanda bukti pendaftaran kepada pemilik atau yang diberi kuasa; 5.3.2.2. Berkas ke petugas pendataan. Petugas pendataan : 5.3.3.1. Pemasukan data perubahan alamat pemilik dan atau identitas kendaraan bermotor ke dalam sistem komputerisasi; 5.3.3.2. Pencatatan perubahan data alamat pemilik dan identitas kendaraan ke dalam buku register (manual); 5.3.3.3. Pencetakan perubahan data alamat pemilik dan identitas kendaraan ke kartu induk BPKB; 5.3.3.4. Setelah menyelesaikan kegiatan petugas pendataan menyerahkan berkas ke petugas verifikasi; Petugas verifikasi : 5.3.5.1 Pemeriksaan ulang hasil cetak perubahan data kartu induk BPKB yang disesuaikan dengan dokumen kendaraan bermotor; 5.3.5.2 Pemberian paraf ke dalam kartu induk BPKB sebagai bukti adanya kesesuaian data yang diverifikasi; 5.3.5.3 Pencetakan perubahan data pada BPKB; 5.3.5.4 Penggabungan dokumen kendaraan bermotor; 5.3.5.5 Pengajuan dokumen ke pejabat korektor untuk mendapatkan paraf di BPKB; 5.3.5.6 Pengajuan dokumen ke pejabat yang berwenang menandatangani BPKB; Halaman catatan polisi pada BPKB yaitu halaman 8 dan 9 digunakan apabila ada catatan penting mengenai riwayat ranmor tentang perubahan sesuai dasar dokumen yang sah (tidak boleh untuk pencatatan kesalahan cetak huruf.......); Setelah melakukan kegiatan petugas verifikasi menyerahkan berkas ke petugas penyerahan; Petugas penyerahan : 5.3.7.1. Penerimaan kartuindukBPKBdan BPKB yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari petugas verifikasi; 5.3.7.2. Pemisahan BPKB dariberkaskartuinduk BPKB;



NO. REVISI 00

TANGGAL TERBIT :

HALAMAN 16/17

DESEMBER 2013

5.3.7.3.

5.3.8.

5.4.

Penyerahan BPKB kepada pemilik atau yang diberi kuasa dengan meminta bukti penerimaan berupa tandatangan pada buku register penyerahan; 5.3.7.4. Penyerahan berkas kartu induk BPKB untuk diarsipkan kepada petugas arsip dengan menggunakan tanda bukti; 5.3.7.5. Setelah menyelesaikan kegiatan petugas penyerahan menyerahkan berkas ke petugas arsip; Petugas arsip : 5.3.8.1. Penerimaan dokumen arsip kartu induk BPKB dari petugas penyerahan dan mencatat pada buku register; 5.3.8.2. Penyimpanan dan mengadministrasikan arsip berkas kartu induk BPKB sesuai dengan urutan nomor registrasi kendaraan bermotor; 5.3.8.3. Pencatatan keluar masuk berkas kartu induk BPKB pada buku register; 5.3.8.4. Penjagaan dan pemelihara kebersihan serta keamanan arsip;

Pengarsipan 5.4.1. Arsip ditempatkan di gedung/ruangan yang dilengkapi dengan rak arsip yang terbuat dari besi sehingga arsip dapat tersusun dengan tertib, aman dan teratur serta mudah ditemukan apabila dibutuhkan; 5.4.2. Gedung/ruangan arsip dilengkapi alat pemadam kebakaran, penyejuk ruangan (AC) serta diupayakan pada tempat yang tidak terkena bahaya banjir, kebakaran, gangguan rayap, tikus, serangga dan lain-lain; 5.4.3. Ruang arsip dilengkapi data base komputer yang mendatakan seluruh arsip dan posisi tepat, baris dalam rangka memudahkan pencarian arsip maupun pertanggung jawaban arsip; 5.4.4. Arsip disusun berdasarkan nomor registrasi dan jenis kendaraan; 5.4.5. Ruang/bagian arsip dilengkapi buku register untuk bukti penerimaan dan penyerahan arsip; 5.4.6. Arsip dipisahkan berdasarkan status (ranmor blokir, formulir B/CD/CC, hasil lelang); 5.4.7. Jumlah personel yang mengelola arsip disesuaikan dengan jumlah ranmor/arsip yaitu minimal 100.000 arsip/orang (disesuaikan dengan tipe Samsat, per Samsat minimal 3 orang; 5.4.8. Setiap petugas arsip diberi kelengkapan berupa masker, sarung tangan, sepatu khusus, seragam khusus/verpack dan kelengkapan lain yang diperlukan sebagai bentuk standarisasi kesehatan dan pengamanan; 5.4.9. Ruang arsip diupayakan dilengkapi dengan kamera/cctv.



NO. REVISI 00

TANGGAL TERBIT :

6.

HALAMAN 17/17

DESEMBER 2013

Mekanisme pelayanan penerbitan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) UNTUK PEMINDAHTANGANAN KEPEMILIKAN KENDARAAN BERMOTOR Kendaraan UNTUK PEMINDAHTANGANAN KEPEMILIKAN KENDARAAN BERMOTOR

BERKAS PERMOHONAN

1 PEMOHON


SYAH CEK FISIK

ATPM




DATA BASE POLRI


Apa sesuai syarat





3 Pembayran PNBP BPKB

Cetak Kartu Induk

PENDFTRN BPKB

1.Input data 2.No bpkb 3.NoregistER

DATA BASE DISPENDA

Data sdh benar



Paraf ki dan verifikasi data Kartu induk BPKB


GUDANG ARSIP/ADMIN

BPKB


KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESA DAERAH NUSA TENGGARA BARAT RESORT BIMA KOTA STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PENERBITAN BUKU PEMILIK KENDARAAN BERMOTOR (BPKB) UNTUK PERUBAHAN IDENTITAS


NO. REVISI 00

TANGGAL TERBIT:

HALAMAN 1/9

DESEMBER 2013







1.

Tujuan Standar Operasional Prosedur (SOP) penerbitan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Perubahan Identitas ini dengan tujuan petugas dapat melaksanakan secara cepat, tepat, mudah, murah,akuntabel dan profesional.

2.

Pedoman/Acuan 2.1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; 2.2 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan; 2.3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2010 tentang Tarif Atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia; 2.5 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2010 Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia; 2.6 Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 tanggal 10 Februari 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor; 2.7 Intruksi Bersama Menteri Pertahanan Keamanan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor : Ins/03/M/X/1999, Nomor 29 Tahun 1999 dan Nomor 6/IMK.014/1999 tanggal 11 Oktober 1999 tentang pelaksanaan Samsat; 2.8 Surat Keputusan Bersama Kapolri, Dirjen PUOD dan Dirut PT. Jasa Raharja (Persero) Nomor : Skep/06/X/1999, Nomor 973-1228 dan Nomor Skep/02/X/1999 tanggal 15 Oktober 1999 tentang Tata Laksana Samsat; 2.9 Peraturan Kapolri Nomor 21 Tahun 2010 tanggal 14 September 2010 tentang Susunan organisasi dan tata kerja satuan organisasi pada tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia; 2.10 Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2010 tanggal 28 September 2010 tentang Susunan organisasi dan tata kerja pada tingkat Kepolisian Daerah; 2.11 Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 tanggal 30 September 2010 tentang Susunan organisasi dan tata kerja pada tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor; 2.12 Keputusan Kapolri No Pol: Skep/367/VI/2005 tanggal 15 Juni 2005, tentang Standarisasi Spesifikasi Teknis Blanko BPKB.



NO. REVISI 00

TANGGAL TERBIT :

3.

HALAMAN 2/9

DESEMBER 2013

Pengertian 3.1 Buku Pemilik Kendaraan Bermotor yang diselanjutnya disingkat BPKB adalah bukti kepemilikan Kendaraan Bermotor untuk pencatatan identitas Kendaraan Bermotor dan pemilik yang berlaku selama tidak dipindahtangankan; 3.2 Kartu Induk BPKB adalah kartu yang memuat data identitas pemilik dan Kendaraan Bermotor beserta perubahan-perubahannya yang disimpan sebagai arsip pada Kepolisian Negara Republik Indonesia; 3.3 Unit pelayanan penerbitan BPKB yang selanjutnya disebut penerbit BPKB adalah unit pelayanan penerbit BPKB yang berada di Ditlantas Polda atau Satlantas Polrestabes/Polresta/Polres; 3.4 Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang diselanjutnya disingkat STNK adalah bukti registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor yang berfungsi sebagai kelengkapan Kendaraan Bermotor ketika bergerak dijalan, berisikan identitas pemilik, identitas Kendaraan Bermotor, nomor registrasi dan masa berlaku termasuk pengesahannya; 3.5 Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat Regident Ranmor adalah pencatatan di buku register dan pendataan melalui sistem komputerisasi yang meliputi data identitas serta kepemilikan Kendaraan Bermotor dan diterbitkan BPKB dan STNK serta TNKB; 3.6 Nomor registrasi Kendaraan Bermotor adalah nomor urut registrasi Kendaraan Bermotor yang meliputi kode wilayah, angka dengan/atau tanpa kombinasi huruf seri yang berfungsi sebagai nomor identifikasi Kendaraan Bermotor; 3.7 Pemeriksaan cek fisik Kendaraan Bermotor adalah proses identifikasi fisik Kendaraan Bermotor yang meliputi nomor rangka, nomor mesin, warna, bentuk dan jenis/tipe Kendaraan Bermotor untuk mencari kesesuaian identitas fisik dengan dokumen Kendaraan Bermotor termasuk pemeriksaan aspek keselamatan terhadap perlengkapan dan persyaratan teknis Kendaraan Bermotor; 3.8 Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor yang sah adalah surat bukti awal kepemilikan Kendaraan Bermotor berupa faktur Kendaraan Bermotor, risalah lelang, surat keputusan dump, surat keterangan hibah, surat pernyataan dari ahli waris dan kwitansi pembelian; 3.9 Perubahan Registrasi adalah proses penyesuaian registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor yang meliputi perubahan alamat, nomor registrasi, peruntukan, bentuk, warna, mesin dan modifikasi;



NO. REVISI 00

TANGGAL TERBIT :

HALAMAN 3/9

DESEMBER 2013

4.

Sarana 4.1 Perangkat komputer dan komunikasi data terdiri dari : 4.1.1 Perangkat komputer BPKB one line (banyaknya disesuaikan dengan tipe unit pelayanan BPKB) terdiri dari Central Processing Unit (CPU), LCD monitor (layar monitor), Keyboard dan mouse untuk operator pendaftaran/pengesahan; 4.1.2 printer komputer; 4.1.3 scanner / Barcode untuk proses verifikasi dan pendataan; 4.1.4 finger print untuk proses verifikasi; 4.1.5 alat komunikasi data(modem); 4.1.6 sever; 4.1.7 router; 4.1.8 uninterruptible Power Supply (UPS) / battery backup. 4.2 Kantor penerbitan pelayanan BPKB dilengkapi dengan beberapa fasilitas sarana pendukung antara lain sebagai berikut: 4.2.1 kursi dan meja untuk tempat perangkat computer dan tempat pelayanan; 4.2.2 ruang tunggu; 4.2.3 listrik / genzet; 4.2.4 alat pendeteksi keaslian uang dan dokumen Kendaraan Bermotor (Ultra Violet); 4.2.5 monitor TV untuk informasi; 4.2.6 fasilitas nomor urut (FIFO) elektronik/manual; 4.2.7 informasi (moving sign) besaran nilai uang yang harus dibayar masyarakat pemilik Kendaraan Bermotor; 4.2.8 penyejuk ruangan / AC / kipas angin; 4.2.9 toillet dan alat pemadam kebakaran; 4.2.10 ruang pusat informasi; 4.2.11 ruang pelayanan pengaduan masyarakat.

5.

Prosedur 5.1 Prosedur penerbitan BPKB untuk perubahan Identitas Pemilik pemilik atau yang diberi kuasa, mengisi formulir permohonan penerbitan BPKB untuk perubahan identitas dengan melampirkan syarat-syarat sebagai berikut. 5.1.1 Penerbitan BPKB yang mengalami perubahan nama pemilik tanpa perubahan alamat harus memenuhi persyaratan: 5.1.1.1 mengisi formulir permohonan; 5.1.1.2 melampirkan tanda bukti identitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b; 5.1.1.3 melampirkan akte perubahan nama bagi badan hukum;



NO. REVISI 00

TANGGAL TERBIT : 5.1.1.4 5.1.1.5 5.1.1.6 5.1.1.7

HALAMAN 4/9

DESEMBER 2013

melampirkan penetapan pengadilan bagi pemilik perorangan; BPKB; STNK; dan hasil pemeriksaan cek fisik Ranmor.

5.1.2

Persyaratan perubahan data BPKB atas dasar perubahan alamat pemilik Ranmor dalam wilayah Regident yang sama meliputi: 5.1.2.1 mengisi formulir permohonan; dan 5.1.2.2 melampirkan tanda bukti identitas: 5.1.2.1.1 KTP di tempat yang baru bagi perorangan; atau 5.1.2.1.1 akte perubahan alamat bagi badan hukum; dan 5.1.2.3 surat kuasa dari pemilik yang pengurusan pendaftarannya dilakukan oleh kuasanya. 5.1.2.4 BPKB; 5.1.2.5 STNK; dan 5.1.2.6 hasil Pemeriksaan Cek Fisik Ranmor.

5.1.3

Penerbitan BPKB yang mengalami perubahan nama dan alamat dalam satu wilayah Regident Ranmor harus memenuhi persyaratan 5.1.3.1 mengisi formulir permohonan; 5.1.3.2 melampirkan tanda bukti identitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b; 5.1.3.3 BPKB; 5.1.3.4 STNK; dan 5.1.3.5 hasil pemeriksaan cek fisik Ranmor.

5.1.4

Persyaratan perubahan data BPKB atas dasar perubahan alamat pemilik atau mutasi Ranmor ke luar wilayah Regident meliputi 5.1.4.1 mengisi formulir permohonan; 5.1.4.2 melampirkan tanda bukti identitas: 5.1.4.2.1 KTP di tempat yang baru bagi perorangan; atau 5.1.4.2.1 akte perubahan alamat bagi badan hukum; 5.1.4.3 surat kuasa dari pemilik yang pengurusan pendaftarannya dilakukan oleh kuasanya; 5.1.4.4 BPKB; 5.1.4.5 STNK; dan 5.1.4.6 hasil pemeriksaan cek fisik Ranmor.



NO. REVISI 00

TANGGAL TERBIT :

5.2

HALAMAN 5/9

DESEMBER 2013

5.1.5

Persyaratan perubahan data BPKB atas dasar perubahan nomor Registrasi Ranmor meliputi: 5.1.5.1 mengisi formulir permohonan; 5.1.5.2 melampirkan tanda bukti identitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b; 5.1.5.3 BPKB; 5.1.5.4 STNK; 5.1.5.5 surat permohonan dari pemilik tentang nomor registrasi yang diinginkan; dan 5.1.5.6 hasil pemeriksaan cek fisik Ranmor.

5.1.6

Persyaratan perubahan data BPKB atas dasar perubahan nomor Registrasi Ranmor meliputi: 5.1.6.1 mengisi formulir permohonan; 5.1.6.2 melampirkan tanda bukti identitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b; 5.1.6.3 BPKB; 5.1.6.4 STNK; 5.1.6.5 hasil pemeriksaan cek fisik Ranmor; 5.1.6.6 surat izin penyelenggaraan angkutan umum dari instansi yang berwenang bagi perubahan fungsi dari Ranmor perseorangan menjadi Ranmor angkutan umum; dan/atau 5.1.6.7 surat keterangan dari instansi yang berwenang bagi perubahan fungsi dari Ranmor angkutan umum menjadi Ranmor perseorangan.

Prosedur penerbitan BPKB untuk perubahan Identitas Ranmor. 5.2.1 Persyaratan perubahan data BPKB atas dasar perubahan mesin dan/atau bentuk Ranmor meliputi: 5.2.1.1 mengisi formulir permohonan; 5.2.1.2 melampirkan tanda bukti identitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b; 5.2.1.3 BPKB; 5.2.1.4 STNK; 5.2.1.5 surat keterangan dari APM atau bengkel umum yang melaksanakan perubahan mesin dan/atau bentuk Ranmor;



NO. REVISI 00

TANGGAL TERBIT : 5.2.1.6 5.2.1.7 5.2.1.8

5.2.2

5.3

HALAMAN 6/9

DESEMBER 2013

PIB untuk penggantian mesin baru dari impor atau faktur pembelian untuk penggantian mesin baru yang diproduksi dalam negeri; Sertifikat Uji Tipe dan SRUT; dan/atau hasil pemeriksaan cek fisik Ranmor.

Persyaratan perubahan data BPKB atas dasar perubahan warna Ranmor meliputi: 5.2.2.1 mengisi formulir permohonan; 5.2.2.2 melampirkan tanda bukti identitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 44 huruf b; 5.2.2.3 BPKB; 5.2.2.4 STNK; 5.2.2.5 surat keterangan dari Agen Pemegang Merek (APM) atau bengkel umum yang melaksanakan perubahan warna Ranmor; dan 5.2.2.6 hasil pemeriksaan cek fisik Ranmor.

Kelengkapan administrasi selanjutnya menyerahkan kepada petugas pendaftaran. 5.3.1 petugas pendaftaran: 5.3.1.1 petugas pendaftaran setelah menerima permohonan dan berkas persyaratan, melakukan kegiatan : 5.3.1.1.1 penelitian kelengkapan persyaratan administrasi; 5.3.1.1.2 pengecekan keabsahan dokumen dengan kartu induk BPKB dan database komputer; dan 5.3.1.1.3 pencocokan hasil cek fisik dengan dokumen Kendaraan Bermotor. 5.3.1.2 setelah semua persyaratan terpenuhi, petugas pendaftaran melakukan langkah-langkah sebagai berikut : 5.3.1.2.1 menginformasikan kepada pemilik atau yang diberi kuasa untuk melakukan pembayaran biaya penggantian BPKB sesuai peraturan perundang-undangan; 5.3.1.2.2 menyerahkan berkas permohonan kepada petugas pendataan untuk mendapatkan nomor BPKB. 5.3.1.3 tanda bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada, diserahkan kepada petugas pendaftaran untuk mendapatkan tanda bukti pendaftaran BPKB, yang berisi antara lain nomor registrasi, waktu dan tempat pengambilan BPKB;



NO. REVISI 00


HALAMAN 7/9

DESEMBER 2013

dengan tanda bukti pendaftaran BPKB, pemilik atau yang diberi kuasa mengajukan permohonan penerbitan STNK ke Samsat; proses pendaftaran tersebut selesai + 5 menit.

5.3.2

petugas pendataan: 5.3.2.1 pemasukkan data ke dalam database komputer dan buku register manual untuk penggantian BPKB; 5.3.2.2 pemintaan arsip dokumen kendaraan yang akan diganti BPKB nya; 5.3.2.3 pencetakan data kartu induk BPKB; 5.3.2.4 setelah menyelesaikan Prosedur petugas pendataan menyerahkan berkas ke petugas verifikasi; 5.3.2.5 proses pendataan tersebut selesai + 5 menit.

5.3.3

Petugas verifikasi: 5.3.3.1 pemeriksaan ulang kartu induk BPKB beserta hasil pencetakan data penggantian yang disesuaikan dengan dokumen Kendaraan Bermotor; 5.3.3.2 pemberian paraf ke dalam kartu induk BPKB sebagai bukti adanya kesesuaian data yang diverifikasi; 5.3.3.3 pencetakan BPKB (pada halaman 2, 3, 4 dan 10); 5.3.3.4 penggabungan BPKB dengan dokumen Kendaraan Bermotor lainnya; 5.3.3.5 pengajuan dokumen ke pejabat korektor untuk mendapatkan paraf di BPKB; 5.3.3.6 pengajuan dokumen ke pejabat yang berwenang menandatangani BPKB; 5.3.3.7 Setelah menyelesaikan Prosedur petugas verifikasi menyerahkan berkas ke petugas penyerahan; 5.3.3.8 Proses verifikasi tersebut selesai + 5 menit.

5.3.4

Petugas penyerahan: 5.3.4.1 penerimaan arsip kartu induk BPKB dan BPKB yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari petugas verifikasi. 5.3.4.2 penandaan pada BPKB lama apabila ganti pemilik, dengan cara diguting/dipotong halaman yang ada datanya yaitu halaman 2, 3, dan 4 cover sedang halaman lainnya diberi lubang-lubang dengan pemisahan : 5.3.4.2.1 halaman 2, 3, 4 dan 10/cover digabung dengan arsip; 5.3.4.2.2 halaman BPKB lama lainnya yang telah diberi tanda lubanglubang dapat dimusnahkan dan dibuatkan berita acara



NO. REVISI 00

TANGGAL TERBIT :

5.3.4.3

5.3.4.4

5.3.4.5 5.3.4.6 5.3.4.7 5.3.5

HALAMAN 8/9

DESEMBER 2013

secara berkala (mingguan, bulanan) disesuaikan volume pelayanan; 5.3.4.2.3 apabila pada BPKB lama ada faktur pemilik, pada saat penggantian BPKB yang baru faktur tersebut disertakan kembali diletakkan pada cover belakang. pemisahan berkas : 5.3.4.3.1 arsip kartu induk BPKB untuk diarsipkan ke tempat semula; 5.3.4.3.2 BPKB dan BPKB untuk diserahkan ke pemilik atau yang diberi kuasa. penyerahan BPKB kepada pemilik atau yang diberi kuasa disertai dengan permohonan tanda tangan bukti telah diterimakan pada buku register penyerahan; penyerahan arsip kartu induk BPKB kepada petugas arsip dengan menggunakan tanda bukti; setelah menyelesaikan kegiatan petugas menyerahkan berkas ke petugas arsip; Proses penyerahan tersebut selesai + 5 menit.

Petugas arsip: 5.3.5.1 penerimaan kembali arsip kartu induk BPKB dari petugas penyerahan dan mencatat pada buku register; 5.3.5.2 penyimpanan dan pengadministrasian arsip kartu induk BPKB sesuai dengan urutan registrasi Kendaraan Bermotor dan jenis Kendaraan Bermotor; 5.3.5.3 penjagaan dan pemeliharaan kebersihan serta keamanan arsip kartu induk BPKB; 5.3.5.4 Proses pengarsipan tersebut selesai + 5 menit.



NO. REVISI 00

TANGGAL TERBIT :

6.

HALAMAN 9/9

DESEMBER 2013

Mekanisme Mekanisme Penerbitan BPKB Perubahan identitas

BERKAS PERMOHONAN

1 PEMOHON


SYAH CEK FISIK

ATPM



DATA BASE POLRI


3 DATA BASE DISPENDA

Cetak Kartu Induk

PEMBERIAN BPKB


Apa sesuai syarat


COPI STNK PENDFTRAN PENDATAAN DAN VERIFIKASI



1,INPUT DATA PERUBHN

PENDFTRN BPKB

Data sdh benar


Paraf ki dan verifikasi data ORDER ARSIP


Kartu induk BPKB

ARSIP LAMA


BPKB GUDANG ARSIP/ADMIN PENYATUAN ARSIP LAMA DG BARU


KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH NUSA TENGGARA BARAT RESORT BIMA KOTA STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PENERBITAN SIM SATPAS NO. DOKUMEN SOP-BID REGIDENT

NO. REVISI 00 TANGGAL TERBIT :

1.

HALAMAN 1/59

DESEMBER 2013







Tujuan 1.1

Standar Operasional Prosedur (S.O.P) penerbitan SIM ini ditetapkan dengan maksud untuk dapat digunakan sebagai acuan dan dasar dalam tugas pelaksanaan penerbitan SIM, sehingga para petugas pelaksana memiliki persepsi dan tindakan yang sama dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat;

1.2

Terwujudnya tertib administrasi pelayanan dalam penerbitan SIM yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel;

1.3

Terjaminnya legitimasi dan identifikasi terhadap kompetensi Pengemudi dalam rangka mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas.

2.

Pedoman/Acuan 2.1

Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

2.2

Undang-undang Negara Republik IndonesiaNomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan;

2.3

Undang-undang Negara Republik IndonesiaNomor 25Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

2.4

Peraturan Pemerintah Nomor 50Tahun 2010 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;

2.5

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor9Tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi.

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH NUSA TENGGARA BARAT RESORT BIMA KOTA STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PENERBITAN SIM SATPAS NO. DOKUMEN SOP-BID REGIDENT 3.

NO. REVISI 00 TANGGAL TERBIT : DESEMBER 2013

HALAMAN 2/59

Pengertian 3.1

Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri;

3.2

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Kapolri adalah pemimpin Polri dan penanggung jawab penyelenggaraan fungsi Kepolisian;

3.3

Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat Ranmor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

3.4

Surat Izin Mengemudi yang selanjutnya disingkat SIM adalah tanda bukti legitimasi kompetensi, alat kontrol, dan data forensik Kepolisian bagi seseorang yang telah lulus uji pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan untuk mengemudikan Ranmor di jalan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan berdasarkan Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

3.5

SIM Internasional adalah SIM yang diperuntukkan bagi pengemudi Ranmor yang akan digunakan di negara lain berdasarkan perjanjian internasional;

3.6

Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Ranmor di Jalan yang telah memiliki SIM;

3.7

Registrasi dan Identifikasi Pengemudi yang selanjutnya disebut Regident Pengemudi adalah segala usaha dan kegiatan pencatatan identifikasi pemegang SIM, kualifikasi, dan kemampuan dalam mengemudikan Ranmor sesuai dengan golongannya;

3.8

Standar pelayanan adalah suatu tolok ukur yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan kepada masyarakat;

3.9

Satuan Penyelenggara Administrasi SIM yang selanjutnya disebut Satpas,adalah unsur pelaksana Polri di bidang lalu lintas yang berada di lingkungan kantor Kepolisian setempat atau di luar lingkungan kantor Kepolisian;

3.10

Sepeda Motor adalah Ranmor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau Ranmor beroda tiga tanpa rumah rumah;

3.11

Ranmor Umum adalah setiap Ranmor yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran;

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH NUSA TENGGARA BARAT RESORT BIMA KOTA STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PENERBITAN SIM SATPAS NO. DOKUMEN SOP-BID REGIDENT 3.12


HALAMAN 3/59

Ranmor Khusus adalah Ranmor yang dirancang secara khusus yang memiliki fungsi dan rancang bangun tertentu;

3.13

Ujian Teori adalah penilaian terhadap tingkat pengetahuan dan pemahaman mengenai peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas, teknis dasar Ranmor, cara mengemudikan Ranmor, dan tata cara berlalu lintas bagi peserta uji;

3.14

Ujian Praktik adalah penilaian terhadap tingkat kemampuan dan keterampilan mengemudi Ranmor dan berlalu lintas di jalan bagi peserta uji;

3.15

Simulator adalah alat bantu untuk menguji keterampilan, kemampuan,antisipasi, daya reaksi, daya konsentrasi, dan sikap perilaku peserta uji;

3.16

Audio Visual Integrited System yang selanjutnya disebut AVIS adalah mekanisme pembuatan SIM yang terintegrasi sejak proses pendaftaran,pengujian, sampai dengan penerbitan;

3.17

Pemblokiran SIM adalah tindakan Kepolisian untuk memberikan tanda pada data Regident Pengemudi yang merupakan pembatasan sementara terhadap legitimasi mengemudikan Ranmor;

3.18

Biaya pembuatan SIM adalah Biaya yang dipungut sebagai penerimaan negara atas penerbitan SIM berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2010 tentang Tarif Atas Jenis penerimaan Negara bukan pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

4.

Alat 4.1

4.2

Gedung Satpas: 4.1.1

Lahan Parkir kendaraan R2 dan R4;

4.1.2

Tempat Ibadah;

4.1.3

Genset;

4.1.4

Toilet Umum;

4.1.5

Gudang Materiil;

Ruang Informasi: 4.2.1

Meja dan Kursi Petugas;


4.3

4.4


4.2.2

Sound Sistem;

4.2.3

Brosure;

4.2.4

Papan Mekanisme;

4.2.5

Papan Persyaratan;

4.2.6

Papan Visi, Misi, Janji dan Motto layanan.

Ruang Pelayanan Pengaduan: 4.3.1

Furniture;

4.3.2

Komputer Unit;

4.3.3

Buku Pengaduan;

4.3.4

Mekanisme Pengaduan dan Penyelesaian.

Kelengkapan Administrasi: 4.4.1

4.4.2

4.4.3

Pemeriksaan Kesehatan: 4.4.1.1

Ruang Pemeriksaan Kesehatan;

4.4.1.2

Ruang Tunggu;

4.4.1.3

Meja dan Kursi Dokter;

4.4.1.4

Alat Periksa tekanan Darah;

4.4.1.5

Alat pengukur tinggi dan berat badan;

4.4.1.6

Alat periksa mata;

4.4.1.7

Alat periksa detak jantung.

Tes Psikologi: 4.4.2.1

Ruang Kelas tes psikologi;

4.4.2.2

Kursi peserta uji psikologi;

4.4.2.3

Papan Tulis;

4.4.2.4

Lembar Soal;

4.4.2.5

Lembar Jawaban;

4.4.2.6

Lembar hasil tes psikologi;

4.4.2.7

Buku Register;

Ruang Pembayaran Administrasi BRI: 4.4.3.1

Ruang Pelayanan;

HALAMAN 4/59


4.5

4.5.2

4.7

4.4.3.2

Ruang Tunggu;

4.4.3.3

Teller, Mini ATM atau ATM;

4.4.3.4

Lembar bukti pembayaran Administrasi SIM;

4.4.3.5

Stempel BRI.

HALAMAN 5/59

Registrasi Pendaftaran 4.5.1

4.6


Sarana pelayanan Pendaftaran sekurang-kurangnya meliputi : 4.5.1.1

Komputer Registrasi;

4.5.1.2

Stempel Nomor Register;

4.5.1.3

Buku Register Pendaftaran;

4.5.1.4

Stempel Loket Pendaftaran;

4.5.1.5

Sound system;

4.5.1.6

Alat Tulis Kantor (ATK).

Prasarana pelayanan Pendaftaran sekurang-kurangnya meliputi : 4.5.2.1

Ruang / Loket Pendaftaran;

4.5.2.2

Ruang Tunggu Peserta Uji SIM;

4.5.2.3

Kursi Tunggu Peserta Uji SIM;

4.5.2.4

TV;

4.5.2.5

AC / Fan;

4.5.2.6

Toilet.

Ruang Pencerahan: 4.6.1

Kursi Peserta Uji;

4.6.2

Komputer unit;

4.6.3

Proyektor;

4.6.4

AC / Fan;

4.6.5

Sound Sistem;

4.6.6

Materi Pencerahan.

Uji Teori 4.7.1

Uji Teori Komputerisasi: 4.7.1.1

Ruang Uji Teori;


4.7.2

4.7.3

4.7.4


HALAMAN 6/59

4.7.1.2

Meja dan kursi peserta ujian, serta pengawas/operator;

4.7.1.3

Ruang Tunggu Peserta Uji;

4.7.1.4

Nomor peserta ujian;

4.7.1.5

Buku register;

4.7.1.6

Perangkat komputer untuk ujian (AVIS);

4.7.1.7

Headset;

4.7.1.8

Server Bank Soal;

4.7.1.9

Printer hasil ujian;

4.7.1.10

Stempel uji teori AVIS.

Uji Teori Manual: 4.7.2.1

Ruang Uji Teori;

4.7.2.2

Meja dan kursi peserta ujian, serta pengawas/operator;

4.7.2.3

Lembar Soal ujian teori;

4.7.2.4

Lembar jawaban ujian teori;

4.7.2.5

Lembar hasil ujian teori;

4.7.2.6

Buku Register;

4.7.2.7

Stempel uji teori.

Korektor Hasil Uji Teori: 4.7.3.1

Ruang Korektor;

4.7.3.2

Meja dan Kursi petugas Korektor;

4.7.3.3

Lembar kunci Jawaban;

4.7.3.4

Komputer Input Data Hasil Uji Teori;

4.7.3.5

Buku Register;

4.7.3.6

Buku Ekspedisi;

4.7.3.7

Alat Tulis kantor (ATK).

Pengumumam Hasil Uji Teori: 4.7.4.1

Ruang Pengumuman Hasil uji teori;

4.7.4.2

Sound system;

4.7.4.3

Meja dan kursi petugas;



4.7.4.4 4.8

HALAMAN 7/59

Ruang tunggu Peserta uji SIM;

Simulator: 4.8.1

Ruang Uji Simulator;

4.8.2

Loket Pendaftaran;

4.8.3

Ruang Tunggu Peserta Uji;

4.8.4

Alat Uji Simulator R2, R4 dan R6;

4.8.5

Ruang Pengambilan Hasil Uji Simulator;

4.8.6

Lembar Hasil Uji Simulator;

4.8.7

Sertifikat Uji Simulator;

4.8.8

Komputer Unit;

4.8.9

Stempel;

4.8.10 Buku Register; 4.8.11 Buku Ekspedisi; 4.8.12 Sound system; 4.8.13 Meja dan Kursi Petugas Penguji; 4.8.14 Papan Mekanisme Uji Simulator; 4.8.15 Papan Petunjuk pelaksanaan uji simulator.

4.9

Uji Praktek 4.9.1

Sarana yang digunakan dalam pelaksanaan Ujian Praktek meliputi: 4.9.1.1

Ranmor untuk ujian;

4.9.1.2

Helm;

4.9.1.3

Nomor peserta ujian;

4.9.1.4

Buku register;

4.9.1.5

Komputer entri data;

4.9.1.6

Lembar Penilaian Uji Praktek;

4.9.1.7

Lembar Hasil Uji Praktek;



4.9.1.8

Sound Sistem;

4.9.1.9

Peluit;

4.9.1.10

Patok / Kerucut lalu lintas (traffic cone);

4.9.1.11

Stempel Loket.

HALAMAN 8/59

4.9.2 Prasarana yang digunakan dalam pelaksanaan Ujian Praktik meliputi:

4.10

4.9.2.1

Lapangan Ujian Praktek;

4.9.2.2

Materiujian pada setiap golongan;

4.9.2.3

Ruang tunggu Ujian Praktik;

4.9.2.4

Payung / Tenda Petugas uji Praktek.

Identifikasi 4.10.1 Sarana Identifikasi meliputi : 4.10.1.1

Komputer yang terkoneksi dengan server;

4.10.1.2

Alat pengambil foto (foto capture);

4.10.1.3

Alat pengambil tanda tangan (signature capture);

4.10.1.4

Alat pengambil sidik jari (finger print capture);

4.10.1.5

Latar belakang (background) foto.

4.10.1.6

Kaca Hias dan Sisir;

4.10.1.7

Buku Register;

4.10.1.8

Stempel Loket.

4.10.2 Prasarana Identifikasi :

4.11

4.10.2.1

Ruang Identifikasi;

4.10.2.2

Ruang Tunggu Peserta uji;

4.10.2.3

Kursi Tunggu Peserta Uji;

4.10.2.4

Meja dan Kursi Petugas Identifikasi.

Produksi 4.11.1 Sarana ProduksiSIM:



HALAMAN 9/59

4.11.1.1

Komputer produksi yang terkoneksi dengan server;

4.11.1.2

Alat cetak (ID printer);

4.11.1.3

Kartu SIM (Pad card);

4.11.1.4

Color Ribbon;

4.11.6

Sound system;

4.11.7

Buku Register penyerahan SIM.

4.11.2 Prasarana Produksi SIM:

4.12

4.11.2.1

Ruang Produksi;

4.11.2.2

Ruang Tunggu pengabilan SIM;

4.11.2.3

Kursi tunggu;

4.11.2.4

Loket pengambilan / penyerahan SIM;

Pengarsipan 4.12.1 Sarana: 4.12.1.1

Komputer Arsip yang terkoneksi dengan server;

4.12.1.2

Rak – Rak penyimpanan Arsip;

4.12.1.3

Stop Map;

4.12.1.4

Buku Register;

4.12.1.5

Buku Ekspedisi;

4.12.1.6

Sound system;

4.12.1.7

AC;

4.12.1.8

Alat Pemadam Api Ringan (APAR);

4.12.1.9

Alat penyedot Debu (Vacum Cleaner).

4.12.2 Prasarana: 4.12.2.1

Ruang Arsip;

4.12.2.2

Ruang Komputer Arsip;

4.12.2.3

Ruang Tunggu Peserta Uji SIM;

4.12.2.4

Kursi Tunggu Peserta uji SIM.



HALAMAN 10/59

Server Data Base : 4.13.1 Ruang server; 4.13.2 Perangkat Server Data Base; 4.13.3 AC; 4.13.4 Pencatat Suhu Ruangan; 4.13.5 Alat Pemadam Api Ringan (APAR).

4.14

Papan-papan petunjuk: 4.14.1 Papan petunjuk lokasi Satpas; 4.14.2 Papan petunjuk loket pelayanan; 4.14.3 Papan tariff PNBP; 4.14.4 Papan Standar Waktu Pelayanan; 4.14.5 Papan Standar Waktu penerbitan SIM; 4.14.6 Papan pengumuman hasil uji teori.

4.15

4.16

Level Satpas : 4.15.1 Level I

Produksi SIM rata rata setiap hari

=0 s/d 40;

4.15.2 Level II


= 41 s/d 80;

4.15.3 Level III


= 81 s/d 200;

4.15.4 Level IV


= 201 s/d 400;

4.15.5 Level V


= 401 s/d 601;

4.15.6 Level VI


= 601 s/d 1500;

4.15.7 Level VII


= Lebih dari 1500;

Jumlah Petugas sesuai Level SATPAS 4.16.1 Satpas Level I jumlah petugas 9 orang; 4.16.1.1

Registrasi : 4.16.1.1.1 Pendaftaran 1 (satu) petugas; 4.16.1.1.2 Identifikasi 1 (satu) petugas.



4.16.1.2

Ujian Teori 2 (dua) petugas;

4.16.1.3

Ujian praktik 2 (dua) petugas;

4.16.1.4

Penerbitan:

HALAMAN 11/59

4.16.1.4.1 Cetak SIM 1 (satu) petugas; 4.16.1.4.2 Penyerahan 1 (satu) petugas; 4.16.1.5

Arsip dan dokumen 1 (satu) petugas.

4.16.2 Satpas Level II jumlah petugas 17 orang; 4.16.2.1

Registrasi: 4.16.2.1.1 Pendaftaran 2 (dua) petugas; 4.16.2.1.2 Identifikasi 2 (dua) petugas.

4.16.2.2

Ujian Teori 4 (empat) petugas;

4.16.2.3

Ujian praktek 4 (empat) petugas.

4.16.2.4

Penerbitan: 4.16.2.4.1 Cetak SIM 2 (dua) petugas; 4.16.2.4.2 Penyerahan 1 (satu) petugas;

4.16.2.5

Arsip dan dokumen 2 (dua) petugas.

4.16.3 Satpas Level III jumlah petugas 24 orang; 4.16.3.1

Registrasi: 4.16.3.1.1 Pendaftaran 3 (tiga) petugas; 4.16.3.1.2 Identifikasi foto 4 (empat) petugas

4.16.3.2

Ujian Teori 4 (empat) petugas;

4.16.3.3

Ujian praktik 6 (enam) petugas.

4.16.3.4

Penerbitan: 4.16.3.4.1 Cetak SIM3 (tiga) petugas; 4.16.3.4.2 Penyerahan 2 (dua) petugas;

4.16.3.5

Arsip dan dokumen 2 (dua) petugas.

4.16.4 Satpas Level IV jumlah petugas 34 orang; 4.16.4.1

Registrasi: 4.16.4.1.1 Pendaftaran 5 (lima) petugas;


NO. REVISI 00 TANGGAL TERBIT : DESEMBER 2013 4.16.4.1.2

HALAMAN 12/59

Identifikasi 6 (enam) petugas.

4.16.4.2

Ujian Teori 6 (enam) petugas;

4.16.4.3

Ujian praktik 8 (delapan) petugas;

4.16.4.4

Penerbitan: 4.16.4.4.1 Cetak SIM 4 (empat) petugas; 4.16.4.4.2 Penyerahan 3 (tiga) petugas;

4.16.4.5

Arsip dan dokumen 3 (tiga) petugas.

4.16.5 Satpas Level V jumlah petugas 48 orang; 4.16.5.1

Registrasi: 4.16.5.1.1 Pendaftaran 10 (sepuluh) petugas; 4.16.5.1.2 Identifikasi 8 (delapan) petugas.

4.16.5.2

Ujian Teori 8 (delapan) petugas;

4.16.5.3

Ujian praktik 10 (sepuluh) petugas;

4.16.5.4

Penerbitan: 4.16.5.4.1 Cetak SIM 4 (empat) petugas; 4.16.5.4.2 Penyerahan 4 (empat) petugas;

4.16.5.5

Arsip dan dokumen 4 (empat) petugas.

4.16.6 Satpas Level VI jumlah petugas 64 orang; dan 4.16.6.1

Registrasi: 4.16.6.1.1 Pendafataran 14 (empat belas) petugas; 4.16.6.1.2 Identifikasi 10 (sepuluh) petugas.

4.16.6.2

Ujian Teori 10 (sepuluh) petugas;

4.16.6.3

Ujian praktik 14 (empat belas) petugas;

4.16.6.4

Penerbitan: 4.16.6.4.1 Cetak SIM 8 (delapan) petugas; 4.16.6.4.2 Penyerahan 4 (empat) petugas;

4.16.6.5


4.16.7 Satpas Level VII jumlah petugas 84 orang. 4.16.7.1

Registrasi:



HALAMAN 13/59

4.16.7.1.1 Pendafataran 20 (dua puluh) petugas; 4.16.7.1.2 Identifikasi 12 (dua belas) petugas. 4.16.7.2

Ujian Teori 16 (enam belas) petugas;

4.16.7.3

Ujian praktik 20 (dua puluh) petugas;

4.16.7.4

Penerbitan: 4.16.7.4.1 Cetak SIM 8 (delapan) petugas; 4.16.7.4.2 Penyerahan 4 (empat) petugas;

4.16.7.5

4.17


Standar Kompetensi Petugas Penguji SIM 4.17.1 Setiap petugas penguji SIM wajib memenuhi persyaratan : 4.17.1.1

Sehat jasmani dan rohani;

4.17.1.2

Bermoral dan berkelakuan baik;

4.17.1.3

Disiplin dan bertanggung jawab;

4.17.1.4

Ramah, sopan, dan mampu berkomunikasi dengan baik;

4.17.1.5

Menguasai bidang tugas yang akan diujikan;

4.17.1.6

Memiliki SIM sesuai golongan yang diujikan paling singkat 3 (tiga) Tahun;

4.17.1.7

Dapat mengoperasikan computer.

4.17.2 Petugas penguji wajib memiliki kompetensi : 4.17.2.1

Kemampuan administrasi, yang meliputi : 4.17.2.1.1 Manajerial di bidang pengujian SIM; 4.17.2.1.2 Tata cara pengarsipan; 4.17.2.1.3 Produk-produk tertulis;

4.17.2.2

Pengetahuan, yang meliputi : 4.17.2.2.1 Peraturan dan perundang-undangan yang berlaku; 4.17.2.2.2 Teknik Ranmor; 4.17.2.2.3 Teknik mengemudi;



HALAMAN 14/59

4.17.2.2.4 Pertolongan pertama pada kecelakaan lalu lintas. 4.17.2.3

Keterampilan, yang meliputi : 4.17.2.3.1 Dapat mengoperasikan sarana dan prasarana uji; 4.17.2.3.2 Dapat mengemudi Ranmor yang digunakan sebagai sarana uji; 4.17.2.3.3 Dapat mengoperasikan teknik Ranmor; 4.17.2.3.4 Dapat berlalu lintas dengan benar di jalan.

4.17.2.4

Kemampuan mengajar atau melatih, yang meliputi : 4.17.2.4.1 Mampu mengkomunikasikan materi uji secara baik kepada peserta uji; 4.17.2.4.2 Mampu mentransfer pemahaman materi uji kepada peserta uji; 4.17.2.4.3 Dapat menganalisa dan mengevaluasi pelaksanaan ujian.

4.17.3 Memiliki sertifikat penguji SIM, dari Pusdik Lantas Polri; 4.17.4 Memiliki SKEP Penguji dari Kepala Korps Lalu Lintas Polri. 4.18

Etika Petugas Penguji: 4.18.1

Bermoral dan berkelakuan baik;

4.18.2

Disiplin dan bertanggung jawab;

4.18.3

Ramah, sopan, dan santun dalam melayani masyarakat;

4.18.4

Tidak mempersulit masyarakat;

4.18.5

Berpenampilan sesuai ketentuan;

4.18.6

Menyelesaikan pekerjaan tepat waktu;

4.18.7

Ikhlas dalam memberikan pelayanan;

4.18.8

Tidak melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan keluhan masyarakat;

4.18.9

Bersikap jujur dan dapat dipercaya;

4.18.10

Dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat;

4.18.11

Efektif dan Efisien dalam melayani masyarakat;

4.18.12

Transparan dan Akuntabel dalam melayani masyarakat;

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH NUSA TENGGARA BARAT RESORT BIMA KOTA STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PENERBITAN SIM SATPAS NO. DOKUMEN SOP-BID REGIDENT 4.18.13

5.


HALAMAN 15/59

Tidak diskriminatif dalam melayani masyarakat.

Prosedur 5.1

Waktu kerja pelayanan SIM adalah 8 (delapan) jam setiap hari kerja terhitung mulai jam 07.00WIB s/d 15.00WIB;

5.2

5.3

Waktu pelayanan penerbitan SIM diatur sebagai berikut : 5.2.1

Senin – Kamis

: 08.00 – 14.00 WIB;

5.2.2

Jumat

: 08.00 - 11.00 WIB;

5.2.3

Sabtu

: 08.00 – 13.00 WIB;

5.2.4

Minggu

: tentative (disesuaikan dengan kondisi wilayah);

5.2.5

Hari libur Nasional tidak beroperasi.

Standar waktu Penerbitan SIM sebagai berikut : 5.3.1

5.3.2

Baru dan Pengalihan Golongan: 5.3.1.1

SIM A

= 120 Menit;

5.3.1.2

SIM A Umum

= 180 Menit;

5.3.1.3

SIM BI

= 120 Menit;

5.3.1.4

SIM BI Umum

= 180 Menit;

5.3.1.5

SIM BII

= 180 Menit;

5.3.1.6

SIM BII Umum

= 180 Menit;

5.3.1.7

SIM C

= 120 Menit;

5.3.1.8

SIM D

= 120 Menit.

Perpanjangan, Hilang, Rusak dan Pindah Masuk (Mutasi): 5.3.2.1

SIM A

= 30 Menit;

5.3.2.2

SIM A Umum

= 130 Menit;

5.3.2.3

SIM BI

= 70 Menit;

5.3.2.4

SIM BI Umum

= 130 Menit;

5.3.2.5

SIM BII

= 130 Menit;


5.4


5.3.2.6

SIM BII Umum

= 130 Menit;

5.3.2.7

SIM C

= 30 Menit;

5.3.2.8

SIM D

= 30 Menit.

Rincian Standar Waktu Penerbitan SIM: 5.4.1

Pemeriksaan Kesehatan Dokter

= 5 Menit;

5.4.2

Uji Keterampilan Simulator

= 60 Menit;

5.4.3

Pembayaran Biamin SIM di Bank BRI

= 5 Menit;

5.4.4

Asuransi Kecelakaan Diri Pengemudi

= 5 Menit;

5.4.5

Pengisian Formulir Permohonan Penerbitan SIM

= 5 Menit;

5.4.6

Pendaftaran

= 5 Menit;

5.4.7

Ujian Teori

= 30 Menit;

5.4.8

Ujian Praktik

= 20 Menit;

5.4.9

Penyelesaian (Foto dan Pencetakan SIM)

= 20 Menit;

5.4.10 Jarak Tenggang 5.5

HALAMAN 16/59

= 25 Menit.

Tarif PNBP Biaya Administrasi SIM 5.5.1

5.5.2

Baru dan Pengalihan Golongan: 5.5.1.1

SIM A

= Rp.120.000,-

5.5.1.2

SIM BI

= Rp.120.000,-

5.5.1.3

SIM BII

= Rp.120.000,-

5.5.1.4

SIM C

= Rp. 100.000,-

5.5.1.5

SIM D

= Rp. 50.000,-

5.5.1.6

SIM Internasional

= Rp. 250.000,-

5.5.1.7

Uji Simulator

= Rp. 50.000,-

Perpanjangan, Hilang, Rusak dan Pindah Masuk (Mutasi) : 5.5.2.1

SIM A

= Rp. 80.000,-

5.5.2.2

SIM BI

= Rp. 80.000,-

5.5.2.3

SIM BII

= Rp. 80.000,-

5.5.2.4

SIM C

= Rp. 75.000,-


5.6

5.5.2.5

SIM D

= Rp. 30.000,-

5.5.2.6

SIM Internasional

= Rp. 225.000,-

5.5.2.7

Uji Simulator

= Rp. 50.000,-

HALAMAN 17/59

Persyaratan Usia 5.6.1

5.6.2

5.6.3 5.7


Usia Peserta Uji SIM Perseorangan paling rendah: 5.6.1.1

17 (tujuh belas) Tahun untuk SIM A, C, dan D;

5.6.1.2

20 (dua puluh) Tahun untuk SIM B I;

5.6.1.3

21 (dua puluh satu) Tahun untuk SIM B II.

Usia Peserta Uji SIM Umum paling rendah: 5.6.2.1

20 (dua puluh) Tahun untuk SIM A Umum;

5.6.2.2

22 (dua puluh dua) Tahun untuk SIM B I Umum;

5.6.2.3

23 (dua puluh tiga) Tahun untuk SIM B II Umum.

Persyaratan usia, berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing.

Persyaratan Administrasi 5.7.1

Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli setempat yang masih berlaku;

5.7.2

Dokumen keimigrasian bagi Warga Negara Asing meliputi : 5.7.2.1

Paspor dan kartu izin tinggal tetap (KITAP) bagi yang berdomisili tetap di Indonesia;

5.7.2.2

Paspor, visa diplomatik, kartu anggota diplomatik, dan identitas diri lain bagi yang merupakan staf atau keluarga kedutaan;

5.7.2.3

Paspor dan visa dinas atau kartu izin tinggal sementara (KITAS) bagi yang bekerja sebagai tenaga ahli atau pelajar yang bersekolah di Indonesia;

5.7.2.4

Paspor dan kartu izin kunjungan atau singgah bagi yang tidak berdomisili di Indonesia;

5.7.2.5

Surat Izin Kerja dari Kementerian yang membidangi Ketenaga kerjaan bagi Warga Negara Asing yang bekerja di Indonesia.


5.8


5.7.3

Bukti pembayaran biaya administrasi SIM; dan

5.7.4

Melaksanakan rumusan 10 sidik jari.

HALAMAN 18/59

Persyaratan kesehatan 5.8.1

Kesehatan jasmani Peserta ujian SIM berupa Kesehatan mata: 5.8.1.1

Fisik mata;

5.8.1.2

Buta warna;

5.8.1.3

Penglihatan jarak dekat dan jarak jauh;

5.8.1.4

Pemeriksaan kondisi kesehatan jasmani, dilakukan oleh dokter yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;

5.8.1.5

Khusus bagi penyandang cacat harus ada surat keterangan dokter yang menyatakan bahwa kecacatannya tidak menghalangi peserta uji SIM untuk mengemudikan kendaraan bermotor khusus;

5.8.1.6 5.8.2

Dokter, harus mendapat rekomendasi dari Kedokteran Kepolisian.

Kesehatan Rohani Peserta ujian SIM dilakukan melalui pemeriksaan Psikologi yang meliputi : 5.8.2.1

Kemampuan konsentrasi;

5.8.2.2

Kecermatan;

5.8.2.3

Pengendalian diri;

5.8.2.4

Kemampuan penyesuaian diri;

5.8.2.5

Stabilitas emosi;

5.8.2.6

Penilaian atas kesehatan rohani, dilakukan melalui penggunaan Materi Tes Psikologi;

5.8.2.7

Materi Tes Psikologi, beserta tata cara penilaiannya disusun oleh psikolog dalam pengawasan dan pembinaan psikologi kepolisian daerah atau Biro Psikologi Polri;

5.8.2.8 5.9

Hasil tes psikologi, ditetapkan dalam Surat Lulus Tes Psikologi.

Persyaratan SIM Baru (SIM A , C dan D) :



HALAMAN 19/59

5.9.1

Mengisi formulir pengajuan SIM Baru;

5.9.2

Peserta Uji SIM telah berusia 17 (tujuh Belas) Tahun;

5.9.3

Melampirkan Kartu Tanda Penduduk asli setempat yang Sah dan masih berlaku serta 2 (dua) Lembar Foto Copy;

5.10

5.9.4

Melampirkan Dokumen keimigrasian bagi Warga Negara Asing;

5.9.5

Melampirkan Surat Keterangan Dokter;

5.9.6

Melampirkan Tanda Pembayaran Permohonan Penerbitan SIM (TP3S) dari BRI;

5.9.7

Lulus Uji Teori;

5.9.8

Lulus Uji Simulator;

5.9.9

Lulus Uji Praktek I dan II.

Persyaratan Perpanjangan SIM : 5.10.1

Mengisi formulir pengajuan perpanjangan SIM;

5.10.2

Melampirkan Kartu Tanda Penduduk asli setempat yang sah dan masih berlaku serta 2 (dua) Lembar Foto Copy;

5.10.3


5.10.4

Melampirkan SIM lama yang akan diperpanjang dan 1 (satu) lembar Foto copy;

5.10.5


5.10.6


5.10.7

Melampirkan Surat lulus uji keterampilan Simulator;

5.10.8

Perpanjangan SIM dilakukan sebelum masaberlakunya berakhir;

5.10.9

Perpanjangan yang dilakukan setelah lewat masa berlakunya,harus diajukan SIM baru sesuai dengan golongan yang dimiliki.

5.11

Persyaratan Pengalihan golongan SIM : 5.11.1

Mengisi formulir pengajuan pengalihan golongan SIM;

5.11.2

Peserta Uji SIM telah memenuhi persyaratan Usia yaitu : 5.11.2.1

Usia Peserta Uji SIM Perseorangan paling rendah 5.11.2.1.1

20 (dua puluh)Tahun untuk SIM B I; dan



5.11.2.2

5.11.2.3

HALAMAN 20/59

21(dua puluh satu)Tahun untuk SIM B II.

Usia Peserta Uji SIM Umum paling rendah 5.11.2.2.1

20 (dua puluh)Tahun untuk SIM A Umum;

5.11.2.2.2

22 (dua puluh dua) Tahun untuk SIM B I Umum;

5.11.2.2.3

23(dua puluh tiga) Tahun untuk SIM B II Umum.

Persyaratan usia, berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing.

5.11.3


5.11.4


5.11.5

Melampirkan SIM yang akan dialihkan golongannya dan telah dimiliki paling rendah 12 (dua belas) bulan; 5.11.5.1

SIM A bagi pengajuan pengalihan golongan menjadi SIM A Umum dan SIM B I;

5.11.5.2

SIM A Umum bagi pengajuan pengalihan golongan menjadi SIM B I Umum;

5.11.5.3

SIM B I bagi pengajuan pengalihan golongan menjadi SIM B I Umum dan B II;

5.11.5.4

SIM B I Umum atau B II bagi pengajuan pengalihan golongan menjadi SIM B II Umum.

5.11.6

Pengajuan pengalihan golongan menjadi SIM umum dilampiri dengan: 5.11.6.1

Surat Bukti Lulus tes Psikologi;

5.11.6.2

Sertifikat lulus pendidikan dan pelatihan mengemudi;

5.11.6.3

Surat izin kerja dari Kementerian yang membidangi Ketenagakerjaan bagi Warga Negara Asing yang bekerja di Indonesia.

5.11.7


5.11.8


5.11.9

Lulus Uji Teori;

5.11.10


KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH NUSA TENGGARA BARAT RESORT BIMA KOTA STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PENERBITAN SIM SATPAS NO. DOKUMEN SOP-BID REGIDENT 5.11.11 5.12


HALAMAN 21/59


Persyaratan Perubahan data pengemudi : 5.12.1

Mengisi formulir pengajuan perubahan data Pengemudi;

5.12.2


5.12.3


5.12.4

Melampirkan Penetapan Pengadilan tentang perubahan nama bagi Pengemudi yang melakukan perubahan nama;

5.12.5

Melampirkan SIM yang akan dirubah nama pemiliknya;

5.12.6


5.12.7


5.12.8

Perpanjangan SIM dilakukan sebelum masa berlakunya berakhir Tanpa persyaratan lulus Ujian Teori, Simulator, dan Ujian Praktek;

5.13.8

Perpanjangan yang dilakukan setelah lewat masa berlakunya, harus diajukan SIM baru sesuai dengan golongan yang dimiliki.

5.13

Persyaratan Penggantian SIM Hilang : 5.13.1

Mengisi formulir pengajuan penggantian SIM karena hilang;

5.13.2


5.13.3

Melampirkan Dokumen keimigrasian bagi Warga Negara Asing.

5.13.4

Surat Keterangan kehilangan SIM dari Kepolisian.

5.13.5


5.13.6


5.13.7

Perpanjangan SIM dilakukan sebelum masa berlakunya berakhirTanpa persyaratan lulus Ujian Teori, ujian keterampilan melalui Simulator, dan Ujian Praktek;

5.13.8



5.14


HALAMAN 22/59

Persyaratan Penggantian SIM Rusak : 5.14.1

Mengisi formulir pengajuan penggantian SIM karena Rusak;

5.14.2


5.14.3


5.14.4

Melampirkan SIM yang rusak;

5.14.5


5.14.6


5.14.7

Perpanjangan SIM dilakukan sebelum masa berlakunya berakhir Tanpa persyaratan lulus Ujian Teori, ujian keterampilan melalui Simulator, dan Ujian Praktik;

5.14.8

Perpanjangan yang dilakukan setelah lewat masa berlakunya, harus diajukan SIM baru sesuai dengan golongan yang dimiliki;

5.15

Persyaratan SIM Pindah Masuk (Mutasi) : 5.15.1

Mengisi formulir pengajuan Mutasi SIM;

5.15.2


5.15.3


5.15.4

SIM yang akan di Mutasi;

5.15.5

Surat Pengantar Mutasi dari Satpas yang menebitkan SIM;

5.15.6


5.15.7


5.15.8

Perpanjangan SIM dilakukan sebelum masa berlakunya berakhir tanpa persyaratan lulus Ujian Teori, ujian keterampilan melalui Simulator, dan Ujian Praktek;

5.13.9




HALAMAN 23/59

Persyaratan Penerbitan SIM akibat pencabutan SIM : 5.16.1

Surat Bukti Putusan Pengadilan Negeri

5.16.2

Surat Bukti berakhir larangan mengemudi atasdasar pencabutandari Pengadilan Negeri

5.17

5.16.3

Mengisi formulir pengajuan SIM;

5.16.4

Kartu Tanda Penduduk asli setempat yang sah dan masih berlaku;

5.16.5


5.16.6


5.16.7

Lulus Uji Teori;

5.16.8


5.16.9


Persyaratan Penerbitan SIM Internasional : 5.17.1

Menunjukkan Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Izin Menetap (KITAP)dan melampirkan fotokopinya;

5.17.2

Menunjukkan SIM yang sah dan masih berlaku serta melampirkanfotokopinya;

5.17.3

Menunjukkan Paspor yang sah dan masih berlaku serta melampirkanfotokopinya;

5.17.4

Menyerahkan pasfoto berwarna terbaru, tampak depan, berpakaian rapi,dan berkrah, ukuran 4 (empat) x 6 (enam) sebanyak 3 (tiga) lembar,berlatar belakang biru;

5.17.5

Setiap peserta uji SIM Internasional wajib membayar Biaya Administrasi SIMInternasional yang besarannya sesuai dengan yang ditetapkan dalamperaturan perundang-undangan;

5.17.6

Biaya administrasi SIM Internasionaldapat dibayar secara tunai atau secara elektronik pada bank yang ditunjuk.

5.18

Tata Cara Penerbitan 5.18.1

Kelompok Kerja Pendaftaran:



5.18.1.1

HALAMAN 24/59

Petugas loket pendaftaran menerima dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan penerbitan SIM;

5.18.1.2

Mempersilahkan peserta uji SIM untuk duduk pada ruang tunggu yang telah disediakan;

5.18.1.3

Apabila berkas dinyatakan tidak lengkap petugas menyerahkan kembali kepada Peserta uji SIM untuk dilengkapi;

5.18.1.4

Jika berkas permohonan sudak lengkap dan memenuhi persyaratan maka petugas membubuhkan stempel loket dan nomor register pendaftaran;

5.18.1.5

Mencatat data identitas lengkap peserta uji secara manual ke dalam Buku Register pendaftaran;

5.18.1.6

Petugas loket pendaftaran melakukan entry data peserta ujian SIM ke komputer registrasi;

5.18.1.7

Menyerahkan sobekan bukti pendaftaran kepada peserta uji SIM;

5.18.1.8

Mempersilahkan Peserta ujian untuk mengikuti ujian Teori SIM;

5.18.1.9

Membuat laporan pendaftaran sesuai proses dan golongan SIM kepada Kepala Seksi SIM Cq Pamin SIM;

5.18.2

Kelompok Kerja Ujian Teori SIM : 5.18.2.1

Ujian dilaksanakan pada hari pengajuan persyaratan mengikuti uji SIM yang diterima oleh petugas uji SIM;

5.18.2.2

Setiap peserta uji harus dapat menunjukkan tanda bukti kesertaan dalam ujian;

5.18.2.3

Pengecekan ulang kesesuaian data peserta ujian;

5.18.2.4

Setiap peserta uji yang akan mengikuti Ujian Teori, wajib mengikuti pencerahan yang disampaikan secara langsung atau melalui Media mengenai:



HALAMAN 25/59

Peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;

5.18.2.4.2

Etika berlalu lintas;

5.18.2.4.3

Keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas;

5.18.2.4.4

Berbagai bentuk pelanggaran lalu lintas;

5.18.2.4.5

Kecelakaan lalu lintas;

5.18.2.4.6

Prosedur pertolongan kecelakaan lalu lintas;

5.18.2.4.7

Pelaporan pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas;

5.18.2.4.8

Tata cara pengujian SIM; dan

5.18.2.4.9

Tata cara pengoperasian AVIS atau penggunaan sarana lain.

5.18.2.5

Pelaksanaan Ujian Teoridilakukan dengan urutan sebagai berikut: 5.18.2.5.1

Sebelum Ujian Teori dimulai, petugas menyiapkan ruangan Ujian Teori sesuaidengan kebutuhan;

5.18.2.5.2

Peserta uji memasuki ruang ujian dan menempati tempat duduk sesuaidengan nomor peserta;

5.18.2.5.3

Petugas membagikan lembar soal dan lembar jawaban Ujian Teori sesuai dengan golongan SIM peserta ujiyang telah ditetapkan;

5.18.2.5.4

Setelah ujian berlangsung 5 (lima) menit, petugas pengawas mengedarkandaftar buku peserta ujian sebagai

daftar

presensi

untuk

dicocokkan

denganidentitas peserta uji; 5.18.2.5.5

Petugas pengawas memberitahukan kepada para peserta uji, pada saat waktuujian tinggal tersisa 5 (lima) menit; dan

5.18.2.5.6

Petugas penguji mengolah hasil Ujian Teori melalui sistem Ujian Teori yangterkoneksi secara daring mulai



HALAMAN 26/59

dari pendaftaran, ujian teori, ujian praktik,sampai dengan penerbitan SIM. 5.18.2.6

Soal Ujian Teori dikelompokkan menurut golongan SIM;

5.18.2.7

Soal Ujian Teori dengan AVIS dilaksanakan secara acak.

5.18.2.8

Materi Ujian Teori meliputi: 5.18.2.8.1

Pengetahuan

peraturan

perundang-undangan

di

bidang lalu lintas dan angkutan jalan; 5.18.2.8.2

Hak utama pengguna jalan;

5.18.2.8.3

Pengetahuan tentang rambu, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, dan gerakan lalu lintas;

5.18.2.8.4

Kedudukan hukum lalu lintas; dan

5.18.2.8.5

Peringatan sinar dan bunyi.

5.18.2.8.6

Keterampilan Pengemudi: 5.18.2.8.6.1

Cara mengemudi Ranmor;

5.18.2.8.6.2

Cara mendahului;

5.18.2.8.6.3

Cara berbelok;

5.18.2.8.6.4

Caramelewati di persimpangan;

5.18.2.8.6.5

Cara penggunaan lampu Ranmor;

5.18.2.8.6.6

Cara parkir;

5.18.2.8.6.7

Cara berhenti;

5.18.2.8.6.8

Kecepatan minimal dan maksimal;

5.18.2.8.6.9

Cara penggunaan jalur dan lajur Jalan;

5.18.2.8.7

Etika berlalu lintas;

5.18.2.8.8

Hak dan kewajiban pengemudi dan pengguna jalan lain;

5.18.2.8.9

Tanggung jawab pengemudi;

5.18.2.8.10

Pengetahuan teknik Ranmor;

5.18.2.8.11

Pertolongan Pertama pada Kecelakaan Lalu Lintas;



5.18.2.9

HALAMAN 27/59

Materi Ujian Teori menggunakan bahasa Indonesia.

Penilaian Hasil Ujian Teori SIM: 5.18.2.9.1

Sistem penilaian bagi Satpas yang memiliki komputer Optical Mark Reader (OMR) dapat dipergunakan untuk pemeriksaan soal-soal ujian dengan cepat, tepat dan lancar;

5.18.2.9.2

Setiap penilaian bagi Satpas yang tidak memiliki komputer Optical Mark Reader (OMR) dapat menggunakan kunci jawaban yang standar sesuai ketentuan yang ada;

5.18.2.9.3

Hasil penilaian harus ditulis pada lembar hasil Ujian teori

SIM

dan

ditandatangani

pejabat

yang

berkompeten; 5.18.2.9.4

Peserta uji dinyatakan lulus Ujian Teori, jika dapat menjawab secara benar paling rendah 70% (tujuh puluh persen) dari 30 (tiga puluh) soal yang di ujikan dengan waktu 30 (tiga puluh) menit;

5.18.2.9.5

Hasil ujian harus diumumkan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sejak ujian dilakukan;

5.18.2.9.6

Peserta Uji SIM yang tidak lulus ujian dapat mengikuti ujian ulang dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak dinyatakan tidak lulus , tanpa mengajukan permohonan baru;

5.18.2.9.7

Peserta ujian ulang yang tidak lulus dapat mengikuti ujian ulang ke 2 setelah 60 (enam puluh) hari kerja sejak dinyatakan tidak lulus, tanpa mengajukan permohonan baru;



HALAMAN 28/59

Peserta uji yang dinyatakan lulus ujian teori dapat mengikuti ujian keterampilan mengemudi melalui Simulator;

5.18.2.9.9

Pisahkan berkas soal-soal ujian teori antara lulus dan tidak lulus;

5.18.2.9.10

Susun yang tidak lulus dan yang lulus sesuai nomor urut, catat dalam Buku Register;

5.18.2.9.11

Umumkan peserta ujian SIM yang lulus dan tidak lulus melalui pengeras suara atautampilkan pada layar monitor;

5.18.2.9.12

Membuat Laporan rekapitulasi peserta ujian SIM kepada Kasi SIM Dit lantas Polda Metro Jaya.

5.18.3

Kelompok Kerja Uji Simulator: 5.18.3.1

Setiap peserta uji wajib mengikuti Ujian keterampilan mengemudi melalui Simulator;

5.18.3.2

Sebelum pelaksanaan Ujian keterampilan mengemudi melalui Simulator, petugas memberitahukan tata cara penggunaan Simulator dan tata cara penilaiannya;

5.18.3.3

Ujian keterampilan melalui Simulator meliputi : 5.18.3.3.1

Reaksi: 5.18.3.3.1.1

Alat ini gunanya untuk mengetahui atau

menguji

calon/

pengemudi

tentang respon mereka terhadap suatu aksi yang dihadapinya; 5.18.3.3.1.2

Dalam

pelaksanaan

pengujian

memberikan aksi terhadap mata, telinga, tangan dan kaki;


NO. REVISI 00 TANGGAL TERBIT : DESEMBER 2013 5.18.3.3.1.3

HALAMAN 29/59

Dalam penilaian yang baik diharapkan pengemudi harus melakukan respon yang benar dan waktunya harus konstan / stabil;

5.18.3.3.1.4

Aksi yang ditimbulkan alat ini adalah variasi dari lampu hijau, kuning, merah dan bunyi.

5.18.3.3.2

Antisipasi: 5.18.3.3.2.1

Gunanya untuk mengetahui sejauh mana perkiraan pengemudi terhadap benda / obyek yang bergerak dengan kecepatan tertentu;

5.18.3.3.2.2

Benda / obyek yang datang dari arah berlawanan atau arah silang kirikanan, kapan dan berapa detik / menit

lagi

sampai

dihadapan

pengemudi. 5.18.3.3.3

Sikap mengemudi: 5.18.3.3.3.1

Gunanya untuk ketahui sejauh mana kemampuan

pengemudi

untuk

memberikan aksi-aksi yang tepat melalui

panca

indranya

sesuai

dengan tantangan yang di hadapinya. 5.18.3.3.3.2

Pada dasarnya alat ini merupakan gabungan dari

alat uji reaksi,

konsentrasi dan antisipasi. 5.18.3.3.3.3

Mensimulasikan sebagai instrument pokok yang ada pada kendaraan


NO. REVISI 00 TANGGAL TERBIT : DESEMBER 2013 yang

HALAMAN 30/59 dianggap

penting

untuk

digunakan sebagai peragaan. 5.18.3.3.4

Konsentrasi: 5.18.3.3.4.1

Gunanya

untuk

menguji

daya

konsentrasi penglihatan pengemudi yang diam terhadap suatu obyek yang bergerak begitu juga sebaliknya. 5.18.3.3.4.2

Parameter

yang

konsentrasi

dihasilkan

:

penglihatannya,

kelelahan penglihatannya dan kejelian kedua mata ,baik sisi kiri/ kanan. 5.18.3.4

Penilaian Uji Keterampilan Melalui Simulator: 5.18.3.4.1

Peserta uji dinyatakan lulus ujian keterampilan melalui Simulator, jika dapatmencapai nilai paling rendah 60 (enam puluh) untuk setiap jenis materi yangdiujikan.

5.18.3.4.2

Peserta uji yang dinyatakan lulus,diberikan Surat Keterangan Lulus Uji Keterampilan Simulator.

5.18.3.4.3

Surat

Keterangan

Lulus

Uji

Keterampilan

Simulator,memiliki masa berlaku 12 (dua belas) bulan. 5.18.3.4.4

Peserta uji yang dinyatakan lulus Ujian keterampilan mengemudi melaluiSimulator dapat mengikuti Ujian Praktik.

5.18.3.4.5

Peserta uji yang dinyatakan tidak lulus Ujian keterampilan mengemudi melaluiSimulator dapat



HALAMAN 31/59

mengikuti ujian ulang paling banyak 3 (tiga) kali untuk setiapjenis materi yang diujikan. 5.18.4

Kelompok Kerja Uji Praktik: 5.18.4.1

Peserta Ujian Praktik adalah peserta uji yang telah dinyatakan lulus Ujian keterampilan mengemudi melalui Simulator;

5.18.4.2

Sebelum pelaksanaan Ujian Praktik, petugas memberitahukan kepada peserta uji mengenai kegiatan persiapan (drill cockpit) yang harus dilaksanakan;

5.18.4.3

Kegiatan persiapanbagi peserta ujiSIM Ranmor beroda empat meliputi: 5.18.4.3.1

Pengecekan bagian luar bodi Ranmor;

5.18.4.3.2

Ban maupun badan cadangan (serep);

5.18.4.3.3

Ruang mesin dan ruang kabin termasuk posisi tempat duduk;

5.18.4.3.4

Tangan memegang kemudi;

5.18.4.3.5

Posisi rem tangan;

5.18.4.3.6

Transimisi netral;

5.18.4.3.7

Kaca spion luar dan dalam;

5.18.4.3.8

Semua pintu tertutup;

5.18.4.3.9

Sabuk pengaman;

5.18.4.3.10 Lampu; 5.18.4.3.11 Kontak kontrol instrumen; 5.18.4.3.12 Menjalankan Ranmor; 5.18.4.3.13 Berhenti; dan 5.18.4.3.14 Keluar membuka pintu dengan tangan kanan memegang handel danmelihat kaca spion untuk meyakinkan keselamatan. 5.18.4.4

Kegiatan persiapan, bagi peserta uji SIM Sepeda Motor meliputi:



HALAMAN 32/59

5.18.4.4.1

Pengecekan fungsi kemudi;

5.18.4.4.2

Fungsi rem tangan dan kaki;

5.18.4.4.3

Fungsi transmisi;

5.18.4.4.4

Fungsi kopling;

5.18.4.4.5

Oli mesin dan rem;

5.18.4.4.6

Sistem pengapian listrik/busi;

5.18.4.4.7

Kaca spion;

5.18.4.4.8

Lampu;

5.18.4.4.9

Bahan bakar;

5.18.4.4.10 Kondisi ban depan dan belakang; 5.18.4.4.11 Tekanan angin pada ban; dan 5.18.4.4.12 Klakson. 5.18.4.5

Setiap peserta uji wajib mengikuti Ujian Praktik I; danPraktik II yaitu : 5.18.4.5.1 Ujian Praktik I, dilaksanakanpada area ujian yang sudah ditentukan; 5.18.4.5.2 Ujian Praktik II, dilaksanakan dijalan umum.

5.18.4.6

Ujian Praktik, dapat dilaksanakansecara perseorangan atau kolektif terhadap komunitas tertentu;

5.18.4.7

StandarLapangan Ujian Praktek 5.18.4.7.1

Lokasi tempat ujian memenuhi persyaratan dan telah disertifikasi untuk dilaksanakan setiap materi ujian Praktek;

5.18.4.7.2

Permukaan lapangan tidak bergelombang;

5.18.4.7.3

Tidak licin;

5.18.4.7.4

Semua materi ujian dalam satu lokasi;

5.18.4.7.5

Lebar lapangan ujian minimum : 30 M;

5.18.4.7.6

Panjang lapangan ujian minimum : 75 M;

5.18.4.7.7

Ruang tunggu peserta uji SIM.



5.18.4.8

5.18.4.9

HALAMAN 33/59

Patok Materi Ujian Praktek 5.18.4.8.1

Tinggi patok 40 CM;

5.18.4.8.2

Diameter 15 CM;

5.18.4.8.3

Warna Patok Hitam Putih;

Materi Ujian Praktek I: 5.18.4.9.1

Untuk peserta uji Ranmor roda empat, meliputi: 5.18.4.9.1.1

Uji menjalankan ranmor maju dan mundur pada jalur sempit; 5.18.4.9.1.1.1 Maju sejauh 50 Meter pada jalur yang sempit

selebar

kendaraan

bermotor uji ditambah 60 senti

meter

tanpa

menabrak/ menjatuhkan patok; 5.7.9.1.1.1.2 Mundur

sejauh

50

Meter pada jalur yang sempit

selebar

kendaraan bermotor uji ditambah 60 senti meter tanpa



HALAMAN 34/59 menabrak/menjatuhkan patok.

5.18.4.9.1.2

Uji slalom maju dan mundur;

5.18.4.9.1.2.1 Menjalankan kendaraan bermotor uji sejauh 50 Meter

dengan

cara

merubah arah (slalom) tanpa

menabrak

/

menjatuhkan patok; 5.18.4.9.1.2.2 Jarak antar patok satu dengan yang lain 2 kali kendaraan bermotor uji.

5.18.4.9.1.3 Uji parkir paralel dan parkir seri;



HALAMAN 35/59

5.18.4.9.1.3.1 Memarkir

kendaraan

bermotor

uji

ditempat

yang terbatas; 5.18.4.9.1.3.2 Memarkir

kendaraan

bermotor

uji

dengan

posisi lurus, cara mundur sekali jadi/ gerakan serta tanpa menyentuh patok. ukuran lebar

tempat 2.5

panjang

parkir

meter 1,5

dan kali

kendaraan bermotor uji; 5.18.4.9.1.3.3 Memarkir

kendaraan

bermotor

uji

dengan

posisi

menyamping

dengan cara mundur dua kali

gerakan

tanpa

menyentuh patok dengan ukuran

tempat

parkir

yang panjangnya 1,5 kali panjang

kendaraan

bermotor uji dan lebar 2,5 m e t e r .



HALAMAN 36/59

5.18.4.9.1.4 Uji mengemudikan ranmor berhenti di tanjakan dan turunan. 5.18.4.9.1.4.1 Menjalankan Kendaraan bermotor

uji

pada

tanjakan dengan sudut kemiringan 150 kemudian lakukan

pengereman

dengan hand rem dan berhenti dirambu stop. Netralkan

persenelleng

kemudian

jalankan

kembali; 5.18.4.9.1.4.2 Pada

jalan

jembatan

datar dengan

panjang 1,5 kali panjang kendaraan bermotor uji serta tinggi jalan dari permukaan 2,5 meter, dilakukan

pengereman

dengan rem kaki dan berhenti di rambu stop, kemudian

netralkan

persenelleng serta jalan kembali; 5.18.4.9.1.4.3 Jalan

Menurun,

kendaraan bermotor uji dihentikan di rambu stop kemudian pengereman

dilakukan dengan



HALAMAN 37/59 hand

rem,

netralkan

perseneleng serta jalan kembali; 5.18.4.9.1.4.4 Lebar jalan pada materi tanjakan dan turunan 1,5 kali

lebar

kendaraan

bermotor uji; 5.18.4.9.1.4.5 Penempatan Rambu stop ditanjakan, jalan datar serta turunan sekurangkurangnya

berada

ditengah-tengah panjang jalan.

5.18.4.9.2

Untuk peserta uji Sepeda Motor meliputi: 5.18.4.9.2.1 Uji pengereman/keseimbangan: 5.18.4.9.2.1.1 Menjalankan

sepeda

motor dengan kecepatan 30 Km / Jam, berhenti sebelum dengan

garis

Stop teknik

pengereman 20 % untuk Rem Belakang dan 80 % untuk rem depan, kaki kiri



HALAMAN 38/59 turun

dan

kepala

palingkan

ke

kanan

belakang; 5.18.4.9.2.1.2 Jarak dari start sampai finish

adalah 20 meter

sedang lebar patok yang dilintasi adalah 2 kali lebar kendaraan bermotor uji;

5.18.4.9.2.1.2 Uji slalom ; 5.7.9.2.2.1

Menjalankan motor

sepeda

dengan

cara

slalom melintasi patokpatok dengan kecepatan 10 km/ jam, jarak antar patok1,5

kali

panjang

kendaraan bermotor uji dan tanpa pengereman; 5.7.9.2.2.2

Kemudian

dilanjutkan

slalom dengan kecepatan 30 km/ jam, jarak antar patok 4 kali panjang kendaraan bermotor uji



HALAMAN 39/59 dan berhenti pada garis Stop,

dengan

teknik

pengereman 20 % untuk Rem Belakang dan 80 % untuk rem depan, kaki kiri turun,

Kepala

memalingkan ke kanan belakang;

5 . 18.4.9.2.1.3 Uji

membentuk

angka

delapan; 5.18.4.9.2.1.3.1 Menjalankan sepeda motor

di

dalam

lingkaran membentuk angka 8 (delapan), mengikuti

petunjuk

arah,

tidak berhenti

dan

kaki

tidak

menginjak lapangan; 5.18.4.9.2.1.3.2 Diatas garis angka delapan

diletakkan

patok, dengan jarak antar masing-masing patok 1,5 kali panjang



HALAMAN 40/59 kendaraan

bermotor

u j i ;

5.18.4.9.2.1.4 Uji reaksi rem menghindar; Menjalankan sepeda motor dengan kecepatan 30 Km / Jam, kemudian dilakukan pengereman pada Garis Kuning, lepas rem pada Garis Hijau, lalu membelok sesuai petunjuk dari petugas, serta berhenti pada garis stop dengan teknik pengereman 20 % untuk Rem Belakang dan 80 % untuk rem depan, kaki kiri turun dan palingkan kepala ke kanan belakang.



HALAMAN 41/59

5.18.4.9.2.1.5 Uji berbalik arah membentuk huruf u (u-turn). Menjalankan sepeda motor memutar dengan membentuk huruf U di jalan sempit yang lebarnya 2 kali panjang kendaraan

bermotor

uji,

tanpa

menginjakkan kaki ke lapangan

MASUK

FINIS H

5.18.4.10

2 KALI PANJANG KENDARAAN BERMOTOR UJI

20 M

Lebar dan panjang lapangan Ujian Praktik I untuk SIM C disesuaikan denganbesaran kapasitas silinder (cylinder capacity) dan/atau dimensi SepedaMotor yang akan dikendarai.

5.18.4.11

Materi Ujian Praktik II, SIM A dan C yang harus diujikan meliputi: 5.18.4.11.1

Mengemudikan ranmor dengan sempurna di jalan yang ramai, cara Berbelok ke kanan dan ke kiri serta cara melewati persimpangan atauMix traffic;

5.18.4.11.2

Tetap

mengemudikan

ranmor

di

belakang

kendaraan yang sedang Berjalan lambat; 5.18.4.11.3

Mendahului kendaraan lain dengan cara yang benar;

5.18.4.11.4

Berhenti di tempat yang telah ditentukan;

5.18.4.11.5

Memarkir ranmor dengan cepat dan tepat di tempat yang benar dibagian jalan yang ramai, dan parkir sejajar dengan trotoar tanpa Menyentuh tepi trotoar;



HALAMAN 42/59

Memutar di jalan yang sepi tanpa keluar dari jalur lalu lintas;

5.18.4.11.7

Taat pada peraturan, rambu, marka jalan, dan alat pemberi Isyarat lalu lintas;

5.18.4.11.8

Menjaga jarak aman saat mengikuti kendaraan lain;

5.18.4.11.9

Menggunakan lajur yang tepat pada saat akan mendahului dan memberi Kesempatan apabila didahului kendaraan lain;

5.18.4.11.10

Menggunakan

lajur,

perpindahan

lajur

serta

merubah arah pada jalan Sesuai dengan etika dan ketentuan; 5.18.4.11.11

Melakukan pengamatan umum melalui tindakan pemindaan, keputusan,

Pengidentifikasian, dan

pelaksanaan

prakiraan, (scanning,

Identification, prediction, decision, and execution) pada saatmenjalankan kendaraan. 5.18.4.12

Penilaian Ujian Praktik I: 5.18.4.12.1

Peserta uji dinyatakan lulus Ujian Praktik I, jika peserta uji tidak melakukankesalahan pada setiap materi yang diujikan;

5.18.4.12.2

Dalam

hal

melakukan

kesalahan,peserta

uji

diberikan kesempatan untuk mengikuti ujian ulang praktik Isebanyak 2 (dua) kali untuk setiap materi ujian yang dinyatakan gagal; 5.18.4.12.3

Ujian ulang tahap pertama atau kedua,dilaksanakan dalam tenggang waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejakdinyatakan tidak lulus pada Ujian Praktik I terdahulu;



HALAMAN 43/59

Apabila tidak menempuh ujian ulang tahap pertama dan

tahap

kedua,

peserta

uji

dinyatakan

mengundurkandiri; 5.18.4.12.5

Peserta uji yang telah dinyatakan lulus Ujian Praktik I diberikan tanda buktikelulusan;

5.18.4.12.6

Peserta uji yang telah dinyataka lulus ujian praktik I, harus mengikuti UjianPraktik II.

5.18.4.13

Penilaian Ujian Praktik II 5.18.4.13.1

Peserta uji dinyatakan lulus Ujian Praktik II jika tidak melakukan kesalahandan/atau pelanggaran pada setiap materi Ujian ;

5.18.4.13.2

Peserta uji yang dinyatakan tidak lulus Ujian Praktik II dapat mengikuti ujianulang tahap I dalam tenggang waktu paling lama 7(tujuh) hari kerja sejak dinyatakan tidak lulus;

5.18.4.13.3

Peserta uji yang tidak lulus ujian ulang tahap I, dapat mengikuti ujian ulang tahap II palinglama 14 (empat belas) hari kerja sejak dinyatakan tidak lulus.

5.18.4.13.4

Apabila tidak menempuh ujian ulang tahap I dan tahap II, peserta uji dinyatakan mengundurkandiri;

5.18.4.13.5

Peserta uji yang dinyatakan lulus Ujian Praktik II dipersilahkan mengikuti proses Identifikasi.

5.18.5

Kelompok Kerja Identifikasi (Capture) 5.18.5.1

Petugas identifikasi menerima sobekan tanda bukti pendaftaran, Bukti Lulus Uji Teori, serta bukti lulus uji praktik dari Peserta ujian SIM;



5.18.5.2

HALAMAN 44/59

Petugas Identifikasi mencatat Identitas peserta uji SIM pada Buku Register;

5.18.5.3

Petugas identifikasi melakukan pemanggilan data Peserta uji SIM sesuai nomor register;

5.18.5.4

Setelah data tampil pada layar monitor, petugas loket identifikasi melakukan verifikasi dengan cara membacakan kembali identitas kepadaPeserta uji SIM;

5.18.5.5

Setelah data yang telah diverifikasi disetujui oleh Peserta ujian SIM, maka petugas loket foto melakukan proses identifikasi yang meliputi pengambilan sidik Ibu jari Kiri dan Kanan, tanda tangan dan Pas Foto;

5.18.5.6

Petugas identifikasi menyerahkan sobekan tanda bukti pendaftaran, Bukti Lulus Uji Teori, serta bukti lulus uji praktik kepada Peserta ujian SIM;

5.18.5.7

Petugas Identifikasi mempersilahkan peserta ujian SIM untuk menunggu pengambilan SIM di Ruang Tunggu yang telah disediakan.

5.18.6

Kelompok Kerja Produksi dan Penyerahan SIM 5.18.6.1

Menyiapkan kartu SIM dan ribbon kedalam printer kartu;

5.18.6.2

Pantau urutan Peserta ujian SIM yang siap proses;

5.18.6.3

Lakukan pencetakan sesuai urutan;

5.18.6.4

Catat dalam buku produksi pengeluaran SIM;

5.18.6.5

Panggil namaPeserta ujian SIM;

5.18.6.6

Menerima NoRegister, Foto copy KTP dari Peserta uji SIM;

5.18.6.7

Memeriksa kesesuaian data pada SIM dengan Foto copy KTP dari Peserta ujian SIM dan pastikan SIM diterima oleh Peserta ujian SIM yang berhak;



5.18.6.8

HALAMAN 45/59

Persilahkan Peserta Ujian SIM menandatangani buku produksi pengeluaran SIM;

5.18.6.9

Berikan SIM yang telah selesai diproses;

5.18.6.10

Buat laporan jumlah produksi setiap hari;

5.18.6.11

Selesai pelayanan laporkan situasi dan jumlah produksi SIM kepada Pimpinan.

5.18.7

Pengarsipan Dokumen SIM 5.18.7.1

Setiap Arsip Dokumen peserta uji SIM disimpan dalam Map berindeks sesuai Nomor Register Pendaftaran, Golongan SIM dan Nama Pemilik SIM;

5.18.7.2

Petugas Unit SIM Komunitas menghitung jumlah berkas sesuai Golongan SIM dicocokan dengan jumlah produksi SIM;

5.18.7.3

Dicatat pada Buku ekspedisi penyerahan Arsip Dokumen SIM;

5.18.7.4

Petugas Unit SIM Komunitas menyerahkan Arsip Dokumen peserta uji SIM ke Min Arsdok Satpas Daan Mogot Dit Lantas Polda Metro Jaya setelah pelaksanaan pelayanan;

5.18.7.5

Petugas Arsdok menandatangani Buku ekspedisi penyerahan Arsip Dokumen SIM;

5.18.7.6

Arsip dokumen disimpan pada rak-rak penyimpanan secara teratur dan berindeks menurut nama pemilik SIM;

5.18.7.7

Nomor indeks arsip terdapat juga pada record yang bersangkutan dalam komputer , sehingga untuk mencari arsip / dokumen yang diperlukan, dapat dilakukan melalui terminal komputer dengan memanggil/ key nomor SIM.

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH NUSA TENGGARA BARAT RESORT BIMA KOTA STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PENERBITAN SIM SATPAS NO. DOKUMEN SOP-BID REGIDENT 6.


Mekanisme Pelayanan Penerbitan SIM 6.1

Mekanisme Penerbitan SIM A, C dan D Perseorangan Baru

HALAMAN 46/59



HALAMAN 47/59

Mekanisme Penerbitan SIM BI dan BII Perseorangan Alih Golongan



Mekanisme Penerbitan SIM A, BI dan BII Umum Alih Golongan

HALAMAN 48/59



HALAMAN 49/59

Mekanisme Penerbitan SIM A, C dan D Perseorangan Perpanjangan



HALAMAN 50/59

Mekanisme Penerbitan SIM BI dan BII Perseorangan Perpanjangan



Mekanisme Penerbitan SIM A, BI dan BII Umum Perpanjangan

HALAMAN 51/59



Mekanisme Penerbitan SIM Perubahan Data Pengemudi

HALAMAN 52/59



Mekanisme Penerbitan SIM Hilang

HALAMAN 53/59



Mekanisme Penerbitan SIM Rusak

HALAMAN 54/59



6.10 Mekanisme Penerbitan SIM Akibat Pencabutan

HALAMAN 55/59



6.11 Mekanisme Penerbitan SIM Pindah Masuk (Mutasi)

HALAMAN 56/59



6.12 Mekanisme Penerbitan SIM Warga Negara Asing (WNA) Baru

HALAMAN 57/59



HALAMAN 58/59

6.13 Mekanisme Penerbitan SIM Warga Negara Asing (WNA) Alih Golongan



HALAMAN 59/59

6.14 Mekanisme Penerbitan SIM Warga Negara Asing (WNA) Perpanjangan

DAFTAR SOP INISIATIF SAT LANTAS POLRES BIMA KOTA

Recommend Documents