KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH NUSA TENGGARA BARAT RESORT BIMA
STANDAR OPERSIONAL PROSEDUR PENANGANAN LAKA LANTAS SAT LANTAS POLRES BIMA
I.
PENDAHULUAN 1.
Umum a. Polri dalam kedudukannya adalah sebagai pelayan,pelindung dan pengayom masyarakat serta melakukan penegakan hukum berdasarkan aturan-aturan yang telah diperundangkan untuk menjamin keamaan dalam negeri melalui penyelengaraan fungsi Kepolisian. b. Bahwa pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam negeri dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung hak asasi manusia harus dilaksanakan secara profesional dan proporsional guna mewujudkan polri modern yang sesuai harapan masyarakat. c. Salah satu fungsi kepolisian adalah fungsi lalu lintas melaksanakan kegiatan pengakan hukum ( Gakkum ) lantas,Regestrasi, Identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor,menajemen rekayasa lalu lintas,dan dikmas lantas. d. Dalam rangka melaksanakan perannya selaku penegak hukum,Polri melaksanakan tugas-tugas penyidikan tindak pidana termasuk penyidikan kecelakaan lalu-lintas yang diemban oleh penyidik/penyidik pembantu fungsi lalu lintas yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan. e. Guna mengoptimalkan kegiatan-kegiatan diatas maka disusun standar operasianol prosedur fungsi lalu lintas masing-masing unit untuk memberikan perlindungan,pengayoman,dan pelayaan kepada masyarakat dengan cepat. 2 / 2. Pengertian …..
2.
Pengertian. a. Quick Respon Sat Lantas adalah tindakan nyata petugas polisi lalu lintas berupa upaya ,kegiatan ,dan pekerjaan secara cepat,tepat, terhadap sesuatu kejadian atau masalah yang berhubungan dengan kemacetan arus lalu lintas dan kejadian kecelakaan lalu lintas,baik yang diketahui, didengar atau dilihat langsung oleh petugas maupun laporan masyarakat kepada petugas atau call centre dengan tindakan TPTKP, Pengaturan, Pertolongan dan Penyelamatan ,represif tahap awal serta tindakan kepolisian lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang. b. Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak disangkasangka dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pemakai jalan lainnya mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda. c. Penyidikan kecelakaan lalu lintas adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatar dalam undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang perkara kecelakaan lalu lintas yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. d. Tempat kejadian perkara ( TKP ) kecelakaan lalu lintas adalah tempat dimana suatu kecelakaan lalu lintas terjadi dengan segala akibat yang ditimbulkan,serta tempat-tempat dimana tersangka dan atau barang bukti dan atau korban yang berhungann dengan kecelakaan lalu lintas tersebut ditemukan. e. TPTKP kecelakaan lalu lintas adalah tindakan Kepolisian yang harus dilakukan segera setelah terjadinya suatu kecelakaan lalu lintas dalam bentuk penutupan dan pengamanan TKP untuk kepentingan penyidikan selanjutnya dan mencegah terjadinya kemacetan atau kecelakaan baru di TKP tersebut serta demi terciptanya keamanan bagi petugas,korban dan barang bukti serta pemakai jalan lainya di TKP. f. Pengolahan TKP kecelakaan lalu lintas adalah tindakan atau kegiatankegiatan setelah tindakan pertama di TKP dilakukan,dengan maksud untuk mencari,mengumpulkan, menganalisa,mengevaluasi petunjuk-petunjuk keterangan dan bukti serta identitas tersangka guna memberi arah terhadap penyidikan selanjutnya.
3 / 3. Dasar ….. 3.
Dasar. a. Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan. b. Teleconference Kebijakan Kapolri tentang Quick Wins tanggal 22 Januari 2009 salah satu diantaranya kegiatan Quik Response unit laka guna mewujutkan pelayanan prima pada masyarakat. c. Surat Keputusaan Kepala Bandan Pembinaan Keamanan Polri No.Pol : Skep / 32a /IV/2004 tanggal 26 April 2004.Tentang naskah sementara buku petunjuk lapangan penanganan tempat kejadian perkara (TKP) laka lantas.
4.
Maksud dan Tujuan. a. Maksud. Untuk dijadikan pedoman dalam pelaksaan tugas Quik Respon Unit Laka Lantas Sat Lantas Polres Bima untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat melalu tugas polisi umum dalam kecepatan dan ketepatan mendatangi TKP serta memberikan pertolongan pertama kepada masyarakat yang membutuhkan melalui kegiatan Unit Laka Lantas. b. Tujuan Agar terwujud persamaan persepsi dalam melaksanakan tugas Quik Response Unit Laka oleh anggota Sat Lantas Polres Bima dan terbangun sinergi dengan fungsii lainnya untuk membentuk interaksi positif antara Polri dengan masyarakat.
5.
Ruang Lingkup. Ruang lingkup Standart Operasional Prosedur ( SOP ) Quik Response Unit Laka Lantas ini meliputi kegiatan operasional fungsi teknik lalu lintas di bidang laka secara terstuktur dan sistematis untuk menjadi Standard pelakasaan tugas dilapangan.
4 / 6. Tata …..
6.
Tata urut. I. PENDAHULUAN. II. PERSIAPAN III. PENGORGANISASIAN. IV. PERALATAN DAN PERLENGKAPAN. V. TUJUAN DAN SASARAN. VI. PELAKSANAN KEGIATAN. VII. PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN VIII. KETENTUAN LAIN. IX. PENUTUP.
II.
PERSIAPAN 1.
Administrasi. e.1.1.a.
Membuat peta Quik Response Unit Laka dalam wilayah
hukum Polres Bima. e.1.1.b.
Membuat peta Black Spot ( Daerah rawan Laka ).
e.1.1.c.
Skep Penyidik / Penyidik Pembantu.
e.1.1.d.
Administrasi
Penyidikan
berpedoman
pada
Skep
Kabareskrim No.Pol. Skep / 82 / XII / 2006 / Bareskrim.Tanggal 15 Desember 2006,Tentang Naskah sementara pedoman penyelenggaraan Administrasi penyidikan. 2.
Materiil dan Logistik. a.
Perlengkapan perorangan (tongkat, borgol, peluit, KTA, KTP, SIM dll ).
b.
Persenjataan.
c.
Kendaraan.
d.
Alat komunikasi
e.
KIT TPTKP.
f.
Perlengkapan kendaraan TPTKP laka lantas ( P3K, Senter, Alat Pemadam api ringan, Rompi lalin ).
g.
Bahan bakar dan ban cadangan
h.
Anggaran sesuai anggaran DIPA Dit Sat Lantas Polres Bima.
5 / 3. Sarana .... 3.
4.
III.
Sarana ruangan. a.
Ruang penyidikan
b.
Ruang tahanan tersendiri.
c.
Tergelarnya alat komunikasi yang on line.
d.
Pers yang mengawaki atau mengoperasionalkan Call Center.
Kemampuan yang harus dimiliki bagi pelaksana Quik Response Unit laka. a.
Menguasai wilayah tugas.
b.
TPTKP laka lantas.
c.
Pengaturan lalu lintas.
d.
Komunikasi Verbal.
e.
Pengumpulan bahan keterangan.
f.
Proses Penyidikan laka lantas.
g.
Penguasaan hukum dan perundang-undangan.
PENGORGANISASIAN 1.
Kendaraan Pick Up diawaki oleh 4 orang, terdiri dari : a.
Satu Drever.
b.
Satu Kanit
c.
Dua Anggota
IV.
2.
Kendaraan Derek ( dari swasta ),
3.
Ambulance
PERALATAN DAN PERLENGKAPAN 1.
Gampol yang berlaku sesuai ketentuan.
2.
Kelengkapan perorangan anggota Unit Laka Lantas. a.
Sabuk Lantas.
b.
Selempang.
c.
Pet.
d.
Tongkat “ T “
e.
Peluit.
f.
Borgol.
g.
Tanda kewenangan.
h.
Rompi, sarung tangan dan senter
i.
Pilok, Kapur, Alat ukur/meteran.
j.
Buku Catatan. 6 / 3 Persenjataan .....
3.
Persnjataan. a.
4.
Revolver untuk kanit
Kendaraan unit laka
1 ( satu ) unit kendaraan Roda empat. 5.
Alat komunikasi.
Telepon/HP HT. Megaphone. 6.
Perlengkapan mobil unit laka lantas. a.
Perangkat pengeras suara.
7.
b.
Lampu Rotator.
c.
Sekrop trecer
d.
Traffic cone
e.
Senter, Senter pengatur lalu lintas, kamera.
f.
P3K
g.
TKP KIT.
Peralatan- peralatan yang diperlukan : a.
Alat Pengaman Tkp;
1) 10 buah kerucut lalu lintas 2) 2 buah lampu peringatan 3) 2 buah senter 4) rambu lalu lintas 5) segitiga pengaman b.
Kotak P2GD
c.
Alat tulis dan klip board
d.
Alat pengukur jarak dan pembuat tanda
e.
Alat pemecah kaca, pemotong sabuk pengaman /
pemotong kerangka kendaraan bermotor, dongkrak dan alat penarik kendaraan bermotor. f.
Pemadam kebakaran
g.
Alat pemotret
h.
Kaca pembesar
i.
Garis polisi ( police line )
j.
Kompas
k.
Dan lain-lain yang dianggap perlu
7 / V. TUJUAN ..... V.
TUJUAN DAN SASARAN 1.
Tujuan
a.
Pengamanan TKP laka lantas secara cepat dan tepat
sehinga status quo tetap terjaga. b.
Meminimalkan resiko terhadap korban, karena korban
akan cepat tertolong. c.
Mengurangi
kemacetan
yang
timbul
dari
adanya
kecelakaan serta menghindari adanya kecelakaan yang baru. d. 2.
Menjaga keamanan daerah sekitar TKP.
Sasaran a.
Kejadian
kecelakaan
baik
kecelakaan
yang
mengakibatkan korban meninggal dunia,luka berat,luka ringan ,maupun kerugian material. b.
Kemacetan arus lalu lintas yang timbul akibat kecelakaan
lalu lintas c.
VI.
Daerah rawan laka / Black spot
PELAKSANAAN KEGIATAN 1.
Cara bertindak Quick Respon Unit laka a.
Mendatangi TKP Laka lantas setelah mendapat laporan
laka lantas. b.
Melakukan TPTKP Laka lantas.
c.
Melakukan Olah TKP guna kepentingan penyidikan
selanjutnya d.
Melakukan
kegiatan
pengamanan
barang
bukti,tersangka,mencari saksi yang ada di TKP. 2.
Tahap persiapan a.
Membuat peta Quick Response Unit Laka yang memuat
jarak tempuh serta waktu yang dibutuhkan untuk mendatangi TKP laka lantas dari Unit Laka Lantas Sat Lantas Polres Bima ke wilayah polsek jajaran Polres Bima. b.
Mengecek persiapan personil unit laka ( Kesehatan,
kerapian dan sikap tampang)
c.
Mengecek peralatan perlengkapan perorangan.
d.
Mengecek peralatan perlengkapan kendaraan.
e.
Mengecek administrasi dan dukungan logistik.
f.
Melaksanakan APP.: 8 / 1) Tentang .....
3.
1)
Tentang rute yang akan di lewati menuju ke TKP.
2)
Cara bertindak.
3)
Hal khusus yang perlu diatensi.
Mendatangi TKP. a. Tentukan rute yang terpendek dengan memperhatikan situasi lalu lintas. b. Bergerak dengan cepat tetapi tetap memperhatikan keselamatan. c. Apabila situasi lalu
lintas padat dan melewati persimpangan agar
menggunakan sirene dan rotator. d. Upayakan seminimal mungkin melakukan pelanggaran lalu lintas. e. Perhatikan arus lalu lintas selama di perjalanan menuju ke TKP, bilamana ada kendaraan yang di curigai melarikan diri. 4.
Tiba di TKP. a. Parkir kendaraan di tempat yang aman dan diketahui oleh pengguna jalan lainnya serta berfungsi untuk mengamankan TKP dan memberikan petunjuk agar pengguna jalan lainnya lebih berhati-hati. b. Posisi kendaraan mengadap keluar serong kanan dan berada dekat TKP apabila jalan lurus, sedang untuk TKP yang dekat dengan tikungan berada sebelum tikungan. c. Rotator kendaraan tetap dihidupkan sampai selesai kegiatan penanganaan TKP.
5.
Tindakan pertama di TKP Kecelakaan Lalu Lintas a. Mengamankan TKP laka lantas bertujuan agar TKP tetap utuh/tidak berubah sebagaimana
pada
saat
ditemukan
petugas,mencegah
timbulnya
permasalahan baru,memberi pertolongan pada korban,melindungi agar barang bukti tidak rusak.hilang, memperoleh keterangan dan bahan penyidikan. b. Alat –alat yang digunakan mengamankan TKP antara lain. : 1)
Kendaraan petugas.
2)
Krucut lalu lintas/trafficone.
3)
Lampu peringatan.
4)
Lampu senter.
5)
Rambu-rambu lalu lintas.
6)
Segi tiga pengaman.
9 / 6. Membuat ..... 6.
Membuat tanda di TKP kecelakaan lalu lintas a. Terhaap kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas diberi tanda garis siku-siku diatas permukanan jalan pada batas masing-masing bumper depan dan belakang. b. Terhadap korban kecelakaan diberi tanda dengan menggambar bagian luar dari tubuh korban. c. Terhadap alat bukti lainnya seperti ceceran darah pecahan kaca di lingkari bagian luarnya. d. Terhaap titik tabrak diberitanda X didalam lingkaran. e. Terhadap bekas Rem diberi tanda X X pada kedua ujung bekas Rem tersebut. f. Setelah alat bukti diberi tanda dan di Foto segera dipindahkan ke tepi jalan sehingga arus lalu lintas lancar kembali
7.
Penanganan terhadap korban kecelakaan lalu lintas bertujuan agar kondisi korban tersebut tidak menjadi lebih buruk. a. Apabila tidak ada petugas medis usakan memberikan pertolongan sesuai petunjuk PPGD. b. Terhadap korban patah tulang agar korban tetap posisi semula dan segera menghubungi ambulance.
c. Apabila korban menggangu kelancaran lalu lintas korban dapat di pindahkan ke tempat yang aman dengan memberi tanda terlebih dahulu letak korban semula. d. Dalam mengirim korban dengan tidak menggunakan ambulance atau kendaraan petugas menentukan dulu Rumah sakit/ dokter yang akan di tuju. e. Aman dan catat barang berharga melik korban untuk kemudian diserahkan kepada keluarganya/ahli waris. 8.
Pengolahan TKP laka lantas. Tujuan untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti sebanyak-banyaknya untuk dianalisa dan di evaluasi menurut teori bukti segi tiga guna memberi arah terhadap penyidikan selanjutnya berkaitan dengan alat bukti petunjuk,alat bukti keterangan saksi,dan alat bukti keterangan tersangka, dilakukan kegiatan. a. Pengamatan umum meliputi : Keadaan jalan,lingkungan,cuaca,kerusakan pada kendaraan,letak kendaraan dan korban.
10 / b. Pemeriksaan ..... b. Pemerikasaan terhadap kendaraan yang terlibat kecelakaan meliputi.: Pemerikasaan surat-surat,Klakson,keadaan Muatan kendaraan.
kemudi,Rem,kondisi
Ban,
c. Pemerikasaan terhadap jalan meliputi : Kondisi jalan,Rambu-rambu di sekitar TKP,bahu jalan dan marka jalan. d. Pemeriksaan terhadap tersangka meliputi memberikan perlindungan apabila ada warga yang ingin main hakim sendiri,melakukan interview untuk memperoleh keterangan sementara tentang kecelakaan yang dialami dan catat identitas tersangka. e. Pemotretan di TKP 1)
Dilakukan pemotretan terhadap korban dan kendaran sebanyak 4 kali dari empat arah.
2)
Foto kerusakan yang ada pada kendaraan.
3)
Foto bekas-bekas yang ada di TKP seperti : Bekas rem,pecahan kaca,darah dan pecahan cat dan dempul.
f. Pengukuran gambar/Sketsa TKP.
1)
Tujuan untuk mengetahui jarak/ukuran yang sebenarnya dari situasi TKP dengan ukuran yang benar akan memudahkan pada waktu diadakan rekuntruksi.
2)
9.
Posisi/titik yang perlu dilakukan pengukuran. a)
Titik pokok pengukuran ( titik P )
b)
Key point / titik tabrak ( X )
c)
Posisi kendaran yang terlibat ( Bumper depan dan belakang )
d)
Posisi korban
e)
Posisi barang bukti
f)
Panjang bekas rem
g)
Lebar jalan
Tahap pengakhiran TKP laka lantas a. Konsolidasi Pengecekan terhadap personil,perlengkapan dan segala hal yang diketahui,ditemukan,dan dilakukan di TKP. b. Pembukaan TKP dilakukan agar arus lalu lintas normal kembali dan anggota tim dapat meninggalkan TKP. c. Permitaan Visum Et Repertum. d. Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan di TKP. e. Koordinasi dengan pihak Jasaraharja dalam rangka mempercepat klim Asuransi bagi korban luka maupun meninggal dunia. / VII. STANDAR...
VII. STANDAR PENGAMANAN BARANG BUKTI LAKA LANTAS 1. Penyitaan Barang Bukti a. Barang bukti dari kecelakaan lalu lintas yang dapat disita berupa kendaraan bermotor,surat kendaraan bermotor, dan pengemudi, serta barang muatan dan benda-benda lain yang berkaitan dengan terjadinya kecelakaan lalu lintas. b. Penyitaan barang bukti yang terdapat di TKP atau diluar TKP kecelakaan lalulintas dapat dilakukan langsung, kemudian dilaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat untuk mendapat persetujuan.
c. Penyitaan barang bukti dari kecelakaan lalu lintas harus diproses melalui pembuatan berita acara penyitaan yang ditanda tangani oleh penyidik dan pemilik barang bukti atau keluarganya. d. Kepada pemilik barang bukti atau anggota keluarganya diserahkan surat perintah penyitaan dan turunan berita acara penyitaan. 2. Penyimpanan, Penitipan Dan Pengembalian Barang Bukti a. Barang bukti yang telah disita harus disimpan dirumah penyimpanan barang bukti sitaan yang ditetapkan. b. Barang bukti yang disimpan secara phisik harus tetap terpelihara sesuai dengan kondisi pada saat dilakukan penyitaan. c. Dalam hal tidak tersedianya rumah penyimpanan barang bukti sitaan, Barang bukti harus disimpan : 1). Dikantor Kepolisian Negara RI 2). Di kantor Kejaksaan setempat. 3). Di kantor pengadilan setempat. 4). Dapat dititip-rawatkan ditempat pemilik kendaraan 3. Barang bukti sitaan berupa mobil angkutan umum dapat dititip-pakaikan kepada pemilik dalam keadaan memaksa : a. Berdasarkan penilaian tidak cukup tersedianya mobil angkutan umum dan mobil angkutan umum yang diperlukan bagi pelayanan masyarakat. b. Penitip-rawatan barang bukti sitaan dilakukan dengan pembuatan berita acara titip rawat barang bukti yang harus ditanda tangani oleh penyidik dan pemilik barang. / 3. Kondisi... c.
Kondisi
sosial
ekonomi
pemilik
berdasarkan
surat
pernyataan
yang
bersangkutan dan lurah/kepala desa setempat memerlukan kendaraan yan disita sebagai sarana atau sumber pendapatan. d. Barang bukti tidak boleh dimodifikasi atau dipindah tangankan. 4. Pengembalian Barang Bukti. a. Barang bukti dapat dikembalikan kepada pemiliknya dalam hal : 1). Barang bukti yang bukan digunakan oleh tersangka.
2). Tidak diperlukan lagi dalam proses penyidikan. 3). Sudah diterbitkan surat perintah penghentian penyidikan perkara. 4). Adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. b.
Pengembalian
barang
bukti
wajib
dilengkapi
dengan
surat
perintah
pengembalian barang sitaan yang ditanda tangani oleh kasat lantas. VIII. STANDAR PEMBERIAN GANTI RUGI MATERIIL DALAM KECELAKAAN LAKA LANTAS 1. Penentuan dan pembayaran ganti kerugian materiil yang diakibatkan, kecelakaan lalu lintas dapat diselesaikan melalui proses diluar pengadilan. 2. Penyelesaian penentuan dan pembayaran ganti kerugian meteriil,dilakukan secara musyawarah langsung antara pihak-pihak yang terlibat kecelakaan lalu lintas. 3. Dalam hal penyelesaian secara musyawarah tidak tercapai kesepakatan para pihak dapat meminta petugas kepolisian sebagai mediasi. IX.
STANDAR PENYELESAIAN PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS 1. Dalam rangka pengawasan dan pengendalian penyelesaian perkara, setiap Berkas perkara yang telah selesai penyidikannya wajib diteliti oleh perwira pengawas penyidikan meliputi susunan dan isi bendel berkas perkara. 2. setelah selesai dilakukan penyidikan, wajib segera dilakukan pemberkasan yang meliputi persyaratan pormal dan materiil untuk setiap dokumen yang dibuat oleh penyidik.
/ 3.Persyaratan... 3. Persyaratan pormil mencakup masalah persyaratan pormat pembuatan surat atau Berita Acara antara lain meliputi : pencantuman nama, dan tempat kesatuan, pro justitia,judul surat penomeran dan tanggal pembuatan, nama dan tanda tangan penyidik/penyidik pembantu serta pengesahan oleh atasan penyidik/penyidik pembantu. 4. Persyaratan materiil meliputi ; mencakup persyaratan materi surat atau berita acara meliputi dasar pembuatan surat, isian tentang fakta-fakta,pembahasan,analisa perkara,analisa yuridis dan kesimpulan. A. Dasar Penghentian Penyidikan
1. Pertimbangan untuk melakukan penghentian penyidikan perkara adalah : a. Tidak cukup bukti b. Perkaranya bukan perkara pidana. c. Demi hukum. 2. Penghentian perkara demi hukum meliputi : a. Tersangka meninggal dunia b. Perkara telah melampui masa kedaluwarsa c. Nebis in idem B. Penghentian Penyidikan 1. Penghentian penyidikan hanya dapat dilaksanankan setelah dilakuakan tindakan penyidikan secara maksimal dan hasilnya ternyata tidak dapat dilanjutkan. 2. Keputusan penghentian penyidikan hanya dapat dilaksanakan setelah melalui tahap gelar perkara. 3. Gelar perkara untuk penghentian penyidikan dipimpin oleh pejabat yang bewenang: a. Direktur lalu lintas di tingkat Polda b. Kasat lantas di tingkat Polres 4. Gelar perkara di hadiri sekurang-kurangnya: a. Penyidik dan pengawas penyidik b. Pejabat yang membuat perintah penyidikan c. Penasehat hukum terlapor d. Saksi ahli, unsur pengawas penyidikan e. Pejabat JPU bila sangat di perlukan / C. Penyerahan... C. Penyerahan perkara 1. Berkas perkara yang dinayatakan telah selesai dan telah di teliti oleh perwira pengawas penyidik wajib di laporkan kepada pejabat yang berwenang untuk menyerahkan berkas perkara kepada JPU. 2. Dalam hal berkas perkara yang di serahkan kepada JPU di nyatakan belum lengkap menurut JPU, penyidik wajib segera melengkapi kekurangan berkas perkara sesuai dengan petunjuk JPU dalam waktu yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Dalam hal berkas perkara dinyatakan lengkap oleh JPU, penyidik wajib segera melaksanakan penyerahan berkas perkara tahap kedua berikut tersangka dan barang buktinya kepada JPU. D. Sarana Pengendalian/Pengawasan Penyelesaian Perkara 1. Untuk menjamin kelancaran dan kete[atan pelaksanaan penyidik, setiap proses penyidikan perkara harus dilakukan pengawasan dan pengendalian oleh perwira pengawas penyidik dan pejabat atasan secara berjenjang. 2. Sarana administrasi pengawasan dan pengendalian penyelesaian perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Penyiapan buku register untuk pembuatan setiap surat-surat administrasi penyidikan; b. Pencatatan dan penomoran setiap pembuatan surat administrasi penyidikan pada buku register yang telah disiapkan; c. Pencatatan setiap tindakan yang dilakuakan oleh penyidik ke dalam daftar kronologis penindakan; d. Pembuatan laporan kemajauan penyidikan yang dibuat secara insidentil atau berkala. e. Pembuatan rekapitulasi data tentang kegiatan dan hasil penyidikan; f. Analisis kemampuan penyelesaian penyidik pada setiap unit.
/ X. PENGAWASAN .....
X.
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN 1.
Pengawasan a.
Analisa dan evaluasi hasil Laporan
b.
Mengecek pelaksanaan melalui alat komunikasi
(Telepon/HT ). c.
Mengontrol langsung pelaksaan di TKP
2.
XI.
Pengendalian a.
Melalui pelaporan hasil pelaksanaan tugas
b.
Langsung dan tidak langsung
KETENTUAN LAIN VII.1.
Dalam pelakasanaan Quick Response Unit Laka Lantas
dilarang : a. Menyimpang dari Standart Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditentukan. b. Menerima segala bentuk imbalan atau pungli. c. Mengintimidasi korban maupun tersangka. d. Bersikap kasar dan arogan. e. Sebagai juru damai/makelar kasus. f. Membiarkan perkara tidak tertangani dengan baik. g. Tidak mencatat dalam buku regester. VII.2.
Indikator keberhasilan.
a. Masyarakat mudah menghubungi bila terjadi kecelakaan. b. Petugas unit laka cepat mendatangi TKP. c. Masyarakat merasakan kenyamaan dan kepuasan terhadap pelayanan unit laka. d. Masyarakat mendapatkan kecepatan dan kepastian hukum perkaranya. e. Zero Complain XII. PENYIDIKAN PELANGGARAN DI BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN 9.
Pemeriksaan terhadap kendaraan bermotor atau penyidikan terhadap pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ), tidak disertai dengan penyitaan kendaraan bermotor dan atau surat tanda nomor kendaraan bermotor kecuali dalam hal : / a. Kendaraan...
a.
Kendaraan bermotor di duga dari hasil tindak pidana atau digunakan untuk melakukan tindak pidana.
b.
Pelanggaran lalu lintas tersebut mengakibatkan meninggal dunia seseorang.
c.
Pengemudi tidak dapat menunjukkan tanda bukti lulu uji kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 (3).
d.
Pengemudi tidak dapat menunjukkan surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK).
e.
Pengemudi tidak dapat menunjukkan surat ijin mengemudi.
10.
Berkas surat tilang adalah blangko tilang yang telah digunakan untuk menindak pelanggar lalu lintas jalan tertentu.
11.
Fungsi Blangko Tilang adalah : a. b. c.
12.
Sebagai berkas bukti pelanggaran Sebagai surat penyitaan BB Sebagai surat panggilan.
Denda Tilang : a.
Tabel denda tilang dan uang titipan adalah merupakan pedoman bagi hakim untuk memutuskan perkara Tilang di siding Pengadilan.
b.
Besarnya uang titipan, pada tabel di susun dan di tetapkan oleh ketua pengadilan negeri setelah mendengar saran dan pendapat dari KAJARI dan KAPOLRES/TA setempat dengan menggali, memperhitungkan dan menilai kondisi social, ekonomi masyarakat setempat dengan memperhatikan rasa keadilan serta efektifitas berlakunya hokum dalam undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan.
XIII. PENUTUP Demikian Standart Operasional Prosedur ( SOP ) Quick Response Unit Laka Lantas dan Penyidikan Pelanggaran Lalu Lintas Sat Lantas Polres Bima, dibuat guna dipergunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas penanganan TKP kecelakaan lalu lintas.
