KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH NUSA TENGGARA BARAT RESORT SUMBAWA Jl. Hasanuddin No. 105 Sumbawa Besar 84313
STANDART OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) SAT LANTAS POLRES SUMBAWA TENTANG TATA CARA PENANGANAN LAKA LANTAS
Sumbawa,
Januari 2016
2
DAFTAR ISI
I.
BAB I PENDAHULUAN .................................................................................................... 03
II. BAB II TUGAS POKOK ..................................................................................................... 06 III. BAB I PELAKSANAAN ..................................................................................................... 07 IV. BAB IV ADMINISTRASI DAN ANGGARAN........................................................................ 10 V. BAB V PENUTUP ............................................................................................................... 10
3 STANDART OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) SAT LANTAS POLRES SUMBAWA TENTANG TATA CARA PENANGANAN LAKA LANTAS
BAB I PENDAHULUAN 1. LATAR BELAKANG a. Berdasarkan UUD 1945 sebagimana konsep Negara Hukum mencanangkan semua tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara dilaksanakan berdasarkan Hukum. Sejalan bergulirnya roda gerakan reformasi di negara kita tahun 1998, telah menimbulkan perubahan di berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk juga di lingkungan Kepolisiaan Negara Republik Indonesia. b. Sesuai dengan tuntutan masyarakat agar Polri kembali kepada perannya sebagai penegak Hukum, Pelindung, Pengayom dan Pelayan Masyarakat. Kebebasan pada era reformasi merupakan konsekwensi kebangkitan masyarakat melalui aksi demokrasi yang dlakukan oleh para mahasiswa dan kaum intelektual yang Pro-Demokrasi melahirkan paradigma baru bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia. c. Paradigma Baru tersebut antara lain perlu pengembangan organ dan fungsi Kepolisian yang berwajah baru sebagai Pelindung, Pengayom dan Pelayan Masyarakat. Polri diharapkan pada diri Polri yang mengedepankan Hukum yang berfalsafah kemanusiaan yang beradab. Pola penegakan hukum harus ditambahkan dengan pendekatan sistematik dan manegerial, karena sosok hukum mempunyai komponen dan standart pengukuran untuk kepentingan pelayanan masyarakat dan keluaran (Output) Peranan hukum menjadi suatu hasil bagi kemanfaatan seluruh masyarakat. d. Fungsi Lalu-lintas Kepolisan adalah fungsi teknis profesional Kepolisian di bidang Lalu-lintas yang menyelenggarakan tugas-tugas Pokok Polri di bidang Lalu-lintas yang meliputi : Pendidikan Lalu-lintas, Rekayasa Lalu-lintas, Penegakan Hukum Lalu-lintas serta registrasi dan Identifikasi. Bidang tugas Lalulintas tersebut merupakan suatu mata rantai tugas yang bersinergi satu sama lain, sehingga mewujudkan keterpaduan fungsional sebagai implementasi nyata dalam misi maupun visi lalu-lintas. e. Program tersebut diwujudkan melalui Road Map Revitalsasi 2010 s/d 2014 yang terdiri dari 2 (dua) hal, yaitu : Melanjutkan Visi dan Misi Polri serta melakukan peningkatan kinerja melalu Revitalisasi program prioritas yang sedang berjalan. Salah satu diantaranya program Revitalsasi adalah mewujudkan pelayanan penanganan laka lantas sebagai bentuk Pelayanan Publik yang lebih baik, lebih mudah, lebih cepat, lebih berkualitas, lebih nyaman dan memuaskan masyarakat. f.
Dalam rangka untuk kesamaan persepsi Visi dan Pola tindak lanjut misi terhadap implementasi penyelenggaraan pelayanan penanganan laka lantas, maka dipandang perlu membuat pedoman tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mengatur dengan tegas dan jelas pelayanan penanganan laka lantas diharapkan keberhasilan tugas yang Outputnya dapat dirasakan oleh masyarakat disamping untuk meningkatkan proses pelayanan secara integritas.
4
2. DASAR a. Undang Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168). b. Undang Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025). c. Undang Undang Nomor 33 Tahun 1964 Tentang dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang. (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1964 Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2720). d. Undang – Undang Nomor 34 tahun 1964 tentang dana kecelakaan lalu lintas jalan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 138 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2721. e. Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP.
3. MAKSUD DAN TUJUAN a. MAKSUD Pembuatan Standart Operasional Prosedur (SOP) ini dimaksudkan sebagai pedoman dasar pejabat untuk mengambil putusan kebijaksanaan dalam pelayanan penanganan laka lantas di Polres Sumbawa. b. TUJUAN Tujuan pembuatan Standart Operasional Prosedur (SOP) ini sebagai acuan pelaksanaan tugas pejabat dalam penyelesaian dan pengurusan laka lantas di Polres Sumbawa, guna mendapatkan persepsi, kesatuan tindak dan keseragaman dalam pelayanan penanganan laka lantas.
4. RUANG LINGKUP Adapun ruang lingkup pedoman Standart Operasional prosedur (SOP) pada pelayanan penanganan laka lantas di Polres Sumbawa melputi : a. Mekanisme pelayanan penanganan laka lantas di Polres Sumbawa sesuai dengan prosedur pelayanan secara profesonal, proporsonal, transparan, terbuka dan akuntabel. b. Mekanisme pelayanan pengurusan Jasa Raharja di Polres Sumbawa sesuai dengan prosedur pelaksanaan pengurusan di kantor Jasa Raharja.
5
5. SISTEMATIKA Sistematika pengurusan pedoman Standart Operasional Prosedur (SOP) Satlantas Polres Sumbawa. Tentang pelayanan penanganan laka lantas adalah sebagai berikut adalah : I.
PENDAHULUAN 1. Latar Belakang 2. Dasar 3. Maksud dan Tujuan 4. Ruang Lingkup dan 5. Sistematika
II.
TUGAS POKOK
III. PELAKSANAAN 1. Personil yang dilibatkan 2. Sarana dan prasarana yang digunakan 3. Mekanisme prosedur pelayanan penanganan laka lantas 4. Hak, kewajiban dan larangan bagi petugas pelaksana pelayanan laka lantas 5. Pengawasan dan pengendalian IV. ADMINSTRASI DAN ANGGARAN V. PENUTUP
6
BAB II
TUGAS POKOK
Unit laka lantas merupakan bagian dari bidang tugas penegakkan hukum lalu lintas, khususnya menangani laka lantas di wilayah hukum Polres Sumbawa. Dan pelayanan pengurusan jasa raharja, diselenggarakan secara terkoordinasi, terintegrasi, terstruktur secara efektif dan selaras dengan kewenangan yang telah ditetapkan baik oleh unsur pembina funsi teknis dalam wujud kebijaksanaan internal dan unsur pimpinan langsung, sesuai jenjang hirarki kewenangan dan tanggung jawabnya, sebagai berikut : 1. Unsur Pembina Fungsi Teknis a. DIR Lantas Polda NTB b. Wadir Lantas Polda NTB c. Kasubdit Bin Gakkum Polda NTB d. Kasi Laka Subdit Bin Gakkum Polda NTB 2. Unsur Pimpinan Pengambil Kebijaksanaan langsung / Strategis a. Kapolres Sumbawa b. Waka Polres Sumbawa c. Kasat Lantas Sumbawa 3. Unsur Pimpinan Penyelenggara Pelayanan Penanganan Laka Lantas a. Kanit Laka Polres Sumbawa b. Kasubnit I Laka Lantas Polres Sumbawa c. Kasubnit II Laka Lantas Polres Sumbawa
BAB I PELAKSANAAN 1. Personil yang dilibatkan dalam pelayanan penanganan laka lantas, di Unit laka lantas Polres Sumbawa sesuai dengan daftar susunan personil (DSP) Sbb : a. Satu Pamen, Kepala Satuan Lalu – Lintas selalu Pengambil Kebijaksanaan langsung strategis yang berkewajiban menjamin terlaksananya ketentuan / aturan, prosedur dan aplikasi kebijaksanaan organisasi dan pimpinan di atasnya. b. Satu Pama Senior, Kepala Unit Laka Lantas selaku Pimpinan penyelenggara tata laksana pelayanan penanganan laka lantas dan pengawas pelaksana yang berkewajiban merencanakan, mengorganisasikan, mengelola dan menjamin terselenggaranya operasionalisasi mekanisme pelayanan penanganan laka lantas dan pengurusan jasa raharja sesuai dengan ketentuan dan garis kebijaksanaan organisasi dan pimpinan di atasnya. c. Dua Bintara Tinggi yang menjabat kepala Sub Unit I dan II, selaku kepala pelaksana pelayanan penanganan TPTKP dan kepala Pelaksana Penyidikan Laka Lantas di Polres Sumbawa, yang berkewajiban menjamin ketertiban, keteraturan dan sinergitas masing-masing regu penyidik sesuai dengan ketentuan / aturan yang berlaku dan kebijaksanaan organisasi maupun pimpinan di atasnya
7 2. Sarana dan Prasarana Dalam pelayanan penanganan laka lantas di Polres Sumbawa terdiri dari : a. Mobil TPTKP (1) Satu Unit yang dilengkapi dengan : 1. Alat Pengukur jarak / Meteran Gulung 2. Buku TPTKP 3. Kapur tulis 4. Kotak P3K 5. Tali derek 6. Rompi 7. Lampu kedip 8. Lampu senter 9. HT 10. Palu / Alat pemecah kaca b. Alat Utama Pelayanan Penanganan Laka lantas di Unit Penyidikan 1. 7 (Tujuh) Unit komputer 2. Buku Register 3. Formulir Permohonan Santunan Jasa Raharja 4. Stof Map 5. Material pendukung komputer c. Pengurusan Santunan Jasa Raharja 1. Formulir permohonan santunan jasa raharja 2. Permohonan rekam medis rumah sakit 3. Kelengkapan administrasi lainnya d. Instrumen tambahan pelayanan penanganan laka lantas 1. Papan persyaratan mekanisme, himbauan, maklumat pelayanan dan papan informasi lainnya. 2. Fasilitas pendukung lainnya. e. Sarana dan prasarana lainnya 1. Ruang Pelayanan penanganan laka lantas / ruang pengolahan input data dan TPTKP. 2. Ruang pelayanan penanganan laka lantas / ruang penyidik. 3. Ruang Pelayanan pengurusan santunan jasa raharja
3. MEKANISME PROSEDUR PELAYANAN PENANGANAN LAKA LANTAS Adapun prosedur mekanisme pelayanan penanganan laka lantas sebagai berikut : a. Petugas TPTKP Laka Lantas Petugas TPTKP Laka Lantas, yang terdiri dari 3 (tiga) Regu Petugas TPTKP 12 (Duabelas) Personil yang melaksanakan tugas menerima laporan laka lantas, mendatangi TKP Laka lantas, menolong korban laka lantas, mencatat saksi, mengatur kelancaran arus lalu-lintas, olah TKP, amankan barang bukti, dan membuat laporan Polisi serta menginput data laka lantas secara online. b. Petugas Penyidik Laka Lantas Petugas Penyidik Laka Lantas, yang terdiri dari 9 (Sembilan) penyidik laka lantas yang melaksanakan tugas penyidikan laka lantas sampai selesai dengan pemberkasan sampai dengan penuntut umum sesuai terget waktu cepat, tepat, transparan dan akuntabel, mengirimkan SP2HP kepada korban laka lantas di wilayah hukum Polres Sumbawa dan c. Petugas Pengurusan Santunan Jasa Raharja Melayani pengurusan jasa raharja dari masyarakat korban laka lantas di wilayah hukum Polres Sumbawa.
8 4. HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN BAGI PETUGAS PELAKSANA PELAYANAN PENANGANAN LAKA LANTAS a. Hak Petugas Pelaksana Pelayanan Penanganan laka lantas. 1. Memberikan pelayanan tanpa dihambat pihak lain yang bukan tugasnya 2. Melakukan kerjasama antara petugas TPTKP dan petugas Penyidik dalam pelaksanaan tugasnya. 3. Para petugas di Unit laka memperoleh Honor sidik / Lidik laka sesuai dengan besaran anggaran Dipa. b. Kewajiban Petugas Pelayanan Penanganan laka lantas : 1. Menerima laporan laka lantas, mendatangi laka lantas, tolong korban, olah TKP, catat saksi, amankan BB, membuat Laporan Polisi, menginput data dan menyidik berkas perkara laka lantas sampai selesai pemberkasan ke penuntut umum. 2. Memberikan pelayanan, pengurusan jasa raharja dari masyarakat korban laka lantas di wilayah hukum Polres Sumbawa. 3. Memberikan pertanggungjawaban terhadap pelayanan yang diselenggarakan. 4. Menyediakan sarana, prasarana dan atau fasilitas pelayanan publik yang mendukung terciptanya iklim pelayanan yang memadai. 5. Memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik. 6. Melakukan kegiatan pelayanan sesuai dengan penugasaan yang diberikan kepadanya. 7. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangundangan. 8. Memenuhi panggilan untuk hadir dalam persidangan sebagai saksi petugas di kantor pengadilan atau melaksanakan perintah atau suatu tindakan hukum atas permintaan pejabat yang berwenang dari lembaga negara atau instansi pemerintah yang berhak, berwenang dan Sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 9. Melakukan penanganan TKP Laka Lantas secara cermat, tepat dan teliti dalam rangka mempermudah penyidikan perkara laka lantas. 10. Secepatnya membantu pihak korban untuk mendapatkan klaim asuransi, agar pihak korban / keluarga korban merasa diringankan dan diperhatikan. 11. Mengupayakan penanganan kasus laka lantas yang mengakibatkan luka ringan / kerugian material dapat di selesaikan melalui konsep ADR ( Alternative Dispute Resolution ) yang dilengkapi dengan surat pernyataan secara tertulis serta harus disepakati oleh pihak-pihak yang berperkara, ditanda tangani di atas segel dan diberi materai diketahui / disetujui oleh ketua RT/RW atau kepala lingkungan dan diketahui oleh para saksi-saksi lainnya. 12. Petugas wajib mengirimkan SP2HP kepada korban laka lantas demi kepastian hukum perkaranya. 13. Petugas wajib melimpahkan kepada instansi yang berwenang untuk pengemudi / pengendara sebagai tersangka dari TNI dan WNA Dubes / Konsuler. 14. Melakukan evaluasi dan membuat laporan keuangan dan kinerja secara berkala. c. Larangan bagi Petugas Pelaksana Pelayanan Penanganan laka lantas 1. Meninggalkan tugas dan kewajiban, kecuali mempunyai alasan yang jelas dan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 2. Membuat perjanjian kerjasama dengan pihak lain untuk melanggar ketentuan. 3. Melanggar asas penyelenggaraan pelayanan publik. 4. Melakukan pemungutan di luar ketentuan. 5. Mengurangi mekanisme pelayanan yang telah ditentukan untuk kepentingan pribadi / orang lain.
9 5. HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT KORBAN LAKA LANTAS a. Mengetahui kebenaran mekanisme proses pelayanan penanganan laka lantas. b. Mengawasi pelaksanaan proses Pelayanan penanganan laka lantas. c. Mendapat tanggapan terhadap pengaduan yang diajukan khususnya penanganan laka lantas yang dialami masyarakat. d. Mendapat perlindungan dan atau pemenuhan pelayanan. e. Memberitahukan kepada pimpinan penyelenggara untuk memperbaiki pelayanan, apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan mekanisme pelayanan. f. Memberitahukan kepada pelaksana untuk memperbaiki pelayanan apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan mekanisme pelayanan. g. Mendapat pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas dan tujuan pelayanan.
6.
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN a. Penyelenggaraan sistem pengawasan Sistem pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan penanganan laka lantas di Polres Sumbawa, meliputi sistem pengawasan internal dan sistem pengawasan eksternal. Pengawasan internal dilaksanakan secara berjenjang sesuai dengan fungsionalisasi pembinaan teknis dan komando penyelenggaraan yang bertanggung jawab langsung pada tata laksana pelayanan penanganan laka lantas. Sedangkan pengawasan eksternal dapat dilakukan langsung oleh masyarakat maupun oleh lembaga lain yang diakui oleh negara yaitu Ombudsman Republik Indonesia. b. Penyelenggaraan sitem pengendalian Sistem pengendalian dalam penyelenggaraan pelayanan penanganan laka lantas di Polres Sumbawa berdasarkan pada prosedural, tata laksana, mekanisme proses penanganan laka lantas yang di bidangi oleh masing-masing petugas pelaksana pelayanan penanganan laka lantas sebagaimana di sebutkan dalam SOP ini.
BAB IV ADMINISTRASI DAN ANGGARAN Dalam rangka mewujudkan efektifitas dalam pencapaian keberhasilan terhadap penyelengaraan pelayanan penanganan laka lantas di Polres Sumbawa, maka diperlukan 2 (dua) faktor pendukung yang saling berkaitan dan terintegrasi meliputi hal-hal sebagai berikut : 1. Administrasi Penyelengaraan administrasi dalam operasionalisasi pelayanan penanganan laka lantas, berdasarkan pada ketentuan yang berlaku dalam organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang meliputi tata cara pembuatan laporan, input data laka lantas, mekanisme pelayanan, pemberkasan penyidikan laka lantas dan pengiriman SP2HP kepada korban laka lantas dengan target waktu yang CEPAT, TEPAT, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL. 2. Anggaran Anggaran yang digunakan mulai dari tahapan, perencanaan, tahap pengorganisasian, tahap pelaksanan, tahapan pengawasaan dan pengendalian secara keseluruhan di dukung atau menggunakan sistem anggaran Dipa Satlantas.
10
BAB V PENUTUP
Demikian standart operasional Prosedur (SOP) ini dibuat, sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan penilaian kinerja petugas penyelenggara dan pelaksana pelayanan penanganan laka lantas agar dapat di pahami dan dilaksanakan oleh seluruh petugas pelayanan penanganan TPTKP laka lantas dan petugas pelayanan penyidikan laka lantas di Polres Sumbawa secara terarah, tertib dan mencapai sasaran yang telah di tentukan.
Sumbawa Besar, 03 Januari 2016 KASAT LANTAS
EDY SUDARMA KORNIAWAN, S.Kom AJUN KOMISARIS POLISI NRP 84091818
