MENENGAH DAERAH KOTA BIMA

PEMERINTAH DAERAH KOTA BIMA

PERATURAN DAERAH KOTA BIMA NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2008 – 2013

PERATURAN DAERAH KOTA BIMA NOMOR 9 TAHUN 2008 T ENT AN G RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2008 – 2028 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA BIMA, Menimbang

: a. bahwa dalam rangka keterpaduan dan keberlanjutan serta pengintegrasian rencana pembangunan dalam sistem pembangunan nasional secara efektif, efisien dan tepat sasaran diperlukan rencana pembangunan berjangka; b. bahwa Kota Bima memerlukan perencanaan pembangunan jangka panjang sebagai arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh yang akan dilakukan secara bertahap untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; c. bahwa Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2008 - 2028 dengan Peraturan Daerah;

Mengingat

: 1. Undang - undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Propinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara 26 Nomor 4118); 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); 7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BIMA dan WALIKOTA BIMA MEMUTUSKAN: Menetapkan

: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2008 – 2028.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Daerah Kota Bima. 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota penyelenggara Pemerintahan Daerah.

dan

Perangkat

3. Walikota adalah Walikota Bima. 4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Bima. 5. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bima.

Daerah

sebagai

unsur

6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2008 – 2028 yang selanjutnya disebut sebagai RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2028. 7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan. 8. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. 9. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. 10. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. 11. Arah Pembangunan Daerah adalah strategi untuk mencapai tujuan pembangunan jangka panjang daerah. BAB II PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Pasal 2 (1)

RPJPD periode 2008 – 2028 dilaksanakan sesuai dengan RPJP Nasional dan RPJPD Propinsi.

(2)

Rincian dari RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pada Lampiran Peraturan Daerah ini. Pasal 3

RPJPD merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya daerah otonom sesuai yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 4 Sistematika penyusunan RPJPD Kota Bima adalah sebagai berikut : BAB I

: Pendahuluan

BAB II

: Gambaran Umum Kondisi Daerah

BAB III

: Analisa Isu-isu Strategis

BAB IV

: Visi dan Misi Kota Bima

BAB V

: Arah Kebijakan Pembangunan Daerah 2008-2028

BAB VI

: Kaidah Pelaksanaan Pasal 5

(1)

RPJPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(2)

RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD yang memuat Visi, Misi dan Program Walikota.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI Pasal 6 (1)

Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD.

(2)

Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota. BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bima.

Ditetapkan di Raba-Bima, pada tanggal

Desember 2008

WALIKOTA BIMA,

ttd

M. NUR A. LATIF Diundangkan di Raba-Bima, pada tanggal Desember 2008 SEKRETARIS DAERAH,

ttd

MARYONO NASIMAN

LEMBARAN DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2008 NOMOR 9 Salinan sesuai aslinya Kepala Bagian Hukum Setda Kota Bima,

M. JAFAR H. MANSYUR NIP. 580 016 794

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BIMA NOMOR 9 TAHUN 2008 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2008 – 2028

1. UMUM Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 150 menegaskan bahwa "Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Selanjutnya dalam undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem perencanaan Pembangunan Nasional, pemerintah daerah berkewajiban untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah yang merupakan bagian dari perencanaan nasional sesuai dengan kewenangannya dalam bentuk penyusunan dokumen RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) adalah suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah dengan mengoptimalkan peran masyarakat dalam mengelola sumber daya daerah dan mengacu pada RPJP Nasional. Dengan demikian, dokumen ini lebih bersifat visioner dan hanya memuat hal-hal mendasar sehingga member! keleluasaan yang cukup bagi penyusunan rencana jangka menengah dan tahunannya (pasal 4 UU 25/2004). Rencana jangka panjang pembangunan daerah (RPJPD) ini harus menjadi landasan bagi setiap kegiatan pembangunan dalam wilayah Kota Bima yang pentahapannya dijabarkan lebih lanjut dalam 4 (empat) periodisasi RPJMD. Oleh karena itu proses penyusunannya harus mencakup semua pendekatan perencanaan yaitu pendekatan teknokratis, partisipatif, politis, dan pendekatan top down dan bottom up. Pembangunan jangka panjang Kota Bima 2008-2028 merupakan kelanjutan dari tahapan pembangunan yang sudah dilakukan sebelumnya. Hanya saja dilakukan penataan kembali tentang fokus dan arah kebijakan pembangunan seiring dengan pergeseran paradigma perencanaan pembangunan nasional. Tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya peraturan daerah tentang RPJPD Kota Bima Tahun 2008-2028 adalah untuk: (a) mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan dalam pencapaian pembangunan, (b) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar ruang, antar waktu, antar fungsi, antar tingkatan pemerintah maupun antar daerah, (c) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, (d) menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efislen, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan, dan (e) mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup Jelas. Pasal 2 Cukup Jelas. Pasal 3 Cukup Jelas. Pasal 4 Cukup Jelas. Pasal 5 Cukup jelas Pasal 6 Ayat (1) Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Bima Ayat (2) Pengendalian dan evaluasi dilaksanakan oleh Bappeda Kota Bima terhadap pelaksanaan RPJPD. Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan daerah berdasarkan hasil evalusi SKPD. Dari hasil evaluasi tersebut Bappeda mengkaji untuk merumuskan rencana berikutnya. Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan oleh masing-masing SKPD. Pengendalian dilakukan dengan maksud untuk dapat menjamin bahwa pelaksanaan rencana pembangunan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Kegiatan ini meliputi kegiatan pengendalian dan pengawasan, serta tindak lanjut yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Pasal 7 Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2008 NOMOR 9

DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I

PENDAHULUAN ..........................................................................................

1

1.1. Latar Belakang ........................................................................................

1

1.2. Maksud dan Tujuan ................................................................................

2

1.3. Cakupan ..................................................................................................

2

1.4. Dasar Hukum ..........................................................................................

2

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH ..............................................

4

2.1. Kondisi Umum Daerah ...........................................................................

4

2.2. Tantangan ...............................................................................................

9

BAB III ANALISA ISU-ISU STRATEGIS ................................................................

15

3.1. Isu Strategis Tingkat Kota Bima ............................................................

15

3.2. Isu dan Kebijakan Regional Propinsi NTB ............................................

17

3.3. Modal Dasar dan Potensi Pembangunan ................................................

17

BAB IV VISI DAN MISI KOTA BIMA .....................................................................

19

4.1. Visi Kota Bima .......................................................................................

19

4.2. Misi Kota Bima ......................................................................................

19

4.3. Tolok Ukur Pembangunan 20 Tahun ......................................................

20

BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH .................................

23

5.1. Arah Kebijakan Pembangunan ...............................................................

23

5.2. Tahapan Pelaksanaan dan Skala Prioritas ..............................................

29

BAB VI KAIDAH PELAKSANAAN .........................................................................

35

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Pembangunan Daerah dalam semangat desentralisasi dan reformasi saat ini telah menimbulkan berbagai dampak yang sangat dinamis.

Tuntutan-tuntutan percepatan dan

sinkronisasi perencanaan pembangunan telah menjadi salah satu prasyarat penting bagi pelaksanaan pembangunan daerah yang berkelanjutan dalam bingkai system perencanaan nasional. Oleh karena keberadaan suatu dokumen rencana jangka panjang yang mengarahkan pembangunan daerah secara lebih efektif merupakan suatu keharusan dalam rangka menciptakan keterpaduan pembangunan menuju masyarakat sejahtera sebagaimana diamanatkan oleh pembukaan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 150 menegaskan bahwa “Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pemerintah daerah berkewajiban untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah yang merupakan bagian dari perencanaan pembangunan nasional sesuai dengan kewenangannya dalam bentuk penyusunan dokumen RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Sesuai Pasal 9 UU 25/2004, penyusunan RPJP dilakukan dengan urutan: penyiapan rancangan awal rencana pembangunan, Musrenbang, dan penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan. Berdasarkan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional, RPJPD adalah

suatu dokumen perencanaan

pembangunan daerah untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah dengan mengoptimalkan peran masyarakat dalam mengelola sumberdaya daerah dan mengacu kepada RPJP Nasional. Sedangkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional disusun sebagai penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan nasional. Dengan demikian, dokumen ini lebih bersifat visioner dan hanya memuat hal-hal yang mendasar, sehingga memberi keleluasaan yang cukup bagi penyusunan rencana jangka menengah dan tahunannya (pasa 4 UU 25/2004) RPJPD Kota Bima 2008-2028

1

1.2. Maksud dan Tujuan Rancangan awal RPJP ini disusun sebagai langkah awal dalam merumuskan dokumen perencanaan jangka panjang Kota Bima yang memuat visi, misi, dan arah kebijakan pembangunan yang akan menjadi pedoman bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan masyarakat dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun, mulai 2008 – 2028. RPJPD dimaksudkan untuk menjadi arahan dan tujuan umum yang ingin dicapai dalam pelaksanaan pembangunan yang akan dijabarkan dalam RPJMD. Tujuan RPJP adalah untuk memberikan arah pembangunan guna mewujudkan keadaan yang diinginkan dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun ke depan yang memuat tujuan umum dan arah kebijakan pembangunan.

1.3. Cakupan RPJPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan untuk kurun waktu 20 ditetapkan dengan Peraturan Daerah. RPJPD mencakup gambaran potensi pembangunan dan faktor strategis sebagai dasar analisis perumusan visi dan misi serta arah pembangunan daerah dan perumusan agenda, kebijakan umum dan sasaran pembangunan daerah

1.4. Dasar Hukum Penyusunan RPJPD Kota Bima tahun 2008-2028 mengacu pada beberapa peraturan perundangan yang menjadi landasan dan pedoman penyusunan seperti sebagai berikut: 1) Undang–Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Propinsi Nusa Tenggara Barat; 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 5) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6) Undang-undang nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka panjang Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700) RPJPD Kota Bima 2008-2028

2

7) Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 8) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 9) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah 10) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 11) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2002 tentang Kewenangan Kota Bima; 12) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bima.

RPJPD Kota Bima 2008-2028

3

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Pada bagian ini akan diuraikan berbagai kondisi umum dan perkembangan Kota Bima yang baru dibentuk sesuai dengan Undang-undang 13 Tahun 2002. Pembahasan tentang kondisi umum suatu daerah tentu akan mencakup aspek yang sangat luas. Oleh karena itu, penjelasan tentang kondisi umum Kota Bima tidak akan dilakukan berdasarkan pembagian urusan pemerintahan (urusan wajib dan urusan pilihan) ataupun menurut satuan kerja perangkat daerah (SKPD), tapi akan dijabarkan berdasarkan elemen-elemen dasar pengembangan kapasitas pembangunan daerah. Hal ini diupayakan untuk memberikan pengertian yang menyeluruh mengenai kondisi kekinian Kota Bima sebagai dasar untuk memproyeksikan tujuan-tujuan, maupun visi pembangunan daerah selama 20 (dua puluh) tahun ke depan.

2.1. Kondisi Umum Daerah A. Ekonomi 1. Berdasarkan harga konstan tahun 2000, PDRB tahun 2007 diperkirakan mencapai 383,25 miliar atau meningkat 4,52% jika dibandingkan dengan tahun 2006 sebesar Rp. 366,67 miliar. Sedangkan berdasarkan harga berlaku, Pada tahun 2007 diperkirakan mencapai 628,21 milyar rupiah. Jumlah PDRB ini lebih besar jika dibandingkan dengan keadaan tahun 2006 yang diperkirakan mencapai 584,47 milyar rupiah atau meningkat sebesar 7,48%. Persentase peningkatan ini lebih rendah 4,04% dibandingkan dengan pertumbuhan PDRB dari tahun 2005 ke tahun 2006 yang mencapai 11,52%. 2. Kontribusi terbesar terhadap PDRB Kota Bima Tahun 2006 bersumber dari sektor jasa, kemudian diikuti oleh sektor pertanian, walaupun kedua sektor ini pun memperlihatkan

perkembangan

kontribusi

yang

menurun

dari

tahun-tahun

sebelumnya. Sektor yang mengalami peningkatan tertinggi pada Tahun 2006 adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran yang mencapai 0,71 persen. 3. Ada empat sektor yang bobotnya di atas 10 persen, yaitu sektor jasa-jasa sebagai penyumbang terbesar dengan bobot 27,09 persen, kemudian sektor pertanian 19,76 persen, sektor angkutan dan komunikasi 18,76 persen, dan sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 18,56 persen.


4

4. Selama rentang waktu Tahun 2001 sampai dengan Tahun 2006, laju pertumbuhan ekonomi yang diukur dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan 2000 menunjukkan rata-rata laju pertumbuhan mencapai 4,20 persen per tahun. Selain di sektor jasa-jasa, rata-rata laju pertumbuhan di sektor pertanian berada di bawah rata-rata laju pertumbuhan PDRB, walaupun kedua sektor tersebut merupakan sektor dominan pertama dan kedua dalam pembentukan PDRB Kota Bima. 5. Sektor yang mengalami rata-rata pertumbuhan tertinggi adalah sektor perbankan, jasa persewaan dan jasa perusahaan dengan laju pertumbuhan sebesar 7,81 persen per tahun, kemudian diikuti oleh sektor angkutan dan komunikasi yang mencapai 7,23 persen per tahun. 6. Pada Tahun 2006 PDRB per kapita Kota Bima atas dasar harga berlaku telah mencapai mencapai 4,637 juta rupiah dengan laju pertumbuhan sebesar 9,26 persen. Berdasarkan harga konstan Tahun 2000, PDRB per kapita Kota Bima Tahun 2005 sebesar 2,862 juta rupiah, kemudian meningkat menjadi 2,941 juta rupiah pada Tahun 2006 dengan pertumbuhan sebesar 2,72 persen. 7. Seiring dengan pertumbuhan penduduk pada Tahun 2006 yang diperkirakan sebesar 1,59 persen, peningkatan PDRB perkapita sebesar 9,26 persen tersebut jauh di atas laju pertumbuhan rata-rata penduduk Kota Bima. Hal ini cukup membawa arti bagi tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat Kota Bima, selain sangat didukung oleh pertumbuhan ekonomi Kota Bima yang hampir mencapai 5 persen. 8. Secara rata-rata, pertumbuhan PDRB per kapita selama periode 2002-2006 diperkirakan sebesar 9,83 persen per tahun. Dengan pertumbuhan penduduk Kota Bima lebih kurang lebih 1,59 persen per tahun, tingkat kesejahteraan penduduk Kota Bima telah mampu tumbuh sebesar 2,58 persen per tahun. 9. Lembaga ekonomi (koperasi dan lembaga keuangan mikro lainnya) saat ini sesungguhnya menjadi salah satu pelaku pembangunan yang perannya masih belum optimal dalam pengembangan perekonomian di perdesaan. 10. Sektor perdagangan merupakan sektor yang sangat berperan dalam mendorong perkembangan perekonomian. Sektor ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari semua sektor terutama sektor pertanian, industri pengolahan dan kerajinan, dan industri pertambangan, karena merupakan bagian yang memproses pemasaran dari hasil-hasil yang diproduksi sektor-sektor tersebut. Penyerapan tenaga kerja pada sektor perdagangan pada tahun 2003 mencapai 8,3 %. Angka ini termasuk sebagian besar dari usaha-usaha kecil yang masih dominan di Kota Bima. Pertumbuhan sektor RPJPD Kota Bima 2008-2028

5

perdagangan di Kota Bima, dari tahun ke tahun mengalami kemajuan yang berarti, walaupun dampak dari krisis moneter dan krisis ekonomi masih terasa sampai saat ini. 11. Perdagangan dan kegiatan ekonomi lainnya antara kota dan desa yang tidak berimbang sehingga belum dapat mengembangkan kehidupan perekonomian di perdesaan. 12. Sektor produksi belum berkembang karena sejumlah permasalahan berkenaan dengan tidak kondusifnya lingkungan usaha, yang menyurutkan gairah investasi, di antaranya praktik ekonomi biaya tinggi, termasuk praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) serta berbagai aturan yang terkait dengan pelaksanaan otonomi daerah. Selain itu, sulitnya pemulihan sektor investasi dan lemahnya daya saing sebagai akibat dari rendahnya produktivitas SDM serta rendahnya penguasaan dan penerapan teknologi di dalam proses produksi. Terbatasnya kapasitas infrastruktur di dalam mendukung peningkatan efisiensi distribusi juga menambah kompleksitas permasalahan produksi berbagai sumber daya alam dan potensi lokal. 13. Walaupun berbagai indicator ekonomi makro menunjukan tingkat pencapaian yang cukup baik dan berkembang secara posistif selama kurun waktu 2003-2006, namun jumlah penduduk miskin masih cukup tinggi. Oleh karena itu, kemiskinan masih menjadi perhatian penting dalam pembangunan 20 tahun yang akan datang. Masalah kemiskinan bersifat multidimensi, karena bukan hanya menyangkut ukuran pendapatan, melainkan karena juga kerentanan dan kerawanan orang atau masyarakat untuk menjadi miskin. Selain itu, kemiskinan juga menyangkut kegagalan dalam pemenuhan hak dasar dan adanya perbedaan perlakuan seseorang atau kelompok masyarakat dalam menjalani kehidupan secara bermartabat.

B. Sosial Budaya dan Keagamaan 1. Pembangunan sumber daya manusia (SDM) harus tetap menjadi perhatian penting, karena manusia merupakan subyek sekaligus obyek pembangunan. Kualitas SDM Kota Bima mengalami peningkatan kualitas yang semakin baik yang ditandai dengan meningkatnya IPM 0,66 (BPS) pada tahun 2006, yang merupakan akumulasi dari pencapaian beberapa indikator seperti angka harapan hidup 62,5 tahun, angka lama sekolah 5,98 tahun, dan produk domestik bruto (PDB) per kapita yang dihitung berdasarkan paritas daya beli (purchasing power parity) sebesar Rp. 2.873.365,-. Indeks pembangunan manusia (IPM) Kota Bima menempati urutan ke-2 dari 9 kabupaten/kota di Propinsi NTB.


6

2. Status kesehatan masyarakat Kota Bima secara umum masih rendah dan jauh tertinggal dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia. Kondisi ini ditandai, antara lain, dengan masih tingginya angka kematian ibu melahirkan, yaitu 226 per 100 ribu kelahiran, tingginya angka kematian bayi yaitu sebesar 35 per seribu kelahiran (Dikes Kota Bima, 2007). Selain itu, gizi kurang terutama pada balita masih menjadi masalah besar dalam upaya membentuk generasi yang mandiri dan berkualitas. 3. Taraf pendidikan penduduk yang mengalami peningkatan.Namun demikian, kondisi tersebut belum memadai untuk menghadapi persaingan global yang makin ketat pada masa depan. Apalagi disparitas taraf pendidikan antar kelompok masyarakat (kayamiskin)masih sangat tinggi. 4. Pemberdayaan perempuan dan anak, belum menunjukkan peningkatan yang berarti yang tercermin dengan belum optimalnya berbagai upaya pemberdayaan, pelayanan, rehabilitasi, dan perlindungan sosial bagi masyarakat rentan termasuk bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). 5. Pembangunan di bidang budaya sudah mengalami kemajuan yang ditandai dengan meningkatnya pemahaman terhadap keberagaman budaya, pentingnya toleransi, dan pentingnya

sosialisasi

penyelesaian

masalah

tanpa

kekerasan,

serta

mulai

berkembangnya interaksi antarbudaya. 6. Pembangunan bidang sosial budaya dan keagamaan terkait erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia. Kondisi kehidupan masyarakat dapat tercermin pada aspek kuantitas dan struktur umur penduduk serta kualitas penduduk, seperti pendidikan, kesehatan, dan lingkungan. 7. Di bidang kependudukan, upaya untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk harus terus menerus dilakukan sehingga dari waktu ke waktu laju pertumbuhan penduduk telah dapat diturunkan. 8. Di bidang keagamaan, peningkatan dan pendalaman pemahaman keagamaan tetap tumbuh dan berkembang dengan baik, namun perlu memberikan perhatian khusus kepada anak-anak dan remaja untuk lebih meningkatkan pemahaman kehidupan beragama sebagai banteng perkembangan arus informasi dan globalisasi yang semakin menguat dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat.

C. Sarana dan Prasarana Sebagaimana dihadapi berbagai daerah di Indonesia, bahwa kondisi sarana dan prasarana masih harus terus dipacu pembangunannya untuk meningkatkan aksesibilitas, kualitas, RPJPD Kota Bima 2008-2028

7

ataupun cakupan pelayanan. Sehingga diharapkan pembangunan sarana dan prasarana mampu menstimulasi perkembangan sektor produksi, dan mendukung pengembangan wilayah. Secara spesifik kondisi sarana dan prasarana di Kota Bima adalah sebagai berikut: 1. Pengembangan prasarana penampung air, seperti waduk, embung,maupun penampung banjir masih belum memadai sehingga belum dapat memenuhi penyediaan air untuk berbagai kebutuhan, baik pertanian, rumah tangga, perkotaan, maupun industri terutama pada musim kering yang cenderung makin panjang. Selain itu, laju pengembangan sarana dan prasarana penyediaan air bersih masih dihadapkan pada persoalan serah terima asset dari Kabupaten induk. Pada sisi lain pengendali daya rusak air juga masih belum mampu mengimbangi laju degradasi lingkungan penyebab banjir sehingga bencana banjir masih menjadi ancaman bagi banyak wilayah. Sejalan dengan perkembangan ekonomi wilayah, banyak daerah telah mengalami defisit air permukaan, sedangkan di sisi lain konversi lahan pertanian telah mendorong perubahan fungsi prasarana irigasi sehingga perlu dilakukan penyesuaian dan pengendalian. Disamping itu, kesadaran dan partisipasi masyarakat, sebagai salah satu prasyarat terjaminnya keberlanjutan pola pengelolaan sumber daya air, masih belum mencapai tingkat yang diharapkan karena masih terbatasnya kesempatan dan kemampuan yang dimiliki. 2. Jaringan transportasi darat dan jaringan transportasi antarpulau belum terpadu. Masih banyak kebutuhan transportasi antarpulau yang belum terpenuhi, baik dengan pelayanan

angkutan laut maupun penyeberangan. Sesuai dengan

konvensi

internasional yang berlaku, armada nasional berhak atas 40 persen pangsa pasar untuk muatan ekspor-impor dan 100 persen untuk angkutan domestik. Di samping masalah yang disebabkan oleh krisis ekonomi, pembangunan prasarana transportasi mengalami kendala terutama yang terkait dengan keterbatasan pembiayaan pembangunan, operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi, serta rendahnya aksesibilitas pembangunan sarana dan prasarana transportasi di beberapa wilayah terpencil. Pelayanan angkutan umum yang makin menurun, serta tingkat kecelakaan yang makin tinggi. Di sisi lain, peran serta swasta belum berkembang terkait dengan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang belum kondusif.

3. Keterbukaan informasi mempunyai nilai ekonomi untuk mendorong pertumbuhan serta peningkatan daya saing daerah. Masalah utama dalam pembangunan pos dan RPJPD Kota Bima 2008-2028

8

telematika adalah terbatasnya kapasitas, jangkauan, serta kualitas sarana dan prasarana pos dan telematika yang mengakibatkan rendahnya kemampuan masyarakat mengakses informasi. Kondisi itu menyebabkan semakin lebarnya kesenjangan digital daerah dengan daerah lain di Indonesia. Terkait dengan kemampuan masyarakat untuk memanfaatkan pelayanan sarana dan prasarana dari sisi permintaan, kesenjangan digital disebabkan oleh (a) terbatasnya daya beli (ability to pay) masyarakat terhadap sarana dan prasarana pos dan telematika; (b) masih rendahnya kemampuan masyarakat untuk memanfaatkan dan mengembangkan teknologi informasi dan komunikasi; dan (c) terbatasnya kemampuan masyarakat untuk mengolah informasi menjadi peluang ekonomi, yaitu menjadikan sesuatu mempunyai nilai tambah ekonomi. 4. Pasokan energi kelistrikan, masih dihadapkan pada persoalan kesenjangan antara pasokan dan kebutuhan energi termasuk tenaga listrik. 5. Dengan bertambahnya jumlah penduduk, kebutuhan perumahan hingga tahun 2028 diperkirakan akan meningkat secara pesat. Sementara identifikasi dan pengendalian kawasan siap bangun belum dipersiapkan

D. Wilayah dan Tata Ruang Terjadi krisis tata ruang karena pembangunan yang dilakukan tanpa mengikuti rencana tata ruang, tidak mempertimbangkan keberlanjutan dan daya dukung lingkungan, serta tidak memerhatikan kerentanan wilayah terhadap terjadinya bencana alam. Keinginan untuk memperoleh keuntungan ekonomi jangka pendek seringkali menimbulkan keinginan untuk mengeksploitasi sumber daya alam secara berlebihan sehingga menurunkan kualitas dan kuantitas sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta memperbesar risiko timbulnya korban akibat bencana alam. Beberapa penyebab utama terjadinya permasalahan tersebut adalah (a) belum tepatnya kompetensi sumber daya manusia dalam bidang pengelolaan penataan ruang, (b) rendahnya kualitas dari rencana tata ruang, (c) belum diacunya perundangan penataan ruang sebagai payung kebijakan pemanfaatan ruang bagi semua sektor; dan (d) lemahnya penerapan hukum berkenaan dengan pemanfaatan ruang dan penegakan hukum terhadap pelanggaran berkenaan dengan pemanfaatan ruang.

E. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kemampuan pemanfaatan, pengembangan, dan penguasaan iptek masih sangat rendah dan belum memadai untuk meningkatkan daya saing.Beberapa hal yang antara lain, oleh masih rendahnya sumbangan iptek di sektor produksi, belum efektifnya mekanisme RPJPD Kota Bima 2008-2028

9

intermediasi, lemahnya sinergi kebijakan, belum berkembangnya budaya iptek di masyarakat, dan terbatasnya sumber daya iptek.

F. Hukum dan Aparatur Pembangunan aparatur pemerintah daerah masih menghadapi berbagai permasalahan dalam penyelenggaraan pembangunan, antara lain masih terjadinya praktik-praktik penyalahgunaan kewenangan, belum terwujudnya harapan masyarakat atas pelayanan yang cepat, murah, manusiawi, dan berkualitas. Upaya yang sungguh-sungguh untuk memberantas KKN dan meningkatkan kualitas pelayanan publik sebenarnya telah banyak dilakukan. Walaupun demikian, hasil yang dicapai belum cukup menggembirakan. Kelembagaan pemerintah masih belum terlihat efektif dalam membantu pelaksanaan tugas dan sistem manajemen pemerintahan juga belum efisien dalam menghasilkan dan menggunakan sumbersumber daya. Upaya-upaya untuk meningkatkan profesionalisme birokrasi masih belum sepenuhnya dapat teratasi mengingat keterbatasan dana alokasi pemerintah daerah.

G. Sumber Daya Alam dan Ekologi 1. Pengelolaan sumber daya alam tersebut masih belum berkelanjutan dan masih mengabaikan kelestarian fungsi lingkungan hidup sehingga daya dukung lingkungan menurun dan ketersediaan sumber daya alam menipis. Menurunnya daya dukung dan ketersediaan sumber daya alam juga terjadi karena kemampuan iptek yang rendah sehingga tidak mampu mengimbangi laju pertumbuhan penduduk. 2. Kondisi sumber daya hutan saat ini sudah pada tingkat yang sangat mengkhawatirkan akibat meningkatnya praktik pembalakan liar, meningkatnya tuntutan atas lahan dan sumber daya hutan yang tidak pada tempatnya, meluasnya perambahan dan konversi hutan alam. 3. Sumber daya kelautan belum dimanfaatkan secara optimal disebabkan belum adanya penataan batas maritime dan belum adanya pemahaman yang sama terhadap pengelolaan sumber daya kelautan.

2.2. Tantangan A. Ekonomi 1. Tantangan yang dihadapi untuk kemajuan ekonomi sampai dengan 20 tahun mendatang adalah bagaimana meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi


10

dan berkualitas secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan mengurangi ketertinggalan dari daerah-daerah lain yang telah lebih dulu maju. 2. Tantangan tersebut dihadapkan pada situasi pertambahan penduduk yang masih relatif tinggi dan rasio penduduk usia produktif yang diperkirakan mencapai tingkat maksimal pada periode tahun 2020–2030. Dalam periode tersebut, angkatan kerja diperkirakan meningkat hampir dua kali lipat jumlahnya dari kondisi saat ini. Dengan komposisi pendidikan angkatan kerja yang pada tahun 2006 sekitar 40 persen berpendidikan setingkat SMP dan SMA, dalam 20 tahun ke depan komposisi pendidikan angkatan kerja diperkirakan akan didominasi oleh angkatan kerja yang berpendidikan setingkat SMA sampai dengan Sarjana. Dengan demikian, kapasitas perekonomian pada masa depan dituntut untuk mampu tumbuh dan berkembang agar mampu menyediakan tambahan lapangan kerja yang layak. 3. Tantangan internal yang penting lainnya adalah mengembangkan aktivitas perekonomian yang didukung oleh penguasaan dan penerapan teknologi serta peningkatan produktivitas SDM, mengembangkan kelembagaan ekonomi yang efisien yang menerapkan praktik-praktik terbaik dan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. 4. Pemecahan masalah kemiskinan perlu didasarkan pada pemahaman suara masyarakat miskin dan adanya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar rakyat secara bertahap, yaitu hak sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Tantangan yang dihadapi, antara lain, yaitu kurangnya pemahaman terhadap hak-hak dasar masyarakat miskin, kurangnya keberpihakan dalam perencanaan dan penganggaran, lemahnya sinergi dan koordinasi kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam berbagai upaya penanggulangan kemiskinan, rendahnya partisipasi dan terbatasnya akses masyarakat miskin terutama perempuan dalam pengambilan keputusan baik dalam keluarga maupun masyarakat, serta keterbatasan pemahaman dalam mengembangkan potensi daerah berpenduduk miskin padahal investasi daerah miskin di pedesaan dan daerah kumuh perkotaan dalam bukti empiris dapat menghasilkan atau mengembangkan potensi bagi sentra kegiatan ekonomi.

B. Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama 1. Pertambahan penduduk Kota Bima dalam kurun waktu 20 tahun mendatang diperkirakan akan mencapai 150 ribu jiwa. Sejalan dengan itu berbagai parameter kependudukan diperkirakan akan mengalami perbaikan yang ditunjukkan dengan menurunnya angka kelahiran, meningkatnya usia harapan hidup, dan menurunnya RPJPD Kota Bima 2008-2028

11

angka kematian bayi. Meskipun demikian, pengendalian kuantitas dan laju pertumbuhan penduduk penting diperhatikan untuk menciptakan penduduk tumbuh seimbang dalam rangka mendukung terjadinya bonus demografi yang ditandai dengan jumlah penduduk usia produktif lebih besar daripada jumlah penduduk usia non-produktif. Kondisi

tersebut perlu dimanfaatkan

secara optimal untuk

meningkatkan kualitas SDM, daya saing, dan kesejahteraan rakyat. 2. Rendahnya kualitas sumber daya manusia Indonesia yang diukur dengan indeks pembangunan manusia (IPM) mengakibatkan rendahnya produktivitas dan daya saing perekonomian daerah. Pembangunan kesehatan dan pendidikan memiliki peranan penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Di bidang kesehatan tantangan pembangunan yang dihadapi, antara lain, adalah mengurangi kesenjangan status kesehatan masyarakat dan akses terhadap pelayanan kesehatan, tingkat sosial ekonomi, dan gender; meningkatkan jumlah dan penyebaran tenaga kesehatan; meningkatkan akses terhadap fasilitas kesehatan; dan mengurangi beban ganda penyakit yaitu pola penyakit yang diderita oleh sebagian besar masyarakat adalah penyakit infeksi menular. 3. Sementara

itu,

tantangan

yang

dihadapi

pembangunan

pendidikan

adalah

menyediakan pelayanan pendidikan yang berkualitas untuk meningkatkan jumlah proporsi penduduk yang menyelesaikan pendidikan dasar sampai ke jenjang pendidikan tinggi, menurunkan jumlah penduduk yang buta aksara, serta menurunkan kesenjangan tingkat pendidikan yang cukup tinggi antarkelompok masyarakat, termasuk antara penduduk kaya dan penduduk miskin, antara penduduk perkotaan dan perdesaan. Tantangan dalam pembangunan pendidikan lainnya adalah meningkatkan kualitas dan relevansi termasuk mengurangi kesenjangan mutu pendidikan dibandingkan dengan daerah lain. Dengan demikian pembangunan pendidikan dapat berperan dalam mendorong pembangunan nasional secara menyeluruh termasuk dalam mengembangkan kebanggaan kebangsaan, akhlak mulia, kemampuan untuk hidup dalam masyarakat yang multikultur, serta meningkatkan daya saing. 4. Pembangunan manusia pada intinya adalah pembangunan manusia seutuhnya. Tantangan yang dihadapi dalam pembangunan agama adalah mengaplikasikan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari, mewujudkan kerukunan intern dan antarumat beragama, serta memberikan rasa aman dan perlindungan dari tindak kekerasan.


12

C. Sarana dan Prasarana 1. Pemenuhan kebutuhan penyediaan air baku dan air bersih di berbagai sektor kehidupan menghadapi tantangan utama. Selain itu, pengembangan sarana dan prasarana pengendali daya rusak air harus mampu mengantisipasi perkembangan daerah-daerah permukiman dan industri baru. Intervensi sarana dan prasarana juga perlu dilakukan untuk mengurangi laju sedimentasi sejalan dengan upaya-upaya konservasi dan reboisasi terutama dengan mengembangkan bangunan-bangunan pengendali sedimen. Upaya mempertahankan kondisi kualitas air yang ada serta pemulihan terhadap kualitas air yang telah tercemar diwujudkan melalui pendekatan pengelolaan lingkungan hidup dan penerapan teknologi. 2. Tantangan yang dihadapi oleh sektor transportasi pada masa yang akan datang adalah mengembangkan sistem transportasi daerah yang efisien dan efektif, terjangkau, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Untuk itu diperlukan peningkatan transportasi yang terpadu antarmoda dan intramoda serta selaras dengan pengembangan wilayah, mewujudkan pelayanan transportasi yang mendukung pembangunan ekonomi sosial dan budaya. 3. Walaupun pembangunan pos dan telematika saat ini telah mengalami berbagai kemajuan, informasi masih merupakan barang yang dianggap mewah dan hanya dapat diakses dan dimiliki oleh sebagian kecil masyarakat. Oleh sebab itu, tantangan utama yang dihadapi dalam sektor itu adalah meningkatkan penyebaran dan pemanfaatan arus informasi dan teledensitas pelayanan pos dan telematika masyarakat pengguna jasa. Tantangan lainnya adalah konvergensi teknologi informasi dan komunikasi yang menghilangkan sekat antara telekomunikasi, teknologi informasi dan penyiaran, pendidikan dan etika moral. 4. Tantangan utama yang dihadapi dalam sektor energi adalah meningkatkan keandalan pasokan energi, sarana dan prasarana, serta proses dan penyalurannya untuk keperluan domestik. 5. Tantangan yang dihadapi untuk memenuhi kebutuhan hunian bagi masyarakat dan mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh, adalah (a) melakukan reformasi secara serentak, khususnya yang berkaitan dengan perpajakan, retribusi/biaya perizinan daerah, pertanahan dan tata ruang; (b) melakukan penguatan swadaya masyarakat dalam pembangunan rumah melalui pemberian fasilitas kredit mikro perumahan, fasilitasi untuk pemberdayaan masyarakat, dan bantuan teknis kepada kelompok masyarakat yang berswadaya dalam pembangunan rumah. Dengan demikian, RPJPD Kota Bima 2008-2028

13

penyediaan perumahan dapat diselenggarakan dengan tidak hanya mempertimbangkan kemampuan daya beli masyarakat, melainkan juga melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

D. Wilayah dan Tata Ruang 1. Penataan ruang merupakan tantangan besar seiring dengan pertumbuhan penduduk dan kegiatan social ekonomi masyarakat. Oleh karena itu diperlukan penataan ruang yang baik dan berada dalam satu sistem yang menjamin konsistensi antara perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian tata ruang. Penataan ruang yang baik diperlukan bagi (a) arahan lokasi kegiatan, (b) batasan kemampuan lahan, termasuk di dalamnya adalah daya dukung lingkungan dan kerentanan terhadap bencana alam, (c) efisiensi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang dalam rangka penyelenggaraan berbagai kegiatan. Penataan ruang yang baik juga harus didukung dengan regulasi tata ruang yang tepat dan berkelanjutan. 2. Pengurangan kesenjangan pembangunan antar wilayah perlu dilakukan tidak hanya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.Oleh karena itu, perlu diperhatikan pemanfaatan potensi dan peluang dari keunggulan sumber daya alam kelautan yang selama ini belum optimal sebagai satu kesatuan pengelolaan sumber daya alam.

E. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Persaingan yang makin tinggi pada masa yang akan datang menuntut peningkatan kemampuan dalam penguasaan dan penerapan iptek dalam rangka menghadapi perkembangan global. Oleh karena itu perlu upaya meningkatkan kontribusi iptek untuk meningkatkan kemampuan dalam meningkatkan kesejahteraan, memenuhi kebutuhan kesehatan dasar, energi, dan pangan; memperkuat sinergi kebijakan iptek dengan kebijakan sektor lain; mengembangkan budaya iptek di kalangan masyarakat.

F. Hukum dan Aparatur Saat ini birokrasi terus melakukan penataan dan masih belum mengalami perubahan mendasar sehingga banyak persoalan yang masih belum teratasi dengan baik. Untuk itu, partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan termasuk dalam pengawasan terhadap birokrasi perlu terus dibangun dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Tingkat partisipasi masyarakat yang rendah akan membuat aparatur pemerintah daerah tidak dapat menghasilkan kebijakan pembangunan yang tepat. Kesiapan aparatur pemerintah RPJPD Kota Bima 2008-2028

14

daerah dalam mengantisipasi proses demokratisasi perlu dicermati agar mampu memberikan pelayanan yang dapat memenuhi aspek transparansi, akuntabilitas, dan kualitas yang prima dari kinerja organisasi publik. Globalisasi juga membawa perubahan yang mendasar pada sistem dan mekanisme pemerintahan. Revolusi teknologi dan informasi (TI) akan mempengaruhi terjadinya perubahan manajemen penyelenggaraan negara dan pemerintahan.

G. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 1. Pemanfaatan sumber daya alam perlu lebih dikelola secara baik untuk menghindari terjadinya degradasi lingkungan yang akan berdampak pada krisis pangan dan krisis air. Memburuknya kondisi hutan akibat deforestasi yang meningkat pesat dan memburuknya penutupan lahan di wilayah hulu daerah aliran sungai menyebabkan menurunnya ketersediaan air yang mengancam turunnya debit air waduk dan sungai pada musim kemarau serta berkurangnya pasokan air untuk pertanian. 2. Mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya kelautan untuk perhubungan laut, perikanan, pariwisata, pertambangan, industri maritim, bangunan laut, dan jasa kelautan menjadi tantangan yang perlu dipersiapkan agar dapat menjadi tumpuan masa depan bangsa. 3. Meningkatnya kasus pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh laju pertumbuhan penduduk yang terkonsentrasi di wilayah perkotaan, perubahan gaya hidup yang konsumtif,

serta

rendahnya

kesadaran

masyarakat

perlu

ditangani

secara

berkelanjutan. Kemajuan transportasi dan industrialisasi, pencemaran sungai dan tanah oleh industri, pertanian, dan rumah tangga memberi dampak negatif yang mengakibatkan terjadinya ketidakseimbangan sistem lingkungan secara keseluruhan dalam menyangga kehidupan manusia. Keberlanjutan pembangunan dalam jangka panjang juga menghadapi tantangan akan adanya perubahan iklim dan pemanasan global yang berdampak pada aktivitas dan kehidupan manusia. Sementara itu, pemanfaatan keanekaragaman hayati belum berkembang sebagaimana mestinya.


15

BAB III ANALISA ISU-ISU STRATEGIS

Terdapat beberapa hal strategis yang perlu dipertimbangkan dalam perumusan visi dan misi serta arah kebijakan pembangunan Kota Bima untuk jangka panjang, yaitu mencakup isu-isu strategis tingkat lokal pemerintah daerah maupun isu strategis dan kebijakan pembangunan nasional dan regional yang tertuang dalam RPJP Nasional dan RPJP Propinsi NTB.

3.1. Isu Strategis Tingkat Kota Bima A. Fisik dan Penataan Ruang Terjadi pertumbuhan penggunaan lahan yang sangat signifikan yaitu dari hanya seluas 4,18% dari luas wilayah untuk kawasan terbangun pada tahun 2003, naik menjadi 8,09%. Dengan demikian juga terjadi alih fungsi lahan dari lahan pertanian yang sebesar 8,15% menjadi 6,46% dari total luas wilayah Kota Bima. Hal ini mencirikan bahwa pembangunan Kota Bima berada dalam jalur yang benar yang mencirikan aktifitas perkotaan yang berfokus pada pelayanan jasa dan aktifitas non pertanian. Mensikapi perkembangan yang demikian pesat tersebut, maka aspek penataan ruang menjadi sangat mendesak untuk dijadikan fokus pembangunan dalam rangka pengaturan dan pengendalian pemanfaatan ruang. Hal ini juga akan terkait dengan proses-proses pengalokasian fungsi lahan secara tepat sampai pada penertiban regulasi pemanfaatan ruang. Pembangunan infrastruktur perkotaan seperti jaringan jalan yang membuka akses kantong permukiman harus diikuti dengan pemberian paket insentif bagi tumbuh berkembangnya aktifitas ekonomi produktif masyarakat.

B. Ekonomi Indikator keberhasilan pembangunan ekonomi dapat diukur melalui peranan sektorsektor dalam pertumbuhan PDRB, serta laju pertumbuhan masing–masing sektor tersebut. Ada empat sektor yang berkontribusi besar terhadap peningkatan kondisi ekonomi Kota Bima yang bobotnya di atas 10 prosen, yaitu sektor jasa-jasa sebagai penyumbang terbesar dengan bobot 27,09 prosen, kemudian sektor pertanian 19,76 prosen, sektor angkutan dan komunikasi 18,76 prosen, dan sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 18,56 prosen.


16

Dilain pihak pertumbuhan kegiatan ekonomi kerakyatan yang harus didukung oleh ketersediaan infrastruktur perkotaan yang memadai dalam upaya menstimulasi tumbuh kembangnya usaha ekonomi kecil menengah yang berbasis pada hasil pertanian sehingga mampu menyediakan berbagai kebutuhan skala regional.

C. Sosial Tantangan yang menonjol adalah

penanganan masalah kemiskinan masih

menghadapi tantangan yang besar yang ditandai oleh masih tingginya angka penduduk miskin. Oleh karena itu, perhatian terhadap persoalan kemiskinan perlu dilakukan secara lebih luas dengan melibatkan berbagai pihak. Namun demikian, upaya-upaya penanggulangan kemiskinan yang sedang berjalan akan terus ditingkatkan sehingga Kota Bima akan benarbenar berkontribusi dalam pencapaian MDGs 2015 (Millenium Development Goals) dengan salah satu targetnya adalah mengurangi jumlah penduduk miskin dan kelaparan sampai 50% dari total jumlah penduduk miskin pada tahun 1991. Oleh karena itu untuk lebih efektifnya pencapaian tujuan penanggulangan kemiskinan maka harus dibangun data base dan sistem informasi masyarakat miskin. Oleh karena itu pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan harus menjadi prioritas utama dalam membangun manusia yang berkualitas dan bermartabat. Dalam upaya meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dan pendidikan, maka penyediaan pelayanan kesehatan di tingkat puskesmas adalah hal yang sangat penting. Tentunya, kebijaksanaan ini harus diikuti dengan peningkatan alokasi anggaran bidang kesehatan di tingkat puskesmas yang dituangkan dalam APBD setiap tahunnya. Untuk mendukung terobosan-terobosan besar ini maka pengelolaan pengaduan masyarakat pada unit-unit pelayanan kesehatan dan pendidikan harus diperluas dan dengan melibatkan lembaga-lembaga swadaya masyarakat dan perguruan tinggi sebagai lembaga pemantau dan pemberdayaan masyarakat.

D. Kelembagaan Perlu difokuskan pada upaya penataan organisasi dan mekanisme kerja supaya lebih terintegrasi dan menuju pada satu tujuan bersama. Munculnya persoalan-persoalan administrasi pembangunan dilihat sebagai sebuah tantangan untuk melakukan change management untuk lebih meningkatkan profesionalisme kerja maupun efisiensi dan efektifitas pencapaian tujuan-tujuan pembangunan yang terarah. Isu strategis yang sangat mendesak ditangani dalam pelaksanaan pembangunan Kota Bima dalam aspek kelembagaan adalah pemberian kewenangan yang lebih luas kepada para lurah yang diikuti dengan pemberian RPJPD Kota Bima 2008-2028

17

dana alokasi untuk kegiatan-kegiatan pembangunan berskala kelurahan/lokal. Hal ini menjadi penting untuk menjawab berbagai tantangan yang dihadapi dalam perencanaan pembangunan partisipatif. Dengan adanya dana alokasi untuk setiap kelurahan maka ada tersedia dana yang cukup untuk implementasi program dan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Karena dana ini akan dikelola langsung di tingkat kelurahan masing-masing. Oleh karena itu, dalam implementasinya nanti peran serta dan partisipasi masyarakat menjadi prasyarat utama keberhasilan pengelolaan dana kelurahan secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.

3.2. Isu dan Kebijakan Regional Propinsi NTB  Angka IPM NTB yang masih sangat rendah yaitu peringkat 32 dari 33 propinsi di Indonesia. Kondisi ini ditandai dengan angka kematian bayi yang tertinggi di Indonesia yaitu 51 kematian per 1000 KH.  Jumlah penduduk miskin 24% pada tahun 2006 dan cenderung meningkat setiap tahun dengan terjadinya inflasi dan krisis BBM untuk tingkat propinsi NTB.  Menurunnya kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup yang ditandai dengan semakin luasnya kerusakan huatan dan lahan kritis.

3.3.

Modal Dasar dan Potensi Pembangunan Potensi pembangunan merupakan aspek mendasar yang perlu dikembangkan untuk

menghadapi tantangan pembangunan daerah dalam kurun waktu mendatang. Adapun potensi pembangunan/ faktor kunci keberhasilan pembangunan Kota Bima antara lain adalah: 

Letak geografis Kota Bima yang strategis pada alur perdagangan kawasan timur Indonesia dapat dimanfaatkan sebagai pintu gerbang yang menghubungkan Pulau Jawa, Bali, Sulawesi, Kalimantan serta menjadi wilayah penyangga (buffer zone) untuk kawasan NTT bagian barat.



Potensi perkembangan kegiatan pendidikan dan pelayanan jasa

di daerah perlu

dimanfaatkan secara bijaksana untuk kemakmuran masyarakat. 

Tersedianya lembaga ekonomi terutama di tingkat kelurahan yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang usaha ekonomi produktif bagi masyarakat.



Potensi ekonomi daerah yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dari struktur perdagangan adalah ketersediaan hasil-hasil pertanian rakyat unggulan dalam kuantitas yang memadai untuk pemenuhan kebutuhan.


18



Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung kelancaran proses perdagangan antar wilayah dan antar daerah seperti tersedianya fasilitas transportasi darat, laut, dan udara.



Tersedianya sumberdaya manusia dalam segi kualitas dan kuantitas yang dibutuhkan untuk keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah.



Keinginan yang kuat untuk maju dan berdaya saing dengan daerah lain.



Otonomi daerah memberikan peluang kepada daerah untuk menentukan arah kebijakan pembangunan daerah dengan mengoptimalkan potensi sumberdaya daerah sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional.


19

BAB IV VISI DAN MISI KOTA BIMA

4.1.

Visi Kota Bima Rumusan umum tujuan pembangunan Kota Bima untuk jangka waktu 20 tahun

(2008-2028) dituangkan dalam visi Kota Bima sebagai berikut:

“Mewujudkan Kota Bima yang Sejahtera, Maju dan Mandiri pada tahun 2028.

Dengan rumusan visi tersebut di atas, dalam kurun waktu 20 (duapuluh) tahun ke depan, diharapkan kondisi Kota Bima akan mengalami perubahan secara signifikan dengan ditandai oleh: 

Terwujudnya Kota Bima yang Sejahtera dan Maju ditandai dengan adanya perkembangan dan kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan dan meningkatnya kesejahteraan. Kondisi tersebut diukur berdasarkan peningkatan dalam Pendapatan per Kapita; Angka Kemiskinan; Indeks Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan daya beli masyarakat; tingkat layanan penyediaan sarana, prasarana dan fasilitas publik, tingkat layanan penyediaan modal bagi masyarakat.



Masyarakat Kota Bima yang mandiri diukur berdasarkan perubahan Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index), yang mencakup: Tingkat Pendidikan Penduduk; Tingkat Partisipasi Sekolah; Daya Serap Lembaga Pendidikan Formal; Usia Harapan Hidup Penduduk; Lama Hari Sakit Penduduk; Status Gizi Balita; Tingkat Kematian Bayi dan Ibu Hamil dan Nisbah Sarana Kesehatan per Penduduk. Berkaitan dengan derajat otonomi fiskal, yaitu kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhan otonominya berdasarkan penerimaan yang berasal dari sumber-sumber keuangan asli daerah, derajat otonomi fiskal diukur berdasarkan perubahan Indeks Kemampuan Rutin yaitu proporsi dan kontribusi penerimaan yang berasal dari sumber-sumber keuangan asli daerah dan penerimaan yang berasal dari pemerintah Propinsi dan Pusat.

4.2.

Misi Kota Bima Misi pembangunan sebagai upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi

pembangunan Kota Bima dirumuskan sebagai berikut:


20

1. Mewujudkan masyarakat Bima yang sejahtera dan mandiri melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan dengan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, peningkatan standar pelayanan minimum bidang kesehatan, pendidikan, dan pelayanan publik lainnya melalui penyediaan sarana dan prasarana pendukung, peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur dalam bidang permukiman dan prasarana wilayah, peningkatan SDM yang berkualitas, meningkatkan keamanan dan ketertiban penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan daerah. 2. Mewujudkan masyarakat yang maju dan berdaya saing melalui pembangunan manusia yang berkualitas, meningkatkan penguasaan dan pemanfaatan iptek melalui penelitian,

pengembangan

secara

berkelanjutan

maupun

pembangunan

bidang

infrastruktur yang maju serta reformasi di bidang hukum dan aparatur Negara. 3. Mewujudkan Kota Bima sebagai Kota Pendidikan yang dilaksanakan melalui penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas dan

penciptaan iklim

belajar yang kondusif dalam lingkungan kehidupan masyarakat melalui peningkatan partisipasi masyarakat 4. Mewujudkan masyarakat religius, berakhlak mulia, dan berbudaya dengan membentuk manusia yang bertaqwa, mematuhi aturan hukum, memelihara kerukunan internal dan antarumat beragama, melaksanakan interaksi antarbudaya, mengembangkan modal sosial, menerapkan nilai-nilai luhur budaya bangsa dan kearifan local. 5. Mewujudkan Kota Bima asri dan lestari yang diwujudkan melalui upaya-upaya nyata dalam pembenahan pengelolaan pelaksanaan pembangunan yang dapat menjaga keseimbangan antara pemanfaatan, keberlanjutan, keberadaan, dan kegunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial ekonomi, dan upaya konservasi serta meningkatkan pemanfaatan ekonomi sumber daya alam dan lingkungan yang berkesinambungan. 6. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan melalui meningkatkan pembangunan daerah secara menyeluruh, mengurangi kesenjangan sosial, meningkatkan keberpihakan kepada masyarakat, kelompok dan wilayah yang masih lemah; menanggulangi kemiskinan dan pengangguran secara drastis; menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasarana ekonomi.


21

4.3.

Tolok Ukur Pembangunan 20 Tahun Terdapat beberapa sasaran pokok yang dipakai sebagai ukuran tingkat pencapaian

Kota Bima yang Maju dan Mandiri, sebagai berikut: 1.

Mewujudkan masyarakat Bima yang sejahtera dan mandiri ditunjukan oleh: a) Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan sehingga pendapatan perkapita pada tahun 2028 mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan kota-kota lain yang berpenghasilan menengah di Indonesia, dengan tingkat pengangguran terbuka yang tidak lebih dari 8 persen dan jumlah penduduk miskin tidak lebih dari 8 persen. b) Terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif serta terus meningkatnya peran sektor jasa

dengan kualitas pelayanan

lebih bermutu dan berdaya saing. 2. Mewujudkan masyarakat yang maju dan berdaya saing ditunjukan oleh: a) Meningkatnya kualitas sumber daya manusia. Secara umum peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia ditandai dengan meningkatnya indeks pembangunan manusia (IPM). b) Meningkatnya profesionalisme aparatur negara pusat dan daerah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab, serta profesional yang mampu mendukung pembangunan nasional. 3. Mewujudkan Kota Bima sebagai Kota Pendidikan, yang ditandai oleh: a) Eksistensi Universitas Negeri Bima yang mampu menyerap mahasiswa dari berbagai daerah di wilayah Sumbawa, Flores, dan Sumba. b) Meningkatnya kemampuan siswa dan guru sekolah dasar dan sekolah menengah Kota Bima untuk bersaing di tingkat regional nasional 4. Mewujudkan masyarakat religius, berakhlak mulia, dan berbudaya ditandai dengan: a) Terwujudnya kehidupan masyarakat yang menjunjung tinggi dan mengamalkan nilainilai agama dalam segala aspek kehidupan b) Terwujudnya pemerintahan yang amanah dan istiqomah. 5. Mewujudkan Kota Bima asri dan lestari yang ditandai oleh: a) Terwujudnya pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup yang lebih baik dengan tetap terjaganya fungsi, dan daya dukung sumberdaya dalam pembangunan kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi, seimbang, dan lestari.


22

b) Meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup untuk menjaga kenyamanan dan kualitas kehidupan. c) Terwujudnya lingkungan perkotaan yang baik, berkelanjutan, serta mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat. 6. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan ditandai dengan: a) Tingkat pembangunan yang makin merata yang ditandai dengan peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. b) Terpenuhi kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukungnya bagi seluruh masyarakat untuk mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh.


23

BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH 2008 - 2028

5.1.

Arah Kebijakan Pembangunan

1. Mewujudkan masyarakat Bima yang sejahtera dan mandiri a. Pengembangan ekonomi lokal melalui peningkatan interaksi

antar daerah melalui

kerjasama dan keterkaitan sistem produksi, distribusi, dan pelayanan antar daerah. Upaya tersebut dilakukan dengan

mengelola kelembagaan ekonomi yang melaksanakan tata

kelola kepemerintahan yang baik, dan mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan. b. Perekonomian dikembangkan dengan prinsip terjaminnya kesempatan berusaha dan bekerja bagi seluruh masyarakat dan mendorong tercapainya penanggulangan kemiskinan. Pengelolaan kebijakan perekonomian perlu memperhatikan secara cermat dinamika globalisasi,

dan kepentingan pembangunan daerah, serta menjaga kemandirian dan

kedaulatan ekonomi bangsa. c. Kelembagaan ekonomi dikembangkan sesuai dinamika kemajuan ekonomi dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintah yang baik di dalam menyusun kerangka regulasi dan perizinan

yang efisien, efektif, dan non-diskriminatif.

Mengembangkan, dan melaksanakan iklim persaingan usaha secara sehat serta melindungi konsumen; mendorong pengembangan standarisasi produk dan jasa untuk meningkatkan daya saing. d. Struktur perekonomian diperkuat dengan menempatkan sektor industri kecil dan rumah tangga sebagai motor penggerak yang didukung oleh kegiatan pertanian dalam arti luas, dan kelautan yang menghasilkan produk-produk secara efisien, dan berkelanjutan agar terwujud ketahanan ekonomi yang tangguh. e. Pengembangan iptek untuk ekonomi diarahkan pada peningkatan kualitas dalam rangka mendukung daya saing secara nasional maupun global. Hal itu dilakukan melalui peningkatan, penguasaan, dan penerapan iptek secara luas dalam sistem produksi barang/jasa, peningkatan kualitas dan kuantitas SDM iptek, peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana iptek. Berbagai langkah tersebut dilakukan untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berbasis pengetahuan, serta pengembangan kelembagaan sebagai keterkaitan dan fungsional sistem inovasi dalam mendorong pengembangan kegiatan usaha.


24

f. Investasi diarahkan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi secara berkelanjutan dan berkualitas dengan mewujudkan iklim investasi yang menarik serta meningkatkan kapasitas infrastruktur fisik dan pendukung yang memadai.

2. Mewujudkan masyarakat yang maju dan berdaya saing ditunjukan oleh: Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) a. Pembangunan sumber daya manusia yang diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang antara lain ditandai dengan meningkatnya indeks pembangunan manusia (IPM). b. Pengendalian jumlah dan laju pertumbuhan penduduk diarahkan pada peningkatan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi yang terjangkau, bermutu dan efektif menuju terbentuknya keluarga kecil yang berkualitas.

Sistem administrasi

kependudukan penting pula dilakukan untuk mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di tingkat nasional dan daerah serta mendorong terakomodasinya hak penduduk dan perlindungan sosial. c. Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berdasarkan pemberdayaan dan kemandirian, dengan perhatian khusus pada penduduk rentan, antara lain ibu, bayi, anak, manusia usia lanjut (manula), dan keluarga miskin. Pembangunan kesehatan dilaksanakan melalui peningkatan upaya kesehatan, pembiayaan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, obat dan perbekalan kesehatan yang disertai oleh peningkatan pengawasan, dan manajemen kesehatan. Pembangunan dan perbaikan gizi dilaksanakan secara lintas sektor yang meliputi produksi pangan, pengolahan, distribusi, hingga konsumsi pangan tingkat rumah tangga dengan kandungan gizi yang cukup, seimbang, serta terjamin keamanannya dalam rangka mencapai status gizi yang baik. d. Pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak diarahkan pada peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan, kesejahteraan, dan perlindungan anak di berbagai bidang pembangunan; penurunan jumlah tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak; serta penguatan kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak. e. Pembangunan pemuda diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan partisipasi pemuda di berbagai bidang pembangunan, terutama di bidang ekonomi, sosial budaya, iptek dan politik. Pembangunan Ekonomi


25

a. Untuk memperkuat daya saing perekonomian, sektor industri perlu dibangun guna menciptakan lingkungan usaha mikro (lokal) yang dapat merangsang tumbuhnya rumpun industri yang sehat dan kuat melalui pengembangan rantai pertambahan nilai dengan diversifikasi produk b. Kepariwisataan dikembangkan agar mampu mendorong kegiatan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, serta memberikan perluasan kesempatan kerja. c. Pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM) melalui peningkatan kompetensi perkuatan kewirausahaan dan peningkatan produktivitas yang didukung dengan upaya peningkatan adaptasi terhadap kebutuhan pasar, pemanfaatan hasil inovasi dan penerapan teknologi dalam iklim usaha yang sehat. Pengembangan UKM secara nyata akan berlangsung terintegrasi dalam modernisasi agribisnis dan agroindustri, termasuk yang mendukung ketahanan pangan. d. Perbaikan pengelolaan keuangan daerah yang bertumpu pada sistem anggaran yang transparan, bertanggung jawab, dan dapat menjamin efektivitas pemanfaatan. Disamping itu perlu penciptaan pembiayaan pembangunan yang dapat menjamin kemampuan peningkatan pelayanan publik, baik di dalam penyediaan pelayanan dasar, prasarana dan sarana fisik serta ekonomi, maupun mendukung peningkatan daya saing ekonomi. Pembangunan Sarana dan Prasarana yang Memadai dan Maju a. Pembangunan prasarana sumber daya air diarahkan untuk mewujudkan fungsi air sebagai sumber daya sosial (social goods) dan sumber daya ekonomi (economic goods) yang seimbang melalui pengelolaan yang terpadu, efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan sehingga dapat menjamin kebutuhan pokok hidup dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. b. Pembangunan transportasi diarahkan untuk mendukung kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya serta lingkungan dan dikembangkan melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan antardaerah serta membentuk struktur ruang dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan. c. Pembangunan dan penyediaan air minum dan sanitasi diarahkan untuk mewujudkan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat serta kebutuhan sektor-sektor terkait lainnya, seperti industri, perdagangan, transportasi, pariwisata, dan jasa sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi.


26

Reformasi Hukum dan Birokrasi a. Pembangunan hukum diarahkan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan; mengatur permasalahan yang berkaitan dengan ekonomi, terutama dunia usaha. Pembangunan hukum juga diarahkan untuk menghilangkan kemungkinan terjadinya tindak pidana korupsi serta mampu menangani dan menyelesaikan secara tuntas permasalahan yang terkait kolusi, korupsi, nepotisme (KKN). b. Pembangunan aparatur negara dilakukan melalui reformasi birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, di pusat maupun di daerah agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan di bidangbidang lainnya.

3. Mewujudkan Kota Bima sebagai Kota Pendidikan a. Pembangunan pendidikan diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk mendukung terwujudnya masyarakat yang berharkat, bermartabat, berakhlak mulia, dan menghargai keberagaman sehingga mampu bersaing dalam era global dengan tetap berlandaskan pada norma kehidupan masyarakat Indonesia dan tanpa diskriminasi. Komitmen pemerintah terhadap pendidikan harus tercermin pada kualitas sumber daya manusia, peningkatan kualitas ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), serta politik anggaran bagi majunya kegiatan pendidikan. b. Penyediaan pelayanan pendidikan disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan sosial ekonomi pada masa depan termasuk untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui pendalaman penguasaan teknologi. Pembangunan pendidikan diarahkan pada penyediaan pendidikan tinggi yang berkualitas.

4. Mewujudkan masyarakat religius, berakhlak mulia, dan berbudaya a. Dalam rangka meletakan pondasi pondasi pemnbangunan yang kokok dan terciptanya akhlak dan moral yang baik dalam masyarakat, maka pembangunan keagamaan diarahkan untuk pembinaan akhlak mulia, pendalaman pemahaman nilai-nilai keagamaan. Pembangunan agama diarahkan pula untuk meningkatkan kerukunan hidup umat beragama sehingga tercipta suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa, dan harmonis. b. Pengembangan budaya dilakukan dengan meningkatkan penghargaan masyarakat terhadap iptek melalui pengembangan budaya membaca dan menulis, masyarakat yang cerdas, kritis, dan kreatif dalam rangka pengembangan tradisi iptek dengan mengarahkan RPJPD Kota Bima 2008-2028

27

masyarakat

dari

budaya

konsumtif

menuju

budaya

produktif.

Bentuk-bentuk

pengungkapan kreativitas, antara lain melalui kesenian tradisional tetap didorong untuk ditingkatkan dan dipertahankan.

5. Mewujudkan Kota Bima asri dan lestari a. Kebijakan pembangunan berwawasan lingkungan diarahkan pada peningkatan identifikasi dan pemetaan daerah-daerah rawan bencana agar dapat diantisipasi secara dini. Hal itu dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat dan memberikan perlindungan terhadap manusia dan harta benda karena adanya perencanaan wilayah yang peduli/peka terhadap bencana alam. Disamping itu, perlu diterapkan sistem deteksi dini serta sosialisasi dan diseminasi informasi secara dini terhadap ancaman kerawanan bencana alam kepada masyarakat. Untuk itu, perlu ditingkatkan b. Dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang baik perlu penerapan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan secara konsisten di segala bidang. Pemulihan dan rehabilitasi kondisi lingkungan hidup diprioritaskan pada upaya peningkatan daya dukung lingkungan dalam menunjang pembangunan berkelanjutan. c. Kebijakan pengelolaan sumber daya alam perlu didukung oleh peningkatan kelembagaan pengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup. Selanjutnya, cara pandang terhadap lingkungan hidup yang berwawasan etika lingkungan perlu didorong melalui internalisasi ke dalam kegiatan produksi dan konsumsi, dengan cara menanamkan nilai dan etika lingkungan dalam kehidupan sehari-hari termasuk proses pembelajaran sosial, serta pendidikan formal pada semua tingkatan.

6. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan a. Pelaksanaan pengembangan wilayah yang dilakukan secara terencana dan terintegrasi dengan semua rencana pembangunan sektor dan bidang. Rencana pembangunan dijabarkan dan disinkronisasikan ke dalam rencana tata ruang yang konsisten, baik materi maupun jangka waktunya. b. Percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh didorong sehingga dapat mengembangkan wilayah-wilayah tertinggal di sekitarnya dalam suatu sistem wilayah pengembangan ekonomi yang sinergis, tanpa mempertimbangkan batas wilayah administrasi, tetapi lebih ditekankan pada pertimbangan keterkaitan matarantai proses industri dan distribusi.


28

c. Wilayah-wilayah

perbatasan

dikembangkan

dengan

mengubah

arah

kebijakan

pembangunan yang selama ini cenderung berorientasi dalam kota menjadi skala wilayah yang lebih luas sehingga dapat dimanfaatkan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan daerah lain. d. Rencana tata ruang digunakan sebagai acuan kebijakan spasial bagi pembangunan di setiap sektor, lintas sektor, maupun wilayah agar pemanfaatan ruang dapat sinergis, serasi, dan berkelanjutan. Rencana Tata Ruang Wilayah disusun secara hierarki. Dalam rangka mengoptimalkan penataan ruang perlu ditingkatkan (a) kompetensi sumber daya manusia dan kelembagaan di bidang penataan ruang, (b) kualitas rencana tata ruang, dan (c) efektivitas penerapan dan penegakan hukum dalam perencanaan, pemanfaatan, maupun pengendalian pemanfaatan ruang. e. Menerapkan sistem pengelolaan pertanahan yang efisien, efektif, serta melaksanakan penegakan hukum terhadap hak atas tanah dengan menerapkan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan demokrasi. Selain itu, perlu dilakukan penyempurnaan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah melalui perumusan berbagai aturan pelaksanaan land reform serta penciptaan insentif/disinsentif perpajakan yang sesuai dengan luas, lokasi, dan penggunaan tanah agar masyarakat golongan ekonomi lemah dapat lebih mudah mendapatkan hak atas tanah. f. Peningkatan kapasitas pemerintah daerah yang meliputi

kapasitas aparat pemerintah

daerah, kapasitas kelembagaan, kapasitas keuangan, serta kapasitas lembaga legislatif. g. Peningkatan kerja sama antar daerah akan terus ditingkatkan dalam rangka memanfaatkan keunggulan komparatif maupun kompetitif setiap daerah; menghilangkan ego pemerintah daerah yang berlebihan; serta menghindari timbulnya inefisiensi dalam pelayanan publik. h. Pembangunan kesejahteraan sosial dalam rangka memberikan perlindungan pada kelompok masyarakat yang kurang beruntung disempurnakan melalui penguatan lembaga jaminan sosial. Pemberian jaminan sosial dilaksanakan dengan mempertimbangkan budaya dan kelembagaan yang sudah berakar di masyarakat. i. Pemenuhan perumahan beserta prasarana dan sarana pendukungnya diarahkan pada penyelenggaraan pembangunan perumahan yang berkelanjutan, memadai, layak, dan terjangkau oleh daya beli masyarakat serta didukung oleh prasarana dan sarana permukiman yang mencukupi dan berkualitas. j. Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang berupa air minum dan sanitasi diarahkan pada pemenuhan kebutuhan minimal air minum dan sanitasi dasar bagi masyarakat.


29

k. Penanggulangan

kemiskinan

diarahkan

pada

penghormatan,

perlindungan,

dan

pemenuhan hak-hak dasar rakyat secara bertahap dengan mengutamakan prinsip kesetaraan dan nondiskriminasi. Kebijakan penanggulangan kemiskinan juga diarahkan pada peningkatan mutu penyelenggaraan otonomi daerah sebagai bagian dari upaya pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin.

5.2.

Tahapan Pelaksanaan dan Skala Prioritas Untuk mencapai sasaran pokok sebagaimana dimaksud di atas, pembangunan jangka

menengah membutuhkan tahapan dan skala prioritas yang

akan menjadi agenda dalam

rencana pembangunan jangka menengah. Tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan, tanpa mengabaikan permasalahan lainnya. Oleh karena itu, tekanan skala prioritas dalam setiap tahapan berbedabeda, tetapi semua itu harus berkesinambungan dari periode ke periode berikutnya dalam rangka mewujudkan sasaran pokok pembangunan jangka menengah dan panjang. Setiap sasaran pokok dalam misi pembangunan jangka panjang dapat ditetapkan prioritasnya dalam masing-masing tahapan. Prioritas utama menggambarkan makna strategis dan urgensi permasalahan. Atas dasar tersebut, tahapan dan skala prioritas utama dapat disusun sebagai berikut.

RPJM ke-1 (2008 – 2013) Berdasarkan tingkat pencapaian pada periode pembangunan Kota Bima sebelumnya, maka RPJMD I diarahkan sebagai berikut: 1. Pembangunan bidang pendidikan dalam rangka pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas melalui beberapa kegiatan pokok seperti: 

Peningkatan penerapan standar pelayanan minimum bidang pendidikan



Pembangunan SMP dan SMA Percontohan yang mampu bersaing di tingkat regional



Pemberdayaan pendidikan luar biasa dalam rangka penanganan masalah-masalah sosial kemasyarakatan



Mendukung terlaksananya pendidikan luar sekolah untuk menuntaskan program wajib belajar 9 tahun



Penyediaan fasilitas perpustakaan daerah yang representatif yang mendukung kemajuan dunia pendidikan


30



Penyediaan anggaran beasiswa S2 untuk tenaga guru yang berprestasi dalam rangka peningkatan kualitas tenaga pendidik



Pembangunan Perguruan Tinggi Negeri di Bima



Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas

2. Peningkatan pembangunan bidang kesehatan dalam rangka perbaikan kesejahteraan masyarakat melalui beberapa kegiatan pokok seperti : 

Peningkatan alokasi anggaran untuk perbaikan kualitas pelayanan di tingkat puskesmas



Mendukung pemberdayaan rumah sakit swasta dalam rangka peningkatan persaingan dalam penyediaan pelayanan kesehatan yang baik



Peningkatan penerapan standar pelayanan minimum bidang kesehatan



Penyediaan infrastruktur kesehatan yang memadai dan berkualitas



Peningkatan insentif tenaga medis di tingkat puskesmas pemberian insentif bagi kader posyandu



Memperluas program pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di tingkat puskesmas dan pustu serta posyandu.



Peningkatan kualitas tenaga medis melalui penyediaan beasiswa untuk pendidikan S1 dan Dokter Spesialis.

3. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat dalam rangka mengurangi pengangguran dan jumlah penduduk miskin melalui beberapa kegiatan pokok: 

Pemberdayaan ekonomi kerakyatan dengan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah



Pembangunan sarana prasarana ekonomi, perdagangan dan jasa



Pemberdayaan lembaga ekonomi mikro yang mampu mendorong tumbuh kembangnya sektor informal perkotaan



Penetapan lahan pertanian abadi dibeberapa kawasan khususnya di Kecamatan Rasanae Timur



Pemberdayaan forum-forum pengembangan ekonomi lokal dalam rangka peningkatan daya saing dan daya tahan daerah



Pemberian paket insentif bagi tumbuh-berkembangnya sektor perdagangan dan jasa


31

4. Percepatan pembangunan sarana dan prasarana yang memadai lebih didorong dalam rangka pemerataan pembangunan dan peningkatan akses bagi semua wilayah. Melalui beberapa kegiatan pokok: 

Penyediaan sarana dan prasarana permukiman dan prasarana wilayah



Pengendalian pemanfaatan dan penataan ruang secara ketat untuk setiap Bagian Wilayah Kota dan Kawasan-kawasan pesat berkembang serta kawasan rawan bencana

5. Pembangunan Kota yang asri dan lestari melalui beberapa kegiatan pokok seperti: 

pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan didukung oleh meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mencintai lingkungan hidup dan menyadari keadaan wilayah yang rawan bencana sehingga makin peduli dan antisipatif.



Melaksanakan kegiatan bedah kelurahan dalam rangka terciptanya tatanan pemukiman kota yang bebas kumuh.

6. Mewujudkan masyarakat religius, berakhlak mulia, dan berbudaya

melalui program

pokok seperti: 

Peningkatan kesadaran, pemahaman, pendalaman, dan pengamalan keagamaan.



Pembangunan fasilitas keagamaan dan pembinaan TPA/TPQ



Peningkatan kesejahteraan pengurus masjid/mushola dan pemberian insentif pembina TPA/TPQ

7. Pembangunan

Kelembagaan

dan

penataan

birokrasi

dilaksanakan

melalui

program/kegiatan pokok antara lain: 

Pendelegasian sebagian kewenangan walikota kepada camat dan lurah



Peningkatan alokasi dana pembangunan kelurahan dalam rangka memperkuat perencanaan partisipatif dan akselerasi program pemberdayaan kelurahan



Peningkatan insentif bagi Ketua-ketua RT/RW se-Kota Bima



Pemberdayaan lembaga-lembaga swadaya dan organisasi kemasyarakatan agar mampu ikut mengawasi kegiatan pembangunan dan pengelolaan dana kelurahan



Penempatan pejabat sesuai dengan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kerangka normatif bidang kepegawaian



Melaksanakan kegiatan forum-forum sektoral sebagai bagian dari perencanaan daerah yang bersifat partisipatif



Pemberdayaan lembaga non pemerintah dan organisasi kepemudaan serta kelompok perempuan


32



Mendorong

tumbuhkembangnya

lembaga-lembaga

budaya

dalam

rangka

pelestarian kebudayaan daerah 

Penyediaan fasilitas pelayanan pemerintah dan umum yang memadai dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan publik.

RPJM ke-2 (2013 – 2018) 

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan, dan tingkat pencapaian pembangunan periode sebelumnya, dan sebagai keberlanjutan RPJM ke-1, RPJM ke-2 ditujukan untuk lebih memantapkan penataan kembali di segala bidang dengan menekankan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia.



Kesejahteraan rakyat terus meningkat ditunjukkan oleh membaiknya berbagai indikator pembangunan sumber daya manusia, antara lain meningkatnya pendapatan per kapita; menurunnya angka kemiskinan dan tingkat pengangguran sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas disertai dengan berkembangnya lembaga jaminan sosial; meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat yang didukung dengan pelaksanaan sistem pendidikan nasional yang mantap; meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat; meningkatnya kesetaraan gender; meningkatnya tumbuh kembang optimal, kesejahteraan, dan perlindungan anak.



Dalam kerangka pencapaian pembangunan yang berkelanjutan, pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup makin berkembang melalui penguatan kelembagaan

dan

peningkatan

kesadaran

masyarakat

yang

ditandai

dengan

berkembangnya proses rehabilitasi dan konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang disertai dengan menguatnya partisipasi aktif masyarakat. Kondisi itu didukung dengan meningkatnya kualitas perencanaan tata ruang serta konsistensi pemanfaatan ruang dengan mengintegrasikannya ke dalam dokumen perencanaan pembangunan terkait dan penegakan peraturan dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang.

RPJM ke-3 (2018 – 2023) 

Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJM ke-2, RPJM ke-3 ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat.


33



Kesejahteraan rakyat terus membaik, dan merata yang didorong oleh meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas yang disertai terwujudnya lembaga jaminan sosial. Kualitas sumber daya manusia terus membaik ditandai oleh meningkatnya kualitas dan relevansi pendidikan, termasuk yang berbasis keunggulan lokal dan didukung oleh manajemen pelayananan pendidikan yang efisien dan efektif; meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat; meningkatnya kesetaraan gender; meningkatnya tumbuh kembang optimal, serta kesejahteraan dan perlindungan anak; tercapainya kondisi penduduk tumbuh seimbang; dan mantapnya budaya dan karakter bangsa.



Pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang semakin mantap dicerminkan oleh terjaganya daya dukung lingkungan dan kemampuan pemulihan untuk mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi, seimbang, dan lestari; terus membaiknya pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam yang diimbangi dengan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup dan didukung oleh meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat; serta semakin mantapnya kelembagaan dan kapasitas penataan ruang.



Ketersediaan infrastruktur yang sesuai dengan rencana tata ruang ditandai oleh berkembangnya jaringan infrastruktur transportasi; terpenuhinya pasokan tenaga listrik yang handal dan efisien



Terwujudnya konservasi sumber daya air yang mampu menjaga keberlanjutan fungsi sumber daya air dan pengembangan sumber daya air serta terpenuhinya penyediaan air minum untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.



Pemenuhan kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukung bagi seluruh masyarakat terus meningkat karena didukung oleh sistem pembiayaan perumahan jangka panjang dan berkelanjutan, efisien, dan akuntabel. Kondisi itu semakin mendorong terwujudnya kota tanpa permukiman kumuh.

RPJM ke-4 (2023 – 2028) 

Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJM ke-3, RPJM ke-4 ditujukan untuk mewujudkan masyarakat Kota Bima yang maju dan mandiri. melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing.


34



Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat ditunjukkan oleh makin tinggi dan meratanya tingkat pendapatan masyarakat dengan jangkauan lembaga jaminan sosial yang lebih menyeluruh; mantapnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, antara lain ditandai oleh meningkat dan meratanya akses, tingkat kualitas, dan relevansi pendidikan seiring dengan makin efisien dan efektifnya manajemen pelayanan pendidikan; meningkatnya kemampuan Iptek; meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat; meningkatnya tumbuh kembang optimal, kesejahteraan dan perlindungan anak; dan terwujudnya kesetaraan gender; bertahannya kondisi dan penduduk tumbuh seimbang.

Dalam

rangka

memantapkan

pembangunan

yang

berkelanjutan,

keanekaragaman hayati dan kekhasan sumber daya alam terus dipelihara dan dimanfaatkan untuk terus mempertahankan nilai tambah dan daya saing bangsa serta meningkatkan modal pembangunan nasional pada masa yang akan datang.


35

BAB VI KAIDAH PELAKSANAAN

Sesuai amanat UU 25/2004, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Bima untuk kurun waktu 20 (dua puluh) tahun merupakan penjabaran dari visi, misi, dan arah kebijakan pembangunan daerah yang akan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi kepemerintahan daerah. Pemerintah Kota Bima telah mampu menformulasikan rumusan visi dan misi serta arah kebijakan pembangunan Kota Bima sebagai suatu komitmen bersama antara pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat untuk mengubah keadaan yang ada sekarang menjadi suatu lebih baik sesuai dengan yang telah direncanakan dalam 20 tahun mendatang. Keinginan ini telah dituangkan dalam 7 (tujuh) Misi Pembangunan yang diupayakan secara maksimal untuk menjawab permasalahan pokok dan tantangan pembangunan daerah. Rencana Jangka Panjang Pembangunan Daerah (RPJPD) ini harus menjadi landasan bagi setiap kegiatan pembangunan dalam wilayah Kota Bima yang pentahapannya dijabarkan lebih lanjut dalam 4 (empat) periodisasi RPJMD. Diharapkan dengan adanya dokumen manajerial perencanaan pembangunan jangka panjang ini, proses penyelenggaraan fungsi-fungsi kepemerintahan dapat berjalan dengan efektif dan efisien sesuai dengan rencana pembangunan yang telah ditetapkan. Kerja keras, komitmen, dan kerjasama seluruh stakeholders yang terlibat dalam pembangunan Kota Bima merupakan kunci utama keberhasilan pembangunan di Kota Bima.

Bima, Juni 2008 WALIKOTA BIMA

M. NUR A. LATIF


36

MENENGAH DAERAH KOTA BIMA

Recommend Documents