RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA PALOPO

RPJMD PEMERINTAH KOTA PALOPO

RPJMD RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA PALOPO 2013 - 2018

PEMERINTAH KOTA PALOPO

RPJMD PEMERINTAH KOTA PALOPO 20132018

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 12013


RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO NOMOR 13 TAHUN 2013 TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA PALOPO TAHUN 2013 – 2018

RPJMD PEMERINTAH KOTA PALOPO 2013-2018

2


RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO NOMOR 13 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA PALOPO TAHUN 2013 – 2018 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA PALOPO, Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mengamanatkan bahwa Kepala Daerah terpilih wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah; b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang mengamanatkan bahwa Kepala Daerah terpilih wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kota Palopo Tahun 2013-2018;


3

PEMERINTAH KOTA PALOPO Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186); 2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 6. Undang–Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4726); 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 8. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)


4

PEMERINTAH KOTA PALOPO sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 10. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438); 11. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5043); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4124); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi


5

PEMERINTAH KOTA PALOPO Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Satuan Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 22. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang wilayah Nasional (Lebaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;


6

PEMERINTAH KOTA PALOPO 24. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2009-2029; 25. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 1); 26. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 08 Tahun 2008 tentang Satuan Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2008 Nomor 08) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 06 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2010 Nomor 06 ); 27. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 07 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Palopo (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 07); 28. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 08 Tahun 2008 tentang Satuan Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2008 Nomor 08) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 06 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2010 Nomor 06 ); 29. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2012-2032; 30. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Palopo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2008 Nomor 01);


7

PEMERINTAH KOTA PALOPO Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALOPO dan WALIKOTA PALOPO

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAAN DAERAH KOTA PALOPO TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA PALOPO TAHUN 2013 – 2018.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kota Palopo. 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo. 4. Walikota adalah Walikota Palopo. 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palopo. 6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disebut Bappeda, adalah Satuan Kerja Perangkat

Daerah

yang

bertanggung

jawab


8

PEMERINTAH KOTA PALOPO terhadap

pelaksanaan

tugas

dan

fungsi

perencanaan pembangunan di Kota Palopo. 7. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah

yang

pelaksanaan

bertanggung tugas

jawab

pemerintahan

terhadap di

bidang

tertentu. 8. Instansi Vertikal adalah Perangkat Kementerian atau Lembaga Pemerintah Pusat di Daerah 9. Masyarakat adalah orang perorangan, kelompok orang, termasuk masyarakat hukum adat atau badan

hukum

yang

berkepentingan

dengan

kegiatan dan hasil pembangunan. 10. Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha

menengah

dan

usaha

besar

yang

melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia. 11.

Perencanaan

adalah

suatu

proses

untuk

menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. 12. Rencana Pembangunan Jangka Panjang, yang selanjutnya

disingkat

RPJP,

adalah

dokumen

perencanaan untuk periode 20 ( dua puluh ) tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang Kota Palopo. 13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah, yang selanjutnya

disingkat

RPJM,

adalah

dokumen

perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.


9

PEMERINTAH KOTA PALOPO 14.

Rencana

Kerja

Pemerintah

Daerah

yang

selanjutnya disebut RKPD adalah rencana kerja tahunan

daerah

yang

merupakan

dokumen

perencanaan pembangunan daerah untuk priode 1 (satu) tahun. 15. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palopo yang selanjutnya disebut RTRW Kota Palopo adalah hasil

perencanaan

tata

ruang

wilayah

yang

mengatur struktur dan pola ruang Kota Palopo untuk periode 20 (dua puluh) tahun. 16. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RenjaSKPD, adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. 17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD,

adalah

dokumen

perencanaan

SKPD untuk periode 5 (lima) tahun. 18. Pembangunan Daerah adalah perubahan yang dilakukan secara terus menerus dan terencana oleh

seluruh

komponen

di

daerah

untuk

mewujudkan visi daerah. 19. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. 20. Misi adalah rumusan umum mengenai upayaupaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. 21. Isu-isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus

diperhatikan

atau

dikedepankan

dalam


10

PEMERINTAH KOTA PALOPO perencanaan

pembangunan

daerah

karena

dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik

bersifat

penting,

mendasar,

mendesak, berjangka panjang dan menentukan tujuan

penyelenggaraan

pemerintahan

daerah

dimasa yang akan datang. 22. Strategi

adalah

langkah-langkah

berisikan

program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. 23.

Kebijakan

adalah

arah/tindakan

yang

diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mewujudkan visi dan misi. 24.

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh SKPD.

25.

Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau darnpak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan.

26. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. 27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya keuangan

disebut tahunan

APBD

adalah

Pemerintah

rencana

Daerah

yang


11

PEMERINTAH KOTA PALOPO dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Daerah dengan DPRD dan ditetapkan dengan Perda.

BAB II KEDUDUKAN Pasal 2 RPJM

Daerah

Kota

Palopo

Tahun

2013-2018

merupakan : a. Penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah ke dalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas Kepala Daerah dan arah kebijakan

keuangan

daerah

dengan

mempertimbangkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Palopo Tahun 2005 – 2025 ; dan b. Dokumen perencanaan daerah yang memberikan arah

sekaligus

acuan

bagi

seluruh

komponen

pelaku pembangunan daerah dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkesinambungan. BAB III MAKSUD DANTUJUAN Pasal 3 Maksud dan tujuan penetapan RPJM Daerah adalah untuk menetapkan pedoman perencanaan sebagai acuan dalam : a. Penyusunan Renstra - SKPD, RKPD, Renja - SKPD dan perencanaan penganggaran ; dan


12

PEMERINTAH KOTA PALOPO b. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi dan Kota serta dengan Kabupaten/Kota yang berbatasan. BAB IV SISTEMATIKA Pasal 4 Sistematika RPJM Daerah Kota Palopo Tahun 20132018 meliputi : BAB I :

PENDAHULUAN Memuat latar belakang, landasan hukum, hubungan antar dokumen, sistematika penyusunan, maksud dan tujuan.

BAB II :

GAMBARAN UMUM KOTA PALOPO Memuat telaahan terhadap kondisi Kota Palopo dari aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah.

BAB III :

GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN KOTA PALOPO Memuat evaluasi pembangunan daerah terhadap kinerja keuangan masa lalu, kebijakan

pengelolaan

keuangan

masa

lalu dan kerangka pendanaan. BAB IV : ISU-ISU STRATEGIS Memuat

tantangan

dan

permasalahan

pembangunan yang akan dihadapi selama 5 (lima) tahun dan isu strategis.


13

PEMERINTAH KOTA PALOPO BAB V : VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN Memuat visi dan misi pemerintah daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, tujuan dan sasaran dari misi tersebut. BAB VI : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN Memuat dan menjelaskan arah kebijakan pembangunan pembangunan

Daerah, daerah

program

dan

indikator

kinerja serta tahapan pencapaian. BAB VII : KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Menjelaskan hubungan antara kebijakan umum

yang

berisi

arah

kebijakan

pembangunan berdasarkan strategi yang dipilih dengan target capaian indikator kinerja

dan

program

pembangunan

daerah. BAB

VIII : INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAN PENDANAAN Menjelaskan rencana program prioritas serta kebijakan keuangan daerah untuk memenuhi kebutuhan pendanaan selama 5 (lima) tahun.

BAB IX : INDIKATOR KINERJA DAERAH memuat indikator kinerja daerah yang memberi

gambaran

tentang

ukuran

keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala

Daerah

penyelenggaraan

dari

sisi

keberhasilan

pemerintahan

daerah,


14

PEMERINTAH KOTA PALOPO dalam

memenuhi

kinerja

pada

aspek

kesejahteraan, layanan dan daya saing. Ukuran

keberhasilan

ditunjukan

dari

akumulasi pencapaian indikator outcome program tahun

pembangunan

sehingga

diinginkan

pada

kondisi akhir

daerah

setiap

kinerja priode

yang

RPJMD

dapat dicapai. BAB X : PEDOMAN

TRANSISI

DAN

KAIDAH

transisi

sebelum

PELAKSANAAN Menjelaskan tersusunnya

masa

dokumen

RPJMD

priode

berikutnya sehingga tercapai optimalisasi nilai-nilai pembangunan dan sinergi dalam pelaksanaan program pembangunan BAB XI : PENUTUP BAB V ISI DAN URAIAN RPJM DAERAH Pasal 5 Isi dan uraian RPJM Daerah Kota Palopo Tahun 20132018

sebagaimana

dimaksud

dalam

Pasal

4,

tercantum pada lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. BAB VI PENGENDALIAN DAN EVALUASI Pasal 6


15

PEMERINTAH KOTA PALOPO (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJM Daerah Kota Palopo Tahun 2013-2018. (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJM

Daerah

Kota

Palopo

2013

-

2018

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada peraturan yang berlaku. BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 7 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar

setiap

orang

mengetahuinya,

memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palopo. Ditetapkan di Palopo Pada tanggal 24 Desember 2013 WALIKOTA PALOPO, Ttd M. JUDAS AMIR Diundangkan di Palopo pada tanggal 24 Desember 2013 SEKRETARIS DAERAH KOTA PALOPO Ttd SYAMSUL RIZAL SYAM


16

PEMERINTAH KOTA PALOPO PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA PALOPO TAHUN 2013 - 2018 I. UMUM Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kota Palopo Tahun 2013 - 2018 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun, yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk setiap jangka waktu 1 (satu) tahun.

Berdasarkan pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun

2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah merupakan penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah ke dalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas Kepala Daerah, dan arah kebijakan keuangan daerah, dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Palopo Tahun 2005 - 2025. Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah

(RPJM)

Daerah

tersebut digunakan sebagai

pedoman

dalam

penyusunan

Rencana

Kerja

Pembangunan Daerah (RKPD) SKPD, yang merupakan rencana pembangunan

tahunan

daerah,

serta

memuat

prioritas

pembangunan daerah, rancangan kerangka ekonomi makro yang


17

PEMERINTAH KOTA PALOPO mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program dan kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif. Kurun waktu Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah

adalah

5

(lima)

tahun.

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Tahun 2013 2018 terbagi dalam tahapan perencanaan pembangunan pada periodisasi perencanaan pembangunan tahunan yang dituangkan dalam : a. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2014 b. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2015 c. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2016 d. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2017 e. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2018 Keberhasilan

dan

implementasi

pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kota Palopo Tahun 2013 - 2018, sangat tergantung dari kesepakatan, kesepahaman dan komitmen bersama antara Pemerintah Kota Palopo, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Pusat, serta pemangku kepentingan di Kota Palopo. Dalam

rangka

menjaga

kontinuitas

menghindarkan

kekosongan

rencana

Walikota

sedang

yang

pemerintahannya Pembangunan

memerintah

diwajibkan

Daerah

pembangunan pembangunan

daerah,

pada

terakhir

menyusun

(RKPD)

dan

dan

tahun Rencana

Rancangan

Kerja

Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) pada tahun pertama periode Pemerintahan Walikota berikutnya yaitu pada tahun 2018.

Namun

demikian,

Walikota

terpilih

pada

periode


18

PEMERINTAH KOTA PALOPO berikutnya tetap mempunyai ruang gerak yang luas untuk menyempurnakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui mekanisme perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dengan adanya kewenangan untuk menyusun Rencana Kerja Pembangunan

Daerah

(RKPD)

dan

Rancangan

Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), maka jangka waktu keseluruhan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah adalah 2013 2018. II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Isitilah-istilah

dalam

pasal

ini

dimaksudkan

untuk

mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal dalam Peraturan Daerah ini. Pasal 2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah mempunyai kedudukan sebagai kerangka dasar pengelolaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, yang merupakan penjabaran pembangunan Kota Palopo dengan

tetap

memperhatikan

arahan

Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sulawesi Selatan serta merupakan pedoman dalam :


19

PEMERINTAH KOTA PALOPO a. Penyusunan Pembangunan

Renstra Daerah

-

SKPD,

(RKPD),

Rencana

Renja

-

SKPD,

Kerja dan

perencanaan penganggaran ; b. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara Perencanaan Pembangunan Nasional, Provinsi serta kabupaten/kota yang berbatasan. Pasal 3 Tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Palopo tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kota Palopo Tahun 2013 - 2018 adalah untuk : 1.

Mengidentifikasi

perkembangan

pembangunan

dan

pemerintahan di Kota Palopo dengan mempertimbangkan segala potensi dan sumber daya yang dimiliki Kota Palopo. 2. Merumuskan visi dan misi Kota Palopo yang akan dicapai melalui

serangkaian

tujuan,

sasaran,

strategi,

arah

kebijakan, dan program prioritas pembangunan daerah jangka menengah. 3. Menyediakan dokumen perencanaan pembangunan untuk 5 (lima) tahun yang bersifat indikatif yang memuat kerangka makro Kota Palopo dan pilihan program prioritas setelah dibahas dalam rangkaian forum

Musyawarah

Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJM Daerah. 4. Sebagai bahan acuan utama dalam menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) dan perencanaan penganggaran.


20

PEMERINTAH KOTA PALOPO 5. Menyediakan rancangan tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap SKPD. 6.

Memudahkan

seluruh

jajaran

aparatur

Pemerintah

Daerah dalam mencapai tujuan pembangunan jangka menengah dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terarah, terpadu, dan terukur. Pasal 4 Cukup Jelas Pasal 5 Cukup Jelas Pasal 6 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Pasal 7 Cukup Jelas Pasal 8 Cukup Jelas


21

PEMERINTAH KOTA PALOPO DAFTAR ISI HALAMAN SAMPUL ..............................................................

i

DAFTAR ISI ...........................................................................

ii

DAFTAR TABEL ....................................................................

iii

BAB

PENDAHULUAN .................................................

1

1.1

Latar Belakang .........................................

1

1.2

Maksud dan Tujuan .................................

4

1.3

Dasar Hukum Penyusunan .......................

5

1.4

Hubungan dengan Dokumen Perencana

I

Lainnya ....................................................

8

Sistematika Penyusunan ..........................

11

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH ..............

14

2.1.

Aspek Geografi dan Demografi ..................

14

2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah ..............

14

2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah ................

24

2.1.3 Wilayah Rawan Bencana ............................

24

2.1.4 Demografi .................................................

25

1.5 BAB

II

2.2

BAB

III

Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ...............................

26

2.2.1 Aspek Kesejahteraan Masyarakat ..............

26

GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN .......................

52

3.1

Kinerja Keuangan Masa Lalu ....................

53

3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD .......................

53

3.1.2 Neraca Daerah ..........................................

65

3.2

Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu ..........................................................

72

3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran ................

74

3.2.2 Analisis Pembiayaan .................................

79


22

PEMERINTAH KOTA PALOPO 3.3

BAB

IV

BAB

BAB

V

VI

BAB VII

Kerangka Pendanaan ................................

82

3.3.1 Proyeksi Data Masa Lalu ..........................

83

3.3.2 Kerangka Pendanaan ................................

84

ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS ...........................

93

4.1

Permasalahan Pembangunan ....................

94

4.2

Analisis Isu-isu strategis ...........................

107

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN ...................

128

5.1

Visi ...........................................................

128

5.2

Misi ..........................................................

130

5.3

Tujuan dan Sasaran ..................................

135

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN ....................

140

6.1

Strategi .....................................................

140

6.2

Arah Kebijakan .........................................

149

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH ..................................

BAB VIII BAB

IX

BAB

X

BAB XI

174

INDIKASI RANCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN ................

184

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH ......

185

PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN …………………………………………

186

P E N U T U P …………………………………………...

236


23

PEMERINTAH KOTA PALOPO DAFTAR TABEL Tabel

2.1

Luas dan Ketinggian Daerah di Kota Palopo

Tabel

2.2

Data Curah Hujan Kota Palopo 10 Tahun

15

Terakhir (2000 – 2009) ..............................

20 21

Tabel

2.3

Penggunaan Lahan Kota Palopo ................

Tabel

2.4

Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2008 s.d 2012 Atas Dasar Harga Berlaku Kota Palopo (juta) ..........................

Tabel

2.5

27

Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2008 s/d 2012 Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 Kota Palopo (juta Rp)

Tabel

2.6

31

Perkembangan Konstribusi Sektor dalam Tahun 2008 s/d 2012 Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dalam Harga Konstan (Hk) Kota Palopo ..............................................

Tabel

2.7

33

Pertumbuhan Kontribusi Sektor dan PDRB Atas dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) Kota Palopo Tahun 2012 ......

Tabel

2.8

Nilai Inflasi Rata-Rata Kota Palopo Tahun 2008 s/d 1012 ..........................................

Tabel

2.10 2.12 2.13 2.14

39

Angka Melek Huruf menurut kecamatan di Kota Palopo Tahun 2012 ...........................

Tabel

37

Perkembangan Angka Melek Huruf Kota Palopo Tahun 2008 s.d 2012 ....................

Tabel

35

PDRB Perkapita Kota Palopo Tahun 2008 s/d 2012 ....................................................

Tabel

34

40

Rata-Rata Lama Sekolah di Kota Palopo Tahun 2008 s.d 2012 ...............................

40


24

PEMERINTAH KOTA PALOPO Tabel

2.15

Perkembangan

Angka

Partisipasi

Murni

(APM) Kota Palopo Tahun 2008 s/d 2012 .. Tabel

2.16

Angka Partisipasi Murni (APM) Tahun 2012 menurut Kecamatan di Kota Palopo ..........

Tabel

2.17

Perkembangan

Angka

Partisipasi

2.15 3.1

46

Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Kecamatan Kota Palopo Tahun 2012 .........

Tabel

44

Kasar

(APK) Tahun 2008 s/d 2012 Kota Palopo .. Tabel

42

48

Derajat Otonomi Fiskal Daerah (DOFD) Kota Palopo Tahun 2008 s/d 2012

Tabel

3.2

Perkembangan APBD dan Realisasi APBD Kota Palopo Tahun 2008 s/d 2012 ...........

Tabel

3.3

Pertumbuhan APBD Kota Palopo 2008 s/d 2012 .........................................................

Tabel

3.4 3.5

Perkembangan

Asli

Pendapatan

3.6

Perkembangan

Dana

Perimbangan

3.7 3.8

Proposal

Realisasi

Belanja

Tabel

3.9 3.10

64

Terhadap

Anggaran Belanja Kota Palopo .................. Tabel

62

Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah kota Palopo Tahun 2008 s/d 2012

Tabel

56

Kota

Palopo 2008 s/d 2012 .............................. Tabel

55

Daerah

2008 s/d 2012 .......................................... Tabel

54

Realisasi Pendapatan Daerah Kota Palopo Tahun 2008 s/d 2012 ................................

Tabel

53

65

Pertumbuhan Neraca Daerah Kota Palopo, 2008 – 2012 ……………………………………..

67

Analisis Rasio Keuangan Kota Palopo ........

71


25


3.11

Opini BPK terhadap laporan Keuangan Pemerintah

daerah

Kota

Palopo

Tahun

2008 s/d 2012 .......................................... Tabel

3.12

Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Palopo 2008 s/d 2012 .......

Tabel

3.13

Analisis

Proporsi

Belanja

3.14

74

Pemenuhan

Kebutuhan Aparatur Kota Palopo ............ Tabel

73

75

Pengeluaran Periodik, wajib dan Mengikut serta prioritas utama Kota Palopo, tahun 2010 s/d 2012 ..........................................

77 79

Tabel

3.15

SILPA Kota Palopo tahun 2010 s/d 2012 .

Tabel

3.16

Prosentase

SILPA

Kota

Palopo

untuk

Pendanaan APBD tahun 2018-2010 .........

80 80

Tabel

3.17

Defisit Rill Anggaran ..................................

Tabel

3.18

Komposisi Penutup deficit rill Anggaran Tahun 2010 - 2012 .....................................

Tabel

3.19

Proyeksi

Pengeluran

Periodik,

81

Wajib

Mengikat serta Prioritas Utama Kota Palopo 2014 – 2018 (Ribu Rp.) ............................. Tabel

3.20

Daya Pajak (tax effort) Kota Palopo 2008 /d 2012 ..........................................................

Tabel

3.21 3.22

84

Estimasi Pemerimaan Kota Palopo 2013 s/d 2018 (Ribu Rp.) ..................................

Tabel

82

Kapasitas

Rill

Kemampuan

85

Keuangan

Daerah untuk mendanai Keuangan daerah Kota Palopo Tahun 2014-2018 (Ribu Rp.) .. Tabel

3.23

Rencana

Penggunaan

Kapasitas

87

rill

Kemampuan keuangan daerah Kota Palopo 2014-2018 (ribu Rp.) ................................

88


26


3.24

Pendanaan Prioritas Kota Palopo Tahun 2014-2018 (ribu Rp.) ................................

Tabel

3.25

Kebijakan Alokasi Anggaran Pemerintah Kota Palopo Tahun 2014-2018 ..................

Tabel

5.1

5.2

Keterkaitan

Misi,

tujuan

dan

6.1

Strategis

Pembangunan

RPJMD

Palopo Tahun 2013-2018 .........................

138 156

6.2

Arah Kebijakan Pembangunan Kota palopo

Tabel

7.1

Kebijakan Umum Pembangunan Jangka Menengah

2013-2018

Pemerintah

Kota

Palopo ...................................................... 8.1

136

Kota

Tabel

Tabel

133

Sasaran

RPJMD Kota Palopo 2013-2018 ............... Tabel

90

Keterkaitan Pokok-pokok Visi, Misi dan Penjelasan Misi RPJMD ............................

Tabel

89

171

Tabel Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan .......

Tabel

9.1

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Kota Palopo Tahun 2013-2018 ...................

Tabel

9.2

Penetapan Indikator Kinerja Daerah ........


27

PEMERINTAH KOTA PALOPO BAB. I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Kota Palopo merupakan salah satu kota yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan dimana pembentukannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan. Ide awal peningkatan status Kota Administratif Palopo menjadi kota otonom, bergulir melalui aspirasi masyarakat yang menginginkan peningkatan status yang ditandai dengan lahirnya dukungan dari berbagai unsur organisasi kelembagaan seperti organisasi politik, pemuda, wanita dan profesi, serta dibarengi

aksi

bersama

segenap

komponen

masyarakat

untuk

memperjuangkan perubahan status Kotif Palopo menjadi Kota Palopo . Secara historis, Kota Palopo tidak terlepas dari sejarah Kedatuan Luwu yang merupakan salah satu kerajaan tertua di Sulawesi Selatan. Wilayah Kedatuan Luwu pada saat itu meliputi

6 (enam) daerah otonom yang telah

terbentuk saat ini yaitu Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Kolaka, Kabupaten Kolaka Utara dan Kota Palopo. Disamping sebagai pusat penyebaran Islam di wilayah utara Sulawesi Selatan, Palopo juga sebagai pusat perdagangan dan pusat pemerintahan Kerajaan Luwu. Bukti-bukti dari sejarah tersebut dapat dilihat dengan adanya peninggalan istana datu Luwu, masjid jami’ tua dan pelabuhan yang semua itu berada di jantung Kota Palopo. Rentang sejarah yang cukup panjang tersebut telah mewariskan nilainilai budaya lokal yang sangat berarti bagi perkembangan Kota Palopo ke depan. Setidaknya nilai-nilai budaya lokal tersebut secara emosional dapat mempersatukan masyarakat Kota Palopo bahkan wilayah Kedatuan Luwu


28

PEMERINTAH KOTA PALOPO pada saat sekarang ini dalam bingkai adat istiadat. Selain itu dapat memberikan motivasi dan semangat kerja bagi pemerintah dan masyarakat dalam memberikan pengabdian terbaik bagi kemajuan Kota Palopo. Seiring dengan perjalanan waktu, hingga saat ini Kota Palopo masih merupakan pusat kegiatan ekonomi bagi daerah-daerah sekitarnya. Sesuai dengan konteks Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional , Kota Palopo merupakan salah satu kawasan andalan di Provinsi Sulawesi Selatan dengan sektor unggulan pertanian, perkebunan, perikanan dan pariwisata. Berdasarkan karakteristik sejarah Kota Palopo dan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagai salah satu kawasan andalan, maka perencanaan pembangunan di Kota Palopo harus dilakukan secara komprehensif, terpadu, terarah, sistematis dan berkesinambungan. Untuk itu, dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD Kota Palopo 2013 - 2018, sebagai amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, sangat sesuai dengan kondisi dan realitas Kota Palopo dalam merencanakan pembangunan di segala bidang. Dokumen RPJMD akan menciptakan Kota Palopo yang mempunyai daya saing yang tinggi demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat. RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan operasionalisasi dari visi dan misi Walikota terpilih. Sebagai suatu dokumen resmi rencana daerah, RPJMD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka panjang dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Dalam operasionalisasinya, RPJMD harus dijadikan rujukan utama seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) dalam pembangunan daerah guna mencapai sasaran pembangunan dalam periode 5 (lima) tahun kedepan.


29

PEMERINTAH KOTA PALOPO Dalam RPJMD terkandung visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, kebijakan umum dan program pembangunan daerah serta indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan, yang merupakan implementasi periode lima tahunan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD. RPJMD ini selanjutnya harus dijadikan acuan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah sebagai bentuk perencanaan tahunan selama 5 (lima) tahun periode pemerintahan. Bagi Kota Palopo, RPJMD 2013 – 2018 merupakan pelaksanaan dari periode

kedua

RPJPD

Kota

Palopo,

dimana

proses

dan

tahapan

penyusunannya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. Secara garis besar, RPJMD terdiri atas 7 (tujuh) tahapan yang diawali dengan persiapan penyusunan RPJMD, penyusunan rancangan awal RPJMD, penyusunan rancangan RPJMD, penyusunan kebijakan umum RPJMD, pelaksanaan musrenbang RPJMD, perumusan rancangan akhir RPJMD dan penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD. Penyusunan RPJMD dilakukan dengan empat pendekatan penting yaitu: Pertama, pendekatan teknokratik yakni proses penyusunan dengan berdasarkan pada penggunaan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. Kedua, pendekatan partisipatif yakni dengan memberikan kesempatan kepada stakeholder untuk memberikan masukan, saran dan kritikan atas rancangan RPJMD. Ketiga, pendekatan politis yakni menetapkan RPJMD berdasarkan visi misi Walikota terpilih dan melalui proses legislasi daerah dalam bentuk peraturan daerah. Keempat, pendekatan bottom up dan top down yang merupakan proses perencanaan yang aliran prosesnya dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas dalam hirarki pemerintahan. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa untuk menjamin pembangunan


30

PEMERINTAH KOTA PALOPO dilaksanakan secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan maka perlu disusun sebuah perencanaan pembangunan. Perencanaan

pembangunan

yang

dimaksud

adalah

perencanaan

pembangunan yang disusun secara terpadu oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. Untuk menjabarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka diterbitkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tersebut di atas digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RPJMD Kota Palopo. 1.2 Maksud dan Tujuan Maksud dari penyusunan RPJMD Kota Palopo adalah menjadi pedoman dan arah pembangunan bagi seluruh stakeholder (pemerintah, masyarakat dan swasta) dalam mewujudkan cita-cita masyarakat Kota Palopo sesuai dengan visi, misi dan program pembangunan dari Walikota terpilih, sehingga seluruh upaya pembangunan dilakukan dengan sinergis, koordinatif, dan saling melengkapi satu dengan yang lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak. Oleh karena itu, RPJMD Kota Palopo

menjadi

dokumen

perencanaan

sebagai

landasan

bagi

Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD untuk setiap jangka waktu tahunan selama lima tahun kedepan. Pada prinsipnya tujuan penyusunan RPJMD Kota Palopo adalah untuk menciptakan Pemerintahan yang akuntabel, transparan, partisipatif, efisien, efektif, berorientasi terhadap visi dan misi, berkesinambungan,


31

PEMERINTAH KOTA PALOPO terarah dan terpadu dalam merealisasikan setiap program kebijakan yang telah disusun. Secara khusus tujuan penyusunan RPJMD adalah sebagai berikut : 1.

Menyediakan kebijakan dan program pembangunan dalam skala prioritas yang lebih terarah agar menjadi indikator perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan;

2.

Menjadi pedoman dan acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA);

3.

Mengoptimalkan

partisipasi

masyarakat

dalam

perencanaan

pembangunan; 4.

Menciptakan pengelolaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan;

5.

Menjadi panduan/pedoman operasional visi dan misi Walikota terpilih dalam mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan;

6.

Memelihara strategis

konsistensi jangka

antara

panjang

capaian dengan

tujuan tujuan

perencanaan perencanaan

penganggaran lima tahunan dan tahunan pembangunan daerah; 7.

Mewujudkan komitmen bersama antara eksekutif, legislatif, swasta dan masyarakat terhadap program pembangunan daerah;

8.

Sebagai instrumen bagi pemerintah daerah untuk mengukur kinerja dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan pada masyarakat.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan Dasar Hukum Penyusunan RPJMD Kota Palopo Tahun 2013 2018 adalah sebagai berikut : 1.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo Propinsi Sulawesi Selatan


32

PEMERINTAH KOTA PALOPO (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002

Nomor

24

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186); 2.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Naegara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

3.

Undang-Undang

Nomor

25

Tahun

2004

tentang

Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 4.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6.

Undang-undang Nomor Pembangunan

17

Tahun

2007

tentang Rencana

Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ) 7.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4725);


33

PEMERINTAH KOTA PALOPO 8.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Repuiblik Indonesia Nomor 4737);

11.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

12.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

13.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156) ;

14.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam


34

PEMERINTAH KOTA PALOPO Negeri Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 15.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2008 tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

16.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

17.

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2005 – 2025;

18.

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 2008 – 2013;

19.

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;

20.

Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2008 tentang PokokPokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

21.

Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palopo 2012 – 2032;

22.

Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor

11 Tahun 2013 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Palopo 2005 – 2025. 1.4 Hubungan dengan Dokumen Perencanaan lainnya RPJMD Kota Palopo bukanlah suatu dokumen yang berdiri sendiri

melainkan

merupakan

suatu

rangkaian

dokumen

dari

perencanaan lainnya baik pada level Nasional maupun Provinsi. Semua dokumen perencanaan tersebut merupakan satu kesatuan yang saling


35

PEMERINTAH KOTA PALOPO mendukung dan melengkapi. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diwujudkan lebih lanjut dalam bentuk RPJPD, RPJMD dan RKPD. Sebagai pembangunan

konsekuensi daerah

negara

seharusnya

kesatuan,

tidak

perencanaan

bertentangan

dengan

kepentingan nasional. Bahkan sistem perencanaan pembangunan daerah merupakan pilar dalam menentukan keberhasilan pembangunan nasional. Untuk itu, Perencanaan Pembangunan Nasional yang tertuang dalam RPJP Nasional dan RPJM Nasional memberikan keleluasaan bagi daerah untuk mengembangkan kreatifitasnya dalam menjalankan otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan tidak mengabaikan kepentingan negara. RPJMD Kota Palopo merupakan bagian integral dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam penyusunan dokumen tersebut mempertimbangkan aspek-aspek dokumen perencanaan lain seperti RPJP Nasional, RPJM Nasional, RPJP Provinsi, RPJM Provinsi, RPJP Kota Palopo, RPJP Kabupaten Daerah sekitar, RTRW Nasional, RTRW Propinsi, RTRW Kota Palopo dan RTRW Kabupaten Daerah sekitar. Secara prosedural Rancangan RPJMD telah berpedoman pada RPJP Nasional, RPJP Propinsi Sulawesi Selatan, RPJP Kota Palopo dan RPJP daerah sekitar. Disamping itu RPJMD Kota Palopo disusun dengan mengacu pada RPJM Nasional dan RPJMD Propinsi Sulawesi Selatan, dan memperhatikan RPJMD daerah sekitar. RPJMD Kota Palopo juga berpedoman pada Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kota Palopo dan memperhatikan Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten Daerah sekitar agar terjadi keterpaduan pembangunan antar wilayah secara regional. RPJMD Kota Palopo yang telah dijadikan


36

PEMERINTAH KOTA PALOPO Peraturan Daerah, akan dijabarkan ke dalam RKPD dan menjadi acuan bagi SKPD untuk menyusun dan menetapkan Renstra dan Renja SKPD. Berdasarkan pada uraian tersebut di atas, hubungan antar dokumen RPJMD Kota Palopo dengan dokumen perencanaan lain, baik tingkat Nasional, tingkat Provinsi, dan Daerah sekitarnya dapat digambarkan sebagai berikut :


37

RPJMD PEMERINTAH KOTA PALOPO Gambar 1.1 Posisi Dokumen RPJMD Kota Palopo 2013 – 2018 terhadap Dokumen Perencanaan Lainnya.

RPJP Nasional

RPJM Nasional

Dijabarkan

RKP

Dijabarkan

Diacu Pedoman

Pedoman

RKA KL

RINCIAN APBN

RAPBN

APBN

RPJM Daerah

Pedoman

Diserasihkan melalui Musrenbang

Dijabarkan

RKPD Daerah

Pedoman

RAPBD

APBD

RKA SKPD

RINCIAN APBD

PEMERINTAH DAERAH

RPJP Daerah

RENJA KL

Pedoman

Pedoman

Pedoman

PEMERINTAH PUSAT

RENSTRA KL

Diacu

RENSTRA SKPD

UU SPPN

Pedoman

Renja SKPD

Pedoman

UU KN

38 RPJMD PEMERINTAH KOTA PALOPO 2013-2018

Gambaran Umum Kondisi Daerah

BAB. II

1.5 Sistematika Penyusunan Sistematika penyusunan RPJMD Kota Palopo Tahun 2013 – 2018 ini disusun berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Adapun susunannya : Bab I

Pendahuluan, yang memuat latar belakang, maksud dan tujuan, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen RPJPD dengan dokumen rencana pembangunan daerah lainnya , dan sistimatika penyusunan.

Bab II

Gambaran umum kondisi daerah, yang memuat gambaran umum geografis daerah, kondisi demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.

Bab III Gambaran Pengelolaan keuangan daerah yang memuat gambaran kinerja keuangan masa lalu, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu dan kerangka pendanaan. Bab IV Analisis isu-isu strategis memuat permasalahan pembangunan daerah termasuk kondisi internal daerah yang menjadi masalah yang harus diatasi serta isu strategis dimana kondisi eksternal yang berpengaruh baik positif maupu negatif dimasa datang terhadap daerah. Bab V Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran merupakan tujuan pernyataan secara umum tentang apa yang ingin dicapai di masa depan, sedangkan sasaran merupakan tujuan yang ingin dicapai yang sudah dinyatakan secara eksplisit dengan disertai batas waktu yang jelas Bab VI Strategi dan Arah Kebijakan memuat strategi yang merupakan langkahlangkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi serta pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai,kemudian arah kebijakan merupakan pedoman RPJMD PEMERINTAH KOTA PALOPO 20132018

14


BAB. II

untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu kewaktu selama 5 (lima) tahun. Bab VII Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah, memuat kebijakan umum yang merupakan arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran, sedang program pembangunan daerah merupakan bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. BabVIII Indikasi Rencana Program Prioritas dan Pendanaan, menjelaskan rencana program prioritas serta kebijakan keuangan daerah untuk memenuhi pendanaan selama 5 (lima) tahun Bab IX Penetapan Indikator Kinerja Daerah menjelaskan mengenai indikator kinerja menurut Aspek, Fokus, Bidang Urusan atau Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Menurut Urusan. BabX

Pedoman Transisi dan kaidah Pelaksanaan, Menjelaskan masa transisi sebelum tersusunnya dokumen RPJMD priode berikutnya sehingga tercapai optimalisasi nilai-nilai pembangunan dan sinergi dalam pelaksanaan program pembangunan

BabXI Penutup


15


BAB. II

BAB II. DATA DAN INFORMASI KONDISI UMUM DAERAH 2.1.

Aspek Geografi dan Demografi Aspek geografi dan demografi merupakan dua aspek yang dapat memberikan informasi tentang kondisi fisik suatu wilayah sehingga didapatkan gambaran umum suatu daerah.

Dalam konteks RPJMD, aspek ini akan

mempengaruhi proses penentuan kebijakan pembangunan dalam kurun waktu 5 tahun. Kondisi geografi dan perkembangan demografi suatu daerah dapat memberikan kontribusi pada pengambilan kebijakan pembangunan dan pelayanan pada masyarakat. 2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah Pelaksanaan

pembangunan

daerah

di

Kota

Palopo

tetap

memperhatikan kondisi dan karakteristik wilayah yang dimiliki daerah, agar kegiatan pembangunan dapat dilaksanakan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan. Karakterisitik wilayah Kota Palopo meliputi luas dan batas wilayah, letak dan kondisi geografis, topografi, geologi, hidrologi, klimatologi dan penggunaan lahan, yang dijelaskan sebagai berikut : 2.1.1.1.

Luas dan Batas Wilayah Administrasi Berdasarkan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota

Palopo, luas wilayah Kota Palopo seluas 258,17 km2 dengan batas – batas wilayah administrasi sebagai berikut : a.

Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Luwu

b.

Sebelah Timur berbatasan dengan Teluk Bone

c.

Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Luwu

d.

Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Toraja Utara.


16


2.1.1.2.

BAB. II

Letak dan Kondisi Geografis Posisi astronomis Kota Palopo terletak pada 2053’15”– 3004’08” Lintang Selatan dan 120003’10” – 120014’34” Bujur Timur. Kota Palopo terletak dibagian Utara Provinsi Sulawesi Selatan dengan posisi geostrategis yang cukup baik. Wilayah Kota Palopo merupakan simpul dari beberapa kegiatan pembangunan ekonomi bagi wilayah hinterlandnya. Posisi geostrategis Kota Palopo tersebut memberikan peluang yang cukup besar dalam pengembangan wilayahnya dan membangun sinergitas antar wilayah disekitarnya. Wilayah Kota Palopo memiliki daerah pesisir di bagian Timur, pegunungan di bagian barat dan dataran rendah memanjang dari utara sampai selatan. Dengan dimensi wilayah ini, Kota Palopo memiliki 3 perspektif pembangunan wilayah yaitu wilayah pegunungan, wilayah dataran rendah dan wilayah pesisir.

Perencanaan dan pelaksanaan

pembangunan pada 3 perspektif wilayah tersebut akan berbeda, namun terangkum dalam sebuah konsep pembangunan yang terintegrasi.

2.1.1.3.

Topografi Kemiringan lereng merupakan bentuk dari variasi perubahan permukaan bumi secara global, regional atau di khususkan dalam bentuk suatu wilayah tertentu. Variabel yang di gunakan dalam pengidentifikasian kemiringan lereng adalah sudut kemiringan lereng, titik ketinggian di atas permukaan laut dan bentang alam berupa bentukan akibat gaya satuan geomorfologi yang bekerja. Secara terminologi, lereng merupakan bagian dari bentang alam yang memiliki sudut miring dan beda ketinggian pada tempat tertentu sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa dari sudut (kemiringan)


17


BAB. II

lereng merupakan suatu variabel beda tinggi antara dua tempat, yang di bandingkan dengan daerah yang relatif lebih rata atau datar. Kemiringan lereng Kota Palopo dilihat dari titik ketinggiannya di atas permukaan air laut antara 0 – 25, 26 – 100,

101 – 500, 501 – 1000, dan 1000+ dpl.

Adapun luas daerah dan ketinggian daerah di Kota Palopo dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel

2.1 Luas dan Ketinggian Daerah di Kota Palopo Luas Wilayah (Km2)

Tingkat Ketinggian Daerah (M dpl)

No

Kecamatan

1.

Wara Selatan

15,11

0 - 25 7,462

26 - 100 1,066

2.

Sendana

35,05

5,564

-

22,254

9.272

-

3.

Wara

3,97

11,490

-

-

-

-

4.

Wara Timur

5,34

12,080

-

-

-

-

5.

Mungkajang

37,50

2,690

-

16,140

13.450

21.520

6.

Wara Utara

5,69

6,348

2,116

2,116

-

-

7.

Bara

22,00

7,005

2,335

14,010

-

-

8.

Tellu Wanua

35,75

24,038

3,434

6,868

-

-

9.

Wara Barat

97,72

-

-

5,413

35.184

13.533

8,951

66,801

60.038

35.053

Jumlah

258,17

8,17

101-500 -

501-1000 2.132

> 1000 -

Sumber : RTRW Kota Palopo Tahun 2012 - 2013 2.1.1.4.

Geologi Struktur batuan di Kota Palopo pada umumnya terdiri dari 3 jenis batuan beku. Batuan metamorf dan batuan vulkanik serta endapan alluvial yang hampir mendominasi seluruh wilayah Kota Palopo. Batuan beku yang dijumpai secara umum terdiri dari intrusi batuan beku granit dan gebro serta beberapa intrusi kecil lainnya. Kemudian dijumpai pula batua beku yang merupakan jejak aliran larva yang telah membeku yang bersusunan balstik hingga andesitik.


18


BAB. II

Batuan sedimen yang dijumpai meliputi batu gamping, batu pasir, dan konglomerat, sedangkan batuan metamorf yang dijumpai meliputi batuan meta sedimen. Batuan vulkanik yang dijumpai terdiri dari tufa dan breksi vulkanik. Sedangkan endapan-endapan alluvial terdiri dari materialmatrial bersusunan berangkal, kerakai, kerikil, pasir hingga lempung, kondisi geologi ini akan menunjukkan potensi lahan yang dapat digunakan untuk mendukung pembangunan dan bangunan Kota Palopo. Diwilayah

Kota

Palopo

mempunyai

struktur

batuan

yang

merupakan bahan galian sebagai bahan induk pembentuk tanah, secara garis besar dapat dikelompokkan sebagai berikut; a. Bahan tanah liat untuk pembentuk batu bata, banyak diupayakan oleh masyarakat di areal sawah di Kecamatan Wara, dan Wara selatan. b. Batuan endapan sungai berupa sirtu (pasir dan batu), banyak terdapat di sungai latuppa didominasi oleh batuan beku yang merupakan batuan sedimen beku, ukurannjya bervariasi dari yang sangat besar sampai yang kecil dan merupakan pecahan batu sampai butiran. c. Bahan galian atau butiran emas, terdapat di sungai Latuppa pada bagian hulu di atas bukit, merupakan daerah bekas penambangan emas di beberapa tempat pada zaman belanda. Dan pada saat ini masih diusahakan oleh masyarakat secara tradisional. d. Batuan sedimen, menyebar di bagian barat yang berbatasan dengan Kabupaten Tana Toraja e. Batuan terobosan, yang menyebar di bagian utara yang merupakan daerah pegunungan. Jenis batuan lainnya yang meruoakan pelapukan bahan pembentuk tanah, yang mempunyai kandungan potensial di Kota Palopo, adalah ;


19


BAB. II

a. Batuan gamping dan marmer (limestone dan marble), dimana lokasi penyebarannya di Kecamatan Telluwanua. b. Batuan Granit dan Granodiorit, untuk bahan bangunan lantai rumah, batu hias dinding dan sebagainya serta untuk pengerasan jalan (aggrogat) dimana lokasi penyebarannya di Kecamatan Wara dan Wara Selatan. c. Batu sabak, filit, kuarsil, batu gamping, dan batu lamau, terdapat di Kecamatan Wara, Wara Utara dan Bagian Barat Kota Palopo. Jenis batuan ini dikelompokkan menurut umu pembentukannya yang diurut dari batuan yang termuda hingga yang tertua, maka batuanbatuan ini tersusun atas 5 (lima) kelompok, yaitu; a. Kelompok endapan alluvial (termasuk didalamnya endapan Qal atau terumbu lokal) yang termasuk didalamnya endapan alluvial berupa karakal, kerikil, pasir dan batu, serta terumbu koral yang tersebar disepanjang pantai dan alur aliran sungai Latuppa. b. Batuan Tmb; terdiri dari napal dan sisipan batu gamping setempattempat, mengandung batu pasir gamping, konglomerat dan breksi. Selain itu terdapat beberapa kelompok intrusi batuan beku yang terdiiri dari batuan beku granit dan gabro. Batuan granit ini dijumpai pada Kecamatan Wara dan Kecamatan Telluwanua. c. Batu Tol, yaitu kelompok batuan hasil pembukuan aliran larva yang bersusun balastik hingga andesitic, kemudian breksi vulkanik, batu pasir dan batu lamau, serta batuan setempat-tempat mengandung fieldsphatoid. Batuan ini terususun di Bagian Selatan Kota Palopo dan banyak tersebar di daerah Kecamatan Wara Selatan. d. Batuan Tet, yaitu terdiri dari serpih, batu gamping dan batu pasir dengan sisipan konlomerat. Kelompok batuan ini terdapat di Kecamatan Wara dan Kecamatan Telluwanua. RPJMD PEMERINTAH KOTA PALOPO 20132018

20

Gambaran Umum Kondisi Daerah e. Batuan TKI,

yaitu terdiri

BAB. II dari

batuan-batuan

yang

mengalami

metamorfisme, antara lain serpihan, filit, rijang, marmer, kuarsit dan beberapa bagian di utara Kota Palopo masuk dalam wilayah Kecamatan Wara dan Kecamatan Wara Selatan. 2.1.1.5.

Hidrologi Keadaan Hidrologi di Kota Palopo umumnya dipengaruhi oleh sumber air yang berasal dari Sungai Bambalu/Sungai Battang, Sungai Latuppa, Sungai Boting dan anak sungai serta mata air dengan debit yang bervariasi. Disatu sisi keberadaan sungai-sungai tersebut sangat berpotensi dikembangkan bagi kepentingan pariwisata, misalnya wisata permandian alam dan rafting. Kondisi hidrologi Kota Palopo secara umum adalah sebagai berikut; 1.

Air tanah, air tanah pada umumnya terdapat pada kedalaman 40-100 meter.

2.

Air permukaan, air permukaan pada umumnya berupa sungai dan genangan-genangan. Dalam hal ini, hidrologi di Kota Palopo untuk berbagai

kepentingan harus dilakukan secara bijaksana dengan kelestariannya harus tetap dijaga.Potensi sumberdaya air di Kota Palopo selain dipengaruhi oleh kondisi klimatologi wilayah, juga dipengaruhi oleh beberapa aliran sungai yang melintas pada beberapa kawasan. Potensi sumberdaya air tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kegiatan pertanian dan sumber air baku untuk kebutuhan lainnya. Potensi sumberdaya air di wilayah Kota Palopo yang telah termanfaatkan oleh penduduk dalam kehidupan kesehariannya untuk berbagai keperluan bersumber dari air tanah dangkal (air permukaan dan air tanah dalam air tanah dangkal/permukaan dapat berupa air sungai, sumur, rawa-rawa, bendungan, mata air dan lain sebagainya, RPJMD PEMERINTAH KOTA PALOPO 20132018

21


BAB. II

sedangkan potensi air tanah dalam dengan pemanfaatan air melalui pengeboran. Penyediaan air minum merupakan suatu kebutuhan pokok penduduk di suatu daerah, terutama pada daerah-daerah yang potensi air tanahnya terbatas dan kualitasnya kurang memadai jika ditinjau dari aspek kesehatan. Meskipun demikian, pengadaan air minum masih terbatas dan umumnya penduduk menggunakan sumur air tanah dangkal, dalam (artesis), air permukaandan mata air yang bersumber dari pegunungan. Wilayah Kota Palopo terdiri dari beberapa Daerah Aliran Sungai baik yang melintas dalam pusat kota maupun dipinggiran Kota Palopoterdiri dari 6 daerah terdiri dari : 1. DAS Purangi dengan luas cakupan area lebih kurang 1.037 hektar. 2. DAS Bua dengan luas cakupan area lebih kurang 1.168,04 hektar. 3. DAS Songkama’ti dengan luas cakupan area lebih kurang 136,20 hektar. 4. DAS Pacangkuda dengan luas cakupan area lebih kurang 6.412,80 hektar. 5. DAS Boting dengan luas cakupan area lebih kurang 3.087,25 hektar. 6. DAS Salubattang dengan luas cakupan area lebih kurang 13.760,59 hektar. 2.1.1.6.

Klimatologi Secara umum keadaan iklim Kota Palopo dipengaruhi oleh curah hujan, suhu dan kelembaban udara.Metode klasifikasi iklim yang umum digunakan adalah metode Schmidt Fergusson dengan menggunakan data curah hujan dalam kurung waktu minimal 10 tahun terakhir. Data curah hujan yang diterima dari Stasiun Klimatologi Maros, keadaan curah hujan Kota Palopo dalam 10 tahun terakhir (2000 – 2009) didapatkan informasi bahwa jumlah rata – rata bulan basah sebesar


22


BAB. II

261,41 mm dan jumlah rata – rata bulan kering sebesar 17,89 mm. Berdasarkan metode Schmidt Fergusson, maka tipe iklim Kota Palopo dapat dihitung sebagai berikut,

Q =

0,068

Nilai Q sebesar 0,068 yang didapatkan diatas menunjukkan bahwa tipe iklim Kota Palopo adalah tipe iklim A karena nilai Q – nya berada antara 0 < Q < 0,143. Secara umum kondisi curah hujan Kota Palopo berfluktuasi rendah sehingga tidak ada perbedaan iklim yang ekstrim antara musim hujan dan musim kemarau.Kondisi iklim seperti ini sangat

mendukung

untuk

dilakukannya

kegiatan

pertanian

oleh

masyarakat di wilayah perdesaan yang ada di Kota Palopo.Data curah hujan Kota Palopo dalam 10 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut, Tabel 2.2 Data Curah Hujan Kota Palopo 10 Tahun Terakhir (2000 – 2009). Tahun

Jan

Peb

Mar

Apr

Mei

Jun

Jul

Ags

Sep

Okt

Nop

Des

2000

41.00

280.00

2001

276.00

156.00

210.00

81.00

379.00

191.00

359.00

228.00

370.00

57.00

205.00

382.00

101.00

22.00

347.00

123.00

119.00

81.00

208.00

183.00

250.00

78.00

2002

311.00

122.00

372.00

369.00

251.00

229.00

52.00

15.00

14.00

-

434.00

396.00

2003

336.00

293.00

281.00

346.00

218.00

63.00

147.00

122.00

98.00

64.00

247.00

362.00

2004

392.00

126.00

2005

184.00

211.00

152.00

455.00

412.00

353.00

250.00

97.00

178.00

11.00

42.00

27.00

156.00

352.00

468.00

94.00

200.00

52.00

31.00

235.00

186.00

213.00

2006

-

-

93.00

223.00

207.00

244.00

30.00

60.00

32.00

1.00

222.00

294.00

2007 2008

102.00

265.00

176.00

67.00

106.00

456.00

148.00

420.00

200.00

118.00

61.00

270.00

393.00

501.00

802.00

396.00

163.00

267.00

250.00

180.00

159.00

398.00

507.00

536.00

2009

159.00

190.00

127.00

289.00

548.00

112.00

124.00

11.00

7.00

45.00

132.00

100.00

Rata-Rata

141.21

122.14

196.14

237.64

204.29

150.07

115.71

53.64

48.14

112.14

189.29

210.79

Sumber : Stasiun Klimatologi Maros, 2010.


23


2.1.1.7.

BAB. II

Penggunaan Lahan Penggunaan lahan di Kota Palopo cukup bervariasi sesuai dengan karakteristik wilayah yang dimukimi oleh masyarakat.

Secara

umum, Kota Palopo ini memiliki 3 dimensi wilayah yaitu pegunungan dan dataran tinggi, dataran rendah serta pesisir dan laut. Perbedaan dimensi wilayah ini mempengaruhi aktifitas masing – masing masyarakat yang bermukim ditempat tersebut. Sesuai dengan pengelompokannya dalam rencana tata ruang wilayah, penggunaan lahan terdiri atas 2 bagian yaitu kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung didefinisikan sebagai kawasan yang fungsi utamanya melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan. Sedangkan kawasan budidaya merupakan kawasan yang fungsi utamanya untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumberdaya buatan yang terdapat diwilayah tersebut, dengan tetap menyerasikan pemanfaatan ruang dan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Penentuan kedua jenis penggunaan lahan ini dilakukan dengan memperhatikan beberapa faktor antara lain topografi, jenis tanah, jenis batuan, klimatologi, penutupan lahan dan faktor lain yang dapat berpengaruh terhadap kondisi lingkungannya. Kawasan lindung terdiri dari kawasan hutan lindung, kawasan hutan konservasi, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, ruang terbuka hijau, kawasan cagar budaya, kawasan rawan bencana dan kawasan lindung lainnya.


24


BAB. II

Sedangkan kawasan budidaya terdiri dari kawasan perumahan dan pemukiman, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan perkantoran, kawasan industri dan pergudangan, kawasan pariwisata, kawasan ruang terbuka non hijau, kawasan evakuasi bencana, kawasan kegiatan sektor informal dan kawasan peruntukan lainnya. Luas dari masing – masing jenis penggunaan lahan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut, Tabel 2.3. Penggunaan Lahan Kota Palopo NO. A.

B.

JENIS PENGGUNAAN LAHAN

4. 5. 6. 7. 8.

Kawasan Lindung Kawasan hutan lindung Kawasan hutan konservasi Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya Kawasan perlindungan setempat Kawasan ruang terbuka hijau Kawasan cagar budaya Kawasan rawan bencana Kawasan lindung lainnya

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Kawasan Budidaya Kawasan perumahan & pemukiman Kawasan perdagangan & Jasa Kawasan perkantoran Kawasan industri & pergudangan Kawasan pariwisata Kawasan ruang terbuka non hijau Kawasan ruang evakuasi bencana Kawasan ruang kegiatan sektor informal Kawasan peruntukan lainnya

1. 2. 3.

JUMLAH

LUAS LAHAN (Ha) 9.228,00 3.250,00 0 0 398,00 484,00 2.341,00 4.121,22 1.622,00 215,23 62, 32 215,23 2.772,00 17,00 0 693,00 398,00 25.817

Sumber : Dinas Tata Ruang & Cipta Karya Kota Palopo, 2013 Berdasarkan informasi pada Tabel 2.3. diatas maka dapat diketahui bahwa luas kawasan lindung adalah 9.228 Ha atau 35,74 % dari luas wilayah RPJMD PEMERINTAH KOTA PALOPO 20132018

25

Gambaran Umum Kondisi Daerah Kota Palopo.

BAB. II

Proporsi antara luas wilayah untuk kawasan lindung dan

kawasan budidaya ini dapat dijadikan tolok ukur dalam mengeluarkan kebijakan penggunaan lahan baik oleh masyarakat, pemerintah, swasta dan seluruh komponen masyarakat yang ada. 2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah Memperhatikan deskripsi tentang karakteristik wilayah di Kota Palopo, sebagaimana yang telah diuraikan diatas maka dapat diketahui bahwa wilayah ini memiliki potensi sumberdaya alam yang cukup untuk dikembangkan dalam menopang perekonomian daerah.

Meskipun telah

berstatus kota, namun disebagian wilayah Kota Palopo masih memiliki wilayah perdesaan yaitu disebelah barat,

sedangkan wilayah perkotaan

terdapat disebelah timur. Sebagaimana wilayah perdesaan pada umumnya yang aktifitas masyarakatnya masih lebih banyak bergerak disektor primer, maka demikian pula halnya di Kota Palopo.

Kawasan pertanian tanaman pangan dan

hortikultura, perkebunan rakyat, dan budidaya ikan air tawar dapat dijumpai pada masyarakat yang bermukim dipinggiran kota.

Sedangkan sektor

perikanan banyak dilakukan oleh masyarakat yang bermukim diwilayah pesisir. Aktifitas masyarakat yang bergerak disektor sekunder seperti jasa, perdagangan dan industri dapat dijumpai di wilayah perkotaan. Sektor jasa dan perdagangan ini cukup berkembang dengan baik dalam beberapa tahun terakhir.

Kegiatan perindustrian juga mulai berkembang meskipun

masih dalam skala menengah. Kedua sektor ini masih berpotensi untuk dikembangkan mengingat kebijakan Pemerintah Kota Palopo yang akan terus mendorong perkembangan sektor jasa dan perdagangan. 2.1.3. Wilayah Rawan Bencana


26


BAB. II

Fenomena alam berupa bencana merupakan sesuatu yang tak dapat diprediksi kapan dan dimana bisa terjadi. Namun demikian dengan mempelajari gejala alam yang ada, dapat dijadikan prakondisi akan terjadinya bencana tersebut.

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian

peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis. Selanjutnya, bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor. Guna mengantisipasi besarnya dampak buruk dari terjadinya bencana alam, maka dibeberapa wilayah di Kota Palopo telah ditentukan sebagai kawasan rawan bencana banjir, kawasan rawan bencana tanah longsor, kawasan rawan bencana gelombang pasang, kawasan rawan bencana abrasi dan kawasan rawan kebakaran didalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palopo 2012 - 2032. 2.1.4. Demografi Berdasarkan data pada Badan Pusat Statistik Kota Palopo, jumlah penduduk Kota Palopo pada tahun 2012 telah mencapai 152.703 jiwa, terdiri dari laki – laki sebanyak 74.870 jiwa dan perempuan sebanyak 77.833 jiwa dengan rasio jenis kelamin sebesar 96,19. Sebaran penduduk terlihat tidak merata atau cukup bervariasi, dimana terdapat 3 (tiga) kecamatan dengan kepadatan penduduk terbilang padat jika dibandingkan dengan kecamatan lainnya, ketiga kecamatan dimaksud adalah Kecamatan Wara dengan angka kepadatan 2.787 jiwa per km2, Kecamatan Wara Timur dengan angka


27


BAB. II

kepadatan sebanyak 2.649 jiwa per km2 dan Kecamatan Wara Utara dengan angka kepadatan sebesar 1.855 jiwa per km2. Dua kecamatan dengan kepadatan sedang yaitu Kecamatan Bara kepadatan sekitar 1.015 jiwa per km2 dan Kecamatan Wara Selatan sekitar 980 jiwa per km2.

Sedangkan kecamatan lainnya yaitu Kecamatan

Mungkajang, Kecamatan Sendana dan Kecamatan Wara Barat kepadatan penduduknya baru mencapai angka 134 jiwa – 179 jiwa per km2. Laju pertumbuhan penduduk

dalam

waktu tiga tahun terakhir

mencapai 4,25 % pertahun yaitu dari 146.482 jiwa pada Tahun 2009 menjadi 152.703 jiwa pada tahun 2012, rata – rata anggota rumah tangga dalam setiap rumah tangga berkisar 5 orang. Jika dilihat menurut kelompok usia struktur usia penduduk didominasi oleh kelompok usia produktif, hal ini terlihat dari 152.703 jiwa penduduk KotaPalopo sekitar 30,14 % berada pada usia muda (0-14 tahun) dan 3,78 % pada kelompok usia tua (65 tahun keatas), selebihnya 66,08 % yang berada pada kelompok usia produktif (15 – 64 tahun ), dengan kata lain beban tanggungan (dependency ratio) Kota Palopo Tahun 2012 sebesar 66,08 %. Artinya, penduduk Kota Palopo yang berusia produktif (usia 15 – 64 tahun) menanggung beban bagi penduduk yang belum dan atau tidak produktif sekitar 59-60 persen dari jumlah penduduk secara total. 2.2.

Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah meliputi aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah. Masing – masing indicator dari setiap aspek tersebut akan dijelaskan pada setiap bagian berikut,

2.2.1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat


28

Gambaran Umum Kondisi Daerah Hasil

pengolahan

BAB. II data

yang

berhubungan

dengan

aspek

kesejahteraan masyarakat akan memberikan gambaran tetang kondisi kesejahteraan masyarakat mencakup kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, seni budaya dan olahraga. Masing – masing indikator tersebut akan dijelaskan sebagai berikut, 2.2.1.1.

Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Salah satu indikator pentng untuk mengetahui kondisi perekonomian secara makro adalah data produk domestic regional bruto (PDRB). Penyajian PDRB atas dasar harga konstan mengalami perubahan mendasar sebagai konsekuensi logis berubahnya tahun dasar yang digunakan. Selain menjadi bahan dalam penyusunan perencanaan, angka PDRB juga bermanfaat untuk bahan evaluasi hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan. Adapun beberapa kegunaan angka PDRB ini antara lain :

1.

Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan setiap sektor ekonomi, mencakup sektor pertanian; pertambangan dan penggalian; industri pengolahan; listrik, gas, dan air bersih; konstruksi; perdagangan, restoran dan hotel; pengangkutan dan komunikasi; lembaga keuangan; dan jasa-jasa lainnya;

2.

Untuk mengetahui struktur perekonomian;

3.

Untuk mengetahui besarnya PDRB perkapita penduduk sebagai salah satu indikator tingkat kemakmuran/kesejahteraan;

4.

Untuk

mengetahui

tingkat

inflasi/deflasi,

berdasarkan

pertumbuhan/perubahan harga produsen. Demikian halnya dalam penyusunan RPJMD Kota Palopo, maka indikator untuk mengukur pelaksanaan pembangunan ekonomi adalah menggunakan data PDRB Kota Palopo dalam 5 tahun terkahir yaitu antara 2008 – 2012.

Ketersediaan data ini didapatkan dari Buku Palopo Dalam

Angka tebitan Kantor Badan Pusat Statistik Kota Palopo dari beberapa edisi. RPJMD PEMERINTAH KOTA PALOPO 20132018

29


BAB. II

Kondisi pembangunan ekonomi Kota Palopo dilihat pada 9 sektor PDRB, sebagaimana yang telah menjadi acuan penilaian secara nasional.

Data

kesembilan sektor pembangunan perekonomian tersebut dapat dilihat pada tabel berikut,


30


Tabel 2.4. NO.

Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2008 s.d 2012 Atas Dasar Harga Berlaku Kota Palopo (juta) 2008

SEKTOR ( Rp )

1.

Pertanian

2.

Pertambangan & penggalian

3.

BAB. II

2009 %

2010

( Rp )

%

( Rp )

2011 %

2012

( Rp )

%

( Rp )

%

407.662,20

29,22

421.102,56

25,56

427.499,79

21,96

411.859,53

18,03

451.577,92

17,12

2.412,22

0,17

2.868,39

0,17

2.890,51

0,15

3.195,14

0,14

3.562,17

0,14

Industri pengolahan

58.721,13

4,21

66.474,68

4,04

74.066,09

3,80

83.291,07

3,65

91.028,23

3,45

4.

Listrik, gas & air bersih

32.199,40

1,66

27.133,42

1,65

32.199,40

1,65

39.020,33

1,71

45.551,84

1,73

5.

Konstruksi

137.554,78

9,86

181.093,87

11,00

219.793,63

11,29

276.791,64

12,11

290.394,98

11,01

6.

Perdagangan, hotel & restoran

260.936,02

18,71

308.213,72

18,71

391.532,35

20,11

489.491,09

21,42

602.616,10

22,85

7.

Pengangkutan & komunikasi

133.131,14

9,54

152.389,75

9,25

175.026,23

8,99

210.340,71

9,21

240.867,89

9,13

8.

Keuangan, sewa & jasa perusahaan

163.346,87

11,71

207.683,25

12,61

255.452,66

13,12

323.514,01

14,16

394.061,46

14,94

9.

Jasa – jasa

208.062,47

14,92

280.104,66

17,01

368.387,12

18,92

447.298,37

19,58

517.884,82

19,64

1.394.930,34

100,00

1.646.987,34

100,00

1.946.847,77

100,00

2.284.801,89

100,00

2.637.545,42

100,00

PDRB

Sumber : Buku Palopo Dalam Angka 2008 – 2013


- 31 -


BAB. II

Berdasarkan Tabel 2.4 diatas maka dapat diketahui nilai produksi dari 9 sektor PDRB Kota Palopo serta besaran persentasenya. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir ( 2008 – 2012 ) kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB memperlihatkan kecendrungan penurunan dari sisi presentase, tetapi mengalami peningkatan dalam nilai produksi. Jumlah penurunan sektor ini sebesar 12,10 % dengan nilai produksi pada Tahun 2008 sebesar Rp 407.662,20 juta atau 29,22 % turun menjadi 17,12 % atau sebesar Rp 451.577,92 juta pada Tahun 2012. Sektor Pertambangan dan Penggalian masih menjadi sektor yang memberikan kontribusi yang terkecil dalam pembentukan PDRB Kota Palopo. Selama 5 tahun nilai produksi dari sektor ini mengalami kecendrungan peningkatan dari tahun 2008 sebesar Rp. 2.412,22 juta menjadi Rp 3.562,17 juta.

Meskipun

demikian peningkatan nilai produksi sektor ini tidak mempengaruhi persentase terhadap PDRB. Kontribusi sektor ini terhadap pembentukan PDRB pada Tahun 2008 sebesar 0,17 %, turun sebesar 0,03 % dalam 5 tahun sehingga pada Tahun 2012 hanya sebesar 0,14 % terhadap total PDRB Kota Palopo. Sama halnya dengan sektor industri pengolahan yang mengalami kecendrungan peningkatan nilai produksi namun persentase kontribusinya terhadap PDRB mengalami penurunan.

Nilai produksi sektor ini Tahun 2008 sebesar Rp

58.721,13 juta dan meningkat nilainya pada Tahun 2012 sebesar Rp 91.028,23 juta. Namun persentasenya terhadap pembentukan PDRB Kota Palopo mengalami penurunan dari 4,21 % pada Tahun 2008 menjadi 3,45 % pada Tahun 2012 atau turun sebesar 0,76 %. Demikian juga sektor Listrik, Gas dan Air Bersih masih memberikan kontribusi yang relatif kecil dimana pada tahun 2008 kontribusinya sebesar 1,66 % dengan nilai produksi Rp. 32.199,40 juta, sedangkan pada tahun 2012 sedikit meningkat dalam nilai produksi sebesar Rp. 45.552,84 dengan kontribusi sebesar 1,73 % terhadap PDRB Kota Palopo.


32


BAB. II

Sebaliknya, kontribusi beberapa sektor tersier justru menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun baik dari sisi kontribusi maupun dari nilai produksi. Sektor-sektor tersebut antara lain sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran, sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan dan sektor Jasa-jasa. Peningkatan kontribusi tertinggi terjadi pada sektor Jasa-Jasa. Pada tahun 2010, kontribusi sektor ini sekitar 18,92 persen dengan nilai produksi sebesar Rp. 368.387,12 juta dan meningkat 0,66 persen menjadi 19,58 persen pada tahun 2011

dengan nilai

produksi menjadi Rp. 447.298,37 juta. Kontribusi dan nilai produksi yang terus meningkat juga dicatat oleh sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan. Jika pada tahun 2010 kontribusinya terhadap pembentukan PDRB Kota Palopo mencapai 13,12 persen, pada tahun 2011 kembali meningkat

menjadi 14,16 persen dengan nilai produksi

sebesar Rp. 323,514.01 juta,-. Untuk sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran, jika pada tahun 2010 nilai produksinya sebesar Rp. 391.532,35 juta dengan kontribusi sekitar 20,11 persen, maka pada tahun 2011 kontribusinya meningkat menjadi 21,42 persen dengan nilai produksi Rp. 489,491,09 juta dan pada tahun 2012 kembali meningkat menjadi Rp. 602,616,10 juta dengan kontribusinya 22,85 persen. Hal yang sama juga terjadi pada sektor Listrik, gas & air bersih. Kontribusi sektor ini terhadap pembentukan PDRB Kota Palopo terus meningkat setiap tahunnya. Tercatat pada tahun 2010 kontribusinya masih berada dilevel 1,65 persen dengan nilai produksi sebesar Rp. 32.1899,40 juta, pada tahun 2011 kontribusinya meningkat menjadi 1,71 persen dengan peningkatan nilai produksi menjadi Rp. 39.020,33 juta dan tahun 2012 tetap meningkat menjadi 1,73 persen dengan nilai produksinya Rp. 45.551,84 juta atau meningkat 0,02 persen. Penurunan kontribusi sektor Pertanian dalam struktur perekonomian Kota Palopo namun tercatat mengalami peningkatan dari sisi nilai produktivitas menunjukkan bahwa sektor Pertanian tidak lagi menjadi sektor yang dominan dalam RPJMD PEMERINTAH KOTA PALOPO 20132018

33

Gambaran Umum Kondisi Daerah pembentukan PDRB Kota Palopo.

BAB. II Hal tersebut disebabkan karena sektor-sektor

lain utamanya sektor jasa (tersier) berkembang lebih cepat dari perkembangan sektor Pertanian itu sendiri.


34


Tabel 2.5 NO.

BAB. II

Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2008 s/d 2012 Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 Kota Palopo (juta Rp.) SEKTOR

1.

Pertanian

2.

Pertambangan & penggalian

3.

2008 ( Rp )

2009 %

2010

( Rp )

%

( Rp )

2011 %

( Rp )

2012 %

( Rp )

%

249.913,38

31,27

250.141,20

29,01

238.571,82

25,79

218.612,21

21,85

230.849,62

21,23

1.414,28

0,18

1.559,14

0,18

1.479,38

0,16

1.541,70

0,15

1.617,26

0,15

Industri pengolahan

35.644,66

4,46

37.316,93

4,33

38.986,05

4,21

41.277,07

4,13

43.652,98

4,01

4.

Listrik, gas & air bersih

11.397,05

1,43

12.785,13

1,48

14.563,10

1,57

17.045,20

1,70

18.257,01

1,68

5.

Konstruksi

72.278,42

9,04

250.141,20

10,12

95.884,65

10,36

112.294,98

11,22

110.395,04

24,53

6.

Perdagangan, hotel & restoran

156.136,07

19,53

170.073,94

19,73

201.605,55

9,91

233.885,48

23,38

266.722,09

22,90

7.

Pengangkutan & komunikasi

77.842,14

9,74

83.312,84

9,66

91.633,01

13,28

104.789,50

10,47

116.516,79

8,74

8.

Keuangan, sewa & jasa perusahaan

89.492,03

11,20

106.852,46

12,39

122.847,42

13,28

142.316,82

14,22

165.656,04

11,03

9.

Jasa – jasa

105.210,90

13,16

112.896,71

13,09

119.511,17

12,92

128.806,35

12,87

133.752,98

11,34

799.328,94

100

862.192,23

100

925.082,15

100

1.000.569,31

100

1.087.419,80

PDRB

Sumber : Buku Palopo Dalam Angka 2008 - 2013


100


BAB. II

Kontribusi sektor atas dasar harga konstan menilai kontribusi tiap sektor dalam perekonomian dengan menggunakan harga tahun dasar (base year) yaitu menghitung nilai produksi per sektor dengan tidak memperhatikan perkembangan harga namun mengikuti perkembangan nilai produksi dari tahun ke tahun dengan harga konstan atau tetap pada tahun dasar sebagai basis perhitungan. Perkembangan kontribusi sektoral atas dasar harga konstan dalam kurun waktu 2008-2012 masih dipengaruhi oleh sektor Pertanian, sektor Konstruksi, sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran, sektor Pengangkutan dan Komunikasi,

sektor

Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan serta sektor Jasa-Jasa. Diantara sektorsektor tersebut, sektor pertanian menunjukkan perkembangan nilai produksi dan kontribusi yang terus menurun. Jika pada tahun 2011, sektor pertanian masih mampu menyumbang 21,85 persen dengan nilai produksi sebesar Rp. 218.612,21 juta namun pada tahun 2012 menurun menjadi 21,23 persen namun kontribusinya meningkat menjadi Rp. 230.849,62 juta terhadap pembentukan PDRB. Sebaliknya sektor yang paling dominan dalam pembentukan PDRB Kota Palopo adalah sektor kontruksi. Sektor ini menunjukkan trend yang terus meningkat. Tercatat pada tahun 2011 nilai produksi sektor ini sebesar Rp.112.294,98 juta dengan kontribusi sekitar 11,22 persen dan kemudian meningkat menjadi 24,53 persen dengan nilai produksi sebesar Rp. 110.395,04 juta pada tahun 2012. Pergeseran

kontribusi

sektor

dari

sektor

Pertanian

ke

Sektor

Perdagangan, Hotel dan Restoran mengindikasikan bahwa secara riil aktivitas perekonomian masyarakat Kota Palopo bergerak kearah sektor Jasa, Khususnya jasa perdagangan.

Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya peranan sektor

Perdagangan,

dan

Hotel

Restoran

menjadi

sektor

yang

dominan

dalam

pembentukan PDRB Kota Palopo.


36


Tabel 2.6

BAB. II

Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2008 s/d 2012 Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan harga Konstan (Hk) Kota Palopo 2008

NO

Sektor

2009

2010

2011

2012

Hb

Hk

Hb

Hk

Hb

Hk

Hb

Hk

Hb

Hk

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

1

Pertanian

29.22

31,27

25.56

29,01

21.96

25,79

18,03

21,85

17,12

21,23

2

Pertambangan & Penggalian

0.17

0,18

0.17

0,18

0,15

0,16

0,14

0,15

0,14

0,15

3

Industri Pengolahan

4.21

4,46

4.03

4,33

3,80

4,21

3,65

4,13

3,45

4,01

4

Listrik,Gas & Air bersih

1.65

1,43

1.65

1,48

1,65

1,57

1,71

1,70

1,73

1,68

5

Konstruksi

9.86

9,04

11

10,12

11,29

10,36

12,11

11,22

11,01

24,53

6

Perdagangan, Hotel & Restoran

18.7

19,53

18.7

19,73

20,11

21,79

21,42

23,38

22,85

22,90

7

Pengangkutan & Komunikasi

9.55

9,74

9.25

9,66

8,99

9,91

9,21

10,47

9,13

8,74

8

Keuangan, sewa, & Js. Perusahaan

11.7

11,20

12.6

12,39

13,12

13,28

14,16

14,22

14,94

11,63

9

Jasa-jasa

14.9

13,16

17

13,09

18,92

12,92

19,58

12,87

19,64

11,34

PDRB

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Sumber : Buku Palopo Dalam Angka, Edisi 2008 - 2013.


37


BAB. II

Kontribusi sektor pertanian atas dasar harga berlaku menurun sekitar 0,91 persen dari 17,12 persen tahun 2011 menjadi 18.03 persen pada tahun 2012 dan atas dasar harga konstan juga menurun sekitar 0,62 persen dari 21,85 persen di tahun 2011 menjadi 18,03 persen di tahun 2012. Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan dengan kontribusi atas dasar harga berlaku dan konstan sekitar 14,16 persen dan 14,22 persen tahun 2011 mengalami penurunan menjadi 17,22 persen dan 21,23 persen. Sektor Jasa pada tahun 2011 atas dasar harga berlaku dan konstan memiliki kontribusi sebesar 19,58 persen dan 12,87 persen namun pada tahun 2012 mengalami peningkatan menjadi 19,64 persen atas dasar harga berlaku tapi menurun atas dasar harga konstan menjadi 11,34 persen. Dalam perkembangan kontribusi sektor ini, sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran menunjukkan perkembangan peningkatan yang signifikan baik atas dasar harga berlaku maupun harga konstan. Peningkatan sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran dapat mencerminkan bahwa pertumbuhan perekonomian mengarah pada sektor jasa utamanya jasa Perdagangan menggantikan peranan sektor Pertanian yang selama ini menjadi sektor yang dominan dalam pertumbuhan ekonomi Kota Palopo. Tabel 2.7 Pertumbuhan Kontribusi Sektor dan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan harga Konstan (Hk) Kota Palopo Tahun 2012 NO

Sektor

Pertumbuhan Hb (%)

Hk (%)

1

Pertanian

13,50

23,44

2 3 4 5 6 7 8 9

Pertambangan & Penggalian Industri Pengolahan Listrik,Gas & Air bersih Konstruksi Perdagangan, Hotel & Restoran Pengangkutan & Komunikasi Keuangan, sewa, & Jasa Perusahaan Jasa-jasa

-0,85 2,73 0,69 10,35 19,77 8,15 7,11 16,11

-0,84 3,17 0,61 13,06 20,95 4,12 12,06 8,53

77,54

85,17

PDRB Sumber : Buku Palopo Dalam Angka Edisi 2008 – 2013.

Struktur perekonomian Kota Palopo berdasarkan pertumbuhan sektor atas

dasar harga berlaku sampai dengan tahun 2012, sektor Pertanian, sektor Bangunan, RPJMD PEMERINTAH KOTA PALOPO 20132018

38


BAB. II

sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran, dan sektor Jasa-Jasa masih menjadi sektor yang berpengaruh bagi perkembangan perekonomian Kota Palopo dimana sektor-sektor tersebut memiliki pertumbuhan masing-masing di atas 10 persen. Sedangkan atas dasar harga konstan, sektor yang mempunyai pertumbuhan kontribusi di atas 10 persen masih dipengaruhi oleh sektor pertumbuhan kontribusi sebesar 23,44 persen, sektor

pertanian dengan

Perdagangan, Hotel dan

Restoran sekitar 20,95 persen, sektor kontruksi sekitar 13,06 persen, dan sektor Keuangan, Sewa dan Jasa Perusahaan sebesar 12,06 persen. Sebaliknya sektor yang mempunyai pertumbuhan kontribusi terkecil baik atas dasar harga berlaku maupun harga konstan adalah sektor Listrik, Gas dan Air Bersih dengan pertumbuhan sekitar 0,69 persen dan 0,61 persen serta sektor Pertambangan dan Penggalian masing-masing sekitar – 0,85 persen dan – 0,84 persen. Tabel 2.8

Nilai Inflasi Rata – Rata Kota Palopo Tahun 2008 s/d 2012

Uraian

2008

2009

2010

2011

2012

Rata-rata pertumbuhan

Inflasi

17,58

4,18

3,99

3,35

4,`11

6,64

Sumber : Buku Palopo Dalam Angka Edisi 2008 – 2013.

Laju inflasi di Kota Palopo periode 2008-2012 menunjukkan pergerakan penurunan yang signifikan. kisaran 17,58 persen.

Pada tahun 2008, inflasi Kota Palopo berada pada

Tingginya inflasi ini disebabkan karena adanya gejolak

ekonomi akibat krisis ekonomi global. Selanjutnya pada kurun waktu 2009-2011 laju inflasi relatif stabil dengan kecenderungan menurun dimana tahun 2009 inflasi Kota Palopo sekitar 4,18 persen dan tahun 2010 dan tahun 2011 laju inflasi di Kota Palopo terus menurun menjadi 3,99 persen dan 3,35 persen, dan pada tahun 2012 kembali naik sekitar 4,11


39


Tabel 2.10

BAB. II

PDRB Perkapita Kota Palopo Tahun 2008 s/d 2012 Uraian

Nilai PDRB (Rp)

2008

2010

2011

2012

1.394.930,34

1.646.987,34

1.946.847,77

2.284.801,89

2.637.545,42

140.527

144.351

147.932

149.419

152.703

9.926.422

11.409.601

13.160.423

15.291.241

17.272.388

Jumlah Penduduk (jiwa) PDRB perkapita (Rp/jiwa)

2009

Sumber : Buku Palopo Dalam Angka Edisi 2008 – 2013



BAB. II

PDRB per kapita Kota Palopo mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Pada tahun 2008, PDRB per kapita Kota Palopo adalah sebesar Rp.

9.926.422,- yang berarti rata-rata pendapatan satu orang penduduk Kota Palopo selama setahun adalah Rp. 9.926.000,- atau sebesar Rp. 827.000,- per bulan. Pada tahun 2009, PDRB per kapita Kota Palopo adalah Rp. 11.409.601, yang berarti ratarata pendapatan satu orang penduduk Kota Palopo selama setahun adalah Rp. 11.409.000,- atau sebesar Rp. 950.000,- per bulan. Pada tahun 2011 dan 2012, PDRB per kapita di Kota Palopo mengalami peningkatan yang cukup pesat dibandingkan tahun sebelumnya. PDRB per kapita mencapai Rp. 15,291.241,- selama setahun atau Rp. 3.058.248,- per bulan, dan Rp. 17.272.388,- selama setahun atau Rp. 3.454.478,- per bulan dan Persentase peningkatannya hingga 15,40 persen jika dibandingkan tahun sebelumnya. 2.2.1.2.

Kesejahteraan Sosial Pengukuran kinerja daerah dari aspek kesejahteraan sosial dapat dilihat dari sektor pendidikan, kesehatan, kemiskinan, kepemilikan tanah, kesempatan kerja dan kriminalitas.

Keenam indikator tersebut

dijelaskan masing – masing sebagai berikut, 2.2.1.2.1. Pendidikan Pada sektor pendidikan indikator yang dapat diukur antara lain Angka Melek Huruf (AMH), Angka Rata – Rata Lama Sekolah, Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Pedidikan yang Ditamatkan (APT). Angka melek huruf (dewasa) adalah proporsi penduduk berusia 15 Tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin dan lainnya. AMH Kota Palopo dalam 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut,


41

Gambaran Umum Kondisi Daerah Tabel 2.12 No.

BAB. II

Perkembangan Angka Melek Huruf Kota Palopo Tahun 2008 s/d 2012 Uraian

2008

2009

2010

2011

2012

1

Jumlah penduduk usia diatas 15 tahun yang bisa membaca dan menulis

102.856

106.513

101.642

103.675

101.390

2

Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas

103.026

119.723

101.773

103.808

101.551

3

Angka melek huruf

0,998

0,890

0,999

0,999

0,998

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Palopo, 2013

Berdasarkan Tabel 2.12 diatas bahwa angka melek huruf penduduk untuk usia 15 tahun keatas berkisar Antara 0,890 – 0,999.

Jika

data tersebut ditinjau pada setiap kecamatan datanya dapat dilihat pada tabel berikut.


42

Gambaran Umum Kondisi Daerah Tabel 2.13

No.

BAB. II

Angka Melek Huruf menurut Kecamatan di Kota Palopo Tahun 2012

Kecamatan

Jumlah penduduk usia diatas 15 tahun yang bisa membaca dan menulis

Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas

Angka melek huruf

1

Sendana

3.929

3974

0,98868

2

Selatan

6939

6.954

0,99784

3

Wara Timur

21.244

21.257

0,99939

4

Wara

21.263

21.264

0,99995

5

Wara Utara

13.030

13.033

0,99977

6

Wara Barat

6.444

6.457

0,99799

7

Mungkajang

4.785

4.804

0,99605

8

Bara

15.736

15.772

0,99772

9

Telluwanua

8.020

8.036

0,99801

101.390

101.551

0,99841

Jumlah

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Palopo, 2013. Tabel 2.13 diatas menunjukkan bahwa Angka Melek Huruf ditiap kecamatan di Kota Palopo rata – rata 0,99. merata terjadi pada 9 kecamatan.

Keadaan ini hampir

Selanjutnya indikator kinerja

pendidikan dapat dilihat dari angka rata – rata lama sekolah. Lamanya sekolah (years of schooling) adalah sebuah angka yang menunjukkan lamanya bersekolah seseorang dari masuk sekolah dasar sampai pada Tingkat Pendidikan Terakhir (TPT).

Angka rata – rata lama sekolah di

Kota Palopo dalam 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut,


43


BAB. II

Tabel 2.14 Rata-Rata Lama Sekolah di Kota Palopo Tahun 2008 s/d 2012 No. 1 2

Kecamatan

2008

2009

2010

2011

2012

L

P

L

P

L

P

L

P

L

P

Sendana

12,05

12,04

12,03

12,02

12,04

12,02

12,05

12,04

12,12

12,02

Wara Selatan

12,05

12,05

12,04

12,04

12,05

12,04

12,05

12,05

12,14

12,07

3

Wara Utara

12,03

12,03

12,05

12,05

12,03

12,02

12,03

12,04

12,06

12,06

4

Wara

12,05

12,03

12,05

12,04

12,05

12,04

12,06

12,05

12,11

12,06

5

Wara Barat

12,06

12,06

12,05

12,03

12,04

11,98

12,06

12,07

12,05

12,05

6

Wara Timur

12,03

12,04

12,04

12,02

12,07

12,01

12,03

12,03

12,14

12,04

7

Mungkajang

12,04

12,04

12,04

12,03

12,03

11,96

12,04

12,05

12,11

12,05

8

Bara

12,04

12,05

12,06

12,05

12,04

11,70

12,04

12,03

12,12

12,05

9

Telluwanua

12,06

12,06

12,05

12,06

11,08

12,01

12,06

12,05

12,10

12,04

Jumlah

12,05

12,04

12,05

12,04

11,94

11,98

12,05

12,05

12,11

12,05

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Palopo, 2013. Indikator berikutnya di sektor pendidikan adalah Angka Partisipasi Murni (APM). APM adalah perbandingan penduduk usia antara 7 – 18 tahun yang terdaftar sekolah pada tingkat pendidikan SD/SLTP/SLTA dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 – 18 tahun. Perkembangan APM dalam 5 tahun terakhir di Kota Palopo disajikan pada tabel berikut,


44


Tabel 2.15

Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Kota Palopo Tahun 2008 s/d 2012

NO 1 1.1 1.2 1.3

2 2.1 2.2 2.3

3

BAB. II

JENJANG PENDIDIKAN

2008

2009

2010

2011

2012

16.141

16.696

17.000

16.690

16.827

17.865 90,35

17.280 96,62

18.540 91,69

18.540 90,02

18.488 91,02

7.316

7.144

5.996

6.347

6.496

9.473 77,23

8.361 85,44

9.493 63,16

9.493 66,86

9.727 66,78

SD/MI Jumlah siswa kelompok usia 7 - 12 tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan SD/MI Jumlah penduduk kelompok usia 7 - 12 tahun APM SD/MI

SMP/MTs Jumlah siswa kelompok usia 13 - 15 tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan SMP/MTs Jumlah penduduk kelompok usia 13 - 15 tahun APM SMP/MTs

SMA/MA/SMK

3.1

Jumlah siswa kelompok usia 16 - 18 tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan SMA/MA/SMK

7.898

7.568

8.075

7.916

7.565

3.2 3.3

Jumlah penduduk kelompok usia 16 - 18 tahun APM SMA/MA/SMK

9.795 80,63

8.490 89,14

9.992 80,81

9.992 79,22

10.481 72,18



- 45 -


BAB. II

Hingga tahun 2012, APM SD/MI menunjukkan angka 91,02 persen. Ini berarti jumlah siswa dengan usia 7-12 yang bersekolah di SD/MI sebanyak 91,02 persen dari total jumlah penduduk usia 7-12 tahun. Hal yang sama juga ditunjukkan oleh SMP/MTs dimana angka APM tercatat sebesar 66,78 persen yang artinya masih terdapat 33,22 persen dari total jumlah penduduk usia 13-15 tahun yang tidak/belum melanjutkan pendidikannya ke tingkat SMP/MTs. Angka APM SMA/MA/SMK pada tahun 2012 yang sebesar 72,18 persen mencerminkan jumlah siswa dengan usia 16-18 tahun yang bersekolah di SMA/MA/SMK sebanyak 72,18 persen dari total jumlah penduduk usia 16-18 tahun sehingga masih terdapat penduduk usia 1618 tahun sebesar 27,82 persen yang tidak melanjutkan pendidikannya ke tingkat SMA/MA/SMK. Jika APM ditinjau pada setiap kecamatan di Kota Palopo, maka datanya dapat disajikan sebagai berikut,


46


Tabel 2.16

BAB. II

Angka Partisipasi Murni (APM) Tahun 2012 menurut Kecamatan di Kota Palopo SD/MI

NO

Kecamatan

SMP/MTs

Jumlah siswa usia 7 12 th yang bersekolah di SD/MI

jumlah penduduk usia 7-12 th

APM

Jumlah siswa usia 13-15 th bersekolah di SMP/MTs

Jumlah penduduk usia 13-15 th

SMA/MA/SMK

APM

Jumlah siswa usia 16-17 th bersekolah di SMA/MA/ SMK

jumlah penduduk usia 16-17th

APM

1

Sendana

476

716

66,48

44

377

11,67

-

406

-

2

Wara Selatan

744

1.266

58,77

203

665

30,53

556

717

77,55

3

Wara Timur

3.462

3.873

89,39

1.987

2.038

97,50

7

2.197

0,32

4

Wara

4.499

3.878

116,01

95

2.040

4,66

1.854

2.197

84,39

5

Wara Utara

1.750

2.376

73,65

1.035

1.250

82,80

2.056

1.347

152,64

6

Wara Barat

1.084

1.174

92,33

446

618

72,17

405

666

60,81

7

Mungkajang

739

873

84,65

683

459

148,80

0

495

0

8

Bara

2.426

2.869

84,56

1.307

1.510

86,56

2.446

1.627

150,34

9

Telluwanua

1.647

1.463

112,58

696

770

90,39

241

829

29,07

Jumlah

16.827

18.488

91,02

6.496

9.727

66,78

7.565

10.481



72,18


BAB. II

Angka Partisipasi Murni (APM) menurut kecamatan di Kota Palopo tahun 2012 menggambarkan tingkat partisipasi penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu pada setiap kecamatan. APM SD/MI tertinggi berada di Kecamatan Wara yaitu 116,01 persen sedang yang terendah berada di Kecamatan Wara Selatan sebesar 58,77 persen. Untuk tingkat SMP/MTs, Kecamatan Mungkajang memiliki APM tertinggi yaitu sebesar 148,80 persen dan Kecamatan Wara menjadi dari kecamatan dengan APM terendah yakni sekitar 4,66 persen. Di tingkat SMA/MA/SMK, APM tertinggi berada di Kecamatan Wara Utara sebesar 152,64 persen sedangkan Kecamatan Mungkajang memiliki APM terendah yaitu sebesar 0 persen. Variasi pencapaian APM SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK di setiap kecamatan mencerminkan tingkat partisipasi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan tertentu semakin merata Indikator selanjutnya di sektor pendidikan adalah Angka Partisipasi Kasar (APK). APK adalah perbandingan jumlah siswa pada tingkat pendidikan SD/SLTP/SLTA dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 – 18 tahun atau rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu.

APK menunjukkan tingkat partisipasi

penduduk secara umum disuatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing – masing jenjang pendidikan. Perkembangan angka partisipasi kasar penduduk

di

Kota

Palopo

dapat

dilihat

pada

tabel

berikut,


48

Gambaran Umum Kondisi Daerah Tabel 2.17

BAB. II

Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Tahun 2008 S/D 2012 Kota Palopo

NO

JENJANG PENDIDIKAN

2008

2009

2010

2011

2012

1

SD/MI

1.1 1.2

Jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan SD/MI Jumlah penduduk kelompok usia 7 - 12 tahun

18.882 17.865

19.328 17.280

19.364 18.540

19.395 18.540

19.518 18.488

1.3

APK SD/MI

105,69

111,85

104,44

104,61

105,57

2

SMP/MTs

2.1 2.2 2.3

Jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan SMP/MTs Jumlah penduduk kelompok usia 13 - 15 tahun APK SMP/MTs

8.789 9.473 92,78

9.108 8.361 108,93

9.136 9.493 96,24

9.309 9.493 98,06

9.729 9.727 100,02

3

SMA/MA/SMK

3.1

Jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan SMA/MA/SMK

11.243

11.640

11.628

11825

11.392

3.2 3.3

Jumlah penduduk kelompok usia 16 - 18 tahun APK SMA/MA/SMK

9.795 114,78

8.490 137,10

9.992 116,37

9.992 118,34

10.481 108,69



49


BAB. II

Pada tahun 2012, APK SD tercatat sebesar 105,57 persen. Hal ini berarti bahwa jumlah siswa bersekolah di tingkat SD/MI melebihi jumlah penduduk usia 7-12 tahun. Kelebihan jumlah siswa tersebut disebabkan adanya penduduk yang belum mencapai usia sekolah SD/MI tapi telah bersekolah. Kondisi yang sama juga terjadi pada APK SMP/MTs yang mencatat angka sebesar 100,02 persen. Sebaliknya APK SMA/MA/SMK

berada pada kisaran

108,69 persen. Artinya dari total jumlah

penduduk usia SMA/MA/SMK, yang bersekolah di jenjang tersebut telah mencapai 108,69. . Kondisi Angka Partisipasi Kasar pada setiap kecamatan di Kota Palopo pada Tahun 2012 dapat dilihat pada tabel berikut,


50


Tabel 2.15

BAB. II

Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Kecamatan Kota Palopo Tahun 2012 SD/MI

NO

Kecamatan

Jumlah siswa bersekolah di SD/MI

SMP/MTs

jumlah penduduk usia 7-12 th

APK

Jumlah siswa bersekolah di SMP/MTs


SMA/MA/SMK

APK

Jumlah siswa bersekolah di SMA/MA/ SMK


APK

1

Sendana

552

716

77,09

75

377

19,89

-

406

-

2

Wara Selatan

864

1.266

68,25

263

665

39,55

782

717

109,07

3

Wara Timur

3.898

3.873

100,65

2.954

2.038

144,95

10

2.197

0,46

4

Wara

5.218

3.878

134,55

119

2.040

5,83

2.617

2.197

119,12

5

Wara Utara

2.164

2.376

91,08

1.616

1.250

129,28

3.238

1.347

240,39

6

Wara Barat

1.248

1.174

106,30

852

618

137,86

610

666

91,59

7

Mungkajang

845

873

96,79

948

459

206,54

-

495

-

8

Bara

2.803

2.869

97,70

1.973

1.510

130,66

3.825

1.627

235,10

9

Telluwanua

1.926

1.463

131,65

929

770

120,65

310

829

37,39

Jumlah

19.518

18.488

105,57

9.729

9.727

100,02

11.392

10.481

108,69

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Palopo, 2013.


Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut kecamatan di Kota Palopo tahun 2012 menggambarkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan pada setiap kecamatan. Dari 9 kecamatan di Kota Palopo, Kecamatan Wara Selatan

memiliki APK terendah untuk jenjang SD/MI yaitu sebesar 68,25

persen sedangkan Kecamatan Wara memiliki APK tertinggi yaitu 134,55 persen. Untuk tingkat SMP/MTs, Kecamatan dengan APM tertinggi berada di Kecamatan Wara yaitu sebesar 5,83 persen dan Kecamatan Sendana yang terendah sebesar 84,10 persen. Di tingkat SMA/MA/SMK, APK tertinggi berada di Kecamatan Wara Utara sebesar 240,39 persen sedangkan Kecamatan Wara Timur memiliki APK terendah yaitu sebesar 0,46 persen. Sama halnya dengan APM, pencapaian APK SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK di setiap kecamatan mencerminkan tingkat daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan tertentu semakin merata.

RPJMD PEMERINTAH KOTA PALOPO 20132018 PAGE \* MER GEFO


??>

BAB. III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, menjadi titik tolak penyelenggaraan otonomi daerah pada kabupaten/kota. Daerah kabupaten/kota mempunyai kewenangan yang didasarkan pada azas otonomi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab, serta azas tugas pembantuan yang merupakan penugasan daerah untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan. Ini berarti daerah diberikan keleluasaan menjalankan pemerintahan dan pembangunannya secara bertanggung jawab dengan melihat kondisi dan potensi lokalnya. Salah satu pertimbangan yang mendasari perlunya diselenggarakan otonomi daerah adalah peningkatan kemandirian pemerintahan daerah yang mempunyai implikasi langsung terhadap kemampuan keuangan daerah, sumber daya manusia dan sumber daya alam, dalam menjalankan roda pemerintahan dan kelanjutan

pembangunan.

Daerah

kabupaten/kota

adalah

ujung

tombak

pelaksanaan pembangunan karena daerah-daerah tersebut yang lebih mengetahui kebutuhan dan potensi sumber daya di daerahnya yang pada akhirnya dapat meningkatkan local accountability pemerintah pusat terhadap pembangunan di daerah. Sebagai konsekuensi logis dari otonomi daerah yang diwujudkan dalam bentuk desentralisasi maka akan ada pelimpahan wewenang dan tanggung jawab dalam usaha penggalian dan penggunaan dana, baik yang berasal dari pemerintah pusat maupun dana yang berasal dari pemerintah daerah itu sendiri. Konteks desentralisasi memberikan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah–daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan RPJMD PEMERINTAH KOTA PALOPO 20132018 PAGE \* MER GEFO


??>

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan pada peraturan perundang– undangan. Tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah. Pelaksanaan otonomi daerah secara langsung akan berpengaruh terhadap sistem pembiayaan, pengelolaan, dan pengawasan keuangan daerah. Sistem pembiayaan daerah dalam konteks otonomi daerah merupakan aspek yang sangat penting. Daerah diharapkan dapat meningkatkan kapasitas fiskal (fiscal capacity) agar mampu mencukupi kebutuhan fiskalnya (fiscal need) sehingga tidak mengalami defisit fiskal (fiscal gap). Salah satu upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah tersebut adalah dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pengelolaan keuangan daerah yang merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi

perencanaan,

pelaksanaan,

penatausahaan,

pelaporan,

pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah adalah hal yang sangat penting dalam proses perencanaan suatu daerah secara keseluruhan. Tahapantahapan dalam pengelolaan keuangan daerah sangat krusial dalam memulai roda pemerintahan dan pembangunan setiap tahunnya untuk mewujudkan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat dengan lebih baik melalui perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi pembangunan. Dalam kurun waktu tahun 2008 sampai dengan 2013, proses perencanaan pembangunan daerah yang dijabarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Palopo telah mengalami kemajuan yang cukup berarti setiap tahunnya sekaligus memperlihatkan keberhasilan dari pemekaran wilayah. Ini dapat dilihat dari perkembangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Palopo maupun program kegiatan yang dapat dilaksanakan pada periode tahun tersebut. 3.1.

Kinerja Keuangan Masa Lalu

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD Pengelolaan keuangan daerah hingga saat ini masih sangat tergantung dengan kebijakan pemerintah pusat terutama dalam hal RPJMD PEMERINTAH KOTA PALOPO 20132018 PAGE \* MER GEFO


??>

peraturan perundang-undangan yang mendasarinya, terutama dalam hal pendapatan daerah yang sangat besar peranannya dalam perencanaan dan pendanaan pembangunan dalam kurun waktu tersebut. Dengan terbitnya Undang-Undang Pajak Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah tentu memberikan warna baru dalam menentukan kerangka pendanaan dalam rencana kinerja pembangunan Kota Palopo periode tahun 2013-2018. Dengan undang-undang tersebut yang nantinya diikuti oleh

peraturan

perundang-undangan

ketergantungan pemerintah daerah

yang

dibawahnya,

diharapkan

dari dana pusat semakin berkurang

atau Pemerintah Daerah lebih mandiri dalam hal pendanaan pembangunan. Derajat otonomi fiskal daerah yang selanjutnya disebut DOFD sebagai salah satu indikator untuk menganalisis kemampuan keuangan daerah, dengan mengukur kontribusi realisasi PAD terhadap APBD. Perkembangan DOFD Kota Palopo periode tahun 2008-2012, dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel III.1 Derajat Otonomi Fiskal Daerah (DOFD) Kota Palopo Tahun 2008-2012 TAHUN

PAD

PENDAPATAN DAERAH

DOFD

2008

Rp

24.905.910.967,00

Rp

360.224.190.260,88

6,91%

2009

Rp

21.473.395.222,30

Rp

394.914.528.209,30

5,44%

2010

Rp

28.219.019.906,00

Rp

413.695.121.815,73

6,82%

2011

Rp

35.703.421.516,00

Rp

506.746.019.545,00

7,05%

2012

Rp

36.214.002.330,80

Rp

525.521.885.958,44

6,89%

Jumlah

Rp

146.515.749.942,10

Rp

2.201.101.745.789,35

6,66%

Sumber : DPPKAD Kota Palopo, Perhitungan APBD Kota Palopo, 2008-2012, (diolah)

Dari tabel tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah tahun 2008-2012 mengalami peningkatan rata-rata 6,66 %. Dalam kurun

waktu tahun

2008 sampai

dengan

tahun 2012

perkembangan APBD Kota Palopo mengalami perubahan yang cukup berarti. RPJMD PEMERINTAH KOTA PALOPO 20132018 PAGE \* MER GEFO


??>

Ini dapat dilihat dari perkembangan pendapatan maupun belanja pada APBD Kota Palopo.

RPJMD PEMERINTAH KOTA PALOPO 20132018 PAGE \* MER GEFO

Tabel III.2 Perkembangan APBD dan Realisasi APBD Kota Palopo, 2008-2012

Sumber :DPPKAD Kota Palopo, Perhitungan APBD, 2008-2012


PAGE \* MER GEFO

Tabel III.3

Pertumbuhan APBD Kota Palopo, 2008-2012

URAIAN

2008

2009

2010

2011

2012

Rata-Rata Pertumbuhan (%)

Pendapatan

Rp

360.224.190.261

Rp

394.914.717.758

Rp

413.695.121.816

Rp

506.746.019.545

Rp 525.521.885.958

10,15

Belanja

Rp

359.254.921.922

Rp

386.056.041.477

Rp

383.663.586.115

Rp

498.403.458.037

Rp 525.772.059.998

10,56

Penerimaan Pembiayaan

Rp

16.786.575.578

Rp

29.348.116.675

Rp

12.091.185.124

Rp

27.444.439.473

Rp

24.279.748.741

32,87

Pengeluaran Pembiayaan

Rp

13.621.576.216

Rp

26.068.538.212

Rp

14.678.281.351

Rp

16.142.361.609

Rp

11.715.425.875

7,56

Ada tiga sumber pembiayaan yang memegang peranan penting dalam keuangan daerah di Kota Palopo. Pertama, sumber pembiayaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang pelaksanaannya ditetapkan melalui Kepala Daerah setiap tahunnya. Kedua, sumber pembiayaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Selatan, Ketiga, sumber pembiayaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang di dalamnya terakomodasi dana dekonsentrasi dan dana-dana lainnya. 3.1.1.1 Pendapatan Daerah Otonomi daerah berimplikasi pada semakin luasnya kewenangan daerah untuk mengatur dan mengelola pendapatan daerah. Sehubungan dengan itu maka secara bertahap daerah dituntut untuk mengupayakan kemandirian pendapatannya dengan mengoptimalkan seluruh potensi pendapatan yang dimilikinya. Pendapatan daerah menurut UU Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 13 merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Pendapatan daerah merupakan penerimaan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan belanja pembangunan daerah yang bersumber dari Pendapatan asli daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lainlain Pendapatan daerah Yang Sah. Kapasitas keuangan daerah akan menentukan kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pelayanan masyarakat. Oleh karena itu, pendapatan daerah harus dituangkan terlebih dahulu. Tanpa diketahuinya sumber-


sumber pendapatan daerah, maka pengelolaan keuangan daerah tidak akan berjalan dengan sempurna. Analisis kemampuan pemerintah dapat diukur dari penerimaan pendapatan daerah selama 5 tahun terakhir (2008-2012) yang rata-rata menunjukan peningkatan dengan rincian sebagai berikut : Tabel III.4 Realisasi Pendapatan Daerah Kota Palopo Tahun 2008 s/d Tahun 2012 No.

Uraian

2008

2009

2010

2011

2012

Rata-rata Pertumbuhan (%)

(Rp)

(Rp)

(Rp)

(Rp)

(Rp)

360.224.190.261

394.914.528.209

413.695.121.816

506.746.019.545

525.521.885.958

10,15

24.905.910.967

21.473.395.222

28.219.019.906

35.703.421.516

36.214.002.331

11,40

4.092.345.032

4.701.967.685

4.999.701.535

6.744.238.945

8.988.020.186

22,35

16.795.323.687

13.781.164.629

20.117.286.411

24.926.169.006

22.179.408.576

10,23

Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan

780.658.865

942.080.185 924.062.689

1.546.938.361

1.814.389.095

25,87

Lain-lain PAD yang sah

3.237.583.383

2.048.182.724

2.177.969.271

2.486.075.204

3.232.184.474

3,44

310.076.854.585

347.878.995.204

421.381.856.521

10,09

1.2.1.

Dana Perimbangan Dana bagi hasil pajak /bagi hasil bukan pajak

288.847.628.981 22.359.011.981

20.598.211.585 23.223.903.622

21.790.808.204

21.997.841.521

1.2.2.

Dana alokasi umum

226.220.617.000 244.343.643.000

278.587.486.600

297.920.487.000

361.383.685.000

12,57

1.2.3.

Dana alokasi khusus Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

40.268.000.000

45.135.000.000

21.880.500.000

28.167.700.000

38.000.330.000

6,05

46.470.650.313

63.364.278.402

61.784.211.688

123.163.602.825

67.926.027.106

-

-

-

1.150.000.000

-

3.000.000.000

-

-

-

-

11.291.323.841

10.383.774.451

13.912.668.050

16.948.191.256

19.403.580.517

1 1.1. 1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. 1.1.4. 1.2.

1.3.

PENDAPATAN Pendapatan Asli Daerah Pajak daerah Retribusi daerah

1.3.1

Hibah

1.3.2

Dana darurat Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya ***)

1.3.3

323.691.890.222

(0,09)

22,09

15,56

1.3.4

Dana penyesuaian dan otonomi khusus****)

28.121.895.172

47.816.729.500

42.624.274.038

98.634.121.850

39.581.860.000

1.3.5

Bantuan keuangan dari provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya

4.057.431.300

5.163.774.451

5.247.269.600

6.431.289.720

8.940.586.590

Sumber : Realisasi Laporan Perhitungan APBD Kota Palopo, 2008-2012

Penerimaan daerah seperti yang tertera pada tabel di atas dan tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh dari berbagai sumber seperti pendapatan asli daerah, sisa lebih perhitungan anggaran, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan penerimaan


32,68

22,62

daerah lainnya yang sah. Untuk tahun 2012 Pendapatan Asli Daerah Kota Palopo sebesar 525 milyar rupiah atau sekitar 99,39% dari target yang ditetapkan. Secara keseluruhan dalam kurun waktu tahun 2008-2012 total pendapatan daerah Kota Palopo mengalami peningkatan rata-rata sebesar 10,15%. 3.1.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah Pendapatan asli daerah merupakan sumber pendapatan yang berasal pajak dan retribusi daerah serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah ditetapkan. Tabel dibawah ini menunjukkan perkembangan pendapatan asli daerah tahun anggaran 2008-2012. Tabel III.5 Perkembangan Pendapatan Asli Daerah 2008-2012 Kota Palopo

Uraian

Anggaran

Realisasi PAD

Pencapaian

Rata-Rata Pertumbuhan

1

2

3

4

5

2008

19.688.065.500

24.905.910.966,88

126,50

2009

23.216.090.835,00

21.473.395.222,30

92,49

-13,78

28.219.019.905,66

87,45

31,41

2010

32.270.012.633,00

2011

37.953.581.200,00

35.703.421.516,00

94,07

26,52

2012

37.653.848.217,00

36.214.002.330,80

96,18

1,43

GR

11,40

Berdasarkan data perkembangan pendapatan asli daerah dari tahun 20082012 terlihat adanya peningkatan yang cukup signifikan dari Rp. 24,90 Milyar pada tahun 2008 menjadi Rp. 36,21 Milyar di tahun 2012 dengan rata-rata pertumbuhan pendapatan asli daerah selama periode 2008-2012 sebesar 11,40 persen. Dari sisi realisasi,

penerimaan PAD mengalami penurunan dari Rp.

24.905.910.966 pada tahun 2008 menjadi Rp. Rp. 21.473.395.222 pada tahun 2009 dengan tingkat pertumbuhan menurun sebesar 13,78 persen. Namun realisasi pada tahun 2010 meningkat menjadi Rp. 28.219.019.905 dengan tingkat pertumbuhan mencapai 31.41 persen. Pada tahun 2012 pencapaian PAD sebesar 96,18 dari


anggaran yang direncanakan atau sebesar Rp. 36.214.002.330 namun tingkat pertumbuhan realisasi hanya sebesar 1,43 persen. a.

Pajak Daerah Kinerja pajak daerah selama 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan pertumbuhan

yang semakin meningkat dalam pembentukan APBD Kota Palopo. Tercatat pertumbuhan tertinggi dalam lima tahun terakhir terjadi pada tahun 2011 sebesar 35 persen dan terendah terjadi pada tahun 2010 sebesar 6 (enam) persen. Perkembangan realisasi pajak daerah periode tahun anggaran 2008-2012 dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Realisasi pajak daerah selama periode tahun 2008-2012 didominasi oleh Pajak Penerangan Jalan (PPJ) dengan kontribusinya di atas 50 persen dari total realisasi pajak daerah selama periode tersebut. Selain itu terdapat dua jenis objek pajak yang tidak terealisasi yaitu pajak air bawah tanah dan pajak sarang burung walet.


b.

Retribusi Daerah Pendapatan

dari

retribusi

merupakan

salah satu

komponen

dalam

Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selama periode tahun 2008-2012 hasil retribusi menunjukkan perkembangan yang fluktuatif. Pencapaian retribusi tertinggi terjadi pada tahun 2011 dengan realisasi sebesar Rp. 24,92 Milyar sedangkan tahun 2009 menjadi tahun dengan capaian terendah dengan realisasi sebesar Rp. 14,23 milyar.

Hasil retribusi daerah berupa retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu. Selama periode tahun 2008-2012 retribusi jasa umum


menjadi penyumbang terbesar dalam pembentukan hasil retribusi daerah. Lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

c.

Hasil kekayaan Daerah Yang dipisahkan Hasil kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan pendapatan berupa

bagian laba (dividen) atas hasil investasi penyertaan modal kepada PT. Bank Sulselbar Palopo. Selama periode tahun 2008-2012 realisasi dividen kepada pemerintah Kota Palopo mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2008 realisasi hasil kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp. 771,3 juta meningkat menjadi Rp. 1,84 milyar pada tahun 2012 dengan rata-rata pertumbuhan pertahun menunjukkan kecederungan yang semakin meningkat.


d.

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang sah Lain-lain PAD yang sah merupakan sumber-sumber pandapatan asli daerah

yang terdiri dari hasil penjualan asset daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, kerugian uang daerah pendapatan keterlambatan pelaksanaan pekerjaan dan pendapatan dari pengembalian. Beberapa kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah terus dilakukan, diantaranya dengan melakukan pendataan kembali subyek dan obyek pajak, mengintensifkan penagihan pajak dan retribusi serta terus melakukan koordinasi dan pengawasan atas pelaksanaan penagihan pajak dan retribusi. Namun kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah tersebut dirasa belum mencapai hasil yang optimal. Hal ini disebabkan adanya beberapa permasalahan yang seringkali menjadi penghambat dalam peningkatan pendapatan asli daerah. Beberapa permasalahan tersebut antara lain : 1. Masih rendahnya usaha pajak (tax effort) yang dilakukan instansi yang terkait dengan optimalisasi kapasitas yang bias dipungut pajak. 2. Belum tersedianya data potensi pajak yang valid dan terkini sehingga kapasitas pajak tidak dapat dioptimalkan.


3. Belum efektifnya pelaksanaan Perda-Perda yang berkenaan dengan pajak dan retribusi daerah. 4. Masih lemahnya administrasi pendapatan daerah sehingga perda belum dilakukan sepenuhnya secara tegas. 5. Masih kurangnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak/retribusi untuk membayar pajak/retribusi. Atas

permasalahan-permasalahan

tersebut,

Pemerintah

daerah

telah

mengambil beberapa langkah strategis untk mengantisipasi permasalahanpermasalahan tersebut, antara lain : 1. Melakukan pendataan kembali atas subjek dan obyek pajak 2. Melakukan revaluasi atas nilai objek pajak 3. Meningkatkan sosialisasi perda-perda kepada masyarakat yang terkait dengan pajak/retribusi daerah. 4. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian penagihan pajak dan retribusi daerah. 3.1.1.1.2. Dana Perimbangan Penerimaan daerah dari dana perimbangan juga mengalami peningkatan yang signifikan dari Rp. 288,84 milyar pada tahun 2008 menjadi Rp. 421,381 pada tahun 2012. Tingkat pencapaian realisasi dana perimbangan hampir selalu mencapai 100 persen dari anggaran. Tingkat pertumbuhan realisasi menunjukkan perkembangan yang fluktuatif dengan tingkat pertumbuhan tertinggi selama periode 2008-2012 berada pada tahun 2008-2009.

Tabel III.6 Perkembangan Dana Perimbangan. Kota Palopo, 2008-2012


Uraian

Anggaran

Realisasi Pendapatan

Pencapaian

pertumbuhan realisasi

1

2

3

4

5

2008

288.550.385.222

288.847.628.981,00

2009

315.928.261.558,00

310.076.854.585,00

98,15

7,35

323.691.890.222,00

100,00

4,39

2010

323.689.344.122,00

100,10

2011

345.976.497.436,00

347.878.995.204,00

100,55

7,47

2012

422.625.315.286,00

421.381.856.521,00

99,71

21,13

Sumber: DPPKAD Kota Palopo, 2013

Komponen dana perimbangan terdiri dari dana alokasi umum, dana bagi hasil Sumber daya alam/non sumber daya alam serta dana alokasi khusus. Penyumbang terbesar dari dana perimbangan berasal dari dana alokasi umum yang sebagian besar digunakan untuk kegiatan belanja tidak langsung. 3.1.1.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Sumber penerimaan daerah lainnya berupa lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan ini berasal dari dana hibah, dana penyesuaian dan dana pendapatan lainnya. Lain-lain pendapatan yang sah Kota Palopo periode tahun 2008-2012 terus menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan terhadap total pendapatan daerah dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 7,25 persen.

Sumber: DPPKAD Kota Palopo, 2013 (diolah)


Berdasarkan data ketiga sumber penerimaan tersebut diatas, pendapatan daerah Kota Palopo masih lebih didominasi oleh dana perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi umum, Bagi hasil SDA dan non SDA, serta Dana Alokasi Khusus. Selanjutnya diikuti oleh lain-lain Pendapatan daerah yang Sah yang terdiri dari bagi hasil Pajak dan bantuan keuangan dari Provinsi, serta dana penyesuaian, Sedangkan kontribusi PAD menjadi komponen terkecil dalam struktur Pendapatan daerah dan lebih didominasi oleh Retribusi daerah. 3.1.1.2 Belanja Daerah Belanja daerah menurut UU Nomor 33 Tahun 2004 merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pengelolaan belanja daerah dilaksanakan berdasarkan pada anggaran kinerja yaitu belanja daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja, dimana arah pengelolaan belanja daerah harus digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik dengan menganut pada Pro Poor, Pro growth, dan pro job. Pada dasarnya terdapat dua jenis belanja menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung. Gambaran realisasi belanja daerah kota palopo 3 (tiga) tahun terahir (2008-2010) sebagaimana tabel dibawah ini : Tabel III.7 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kota Palopo Tahun 2008 s/d Tahun 2012


Sumber : Realisasi Laporan Perhitungan APBD Kota Palopo, 2008-2012

Dari tabel diatas, realisasi belanja daerah Kota Palopo pada tahun 2008 sebesar Rp. 359.254.921.922 terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 173.493.316.978 atau 48,3 persen yang sebagian besar merupakan Belanja Pegawai, serta Belanja Langsung sebesar

Rp 185.761.604.944 atau 51,7

persen yang lebih didominasi oleh belanja modal. Pada tahun 2012 komposisi Belanja daerah sebesar Rp. 525.772.059.998 yang sebagian besar berupa belanja tidak langsung sebesar Rp. 302.918.650.833 atau 57,6 persen yang masih didominasi oleh Belanja pegawai, sedangkan Belanja langsung sebesar Rp. 222.853.409.165 atau 42,40 % juga masih didominasi oleh belanja Modal. Proporsi belanja tidak langsung yang relatif lebih besar bila dibandingkan dengan belanja langsung mengindikasikan bahwa serapan anggaran pemerintah lebih banyak digunakan untuk belanja pegawai. Tabel III.8 Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Kota Palopo


Sumber : DPPKAD Kota Palopo, 2013

Dari data yang ada terlihat bahwa proporsi belanja tidak langsung terhadap anggaran belanja menunjukkan bahwa proporsi realisasi belanja tidak langsung terhadap anggaran belanja selama periode 2010-2012 mencapai 98,5 persen sedangkan untuk belanja langsung realisasinya mencapai 88,12 persen. 3.1.2. Neraca Daerah Pertumbuhan aset lancar dalam neraca keuangan Kota Palopo pada tahun 2009 meningkat sebesar 60,60 persen, pada tahun 2010 semakin meningkat menjadi 102,58 persen. Namun pada tahun 2011 menurun tajam menjadi negatif 22, 32 persen dan pada tahun 2012 sebesar negatif 21,14 persen. Penurunan

aset

lancar

ini

disebabkan

menurunnya

kas

dari

Rp.

27.557.390.024 pada tahun 2010 menjadi Rp. 19.752.096.765 pada tahun 2011 dan pada tahun 2012 semakin menurun menjadi Rp. 12.413.504.716. demikian juga dengan piutang dan persediaan yang mengalami pertumbuhan yang fluktuatif selama periode 2008-2012. Invetasi jangka panjang tumbuh rata-rata sebesar 57,60 persen. Invetasi ini didorong oleh invetasi permanen sebesar 65 persen dan invetasi non permanen sebesar negatif 8,31 persen. Investasi permanen ini ditempatkan di Bank Sulselbar


dan PDAM Kota Palopo. Jumlah aset tetap dalam neraca keuangan Pemerintah Kota Palopo juga mengalami peningkatan dari Rp. 384.373.717.001 menjadi Rp. 943.516.361.055 pada tahun 2012 atau rata-rata tumbuh sebesar 26 persen selama periode 2008-2012. Hutang jangka pendek dalam neraca keuangan pemerintah Kota Palopo mengalami penurunan secara nominal dari Rp 14.312.438.414 tahun 2008 menjadi Rp 13.482.628.062 pada tahun 2012 namun secara rata-rata tumbuh sebesar 1,21 persen pertahun selama 2008-2012. Perbedaan antara hutang jangka pendek dengan kewajiban jangka pendek pada tahun 2008 disebabkan Pemerintah Kota Palopo masih mempunyai Hutang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) sebesar Rp 14.166.437.723, sehingga secara total kewajiban jangka pendek Pemerintah Kota Palopo pada tahun 2008 menjadi Rp 14.312.438.414. Namun sejak tahun 2010 Pemerintah Kota Palopo tidak mempunyai utang perhitungan fihak ketiga (PFK). Pada tahun 2010, tahun 2011 dan tahun 2012 terdapat utang bunga yang merupakan bunga atas pinjaman pemerintah Kota Palopo kepada Pemerintah Pusat. Hutang jangka panjang Pemerintah Kota Palopo merupakan pinjaman pokok kepada Bank Dunia melalui pemerintah pusat dengan jangka waktu selama 15 (lima belas) tahun untuk pembangunan pasar besar (city market) Kota Palopo, sehingga terdapat kewajiban jangka panjang sampai tahun 2028. Sedangkan untuk ekuitas dana pemerintah Kota Palopo selama tahun 2008-2012 tumbuh rata-rata sebesar 29 persen yang didominasi oleh ekuitas dana lancar dan ekuitas dana investasi. Untuk lebih jelasnya mengenai neraca keuangan Kota palopo pada tahun 2008 sampai tahun 2012 dapat dilihat pada tabel berikut ini :


Tabel III.9 Pertumbuhan Neraca Daerah Kota Palopo, 2008-2012



Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palopo, 2008-2012 (diolah)


Untuk rasio keuangan daerah, rasio yang digunakan adalah rasio likuiditas dan rasio solvabilitas. Rasio likuiditas yang digunakan adalah rasio lancar (current ratio) dan Quick Ratio. Rasio lancar adalah asset lancar dibagi dengan kewajiban jangka pendek, sedang Quick Ratio adalah asset lancar dikurangi persediaan dibagi dengan kewajiban jangka pendek. Rasio solvabilitas disebut juga Ratio leverage yaitu mengukur perbandingan dana yang disediakan oleh suatu entitas dengan dana yang dipinjam dari kreditur entitas tersebut. Rasio ini dimaksudkan untuk mengukur sampai seberapa jauh aktiva entitas dibiayai oleh hutang, rasio ini menunjukkan indikasi tingkat keamanan dari para pemberi pinjaman. Adapun Rasio yang tergabung dalam Rasio Leverage adalah rasio Hutang terhadap Ekuitas (Total Debt to Equity Ratio) yang merupakan Perbandingan antara hutang – hutang dan ekuitas dalam pendanaan suatu entitas dan menunjukkan kemampuan modal sendiri dari entitas tersebut untuk memenuhi seluruh kewajibannya dan Rasio Hutang terhadap Total Aktiva (Total Debt to Total Asset Ratio) yaitu rasio yang merupakan perbandingan antara hutang (baik hutang lancar maupun hutang jangka panjang) dengan jumlah seluruh aktiva (aset). Berdasarkan formula tersebut, maka rasio likuiditas neraca keuangan Pemerintah Kota Palopo tahun 2008-2012 berikut:


adalah sebagai


Tabel III.10 Analisis Rasio Keuangan Kota Palopo NO 1

URAIAN Akti fa La nca r Kewa ji ba n Ja ngka Pendek Ra s i o La nca r (current ra ti o)

2

Akti fa La nca r Pers edi a a n Kewa ji ba n Ja ngka Pendek Ra s i o Qui ck (qui ck ra ti o)

3

Tota l Huta ng Tota l As et Ra s i o Tota l Huta ng terha da p Tota l As et

4

Tota l Huta ng Tota l Ekui ta s Ra s i o Huta ng terha da p Moda l

2008

2009

2010

2011

2012

9.442.901.686

15.165.003.471

30.720.641.355

23.809.576.432

18.820.657.268

14.312.438.414

14.923.075.978

11.810.119.998

9.651.579.241

13.482.628.062

0,66

1,02

2,60

2,47

1,40

9.442.901.686

15.165.003.471

30.720.641.355

23.809.576.432

18.820.657.268

547.389.616

1.844.189.125

1.998.275.593

2.752.863.802

2.897.968.430

14.312.438.414

14.923.075.978

11.810.119.998

9.651.579.241

13.482.628.062

0,62

0,89

2,43

2,18

1,18

14.889.955.298

15.500.592.862

37.499.612.162

53.772.155.179

55.986.637.719

406.197.899.140

552.275.398.028

791.715.007.607

944.654.778.857

1.136.628.295.409

0,04

0,03

0,05

0,06

0,05

14.889.955.298

15.500.592.862

37.499.612.162

53.772.155.179

55.986.637.719

391.307.943.842

536.774.805.166

754.215.395.445

890.882.623.677

1.080.641.657.690

0,038

0,029

0,050

0,060

0,052

sumber : DPPKAD Kota

Palopo, 2013 (data diolah)


Rasio lancar sangat berguna untuk mengukur kemampuan daerah dalam melunasi kewajiban-kewajiban jangka pendeknya. Semakin tinggi rasio berarti semakin terjamin pelunasan kewajiban jangka pendek. Dari tabel di atas, terlihat bahwa nilai rasio lancar dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 mengalami peningkatan yang cukup tinggi yang menandakan bahwa aktiva lancar daerah dapat menjamin hutang lancarnya. Rasio kewajiban terhadap aset secara langsung membandingkan kewajiban jangka panjang ditambah dengan kewajiban jangka pendek dibagi dengan asset dikurangi kewajiban (hutang jangka panjang dan jangka pendek). Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai rasio tahun 2008 sebesar 0,04, tahun 2009 sebesar 0,03, tahun 2010 sebesar 0,05, tahun 2011 sebesar 0,06 dan tahun 2012 sebesar 0,05. Semakin kecil nilai rasio ini, maka semakin baik rasio kewajiban terhadap asset, namun jika nilai rasio cukup besar atau berada diatas 0,75 maka, pihak kreditor harus berhati-hati meminjamkan memberikan kredit kepada Pemerintah daerah tersebut. Jika dilihat dari hasil tersebut menunjukkan bahwa kemampuan keuangan Pemerintah Kota Palopo selama tahun 2008-2012 cukup mampu untuk membayar utang jika Pemerintah Kota Palopo melakukan pinjaman ke kreditor. Demikian juga dengan rasio total hutang terhadap ekuitas menunjukkan angka yang sangat kecil, dimana hal tersebut menunjukkan bahwa

pemerintah

daerah

dapat

memenuhi

kemampuan modal sendiri. 3.2.

Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu


kewajibannya

dari

Dalam kurun waktu tahun 2008-2012, terutama pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2008 sampai dengan Tahun 2012, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan satuan entitas akuntansi. Hal tersebut berarti bahwa SKPD tersebut bertanggung jawab terhadap anggarannya masingmasing termasuk dalam pencatatan akuntansinya. Realisasi dari anggaran tersebut disusun dalam Laporan Realisasi Anggaran yang harus

dilaporkan

secara

fungsional

kepada

Bendahara

Umum

Daerah/Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yaitu Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) dan secara administratif harus dilaporkan kepada Pejabat Pengguna Anggaran masing-masing SKPD. Dari segi pengawasan dari rangkaian pengelolaan keuangan daerah, pada periode tahun 2008-2012, Laporan keuangan yang disusun oleh DPPKAD sebagai entitas pelaporan, menyajikan laporan keuangan yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor

71

Tahun

2010

tentang

Standar

Akuntansi

Pemerintahan (SAP). Laporan keuangan inilah yang kemudian akan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pengelolaan keuangan ini mencakup seluruh transaksi keuangan yang dikelola oleh setiap SKPD dan dikoordinir oleh DPPKAD yang mengemban fungsi sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD). Pengelolaan keuangan daerah yang dimulai dari penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah, perubahan anggaran


pendapatan dan belanja daerah, laporan semester dan

prognosis

realisasi anggaran, laporan realisasi anggaran, neraca hingga catatan atas laporan keuangan disusun secara otonomi oleh SKPD sebagai entitas akuntansi yang kemudian diverifikasi dan dikonsolidasi oleh DPPKAD sebagai entitas pelaporan menjadi Laporan Keuangan Kota Palopo. Sedangkan Laporan Arus Kas disusun secara sentralistik oleh PPKD. Pengelolaan keuangan Daerah tersebut tetap berpedoman pada aturan yang berlaku. Kebijakan akuntasi yang diterapkan dalam Pengelolan Belanja Daerah secara umum telah sesuai dengan ketentuan SAP walaupun masih terdapat beberapa kebijakan yang belum sepenuhnya mengikuti SAP. Dalam hal pelaporan dan pengawasan Laporan Keuangan Kota Palopo dapat dikatakan masih belum dapat menjadi yang terbaik. Ini dapat dilihat dari hasil opini audit BPK Kota Palopo sebagai berikut: Tabel III.11 Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Palopo Tahun 2008-2012 OPINI BPK TERHADAP LAPORAN KEUANGAN DAERAH TAHUN KOTA PALOPO 2008 WAJAR DENGAN PENGECUALIAN 2009 DISCLAIMER 2010

DISCLAIMER

2011

DISCLAIMER

2012

WAJAR DENGAN PENGECUALIAN

Sumber : DPPKAD Kota Palopo, 2013

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK pada tahun 2009 dan 2010 opini disclaimer yang diperoleh Kota Palopo lebih disebabkan lemahnya pengelolaan aset daerah saat ini, sehingga


diharapkan target kedepan pada periode tahun 2013-2018, Kota Palopo mengharapkan opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah Kota Palopo akan menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan fokus pada peningkatan kompetensi aparatur dalam menyusun laporan Keuangan serta membenahi pengelolaan aset daerah yang selama ini menjadi titik lemah dalam Laporan keuangan Daerah. 3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

`

Kebijakan umum keuangan daerah yang tergambar dalam

pelaksanaan APBD yang merupakan instrumen dalam menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan yang terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah mengacu pada aturan yang melandasinya baik Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri, Peraturan Daerah maupun Keputusan Kepala Daerah. Anggaran pemerintah daerah yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana kerja keuangan tahunan pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun yang disusun secara jelas dan spesifik serta merupakan desain teknis pelaksanaan strategi untuk mencapai tujuan daerah dalam bentuk alokasi dana. Pada tabel berikut dapat dilihat realisasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur Kota Palopo tahun 2008-2012. Tabel III.12 Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Palopo, 2010-2012



Realisasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur pada tahun 2010 sebesar Rp. 276.619.326.072 yang sebagian besar merupakan belanja tidak langsung yang mencapai 74 persen dari total belanja aparatur atau Rp. 204.349.272.234. Dari belanja tidak langsung tersebut, belanja gaji dan tunjangan menjadi belanja paling dominan yang mencapai 91 persen atau sebesar Rp. 185.626.640.126. Demikian juga pada tahun 2011 dan 2012 dimana sebagian besar belanja aparatur dialokasikan untuk belanja gaji dan tunjangan masing-masing sebesar 84 persen dan 86 persen dari total belanja tidak langsung. Tabel

berikut

menyajikan

analisis

proporsi

belanja

untuk

pemenuhan kebutuhan aparatur yaitu prosentase total belanja kebutuhan aparatur dengan total pengeluaran.


Tabel III.13 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Palopo


Untuk proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur, total belanja khusus untuk kebutuhan aparatur pada tahun 2008 mencapai 69,44% dari total keseluruhan pengeluaran kemudian meningkat signifikan pada tahun 2011 menjadi 80,17 persen dari total pengeluaran. Prosentase belanja aparatur turun sedikit ke 79,28 persen pada tahun 2012. Besarnya prosentase belanja aparatur ini mencerminkan bahwa anggaran belanja pemerintah sebagian besar dialokasikan untuk belanja aparatur dan selebihnya dialokasikan untuk belanja pembangunan sehingga hal ini hendaknya menjadi perhatian dalam penyusunan anggaran belanja pada tahun-tahun ke depan. Belanja periodik yang wajib dan mengikat merupakan pengeluaran yang wajib dibayar serta tidak dapat ditunda pembayarannya dan dibayar setiap tahun oleh pemerintah daerah seperti belanja gaji dan tunjangan pegawai, belanja penerimaan pimpinan dan anggota DPRD serta


operasional Kepala Daerah, belanja bunga, belanja jasa kantor berupa tagihan bulanan kantor seperti listrik, air, listrik dan sejenisnya, serta belanja lainnya yang bersifat wajib untuk dibayarkan setiap tahunnya. Belanja periodik prioritas utama merupakan pengeluaran yang harus dibayar secara periodik oleh pemerintah daerah dalam rangka keberlangsungan pelayanan dasar prioritas pemerintah daerah seperti pendidikan, kesehatan dan belanja sejenisnya. Tabel dibawah ini menunjukkan perkembangan pengeluaran periodik, wajib dan mengikat serta prioritas utama selama tahun 20102012.


Tabel III.14 Pengeluaran Periodik, wajib dan mengikat serta prioritas utama Kota Palopo, 2010-2012 NO A. 1 2 3 4 5 6 B. 1 2

3

4

5

C. 1 2 3

URAIAN

2010

2011

2012

269.964.734.149

218.035.946.301

248.438.437.535

Be l a nja Ga ji da n Tunja nga n 185.626.640.126 Be l a nja Pe ne ri ma a n Anggota da n Pi mpi na n 980.880.000 DPRD s e rta Ope ra s i ona l KDH/WKDH Be l a nja Bunga 68.966.194.023

214.247.710.092

238.507.256.756

821.255.000

960.925.000

1.038.058.299

3.000.000.000

800.000.000

1.401.258.910

3.813.726.000

12.491.020.000

-

559.899.910

Belanja Tidak Langsung

Be l a nja Ba ntua n Sos i a l Be l a nja Ba ntua n Ke ua nga n Be l a nja Ta k Te rduga Belanja Langsung Be l a nja honora ri um PNS khus us untuk guru da n te na ga me di s . Be l a nja Be a s i s wa Pe ndi di ka n PNS Be l a nja Ja s a Ka ntor ( khus us ta gi ha n bul a na n ka ntor s e pe rti l i s tri k, a i r, te l e pon da n s e je ni s nya )

1.100.000.000

527.664.000

1.596.629.869

4.262.683.924

58.676.284.140

55.521.444.383

-

51.837.641.736

50.074.779.249

159.090.000

102.901.754

105.000.000

4.103.593.924

6.735.740.650

5.341.665.134

6.557.945.295

11.715.425.874

57.559.216.926

5.500.000.000

9.500.000.000

45.120.596.939

1.057.945.295

2.215.425.874

376.907.231.938

283.270.175.735

315.675.307.792

Be l a nja s e wa ge dung ka ntor (ya ng te l a h a da kontra k ja ngka pa nja ngnya ) Be l a nja s e wa pe rl e ngka pa n da n pe ra l a ta n ka ntor ( ya ng te l a h a da kontra k ja ngka pa nja ngnya ) Pembiayaan Pengeluaraan Pe mbe ntuka n Da na Ca da nga n Pe nye rta a n Moda l I nve s ta s i Pe mba ya ra n Pokok Uta ng TOTAL ( A + B + C )

-

-

102.679.813.865

-

Sumber : DPPKAD Kota Palopo 2013

Belanja periodik wajib Pemerintah Kota Palopo terdiri dari :


1. belanja gaji dan tunjangan pegawai merupakan realisasi belanja untuk gaji pokok dan tunjangan pegawai sehingga wajib untuk dibayarkan. Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa selama periode 2010-2011 total belanja gaji dan tunjangan pegawai mengalami peningkatan yang cukup signifikan. 2. belanja

penerimaan

pimpinan

dan

anggota

DPRD

serta

operasional Kepala Daerah, merupakan realisasi penerimaan anggota dan pimpinan DPRD dan operasional walikota dan wakil walikota. Tahun 2010 belanja penerimaan DPRD dan Operasional Kepala Daerah sebesar Rp. 980.880.000 menurun menjadi Rp. 821.255.000 pada tahun 2011 kemudian meningkat kembali menjadi Rp. 960.925.000. 3. belanja bunga, merupakan realisasi belanja atas bunga pinjaman kepada pihak tertentu. Khusus untuk tahun 2011-2012 merupakan realisasi belanja bunga atas pinjaman kepada Bank Dunia melalui pemerintah pusat untuk pembangunan Pasar Besar (City Market) Kota Palopo. 4. Belanja Bantuan Sosial, merupakan realisasi atas bantuan sosial kepada masyarakat yang diberikan berdasarkan peraturan yang berlaku. 5. Belanja bantuan keuangan, merupakan realisasi atas bantuan keuangan kepada partai politik. 6. Belanja Tidak Terduga, merupakan realisasi atas belanja-belanja yang tidak terduga. Belanja periodik prioritas utama Pemerintah Kota Palopo terdiri dari:


1. Belanja Honorarium PNS Khusus Guru dan Tenaga Medis, berupa belanja pelayanan pendidikan gratis, pelayanan kesehatan gratis pada Dinas Kesehatan dan RSUD Sawerigading serta tambahan penghasilan

berdasarkan

kelangkaan

profesi

pada

Dinas

Kesehatan dan RSUD Sawrigading. 2. Belanja

Beasiswa

Pendidikan

PNS,

merupakan

bantuan

pendidikan bagi PNS yang melanjutkan pendidikan baik di tingkat S1 dan S2. 3. Belanja jasa kantor, berupa total keseluruhan belanja listrik, air, telepon dan sejenisnya yang dibayar setiap bulannya. 4. Penyertaan Modal Investasi, berupa penyertaan modal pemerintah kepada Bank Sulselbar Cabang Palopo dan PDAM Kota Palopo. 5. Pembayaran Pokok Utang, merupakan pembayaran pokok utang atas kegiatan-kegiatan yang belum terbayar pada tahun-tahun sebelumnya. Analisis Pembiayaan

3.2.2.

Pencapaian prinsip efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah tercermin dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) pertahunnya. SILPA per tahun diharapkan menurun baik secara nominal maupun persentasenya, dikarenakan kurang baik untuk perekonomian makro Kota Palopo, yang menggambarkan belanja pemerintah kurang diberdayakan dalam memacu pertumbuhan ekonomi daerah, sehingga belanja

pemerintah

tidak

dapat

secara

optimal

menggerakkan

pertumbuhan ekonomi. Perkembangan SILPA pertahun dapat dilihat pada tabel dibawah ini:


Tabel III.15 SILPA Kota Palopo, 2010-2012

Sumber: DPPKAD Kota palopo, Perhitungan APBD, 2013 (diolah)

Peningkatan Silpa dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012, diakibatkan

oleh adanya

alokasi

anggaran

untuk kegiatan

fisik

(Konstruksi) yang belum diserap pada akhir tahun anggaran meskipun pekerjaan telah selesai dikerjakan oleh pihak ketiga, serta kebijakan pemerintah Pusat terhadap lain-lain pendapatan daerah yang digunakan untuk pembangunan infastruktur dan operasional Pendidikan seperti dana

Penyesuaian

dan

dana

sertifikasi

guru

yang

terlambat

penyalurannya di daerah. Perkembangan

prosentase

SILPA

yang

digunakan

untuk

membiayai belanja Kota Palopo dapat dilihat pada tabel dibawah ini:


Tabel III.16 Prosentase SILPA Kota Palopo untuk Pendanaan APBD Tahun 2008-2010

TAHUN

SILPA

PENGELUARAN APBD PROSENTASE

2008

Rp

4.134.267.702

Rp

372.876.498.138

1,11%

2009

Rp

12.138.254.745

Rp

412.124.579.689

2,95%

2010

Rp

27.444.439.473

Rp

398.341.867.466

6,89%

2011

Rp

19.644.639.374

Rp

498.403.458.036

3,94%

2012

Rp

12.314.148.827

Rp

525.772.059.998

2,34%

Sumber :DPPKAD Kota Palopo, APBD, 2013)

Realisasi SiLPA selama periode 2008-2012 menunjukkan perkembangan yang fluktuatif. Silpa tertinggi terjadi pada tahun 2010 sebesar Rp. 27.4 milyar atau 6,89% dari realisasi APBD sedangkan Silpa terendah terjadi pada tahun 2008 dengan tingkat persentase 1,11 persen dari realisasi APBD atau sebesar Rp. 4,13 milyar. Tabel III.17 Defisit Rill Anggaran NO

2008

2009

2010

2011

2012

Realisasi Pendapatan Daerah

360.224.190.261

394.914.717.758

413.695.121.816

506.746.019.545

525.521.885.958

Dikurangi Realisasi

372.876.498.138

412.124.579.689

398.341.867.466

514.545.819.645

537.487.485.873

2

Belanja Daerah

359.254.921.922

386.056.041.477

383.663.586.115

498.403.458.037

525.772.059.998

3

Pengeluaran Pembiayan Daerah

13.621.576.216

26.068.538.212

14.678.281.351

16.142.361.609

11.715.425.875

Defisit Riil

(12.652.307.877)

(17.209.861.930)

15.353.254.350

(7.799.800.100)

(11.965.599.914)

1

URAIAN

Sumber :DPPKAD Kota Palopo, APBD, 2013)

Dari tabel di atas terlihat bahwa pada tahun 2008 pemerintah mengalami defisit riil yang disebabkan oleh jumlah belanja daerah yang


terdiri dari belanja dan pengeluaran pembiayaan lebih besar daripada realisasi pendapatan daerah. Hal ini berarti jumlah kewajiban pemerintah lebih banyak jika dibandingkan dengan pendapatan. Defisit riil terus terjadi sampai dengan tahun 2012 kecuali tahun 2009 dimana realisasi pendapatan lebih besar daripada kewajiban belanja dan pengeluaran pembiayaan. Defisit riil tersebut pada dasarnya akan ditutupi oleh sumbersumber pendanaan lainnya. Komposisi penutup defisit riil dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel III.18 Komposisi penutup defisit rill anggaran Tahun 2010-2012 URAIAN Si s a Lebi h Perhi tunga n Angga ra n (Si LPA) Ta hun Angga ra n s ebel umnya

PROPORSI DARI TOTAL DEFISIT RIIL 2010 2011 2012 27.444.439.473

19.644.639.374

12.314.148.827

Penca i ra n Da na Ca da nga n Ha s i l Penjua l a n Keka ya a n Da era h Ya ng di Pi s a hka n Peneri ma a n Pi nja ma n Da era h

-

-

-

924.062.689

1.546.938.361

1.814.389.095

-

-

4.635.108.837

Peneri ma a n Kemba l i Pemberi a n Pi nja ma n Da era h

-

-

-

-

-

-

Peneri ma a n Pi uta ng Da era h

sumber : DPPKAD Kota Palopo, 2013

Komposisi penutup defisit riil anggaran merupakan sumbersumber pendapatan yang diharapkan dapat menutup defisit riil anggaran. Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa sumber utama penutup defisit riil anggaran berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SIlpa) Tahun


Anggaran Sebelumnya yang tiga tahun terakhir proporsinya semakin menurun. Selain itu sumber lain yang dapat digunakan untuk menutup defisit riil adalah dari hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan . 3.3.

Kerangka Pendanaan Pendanaan program kegiatan yang akan diakomodir dalam periode

tahun 2013-2018 ini sangatlah penting untuk dikaji. Dari dasar analisis gambaran

umum

pengelolaan

keuangan

daerah

pada

periode

sebelumnya (2008-2012), maka dapat disusun suatu analisis dalam rangka pendanaan program kegiatan pada periode tahun 2013-2018. Berdasarkan potensi pendanaan, Kota Palopo mempunyai potensi pendanaan dari Pendapatan Asli Daerah dan juga didukung oleh Dana Perimbangan dan sumber-sumber pendapatan lainnya. Tabel III.19 Proyeksi Pengeluaran Periodik, wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kota Palopo, 2014-2018 (Ribu Rp.)


sumber : DPPKAD Kota Palopo, 2013 (diolah)

Berdasarkan realisasi belanja tidak langsung periode 2010-2012 yang terus meningkat, maka dengan dasar perhitungan tersebut, maka pertumbuhan

belanja

tidak

langsung

untuk

periode

2014-2018

diperkirakan tumbuh 12 persen pertahun dimana sebagian besar dialokasikan untuk belanja gaji dan tunjangan selanjutnya dialokasikan


untuk belanja penerimaan untuk anggota dan pimpinan DPRD serta operasional kepala daerah dan belanja bunga. Khusus belanja bunga yang dialokasikan merupakan bunga atas pinjaman pemerintah Kota Palopo kepada Pemerintah Pusat untuk pembangunan pasar besar (city market) yang wajib dibayar setiap tahunnya selain pinjaman pokok. Untuk honorarium PNS khusus guru dan tenaga medis rata-rata pertumbuhan

pertahun

diperkirakan

sebesar

2

persen.

Hal

ini

berdasarkan perkiraan meningkatnya jasa pelayanan kesehatan dan pendidikan pada tahun-tahun mendatang program walikota terpilih yaitu pendidikan dan kesehatan gratis paripurna sehingga berimplikasi pada bertambahnya subsidi pemerintah daerah untuk melaksanakan program tersebut. Selain itu meningkatnya status RSUD Sawerigading dari tipe C menjadi tipe B diperkirakan berimplikasi pada peningkatan layanan kesehatan. Penyertaan modal pemerintah untuk periode tahun

2014-2015

diperkirakan tetap pada angka Rp. 2.500.000.000 yang dialokasikan untuk Bank Sulselbar Palopo. Pembayaran pokok utang merupakan pembayaran pokok pinjaman kepada pemerintah pusat yang wajib dibayar setiap tahunnya berdasarkan dokumen perjanjian kerjasama. 3.3.1. Proyeksi Data Masa Lalu Dilihat dari sisi pendapatan, keuangan daerah yang berhasil adalah keuangan daerah yang mampu meningkatkan penerimaan secara berkesinambungan seiring dengan perkembangan perekonomian tanpa memperburuk alokasi faktor produksi dan keadilan serta dengan


sejumlah biaya administrasi tertentu. Salah satu indikator keuangan daerah tersebut adalah daya pajak (tax effort). Daya pajak merupakan perbandingan PAD terhadap kapasitas PAD. Kapasitas PAD sama dengan potensi PAD yaitu pendapatan yang diterima apabila seluruh potensi digunakan secara optimal, dalam hal ini PDRB. Perkembangan daya pajak (tax effort) Kota Palopo periode tahun 2008-2012, dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel III.20

Daya Pajak (tax effort) Kota Palopo, 2008-2012

TAHUN

PAD

PDRB ATAS HARGA BERLAKU (Juta Rp)

%

2008

Rp

24,906

Rp

1,394,930

1.79

2009

Rp

21,473

Rp

1,646,987

1.30

2010

Rp

28,219

Rp

1,946,848

1.45

2011

Rp

35,703

Rp

2,284,802

1.56

2012

Rp

36,214

Rp

2,637,545

1.37

Sumber: BPS Kota Palopo, DPPKAD Kota Palopo 2013 (diolah)

Dari data di atas terlihat bahwa persentase daya pajak Kota Palopo selama lima tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang masih rendah. Rata-rata daya pajak masih berkisar antara 1 – 1,8 persen dengan tingkat daya pajak tertinggi terjadi pada tahun 2008 kemudian menunjukkan kecenderungan yang semakin menurun. Hal ini berarti semakin kecil pula kemampuan pemerintah daerah dalam menjaring dananya melalui pajak. 3.3.2. Kerangka Pendanaan


a.

Kerangka Penerimaan Penghitungan kerangka pendanaan memperhatikan kerangka

penerimaan dan kerangka belanja, sebagai dasar penghitungan kapasitas riil pengelolaan keuangan daerah. Sesuai dengan analisis-analisis diatas dapat diestimasi kerangka pendanaan Kota Palopo pada tahun 2013-2018. Pendanaan tersebut terbagi

kedalam

jenis-jenis

pendapatan

sesuai

dengan

aturan

perundang-undangan yang berlaku. Tabel III.21

Estimasi Penerimaan Kota Palopo, 2013-2018 (Ribu Rp.)

Sumber : DPPKAD Kota Palopo 2013 (diolah)

Estimasi penerimaan selama lima tahun ke depan sebagian besar masih didominasi oleh dana perimbangan yang terdiri dari dana bagi


hasil pajak/bukan pajak, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus kemudian lain-lain pendapatan yang sah dan pendapatan asli daerah. b.

Kerangka Belanja Daerah Kebijakan belanja daerah tahun 2013-2018 diarahkan untuk

mendukung pencapaian sasaran program prioritas walikota terpilih dengan melalui pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif yaitu :

Pendidikan Gratis Paripurna, Kesehatan Gratis

Paripurna, Bantuan biaya pendidikan S2 dan S3 bagi PNS dan masyrakat yang memiliki prestasi akademik, mendidik 100 pemuda setipa tahun untuk dikirim menjadi pelaut, mencetak 10.000 wirausaha baru melalui pelatihan industri rumah tangga (home industri), menyalurkan bantuan permodalan sebesar Rp. 1 milyar per kelurahan, pemberian 40.000 kartu sehat kepada masyarakat, pemakaman gratis bagi masyarakat Palopo, pengurusan kartu keluarga, akte dan KTP gratis, penghapusan retribusi pasar bagi pedagang sayur mayur dan pedagang kaki lima, pemberian bantuan pukat/jaring kepada nelayan tradisional secara bertahap, pemberian insentif kepada imam masjid dan pelaku keagamaan lainnya, peningkatan insentif RT/RW, pemberian insentif bagi PNS, perluasan layanan ambulans gratis, penataan dan fasilitasi pembenahan potensi adat dan budaya, mewujudkan pemerintahan yang bebas korupsi, pemasangan pipa air bersih secara gratis untuk menjangkau rumah penduduk yang tidak mampu, menjadikan Palopo sebagai daerah kota ‘sub’ untuk jazirah Sulawesi Selatan bagian utara, pembenahan dan penataan hutan kota sebagai daya tarik pendukung pariwisata, penataan daerah pesisir melalui Program SALEMO (sampoddo-Lemolemo), mewujudkan Kota Palopo sebagai daerah bebas banjir, pemberian


santunan kematian bagi warga yang tengah berduka karena anggota keluarganya ada yang meninggal. c.

Penghitungan Kerangka Pendanaan Kapasitas riil kemampuan keuangan daerah adalah pendapatan

daerah ditambah sisa lebih riil perhitungan anggaran yang menjadi total penerimaan kemudian dikurangi dengan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama. Dari perhitungan tersebut diperoleh kapasitas riil kemampuan keuangan daerah tahun 2014 sebesar Rp. 283,5 milyar dan tahun 2018 meningkat menjadi Rp. 331.2 milyar. Gambaran kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kota Palopo tahun anggaran 2014-2018 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel III.22 Kapasitas Rill kemampuan keuangan daerah untuk mendanai keuangan daerah Kota Palopo Tahun 2014-2018 (Ribu Rp.)


sumber : DPPKAD Kota Palopo, 2013

Dari gambaran kemampuan riil keuangan daerah pada tabel diatas untuk mendanai pembangunan masih relatif kecil. Berkenaan dengan itu perlu pengawasan yang lebih proaktif dalam menjalankan semua program wajib dan prioritas yang telah dijanjikan pada rakyat.


Tabel III.23 Rencana penggunaan kapasitas rill kemampuan keuangan daerah Kota Palopo, 2014-2018 (ribu Rp.)

sumber: DPPKAD Kota Palopo, 2013

Berdasarkan tabel di atas bahwa dari rencana kapasitas riil kemampuan keuangan daerah setelah dikurangi belanja periodik yang


wajib dan mengikat serta prioritas utama dan selama tahun 2014-2018 terjadi anggaran berimbang. Dari dana yang tersedia tersebut, dapat diambil pendekatan penggunaan

dana

yang

tersedia

dengan

pendekatan

prioritas

penggunaan dana, dimana ada 3 (tiga) prioritas penggunaan dana yaitu: 1. Prioritas I, digunakan untuk alokasi pembangunan untuk program pembangunan daerah yang terkait langsung dengan Visi dan Misi Walikota. 2. Prioritas II, digunakan untuk alokasi pembangunan untuk program penyelenggaraan urusan lainnya. 3. Prioritas III, digunakan untuk alokasi Belanja Tidak Langsung Lainnya seperti Bantuan Sosial, Hibah, Tambahan Penghasilan PNS dan lain sebagainya.

Tabel III.24

Pendanaan Prioritas Kota Palopo Tahun 2014-2018 (ribu Rp.)

Sumber :DPPKAD, BAPPEDA Kota Palopo 2011 (diolah)


Pendanaan prioritas pada tabel di atas selanjutnya menjadi kebijakan alokasi anggaran berdasarkan prioritas pendanaan seperti pada tabel di bawah ini :

Tabel III.25 Kebijakan Alokasi Anggaran Pemerintah Kota Palopo, Tahun 2014-2018



KELOMPOK PRIORITAS II

2013

2014

2015

2016

2017

2018

1

Dinas Pendidikan

46,319,471,700

4,770,905,585

4,909,864,000

5,048,822,415

5,234,100,302

5,373,058,717

2

Dinas Kesehatan

11,138,197,900

3,441,703,151

3,541,946,932

3,642,190,713

3,775,849,088

3,876,092,869

3

RSUD Sawerigading

16,202,571,200

4,172,162,084

4,293,681,368

4,415,200,652

4,577,226,364

4,698,745,648

4

Dinas Pekerjaan Umum

24,413,366,552

3,771,865,132

3,881,725,282

3,991,585,431

4,138,065,631

4,247,925,780

5

Kantor Pemadam Kebakaran

2,086,285,000

2,148,873,550

2,211,462,100

2,274,050,650

2,357,502,050

2,420,090,600

6

Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya

12,143,235,000

1,876,129,808

1,930,774,365

1,985,418,923

2,058,278,333

2,112,922,890

7

Badan Perencanaan Pembangunan daerah

4,512,623,200

1,626,800,664

1,674,183,207

1,721,565,751

1,784,742,476

1,832,125,019

8

Dinas Perhubungan dan Kominfo

2,351,763,900

968,926,727

997,147,894

1,025,369,060

1,062,997,283

1,091,218,450

9

Badan Lingkungan Hidup Daerah

2,499,073,850

900,916,123

927,156,398

953,396,674

988,383,708

1,014,623,983

8,635,312,550

3,557,748,771

3,661,372,521

3,764,996,272

3,903,161,273

4,006,785,023

2,170,869,000

2,235,995,070

2,301,121,140

2,366,247,210

2,453,081,970

2,518,208,040

Dinas Kebersihan, Pertamanan 10 dan Pemakaman Dinas Kependudukan dan 11 Catatan Sipil dinas Sosial Tenaga Kerja dan 12 Transmigrasi

1,724,392,800

710,449,834

731,142,547

751,835,261

779,425,546

800,118,259

13 Dinas Koperindag Badan Penanaman Modal 14 daerah

5,054,769,100

1,041,282,435

1,071,611,049

1,101,939,664

1,142,377,817

1,172,706,431

1,076,450,000

443,497,400

456,414,800

469,332,200

486,555,400

499,472,800

15 Dinas Pemuda dan Olahraga Kantor Satuan Polisi Pamong 16 Praja

3,781,600,000

779,009,600

801,699,200

824,388,800

854,641,600

877,331,200

2,032,805,000

2,093,789,150

2,154,773,300

2,215,757,450

2,297,069,650

2,358,053,800

17 Badan Kesatuan Bangsa

1,142,000,000

470,504,000

484,208,000

497,912,000

516,184,000

529,888,000

18 Sekretariat Daerah

33,669,539,780

10,403,887,792

10,706,913,650

11,009,939,508

11,413,973,985

11,716,999,843

19 Sekretariat DPRD

10,517,267,900

8,666,228,750

8,918,643,179

9,171,057,609

9,507,610,182

9,760,024,611

1,742,134,500

717,759,414

738,665,028

759,570,642

787,444,794

808,350,408

20 Inspektorat Dinas Pendapatan Pengelolaan 21 Keuangan dan Aset Daerah

14,676,936,800

4,535,173,471

4,667,265,902

4,799,358,334

4,975,481,575

5,107,574,006

3,430,874,000

1,413,520,088

1,454,690,576

1,495,861,064

1,550,755,048

1,591,925,536

23 Kantor Pelayanan Terpadu

934,690,000

962,730,700

990,771,400

1,018,812,100

1,056,199,700

1,084,240,400

24 Kecamatan Wara

687,800,000

708,434,000

729,068,000

749,702,000

777,214,000

797,848,000

25 Kecamatan Wara Utara

647,800,000

667,234,000

686,668,000

706,102,000

732,014,000

751,448,000

26 Kecamatan Wara Selatan

476,200,000

490,486,000

504,772,000

519,058,000

538,106,000

552,392,000

27 Kecamatan Telluwanua

718,600,000

740,158,000

761,716,000

783,274,000

812,018,000

833,576,000

28 Kecamatan Wara Barat

557,000,000

573,710,000

590,420,000

607,130,000

629,410,000

646,120,000

29 Kecamatan Wara Timur

768,600,000

791,658,000

814,716,000

837,774,000

868,518,000

891,576,000

30 Kecamatan Mungkajang

471,200,000

485,336,000

499,472,000

513,608,000

532,456,000

546,592,000

31 Kecamatan Bara

592,000,000

609,760,000

627,520,000

645,280,000

668,960,000

686,720,000

32 Kecamatan Sendana Badan penanggulangan Bencana 33 daerah

466,200,000

480,186,000

494,172,000

508,158,000

526,806,000

540,792,000

1,470,772,350

605,958,208

623,607,476

641,256,745

664,789,102

682,438,370

34 Badan Ketahanan Pangan

1,166,736,000

480,695,232

494,696,064

508,696,896

527,364,672

541,365,504

35 BPMP dan KB Kantor Perpustakaan, Arsip dan 36 Dokumentasi Daerah

3,801,657,000

1,566,282,684

1,611,902,568

1,657,522,452

1,718,348,964

1,763,968,848

823,740,000

848,452,200

873,164,400

897,876,600

930,826,200

955,538,400

37 Dinas Pertanian dan Peternakan Dinas Kehutanan dan 38 Perkebunan

9,068,837,600

1,401,135,409

1,441,945,178

1,482,754,948

1,537,167,973

1,577,977,742

1,289,215,000

531,156,580

546,627,160

562,097,740

582,725,180

598,195,760

39 Dinas Pertambangan dan SDM

3,502,837,000

3,607,922,110

3,713,007,220

3,818,092,330

3,958,205,810

4,063,290,920

40 Dinas Pariwisata dan Budaya

1,744,679,500

718,807,954

739,744,108

760,680,262

788,595,134

809,531,288

41 Dinas Kelautan dan Perikanan

8,545,370,100

22 Badan Kepegawaian Daerah

PRIORITAS III

1,320,259,680

1,358,713,846

1,397,168,011

1,448,440,232

1,486,894,397

35,093,225,138

37,743,882,974

61,384,351,225

72,785,375,434

82,779,930,581


Setelah prioritas I dan II ditetapkan, maka untuk penetapan prioritas

III

untuk

belanja

tidak

langsung

yang

kemampuan

pendanaannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dijabarkan lagi tiap tahunnya selama 5 (lima) tahun perencanaan RPJMD sehingga pengalokasian pada prioritas III untuk belanja tidak langsung tersebut lebih jelas, transparan, akuntabel dan pengelokasiannya sesuai dengan perencanaan.


BAB. IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS Isu-isu strategis merupakan permasalahan mendasar yang harus diperhatikan dan direncanakan 5 (lima) tahun masa pemerintahan Walikota terpilih. Dengan mengacu pada isu-isu strategis, perencanaan lima tahun kedepan Walikota terpilih akan lebih terfokus dan responsif terhadap segala jenis tuntutan kebutuhan yang mengakar dalam masyarakat. Isu-isu strategis yang tidak terakomodir dalam perencanaan akan berkorelasi dengan kurangnya tingkat partisipasi masyarakat dan swasta dalam

proses

perencanaan,

pelaksanaan

dan

pengawasan

pembangunan. Apabila hal ini terjadi, maka sudah dipastikan bahwa pelaksanaan pembangunan itu akan mengalami kegagalan karena input perencanaan tersebut tidak berdasarkan pada realitas dan kebutuhan para pihak yaitu masyarakat dan swasta sebagai pilar utama dalam penentuan keberhasilan perencanaan pembangunan. Isu-isu strategis yang tidak terakomodir dalam bentuk perencanaan akan mengakibatkan degradasi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahnya dan yang lebih tragis lagi akan berdampak pada instabilitas dalam suatu daerah. Penelaahan secara detail mengenai isu-isu yang berkembang dalam masyarakat didasarkan pada fakta, data dan informasi yang telah dipilah-pilah, dikelompokkan dan diolah akan memudahkan dalam menentukan obyektifitas isu-isu yang berkembang sebagai bahan perencanaan

lima tahun ke depan. Penentuan isu-isu strategis yang

obyektif diharapkan dapat mewakili semua permasalahan yang terjadi sehingga dari isu-isu strategis yang terakomodir akan menimbulkan


multiplier effect dalam menyelesaikan permasalahan pokok seperti kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah. Analisis isu-isu strategis merupakan salah satu bagian terpenting dalam dokumen RPJMD karena menjadi dasar utama visi dan misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Oleh karena itu, penyajian hasil analisa ini harus dapat menjelaskan butir-butir penting isu-isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan dalam 5 (lima) tahun mendatang. Jika isu-isu strategis ini tidak ditangani maka tujuan dan sasaran menjadi sulit tercapai. Untuk itu, penyajian isu-isu strategis perlu dilakukan untuk mengatasi permasalahan pembangunan daerah. 4.1

PERMASALAHAN PEMBANGUNAN Permasalahan pembangunan di era informasi yang dihadapi

dewasa ini sangatlah kompleks. Dengan kemajuan teknologi informasi, masyarakat dan swasta dapat mengakses berbagai informasi dengan mudah dan cepat melalui media yang tersedia. Perkembangan pembangunan yang terjadi pada daerah lain akan segera diketahui oleh masyarakat daerah lainnya begitu pula sebaliknya. Hal ini akan berkorelasi dengan tingkat kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks sebagai akibat adanya daerah pembanding berdasarkan informasi yang diperoleh. Perkembangan teknologi informasi berdampak pada kewajiban pemberian pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang lebih cepat, tepat dan murah. Untuk itu, diperlukan suatu perencanaan yang terintegrasi, komprehensif, realistis dan sistimatis baik pada level Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah sekitarnya.


Permasalahan pembangunan jika diurai satu persatu tidak akan ada habis-habisnya karena bersifat sistemik. Namun untuk lebih memfokuskan pembangunan

penulisan yang

dalam

dokumen

dimaksud

adalah

ini,

permasalahan

permasalahan

pada

penyelenggaraan pemerintahan daerah yang relevan dan berdasarkan analisa serta merujuk pada identifikasi permasalahan pembangunan daerah dalam perumusan rancangan awal RPJMD. Setidaknya dokumen RPJMD ini dapat menjadi solusi dalam pemecahan masalah (problem solving) pembangunan di tingkat lokal dan regional. Permasalahan

pembangunan

daerah

pada

hakekatnya

disebabkan adanya kesenjangan (gap expectation) antara kinerja pemerintah daerah pada saat ini dengan rencana yang telah disusun dan keinginan yang akan dicapai pada masa yang akan datang. Dokumen RPJMD sebagai pengejawantahan visi dan misi Walikota terpilih merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD dengan memperhatikan kekuatan (strength), kelemahan (weakness), peluang (opportunities), dan ancaman (threaths) yang dihadapi Kota Palopo. Identifikasi

permasalahan

pembangunan

diperlukan

dalam

perumusan tujuan pembangunan lima tahunan yang tertuang dalam perumusan sasaran RPJMD. Perumusan permasalahan pembangunan dapat diverifikasi dari informasi pada gambaran umum daerah dan sumber informasi lainnya yang relevan. Berdasarkan hasil analisis permasalahan pembangunan untuk masing-masing aspek dan urusan, serta kesepakatan dari para pemangku kepentingan maka permasalahan pembangunan jangka menengah Kota Palopo adalah sebagai berikut:


A.

Aspek Kesejahteraan Rakyat Secara umum, perkembangan perekonomian Kota Palopo dari tahun ke tahun semakin meningkat. Namun di sisi lain ada beberapa isu dalam aspek kesejahteraan rakyat antara lain : 1. Ketimpangan distribusi pendapatan antar wilayah kecamatan. Dengan adanya ketimpangan distribusi pendapatan antar wilayah mengakibatkan perkembangan wilayah hanya terfokus pada wilayah

kecamatan perkotaan saja. Sedangkan untuk

wilayah kecamatan luar kota diprediksikan akan mengalami penurunan. Apabila hal ini terjadi, tenaga kerja produktif akan mengarah

ke

kota.

Solusinya,

sektor

pertanian

perlu

dioptimalkan dengan cara memaksimalkan teknologi pertanian, pertanian yang mengarah ke sektor jasa seperti agro wisata dan agro bisnis serta pemasarannya sehingga pendapatan petani tetap meningkat. 2. Pendapatan Perkapita masih di bawah rata-rata nasional. Pada tahun 2011, PDRB per kapita di Kota Palopo mengalami peningkatan yang cukup pesat dibandingkan tahun sebelumnya. PDRB per kapita mencapai Rp. 15,187.440,selama setahun atau Rp. 1,265,620,- per bulan. Persentase peningkatannya hingga 15,40 persen jika dibandingkan tahun sebelumnya. Konsekuensi dari perkembangan sektor jasa adalah laju pertumbuhan penduduk yang cenderung semakin meningkat baik secara natural maupun dari migrasi penduduk. Hal tersebut


dapat mengakibatkan

pengangguran semakin tinggi jika

lapangan pekerjaan yang tersedia tidak mampu menampung peningkatan

jumlah tenaga

pendapatan

menjadi

tidak

mencerminkan

peningkatan

karena

tidak

berasal

peningkatan

kesejahteraan

kerja.

Akibatnya dari

peningkatan

produktivitas tapi dari peningkatan jumlah penduduk yang tidak terkendali. 3. Rendahnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palopo dalam 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang terus meningkat. Namun demikian, kontribusi PAD ini masih sangat rendah dibandingkan total APBD yakni hanya sekitar 6,66 %. Dengan demikian, pembiayaan pembangunan Kota Palopo masih sangat tergantung pada sumber dana dari luar ( Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi ) dalam bentuk Dana Perimbangan dan Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak. Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, Kota Palopo memiliki peluang untuk meningkatkan nilai pajak daerah dan retribusi daerah. Dengan berlakunya Undang-Undang Pajak Daerah

dan

Retribusi

Daerah,

Pemerintah

Kota

Palopo

berpeluang meningkatkan penerimaan pajaknya dari PBB dan BPHTB.

Melalui

program

intensifikasi

terhadap

potensi

pendapatan yang sudah ada, juga masih terbuka peluang pengembangannya. 4. Kualitas Pendidikan Yang Masih Rendah


Salah satu urusan wajib yang diserahkan kepada pemerintah daerah adalah pendidikan. Penyerahan urusan pendidikan ini dimaksudkan agar semua pihak yang terkait dalam daerah diharapkan mempunyai perasaan dan tanggung jawab yang besar terhadap pencapaian tujuan pendidikan itu sendiri. Berhubung urusan pendidikan menyangkut persoalan hajat hidup orang banyak yakni dalam upaya mencerdaskan kehidupan

bangsa,

maka

kegagalan

pendidikan

pada

hakekatnya merupakan kegagalan bagi kita semua. Kegagalan dalam mengelola pendidikan akan berbanding lurus

dengan

kegagalan

dalam

menyiapkan

kader-kader

penerus bangsa. Kebodohan dan ketidakberdayaan sebagai dampak dari kegagalan penanganan pendidikan merupakan sumber bencana besar yang dapat menimbulkan permasalahanpermasalahan lain di belakang hari. Untuk itu, urusan pendidikan tidak boleh dilaksanakan dengan setengah hati, ia harus ditangani secara lebih profesional, terpadu dan terarah dengan tidak

mengeyampingkan

peran

serta

masyarakat

dalam

pengawasannya. Menyadari hal tersebut, Pemerintah Kota Palopo bertekad untuk memajukan sektor pendidikan pada semua level yaitu dengan menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai, menyediakan tenaga pengajar yang berkualitas, membebaskan biaya-biaya yang berkaitan dengan operasional sekolah dari tingkat SD hingga SLTA dan perbaikan sistem belajar – mengajar yang semua itu berorientasi pada mutu


pendidikan. Bahkan untuk memberikan spirit pendidikan bagi masyarakat,

Pemerintah

Kota

Palopo

telah

menjadikan

wilayahnya sebagai pusat pendidikan di Luwu Raya. Hal ini ditandai dengan hadirnya beberapa perguruan tinggi baik negeri maupun swasta. Upaya Pemerintah Kota Palopo dalam memajukan pendidikan telah dapat membuahkan hasil seperti Angka melek huruf sebesar 97,37 %, angka rata-rata anak sekolah sebesar 9,8 tahun, angka partisipasi murni sebesar 77,78 % dan angka partisipasi kasar sebesar 85,86 %. Namun masih banyak pula kendala yang dihadapi antara lain : a. Ketimpangan pembangunan gedung sekolah antar wilayah kecamatan. Adanya ketimpangan pembangunan sekolah antara satu kecamatan dengan kecamatan lainnya yang lebih terfokus pada kecamatan dalam pusat pelayanan Pemerintah Kota seperti Kecamatan Wara, Kecamatan Wara Timur dan Kecamatan Wara Utara, khususnya bagi jenjang pendidikan dasar. Rentang jarak yang relatif jauh ini menimbulkan biaya dan waktu yang cukup menyusahkan bagi masyarakat. b. Kondisi sekolah dan rasio murid terhadap ruang kelas belum memenuhi standar pendidikan. Secara umum, rasio jumlah gedung dengan jumlah penduduk untuk pendidikan dasar mencapai angka 101,88 dan pendidikan menengah mencapai angka 51,06. Artinya 1(satu) SD dan SMP secara rata-rata dapat menampung peserta didik


101,88 dan SMA secara rata-rata dapat menampung peserta didik sebanyak 51,06 peserta didik. Berdasarkan angka rasio tersebut, daya tampung peserta didik bagi pendidikan dasar dan pendidikan menegah sudah mencapai standar yang diharapkan. Permasalahan

yang

sangat

urgen

untuk

dicarikan

pemecahannya adalah standarisasi sarana dan prasarana sekolah

yang

belum

dilakukan.

Adanya

standarisasi

ini

dimaksudkan untuk memberikan kenyamanan disamping mutu bagi para peserta didik. Hal itu tentu disesuaikan dengan tingkat kebutuhan sekolah pada masing-masing level pendidikan. Kondisi gedung sekolah yang tidak memadai, halaman sekolah tempat bermain peserta didik yang sempit dan prasarana pendukung lainnya seperti meja dan kursi terutama bagi anak sekolah dasar yang belum disesuaikan dengan kondisi fisik peserta didik, merupakan hambatan dalam memaksimalkan pencapaian tujuan pendidikan. Kondisi tersebut sangat dirasakan terutama bagi sekolah yang agak berjauhan dengan pusat layanan Pemerintah Kota Palopo. Sementara itu, dalam kasus tertentu rasio jumlah murid terhadap

ruang

kelas

belum

mencerminkan

aspek

proposionalitas. Ada beberapa sekolah terutama sekolah yang berdekatan

dengan

pusat

layanan

pemerintahan

yang

mempunyai murid melebihi daya tampung kelas yang tersedia. Terlebih lagi pada sekolah yang berstandar internasional. Sementara di sisi lain, terdapat beberapa sekolah yang berada


sedikit jauh dengan pusat layanan pemerintahan yang masih kekurangan murid. 5. Rendahnya jumlah penduduk yang memiliki sertifikat hak milik atas tanah. Jumlah penduduk yang memiliki tanah berdasarkan sertifikat hak milik atas tanah di Kota Palopo berjumlah 1.520 jiwa dari total jumlah penduduk sebanyak 147.677 jiwa, dengan luas tanah sekitar 246,52 M² atau sekitar 1,03 persen dari total jumlah penduduk. Persentase tertinggi penduduk yang memiliki sertifikat hak milik atas tanah terdapat di Kecamatan Wara Barat sebesar 2,08 persen dan yang terendah di Kecamatan Sendana sekitar 0,23 persen. Rendahnya persentase penduduk yang memiliki tanah berdasarkan hak milik atas tanah dapat mencerminkan tingkat kesejahteraan

masyarakat,

khususnya

masyarakat

yang

bergerak pada sektor pertanian masih rendah. Kepemilikan tanah berdasarkan hak milik atas tanah dapat menjadi aset untuk mendapatkan modal usaha sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 6. Masih kurangnya lapangan kerja Kesempatan kerja merupakan hubungan antara angkatan kerja

dengan

kemampuan

penyerapan

tenaga

kerja.

Pertambahan angkatan kerja harus diimbangi dengan investasi yang dapat menciptakan lapangan kerja, sehingga akan menyerap angkatan kerja.


Untuk Kota Palopo, rasio usia kerja yang bekerja mencapai angka 17,24 persen atau 1,126 orang dari total angkatan kerja sebanyak 6.528 orang. Hal ini berarti 82,75 persen atau sekitar 5.402 orang usia kerja masih menganggur. 7. Masih Tingginya Angka Kriminalitas. Keamanan, ketertiban dan penanggulangan kriminalitas merupakan

suatu

prioritas

untuk

mewujudkan

stabilitas

penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik apabila pemerintah dapat memberikan

rasa

aman

terhadap

masyarakat,

menjaga

ketertiban dalam pergaulan masyarakat, serta menanggulangi kriminalitas sehingga kuantitas dan kualitas kriminalitas dapat diminimalisir. Angka kriminalitas yang terjadi di Kota Palopo masih sangat tinggi, sementara penanganan kriminalitas ini belum sesuai dengan yang diharapkan. Sampai saat ini penanganan kasus kriminalitas baru mencapai angka 40 persen dari total jumlah berbagai bentuk kriminalitas. Prosentase

penyelesaian

kasus

kriminalitas

yang

terendah adalah kasus pencurian motor yaitu sekitar 37,93 persen. Sedang penyelesaian kasus kriminalitas tertinggi adalah kasus pemerkosaan dengan persentase penyelesaian kasus sebesar 100 persen. Masih lemahnya penanganan kasus kriminalitas ini akan menjadi pemicu terhadap terjadinya tindakan kriminalitas lainnya yang dapat mengarah terhadap instabilitas Kota Palopo. Hal ini dapat diminimalisir dengan


berbagai pendekatan diantaranya pendekatan keagamaan sehingga dapat menciptakan manusia yang berakhlak. 8.

Bidang budaya seni dan olah raga Permasalahan di bidang budaya, seni dan olahraga yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Palopo antara lain : a. Lunturnya nilai-nilai budaya dalam masyarakat. Nilai–nilai budaya yang baik akan dapat membangkitkan semangat bagi pemerintah dan masyarakat dalam memacu kemajuan daerahnya. Untuk itu nilai-nilai budaya harus tetap dipertahankan dan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sebagai salah satu bekas kerajaan tertua di Sulawesi Selatan, sudah tentu Kota Palopo sangat kaya dengan nilai-nilai budaya yang masih dapat dilihat sampai sekarang ini. Salah satu hasil karya yang sangat besar dan sudah mendunia adalah karya sastra I Lagaligo. Namun sangat disayangkan nilai-nilai lokal tersebut belum secara maksimal dijadikan pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Ada beberapa nilai-nilai budaya yang sudah semakin memudar dalam masyarakat seperti istilah sipakatau’, sipakainge’ dan sipakalebbi’. Istilah tersebut hanya merupakan kenangan sejarah begitu harmonisnya kehidupan bermasyarakat pada saat itu. Namun sangat disayangkan, nilainilai seperti itu belum dapat ditransformasikan dalam kehidupan pemerintahan dan kemasyarakatan

pada saat ini. Sehingga

tidak mengherankan dalam proses interaksi antara pemerintah dengan masyarakat dan masyarakat dengan masyarakat secara


vertikal

maupun

horisontal

sering

terjadi

gesekan

yang

mengarah kepada konflik fisik. b. Kurangnya grup kesenian Secara keseluruhan, Kota Palopo hanya memiliki grup kesenian sebanyak 12 kelompok. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan kesenian di Kota Palopo belum sesuai dengan standar sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010. Berdasarkan standar yang ada, jumlah grup kesenian per sepuluh ribu penduduk masih menunjukkan angka 80 persen. Ini berarti masih membutuhkan 3 grup kesenian untuk dapat mencapai standar yang ada. Sementara itu, gedung kesenian sebanyak 2 buah yang berada di Kecamatan Wara Timur dan Kecamatan Sendana menunjukkan angka 13 persen dari total kebutuhan gedung kesenian. Ini berati masih memerlukan 13 gedung kesenian dengan ketententuan seluruh gedung kesenian tersebut harus dimanfaatkan secara optimal. B. Aspek Pelayanan Umum 1. Kinerja Pelayanan Dasar Masyarakat Masih Rendah Profesionalitas dan integritas SDM aparatur pemerintah masih perlu ditingkatkan. Ditambah dengan rendahnya kualitas data base pemerintahan dari sisi pemutakhiran data dan akses publik serta sarana dan prasarana pemenrintah masih terbatas. Sejalan dengan hal tersebut perlu terus dilakukan upaya reformasi birokrasi melalui peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).


Disamping itu juga dirasakan belum optimalnya kelembagaan dan tata laksana, pengawasan aparatur, produk hukum, pengelolaan aset dan arsip secara baku serta tuntutan adanya peningkatan transparansi dalam pengadaan barang dan jasa serta pelayanan perijinan. 2. Pelayanan Kesehatan Yang Masih Rendah. Sebagaimana

pendidikan,

bidang

kesehatan

juga

merupakan urusan wajib yang perlu mendapatkan perhatian khusus dalam pelaksanaan otonomi daerah. Untuk menciptakan produktifitas kerja sudah tentu hal itu harus dibarengi dengan tingkat kesehatan yang memadai. Pembangunan kesehatan tidak berdiri sendiri melainkan saling terkait dengan bidang-bidang lainnya seperti bidang ekonomi, bidang pendidikan, tata ruang, lingkungan hidup dan lain sebaginya. Ketika pendapatan seseorang rendah, maka ia rentan dengan kesehatannya. Orang yang berpendapatan rendah akan mengkonsumsi nilai gizi yang rendah pula. Begitu pula halnya dengan masyarakat yang mempunyai tingkat pendidikan yang rendah akan rentan dengan kesehatannya disebabkan karena ketidaktahuannya. Permasalahan pembangunan kesehatan yang paling nampak hanya bersifat sektoral belaka dengan tidak melibatkan sektor-sektor lain untuk terlibat di dalamnya. Apabila hal ini terjadi, maka pembangunan kesehatan diarahkan hanya kepada penanganan orang sakit bukan bersifat preventif. Padahal


pengobatan yang baik adalah dengan melakukan tindakan preventif. Secara khusus, permasalahan kesehatan yang ada di Kota Palopo adalah sebagai berikut : a.

Masih tingginya Kejadian Luar Biasa (KLB) Kejadian Luar Biasa (KLB) seperti wabah penyakit

Demam Berdarah Dengue (DBD) dan diare disebabkan kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang kesehatan. Disamping itu adanya sanitasi yang buruk akan memperparah derajat kesehatan masyarakat. Berdasarkan data yang ada, kejadian KLB kasus DBD sebanyak 362

kasus

dengan 2 orang meninggal dunia, serta frekuensi KLB sebanyak 5 kali. Sementara itu, untuk kasus diare sebanyak 6.123 kasus. Kejadian tersebut disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat dalam

pengentasannya.

Untuk

penanganannya tidak boleh

mengentaskan

KLB

ini,

bersifat parsial yaitu hanya

ditangani oleh Dinas Kesehatan sendiri melainkan secara lintas sektoral dan partisipasi masyarakat yang lebih intensif. b.

Rasio jumlah balita dengan keberadaan Posyandu belum ideal. Berdasarkan data yang ada, jumlah balita di Kota Palopo

tahun 2010

sebanyak 16.941 jiwa. Sementara itu jumlah

posyandu yang tersedia sebanyak 141 unit. Sesuai dengan standar nasional bahwa rasio posyandu terhadap balita adalah 1 banding 100 jiwa. Jika jumlah posyandu di Kota Palopo sebanyak 141 unit, berarti secara maksimal akan menangani


balita sebanyak 14.100 jiwa. Artinya, masih terdapat kekurangan posyandu sebanyak 29 unit. c. Rasio jumlah penduduk dengan keberadaan rumah sakit belum ideal. Jumlah penduduk Kota palopo sebesar 147.677 Jiwa. Sementara itu jumlah Rumah sakit sebanyak 5 unit. Berdasarkan ketentuan lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun

2008,

Pengendalian

tentang dan

Tahapan

Tata

cara

Penyusunan,

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah dinyatakan bahwa perbandingan jumlah rumah sakit terhadap jumlah penduduk per 10.000 penduduk. Dengan demikian perbandingan jumlah rumah sakit terhadap jumlah penduduk per 10.000 sebesar 0,34. Apabila hasilnya dibawah 1 berarti tidak ideal. Dengan hasil 0,34 yang didapatkan oleh Kota Palopo, berarti rasio jumlah rumah sakit terhadap jumlah penduduk Kota Palopo belum ideal. Dari hasil tersebut di atas, sudah dapat diprediksikan bahwa pelayanan rumah sakit tidak dapat dilakukan secara optimal

berhubung

daya

tampung

yang

begitu

besar

dibandingkan dengan jumlah rumah sakit yang tersedia. d. Masih banyaknya keluhan masyarakat tentang pelayanan kesehatan. Keluhan

masyarakat

tentang

pelayanan

kesehatan

terutama di RSUD Sawerigading Palopo terkait masalah keramahan petugas, lambatnya penanganan pasien, kebersihan


dan sanitasi RS, sering ditolaknya pasien karena kapasitas RS yang minim, dan sarana prasarana kesehatan yang kurang memadai. Hal ini menunjukkan masih lemahnya manajemen rumah sakit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Disamping itu, ada beberapa pasien Jamkesmas dan jamkesda masih mengeluarkan biaya pembelian obat dan bahan habis pakai yang seharusnya tidak lagi mengeluarkan biaya karena sudah disubsidi dari pemerintah. 2. Kerawanan terhadap Bencana Alam. Wilayah Kota Palopo memiliki tingkat kerawanan terhadap bencana alam antara lain banjir dan longsor yang rawan terjadi di sebelah barat Kota Palopo, dan bencana abrasi yang rawan terjadi di sebelah timur Kota Palopo. Wilayah sebelah barat didominasi dengan topografi mulai dari curam sampai dengan sangat curam, sedangkan wilayah sebelah timur merupakan pesisir pantai Kota Palopo dengan vegetasi mangrove yang kurang. Wilayah rawan bencana banjir dan longsor

sering

terjadi

terutama

pada

Kecamatan

Sendana,

Kecamatan Mungkajang, Kecamatan Wara Timur dan Kecamatan Wara Barat serta Kecamatan Telluwanua. Sementara itu, rawan abrasi sering terjadi pada kecamatan Telluwanua, Kecamatan Bara, Kecamatan Wara Utara, Kecamatan Wara Timur dan Kecamatan Wara Selatan. 3. Infrastruktur Jalan Panjang jalan keseluruhan di Kota Palopo sepanjang 321.476 km dengan keadaan jalan rusak sepanjang 39.092 km. Sementara itu, ada beberapa wilayah yang belum mendapatkan akses jalan antara


lain dari Sendana, Tandung, Bitti, Mawa, Palipu, Padang Lambe, Sumarambu, Lemarrang dan Marobo dengan total jalan sepanjang 54 Km. Kondisi jalan yang rusak serta terdapatnya beberapa wilayah yang belum menerima akses jalan menimbulkan permasalahan pembangunan pada sektor ekonomi dan sektor pembangunan lainnya. 4. Infrastruktur Air Bersih Air bersih merupakan salah satu kebutuhan dasar bagi setiap individu. Namun, masyarakat di Kota Palopo hingga saat ini belum seluruhnya terlayani air bersih. Hal ini dapat dilihat dari perbandingan jumlah rumah tangga yang ada di Kota Palopo sebanyak 28.604 rumah dengan jumlah yang sudah terlayani sebanyak 19.076 rumah atau sebesar 33,31 persen dan yang belum terlayani sebanyak 9.528 rumah atau sebesar 66,69 persen. C. Aspek Daya Saing 1. Iklim Investasi Peluang investasi bagi Kota Palopo sebenarnya cukup besar. Secara sumber daya alam Kota Palopo memiliki potensi yang cukup membanggakan terutama pada sektor perikanan, pariwisata, sektor industri perdagangan, dan sektor konstruksi perumahan. Namun potensi-potensi tersebut belum dapat dijadikan peluang investasi bagi pelaku ekonomi dan tentunya jika tidak dipromosikan akan menjadi tidak berharga. Di sisi lain, data base yang tersedia termasuk hubungannya dengan peluang investasi daerah sekitar belum cukup akurat.


2. Tumpang Tindih Penggunaan Lahan. Tumpang tindih penggunaan lahan terutama terjadi pada kawasan lindung dengan kawasan peruntukan pertambangan. Berdasarkan kondisi geologi Kota Palopo, wilayah ini memiliki beberapa jenis bahan tambang mineral. Namun letak kandungan bahan tambang ini berada dalam kawasan lindung, baik kawasan hutan lindung, kawasan hutan konservasi dan kawasan ruang terbuka hijau. Faktor lain yang menjadi pembatas dalam pengelolaan bahan tambang adalah wilayah kandungan bahan tambang tersebut berada didalam cathcmant area (daerah tangkapan air) beberapa daerah aliran sungai di Kota Palopo yang sebagiannya digunakan menjadi sumber air baku PDAM. 3. Belum Terciptanya Interkoneksitas dengan Wilayah Hinterland. Keberhasilan pembangunan Kota Palopo tidak lepas dari interkoneksitas dengan wilayah sekitarnya. Namun dalam hal ini belum dilakukan. Padahal membangun sinergitas pelaksanaan pembangunan dengan wilayah hinterland Kota Palopo merupakan suatu hal yang penting, mengingat posisi geostrategis kota yang merupakan simpul dari beberapa kegiatan perdagangan dan jasa yang berasal dari dalam dan luar Kota Palopo. Peranan Kota Palopo dalam pembangunan regional disebelah Utara Provinsi Sulawesi Selatan mutlak ditingkatkan guna memperkuat fungsinya sebagai salah satu kawasan andalan di Sulawesi Selatan, sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. 4. Sumber Daya Energi


Sebagai

konsekuensi

Kota

Jasa,

Kota

Palopo

akan

membutuhkan daya listrik yang akan selalu meningkat. Penggunaan listrk pada masa yang akan datang perlu dipikirkan dalam upaya mengantisipasi berkembangnya sektor industri dan perumahan yang akan meningkat disebabkan adanya migrasi ke kota. Selama lima tahun kedepan jumlah rumah tangga yang memerlukan daya listrik diperkirakan sebesar 37.286 unit. 4.2 ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS Analisis isu-isu strategis merupakan salah satu mekanisme dan bagian penting dari tahapan yang harus dilalui dalam menyusun RPJMD. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis akan meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Isu strategis merupakan salah satu pengayaan analisis lingkungan eksternal terhadap proses perencanaan. Jika dinamika eksternal, khususnya selama lima tahun yang akan datang diidentifikasi dengan baik,

maka

pemerintahan

daerah

akan

dapat

meningkatkan

pelayanannya kepada masyarakat. Pemerintah daerah yang tidak menyelaraskan diri secara sepadan atas isu strategisnya akan menghadapi kegagalan dalam melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya atau gagal dalam melaksanakan pembangunan daerah. Rumusan isu strategis dapat diperoleh dengan melakukan analisis berbagai fakta dan informasi yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis. Selain itu, telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala


Daerah terpilih serta RPJM Nasional juga merupakan hal yang harus dijadikan acuan. Sumber lain bagi informasi atau isu strategis dari lingkungan eksternal seperti dari masyarakat, swasta, perguruan tinggi dan lain-lain baik skala regional, nasional dan internasional yang berkorelasi atau mempengaruhi tujuan jangka menengah juga merupakan unsur penting yang perlu diperhatikan dan menjadi masukan dalam menganalisis isuisu strategis pembangunan jangka menengah daerah. Setelah melakukan analisa secara internal terhadap permasalahan yang

telah

dikemukakan

pada

pembahasan

sebelumnya,

dan

memperhatikan faktor-faktor eksternal maka isu-isu strategis Kota Palopo antara lain adalah : a. Isu Internasional, terdiri dari : 1. Pencapaian Target Millenium Development Goals (MDGs) MDGs adalah komitmen global bagi seluruh negara anggota PBB yang ditetapkan pada tahun 1990 untuk malaksanakan 8 tujuan pembangunan demi memenuhi kebutuhan dasar penduduk dunia yang ditargetkan untuk dipenuhi pada tahun 2015. Indonesia merupakan salah satu anggota PBB berkomitmen untuk melaksanakan kebijakan yang telah dicetuskan dalam MDGs tersebut. Hal itu didasari bahwa program yang terkandung di dalam MDGs tersebut relevan dengan program nasional terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar. Adapun kedelapan tujuan pembangunan milenium terdiri dari: a. Menghilangkan angka kemiskinan absolut dan kelaparan; b. Memberlakukan pendidikan dasar yang universal;


c. Mengembangkan kesetaraan dan pemberdayaan perempuan; d. Menurunkan angka kematian anak; e. Memperbaiki kesehatan maternal; f. Memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit lainnya; g. Menjamin kesinambungan lingkungan hidup; dan h. Membangun kemitraan global untuk pembangunan 2. Pemanasan Global (Global Warming) Pemanasan global merupakan isu internasional yang menuntut peran pemerintah dalam hal penanggulangan dan pengendaliannya. Pemanasan

global

adalah

meningkatnya

kandungan

gas

karbondioksida diudara, yang 5 % diantaranya berasal dari pengrusakan hutan (deforestasi) dan pengurangan luas kawasan hutan secara permanen (forest degradation).

Dalam rangka

penanggulangannya maka Indonesia menetapkan target penurunan efek gas rumah kaca sebesar 26 % pada tahun 2020 dengan melakukan program – program reforestasi dan perbaikan lingkungan hidup.

Dalam konteks pembangunan di Kota Palopo, partisipasi

penurunan efek gas rumah kaca dapat dilakukan dengan menjaga proporsi

luas

kawasan

hutan

terhadap

luas

wilayah

dan

pengembangan pola pemberdayaan masyarakat dalam perbaikan lingkungan hidup. b. Isu Nasional, terdiri dari : 1. Posisi Kota Palopo dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 - 2025 ;

jika merujuk pada

RPJPN 2005 – 2025 maka target yang akan dicapai untuk periode RPJMD Kota Palopo 2013 – 2018 antara lain perbaikan kualitas


sumber daya manusia, peningkatan daya saing perekonomian dan pencapaian

pembangunan

yang

berkelanjutan

termasuk

percepatan pembangunan infrastruktur wilayah, pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup 2. Posisi Kota Palopo dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) ; salah satu kawasan andalan di Provinsi Sulawesi Selatan dalam RTRWN adalah Kota Palopo dengan sektor unggulan antara lain pariwisata, pertanian, perkebunan dan perikanan.

Mengingat kondisi wilayah Kota Palopo yang tidak

memungkinkan berperan maksimal sebagai kawasan budidaya untuk sektor pertanian, perkebunan dan perikanan, maka pelayanan pada ketiga sektor ini difokuskan pada pelayanan jasa pertanian, perkebunan dan perikanan terhadap wilayah hinterland – nya. Sedangkan untuk sektor kepariwisataan, dilakukan dengan memaksimalkan pemanfaatan potensi lokal Kota Palopo guna memantapkan wilayah ini sebagai salah satu destinasi wisata lingkup regional dan nasional. 3. Posisi Kota Palopo dalam Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) ; Kota Palopo termasuk dalam koridor ekonomi Sulawesi dalam MP3EI.

Tema utama pembangunan

ekonomi pada koridor ini adalah pusat produksi dan pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, dan pertambangan nikel nasional. Peran Kota Palopo cukup mendukung sebagai pusat pengolahan hasil pertanian, perkebunan dan perikanan sehingga hasil produksi dari daerah hinterland dapat diolah di Kota Palopo.


c. Isu Regional Isu Regional yaitu posisi Kota Palopo dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Selatan

2008

–

2028

;

dalam

rangka

menjaga

sinergitas

pembangunan antar wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan, maka Kota Palopo tetap berpedoman pada target yang harus dicapai dalam RPJPD Sulawesi Selatan 2008 – 2028 dengan isu strategis antara lain : 1. Menyediakan fasilitas pelayanan untuk pemenuhan hak-hak dasar masyarakat

diharapkan

semakin

membaik,

dalam

bentuk

peningkatan standar pelayanan minimal untuk kesehatan dan pendidikan, termasuk untuk perumahan, sanitasi dan air bersih. 2. Peningkatan produksi setiap kawasan andalan selain dibutuhkan untuk

meningkatkan

pendapatan

masyarakat

lokal,

juga

diperlukan untuk menjaga kontinuitas aliran barang di pelabuhan dan di bandara. Restrukturisasi kawasan andalan pada tahapan pembangunan ini memasuki babak baru, berupa penekanan pada upaya-upaya peningkatan kualitas interkoneksitas fungsional antar kawasan--berupa keterkaitan industrial--yang mewujud dalam bentuk keterkaitan ke depan (fordward linkage) dan atau keterkaitan kebelakang (back-ward link age). 3. Upaya-upaya untuk menjaga atau bahkan meningkatkan daya dukung lingkungan. 4. Keberadaan berbagai industri strategis memberikan kontribusi yang semakin signifikan terhadap pembentukan PDRB Sulawesi Selatan, secara langsung oleh kegiatan industri itu sendiri,


sedangkan secara tidak langsung memicu berkembangnya sektor jasa di Sulawesi Selatan d. Isu Lokal Berdasarkan permasalahan dan analisa terhadap isu – isu strategis lingkup internasional, nasional, regional dan lokal diatas, maka yang menjadi isu strategis pembangunan Kota Palopo dalam RPJMD 2013 – 2018 antara lain : 1. Lingkungan Hidup Peningkatan intensitas pemanfaatan lahan Sebagai konsekuensi status Palopo sebagai kota otonom, maka permasalahan yang dihadapi oleh Kota Palopo hampir sama dengan kota-kota lain yamg ada di berbagai daerah. Salah satu isu yang dihadapi oleh Kota Palopo adalah peningkatan intensitas pemanfaatan lahan. Hal ini sangat logis seiring dengan meningkatnya kebutuhan penduduk akan sarana dan prasarana untuk aktifitas perkotaan. Kondisi demikian sangat berpengaruh terhadap kondisi fisik kota yang pada gilirannya akan terjadi pengembangan fisik kota baik secara intensif maupun ekstensif. Kondisi demikian bukan saja terjadi di Kota Palopo tetapi terjadi di semua kota-kota yang sedang berkembang. Konversi dan alih fungsi kawasan hutan Alih fungsi dan konversi lahan ke peruntukan lainnya merupakan salah satu isu strategis yang berdampak negatif bagi lingkungan. Konversi lahan fungsi lindung ke lahan budidaya (industri, pertanian, permukiman dan lainnya), akan menimbulkan dampak


negatif bagi fungsi hidroorologis hutan. Fungsi hidroorologis ini dipengaruhi oleh antara lain oleh jenis vegetasi, tanah, bentangan alam dan iklim. Berubahnya komposisi tutupan vegetasi hutan menyebabkan

kerusakan

siklus

air.

Akibatnya

di

musim

penghujan apabila intensitas curah hujan tinggi, akan terjadi banjir dan di musim kemarau ketika intensitas curah hujan yang sangat rendah, akan terjadi kekeringan. Erosi dan sedimentasi terjadi sebagai akibat perubahan tutupan lahan di kawasan hutan. Ketersediaan

air

tanah

juga

turut

terpengaruh

akibat

terganggunya keseimbangan fungsi ekologis hutan. Kondisi demikian banyak terjadi di Kota Palopo seiring dengan perkembangannya. Meningkatnya tekanan pada ruang terbuka hijau Berdasarkan UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, penyediaan ruang terbuka hijau (RTH) di kawasan perkotaan minimal adalah sebesar 30% dari total kawasan. Jumlah RTH tersebut dibagi atas 20% RTH publik (non privat) dan 10% RTH privat. Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dimaksud meliputi; fasilitas olahraga, open space, penghijauan halam rumah (privat), penghijauan

jalan,

lahan

konservasi/jalur

hijau

di

sekitar

waduk/sungai/pantai dan peruntukan kuburan. Meningkatnya kebutuhan lahan untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasararana perkotaan menyebabkan tekanan pada ruang terbuka hijau. Berkurangnya ruang terbuka jihau (bervegetasi) dan bentukan

ruang

terbuka

lainnya,

akan

berdampak

pada

berkurangnya kenyamanan serta kesegaran lingkungan kota. Hal


tersebut antara lain dapat dirasakan dalam bentuk suhu yang relatif tinggi, meningkatnya kebisingan, meningkatnya kadar pencemaran di lingkungan fisik kota, berkurangnya kesuburan tanah dan berkurangnya ketersediaan oksigen. Pengembangan kota akan berpengaruh terhadap lingkungan fisik kota, terutama perubahan guna lahan dari areal non terbangun berubah menjadi kawasan terbangun. Perubahan guna lahan yang terjadi akan berakibat pada penurunan kualitas lingkungan alam seperti berkurangnya daerah resapan air, perubahan drainase alam dan ekosistem lingkungan. Perubahan-perubahan seperti ini perlu diantisipasi untuk mengurangi kemungkinan resiko

yang

dapat

terjadi

sebagai

akibat

dari

aktivitas

pembangunan tersebut dengan mengarahkan pembangunan berdasarkan daya dukung lahannya. Kota Palopo dalam perkembangannya saat ini juga tidak terlepas dari permasalahan demikian, mengingat Kota Palopo adalah merupakan salah satu kota di Provinsi Sulawesi Selatan yang mengalami perkembangan yang cukup pesat Meningkatnya pemanfaatan lahan wilayah pesisir dan laut yang tidak tertata dengan baik Pertumbuhan penduduk yang tinggi dan pesatnya kegiatan pembangunan di pesisir bagi berbagai peruntukan (pemukiman, pelabuhan, pembangunan infrastruktur jalan, dan lain-lain), maka tekanan ekologis terhadap ekosistem dan sumberdaya pesisir dan laut semakin meningkat pula. Meningkatnya tekanan ini


tentunya dapat mengancam keberadaan dan kelangsungan ekosistem dan sumberdaya pesisir dan laut. Meningkatnya tekanan pada wilayah DAS Kota Palopo memiliki DAS Latuppa dan DAS Salubattang yang merupakan Wilayah Straregis Nasional. Kondisi kedua DAS tersebut saat ini sudah memprihatinkan dimana sudah terjadi pendangkalan

serta

banyak

terjadi

kegiatan

budidaya

disepanjang DAS tersebut. Jika kondisi wilayah tangkapan airnya tidak diperhatikan dan budidaya yang terdapat disepanjang DAS tersebut tidak dikendalikan maka kualitas air akan terus menurun melebihi ambang batas baku mutu air sesuai PP No. 82 Tahun 2001 (parameter: TSS, TDS, fosfat, BOD, COD, nitrat, coliform). Kualitas sumber mata air dan sungai-sungai utama Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, maka kebutuhan air juga semakin meningkat baik untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari maupun untuk kebutuhan lainnya. Peningkatan kebutuhan air tersebut perlu diiringi dengan ketersediaan air baku yang memadai serta memenuhi syarat kualitas. Keterbatasan air baku baik air permukaan, air hujan maupun air tanah diakibatkan antara lain oleh pembangunan dan perubahan tata guna lahan di DAS bagian hulu, yang sering kurang mempertimbangkan kelestarian ekosistem disekitarnya. Hal ini diperburuk dengan perubahan iklim global dimana terjadi peningkatan suhu bumi dan semakin panjangnya musim kemarau 2. Sumber Daya Manusia Rendahnya kualitas SDM


Meskipun dalam lima tahun terakhir, kualitas sumber daya manusia

di Kota Palopo

kuantitatif,

khususnya

telah mulai meningkat

jika

dilihat

dari perkembangan data

Indeks Pembangunan Manusia, namun kapasitas dan daya saing dimiliki kapasitas

daerah-daerah

daya

jika

saing

yang

secara kualitatif

sumber daya manusia yang

relatif masih lemah dan

secara

lebih

dibandingkan

sumber maju

dengan

daya manusia khususnya

dari

dengan

Kabupaten/Kota dari bagian barat Indonesia khususnya Pulau Jawa dan Bali. IPM yang merupakan indeks kumulatif yang terdiri dari tiga komponen utana yakni pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Sebagai indeks komposit indikator tersebut merupakan angka rata – rata dan sederhana yang dapat dipergunakan untuk melihat mutu manusia secara umum

dalam lingkup daerah

tertentu dan periode

tertentu.

waktu

yang

pengolahan data Susenas 2006 diperoleh

Dari

hasil

informasi bahwa

IPM Kota Palopo sudah mencapai sekitar 74,50. Komponen utama

dalam

Indeks

Pembangunan Manusia

adalah

Pendidikan, Kesehatan dan Ekonomi, tiga komponen tersebut ditunjukkan dengan yakni Usia Harapan Hidup (AHH), Angka Melek Huruf ( AMH), Rata – Rata lama sekolah dan rata – rata pengeluaran riil, Angka Melek Huruf (AMH) 97,30 % pengeluaran riil Rp.621.400 per orang/bulan dan Usia Harapan Hidup (UHH) 71,60 Tahun serta

rata – rata lama sekolah 9,20 tahun

sehingga jika dilihat berdasarkan IPM Propinsi Sulawesi Selatan, maka

IPM Kota Palopo berada pada peringkat 3 (Tiga),


setelah Kota Makassar dan Pare-Pare,

dan secara Nasional

IPM Kota Palopo berada pada peringkat ke-50. Permasalahan dari pemetaan

indikator-indikator IPM adalah kontribusi tiga

komponen tersebut belum merata, kontribusi pembentukan IPM lebih banyak diberikan kesehatan,

oleh

sedangkan

komponen

pendidikan

dan

komponen kemampuan daya beli

masyarakat masih rendah sehinggadiperlukan langkahlangkah percepatan

strategis

yang

mendorong pelaksanaan ekonomi

keluarga,

produktivitas

akan

program-program

Mendorong

ekonomi

dilakukan

keluarga,

program

antara

lain

pemberdayaan peningkatan

Mendorong pelaksanaan

program strategis Pronal Kesra Mandiri sebagai bagian dari upaya pembentukan keluarga mandiri. 3. Pendidikan Rendahnya kualitas pendidikan Kondisi ini terlihat dari

kondisi yang belum mampu

memenuhi kebutuhan kompetensi peserta didik. Hal tersebut terutama disebabkan pendidik

baik

oleh

secara

belum

meratanya

kuantitas maupun

kualitas

kualitas

serta

kesejahteraan pendidik yang juga masih rendah. Disamping itu, fasilitas belajar juga belum tersedia secara memadai. Pada saat yang sama masih banyak peserta didik yang tidak memiliki

buku

pelajaran.

Pelaksanaan

desentralisasi

dan

otonomi pendidikan belum sepenuhnya dapat dilaksanakan karena belum mantapnya pembagian peran dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan termasuk kontribusi


peran pihak swasta yang masih terbatas anggaran

pendidikan,

serta

dalam penyediaan

belum terlaksananya standar

pelayanan minimal yang seharusnya ditetapkan dengan acuan umum dari pemerintah pusat. Disamping itu efektivitas peran dan fungsi dewan pendidikan dan komite sekolah juga belum optimal. Dengan dan

adanya

ditetapkannya Undang-undang Nomor

tentang agar

amandemen Undang-Undang Dasar

Sistem Pendidikan Nasional yang

dana

pendidikan

selain

gaji

1945

20 Tahun 2003 mengamanatkan

pendidik

dan

biaya

pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20 persen dari APBN

dan minimal 20 persen dari APBD, serta mewajibkan

pemerintah

dan

pemerintah

pendidikan dasar

gratis,

daerah

menyelenggarakan

anggaran pendidikan

ke depan

akan menjadi salah satu bidang prioritas dan diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan secara umum.

Kondisi

pembangunan bidang pendidikan di Kota Palopo sebagai hasil pelaksanaan kebijakan pembangunan

daerah yang

bertumpu pada pengembangan kualitas sumber daya manusia pada periode yang lalu, secara umum memperlihatkan kondisi yang lebih baik jika dilihat pada beberapa indikator seperti indikator

akses

mendukung

dan

mutu,

berbagai

penyelenggaraan

kebijakan

berbagai

yang

program

pembangunan bidang pendidikan yang telah dilaksanakan antara lain pemerataan dan perluasan akses pendidikan, serta

memberikan

peserta

didik

dari

kesempatan

yang

berbagai

golongan


sama

bagi

masyarakat

semua yang

berbeda baik secara sosial ekonomi, gender, lokasi tempat tinggal dan tingkat kemampuan intelektual serta kondisi fisik dengan memberikan subsidi pelayanan pendidikan khususnya pendidikan formal dalam bentuk Bantuan operasional Sekolah (BOS) dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah di tingkat SD dan SMP, sedangkan pada tingkat SMA diberikan subsisi terbatas dalam bentuk Bantuan Khusus Murid (BKM) khusus murid tidak mampu sebanyak 3.247 orang APBN

dan

APBD

pendidikan non

Kota

Palopo.

yang dibiayai dari

Pada penyelenggaraan

formal sebagai alternatif untuk memperoleh

akses pendidikan,

juga

telah berkembang ditandai dengan

terbentuknya Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. kebijakan-kebijakan

yang

pelayanan pendidikan

berpihak

telah

pada

memberikan

Hasil dari

pengembangan hasil

positif

terutama terhadap terbukanya akses pelayanan pendidikan. Di Kota Palopo

indikasi berkembangnya

tingkat pelayanan

pendidikan terlihat dari meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) diatas rata-ata standar nasional terutama pada tingkat sekolah dasar, pada tahun 2007 APK TK

baru mencapai

25,89%,

122,21%,

SMP/MTs

APK telah

SD/MI

telah mencapai

mencapai

115,41%,

APK

APK SMA/MA/SMK

mencapai 94,26%, demikian pula jika dilihat dari Angka Partisipasi Murni (APM), APM SD/MI mencapai 105,75%, APM SMP/MTs mencapai 98,62%, APM SMA/MA/SMK mencapai 73,25%, sehingga secara relatif Kota Palopo telah dinyatakan


tuntas

dalam

program

Wajib

Belajar Pendidikan Dasar 9

Tahun. Memperoleh pendidikan memang merupakan salah satu hak dasar

warga negara, terutama pendidikan yang bermutu dan

dengan biaya terjangkau. Mutu pendidikan harus dapat dilihat dan diukur dari berfungsinya out put dari semua fungsi-fungsi pendidikan. Pendidikan harus mampu menciptakan manusia yang

berkualitas

inteleqtual,

yang

tidak

memiliki wawasan,

saja

memiliki

pengetahuan,

kecerdasan keterampilan,

penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan berpijak pada tata nilai religius, budaya dan adat.

sehingga upaya

memberikan layanan pendidikan yang bermutu dan dapat dijangkau (murah) merupakan salah satu amanah konstitusional yang telah dijabarkan ke dalam strategi pembangunan nasional dan harus diakselerasikan dalam kebijakan pembangunan di daerah.

Permalasahan

umum

yang

dihadapi

pengembangan pendidikan Kota Palopo adalah,

dalam

meskipun

akses pelayanan pendidikan telah berada di atas standar nasional sebagaimana terlihat dari data APK, namun masih terdapat anak usia sekolah tingkat menengah yang belum atau tidak bersekolah, pada pendidikan anak usia dini baru dapat diakses sekitar 35,79 % sehingga masih tersisa sekitar 64,21 % anak usia dini yang belum terlayani pendidikan PAUD itupun baru mencakup layanan PAUD di Kecamatan pusat kota, sedangkan di kecamatan-kecamatan yang terletak di pinggir kota belum


dapat dilayani, pada

sisi lain angka buta aksara penduduk

Kota Palopo masih tersisa 2,1 % atau kurang lebih 2.626 orang. 4. Kesehatan Rendahnya pelayanan kesehatan Berdasarkan indikator

mutu

kesehatan

yang

digambarkan

dengan indikator Usia Harapan Hidup (UHH) Kota Palopo yang telah mencapai rata-rata

lebih dari 70 tahun. Kondisi ini

sejalan dengan semakin baiknya kualitas pelayanan kesehatan dan semakin baiknya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas, yang didukung oleh sarana dan prasarana pelayanan kesehatan. Pada tahun 2006 sarana kesehatan masyarakat (puskesmas) telah tersedian di sembilan Kecamatan.

Dari puskesmas yang ada tersebut

1

unit

merupakan puskesmas perawatan KIA, dan 2 unit puskesmas dengan rawat inap umum dan semua puskesmas telah disiapkan sebagai puskesmas dengan unit gawat darurat (UGD). Puskesmas Pembantu berjumlah 22 unit yang tersebar di 21 kelurahan, pondok bersalin ada di 8 kelurahan sedang pos pelayanan terpadu yang ada sebanyak 126 buah, dan hanya 44 posyandu

yang

telah

purnama

dan

mandiri.

Dari

7

puskesmas semua telah memiliki puskesmas keliling berupa kendaraan roda 4. Sarana dan prasarana pelayanan kesehatan juga telah cukup tersedia antara lain

dengan keberadaan

sarana rumah sakit dan klinik yang ada di Kota Palopo terdiri dari rumah sakit pemerintah 1 unit, rumah sakit milik TNI 1 unit,


rumah sakit swasta 1 unit, sedang klinik milik swasta ada 2 unit, milik Polri 1 unit, dan rumah bersalin 3 unit, laboratorium klinik swasta 1 unit.

Jumlah tenaga kesehatan dari Puskesmas dan

Rumah Sakit baik Pemerintah, swasta maupun dari TNI/Polri relatif cukup tersedia dimana dari 7 Puskesmas memiliki tenaga tetap sebanyak 116 orang, Rumah Sakit Umum Sawerigading Palopo sebanyak 165 orang, Rumah Sakit Tentara sebanyak 16 orang, tempat pelayanan kesehatan Polri/swasta 46 orang. Distribusi tenaga kesehatan ditempat pelayanan Pemerintah sebanyak 306 yang terinci dapat dilihat sebagai berikut : tenaga medik 33 orang, tenaga perawat 157 orang, tenaga bidang 66, tenaga farmasi/apoteker 12 orang, tenaga sanitarian 4 orang, tenaga kesehatan masyarakat 4 orang, tenaga gizi 10 orang, tenaga terapi fisik 4 orang, tenaga teknisan medis sebanyak 14 orang, dan selebihnya tenaga lainnya sebanyak 48 orang. Namun demikian permasalahan umum yang dihadapi dalam pembangunan kesehatan

secara nasional dan juga di daerah

adalah

munculnya beberapa penyakit menular baru yang

biasa

disebut emerging diseases seperti flu burung, SARS,

dan meningkatnya kembali kejadian beberapa penyakit antara lain

malaria,

tuberkulosis,

polio,

campak,

leptospirosis,

Human Immuno Deficiency Virus (HIV), lepra, demam berdarah dengue, anthrax, Japanase B. encephalitis, merupakan

tantangan

pengembangan

dan

yang

yang

memerlukan penelitian,

penerapan

teknologi. Selain itu terdapat

filariasis

Ilmu

pengetahuan

dan

juga beberapa penyakit yang


masih terabaikan (neglected diseases) seperti kusta, frambusia dan taeniasis/cysticercosis. depan

Tantangan

dalam permasalahan

yang

dihadapi

ke

kesehatan di Indonesia adalah

beban ganda penyakit yang digambarkan dengan masih tingginya sindrom

kejadian metabolik

penyakit menular (penyakit

kronik

dan meningkatnya seperti

penyakit

kardiovaskuler, obesitas dal lain-lain) serta degeneratif, samping

di

itu disparitas status kesehatan berdasarkan tingkat

sosial ekonomi yang masih akan menjadi masalah hingga tahun 2025,

serta terjadinya mobilisasi penduduk (people movement)

yang tinggi. 5. Pertumbuhan Penduduk Meningkatnya migrasi penduduk Fenomena mobilitas penduduk yang diperkirakan akan terus mengalami peningkatan di wilayah Kota Palopo seiring dengan perkembangan kotanya, mengingat Kota Palopo saat ini menjadi salah satu tujuan migrasi penduduk khususnya pencari kerja. Kondisi demikian harus disikapi dengan arif dan demokratis, tanpa pembatasan yang bersinggungan dengan hak azasi manusia. Pemerintah Kota Palopo harus mampu merumuskan kebijakan dalam upaya mengarahkan dan merangsang mobilitas penduduk ini ke arah yang memberikan dampak positif, meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa tingginya arus migrasi ke wilayah Kota Palopo ini akan meningkatkan beban kota baik secara sosial, ekonomi maupun lingkungan Tingginya laju pertumbuhan penduduk


Meskipun secara nominal Palopo telah berada di penduduk

bawah

nasional,

kependudukan

pertumbuhan penduduk di Kota belum

dalam rendahnya

laju

pertumbuhan

tertatanya

rangka

pembangunan, pemerintahan, berkelanjutan;

rata-rata

administrasi

membangun

dan

sistem

pembangunan

kualitas pemuda;

dan

yang

rendahnya

budaya olahraga di kalangan masyarakat dan pembinaan prestasi olahraga yang belum terprogram secara terpola Kesejahteraan sosial masyarakat relatif masih rendah Hal tersebut antara lain tercermin dari anak maupun lanjut usia yang terlantar,

kualitas penanganan penyandang masalah

kesejahteraan sosial (PMKS) dan korban bencana alam dan sosial masih rendah. Dalam pembangunan pemberdayaan perempuan, permasalahan mendasar yang terjadi selama ini adalah rendahnya partisipasi perempuan dalam pembangunan, disamping masih adanya berbagai bentuk praktek diskriminasi terhadap perempuan. Permasalahan mendasar lainnya adalah masih

terdapatnya

kesenjangan

partisipasi

politik

kaum

perempuan yang bersumber dari ketimpangan struktur sosiokultural masyarakat. Dalam konteks, sosial, kesenjangan ini mencerminkan perempuan

masih

terbatasnya

akses sebagian

besar

terhadap pendidikan yang lebih tinggi, dan

keterlibatan dalam kegiatan publik yang lebih luas.


6. Pengarusutamaan Gender Rendahnya kualitas hidup dan peran perempuan Hal tersebut dapat dilihat dari masih tingginya tindak kekerasan terhadap

perempuan

dan

anak,

serta

lemahnya

kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender anak,

dan

temasuk ketersediaan data, dan rendahnya tingkat

partisipasi masyarakat.

Pemahaman,

penghayatan,

dan

pengamalan ajaran agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa

dan

bernegara

masih

memprihatinkan.

Ajaran

agama belum sepenuhnya diaktualisasikan dalam kehiduan agama secara nyata. Perilaku masyarakat yang cenderung negatif seperti perilaku asusila, praktik KKN, penyalahgunaan narkoba, dan perjudian sering muncul ke permukaan 7. Ekonomi Produktivitas ekonomi yang masih rendah Sektor

pertanian

perekonomian

merupakan

penduduk Kota

sektor

Palopo,

utama

dalam

penduduk

yang

bekerja di sektor pertanian sebanyak 12.261 jiwa (31%), dan dilihat dari kontribusi sektor terhadap pembentukan PDRB terlihat bahwa

sektor pertanian secara umum

masih

menjadi kontributor terbesar dalam pembentukan PDRB yakni sekitar 36,37 %, keadaan ini didukung oleh potensi lahan pengembangan

pertanian

dan

dukungan

wilayahwilayah

hinterland, dapat diuraikan bahwa potensi pengembangan lahan pertanian Kota Palopo seluas 24.752 Ha, terdiri dari lahan


sawah seluas 2.964 ha, tegal / kebun seluas 3.116 ha, pekarangan seluas 3.027, hutan rakyat seluas 737 ha, hutan negara seluas 9.227 ha, perkebunan seluas 2.218 ha dan rawarawa seluas 4 ha. Dan

bila dilihat dari luasnya lahan

pengembangan tahun 2006, terdapat sebanyak 2.964 Ha lahan sawah, 1.146 ha lahan kering, lahan jagung, 1.564 Ha lahan buah-buahan, dan 179 ha lahan sayur-sayuran. Dukungan lainnya adalah dukungan infrastruktur sarana dan prasarana pengembangan pertanian khususnya lahan padi sawah telah didukung oleh infrastruktur irigasi, dengan jenis irigasi sebagai berikut, luas sawah yang telah didukung

dengan

irigasi

setengah teknis sebanyak 850 ha, sawah dengan irigasi sederhana

sebanyak 846

ha,

sawah dengan

irigasi desa

sebanyak 965 ha, dan irigasi tadah hujan sebanyak 305 ha. Rendahnya

produktivitas

hasil

pertanian

dapat

pula

dilihat dari rata-rata produksi padi yang baru mencapai 4,25 ton/Ha, produksi pada tahun 2006 sebesar 22.645,44 ton dari luas areal sawah seluas 5.322 Ha sementara jika dibandingkan dengan produksi padi di tempat lainnya di Sulawesi Selatan telah mencapai 8 ton/HA, produktivitas hasil tambak baru mencapai 4,7 ton/ha jumlah produksi ikan tambak pada tahun 2007 berjumlah 7.400 ton dari areal lahan tambak seluas 1.556 Ha,

kondisi

ini

masih

lebih

rendah

jika dibandingkan

dengan produktivitas hasil tambak pada daerah lainnya di Sulawesi

Selatan,

produktivitas


tanaman

kakao

di

Kota

Palopo tahun 2006 baru mencapai 300-400 kg ton/ha dari luas areal panen 1.410 Ha. Produktivitas ekonomi masyarakat yang terbatas juga dapat dilihat dari prosentase Penduduk miskin absolut di Kota Palopo.

berdasarkan data BPS tahun 2006 terlihat bahwa

sebagian besar tidak memiliki pekerjaan atau sedang mencari pekerjaan (menganggur) yakni sekitar 43,71%, yang bekerja di sektor

informal

sekitar 40,14%

pekerja sektor

informal

memiliki tingkat produktifitas yang rendah dan terbatas sehingga dapat dikategorikan setengah pengangguran, disamping sifat pekerjaan yang tidak tetap, Sedangkan sisanya bekerja di sektor formal sekitar 16,15%,

kelompok ini sesungguhnya

telah

berproduksi namun pendapatannya belum dapat memenuhi kebutuhan hidup secara layak.

Penduduk miskin di Kota

Palopo kebanyakan di sektor non pertanian, selain sebagai nelayan, buruh lepas dan harian, pedagang kecil, sedangkan di sektor pertanian mereka pada umumnya merupakan petani dengan

lahan

yang

terbatas,

tradisional. Penduduk miskin sektor

formal dan

nelayan

dengan

sarana

di Kota Palopo yang bekerja di

informal bidang pertanian 24,25%,

sedangkan sisanya di bidang non pertanian 31,25%.

Upaya

untuk mendorong peningkatan produktivitas sektor pertanian, pengembangan

sektor

pertanian

permasalahan pokok antara lain, lahan

pertanian

ke

non

dihadapkan

meningkatnya

pertanian

alih

pada fungsi

dapat menyebabkan

menurunnya ketersediaan air dan daya dukung prasarana irigasi,


rendahnya produktivitas dan mutu komoditas pertanian, serta rendahnya kemampuan dan akses petani terhadap sumber daya produktif. Sementara itu terdapat ketidakseimbangan tingkat pemanfaatan

sumber

daya

kelautan

dan perikanan antar

kawasan; adanya kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang ilegal dan merusak, belum optimalnya pengembangan perikanan budidaya, meningkatnya kerusakan lingkungan

di

dukungnya,

kawasan

dan

pesisir yang

belum

menurunkan

daya

regulasi

dalam

lengkapnya

pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan, termasuk penegakan hukum.

Pada

sisi

lain

produktivitas

ekonomi

daerah juga dipengaruhi oleh kondisi terbatasnya kesempatan kerja. Berdasarkan

data Badan

Pusat

Statistik

tahun 2007

tingkat pengangguran terbuka di Kota Palopo mencapai 11,4 % dan mengalami penurunan rata-rata setiap tahun, pada tahun 2003 mencapai 14,42 %. pencari

kerja

sementara

1 % setiap

Tingginya jumlah

kesempatan kerja yang tersedia

terbatas antara lain dapat dilihat dari jumlah pencari kerja yang berhasil ditempatkan. Pada tahun 2003 jumlah pencari kerja sebanyak 3.912 orang yang berhasil ditempatkan sebanyak 166 orang atau 4,2 %, pada tahun

2007

jumlah

terdaftar

orang

dan

sebanyak

10.060

pencari

yang berhasil

ditempatkan sebanyak 1.206 orang atau 11,9% demikian

terjadi

peningkatan

kemampuan

menempatkan pencari kerja sebesar 7,7 %. 8. Profesionalisme Aparatur


kerja

dengan dalam

Kemampuan sumber daya aparatur dalam menginplementasikan ilmu, memanfaatkan pengetahuan dan teknologi juga masih

rendah.

Salah

satu indikator

kelemahan

tersebut

adalah belum adanya standar pelayanan yang baku terhadap semua jenis pelayanan publik, disamping itu sebagai tanggapan terhadap tuntutan reformasi birokrasi adalah penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik yang berbasis pada prinsip transparansi,

partisipatif,

lembaga–lembaga

dan

swadaya

akuntabilitas.

masyarakat

Kehadiran

sebagai

mitra

pemerintah menjadi sebuah peluang dalam menyelenggarakan tata pemerintahan yang baik 9. Infrastruktur Perbaikan kesejahteraan rakyat sangat ditentukan oleh dukungan infrastruktur sarana dan prasarana daerah pelayanan

sosial

dasar

dan penyediaan

berupa sarana infrastruktur yang

meliputi transportasi, ketenagalistrikan, energi, sumber daya air, perumahan, pelayanan air minum, dan penyehatan lingkungan, kondisinya

belum

terpenuhi

secara

merata,

sebagaimana

telah digambarkan bahwa sarana dan prasarana inprastruktur masih

belum terdistribusi

infrastruktur investasi

secara

mendatang dihadapkan pembangunan

dan

merata. pada

Pembangunan tingginya

biaya

terbatasnya kemampuan

pemerintah untuk menyediakan karena keterbatasan sumber pendanaan. Pada bertanggungjawab pemeliharaannya,

sebagian

infrastruktur, pemerintah masih

terhadap misalnya

pembangunan pembangunan


dan

jalan, jaringan

irigasi, air bersih dan irigasi, serta listrik perdesaan. Pada sebagian lain, penyediaan dan pembangunan beberapa jenis infrastruktur

sebenarnya dapat

dilakukan

sepenuhnya

oleh

swasta seperti jalan lingkar, pembangkit tenaga listrik, dan telekomunikasi 10. Kesenjangan Pembangunan Paradigma Pembangunan nasional dan daerah yang bertumpu pada pembangunan ekonomi di masa lalu, memang telah menghasilkan berbagai kemajuan yang cukup berarti namun sekaligus juga mewariskan berbagai permasalahan yang mendesak untuk dipecahkan. Titik berat pembangunan masa lalu kepada yang tinggi

tercapainya tingkat pertumbuhan ekonomi

telah menciptakan

peningkatan

pendapatan

perkapita, pertumbuhan ekonomi, peningkatan investasi dan pembangunan infrastruktur akan tetapi pembangunan ekonomi yang sangat berorientasi kepada peningkatan produksi, tanpa disertai oleh pembangunan dan perkuatan insitusi-insitusi baik institusi publik keuangan

yang

maupun

insitusi

pasar

seharusnya berfungsi

terutama

institusi

melakukan

alokasi

sumber daya secara efisien dan bijaksana. Bahkan proses pembangunan ekonomi yang ditopang oleh sistem represi dan ketertutupan telah melumpuhkan berbagai insitusi strategis seperti sistem hukum dan peradilan untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan,

sistem politik

untuk

terciptanya

mekansime kontrol dan keseimbangan (check and balances),


dan

sistem

sosial

yang

diperlukan

untuk

memelihara

kehidupan yang harmonis dan damai. Hasil dari pembangunan ekonomi yang dicapai justru menimbulkan

akibat negatif dalam bentuk kesenjangan antar

golongan pendapatan, antar wilayah, dan

antar

kelompok

masyarakat. Di Kota Palopo kondisi yang dimaksud sangat terlihat

dari

kenyataan,

bahwa

meskipun

pendapatan

perkapita penduduk Kota Palopo setiap tahun mengalami peningkatan hingga pada tahun 2007 telah mencapai Rp.7,2 Juta/kapita,

namun ketimpangan distribusi pendapatan masih

cukup dalam, jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan masih tinggi yakni mencapai 14,50 % dari jumlah penduduk 133.990 jiwa dengan rata-rata pendapatan perkapita Rp. 1,8 juta s/d

2 juta / kapita/tahun. Kondisi perubahan

kebijakan ekonomi secara nasional memang sangat rentan terhadap meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan. Kesejahteraan

masyarakat

sangat

dipengaruhi

oleh

kemampuan ekonomi untuk meningkatkan pendapatan secara adil

dan

merata.

Perubahan

kebijakan ekonomi

nasional

dengan alasan mengantisipasi akibat krisis ekonomi yang berlangsung sejak tahun 1998 telah memberikan pelajaran yang sangat mahal namun berharga bagi bangsa Indonesia. Secara nasional krisis telah memaksa Indonesia melakukan perubahan yang perlu dalam

rangka koreksi kelemahan dan

kesalahan

masa lalu. Ekonomi, politik, sosial dan hukum mengalami transformasi dan reformasi menuju kepada suatu sistem baru


yang diharapkan akan

lebih

berkeadilan,

handal,

dan

berkelanjutan. Perubahan kebijakan nasional terutama kebijakan menyangkut pemenuhan hak hidup orang banyak seperti bahan bakar minyak, memberikan pengaruh yang sangat besar dan berat

bagi

berlangsungnya

pembangunan

di

daerah.

Kesenjangan pembangunan pembangunan antar wilayah dalam daerah dapat pula dijumpai pada titik-titik strategis seperti menyangkut ketimpangan antara wilayah pesisir, kota, dan pegunungan.

wilayah

perkotaan

dengan wilayah pedesaan

(pesisir dan pegunungan), antar kebijakan maupun antar pelaku yang menyebabkan optimalisasi input terhadap output tidak dapat

terpenuhi.

Dengan

kondisi

demikian,

keserasian

pembangunan daerah merupakan tantangan bagi Pemerintah Kota

Palopo

dalam memfasilitasi

kebijakan

keserasian

pembangunan daerah, fasilitasi penyusunan strategi keserasian pembangunan daerah, dan fasilitasi interaksi multi pelaku dalam keserasian pembangunan daerah dan fasili tasi keserasian pengelolaan pembangunan daerah


BAB. V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN 5.1. Visi Semangat untuk mengantarkan daerah menuju keadaan yang lebih baik menjadi inti dari gagasan yang tercantum dalam visi setiap daerah. Dalam RPJMD ini rumusan visi menggambarkan harapan dan gagasan ideal yang akan dicapai oleh Pemerintah Kota Palopo yang didukung masyarakat Kota Palopo pada akhir tahun 2018. Berdasarkan ketentuan Permendagri 54/2010, visi RPJMD adalah rumusan visi Walikota dan Wakil Walikota terpilih yang diselaraskan dan diserasikan dengan subtansi Visi Pembangunan Jangka Panjang Daerah, subtansi Visi Pembangunan Jangka Panjang dan Jangka Menengah Provinsi Sulawesi Selatan, dan Nasional serta kaitan sinergisnya dengan dokumen perencanaan lainnya Dengan mengacu pada hasil proses penyelasaran dan penyerasian subtansi visi tersebut, maka visi RPJMD Kota Palopo periode 2013-2018 dirumuskan sebagai berikut : “Terwujudnya Palopo Sebagai Kota Pendidikan, Jasa, Niaga Dan Agroindustri Yang Berwawasan Agama, Budaya Dan Lingkungan Yang Terkemuka Di Indonesia” Dalam rumusan visi ini terdapat tiga pokok pikiran sebagai subtansi utama, yakni Terwujudnya Palopo, Kota pendidikan, jasa, niaga dan agroindustri yang berwawasan agama, budaya dan lingkungan, dan Terkemuka di Indonesia. Penjelasan masing-masing pokok visi adalah sebagai berikut : Terwujudnya Palopo, adalah pernyataan semangat, yakni semangat mewujudkan gagasan untuk mengantarkan Kota Palopo pada kondisi yang lebih baik, semangat untuk mengangkat harkat dan martabat daerah agar dapat berkonstribusi lebih besar terhadap pencapaian tujuan pembangunan nasional pada semua aspek, sehingga dapat disejajarkan dengan daerah-daerah yang terkemuka di Indonesia. Kota Palopo sebagai Kota Pendidikan, Jasa, Niaga dan Agroindustri yang Berwawasan Agama, Budaya dan Lingkungan, adalah pernyataan


penggambaran mengenai keadaan yang akan dicapai pada tahun perencanaan 2018, pokok-pokok gambaran tersebut dideskripsikan sebagai berikut : Kota Pendidikan, gambaran mengenai keadaan yang dicapai pada tahun 2018, dimana penyelenggaraan pendidikan pra sekolah, dasar, dan menengah, berlangsung sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP), serta penyelenggaraan pendidikan tinggi menjadi salah satu tujuan pendidikan bagi masyarakat di wilayah regional sulawesi Kota Jasa, gambaran mengenai keadaan yang dicapai pada tahun 2018, dimana penyelenggaraan pelayanan public berlangsung sesuai dengan Standard, Norma, dan Prosedur (SNP), dan pelayanan pada sektor swasta memenuhi standar mutu pelayanan, sehingga memperkuat citra Kota Palopo sebagai Kota Jasa.. Kota Niaga, gambaran mengenai keadaan yang dicapai pada tahun 2018, dimana Kota palopo menjadi sentra distribusi barang dan logistic untuk wilayah regional Sulawesi, dan aktifitas perniagaan berlangsung nyaman dan aman karena didukung oleh infrastruktur perniagaan yang tertata dan memenuhi standar. Kota Agroindustri, gambaran mengenai keadaan yang akan dicapai pada tahun 2018, dimana sektor industri khususnya yang berbasis rumah tangga tumbuh dan berkembang menjadi salah satu mata pencaharian utama masyarakat, di sisi lain produk-produk industry pangan berbahan lokal menjadi salah satu produk unggulan daerah, memiliki brand kuat, sehingga menjadi icon Kota Palopo. Berwawasan Agama, gambaran mengenai keadaan yang akan dicapai pada tahun 2018, dimana kesadaran masyarakat dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan beragama berlangsung dalam toleransi yang harmonis, terciptanya kesadaran masyarakat dalam bertoleransi intra dan inter umat beragama menjadi salah satu barometer toleransi kehidupan umat beragama di Indonesia. Berwawasan Budaya, Gambaran mengenai keadaan yang akan dicapai pada tahun 2018, dimana berlangsungnya interaksi dalam berbagai aspek dalam masyarakat yang beragam budaya berlangsung dalam interrelasi yang harmonis, berkembangnya keadaan interrelasi


yang harmonis menjadi salah satu barometer dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Berwawasan Lingkungan, gambaran mengenai keadaan yang akan dicapai pada tahun 2018, dimana aktifitas masyarakat pada semua aspek dilaksanakan dengan kesadaran untuk menjaga dan memeliharan keberlanjutan lingkungan hidup, sehingga kesadaran tersebut dapat mendorong terpenuhinya kriteria ketersediaan lingkungan hidup Kota Palopo. Terkemuka di Indonesia, merupakan pernyataan komparasi terhadap keadaan yang dicapai dengan capaian daerah-daerah lainnya, terkemuka di Indonesia adalah komparasi Kota Palopo yang mensejajarkannya dengan Kota yang telah maju dan berkembang dari aspek penyelenggaraan pendidikan, mutu pelayanan public, sentra distribusi barang dan logistic regional, industry rumah tangga. Sedangkan dari aspek berwawasan dimaknai sebagai komparasi Kota Palopo sebagai salah satu barometer di Indonesia dalam hal kerukunan umat beragama, interrelasi keragaman budaya, dan kesadaran terhadap keberlanjutan lingkungan hidup.

5.2. Misi Misi dalam RPJMD ini merupakan pernyataan upaya-upaya yang hendak dijalankan demi terwujudnya visi. Misi RPJMD Kota Palopo 2013-2018 dan penjelasan pokok-pokoknya adalah sebagai berikut. (1) Menyelenggarakan pemerintahan yang bersih, efisien, efektif dan demokratis dengan mengedepankan supremasi hukum (M1), Untuk memperkuat citra Kota sebagai Kota Jasa, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan pada tata pemerintahan yang bersih, efisien, efektif dan demokratis. Upaya yang dilakukan mencakup peningkatan kualitas sistem perencanaan, pengawasan dan evaluasi pembangunan yang : terbuka, transparan, akuntabel, partisipatif, berkeadilan yang dibingkai oleh regulasi, penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur.


(2) Mendorong pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan pelayanan masyarakat di berbagai sektor (M2), Salah satu ciri Kota Jasa adalah berkembang dan berkualitasnya pelayanan publik yang melibatkan berpartisifasi masyarakat dalam menjaga kualitas layanan. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan peningkatan pemberdayaan masyarakat dan peningkatan pelayanan, melalui upaya-upaya peningkatan kualitas pemberdayaan masyarakat dan perbaikan pelayanan umum. (3) Mendorong ketersediaan kebutuhan pokok manusia khususnya sandang, pangan bagi masyarakat Kota Palopo (M3) Pemenuhan ketersediaan kebutuhan pokok seperti kebutuhan pangan dan sandang, dilakukan melalui pengembangan agroindustri berbasis rumah tangga. Upayaupaya untuk pengembangan agroindustri berbasis rumah tangga antara lain mencakup Penyediaan kebutuhan pangan, Pengembangan Tanaman Pangan; Hortikultura; Peternakan; Perkebunan; Perikanan; Kelautan dan pengembangan industri rumah tangga. (4) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui jalur pendidikan formal dan non-formal (M4) Pendidikan adalah investasi yang menjadi salah satu kunci pokok dalam pembangunan manusia. Upaya untuk mewujudkan Palopo sebagai Kota Pendidikan dilakukan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, upaya-upaya ini mencakup optimalisasi penyelenggaraan PAUD, memelihara akses pendidikan dasar dan menengah, meningkatkan kualitas pendidikan dasar dan menengah, mendukung dan akselerasi pengembangan pendidikan tinggi. (5) Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan (M5)


Salah satu upaya penting yang dilakukan untuk mewujudkan Palopo sebagai Kota Jasa adalah mengembangkan pelayanan publik dalam bidang kesehatan, upaya-upaya yang dilakukan mencakup peningkatan akses terhadap pelayanan kesehatan dan perbaikan mutu pelayanan kesehatan (6) Meningkatkan pertumbuhan perekonomian rakyat secara efisien dengan mendorong secara sungguh-sungguh simpul-simpul ekonomi rakyat utamanya di bidang perkoperasian/syariah, industri rumah Tangga, UMKM, Lembaga Keuangan dan Jasa, serta mengembangkan pariwisata dan budaya yang didukung oleh infrastruktur yang memadai (M6) Upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi kerakyatan dilakukan untuk mendukung Kota Palopo menjadi Kota Niaga, upaya-upaya ini mencakup penguatan simpul kelembagaan koperasi, industri rumah tangga, UMKM, lembaga keuangan dan jasa yang bermuara pada distribusi barang dan logistik; memperkuat daya tarik destinasi wisata; dan mendorong interrelasi keragaman budaya. (7) Menjamin iklim investasi yang kondusif melalui pelayanan yang mudah, cepat, dan efektif, serta kepastian berusaha dan mendorong terciptanya lapangan pekerjaan (M7) Salah satu ciri kota jasa adalah berlangsungnya pelayanan yang mudah dan efektif yang dapat mendorong kondusifnya iklim berinvestasi. Dalam rangka menjamin berkembangnya iklim investasi yang kondusif, maka upaya-upaya yang dilakukan mencakup: Penguatan kualitas pelayanan untuk mendorong (kemudahan) investasi dan terciptanya lapangan kerja baru dan Peningkatan kompetensi tenaga kerja (8) Penataan kota yang berwawasan lingkungan (M8)


Untuk mewujudkan Palopo sebagai Kota berwawasan lingkungan melalui penataan kota yang berwawasan lingkungan, maka dilakukan upaya-upaya : Perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang; Pengembangan ruang terbuka hijau; ; penguatan fungsi kawasan; Penanggulangan bencana (9) Mengembangkan kesadaran berbangsa dan bernegara di dalam otonomi daerah serta mendorong berkembangnya kehidupan beragama yang rukun guna mewujudkan ketertiban dan keamanan demi terciptanya kehidupan masyarakat yang harmonis (M9) Untuk mewujudkan Kota Palopo sebagai salah satu barometer nasional dalam kehidupan beragama, maka upaya yang dilakukan adalah mengembangkan kesadaran berbangsa dan bernegara, upaya-upaya ini mencakup Penguatan kesadaran berbangsa; toleransi (kerukunan) beragama; menjaga ketertiban dan keamanan serta harmonisasi sosial. Setiap misi ini mempunyai keterkaitan dengan pokok-pokok visi. Gambaran keterkaitan pokok-pokok visi dengan pokok-pokok misi tersebut dapat dilihat pada Tabel 5.1. Tabel 5-1: Keterkaitan Pokok-Pokok Visi, Misi dan Penjelasan Misi RPJMD POKOK VISI 1 KOTA PENDIDIKAN

MISI Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui jalur pendidikan formal dan non-formal (M4)


PENJELASAN MISI Mengoptimalkan PAUD, memelihara akses pendidikan dasar dan menengah, meningkatkan kualitas pendidikan dasar dan menengah, mendukung akselerasi pengembangan pendidikan tinggi

2 KOTA JASA

3 KOTA NIAGA

Menyelenggarakan pemerintahan yang bersih, efisien, efektif dan demokratis dengan mengedepankan supremasi hukum (M1) Mendorong pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan pelayanan masyarakat di berbagai sektor (M2) Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan (M5) Menjamin iklim investasi yang kondusif melalui pelayanan yang mudah, cepat, dan efektif, serta kepastian berusaha dan mendorong terciptanya lapangan pekerjaan (M7) Meningkatkan pertumbuhan perekonomian rakyat secara efisien dengan mendorong secara sungguh-sungguh simpul-simpul ekonomi rakyat utamanya di bidang perkoperasian/syariah, industri rumah Tangga,


Membangun sistem perencanaan, pengawasan dan evaluasi pembangunan yang : terbuka, transparan, akuntabel, partisipatif, berkeadilan yang dibingkai oleh regulasi; Penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur. Mencakup upaya-upaya : Meningkatkan kualitas pemberdayaan masyarakat dan Perbaikan pelayanan umum. Mencakup upaya-upaya : Peningkatan akses pelayanan kesehatan dan perbaikan mutu pelayanan kesehatan Mencakup upaya-upaya : Penguatan kualitas pelayanan untuk mendorong (kemudahan) investasi dan terciptanya lapangan kerja baru; Peningkatan kompetensi tenaga kerja. Mencakup upaya-upaya : mendorong penguatan simpul kelembagaan koperasi, industri rumah tangga, UMKM, lembaga keuangan dan jasa yang bermuara pada distribusi barang dan logistik; memperkuat daya tarik destinasi wisata; dan mendorong interrelasi keragaman budaya.

UMKM, Lembaga Keuangan dan Jasa, serta mengembangkan pariwisata dan budaya yang didukung oleh infrastruktur yang memadai (M6) Menjamin iklim investasi yang kondusif melalui pelayanan yang mudah, cepat, dan efektif, serta kepastian berusaha dan mendorong terciptanya lapangan pekerjaan (M7) 4 KOTA Mendorong AGROINDUSTRI ketersediaan kebutuhan pokok manusia khususnya sandang, pangan bagi masyarakat Kota Palopo (M3) 5 BERWAWASAN AGAMA

Mengembangkan kesadaran berbangsa dan bernegara di dalam otonomi daerah serta mendorong berkembangnya kehidupan beragama yang rukun guna mewujudkan ketertiban dan keamanan demi terciptanya kehidupan masyarakat yang harmonis (M9)


Mencakup upaya-upaya : Penguatan kualitas pelayanan untuk mendorong (kemudahan) investasi dan terciptanya lapangan kerja baru; Peningkatan kompetensi tenaga kerja. Mencakup upaya-upaya : Penyediaan kebutuhan pangan meliputi; Pengembangan Tanaman Pangan; Hortikultura; Peternakan; Perkebunan; Perikanan; Kelautan dan pengembangan industri rumah tangga. Mencakup upaya-upaya : Penguatan kesadaran berbangsa; toleransi (kerukunan) beragama; menjaga ketertiban dan keamanan serta harmonisasi sosial.

6 BERWAWASAN BUDAYA

7 BERWAWASAN LINGKUNGAN

Meningkatkan pertumbuhan perekonomian rakyat secara efisien dengan mendorong secara sungguh-sungguh simpul-simpul ekonomi rakyat utamanya di bidang perkoperasian/syariah, industri rumah Tangga, UMKM, Lembaga Keuangan dan Jasa, serta mengembangkan pariwisata dan budaya yang didukung oleh infrastruktur yang memadai (M6) Penataan kota yang berwawasan lingkungan (M8)

Mencakup upaya-upaya : mendorong penguatan simpul kelembagaan koperasi, industri rumah tangga, UMKM, lembaga keuangan dan jasa yang bermuara pada distribusi barang dan logistik; memperkuat daya tarik destinasi wisata; dan mendorong interrelasi keragaman budaya.

Mencakup upaya-upaya : Perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang; Pengembangan ruang terbuka hijau; ; penguatan fungsi kawasan; Penanggulangan bencana.

5.3. Tujuan dan Sasaran Tujuan dalam RPJMD ini diartikan sebagai sesuatu yang diharapkan tercapai dan merupakan penjabaran dari pokok-pokok visi, sementara sasaran adalah penjabaran dari tujuan. Dengan demikian, sebuah tujuan dapat terjabarkan ke dalam lebih dari satu sasaran. Tujuan dan sasaran RPJMD ini dalam perwujudannya memperhatikan pengalaman, aspirasi, partisipasi dan perolehan manfaat yang sama terhadap seluruh masyarakat secara adil. Tujuan dan sasaran RPJMD Kota Palopo 2013-2018 adalah sebagai berikut. Tabel 5.2


Keterkaitan misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kota Palopo 2013-2018 Misi Menyelenggarakan pemerintahan yang bersih, efisien, efektif dan demokratis dengan mengedepankan supremasi hukum. (Misi 1)

Tujuan Meningkatkan kapasitas kelembagaan birokrasi dan kompetensi sumber daya aparatur Memperkuat sistem perencanaan, penganggaran dan pengawasan pembangunan

Mendorong pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan pelayanan masyarakat diberbagai sektor. (Misi 2)

Mendorong ketersedianya kebutuhan pokok manusia khususnya pangan bagi

Sasaran Terwujudnya kelembagaan birokrasi yang efisien (S1) Meningkatnya kompetensi aparatur (S2)

Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan program pembangunan daerah (S3) Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel (S4) Meningkatnya efektivitas pembinaan dan pengawasan (S5) Memperkuat peran Meningkatnya partisipasi serta dan dan swadaya keswadayaan masyarakat (S6) masyarakat Meningkatkan Meningkatnya efektifitas kualitas pelayanan pelayanan terpadu pada umum kantor yang mengelola perizinan dan pelayanan umum lainnya (S7) Berlakunya SOP pada semua SKPD (S8) Meningkatnya Meningkatnya produksi produksi dan dan produktivitas produktivitas tanaman pangan dan pertanian, kehutanan hortikultura, perkebunan, dan perikanan untuk peternakan, peternakan


masyarakat Palopo. (Misi 3)

Kota ketahanan pangan

dan turunannya, kehutanan perikanan (S9)

hasil dan

Meningkatnya produksi peternakan dan hasil turunannya (S10) Meningkatnya produksi perkebunan (S11)

Mendorong perkembangan industri rumah tangga Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui jalur pendidikan formal dan non formal. (Misi 4)

Optimalisasi akses dan mutu PAUD, pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan non formal kemaritiman

Akselerasi dukungan pengembangan pendidikan tinggi


Meningkatnya produksi hasil hutan kayu dan non kayu (S12) Meningkatnya produksi perikanan tangkap dan budidaya (S13) Terdorongnya diversifikasi pangan dan keamanan pangan (S14) Meningkatnya kapasitas dan kompetensi penyuluh (S15) Meningkatnya kuantitas dan kualitas industri rumah tangga produksi pangan dan non pangan (S16) Meningkatnya akses dan mutu PAUD (S17) Meningkatnya akses dan mutu pendidikan dasar dan menengah (S18) Meningkatnya akses dan mutu pendidikan non formal kemaritiman (S19) Bertambahnya dukungan pengembangan pendidikan tinggi (S20)

Meningkatkan derajat Meningkatkan upaya Meningkatnya tindakan kesehatan masyarakat kesehatan prefentif terhadap secara berkelanjutan. masyarakat gangguan kesehatan (Misi 5) masyarakat (S21) Meningkatkan Terlaksananya Pembinaan Olah pembinaan olah raga Raga pendidikan, prestasi dan rekreasi (22) Meningkatkan Tercapainya SPM dalam kualitas pelayanan seluruh aspek pelayanan kesehatan medis (S23) Meningkatnya Memperkuat Berfungsinya pertumbuhan kelembagaan kelembagaan koperasi perekonomian rakyat koperasi, UMKM dan secara lebih profesional secara efisien dengan keuangan mikro (S24) mendorong secara Terbentuknya lembaga sungguh-sungguh keuangan mikro (S25) simpul-simpul ekonomi Membangun simpul Meningkatnya fungsi rakyat utamanya di distribusi barang dan simpul distribusi barang bidang logistik dan logistik (S26) perkoperasian/syariah, Mempertahankan Berlangsungnya pola industri rumah tangga, pola relasi hubungan yang UMKM, lembaga keragaman budaya harmonis antar budaya keuangan dan jasa, yang berbeda-beda serta mengembangkan (S27) pariwisata dan budaya yang didukung oleh Optimalisasi potensi Bertambahnya destinasi destinasi wisata wisata yang berfungsi infrastruktur yang untuk dikunjungi (S28) memadai. (Misi 6) Meningkatkan Bertambahnya kapasitas kapasitas dan panjang jalan (S29) infrastruktur Meningkatnya fungsi dan transportasi dan kapasitas pelabuhan perhubungan tanjung ringgit sebagai pelabuhan bongkar muat barang dan manusia (S30) Mengembangkan Terwujudnya kawasan kawasan industri industri Palopo (KIPA)


(S31) Menjamin iklim investasi yang kondusif melalui pelayanan yang mudah, cepat, dan efektif, serta kepastian berusaha dan mendorong terciptanya lapangan pekerjaan. (Misi 7) Penataan kota yang berwawasan lingkungan. (Misi 8)

Mengembangkan kesadaran berbangsa dan bernegara didalam otonomi daerah serta mendorong berkembangnya kehidupan beragama yang rukun guna

Meningkatkan kualitas pelayanan untuk investasi mendorong Meningkatkan kompetensi tenaga kerja

Bertambahnya pelaku bisnis yang berpeluang untuk investasi (S32) Bertambahnya tenaga kerja terlatih (S33)

Meningkatkan efektifitas perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang serta mengembangkan kawasan baru Meningkatkan fungsi kawasan, luasan RTH dan penanggulangan lokasi rawan bencana

Meningkatnya kepatuhan terhadap RTRW (S34) Terwujudnya kawasan Kota Baru (Salemo) (S35) Terwujudnya kawasan industri peternakan (KINAK) (S36) Meningkatnya fungsi kawasan lindung dan kawasan budidaya (S37) Bertambahnya luas RTH (S38) Meningkatnya kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana (S39) Meningkatkan Bertambahnya lembaga wawasan atau individu yang kebangsaan, memiliki kesadaran toleransi beragama, kesatuan bangsa dalam ketertiban, bingkai NKRI (S40) keamanan dan Berkembangnya fungsi harmonisasi sosial forum lembaga lintas


agama (S41)

mewujudkan ketertiban dan keamanan demi terciptanya kehidupan masyarakat yang harmonis. (Misi 9)


Meningkatnya harmonisasi sosial, ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat (S42)

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana pemerintah Kota Palopo mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Selain itu, strategi juga berguna sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi

dan

perbaikan

kinerja

birokrasi

Kota

Palopo

secara

berkelanjutan. 6.1. Strategi Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai. Ia merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi tersebut selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. pencapaian

Penetapan

strategi

sasaran-sasaran

dilakukan

untuk

pembangunan

dan

menjawab jangka

cara waktu

pencapaian sasaran-sasaran tersebut. Sebuah strategi dapat dilakukan untuk menjawab satu sasaran pembangunan ataupun lebih dari satu sasaran pembangunan, dengan mempertimbangkan aspek efektifitas dan efisiensi pencapaian target sasaran. Dalam kaitan ini, arsitektur perencanaan pembangunan daerah dipisahkan menjadi dua: (1) perencanaan strategik yaitu perencanaan pembangunan daerah yang menekankan pada pencapaian visi-misi pembangunan daerah; (2) perencanaan operasional yaitu perencanaan yang menekankan pada pencapaian kinerja layanan setiap urusan.


Segala sesuatu yang secara langsung dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD maka dianggap strategis, ini dijalankan melalui

program

pembangunan

daerah

dan

program

prioritas

berdasarkan penyelenggaraan urusan pemerintahan. Perencanaan strategik ini didukung oleh keberhasilan kinerja dari implementasi perencanaan operasional dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan melalui program prioritas masing-masing urusan. Dalam perumusan strategi pembangunan daerah ada empat perspektif yang digunakan dalam

mengarahkan

keselarasan

dengan

pilihan

program

pembangunan daerah yakni (1) perspektif masyarakat/layanan; (2) perspektif proses internal; (3) perspektif kelembagaan; (4) perspektif keuangan. Berdasarkan

pemahaman

demikian,

strategi

pembangunan

RPJMD Kota Palopo 2013-2018 dapat dilihat pada tabel 6.1.


Tabel 6.1 Strategi Pembangunan RPJMD Kota Palopo Tahun 2013 – 2018

Visi : Terwujudnya Palopo Sebagai Kota Pendidikan, Jasa, Niaga Dan Agroindustri Yang Berwawasan Agama, Budaya Dan Lingkungan Yang Terkemuka Di Indonesia Misi 1 : Menyelenggarakan pemerintahan yang bersih, efisien, efektif dan demokratis dengan mengedepankan supremasi hukum (5 sasaran) No Tujuan 1

Meningkatkan kapasitas kelembagaan birokrasi dan kompetensi sumber daya aparatur

Sasaran

Strategi

Terwujudnya kelembagaan birokrasi yang efisien (1)

Penataan organisasi dan sistem pelayanan yang responsif gender Penguatan manajemen SDM aparatur Penguatan fungsi dan peran Lembaga Perencanaan Pembangunan Daerah Penguatan fungsi dan peran Lembaga Pengelolaan Keuangan Daerah Penguatan fungsi dan peran Lembaga Pengawasan Daerah

Meningkatnya kompetensi aparatur (2) Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian program pembangunan daerah (3)

2

Memperkuat sistem perencanaan, penganggaran dan pengawasan pembangunan

Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel (4) Meningkatnya efektivitas pembinaan dan pengawasan (5)


Misi 2 : Mendorong pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan pelayanan masyarakat di berbagai sektor (3 sasaran) Optimalisasi peran serta Memperkuat peran serta dan keswadayaan Meningkatnya partisipasi dan swadaya 1 masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat masyarakat (6) masyarakat dalam pembangunan Meningkatnya efektivitas pelayanan terpadu pada Penguatan fungsi dan peran Kantor yang mengelola perizinan dan pelayanan Lembaga yang mengelola perizinan umum lainnya (7) dan pelayanan umum lainnya 2 Meningkatkan kualitas pelayanan umum Terwujudnya standar pelayanan umum yang Memberlakukan SOP, SPM dan SPP berkualitas pada semua SKPD (8) pada SKPD Misi 3 : Mendorong ketersediaan kebutuhan pokok manusia khususnya pangan bagi masyarakat Kota Palopo (8 sasaran) Penguatan dukungan ketersediaan Meningkatnya produksi dan produktivitas prasarana dan sarana produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (9) tanaman pangan dan hortikultura 3

Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian, kehutanan dan perikanan

Meningkatnya produksi dan produktivitas Perkebunan (10) Meningkatnya produksi dan produktivitas Peternakan dan turunannya (11) Meningkatnya produksi dan produktivitas hasil

Penguatan dukungan ketersediaan prasarana dan sarana produksi perkebunan Penguatan dukungan ketersediaan prasarana dan sarana produksi peternakan Penguatan dukungan ketersediaan


kayu dan non kayu (12) Meningkatnya produksi dan produktivitas perikanan darat dan perikanan laut (13)

Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat (14)

Meningkatnya kapasitas dan kompetensi penyuluh (15)

4

Mendorong Perkembangan industri rumah tangga

Meningkatnya kuantitas dan kualitas industri rumah tangga produk pangan dan non pangan (16)

prasarana dan sarana produksi kehutanan Penguatan dukungan ketersediaan prasarana dan sarana produksi perikanan Peningkatan kordinasi sinergitas lintas sektor dalam pengelolaan konsumsi pangan, keamanan pangan, Distribusi dan Ketersediaan Pangan Penguatan akses informasi pelaku utama dan pelaku usaha bidang pertanian, perikanan dan kehutanan Melaksanakan kerjasama kelembagaan industri rumah tangga

Misi 4 : Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui jalur pendidikan formal dan non-formal (4 sasaran) 5

Optimalisasi akses dan mutu PAUD, Pendidikan Dasar dan Menengah serta Pendidikan Non Formal Kemaritiman

Meningkatnya akses dan mutu PAUD (17) Meningkatnya akses dan mutu pendidikan dasar

Fasilitasi ketersediaan sarana dan prasarana PAUD Peningkatan efektivitas dukungan


dan menengah (18)

Meningkatnya akses dan mutu pendidikan non formal kemaritiman (19)

6


Bertambahnya dukungan pengembangan pendidikan tinggi (20)

pembiayaan layanan pendidikan melalui pendidikan gratis Mengembangkan karir dan pengetahuan pendidik dan tenaga kependidikan Mendidik pemuda setiap tahun untuk dikirim menjadi pelaut Menyediakan akses dalam mempermudah keberlanjutan pendidikan tinggi pada level yang dapat bersaing pada tingkat nasional

Misi 5 : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan (3 sasaran) 7

Meningkatkan upaya kesehatan masyarakat

Meningkatnya tindakan prefentif terhadap gangguan kesehatan masyarakat (21)

Mendorong keikutsertaan masyarakat dalam upaya pemenuhan kesehatan

8

Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan

Tercapainya SPM dalam seluruh aspek pelayanan medis (22)

Menyediakan dukungan sistem pelayanan kesehatan masyarakat

Meningkatkan pembinaan olah raga

Terlaksananya pembinaan olah raga pendidikan, Prestasi dan Rekreasi (S23)

9

Mendorong Pembinaan Olah Raga Pendidikan, Prestasi dan Rekreasi


Misi 6 : Meningkatkan pertumbuhan perekonomian rakyat secara efisien dengan mendorong secara sungguh-sungguh simpulsimpul ekonomi rakyat utamanya di bidang perkoperasian/syariah, industri rumah Tangga, UMKM, Lembaga Keuangan dan Jasa, serta mengembangkan pariwisata dan budaya yang didukung oleh infrastruktur yang memadai (8 sasaran)

11

Memperkuat kelembagaan keuangan mikro, UMKM dan Koperasi

Berfungsinya kelembagaan keuangan mikro secara lebih profesional (24) Terbentuknya lembaga koperasi syariah (25)

12

Membangun simpul distribusi barang dan logistik

Meningkatnya fungsi simpul distribusi barang dan logistik (26)

13

Mempertahankan pola relasi keragaman budaya

Berlangsungnya pola hubungan yang harmonis antar budaya yang berbeda-beda (27)

14

Optimalisasi potensi destinasi wisata

Bertambahnya destinasi wisata yang berfungsi untuk dikunjungi (28)

15

Meningkatkan kapasitas infrastruktur transportasi dan perhubungan

Meningkatkan kualitas kelembagaan perkoperasian Pembentukan lembaga koperasi syariah Menyediakan pusat-pusat distribusi barang dan logistik Membangun kerjasama distribusi barang dan logistik antar daerah Meningkatkan pemahaman keragaman budaya bagi masyarakat Pengembangan destinasi wisata Pembangunan jalan dan sarana pendukungnya

Bertambahnya kapasitas dan panjang jalan (29) Rehabilitasi dan peningkatan jalan


Meningkatnya fungsi dan kapasitas pelabuhan tanjung ringgit sebagai pelabuhan bongkar muat barang dan manusia (30)

16

Mengembangkan kawasan industri

Terwujudnya Kawasan Industri Palopo (KIPA) (31)

Melaksanakan koordinasi peningkatan fungsi dan kapasitas pelabuhan tanjung ringgit Penataan kawasan dan pengembangan pengelolaan KIPA

Misi 7 : Menjamin iklim investasi yang kondusif melalui pelayanan yang mudah, cepat, dan efektif, serta kepastian berusaha dan mendorong terciptanya lapangan pekerjaan (2 sasaran) 17

Meningkatkan kualitas pelayanan untuk mendorong investasi

Bertambahnya pelaku bisnis yang berpeluang untuk investasi (32)

Pemberian kemudahan dalam berinvestasi

18

Meningkatkan kompetensi tenaga kerja

Bertambahnya tenaga kerja terlatih (33)

Peningkatan kapasitas lembaga latihan kerja

Misi 8 : Penataan kota yang berwawasan lingkungan (6 sasaran) 19

Meningkatkan efektivitas perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang serta

Meningkatnya kepatuhan terhadap perencanaan penataan ruang (34)

Menyebarluaskan informasi RTRW Penguatan Regulasi perencanaan


mengembangkan kawasan baru

penataan ruang Pembangunan Kawasan Salemo Terwujudnya kawasan Baru (35)

20

Meningkatkan fungsi kawasan, luasan RTH dan penanggulangan lokasi rawan bencana

Pembangunan Kawasan Industri Peternakan

Meningkatnya fungsi kawasan lindung dan kawasan budidaya (36)

Peningkatan kelestarian dan daya dukung lingkungan pada kawasan lindung dan kawasan budidaya

Bertambahnya luas RTH (37)

Penegakan regulasi pengelolaan RTH Peningkatan ketersediaan lahan RTH

Meningkatnya kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana (38)

Peningkatan kesiagaan pencegahan dan penanggulangan bencana

Penyediaan dan Peningkatan Infrastruktur Perkotaan Lainnya (S39)

Optimalisasi Pengelolaan TPA Pembangunan IPLT dan Ipal

Misi 9 : Mengembangkan kesadaran berbangsa dan bernegara di dalam otonomi daerah serta mendorong berkembangnya kehidupan beragama yang rukun guna mewujudkan ketertiban dan keamanan demi terciptanya kehidupan masyarakat yang harmonis (3 sasaran)


21

Meningkatkan wawasan kebangsaan, toleransi beragama, ketertiban, keamanan dan harmonisasi sosial

Meningkatnya kesadaran lembaga atau individu terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara dalam bingkai NKRI (40) Berkembangnya fungsi forum lembaga lintas agama (41) Meningkatnya harmonisasi sosial, ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat (42)

Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat Optimalisasi peran dan fungsi FKUB Memperkuat sistem kelembagaan pengembangan ketentraman, ketertiban dan kenyaman kehidupan bermasyarakat


6.2. Arah Kebijakan Arah merupakan

kebijakan pedoman

pembangunan untuk

jangka

menentukan

menengah

tahapan

dan

daerah prioritas

pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan berkaitan dengan pengaturan waktu. Penekanan prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan lima tahunan dalam RPJMD. Dengan prioritisasi tersebut bukan berarti program/kegiatan pembangunan oprasional SKPD di luar yang diprioritaskan tidak berjalan, ia tetap berjalan tetapi dengan penekanan strategis yang lebih rendah dibanding yang diprioritaskan. Arah kebijakan pembangunan lima tahun Kota Palopo periode 2014 - 2018 adalah sebagai berikut. Arah Kebijakan Pembangunan 2014 Pembangunan daerah di tahun 2014, sebagai tahun pertama dari RPJMD 2014-2018 di ditetapkan sebagai tahun peletakan dasar-dasar kebijakan untuk mendukung pencapaian target-target strategis RPJMD. Selain itu dalam tahun ini dilakukan penguatan kebijakan untuk melanjutkan

agenda

kebijakan-kebijakan

strategis

yang

telah

ditetapkan pada tahun 2013. Arah kebijakan pembangunan tersebut mencakup upaya-upaya yang dilakukan pada Visi, misi. Kebijakan pembangunan pada tahun 2014 diarahkan kepada :


Misi I :

Menyelenggarakan Pemerintahan yang bersih, efisien, efektif

dan

demokratis

dengan

mengedepankan

supremasi hukum mencakup: 1. Penataan organisasi dan sistim pelayanannya; 2. Penataan Sumber Daya manusia 3. Penataan peran dan fungsi lemabaga perencanaan daerah 4.

Penataan

sistim

pengelolaan

keuangan

dan

pengawasan daerah. Misi II : Mendorong

Pemberdayaan

Masyarakat

dan

meningkatkan pelayanan masyarakat mencakup: 1. Optimalisasi Peran serta Masyarakat dan lembaga terhadap pelayanan. 2. Optimalisasi peran serta masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat dalam pembangunan 3. Penguatan peran dan fungsi lembaga pengelolaan perijinan dan pelayanan umum 4. Dukungan terhadap pemberlakuan standar pelayan (SOP,SPM, SPP) pada semua SKPD. Misi III

:

Mendorong ketersediaan kebutuhan pokok manusia

khususnya

pangan

bagi

masyarakat

Kota

Palopo

mencakup: 1.

Penguatan

dukungan

ketersediaan

sarana

dan

pengelolaan

dan

prasarana produksi 2.

Peningkatan

sinergitas

dalam

distribusi ketersediaan pangan.


Misi IV

: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui

jalur

pendidikan

formal

dan

non

formal

mencakup : 1. Ketersediaan sarana dan prasarana PAUD 2. Peningkatan efektifitas dukungan pembiayaan layanan pendidikan 3. Penataan pendidik dan tenaga kependidikan 4. Pengembangan Kerjasama dalam mendidik pemuda pelaut. 5. Mendorong penyelenggaraan pendidikan tinggi. Misi V : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan melalui: 1. Pelibatan peran dan partisifasi masyarakat dalam pemenuhan kesehatan 2. Penyediaan sarana prasaranan dukungan sistim pelayanan kesehatan masyarakat. Misi VI : Meningkatkan pertumbuhan perekonomian rakyat secara efisien

dengan

simpul-simpul

mendorong ekonomi

perkoprasian/syariah

secara

rakyat

industri

sunguh-sungguh

utamanya

rumah

bidang

tangga,UMKM,

lembaga keuangan dan jasa, serta mengembangkan pariwisata dan budaya yang didukung oleh infrastruktur yang memadai mencakup : 1. Penguatan kelembagaan perkoprasian 2. Penguatan kerjasama distribusi barang dan logistik 3. Sinergitas wawasan budaya niaga dalam masyarakat


Misi VII

Menjamin

iklim

investasi

yang

kondusif

melalui

pelayanan yang mudah, cepat, dan efektif, serta kepastian berusaha dan mendorong terciptanya tenaga pekerjaan mencakup: 1. Pemberian kemudahan dalam berinvestasi 2.

Penyiapan

dasar-dasar

program

dalam

rangka

peningkatan lembaga latihan kerja. Misi VIII

Penataan Kota yang berwawasan lingkungan mencakup: 1. Upaya penegangan regulasi RTRW 2. Sinergitas program pembangunan kawasan Salemo dan kawasan industri peternakan 3. Sinergitas peningkatan kelestarian kawasan lingkungan dan budidaya.

Misi IX

Mengembangkan kesadaran berbangsa dan bernegara di dalam otonomi daerah serta mendorong berkembangnya kehidupan beragama yang rukun guna mewujudkan ketertiba dan keamanan demi terciptanya kehidupan masyarakat yang harmonis mencakup: 1. Penguatan nilai Pancasila dalam masyarakat 2. Penguatan niali-nilai bertoleransi 3. Pencegahan dan pengendalian ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

Arah Kebijakan Pembangunan Daerah 2015 Tahun 2015 sebagai tahun ke dua RPJMD, ditetapkan sebagai tahun pelaksanaan berbagai kebijakan strategis dan program prioritas ditetapkan dan dilaksanakan pada tahun 2014, disamping tahun ini


akan melanjutkan dan mengembangkan kebijakan strategsi dan program prioritas tahun sebelumnya Arah kebijakan pembangunan daerah mencakup upaya-upaya strategis dan sinergis yang dilaksanakan pada misi masing-masing sebagai berikut: Misi I

Menyelenggarakan Pemerintahan yang bersih, efisien, efektif dan demokratis dengan mengedepankan supremasi hukum mencakup: 1. Pengembangan manajemen sumber daya aparatur 2. Penguatan fungsi peran lembaga perencanaan daerah 3. Penguatan pengawasan pengelolaan keuangan 4. Penguatan penyelenggaran tata pemerintahan daerah yang bersih.

Misi II

Mendorong Pemberdayaan Masyarakat dan meningkatkan pelayanan masyarakat mencakup: 1. Penguatan partisifasi masyarakat secara kelembagaan dalam pembangunan 2. Pengembangan dan fungsi lemabaga pengelolaan perizinan yang sinergis dengan upaya penerapan standar pelayana pada semua SKPD.

Misi III

Mendorong

ketersediaan

khususnya

pangan

kebutuhan

bagi

pokok

masyarakat

manusia

Kota

Palopo

mencakup: 1. Pengembangan, pemanfaatan serta pemberdayaan potensi

tanaman

pangan

masyarakat.


dan

holitikultura

bagi

2. Pengembangan dan pemanfaatan sarana dan prasarana produksi tanaman pangan dan holtikultura. 3. Sinergitas pengelolaan dan distribusi bahan pangan4. Penguatan akses informasipara pelaku usaha dalam bidang pertanian. 5. Mendorong kerjasama kelembagaan industri rumah tangga. MIsi IV

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui jalur pendidikan formal dan non formal mencakup : 1.

Peningkatan

kualitas

penyelenggaraan

program

penyediaan sarana PAUD. 2. Penyediaan dukungan pembiayaan yang efektifitas terhadap layanan pendidikan 3. Pelaksanaan diklat pendidikan dan tenaga kependidikan 4. Pengembangan pembinaan pemuda calon pelaut Misi V

Meningkatkan

derajat

kesehatan

masyarakat

secara

berkelanjutan melalui: 1. pengembangan program dan

peningkatan efektifitas

keikutksertaan masyarakat dalam pemenuhan kesehatan, 2. efektifitas sistem pelayanan kesehatan masyarakat. Misi VI

Meningkatkan pertumbuhan perekonomian rakyat secara efisien

dengan

simpul-simpul

mendorong ekonomi

perkoprasian/syariah

secara

rakyat

industri

sunguh-sungguh

utamanya

rumah

tangga,

bidang UMKM,

lembaga keuangan dan jasa, serta mengembangkan


pariwisata dan budaya yang didukung oleh infrastruktur yang memadai mencakup : 1. pengembangan kualitas perkoperasian, pembentukan lembaga syariah koperasi, 2. penyediaan sarana pendukung

pada pusat distribusi

barang dan logistik dan pengembangan kerjasama antar daerah, 3. disinergikan dengan upaya pengembangan destinasi wisata yang didukung oleh

pengembangan sarana

dan prasarana jalan, penguatan fungsi pelabuhan Tanjung Ringit dan KIPA Misi VII

Menjamin iklim investasi yang kondusif melalui pelayanan yang mudah, cepat, dan efektif, serta kepastian berusaha dan mendorong terciptanya tenaga pekerjaan mencakup: 1. penciptaan iklim berinvestasi yang nyaman,

untuk

memperkuat dukungan terhadap terwujudnya kota jasa. 2. Sinergitas pengembangan penyelenggaran latihan kerja pada lembaga latiha kerja. MIsi VIII Penataan Kota yang berwawasan lingkungan mencakup: 1. Pembangunan sarana dasar pada kawasan Salemo, pengembangan indusri peternakan pada kawasan industri pertenakan, 2. penguatan fungsi kawasan lindung dan budidaya serta penguatan

daya

cegah

dan

penanggulangan

terhadap potensi bencana Misi IX

Mengembangkan kesadaran berbangsa dan bernegara di dalam otonomi daerah serta mendorong berkembangnya


kehidupan beragama yang rukun guna mewujudkan ketertiba dan keamanan demi terciptanya kehidupan masyarakat yang harmonis mencakup: 1. Pemeliharaan nilai-nilai

pancasila dalam kehidupan

masyarakat, 2.

Penguatan

peran

pencegahan

FKUB

dan

efektifitaas

sistem

dan pengendalian ketenteraman dan

ketertiban dalam masyarakat Arah Kebijakan Pembangunan Daerah 2016 Tahun 2016 sebagai tahun ketiga dalam penyelenggaran RPJMD 2013-2018,

ditetapkan sebagai tahun pelaksanaan dan pemantapan

kebijakan strategis dan program prioritas. Arah kebijakan mencakup upaya-upaya sebagai berikut : Misi I

Arah

kebijakan

dalam

rangka

pemantapan

penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, diarahkan pada

upaya-upaya

untuk

semakin

melembagakan

penyelenggaraan manajemen sumber daya aparatur, perencanaan pembangunan daerah, pegelolaan keuangan dan pengawasan, yang tujuannya untuk penyelenggaraan

tata

penyelenggaran

memperkuat pemerintahan

daerah yang bersih. Misi II

Arah kebijakan dalam rangka mendorong pemberdayaan masyarakat dan peningkatan pelayanan publik, diarahkan pada

upaya

yang

melanjutkan

pelaksanaan kebijakan tahun 2015,

dan

menguatkan

dengan penguatan

pada aspek efektifitas capaian sasaran kebijakan


Misi III

Arah Kebijakan pangan,

dalam rangka ketersediaan kebutuhan

diarahkan

pada

upaya

pengembangan,

penguatan dan pemantapan pelaksanaan kebijakan yang telah dilaksanakan tahun 2015, dengan penekanan pada aspek efektifitas pencapaian sasaran kebijakan MIsi IV

Arah kebijakan

dalam rangka peningkatan kualitas

sumber daya manusia khususnya pada bidang pendidikan, diarahkan

pada

pengembangan

upaya atas

penguatan,

pelakasnaan

pemantapan,

kebijakan

yang

dilaksanakan tahun 2015, dengan penekanan pada aspek efektifitas pencapaian sasaran kebijakan, Misi V

Arah

kebijakan

kesehatan,

dalam

diarahkan

pengembangan

rangka pada

atas

peningkatan

upaya

pelaksanaan

derajat

penguatan

dan

kebijakan

yang

dilaksanakan pada tahun 2015, dengan penekanan pada aspek efektifitas pencapaian sasaran kebijakan, Misi VI

Arah kebijakan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan perekonomian rakyat sarana

prasarana

diarahkan pada penguatan fungsi

niaga

daerah

untuk

memperkuat

tercapainya indikator sebagai kota niaga, arah kebijakan mencakup sinergitas berbagai program lintas sektor untuk

mendukung

berkembangnya

pengembangan

destinasi wisata, pengembangan sarana dan prasarana jalan, penguatan fungsi pelabuhan Tanjung Ringit dan KIPA untuk memperkuat citra kota palopo sebagai kota niaga Misi VII

Arah kebijakan

dalam rangka menciptakan kemudahan

berinvestasi, diarahkan pada upaya memperkuat dan


memantapkan pelaksanaan kebijakan yang dilaksanakan tahun 2015, dengan penekanan pada aspek efektifitas pencapaian sasaran kebijakan MIsi VIII Arah kebijakan dalam rangka penataan kota berwawasan lingkungan,

diarahkan

pada

upaya

infrastruktur

dan

fasilitas

pembangunan

dasar

kawasan

Salemo,pemantapan pengelolaan indusri peternakan pada kawasan industri pertenakan, yang disinergikan dengan upaya penguatan fungsi kawasan lindung dan budidaya serta

penguatan

daya

cegah

dan

penanggulangan

terhadap potensi bencana yang dititik beratkan pada aspek efektifitas pencapaian sasaran kebijakan Misi IX

Arah kebijakan dalam rangka pengembangan kesadaran berbangsa

dan

bernegara

diarahkan

penguatan dan internalisasi nilai-nilai kehidupan masyarakat,

dan

pada

upaya

pancasila dalam

meningkatkan efektifitas

sistem pencegahan dan pengendalian ketenteraman dan ketertiban dalam masyarakat. Arah kebijakan pembangunan 2017 Tahun 2017 sebagai tahun keempat dalam penyelenggaran RPJMD 2013-2018, ditetapkan sebagai tahun pelaksanaan evaluasi menyeluruh atas keterlaksanaan kebijakan -kebijakan strategis dan pencapaian kinerja program prioritas. Arah kebijakan mencakup upaya-upaya sebagai berikut 1) Evaluasi dan pemantapan pelaksanaan kebijakan strategis dan program prioritas. 2) Evaluasi ketercapaian sasaran kebijakan pada masingmasing misi


3) Evaluasi terhadap efektifitas dan efesiensi keterlaksanaan program dan kegiatan pada masing-masing SKPD 4) Upaya memperkuat sinergitas penyelenggaran programprogram strategis antara misi sebagai satu kesatuan. 5) Upaya

menperkuat

sinergitas

peran

dan

fungsi

pemerintah daerah dengan Masayarakat, kususnya pihak swasta untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi daerah sebagai industri daerah. 6) Upaya merespon dinamika lingkungan baik internal maupun eksternal yang terjadi kurun waktu 2013-2016 Arah kebijakan Pembangunan 2018 Sebagai akhir dari tahun penyelenggaran RPJMD 2013-2018, maka tahun 2018 ditetapkan sebagai tahun akselerasi dan percepatan. Arah kebijakan diarahkan pada upaya : 1) Upaya mengakselerasikan pencapaian target-target kinerja yang capaiannya masih jauh dari pencapaian, 2) Upaya mengoptimalkan potensi untuk mencapai target kinerja yang target kinerjanya sudah mendekati pencapaian. 3) Upaya penetapan agenda kebijakan yang akan menjadi agenda di masa transisi, dan periode selanjutnya

demi menjaga

kesinambungan kebijakan. 4) Upaya

untuk

mengembangkan

sistim

pelaporan

pemerintahan sebagai bagian dari akuntabilitas publik.


kinerja


Tabel 6.2 Arah Kebijakan Pembangunan Kota Palopo No

Tujuan

Sasaran

Strategi

Misi 1 : Menyelenggarakan pemerintahan yang bersih, efisien, efektif dan demokratis dengan mengedepankan supremasi hukum (5 Sasaran)

2014 2015 2016 2017

2018

1

5

9

1

2

2

Meningkatkan kapasitas kelembagaan birokrasi dan kompetensi sumber daya aparatur

Memperkuat sistem perencanaan, pengelolaan keuangan dan pengawasan

3

Terwujudnya kelembagaan birokrasi yang responsif gender dan efisien (1)

4

Penataan organisasi dan sistem pelayanan yang responsif gender

Meningkatnya kompetensi aparatur (2)

Penguatan manajemen SDM aparatur

Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi program pembangunan

Penguatan fungsi dan peran Lembaga Perencanaan Pembangunan Daerah

√

√

√

6

√

√

√

7

√

√

√

8

Pelaksanaan Evaluasi atas keterlaksanaan Kebijakan strategis dan Pencapaian Program Prioritas Pelaksanaan Evaluasi atas keterlaksanaan Kebijakan strategis dan Pencapaian Program Prioritas Pelaksanaan Evaluasi atas keterlaksanaan Kebijakan strategis dan Pencapaian

Akselerasi dan Percepatan pelaksanaan kebijakan strategis. Akselerasi dan Percepatan pelaksanaan kebijakan strategis. Akselerasi dan Percepatan pelaksanaan kebijakan strategis.


pembangunan

daerah (3)

Program Prioritas

Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel (4)

Penguatan fungsi dan peran Lembaga Pengelolaan Keuangan Daerah

Meningkatnya efektivitas pembinaan dan pengawasan (5)

Penguatan fungsi dan peran Lembaga Pengawasan Daerah

√

√

√

√

√

√

Pelaksanaan Evaluasi atas keterlaksanaan Kebijakan strategis dan Pencapaian Program Prioritas Pelaksanaan Evaluasi atas keterlaksanaan Kebijakan strategis dan Pencapaian Program Prioritas

Misi 2 : Mendorong pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan pelayanan masyarakat di berbagai sektor (3 sasaran)

2014 2015 2016 2017

1

2

3

4

5

3

Memperkuat peran serta dan keswadayaan masyarakat

Meningkatnya partisipasi dan swadaya masyarakat (6)

Optimalisasi peran serta masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat dalam pembangunan

√

6

√

Akselerasi dan Percepatan pelaksanaan kebijakan strategis. Akselerasi dan Percepatan pelaksanaan kebijakan strategis. 2018

7

8

9

√

Pelaksanaan Evaluasi atas keterlaksanaan Kebijakan strategis dan

Akselerasi dan Percepatan pelaksanaan kebijakan strategis.


Pencapaian Program Prioritas

4

Meningkatkan kualitas pelayanan umum

Meningkatnya efektivitas pelayanan terpadu pada Kantor yang mengelola perizinan dan pelayanan umum lainnya (7)

Penguatan fungsi dan peran Lembaga yang mengelola perizinan dan pelayanan umum lainnya

Terwujudnya standar pelayanan umum yang berkualitas pada semua SKPD (8)

Memberlakukan SOP, SPM dan SPP pada SKPD

Misi 3 : Mendorong ketersediaan kebutuhan pokok manusia khususnya pangan bagi masyarakat Kota Palopo (8 sasaran)

Meningkatnya produksi dan produktivitas Perkebunan (10)

Penguatan dukungan ketersediaan prasarana dan sarana produksi perkebunan

√

√

√

√

√

√


2014 2015 2016 2017

√

√

√

Pelaksanaan Evaluasi atas keterlaksanaan Kebijakan strategis dan Pencapaian Program Prioritas

Akselerasi dan Percepatan pelaksanaan kebijakan strategis. Akselerasi dan Percepatan pelaksanaan kebijakan strategis.

2018



Meningkatnya produksi dan produktivitas Peternakan dan turunannya (11)

Penguatan dukungan ketersediaan prasarana dan sarana produksi peternakan

Meningkatnya produksi dan produktivitas hasil kayu dan non kayu (12)

Penguatan dukungan ketersediaan prasarana dan sarana produksi kehutanan

Meningkatnya produksi dan produktivitas perikanan darat dan perikanan laut (13)

Penguatan dukungan ketersediaan prasarana dan sarana produksi perikanan

Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat (14) Meningkatnya kapasitas dan kompetensi

Peningkatan kordinasi sinergitas lintas sektor dalam pengelolaan konsumsi pangan, keamanan pangan, Distribusi dan Ketersediaan Pangan Penguatan akses informasi pelaku utama dan pelaku

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Pelaksanaan Evaluasi atas keterlaksanaan Kebijakan strategis dan Pencapaian Program Prioritas Pelaksanaan Evaluasi atas keterlaksanaan Kebijakan strategis dan Pencapaian Program Prioritas Pelaksanaan Evaluasi atas keterlaksanaan Kebijakan strategis dan Pencapaian Program Prioritas Pelaksanaan Evaluasi atas keterlaksanaan Kebijakan strategis dan Pencapaian Program Prioritas Pelaksanaan Evaluasi atas keterlaksanaan

Akselerasi dan Percepatan pelaksanaan kebijakan strategis. Akselerasi dan Percepatan pelaksanaan kebijakan strategis. Akselerasi dan Percepatan pelaksanaan kebijakan strategis. Akselerasi dan Percepatan pelaksanaan kebijakan strategis. Akselerasi dan Percepatan pelaksanaan


penyuluh (15)

6

Mendorong Perkembangan industri rumah tangga

Meningkatnya kuantitas dan kualitas industri rumah tangga produk pangan dan non pangan (16)

usaha bidang pertanian, perikanan dan kehutanan

Melaksanakan kerjasama kelembagaan industri rumah tangga

Misi 4 : Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui jalur pendidikan formal dan non-formal (4 sasaran)

Meningkatnya akses dan mutu PAUD (17)

7

Optimalisasi akses dan mutu PAUD, Pendidikan Dasar dan Menengah serta Pendidikan Non Formal Kemaritiman

Meningkatnya akses dan mutu pendidikan dasar dan menengah (18)

Fasilitasi ketersediaan sarana dan prasarana PAUD

√

√

√

Kebijakan strategis dan Pencapaian Program Prioritas Pelaksanaan Evaluasi atas keterlaksanaan Kebijakan strategis dan Pencapaian Program Prioritas

2014 2015 2016 2017

√

√

√

Peningkatan efektivitas dukungan pembiayaan layanan pendidikan melalui pendidikan gratis

√

√

√

Mengembangkan karir dan pengetahuan pendidik dan tenaga

√

√

√

Pelaksanaan Evaluasi atas keterlaksanaan Kebijakan strategis dan Pencapaian Program Prioritas Pelaksanaan Evaluasi atas keterlaksanaan Kebijakan strategis dan Pencapaian Program Prioritas Pelaksanaan Evaluasi atas keterlaksanaan

kebijakan strategis.

Akselerasi dan Percepatan pelaksanaan kebijakan strategis. 2018 Akselerasi dan Percepatan pelaksanaan kebijakan strategis. Akselerasi dan Percepatan pelaksanaan kebijakan strategis. Akselerasi dan Percepatan pelaksanaan


kependidikan


8

Meningkatnya akses dan mutu pendidikan non formal kemaritiman (19)

Mendidik pemuda setiap tahun untuk dikirim menjadi pelaut

Bertambahnya dukungan pengembangan pendidikan tinggi (20)

Menyediakan akses dalam mempermudah keberlanjutan pendidikan tinggi pada level yang dapat bersaing pada tingkat nasional

Misi 5 : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan

9

Meningkatkan upaya kesehatan masyarakat

Meningkatnya tindakan prefentif terhadap gangguan kesehatan masyarakat (21)

Mendorong keikutsertaan masyarakat dalam upaya pemenuhan kesehatan

10

Meningkatkan kualitas pelayanan

Tercapainya SPM dalam seluruh aspek pelayanan medis

Menyediakan dukungan sistem pelayanan kesehatan

√

√

√

√

√

√

Kebijakan strategis dan Pencapaian Program Prioritas Pelaksanaan Evaluasi atas keterlaksanaan Kebijakan strategis dan Pencapaian Program Prioritas Pelaksanaan Evaluasi atas keterlaksanaan Kebijakan strategis dan Pencapaian Program Prioritas

2014 2015 2016 2017

√

√

√

√

√

√

Pelaksanaan Evaluasi atas keterlaksanaan Kebijakan strategis dan Pencapaian Program Prioritas Pelaksanaan Evaluasi atas keterlaksanaan



2018

Akselerasi dan Percepatan pelaksanaan kebijakan strategis. Akselerasi dan Percepatan pelaksanaan


kesehatan

(22)

masyarakat

Terlaksanaannya Pembinaan Olah Raga Pendidikan Prestasi dan Rekreasi (S23)

Mendorong Pembinaan Olah Raga Pendidikan, Prestasi dan Rekreasi

Misi 6 : Meningkatkan pertumbuhan perekonomian rakyat secara efisien dengan mendorong secara sungguh-sungguh simpul-simpul ekonomi rakyat utamanya di bidang perkoperasian/syariah, industri rumah Tangga, UMKM, Lembaga Keuangan dan Jasa, serta mengembangkan pariwisata dan budaya yang didukung oleh infrastruktur yang memadai

11

Memperkuat kelembagaan keuangan mikro, UMKM dan Koperasi

Berfungsinya kelembagaan keuangan mikro secara lebih profesional (24)

Terbentuknya lembaga koperasi syariah (25)

Meningkatkan kualitas kelembagaan perkoperasian

Pembentukan lembaga koperasi syariah

√

√

√

Kebijakan strategis dan Pencapaian Program Prioritas Pelaksanaan Evaluasi atas keterlaksanaan Kebijakan strategis dan Pencapaian Program Prioritas

2014 2015 2016 2017

√

√

√

√

√

√

Pelaksanaan Evaluasi atas keterlaksanaan Kebijakan strategis dan Pencapaian Program Prioritas Pelaksanaan Evaluasi atas keterlaksanaan Kebijakan strategis dan Pencapaian



2018



Program Prioritas

Menyediakan pusatpusat distribusi barang dan logistik 12

Membangun simpul distribusi barang dan logistik

Meningkatnya fungsi simpul distribusi barang dan logistik (26)

13

Mempertahankan pola relasi keragaman budaya

Berlangsungnya pola hubungan yang harmonis antar budaya yang berbeda-beda (27)

14

Optimalisasi potensi destinasi wisata

Bertambahnya destinasi wisata yang berfungsi untuk dikunjungi (28)

Membangun kerjasama distribusi barang dan logistik antar daerah

Meningkatkan pemahaman keragaman budaya bagi masyarakat

Pengembangan destinasi wisata

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Pelaksanaan Evaluasi atas keterlaksanaan Kebijakan strategis dan Pencapaian Program Prioritas Pelaksanaan Evaluasi atas keterlaksanaan Kebijakan strategis dan Pencapaian Program Prioritas Pelaksanaan Evaluasi atas keterlaksanaan Kebijakan strategis dan Pencapaian Program Prioritas Pelaksanaan Evaluasi atas keterlaksanaan Kebijakan strategis dan Pencapaian

Akselerasi dan Percepatan pelaksanaan kebijakan strategis. Akselerasi dan Percepatan pelaksanaan kebijakan strategis. Akselerasi dan Percepatan pelaksanaan kebijakan strategis. Akselerasi dan Percepatan pelaksanaan kebijakan strategis.


Pembangunan jalan dan sarana pendukungnya

15

16

Meningkatkan kapasitas infrastruktur transportasi dan perhubungan

Mengembangkan kawasan industri

√

√

√

Bertambahnya kapasitas dan panjang jalan (29) Rehabilitasi dan peningkatan jalan

Meningkatnya fungsi dan kapasitas pelabuhan tanjung ringgit sebagai pelabuhan bongkar muat barang dan manusia (30)

Melaksanakan koordinasi peningkatan fungsi dan kapasitas pelabuhan tanjung ringgit

Terwujudnya Kawasan Industri Palopo (KIPA) (31)

Penataan kawasan dan pengembangan pengelolaan KIPA

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Program Prioritas Pelaksanaan Evaluasi atas keterlaksanaan Kebijakan strategis dan Pencapaian Program Prioritas Pelaksanaan Evaluasi atas keterlaksanaan Kebijakan strategis dan Pencapaian Program Prioritas Pelaksanaan Evaluasi atas keterlaksanaan Kebijakan strategis dan Pencapaian Program Prioritas Pelaksanaan Evaluasi atas keterlaksanaan Kebijakan strategis dan Pencapaian Program Prioritas



Misi 7 : Menjamin iklim investasi yang kondusif melalui pelayanan yang mudah, cepat, dan efektif, serta kepastian berusaha dan mendorong terciptanya lapangan pekerjaan (2 sasaran)

17

Meningkatkan kualitas pelayanan untuk mendorong investasi

Bertambahnya pelaku bisnis yang berpeluang untuk investasi (32)

18

Meningkatkan kompetensi tenaga kerja

Bertambahnya tenaga kerja terlatih (33)

Pemberian kemudahan dalam berinvestasi

Peningkatan kapasitas lembaga latihan kerja

Misi 8 : Penataan kota yang berwawasan lingkungan (5 sasaran)

19

Meningkatkan efektivitas perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang serta mengembangkan kawasan baru

Meningkatnya kepatuhan terhadap perencanaan penataan ruang (34)

2014 2015 2016 2017

√

√

√

√

√

√


2014 2015 2016 2017

Menyebarluaskan informasi RTRW

√

√

√

Penguatan Regulasi perencanaan penataan ruang

√

√

√

Pelaksanaan Evaluasi atas keterlaksanaan Kebijakan strategis dan Pencapaian Program Prioritas Pelaksanaan Evaluasi atas keterlaksanaan

2018

Akselerasi dan Percepatan pelaksanaan kebijakan strategis. Akselerasi dan Percepatan pelaksanaan kebijakan strategis. 2018 Akselerasi dan Percepatan pelaksanaan kebijakan strategis. Akselerasi dan Percepatan pelaksanaan


Pembangunan Kawasan Salemo

√

√

√

Terwujudnya kawasan Baru (35) Pembangunan Kawasan Industri Peternakan

20

Meningkatkan fungsi kawasan, luasan RTH dan penanggulangan lokasi rawan bencana

Meningkatnya fungsi kawasan lindung dan kawasan budidaya (36)

Bertambahnya luas RTH (37)


Penegakan regulasi pengelolaan RTH

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Kebijakan strategis dan Pencapaian Program Prioritas Pelaksanaan Evaluasi atas keterlaksanaan Kebijakan strategis dan Pencapaian Program Prioritas Pelaksanaan Evaluasi atas keterlaksanaan Kebijakan strategis dan Pencapaian Program Prioritas Pelaksanaan Evaluasi atas keterlaksanaan Kebijakan strategis dan Pencapaian Program Prioritas Pelaksanaan Evaluasi atas keterlaksanaan Kebijakan strategis dan Pencapaian




Peningkatan ketersediaan lahan RTH

Meningkatnya kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana (38) Penyediaan dan Peningkatan Infrastruktur Perkotaan lainnya (S39)

Peningkatan kesiagaan pencegahan dan penanggulangan bencana

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Optimalisasi Pengelolaan TPA

Pembangunan IPLT dan Ipal

Program Prioritas Pelaksanaan Evaluasi atas keterlaksanaan Kebijakan strategis dan Pencapaian Program Prioritas Pelaksanaan Evaluasi atas keterlaksanaan Kebijakan strategis dan Pencapaian Program Prioritas Pelaksanaan Evaluasi atas keterlaksanaan Kebijakan strategis dan Pencapaian Program Prioritas Pelaksanaan Evaluasi atas keterlaksanaan Kebijakan strategis dan Pencapaian Program Prioritas



Misi 9 : Mengembangkan kesadaran berbangsa dan bernegara di dalam otonomi daerah serta mendorong berkembangnya kehidupan beragama yang rukun guna mewujudkan ketertiban dan keamanan demi terciptanya kehidupan masyarakat yang harmonis (3 sasaran) Meningkatnya kesadaran lembaga Penerapan nilai-nilai atau individu Pancasila dalam terhadap kehidupan kehidupan berbangsa dan bermasyarakat bernegara dalam bingkai NKRI (40) Meningkatkan wawasan kebangsaan, Berkembangnya toleransi fungsi forum Optimalisasi peran dan 21 beragama, lembaga lintas fungsi FKUB ketertiban, agama (41) keamanan dan harmonisasi sosial Memperkuat sistem Meningkatnya kelembagaan harmonisasi sosial, pengembangan ketentraman dan ketentraman, ketertiban dalam ketertiban dan kehidupan kenyaman kehidupan bermasyarakat (42) bermasyarakat

2014 2015 2016 2017

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Pelaksanaan Evaluasi atas keterlaksanaan Kebijakan strategis dan Pencapaian Program Prioritas Pelaksanaan Evaluasi atas keterlaksanaan Kebijakan strategis dan Pencapaian Program Prioritas Pelaksanaan Evaluasi atas keterlaksanaan Kebijakan strategis dan Pencapaian Program Prioritas

2018

Akselerasi dan Percepatan pelaksanaan kebijakan strategis. Akselerasi dan Percepatan pelaksanaan kebijakan strategis. Akselerasi dan Percepatan pelaksanaan kebijakan strategis.



BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Perumusan kebijakan umum bertujuan menjelaskan cara yang ditempuh untuk menterjemahkan strategi ke dalam rencana programprogram prioritas pembangunan. Kebijakan umum pembangunan memberikan arah perumusan rencana program prioritas pembangunan yang disertai kerangka pengeluaran jangka menengah daerah dan menjadi pedoman bagi SKPD dalam menyusun program dan kegiatan pada Rencana Strategis (Renstra) SKPD. Program-program strategis yang ditampilkan pada bagian ini merupakan program-program yang secara langsung mendukung pencapaian visi, misi pembangunan daerah. Berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan, maka kebijakan umum pembangunan jangka menengah 2013 - 2018 Pemerintah Kota Palopo ditampilkan pada Tabel 7.1.


NO 1 1

2

3

Tabel 7.1 Kebijakan Umum Pembangunan Jangka Menengah 2013 – 2018 Pemerintah Kota Palopo INDIKATO KONDIS SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN UMUM PROGRAM R KINERJA I AWAL 2 3 4 5 6 7 Terwujudnya Penataan Penyesuaian Penataan Peraturan Penataan 85% kelembagaan organisasi dan struktur Perundang-undangan Organisasi birokrasi yang sistem pelayanan kelembagaan Pemerintah responsif gender yang responsif Daerah dan efisien (S1) gender Meningkatnya Penguatan Peningkatan Pembinaan dan Aparatur 25% kompetensi manajemen SDM kualitas Sumber Pengembangan yang aparatur (S2) aparatur daya Aparatur Aparatur mengikuti Diklat Jabatan Meningkatnya Penguatan fungsi Peningkatan Perencanaan Rasio 50% kualitas dan peran kualitas Pembangunan Daerah kesesuaian perencanaan, Lembaga perencanaan antara pengendalian dan Perencanaan pembangunan dokumen evaluasi Pembangunan direncanak pelaksanaan Daerah an dan program yang pembangunan terealisasi RPJMD PEMERINTAH KOTA PALOPO 2013-

2018

PAGE \* MER GEFO RMA T

KONDIS BIDANG I AKHIR URUSAN 8 9 100% Wajib Pemerintah Daerah 80% Wajib Kepegawaian

100% Wajib Perencanaan

daerah (S3)

4

5

6

Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel (S4)

Penguatan fungsi dan peran Lembaga Pengelolaan Keuangan Daerah

Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan

Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

Meningkatnya efektivitas pembinaan dan pengawasan (S5)

Penguatan fungsi dan peran Lembaga Pengawasan Daerah

Peningkatan kualitas pengawasan daerah

Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

Meningkatnya partisipasi dan swadaya masyarakat (S6)

Optimalisasi peran serta masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat dalam pembangunan

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/kelurahan

Optimalny a pengelolaa n keuangan dan asset daerah Meningkat nya kepatuhan terhadap peraturan perundang -undangan Kelompok masyaraka t yang mengikuti musremba ng

WDP

WTP Wajib Pemerintah Daerah

45%

95% Wajib Pemerintah Daerah

75%

100% Wajib Perencanaan Pembanguna n


7

9

Meningkatnya efektivitas pelayanan terpadu pada Kantor yang mengelola perizinan dan pelayanan umum lainnya (S7) Terwujudnya standar pelayanan umum yang berkualitas (8)

Pengembangan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan

Penguatan fungsi dan peran Lembaga yang mengelola perizinan dan pelayanan umum lainnya

Peningkatan efektivitas pengelolaan perizinan dan pelayanan umum

Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi

Peran serta organisasi wanita dalam pembangu nan Lama Proses Perizinan

Memberlakukan SOP dan SPM

Pemenuhan standar pelayanan pemerintah

Meningkatkan Pembinaan dan rehabilitasi penyandang

Upaya penanggulangan masalah kesejahteraan

Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial

Tersediany a SPM, SOP dan SPP Penyandan g penyakit sosial

50%

3 hari

Tidak Ada 20%

100%

1 hari Wajib Penanaman Modal

Ada Program dan Kegiatan pada setiap SKPD 5% Wajib Sosial


Wajib Pemberdayaa n Perempuan

10

11

penyakit sosial

sosial secara simultan dan berkesinambungan

Meningkatnya produksi dan produktivitas Tanaman Pangan dan Hortikultura (9)

Penguatan dukungan ketersediaan prasarana dan sarana produksi tanaman pangan dan hortikultura

Peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura

Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan

Produktivit as Tanaman Pangan dan Hortikultur a

Meningkatnya produksi dan produktivitas Perkebunan (10)

Penguatan dukungan ketersediaan prasarana dan sarana produksi perkebunan

Peningkatan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan

Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan

Produktivit as Tanaman Perkebuna n

Padi : Padi : Pilihan 5,2 5,45 Pertanian ton/ha ton/ha, gkg, Jagung : Jagung : 6,25 5 ton/ha ton/ha dan dan Hortikult Hortikult ura : ura : 295,81 349,58 kuintal kuintal Kakao : Kakao : Pilihan 0,5 1 ton/ha, Pertanian ton/ha, Cengke Cengke h : 0,85 h : 0,35 ton/ha, ton/ha, Lada : Lada : 0,5 0,25 ton/ha ton/ha


Meningkatnya produksi dan produktivitas Peternakan dan turunannya (11)

Penguatan dukungan ketersediaan prasarana dan sarana produksi peternakan

Peningkatan produksi dan produktivitas peternakan dan turunannya

12

Program peningkatan produksi hasil peternakan

Peningkata n Produksi dan Produktivit as hasil peternakan

Sapi : sapi:4.6 Pilihan 3.178 70, Pertanian Ekor, kerbau:7 Kerbau: 05, 671 kambing Ekor, :2.639, Kambin ayam g : 2.390 buras:69 Ekor, .195 Ayam ekor, Buras : ayam 65.837 ras Ekor, pedagin Ayam g.1.065. Ras 000 Pedagin ekor, g : itik:5.89 1.065.00 7, 0 Ekor, daging Itik : sapi:150 5.897 kg/ekor,


Ekor, daging Daging kerbau:2 Sapi : 50 100 kg/ekor kg/ekor, Kerbau : 200 kg/ekor,

13

Meningkatnya produksi dan produktivitas hasil kayu dan non kayu (12)

Penguatan dukungan ketersediaan prasarana dan sarana produksi kehutanan

Peningkatan produksi hasil hutan

Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan

Produksi hasil hutan kayu dan non kayu

Kayu bulat= 559,37 M3 kayu olahan = 203,267

Kayu = 991,428 6 M3, Rotan= 0,65 Ton/Thn Madu


Urusan Wajib Kehutanan dan Perkebunan

Meningkatnya produksi dan produktivitas perikanan darat dan perikanan laut (13)

Penguatan dukungan ketersediaan prasarana dan sarana produksi perikanan

Peningkatan produksi dan produktivitas hasil perikanan

14

Program pengembangan perikanan tangkap

Produksi dan Produktivit as hasil Kelautan dan Perikanan

4 M3 Rotan= 0,5 Ton/Thn Madu =100 Kg/Thn Perikana n Laut : 13.138,5 3 ton, Perikana n Darat : 2.509,78 ton, Budiday a Laut : 33.478,6 5 ton, Budiday a Darat : 8.661,6

=130 Kg/Thn

Perikana n Laut : 20.452,5 2 ton, Perikana n Darat : 5.628,14 3 ton, Budiday a Laut : 90.091,0 4 ton, Budiday a Darat : 25.250,7


Urusan wajib kehutanan dan perkebuanan

ton

2 ton


Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat (14)

15

Peningkatan kordinasi sinergitas lintas sektor dalam pengelolaan konsumsi pangan, keamanan pangan, Distribusi dan Ketersediaan Pangan

Pemberdayaan masyarakat dalam pemenuhan hak atas pangan

Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan

Ketersedia an energi dan protein perkapita, Penguatan cadangan pangan, ketersedia an informasi pasukan harga dan akses pangan didaerah, Stabilitas harga dan pasukan pangan, Skoor pola pangan

65% 25% 65% 60% 55% 50% 60%

90% Urusan wajib 80% ketahan 90% pangan 90% 90% 90% 90%


harapan PPH, Pengawas an dan pembinaan keamanan pangan, penangana n daerah rawan pangan

16

Meningkatnya kapasitas dan kompetensi penyuluh (S15)

Penguatan akses informasi pelaku utama dan pelaku usaha bidang pertanian, perikanan dan kehutanan

Peningkatan koordinasi penyuluhan

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

Jumlah lembaga penyuluha n kecamatan , jumlah kelompok tani / nelayan

4 unit 275 klp

9 unit urusan wajib 300 klp ketahanan pangan


17

18

Meningkatnya kuantitas dan kualitas industri rumah tangga produk pangan dan non pangan (S16) Meningkatnya akses dan mutu PAUD (S17) Meningkatnya akses dan mutu pendidikan dasar dan menengah yang berkarakter (S18)

19

Melaksanakan kerjasama kelembagaan industri rumah tangga

Fasilitasi masyarakat untuk dididik menjadi calon wirausahaan

Pengembangan Industri Wirausaha kecil dan menengah wan industri kecil

1000

11000

Urusan Wajib Koperindag

Fasilitasi ketersediaan sarana dan prasarana PAUD Peningkatan efektivitas dukungan pembiayaan layanan pendidikan melalui pendidikan gratis Mengembangkan karir dan pengetahuan pendidik dan tenaga

Pemerataan sarana dan prasarana PAUD

Pendidikan Anak Usia Dini

APK PAUD

37

75

Urusan Wajib koperindag

Pemenuhan standar pembiayaan pendidikan

Wajib belajar pendidikan dasar dan menengah

APK SD/MI, APK SMP/MTs, APK SMA/SMK/ MA

107,21; 111,11; 125,42

Fasilitasi Peningkatan kualitas tenaga pendidik dan tenaga

Peningkatan Mutu pendidik dan tenaga kependidikan

Tenaga Pendidik yang bersertifika t

35%

107,21; Urusan Wajib 111,11; Pendidikan 125,42

75%


Urusan Wajib Pendidikan

kependidikan

kependidikan

Mengintegrasikan pendidikan karakter ke dalam proses belajar mengajar

20

21

Meningkatnya akses dan mutu pendidikan non formal kemaritiman (S19) Bertambahnya dukungan pengembangan pendidikan tinggi (S20)

Tenaga Kependidik an yang bersertifika t Siswa yang mampu baca tulis Al Qur'an

10%

50%


45%

100%


Peningkatan kualitas pendidikan dan pengajaran agama melalui lembaga pendidikan formal dan nonformal Mendidik pemuda Fasilitasi setiap tahun untuk pengiriman dikirim menjadi pemuda menjadi pelaut calon pelaut

Wajib belajar pendidikan dasar dan menengah

Pendidikan Non Formal

Jumlah Pemuda Calon Pelaut

0 org

500 org

Menyediakan akses dalam mempermudah keberlanjutan pendidikan tinggi pada level yang

Pembinaan dan Pengembangan Aparatur serta Bantuan Sosial Pendidikan

Bantuan Penyelesai an Studi S2 dan S3 bagi Aparatur

0 org

50 org

Pemberian bantuan program S1, S2 dan S3 bagi PNS dan Masyarakat yang memiliki prestasi akademik


Wajib Dispora

Wajib BKD

dapat bersaing pada tingkat nasional

22

23

24

Meningkatnya tindakan prefentif terhadap gangguan kesehatan masyarakat (S21) Tercapainya SPM dalam seluruh aspek pelayanan medis (S22) Terlaksananya Pembinaan Olah Raga Pendidikan, Prestasi dan Rekreasi (23)

Mendorong keikutsertaan masyarakat dalam upaya pemenuhan kesehatan Menyediakan dukungan sistem pelayanan kesehatan masyarakat Mendorong Pembinaan Olah raga Pendidikan, Prestasi dan rekreasi

Bantuan Penyelesai an Studi S1, S2 dan S3 bagi Masyaraka t Cakupan PHBS

0 org

250 org

Wajib BKD

72,70%

74%

Wajib Kesehatan

Wajib Kesehatan

Gerakan hidup sehat

Upaya Kesehatan Masyarakat

Penerapan standar pelayanan

Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Pelayanan yang memenuhi SPM

60%

100%

Pembinaan Olah raga pendidikan, prestasi dan rekreasi

Pembinaan dan pemasyarakatan olah raga

Event Olah raga

26 kali

86 kali


Wajib Dispora

25

26

Berfungsinya kelembagaan keuangan mikro secara lebih profesional (S24) Terbentuknya lembaga koperasi syariah (S25) Meningkatnya fungsi simpul distribusi barang dan logistik (S26)

Meningkatkan kualitas kelembagaan perkoperasian

Fasilitasi perbaikan mutu kelembagaan

Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi

Jumlah koperasi aktif

191

241

Pembentukan lembaga koperasi syariah Menyediakan pusat-pusat distribusi barang dan logistik

Dukungan penyediaan permodalan Menjadikan Palopo sebagai daerah kota "hub" untuk daerah sulsel bagian utara

Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi

Regulasi

0

1

Perencanaan Tata Ruang Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri

Regulasi

0

1

Jumlah Sarana dan Prasarana Perniagaan Jumlah kerjasama antar lembaga dan daerah Jumlah Event Budaya

5

27

28

Berlangsungnya pola hubungan yang harmonis

Membangun kerjasama distribusi barang dan logistik antar daerah Meningkatkan pemahaman keragaman

Fasilitasi kerjasama Kerjasama dunia usaha antar Pembangunan daerah

Fasilitasi interaksi dan interrelasi budaya

Pengelolaan Keragaman Budaya

18

3

Wajib koprindag

Wajib tata Ruang 7 Urusan Wajib Koperindag

45 Wajib BPMD

15 Urusan Wajib Kepariwisata an


Wajib Koperindag

29

30

31

antar budaya yang berbedabeda (S27) Bertambahnya destinasi wisata yang berfungsi untuk dikunjungi (S28) Bertambahnya kapasitas dan panjang jalan (S29)

budaya bagi masyarakat

Meningkatnya fungsi dan kapasitas pelabuhan tanjung ringgit sebagai pelabuhan bongkar muat barang dan manusia (S30)

Optimalisasi promosi destinasi wisata

Peningkatan kemitraan Pengembangan destinasi wisata

Pengembangan kemitraan

Pembangunan jalan dan sarana pendukungnya Rehabilitasi dan peningkatan jalan

Pembukaan jalan baru dan pendukungnya Peningkatan kualitas jalan

Pengembangan jalan dan jembatan

Melaksanakan koordinasi peningkatan fungsi dan kapasitas pelabuhan tanjung ringgit

Peningkatan kemitraan dan sinergitas pengembangan kapasitas pelabuhan tanjung ringgit

Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan

Rehabilitasi/Pemelihara an Jalan dan Jembatan

Destinasi wisata yang dikerjasam akan Panjang jalan Kondisi Fisik Jalan Baik Jumlah kapal laut yang beroprasi

1

6 Urusan Wajib Kepariwisata an

351,6 Km

465 km Wajib ke PU an

264,79 km

351,6 Wajib ke PU km an

120

132 Wajib perhubungan


32

33

34

35

36

Terwujudnya Kawasan Industri Palopo (KIPA) (S31) Bertambahnya pelaku bisnis yang berpeluang untuk investasi (S32) Bertambahnya tenaga kerja terlatih (S33) Meningkatnya kepatuhan terhadap perencanaan penataan ruang (S34) Terwujudnya kawasan Baru Kota Palopo (35)

Penataan kawasan dan pengembangan pengelolaan KIPA Pemberian kemudahan dalam berinvestasi

Optimalisasi peningkatan kemitraan

Perencanaan Pembangunan Daerah

Tersediany a lahan KIPA

3 ha

Diseminasi informasi kemudahan investasi

Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi

Pertumbuh an investasi

0

Peningkatan kapasitas lembaga latihan kerja Penguatan Regulasi perencanaan penataan ruang

Pemenuhan sarana dan prasarana BLK

Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja

Tenaga Kerja Terlatih

Peningkatan peran dan fungsi badan koordinasi penataan ruang daerah

Pemanfaatan Ruang

Pengembangan wilayah Pesisir

Persentase ketaatan terhadap Perda No. 9/2012 Ttg RTRW Penataan kawasan Perencanaan Pembangu pesisir Sampoddo - pengembangan wilayah nan Lemolemo strategis dan cepat Salemo (SALEMO) tumbuh

53 ha Wajib perencanaan pembanguna n 20 Wajib BPMD

50%

100% Wajib Nakersos

50%

100%

Regulasi Regulasi Wajib : 0, : 6, Penataan Reklama Reklama Ruang si : 0 si : 150


Wajib Penataan Ruang

km, Jalan : 0 km

Meningkatnya fungsi kawasan lindung dan kawasan budidaya (S36)

Penataan kawasan industri peternakan

Pembangunan Kawasan Industri Peternakan

Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

Pembangu nan KINAK


Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelestarian hutan

Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan

Kasus ilegal loging, Kasus/luas kebakaran hutan dan kasus perambah an hutan Luas Hutan yang direboisasi di kawasan intake mangkaluk

37

km, Jalan : 23 km

Regulasi Regulasi Pilihan : 0, Bibit : 4, Bibit Pertanian Bakalan Bakalan :0 : 3 1 Wajib kasus/th kasus/th Kehutanan n, 11 ha n, 5 ha dan 995 dan 746 ha ha

0 ha

10 ha Wajib Kehutanan


u

Bertambahnya luas RTH (S37)

Penegakan regulasi pengelolaan RTH

Optimalisasi pengawasan RTH

38

39

40

Meningkatnya kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana (S38) Penyediaan dan Peningkatan infrastruktur perkotaan lainnya

Pembenahan dan penataan hutan kota sebagai daya tarik pendukung pariwisata Peningkatan kesiagaan pencegahan dan penanggulangan bencana Optimalisasi pengelolaan TPA

Penambahan jumlah areal hutan kota

Pengelolaan ruang terbuka hijau Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup Rehabilitasi hutan dan lahan

RTH public, RTH Privac Amdal dan UKL-UPL

16% amdal : 2, UKL UPL : 40

Penambah an luas hutan kota

10 ha

45%

Peningkatan Mitigasi bencana

Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam

Penangan an pasca Bencana Alam

Penyediaanya infrastruktur persampahan

Program penyediaan Prasarana dan sarana persampahan

Armada Kebersihan

18 unit

18% Wajib Penataan Ruang amdal : Wajib 30, UKL Lingkungan - UPL : Hidup 100 40 ha Wajib Kehutanan

95% Wajib Kesbang

32 unit Wajib Kebersihan


(39) Pembangunan IPLT dan Ipal

41

42

43

Meningkatnya kesadaran lembaga atau individu terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara dalam bingkai NKRI (S40) Berkembangnya fungsi forum lembaga lintas agama (S41) Meningkatnya harmonisasi sosial, ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan

Penerapan nilainilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat

Optimalisasi peran dan fungsi FKUB Memperkuat sistem kelembagaan pengembangan ketentraman, ketertiban dan

Meningkatnya penanganan limbah tinja dan B3 Peningkatan kesadaran masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

Pembangunan Instalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT) Pengembangan wawasan kebangsaan

IPLT

0

1 Wajib Tata ruang dan cita karya 80% Wajib kesbang linmas

Presentase masyaraka t yang mengikuti 4 pilar kebangsaa n

25%

Peningkatan kerjasama inter dan antar umat beragama Optimalisasi peran dan fungsi Aparat penegak hukum dalam pelaksanaan Siskamswakarsa

Kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan

Konflik umat beragama

50%

100% Wajib Kesbang Linmas

Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan tindak kriminal

Penegakan Perda

50%

100% Wajib Pamong Praja


bermasyarakat (S42)

kenyaman kehidupan bermasyarakat



BAB. VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN Indikasi Rencana Program Prioritas Indikasi rencana Program Prioritas Tahun 2013-2018 sebagaimana yang telah dirumuskan pada Bab VII terdiri dari program prioritas sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, serta disesuaikan dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Selanjutnya setiap program prioritas mempunyai target indikator kinerja pertahun yang disertai kebutuhan pendanaannya dan dalam pelaksanaannya harus memperhatikan dan memitigasi dampak negatif terhadap pembangunan berkelanjutan yang akan ditimbulkan. Selain program prioritas seperti penyajian pada tabel bab VII yang mendukung langsung pencapaian Visi, Misi pembangunan, pada bab ini juga ditampilkan program-program operasional pada semua SKPD yang melaksanakan

program pembangunan daerah untuk memenuhi

kewajiban penyelenggaraan semua urusan pemerintahan. Demikian pula dengan program-program pembangunan yang terkait dengan penerapan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang menjadi urusan pemerintah daerah. Indikasi rencana program pembangunan bagi SKPD yang telah memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM) dengan indikatornya masing-

RPJMD PEMERINTAH KOTA PALOPO 20132018 PAGE \* MER GEFO RMA T

masing, diharapkan akan mengarah pada pencapaian target SPM dimaksud. Berikut penyajian indikasi rencana program pembangunan daerah dan kebutuhan pendanaannya yang disajikan berdasarkan urusan dan SKPD penanggung jawab.


BAB. IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH Penentuan Indikator kinerja daerah adalah merupakan tolak ukur yang digunakan untuk memberikan gambaran keberhasilan pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota pada akhir periode masa jabatan. Penetapan Indikator kinerja daerah dalam RPJMD, dijadikan dasar bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam pencapaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan baik setiap tahun maupun pada kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD. Dalam penetapan

indikator

kinerja

sasaran

dilakukan

dengan

mempertimbangkan indikator yang khusus, terukur, dapat dicapai, rasional, dan memperhitungkan waktu pencapaian dengan tetap bersumber pada aspek, fokus dan indikator kinerja menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintah daerah.


Selain target kinerja tiap misi RPJM Daerah, sesuai arahan Permendagri No. 54 Tahun 2010, perlu dicantumkan target capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang meliputi aspek Kesejahteraan Masyarakat, Pelayanan Umum dan Daya Saing.


BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palopo tahun 2013-2018 merupakan penjabaran dari Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan, dan Program Walikota Kota Palopo selama 5 (lima) tahun kedepan. 1. Pedoman Transisi RPJM Daerah Kota Palopo Tahun 2013-2018 akan menjadi pedoman bagi penyusunan rencanaan pembangunan sampai dengan tahun 2018. Khusus pada tahun 2013, meskipun program dan kegiatan masih menggunakan payung RPJM Daerah sebelumnya, RPJM Daerah Kota PalopoTahun 2013-2018 sudah bisa digunakan sebagai dasar penyusunan rencana kegiatan pada perubahan anggaran tahun 2013. Pada tahun 2019, RPJM Daerah berperan sebagai dokumen perencanaan transisi sebelum disusunnya RPJM Daerah Kota Palopo Tahun 2019-2023. 2. Kaidah Pelaksanaan RPJM Daerah Kota Palopo Tahun 2013-2018 merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah maupun masyarakat sehingga tercapai optimalisasi nilai-nilai pembangunan dan sinergi dalam pelaksanaan program pembangunan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan : 1. Pemerintah Daerah serta masyarakat termasuk dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan, dan mengacu visi, misi, dan


arah pembangunan RPJMD tahun

2013-2018 dengan sebaik-

baiknya; 2. WaliKota Palopo berkewajiban mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan RPJM Daerah Kota Palopo Tahun 2013-2018 dengan mengerahkan semua potensi dan sumberdaya daerah, serta para pihak yang berpotensi membantu terwujudnya Visi dan Misi pembangunan jangka menengah. 3. Sekretaris Daerah berkewajiban mengkoordinasikan pelaksanaan RPJM Daerah Kota Palopo Tahun 2013-2018 guna mewujudkan kinerja program dan kegiatan yang sinergis dan bernilai tambah tinggi. 4. Organisasi Pemerintah Daerah SKPD Kota Palopo berkewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD dengan berpedoman pada RPJM Daerah Kota Palopo Tahun 2013-2018 yang selanjutnya sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja) SKPD Kota Palopo setiap tahunnya. Dalam kaitan ini Bappeda berkewajiban memandu dan memverifikasi rancangan Renstra SKPD sebelum disahkan oleh Walikota.

Bappeda

juga

berkewajiban

mengkoordinasikan

penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan berpedoman pada RPJM Daerah Kota Palopo Tahun 2013-2018, yang akan menjadi pedoman bagi penyusunan Renja oleh SKPD serta KUA-PPAS. 5. Mengingat

bahwa

beberapa

program

prioritas

tergantung

pembiayaannya dari Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, maka diperlukan kesepakatan bersama (MOU) antara para pihak. Beberapa program juga sangat tergantung peran dunia usaha

dan

masyarakat

sehingga

diperlukan


sistem

atau

mekanisme koordinasi pembangunan yang berorientasi good governance. 6. Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah dilakukan tiap tahun dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJM Daerah Kota Palopo Tahun 20132018, dalam rangka meningkatkan efektivitas Pelaksanaan RPJM Daerah

Kota

Palopo

Tahun

2013-2018,

perlu

melakukan

pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJM Daerah Kota Palopo Tahun 2013-2018, sebagai berikut : a. Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan oleh masing-masing Pimpinan SKPD. b. Kepala

Bappeda

pemantauan

menghimpun

pelaksanaan

dan

rencana

masing-masing Pimpinan SKPD

menganalisis

hasil

pembangunan

dari

sesuai dengan tugas dan

kewenangannya. c. Kepala

SKPD

melakukan

evaluasi

kinerja

pelaksanaan

rencana pembangunan SKPD periode sebelumnya. d. Kepala Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf (c). e. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf (d) menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya. 7. Perubahan RPJM Daerah hanya dapat dilakukan apabila terjadi perubahan yang mendasar dan/atau merugikan/bertentangan dengan

kepentingan

Nasional.

Perubahan

yang

mendasar

mencakup antara lain terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis

ekonomi,

konfliksosial

budaya,

gangguan


keamanan,

pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional. RPJM Daerah perubahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Dalam hal pelaksanaan RPJM Daerah terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan

jangka

panjang

dan

menengah,

penetapan

perubahan RPJM Daerah ditetapkan dengan peraturan Walikota.


BAB. XI PENUTUP Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kota Palopo Tahun 2013-2018 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yang disusun berdasarkan penjabaran visi, misi dan program Walikota terpilih, serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Palopo Tahun 2005-2025, dengan memperhatikan RPJM Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 dan RPJM Nasional Tahun 2009-2014. Hal itu sesuai dengan amanat UU No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. RPJM Daerah Kota Palopo Tahun 20132018 merupakan tahap kedua dari pelaksanaan RPJPD 2005-2025 guna mencapai visi tersebut, RPJMD Kota Palopo akan melaksanakan

9

(sembilan) misi, yaitu: Misi Pertama : Menyelenggarakan pemerintahan yang bersih, efisien, efektif

dan

demokratis

dengan

mengedepankan

supremasi hukum; Misi Kedua : Mendorong pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan pelayanan masyarakat di berbagai sektor Misi Ketiga :

Mendorong ketersediaan kebutuhan pokok manusia khususnya pangan bagi masyarakat Kota Palopo;

Misi Keempat : Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui jalur pendidikan formal dan non-formal;


Misi Kelima : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan; Misi Keenam : Meningkatkan pertumbuhan perekonomian rakyat secara efisien dengan mendorong secara sungguh-sungguh simpul-simpul ekonomi rakyat utamanya di bidang perkoperasian/syariah, industri rumah Tangga, UMKM, Lembaga Keuangan dan Jasa, serta mengembangkan pariwisata dan budaya yang didukung oleh infrastruktur yang memadai; Misi Ketujuh : Menjamin iklim investasi yang kondusif melalui pelayanan yang mudah, cepat, dan efektif, serta kepastian berusaha

dan

mendorong

terciptanya

lapangan

pekerjaan; Misi Kedelapan : Penataan kota yang berwawasan lingkungan; Misi Kesembilan : Mengembangkan kesadaran berbangsa dan bernegara di

dalam

otonomi

daerah

serta

mendorong

berkembangnya kehidupan beragama yang rukun guna mewujudkan ketertiban dan keamanan demi terciptanya kehidupan masyarakat yang harmonis; Berdasarkan Visi dan Misi tersebut, dijabarkan berbagai program yang dilaksanakan oleh SKPD, lintas SKPD (program lintas SKPD) dan program kewilayahan untuk mencapai sasaran pembangunan yang ditetapkan termasuk indicator kinerja, lokasi program, tahun pelaksanaan dan sumber daya yang diperlukan. Program dan kegiatan yang direncanakan sesuai urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Pembangunan jangka menengah akan mampu memberikan nilai tambah bagi seluruh lapisan masyarakat apabila pembangunan tersebut


senantiasa dan konsisten mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang ada. Selain itu, Pemerintah Kota Palopo wajib menerapkan prinsip-prinsip tata pengelolaan pemerintahan yang baik antara lain: prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi dalam melaksanakan kegiatan dalam rangka pencapaian visi, misi, dan arah pembangunan yang tertuang dalam RPJM Daerah Kota Palopo Tahun 2013-2018. Seluruh komponen masyarakat, pemerintah, dan swasta ikut bertanggungjawab untuk menjaga konsistensi antara rencana jangka menengah

dengan

implementasi

tahunannya

sehingga

rencana

pembangunan yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dengan sebaikbaiknya.

Upaya

tersebut

dilakukan

untuk

menjaga

agar

hasil

pembangunan dapat dinikmati secara merata dan berkeadilan oleh seluruh lapisan masyarakat Kota Palopo sebagai bagian dari proses pencapaian visi daerah yakni “Terwujudnya Palopo Sebagai Kota Pendidikan, Jasa, Niaga dan Agroindustri yang Berwawasan Agama, Budaya dan Lingkungan yang Terkemuka di Indonesia”.

Palopo,

Desember 2013

WALIKOTA PALOPO

Ttd

Drs. H.M. JUDAS AMIR, MH


TABELLAMPIRAN BAB VIII. INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

KO DE

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja Program (Outcome)

2 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

3 12 Bulan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

12 Bulan

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

12 Bulan

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

12 Bulan

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

12 Bulan

I

URUSAN WAJIB

1

PENDIDIKAN

Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013) 4

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Akhir Priode RPJMD T

Rp (000) 5

6

T

Rp (000) 7

8

T

Rp (000) 9

T

10

Rp (000) 11

12

T

Rp (000) 13

14

T

SKPD Penanggung Jawab

Rp (000) 15

16

17

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

Semua SKPD

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

Semua SKPD

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

Semua SKPD

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

Semua SKPD

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

Semua SKPD

RPJMD PEMERINTAH KOTA PALOPO 2013-

2018

Tahun 2018

PAGE \* MER GEFO RMA T

1,1 1

DINAS PENDIDIKAN Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pembangunan gedung sekolah PAUD

Terbangunnya gedung sekolah PAUD

1 keg

500.000

1 keg

Terlaksananya pengembangan pendidikan anak usia dini

1 keg

67.791

1 keg

Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini

Terselenggaran ya PAUD

100%

402.155

100%

Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa taman kanak-kanak

Terbinanya minat, bakat dan kreativitas siswa taman kanak-kanak

100%

19.919

100%

Pengembangan pendidikan anak usia dini

2

Dinas Pendidikan 550.000

74.570

442.371

21.911

1 keg

1 keg

100%

100%

605.000

82.027

486.608

24.102

1 keg

1 keg

100%

100%

665.500

90.229

53.268

26.512

1 keg

732.050

5 keg

1 keg

99.253

5 keg

100%

588.795

100%

100%

29.163

100%

3.052.550

Dinas Pendidikan

413.870

Dinas Pendidikan

1.973.197

Dinas Pendidikan

121.607

Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Olimpiade sains nasional SD/MI

Olimpiade olahraga siswa nasional SD/MI Festival dan lomba seni nasional SD/MI

Pembangunan gedung sekolah

Pengadaan sarana

Terlaksananya olimpiade sains nasional SD/MI Terlaksananya olahraga sains nasional SD/MI Terlaksananya festival dan lomba seni nasional SD/MI Terbangunnya gedung sekolah

Terlaksananya pengadaan sarana

1 keg

34.940

1 keg

100%

45.692

100%

100%

36.900

100%

100%

75.000

100%

100%

75.000

100%

38.434

50.261

40.590

82.500

82.500

1 keg

100%

100%

100%

100%

42.277

55.287

44.649

90.750

90.750

1 keg

100%

100%

100%

100%

46.505

60.816

49.114

99.825

99.825

1 keg

51.155

5 keg

100%

66.897

100%

100%

54.025

100%

100%

109.807

100%

100%

109.807

100%


213.311

Dinas Pendidikan

278.953

Dinas Pendidikan

225.278

Dinas Pendidikan

457.882

Dinas Pendidikan

457.882

Dinas Pendidikan

Olimpiade sains nasional SMP/MTs

Olimpiade olahraga siswa nasional SMP/MTs

Festifal dan lomba seni nasional SMP/MTs

Biaya operasional bantuan siswa miskin

3

Terlaksananya olimpiade sains nasional SMP/MTs Terlaksananya olahraga sains nasional SMP/MTs Terlaksananya festival dan lomba seni nasional SMP/MTs Terlaksananya biaya operasional bantuan siswa miskin

100%

33.020

100%

100%

55.100

100%

100%

40.982

100%

100%

17.560

100%

36.322

60.610

45.080

19.316

100%

100%

100%

100%

39.954

66.671

49.588

21.247

100%

100%

100%

100%

43.950

73.338

54.547

23.372

100%

48.345

100%

100%

80.671

100%

100%

60.002

100%

100%

25.709

100%

201.591

Dinas Pendidikan

336.390

Dinas Pendidikan

250.199

Dinas Pendidikan

107.204


Program Pendidikan Menengah Olimpiade sains nasional

Lomba keterampilan/kompetensi siswa

Olimpiade olahraga siswa nasional

Festival dan lomba seni siswa nasional

Lomba pidato berbahasa inggris

Lomba qori dan qori'ah

Terlaksananya olimpiade sains nasional Terlaksananya lomba keterampilan/ko mpetensi siswa Terlaksananya olahraga sains nasional Terlaksananya festival dan lomba seni nasional Terlaksananya lomba pidato berbahasa inggris Terlaksananya lomba qori dan qori'ah

1 keg

43.540

1 keg

1 keg

35.000

1 keg

1 keg

34.340

1 keg

100%

27.840

100%

100%

14.120

100%

100%

11.090

100%

47.894

38.500

37.774

30.624

15.532

12.199

1 keg

1 keg

1 keg

100%

100%

100%

52.683

42.350

41.551

33.686

17.085

13.418

1 keg

1 keg

1 keg

100%

100%

100%

57.951

46.585

45.706

37.055

18.793

14.760

Dinas Pendidikan

213.678

Dinas Pendidikan

209.648

Dinas Pendidikan

169.965

Dinas Pendidikan

63.746

5 keg

1 keg

51.243

5 keg

1 keg

50.277

1 keg

100%

40.760

100%

100%

20.673

100%

86.203

Dinas Pendidikan

100%

16.236

100%

67.703

Dinas Pendidikan


265.814

1 keg

Penyuluhan sadar hukum

Penyuluhan bahaya narkoba

Temu pelajar se-luwu raya

4

Terlaksananya penyuluhan sadar hukum Terlaksananya penyuluhan bahaya narkoba Terlaksananya Temu pelajar se-luwu raya

100%

18.990

100%

1 keg

14.090

1 keg

100%

22.850

100%

20.889

15.499

25.135

100%

1 keg

100%

22.977

17.048

27.648

100%

1 keg

100%

25.275

18.753

30.413

100%

27.803

100%

1 keg

20.629

1 keg

100%

33.454

100%

115.934 86.019

139.500

Pendidikan penyusunan kurikulum SMP

Pelatihan kompetensi tenaga pendidik

Pelatihan implementasi kurikulum 2013

Pelatihan peningkatan kompetensi kepala sekolah

Pelatihan peningkatan kompetensi guru BK/BP

Ujian sekolah Pendidikan gratis paripurna SMA/SMK

Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan

Program Pendidikan Non Formal Pelatihan penyusunan kurikulum SD

Dinas Pendidikan

Terlaksananya pelatihan penyusunan kurikulum SD Terlaksananya pendidikan penyusunan kurikulum SMP Terlaksananya pelatihan kompetensi tenaga pendidik Terlaksananya pelatihan implementasi kurikulum 2013 Terlaksananya pelatihan peningkatan kompetensi kepala sekolah Terlaksananya pelatihan peningkatan kompetensi guru BK/BP Terealisasinya ujian sekolah Terealisasinya pendidikan gratis SMA/SMK

100%

68.000

100%

100%

49.050

100%

100%

41.000

100%

100%

56.640

100%

100%

32.320

100%

100%

32.320

100%

100%

29.570

100%

100%

3.400.000

100%

74.800

53.955

45.100

62.304

35.552

35.552

32.527 3.740.00 0

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

82.280

59.350

49.610

68.534

39.107

39.107

35.779 4.114.00 0

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

90.508

65.285

54.571

75.387

43.017

43.017

39.357 ######

100%

99.558

100%

100%

71.814

100%

100%

60.028

100%

100%

82.926

100%

100%

47.319

100%

100%

47.319

100%

100%

43.293

100%

100%

4.977.940

100%


415.146

Dinas Pendidikan

299.454

Dinas Pendidikan

250.309

Dinas Pendidikan

345.791

Dinas Pendidikan

197.315

Dinas Pendidikan

197.315

Dinas Pendidikan

180.526

Dinas Pendidikan

#######

Dinas Pendidikan

Diklat kelautan ANT

Pemberian bantuan operasional pendidikan non formal

Pengembangan pendidikan keaksaraan

Pengembangan data dan informasi pendidikan non formal

Pemberantasan buta aksara

5

Terlaksananya diklat kelautan ANT Terealisasinya bantuan operasional pendidikan non formal Terlaksananya pengembangan pendidikan keaksaraan terlaksananya pengembangan data dan informasi pendidikan non formal Terberantasnya buta aksara

1 keg

1.400.000

1 keg

1 keg

17.838

1 keg

100%

34.196

100%

100%

31.183

100%

1 keg

20.029

1 keg

1.540.00 0

19.621

37.615

34.300

22.031

1 keg

1 keg

100%

100%

1 keg

1.694.00 0

21.583

41.377

37.730

24.235

1 keg

1 keg

100%

100%

1 keg

######

23.742

45.514

41.504

26.658

1 keg

2.049.740

1 keg

1 keg

26.117

1 keg

100%

50.066

100%

100%

45.654

100%

1 keg

29.324

1 keg

8.546.740

Dinas Pendidikan

108.901

Dinas Pendidikan

208.768

Dinas Pendidikan

190.371

Dinas Pendidikan

122.277


Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pembinaan dewan pendidikan

Penyelenggaraan pelatihan, seminar dan lokakarya serta diskusi ilmiah tentang berbagai isu pendidikan

Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan

Terbinanya dewan pendidikan Terselenggaran ya pelatihan, seminar dan lokakarya serta diskusi ilmiah isu pendidikan Terlaksananya pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan tenaga kependidikan

100%

86.600

100%

100%

36.850

100%

100%

40.000

100%

95.260

40.535

44.000

100%

100%

100%

104.786

44.588

48.400

100%

100%

100%

115.264

49.047

53.240

100%

126.791

100%

100%

53.953

100%

100%

58.564

100%


528.701

Dinas Pendidikan

224.973

Dinas Pendidikan

244.204

Dinas Pendidikan

Workshop peningkatan kompetensi pengawas

Terlaksananya workshop -

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Penyelenggaraan sertifikasi Penyelenggaraan tunjangan profesi

Penyelenggaraan penilaian dan penetapan angka kredit

6

100%

100%

241.100

100%

100%

9.190

100%

100%

56.300

100%

100%

17.400

100%

45.000

265.210 10.109 61.930

19.140

100%

100% 100% 100%

100%

49.500

291.731 11.119 68.123

21.054

100%

100% 100% 100%

100%

54.450

320.904 12.231 74.935

23.159

100%

59.895

100%

100%

352.994

100%

100%

13.455

100%

100%

82.428

100%

100%

25.475

100%

208.845

Dinas Pendidikan

1.471.939

Dinas Pendidikan

56.104

Penyelenggaraan akreditas sekolah

Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan

Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan dibidang pendidikan

Terserapnya sistem dan informasi manajemen Terselenggaran ya akreditas sekolah Terlaksananya mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan Terlaksananya kerjasama secara kelembagaan dibidang pendidikan

Dinas Pendidikan

343.716

Dinas Pendidikan

106.228


Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Penerapan sistem dan informasi manajemen

2

Terlaksananya monitoring dan evaluasi Terselenggaran ya sertifikasi terselenggarany a tunjangan profesi Terselenggaran ya penilaian dan penetapan angka kredit

-

100%

50.860

100%

100%

42.500

100%

1 keg

24.120

1 keg

1 keg

41.865

1 keg

55.946

46.750

26.532

46.051

100%

100%

1 keg

1 keg

61.540

51.425

29.185

50.656

100%

100%

1 keg

1 keg

67.694

56.567

32.103

55.722

100%

74.464

100%

100%

62.224

100%

1 keg

35.314

5 keg

1 keg

61.294

5 keg

KESEHATAN


310.504

42.500


147.254

Dinas Pendidikan

255.588

Dinas Pendidikan

2,1

DINAS KESEHATAN

1

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan

Peningkatan Mutu Pelayanan Farmasi Komunitas dan Rumah Sakit

2

Dinas Kesehatan Tersedianya obat di sarana kesehatan Ketersedianya obat dan perbekalan kesehatan di sarana pelayanan kesehatan Meningkatnya pemahaman apotek/apoteker tentang PP 51 thn 2009

100%

210.000

100%

100%

22.000

100%

100%

12.000

100%

231.000

24.200

13.200

100%

100%

100%

252.000

26.400

14.400

100%

100%

100%

273.000

28.600

15.600

100%

294.000

100%

100%

30.800

100%

100%

16.800

100%

1.260.000

Dinas Kesehatan

132.000

Dinas Kesehatan

72.000

Dinas Kesehatan

Program Upaya Kesehatan Masyarakat Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan

Peningkatan kesehatan masyarakat

Peningkatan pelayanan kesehatan bagi korban bencana

Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan

Dinas Kesehatan

Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan masyarakat Meningkatnya pengetahuan dalam pengelolaan data SP2TP Puskesmas Meningkatnya pelayanan penanganan korban bencana

Terpantaunya status kesehatan

100%

1.100.000

100%

95%

64.000

95%

100%

5.000

100%

100%

28.000

100%

1.210.00 0

70.400

5.500

30.800

100%

95%

100%

100%

1.320.00 0

76.800

6.000

33.600

100%

95%

100%

100%

######

83.200

6.500

36.400

100%

1.540.000

100%

95%

89.600

95%

100%

7.000

100%

100%

39.200

100%


6.600.000

Dinas Kesehatan

384.000

Dinas Kesehatan

30.000

168.000

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan

3

100%

950.000

100%

1.045.00 0

100%

1.140.00 0

100%

######

100%

1.330.000

100%

5.700.000

Meningkatnya keamanan pangan dan bahan berbahaya

100%

25.000

100%

27.500

100%

30.000

100%

32.500

100%

35.000

100%

150.000

147 posyandu

40.000

147 posyandu

Pengembangan media promosi dan srana hidup bersih dan sehat

100%

40.000

100%

Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat

100%

9.000

100%

Pelatihan tenaga penyuluh kesehatan masyarakat

100%

3.725

100%

100%

2.160

100%

Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan

100%

1.500.000

100%

Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya

100%

30.000

100%

100%

10.000

100%

100%

30.000

100%

50.000

50.000

32.000 4.095

147 posyandu 100%

100% 100%

55.000

55.000

32.000 4.095

147 posyandu 100%

100%

60.000

60.000

32.000

147 posyandu

65.000

147 posyand u

100%

65.000

100%

100%

32.000

100%

270.000

Dinas Kesehatan

270.000

Dinas Kesehatan

137.000

Dinas Kesehatan

100%

4.095

100%

4.095

100%

20.105

Dinas Kesehatan

100%

3.600

100%

3.600

100%

16.560

Dinas Kesehatan

100%

4.500.000

100%

100%

50.000

100%

100%

50.000

100%

100%

50.000

100%


Bimtek pemantauan dan pelaporan pengamanan obat rasional Pelatihan petugas penyuluh dan pengawasan keamanan pangan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Pengembangan UKBM dan generasi mudah

Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan

Program Pengawasan Obat dan Makanan Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya

4

Meningkatnya pelayanan kesehatan masyarakat

3.600 2.000.00 0 35.000

20.000

35.000

100% 100%

100%

100%

100%

3.600 3.000.00 0 40.000

30.000

40.000

100%

100%

100%

100%

######

45.000

40.000

45.000


#######

Dinas Kesehatan

200.000

Dinas Kesehatan

150.000

Dinas Kesehatan

200.000

Dinas Kesehatan

5

Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan

100%

35.000

100%

Monitoring puskesmas, apotik, toko obat dan kosmetik

100%

31.000

100%

45.000 36.000

100% 100%

50.000 40.000

100% 100%

55.000 50.000

100%

60.000

100%

100%

60.000

100%

245.000

Dinas Kesehatan

217.000


Program Perbaikan Gizi Masyarakat Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi

Pemberian tambahan makanan dan vitamin

Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi


Pertemuan manajemen percepatan D/S bagi petugas gizi puskesmas

Pemantauan status gizi (PSG)

Peningkatan kapasitas petugas dalam konseling menyusui

Tersusunnya peta informasi masyarakat kurang gizi Terlaksananya pemberian tambahan makanan dan vitamin Terlaksananya pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan Terlaksananya pertemuan manajemen percepatan D/S bagi petugas gizi puskesmas Terpantaunya status gizi (PSG) Terlaksananya peningkatan kapasitas petugas dalam konseling menyusui

95%

3.250

95%

100%

37.710

100%

-

-

100%

100%

4.110

100%

-

-

80%

-

-

100%

-

-

80%

3.500

45.000

10.000

5.000

40.000

13.000

40.000

95%

100%

100%

100%

80%

100%

80%

4.000

50.000

10.000

6.000

40.000

14.000

42.000

95%

100%

100%

100%

80%

100%

80%

4.500

50.000

11.000

6.000

40.000

15.000

44.000

5.000

95%

100%

50.000

100%

100%

12.000

100%

43.000

Dinas Kesehatan

100%

7.000

100%

28.110

Dinas Kesehatan

80%

40.000

80%

100%

16.000

100%

80%

46.000

80%


20.250

Dinas Kesehatan

95%

232.710

160.000

58.000

172.000

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Pelatihan konselor ASI

6

-

80%

35.000

80%

40.000

80%

45.000

80%

50.000

80%

170.000

Terkajinya pengembangan lingkungan sehat

Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

Peningkatan imunisasi

Peningkatan surveilance epideminologi dan penanggulangan wabah

Menurunnya temuan kasus penyakit yang disebabkan oleh nyamuk (30%) Menurunnya temuan kasus penyakit Meningkatnya cakupan program imunisasi Meningkatnya penemuan kasus DBD

90%

95.234

90%

100.000

90%

100.000

90%

120.000

90%

125.000

90%

540.234

Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan


100%

32.700

100%

90%

20.000

90%

100%

67.000

100%

100%

236.000

100%

34.335

21.000

70.350

247.800

100%

90%

100%

100%

35.970

22.000

73.700

259.600

100%

90%

100%

100%

37.605

23.000

77.050

271.400

100%

39.240

100%

90%

24.000

90%

100%

80.400

100%

100%

283.200

100%

179.850

Dinas Kesehatan

110.000

Dinas Kesehatan

368.500

Dinas Kesehatan

1.298.000


Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Penyusunan standar pelayanan kesehatan, evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan


Program Pencapaian dan Penanggulangan Penyakit Menular Penyemprotan/logging sarang nyamuk

8

-

Program Pengembangan Lingkungan Sehat Pengkajian pengembangan lingkungan sehat

7

Terlaksananya pelatihan konselor ASI

1 keg

136.300

1 keg

100%

16.300

100%

157.426

17.930

1 keg

100%

157.426

18.826

1 keg

100%

157.426

18.826

1 keg

157.426

5 keg

100%

18.826

100%


766.004

90.708


Pembangunan dan pemukt\ahiran data dasar standar pelayanan kesehatan

100%

56.000

100%

100%

13.350

100%

61.655

100%

64.737

100%

64.737

100%

64.737

100%

100%

15.419

100%

311.866

Dinas Kesehatan

Penyusunan standar analisis belanja pelayanan kesehatan 14.685

100%

15.419

100%

15.419

74.292

Program Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

9

Pembangunan puskesmas (IPAL) 2 pkm

324.000

2 pkm

4 posyandu

194.400

4 posyandu

350.000

2 pkm

350.000

2 pkm

380.000

2 pkm

400.000

10 pkm

4 posyandu

350.000

20 posyand u

4 pkm

100.000

20 pkm

2 pustu

150.000

5 pustu

Pembangunan posyandu 200.000

4 posyandu

250.000

4 posyandu

350.000

1.804.000

Dinas Kesehatan

1.344.400

Dinas Kesehatan

390.000

Dinas Kesehatan

550.000

Dinas Kesehatan

Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas 4 pkm

Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu

-

40.000

-

4 pkm

2 pustu

50.000

150.000

4 pkm

1 pustu

100.000

100.000

4 pkm

1 pustu

100.000

150.000

Dinas Kesehatan

10 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Kemitraan asuransi kesehatan Meningkatnya masyarakat cakupan jaminan pelayanan kesehatan masyrakat Pelayanan kesehatan gratis Meningkatnya mutu pelayanan

100%

45.500

100%

100%

360.000

100%

47.775

378.000

100%

100%

50.050

396.000

100%

100%

52.325

414.000

100%

54.600

100%

100%

432.000

100%


250.250

Dinas Kesehatan

1.980.000

Dinas Kesehatan

kesehatan

Dinas Kesehatan

11 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita Pelatihan dan pendidikan perawatan Meningkatnya anak balita cakupan jaminan kesehatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan Meningkatnya cakupan program pelayanan kesehatan balita

100%

14.500

100%

100%

8.000

100%

100%

20.500

100%

15.225

8.400

100%

100%

15.950

8.800

100%

100%

16.675

9.200

100%

17.400

100%

79.750

Dinas Kesehatan

100%

9.600

100%

44.000

Dinas Kesehatan

100%

24.000

100%

100%

86.000

100%

100%

6.000

100%

12 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia Pendidikaan dan pelatihan perawatan kesehatan Pelayanan kesehatan

-

-

100%

21.000 86.000

100% 100%

22.000 86.000

100% 100%

23.000 86.000

110.500

Dinas Kesehatan

344.000

Dinas Kesehatan

Monitoring, evaluasi dan pelaporan 100% 13

Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak Reviuw ANC terpadu Peningkatan kompetensi tenaga kesehatan dalam tatalaksana neonatus Peningkatan kelas ibu hamil

2.940

100%

3.000

100%

4.000

100%

5.000

20.940

Dinas Kesehatan 95% -

13.000 -

95% 100%

100%

13.000

100%

90%

14.000

90%

100%

35.000

100%

100%

2.940

100%

14.000 16.000 14.000

95% 100% 100%

15.000 17.000 15.000

95% 100% 100%

16.000 18.000 16.000

95%

17.000

95%

75.000

Dinas Kesehatan

100%

19.000

100%

70.000

Dinas Kesehatan

100%

17.000

100%

75.000

Dinas Kesehatan

90%

18.000

90%

80.000

Dinas Kesehatan

100%

55.000

100%

100%

6.000

100%

Peningkatan kelas ibu bayi dan balita

Reviuw maternal perinatal

Dinas Kesehatan

15.000 40.000

90% 100%

16.000 45.000

90% 100%

17.000 50.000

225.000

Monitoring, evaluasi dan pelaporan 3.500

100%

4.000

100%

5.000


21.440


Peningkatan kapasitas dalam SDIDTK 80%

15.000

80%

16.000

80%

17.000

80%

18.000

80%

19.000

80%

85.000

Dinas Kesehatan

14 Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Pelatihan pengendalian faktor resiko Terlaksananya penyakit kronis dan degeneratif pengendalian faktor resiko penyakit kronis dan degeneratif Deteksi dini faktor resiko penyakit Terdeteksinya cardlovaskuler dan degeneratif faktor resiko penyakit cardlovaskuler dan degeneratif Pelatihan pengembangan posyandu Terealisasinya dimasyarakat pelatihan pengembangan posyandu di masyarakat 2,2 1

2

Dinas Kesehatan

-

-

25 org

-

-

100 org

22 org

5.730

24 org

35.000

35.000

6.500

25 org

100 org

24 org

37.230

40.000

10.000

25 org

100 org

25 org

40.000

40.000

15.000

25 org

42.000

50 org

100 org

40.000

400 org

25 org

20.000

120 org

154.230

Dinas Kesehatan

155.000

Dinas Kesehatan

57.230

Dinas Kesehatan

BADAN PENGELOLAAN RUMAH SAKIT DAERAH Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Peningkatan tipe rumah sakit Meningkatnya tipe rumah sakit menjadi rumah sakit tipe B Peningkatan akreditasi rumah sakit Meningkatnya akreditasi rumah sakit

RSUD Sawerigading 100%

100.000

100%

50%

100.000

100%

105.000

150.000

100%

100%

110.000

200.000

100%

100%

115.000

250.000

100%

120.000

100%

100%

300.000

100%

550.000

RSUD Sawerigading

1.000.000

RSUD Sawerigading RSUD Sawerigading

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Pembangunan sumur bor dan instalasi air

tersedianya sarana air bersih

100%

250.000

100%

Pengelolaan rumah sakit IPSRS

Dibangunnya gedung IPSRS

100%

1.200.000

100%

100%

130.000

100%

Pemasangan tegel teras gedung perawatan

Terpasangnya tegel teras gedung

262.750 1.260.00 0 136.500

100%

100%

100%

275.500 1.320.00 0 143.000

100%

100%

100%

288.250 ######

149.500

100%

301.000

100%

100%

1.440.000

100%

100%

156.000

100%


1.377.500

RSUD Sawerigading

6.600.000

RSUD Sawerigading

715.000

RSUD Sawerigading

perawatan Lanjutan pembangunan selasar gedung ponek Pembangunan area parkiran karyawan rumah sakit Pembangunan area parkiran mobil ambulance

Pembangunan septik tank standar IPAL Pembangunan kamar jaga petugas genzet Lanjutan pembangunan gedung genzet

Dibangunnya selasar gedung ponek Dibangunnya area parkiran rumah sakit Dibangunnya area parkiran mobil ambulance Dibangunnya septik tank IPAL Tersedianya kamar gengset Tersedianya kamar gengset

100%

30.000

100%

100%

75.000

100%

100%

75.000

100%

100%

140.000

100%

100%

50.000

100%

100%

120.000

100%

31.500

78.750

78.750

147.000

52.500 126.000

100%

100%

100%

100%

100% 100%

33.000

82.500

82.500

154.000

55.000 132.000

100%

100%

100%

100%

100% 100%

34.500

86.250

86.250

161.000

57.500 138.000

100%

36.000

100%

100%

90.000

100%

100%

90.000

100%

100%

168.000

100%

100%

60.000

100%

100%

144.000

100%

165.000

RSUD Sawerigading

412.500

RSUD Sawerigading

412.500

RSUD Sawerigading

770.000

RSUD Sawerigading

275.000

RSUD Sawerigading

660.000

RSUD Sawerigading

Pembangunan gedung perawatan VIP -

-

100%

Pembangunan gedung perawatan kelas I & II

100%

4.000

100%

Pembangunan gedung perawatan kelas III

100%

50.000

100%

Pembangunan gedung kantor

9.000 4.200

50.000

100% 100%

100%

4.400

50.000

100%

9.900

100%

10.350

100%

38.700

RSUD Sawerigading

100%

4.600

100%

4.800

100%

22.000

RSUD Sawerigading

100%

50.000

100%

100%

57.500

100%

100%

-

100%

100%

1.600.000

100%

1.680.00 0

100%

1.760.00 0

100%

######

100%

1.920.000

100%

100%

1.600.000

100%

1.600.00 0

100%

1.600.00 0

100%

######

100%

1.600.000

100%

-

-

100%

1.400.00 0

100%

1.400.00 0

100%

######

100%

1.400.000

100%

100%

2.800.000

100%

100%

######

100%

2.800.000

100%

52.500

100%

50.000

-

50.000

100%

9.450

55.000

250.000

RSUD Sawerigading

215.000

RSUD Sawerigading

8.800.000

RSUD Sawerigading

8.000.000

RSUD Sawerigading

5.600.000

RSUD Sawerigading

Pembangunan gedung haemodialisa

Pembangunan gedung rehabilitasi medik Pembangunan gedung asrama perawat

Pembangunan rumah dokter

2.800.00

100%

2.800.00


#######

RSUD Sawerigading

0 Pembangunan rumah direktur

0

-

-

100%

100%

-

-

100%

1.100.00 0

100%

1.100.00 0

100%

Pembangunan rumah singgah bagi keluarga pasien

-

-

100%

1.800.00 0

100%

1.800.00 0

Pembangunan selasar penghubung gedung baru

100%

4.500.000

100%

4.500.00 0

100%

Pembangunan drainase dalam kompleks

100%

2.000.000

100%

2.000.00 0

100%

2.900.000

100%

100%

1.700.000

100%

-

-

100%

-

-

-

-

-

100%

-

-

100%

-

-

100%

-

-

100%

Pengadaan SIMRS sesuai standar kemenkes

100%

35.000.000

100%

Pengadaan meubeleur dan perlengkapan gedung kantor

100%

50.000

100%

RSUD Sawerigading

4.400.000

RSUD Sawerigading

7.200.000

RSUD Sawerigading

300.000

100%

######

100%

1.100.000

100%

100%

######

100%

1.800.000

100%

4.500.00 0

100%

######

100%

4.500.000

100%

#######

RSUD Sawerigading

100%

2.000.00 0

100%

######

100%

2.000.000

100%

#######

RSUD Sawerigading

2.900.00 0

100%

2.900.00 0

100%

######

100%

2.900.000

100%

#######

RSUD Sawerigading

1.700.00 0

100%

1.700.00 0

100%

######

100%

1.700.000

100%

100%

850.000

100%

100%

800.000

100%

100%

200.000

100%

100%

57.500

100%

100%

138.375

100%

100%

300.000

100%

300.000

100%

1.200.000

100%

300.000

300.000

Pembangunan gudang

Pembangunan pagar keliling

Pembangunan jalan dalam komplek rumah sakit Pembangunan kantin rumah sakit Pembangunan area parkir Pembangunan lanscape taman Lanjutan pembangunan pos jaga satpam belakang

850.000 200.000 50.000

100% 100% 100% 100%

850.000 800.000 200.000 52.500

100% 100% 100% 100%

850.000 800.000 200.000 55.000

8.500.000

800.000

RSUD Sawerigading RSUD Sawerigading RSUD Sawerigading

215.000

RSUD Sawerigading

516.750

RSUD Sawerigading

1.200.000

RSUD Sawerigading

3.400.000 2.400.000

Pembangunan teras gedung loundry Pengadaan alat kesehatan

120.000 300.000 ######

52.500

100% 100% 100%

100%

126.125 300.000 ######

55.000

100% 100% 100%

100%

132.250 300.000 ######

57.500

100%

100%

#######

60.000

100%

100%


RSUD Sawerigading

#######

275.000


pengadaan perlengkapan instalasi penunjang Pengadaan mobil ambulance Pemel;iharaan sarana prasarana rumah sakit Penambahan instalasi listrik Pengadaan ginzet 800KVA Penambahan daya listrik menjadi 1200KVA 3

100%

500.000

100%

100%

500.000

100%

100%

1.500.000

100%

100%

250.000

100%

100%

380.000

100%

-

-

-

500.000 500.000 1.500.00 0 250.000 380.000 -

100% 100% 100% 100% 100% 100%

500.000 500.000 1.500.00 0 250.000 380.000 1.500.00 0

100% 100% 100% 100% 100% 100%

500.000 500.000 ######

250.000 380.000 ######

100%

500.000

100%

100%

500.000

100%

100%

1.500.000

100%

100%

250.000

100%

100%

380.000

100%

100%

1.500.000

100%

2.500.000

RSUD Sawerigading

2.500.000

RSUD Sawerigading

7.500.000

RSUD Sawerigading

1.900.000


4.500.000

RSUD Sawerigading

1.250.000

RSUD Sawerigading

Program Peningkatan Sumber Daya Tenaga Kesehatan Pengadaan dokter sub spesialis sesuai standar rumah sakit tipe B

100%

100.000

100%

Pendidikan lanjutan bagi tenaga medis, paramedis, penunjang medis dan non media

100%

100.000

100%

100%

100.000

100%

100%

200.000

100%

Pelatihan teknis tenaga penunjang medis

100%

100.000

100%

Pelatihan teknis tenaga administrasi dan non medis

100%

100.000

100%

Pelatihan teknis tenaga medis

100.000

100.000 100.000

100%

100% 100%

100.000

100.000 100.000

100%

100% 100%

100.000

100.000 100.000

100%

100.000

100%

100%

100.000

100%

100%

100.000

100%

100%

200.000

100%

100%

100.000

100%

100%

100.000

100%

500.000

RSUD Sawerigading

500.000

RSUD Sawerigading

500.000

RSUD Sawerigading

1.000.000

RSUD Sawerigading

500.000

RSUD Sawerigading

500.000

RSUD Sawerigading

Pelatihan teknis tenaga paramedis

3

PEKERJAAN UMUM

3,1

DINAS PEKERJAAN UMUM

1

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Pembangunan jalan

Terealisasinya pembangunan

200.000 100.000 100.000

100% 100% 100%

200.000 100.000 100.000

100% 100% 100%

200.000 100.000 100.000

Dinas Pekerjaan Umum 174 paket

1.538.065

174 paket

1.538.06

174 paket

1.538.06

174 paket

######

174 paket

1.538.065

870 paket


7.690.325

Dinas Pekerjaan

jalan Pembangunan jembatan

2

Pembangunan / peningkatan jaringan irigasi

4,1

20 paket

3.708.500

20 paket

3.708.50 0

20 paket

3.708.50 0

20 paket

######

20 paket

3.708.500

100 paket

#######

Terlaksananya pembangunan talud dan bronjong

60 paket

2.112.625

60 paket

2.112.62 5

60 paket

2.112.62 5

60 paket

######

60 paket

2.112.625

300 paket

#######

Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum

Terealisasinya normalisasi/pen gerukan sungai

14 paket

815.000

14 paket

815.000

14 paket

815.000

14 paket

815.000

14 paket

815.000

70 paket

4.075.000

Terlaksananya rehabilitasi/pem eliharaan jaringan irigasi Terealisasinya pembangunan/p eningkatan jaringan irigasi

Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum

Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Irigasi Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi

4

Umum

Program Pengendalian Banjir Normalisasi / pengerukan sungai

4

5

Program Pembangunan Turap/Talud dan Bronjong Pembangunan talud dan bronjong

3

Terealisasinya pembangunan jembatan

5

2 paket

130.000

2 paket

9 paket

680.000

9 paket

130.000

680.000

2 paket

9 paket

130.000

680.000

2 paket

9 paket

130.000

680.000

2 paket

130.000

10 paket

9 paket

680.000

45 paket

650.000

3.400.000

Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum

PERUMAHAN KANTOR PEMADAM KEBAKARAN Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran


1 Pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran

Meningkatnya pengetahuan SDM dalam memberikan pelayanan

7

105.000

3

45.000

2

30.000

30

145.000

7

145.000

40


470.000


pencegahan kebakaran

Rekruitmen tenaga pertolongan bencana kebakaran

Penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran

Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran

Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran

5 5,1

Tersedianya tenaga operasional pemadaman dan penyelamatan Terpenuhinya penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran Tersedianya sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran Terwujudnya peningkatan pelayanan penanggulangan kebakaran

10

10.000

10

9

36.000

9

471

2.143.900

378

2.316.62 0

547

3.797.00 0

398

558

1.310.524

457

1.553.80 4

644

1.797.08 4

514

10.000

10

9

37.800

10

10.000

9

39.600

10

10.000

50

9

43.200

27

######

425

2.479.316

2.219

######

520

1.797.084

2.688

10.000

41.400

50.000

198.000

#######

8.255.580





PENATAAN RUANG

DINAS TATA RUANG & CIPTA KARYA Program Perencanaan Tata Ruang

Dinas Tata Ruang & Cipta Karya

1 Sosialisasi peraturan perundangundangan tentang rencana tata ruang

meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan perundangundangan mengenai rencana tata ruang

20%

69.750

20%

69.750

20%

69.750

20%

69.750

20%

69.750

100%


348.750


Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan

2

Rehabilitasi/pemeliharaan drainase/gorong-gorong

8 lokasi

526.800

5 lokasi

516.750

5 lokasi

516.750

10 lokasi

1.013.500

32 lokasi

3.307.200

Panjang saluran drainase yang dibangun Panjang saluran drainase kota yang dipelihara secara rutin

26.735 m

2.282.700

11.500m

9.342.00 0

4.670m

2.392.00 0

2.180m

######

11.516m

4.190.000

1.750m

1.175.000

1.950m

1.005.00 0

2.000m

1.047.50 0

1.700m

######

4.650m

4.250.000

56.061m

14.100m

#######

9.027.500

Jumlah dan jenis prasarana dasar permukiman berbasis masyarakat


Persentase luas area pengawasan pemanfaatan ruang Jumlah hasil monitoring, evaluasi dan dokumen pelaporan

Dinas Tata Ruang & Cipta Karya Dinas Tata Ruang & Cipta Karya Dinas Tata Ruang & Cipta Karya Dinas Tata Ruang & Cipta Karya Dinas Tata Ruang & Cipta Karya

34,32%

4.594.000

37,90%

4.844.00 0

44,41%

######

51,37%

######

50,40%

2.400.000

53,76%

1.400.000

Dinas Tata Ruang & Cipta Karya Dinas Tata Ruang & Cipta Karya

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pengendalian pemanfaatan ruang

5

413.400

Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar permukiman berbasis masyarakat

4

4 lokasi

Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

3

Jumlah kawasan yang memiliki rencana detail tata ruang kawasan

85%

4 dokumen

488.535

97.860

85%

4 dokumen

488.535

97.860

85%

4 dokumen

488.535

97.860

100%

4 dokumen

565.500

97.860

100%

565.500

91%

4 dokumen

97.860

20 dokumen

489.300



Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya


2.596.605

Pembangunan jaringan air bersih/air minum

6

8 paket

#######

7 paket

######

3 paket

5.693.54 0

3 paket

######

3 paket

2.194.537

24 paket

#######

Dokumen 1 dokumen

50.000

1 dokumen

50.000

1 dokumen

50.000

1 dokumen

50.000

1 dokumen

50.000

5 dokumen

250.000

Penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur sanitasi

Jumlah kontruksi air bersih/air minum/penangk ap mata air yang terbangun Jumlah kontruksi sanitasi yang terbangun

6

PERENCANAAN PEMBANGUNAN

6,1

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Perencanaan Pengembangan KotaKota Menengah dan Besar

1

Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi

Terwujudnya perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar Terlaksananya rapat koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi


Program Peningkatan sarana dan Prasarana DAK Bidang infrastruktur Air Minum dan Sanitasi Penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur air minum


Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Pengembangan teknologi pengelolaan air minum dan air limbah

7

Jumlah kontruksi jaringan air bersih/air minum yang dibangun

7 paket

1.129.700

12 paket

1.129.70 0

1 paket

5 paket

5.196.000

5 paket

5.196.00 0

5 paket

1.000

5.196.00 0

1 paket

1 paket

1.000

######

1 paket

1.000

22 paket

2 paket

1.046.000

18 paket

2.262.400

#######



BAPPEDA

-

-

100%

59,29

100%

65,219

100%

71,74

100%

78,914

100%


275,163

Bappeda

Koordinasi perencanaan penanganan perumahan

Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan

Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan

Monitoring, evaluasi bidang fisik dan prasarana

2

85%

1 tahun

1 dok

4 lap, 1 tahun

112,5

95.400

122.200

32.700

85%

1 tahun

1 dok

4 lap, 1 tahun

112,5

104.940

122.200

32.700

85%

1 tahun

1 dok

4 lap, 1 tahun

112,5

115.434

122.200

32.700

85%

1 tahun

1 dok

4 lap, 1 tahun

112,5

126.977

122.200

32.700

85%

112,5

Terlaksa na

1 tahun

139.674

1 tahun

1 dok

122.200

5 dok

4 lap, 1 tahun

32.700

4 lap, 1 tahun

112,5

582.425

643.700

163.500

Program Pengembangan Data/Informasi Pengumpulan, Updating dan analisis data elektronik/website

Bappeda

Bappeda

Bappeda

Bappeda

BAPPEDA

Penyusunan dan pengumpulan data/informasi

Tersedianya informasi pembangunan daerah Tersedianya informasi pembangunan daerah Tersedianya data hasil survei

Penyusunan dan analisis data/informasi

Tersedianya data/informasi

Penyebarluasan informasi pembangunan daerah

3

Terpenuhinya koordinasi penanganan perumahan Terlaksananya koordinasi AMPL dan tersusunnya PPSP Tersedianya dokumen RISPAM sebagai referensi program pengembangan penyediaan air minum Dapat mengakselerasi pencapaian target RTH dan SPM bidang infrastruktur

1 tahun

156.500

1 tahun

1 tahun

33.500

1 tahun

100%

160.800

100%

100%

96.900

100%

172.150

36.850

176.880 106.590

1 tahun

1 tahun

100% 100%

189.365

40.535

194.568 117.249

1 tahun

1 tahun

100% 100%

208.301

44.585

214.024 128.974

1 tahun

229.131

1 tahun

1 tahun

49.043

1 tahun

100%

235.426

100%

981,698

Bappeda

100%

141.871

100%

591,584

Bappeda

Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

204.513

Bappeda

Bappeda

BAPPEDA


955,447

Koordinasi penetapan renana tata ruang wilayah strategis dan cepat tumbuh

6

Terbentuknya koordinasi penetapan rencana tata ruang Sosialisasi kebijakan pemerintah terlaksananya dalam pengembangan KSCT sosialisasi dan ditetapkan kawasan strategis cepat tumbuh Penyusunan perencanaan Tersusunnya pengembangan wilayah strategi dan dokumen cepat tumbuh pengembangan wilayah cepat tumbuh Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana

7

Terselenggaran ya peningkatan kemampuan teknis aparat Sosialisasi kebijakan perencanaan Tersosialisasiny pembangunan daerah a kebijakan perencanaan pembangunan daerah Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Penyusunan indikator ekonomi daerah

Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat

Tersedianya data dan informasi tentang perkembangan makro perekonomian kota palopo Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam rangka pameran pembangunan/i

85%

63.200

85%

1 keputusan

16.750

1 keputusan

85%

13.960

85%

63.200

16.750

13.960

85%

1 keputusan

85%

63.200

16.750

13.960

85%

1 keputusan

85%

63.200

16.750

13.960

85%

63.200

Terlaksa na

1 keputusan

16.750

5 keputusa n

83.750

85%

13.960

Terlaksa na

69.800

316.000

Bappeda

Bappeda

BAPPEDA

Sudah berjalan

90%

42.800

90%

Sudah berjalan

90%

29.750

90%

42.800

29.750

90%

90%

42.800

29.750

90%

90%

42.800

29.750

90%

42.800

Terlaksa na

214.000

90%

29.750

Terlaksa na

148.750

Sekertariat

Sekertariat

BAPPEDA

-

-

100%

27,83

100%

30,613

100%

33,674

100%

37,041

100%

129,158

Bappeda

100%

82,995

100%

91,294

100%

100,423

100%

110,466

100%

121,512

100%

506,69

Bappeda


nvestasi dan penas

Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi

Koordinasi pelaporan dan informasi bidang ekonomi


Penyusunan masterplan pembangunan ekonomi daerah

Penyusunan strategi penanggulangan kemiskinan

Terlaksananya rapat koordinasi dengan SKPD koordinasi bidang ekonomi, tingkat provinsi maupun pusat Persentase koordinasi opelaporan dan informasi bidang ekonomi Jumlah SKPD Koordinasi Bidang Ekonomi yang akan dimonitoring dan dievaluasi tahun 2014 serta jumlah pemantauan kelapangan terhadap prog/keg tahun 2013 serta penyusunan lap monev Dokumen penyusunan masterplan ekonomi daerah Terlaksananya program/kegiata n penanggulangan kemiskinan

100%

50,55

100%

70%

-

-

100%

8 SKPD, 1 lap

8 SKPD, 1 lap

45.350

8 SKPD, 1 lap

1

188.500

1

1

80.855

1

55,605

83.380

50.985

207.350

88.691

100%

100%

8 SKPD, 1 lap

1

1

61,165

91.718

56.084

228.085

96.760

100%

100%

8 SKPD, 1 lap

1

1

67,282

100.891

61.692

250.894

105.636

100%

74,01

100%

100%

110.979

100%

8 SKPD, 1 lap

67.862

8 SKPD, 5 lap

1

275.983

5

1

113.399

5


308,612

386.968

281.973

1.150.812

485.341

Bappeda

Bappeda

Bappeda

Bappeda

Bappeda

8

Program Perencanaan Sosial dan Budaya Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya

Koordinasi penyusunan masterplan pendidikan

Koordinasi penyusunan masterplan kesehatan Koordinasi penyusunan propil gender

Koordinasi pembinaan kota sehat

Koordinasi penyusunan analisis situasi abu dan anak


9

Bappeda Terwujudnya penanganan masalah sosial dan budaya dalam masyarakat Terwujudnya peningkatan mutu pendidikan Terwujudnya peningkatan mutu kesehatan terwujudnya pemerataan akses pelaksanaan kesetaraan gender Terwujudnya mutu kesehatan masyarakat Tersedianya data dan informasi tentang situasi ibu dan anak data dan informasi pelaksanaan program SKPD bidang koordinasi SDM dan kelembagaan

1 keg

42.800

1 keg

1 keg

83.900

1 keg

1 keg

47.000

1 keg

1 keg

40.700

1 keg

1 keg

40.600

1 keg

1 keg

41.800

1 keg

1 keg

39.900

1 keg

42.800

83.900

47.000

40.700

40.600

41.800

39.900

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

42.800

83.900

47.000

40.700

40.600

41.800

39.900

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

42.800

83.900

47.000

40.700

40.600

41.800

39.900

1 keg

42.800

5 keg

1 keg

83.900

5 keg

1 keg

47.000

5 keg

1 keg

40.700

5 keg

1 keg

40.600

5 keg

1 keg

41.800

5 keg

1 keg

39.900

5 keg

214.000

419.500

235.000

203.500

203.000

209.000

199.500

Pengembangan Data/Informasi./Statistik Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah

Bappeda

Bappeda

Bappeda

Bappeda

Bappeda

Bappeda

Bappeda

BAPPEDA Tersusunnya data Statistik Kota Palopo

100 buku

80

63.700

80

70.778

80

77.778

80

87.380

80

97.089

400


396.725

Bappeda

Penyusunan dan pengumpulan data PDRB 10

100 buku

80

54.500

80

60.555

80

67.283

80

74.759

80

83.066

400

340.163

Bappeda

Program Perencanaan Pembangunan Daerah Penyusunan rancangan RPJMD

Penyelenggaraan musrenbang RPJMD

Penetapan RPJMD

Penyusunan rancangan RKPD

Penyelenggaraan musrenbang RKPD

Koordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah Koordinasi penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) 7

Tersusunnya PDRB Kota Palopo

Tersusunnya rancangan RPJMD Terselenggaran ya musrenbang RPJMD Terselenggaran ya penetapan RPJMD Tersusunnya rancangan RKPD Terselenggaran ya musrenbang RKPD Tersusunnya dokumen LAKIP Tersusunnya dokumen LKPJ

-

-

-

-

-

-

-

-

100%

32.520

100%

32.520

Bappeda

-

-

-

-

-

-

-

-

100%

91.876

100%

91.876

Bappeda

-

-

-

-

-

-

-

-

100%

75.275

100%

75.275

Bappeda

95%

229.600

Terlaksa na

1.148.000

95%

95.555

Terlaksa na

477.775

95%

14.746

Terlaksa na

90%

95.717

Terlaksa na

Belum berjalan

95%

229.600

95%

Belum berjalan

95%

95.555

95%

Sudah berjalan

95%

14.746

95%

Sudah berjalan

90%

95.717

90%

229.600

95.555

14.746

95.717

95%

95%

95%

90%

229.600

95.555

14.746

95.717

95%

95%

95%

90%

229.600

95.555

14.746

95.717

73.730

478.585

Bappeda

Bappeda

Bappeda

Bappeda

PERHUBUNGAN

7,1

DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

1

Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan

Terwujudnya sistem pencatatan otomatis arus lalulintas bus yang masuk diterminal

Dinas Perhubungan

Belum ada

1 unit

70.040

1 unit

73.500

1 unit

77.000

1 unit

80.000

1 unit

83.000

5 unit


383.540

Dinas Perhubungan

2

Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan

Terwujudnya kereta wisata

Sosialisasi kebijakan dibidang perhubungan

Peningkatan kualitas SDM, intensifikasi pendapatan parkir dari sektor parkir

1 unit

79.000

1 unit

200 pegawai, 48 kgt

200 pegawai, 48 kgt

40.000

200 pegawai, 48 kgt

1 unit

79.000

200 pegawai, 48 kgt

40.000

79.000

40.000

1 unit

200 pegawai, 48 kgt

79.000

40.000

1 unit

79.000

5 unit

200 pegawai, 48 kgt

40.000

200 pegawai, 48 kgt

395.000

Dinas Perhubungan

200.000

Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan

Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor

3

1 unit

Terpeliharanya peralatan pengujian kendaraan bermotor

1 unit

1 unit

10.000

1 unit

1 unit

10.000

10.000

1 unit

10.000

1 unit

10.000

5 unit

50.000

Dinas Perhubungan

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Penyuluhan bagi para sopir/juru mudi untuk peningkatan keselamatan penumpang

Peningkatan tertib lalulintas dan angkutan bagi awak kendaraan angkutan umum

100%

100%

10.000

100%

100%

10.000

10.000

100%

10.000

100%

10.000

100%

50.000

4

5

Terwujudnya gedung terminal yang refresentatif

100%

700.000

100%

300.000

100%

300.000

100%

300.000

100%

300.000

100%

1.900.000

Pengadaan marka jalan

Terwujudnya rambu-rambu lalulintas yang memadai Terwujudnya marka jalan

Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan

Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Pengadaan rambu-rambu lalulintas

Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan

Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Perhubungan Pembangunan gedung terminal

Dinas Perhubungan

2 APILL

4.100.000

4 APILL

2102 m²

300.000

2102 m²

4.795.00 0 300.000

1 APILL

2102 m²

600.000

300.000

1 APILL

2102 m²

600.000

300.000

1 APILL

600.000

9 APILL

2102 m²

300.000

2102 m²


#######

1.500.000


Penciptaan pelayanan cepat, tepat, murah dan mudah

Pengumpulan dan analisis data base pelayanan angkutan

Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan

Fasilitasi perijinan di bidang perhubungan

Uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang

Pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum dijalan raya

Pengendalian, pengawasan dan pemeliharaan terminal dan pos TPR, pelayanan yang prima Kajian dan analisis manajemen lalulintas dan pengumpulan data base Terpeliharanya/ tersedianya sarana dan prasarana lalulintas

Pengelolaan tanda uji (cat samping) Terbinanya pengusaha perbengkelan

Pelaksanaan pengendalian, penertiban dan

29 outsorcing, 12 pos TPR, 2 subter

600.000


3 buku

250.000

3 buku

Terpelihar anya dan terwujudn ya sarana dan 7 APILL, 300 rambu, 11 shelter, median

500.000

Terpelihara nya dan terwujudny a sarana dan 7 APILL, 300 rambu, 11 shelter, median

25.000

90.000

####

30 bengkel

50.000

30 bengkel

Ls

324.000

Ls

400.000

250.000

500.000

90.000

50.000

324.000


3 buku

Terpeliharan ya dan terwujudnya sarana dan 7 APILL, 300 rambu, 11 shelter, median

25.000

30 bengkel

Ls

400.000

250.000

500.000

90.000

50.000

324.000


3 buku

Terpeliharan ya dan terwujudnya sarana dan 7 APILL, 300 rambu, 11 shelter, median

25.000

30 bengkel

Ls

400.000

250.000

500.000

90.000

50.000

324.000


400.000

29 outsorcin g, 12 pos TPR, 2 subter

3 buku

250.000

15 buku

Terpelihara nya dan terwujudny a sarana dan 7 APILL, 300 rambu, 11 shelter, median

25.000

500.000

Terpelih aranya dan terwujud nya sarana dan 7 APILL, 300 rambu, 11 shelter, median

90.000

#####

30 bengkel

50.000

150 bengkel

Ls

324.000

Ls


2.200.000

Dinas Perhubungan

1.250.000

Dinas Perhubungan

2.500.000

Dinas Perhubungan

450.000

Dinas Perhubungan

250.000

Dinas Perhubungan

1.620.000

Dinas Perhubungan

kelancaran lalulintas Penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang dilingkungan terminal

Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat 6

48 kgt

140.000

48 kgt

25.000, 48 kgt

642.200

25.000, 48 kgt

140.000

642.200

48 kgt

25.000, 48 kgt

140.000

642.200

48 kgt

25.000, 48 kgt

140.000

642.200

48 kgt

140.000

48 kgt

25.000, 48 kgt

642.200

25.000, 48 kgt

700.000

Dinas Perhubungan

3.211.000


Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor

Sosialisasi / penyuluhan ketertiban lalulintas dan angkutan

8

Operasi keramanan dan ketertiban dilingkungan terminal Peningkatan PAD

Terwujudnya alat uji emisi gas buang portabel Wahana tata nugraha, serta sosialisasi ketertiban lalulintas

1 unit

1 unit

200.000

1 unit

6 buku, 15 sekolah

6 buku, 15 sekolah

410.000

6 buku, 15 sekolah

200.000

410.000

1 unit

6 buku, 15 sekolah

200.000

410.000

1 unit

6 buku, 15 sekolah

200.000

410.000

1 unit

200.000

2 unit

6 buku, 15 sekolah

410.000

6 buku, 15 sekolah

1.000.000

Dinas Perhubungan

2.050.000

Dinas Perhubungan

LINGKUNGAN HIDUP

8,1

BADAN LINGKUNGAN HIDUP

1

Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Persampahan Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan persampahan

Penyediaan sarana Prasarana pengelolaan persampahan

Tersusunnya peraturan pengelolaan persampahan Tersediannya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan

Badan Lingkungan Hidup 97%

97%

65.000

97%

97%

97%

378.000

97%

65.000

400.000

97%

98%

65.000

450.000

97%

98%

65.000

500.000

97%

65.000

100%

98%

600.000

98%


325.000

2.328.000

Badan Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hidup

Penyusunan kebijakan kerjasama pengelolaan persampahan

Peningkatan Operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan

Pengembangan teknologi pengelolaan persampahan Bimbingan teknis persampahan

Peningkatan kemanpuan aparat pengelolaan persampahan

Kerjasama pengelolaan persampahan

Kerjasama pengelolaan sampah antara daerah

Sosialisasi kebijakan Pengelolaan persampahan

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan

Monitoring, evaluasi, dan pelaporan

Tersusunnya kebijakan kerjasama pengelolaan persampahan Meningkatnya operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan Memudahkan pengelolaan persampahan Menembah pengetahuan pengelolaan persampahan Meningkatnya kemampuan pengelolaan persampahan terjadinya kerjasama pengelolaan persampahan Terjadinya pengelolaan sampah antar daerah Menambah pengetahuan pengelolaan persampahan Meningkatnya pemahaman masyarakat dan pengelolaan persampahan Terlaksananya monitoring dan evaluasi kinerja pengelolaan

-

-

-

97%

97%

97%

65.000

97%

97%

97%

15.000

97%

97%

97%

25.000

97%

97%

97%

25.000

97%

97%

-

-

97%

97%

-

-

97%

97%

-

-

97%

97%

-

-

97%

97%

97%

6.500

97%

70.000

70.000

20.000

30.000

30.000

45.000

60.000

60.000

30.000

6.500

97%

98%

98%

98%

98%

97%

97%

97%

97%

98%

70.000

75.000

25.000

30.000

30.000

45.000

60.000

60.000

30.000

7.000

97%

98%

98%

98%

98%

97%

97%

97%

97%

98%

70.000

80.000

30.000

35.000

35.000

45.000

60.000

60.000

30.000

7.000

97%

70.000

100%

98%

85.000

98%

98%

35.000

98%

98%

35.000

98%

98%

35.000

98%

97%

45.000

100%

97%

60.000

100%

97%

60.000

100%

97%

30.000

100%

98%

7.500

98%


280.000

375.000

125.000

155.000

155.000

180.000

240.000

240.000

120.000

34.500

Badan Lingkungan Hidup

Badan Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hidup

persampahan


2 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Koordinasi penilaian kota Terwujudnya sehat/adipura Kota palopo sebgai kota 97% bersih, hijau dan sehat. Koordinasi Penilaian Langit Biru Terwujudnya Kota Palopo sebagai kota 97% yang terhidar dari polusi Pemantauan kualitas lingkungan Tersediannya Data kualitas Baku mutu air di kota palopo 97% dan terwujudnya kualitas baku mutu air Pengawasan pelaksanaan kebijakan Meningkatnya bidang lingkungan hidup ketaatan masyarakat pada kebijakan 97% pemerintah dibidang lingkungan hidup Koordinasi penertiban kegiatan Meningkatnya pertambangan tanpa izin (PETI) ketertiban 97% pengelolaan pertambangan Pengelolaan B3 dan Limbah B3 Terkelolanya B3 dan Limbah 97% B3

97%

210.000

97%

97%

210.000

97%

97%

75.000

97%

97%

80.000

97%

97%

25.000

97%

97%

40.000

97%

220.000

220.000

80.000

90.000

27.500

45.000

98%

98%

98%

98%

98%

98%

230.000

230.000

120.000

100.000

30.000

50.000

98%

98%

98%

98%

98%

98%

240.000

240.000

140.000

110.000

32.500

55.000

98%

250.000

98%

98%

250.000

98%

98%

150.000

98%

98%

120.000

98%

98%

35.000

98%

98%

60.000

98%


1.150.000

1.150.000

565.000

500.000

150.000

250.000






Pengkajian dampak lingkungan

Peningkatan Pengelolaan LingkunganPertambangan

Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (proper)

Koordinasi Pengelolaan prokasih/ superkasih

Pengembangan produksi ramah lingkunagan Penyusunan kebijakan Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup

Koordinasi penyusunan AMDAL

Terlaksananya KLHS sebagai dasar pelaksanaan RTRW, RPJMD, dan RPJPD serta terbitnya AMDAL, untuk Pembangunan SAMPODDO LEMO-LEMO (SALEMO) Terkendalinya pengelolaan lingkungan Pertambangan Terdatanya Prestasi perusahaan yang mematuhi pengelolaan LH Terlaksananya program kali bersih dan superkasih Terlaksananya Produksi ramah lingkungan Tersusunnya kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup terkordinasinya Penyusunan Amdal dengan pihak yang menyusun Amdal

97%

97%

800.000

97%

97%

97%

40.000

97%

97%

97%

30.000

97%

97%

97%

30.000

97%

97%

97%

30.000

97%

97%

97%

85.000

97%

97%

97%

75.000

97%

800.000

45.000

35.000

35.000

35.000

85.000

85.000

97%

98%

98%

98%

98%

97%

98%

800.000

50.000

35.000

35.000

35.000

85.000

85.000

97%

98%

98%

98%

98%

97%

98%

800.000

55.000

40.000

40.000

40.000

85.000

90.000

97%

800.000

100%

98%

60.000

98%

98%

40.000

98%

98%

40.000

98%

98%

40.000

98%

97%

85.000

100%

98%

95.000

98%


4.000.000

250.000

180.000

180.000

180.000

425.000

430.000


Badan Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hidup



Peningkatan peran serta masayarakat dalam mengendalian lingkungan hidup

Pengkajian pengembangan sistem insentf dan disintensif

Monitoring, evaluasi, dan pelaporan

Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang peraturan lingkungan Terlaksananya pengajian pengembangan sistem insentif dan disintensif Terlaksananya monitoring dan evaluasi program pengendalian pencemaran dan perusakan LH

97%

97%

20.000

97%

97%

97%

20.000

97%

97%

97%

20.000

97%

25.000

25.000

25.000

98%

98%

98%

30.000

30.000

30.000

98%

98%

98%

30.000

30.000

30.000

98%

35.000

98%

98%

35.000

98%

98%

35.000

98%


140.000


140.000


140.000

3 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Konservasi sumber daya air dan Terpiliharanya pengendalian kerusakan sumbersumber-sumber sumber air daya air dan pengendalian kerusakan sumber-sumber air Pantai dan Laut lestari Terpeliharanya pantai dan laut dari kerusakan Pengembangan dan pemantapan Terlaksananya kawasan konservasi laut suaka pengembangan perikanan, dan keanekaragaman hayati dan pemantapan laut kawasan konservasi laut suaka perikanan dan keanekaragama n hayati laut Pengembangan ekowisata dan jasa Terlaksananya lingkungan pengembangan ekowisata laut dan jasa

97%

97%

500.000

97%

97%

97%

500.000

97%

97%

97%

700.000

97%

97%

97%

185.000

97%

500.000

500.000

750.000

190.000

98%

98%

98%

98%

500.000

500.000

800.000

195.000

98%

98%

98%

98%

500.000

500.000

850.000

195.000

98%

600.000

98%

98%

600.000

98%

98%

900.000

98%

98%

195.000

98%


2.600.000

2.600.000

4.000.000

960.000






lingkungan

Pengendalian Dampak Perubahan iklim

Pengendalian Kerusakan Hutan dan lahan Peningkatan konser vasi daerah tangkapan air dan sumber air

Pengendalian dan pemanfaatan SDA

Koordinasi pengelolaan konservasi SDA

Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem

Koordinasi pengendalian kebakaran hutan

Terlaksananya pengendalian dampak perubahan iklim Terlaksananya pengendalian hutan dan lahan Terlaksananya Peningkatan konservasi daerah tangkapan air dan sumber sumber air Terlaksananya Pengendalian dan Pemanfaatan SDA Terlaksananya koordinasi pengelolaan konservasi SDA Terlaksananya Pengelolaan keanekaragama n hayati dan ekosistem Terlaksannya Koordinasi pengendalian kebakaran Hutan

97%

97%

150.000

97%

97%

97%

400.000

97%

97%

97%

400.000

97%

97%

97%

250.000

97%

97%

97%

35.000

97%

97%

97%

400.000

97%

97%

97%

35.000

97%

155.000

450.000

450.000

250.000

35.000

450.000

35.000

98%

98%

98%

98%

98%

98%

98%

160.000

500.000

500.000

275.000

37.500

500.000

37.500

98%

98%

98%

98%

98%

98%

98%

165.000

500.000

500.000

275.000

37.500

500.000

37.500

98%

165.000

98%

98%

500.000

98%

98%

500.000

98%

98%

300.000

98%

98%

40.000

98%

98%

500.000

98%

98%

40.000

98%


795.000

2.350.000

2.350.000

1.350.000

185.000

2.350.000

185.000



Badan Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hidup


Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA

Koordinasi peningkatan pengelolaan kawasan konservasi

Monitoring evaluasi,dan pelaporan

Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang perlindungan dan konservasi SDA

Terlaksananya Koordinasi peningkatan pengelolaan kawasan konservasi Terlaksananya monitoring dan evaluasi Program Perlindungan dn konservasi SDA

97%

97%

20.000

97%

97%

97%

35.000

97%

97%

97%

20.000

97%

25.000

35.000

25.000

98%

98%

98%

30.000

37.500

30.000

98%

98%

98%

30.000

37.500

30.000

98%

35.000

98%

98%

40.000

98%

98%

35.000

98%

140.000

185.000

140.000

4 Program Rehabilitasi dan pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam Pengelolaan dan Rehabilitasi terumbu Terlaksananya karang,mangrove,padang Pengelolaan lamun,estuaria,dan teluk. dan Rehabilitasi dan Rehabilitasi terumbu 97% karang,mangrov e,padang lamun,estuaria, dan teluk Perencanaan dan penyusunan program Terlaksananya pembangunan dan pengendalian Pernecanaan sumber daya alam dan lingkungan dan penyusunan hidup program pembangunan 97% dan pengendalian sumber daya alam dan





97%

200.000

97%

97%

150.000

97%

225.000

150.000

98%

97%

235.000

150.000

98%

97%

250.000

150.000

98%

275.000

98%

97%

150.000

100%


1.185.000

750.000



lingkungan hidup

Rehabilitasi hutan dan lahan

Pengembangan kelembagaan rehabilitasi hutan dan lahan Penyusunan pedoman, standar dan prosedur rehabilitasi terumbuh karang mangrove, dan padang lamun

Sosialisasi pedoman, standar, dan prosedur rehabilitasi terumbuh karang mangrove dan padang lamun

Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA

Terlaksananya Rehabilitasi hutan dan lahan Terbentuknya rehabilitasi hutan dan lahan Tersusunnya pedoman, standar dan prosedur rehabilitasi terumbuh karang, mangrove dan padang lamun Meningkatnya pengetahuan aparat pengelola lingkungan hidup terhadap pedoman, standar, dan prosedur rahabilitasi terumbuh karang, mangrove dan padang lamun Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA

97%

97%

200.000

97%

97%

-

-

97%

0%

-

-

97%

0%

-

-

-

-

97%

0%

-

-

-

-

98%

225.000

150.000

150.000

98%

97%

97%

235.000

150.000

150.000

45.000

30.000

98%

97%

97%

97%

98%

250.000

150.000

150.000

50.000

30.000

98%

275.000

98%

97%

150.000

100%

97%

150.000

100%

97%

55.000

58%

98%

35.000

59%


1.185.000

150.000

600.000

150.000

95.000






5

Program Peningkatan Kualitas Akses Informasi SDA dan LH

Peningkatan edukasi dan komonikasi masyarakat di bidang lingkungan hidup pengembangan data dan informasi lingkungan

Penyuunan data sumber daya alam dan neraca sumber daya hutan ( NSDH) Nasional dan daerah

Penguatan jejaring informasi lingkungan pusat dan daerah

Monitoring, Evaluasi dan pelaporan

Terlaksananya monitoring dan evaluasi program rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA Menberikan Pelayanan Alses Informasi SDA dan LH kepada semua pihak yang di butuhkan Meningkatnya edukasi dan komunikasi di bidang LH Tersedianya data dan informasi lingkungan Tersusunnya data sumber daya alam dan neraca sumber daya hutan (NSDH) nasional dan daerah Terkordinasinya jejaring informasi lingkungan pusat dan daerah Terlaksananya monitoring dan evaluasi program peningkatan kualitas dan Akses informasi SDA dan LH

0%

-

-

-

-

98%

30.000

98%

30.000

98%

35.000

59%

95.000



97%

97%

20.000

97%

97%

97%

75.950

97%

97%

97%

85.000

97%

97%

97%

85.000

97%

97%

97%

20.000

97%

25.000

80.000

90.000

90.000

20.000

98%

98%

98%

98%

98%

30.000

85.000

95.000

95.000

25.000

98%

98%

98%

98%

98%

30.000

87.500

100.000

100.000

28.500

98%

35.000

98%

98%

87.500

98%

98%

105.000

98%

98%

105.000

98%

98%

30.000

98%


140.000

415.950

475.000

475.000

123.500





6


Program Peningkatan Pengendalian Polusi Pengujian emisi kendaraan bermotor

Pengujian emisi/polusi udara akibat aktifitas industri

Pungujian Kadar Polusi limbah padat dan limbah cair

Pembangunan Tempat pembungan benda padat/cair yang meninbulkan polusi

Penyuluhan dan pengendalian polusi dan pencemaran


Tersedianya alat uji emisi dan terlaksananya pengujian emisi kendaraan bermotor Tersediannya Alat uji emisi/polusi dan terlaksananya pengujian emisi/polusi akibat aktifitas industri Tarsedianya alat uji kadar polusi dan terlaksananya pengujian kadar polusi limbah padat dan cair Terbangunya tempat pembungan benda padat/cair yang meninbulkan polusi Terlaksananya penyuluhan dan pengendalian polusi dan pencemaran Terlaksananya monitoring dan evaluasi program peningkatan dan

0%

-

-

97%

0%

-

-

97%

0%

-

-

97%

0%

-

-

97%

97%

97%

20.000

97%

97%

97%

20.000

97%

500.000

500.000

500.000

500.000

20.000

20.000

97%

97%

97%

97%

98%

98%

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

98%

98%

98%

98%

98%

98%

28.500

28.500

28.500

28.500

285.000

28.500

98%

30.000

59%

98%

30.000

59%

98%

30.000

59%

98%

30.000

59%

98%

30.000

98%

98%

30.000

98%


583.500

583.500

583.500

583.500

380.000

123.500







pengendalian polusi

7

Pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan dikawasan konservasi

Pengembangan Konservasi laut dan hutan wisata


8


Program Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan di Kawasan Konservasi Laut dan Hutan terleksananya pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan dikawasankawasan koservasi Terlaksananya pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan dikawasankawasan konservasi Terlaksannya monitoring dan evaluasi program pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan dikawasankawasan konservasi

0%

-

-

97%

0%

-

-

97%

0%

-

-

97%

950.000

950.000

25.000

98%

98%

98%

25.000

25.000

25.000

98%

98%

98%

28.500

28.500

28.500

98%

30.000

79%

98%

30.000

79%

98%

30.000

78%

1.033.500

1.033.500

#######





Pengendalian kebakaran hutan Pengadaan alat kebakaran hutan dan lahan

Tersedianya alat kebakaran hutan dan lahan

0%

-

-

97%

Pemetaan Kawasan rawan kebakaran huatan

Terbuatnya peta kawasan rawan kebakaran hutan

0%

-

-

97%

950.000

500.000

98%

97%

25.000

500.000

98%

97%

28.500

500.000

98%

30.000

78%

97%

500.000

100%


1.033.500

2.000.000


Koordinasi pengendalian kebakaran hutan

Penyusunan norma, standar, prosedur, dan manual pengendalian kebakaran hutan


Pengelolaan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut 9

Pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut

Pengembangan sistem manajemen pengelolaan pesisir dan laut

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 10

Terkoordinasin ya pengendalian kebakaran hutan Penyusunan norma, standar, prosedur dan manual pengendlian kebakaran hutan Terlaksananya monitoring evaluasi program pengendalian kebakaran hutan Terlaksananya pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut Terlaksananya pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut Dibuatnya dan dilaksanaknnya Pengembangan sistem manajemen pengelolaan pesisir dan laut Terlaksananya Pengelolaan Ruang Terbuka (RTH)

97%

97%

20.000

97%

0%

-

-

97%

0%

-

-

97%

20.000

65.000

20.000

98%

97%

98%

25.000

65.000

25.000

98%

97%

98%

28.500

65.000

28.500

98%

30.000

98%

97%

65.000

100%

98%

30.000

78%

#######

260.000

#######





0%

-

-

97%

0%

-

-

97%

500.000

85.000

97%

97%

500.000

85.000

97%

97%

500.000

85.000

97%

500.000

100%

97%

85.000

100%

340.000





2.000.000

Penyusunan kebijakan ,norma,standar,prosedur,dan manual pengelolaan RTH

Sosialisasi kebijakan norma,standar,prosedur,dan manual pengelolaan RTH

Penyusunan dan analisis data/informasi pengelolaan RTH

Penyusunan program pengembangan RTH

Penataan RTH

Pemeliharaan RTH

Pengembangan taman rekreasi

Pengawasan dan pengendalian RTH

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH

Tersusunnya kebijakan , norma,standar,p rosedur, dan manual pengelolaan RTH Tersosiialisasin ya kebijakan,norm a,standar,prosed ur, dan manual pengelolaan RTH Tersusunnya kebijakan, norma,standar,p rosedur, dan manual pengelolaan RTH Tersusunnya Program pengembangan RTH Tertatanya RTH

0%

-

-

97%

0%

-

-

97%

0%

-

-

97%

0%

-

-

98%

45%

-

-

98%

Terpeliharannya RTH

45%

-

-

98%

Berkembangnya taman rekreasi

25%

-

-

98%

25%

-

-

95%

25%

-

-

95%

Terlaksananya pengawasan dan pengendahan RTH Meningktanya pemahaman masyarakat tentang pengelolaan

85.000

50.000

60.000

85.000

500.000

50.000

200.000

50.000

20.000

97%

97%

97%

98%

98%

98%

98%

96%

96%

85.000

50.000

60.000

85.000

500.000

50.000

200.000

50.000

20.000

97%

97%

97%

98%

98%

98%

98%

97%

97%

85.000

50.000

60.000

85.000

500.000

50.000

200.000

50.000

20.000

97%

85.000

100%

97%

50.000

100%

97%

60.000

100%

98%

85.000

100%

98%

500.000

78%

98%

50.000

78%

98%

200.000

78%

98%

50.000

77%

98%

20.000

77%


340.000

200.000

240.000

340.000

2.000.000

200.000

800.000

200.000

80.000




Badan Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hidup


RTH


Terlaksananya monitoring dan evaluasi Program pengelolaan ruang terbuka hijau.

25%

8,2

DINAS KEBERSIHAN , PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN

1

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana persampahan

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan

Penyuluhan pengelolaan kebersihan lingkungan

2

Terlaksananya peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana persampahan Terlaksananya peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan Terselenggaran ya penyuluhan pengelolaan kebersihan lingkungan

-

-

95%

20.000

96%

20.000

97%

20.000

98%

20.000

77%

80.000


Dinas Kebersihan

95%

5.848.118

95%

95%

414.213

95%

95%

9.600

95%

7.076.22 0

455.634

11.616

95%

95%

95%

8.562.22 6

503.365

12.987

95%

95%

95%

######

634.238

14.610

95%

#######

95%

95%

713.515

95%

95%

16.436

95%

2.720.965

65.249

Dinas Kebersihan

Dinas Kebersihan

Dinas Kebersihan

Dinas Kebersihan

Program Pengelolaan Areal Pemakaman


#######

Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman

3

Pemeliharaan RTH

9,1 1

95%

560.743

95%

734.569

95%

762.279

95%

857.563

95%

964.758

95%

3.879.912

Terciptanya penataan RTH Terpenuhinya pemeliharaan RTH

Dinas Kebersihan Dinas Kebersihan

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Penataan RTH

9

Terpenuhinya pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman

95%

902.892

95%

95%

935.597

95%

968.558 1.118.03 8

95%

1.115.83 7

95%

######

95%

1.412.230

95%

95%

1.132.13 8

95%

######

95%

1.733.699

95%

5.654.833

Dinas Kebersihan

6.460.538

Dinas Kebersihan

KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL Dinas Kependudukan

Program Penataan Administrasi Kependudukan Pembangunan dan pengembangan SIAK secara terpadu

Pengembangan data base kependudukan

Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

Tersedianya blangko e-KTP 35.000 keping, KK 15.000 lbr dan akta capil 20 lbr Tersedianya biaya operasional petugas operator e-KTP tingkat kecamatan dan operator SIAK tingkat Kota Terwujudnya pelayanan bagi masyarakat rentan adminduk se kota palopo pengadaan blangko gratis

-

-

1 tahun

1 tahun

620.000

1 tahun

1 tahun

2.075.550

1 tahun

130.000

630.000

2.075.55 0

1 tahun

1 tahun

1 tahun

150.000

650.000

2.075.55 0

1 tahun

1 tahun

1 tahun

160.000

660.000

######

1 tahun

170.000

4 tahun

1 tahun

670.000

5 tahun

1 tahun

2.075.550

5 tahun


610.000

Dinas Kependudukan

3.230.000

Dinas Kependudukan

#######

Dinas Kependudukan

Pengelolaan dan penyusunan laporan informasi kependudukan

Perningkatan kapasitas aparat kependudukan dalam bidang pencatatan sipil

Pelaksanaan sidang keling

Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan Operasi yustisi

Implementasi sistem administrasi kependudukan

Terbitnya buku propil kependudukan dan pencatatan sipil Pelatihan dan bimbingan kepada pengelola data peristiwa penting (kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan nama, perubahan status kewarganegaraa n) pada tingkat kelurahan Putusan pengadilan bagi anak kelahiran lebih dari 1 tahun Rapat koordinasi tingkat kota Penertiban masyarakat tentang kepemilikan dokumen kependudukan Pemantauan dan pelayanan e-KTP

1 tahun

43.000

1 tahun

1 tahun

94.000

1 tahun

1 tahun

120.000

1 tahun

1 tahun

53.500

1 tahun

1 tahun

50.000

1 tahun

1 tahun

65.000

1 tahun

43.000

94.000

120.000

55.500

60.000

75.000

1 tahun

1 tahun

1 tahun

1 tahun

1 tahun

1 tahun

53.000

104.000

120.000

65.500

70.000

85.000

1 tahun

1 tahun

1 tahun

1 tahun

1 tahun

1 tahun

54.000

105.000

120.000

66.500

71.000

86.000

1 tahun

64.000

5 tahun

1 tahun

115.000

5 tahun

1 tahun

120.000

5 tahun

1 tahun

76.500

5 tahun

1 tahun

81.000

5 tahun

1 tahun

96.000

5 tahun


257.000

Dinas Kependudukan

512.000

Dinas Kependudukan

600.000

Dinas Kependudukan

317.500

Dinas Kependudukan

332.000

Dinas Kependudukan

407.000

Dinas Kependudukan

Penyusunan kebijakan kependudukan

Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat

Sosialisasi kebijakan kependudukan

Pelatihan tenaga pengelola SIAK

10

10

1

Penyusunan perda baru tentang tarif dan regulasi kependudukan dan pencatatan sipil Tersedianya laporan kependudukan dalam bentuk bilihi, banner, KK, dan pengelolaan website Sosialisasi perda baru dan kebijakan kependudukan tahun 2014 Peningkatan SDM pengelola SIAK kependudukan dan pencatatan sipil (ADB)

1 tahun

78.000

1 tahun

1 tahun

50.000

1 tahun

1 tahun

93.328

1 tahun

1 tahun

30.000

1 tahun

88.000

60.000

103.328

40.000

1 tahun

1 tahun

1 tahun

1 tahun

98.000

70.000

113.328

50.000

1 tahun

1 tahun

1 tahun

1 tahun

99.000

71.000

114.328

51.000

1 tahun

103.000

5 tahun

1 tahun

81.000

5 tahun

1 tahun

124.328

5 tahun

1 tahun

58.000

5 tahun

466.000

Dinas Kependudukan

332.000

Dinas Kependudukan

548.640

Dinas Kependudukan

229.000

Dinas Kependudukan

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN & KB Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan

,

1 keg

71.540

1 keg

1 keg

48.500

1 keg

71.540

1 keg

71.540

1 keg

71.540

1 keg

71.540

5 keg

1 keg

48.500

5 keg

357.700

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 2

48.500

1 keg

48.500

1 keg

48.500


242.500

Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan KB Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan KB

Program Peningkatan Kualitas Hidup Dan Pearlindungan Perempuan 3

1 keg

63.015

1 keg

1 keg

840.000

1 keg

1 keg

60.000

1 keg

1 keg

85.793

1 keg

1 keg

190.000

1 keg

1 keg

180.000

1 keg

9

Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri

1 keg

310.000

1 keg

10

Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat

1 keg

190.575

1 keg

11

Program Pengembangan Bahan Informasi dan Konseling KRR

1 keg

80.276

1 keg

4

Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender dalam Pembangunan

63.015

840.000

1 keg

1 keg

63.015

840.000

1 keg

1 keg

63.015

840.000

1 keg

63.015

5 keg

1 keg

840.000

5 keg

1 keg

60.000

5 keg

1 keg

85.793

5 keg

1 keg

190.000

5 keg

1 keg

180.000

5 keg

1 keg

310.000

5 keg

1 keg

190.575

5 keg

1 keg

80.276

5 keg

315.075

4.200.000

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender atau Anak 5

60.000

1 keg

60.000

1 keg

60.000

300.000

Program Keluarga Berencana 6

85.793

1 keg

85.793

1 keg

85.793

428.965

Program Kesehatan Reproduksi Remaja 7

190.000

1 keg

190.000

1 keg

190.000

950.000

Program Pelayanan Kontrasepsi 8

180.000

310.000

190.575

80.276

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

180.000

310.000

190.575

80.276

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

180.000

310.000

190.575

80.276


900.000

1.550.000

952.875

401.380

Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan KB Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan KB Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan KB Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan KB Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan KB Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan KB Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan KB Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan KB Badan Pemberdayaan Masyarakat,

Perempuan dan KB Program Peningkatan Penangulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS 12

13

Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak

1 keg

80.260

1 keg

1 keg

161.918

1 keg

80.260

161.918

1 keg

1 keg

80.260

161.918

1 keg

80.260

1 keg

161.918

1 keg

80.260

5 keg

1 keg

161.918

5 keg

401.300

809.590

Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan KB Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan KB

SOSIAL 11 11

DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA

1

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komonikasi Adat Terpencil (KAT) & Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Pengembangan rumah tak layak huni

Meningkatkan taraf hidup keluarga miskin

171

50

300.000

50

300.000

50

300.000

50

300.000

50

300.000

250

40

100.350

140

20

131.975

93

1

205.000

1

1.500.000

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 2 Pelayanan dan perlindungan kesejahteraan sosial lansia

Meningkatkan taraf hidup lanjut usia

200

Pelayanan psikososial bagi PMKS ditrauma center termasuk bagi korban bencana

Terevaluasinya masyarakat korban bencana

100

13

41.700

20

Pembinaan/pemeliharaan taman makam bahagia (kepahlawanan dan keperintisan)

Tertanamnya nilai-nilai kepahlawanan

1

1

120.000

1

-

-

40

100.350

68.259

165.000

30

20

1

80.000

139.325

200.000

30

20

1

80.000

139.325

195.000

Program Pembinaan Anak Terlantar

520.584

831.120

Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Dinas Sosial dan Tenaga Kerja

3


360.700

Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Dinas Sosial dan Tenaga Kerja

Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar

4

Bertambahnya keterampilan bagi anak terlantar

1.743

93

49.475

30

43.900

30

45.750

30

50.000

30

51.250

213

240.375

Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma

Dinas Sosial dan Tenaga Kerja

Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma

5


Meningkatkan kemandirian hidup bagi 17 penyandang cacat Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya Tertanganinya pengiriman ataupun pemulangan para penyandang penyakit sosial Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

-

-

22

121.025

27

210.000

32

215.000

38

220.000

119

766.025

Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Dinas Sosial dan Tenaga Kerja

Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial

1.305

35

69.550

70

106.346

100

245.000

110

250.000

120

275.000

435

945.896


6 Pendayagunaan para wanita rawan sosial ekonomi

Peningkatan jenjang kerjasama pelaku-pelaku usaha kesosialan masyarakat

7

Meningkatkan taraf hidup/kemandir ian bagi wanita rawan sosial ekonomi Terlaksananya sosialisasi dan konsultasi antara keluarga yang bermasalah psikologi


2.630

10

17.925

10

100

17

22.425

10

17.925

68.259

10

10

17.925

105.675

10

10

17.925

105.675

10

17.925

50

10

105.675

57

Program Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial

407.709





89.625

Pembinaan lanjut usia terlantar luar panti

Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja

Peningkatan kesempatan kerja

12

12

1

870

-

-

50

148 org

148 org

140.000

376 org

200 org

100 org

405.000

100 org

80.000

5.388.29 9

410.000

55

376 org

100 org

65

130.000

6.859.65 7

410.000

392 org

100 org

75

135.000

376 org

7.398.340

100 org

425.000

130.000

######

420.000

245

1668 org

100 org

475.000

#######

435.000


Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Dinas Sosial dan Tenaga Kerja

KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH DINAS KOPERASI UMKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Program Penciptaan Iklim Usaha kecil Menengah Yang Kondusif Sosialisasi kebijakan tentang UKM

Perencanaan, Koordinasi dan Pengembangan UKM

Fasilitas pengembangan UKM

2

Terjaminnya kesejahteraan hidup lanjut usia terlantar Terciptanya tenaga kerja baru dan terserapnya tenaga kerja terampil Tersedianya kader wira usaha baru

Koperindag Terciptanya UKM yang baru & Akses pembiayaan Tersedianya database koperasi dan UKM Terwujudnya Pengembangan UKM

4 keg

58.500

4 keg

1 Keg

30.000

1 keg

100 klmpk

1.000.000

110 klmpk

64.350

33.000

1.100.00 0

4 keg

1 keg

110 klmpk

64.350

33.000

1.100.00 0

4 keg

1 keg

110 klmpk

64.350

33.000

######

4 keg

64.350

20 keg

1 keg

33.000

5 keg

110 klmpk

1.100.000

550 klompk

315.900

162.000

5.400.000

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi

Koperindag

Koperindag

Koperindag

Koperindag

Penyebaran informasi kooditi

2 keg

75.175

2 keg

82.692

2 keg

82.692

2 keg

82.692

2 keg

82.692

10 keg


405.943

Koperindag

Pelatihan Kewirausahaan

3

Terwujudnya pengetahuan dan keterampilan bagi UKM Pelatihan Menajemen Pengelolaan Terwujudnya Koperasi/KUD pengetahuan dan keterampilan bagi Koperasi Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Peningkatan Jaringan kerjasama antara lembaga

Pemantauan penggunaan dana pemerintah bagi UKM

4

25.000

1 keg

1 keg

25.000

1 keg

27.500

27.500

1 keg

1 keg

27.500

27.500

1 keg

1 keg

27.500

27.500

1 keg

27.500

5 keg

1 keg

27.500

5 keg

135.000

135.000

Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian

Pembinaan pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi

Koperindag

Koperindag

Koperindag

1 tahun

99.300

1 tahun

1 keg

25.000

1 keg

109.230

27.500

1 tahun

1 keg

109.230

27.500

1 tahun

1 keg

109.230

27.500

1 tahun

109.230

5 tahun

1 keg

27.500

5 keg

536.220

135.000

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi

5

terjalinnya Kerjasama yang Baik dengan Dekopin Terlaksananya Pengawasan penggunaan dana bantuan

1 keg

Koperindag

Koperindag

Koperindag Terwujudnya sinergitas pelaksanaan kebijakan pengembangan koperasi Terwujudnya sinergitas pemehaman tentang perkoperasian Tersedianya data Pemetaan dan permasalahan

1 keg

15.250

1 keg

1 keg

25.000

1 keg

6 keg

50.000

6 keg

16.775

27.500

55.000

1 keg

1 keg

6 keg

16.775

27.500

55.000

1 keg

1 keg

6 keg

16.775

27.500

55.000

1 keg

16.775

5 keg

1 keg

27.500

5 keg

6 keg

55.000

30 keg

Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan

135.000

270.000

Koperindag

Koperindag

Koperindag

Koperindag


82.350

Peningkatanpengawasan peredaran barang dan jasa

Sosialisasi pembinaan lingkungan sosial dan perlindungan konsumen

6

6 keg

45.000

6 keg

1 keg

30.000

1 keg

49.500

33.000

6 keg

1 keg

49.500

33.000

6 keg

1 keg

49.500

33.000

6 keg

49.500

30 keg

1 keg

33.000

5 keg

243.000

162.000

Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri Fasilitasi kemudahan perizinan pengembangan usaha

Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk

Pengembangan pasar lelang daerah Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan Pembangunan renovasi pasar tradisional didaerah tertinggal

7

Terkendalinya barang yang beredar dan penyaluran BBM Terlaksananya pengawasan UTTP

Pembinaan industri kecil menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri

Koperindag

Koperindag Tertibnya administrasi perizinan bidang perdagangan Penyebaran informasi komoditi perdagangan Terkendalinya harga sembako Terciptanya informasi komoditi ekspor Terciptanya sarana dan prasarana pasar

1 keg

1 tahun

30.000

1.192.000

1 keg

1 Tahun

9 kali

110.000

9 Keg

3 keg

130.000

3 keg

8 paket

3.250.000

-

33.000

1.311.20 0 121.000 143.000 -

1 keg

1 Tahun

9 Keg 3 keg

-

33.000

1.311.20 0 121.000 143.000 -

1 keg

1 Tahun

9 Keg 3 keg

-

33.000

######

121.000 143.000 -

1 keg

1 Tahun

33.000

5 keg

1.311.200

5 tahun

9 Keg

121.000

45 keg

3 keg

143.000

15 keg

-

-

8 paket

162.000

6.436.800

594.000 702.000

3.250.000

Pengembangan Industri kecil dan Menengah Fasilitasi industri kecil menengah terhadap pemanfaatan sumberdaya

Koperindag

Koperindag

Koperindag

Koperindag Koperindag

Koperindag

Koperindag Terlaksananya penilaian angka kredit dan upakarti Terciptanya kualitas dan kuantitas produksi

34 paket

1 keg

1.745.000

350.000

34 paket

1 keg

1.919.50 0

385.000

34 paket

1 keg

1.919.50 0

385.000

34 paket

1 keg

######

385.000

34 paket

1 keg

1.919.500

170 paket

385.000

5 keg


9.423.000

1.890.000

Koperindag

Koperindag

Pemberian kemudahan izin usaha industri kecil dan menengah

Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro kecil dan menengah dengan swasta

8

30.000

1 keg

1 keg

45.000

1 keg

33.000

49.500

1 keg

33.000

1 keg

49.500

1 keg

33.000

1 keg

49.500

1 keg

33.000

5 keg

1 keg

49.500

5 keg

162.000

243.000

Koperindag

Koperindag

Koperindag Meningkatnya kualitas dan kuantitas produksi

1 keg

55.000

1 keg

60.500

1 keg

60.500

1 keg

60.500

1 keg

60.500

5 keg

297.000

Pengembangan sentra - sentra industri potensial Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat

13

1 keg

Peningkatan Kemampuan teknologi industri Pembinaan kemampuan teknologi industri comparative research

9

terciptanya administrasi perizinan bidang industri Terciptanya industri-industri baru

Koperindag

Koperindag terciptanya informasi komoditi industri di Tk. Nasional

2 keg

85.000

2 keg

93.500

2 keg

93.500

2 keg

93.500

2 keg

93.500

10 keg

459.000

Koperindag

PENANAMAN MODAL

13

BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH

1

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Kooedinasi antar lembaga dalam pengendalian Pelakasanaan Inventnasi PMDN/PMA Peninigkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha

BPMD Penanganan masalah penanaman modal Temu pelaku usaha

15

0

12

32.000

11

1

137.000

2

37.000

175.000

10

3

42.000

180.000

9

4

45.000

195.000

8

47.000

5

5

220.000

5


50.000

250.000

BPMD

BPMD

Monitoring evaluasi,dan pelaporan kegiatan penanaman modal

Laporan 0

Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal

Laporan

Peningkatan Kualitas SDM guna meningkatkan pelayanan inventasi

Magang/Diklat

Penyelenggaraan pameran invenstasi Peningkatan Fasilitas terwujudnya kerjasama strategis antara usaha besar dan usaha kecil menengah

Pameran invenstasi

12

38.000

12

4

4

31.000

4

7

7

52.000

7

3

4

167.000

4

40.000

33.000

60.000

180.000

12

4

10

5

42.000

35.000

70.000

200.000

12

4

5

5

45.000

37.000

50.000

220.000

12

47.000

12

60.000

BPMD

4

39.000

4

41.000

BPMD

4

40.000

3

40.000

BPMD

5

250.000

6

7

70.000

8

270.000

BPMD

Jumlah kerjasama

0

0

-

2

30.000

4

50.000

6

60.000

75.000

BPMD

Program Peningkatan Iklim Investasi dn Realisasi Investasi 2

BPMD

Penyusunan sistam informasi penanaman modal

Simpedal

Kajian Kebijakan Penanaman Modal

Jumlah kebijakan penanaman modal Jumlah Izin Prinsip

Penyelenggaraan pelayanan perizinan usaha tertentu dalam rangkat penanaman modal

0

-

-

1

1

2

59.000

2

120

135

103.000

140

40.000

70.000

110.000

1

2

145

55.000

75.000

120.000

1

2

150

60.000

80.000

130.000

1

60.000

4

2

83.000

2

155

150.000

160


240.000 85.000

180.000

BPMD

BPMD

BPMD

3

Koordinasi Konsultasi dan pelayanan perizinan

Jumlah Keg. Koordinasi

Penyusunan perencanaan strategis pengembangan penanaman modal daera

Jumlah perencanaan strategis penanaman modal

Pemetaan pontesi ekonomi daerah untuk mendorong Pembangunan investasi

14 1

-

2

-

-

1

40.000

40.000

4

1

6

44.000

2

45.000

50.000

56.000

9

55.000

12

60.000

BPMD

2

58.000

2

60.000

BPMD

BPMD Jumlah sosialisasi

1

1

30.000

1

35.000

2

2

50.000

60.000

2

75.000

2

80.000

BPMD

1

37.000

1

40.000

BPMD

Buku Profil 1

-

-

1

3.000

1

1

32.000

35.000

KEBUDAYAAN DINAS KEBUDAYAAN & PARIWISATA Program Pengembangan Nilai Budaya Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah

2

3

-

Program Penyiapan sumberdaya, Sarana dan Prasaranan Daerah Sosialisasi Kebijakan Investasi daerah

14

0

Dinas Pariwisata Terselenggaran ya Keg. Ana Dara Kallolo, Putri Wisata, Maccera Tasi, Mappacekke wanua dan Parade Budaya

6 paket

850.000

6 pket

850.000

6 pket

850.000

6 pket

850.000

6 pket

850.000

30 paket

4.250.000

Program Pengelolaan keragaman Budaya Pengelolaan dan pengembangan pelestarian dan peninggalan purbakala, museum dan peninggalan bawah air

Dinas Pariwisata

Dinas Pariwisata Rehabilitasi Atap Masjid Jami Tua dan Atap gerbang Makam Lokko'E

2 paket

150.000

5 pket

250.000

5 pket

250.000

5 pket

250.000

5 pket

250.000

22 paket


1.150.000

Dinas Pariwisata

3

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara didalam dan diluar negeri

Pelatihan pemandu wisata terpadu

4

Peningkatan pembangunan prasarana dan sarana pariwisata

15

PEMUDA DAN OLAHRAGA

15

DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

4 paket

170.000

4 paket

4 paket

170.000

4 paket

250.000

200.000

4 paket

4 paket

250.000

200.000

4 paket

4 paket

250.000

200.000

4 paket

250.000

20 paket

4 paket

200.000

20 paket

1.170.000

Dinas Pariwisata

970.000

Dinas Pariwisata

Dinas Pariwisata Terlaksananya pembenahan kawasan objek wisata Terwujudnya Fasilitasi gedung kesenian

23paket

1.150.000

23paket

4 paket

794.000

4 paket

1.150.00 0

794.000

23paket

4 paket

1.150.00 0

794.000

23paket

4 paket

######

794.000

23paket

1.150.000

4 paket

794.000

115 paket

20 paket

5.750.000

Dinas Pariwisata

3.970.000

Dinas Pariwisata

Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda

Pendataan potensi kepemudaan

2

Terlaksananya Promosi Pariwisata dalam dan luar Negeri, dan atraksi pariwisata Terlaksananya Pelatihan pengelola wisata dan sosialisasi sadar wisata/ sapta pesona

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Pengembangan objek wisata unggulan

1

Dinas Pariwisata

Dinas Pemuda & Olahraga 1 keg

45.000

1 keg

49.500

1 keg

49.500

1 keg

49.500

1 keg

49.500

5 keg

Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

Dinas Pemuda & Olahraga Dinas Pemuda & Olahraga


243.000

Pembinaan organisasi kepemudaan

Diklat kepemudaan Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan

3

1 keg

1 keg

48.000

1 keg

1 keg

50.000

1 keg

200.000 48.000 50.000

1 keg 1 keg 1 keg

200.000 48.000 50.000

1 keg 1 keg 1 keg

200.000 48.000 50.000

1 keg

200.000

5 keg

1 keg

48.000

5 keg

1 keg

50.000

5 keg

1.000.000

Dinas Pemuda & Olahraga

240.000


250.000


1 keg

45.000

1 keg

49.500

1 keg

49.500

1 keg

49.500

1 keg

49.500

5 keg

243.000

Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga Pengembangan sistem sertifikasi dan standarisasi profesi

5

200.000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan Pemeliharaan gedung pemuda

4

1 keg

Dinas Pemuda & Olahraga 40 pelatih

30.000

40 pelatih

30.000

40 pelatih

30.000

40 pelatih

30.000

40 pelatih

30.000

200 pelatih

150.000

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat



4 klub

120.000

4 klub

11 klpk

150.000

11 klpk

120.000

4 klub

120.000

4 klub

120.000

4 klub

120.000

20 klub

11 klpk

150.000

55 klpk

600.000


750.000


Penyelenggaraan kompetensi olahraga 150.000

11 klpk

150.000

11 klpk

150.000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Dinas Pemuda & Olahraga

6

Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga

7 paket

150.000

7 paket

Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga

8 paket

140.000

8 paket

150.000

140.000

7 paket

8 paket

150.000

140.000

7 paket

8 paket

150.000

140.000

7 paket

150.000

35 paket

8 paket

140.000

40 paket


750.000


700.000


16

KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

16

BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

1

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan Pembangunan pos jaga Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan

Pemantauan dan pengawasan aliran kepercayaan masyarakat (PAKEM) dan perkembangan aspirasi dan pendataan kegiatan warga keturunan orang asing

2

KESBANG

-

-

-

-

-

-

20 buah

702 org

331.900

50 org

30 org

46.900

30 org

4.500

13.100

49.400

-

-

20 buah

50 org

30 org

6.000

16.500

49.400

702 org

20 buah

75 org

30 org

296.880 6.000

20.200

49.400

-

-

20 buah

702 org

6.000

80 buah

75 org

20.200

952 org

30 org

49.400

150 org

296.880 22.500

401.900

244.500

Program Pemeliharaan Kantratibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

KESBANG

KESBANG

KESBANG

KESBANG

KESBANG

Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam tehnik pencegahan kejahatan

18 org

Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah

-

-

-

-

79.000

18 org

75 org

110.000

35.000

18 org

75 org

110.000

35.000

18 org

75 org

110.000

35.000

18 org

110.000

90 org

75 org

35.000

300 org

20.000

4 triwulan

Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1

20.000

1

20.000

1

20.000

1


519.000

140.000 80.000

KESBANG

KESBANG

KESBANG

3

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

KESBANG

Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama

Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat

100

70.000

100

100

64.600

100

79.450

87.600

100

100

79.450

87.600

100

100

79.450

87.600

100

79.450

500 org

100

87.600

500 org

1

65.000

4 kali

387.800

415.000

KESBANG

KESBANG

Pendataan eks Tapol dan Napol -

4

-

1

49.500

1

55.000

1

60.000

229.500

Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan Fasilitasi pencapaiaan halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan

KESBANG

KESBANG

-

Seminar talkshow, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan

-

100

75

17.300

100

25.000

20.200

100

100

30.000

20.750

100

100

40.000

30.100

100

50.000

375 org

100

35.000

500 org

1

24.200

5 kali

100

50.000

400 org

20

402.000

100 org

145.000

123.350

KESBANG

KESBANG

Pentas seni dan budaya festival langka cipta dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan -

-

1

-

-

100

20.200

1

22.200

1

23.200

89.800

KESBANG

Fesilitasi forum organisasi kemasyarakatan 35.000

100

41.500

100

46.000

172.500

KESBANG

Forum komunikasi pimpinan daerah 20

351.900

20

402.000

20

402.000

20

402.000


1.959.900

KESBANG

5

Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan

KESBANG

Peningkatan kerjasama dengan forum kewaspadaan dini masyarakat

20

67.700

20

Tim terpadu penanganan gangguan keamanan kota palopo

40

181.300

40

20

93.100

40

184.100

20

93.100

40

184.100

93.100

184.100

20

93.100

100 org

40

184.100

200 org

440.100

917.700

KESBANG

KESBANG

Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat) 6

KESBANG Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba Penyuluhan pencegahan berkembangnya praktek prostitusi

Penyuluhan pencegahan dan penertiban aksi premanisme Penyuluhan pencegahan dan penertiban tindak penyelundupan

Penyuluhan pencegahan praktek penjudian

7

-

-

100

-

-

75

-

-

75

-

-

-

-

-

25.750

25.750

-

100

100

20.000

25.750

100

20.200

-

25.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

75

25.750

100

25.750

400 org

90.950

KESBANG

75

25.750

150 org

51.500

KESBANG

150 org

51.500

KESBANG

75 org

25.750

KESBANG

100 org

25.750

KESBANG

-

-

75

-

25.750

-

Program Pendidikan Politik Masyarakat Penyuluhan kepada masyarakat Monitoring, evaluasi dan pelaporan ormas dan LSM

KESBANG -

12

100 44.750

-

25.750 -

100 12

100

25.750 55.000

-

25.750 -

100

25.750

400 org

12

60.250

36 kali


103.000 160.000

KESBANG KESBANG

Evaluasi dan penelitian bantuan keuangan kepada partai politik Posko pengendalian dan monitoring/evaluasi stabilitas polkam pemilu legislatif, DPD dan pemilihan presiden 2014 serta pilkada/pilgub 2018 16

1

2

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

17

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

30

44.300

12

-

12

25.100

-

-

12

27.200

-

-

30.000

-

12

30.750

60 kali

30

60.250

60 org

1 keg

685.905

5 keg

1 keg

16.669

5 keg

133.450

104.550

1 keg

685.905

1 keg

1 keg

16.669

1 keg

685.905

16.669

1 keg

1 keg

685.905

16.669

1 keg

1 keg

685.905

16.669

3.429.525

83.345

Program Kedaruratan dan Logistik Pengadaan Barang/Peralatan

Pemeliharaan rutin peralatan 2

20.400

KESBANG

KESBANG

KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

17

1

12

SATPOL PP

BPBD Terpenuhinya peralatan untuk penanggulangan bencana Terpeliharanya peralatan

1 paket

1 Tahun

1.225.000

25.000

1 paket

1 Tahun

1.470.00 0 30.000

1 paket

1 Tahun

1.543.50 0 35.000

1 paket

1 Tahun

######

40.000

1 paket

1 Tahun

1.690.500

45.000

1 paket

1 Tahun

7.546.000

175.000

Program Pengadaan Logistik Peralatan (sleeping bad, HT, senter,, dll)

SATPOL PP

BPBD

BPBD BPBD

Tersedianya sandang, pangan, peralatan serta tempat penyimpanan logistik

50 paket

75.000

50 paket

90.000

50 paket

105.000

50 paket

120.000

50 paket

135.000

250 paket


525.000

BPBD

Pembuatan rak penyimpanan logistik

3

Pel. Cara Perhitungan Kerugian akibat bencana

Monitoring dan Evaluasi

Fasilitasi dan Rapat Koordinasi

Rehab Talud

18 1

3 Unit

50.000

3 Unit

60.000

3 Unit

70.000

3 Unit

80.000

3 Unit

90.000

150 Unit

350.000

Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam Pemb. Talud

18

Tersedianya sandang, pangan, peralatan serta tempat penyimpanan logistik

BPBD

BPBD Terhindarnya banjir pada bantaran sungai dan penyempitan Mengetahui cara perhitungan atas dampak kerugian dari bencana Terpantaunya keadaan dilokasi Terjalinnya koordinasi yang baik antara pihak yang terkait Terhindarnya banjir pada bantaran sungai

16 paket

1.391.669

16 paket

50 Org

57.000

50 Org

9 Kecamatan

41.000

9 Kecamatan

50 Org

45.000

50 Org

15 paket

1.659.669

15 paket

1.443.76 7

59.850

43.050

47.250

1.725.16 7

16 paket

50 Org

9 Kecamatan

50 Org

15 paket

1.512.51 8

62.700

45.100

49.300

1.807.31 8

16 paket

50 Org

9 Kecamatan

50 Org

15 paket

######

65.550

47.150

51.350

######

16 paket

1.650.020

16 paket

50 Org

68.400

250 Org

9 Kecamatan

49.200

9 Kecamat an

50 Org

53.400

250 Org

1.971.620

75 paket

15 paket

7.579.243

313.500

225.500

246.300

9.053.243

BPBD

BPBD

BPBD

BPBD

BPBD

PEMERINTAHAN UMUM SEKERTARIAT DAERAH Program Penataan perundanganUndangan

Sekertariat Daerah


Evaluasi kelembagaan

Evaluasi Tupoksi

Pengelolaan Administrasi kepegawaian

Terlaksananya evaluasi kelembagaan Terlaksananya evaluasi tupoksi

33 SKPD

33 SKPD

247.977

33 SKPD

33 SKPD

33 SKPD

15.300

33 SKPD

1 kegiatan

Sekretaris Daerah, Asisten, 5 Staf Ahli, Walikota, dan 9 bagian Setda

223.624


SKPD SeKota Palopo

28.907

SKPD SeKota Palopo

SKPD SeKota Palopo

169.268

SKPD SeKota Palopo

Terkelolanya administrasi kepegawaian

250.000

20.000

250.000

33 SKPD

33 SKPD


265.000

25.000

270.000

33 SKPD

33 SKPD


270.000

30.000

300.000

33 SKPD

300.000

33 SKPD

1.332.977

BAG. ORTALA

33 SKPD

35.000

33 SKPD

125.300

BAG. ORTALA

1.393.624

BAG. ORTALA

193.407

BAG. ORTALA

919.568

BAG. ORTALA

Sekretari s Daerah, Asisten, 5 Staf Ahli, Walikota , dan 9 bagian Setda


350.000

SKPD SeKota Palopo

48.000

SKPD Se-Kota Palopo

SKPD SeKota Palopo

200.000

SKPD Se-Kota Palopo

Sosialisasi Tata Naskah Dinas Tersosialisasiny a tata naska dinas

Penyusunan Analisis Beban Kerja

Tersusunnya analisis beban kerja 1 kegiatan

2

35.000

SKPD SeKota Palopo

38.500

SKPD SeKota Palopo

43.000

175.300

SKPD SeKota Palopo

180.000

SKPD SeKota Palopo

195.000

Program Pembinaan dan pengembangan Aparatur Penyusunan Kompetensi Jabatan

Sekertariat Daerah Tersusunnya kompetensi jabatan

1 kegiatan

170.000

1 kegiatan

170.000

1 kegiatan

175.000

1 kegiatan

180.000

1 kegiatan

185.000

1 kegiatan


710.000

BAG. ORTALA

Rapat koordinasi terpadu

Terlaksananya koordinator terpadu

12 kali

12 kali

20.000

12 kali

20.000

12 kali

30.000

12 kali

40.000

12 kali

50.000

12 kali

140.000

BAG. ORTALA

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Bag. Kesra Setda Kota Palopo

3

Peningkatan Kualitas SDM Kesejahtreaan sosial masyarakat

Pengemvbangan Modal kelembagaan perlindungan sosial

4

750 org

800 org

4 unit modal perlindungan sosial

6 unit modal perlindung an sosial

281.050

2.329.590

800 org

6 unit modal perlindunga n sosial

309.155

2.562.54 9

900 org


340.071

2.818.80 4

900 org

6 unit modal perlindungan sosial

374.078

######

1000 org


411.485

3.410.753

1000 org

6 unit modal perlindu ngan sosial

1.715.839

#######

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan pengendalian Kebijakan KDH Penanganan tuntutan Penbendaharaan dan tuntutan ganti rugi

5

Terlaksananya Pembanguan dan Pelayanan bidang Kesejahtreaan sosial dengan baik oelh aparat pemerintah kota palopo Terlaksananya perlindungan sosial bidang kesejahtreaan masyarakat dengan baik oleh unit lembaga/non lembaga bid. Kersa

Bag. Kesra Setda Kota Palopo

Bag. Kesra Setda Kota Palopo

Bag. Keuangan Setda Kota Palopo Meningkatnya kepatuhan terhadap peraturan Perundanganundangan

menyelesaik an 100 kasus

menyelesai kan 100 kasus

302.100


325.000

meneylesaik an 80 kasus

350.000

menyelesaik an 70 kasus

350.000


350.000

1.677.100

Program Perencanaan pengadaan Barang dan jasa

Bag. Keuangan Setda Kota


Bag. Keuangan Setda Kota Palopo

Palopo

Peningkatan sistem informasi EProcument

6

Tersedianya layanan pengadaan barang dan jasa secara Elektronil

Opersioanlis asi LPSE Pemkot selamat 12 Bulan

Opersioanl isasi LPSE Pemkot selamat 12 Bulan

305.800

Opersioanli sasi LPSE Pemkot selamat 12 Bulan

320.000


350.000


380.000

Opersioanli sasi LPSE Pemkot selamat 12 Bulan

400.000

Opersioa nlisasi LPSE Pemkot selamat 12 Bulan

1.755.800

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa Keprotokoleran dan urusan dalam

Penyusunan Standar pelanyanan dan Presedor tetap Keprotokoleran

Bag. Keuangan Setda Kota Palopo

Bag. Humas setda Kota Palopo Tersediannya jasa protokol ysng profesional dan berwibawa Tersediannya dokumen standar Pelayanan dan protap keprotokoleran

1 Satgas

1 Satgas

1 Keg

518.000

30.000

1 Satgas

1 Keg

550.000

30.000

1 Satgas

1 Keg

600.000

35.000

1 Satgas

1 Keg

650.000

40.000

1 Satgas

700.000

1 Keg

45.000

3.018.000

5 keg

#######

Bag. Humas setda Kota Palopo


Program Fasilitasi Peningkatan SDM dan bidang Kehumasan Bag. Humas setda Kota Palopo

7

Terlaksananya Pelatihan SDM dalam bidang Keprotokoleran

Tercapainya peningkatan SDM dalam bidang keprotokoleran

10 Org

30 Org

41.000

30 Org

45.000

30 Org

50.000

30 Org

55.000

30 Org

60.000

160 Org


251.000


Terlaksananya Pelatihan SDM dalam bidang Kehumasan

Terlaksananya Pelatihan SDM PPID

8

Tercapainya Peningkatan SDM dalam bidang Kehumasan

10 Org

Tercapainya Peningkatan SDM PPID

50 Org

42.000

50 Org

50 Org

43.000

50 Org

45.000

45.000

50 Org

50 Org

50.000

50.000

50 Org

50 Org

55.000

55.000

50 Org

60.000

260 Org

50 Org

60.000

250 Org

252.000

253.000

Program Kerjasama Informasi dengan media massa Terlaksananya Penyebarluasan informasi pembanguana daerah

Terlaksananya Penyebarluasan informasi Penyelenggaran Pemerintahan Daerah

Terlaksananya Pengelolaan Majalah sahabat Kita

Terleksananya Pengelolaan Media center pemkot Palopo

Terlaksananya Penyusun buku Informasi daerah


Bag. Humas setda Kota Palopo Bag. Humas setda Kota Palopo

Penyebaran Informasi pembangunan daerah pemkot palopo melalui media massa lokal dan propinsi Terlaksananya Layanan persedian, pendokumentasi an dan publikasi kegiatan pemkot palopo Terlaksananya Penerbitan majalah sahabat Kita Terlaksananya kegiatan komprensi Pers dan layanan berita di media center Tersusunnya Buku profil/Informasi kota palopo

1 kegiatan

1 kegiatan

878.000

1 Kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

260.000

1 kegiatan

12 edisi

318.000

12 edisi

-

-

-

-

-

1 Keg

939.000

278.000

340.000

-

100.000

1 Kegiatan

1 kegiatan

12 edisi

1 Keg

1 Keg

1.004.00 0

298.000

360.000

50.000

107.000

1 Kegiatan

1 kegiatan

12 edisi

1 Keg

1 Keg

######

319.000

390.000

53.000

115.000

1 Kegiatan

1.149.000

1 kegiatan

5.044.000

1 kegiatan

341.000

5 kegiatan

1.496.000

12 edisi

410.000

60 edisi

1 Keg

57.000

3 Keg.

1 Keg

123.000

4 Keg


1.818.000

160.000

445.000






Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan perdagangan

9

Sosialisasi, pembinaan Lingkungan sosial dan perlindungan konsumen

Pengadaan Alat-alat Kesehatan Panyakit Paruparu

1 keg

165.840

1 keg

Target PAD 350,000,00 0

300.003

Target PAD 350,000,00 0

165.840

1 keg

165.840

1 keg

165.840

1 keg

165.840

5 keg

Target PAD 350,000,00 0

700.000

Target PAD 350,000, 000

829.200

Bag. Perekonomian Setda Kota Palopo

Program Pengendalian/Pengawasan dan Pendataan Potensi Perekonomian 10

Peningkatan Pemantauan, Pembinaan, Pengawasan dan Penertiban Izin

Tertibnya wajib SITU, HO & Tersedianya Data base Wajib SITU, HO Target PAD khusus Retribusi Izin Gangguan HO

85%

400.000

Target PAD 350,000,000

500.000

Target PAD 350,000,000

600.000

90%


2.500.003


Pemetaan Potensi Ekonomi untunk mendorong Pembangunan perekonomian

Pendataan Sarana dan Prasarana perekonomian dalam Wilayah Kota Palopo

Pendataan Arus Barang Keluar daerah

Sosialisasi / Bimbingan Teknis Pengadaan barang dan jasa

Evaluasi, monitoring dan pengendalian barang dan jasa tepat waktu

Tersedianya peta potensi ekonomi dalam Wilayah kota Palopo

Tersediannya data base Sarana dan prasarana perekonomian

Tersedianya Data barang hasil bumi kelaur daerah

Meningkatnya Pemahaman Pegawai mengenai proses pengadaan baran dan jasa sesuai aturan Terlaksananya Evaluasi, monitoring dan Pengendalian Barang dan Jasa

Peta potensi ekonomi dalam wilayah kota palopo


Data sarana dan prasarana perekonomia n dalam wilayah palopo

Data sarana dan prasarana perekonom ian dalam wilayah palopo

Data jumlah barang hasil bumi keluar daerah dalam wilayah kota palopo


100.001


100.000

Data sarana dan prasarana perekonomi an dalam wilayah palopo

149.997


100%

92.985

100%

100%

82.768

100%

200.000

200.000

250.000

92.985

82.768




100%

100%

300.000

300.000

350.000

92.985

82.768




100%

100%

400.000

400.000

450.000

92.985

82.768

500.000


500.000

Data sarana dan prasaran a perekono mian dalam wilayah palopo


550.000


100%

92.985

100%

100%

82.768

100%


Data sarana dan prasarana perekonomi an dalam wilayah palopo


1.500.001

1.500.000

1.749.997




464.925

Bag. Adm Pembangunan

413.840


tepat waktu

Evaluasi dan percepatan penyerapan Anggaran

Penyelenggaraan Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa

11

100%

193.416

100%

100%

228.746

100%

3 (tiga) Perkara Hukum

5 (lima) Perkara Hukum

419.170


27 (dua puluh tujuh) LHP

Penyelesai an 25 LHP

50%

60%

193.416

228.746

100%

100%

193.416

228.746

100%

100%

193.416

228.746

100%

193.416

100%

100%

228.746

100%

7 (tujuh) Perkara Hukum

450.000

7 (tujuh) Perkara Hukum

967.080


1.143.730


Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan pengendalian Kebijakan KDH Penanganan Kasus Pada wilayah Pemerintahan dibawahnya

Tindak lanjut hasil temuan aparat Pengawasan fungsional

12

Terlaksananya Monitoring percepatan penyerapan anggaran tepat waktu Terlaksananya pengadaan barang/jasa secara efisien, efektif, dan akuntabel

Tertanganinya Sengketa hukum Yang melibatkan pemerintah daerah sebagai salah satu pihak baik secara litigasi maupun non litigasi Ditindaklanjutin ya rekomendasi LHP aparat pengawas

104.000

Penyelesaia n 30 LHP

420.000

110.000


Penyelesaian 30 LHP

425.000

115.000


Penyelesaian 40 LHP

425.000

120.000

Penyelesaia n 40 LHP

125.000

100%

45.000

Penyeles aian 40 LHP

2.139.170

574.000

Bag. Hukum Setda Kota Palopo


Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan

Terapelikasikan nya program RANHAM di Daerah

38.800

70%

40.000

80%

40.000

90%

43.000

100%


206.800


Legislasi Rancangan Peundangundangan

Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

Publikasi Peraturan Perundangundangan

Kajian Peraturan Perundang-undangan

Terbentuknya Produk hukum Daerah kota palopo

Tersosialisasiny a hukum secara luas dan meningkatkan pemahaman hukum masyarakat Terpublikasikan nya peraturan perundanguandangan Terlaksananya BINTEK tentang Teknis penyusunan produk hukum daerah

7 Raperda, 29 Perwal, 614 kepwal, 34 Inwal


Lomba KADARKU M 2 Kali, Penyuluhan Hukum 2 Kali

187.900


Lomba KADARK UM 2 Kali, Penyuluha n Hukum 3 Kali

124.200

Lomba KADARK UM 2 Kali, Penyuluhan Hukum 3 Kali

12 Jenis PERDA

16 Jenis PERDA

106.330

20 Jenis PERDA

100%

BIMTEK Penyusuna n Produk Hukum Daerah

48.750

BIMTEK Penyusunan Produk Hukum Daerah

190.000

125.000

115.000

50.000



22 Jenis PERDA


195.000

150.000

120.000

55.000



25 Jenis PERDA


197.000

170.000

125.000

60.000


200.000

Lomba KADARK UM 4 Kali, Penyuluhan Hukum 6 Kali

200.000

30 Jenis PERDA

130.000


65.000


969.900

769.200

30 Jenis PERDA

BIMTE K Penyusu nan Produk Hukum Daerah

596.330

278.750





SEKERTARIAT DPRD 18

1

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan rakyat Daerah

Pembahasan rancangan peraturan daerah

Sekertariat DPRD Peraturan Peraturan Daerah

5 Ranperda

1.162.859

5 Ranperda

1.279.14 5

5 Ranperda

1.279.14 5

5 Ranperda

######

5 Ranperda

1.279.145

25 ranperda


6.395.725

Sekertariat DPRD

Hearing / dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/ tokoh agama

Rapat-rapat alat kelengkapan dewan

Rapat-rapat Paripurna

Kegiatan reses

Kunjungan kerja Pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah

Peningkatan kapasitas Pimpinan dan anggota DPRD

2

Persamaan Presepsi antara DPRD dengan Pemerintah Daerah dan tokoh masyarkat / agama Keputusan keputusan Lembaga DPRD Keputusan DPRD dan Peraturan Daerah Menyerap Aspirasi Masyarakat Ketrtiban publik dalam Proses Pembangunan dan perumusan kebijakan Politik Kualiatas Pemahaman dan wawasan Pimpinan dan Anggota DPRD

20 Kegiatan

29.700

20 Kegiatan

32.670

175 Kegiatan

126.225

175 Kegiatan

138.847

25 Kegiatan

117.081

25 Kegiatan

128.789

3 Kegiatan

853.215

3 Kegiatan

30 Kegiatan

97.625

30 Kegiatan

25 Orang

2.763.447

25 Orang

938.536

107.387

3.039.79 2

20 Kegiatan

32.670

20 Kegiatan

32.670

20 Kegiatan

32.670

100 keg

-

-

-

-

-

-

350 Kegiatan

-

-

-

-

-

-

50 keg

-

-

-

-

-

-

6 keg

-

-

-

-

-

-

60 keg

-

-

-

-

-

-

50 keg

160.380

Sekertariat DPRD

265.072

Sekertariat DPRD

245.870

Sekertariat DPRD

1.791.751

Sekertariat DPRD

205.012

Sekertariat DPRD

5.803.239

Sekertariat DPRD

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Legislasi Rancangan peraturan perundang-undangan Publikasi Peraturan Perundangundangan

Sekertariat DPRD Peraturan Perundangundangan Penyebaran Luasan Perda Inisiatif DPRD

6 Jenis

116.765

6 Jenis

6 Jenis

55.000

6 Jenis

128.441

60.500

-

-

-

-

-

-

12 jenis

-

-

-

-

-

-

12 jenis


245.206

Sekertariat DPRD

115.500

Sekertariat DPRD

Kajian Peraturan perundangundangan Daerah terhadapo peraturan Perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dan kesehatan antara perturan perundangundangan

18

1

5 Ranpreda

78.760

5 Ranpreda

86.636

-

-

-

-

-

10 ranperda

-

165.396

Sekertariat DPRD

INSPEKTORAT DAERAH Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

Penyusunan naskah akademik kebijakan sistem dan prosedur pengawasan Penyusunan Kebijakan sistem prosedur pengawasan

2

Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD

Inspektorat

1 keg

2.300

-

2 keg

7.800

2 keg

-

8.580

-

2 keg

-

9.438

-

2 keg

-

10.381

-

2 keg

-

11.419

1 keg

2.300

Inspektorat

10 keg

47.618

Inspektorat

Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala

Inspektorat

36 Obrik & 7 Tim

531.820

36 Obrik & 7 Tim

Penanganan Kasus Pengaduan dilingkungan pemda

20 kasus

182.600

22 kasus

Pengendalian Manajemen pelaksanaan kebijakan KDH

1 keg

49.000

1 keg

2 keg

19.600

2 keg

2 keg

128.800

2 keg

585.002

200.860

53.900

36 Obrik & 7 Tim 24 kasus

1 keg

643.502

220.946

59.290

36 Obrik & 7 Tim 26 kasus

1 keg

707.852

243.040

65.219

36 Obrik & 7 Tim

778.637

180 Obrik & 35 Tim

28 kasus

267.344

120 kasus

1 keg

71.740

5 keg

2 keg

28.696

10 keg

2 keg

188.576

10 keg

3.246.813

1.114.790

299.149

Inspektorat

Inspektorat

Inspektorat

Inventarisasi Temuan pengawasan

Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan

21.560

141.680

2 keg

2 keg

23.716

155.848

2 keg

2 keg

26.087

171.432


119.659

786.336

Inspektorat

Inspektorat

Evaluasi berkala temuan hasil temuan pengawasan Pemeriksaan Khasus

3

50 Obrik

453.200

55 Obrik

8 keg

110.000 498.520

1 keg 60 Obrik

121.000 548.372

1 keg 65 Obrik

133.100 603.209

1 keg

146.410

5 keg

70 Obrik

663.530

300 Obrik

610.510 2.766.831

198.400

8 keg

218.240

8 keg

240.064

8 keg

264.070

8 keg

290.477

40 keg

1.211.251

Peningkatan Profesionalisme Tenaga pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

Inspektorat Inspektorat

Inspektorat

Inspektorat

Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akun tabilitas kinerja

1

1 keg

Inspektorat

Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

18

100.000

Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif

4

1 keg

7 keg

311.500

7 keg

20 org

160.000

25 org

342.650

176.000

7 keg

30 org

376.915

193.600

7 keg

35 org

414.606

212.960

7 keg

456.067

35 keg

40 org

234.256

150 org

1.901.738

976.816

Inspektorat

Inspektorat

DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH Peningkatan dan Pegembangan Pengelolaan Keuangan dan Daerah

Penyusunan Standar Satuan Harga

Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah

DPPKAD Tersedianya standar harga barang tepat waktu Tersedianya kebijakan akuntansi sesuai SAP

90%

-

47.400

-

90%

-

9.100

-

90%

100%

100.100

12.525

90%

-

110.110

-

90%

-

121.121

-

90%

100%


387.831

12.525

DPPKAD

DPPKAD

Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penjabaran Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD

Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

Tersedianya pedoman pengelolaan keuangan daerah sesuai ketentuan Tersedianya PERDA APBD tepat waktu Tersedianya PERWAL Penjabaran APBD tepat waktu Tersedianya Perubahan PERDA APBD tepat waktu Tersedianya PERWAL Penjabaran Perubahan APBD tepat waktu Tersedianya PERDA Pertanggungjaw aban Pelaksanaan APBD tepat waktu Tersedianya PERWAL Penjabaran Pertanggungjaw aban Pelaksanaan APBD tepat waktu Terlaksananya sistim infomasi pengelolaan keuangan

-

-

-

90%

50.000

90%

90%

48.000

90%

90%

35.000

90%

85%

43.000

90%

90%

130.000

95%

90%

50.000

90%

75%

200.000

80%

-

55.000

52.800

38.500

47.300

143.000

55.000

220.000

100%

95%

95%

95%

90%

95%

95%

87%

75.725

60.500

58.080

42.350

52.030

157.300

60.500

242.000

-

95%

95%

95%

95%

95%

95%

90%

-

66.550

63.888

46.585

57.233

173.030

66.650

266.200

-

-

100%

100%

73.205

100%

100%

70.277

100%

100%

51.244

100%

95%

62.956

100%

100%

190.333

100%

100%

73.205

100%

100%

292.820

100%


75.725

305.255

293.045

213.679

262.519

793.663

305.355

1.221.020

DPPKAD

DPPKAD

DPPKAD

DPPKAD

DPPKAD

DPPKAD

DPPKAD

DPPKAD

daerah pada seluruh SKPD Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah

Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB dan BPHTB

Penyelenggaraan Penyusunan Laporan Akuntansi

Penyelenggara administrasi Perbendaharaan Daerah

Penyelenggaraan Pengendalian APBD

Pengelolaan Data dan Informasi PBB dan BPHTB

Sistem Informasi Barang Milik Daerah

Penyelenggaraan Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah

Terlaksananya penataan pengelolaan seluruh BMD Terlaksananya peningkatan PBB dan BPHTB sesuai potensi Tersedianya pelaporan keuangan daerah pada seluruh SKPD Terlaksananya administrasi perbendaharaan daerah sesuai ketentuan Terlaksananya pengendalian APBD sesuai perencanaan Terlaksananya pengelolaan data dan informasi PBB dan BPHTB sesuai potensi Terlaksananya sistim informasi pengelolaan BMD pada seluruh SKPD Terlaksananya pengelolaan belanja PPKD sesuai ketentuan

75%

1.100.000

80%

60%

630.000

70%

60%

790.000

70%

85%

910.000

85%

90%

745.000

90%

65%

630.000

80%

65%

225.000

75%

75%

435.000

80%

800.000

693.000

869.000

1.001.00 0

815.900

693.000

247.500

478.500

85%

80%

80%

90%

95%

85%

85%

85%

880.000

762.300

955.900

1.101.10 0

901.450

762.300

272.250

526.350

90%

90%

968.000

838.530

95%

1.064.800

100%

100%

922.383

100%

90%

######

100%

1.156.639

100%

95%

######

100%

1.332.331

100%

100%

1.090.755

100%

95%

922.383

100%

95%

329.425

100%

95%

636.884

100%

95%

90%

90%

90%

991.545

838.530

299.475

578.950


4.812.800

3.846.213

4.823.029

5.555.641

4.544.650

3.846.213

1.373.650

2.655.684

DPPKAD

DPPKAD

DPPKAD

DPPKAD

DPPKAD

DPPKAD

DPPKAD

DPPKAD

Peningkatan Pelayanan Pengelolaan PBB dan BPHTB Penyusunan Laporan Aset Daerah

2

75%

740.000

80%

90%

120.000

90%

814.000

132.000

85%

90%

895.400

145.200

90%

90%

984.950

159.720

95%

1.083.434

90%

175.920

100%

90%

4.517.784

732.840

Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota

Asistensi Penyusunan Rancangan Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota

Pembinaan dan Pengawasan sumbersumber Penerimaan Daerah

Pemberian Fasilitas Objek Pajak Daerah

Pemberian Fasilitas Objek retribusi Daerah

Sosialisasi Implementasi Regulasi Pendapatan Daerah 19

Tersedianya pelayanan PBB dan BPHTB Tersedianya pelaporan aset daerah tepat waktu

DPPKAD

DPPKAD

DPPKAD Terlaksananya asistensi dan evaluasi perencanaan keuangan daerah sesuai ketentuan Terlaksananya pembinaan dan pengawasan penerimaan daerah terhadap seluruh sumber pendapatan daerah Meningkatnya kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan daerah Meningkatnya kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan daerah Meningkatnya pendapatan daerah

90%

361.000

90%

90%

590.000

90%

90%

510.000

90%

90%

385.000

90%

90%

87.000

90%

397.100

649.000

561.000

423.000

104.400

90%

90%

90%

90%

90%

436.810

713.900

617.100

465.850

114.840

90%

90%

90%

90%

90%

480.491

785.290

678.810

512.435

126.324

90%

528.540

90%

90%

863.819

90%

90%

746.691

90%

90%

563.679

90%

90%

138.936

90%

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH


2.203.941

3.602.009

3.113.601

2.349.964

571.500

DPPKAD

DPPKAD

DPPKAD

DPPKAD

DPPKAD

1

Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Pendidikan dan pelatihan prajabatan CPNSD

Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah

pendidikan dan Pelatihan Teknis tugas & fungsi bagi PNS Daerah

Pendidikan dan Pelatihan Fungsional bagi PNS daerah

Bimbingan Teknis Implementasi PerUU

Sosialisasi Peraturan Per-UU

2

BKD Terpenuhinya syarat pengangkatan CPNSD menjadi PNS Jumlah Pejabat yang selesai mengikuti Diklatpim Tk.IV Jumalah PNS yang selesai Mengikuti Diklat Teknis Tugas dan Fungsi Jumlah PNS yang selesai mengikuti pelatihan fungsional Jumlah PNS yang selesai Mengikuti Bintek Jumlah PNS yang selesai mengikuti Bintek

53 Org

348.982

300 Org

1.663.50 0

300 Org

1.913.02 5

300 Org

######

300 Org

2.529.975

1253 Org

40 Org

862.892

80 Org

1.032.13 7

80 Org

1.186.95 8

80 Org

######

80 Org

1.569.752

360 Org

10 Org

50.000

10 Org

10 Org

87.450

50 Org

5 Org

25.000

5 Org

5 Org

43.725

25 Org

8 Org

40.000

5 Org

5 Org

35.000

28 Org

2 Org

10.000

2 Org

2 Org

10.000

13 Org

57.500

28.750

25.000

10.000

10 Org

5 Org

5 Org

5 Org

66.125

33.062

30.000

35.000

10 Org

5 Org

5 Org

2 Org

76.043

38.021

35.000

10.000

8.655.460

6.016.741

337.118

168.558

165.000

75.000

Pendidikan Kedinasan Pendidikan Penjenjangan Struktural

Pendidikan dan Pelatihan Teknis

BKD

BKD

BKD

BKD

BKD

BKD

BKD Jumlah Pejabat yang Mengikuti Diklatpim Tk.II

3 Org

90.783

5 Org

Jumlah PNS Yang Selesai Mengikuti Diklat Teknis

50 Org

16.250

50 Org

151.305

18.687

5 Org

50 Org

174.000

21.490

5 Org

50 Org

200.100

24.714

6 Org

276.134

24 Org

50 Org

28.421

50 Org


892.322

109.562

BKD

BKD

3

Pembinan dan Pengembangan Aparatur Seleksi Penerimaan Calon PNS

Penempatan PNS

Penataan sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis

Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Gaji Berkala Sosialisasi Informasi Kepegawaian

Pemberiaan Penghargaan bagi PNS yang berprestasi

Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran disiplin PNS

Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan dinas

Penyelenggraan Diklat Teknis Fungsional

BKD Terbitnya SK CPNS Kategori II SK Penempatan PNS dan rekomendasi pindah masuk/keluar daerah Terbitnaya SKKenaikan Pangkat PNS 2 periode tepat waktu Jumlah KGB PNS yang Terbit Meningkatkan Implememntasi aturan Kepegawaian Adanya Penghargaan bagi PNS yang berprestasi Terbitnaya SK Walikota Tentang Penyelesaian Kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS Jumlah Mahasiswa/PN S yang menerima beasiswa Jumlah peserta yang lulus sertifikasi

1 Keg

76.717

6 Keg

163.167

1300 SK

150 Org (100)

6 Keg

400.000

179.483

1350 SK 107.495

2000 SK

160 Org (100)

6 Keg

2000 SK

341.452

4 Keg x 1100 Org

200 Org

20.720

200 Org

15 Kasus

51.500

15 Kasus

12 Org

119.500

12 Org

3 Keg

87.900

3 Keg

197.432

1400 SK 118.244

4 Keg x 1100 Org

450.000

22.792

56.650

137.425

96.690

6 Keg

130.068

4 Keg x 1100 Org

200 Org

15 Kasus

12 Org

3 Keg

500.000

217.175

1450 SK

2000 SK

392.669

170 Org (100)

25.071

62.315

158.038

106.359

550.000

6 Keg

238.892

200 Org

15 Kasus

12 Org

3 Keg

27.578

68.546

181.744

116.994

BKD

BKD

BKD 656.265 BKD

4 Keg x 1100 Org

597.201

20 Keg

200 Org

30.336

1000 Org

126.497

15 Kasus

75.401

75 Kasus

314.412

12 Org

209.006

60 Org

3 Keg

128.694

15 Keg


996.149

10000 SK

2000 SK

519.305

30 Keg

157.383

143.075

4 Keg x 1100 Org

1.976.717

7000 SK

1500 SK

2000 SK

451.570

180 Org (100)

2.302.197

805.713

536.637

BKD

BKD

BKD

BKD

BKD

barang dan jasa

Seleksi Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah

Seleksi Penerimaan Calon Mahasiswa IPDN dan STKS

Sosialisasi Manajemen Kepegawaian Daerah/rapat teknis kepegawaian.

Pengambilan pengangkatan Sumpah PNS

4

Jumlah PNS yang lulus seleksi ujian dinas dan PI Juamlah peserta yang menjadi utusan daerah kota palopo Sinegritas pelaksanaan dan pemahaman tupoksi bid kepegawaian antar SKPD Jumlah PNS yang selesai mengikuti Sumpah

200 Org

34.900

200 Org

50 Org

8.350

50 Org

3 Kali (4 bln sekali)

92.490


300 Org

13.600

300 Org

38.390

9.185

101.739

14.960

200 Org

50 Org


300 Org

42.229

10.103

111.912

16.456

200 Org

50 Org


300 Org

46.451

11.113

123.104

18.101

200 Org

51.097

1000 Org

50 Org

12.225

250 Org


135.414

15 Kali

300 Org

19.911

1500 Org

213.067

50.976

564.659

83.028

Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian daerah

Pengembangan Informasi Kepegawaian Berbasis WEB

Pengelolaan Dokumentasi Kepegawaian

BKD

BKD

BKD

BKD

BKD Terpenuhinya Data Kepegawaian Yang akurat Website BKD dapat diakses sebagai sarana informasi bagi pihak lain Fasilitasi Website lebih lengkap Terpeliharanya Dokumen kepegawaian

7 Dok

141.535

7 Dok

1 Unit

21.000

-

1 Kali

5.000

1 Kali

1200 dok

65.000

1200 dok

162.765

-

5.500

71.500

7 Dok

-

1 Kali

1200 dok

187.180

-

6.050

78.650

7 Dok

-

1 Kali

1200 dok

215.257

-

7 Dok

-

6.655

86.515

1 Kali

1200 dok

247.545

-

7.320

95.166

35 Dok

BKD

1 Unit

21.000

BKD

5 Kali

30.525

BKD

6000 dok

KANTOR PELAYANAN TERPADU 19


954.282

396.831

BKD

1

Program Pengembangan Pelayanan Perizinan Sosialisasi kebijakan perizinan 1 keg

66.250

1 keg

Fasilitasi kemudahan pelayanan perizinan

1 keg

296.000

1 keg

Fasilitasi permasalahan proses perizinan

1 keg

46.500

1 keg

1 keg

50.250

1 keg

1 keg

33.250

1 keg

69.563

310.800

48.825

1 keg

1 keg

1 keg

69.563

310.800

48.825

1 keg

1 keg

1 keg

69.563

310.800

48.825

1 keg

69.563

5 keg

1 keg

310.800

5 keg

1 keg

48.825

5 keg

1 keg

52.763

5 keg

1 keg

34.913

5 keg

344.502

1.539.200

241.800

KPT

KPT

KPT

Monitoring, evaluasi dan pelaporan 52.763

1 keg

52.763

1 keg

52.763

261.302

KPT

Fasilitasi kemudahan non perizinan

19

34.913

1 keg

34.913

1 keg

34.913

172.902

KPT

KETAHANAN PANGAN BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANAAN PENYULUH

19

1

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Pelatihan petani dan Pelaku agribisnis

Pelatihan pengolahan Hasil pertanian basi kelompok wanita tani

Badan Ketahanan Pangan Meningkatnya pemahaman petani dalam pengelolaan manajerial dan perubahan perilaku dalam mengelola usaha tani Meningkatnya pemahaman dan keterampilan bagi kelompok wanita tani dalam pengolahan

60 org

90.000

60 org

70 org

90.000

70 org

130.000

90.000

60 org

70 org

130.000

90.000

60 org

70 org

130.000

90.000

60 org

130.000

300 org

70 org

90.000

350 org


610.000

450.000

Badan Ketahanan Pangan


hasil pertanian

Peningkatan Kemampuan lembaga petani

Peningkatan pengetahuan dan keterampilan pengurus kelompok tani dlm pengolahan hasil pertanian

550 Klp Tani

63.900

550 Klp Tani

116.000

550 Klp Tani

116.000

550 Klp Tani

116.000

550 Klp Tani

116.000

2750 Klp Tani

527.900

Program Peningkatan Ketahanan Pangan


2

Penanganan Daerah Rawan Pangan

Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan

Analisis rasio jumlah penduduk terhadap jumlah kebutuhan pangan

Laporan berkala kondisi ketahanan pangan daerah


Tersedianya hasil rumusan kebijakan dewan ketahanan pangan dalam penanganan daerah rawan pangan Tersedianya buku pola konsumsi dan suplai pangan masyarakat Terwujud dan tersusunnya buku neraca bahan makanan (NBM) Tersedianya data/laporan berkala kondisi ketahanan pangan

3 kali

380.000

3 kali

10 buku

30.000

10 buku

10 buku

30.000

10 buku

12 buku

48.750

12 buku

380.000

30.000

30.000

48.750

3 kali

10 buku

10 buku

12 buku

380.000

30.000

30.000

48.750

3 kali

10 buku

10 buku

12 buku

380.000

30.000

30.000

48.750

3 kali

380.000

15 kali

10 buku

30.000

50 buku

10 buku

30.000

50 buku

12 buku

48.750

60 buku


1.900.000

150.000

150.000

243.750





Pemantauan dan analisis akses pangan masyarakat

Pengembangan desa mandiri pangan

Pengembangan diversifikasi tanaman

Pengembangan model distribusi pangan yang efesien

Peningkatan mutu dan keamanan pangan

Penyuluhan sumber pangan alternatif

Tersusunnya data/laporan sistem kewaspadaan pangan dan gizi Bertambahnya jumlah kelurahan mandiri pangan yang diberdayakan terlaksananya pengembangan deversifikasi tanaman Tersedianya data/laporan distribusi pangan strategis antar wilayah Tersedianya pangan yang aman dari bahan tambahan makanan Termotivasinya masyarakat untuk mengelola pangan lokal

12 buku

2 kelurahan

48 kelurahan

31.400

12 buku

100.000

2 kelurahan

120.000

48 kelurahan

12 buku

31.400

12 buku

4 kali

40.000

4 kali

9 kali

125.000

9 kali

31.400

100.000

12 buku

2 kelurahan

31.400

100.000

48 kelurahan 120.000

31.400

40.000

125.000

12 buku

2 kelurahan

4 kali

9 kali

100.000

48 kelurahan 120.000

12 buku

31.400

31.400

40.000

125.000

120.000

12 buku

4 kali

9 kali

31.400

40.000

125.000

12 buku

31.400

60 buku

2 kelurahan

100.000

10 kel

48 kelurahan

120.000 48 kel

12 buku

31.400

60 buku

4 kali

40.000

20 kali

9 kali

125.000

45 kali

157.000

500.000

600.000

157.000

200.000

625.000



Badan Ketahanan Pangan Badan Ketahanan Pangan



Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Badan Ketahanan Pangan

3


Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah

Terlaksananya pekan nasional XIV KTNA 20 org

140.000

20 org

140.000

20 org

140.000

20 org

140.000

20 org

140.000

100 org

700.000


Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Badan Ketahanan Pangan

4

Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian/perkebunan tepat guna

Pemberdayaan petani melalui demonstrasi farming (Denfarm)) padi

Study Banding kelompok tani

Meningkatnya keterampilan dan SDM penyuluh

Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan petani dlm menerapkan TTG Meningkatnya kualitas pengelola agribisnis

1 Angkatan 96 org

60.000

2 Angkatan

6 Klp Tani

50.000

12 klp tani

25 org

150.000

25 org

120.000

120.000

200.000

2 Angkatan

12 klp tani

25 org

120.000

120.000

200.000

2 Angkatan

12 klp tani

25 org

120.000

120.000

200.000

2 Angkatan

120.000

10 Angktn

540.000

12 klp tani

120.000

60 klp tani

530.000

25 org

200.000

125 org


950.000




5

Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Penyusunan RDK/RDKK

Badan Ketahanan Pangan Peningkatan sistem dan metode penyuluhan Tersedianya data kebutuhan sarana produksi bagi petani

275 Klp Tani

40.000

275 Klp Tani

40.000

275 Klp Tani

40.000

275 Klp Tani

40.000

275 Klp Tani

40.000

275 Klp Tani

200.000

275 Klp Tani

40.300

275 Klp Tani

40.300

275 Klp Tani

40.300

275 Klp Tani

40.300

275 Klp Tani

40.300

275 Klp Tani

201.500

Program Pemberdayaan Penyusuh Pertanian/Perkebunan Lapangan

Peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh petanian/perkebunan

Penyusunan Programa penyuluhan, pertanian, perikanan dan kehutanan

20

1


6

Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan


Meningkatnya kemampuan penyuluh dalam melaksanakan tugas dilapangan Tersedianya biaya operasional penyuluh pertanian Tersedianya pedoman penyelenggaraa n penyuluhan

9 kel

155 org

3 kali

50.000

320.400

30.000

9 kel

155 org

3 kali

50.000

320.400

60.000

9 kel

155 org

3 kali

50.000

320.400

60.000

9 kel

155 org

3 kali

50.000

320.400

60.000

9 kel

50.000

9 kel

155 org

320.400

155 org

3 kali

60.000

3 kali

250.000

1.602.000

270.000



KEARSIPAN Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan

Pemeliharaan Rutin / Berkala Arsip Daerah

Perpustakaan Arsip Daerah 1Tahun

49.630

1 Tahun

9.926

1 Tahun

9.926

1 Tahun

9.926

1 Tahun

9.926

5 Tahun


89.334

Perpustakaan

2

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Sosialisasi / Penyusunan Kearsipan dilingkungan instansi Pemerintah / Swasta

3

PNS 1 Tahun

122.652

-

18.675

-

20.852

-

25.125

-

27.575

1 Tahun

214.879

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah II

URUSAN PILIHAN

1

PERTANIAN

1,1

DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN

1

Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian dan Perkebunan) Penyusunan data base potensi produk pangan

Bahan Pustaka

1 Tahun

1.204.957

1 Tahun

230.991

1 Tahun

235.991

1 Tahun

240.991

1 Tahun

245.991

5 Tahun

2.158.921

Perpustakaan

Dinas Pertanian dan Peternakan

Pengembangan pertanian pada lahan kering

Luasan yang dikembangkan

Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

Tersedianya infrastruktur KINAK

Pengembangan diverisifikasi tanaman

Perpustakaan

Perpustakaan

Dokumen data base pertanian/petern akan Pekarangan masyarakat yang termanfaatkan Luas lahan yang diverisifikasi

Pemanfaatan perkarangan untuk pengembangan pangan

2

Perpustakaan

1

120.000

1

2

20.000

2

10

100.000

10

50

200.000

50

59

#######

-

1

132.000

2

22.000

10

110.000

50

220.000 -

-

1

145.000

2

24.200

10

121.000

50

242.000 -

-

159.720

26.620

133.100

266.200 -

-

1

175.692

5

2

29.282

10

10

146.410

50

50

292.820

250

-

59


732.612

122.102

610.510

1.221.020 #######

Dinas Pertanian dan Peternakan Dinas Pertanian dan Peternakan Dinas Pertanian dan Peternakan Dinas Pertanian dan Peternakan Dinas Pertanian dan Peternakan

3

Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

Pengembangan bibit unggul pertanian/peternakan

Sertifikasi bibit unggul pertanian/perkebunan

4

Bibit unggul tanaman pangan dan holtikultura (pohon)

Varietas unggul yang bersertifikasi (varietes)

100 bungks sayuran, 100 bungks biofarma, 100 tanaman hias, 2000 phn durian, 2000 phn rambutan, dan 1000 phn manggis

1

136.000


100.000

1

148.100

110.000


1

164.560

121.000


1

181.016

133.100


1

199.117

146.410

500 bungks sayuran, 500 bungks biofarma , 500 tanaman hias, 10000 phn durian, 10000 phn rambuta n, dan 5000 phn manggis

5

830.293

610.510

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian / Perkebunan Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna

5



Dinas Pertanian dan Peternakan Dinas Pertanian dan Peternakan

Sarana dan prasarana tanaman pangan dan holtikultura

18

575.000

18

632.500

18

695.750

18

765.325

18

841.857

90

Peningkatan Pemasaran hasil Produksi Pertanian /Perkebunan



3.510.432

Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian/perkebunan unggul daerah

Promosi Hasil produksi pertanian

Pengolahan Informasi Pasar atas Hasil Produksi Pertanian/perkebunan masyarakat

6

8

280.000

3

2

15.000

2

143.000

16.500

3

2

158.950

16.500

3

2

174.845

18.150

6

392.329

19

2

19.965

10

1.149.124

86.115

Peningkatan Ketahan Pangan (Pertanian/perkebunan )

Penanganan pasca panen dan Pengolahan Hasil Pertanian

7

4

Dinas Pertanian dan Peternakan Dinas Pertanian dan Peternakan Dinas Pertanian dan Peternakan

pengadaan peralatan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian

2

400.000

2

440.000

2

484.000

2

532.400

2

329.640

10

2.186.040

Prgram Peningkatan Produksi Hasil Peternakan


Pembangunan Sarana Dan Prasarana Pembibitan Ternak

kandang

Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat

Penelitian Dan Pengolahan Gizi Dan Pakan Ternak

Bibit ternak yang terdistribusi ke masyarakat pembuatan pakan ternak

Pembelian dan pendistribusian vaksin dan pakan ternak

vaksin dan obat-obatan

Pengembangan Agribisnis Peternakan

Bibit IB

1

300.000

1

2.200

965.000

2.200

1

100.000

1

8.600

165.000

8.600

908

32.500

908

951.500

110.000

181.500

35.750

2.200

1

8.600

908

1.167.65 0

121.000

237.053

39.325

2.200

1

8.600

908

######

133.100

220.794

43.257

2.200

1.412.856

11.000

1

146.410

8.600

238.913

43.000

908

47.581

4.540

5

Peningkatan Penerapan Teknologi peternakan tepat guna


3.000.000

5.648.321

610.510

1.043.260

198.413

Dinas Pertanian dan Peternakan Dinas Pertanian dan Peternakan Dinas Pertanian dan Peternakan Dinas Pertanian dan Peternakan Dinas Pertanian dan Peternakan

Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna

Sarana dan Prasarana peternakan

4

310.000

2

Pemeliharaan RPHU dan RPHR

1

50.000

1

Promosi Atas Hasil Produksi Peternakan unggul Daerah

Promosi Peternakan

3

145.000

2

Pembangunan pusat-pusat Penampungan Produksi hasil peternakan Masyarakat

Pembangunan Kios Daging

1

100.000

1

2

15.000

2

6

203.000

6

Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana teknologi peternakan tepat guna

9

110.000

55.000

2

1

121.000

60.500

2

1

133.000

66.550

2

146.410

12

1

73.205

5

3

185.884

12

1

146.410

5

2

21.961

10

6

297.212

30

820.410

305.255


Peningkatan Pemasaran hasil Produksi Peternakan

Pengolahan Informasi Permintaan Pasar atas hasil produksi peternakan masyarakat

495.000

110.000

15.500

2

1

2

54.450

121.000

18.150

2

1

2

59.895

133.100

19.965

940.229

610.510

90.576


Peningkatan Penerapan Teknologi peternakan tepat guna

10

Pengadaan sarana dan Prasarana tegnologi peternakan tepat guna

Pengadaan sarana Peternakan 223.300

6

245.630

6

270.193


1.239.335


11

Pencegahan dan Penangulangan Penyakit Ternak

Pendataan masalah Peternakan

Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan penyakit ternak Pemusnahan Ternak Yang Terjangkit penyakit endemik Pengawasan perdagangan ternak antar daerah 2

KEHUTANAN

2,1

DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

1

Jumlah ternak yang dimusnakan Pengawasan lalulintas ternak

3

55.000

3

8.000

150.000

8.000

12

130.000

12

2

55.000

1

60.500

165.000

143.000

55.000

2

8.000

12

1

66.550

181.500

157.300

60.500

2

8.000

12

1

73.205

199.650

173.030

66.550

2

80.525

12

8.000

219.595

40.000

12

190.333

60

1

73.205

6

335.780

915.745

793.663


310.255

Program Peningkatan Ketahanan Pangan (kehutanan)

Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Perkebunan

2

Sosialisasi dan pendataan masalah peternakan Terlaksananya vaksinasi

Dinas Kehutanan Tersedianya sarana dan prasarana pendukung usaha perkebunan rakyat

3 paket

100.000

3 paket

110.000

3 paket

121.000

3 paket

133.100

3 paket

146.410

15 paket

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Perkebunan

Dinas Kehutanan

Dinas Kehutanan


610.510

Pembangunan Pusat - Pusat Penampungan Produksi Hasil Perkebunan Masyarakat yang akan Dipasarkan

Terbangunnya tempat penampungan produksi hasil perkebunan masyarakat

1 unit

50.000

1 unit

55.000

1 unit

60.500

1 unit

66.550

1 unit

73.205

5 unit

305.255

Dinas Kehutanan

Program Peningkatan Penerapan teknologi Perkebunan Dinas Kehutanan

3

Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Perkebunan Tepat Guna

4

3 paket

120.000

3 paket

132.000

3 paket

145.200

3 paket

159.720

3 paket

175.692

15 paket

732.612

Program Peningkatan Produksi Perkebunan Penyuluhan Peningkatan Produksi perkebunan

Penyediaan Sarana Produksi perkebunan

Pengembangan Bibit Unggul perkebunan

5

Tersedianya sarana dan prasarana teknologi perkebunan tepat guna

Dinas Kehutanan

Dinas Kehutanan Tersosialisasiny a metode peningkatan produksi tanaman perkebunan Tersedianya sarana produksi perkebunan rakyat Tersedianya bibit unggul tanaman perkebunan

5 kali

45.000

5 kali

5 paket

50.000

5 paket

5.000 btg

45.000

5.000 btg

49.500

55.000

49.500

5 kali

5 paket

5.000 btg

54.450

60.500

54.450

5 kali

5 paket

5.000 btg

59.859

66.550

59.859

5 kali

65.884

15 kali

5 paket

73.205

15 paket

5.000 btg

65.884

25.000 btg

Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan

Dinas Kehutanan

305.255

Dinas Kehutanan

274.693

Dinas Kehutanan Dinas Kehutanan


274.693

Pengembangan Hutan Tanaman

Pengembangan Hasil Hutan Non Kayu

Pengembangan Pengujian dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan

6

Pengembangan diverisifikasi tanaman

300.000

100 Ha

3 kelompok

75.000

3 kelompok

1 Tahun

35.000

1 Tahun

330.000

82.500

38.500

100 Ha

3 kelompok

1 Tahun

363.000

90.750

42.350

100 Ha

3 kelompok

1 Tahun

399.300

998.256

46.585

100 Ha

439.230

500 Ha

3 kelompok

109.807

3 kelompo k

1 Tahun

51.243

1 Tahun

1.831.530

Dinas Kehutanan

1.356.313

Dinas Kehutanan

213.678

Dinas Kehutanan

Dinas Kehutanan Tersusunnya data statistik komoditas perkebunan rakyat Terdapatnya areal pengembangan diverisifikasi tanaman

10 Exemplar

45.000

10 Exemplar

100 Ha

250.000

100 Ha

49.500

275.000

10 Exemplar

100 Ha

54.450

302.500

10 Exemplar

100 Ha

59.895

332.750

10 Exemplar

65.884

50 Exempla r

100 Ha

366.025

500 Ha

274.729

Dinas Kehutanan

1.526.275

Dinas Kehutanan

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pekebunan Promosi Atas hasil produksi perkebunan unggulan Daerah

8

100 Ha

Program Peningakatan Ketahanan Pangan (Perkebunan) Penyusunan data base potensi produk pangan perkebunan

7

Tersedianya areal pengembangan hutan tanaman / hutan rakyat Terdapat kelompok tani binaan pengembangan hasil hutan non kayu Terlaksananya pengujian dan pengendalian peredaran hasil hutan

Dinas Kehutanan Terselenggaran ya promosi atas hasil produksi perkebunan unggulan daerah

2 Kali

60.000

2 Kali

66.000

2 Kali

72.600

2 Kali

79.860

2 Kali

87.846

10 Kali

Program Pemanfaatan Sumberdaya hutan

Dinas Kehutanan

Dinas Kehutanan


366.306

Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan

Terlaksananya pengelolaan dan pemanfaatan hutan sesuai peruntukannya

2 Lokasi

150.000

2 Lokasi

165.000

2 Lokasi

181.500

2 Lokasi

199.650

2 Lokasi

219.615

10 Lokasi

915.765

Dinas Kehutanan

Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan Dinas Kehutanan

9

Pengembangan Hutan Masyarakat adat

10

2 unit

35.000

2 unit

38.500

2 unit

42.350

2 unit

46.585

2 unit

51.243

2 unit

213.678

Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan Penanaman Pohon pada Kawasan Hutan Industri dan Hutan Wisata

Pemeliharaan Kawasan Hutan Industri dan hutan wisata

11

Terselenggaran ya pengembangan hutan masyarakat adat

Dinas Kehutanan Terlaksananya penanaman pohon pada areal hutan wisata Terlaksananya pemeliharaan tanaman pada areal hutan wisata

1 unit

100.000

1 unit

1 unit

100.000

1 unit

110.000

110.000

1 unit

1 unit

121.000

121.000

1 unit

1 unit

133.100

133.100

1 unit

146.100

5 unit

1 unit

146.100

5 unit

610.200

Dinas Kehutanan

610.200

Dinas Kehutanan

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis

Dinas Kehutanan

Dinas Kehutanan Terselenggaran ya pelatihan petani dan pelaku agribisnis

2 kali

75.000

2 kali

82.500

2 kali

90.750

2 kali

99.250

2 kali

109.807

10 kali


457.307

Dinas Kehutanan

Peningkatan Kemampuan Lembaga petani

12

1 dok kerjasama

80.000

1 dok kerjasama

88.000

1 dok kerjasama

96.800

1 dok kerjasama

106.840

1 dok kerjasama

117.128

5 dok kerjasam a

488.768

Program Pemanfaatan Potensi Sumbardaya Hutan Perencanaan dan Pengembangan hutan kemasyarakatan

13

Terbentuknya pola kerjasama dan kemitraan petani pekebun dalam rangka peningkatan kemampuan lembaga petani

Dinas Kehutanan Terbentuknya pola kerjasama dan kemitraan petani sekitar hutan pelaku HKm

1 dok kerjasama

45.000

1 dok kerjasama

49.500

1 dok kerjasama

54.450

1 dok kerjasama

59.895

1 dok kerjasama

65.884

5 dok kerjasam a

274.729

Program Rahabilitasi Hutan dan Lahan Koordinasi penyelenggaraan Reboisasi dan Penghijauan Hutan

Pembuatan bibit/ benih tanaman kehutanan

Pembinaan, pengendalian dan pengawasan Gerakan rehabilitasi hutan dan lahan

Dinas Kehutanan

Dinas Kehutanan

Dinas Kehutanan Terselenggaran nya event-event koordinasi penyelenggaraa n reboisasi dan pengehijauan Tersediannya bibit/ benih tanaman kehutanan guna mendukung upaya rehabilitasi hutan dan lahan Terselenggaran ya pembinaan pengendalian dan pengawasan gerakan rehabilitasi huan dan lahan

5 Kegiatan

25.000

176.000 Batang

176.000

176.000 Batang

1 Tahun

40.000

1 Tahun

5 Kegiatan

27.500

193.600

44.000

5 Kegiatan

176.000 Batang

1 Tahun

30.250

212.960

48.400

5 Kegiatan

176.000 Batang

1 Tahun

33.275

234.256

53.240

5 Kegiatan

36.602

10 Kegiatan

152.627

Dinas Kehutanan

176.000 Batang

257.681

880.000 Batang

1.074.497

Dinas Kehutanan

1 Tahun

58.564

5 Tahun

244.204

Dinas Kehutanan


Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan

Pembuatan bangunan konservasi tanah**)

14

Terlaksananya sosialisasi kepada masyarakat dalam upaya rehabilitasi hutan dan lahan Terlaksananya Pembuatan bangunan konservasi tanah

5 Kegiatan

40.000

2 Paket

200.000

5 Kegiatan

2 Paket

44.000

220.000

5 Kegiatan

2 Paket

48.400

242.000

5 Kegiatan

2 Paket

53.240

266.200

5 Kegiatan

58.564

10 Kegiatan

2 Paket

292.820

10 Paket

244.204

Dinas Kehutanan

1.221.020

Dinas Kehutanan

Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya hutan Pencegahan dan pengendalian kebakaran Hutan dan lahan

Sosialisasi Pencegahan dan dampak kebakaran hutan dan lahan

Penanggulangan Kebakaran Hutan dan lahan

Dinas Kehutanan Terlaksannya upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan serta gangguan hutan lainnya Terlaksananya sosialisasi pencegahan dan dampak kebakaran hutan dan lahan serta gangguan hutan lainnya Tersedianya sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran hutan dan lahan serta gangguan hutan lainya

1 Tahun

350.000

1 Tahun

3 Lokasi

45.000

3 Lokasi

3 Unit

150.000

3 Unit

385.000

49.500

165.000

1 Tahun

3 Lokasi

3 Unit

423.500

54.450

181.500

1 Tahun

3 Lokasi

3 Unit

465.850

59.895

199.650

1 Tahun

512.435

5 Tahun

3 Lokasi

65.884

15 Lokasi

3 Unit

219.615

15 Unit


2.136.785

Dinas Kehutanan

274.729

Dinas Kehutanan

915.765

Dinas Kehutanan

Penyuluhan kesadaran Masyarakat mengenai dampak perusakan hutan

15

Terselenggaran ya penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak perusakan hutan

3 Lokasi

45.000

3 Lokasi

49.500

3 Lokasi

54.450

3 Lokasi

59.895

3 Lokasi

65.884

15 Lokasi

274.729

Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan Pembuatan Tanaman Hutan Kota dan Ruang terbuka hijau lainnya**)

Pemeliharaan Areal Hutan dan ruang terbuka hijau lainnya**)

3

ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

3,1

DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

1

Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan Penyusunan regulasi bidang pertambangan dan energi

Sosialisasi regulasi bidang pertambangan dan energi

Dinas Kehutanan

Dinas Kehutanan Terlaksananya penbuatan tanaman hutan kota dan ruang terbuka hijau lainnya Terlaksannya pemeliharaan areal hutan kota dan ruang terbuka hijau lainya.

2 Unit

100.000

2 Unit

2 Unit

100.000

2 Unit

110.000

110.000

2 Unit

2 Unit

121.000

121.000

2 Unit

2 Unit

133.100

133.100

2 Unit

146.410

10 Unit

2 Unit

146.410

10 Unit

610.510

Dinas Kehutanan

610.510

Dinas Kehutanan

DISTAMBEN Tersedianya regulasi dibidang pertambangan dan energi meningkatnya pemahaman yang jelas dalam pengelolaan energi dan sumber daya

-

-

200

1

61.233

200

25.000

65.000

-

-

200

70.000

-

-

200

74.000

1

30.000

2

200

80.000

1.000


55.000

350.233

Distamben

Distamben

mineral

Koordinasi dan pendataan tentang hasil produksi dibidang pertambangan

Pengelolaan izin usaha pertambangan daerah (SIPD & SIPA)

Bimbingan teknis dasar pertambangan

Peningkatan sumber daya manusia bidang pertambangan

Konservasi bahan galian daerah

Pengelolaan izin usaha minyak dan gas Pembinaan usaha minyak dan gas

2

Tersedianya data hasil produksi tambang Terbitnya izin pertambangan dan izin air permukaan dan air bawah tanah Tercapainya pengetahuan teknis dasar pertambangan bagi pengelola Terlaksananya diklat SDM dibidang pertambangan terwujudnya pengelolaan limbah pasca tambang Terbitnya izin usaha migas Terwujudnya pengusahaan distribusi migas yang mencukupi kebutuhan lokal

4 lap

26.360

4 lap

40 izin

75.480

50 izin

30 org

42.266

30 org

-

-

4 lokasi

-

168 agen

3

58.380

-

6 lokasi

10 izin

83.815

168 agen

29.000

83.208

46.492

15.000

64.218

50.000

86.000

4 lap

32.000

60 izin

30 org

3

8 lokasi

10 izin

168 agen

91.839

51.141

4 lap

70 izin

30 org

3

15.000

70.639

55.000

90.000

35.000

10 lokasi

10 izin

168 agen

101.022

56.255

4 lap

37.000

20 lap

80 izin

111.124

300 izin

30 org

61.880

150 org

3

15.000

77.702

55.000

94.000

15.000

12

12 lokasi

85.432

40 lokasi

10 izin

60.000

40 izin

168 agen

98.000

840 agen

159.360

462.673

258.034

60.000

356.371

220.000

451.815

Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan Pengawasan penertiban kegiatan pertambangan rakyat

Distamben

Distamben

Distamben

Distamben

Distamben

Distamben

Distamben

DISTAMBEN Terlaksananya kegiatan penambangan secara tertib

12 lap

86.781

12 lap

89.500

12 lap

95.000

12 lap

96.000

12 lap

98.000

60 lap


465.281

Distamben

Monitoring,evaluasi dan pelaporan dampak kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan rakyat

Penyebaran peta daerah rawan bencana alam geologi

3

Mewujudkan kegiatan pertambangan rakyat yang ramah lingkungan Tersedianya peta daerah rawan bencana di 9 kecamatan

4 lap

-

28.974

-

4 lap

9

31.000

90.000

4 lap

-

33.000

-

4 lap

-

35.000

-

4 lap

-

37.000

-

20 lap

9

164.974

90.000

Pembinaan Pengembangan dan pengawasan bid. Ketenagalistrikan, minyak dan gas Koordinasi pengembangan ketenagalistrikan

Peningkatan sumberdaya manusia bidang ketenagalistrikan

Survey kebutuhan tenaga listrik dan pembuatan rencana umum ketenagalistrikan

Pengembangan desa mandiri energi dan elektrifikasi daerah terpencil

Distamben

Distamben

DISTAMBEN Terwujudnya peningkatan investasi pada sektor ketenagalistrika n yang ramah lingkungan Tercapainya peningkatan kinerja operasional pegawai yang siap dalam melaksanakan tugas tersedianya sistem penyediaan tenaga listrik yang handal, aman dan ramah lingkungan terlaksananya pengembangan desa mandiri energi dan efek trifikasi daerah terpencil

-

-

3 paket

-

2 lokasi

3 org

27.000

-

4 paket

5 lap

34.933

2 lokasi

30.000

30.000

34.000

37.000

3 org

4 paket

5 lap

2 lokasi

35.000

35.000

38.000

37.000

3 org

4 paket

5 lap

2 lokasi

40.000

40.000

42.000

40.000

3 org

45.000

12 org

4 paket

45.000

19 paket

5 lap

45.000

20 lap

2 lokasi

45.000

10 lokasi


150.000

177.000

159.000

193.933

Distamben

Distamben

Distamben

Distamben


4

300 RT

87.658

300 RT

92.000

300 RT

95.000

300 RT

99.000

300 RT

102.000

1500 RT

475.658

Program peningkatan pengelolaan potensi sumber daya alam Pembuatan peta potensi sumber daya alam

Peningkatan sarana dan prasarana potensi pertambangan (pengelolaan batuan)

Eksplorasi air bawah tanah dan pendugaan geolistrik

Pengembangan dan pemanfaatan air tanah

Pemantauan geologi pada pelaksanaan pengelolaan sumber daya mineral dan air bawah tanah

5

Tercapainya inspeksi teknis untuk instalasi pemaanfaatan tenaga listrik tegangan rendah

DISTAMBEN Tersedianya peta kawasan potensi sumber daya alam tersedianya produksi hasil usaha pengolahan batuan terlaksananya survey lokasi air bawah tanah dan geolistrik Terlaksananya pembuatan sumur bor untuk masyarakat tersedianya data geologi dan ABT

-

-

120

-

3

75.000

-

1

12 lap

120

10

150.671

1

77.630

12 lap

30.000

-

120

83.490

20.000

153.684

83.930

-

-

12 lap

-

120

91.830

-

1

-

-

85.500

12 lap

-

120

100.463

-

2

155.000

-

-

90.000

110.000

-

2

300.000

3

12 lap

600

10

320.000

7

97.000

60 lap

30.000

460.783

20.000

1.079.355

434.060

Program peningkatan sarana dan prasarana bidang penerangan jalan umum Penyerdiaan jasa pengelolaan penerangan jalan umum

Distamben

Distamben

Distamben

Distamben

Distamben

Distamben

DISTAMBEN Tersedianya jasa pengelolaan penerangan jalan umum

78 org

834.580

78 org

853.500

78 org

875.000

78 org

925.000

78 org

950.000

390 org


4.438.080

Distamben

Pengadaan listrik jalan umum

Pemeliharaan rutin/berkala penerangan jalan umum

4

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

1

Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Pembinaan kelompok ekonomi masyarakat pesisir

600.000

3.600

200

535.165

225

900.000

650.000

2.800

250

700.000

670.000

2.800

275

700.000

700.000

2.800

700.000

300

750.000

#####

1.250

3.600.000

3.305.165

Distamben

Distamben

Dinas Perikanan Terbinanya kelompok ekonomi mastyarakat pesisir

1 thn

21.030

1 thn

23.133

1 thn

25.446

1 thn

27.990

1 thn

30.790

5 thn

128.389

Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

Pembentukan kelompok masyarakat swakarsa pengamanan sumberdaya kelautan

Gerakan pembersihan pesisir pantai

Pengawasan ilegal fhising

3

24

KELAUTAN DAN PERIKANAN

4,1

2

Terlaksananya pengadaan listrik jalan umum Tersedianya pemeliharaan penerangan jalan umum

Dinas Perikanan

Dinas Perikanan

Terbentuknya masyarakat pengawas sumberdaya kelautan terciptanya kebersihan peisir pantai Terjaganya kelestarian sumberdaya hayati

-

-

1 thn

1 thn

23.100

1 thn

1 thn

176.800

1 thn

45.000

25.410

196.600

1 thn

1 thn

1 thn

49.500

27.951

216.348

1 thn

1 thn

1 thn

54.450

30.746

237.952

1 thn

59.859

5 thn

1 thn

33.820

5 thn

1 thn

261.781

5 thn

Program Pengembangan Perikanan Tangkap

Dinas Perikanan

141.027

Dinas Perikanan

1.089.481

Dinas Perikanan Dinas Perikanan


208.809

4

Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap

1 thn

26.100

1 thn

Pemeliharaan rutin/berkala tempat pelelangan ikan

1 thn

79.250

1 thn

Rehab sedang/berat tempat pelelangan ikan

1 thn

49.550

1 thn

Pendampingan pada kelompok perikanan budidaya

Pembinaan dan pengembangan perikanan

54.505

1 thn

1 thn

31.581 95.892

59.955

1 thn 1 thn

1 thn

34.739 105.461

65.951

1 thn

38.213

5 thn

1 thn

116.029

5 thn

1 thn

72.546

5 thn

157.343

Dinas Perikanan

483.807

Dinas Perikanan

302.507


Terlaksananya pengembangan balai benih ikan Meningkatnya pendapatan dan taraf hidup masyarakat pembudidaya Meningkatnya produksi dan kualitas perikanan budidaya

1 thn

46.750

1 thn

1 thn

27.350

1 thn

1 thn

38.500

1 thn

51.425

30.085

42.550

1 thn

1 thn

1 thn

56.567

33.093

46.946

1 thn

1 thn

1 thn

62.224

36.402

51.642

1 thn

66.446

5 thn

1 thn

40.043

5 thn

1 thn

56.507

5 thn

283.412

Dinas Perikanan

166.973

Dinas Perikanan

236.145

Dinas Perikanan

Program Peningkatan Kehidupan Nelayan Peningkatan kehidupan nelayan

6

87.175

1 thn

Program Pengembangan Budidaya Perikanan Pengembangan bibit ikan unggul

5

26.710

Dinas Perikanan Meningkatnya taraf hidup nelayan

-

-

1 thn

125.000

1 thn

137.500

1 thn

151.250

1 thn

166.375

4 thn

580.125

Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan Pengwembangan sarana dan prsarana pengelolaan dan pemasaran hasil perikanan Promosi atas hasil produksi perikanan kelautan unggulan daerah


1 thn

18.000

1 thn

1 thn

157.000

1 thn

19.500

172.700

1 thn

1 thn

21.780

189.970

1 thn

1 thn

23.958

206.967

1 thn

26.353

5 thn

1 thn

229.863

5 thn


109.591

Dinas Perikanan

956.500

Dinas Perikanan

7

Pembinaan dan pengembangan pengelolaan dan pemasaran hasil perikanan

1 thn

Desiminasi petugas pengendalian mutu hasil perikanan

-

Pembuatan data base kelautan dan perikanan kota palopo

9

-

1 thn

1 thn

15.950

150.000

1 thn

1 thn

17.545

165.000

1 thn

1 thn

19.299

181.500

1 thn

21.229

5 thn

1 thn

199.650

5 thn

78.523

696.150

Program Pengembangan Data Base dan Informasi Updating data statistik kelautan dan perikanan

8

4.500

Tersedianya data base kelautan dan perikanan Tersedianya data base dan informasi kelautan dan perikanan

1 thn

-

39.945

-

1 thn

1 thn

43.939

50.000

1 thn

-

48.333

-

1 thn

-

53.165

-

1 thn

-

58.483

-

5 thn

1 thn

243.865

50.000

Terbitnya dokumen

1 thn

286.000

1 thn

Pengembangan budidaya rumput laut

Terkelolanya bibit rumput laut

1 thn

44.500

1 thn

314.000 48.950

1 thn 1 thn

346.000 53.545

1 thn 1 thn

380.656 59.229

1 thn

416.732

5 thn

Dinas Perikanan

1 thn

65.152

5 thn

1.743.388

Dinas Perikanan

271.376

Dinas Perikanan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana DAK Bidang Kelautan dan Perikanan

Penyediaan sarana dan prasarana pemasaran

Dinas Perikanan

Dinas Perikanan

Kajian kawasan budidaya laut dan air tawar

Penyediaan sarana dan prasarana perikanan


Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut Air Payau dan Air Tawar

Penyediaan sarana dan prasarana kelautan

Dinas Perikanan

Dinas Perikanan Tersedianya sarana dan prasarana kelautan Tersedianya sarana dan prasarana perikanan Terlaksananya penggunaan DAK bidang usaha dan

1 thn

1.470.950

1 thn

1.616.04 5

1 thn

1.729.84 9

1 thn

######

1 thn

2.153.617

5 thn

1 thn

2.011.512

1 thn

2.212.99 3

1 thn

2.434.29 3

1 thn

######

1 thn

2.945.494

5 thn

1 thn

566.100

1 thn

1 thn

826.827

5 thn

622.710

1 thn

694.981

1 thn

753.479


8.928.295

#######

3.464.097

Dinas Perikanan

Dinas Perikanan

Dinas Perikanan

pemasaran hasil

Penyediaan sarana dan prasarana startistik kelautan dan perikanan

10

Tersedianya sarana dan prasarana statistik kelautan dan perikanan

1 thn

43.146

1 thn

47.460

1 thn

52.206

1 thn

57.427

1 thn

63.170

5 thn

263.409

Program Pembangunan & Pengembangan Pelabuhan Perikanan Pembangunan PPI Pontap

Dinas Perikanan

Dinas Perikanan Terlaksananya pembangunan PPI Pontap

-

-

1 thn

300.000

1 thn

330.000

1 thn

363.000

1 thn

399.300

4 thn


1.392.300

Dinas Perikanan

LAMPIRAN BAB. IX Tabel 9.2 Indikator Kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Palopo 2013-2018 TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN NO

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR

1 I

2

KONDISI KINERJA AWAL (2013)

3

2014

2015

2016

2017

2018

4

5

6

7

8

KONDISI KINERJA AKHIR

10

ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT Indeks Pembangunan Manusia (IPM) A

B

77,54

77,87

78,20

78,53

78,86

79,19

78,53

640.300

643.480

646.660

649.840

653.020

656.200

4,41

4,97

5,53

6,09

6,65

7,21

6,09

8,68

8,90

9,12

9,34

9,56

9,78

9,34

Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan ekonomi 1

Daya Beli (rupiah)

2 3

Laju Inflasi (%) Pertumbuhan PDRB (Laju Pertumbuhan Ekonomi) (%)

649.840

4

PDRB per kapita (berlaku dlm juta rupiah)

2.637.545,42

2.793.584,45

2.949.623,48

3.105.662,51

3.261.701,54

3.417.740,57

3.105.662,51

5

PDRB per kapita (konstan dlm juta Rupiah)

1.087.419,80

1.143.862,20

1.200.304,60

1.256.747,00

1.313.189,40

1.369.631,18

1.256.746,88

6

Persentase penduduk diatas garis kemiskinan (%)

9,69

8,90

8,11

7,32

6,53

5,74

7,32

97,33

97,42

97,51

97,60

97,69

97,78

9,9

9,9

9,9

9,9

9,9

10,0

107

107

108

109

110

111

93,73

95,83

97,93

100,03

102,13

105

Fokus Kesejahteraan Masyarakat 1

Angka melek huruf (%)

2

Angka rata-rata lama sekolah (tahun)

3

Angka partisipasi kasar (%) a. SD/MI b. SMP/MTs


102,87

104,30

105,73

107,16

108,59

110

a. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI Paket A b. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ Paket B c. Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA /Paket C

92,88

93,53

94,18

94,83

95,48

96,00

62,91

63,01

63,11

63,21

63,31

63,39

68,31

68,45

68,59

68,73

68,87

69,00

5

Angka usia harapan hidup (tahun)

71,00

71,30

71,70

72,10

72,70

73,10

6

Persentase balita gizi buruk (%)

0,02

0,02

0,02

0,02

0,01

0,01

1

1

1

1

1

1

c. SMA/SMK /MA 4

C

Fokus Seni Budaya dan Olahraga 1

II

Angka Partisipasi Murni (%):

Jumlah gedung (buah)

ASPEK PELAYANAN UMUM Fokus Layanan Urusan Wajib A

B

Pendidikan 1

Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara) (%)

0,998

0,998

0,890

0,890

0,999

0,945

2

APK PAUD (%)

42,22

59

67

73

81

89

3

Angka Putus Sekolah (APS) % : a. APS SD/MI

0,059

0,050

0,040

0,030

0,020

0,010

b. APS SMP/MTs

0,054

0,050

0,030

0,020

0,010

0,000

7,85

7,90

7,95

8,00

8,05

4

Nilai Rata-rata Peserta UN Tingkat SD/MI

7,81

5

Nilai Rata-rata Peserta UN Tingkat SMP/MTs

7,22

7,25

7,30

7,35

7,40

7,50

0,67

0,94

1,21

1,48

1,75

2,00

Kesehatan 1

Angka Kematian Bayi (%)


2 3

4

C

D

E

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani (%) Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (%) Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan (%)

57,33

57,87

58,41

58,95

59,49

60,00

93,68

93,95

94,22

94,49

94,76

95,00

100

100

100

100

100

100

5

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA (%)

55,26

56,31

57,36

58,41

59,46

60,50

6

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD (%)

60

61

62

63

64

65

7

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (%)

44,80

44,84

44,88

44,92

44,96

45,00

8

Cakupan kunjungan bayi (%)

99,46

99,57

99,68

99,79

99,90

100

67,97

67,97

67,97

67,97

67,97

67,97

75,28

75,28

75,28

75,28

75,28

75,28

0,13

0,13

0,13

0,13

0,13

0,13

Pekerjaan Umum Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik 1 (%) 2

Persentase rumah tangga bersanitasi (%)

3

Rasio Jaringan Irigasi

Perumahan 1

Pelayanan bencana kebakaran dikota palopo (%)

80

80

80

80

80

80

2

Jumlah mobil pemadam kebakaran diatas 30005000 liter pada WMK

90

90

90

90

90

90

3

Rumah tangga pengguna air bersih perpipaan (%)

84,75

84,75

84,75

84,75

84,75

84,75

Perda RPJPD

1

1

1

1

1

1

5

Perda RPJM DAERAH

1

1

1

1

1

1

5

Perencanaan Pembangunan 1 2


3 F

2

H

K

M

1

1

1

1

Alat pengujian kendaraan bermotor

5000

2000

2200

2200

2500

2700

101

101

101

101

101

Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis

101

1

Persentase Penanganan Persampahan (%)

81,23

81,99

82,75

83,51

84,27

85,00

2

Persentase Penduduk Berakses Air Bersih (%)

82,52

83,02

83,52

84,02

84,52

85,00

5

9,26

9,26

9,26

9,26

9,78

10,30

Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)

37,94

37,94

37,94

37,94

37,94

37,94

2

Cakupan peserta KB Aktif (%)

73,47

73,47

73,47

73,47

73,47

73,47

3

Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera (%)

14,45

14,45

14,45

14,45

14,45

14,45

Kependudukan dan catatan sipil Laju Pertumbuhan Penduduk (%)

Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan KB 1

J

1

Lingkungan Hidup

1 I

1

Perhubungan 1

G

Perwal RKPD

Ketenagakerjaan 1

Pelatihan keterampilan bagi anak terlantar

1743 Org

93 Org

30 Org

30 Org

30 Org

30 Org

2

Kemandirian hidup bagi penyandang cacat

17

17

22

27

32

38

3

Kualitas dan produktifitas tenaga kerja

148 Org

148 Org

376 Org

376 Org

392 Org

376 Org

6119

7000

7650

8000

8500

9000

231

250

250

250

250

250

75

78

80

80

85

85

1

1

1

1

1

1

Koperasi dan UMKM 1

Jumlah UMKM (unit)

2

Jumlah Wirausaha dan UMKM Baru (Unit)

3

Persentase Koperasi Aktif (%)

Statistik 1

Buku Palopo Dalam Angka

5


2

Buku PDRB Kota Palopo

1

1

1

1

1

1

5


RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA PALOPO

Recommend Documents