LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 15 TAHUN 2013 TANGGAL 24 DESEMBER 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 17 TAHUN 2010 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2010-2015
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2010 - 2015
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2013
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 15 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 17 TAHUN 2010 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2010-2015 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI GUNUNGKIDUL, Menimbang
Mengingat
: a. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2015 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010; b. bahwa dalam Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diintegrasikan pencapaian Standar Pelayanan Minimal dan diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Istimewa Yogyakarta; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu mengubah Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2015; : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170); Peraturan Pemerintah 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59); Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 01 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 07 Seri E); Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 2 Seri E); Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010– 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 12 Seri E); Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 – 2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011 Nomor 3 Seri E); Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012 Nomor 11 Seri E);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGIDUL dan BUPATI GUNUNGKIDUL MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 17 TAHUN 2010 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2010-2015. Pasal I Beberapa ketentuan Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 12 Seri E) diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 2A , sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 2A Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) disajikan dengan sistematika : BAB I
PENDAHULUAN
BAB II
GAMBARAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL
BAB III
GAMBARAN
PENGELOLAAN
KEUANGAN
DAERAH
SERTA
KERANGKA PENDANAAN BAB IV
ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS
BAB V
VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN
BAB VI
STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH
BAB VII
KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
BAB VIII
PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2010-2015
BAB IX
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
BAB X
PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN
2. Naskah lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul.
Ditetapkan di Wonosari pada tanggal, 24 Desember 2013 BUPATI GUNUNGKIDUL, ttd BADINGAH Diundangkan di Wonosari pada tanggal 24 Desember 2013 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL, ttd BUDI MARTONO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2013 NOMOR 15
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 15 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR17 TAHUN 2010 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2010-2015 I. UMUM Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2015 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 –2015. Sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang berlaku selama 5 tahun telah diupayakan disusun sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Dalam penyusunannya juga telah memperhatikan dinamika perkembangan masyarakat, lingkungan strategis daerah untuk menjawab segala isu dan permasalahan pembangunan selama periode RPJMD. Namun dalam perjalanan pelaksanaan RPJMD terdapat beberapa hal yang harus disesuaikan guna penyempurnaan dokumen RPJMD. Berdasarkan hasil konsultasi dan klarifikasi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, diamanatkan bahwa dalam dokumen RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2015 perlu dipaparkan perhitungan kemampuan keuangan daerah agar lebih dapat menunjukkan kapasitas dan tingkat kemandirian daerah dari sisi keuangan. Dalam dokumen RPJMD Kabupaten Gunungkidul juga perlu ditampilkan kondisi dan upaya pencapaian target Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta target Millenium Development Goals (MDGs). Selain itu, dinamika perkembangan masyarakat dan lingkungan strategis yang berbeda dengan proyeksi juga perlu disikapi agar program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Salah satu perubahan lingkungan strategis itu diantaranya adalah dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang juga perlu diselaraskan dalam RPJMD Kabupaten Gunungkidul Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 –2015. II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas.
// -----
LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 17 TAHUN 2010 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2010-2015
DAFTAR ISI Halaman Halaman Judul ……………………………………………………………………………… Daftar Isi .................................................................................................................................... Daftar Tabel ............................................................................................................................... BAB I PENDAHULUAN ................................................................................................. 1.1. Latar Belakang ........................................................................................ 1.2. Maksud dan Tujuan ................................................................................ 1.3. Dasar Hukum .......................................................................................... 1.4. Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya …….. 1.5. Proses Penyusunan RPJMD ................................................................... 1.6. Sistematika Penulisan .............................................................................
i ii v I-1 I-1 I-3 I-4 I-6 I-8 I - 10
BAB II
GAMBARAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL ................................ 2.1. Sejarah Kabupaten Gunungkidul ……………………………………. 2.2. Kondisi Umum Daerah ........................................................................... 2.2.1. Aspek Geografi dan Demografi …………………………… 2.3. Aspek Kesejahteraan Masyarakat ………………................................. 2.3.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi …………… 2.3.2. Fokus Kesejahteraan Masyarakat …………………………… 2.3.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga …………………………… 2.4. Aspek Pelayanan Umum ………............................................................ 2.4.1. Fokus Pelayanan Urusan Wajib ................................................. 2.4.2. Fokus Pelayanan Urusan Pilihan ….......................................... 2.5. Aspek Daya Saing Daerah ...................................................................... 2.5.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah ………………………. 2.5.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur ..................................... 2.5.3. Fokus Iklim Berinvestasi ............................................................ 2.5.4. Fokus Sumber Daya Manusia ...................................................
II - 1 II - 1 II - 4 II - 4 II - 22 II - 22 II - 30 II - 38 II - 39 II - 39 II - 118 II - 131 II - 131 II - 132 II - 135 II - 136
BAB III
GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN …………………………………………………. III - 1 3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu ……………………................................ 3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD........................................................ 3.1.2. Neraca Daerah ……………………………………………......... 3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu ………………………. 3.2.1. Kondisi Belanja Daerah Tahun 2006-2010 ………………….. 3.2.2. Arah Pengelolaan Belanja Daerah …………………………… 3.2.3. Arah Pengelolaan Pembiayaan Daaerah ……………………. 3.2.4 Kebijakan Pagu Indikatif. .......................................................... 3.2.5. Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ....................... 3.2.6. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) ... 3.2.7. Organisasi Pengelolaan Keuangan Daerah ............................. 3.2.8. Aturan Hukum Keuangan Daerah ........................................... 3.2.9. Peningkatan Kemampuan Pengelolaan Keuangan Daerah .. 3.3. Kerangka Pendanaan ……………………………………....................... 3.3.1. Pendapatan Daerah …………………………………………… 3.3.2. Belanja Daerah ………………………………………………… 3.3.3. Pembiayaan Daerah …………………………………………..
III - 2 III - 3 III - 9 III - 14 III - 18 III - 19 III - 22 III - 26 III - 30 III - 34 III - 35 III - 36 III - 38 III - 40 III - 52 III - 54 III - 56 ii
BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS ............................................................................ 4.1. Identifikasi Masalah ................................................................................ 4.1.1. Bidang Sosial dan Budaya ..................................................... 4.1.2. Bidang Ekonomi ...................................................................... 4.1.3. Bidang Fisik Prasarana ........................................................... 4.1.4. Bidang Pemerintahan ............................................................. 4.1.5. Ketentraman dan Ketertiban ………………………………. 4.2. Analisis Isu-Isu Strategis ......................................................................... 4.2.1. Analisis Eksternal ................................................................... 4.2.2. Analisis Internal ......................................................................
IV - 1 IV - 1 IV - 1 IV - 1 IV - 2 IV - 3 IV - 3 IV - 4 IV - 4 IV - 5
BAB V
V-1 V-1 V-3 V-6 V-8
BAB VI
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN ................................................................. 5.1. Filosofi Pembangunan ………………………………………………… 5.2. Visi Pembangunan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 – 2015…. 5.3. Misi Pembangunan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 – 2015.... 5.4. Tujuan Pembangunan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2015 5.5. Sasaran Pembangunan Kabupaten Gunungkidul Tahun 20102015……………………………………………………………………….
V-9
STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH........................................................... VI - 1
BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH ........ 7.1. Agenda Pembangunan Tahun 2010 – 2015 .......................................... 7.2. Prioritas Pembangunan dan Arah Kebijakan Umum Tahun 2010 – 2015 ............................................................................................................ 7.3. Tema dan Program Prioritas Pembangunan Tahunan ....................... 7.3.1. Tema dan Prioritas Pembangunan Tahun 2011 ................. 7.3.2. Tema dan Prioritas Pembangunan Tahun 2012 ................. 7.3.3. Tema dan Prioritas Pembangunan Tahun 2013 ................. 7.3.4. Tema dan Prioritas Pembangunan Tahun 2014 ................. 7.3.5. Tema dan Prioritas Pembangunan Tahun 2015 .................
VII - 1 VII - 1
BAB VIII PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2010-2015 ................... 8.1. Program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ............................... 8.2. Program Kewilayahan ............................................................................. 8.2.1. Program Kewilayahan Internal ........................................... 8.2.2. Program Kewilayahan Eksternal ........................................ 8.3. Pogram Pendukung ................................................................................. 8.4. Rencana Kerja ………………………………………………………...… 8.4.1. Rencana Kerja Regulasi ...................................................... 8.4.2. Rencana Kerja Pendanaan ..................................................
VIII - 1 VIII - 1 VIII - 11 VIII - 11 VIII - 15 VIII - 16 VIII - 17 VIII - 17 VIII - 18
VII - 2 VII - 7 VII - 7 VII - 8 VII - 8 VII - 9 VII - 9
BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH............................................... IX - 1 BAB X
PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN................................. 10.1. Program Transisi .................................................................................... 10.2. Kaidah Pelaksanaan ............................................................................... 10.3. RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2015 Merupakan Pedoman Bagi SKPD Dalam Menyusun Renstra SKPD ..................
X-1 X-2 X-2 X-3 iii
10.4. RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 – 2015 digunakan Sebagai Pedoman Dalam Penyusunan RKPD ......... X-3 10.5. Penguatan Peran Para Pemangku Kepentingan Dalam Pelaksanaan RPJMD ......................................................................... X-4 10.6. RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2015 Merupakan Dasar Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan atas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Lima Tahunan dan Tahunan .................................................................. X-4
iv
LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 15 TAHUN 2013 TANGGAL 24 DESEMBER 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 17 TAHUN 2010 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2010-2015 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2010 - 2015 BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Secara
normatif
penyusunan
RPJM
Daerah
merupakan
tuntutan yuridis konstituisional dalam melaksanakan pembangunan lima
tahun
ke
depan
serta
memenuhi
tuntutan
kebutuhan
masyarakat yang dinamis sesuai dengan aspirasi yang berkembang melalui mekanisme yang berlaku guna mewujudkan pemerintahan yang baik. Penyusunan RPJM Daerah ini, menggunakan pendekatan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, yaitu pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (top-down), dan bawahatas (bottom-up). Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah adalah
proses
penyusunan
rencana,
karena
rakyat
pemilih
menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Kepala Daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah ke dalam rencana pembangunan jangka menengah. Perencanaan
dengan
pendekatan
teknokratik
dilaksanakan
dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. I-1
Perencanaan
dengan
pendekatan
partisipatif
dilaksanakan
dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap
pembangunan.
Pelibatan
mereka
adalah
untuk
mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Pendekatan atas-bawah (top down) dan bawah-atas (bottom up) dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa. Penyusunan RPJM Daerah Tahun 2010–2015 adalah untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana diamanatkan pada UndangUndang
Nomor
25
Tahun
2004
tentang
Sistem
Perencanaan
Pembangunan Nasional (SPPN) dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Pembangunan yang telah dilaksanakan selama 5 (lima) tahun atau kurun waktu 2005 – 2010 telah menghasilkan kemajuan dalam kehidupan masyarakat dan telah meletakkan landasan yang kuat bagi Kabupaten Gunungkidul untuk melanjutkan pembangunan pada tahun yang akan datang. Pembangunan pada tahun mendatang akan menghadapi
banyak
perubahan
dan
kendala,
akibat
pesatnya
kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengaruh globalisasi yang melanda dunia yang mengakibatkan kegiatan pembangunan daerah
akan
semakin
terkait
dengan
perkembangan
dunia
internasional. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD Tahun 2005-2010 masih diperlukan upaya mengakselerasi pencapaian sasaran RPJM Daerah Tahun 2010 – 2015.
Sasaran
target yang belum dicapai diupayakan menjadi prioritas RPJM Daerah Tahun 2010 – 2015 untuk melanjutkan pencapaian target
dengan
program kegiatan di RPJM Daerah periode tahapan ke dua. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang, sangat penting dan mendesak untuk melakukan penataan kembali berbagai langkah, baik dibidang pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia maupun kelembagaannya sehingga Kabupaten Gunungkidul akan semakin maju, makmur, dan sejahtera. RPJMD diupayakan
Kabupaten disusun
Gunungkidul
dengan
Tahun
menerapkan
2010-2015
berbagai
telah
pendekatan I-2
perencanaan.
Dalam
penyusunannya
juga
telah
diupayakan
menggunakan asumsi dan proyeksi kondisi lingkungan strategis selama lima tahun rencana. Namun ternyata dalam perjalanan terdapat perubahan kondisi lingkungan strategis yang harus disikapi oleh pemerintah daerah untuk menjamin tujuan pembangunan dapat terwujud, antara lain adanya kebijakan nasional berupa penetapan Standar
Pelayanan
Minimal
(SPM)
dan
pencapaian
Millenium
Development Goals (MDGs) yang harus diintegrasikan dalam dokumen perencanaan, serta diberlakukannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta juga menjadi salah satu substansi materi sinkronisasi RPJMD. Meskipun Keistimewaan berada pada level Pemerintah DIY, namun secara tidak langsung filosofi dan tata nilai keistimewaan DIY juga harus menjadi acuan filosofi dan tata nilai pembangunan di Kabupaten/Kota. Beberapa catatan dalam klarifikasi Gubernur terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 17 Tahun 2010 tentang RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2015, Hasil Konsultasi Perubahan Perda RPJMD Kabupaten Gunungkidul kepada Pemerintah DIY, dan hasil evaluasi pelaksanaan RPJMD juga menjadi dasar perlunya pelaksanaan review RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2015. 1.2
Maksud Dan Tujuan 1.2.1
Maksud Maksud penyusunan RPJMD Tahun 2010-2015 adalah: 1.
Sebagai penjabaran Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah yang memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program satuan
kerja
perangkat dengan
perangkat
daerah,
rencana
dan
kerja
daerah, program dalam
lintas
satuan
kewilayahan
kerangka
kerja
disertai
regulasi
dan
kerangka pendanaan yang bersifat indikatif; 2.
Sebagai pedoman bagi SKPD dalam menyusun dokumen Rencana Strategis SKPD, yang selanjutnya disebut Renstra SKPD; dan
3.
Sebagai
alat
penyelenggaraan
koordinasi
dan
pemerintahan,
acuan
kerja
bagi
pembangunan,
dan I-3
pelayanan masyarakat di daerah dalam periode waktu 5 (lima) tahun. 1.2.2
Tujuan Tujuan penyusunan RPJMD Tahun 2010-2015 adalah: 1.
Memberikan arah dan acuan bagi seluruh komponen pembangunan baik pemerintah, masyarakat maupun dunia usaha dalam mewujudkan visi, misi, tujuan, strategi, dan sasaran pembangunan daerah;
2.
Terlaksananya
koordinasi
antar
pelaku
pembangunan
melalui penyusunan rencana kerja dalam mengisi kerangka regulasi dan kerangka anggaran yang bersifat indikatif; 3.
Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas baik antar wilayah, antar ruang, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah; dan
4.
Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengendalian.
1.3
Dasar Hukum Dasar hukum penyusunan RPJMD Tahun 2010-2015 adalah: 1.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
6.
Undang-Undang
Nomor
25
Tahun
2004
tentang
Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional; 7.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; I-4
8.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
9.
Undang-Undang
Nomor
17
Tahun
2007
tentang
Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025; 10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana; 11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; 12. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dan Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah; 15. Peraturan Pemerintah 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Kementerian dan Lembaga Negara; 16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal; 17. Peraturan
Pemerintah
3
Tahun
2007
tentang
Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan
Rakyat
Daerah,
dan
Informasi
Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat; 18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Pedoman
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 20. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 - 2014; 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; I-5
22. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2005 - 2025; 23. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 - 2013; 24. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun
2010
tentang
Perubahan
Atas
Peraturan
Daerah
Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah; 25. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2011 Tentang
Rencana
Tata
Ruang
Wilayah
(RTRW)
Kabupaten
Gunungkidul Tahun 2010 – 2030; 26. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang
Rencana
Pembangunan
Jangka
Panjang
Daerah
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025; dan 27. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah
dan
Pelaksanaan
Musyawarah
Perencanaan
Pembangunan. 1.4
Hubungan RPJMD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya Berdasarkan
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun RPJP Daerah sebagai dokumen perencanaan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, RPJM Daerah sebagai dokumen perencanaan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan RKPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan operasional tahunan. Hal ini berimplikasi adanya penyempurnaan sistem perencanaan dan penganggaran, baik dari aspek proses, mekanisme maupun tahapan pelaksanaan musyawarah perencanaan di tingkat Pusat dan Daerah. Sehubungan ketentuan
dengan
normatif
itu
dalam
peraturan
rangka
memenuhi
perundang-undangan
semua tentang I-6
perencanaan pembangunan, terdapat hubungan antara RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya yaitu: 1.4.1. Hubungan RPJMD dengan RPJPD Dokumen RPJMD Kabupaten merupakan penjabaran RPJPD berpedoman
pada
RPJPD
Kabupaten
sebagai
dokumen
perencanaan berwawasan 20 (dua puluh) tahun. RPJMD Kabupaten memuat Visi, Misi, Gambaran Umum, Analisis Lingkungan Internal dan Eksternal, Arah Kebijakan, Strategi dan Indikasi Rencana Pembangunan Lima Tahunan secara lintas sumber pembiayaan, baik pembiayaan atas indikasi rencana program yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan sumber dana lainnya. 1.4.2. Hubungan RPJMD Kabupaten dengan RPJMD DI Yogyakarta Penyusunan
dokumen
RPJMD
Kabupaten/Kota
harus
memperhatikan Dokumen RPJMD Provinsi. Sehubungan adanya penetapan Perda RPJMD DIY Tahun 2013-2018 sebagai salah satu tindak lanjut disahkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2012
tentang
Yogyakarta,
maka
diupayakan
untuk
Keistimewaan
RPJMD
Daerah
Kabupaten
disinkronkan
Istimewa
Gunungkidul
dengan
RPJMD
juga DIY.
Sinkronisasi perlu dilakukan, karena meskipun keistimewaan berada pada level Pemerintah DIY akan tetapi filosofi dan nilainilai
keistimewaan,
serta
beberapa
kewenangan
urusan
keistimewaan khususnya urusan kebudayaan, pertanahan, dan tata ruang, pada tataran implementasi program juga akan terkait dengan Kabupaten/Kota, sehingga perlu sinkronisasi dokumen RPJMD Kabupaten Gunungkidul dengan RPJMD DIY. 1.4.3. Hubungan RPJMD dengan RKPD Dokumen RPJMD dijabarkan ke dalam RPKD sebagai dokumen operasional
tahunan
yang
memuat
rancangan
kerangka
ekonomi makro daerah beserta kerangka pendanaan, prioritas, sasaran pembangunan, dan rencana program dan kegiatan prioritas daerah. 1.4.4. Hubungan RPJMD dengan Renstra SKPD I-7
Dokumen RPJMD Kabupaten sebagai pedoman penyusunan dan penetapan Renstra SKPD. Renstra SKPD memuat gambaran pelayanan SKPD, isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi, visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. 1.4.5. Hubungan RPJMD
dengan Rencana Tata Ruang Wilayah
(RTRW) RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2015 harus memperhatikan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagaimana Kabupaten
telah
ditetapkan
Gunungkidul
dengan
Nomor
2
Peraturan
Tahun
2001
Daerah tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2001-2010,
agar
pelaksanaan
pembangunan
yang
dilaksanakan oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat tetap memperhatikan tata ruang yang ditetapkan. 1.5
Proses Penyusunan RPJMD Proses Penyusunan RPJMD sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun
2008
tentang
Tahapan,
Tata
Cara
Penyusunan,
Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah melalui tahapan : 1.5.1 Penyusunan Rancangan Awal 1) Bappeda menyusun rancangan awal RPJMD. 2) Rancangan awal disamping menjabarkan Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih juga memperhatikan hasil evaluasi RPJMD periode sebelumnya. 3) RPJMD memuat visi, misi, dan program Kepala Daerah. 4) Rancangan awal RPJMD berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJM Nasional, kondisi lingkungan strategis di daerah, serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya. 5) Kepala SKPD menyusun Rancangan Renstra SKPD sesuai dengan rancangan awal RPJMD. 6) Rancangan Renstra SKPD disampaikan oleh Kepala SKPD kepada Bapppeda. I-8
7) Bappeda menyempurnakan rancangan awal RPJMD menjadi rancangan RPJMD dengan menggunakan rancangan Renstra SKPD sebagai masukan.
1.5.2 Pelaksanaan Musrenbang 1) Musrenbang dilaksanakan untuk membahas rancangan RPJMD. 2) Musrenbang
dilaksanakan
oleh
Bappeda
dengan
mengikutsertakan pemangku kepentingan. 3) Musrenbang
dilaksanakan
dengan
rangkaian
kegiatan
penyampaian, pembahasan, dan penyepakatan rancangan RPJMD. 4) Pelaksanaan Musrenbang ditetapkan oleh Kepala Daerah. 1.5.3 Perumusan Rancangan Akhir 1) Rancangan
akhir
RPJMD
dirumuskan
oleh
Bappeda
berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Menengah. 2) Pembahasan rumusan rancangan akhir RPJMD dipimpin oleh Kepala Daerah. 1.5.4 Penetapan dan Penyebarluasan 1) RPJMD ditetapkan Pemerintah Daerah bersama DPRD dengan Peraturan Daerah setelah berkonsultasi dengan Gubernur sebagai wakil pemerintah. 2) Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan setelah Kepala Daerah dilantik. 3) Peraturan Daerah tentang RPJMD disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala BAPPENAS. 4) Bupati menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada masyarakat.
I-9
Gambar 1.1 Bagan Proses Penyusunan dan Penetapan RPJM Daerah Penetapan RPJM Daerah
Konsultasi Publik
Sosialisasi Publik
Pembahasan di DPRD
Penyusunan Rancangan Akhir RPJM Daerah
Musrenbang Jangka Menengah
Penyusunan Rancangan RPJM Daerah
Penyusunan Rancangan Renstra SKPD
Konsultasi Publik
Penyusunan Rancangan Awal RPJM Daerah
Peraturan Daerah tentang RPJM Daerah Wilayah Legislatif Dokumen Rancangan akhir RPJM Daerah Wilayah eksekutif
Dokumen Rancangan RPJM Daerah yg sudah disepakati Dokumen Rancangan RPJM Daerah
Dokumen Rancangan Renstra SKPD
Dokumen Rancangan awal RPJM Daerah
1.6. Sistematika Penulisan. RPJM Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 – 2015 disusun dengan sistematika penulisan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 sebagai berikut: BAB 1. Pendahuluan Bab ini berisi tentang Latar Belakang Penyusunan RPJM Daerah, Maksud dan Tujuan Penyusunan, Landasan Hukum Penyusunan, Hubungan RPJM Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya, dan Sistematika Penulisan. I - 10
BAB 2. Gambaran Umum Kabupaten Gunungkidul Bab ini menguraikan data dan gambaran umum kondisi Kabupaten Gunungkidul
dalam
5
(lima)
tahun
terakhir
dengan
maksud
mengetahui keadaan daerah pada berbagai bidang dan aspek kehidupan sosial ekonomi yang akan diintervensi melalui berbagai kebijakan, program, dan kegiatan daerah dalam jangka waktu lima tahunan. Bab ini antara lain berisi tentang : aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah. BAB 3. Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan Bab ini memaparkan perihal Arah Pengelolaan Pendapatan Daerah, Arah Pengelolaan Belanja Daerah, Arah Pengelolaan Pembiayaan Daerah, dan Kebijakan Umum Anggaran, serta Proyeksi APBD Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015. BAB 4. Analisis Isu- Isu strategis Bab ini memaparkan identifikasi masalah di berbagai bidang, dan analisis isu-isu strategis yang meliputi aspek kelemahan, kekuatan, peluang, dan ancaman. BAB 5. Visi dan Misi Dalam bab ini diuraikan mengenai Visi Pembangunan Kabupaten Gunungkidul yang diadopsi dari Visi Kepala Daerah kemudian dijabarkan
lebih
lanjut
ke
dalam
misi,
tujuan
dan
sasaran
pembangunan daerah. BAB 6. Strategi Pembangunan Daerah Berisikan strategi dan arah kebijakan dalam mengimplementasikan program kepala daerah, sebagai payung pada perumusan program dan kegiatan
pembangunan
di
dalam
mewujudkan
visi
dan
misi
pembangunan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 - 2015. BAB 7. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah Bab ini berisikan uraian mengenai agenda utama pembangunan, arah kebijakan umum serta program- program pembangunan daerah tahun 2010-2015.
Dalam Bab ini juga diuraikan peta jalan (road map)
pembangunan daerah yang memuat tema dan program pembangunan tahunan. BAB 8. Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2010–2015 I - 11
Bab ini memuat uraian tentang indikasi rencana program, baik program SKPD, program lintas SKPD maupun program kewilayahan baik internal maupun eksternal yang akan dibiayai dari sumber dana APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN serta sumber dana lainnya. serta rencana kerja pendanaan yang meliputi rencana kerja regulasi dan rencana kerja pendanaan. BAB 9. Penetapan Indikator Kinerja Daerah Bab ini berisi penetapan indikator Kinerja daerah dilengkapi dengan target kinerja sasaran pembangunan, SKPD yang bertanggung jawab atas
pencapaian
target
kinerja
serta
indikasi
anggaran
yang
diperlukan yang bersumber dana dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN, sumber dana lainnya, dan SKPD Pelaksana. Untuk mempermudah pemahaman, bab ini disajikan dalam bentuk tabel. BAB 10. Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan Bab ini memuat uraian tentang program transisi, kaidah pelaksanaan, kedudukan
RPJMD
Kabupaten
Gunungkidul
yang
merupakan
pedoman bagi SKPD dalam menyusun Renstra SKPD dan pedoman bagi pemerintah daerah dalam penyusunan RKPD. Bab ini juga membahas
tentang
penguatan
peran
pemangku
kepentingan
(stakeholders) dalam pelaksanaan RPJMD serta kedudukan RPJMD yang merupakan dasar evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan tahunan dan lima tahunan.
I - 12
BAB II GAMBARAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL
2.1. SEJARAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL Pada
waktu
wilayah
yang
sekarang
ini
bernama
Kabupaten
Gunungkidul masih merupakan hutan belantara, terdapat suatu desa yang dihuni oleh beberapa orang pelarian dari Majapahit. Desa tersebut adalah Pongangan, yang dipimpin oleh R. Dewa Katong yang merupakan saudara raja Brawijaya. Setelah R Dewa Katong pindah ke desa Katongan 10 km utara Pongangan, puteranya yang bernama R. Suromejo membangun desa Pongangan, sehingga semakin lama semakin ramai. Beberapa waktu kemudian, R. Suromejo pindah ke Karangmojo. Perkembangan penduduk di daerah Gunungkidul itu didengar oleh raja Mataram Sunan Amangkurat Amral yang berkedudukan di Kartosuro. Kemudian ia mengutus Senopati Ki Tumenggung Prawiropekso agar membuktikan kebenaran berita tersebut. Setelah dinyatakan kebenarannya, Tumenggung Prawiropekso menasehati R. Suromejo agar meminta ijin pada raja Mataram, karena daerah tersebut masuk dalam wilayah kekuasaannya. R. Suromejo tidak mau, dan akhirnya terjadilah peperangan yang mengakibatkan dia tewas. Begitu juga 2 anak dan menantunya. Ki Pontjodirjo yang merupakan anak R Suromejo akhirnya menyerahkan diri, oleh Pangeran Sambernyowo diangkat menjadi Bupati Gunungkidul I. Namun Bupati Mas Tumenggung Pontjodirjo tidak lama menjabat karena adanya penentuan batas-batas daerah Gunungkidul antara Sultan dan Mangkunegaran II pada tanggal 13 Mei 1831. Gunungkidul (selain Ngawen sebagai daerah enclave Mangkunegaran) menjadi kabupaten di bawah kekuasaan Kasultanan Yogyakarta. Mas Tumenggung Pontjodirjo diganti Mas
Tumenggung
Prawirosetiko,
yang
mengalihkan
kedudukan
kota
Kabupaten dari Ponjong ke Wonosari. Menurut Mr R.M Suryodiningrat dalam bukunya ”Peprentahan Praja Kejawen” yang dikuatkan buku de Vorstenlanden terbitan 1931 tulisan G.P Rouffaer, dan pendapat B.M.Mr.A.K Pringgodigdo dalam bukunya Onstaan En Groei van het Mangkoenegorosche Rijk, berdirinya Gunungkidul (daerah administrasi) tahun 1831 setahun seusai Perang Diponegoro, bersamaan II - 1
dengan terbentuknya kabupaten lain di Yogyakarta. Disebutkan bahwa ”Goenoengkidoel, wewengkon pareden wetan lepen opak. Poeniko siti maosan dalem sami kaliyan Montjanagari ing jaman kino, dados bawah ipun Pepatih Dalem. Ing tahoen 1831 Nagoragung sarta Mantjanagari-nipoen Ngajogjakarta sampoen dipoen perang-perang, Mataram dados 3 wewengkon, dene Pangagengipoen wewengkon satoenggal-satoenggalipoen dipoen wastani Boepati Wadono Distrik kaparingan sesebatan Toemenggoeng, inggih poeniko Sleman (Roemijin Denggong), Kalasan serta Bantoel. Siti maosan dalem ing Pengasih dipoen koewaosi dening Boepati Wedono Distrik Pamadjegan Dalem. Makanten oegi ing Sentolo wonten pengageng distrik ingkang kaparingan sesebatan Riya. Goenoengkidoel ingkang nyepeng siti maosan dalem sesebatan nipoen Riya.” Dan oleh upaya yang dilakukan panitia untuk melacak Hari Jadi Kabupaten Gunungkidul tahun 1984 baik yang terungkap melalui fakta sejarah, penelitian, pengumpulan data dari tokoh masyarakat, pakar serta daftar kepustakaan yang ada, akhirnya ditetapkan bahwa Kabupaten Gunungkidul dengan Wonosari sebagai pusat pemerintahan lahir pada hari Jumat Legi tanggal 27 Mei 1831 atau 15 Besar Je 1758 dan dikuatkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gunungkidul No : 70/188.45/6/1985 tentang Penetapan hari, tanggal bulan dan tahun Hari Jadi Kabupaten Gunungkidul yang ditandatangani oleh bupati saat itu Drs KRT Sosro Hadiningrat tanggal 14 Juni 1985. Sedangkan secara yuridis, status Kabupaten Gunungkidul sebagai salah satu daerah kabupaten kabupaten yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta dan berkedudukan di Wonosari sebagai ibukota kabupaten, ditetapkan pada tanggal 15 Agustus 1950 dengan UU no 15 Tahun 1950 jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 pada saat Gunungkidul dipimpin oleh KRT Labaningrat. Guna mengabadikan Hari Jadi Kabupaten Gunungkidul dibangun prasasti berupa tugu di makam bupati pertama Mas Tumenggung Pontjodirjo dengan bertuliskan Suryo sangkala dan Condro sangkala berbunyi
:
NYATA
WIGNYA
MANGGALANING
NATA
”
HANYIPTA
TUMATANING SWAPROJO” Menuruut Suryo sangkala tahun 1831 dibalik 1381, sedang Condro sangkala 1758 dibalik 8571. II - 2
Secara yuridis, status Kabupaten Gunungkidul sebagai salah satu daerah kabupaten yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta ditetapkan pada tanggal 15 Agustus 1950 dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 pada saat Gunungkidul dipimpin oleh KRT Labaningrat. Bupati yang pernah memimpin Kabupaten Gunungkidul antara lain : 1. Mas Tumenggung Pontjodirjo; 2. Raden Tumenggung Prawirosetiko; 3. Raden Tumenggung Suryokusumo; 4. Raden Tumenggung Tjokrokusumo; 5. Raden Tumenggung Padmonegoro; 6. Raden Tumenggung Danuhadiningrat; 7. Raden Tumenggung Mertodiningrat; 8. KRT.Yudodiningrat; 9. KRT.Pringgodiningrat; 10. KRT.Djojodiningrat; 11. KRT.Mertodiningrat; 12. KRT.Dirjodiningrat; 13. KRT.Tirtodiningrat; 14. KRT.Suryaningrat; 15. KRT.Labaningrat; 16. KRT.Brataningrat; 17. KRT.Wiraningrat; 18. Prawirosuwignyo; 19. KRT.Djojodiningrat,BA; 20. Ir.Raden Darmakum Darmokusumo; 21. Drs.KRT.Sosrodiningrat; 22. Ir.Soebekti Soenarto; 23. KRT.Harsodingrat,BA; 24. Drs.KRT.Hardjohadinegoro (Drs.Yoetikno); 25. Suharto,SH; 26. Prof.Dr Ir Sumpeno Putro, MSc; dan 27. Hj Badingah S.Sos (Bupati saat ini).
II - 3
2.2. Kondisi Umum Daerah 2.2.1 Aspek Geografi dan Demografi A. Karakteristik Lokasi dan Wilayah 1) Letak, Luas dan Batas Wilayah Administrasi Secara geografis Kabupaten Gunungkidul berada pada 746 LS-809 LS dan 11021 BT-11050 BT, berada di bagian tenggara dari Daerah Daerah
Istimewa
Yogyakarta,
kurang
lebih
39
km
dari
kota
Yogyakarta. Luas wilayah Kabupaten Gunungkidul adalah 1.485,36 km2
atau sekitar 46,63% dari luas wilayah Daerah
Istimewa
Yogyakarta dengan batas wilayah dapat dirinci sebagai berikut: a. Sebelah
Barat
berbatasan
dengan
Kabupaten
Sleman
dan
Klaten
dan
Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta. b. Sebelah
Utara
berbatasan
dengan
Kabupaten
Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah. c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah. d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia. Secara administratif Kabupaten Gunungkidul terbagi menjadi 18 Kecamatan yang meliputi 144 desa dan 1.431 padukuhan. Luas dan pembagian wilayah administratif Kabupaten Gunungkidul dapat dilihat pada Tabel 2.1. Tabel 2.1 Luas Dan Pembagian Wilayah Administratif Kabupaten Gunungkidul No. KECAMATAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Panggang Purwosari Paliyan Saptosari Tepus Tanjungsari Rongkop Girisubo Semanu Ponjong
LUAS PERSENTASE DESA PADUKUHAN 2 (km ) (%) 99,8 6,72 6 44 71,76 4,83 5 32 58,07 3,91 7 50 87,83 5,91 7 60 104,91 7,06 5 83 71,63 4,82 5 72 83,46 5,62 8 100 94,57 6,37 8 82 108,39 7,30 5 106 104,49 7,03 11 119 II - 4
LUAS PERSENTASE DESA PADUKUHAN 2 (km ) (%) Karangmojo 80,12 5,39 9 104 Wonosari 75,51 5,08 14 103 Playen 105,26 7,09 13 101 Patuk 72,04 4,85 11 72 Gedangsari 68,14 4,59 7 67 Nglipar 73,87 4,97 7 53 Ngawen 46,59 3,14 6 67 Semin 78,92 5,31 10 116 Jumlah 1.485,36 100,00 144 1.431
No. KECAMATAN 11 12 13 14 15 16 17 18
Sumber : Statistik Daerah Kabupaten Gunungkidul 2012
Gambaran wilayah secara administratif dapat dilihat pada gambar 2.2 sebagai berikut: Gambar 2.1 Peta Administratif Kabupaten Gunungkidul
2) Topografi a. Kemiringan Lahan Lahan di Kabupaten Gunungkidul mempunyai tingkat kemiringan yang bervariasi 18,19%, diantaranya merupakan daerah datar dengan tingkat kemiringan 0% – 2%, sedangkan daerah dengan II - 5
tingkat kemiringan antara 15% – 40% sebesar 39,54% dan untuk tingkat kemiringan lebih dari 40% sebesar 15,95%. b. Ketinggian Lahan Wilayah Kabupaten Gunungkidul terletak pada ketinggian yang bervariasi antara 0 – 800 meter di atas permukaan laut. Sebagian besar wilayah Kabupaten Gunungkidul yaitu 1.341,71 km2 atau 90,33 % berada pada ketinggian 100 – 500 m di atas permukaan laut (dpl). Sedangkan sisanya 7,75% terletak pada ketinggian kurang dari 100 m dpl, dan 1,92% terletak pada ketinggian lebih dari 500 – 1.000 m dpl. Berdasarkan kondisi topografi Kabupaten Gunungkidul dibagi menjadi 3 (tiga) zona pengembangan, yaitu : a. Zona Utara disebut wilayah Batur Agung dengan ketinggian 200m - 700m di atas permukaan laut. Keadaannya berbukitbukit terdapat sumber-sumber air tanah kedalaman 6m – 12m dari permukaan tanah. Jenis tanah didominasi latosol dengan batuan induk vulkanik dan sedimen taufan. Wilayah ini meliputi Kecamatan Patuk, Gedangsari, Nglipar, Ngawen, Semin, dan Ponjong bagian utara. b. Zona Tengah disebut wilayah pengembangan Ledok Wonosari, dengan ketinggian 150m – 200m di atas permukaan laut. Jenis tanah didominasi oleh asosiasi mediteran merah dan grumosol hitam dengan bahan induk batu kapur. Sehingga meskipun musim kemarau panjang, partikel-partikel air masih mampu bertahan. Terdapat sungai di atas tanah, tetapi di musim kemarau kering. Kedalaman air tanah berkisar antara 60m – 120m
di
bawah permukaan
tanah.
Wilayah
ini
meliputi
Kecamatan Playen, Wonosari, Karangmojo, Ponjong bagian tengah, dan Semanu bagian utara. c. Zona Selatan disebut wilayah pengembangan Gunung Seribu (Duizon gebergton atau Zuider gebergton), dengan ketinggian 0m – 300m di atas permukaan laut. Batuan dasar pembentuknya adalah batu kapur dengan ciri khas bukit-bukit kerucut (Conical limestone) dan merupakan kawasan karst. Pada wilayah ini banyak dijumpai sungai bawah tanah. Zone Selatan ini meliputi II - 6
kecamatan Saptosari, Paliyan, Girisubo, Tanjungsari, Tepus, Rongkop, Purwosari, Panggang, Ponjong bagian selatan, dan Semanu bagian selatan. 3) Geologi Secara regional wilayah Kabupaten Gunungkidul merupakan bagian dari zona fisiografi pegunungan selatan Jawa Timur, yang merupakan bagian dari sayap geantiklin Jawa yang batuannya miring ke selatan. Di zona fisiografi ini, batuan penyusunannya terdiri dari batuan vulkanik tersier dan batuan karbonat. Kabupaten Gunungkidul memiliki batuan penyusun yang bervariasi. Bagian utara, daerah Kecamatan Patuk, Gedangsari, Nglipar, Ngawen, Semin dan Ponjong batuannya tersusun oleh kumpulan batuan produk
aktivitas
vulkanisme
zaman
tersier.
Pada
masa
kini
Gunungapi purba tersebut telah terkikis oleh proses erosi, sehingga bagian dalamnya tersingkap. Batuan-batuan Gunungapi Purba yang terkena proses alterosi hidrotermal pada umumnya sering diikuti pula oleh proses mineralisasi mineral-mineral logam. Di daerah Sawahan Kecamatan Ponjong terindikasi adanya urat-urat kuarsa hidrotermal yang kemungkinan mengandung mineral-mineral logam. Maka dapat diinterpretasikan di wilayah Gunungapi Purba memiliki potensi sumberdaya alam mineral-mineral logam. Bahan bangunan banyak dijumpai di wilayah ini (penambangan andesit dari lava andesit, di Kecamatan Gedangsari). Demikian juga bahan ornamen (batu tempel) memiliki potensi yang besar, sebagian sudah ditambang (breksi pumis dan batupasir tufan). Bagian tengah yang terletak di daerah Wonosari dan sekitarnya yaitu Kecamatan
Wonosari,
Playen,
Karangmojo,
sebagian
Kecamatan
Ponjong, Semanu, dan Paliyan yang batuannya tersusun oleh batugamping berlapis dan napal, memiliki potensi bahan bangunan dan ornamen. Kondisi geomorfologis yang secara genetik terbentuk oleh proses pengangkatan dan perlipatan dataran tinggi dengan batuan induk utama berupa batugamping tersebut, dan secara geodinamik dipengaruhi oleh proses deposisional rombakan lereng
II - 7
perbukitan
di
sekitarnya,
pada
perkembangannya
berpengaruh
terhadap pembentukan tanah yang relatif bersifat homogen. Bagian selatan yaitu wilayah Karst meliputi Kecamatan Purwosari, Panggang, Saptosari, Tanjungsari, Tepus, Rongkop, dan Girisubo. Berdasarkan klasifikasi tipologi karst, maka dapat dikatakan bahwa karst di Kabupaten Gunungkidul termasuk dalam tipe Holokarst. Topografi karst di Kabupaten Gunungkidul terbentuk oleh lapisan batugamping murni terumbu yang sangat tebal dan sangat mudah larut, berkedudukan pada elevasi perbukitan yang cukup tinggi, dengan curah hujan tinggi pada daerah tropis. Faktor-faktor inilah yang menyebabkan terbentuknya topografi karst yang cukup unik dan ideal di Kabupaten Gunungkidul. Karst di wilayah Kabupaten Gunungkidul ini merupakan bagian dari topografi karst Gunungsewu di bagian barat, yang didominasi oleh bentuk-bentuk kerucut atau sinoid. Namun demikian secara acak ditemukan juga bentuk-bentuk lain, seperti karst menara. Walaupun mempunyai bentuk yang hampir sama, secara lebih rinci karst Gunungsewu yang terdapat di Kabupaten Gunungkidul dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) tipe, yaitu: tipe polygonal (polygonal), labirin (labyrint), dan tower (tower-cone karst). 4) Hidrogeologi Karakteristik hidrogeologi di Kabupaten Gunungkidul dipengaruhi oleh jenis litologi yang menyusun lapisan akuifer. Daerah Kabupaten Gunungkidul pada umumnya tersusun atas litologi berupa batuan vulkanik tersier, batu gamping berlapis, dan batugamping terumbu yang membentuk daerah karst. Keberadaan air tanah pada umumnya dipengaruhi oleh porositas batuan dan rekahan-rekahan pada batuan, baik yang disebabkan oleh proses pelarutan maupun proses tektonik. Satuan
Hidrogeologi
berdasarkan
litologi
penyusun
di
daerah
Kabupaten Gunungkidul dapat dipisahkan menjadi 3 (tiga) satuan hidrogeologi, yaitu: a. Satuan Hidrogeologi Baturagung Satuan ini tersusun oleh endapan vulkanik yang berupa breksi vulkanik, batupasir, serpih, tuf, aglomerat, andesit basaltic, II - 8
batu lempung dan aliran lava yang bersifat kompak. Sifat-sifat terhadap air adalah kelulusan airnya kecil, aliran permukaan lebih dominan dibandingkan dengan resapan ke bawah dan air tanah cukup dalam dan hanya terdapat lembah-lembahnya atau di kanan kiri sungai. Potensi air tanah ini termasuk kecil, disebut akuifer minor. b. Satuan Hidrogeologi Dataran Wonosari Satuan
hidrogeologi
dataran
Wonosari,
penyebarannya
memanjang dari timur ke barat tersusun oleh sedimen-sedimen laut
berupa
batupasir gamping
batugamping
gampingan pada
satuan
dan ini
berlapis
(kalkernit),
batugamping mempunyai
lensa-lensa
lempungan. tingkat
Batu
kelulusan
terhadap air kecil sampai dengan sedang, bila terdapat rekahanrekahan kelulusannya semakin besar. Kondisi muka air tanah dibeberapa tempat dangkal dan sebagian dalam, potensi air tanahnya cukup besar, disebut sebagai akuifer mayor. c. Satuan Hidrogeologi Karst Gunungsewu Gunungsewu mempunyai fisiografi yang khusus, yaitu topografi karst yang tersusun oleh batugamping tufan dan terumbu. Pada daerah ini jarang dijumpai adanya aliran air permukaan karena air hujan langsung masuk ke dalam tubuh batugamping terumbu tersebut dan menyebabkan terjadinya pelarutan pada batugamping yang melalui rekahan-rekahannya yang akan membentuk dolin, goa, sungai bawah tanah, dan lain-lain. Limpasan air permukaan akan segera masuk kedalam sistem luweng atau inflow. Di Kabupaten Gunungkidul terdapat dua daerah aliran sungai (DAS) permukaan yaitu DAS Opak–Oyo dan DAS Dengkeng. Masing-masing DAS itu terdiri dari beberapa Sub DAS yang berfungsi untuk mengairi areal pertanian, juga terdapat DAS bawah permukaan yaitu DAS Bribin. Jumlah mata air di wilayah Kabupaten Gunungkidul ada 215 buah, sedangkan jumlah telaga ada 252 buah. Di wilayah Kabupaten Gunungkidul bagian tengah
dan sebagian kecil wilayah selatan II - 9
terdapat sumur bor (deep well) sebanyak 55 buah dengan fungsi untuk irigasi pertanian dan untuk air minum penduduk setempat. Untuk kepentingan irigasi, satu sumur bor mempunyai kemampuan oncoran antara 15–50 ha. Kemampuan masing-masing sumur tergantung pada debit airnya. Jumlah sungai di Kabupaten Gunungkidul ada 14 buah, sebagian besar terdapat di wilayah utara. Sungai terbesar di Kabupaten Gunungkidul adalah Sungai Oyo dengan lokasi mata air di Kabupaten Wonogiri (Provinsi Jawa Tengah) dan bermuara di Samudera Hindia. Beberapa sungai bawah tanah dimanfaatkan airnya untuk memenuhi kebutuhan air baku/air bersih bagi rumah tangga antara lain, di Bribin, Ngobaran, Seropan, dan Baron. Air sungai bawah tanah juga dirintis untuk kepentingan irigasi pertanian seperti Seropan untuk wilayah Kecamatan Semanu. 5) Klimatologi a. Curah Hujan Jumlah Curah hujan Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2012 sebesar 2.059 mm dengan jumlah hari hujan 89 hari. Rata-rata bulan basah tiap tahun berkisar 4-5 bulan, sedangkan bulan kering berkisar antara 7–8 bulan. Musim hujan dimulai pada bulan Oktober–Nopember dan berakhir pada bulan Maret–April setiap tahunnya. Puncak curah hujan dicapai pada bulan Desember – Pebruari.
Wilayah
Kabupaten
Gunungkidul
bagian
Utara
merupakan wilayah yang memiliki curah hujan paling tinggi dibanding
wilayah
tengah
dan
selatan,
sedangkan
wilayah
Gunungkidul bagian selatan mempunyai awal hujan paling akhir. b. Suhu udara Kabupaten Gunungkidul untuk suhu rata-rata harian 27,7° C, suhu minimum 23,2°C dan suhu maksimum 32,4° C. Kelembaban nisbi di Kabupaten Gunungkidul berkisar antara 80% – 85%. Kelembaban nisbi ini bagi wilayah Kabupaten Gunungkidul tidak terlalu dipengaruhi oleh tinggi tempat, tetapi lebih dipengaruhi oleh musim. Kelembaban tertinggi terjadi pada bulan Januari– Maret, sedangkan terendah pada bulan September.
II - 10
6) Penggunaan Lahan a. Kawasan Budidaya Kawasan budidaya meliputi kawasan peruntukan hutan produksi, hutan rakyat, pertanian, perikanan, pertambangan, industri, pariwisata, permukiman. Kondisi tahun 2010 luas Hutan rakyat 30.576 ha dan luas kawasan Hutan Negara 13.221,5 ha. Sedangkan luas lahan potensial kritis yang perlu ditangani seluas 42.178,3087 ha, dan secara kuantitatif di Kabupaten Gunungkidul terdapat lahan kritis seluas 15.611 Ha yang berada di kawasan Pegunungan Batur Agung maupun Pegunungan seribu. Lahan pertanian pangan berkelanjutan pada lahan beririgasi seluas kurang lebih 7.865 Ha meliputi: (1)
Sawah beririgasi teknis berada di Kecamatan Ponjong dan Kecamatan Karangmojo.
(2)
Sawah beririgasi non teknis (setengah teknis, sederhana dan/atau
air
permukaan
tadah
hujan)
meliputi
13
kecamatan. Lahan
pertanian
pangan
berkelanjutan
pada
lahan
tidak
beririgasi seluas kurang lebih 36.065 Ha terletak pada lahan kering di semua kecamatan. b. Kawasan Lindung Menurut Perda No. 6 Tahun 2011 tentang Perencanaan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 – 2013, penetapan kawasan lindung terdiri dari : (1) Penetapan
hutan
lindung
terletak
di
Kecamatan
Karangmojo, Kecamatan Playen dan Kecamatan Panggang seluas 1.016 Ha. (2) Penetapan
kawasan
yang
memberikan
perlindungan
terhadap kawasan bawahannya seluas + 6.310 Ha terdiri atas : kawasan resapan air di 6 kecamatan kawasan karst yang berfungsi sebagai perlindungan hidrologi dan ekologi seluas + 80.704 Ha di 11 kecamatan II - 11
(3) Penetapan kawasan perlindungan setempat terdiri atas : Kawasan sempadan pantai seluas + 770 Ha sepanjang daratan pantai selatan Kawasan sempadan sungai + 2.300 Ha Kawasan sempadan waduk, embung, telaga dan laguna + 743 Ha Kawasan sempadan mata air Kawasan sempadan goa Kawasan sempadan jaringan irigasi Kawasab jaringan SUTT/SUTET Kawasan ruang terbuka hijau perkotaan (RTHP) (4) Kawasan suaka alam, peletarian alam dan cagar budaya 7) Potensi Pengembangan Wilayah Sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul 2010
–
2030,
potensi
pengembangan
wilayah
di
Kabupaten
Gunungkidul meliputi beberapa kawasan antara lain : a. Kawasan Peruntukan Hutan Produksi Rencana penetapan kawasan hutan produksi tetap seluas kurang lebih 12.810,100 Ha yang berada di 10 kecamatan. b. Kawasan Hutan Rakyat; Kawasan hutan rakyat meliputi 18 kecamatan seluas kurang lebih 38.444 Ha c. Kawasan Peruntukan Pertanian; 1) Kawasan Tanaman Pangan : a. Lahan pertanian pangan pada lahan beririgasi seluas kurang lebih 7.865 Ha meliputi: 1.
Sawah beririgasi teknis seluas 2.355 (dua ribu tiga ratus lima puluh lima) hektar meliputi:
Kecamatan
Ponjong; dan Kecamatan Karangmojo. 2.
Sawah
beririgasi
non
teknis
(setengah
teknis,
sederhana dan/atau air permukaan tadah hujan) seluas kurang lebih 5.510 Ha meliputi: Kecamatan Ponjong, Karangmojo, Semin, Ngawen, Gedangsari, II - 12
Nglipar, Patuk, Purwosari, Semanu, Panggang, Paliyan, Wonosari dan Kecamatan Playen. b. Lahan pertanian pangan pada lahan tidak beririgasi seluas kurang lebih 36.065 Ha terletak pada lahan kering di semua kecamatan. c. Lahan pertanian pangan berkelanjutan seluas kurang lebih 5.500 Ha berada pada lahan pertanian pangan beririgasi dan lahan pertanian pangan tidak beririgasi. 2) Kawasan hortikultura meliputi kawasan pengembangan buahbuahan dengan komoditas utama sawo, mangga, rambutan, srikaya, pisang dan durian serta pengembangan kawasan sayuran. 3) Kawasan perkebunan seluas kurang lebih 189 Ha meliputi: Kecamatan
Patuk,
Gedangsari,
Ponjong,
Karangmojo,
Panggang, Purwosari, Paliyan Wonosari, Nglipar, Ngawen, Semin, dan Kecamatan Semanu 4) Kawasan peternakan meliputi: a. Kawasan pengembangan pembibitan ternak sapi potong meliputi: Kecamatan Ponjong, Semanu, Semin, Nglipar, Ngawen,
Patuk,
Playen,
Wonosari,
Karangmojo
dan
Kecamatan Gedangsari. b. Kawasan pengembangan penggemukan ternak sapi potong dan kambing meliputi seluruh kecamatan; c. Kawasan Kecamatan
pengembangan Girisubo,
kambing
Rongkop,
bligon
Tepus,
meliputi:
Tanjungsari,
Saptosari, Paliyan, Panggang, dan Kecamatan Purwosari. d. Kawasan Kecamatan
pengembangan Ponjong,
ternak
unggas
meliputi:
Karangmojo,
Semanu,
Wonosari,
Patuk, Semin dan Kecamatan Playen. d. Kawasan peruntukan perikanan; 1) kawasan budidaya air tawar meliputi seluruh kecamatan; 2) kawasan budidaya perikanan laut di Kecamatan Tepus; dan 3) kawasan perikanan tangkap di sepanjang kawasan pesisir meliputi
Kecamatan
Panggang,
Saptosari,
Kecamatan
Tanjungsari, Kecamatan Tepus dan Kecamatan Girisubo. II - 13
e. Kawasan peruntukan pertambangan; 1) KPP Playen dan sekitarnya dengan jenis usaha kalkarenit dan batupasir gampingan berada di Desa Banyusoco, Desa Bleberan, Desa Ngunut, Desa Gading, Desa Banaran, Desa Getas, Desa Dengok, Desa Logandeng, Desa Ngunut, Desa Playen, Desa Ngawu, Desa Ngleri, dan Desa Bandung; 2) KPP Gedangsari dan sekitarnya dengan jenis usaha batupasir, zeolit, breksi andesit, batupasir tufan, breksi pumis dan andesit
berada
di
Desa
Watugajah,
Desa
Serut,
Desa
Sampang, Desa Tegalrejo, Desa Hargomulyo, Desa Mertelu dan Desa Terbah; 3) KPP Patuk-Nglipar dan sekitarnya dengan jenis usaha breksi andesit, tanah urug, batupasir tufan, breksi pumis dan andesit berada di Desa Ngoro-oro, Desa Patuk, Desa Semoyo, Desa Pengkok, Desa Bunder, Desa Putat, Desa Nglegi, Desa Beji, Desa Salam, Desa Ngalang, Desa Pengkok, Desa Kedungpoh, Desa Pilangrejo, Desa Natah; 4) KPP Karangmojo-Nglipar-Wonosari dan sekitarnya dengan jenis
usaha
kalkarenit
dan
batupasir
gampingan
dan
mangaan berada di Desa Bejiharjo, Desa Ngawis, Desa Jatiayu, Desa Karangmojo, Desa Ngipak, Desa Kelor, Desa Nglipar, Desa Kedungkeris, Desa Gari, Desa Karangtengah; 5) KPP Semin-Ngawen dan sekitarnya dengan jenis usaha kalkarenit dan breksi pumis, kaolin, felspar, zeolit, mangaan, tras, dan tanah urug berada di Desa Candirejo, Desa Rejosari, Desa Karangsari, Desa Pundungsari, Desa Semin, Desa Kemejing, Desa Kalitekuk, Desa Bulurejo, Desa Sumberejo, Desa
Bendung,
Desa
Sambirejo,
Desa
Tancep,
Desa
Jurangjero, Desa Kampung, Desa Beji, Desa Watusigar; 6) KPP
Panggang
dan
sekitarnya
dengan
jenis
usaha
batugamping, phospat dan kalsedon berada di Desa Girijati, Desa Giriasih, Desa Giritirto, Desa Giriharjo, Desa Giripurwo, Desa Giricahyo, Desa Giriwungu, Desa Girikarto, Desa Girisekar, Desa Girisuko;
II - 14
7) KPP Tepus dan sekitarnya dengan jenis usaha batugamping berada di Desa Sumberwungu; 8) KPP Semanu dan sekitarnya dengan jenis usaha batugamping dan pasir kwarsa berada di Desa Semanu dan Ngeposari; dan 9) KPP Ponjong – Semanu Selatan – Paliyan dan sekitarnya dengan jenis usaha batugamping, kalsedon dan mangaan berada di Desa Jetis, Desa Ngloro, Desa Krambilsawit, Desa Karangduwet, Desa Karangasem, Desa Mulusan, Desa Duwet, Desa Mulo, Desa Wunung, Desa Pacarejo, Desa Candirejo, Desa Dadapayu, Desa Sidorejo, Desa Gombang, Desa Bedoyo, Desa
Karangasem,
Desa
Kenteng,
Desa
Ponjong,
Desa
Sumbergiri, Desa Umbulrejo, Desa Sawahan dan Desa Tambakromo. f. Kawasan peruntukan industri; 1) kawasan sentra industri kecil terletak di seluruh kecamatan 2) kawasan agroindustri meliputi : a) Agroindustri Mangga Malam di Kecamatan Gedangsari; b) Agroindustri Patillo di Kecamatan Tepus; c) Agroindustri Mete di Kecamatan Karangmojo; d) Agroindustri Kakao di Kecamatan Patuk; e) Agroindustri Tepung Cassava di Kecamatan Paliyan; f) Agroindustri Srikoyo di Kecamatan Tepus; g) Agroindustri Sawo di Kecamatan Gedangsari; h) Agroindustri Pisang di Kecamatan Patuk; i) Agroindustri Garut di Kecamatan Gedangsari; j) Agroindustri Biofuel di Kecamatan Tepus; dan k) Agroindustri Jagung di Kecamatan Semin. 3) kawasan industri menengah. a) Kawasan peruntukan industri Mijahan di Kecamatan Semanu seluas kurang lebih 315 Ha. b) Kawasan
peruntukan
industri
Mulo
di
Kecamatan
Wonosari seluas kurang lebih 75 Ha. c) Kawasan peruntukan industri Candirejo di Kecamatan Semin seluas kurang lebih 75 Ha. g. Kawasan peruntukan pariwisata; II - 15
1) Kawasan wisata alam terletak di: a) Pantai Gesing di Kecamatan Panggang; b) Pantai Ngrenehan di Kecamatan Saptosari; c) Pantai Ngobaran dan Nguyahan di Kecamatan Saptosari; d) Pantai Baron di Kecamatan Tanjungsari; e) Pantai Krakal di Kecamatan Tepus; f) Pantai Sundak dan Pantai Watu Lawang di Kecamatan Tepus; g) Pantai Drini dan Pantai Sepanjang di Kecamatan Tepus; dan h) Air Terjun Ngrancah di Desa Ngleri, Kecamatan Playen. 2) Kawasan desa wisata terletak di: a) Dusun
Bobung
Desa
Putat
dan
Desa
Nglanggeran
Kecamatan Patuk; b) Dusun Garotan, Desa Bendung, Kecamatan Semin; c) Dusun Mojo, Desa Ngeposari, Kecamatan Semanu; d) Desa Beji, Kecamatan Ngawen; e) Desa Bleberan Kecamatan Playen; f) Desa Umbulrejo, Kecamatan Ponjong; dan g) Desa Kemadang, Kecamatan Tanjungsari. 3) Kawasan wisata budaya meliputi: a) Kawasan Wisata Budaya Gunung Gambar di Kecamatan Ngawen dan Wisata Budaya Wonokobaran di Kecamatan Panggang. b) Kawasan desa budaya terletak di: 1. Dusun Bobung Desa Putat Kecamatan Patuk; 2. Desa Bejiharjo Kecamatan Karangmojo; 3. Desa Kepek Kecamatan Wonosari; 4. Desa Giring Kecamatan Paliyan; 5. Desa Girisekar Kecamatan Panggang; 6. Desa Kemadang Kecamatan Tanjungsari; 7. Desa Jerukwudel Kecamatan Girisubo; 8. Desa Katongan Kecamatan Nglipar; 9. Desa Semin Kecamatan Semin; dan 10. Desa Semanu Kecamatan Semanu. II - 16
4) Kawasan wisata minat khusus meliputi: a) kawasan
segmen
karst
Kalisuci
di
Desa
Pacarejo,
Kecamatan Semanu sebagai kawasan eko wisata; b) kawasan karst lembah Mulo di Desa Mulo, Kecamatan Wonosari sebagai kawasan wisata minat khusus geowisata karst; c) kawasan
Goa
Pindul
di
Desa
Bejiharjo,
Kecamatan
Karangmojo sebagai kawasan wisata minat khusus wisata air susur goa; d) kawasan Goa Cokro di Desa Umbulrejo, Kecamatan Ponjong sebagai kawasan wisata minat khusus geowisata karst; e) kawasan minat khusus Pantai Girijati di Kecamatan Purwosari sebagai kawasan wisata minat khusus terbang layang (gantole); f) kawasan Parangracuk di Kecamatan Saptosari sebagai Kawasan
Taman
Wisata
Teknologi
dan
pusat
studi
pemanfaatan dan pengembangan energi terbarukan, g) kawasan Pantai Kukup di Kecamatan Tanjungsari sebagai aquarium ekosistem laut, sentra budi daya ikan hias, fasilitas gardu pandang dan konservasi pelestarian alam pantai; h) kawasan Pantai Siung di Kecamatan Tepus sebagai kawasan
wisata
minat
khusus
panjat
tebing,
dan
petualang; i) kawasan Pantai Timang di Kecamatan Tepus sebagai kawasan ekowisata; j) kawasan Pantai Wediombo di Kecamatan Tepus sebagai kawasan wisata bersifat petualangan dan wisata minat khusus menyelam serta outbond; k) kawasan Gunung Nglanggeran Kecamatan Patuk dan Sungai Kali Ngalang sebagai kawasan wisata minat khusus geowisata gunung api purba; l) kawasan Sungai Bengawan Solo Purba sebagai kawasan wisata minat khusus keunikan proses geologi; dan II - 17
m) kawasan Hutan Wanagama di Kecamatan Playen sebagai kawasan wisata minat khusus untuk pendidikan dan outbound. 8) Wilayah Rawan Bencana a. Kawasan rawan gempa bumi di seluruh wilayah Kabupaten dengan tingkat resiko paling tinggi berada pada jalur sesar patahan aktif; b. kawasan rawan gerakan tanah dan longsor meliputi : 1. Kecamatan
Patuk meliputi Desa Patuk, Desa Semoyo, Desa
Ngoro-oro, Desa Terbah, Desa Nglanggeran, Desa Nglegi; 2. Kecamatan
Gedangsari
meliputi
Desa
Watugajah,
Desa
Ngalang, Desa Mertelu, Desa Tegalrejo, Desa Sampang, Desa Serut, Desa Hargomulyo; 3. Kecamatan Nglipar meliputi Desa Natah, Desa Pilangrejo, Desa Kedungpoh, Desa Pengkol, Desa Katongan; 4. Kecamatan Ngawen meliputi Desa Jurangjero, Desa Tancep, Desa Sambirejo; 5. Kecamatan
Semin
meliputi
Desa
Pundungsari,
Desa
Karangsari, Desa Rejosari, Desa Candirejo; 6. Kecamatan
Ponjong
meliputi
Desa
Sawahan
dan
Desa
Tambakromo; dan 7. Wilayah lain dengan kemiringan lereng lebih dari atau sama dengan 40%. c. Kawasan rawan banjir di Sungai Oyo meliputi: 1. Kecamatan Semin meliputi Desa Karangsari, Desa Semin, Desa Kemejing dan Desa Kalitekuk; 2. Kecamatan Ngawen meliputi Desa Watusigar; 3. Kecamatan Nglipar meliputi Desa Kedungkeris, Desa Nglipar, dan Desa Katongan; 4. Kecamatan Karangmojo meliputi Desa Bejiharjo; 5. Kecamatan
Wonosari
meliputi
Desa
Gari,
dan
Desa
Karangtengah; 6. Kecamatan Playen meliputi Desa Banyusoco; dan 7. Kecamatan Gedangsari meliputi Desa Ngalang II - 18
d. Kawasan rawan angin topan di seluruh wilayah kecamatan; e. Kawasan rawan kekeringan meliputi di 12 wilayah kecamatan; f.
kawasan rawan gelombang pasang dan tsunami meliputi; dan
g. kawasan pantai di Kecamatan Purwosari, Kecamatan Panggang, Kecamatan Saptosari, Kecamatan Tanjungsari, Kecamatan Tepus, dan Kecamatan Girisubo. 9) Demografi Kabupaten Gunungkidul merupakan salah satu kabupaten di wilayah
DIY
dengan
jumlah
penduduk
cukup
besar,
jumlah
penduduk Kabupaten Gunungkidul berdasarkan hasil perhitungan proyeksi penduduk 2011 berjumlah 677.998 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 327.841 jiwa dan perempuan sebanyak 350.157 jiwa. Hasil perhitungan proyeksi penduduk 2011 dapat disimpulkan bahwa hampir separuh jumlah penduduknya berada di 6 Kecamatan antara lain Wonosari (11,70%), Playen (8,08%), Semanu (7,65 %), Ponjong (7,36 %), Semin (7,26 %) dan Karangmojo (7,21 %). Tabel 2.2. Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2011
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Kecamat an
Laki-laki (Jiwa)
Panggang Purwosari Paliyan Saptosari Tanjungs ari Rongkop Playen Gedangsa ri Nglipar Tepus Girisubo Semanu Ponjong Karangmo jo
12.760 9.331 14.001 16.563 12.397 13.004 26.488 17.322 14.442 15.252 10.567 24.998 24.151 23.570
Perempuan (Jiwa) 3.844 10.162 15.153 17.790 13.363 13.963 28.308 18.029 15.339 16.714 11.675 26.866 25.772 25.317
Rasio Persen Jumlah Jenis -tase (Jiwa) Kelamin (%) 92,17 26.604 3,92 91,83 19.493 2,88 92,40 29.154 4,30 93,10 34.353 5,07 92,77 25.760 3,80 93,13 26.967 3,98 93,57 54.796 8,08 96,08 35.351 5,21 94,15 29.781 4,39 91,25 31.966 4,71 90,51 22.242 3,28 93,05 51.864 7,65 93,71 49.923 7,36 93,10 48.887 7,21 II - 19
No.
Kecamat an
Laki-laki (Jiwa)
15 16 17 18
Wonosari 38.814 Patuk 14.932 Ngawen 15.453 Semin 23.796 Total 327.841 Sumber data : Gunungkidul
PeremRasio Persen Jumlah puan Jenis -tase (Jiwa) (Jiwa) Kelamin (%) 40.545 95,73 79.359 11,70 15.668 95,30 30.600 4,51 16.298 94,82 31.751 4,68 25.351 93,86 49.147 7,25 100,0 350.157 93,63 677.99 8 0 Dalam Angka Tahun 2012
Berdasarkan tabel di atas dapat di hitung bahwa sex ratio penduduk Kabupaten Gunungkidul sebesar 93,63 yang dapat diartikan bahwa jumlah penduduk laki-laki
6,31 persen lebih sedikit dibanding
jumlah penduduk perempuan atau dari setiap 100 orang perempuan terdapat 93,63 laki-laki. Kecamatan dengan sex ratio paling tinggi adalah Kecamatan Gedangsari
dengan nilai 96,08, sedangkan
Kecamatan dengan sex ratio paling rendah adalah Kecamatan Girisubo dengan nilai 91,51. Untuk mengetahui gambaran kepadatan penduduk per kecamatan di Kabupaten Gunungkidul dapat dilihat pada tabel 2.3. di bawah ini Tabel 2.3. Kepadatan Penduduk per Kecamatan di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
KECAMATAN Panggang Purwosari Paliyan Saptosari Tepus Tanjungsari Rongkop Girisubo Semanu Ponjong Karangmojo Wonosari Playen
LUAS JUMLAH KEPADATAN AREAL PENDUDUK PENDUDUK (KM2) (jiwa) (Jiwa/km2) 99,80 26 604 267 71,76 19 493 272 58,07 29 154 502 87,83 34 353 391 104,91 31 966 305 71,63 25 760 360 83,46 26 967 323 94,57 22 242 235 108,39 51 864 478 104,49 49 923 478 80,12 48 887 610 75,51 79 359 1 051 105,26 54 796 521 II - 20
14 Patuk 15 Gedangsari 16 Nglipar 17 Ngawen 18 Semin Kabupaten Gunungkidul
72,04 68,14 73,87 46,59 78,92 1 485,36
30 600 35 351 29 781 31 751 49 147 677 998
425 519 403 682 623 456
Sumber Data : Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Gunungkidul 2011
Berdasarkan Tabel 2.3 di atas dapat diketahui bahwa rata-rata kepadatan penduduk Kabupaten Gunungkidul adalah 456 jiwa/km2, dengan angka kepadatan penduduk tertinggi di Kecamatan Wonosari sebesar 1.051 jiwa/km2 dan angka kepadatan penduduk terendah berada di Kecamatan Girisubo sebesar 235 jiwa/km2. Untuk
mengetahui
komposisi
penduduk
dan
angka
beban
tanggungan di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2009 sampai dengan 2011 dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut :
No. 1 2 3
Tabel 2.4 Komposisi Penduduk dan Angka Beban Tanggungan di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2009 - 2011 Tahun Kelompok Umur (Tahun) 2009 2010 0 -14 21,22 21,84 15 – 64 64,32 64,71 > 65 14,46 13,45 Angka Beban 55,47 54,52 Tanggungan
2011 22,15 64,13 13,72 55,92
Sumber Data : Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Gunungkidul 2011
Berdasarkan
tabel
2.4.
terlihat
bahwa
pada
2011
angka
ketergantungan penduduk mencapai 55,92 persen. Fenomena ini menunjukkan bahwa pada 2011 persentase penduduk usia produktif mengalami peningkatan yang cukup berarti dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Angka ketergantungan sebesar 55,92 mengandung arti bahwa setiap 100 penduduk usia produktif menanggung sekitar 55 penduduk usia tidak produktif, dengan asumsi bahwa penduduk usia produktif benar-benar produktif. Jika tidak demikian maka penduduk usia produktif akan lebih berat lagi dalam menanggung penduduk usia produktif yang tidak benar-benar produktif secara ekonomi (pengangguran). II - 21
2.3. Aspek Kesejahteraan Masyarakat 2.3.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi 1) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan
nilai
tambah
barang
dan
jasa
yang
dihitung
menggunakan harga pada setiap tahun, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga pada satu tahun tertentu sebagai dasar, di mana dalam penghitungan ini digunakan tahun 2000. Untuk mengetahui nilai dan kontribusi sektor dalam PDRB baik atas dasar harga konstan maupun atas dasar harga berlaku Kabupate Gunungkidul dapat dilihat pada tabel 2.5. – 2.7 di bawah ini :
No
Tabel 2.5. Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2010 sampai dengan 2012 Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 Kabupaten Gunungkidul 2010 2011*) 2012*) Lapangan Usaha (Juta (Juta Rp) (%) Rp) (%) (Juta Rp) (%)
1
Pertanian
2
Pertambangan dan galian
3
Industri Pengolahan
4 5
1.268.080
38,08
1.275.104
36,70
1.329.212
36,49
58.472
1,76
64.730
1,86
65.277
1,79
368.423
11,06
398.588
11,47
401.011
11,01
Listrik, Gas, dan Air Bersih
18.999
0,57
19.777
0,57
21.207
0,58
279.518
8,39
299.722
8,63
318.995
8,76
496.688
14,92
518.641
14,93
543.361
14,92
234.644
7,05
246.973
7,11
260.966
7,16
8
Bangunan Perdagangan, Hotel dan Restoran Pengangkutan dan Komunikasi Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan
159.910
4,80
176.430
5,08
190.701
5,24
9
Jasa – Jasa
6 7
PDRB Konstan Pertumbuhan PDRB per tahun (%)
445.345
13,37
474.322
13,65
511.829
14,05
3.330.079
100,00
3.474.288
100,00
3.642.559
100,00
4,15
4.33
4,84
*) Angka Sementara
**) Angka Sangat Sementara Sumber Data : BPS Kabupaten Gunungkidul
II - 22
Tabel 2.6. Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2010 sampai dengan 2012 Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2000 Kabupaten Gunungkidul No
Lapangan Usaha
1 Pertanian Pertambangan dan 2 Galian 3 Industri Pengolahan Listrik, Gas, dan Air 4 Bersih 5 Bangunan Perdagangan, Hotel, 6 dan Restoran Pengangkutan dan 7 Komunikasi Keuangan, Persewaan, dan Jasa 8 Perusahaan 9 Jasa – Jasa PDRB Berlaku Pertumbuhan PDRB per tahun ( %)
2010 (Rp) 2.311.480
2011*) (Rp) (%)
(%) 34,89
2.453.461
33,84
2012**) (Rp) (%) 2.720.629
34,17
117.970 643.563
1,78 9,71
132.562 736.606
1,83 10,16
135.206 767.162
1,70 9,63
62.761 611.964
0,95 9,24
69.366 696.465
0,96 9,61
75.512 773.087
0,95 9,71
972.726
14,68
1.058.551
14,60
1.159.258
14,56
421.370
6,36
461.010
6,36
495.428
6,22
338.321 1.144.419 6.624.572
5,11 17,28 100,00
387.989 1.254.671 7.250.682
5,35 17,30 100,00
435.246 1.401.078 7.962.606
5,47 17,60 100,00
10,63
9,45
9,82
*) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara Sumber Data : BPS Kabupaten Gunungkidul Tabel 2.7 Pertumbuhan Kontribusi Sektor dan PDRB Atas Harga Konstan (HK) dan Atas Harga Berlaku (HB) Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2012 Kabupaten Gunungkidul No 1 2 3 4 5 6 7
Lapangan Usaha
Pertanian Pertambangan dan galian Industri Pengolahan Listrik, Gas, dan Air Bersih Bangunan Perdagangan, Hotel dan Restoran Pengangkutan dan Komunikasi Keuangan, Persewaan, dan Jasa 8 Perusahaan 9 Jasa – Jasa Rata-rata Pertumbuhan PDRB
2010 HK HB
2011*) HK HB
2012**) HK HB
7,77 5,73 17,14 13,05 12,88 40,94 9,48
0,33 4,53 7,97 6,98 6,74 6,20 6,60
6,14 12,37 14,46 10,52 13,81 8,82 9,41
0,55 10,70 8,19 4,09 7,23 4,42 5,25
10,89 1,99 4,15 8,86 11,00 9,51 7,47
4,24 0,85 0,61 7,23 6,43 4,77 5,67
35,82 12,74 10,63
9,83 7,34 4,15
14,68 9,63 9,45
10,33 6,51 4,33
12,18 11,67 9,82
8,09 7,91 4,84
*) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara Sumber Data : BPS Kabupaten Gunungkidul II - 23
Berdasarkan
hasil
perhitungan
PDRB
di
wilayah
Kabupaten
Gunungkidul, nilai PDRB pada tahun 2012 ini lebih besar dari tahun sebelumnya, yaitu berdasarkan harga berlaku mencapai 7,962 trilyun rupiah atau naik 9,82 persen dibandingkan tahun 2011, sedang apabila diperhitungkan berdasarkan harga konstan tahun 2000, nilai PDRB yang dicapai sebesar 3,642 trilyun rupiah atau tumbuh sebesar 4,84 persen dibanding tahun sebelumnya. Pertumbuhan PDRB tahun 2012 tersebut lebih tinggi daripada pertumbuhan tahun 2011 yang mencapai 4,33 persen. Kontributor terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Gunungkidul ini terutama berasal dari Sektor Pertanian, yaitu 34,17 persen. Seperti diketahui Sektor Pertanian masih
sangat
dominan
dalam
pembentukan
PDRB
Kabupaten
Gunungkidul. Secara umum, dari sembilan sektor ekonomi pada tahun 2012, semua sektor mengalami pertumbuhan positif. Selain itu, jika dilihat pada masing-masing sub sektor ekonomi, semua sub sektor juga mengalami pertumbuhan positif. Sektor Pertanian yang merupakan sektor dominan mengalami pertumbuhan sebesar 4,24 persen. Sektor Keuangan Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan pada tahun 2012 mengalami pertumbuhan tertinggi, yaitu sebesar 8,09 persen sedangkan sektor yang mengalami pertumbuhan tertinggi kedua dicapai oleh Sektor jasa-jasa, yaitu sebesar 7,91 persen. Sektor listrik, gas dan air bersih mengalami pertumbuhan ekonomi terbesar ketiga yakni sebesar 7,23 persen. PDRB Kabupaten Gunungkidul sampai dengan Tahun 2012 masih didominasi oleh Sektor Pertanian dengan sumbangan sebesar 34,17 persen. Sektor ekonomi penyumbang terbesar kedua adalah Sektor Jasa-jasa yaitu sebesar 17,60 persen. Sektor lain yang peranannya cukup besar yaitu Perdagangan, Hotel, dan Restoran yaitu sebesar 14,56 persen terhadap total PDRB. Di lain pihak sektor-sektor lainnya menyumbang kurang dari 10 persen terhadap total PDRB Kabupaten Gunungkidul. Seperti Sektor Industri Pengolahan menyumbang 9,63 persen
Sektor
Konstruksi/bangunan
9,61
persen;
Sektor
Pengangkutan dan Komunikasi; Sektor Keuangan; Sektor Penggalian;
II - 24
dan Sektor Listrik & Air bersih sumbangannya berturut-turut sebesar: 6,22 persen; 5,47 persen; 1,70 persen dan 0,95 persen. Bila ditinjau dari kelompok sektor ekonomi, peranan kelompok sektor primer
pada
tahun
2012
menunjukkan
indikasi
penurunan.
Sementara kelompok sektor sekunder dan tersier peranannya semakin kuat. 2) Laju Inflasi Inflasi (YoY, Desember) nasional tahun 2010 mencapai 6,96 persen, tahun 2011 sebesar 3,79 persen dan tahun 2012 mencapai 4,30 persen. Sedangkan inflasi di Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2010 mencapai 6,69 persen, tahun 2011 sebesar 3,94 persen dan tahun 2012 sebesar 4,76 %. Hal ini memberikan suatu gambaran tentang terjadinya kenaikan harga secara umum pada barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dengan melihat angka di atas dapat
ditarik
suatu
kesimpulan
bahwa
masyarakat
meningkat
pendapatannya akan tetapi diikuti pula oleh kenaikan harga barang dan jasa. Tabel 2.8. Nilai Inflasi YoY di Kota Wonosari Menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2010 - 2012 No Uraian 2010 2011 2012 1.
Persen Laju Inflasi (YoY) Kabupaten Gunungkidul (Desember ke Desember)
6,69
3,94
4,76
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunungkidul (Warta IHK 2010- 2012)
3) PDRB Per Kapita Salah satu indikator untuk mengukur tingkat kemakmuran yang telah dicapai penduduk suatu daerah adalah dengan menghitung PDRB per kapita Jika data tersebut disajikan secara berkala maka akan menunjukkan adanya perubahan kemakmuran. Diagram 2.1 menunjukkan nilai PDRB per kapita atas dasar harga berlaku dan PDRB perkapita atas dasar harga konstan, di mana terjadi perubahan dengan kecenderungan positif (naik).
II - 25
Diagram 2.1 PDRB Per Kapita Kabupaten Gunungkidul Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan Tahun 2005-2009 8000000 6000000 4000000 2000000 0 2005
2006
2007
Tahun
2008
2009
PDRB perkapita Harga Konstan
PDRB perkapita Harga Berlaku
Sumber: BPS Gunungkidul, Gunungkidul Dalam Angka 2009 Selanjutnya perkembangan PDRB Perkapita tahun 2005-2012 dapat dilihat dalam tabel berikut : Tabel 2.9 Perkembangan PDRB Perkapita Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2012 No
Tahun
PDRB Perkapita
1 2 3 4 5 6 7 8
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
5.656.326 6.456.784 7.110.408 8.011.695 8.864.563 9.808.630 10.475.321 11.421.292
Sumber : BPS Kab. Gunungkidul 4) Indeks Gini Untuk melihat ketimpangan pendapatan penduduk, salah satu indikator yang sering dipakai adalah Rasio Gini. Ide dasar perhitungan Rasio Gini sebenarnya berasal dari upaya pengukuran luas suatu kurva
(yang
kemudian
dinamakan
Kurva
Lorenz)
yang II - 26
menggambarkan distribusi pendapatan untuk seluruh kelompok pengeluaran. Tabel 2.10 Rasio Gini Menurut Tipe Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2011 Tahun 2010 2011 No. Tipe Daerah Rasio Kriteria Rasio Kriteria Gini Oshima Gini Oshima 1 Perkotaan 0,2598 Rendah 0,2649 Rendah 2 Perdesaan 0,2340 Rendah 0,2961 Rendah 3 Kota + Desa 0,2519 Rendah 0,3010 Moderat Sumber Data : Rasio Gini Kabupaten Gunungkidul Pada 2011, Rasio Gini Kabupaten Gunungkidul tercatat 0,3010, lebih tinggi 0,0491 poin dibandingkan dengan Rasio Gini pada 2010. Hal ini berarti distribusi pendapatan penduduk Kabupaten Gunungkidul pada 2011 lebih timpang dibanding 2010. Dengan kata lain, pendapatan penduduk Kabupaten Gunungkidul pada 2010 lebih merata dibandingkan pada 2011, bahkan pada 2011 menurut kriteria Oshima Rasio Gini Kabupaten Gunungkidul naik statusnya dari rendah menjadi moderat. Ketimpangan distribusi pendapatan ini disebabkan oleh ketimpangan di daerah perdesaan yang menunjukkan distribusi pendapatan yang semakin tinggi, yakni dengan nilai Rasio Gini mencapai 0,2961, lebih tinggi 0,0621 poin dibandingkan dengan Rasio
Gini
pada
2010.
Sementara
itu,
Rasio
Gini
distribusi
pendapatan di perkotaan juga semakin tidak merata dengan besaran Rasio Gini 0,2649, lebih tinggi 0,0051 poin dibandingkan dengan Rasio Gini pada 2010. Dengan demikian, terjadi distribusi pendapatan yang semakin tidak merata di wilayah perdesaan maupun perkotaan di Kabupaten Gunungkidul. 5) Kemiskinan Tujuan
pembangunan
adalah
meningkatkan
kesejahteraan
masyarakat. Tetapi seiring dengan kemajuan dan keberhasilan pembangunan, masih ada sebagian masyarakat yang kurang atau tidak bisa menikmati hasil pembangunan tersebut karena berbagai hal,
mereka
adalah
kelompok
masyarakat
miskin.
Kemiskinan
merupakan suatu kondisi dimana anggota masyarakat tidak/belum II - 27
ikut
serta
dalam
proses
perubahan
karena
tidak
mempunyai
kemampuan baik dalam kepemilikan faktor produksi maupun kualitas faktor produksi yang memadai sehingga tidak mendapatkan manfaat dari hasil proses pembangunan. Angka kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul berdasarkan Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) tahun 2011, dibedakan menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu kelompok 1 dengan kriteria Sangat Miskin; kelompok 2 dengan kriteria Miskin, dan kelompok 3 dengan kriteria Hampir Miskin. Adapun data tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.10 berikut ini. Tabel 2.11 Angka Kemiskinan Berdasarkan Program Perlindungan Sosial (PPLS) Tahun 2011 Kelompok Kelompok Kelompok No Kecamatan 1 2 3 1 Gedangsari 3.248 2.612 2.264 2 Girisubo 1.513 1.169 935 3 Karangmojo 2.672 1.975 1.985 4 Ngawen 3.098 1.646 1.168 5 Nglipar 2.073 1.682 1.525 6 Paliyan 1.414 1.285 1.422 7 Panggang 1.996 1.181 911 8 Patuk 1.985 1.475 1.428 9 Playen 2.713 2.391 2.130 10 Ponjong 2.327 2.300 2.471 11 Purwosari 1.282 832 763 12 Rongkop 1.058 1.149 1.511 13 Saptosari 3.199 2.123 1.590 14 Semin 3.509 2.681 2.245 15 Tanjungsari 1.175 1.259 1.549 16 Tepus 1.105 1.346 1.799 17 Wonosari 1.756 1.985 2.491 18 Semanu 1.446 1.763 2.667 Jumlah 37.569 30.854 30.854 Sumber : PPLS 2011 Jumlah dan persentase penduduk miskin Kabupaten Gunungkidul tahun 2006 sampai dengan 2012 dapat dilihat pada Tabel 2.11 berikut ini.
II - 28
Tabel 2.12 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Gunungkidul Tahun 2006 – 2012 Persentase Garis Kemiskinan Penduduk No Tahun Penduduk (Rp/Kapita/Bulan) Miskin Miskin 1 2006 147.995 194.400 28,45 2 2007 158.152 192.100 28,90 3 2008 157.071 173.520 25,96 4 2009 186.232 163.670 24,44 5 2010 203.873 148.700 22,05 6 2011 220.479 157.100 23,03 7 2012 238.438 156.500 22,72 Sumber : BPS Kabupaten Gunungkidul Meskipun persentase penduduk miskin dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2010 mengalami penurunan, namun pada tahun 2011 naik kembali menjadi 157.100 jiwa, sehingga masih sangat diperlukan kebijakan
pemerintah
untuk
mengurangi
tingkat
kemiskinan.
Kebijakan yang dilakukan antara lain dengan cara peningkatan akses pada fasilitas pendidikan, kesehatan, serta air bersih bagi penduduk miskin serta perluasan lapangan kerja di berbagai sektor. Peningkatan akses pendidikan dapat dilakukan melalui kegiatan pemberian beasiswa bagi siswa miskin, penyediaan biaya operasional sekolah (BOS), dan penyediaan sarana dan prasarana sekolah. Dalam bidang kesehatan dapat dilakukan dengan pelayanan
kesehatan
murah bagi penduduk miskin, peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dasar, penanganan masalah gizi buruk, layanan murah bagi persalinan (JAMPERSAL), program keluarga harapan (PKH), bantuan perlindungan sosial, serta penyediaan air bersih bagi penduduk miskin. Dalam penanganan masalah kemiskinan melibatkan hampir semua SKPD, yang pelaksanaannya disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing. Program dan kegiatan didesain sedemikian rupa sehingga keterlibatan masyarakat miskin semakin besar, misalnya melalui kegiatan padat karya diberbagai sektor. Dengan program semacam ini akan memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat luas, dan di setiap kecamatan ada program kegiatan tersebut. II - 29
Pembangunan akan disebut berhasil jika jumlah masyarakat miskin relatif sedikit dan mereka mampu mengakses kebutuhan dasar secara mudah dan murah. Selain itu juga pendapatan terdistribusi secara merata dan tidak menumpuk pada sekelompok masyarakat. Kebijakan yang dilakukan antara lain dengan cara peningkatan akses pada fasilitas pendidikan, kesehatan, layanan kependudukan, serta air bersih bagi penduduk miskin, peningkatan pertumbuhan ekonomi (pro growth), perluasan lapangan kerja di berbagai sector (pro job), serta didukung oleh upaya pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup (pro environment).
2.3.2. Fokus Kesejahteraan Masyarakat 1)
Pendidikan Pendidikan merupakan salah satu pilar terpenting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, oleh karena itu pembangunan di bidang pendidikan
harus
mampu
menjamin
pemerataan
kesempatan
pendidikan, peningkatan mutu yang relevan dengan kondisi dan dinamika
yang
ada,
untuk
mewujudkan
efisiensi
manajemen
pendidikan. a. Angka Melek Huruf Kemampuan membaca dan menulis merupakan ketrampilan minimum
yang
dibutuhkan
oleh
seseorang
untuk
dapat
meningkatkan wawasan dan pengetahuan sehingga tercipta masyarakat yang bermartabat dan hidup yang lebih sejahtera. Kemampuan membaca dan menulis tercermin dari indikator angka melek huruf. Dalam ulasan ini yang dimaksud angka melek huruf adalah persentase penduduk 10 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin dan atau huruf lainnya. Angka melek huruf Kabupaten Gunungkidul tercatat 84,5% pada pada tahun 2008 sebesar 84,50 %, tahun 2009 sebesar 84,51 %, tahun 2010 sebesar 84,66%, tahun 2011 sebesar 84,94% dan terakhir tahun 2012 sebesar 84,97%. Dengan angka melek huruf yang relatif stabil dan meningkat tersebut bukan berarti proses II - 30
pembangunan di bidang pendidikan tidak mengalami kemajuan. Hal ini terjadi karena pendidikan merupakan sebuah proses panjang dan hasilnyapun tidak dapat dilihat atau dirasakan secara instan. Sebagian besar penduduk yang buta huruf merupakan penduduk yang termasuk dalam kelompok usia tua (55 tahun ke atas) yang memang banyak belum pernah mengenyam pendidikan sama sekali. Berdasarkan hasil Susenas 2011, angka melek huruf penduduk usia 15-44 tahun mencapai 99,36%, sedangkan angka melek huruf pada melek huruf pada penduduk usia 45 tahun ke atas jumlahnya hanya sekitar 68,81%. b. Angka Rata-rata Lama Sekolah Di samping kemampuan dasar baca tulis, diperlukan suatu indikator yang dapat mewakili tingkat ketrampilan bagi mereka yang telah memperoleh pendidikan. Semakin lama mereka mengenyam bangku sekolah diharapkan memiliki ketrampilan yang
lebih
baik.
Indikator
yang
digunakan
untuk
menggambarkan hal itu adalah rata-rata lama sekolah yang dijalani oleh penduduk berusia lima belas tahun ke atas. Ukuran
ini
memberikan
informasi
sejauh
mana
tingkat
pendidikan yang telah dicapai oleh penduduk. Tabel 2.13 Angka Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2007 - 2012 Tahun No. Uraian 2007 2008 2009 2010 2011 2012
1.
Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)
7,6
7,6
7,61
7,65
7,70
7,70
Sumber : Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012 Pada tahun 2011, rata-rata lama sekolah penduduk mencapai 7,70 tahun. Rata-rata lamanya penduduk berusia 15 tahun ke atas ini setara dengan kelas delapan SLTP. Seperti halnya perkembangan angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah II - 31
juga
menunjukkan
perkembangan
yang
cukup
lambat.
Dibandingkan dengan daerah lain di DIY, relatif lebih rendahnya rata-rata lama sekolah penduduk di Kabupaten Gunungkidul menunjukkan prioritas meningkatkan akses penduduk untuk memperoleh pendidikan masih perlu perhatian serius di daerah ini. Lebih lanjut, jika dicermati ada perbedaan yang cukup signifikan angka partisipasi sekolah pada level SLTP dan SMA penduduk Kabupaten Gunungkidul dengan lainnya memberi petunjuk perlunya kesempatan yang lebih luas bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan SLTP dan SMA. c. Angka Partisipasi Kasar Indikator partisipasi sekolah yang lain adalah Angka Partisipasi Kasar (APK). Angka ini berguna untuk melihat
partisipasi
penduduk yang sedang mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. APK merupakan persentase jumlah penduduk
yang
sedang
bersekolah
pada
suatu
jenjang
pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. APK digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masingmasing jenjang pendidikan. Nilai APK suatu jenjang pendidikan bisa lebih dari 100 persen karena masih terdapat siswa yang berusia di luar batasan usia sekolah baik yang lebih tua maupun yang lebih muda.
II - 32
Tabel 2.14 Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut Jenis Kelamin dan Jenjang Sekolah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 dan 2011 TAHUN Jenjang 2010 2011 No. Pendidikan Laki- PeremLaki- PeremL+P L+P laki puan laki puan 1
SD
2
SLTP
3
SLTA
105,97 93,25
108,99 107,37 99,74 91,86
107,44 103,32
92,57 94,79
84,36
89,90
60,16 68,17 64,15 84,04 74,91 79,36 Sumber : Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Gunungkidul 2010-2011 Berdasarkan Tabel 2.13, pada tahun 2011 APK di Kabupaten Gunungkidul untuk tingkat pendidikan SD diatas 100 persen yaitu 103,32 persen. Ini berarti yang bersekolah di SD tidak hanya usia pendidikan SD (7-12 tahun) tapi juga usia di atas 12 tahun atau dibawah 7 tahun masih/sudah ada yang duduk di tingkat SD. Tapi ini tidak berarti bahwa usia 7-12 tahun sudah semua bersekolah, karena APK tidak dapat mencerminkan besaran anak usia 7- 12 tahun yang belum pernah bersekolah. Semakin tinggi tingkat pendidikan, APK laki-laki maupun perempuan semakin kecil persentasenya. Hal ini bisa diartikan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan semakin banyak anak yang berhenti dan tidak melanjutkan pendidikan dengan berbagai alasan. d. Angka Pendidikan Yang Ditamatkan Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) adalah pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat maka semakin tinggi kualitas SDM nya dan semakin tinggi tingkat kesejahteraannya Berdasarkan Susenas 2011, jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan penduduk usia 10 tahun ke atas di Kabupaten Gunungkidul terbesar adalah tamatan SD sederajat, yaitu sebesar 32,67 persen. Jenjang pendidikan tertinggi berikutnya adalah tamat SLTP sederajat 27,00 persen, tidak/belum punya ijasah II - 33
SD sederajat 21,63 persen, SLTA sederajat 15,15 persen dan paling sedikit tamatan perguruan tinggi yang hanya mencapai 3,55 persen. Tabel 2.15 Persentase Penduduk Usia 10 Tahun ke Atas menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Tahun 2007 - 2011 TAHUN No. Jenjang Pendidikan 2007 2008 2009 2010 2011 1
Tidak Punya
36,56
27,51
18,99
30,34
2
SD / Sederajat
31,93
35,68
62,97
31,12
3
SLTP / Sederajat
18,03
17,94
8,03
20,21
4
SLTA / Sederajat Diploma dan Perguruan Tinggi Jumlah
11,16
15,43
9,69
14,92
27,00 15,15
2,32
3,44
0,32
3,41
3,55
100,00 100,00 100,00 100,00
100,00
5
21,63 32,67
Sumber : Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Gunungkidul 2007- 2011
e. Angka Partisipasi Murni Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan persentase jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan. Bila APK digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan di suatu jenjang pendidikan tertentu tanpa melihat berapa usianya, maka APM mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu. Bila seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu, maka APM akan mencapai nilai 100. Secara umum, nilai APM akan selalu lebih rendah dari APK karena nilai APK mencakup anak diluar usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan.
II - 34
Tabel 2.16. Angka Partisipasi Murni (APM) menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2007 - 2011 Tahun No. Jenjang Pendidikan 2007 2008 2009 2010 2011 1
SD
92,56
4,81 98,62
2
SLTP
74,56
70,80
3
SMA
4,26
38,46
99,04
99,15
73,48
91,56
96,82
48,94
60,22
59,21
Sumber : Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Gunungkidul 2007 – 2011
Pada 2011 di Kabupaten Gunungkidul, APM pada jenjang SD sebesar 90,96 persen yang berarti bahwa ada sekitar 90,96 persen anak yang bersekolah di SD tepat waktu, sementara 9,04 persennya lagi mungkin sudah bersekolah di tingkat pendidikan yang lebih tinggi atau mungkin juga belum bersekolah. Perlu penelusuran lebih jauh lagi dari 9,04 persen anak usia 7-12 berapa yang betul-betul belum bersekolah, dan sejumlah ini yang menjadi sasaran dinas teknis untuk mendorong mereka masuk ke bangku sekolah SD. 2) Kesehatan
a. Angka Kematian Bayi Indikator ini dapat menunjukkan dimensi sosial dan kesehatan masyarakat dengan bertitik tolak pada pandangan bahwa penduduk yang rentan terhadap perubahan sosial ekonomi dan kualitas lingkungan adalah mereka yang berumur kurang dari satu tahun. Kualitas kehidupan bayi sangat tergantung dari kondisi sosial ekonomi
orang
tua
atau
orang
yang
mengasuh,
dengan
kecenderungan bahwa semakin baik kondisi sosial dan ekonomi orang tua, makin besar pula peluang seorang bayi memperoleh kualitas hidup lebih baik serta berumur panjang. Tabel 2.17 Angka Kematian Bayi Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 - 2011 TAHUN NO. INDIKATOR 2008 2009 2010 2011 1
Angka Kematian Bayi
6,36
4,62
7,00
14,16
Sumber : BPS Kabupaten Gunungkidul. II - 35
Angka kematian bayi (AKB) di Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2011 menurut data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul diperkirakan sebesar 14 bayi untuk setiap 1000 kelahiran hidup. Artinya bahwa dari 1000 anak yang terlahir dengan menunjukkan tanda-tanda kehidupan, 14 diantaranya meninggal sebelum genap berumur setahun. Angka kematian bayi selama beberapa tahun terakhir di Kabupaten Gunungkidul diperkirakan relatif menurun dengan jumlah kasus kematian bayi kurang dari 20 untuk setiap 1000 kelahiran hidup. Yang perlu dicatat bahwa upaya menurunkan angka kematian bayi memerlukan waktu yang relatif panjang serta kebijakan yang konsisten dengan keberpihakan terhadap kesehatan ibu dan anak. Dibandingkan dengan angka kematian bayi secara nasional tahun 2010 yang mencapai 34 kasus bayi meninggal setiap 1000 kelahiran hidup, pencapaian ini telah jauh lebih baik. Di masa mendatang
diperlukan
berbagai
terobosan
program
di
bidang
kesehatan untuk memperkecil AKB yang telah dicapai saat ini, khususnya pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak keluargakeluarga tak mampu, karena mereka memiliki keterbatasan dalam menyisihkan biaya untuk kesehatan bahkan ada keluarga yang sama sekali tidak mampu berobat jika mengalami keluhan kesehatan. Dalam kondisi ini, posisi Pemerintah dibutuhkan untuk menyusun skema pembiayaan kesehatan yang tidak hanya berorientasi pada mereka yang memiliki uang cukup, namun mereka yang tidak mampu
juga
memiliki
akses
terhadap
pelayanan
kesehatan.
Disamping itu, upaya untuk meningkatkan usia perkawinan pertama penduduk terutama wanita dan kesempatan untuk memperoleh pelayanan persalinan dari tenaga medis/paramedis juga perlu dilakukan oleh pemerintah untuk memperkecil angka kematian bayi. b. Angka Usia Harapan Hidup Indikator ini menunjukkan kondisi dan sistem pelayanan kesehatan masyarakat, karena mampu merepresentasikan output dari upaya pelayanan kesehatan secara komprehensif. Hal ini didasarkan pada suatu pandangan bahwa jika seseorang memiliki derajat kesehatan yang semakin baik maka yang bersangkutan akan berpeluang memiliki usia lebih panjang atau mempunyai angka harapan hidup II - 36
yang tinggi. Angka harapan hidup merupakan indikator yang cukup efektif untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat pada khususnya. Keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan di suatu wilayah akan disertai oleh peningkatan usia harapan hidup penduduknya, namun sebaliknya semakin rendah usia harapan hidup di suatu wilayah mencerminkan buruknya kualitas pembangunan kesehatan. Angka harapan hidup menggambarkan perkiraan rata-rata tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu.
NO.
Tabel 2.18 Usia Harapan Hidup Kabupaten Gunungkidul Tahun 2007- 2011 TAHUN Uraian 2007 2008 2009 2010 2011
1
Laki-laki
68,8
68,9 68,88
89,07
69,11
2
Perempuan
72,8
72,8 72,79
72,97
70,97
3
Rata-rata
70,8
70,8 70,79
70,97
71,01
Sumber : Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Gunungkidul. 2011
Usia harapan hidup penduduk Kabupaten Gunungkidul selama periode 2007-2011 menunjukkan tren yang semakin meningkat. Pada tahun 2007, usia harapan hidup penduduk mencapai 70,8 tahun, dan terus meningkat menjadi 71,01 tahun pada tahun 2011. Secara umum, angka ini menunjukkan usia rata-rata yang akan dijalani oleh seorang bayi yang dilahirkan hidup pada tahun 2011 adalah mencapai 71,01 tahun. Peningkatan
kesehatan penduduk.
Program perbaikan kualitas kesehatan penduduk terutama pada kelompok yang berpendapatan rendah selama beberapa tahun terakhir dilakukan melalui program Askeskin (asuransi kesehatan bagi keluarga miskin), jamkesmas dan jamkesos. Program intervensi ini diharapkan dapat menaikkan kualitas kesehatan penduduk secara umum dengan sasaran utama mereka yang memiliki daya beli rendah terhadap pelayanan kesehatan. Sebagai perbandingan, usia harapan hidup rata-rata secara nasional pada tahun 2011 sekitar 69,40 tahun, sedangkan di Provinsi DIY sekitar
73,27
tahun.
Dengan
demikian
seperti
tahun-tahun II - 37
sebelumnya,
rata-rata
angka
harapan
penduduk
Kabupaten
Gunungkidul masih berada di bawah rata-rata penduduk DIY, namun
jika
dibandingkan
dengan
rata-rata
Indonesia,
angka
harapan hidup kabupaten ini berada di atas rata-rata nasional. c. Balita Kurang Gizi dan Gizi Buruk Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul, kasus balita kurang gizi dan gizi buruk dapat dilihat pada tabel 2.18 di bawah ini
No
Tabel 2.19 Persentase Kasus Gizi Buruk dan Gizi Kurang Di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005– 2009 TAHUN STATUS GIZI
2005
2006
2007
2008
2009
1,17
0,81
0,71
1
Gizi Buruk
1,21
1,18
2
Gizi Kurang
12,95
13,55
12,69 12,18
11,88
Sumber : Pemantauan Status Gizi, Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul, 2010.
2.3.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga Bentuk wilayah atau fisografi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pola kehidupan sosial budaya pada masyarakat. Unsur sosial budaya merupakan salah satu instrumen penting dalam pembangunan, hal ini terkait perencanaan, sasaran, dan capaian target kinerja
pembangunan.
Karakteristik
sosial
budaya
masyarakat
Gunungkidul adalah masyarakat tradisional yang masih memegang teguh
budaya
luhur
warisan
nenek
moyang.
Sehingga
dalam
melaksanakan pembangunan, pemerintah berupaya untuk mengadopsi karakteristik sosial budaya agar dapat berimprovisasi dengan kultur masyarakat yang ada. Organisasi
kesenian
sebagai
budaya
yang
terus
dipupuk
dan
dilestarikan oleh masyarakat berjumlah 1.080 organisasi, dengan tokoh pemangku adat berjumlah 144 orang. Kesenian tradisional yang berkembang di Gunungkidul antara lain adalah: Wayang Orang/Kulit, Kethoprak, Reog (Jathilan Topeng), Campursari, dan Tayub. Kesenian tersebut banyak dipentaskan oleh masyarakat Gunungkidul pada perayaan bersih dusun atau dalam istilah setempat disebut “Rasulan” II - 38
sehingga turut berpengaruh pada pelestarian kesenian itu sendiri. Sedangkan jenis kesenian yang sudah mulai langka pementasannya antara lain Gejog Lesung dan kesenian Rinding Gumbeng yang terdapat di obyek wisata Gunung Gambar. Bidang Olahraga di Kabupaten Gunungkidul relatif berkembang pesat namun terkendala pembinaan terhadap atlet-atlet daerah agar bisa berperan ke pentas olahraga level nasional maupun internasional. Sarana olahraga di Gunungkidul terdapat beberapa gedung olahraga yang representatif dan 1 (satu) stadion sepak bola tingkat Kabupaten. Tabel 2.20 Jumlah Grup Kesenian dan Klub Olahraga Tahun 2005-2009 No
Capaian pembangunan
1.
Jumlah grup kesenian
2.
2005 2006 2007 2008 2009 2261
2563
2771
2821
2824
Jumlah gedung kesenian
1
1
1
1
1
3.
Jumlah klub olah raga
-
-
20
25
144
4.
Jumlah gedung olahraga
-
-
-
-
-
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunungkidul( ** diolah)
2.4.
Aspek Pelayanan Umum
2.4.1
Fokus Layanan Urusan Wajib
1) Urusan Pendidikan Pendidikan merupakan salah satu pilar penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, oleh karena itu pembangunan di bidang pendidikan
harus
mampu
menjamin
pemerataan
kesempatan
pendidikan minimal kesempatan untuk mengenyam pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun. Pemerataan tersebut juga harus diimbangi dengan usaha peningkatan mutu pendidik maupun sarana dan prasarana yang relevan dengan kondisi dan dinamika yang ada, untuk mewujudkan efisiensi dan efektivitas manajemen pendidikan. a. Jenjang SD/MI
II - 39
Tabel 2.21 Aspek Pelayanan Umum Urusan Pendidikan Jenjang SD/MI Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2012
No
Uraian
1
Jumlah SD Negeri/ Swasta
2
Jumlah MI Negeri/Swasta
3 5
Jumlah Siswa Negeri/Swasta Jumlah Siswa Negeri/Swasta Lulusan SD Negeri/Swasta
6
Lulusan MI Negeri/Swasta
7
2010
Tahun 2011
2012
488
485
486
75
76
76
SD
56.288
54.483
53.047
MI
5.440
5347
4.428
9.157
8.841
9.502
807
779
915
Ruang Kelas SD Negeri/Swasta
3.140
3.093
3.272
8
Ruang Kelas MI Negeri/Swasta
440
468
468
9
Jumlah Guru PNS SD Negeri/Swasta Jumlah Guru Non PNS SD Negeri/Swasta Jumlah Guru PNS MI Negeri/Swasta Jumlah Guru Non PNS MI Negeri/Swasta Rasio Siswa/Sekolah SD/MI
3.698
3.570
3.570
1.502
1.558
1.558
67
253
253
33
615
615
110
106
102
14 Rasio Siswa/Kelas SD/MI
17
16
16
15 Rasio Siswa/Guru SD/MI
12
12
12
16 Angka Putus Sekolah SD/MI
86
64
51
0,14
0,10
0,09
101,30 88,75
98,54 87,05
100,55 89,24
4
10 11 12 13
17 Persentase Angka Putus Sekolah SD/MI 18 APK SD/MI 19 APM SD/MI Sumber :
Profil Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul 2012
b. Jenjang SLTP Tabel 2.22 Aspek Pelayanan Umum Urusan Pendidikan Jenjang SLTP Kabupaten Gunungkidul 2010-2012 No 1 2 3 4 5 6 7
Uraian Jumlah SMP Negeri/ Swasta Jumlah MTs Negeri/Swasta Jumlah Siswa SMP Negeri/Swasta Jumlah Siswa MTs Negeri/Swasta Lulusan SMP Negeri/Swasta Lulusan MTs Negeri/Swasta Ruang Kelas SMP Negeri/Swasta
2010 107 29 26.929 4.597 8.572 1.283 890
Tahun 2011 107 29 29.13 6 4.861 7.023 1.359 845
2012 107 29 24.979 5.221 9.370 670 845 II - 40
No 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Uraian Ruang Kelas MTs Negeri/Swasta Jumlah Guru PNS SMP Negeri/Swasta Jumlah Guru Non PNS SMP Negeri/Swasta Jumlah Guru PNS MTsNegeri/Swasta Jumlah Guru Non PNS MTs Negeri/Swasta Rasio Siswa/Sekolah SMP/MTs Rasio Siswa/Kelas SMP/MTs Rasio Siswa/Guru SMP/MTs Persentase Angka Putus Sekolah SMP/MTs APK SMP/MTs APM SMP/MTs
Tahun 2010 2011 186 175 1.573 1.515
2012 175 1.515
811
830
830
240
231
231
308
335
335
231 30 16 0,26
221 28 14 0,31
222 29 10 0,11
117,70 77,5
113,2 7 73,8
98,99 74,39
Sumber : Profil Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul 2012
c. Jenjang SLTA Tabel 2.23 Aspek Pelayanan Umum Urusan Pendidikan Jenjang SLTA Kabupaten Gunungkidul 2010-2012 No
Uraian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Jumlah SMA Negeri/ Swasta Jumlah SMK Negeri/ Swasta Jumlah MA Negeri/Swasta Jumlah Siswa SMA Negeri/Swasta Jumlah Siswa SMK Negeri/SwastaSiswa Jumlah MA Negeri/Swasta Lulusan SMA Negeri/Swasta Lulusan SMK Negeri/Swasta Lulusan MA Negeri/Swasta Ruang Kelas SMA Negeri/Swasta Ruang Kelas SMK Negeri/Swasta Jumlah Guru PNS SMA Negeri/Swasta Jumlah Guru Non PNS SMA Negeri/Swasta Jumlah Guru PNS SMKNegeri/Swasta
14
2010 24 43 6 6.060 14.496 351 1.567 3.885 235 243 445 503 322
Tahun 2011 23 44 6 5.786 15.866 941 1.905 2.313 235 218 461 497 335
2012 23 44 6 5.420 16.153 1.074 2.000 4.843 164 218 461 497 335
626
633
633
II - 41
No 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Uraian Jumlah Guru Non PNS SMK Negeri/Swasta Jumlah Guru PNS MA Negeri/Swasta Jumlah Guru Non PNS MA Negeri/Swasta Rasio Siswa/Sekolah SMA/SMK/MA Rasio Siswa/Kelas SMA/SMK/MA Rasio Siswa/Guru SMA/SMK/MA Persentase Angka Putus Sekolah SMA/SMK/MA APK SMA/SMK/MA APM SMA/SMK/MA
2010 950
Tahun 2011 983
2012 983
53 106
61 94
61 94
299 26 9 0,67
311 27 8 0,92
310 31 8 0,59
68,49 49,82
68,18 50,93
79,09 56,26
Sumber : Profil Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul 2012
Tabel 2.24 Capaian Target Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012 No 1
2
Indikator
Nilai
Batas Waktu Nasional
Tersedianya satuan pendidikan dalam jarak yan terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD dan 6 km untuk SMP dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar SD tidak melebihi 32 orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia satu ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru serta papan tulis
100
2014
100
100
2014
100
Realisasi Tahun 2012
II - 42
No 3
Indikator
Di setiap SMP tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik 4 Di setiap SD dan SMP tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya, dan setiap SMP tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru. 5 Di setiap SD tersedia satu orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan enam orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus empat orang guru setiap satuan pendidikan 6 Di setiap SMP terdapat satu orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran. 7 Di setiap SD tersedia dua orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan dua orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik
Nilai
Batas Waktu Nasional
Realisasi Tahun 2012
100
2014
75
2014
SD 91,77 dan SMP 93,46
100
2014
67,38
100
2014
97
100
2014
100
100
II - 43
No 8
9
10
11
12
13
Indikator
Nilai
Batas Waktu Nasional
Di setiap SMP tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% dan 20%) Di setiap SMP tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masingmasing satu orang untuk mata pelajaran matematika, IPA, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris. Di Kabupaten semua kepala SD berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik. Di Kabupaten semua kepala SMP berkualifikasi akademik S-1 dan D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik. Di Kabupaten semua pengawas sekolah dan madrasah memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik. Pemerintah Kabupaten memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam
100
2014
100
100
2014
100
100
2014
54
100
2014
95,33
100
2014
100
100
2014
100
Realisasi Tahun 2012
II - 44
No
Indikator
Nilai
Batas Waktu Nasional
Realisasi Tahun 2012
100
2014
62,24
mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif. 14
Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama tiga jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan.
Sumber : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul
2) Urusan Kesehatan Pembangunan bidang kesehatan bertujuan meningkatkan derajat kesehatan penduduk yang ditandai dengan kemampuan yang lebih besar
untuk
melaksanakan
pola
hidup
sehat.
Untuk
itu,
terselenggaranya pelayanan kesehatan yang bersifat menyeluruh, merata dan terpadu serta dapat terjangkau oleh sebagian besar masyarakat menjadi sangat penting. Proses pembangunan kesehatan yang
baik
akan
ditandai
oleh
kemudahan
masyarakat
dalam
mengakses serta memperoleh layanan kesehatan serta meningkatnya kemampuan ekonomi untuk belanja kesehatan. Upaya pelayanan kesehatan dilakukan oleh pemerintah maupun swasta dimaksudkan untuk
menjangkau
masyarakat
yang
memerlukan
pelayanan
kesehatan. Pembangunan di bidang kesehatan bertujuan agar semua lapisan masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan dengan mudah, murah, dan merata. Dengan meningkatnya derajat kesehatan masyarakat diharapkan pula semakin meningkat pula tingkat kesejahteraan penduduk.
Pelayanan
pemerintah
dengan
kesehatan menambah
masyarakat fasilitas
diwujudkan
kesehatan
oleh
maupun
pelayanannya misalnya membangun sarana dan prasarana puskesmas dan menambah tenaga dokter maupun tenaga kesehatan lainnya.
II - 45
No. 1.
2. 3. 4. 5. 6. 7.
8. 9. 10. 11. 12.
Tabel 2.25 Jenis dan Jumlah Fasilitas Penunjang Kesehatan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 – 2012 Tahun Jenis Data 2010 2011 2012 Rumah Sakit 2 3 3 - Tipe B 1 1 1 Swasta) - Tipe D 1 1 Rumah Sakit 3 2 2 Bersalin Klinik Rawat Inap Medik Dasar 2 2 2 Klinik/Praktek 104 134 134 DokterPraktek Klinik 113 159 159 BidanPengobatan Swasta Balai 45 45 45 Puskesmas - Induk 29 30 30 - Pembantu 108 110 110 - Keliling 42 42 42 Posyandu 1.462 1.464 1.464 Polindes 29 31 31 Laboratorium 2 1 1 Swasta Optik 6 6 6 Farmasi/Apotek 16 19 19
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul
No. 1. 2. 3. 4.
5.
Tabel 2.26 Jumlah Tenaga Medis Kabupaten Gunungkidul 2010-2012 Tahun Jenis Data 2010 2011 2012 Dokter Umum 135 82 82 Dokter Spesialis 31 31 31 Dokter Gigi 44 42 39 Keperawatan - Sarjana Keperawatan 37 35 35 - DIII Perawat 298 114 114 - DIII Bidan 144 119 199 - Lulusan SPK 136 83 83 - Bidan 57 41 41 - D3/D4 Perawat Gigi 22 22 22 - SPRG/SPTG 18 15 15 Farmasi - Apoteker 18 18 18 - Ass. Apoteker 22 22 22 - S1. Farmasi 0 2 2 - DIII Farmasi 29 28 28 II - 46
No. 6.
7.
8. 9.
Jenis Data
Tahun 2011
2010
Gizi - S1/DIV Gizi - DIII Gizi - DI Gizi - SPAG Teknisi Medis - Analisa Lab - TEM & Rontgen - Fisioterapis Kesehatan Masyarakat - Sarjana Kesmas Sanitasi - DIII Sanitasi - DI Sanitasi
2012
3 35 1 -
1 25 1 4
1 25 1 4
61 15 3
34 1 3
34 1 3
58
33
33
36 6
30 6
30 6
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul
Tabel 2.27 Indikator Kinerja Bidang Kesehatan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011-2012 NO
Indikator
1
jumlah komplikasi kebidanan yang mendapat penanganan difinitif jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan Jumlah sasaran ibu bersalin Jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan Jumlah desa/kelurahan dengan Universal Child Immunization (UCI) Jumlah balita gizi buruk yang mendapat perawatan di sarana Yankes Jumlah seluruh balita gizi buruk Jumlah penderita TBC BTA + yang ditemukan dan diobati jumlah perkiraan penderita TBC BTA + Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP Jumlah penderita DBD yang
2 3 4 5 6
7 8 9 10 11
Tahun 2011 1.323
2012 1.890
1.942
1.906
9.712 8.700
8.414 8.390
144
144
262
242
262 141
242 145
465
465
49
78
49
78 II - 47
NO 12 13 14 15
Tahun
Indikator ditemukan Jumlah kunjungan pasien miskin di SarKes Strata I Jumlah seluruh pasien miskin di Kabupaten Jumlah kunjungan bayi memperoleh yankes sesuai standar jumlah seluruh bayi lahir hidup
2011
2012
299.181
328.232
340.635
340.635
8.683
7.969
8.684
8.374
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul
Tabel 2.28 Capaian Target Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012
No 1
Jenis Pelayanan Dasar Pelayanan Kesehatan Dasar
Indikator
Nilai
Batas Waktu Nasional
Realisasi Tahun 2012
1. Cakupan kunjungan ibu hamil K-4 2. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani 3. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan 4. Cakupan pelayanan ibu nifas 5. Cakupan neonates dengan komplikasi yang ditangani 6.Cakupan kunjungan bayi
95%
2015
93%
80%
2015
78%
95%
2015
88%
95%
2015
87%
80%
2010
70%
90%
2010
85%
II - 48
7. Cakupan desa/keluraha n Universal Child Immunization (UCI) 8.Cakupan pelayanan anak balita 9. Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia6-24 bulan keluarga miskin 10. Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan 11. Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat 12.Cakupan peserta KB aktif 13. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit a.Penemuan penderita AFP b.Penemuan penderita Peneumonia balita c.Penemuan dan penanganan
100%
2010
95%
90%
2015
86%
100%
2010
100%
100%
2010
100%
100%
2010
84%
70%
2010
81%
≥2
2010
Rate per 100.000 penduduk
100%
2010
7%
42%
100%
2010
II - 49
2
3
4
Pelayanan Kesehatan Rujukan
pasien baru TB BTA positif d.Penemuan dan penanganan penderita DBD e. Penanganan penderita diare 14. Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin 15. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin 16. Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di kabupaten 17. Cakupan desa/keluraha n mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam
Penyelidik an Epidemiolo gi dan Penanggul angan Kejadian Luar Biasa (KLB) Promosi 18.Cakupan Desa kesehatan Siaga Aktif dan pemberdaya
100%
2010
100%
2010
100%
2015
100% (12% mask in)
2015
100%
2015
100%
2015
80%
2015
100%
II - 50
an masyarakat 5
Penangana 19. Penemuan n kusta penderita dan HIV kusta baru (Case Detection Rate) 20.Penanganan ODHA
25%
-
100%
-
Merupaka n indikator tambahan melihat kasus di kabupaten Merupaka n indikator tambahan melihat kasus di kabupaten
3) Urusan Pekerjaan Umum a. Jalan dan jembatan Panjang jalan di Kabupaten Gunungkidul tahun 2012 sepanjang 1.007,75 km dengan perincian menurut kewenangannya adalah jalan negara 61,42 km, jalan provinsi sepanjang 260,33 km, jalan kabupaten 686,00 km. Kabupaten Gunungkidul dilalui oleh Jaringan Jalan Kolektor Primer sebagai Jalan Strategis dengan nama Jaringan Jalan Lintas Selatan (JJLS)
yang
pembangunan
direncanakan jalan
ini
mencapai
merupakan
panjang
sharing
81,092
anggaran
km,
antara
Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dengan persentase 90:10 untuk pengadaan tanah sedangkan fisik pembangunan konstruksi jalan dibangun oleh Pemerintah Pusat. Jaringan jalan kabupaten di Kabupaten Gunungkidul sudah mampu menjangkau seluruh wilayah, hanya saja tidak semua ruas jalan dalam kondisi baik. Bila terjadi cuaca ekstrim hujan terus menerus juga mempercepat proses kerusakan jalan tersebut. Panjang ruas jalan sekitar 686,00 km, dengan kondisi baik sekitar 431,81 km atau 62,95%, kondisi sedang sekitar 48,12 km atau 7.01%, kondisi kurang 206,07 km atau sekitar 30,04%. Jumlah jembatan di Kabupaten Gunungkidul sebanyak 172 buah dengan
panjang
keseluruhan
2.260
meter.
Sebanyak
87,79%
diantaranya dalam kondisi baik, selebihnya mengalami kerusakan II - 51
baik rusak ringan, sedang, hingga berat (kondisi kritis dan runtuh). Adapun data jalan berdasarkan tingkat kondisinya sebagaimana disajikan pada tabel sebagai berikut : Tabel 2.29 Kondisi Jalan di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2009-2012 TAHUN NO. URAIAN 2009 2010 2011 2012 1. Status Jalan Nasional 61,42 61,42 61,42 61,42 Propinsi 253,33 260,33 260,33 260,33 Kabupaten 686,00 686,00 686,00 686,00 Desa/Lokal 2. Kondisi Jalan Jalan Kabupaten 686,00 686,00 686,00 686,00 Baik 408,15 415,96 418,48 431,81 Sedang 114,85 164,77 48,50 48,12 Kurang 163,00 105,27 219,02 206,07 Jalan Propinsi Baik 230,00 166,55 166,57 166,57 Sedang 13,00 67,08 67,13 67,13 Kurang 10,00 27,16 33,86 33,86 Jalan Nasional Baik 56,11 56,11 56,11 56,11 Sedang Kurang 3. Kondisi Jalan Kabupaten Aspal (Penetrasi) 227,98 295,20 294,25 286,97 Hotmix / AC 291,41 299,50 335,95 343,25 Berbatu - Kerikil 458,14 326,38 55,80 53,08 Tanah 1,00 1,00 4. Kelas Jalan Kelas Jalan I Kelas Jalan II Kelas Jalan III 686,00 686,00 686,00 686,00 Kelas Jalan IV Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunungkidul
II - 52
b. Air bersih Kondisi Umum Air Tanah Dangkal, Air Tanah Sedang, dan Air Tanah Dalam di Kabupaten Gunungkidul adalah sebagai berikut: (1) Terdapat 1 (satu) daerah perkotaan yang kondisi air tanah dangkal dan air tanah sedang relatif baik (kualitas dan kuantitas), yaitu: Wonosari. (2) Dari jumlah IKK yang ada, 2 (dua) IKK yang kondisi umum air tanah dangkal dan air sedang relatif baik dan 10 (sepuluh) IKK yang kondisi umum air tanah dangkal dan air tanah sedangnya relatif tidak baik. Pada wilayah pelayanan perdesaan, ada 25
desa yang kondisi umum air tanah
dangkal dan air sedang relatif baik dan 25 desa yang kondisi umum air tanah dangkal dan air tanah sedangnya relatif tidak baik. (3) Secara umum di Kabupaten Gunungkidul kondisi air tanah dalam relatif baik kecuali pada musim penghujan. Sumber air bersih di Kabupaten Gunungkidul berasal dari air permukaan dan air bawah tanah. Khusus untuk sistem perpipaan, pasokan air bersih belum dapat menjangkau seluruh wilayah guna mencukupi kebutuhan air bersih dilakukan dengan beberapa hal di antaranya: (1) Pengembangan
dan
peningkatan
pelayanan
sistem
perpipaan. Bentuk pengembangan dan peningkatan sistem perpipaan ini dilakukan melalui pengembangan sistem Bribin dan Seropan serta pengembangan sistem interkoneksi BaronNgobaran. (2) Guna meningkatkan cakupan pelayanan air bersih sejak tahun 2004 telah dilakukan kerja sama pengembangan teknologi pengelolaan air sungai bawah tanah dengan Universitas
Karlsurhe,
Jerman
menggunakan
sistem
mikrohidro pada proyek Bribin II dan Seropan II. Pada tahun 2010 telah dioperasikan proyek Bribin II dengan kapasitas 80
liter/detik,
sementara
Seropan
II
dalam
tahap II - 53
perencanaan. Dengan sistem ini diharapkan akan terpenuhi air
baku
untuk
kebutuhan
air
air
bersih
lima
yang
kecamatan,
mampu
mencukupi
meliputi
Kecamatan
Semanu, Tepus, Ponjong, Rongkop dan Girisubo. Selain itu, Pemerintah dengan
Kabupaten
Japan
Gunungkidul
International
juga
Corporation
bekerjasama
Agency
(JICA),
Jepang untuk mengembangkan pengelolaan sungai bawah tanah Baron. Sistem ini nantinya merupakan interkoneksi Baron-Ngobaran,
dan
direncanakan
mampu
memasok
kebutuhan air bersih guna mencukupi kebutuhan air bersih terutama untuk wilayah-wilayah di Kecamatan Tanjungsari, Saptosari, Panggang, dan Paliyan. (3) Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Mandiri Guna
peningkatan
cakupan
pelayanan
air
bersih
di
Kabupaten Gunungkidul maka dilakukan pengembangan Sistem Pengelolaan Air Mandiri. Diarahkan pada 58 kawasan perkotaan/ibukota
kecamatan/perdesaan,
khususnya
masyarakat perkotaan rawan air minum, ibukota kecamatan rawan air minum/desa rawan air minum. (4) Pengembangan PAH (Penampungan Air Hujan) (5) Dropping air Dropping air dilakukan dalam kondisi darurat yang biasanya meliputi wilayah-wilayah kecamatan yang rawan air seperti Kecamatan Panggang, Kecamatan Purwosari, Kecamatan Patuk, Kecamatan Rongkop, Kecamatan Tepus, Kecamatan Tanjungsari, Kecamatan Gedangsari, Kecamatan Semanu, Kecamatan Paliyan, dan Kecamatan Saptosari. (6) Konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk daerah resapan dan daerah tangkapan air. c. Drainase Sistem drainase masih terpusat di Wonosari dan ibukotaibukota
kecamatan
di
Kabupaten
Gunungkidul.
Jaringan
drainase yang ada terdiri atas saluran-saluran alami dan buatan, baik yang masih terbuka maupun tertutup, baik yang belum diberi pasangan maupun yang sudah terbuat dari II - 54
pasangan batu/beton. Sebagian besar saluran drainase yang ada,
baik
saluran
terbuka
maupun
tertutup
mempunyai
sedimentasi berupa sampah/kotoran dan pasir/tanah yang cukup tinggi. Khusus untuk perkotaan Wonosari terdapat 3 (tiga) saluran terbuka berupa sungai yang cukup besar yaitu Sungai Kepek, Sungai Bansari, dan Sungai Besole. d. Sanitasi Buruknya kondisi air minum dan sanitasi masih menjadi permasalahan yang perlu mendapat perhatian.
Berdasarkan
data Dinas Kesehatan, kualitas air tercatat: kualitas baik 44,64% dan kurang baik sebesar 55,35% dari jumlah 112 sampel. Sedangkan pemenuhan air yang berasal dari Sumur Gali yang baik 26,15% sedangkan sumur gali dengan kualitas jelek 73,84%. Kondisi sanitasi untuk masyarakat juga belum optimal karena tingkat/cakupan pelayanan air limbah masuk kategori rendah dan tingkat/cakupan pelayanan persampahan masuk kategori cukup. Tabel 2.30 Capaian Target Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012 Jenis No Pelayanan Dasar Sumber Daya 1 Air Prioritas utama penyediaan air untuk kebutuhan
Batas Waktu Nasional
Realisasi Tahun 2012
Indikator
Nilai
Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada
100%
2014 (PDAM)
80
70%
2014 (Dinas PU)
60
II - 55
Jenis No Pelayanan Dasar 2 Jalan Jaringan Aksesbilitas
Mobilitas
Keselamatan
Ruas Kondisi Jalan
Kecepatan
3 Air Minum Cluster Pelayanan Sangat buruk Buruk Sedang Baik Sangat baik
Batas Waktu Nasional
Realisasi Tahun 2012
Indikator
Nilai
Tersedianya jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten/kota Tersedianya jalan yang memudahkan masyarakat perindividu melakukan perjalanan Tersedianya jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat
100%
2014 (Dinas PU)
90
100%
2014 (Dinas PU)
90
60%
2014 (Dinas PU)
50
Tersedianya jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman Tersedianya jalan yang menjamin perjalanan dapat dilakukan sesuai dengan kecepatan rencana
60%
2014 (Dinas PU)
50
60%
2014 (Dinas PU)
50
Tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan
40% 50% 70% 80% 100%
2014 (PDAM)
II - 56
No
Jenis Pelayanan Dasar
Indikator
Batas Waktu Nasional
Realisasi Tahun 2012
60%
2014 (Dinas PU)
50
5%
2014 (Dinas PU)
3
20%
2014 (Dinas PU)
14
70%
2014 (Dinas PU)
60
50%
2014 (Dinas PU)
60
10%
2014 (Dinas PU)
90
Nilai
perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/org/hari 4
Penyehatan Lingkungan Permukiman (Sanitasi Lingkungan dan Persampahan Air Limbah Permukiman
Pengelolaan Sampah
Drainase
Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan
Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai Tersedianya sistem air limbah skala komunitas/kawasa n/kota Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan Tersedianya sistem penanganan sampah di perkotaan Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun Berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan
II - 57
No 5
Jenis Pelayanan Dasar Penataan Bangunan dan Lingkungan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Harga Standar Bangunan Gedung Negara (HSBGN)
Batas Waktu Nasional
Realisasi Tahun 2012
Indikator
Nilai
Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan IMB di kabupaten/kota Tersedianyan pedoman Harga Standar Bangunan Gedung Negara di kabupaten/kota
100%
2014 (KPMPT)
96
100%
2014 (KPMPT)
100
100%
2014 (KPMPT)
96
100%
2014 (KPMPT)
96
Jasa 6 Konstruksi Izin Usaha Jasa Penerbitan IUJK Konstruksi dalam waktu 10 (IUJK) (sepuluh) hari kerja setelah persyaratan lengkap Sistem Tersedianya Sistem Informasi Jasa Informasi Jasa Konstruksi Konstruksi setiap tahun
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunungkidul
4) Urusan Perumahan Penyediaan perumahan di Kabupaten Gunungkidul masih didominasi oleh rumah milik sendiri karena masih luasnya areal permukiman yang ada di seluruh wilayah. Penyediaan jaringan /instalasi listrik maupun air PDAM dari tahun ketahunpun terus meningkat. Untuk mengetahui indikator perumahan tahun 2011 dan 2012 dan capaian target standar pelayanan minimal bidang perumahan rakyat Kabupaten Gunungkidul tahun 2012 dapat dilihat pada tabel 2.28 dan tabel 2.30 di bawah ini.
II - 58
Tabel 2.31 Indikator Perumahan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011 dan 2012 No. 1
2 3 4 5 6 7
URAIAN
TAHUN 2011
Status Kepemilikan a. Rumah Milik Sendiri 203.990 b. Rumah Dinas/Bebas sewa 138 Jumlah jaringan/instalasi PLN 138.944 Jumlah jaringan/instalasi PDAM 36.445 Luas Permukiman 28.737,80 Luas Permukiman Kumuh 1.174,64 Jumlah rumah tinggal layak huni 188.207 Jumlah bangunan berIMB 1.508
2012
SATUAN
204.561
unit
138
unit
140.681
Unit
229.083 28.665,96
unit Ha Ha
1.168,77 188.778 1.786
unit unit
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunungkidul
Tabel 2.32 Capaian Target Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Gunugkidul 2012
No 1
Jenis Pelayanan Dasar Rumah layak huni dan terjangkau
2 Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)
Indikator
Nilai
a Cakupan ketersediaan rumah layak huni b Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau a Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU
100
Batas Waktu Nasional 2009 - 2025
70
2009 - 2025
100%
2009 - 2025
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunungkidul
II - 59
5) Urusan Penataan Ruang Penataan ruang pada dasarnya merupakan kegiatan untuk mengatur ruang agar aktivitas kehidupan manusia dan lingkungan alam di sekitarnya berkembang secara harmonis dan lestari. Di sini terdapat dua hal pokok yang perlu mendapatkan perhatian secara serius, yaitu: Pertama, adanya tiga unsur penting dalam penataan ruang, yaitu: manusia beserta aktivitasnya, lingkungan alam sebagai tempat, dan pemanfaatan ruang oleh manusia di lingkungan alam tersebut. Kedua, proses pemanfaatan ruang haruslah bersifat terbuka, berkeadilan, memiliki perlindungan hukum dan mampu memenuhi kepentingan semua pihak (petaruh/stakeholder) secara terpadu dan berdayaguna serta serasi. Terkait dengan penataan ruang, Kabupaten Gunungkidul
telah
menyusun Perda Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010–2030. Dalam Perda tersebut
disebutkan
bahwa
tujuan
penataan
ruang
Kabupaten
Gunungkidul adalah mewujudkan wilayah Kabupaten Gunungkidul sebagai pusat pengembangan usaha yang bertumpu pada pertanian, perikanan, kehutanan dan sumberdaya lokal untuk mendukung destinasi wisata menuju masyarakat yang berdaya saing, maju, mandiri dan sejahtera. Dalam Perda tersebut dikemukakan bahwa kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah dilakukan melalui: a. kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang, b. kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang, c. kebijakan dan strategi pengembangan kawasan strategis. Terkait
dengan
berbagai
aktivitas
pembangunan
di
Kabupaten
Gunungkidul pada beberapa aspek penataan ruang yang perlu mendapatkan perhatian pada masa mendatang, yaitu kawasan lindung, kawasan ruang terbuka hijau, kawasan rawan bencana alam, kawasan budidaya, kawasan pariwisata. Pengaturan tersebut perlu dilakukan untuk mengendalikan kebutuhan masing-masing
kawasan
agar
tetap
sinkron
dengan
tetap
mengedepankan kepentingan masyarakat.
II - 60
No 1
2
3
4
Tabel 2.33 Capaian Target Standar Pelayanan Minimal Bidang Penataan Ruang Kabupaten Gunugkidul 2012 Batas Realisas Jenis Pelayanan Indikator Nilai Waktu i Tahun Dasar Nasional 2012 Informasi Penataan Tersedianya informasi 100% 2014 96 Ruang mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital Pelibatan Peran Terlaksananya 100% 2014 96 Masyarakat Dalam penjaringan aspirasi Proses Penyusunan masyarakat melalui RTR forum konsultasi publik yang memenuhi syarat inklusif dalam proses penyusunan RTR dan program pemanfaatan ruang, yang dilakukan minimal 2 (dua) kali setiap disusunnya RTR dan program pemanfaatan ruang. Izin Pemanfaatan Terlayani masyarakat 100% 2014 96 Ruang dalam pengurusan (kab/kot izin pemanfaatan a) ruang sesuai dengan Peraturan Daerah tentang RTR wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya Pelayanan Terlaksananya 100% 2014 96 Pengaduan tindakan awal (kab/kot Pelanggaran Tata terhadap pengaduan a dan Ruang masyarakat tentang kecamat pelanggaran di bidang an) penataan ruang, (Dinas dalam waktu 5 (lima) Cipta hari kerja. Karya) II - 61
5
Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik
Tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan
25%
2014
23
Sumber : Bappeda dan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunungkidul
6) Urusan Perencanaan Pembangunan Penyelarasan secara terpadu dokumen perencanaan pembangunan nasional yaitu RPJM Nasional 2010–2014, RPJMD Daerah Istimewa Yogyakarta 2012-2017 dengan RPJMD Kabupaten Gunungkidul 2010 2014
untuk
menyelesaikan
permasalahan
dan
isu
strategis
sebagaimana diamanatkan Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang No. 32 tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undangundang No. 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, perlu semakin ditingkatkan. Pelaksanaan perencanaan tahunan RPJMD dijabarkan dalam RKPD yang merupakan implementasi target tahunan RPJMD yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati setiap tahunnya. Ketersediaan dokumen perencanaan tersebut dapat dilihat pada tabel 2.32 Tabel 2.34 Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 – 2012 No
Indikator
1
Tersedianya dokumen RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA Tersedianya dokumen RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA Tersedianya dokumen RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD (%)
2
3
4
2010
Tahun 2011
2012
ada
ada
ada
ada
ada
ada
ada
ada
ada
100
100
100
Sumber : Bappeda Gunungkidul
II - 62
7) Urusan Perhubungan Kondisi perhubungan dan
transportasi secara umum masih kurang.
Hal ini dapat dilihat masih terbatasnya pelayanan transportasi umum baik yang dilakukan oleh swasta maupun pemerintah (perintis). Lesunya industri transportasi penumpang di Kabupaten Gunungkidul juga disebabkan semakin beralihnya calon penumpang ke moda transportasi sepeda motor yang lebih fleksibel dalam jangkauan maupun kemudahan dalam kepemilikan. Masih banyak wilayah di Kabupaten
Gunungkidul
yang
belum
terlayani
angkutan
umum
terutama wilayah utara yaitu Kecamatan Gedangsari dikarenakan kendala sarana jalan dan kondisi geografis. Oleh karena itu sejak Tahun
2011
Pemerintah
Daerah
Kabupaten
Gunungkidul
telah
mengoperasionalkan mobil bus perintis di Kecamatan Gedangsari. Dilihat dari sisi transportasi darat jumlah bus antar kota antar provinsi (AKAP) sebanyak 446 buah, AKDP sebanyak 764 buah dan angkot sebanyak 40 buah. Sebagai upaya peningkatan pelayanan bidang transportasi maka pada tahun 2007 dimulai Pembangunan Terminal Tipe A, dengan pendanaan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten yang sudah beroperasi pada akhir tahun 2012. Selain itu juga akan dibangun Terminal Tipe C di Semin dan di Panggang yang pelaksanaannya sudah dalam tahap pembebasan tanah, demikian pula dengan pembangunan Terminal di Ponjong dan Rongkop dalam tahap studi kelayakan. Tabel 2.35 Indikator Urusan Perhubungan Kabupaten Gunungkidul Tahun 20102012 Tahun No Jenis Data Satuan 2010 2011 2012 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Kendaraan wajib uji Kendaraan yang diuji Kendaraan yang numpang uji Kendaraan mutasi masuk Kendaraan tidak lulus uji Pelanggaran PERDA Perhubungan (sidang PN) Terminal
5.311 5.681 5.288 6.854 151 236 172 125 254 344 24
6.090 5.848 214 227 457 30 3
Kendaraan Kendaraan Kendaraan Kendaraan Kendaraan Kasus
II - 63
• Kelas A • Kelas B • Kelas C Sarana Transportasi • Bus (AKAP) • Bus (AKDP) • Bus Perkotaan • Angkutan Perdesaan • Angkutan perintis perdesaan
8.
1 166 112 40 425 -
1 446 767 40 426 1
1 323 764 40 427 1
Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit
Sumber : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kabupaten Gunungkidul
Tabel 2.36 Capaian Target Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Kabupaten Gunugkidul 2012
No 1
Jenis Pelayanan Dasar Angkutan jalan a. Jaringan pelayanan angkutan jalan
b.
Jaringan prasarana angkutan jalan
Indikator
Nilai
Batas Waktu Nasional
Realisasi Tahun 2012
1 Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan 2 Tersedianya angkutan jalan umum yang melayani jaringan trayek yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah tesedia jaringan jalan kabupaten 1 Tesedianya halte yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek
75
2014
70
60
2014
3
100
2014
86,36
II - 64
Jenis Pelayanan Dasar
No
c.
Fasilitas perlengkap an jalan
d.
Pelayanan pengujian kendaraan bermotor
e.
Sumber Daya Manusia
Indikator
Nilai
2 Tersedianya terminal angkutan penumpang yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardill) dan penerangan jalan umum (PJU) Tersedianya unit pengujian bermotor bagi kabupaten yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4000 kendaraan wajib uji 1 Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang terminal pada kabupaten yang telah memiliki terminal 2 Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang Pengujian Kendaraan Bermotor di kabupaten yang telah melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor 3 Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang MRLL, Evaluasi Andalalin,
40
Batas Waktu Nasional 2014
Realisasi Tahun 2012 12,5
60
2014
92,5
60
2014
100
50
2014
74
100
2014
80
100
2014
57
II - 65
Jenis Pelayanan Dasar
No
Indikator
Nilai
Batas Waktu Nasional
Realisasi Tahun 2012
100
2014
60
100
2014
50
60
2014
Tidak ada
100
2014
Tidak ada
pengelolaan parkir pada kabupaten
f.
4 Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada setiap perusahaan angkutan umum Keselamata Terpenuhinya n Angkutan standar keselamatan Penyeberan bagi angkutan umum gan yang melayani trayek di dalam kabupaten
2 a.
Jaringan pelayanan angkutan penyeberan gan
1 Tersedianya kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas dalam kabupaten yang telah ditetapkan lintas penyeberangan dalam kabupaten 2 Tersedianya kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas dalam kabupaten untuk menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah ditetapkan lintas penyeberangan dalam kabupaten
II - 66
No
Jenis Pelayanan Dasar b. Jaringan prasarana angkutan penyeberan gan
c.
keselamata n
d.
Sumber Daya Manusia (SDM)
Indikator Tersedianya pelabuhan penyeberangan pada kabupaten yang memiliki pelayanan angkutan penyeberangan yang beroperasi pada lintas penyeberangan dalam kabupaten pada wilayah yang memiliki alur pelayaran Terpenuhinya standar keselamatan kapal penyeberangan dengan ukuran di bawah 7 GT dan kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas penyeberangan dalam kabupaten Tersedianya Sumber Daya Manusia yang mempunyai kompetensi sebagai awak kapal penyeberangan dengan ukuran di bawah 7 GT atau yang beroperasi di lintas penyeberangan dalam kabupaten
60
Batas Waktu Nasional 2014
Realisasi Tahun 2012 Tidak ada
100
2014
Tidak ada
50
2014
Tidak ada
Nilai
II - 67
No 4
Jenis Pelayanan Dasar Angkutan laut a. Jaringan pelayanan angkutan laut
b.
Jaringan prasarana angkutan laut
Indikator
Nilai
Batas Waktu Nasional
1 Tersedianya kapal laut yang beroperasi pada lintas dalam kabupaten pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan 2 Tersedianya kapal laut yang beroperasi pada lintas atau trayek dalam kabupaten untuk menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan ada alternatif angkutan jalan
90
2014
Tidak ada
100
2014
Tidak ada
60
2014
Tidak ada
Tersedianya dermaga pada setiap ibukota kecamatan dalam kabupaten untuk melayani kapal laut yang beroperasi pada trayek dalam kabupaten pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif jalan.
Realisasi Tahun 2012
II - 68
No
Jenis Pelayanan Dasar c. keselamatan
d.
Sumber Daya Manusia
Indikator Terpenuhinya standar keselamatan kapal dengan ukuran di bawah 7 GT yang beroperasi pada lintas dalam kabupaten Terpenuhinya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai kompetensi sebagai awak kapal laut dengan ukuran di bawah 7 GT
100
Batas Waktu Nasional 2014
Realisasi Tahun 2012 Tidak ada
100
2014
Tidak ada
Nilai
Sumber : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kabupaten Gunungkidul
8) Urusan Lingkungan Hidup Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun mengancam kelangsungan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguhsungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan. Untuk dapat mewujudkan hal tersebut maka upaya peningkatan pengetahuan dan penyadaran para pemangku kepentingan, melalui berbagai metode dan media yang efektif perlu terus dilaksanakan. Untuk mengetahui indikator dan capaian target standar pelayanan minimal bidang lingkungan hidup dapat di lihat pada tabel di bawah ini
II - 69
Tabel 2.37 Indikator Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2012 Tahun No Jenis Data 2009 2010 2011 1 Jumlah Kasus Pencemaran 1). Tanah 3 1 2). Air 1 2 3). Udara 4 9 11 4). Laut 1 2 Plasma Nutfah Dilindungi 1). Hewan 25 25 25 2). Tumbuhan 3 3 3 3 Plasma Nutfah Terancam Punah 1). Hewan 25 25 25 2). Tumbuhan 11 11 11 Plasma Nutfah Endemik 1). Hewan 202 202 202 2). Tumbuhan 162 162 162 Jumlah Kawasan Lindung 4 (Ha) 1). Cagar Alam 182,40 182,40 182,40 2). Hutan Lindung 590,35 590,35 590,35 3). Suaka Marga Satwa 434,60 434,60 434,60 4). Hutan Pendidikan 625,00 625,00 625,00 Sumber : Kantor Pengendalian DampakLingkungan Kabupaten Gunungkidul
Tabel 2.38 Capaian Target Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Kabupaten Gunugkidul 2012 Nilai Batas Realisasi Jenis Pelayanan No Indikator Pencapaian Waktu Tahun Dasar (%) Nasional 2012 1 Pelayanan Prosentase usaha 100 2013 50 Pencegahan dan/atau kegiatan pencemaran air yang diawasi yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air
II - 70
2
Pelayanan Pencegahan Pencemaran Udara dari Sumber Tidak Bergerak
3
Pelayanan informasi status kerusakan tanah dan/atau lahan untuk Produksi Biomassa
4
Pelayanan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat Akibat Adanya Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup
Prosentase usaha dan/atau kegiatan yang diawasi yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak Prosentase luasan lahan untuk produksi biomassa yang telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakan tanahnya
100
2013
90
100
2013
72,22
100
2013
83,33
Sumber : Kantor Pengendalian DampakLingkungan Kabupaten Gunungkidul
9) Urusan Pertanahan Urusan pertanahan dilaksanakan untuk meningkatkan penataan dan tercapainya perumusan kebijakan dalam urusan pertanahan. Jumlah tanah bersertifikat di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2009-2011 dapat dilihat pada tabel 2.37 di bawah ini :
II - 71
Tabel 2.39 Jumlah Tanah Yang Bersertifikat di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2009-2011 No 1
Uraian Jumlah Tanah yang bersertifikat(bangunan/ gudang) a. Hak Milik Jumlah Luas b. Hak Guna Bangunan Jumlah Luas c. Hak Pakai
2
Jumlah Luas Jumlah Tanah yang bersertifikat(tanah pertanian/perkebunan/ ladang) a. Hak Milik
Jumlah
Luas
Tahun 2009
2010
235.899 15.856,99
243.744
2011
Satuan
168.712 18.645,88
Bidang Ha
26.678,29 527 32,98
528 34,36
721 46,92
Bidang Ha
4.528 1.723,58
4.664 1.743,49
4.748 1 .774,89
Bidang Ha
241.693
249.736
87.091
Bidang
17.618,42
8.464,27
9.926,41
Ha
Sumber : Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul
10) Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Pelayanan bidang kependudukan dan pencatatan sipil menjadi salah satu sasaran utama dalam pembangunan. Keberadaan penduduk yang merupakan salah satu modal utama pembangunan perlu mendapatkan perhatian agar penerapan adminsitrasi kependudukan berjalan sesuai dengan amanat undang-undang yang berlaku. Penerapan sistem informasi administrasi kependudukan seperti yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Pendudukan dan Pencatatan Sipil serta Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP Berbasis NIK Secara Nasional, memerlukan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan di bidang kependudukan dan catatan sipil II - 72
yang baik antara Pemerintah Pusat, Provinsi dengan Kabupaten/Kota. Implementasi sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) on line perlu mendapatkan dukungan dengan peningkatan kapasitas SDM dalam rangka pengoperasiannya termasuk pelatihan pemeliharaan peralatan jaringan SIAK on line. Menurut catatan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, jumlah penduduk Kabupaten Gunungkidul tahun 2012 mencapai angka
855.229
orang
dengan
komposisi
penduduk
perempuan
sebanyak 432.059 orang dan 423.170 orang penduduk laki-laki. Tabel.2.40 Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Status Pendidikan Kepala Keluarga di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2012
No
Jenis Data
1.
Jumlah Penduduk
Satuan
2010
2011
2012
797.610
850.230
855.229
Orang
Laki-laki
395.619
421.312
423.170
Orang
Laki-laki (%)
49,60
49,55
49,48
%
Perempuan Perempuan (%)
401.991 50,40
428.918 50,45
432.059 50,52
Orang %
223.423
248.317
254.015
KK
Tidak/belum Tamat sekolah SD/Sederajat
47.111
47.086
47.747
KK
80.293
94.315
97.860
KK
14.186
13.362
12.305
KK
d.
Tidak Tamat SD/Sederajat Tamat SLTP
42.111
45.691
46.912
KK
e.
Tamat SLTA
30.202
37.523
39.761
KK
f.
Tamat D1/D2
3.504
2.670
2.477
KK
g.
Tamat D3
1.496
1.846
1.916
KK
h.
Tamat D4/Strata 1
4.084
5.219
5.503
KK
i.
Tamat S2
347
482
499
KK
j
Tamat S3
89
123
115
KK
a. b. 2.
Tahun
Status Pendidikan Kepala Keluarga a. b. c.
Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkdul
II - 73
Pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Gunungkidul yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil antara lain : pelayanan KTP, KK, Akta kelahiran, akta perkawinan dan perceraian, serta akta kematian. Kepemilikan e-KTP pada tahun 2012 436.936 atau 64,93% dari 672.890 penduduk yang wajib KTP. 11) Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sesuai dengan amanat Inpres Nomor 9 Tahun 2000 Pengarusutamaan
Gender
dalam
pembangunan
tentang
Nasional
dan
Permendagri Nomor 67 Tahun Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, maka pembangunan di Kabupaten Gunungkidul juga harus memperhatikan kebijakan pengarusutamaan gender. Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan perspektif gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan. Pelaksanaan integrasi PUG ke dalam siklus perencanaan dan penganggaran daerah diharapkan
dapat
mendorong
pengalokasian
sumber
daya
pembangunan menjadi lebih efektif, dapat dipertanggungjawabkan, dan adil dalam memberikan manfaat pembangunan bagi seluruh penduduk Gunungkidul, baik perempuan maupun laki-laki. Sesuai dengan kebijakan nasional, maka upaya penting yang menjadi fokus pengarusutamaan gender adalah : (1) peningkatan
kualitas
hidup
dan
peran
perempuan
dalam
pembangunan; (2) perlindungan perempuan terhadap berbagai tindak kekerasan; dan (3) peningkatan kapasitas kelembagaan PUG dan pemberdayaan perempuan. Pelaksanaan PUG harus terefleksikan dalam proses penyusunan kebijakan yang menjadi acuan perencanaan dan penganggaran untuk menjamin program dan kegiatan yang dibuat oleh seluruh lembaga pemerintah
menjadi
responsif
gender.
Perencanaan
dan II - 74
Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) merupakan perencanaan yang disusun dengan mempertimbangkan empat aspek yaitu: akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang dilakukan secara setara antara perempuan
dan
laki-laki.
penganggaran harus
Dengan
demikian
perencanaan
dan
mempertimbangkan aspirasi, kebutuhan dan
permasalahan pihak perempuan dan laki-laki, baik dalam proses penyusunan maupun dalam pelaksanaan kegiatan.
a. Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Tabel 2.41 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008-2012 TAHUN No. URAIAN 2008 2009 2010 2011 2012 1 Golongan I 396 480 477 468 459 Laki-laki 371 434 423 415 404 Perempuan 25 46 54 53 55 2 Golongan II 2.892 3.027 3.120 2.774 2.721 Laki-laki 1.495 1.572 1.577 1.416 1.375 Perempuan 1.397 1.455 1.543 1.358 1.346 3 Golongan III 4.949 5.039 4.907 4.286 4.209 Laki-laki 3.021 3.033 2.914 2.482 2.370 Perempuan 1.928 2.006 1.993 1.804 1.839 4 Golongan IV 3.578 3.580 3.655 3.892 3.749 Laki-laki 2.223 2.223 2.250 2.349 2.244 Perempuan 1.355 1.357 1.405 1.543 1.505 Sumber : Badan Kepepegawaian Daerah Kabupaten Gunungkidul
No 1
2
Tabel 2.42 Jumlah Pejabat Struktural Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008-2012 TAHUN Jabatan 2008 2009 2010 2011 2012 Eselon I a). IA Laki-laki Perempuan b). IB Laki-laki Perempuan Eselon II 19 21 22 25 21 a). IIA 1 1 1 1 II - 75
No
3
4
5
Jabatan Laki-laki Perempuan b). IIB Laki-laki Perempuan Eselon III a). IIIA Laki-laki Perempuan b). IIIB Laki-laki Perempuan Eselon IV a). IVA Laki-laki Perempuan b). IVB Laki-laki Perempuan Eselon V a). VA Laki-laki Perempuan
2008 1 18 18 106 106 97 9 384 375 292 83 9 8 1 60 60 45 15
2009 1 20 19 1 145 61 56 5 84 74 10 510 398 300 98 112 87 25 61 61 46 15
TAHUN 2010 1 21 20 1 142 57 52 5 85 74 11 505 391 293 98 114 89 25 65 65 48 17
2011 25 23 2 144 59 53 6 85 72 13 517 404 300 104 113 83 30 63 63 50 13
2012 1 20 18 2 137 57 52 5 80 64 16 503 394 288 106 109 80 29 57 57 44 13
Sumber : Badan Kepepegawaian Daerah Kabupaten Gunungkidul
Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah pejabat perempuan di lembaga pemerintah masih sangat rendah. Bahkan semakin tinggi tingkat Eselon, semakin sedikit perempuan yang menjadi pejabat. Hal ini menunjukkan masih sangat rendahnya partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan di lembaga pemerintah. b. Partisipasi Perempuan di Lembaga Legislatif Tabel 2.43 Jumlah Anggota DPRD Gunungkidul Menurut Komisi dan Jenis Kelamin Tahun 2009-2012 TAHUN No URAIAN 2009 2010 2011 2012 1 Komisi A 10 10 10 10 Laki-laki 8 8 8 8 Perempuan 2 2 2 2 II - 76
2
Komisi B Laki-laki Perempuan Komisi C Laki-laki Perempuan Komisi D Laki-laki Perempuan
3
4
9 7 2 12 11 1 10 9 1
9 7 2 12 11 1 10 9 1
9 7 2 12 11 1 10 9 1
9 7 2 12 11 1 10 9 1
Sumber : Sekretariat DPRD Gunungkidul
c. Kekerasan Terhadap Perempuan Kekerasan
terhadap
perempuan
bukanlah
hal
yang
baru.
Timbulnya berbagai macam bentuk kekerasan terhadap perempuan disebabkan
oleh
ketidaksetaraan
kekuatan
yang
ada
dalam
masyarakat. Bentuk-bentuk kejahatan yang dapat dikategorikan sebagai
kekerasan
perkosaan,
terhadap
kekerasan
dalam
perempuan rumah
antara
tangga
lain
atau
adalah
kekerasan
domestik dan pelecehan seksual. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Forum Penanganan Korban Kekerasan terhadap Perempuan (FPK2PA) menunjukkan bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak terus bertambah jumlahnya yang dapat dilihat pada Tabel di bawah ini : Tabel 2.44 Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Kabupaten Gunungkidul Tahun 2009-2011 Tahun No Jenis Kekerasan 2009 2010 2011 1 Fisik : - Perempuan 7 7 11 - Anak 1 2 1 - Laki-laki 1 2 Psikis : - Perempuan 1 4 - Anak 3 11 - Laki-laki 2 3 Seks : - Perempuan 7 10 7 - Anak 14 15 27 - Laki-laki II - 77
4
Penelantaran : - Perempuan - Anak - Laki-laki
-
4 2 -
Sumber : Forum Penanganan Korban Kekerasan Terhadap dan Anak
3 -
Perempuan
Tabel 2.45 Capaian Target Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012
No
Jenis Pelayanan Dasar
1
Penanganan pengaduan/lapo ran korban kekerasan terhadap perempuan dan anak
2
Pelayanan kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan
Indikator 1. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu. 2. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan
Nilai %
Batas Waktu Nasional
Realisasi Tahun 2012
100
2014
100
100
2014
45
II - 78
No
3
4
Jenis Pelayanan Dasar
Indikator
PPT/PKT di Rumah Sakit Rehabilitasi 3. Cakupan sosial bagi layanan perempuan dan rehabilitasi anak korban sosial yang kekerasan diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu. 4. Cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu. Penegakan dan 5. Cakupan bantuan hukum penegakan bagi perempuan hukum dari dan anak korban tingkat kekerasan penyidikan sampai dengan putusan
Nilai %
Batas Waktu Nasional
Realisasi Tahun 2012
75
2014
-
75
2014
-
80
2014
-
II - 79
No
5
Jenis Pelayanan Dasar
Indikator
pengadilan atas kasuskasus kekerasan terhadap perempuan dan anak 6. Cakupan perempuan dan akan korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum Pemulangan dan 7. Cakupan reintegrasi sosial layanan bagi perempuan pemulangan dan anak korban bagi kekerasan perempuan dan anak korban kekerasan 8. Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan
Nilai %
Batas Waktu Nasional
Realisasi Tahun 2012
50
2014
-
50
2014
5
100
2014
25
Sumber : Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Gunungkidul
12) Urusan Keluarga Berencana Keluarga Sejahtera Permasalahan
yang
masih
dihadapi
dalam
pelaksanaan
Urusan
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera antara lain adalah sulitnya regenerasi
kader
dan
keterbatasan
petugas
penyuluh
Keluarga
Berencana serta berbagai masalah terkait kesehatan reproduksi. II - 80
Program
Keluarga
Berencana
dikatakan
berhasil
apabila
angka
kepesertaan KB Mandiri tinggi, kepesertaan KB Pria tinggi, dan unmet need yang rendah. Tabel 2.46 Indikator Keluarga Berencana Keluarga Sejahtera Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2012 TAHUN No. URAIAN 2009 2010 1 Tempat Pelayanan KB a. Klinik KB Pemerintah 38 38 b. Klinik KB Swasta 8 8 c. Dokter Praktek Swasta 22 33 d. Bidan Praktek Swasta 89 136 2 Hasil Pelayanan Peserta KB Baru a. Klinik KB Pemerintah 5.497 605 b. Klinik KB Swasta 2.724 95 c. Dokter Praktek Swasta 26 d. Bidan Praktek Swasta 460 Metode Kontrasepsi Peserta KB 3 Baru a. IUD 1.351 1.133 b. MOP 68 59 c. MOW 123 77 d. Implant 1.409 1.666 e. Suntikan 7.247 4.955 f. PIL 828 388 g. Kondom 457 473 Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul
2011 38 10 33 136 6.170 1.102 329 4.655
1.595 195 78 2.118 6.614 869 798
Tabel 2.47 Jumlah Peserta KB Aktif, Pasangan Usia Subur, Wanita Usia Subur dan Unmet Need Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2011 TAHUN No URAIAN 2010 2011 1 Peserta KB Aktif 110.883 98.493 2
Jumlah Subur
Pasangan
Usia 136.087 125.619
3
Jumlah Wanita Usia Subur
188.730 177.887
4
Unmet Need
9,18
8,85
Sumber : Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Gunungkidul II - 81
Tabel 2.48 Capaian Target Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012 Batas Realisasi Jenis Nilai Waktu Tahun No Pelayanan Indikator (%) Nasion 2012 Dasar al (%) 1 Komunikasi 1. Cakupan 100 2014 223 Informasi dan Pasangan Usia Edukasi Subur yang Keluarga isterinya Berencana dan dibawah 20 Keluarga tahun 3,5% Sejahtera (KIE 2. Cakupan 100 2014 125 KB dan KS) sasaran Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB aktif 65% 3. Cakupan 100 2014 60 Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need) 5% 4. Cakupan 100 2014 125 Anggota Bina Keluarga Balita (8KB) ber-KB 70% 5. Cakupan PUS 100 2014 105 Peserta KB Anggota Msaha Peningkatari Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB 87%
II - 82
No
Jenis Pelayanan Dasar
Indikator
Nilai (%)
Batas Waktu Nasion al 2014
Realisasi Tahun 2012 (%) 70
6. Ratio Petugas 100 Lapangan Keluarga Berencana/Peny uluh Keluarga Berencana (PLKB/PKB) Petugas di setiap 2 (dua) Desa/Kelurahan 7. Ratio Pembantu 100 2014 100 Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) 1 (satu) petugas di setiap Desa/Kelurahan 2 Penyediaan Cakupan 100 2014 100 Alat dan obat penyediaan alat Kontrasepsi dan obat Kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat 30% setiap tahun 3 Penyediaan Cakupan 100 2014 100 Informasi Data penyediaan Mikro informasi data mikro keluarga disetiap Desa/Kelurahan 100% setiap tahun Sumber : Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Gunungkidul
II - 83
13) Urusan Sosial Usaha pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat meliputi berbagai bidang. Di bidang sosial, pemerintah dan lembaga swasta
melakukan
mendirikan
panti
aktifitas-aktifitas asuhan
bagi
sosial
di
anak-anak
antaranya
telantar,
dengan
memberikan
santunan kepada korban bencana alam, dan memberikan kursus keterampilan bagi penduduk usia produktif yang masih menganggur maupun kepada penduduk yang mengalami cacat fisik agar dapat meningkatkan kesejahteraannya. Permasalahan sosial di Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2010 – 2012 masih menunjukkan angka yang tinggi, khususnya pada masalah sosial penyandang cacat, lanjut usia terlantar,
anak terlantar dan
wanita rawan sosial ekonomi, Dari data permasalahan yang ditangani oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gunungkidul diperlukan fokus dan prioritas
dalam
penanganan
masalah
sosial
serta
prioritas
penganggaran.
12
Tabel 2.49 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 - 2012 TAHUN Uraian 2010 2011 2012 Anak Balita Terlantar 872 622 609 Anak Terlantar 9.236 7.873 8.404 Anak Nakal 71 52 63 Anak Jalanan 80 57 61 Wanita rawan sosial 4.298 3.268 3.817 Korban Tindak Kekerasan 2.813 2.314 2.139 Lanjut Usia Terlantar 11.565 12.564 15.422 Penyandang cacat 10.697 9.905 9.274 Tuna Susila 7 7 18 Pengemis 36 29 36 Gelandangan 13 5 9 Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis 915 896 953
13 14 15 16
Pekerja Migran Bermasalah Korban Bencana Alam Korban Bencana Sosial Orang Dengan HIV/AIDS
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
376 65 4 -
338 51 6 39
323 182 9 61
Sumber : Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gunungkidul
II - 84
Tabel 2.50 Capaian Target Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012 No 1
2
Jenis Pelayanan Dasar
Indikator
Pelaksanaan program/kegiatan bidang sosial : a. pemberian 1 Prosentase (%) bantuan sosial PMKS skala bagi penyandang kabupaten masalah yang kesejahteraan memperoleh sosial skala bantuan untuk kabupaten pemenuhan kebutuhan dasar b. Pelaksanaan 2 Prosentase (%) kegiatan PMKS skala pemberdayaan kabupaten sosial skala yang kabupaten menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya. Penyediaan sarana dan prasarana sosial : a. Penyediaan 3 Prosentase (%) sarana panti sosial prasarana panti skala sosial skala kabupaten kabupaten yang menyediakan sarana
Nilai
Batas Waktu Nasional
Realisa si Tahun 2012
80
2015
77,27
80
2015
82,83
80
2015
100
II - 85
No
Jenis Pelayanan Dasar
Nilai
Batas Waktu Nasional
Realisa si Tahun 2012
4 Prosentase (%) Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial
60
2015
100
5 Prosentase (%) korban bencana skala kabupaten dalam 1 (satu) tahun yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat 6 Prosentase (%) korban bencana skala kabupaten yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat
80
2015
100
100
2015
83,33
Indikator prasarana pelayanan kesejahteraan sosial
b. Penyediaan sarana prasarana pelayanan luar panti skala kabupaten
3
Penanggulangan korban bencana a. Bantuan sosial bagi korban bencana skala kabupaten
b.
Evakuasi korban bencana skala kabupaten
II - 86
No
Jenis Pelayanan Dasar
Indikator
Nilai
Batas Waktu Nasional
Realisa si Tahun 2012
40
2015
2
lengkap dalam 1 (satu) tahun 4
Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial. a. Penyelenggaraa n jaminan sosial skala kabupaten/kot a
7 Prosentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial dalam 1 (satu) tahun.
Sumber : Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gunungkidul
14) Urusan Ketenagakerjaan Tingkat pertumbuhan angkatan kerja yang cepat dan pertumbuhan lapangan
kerja
pengangguran
yang
di
relatif
suatu
lambat
daerah.
menyebabkan
Pengangguran
di
masalah Kabupaten
Gunungkidul masih menjadi menjadi masalah yang perlu diselesaikan. Dalam pembahasan ini penduduk usia kerja (tenaga kerja) didefinisikan sebagai penduduk yang berumur 15 tahun ke atas. Penduduk Usia Kerja terdiri dari Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja. Mereka yang termasuk dalam Angkatan Kerja adalah penduduk yang bekerja atau yang sedang mencari pekerjaan, sedangkan Bukan Angkatan Kerja adalah
mereka
yang
bersekolah,
mengurus
rumahtangga
atau
melakukan kegiatan lainnya.
II - 87
Tabel 2.51 Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2007-2011 TAHUN No Uraian 2007 2008 2009 2010 2011 1 Penduduk Usia Kerja 565.409 578.348 581.532 528.441 529.629 (15 Th ke Atas) 2 Angkatan Kerja 412.889 432.845 432.794 387.840 366.033 a. Bekerja 396.671 418.601 415.756 372.189 358.807 b. Pengangguran 16.218 14.244 17.038 15.651 7.226 Terbuka 3 Tingkat Partisipasi 73,02 74,84 74,42 73,39 69,11 Angkatan Kerja/TPAK (%) 4 Tingkat Pengangguran 3,93 3,29 3,94 4,04 1,97 Terbuka(%) 5 Bekerja Kurang dari 35 33,27 30,73 21,22 36,80 42,65 Jam Seminggu (%) 6 Bekerja Menurut Lapangan Usaha (%) a. Pertanian 64,89 63,36 61,87 64,44 49,22 b. Industri Pengolahan 3,01 3,60 3,38 4,27 8,42 c. Perdagangan, Hotel dan 12,33 12,56 12,30 12,91 18,24 Restoran d. Jasa-Jasa 7,30 6,74 10,06 9,94 13,04 e. Lainnya 12,46 13,74 12,39 8,44 11,09 7 Bekerja Menurut Status (%) a. Berusaha Sendiri 7,07 7,06 6,48 7,10 11,01 b. Berusaha Buruh 38,31 36,07 39,10 37,32 30,52 Tidak Tetap c. Berusaha Buruh Tetap 0,55 1,95 1,15 2,15 2,48 d. 22,45 23,45 24,21 20,42 30,78 Buruh/Karyawan/Pegawai e. Pekerja Tidak Dibayar 31,62 31,47 29,06 33,00 25,21 Sumber : BPS Kabupaten Gunungkidul dan Dinsosnakertrans Kabupaten Gunungkidul, data diolah.
Penduduk usia kerja dari tahun 2007-2011 selalu mengalami kenaikan, namun pada tahun 2011 jumlahnya 529.629 orang atau naik 0,22% dibanding dengan tahun 2010. Walaupun selama kurun waktu tahun 2009-2010 mengalami penurunan, sektor pertanian merupakan sektor yang menyerap tenaga kerja paling banyak, yang pada tahun 2011 mengalami penurunan mencapai 49,22%. Tingkat II - 88
pengangguran terbuka pada tahun 2011 sebesar 1,97% turun dari tahun 2010 yang mencapai 4,04%. Persentase Penduduk Berumur 15 tahun ke atas yang bekerja kurang 35 jam seminggu pada tahun
2011 sebesar 42,65%, sedangkan
penduduk yang berkerja menurut status berusaha sendiri (11,01%), berusaha dengan buruh tidak tetap (30,52%), berusaha dengan buruh tetap (2,48%), buruh / karyawan / pegawai (30,78%), pekerja tidak dibayar (25,21%). Berdasarkan data ini menggambarkan bahwa status pekerja di Gunungkidul yang berusaha sendiri tanpa bantuan orang lain atau mandiri naik sehingga ada peluang usaha yang dijalankan sendiri tanpa pekerja, akan tetapi pekerja yang berusaha dengan buruh tidak tetap sebesar 30,52% dan
pekerja yang tidak dibayar
jumlahnya relatif lebih besar mencapai 25,21%. Untuk
mengkaji
dinamika
permasalahan
ketenagakerjaan
adalah dengan mempelajari jumlah Pencari Kerja Pendaftar Baru dan Tingkat Pendidikan yang tercatat di Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Gunungkidul. Untuk melihat dinamika ketenagakerjaan di Gunungkidul tahun 2007-2011 seperti pada tabel berikut: Tabel 2.52 Jumlah Pencari Kerja Pendaftar Baru dan Tingkat Pendidikan di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2007-2011 TAHUN 2007 2008 2009 2010 2011 2012
SD ke SLTP D1 – SMU SMK S1/S2 Lainnya Total Bawahsederajat D3 127 47 45 64 10 23
377 1.130 1.163 634 350 1.954 2.206 1.482 212 750 1.525 671 186 912 1.581 521 189 677 1.579 147 306 783 1.765 232
941 2.180 1.209 982 103 535
422 102 73 168 132 196
4.794 8.321 4.485 4.414 2.837 3.840
Sumber: BPS Gunungkidul, Gunungkidul dalam Angka 2012
Berdasarkan tabel di atas pencari kerja yang terdaftar didominasi oleh lulusan SMK yang pada tahun 2012 mencapai 1.765, sedangkan pada tahun 2011 mencapai 1.579. Jumlah pencari kerja pada tahun 2011 II - 89
sebanyak 2.837 orang, sedangkan tahun 2012 sebesar 3.840 orang. Jumlah
pencari
Gunungkidul
kerja
yang
disebabkan
masih
karena
relatif
tinggi
keterbatasan
di
Kabupaten
keahlian
atau
keterampilan calon tenaga kerja dan keterbatasan kesempatan kerja.
No 1
2
3
4
Tabel 2.53 Capaian Target Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012 Jenis Batas Realisasi Pelayanan Indikator Nilai Waktu Tahun Dasar Nasional 2012 Pelayanan Besaran tenaga 75% 2016 58,18 Pelatihan kerja yang Kerja mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi Besaran tenaga 60% 2016 32 kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat Besaran tenaga 60% 2016 46,97 kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan Pelayanan Besaran 70% 2016 24,86 penempatan pencari kerja tenaga kerja yang terdaftar yang ditempatkan Pelayanan Besaran kasus 50% 2016 100 penyelesaian yang perselisihan diselesaikan hubungan dengan industrial Perjanjian Bersama (PB) Pelayanan Besaran 50% 2016 32,5 kepesertaan pekerja/ buruh Jamsostek yang menjadi peserta prog. Jamsostek II - 90
5
Pelayanan Pengawasan Ketenagakerja an
Besaran pemeriksaan Perusahaan Besaran Pengujian peralatan di perusahaan
45%
2016
20
50%
2016
1,9
Sumber : Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gunungkidul
15) Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Sampai saat ini koperasi yang terdaftar di Gunungkidul berjumlah 260 koperasi dengan jumlah anggota
tercatat 73.231 orang dan jumlah
pengurus tercatat 1.115 orang,
yang 40% diantaranya mengalami
stagnan dari indikator terselenggaranya RAT. Adapun data jumlah koperasi yang rutin menjalankan Rapat Anggota Tahunan (RAT) adalah sebagai berikut : Tabel 2.54 Data Koperasi yang Melaksanakan RAT Tahun 2011 dan 2012 No
Jenis Koperasi
Jumlah Koperasi 2011
1
KPRI
2
KOPABRI
3
Koperasi dengan RAT
2012
2011
2012
51
51
50
50
2
2
2
2
KOPKAR
12
12
6
5
4
KUD
16
16
14
14
5
Koperasi Tani
46
46
17
18
6
Koperasi Ternak
6
6
3
2
7
Koperasi Perikanan
1
1
-
-
8
Koperasi Pondok Pesantren
11
11
3
3
9
Koperasi BMT / KJKS
20
20
15
12
4
4
1
1
17
17
11
14
10
Koperasi Pasar
11
Koperasi Simpan Pinjam
12
Koperasi Pensiunan
6
6
4
4
13
Koperasi Industri Kerajinan
6
6
3
5
II - 91
No
Jenis Koperasi
14
Koperasi Serba Usaha
15
Koperasi Angkutan Darat
16
Koperasi Wanita
17 18
Jumlah Koperasi
Koperasi dengan RAT
47
52
18
17
1
1
-
-
11
11
6
8
Koperasi Pemuda
1
1
-
-
Koperasi Sekunder
2
2
1
1
260
265
154
159
JUMLAH
Sumber : Dinas PerindagkopESDM Kabupaten Gunungkidul,
Pembinaan dan pendampingan berkelanjutan diharapkan semakin meningkatkan kinerja serta perputaran uang di koperasi binaan sehingga
dapat
berperan
aktif
sebagai
penggerak
ekonomi
riil
masyarakat Kabupaten Gunungkidul. 16) Urusan Penanaman Modal Dalam rangka mengoptimalkan potensi perekonomian daerah, maka Kabupaten Gunungkidul masih memerlukan penanaman modal baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA). Dengan keanekaragaman sumber daya yang ada di Kabupaten Gunungkidul,
Pemerintah
Kabupaten
Gunungkidul
menawarkan
kepada para investor untuk menanamkan modalnya di Gunungkidul. Dalam hal ini untuk mengeksplorasi dan memanfaatkan potensi yang ada untuk kesejahteraan masyarakat dan pemilik modal. Jenis dan jumlah izin yang dilayani oleh Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu selama tahun 2009-2012 dapat dilihat pada tabel 2.55 berikut ini :
II - 92
Tabel 2.55 Jenis dan Jumlah Izin yang Dilayani Oleh Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008-2012 Tahun No Jenis Izin 2009 2010 2011 2012 A Izin/Pelayanan 1. Izin prinsip 2. HO/Izin Gangguan 575 587 543 533 3. SIUP 301 259 300 293 SIUP Mikro SIUP Kecil 262 234 269 245 SIUP Menengah 28 11 19 29 SIUP Besar 11 14 12 19 4 TDP 231 274 322 304 5 TDI 54 31 32 41 6 Izin Usaha Industri (IUI) 1 4 7 Penggantian IUI 8 Izin Perluasan Industri (IPI) Izin Penelitian (Pendataan dan 9 Penelitian) 374 444 575 595 10 IUJK 208 28 63 92 11 Formulir IUJK 106 30 69 12 Izin Pemasangan Reklame 152 142 126 76 13 IMB 406 285 476 299 14 Izin Lokasi 4 2 2 B 1 2 3 4 5 6 7
Izin Trayek Trayek Tetap Trayek tak Tetap Operasi Angkutan Kartu Pengawasan Dispensasi Angkutan Angkutan Beaya Administrasi Denda R Izin Trayek
C 1 2 3 4
Izin Kesehatan Izin Praktek Dokter Umum Izin Praktek Dokter Gigi Izin Praktek Dokter Spesialis Izin Praktek Bidan Izin Praktek Perawat D3 (Asuhan Keperawatan) Izin Praktek Bersama Dokter Umum
5 6
48 35 18 3.826 3.594 61 43 -
25
24
3.364 35 -
661 8 -
26 2 3 23
65 4 4 92
37 3 9 19
70 11 20 41
1
29
46
82
1
-
-
II - 93
29
Izin Praktek Bersama Dokter Spesialis Izin Praktek Bersama Dokter Umum dan Spesialis Izin Praktek Bersama Dokter Gigi Izin Praktek Bersama Dokter Umum, Spesialis dan Gigi Izin Praktek Radiografer Izin Praktek Perawat Gigi Izin Praktek Terapis Wicara Izin Praktek Akupuntur Izin Praktek Batra Izin Praktik Bersama Bidan Izin Praktik Bersama Perawat Izin Pendirian Rumah Bersalin Klinik Rawat Inap Medik Dasar Izin Pendirian Rumah Sakit Tipe D Izin Pendirian Rumah Sakit Tipe C Izin Pendirian Rumah Sakit Tipe B Izin Pendirian Rumah Sakit Tipe A Izin Pendirian Apotek Izin Balai Pengobatan Izin Praktek Fisioterapi Izin Pendirian Toko Obat Izin Pendirian Optik Izin Pendirian laporatoriun Klinik
D
Izin Pertambangan (Bahan Galian Gol. C)
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
E 1. 2. 3.
Izin Usaha Pariwisata Izin Usaha Jasa Pariwisata Izin Usaha Sarana Pariwisata Izin Usaha Obyek dan Daya Tarik Wisata
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
1
-
1
2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7 4
9 5
6
1
3
3
-
1
-
-
-
-
-
-
-
42
-
-
-
-
2 8 -
1 -
17
16 -
Sumber : Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Gunungkidul
II - 94
Tabel 2.56 Capaian Target Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012 Jenis Batas Realisasi No Pelayanan Indikator Nilai Waktu Tahun Dasar Nasional 2012 1 Kebijakan Tersedianya 1 2014 100 penanaman informasi peluang Sektor modal usaha sektor / /th bidang usaha unggulan 2 Kerjasama Terselenggaranya 1 2014 0 penanaman fasilitasi kemitraan Kali/ta modal antara UMKMK hun tingkat kabupaten dengan pengusaha tingkat provinsi/nasional 3 Promosi Terselenggaranya 1 2014 100 penanaman promosi peluang kali/ta modal penanaman modal hun kabupaten 4 Pelayanan Prosentase 100% 2014 40 penanaman terselenggaranya modal pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal melalui PTSP PDKM 5 Pengendalian Terselenggaranya 1 2014 100 pelaksanaan bimbingan kali/ta penanaman pelaksanaan hun modal kegiatan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha 1 (satu) kali dalam setahun 6 Pengelolaan Terimplementasiny 100% 2014 0 data dan a Sistem system Pelayanan informasi Informasi dan penanaman Perizinan Investasi II - 95
7
modal
Secara Elektronik (SPIPISE)
Penyerbarluas an, pendidikan, dan pelatihan penanaman modal
Terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha
1 kali/ta hun
2014
100
Sumber : Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Gunungkidul
17) Urusan Kebudayaan Masyarakat Kabupaten Gunungkidul secara umum menggunakan bahasa lokal (bahasa jawa) dalam berkomunikasi, sementara bahasa nasional (bahasa Indonesia) secara resmi dipakai dalam lingkungan formal (kantor, pendidikan, fasilitas umum, dan lain-lain). Di pedesaan wilayah Kabupaten Gunungkidul masih memegang teguh adat istiadat dan tradisi yang mewarnai kehidupan masyarakat. Pada proses
kehidupan
pada
saat
kelahiran,
kematian,
pernikahan,
perpindahan tempat tinggal, hari-hari besar agama dan peringatan terbentuknya suatu kawasan masih dilakukan upacara-upacara adat dan tradisi. Perayaan bersih dusun atau dalam istilah setempat disebut “Rasulan” merupakan salah satu tradisi masyarakat Gunungkidul yang sampai saat ini masih dilestarikan dan turut berpengaruh pada pelestarian
kesenian
tradisional.
Kesenian
tradisional
yang
berkembang di Gunungkidul antara lain adalah: Wayang Orang/Kulit, Kethoprak, Reog (Jathilan Topeng), Campursari, dan Tayub banyak dipentaskan oleh masyarakat Gunungkidul pada perayaan bersih dusun tersebut. Organisasi
kesenian
sebagai
budaya
yang
terus
dipupuk
dan
dilestarikan oleh masyarakat berjumlah 1.080 organisasi, dengan tokoh pemangku adat berjumlah 144 orang. Sementara itu desa budaya yang dikembangkan
oleh
pemerintah
untuk
menunjang
kesejahteraan
masyarakat sebanyak 10 desa budaya, cagar budaya yang dimiliki sebanyak 5 buah serta benda cagar budaya sejumlah 692 buah yang tersebar di wilayah Kabupaten Gunungkidul.
II - 96
Untuk
mengetahui
perkembangan
kebudayaan
di
Kabupaten
Gunungkidul tahun 2008-2012 dapat dilihat pada Tabel 2.55 berikut ini. Tabel 2.57 Indikator Kebudayaan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008-2012 No.
Tahun
Jenis Data
2008
2009
2010
2011
2012
1 Jumlah Suku/Etnis
1
1
1
1
1
2 Jumlah Bahasa Lokal Jumlah Kawasan Cagar 3 Budaya Jumlah Organisasi 4 Kesenian Jumlah 5 Tokoh/Pemangku Adat 6 Jumlah Museum
1
1
1
1
1
2
2
5
5
5
7 Jumlah Desa Budaya Jumlah Benda Cagar 8 Budaya
1.060 1.080 1.080 1.080 1.828 144 1
144 1
144 1
144 1
144 1
10
10
10
10
10
378
378
378
378
692
Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gunungkidul
Tabel 2.58 Capaian Target Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012 No 1 1
Jenis Pelayanan Dasar 2 Perlindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan bidang Kesenian
Indikator
1) 2)
3) 4)
2
Sarana dan Prasarana
3 Cakupan Kajian Seni Cakupan Fasilitasi Seni Cakupan Gelar Seni Cakupan Misi Kesenian
5) Cakupan Sumber Daya Manusia Kesenian
Nilai (%)
Batas Realisasi Waktu Tahun Nasional 2012 (%)
4 50
5 2014
6 20
50
2014
14
75
2014
50
100
2014
100
25
2014
12,5
II - 97
1
2
4
5
6
100
2014
50
34
2014
50
3
6) Cakupan Tempat 7) Cakupan Organisasi
Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gunungkidul
18) Urusan Kepemudaan dan Olahraga Pelaksanaan urusan kepemudaan dan keolahragaan di Kabupaten Gunungkidul didukung oleh beberapa program yaitu pengembangan dan
keserasian
kepemudaan,
kebijakan
pemuda,
peningkatan
peran
serta
peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan
kecakapan, pembinaan dan pemasyarakatan olahraga serta program peningkatan sarana dan prasarana olahraga. Pembinaan terhadap generasi muda dilakukan dengan melakukan fasililtasi/pembinaan organisas kepemudaan, pendidikan dan pelatihan dasar
kepemimpinan,
pengembangan
jiwa
kewirausahan
dan
kemandirian bagi pemuda. Tabel 2.59 Jumlah Karang Taruna di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2009-2012 Kriteria Tahun Tumbuh Berkembang Maju Percontohan Jumlah 2009 47 38 43 0 144 2010 0 102 42 0 144 2011 0 102 42 0 144 2012 0 101 43 0 144 Sumber : Gunungkidul Dalam Angka 2010-2012 Untuk bidang olahraga pembinaan dilakukan dengan mengidentifikasi potensi
dan
bakat
bidang
olahraga
baik
bagi
pelajar
maupun
masyarakat luas melalui proses seleksi, pembinaan dan kompetisikompetisi olahraga di tingkat kabupaten yang akan dipersiapkan untuk menghadapi kompetisi tingkat provinsi, regional maupun nasional. Pembangunan dan pembinaan olahraga harus didukung dengan kesiapan tenaga pelatih, sarana dan prasarana, serta fasilitas lain yang mengikuti perkembangan teknologi informasi. II - 98
19) Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk mewujudkan kondisi kehidupan masyarakat yang berwawasan kebangsaan, mempunyai kemauan dan kemampuan untuk bernegara serta mengerti dan mau untuk menggunakan hak politiknya. Berkenaan dengan hal tersebut, pemerintah Kabupaten Gunungkidul melalui Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik melakukan fasilitasi/pembinaan terhadap organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan. Tabel. 2.60 Jumlah Partai Politik, Jumlah Pemilih, Tingkat Partisipasi Pemilih, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Kegiatan Pembinaan Politik di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2009-2012
No.
Uraian
1 Partai Politik a. Jumlah Parpol di daerah b. Jumlah parpol peserta pemilu 2 Jumlah Pemilih a. Laki-laki b. Perempuan Tingkat Partisipasi 3 pemilih a. Laki-laki b. Perempuan Jumlah LSM terdaftar 4 dan aktif Jumlah Ormas terdaftar 5 dan aktif Jumlah kegiatan pembinaan politik di 6 daerah
2009
Tahun 2010 2011
2012
Satuan
38
38
38
38
buah
38
38
38
38
buah
284.301 283.648 283.648 283.648 300.879 299.266 299.266 299.266
orang orang
214.409 195.997 132.477 132.477 226.562 222.229 150.427 150.427
orang orang
36
38
44
50
buah
51
54
114
118
buah
3
3
3
4
Kegiatan
Sumber : Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul
II - 99
20) Urusan
Otonomi
Daerah,
Pemerintahan
Umum,
Administrasi
Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Pemerintahan daerah adalah pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan daerah yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan daerah yaitu Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dalam menjalankan roda pemerintahan Pemerintah Daerah memiliki fungsi ganda yaitu sebagai penyelenggara pemerintahan sekaligus sebagai penyelenggara utama dalam pembangunan di daerah. Sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah berperan utama mengatur tatanan kehidupan bermasyarakat di daerah dalam kerangka regulasi, sedangkan sebagai penyelenggara utama dalam pembangunan daerah berperan sebagai pelaksana dan sebagai penanggungjawab utama dalam keseluruhan proses pembangunan yang dilaksanakan di daerah yaitu dalam kerangka investasi dan penyediaan barang serta pelayanan publik. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam era persaingan global yang menuntut efisiensi dan akurasi, pelayanan birokrasi yang cepat, murah dan berorientasi pada kebutuhan serta kepuasan klien sudah menjadi kebutuhan umum.
Peningkatan pelayanan tersebut
merupakan konsekwensi Penyelenggaraan desentralisasi sebagai salah satu asas mendasar dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah
mensyaratkan
pembagian
urusan
pemerintahan
antara
pemerintah dengan pemerintahan daerah. Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah, telah ditentukan urusan pemerintahan mana yang
menjadi
pemerintahan
kewenangan yang
menjadi
mutlak
Pemerintah
kewenangan
dan
urusan
pemerintahan
daerah
provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/kota. Urusan
pemerintahan
sepenuhnya
menjadi
terdiri
dari
kewenangan
urusan
pemerintahan
pemerintah
dan
yang
urusan
pemerintahan yang dikelola secara bersama antar tingkatan dan susunan
pemerintahan atau konkuren. Urusan pemerintahan yang
sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah adalah urusan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, moneter dan fiskal II - 100
nasional, yustisi, dan agama. Urusan pemerintahan yang dapat dikelola secara bersama antar tingkatan dan susunan pemerintahan atau konkuren
adalah
urusan-urusan
pemerintahan
selain
urusan
pemerintahan yang sepenuhnya menjadi urusan Pemerintah, sehingga dalam setiap bidang urusan pemerintahan yang bersifat konkuren senantiasa
terdapat
bagian
urusan
yang
menjadi
kewenangan
pemerintah, pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota. Urusan yang menjadi kewenangan daerah terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang terkait dengan pelayanan dasar (basic services) bagi masyarakat, seperti pendidikan dasar, kesehatan, lingkungan hidup, perhubungan, kependudukan dan sebagainya. Penyelenggaraan urusan wajib harus berpedoman kepada standar pelayanan minimal (SPM) yang ditetapkan Pemerintah dan dilaksanakan secara bertahap. Urusan pemerintahan yang bersifat pilihan adalah urusan pemerintahan yang diprioritaskan oleh pemerintahan daerah untuk diselenggarakan yang terkait
dengan
upaya
pengembangan
potensi
unggulan
(core
competence) yang menjadi kekhususan daerah. Mendasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Pemerintah Daerah, maka Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dinyatakan tidak
berlaku
Gunungkidul
lagi. harus
Konsekuensinya, menindaklanjuti
Pemerintah dengan
Kabupaten
menata
kembali
kelembagaan perangkat daerah yang sudah terbentuk. Pada tahun 2008 telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 tahun 2008 tentang Kelembagaan Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007. Ada 26 urusan pemerintahan
wajib
dan
8
urusan
pilihan
di
Kabupaten
Gunungkidul.Urusan pemerintahan daerah tersebut harus diwadahi dalam kelembagaan perangkat daerah. Seiring dengan upaya peningkatan pelayanan pada masyarakat dan kebutuhan daerah akan wadah kelembagaan yang mampu menampung aspirasi dan pemenuhan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan
II - 101
daerah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat sebagaimana diatur dalam Peraturan perundang-undangan di bidang kelembagaan dipandang perlu mengatur kembali pembentukan, susunan organisasi, kedudukan, dan tugas Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 19 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah,
maka
Struktur
Organisasi
Sekretariat
Daerah
Kabupaten Gunungkidul menjadi sebagai berikut: 1.
Sekretaris Daerah.
2.
Asisten
Pemerintahan
dan
Kesejahteraan
Rakyat,
yang
membawahi: a. Bagian Administrasi Pemerintahan Umum. b. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat. c. Bagian Administrasi Pemerintahan Desa. 3.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan, yang membawahi : a. Bagian Administrasi Sumber Daya Alam. b. Bagian Administrasi Pembangunan.
4.
Asisten Administrasi Umum, yang membawahi : a. Bagian Umum. b. Bagian Hubungan Masyarakat, dan Protokol. c. Bagian Hukum. d. Bagian Organisasi.
5.
Staf Ahli, yang terdiri dari : a. Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik. b. Staf Ahli Bidang Pemerintahan. c. Staf Ahli Bidang Pembangunan. d. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia. e. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan.
6.
Kelompok Jabatan Fungsional.
II - 102
Sedangkan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 19 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dengan struktur organisasi sebagai berikut: 1.
Sekretaris DPRD.
2.
Bagian Tata Usaha.
3.
Bagian Perencanaan dan Keuangan.
4.
Bagian Risalah dan Perundang-undangan.
5.
Bagian Persidangan dan Protokol.
6.
Kelompok Jabatan Fungsional.
Dinas-dinas Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun
2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Dinas-Dinas Daerah, yaitu : 1.
Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga.
2.
Dinas Kesehatan.
3.
Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura.
4.
Dinas Peternakan.
5.
Dinas Kelautan dan Perikanan.
6.
Dinas Kehutanan dan Perkebunan.
7.
Dinas Pekerjaan Umum.
8.
Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi.
9.
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Energi, dan Sumber Daya Mineral.
10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 11. Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika. 12. Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan. 13. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah. Lembaga Teknis Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, II - 103
Kedudukan, dan Tugas Lembaga Teknis Daerah, adalah sebagai berikut: 1.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
2.
Badan Kepegawaian Daerah.
3.
Inspektorat Daerah.
4.
Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana.
5.
Kantor Kesatuan Bangsa, dan Politik.
6.
Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan.
7.
Kantor Pengelolaan Pasar.
8.
Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan.
9.
Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah.
10. Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu. 11. Satuan Polisi Pamong Praja. Pemerintah
Daerah
mempunyai
kewajiban
melindungi
warga
masyarakat dari bencana dalam bentuk penanggulangan bencana secara cepat dan tepat, adil, merata, efektif dan efisien, serta harus dilaksanakan secara terencana, terarah, terpadu, dan menyeluruh, sehingga
Pemerintah
Daerah
Kabupaten
Gunungkidul
perlu
membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang mana sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 22 Tahun 2011 tentang pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). BPBD dipimpin oleh seorang Kepala badan yang secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
II - 104
Tabel 2.61 Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Gunungkidul Sebagai Pelaksana Urusan Pemerintahan Daerah
NO
1
URUSAN PEMERINTAH AN Urusan Wajib (W): Pendidikan
SKPD PELAKSANA TAHUN 2011 S/D SEKARANG
SKPD PELAKSANA TAHUN 2009 S/D TAHUN 2011
SKPD PELAKSANA SEBELUM TAHUN 2009
Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga - Dinas Kesehatan - RSUD
Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga - Dinas Kesehatan - RSUD
Dinas Pendidikan
Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan
Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan
2000 : Dinas Kesehatan; RSUD 2006 : Dinas Kesehatan dan KB; RSUD Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan
2
Kepemudaan dan Olahraga
3
Kesehatan
4
Lingkungan Hidup
5
Pekerjaan Umum Perumahan
Dinas Pekerjaan Umum
Dinas Pekerjaan Umum
Dinas Pekerjaan Umum
Perencanaan Pemb, Penataan Ruang Statistik
Badan PerencanaanPem bangunan Daerah
Badan PerencanaanPem bangunan Daerah
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Energi, dan Sumber Daya Mineral
Bagian Administrasi Perekonomian Setda
2006 : Bagian Kerja Sama dan Investasi Setda
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Pertambangan
2000 : Dinas Perekonomian 2006 : Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi
6 7 8 9 10
Penanaman Modal
11
Koperasi dan UKM
II - 105
NO
URUSAN PEMERINTAH AN
SKPD PELAKSANA TAHUN 2011 S/D SEKARANG
12
Kependudukan Dinas dan Catatan Kependudukan Sipil dan Pencatatan Sipil
13
Ketenagakerja an Sosial
14 15
Ketahanan Pangan
16
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Pemberdayaan Masy, dan Desa Perhubungan
17
18
19 20
21
22
Komunikasi dan Informatika Pertanahan
Kesatuan Bangsa dan Politik DN
Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan
SKPD PELAKSANA TAHUN 2009 S/D TAHUN 2011 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan
SKPD PELAKSANA SEBELUM TAHUN 2009 2000 : Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2006 : Kantor Penyuluhan Pertanian Daerah
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana
Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana
2006 : Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika
Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika
Dinas Perhubungan Kantor Informasi dan Komunikasi
Bagian Kerjasama dan Pengendalian Pertanahan Setda Badan Kesatuan Bangsa, Politik, Perlindungan Masyarakat, dan
Bagian Pemerintahan Umum Setda
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat II - 106
NO
23
URUSAN PEMERINTAH AN
Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian
24
Kebudayaan
25
Kearsipan
26
Perpustakaan
SKPD PELAKSANA TAHUN 2011 S/D SEKARANG
SKPD PELAKSANA TAHUN 2009 S/D TAHUN 2011 Penanggulangan Bencana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Badan Kesatuan Bangsa, Politik, Perlindungan Masyarakat, dan Penanggulangan Bencana - Sekretariat Daerah - Sekretariat DPRD - Inspektorat Daerah
- Sekretariat Daerah - Sekretariat DPRD - Inspektorat Daerah - Badan Kepegawaian Daerah - Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah - Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu - Satpol Pamong Praja - Kecamatan Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
- Badan Kepegawaian Daerah - Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah - Kantor Pelayanan Terpadu
- Satpol Pamong Praja - Kecamatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
SKPD PELAKSANA SEBELUM TAHUN 2009
- Sekretariat Daerah - Sekretariat DPRD - Badan Pengawasan Daerah - Badan Kepegawaian Daerah - Badan Pengelolaan Keuangan, dan Kekayaan Daerah - Kantor Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Satpol Pamong Praja - Kecamatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
II - 107
NO
1
URUSAN PEMERINTAH AN
SKPD PELAKSANA TAHUN 2011 S/D SEKARANG
Urusan Pilihan (P): Kelautan dan Dinas Kelautan Perikanan dan Perikanan
2
Pertanian
3
Kehutanan
4
Energi dan Sumber Daya Mineral
5
Pariwisata
6
Industri
7
Perdagangan
- Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura - Dinas Peternakan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Energi,danSumb er Daya Mineral Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Energi, dan Sumber Daya Mineral - Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Energi, dan Sumber Daya Mineral - Kantor Pengelolaan Pasar
SKPD PELAKSANA TAHUN 2009 S/D TAHUN 2011
Dinas Kelautan dan Perikanan
- Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura - Dinas Peternakan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Pertambangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Pertambangan - Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Pertambangan - Kantor Pengelolaan Pasar
SKPD PELAKSANA SEBELUM TAHUN 2009
2000 : Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perikanan - Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura - Dinas Peternakan Dinas Kehutanan dan Perkebunan 2006 : Kantor Pertambangan dan Energi
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 2000 : Dinas Perekonomian 2006 : Dinas Perindustrian, Perda-gangan, dan Koperasi 2005 : Dinas Perekonomian 2006 : DinasPerindustria n, Perdagangan, dan Koperasi
II - 108
NO
8
URUSAN PEMERINTAH AN
SKPD PELAKSANA TAHUN 2011 S/D SEKARANG
Ketransmigrasi Dinas Sosial, an Tenaga Kerja, dan Transmigrasi
SKPD PELAKSANA TAHUN 2009 S/D TAHUN 2011 Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi
SKPD PELAKSANA SEBELUM TAHUN 2009 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Sumber: Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Gunungkidul, 2010 dan Profil Daerah Kabupaten Gunungkidul 2012 diolah
Untuk menyelenggarakan pemerintahan kabupaten, didukung dengan pegawai sebanyak 10.988 orang
PNS pada akhir Tahun 2012, yang
tersebar pada seluruh instansi/SKPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Gunungkidul. Adapun data jumlah PNS dari tahun 20082012 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut: Tabel 2.62 Jumlah PNS Kabupaten Gunungkidul No 1 2 3 4 5 Sumber :
Tahun
Jumlah Pegawai
2008 11.815 2009 12.197 2010 12.159 2011 11.420 2012 10.988 Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gunungkidul
Adapun jabatan struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul sebanyak 750 jabatan, terdiri dari eselon II.a = 1 jabatan, eselon II.b = 22 jabatan, eselon III = 144 jabatan, eselon IV = 502, dan eselon V = 60 jabatan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 19 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah jumlah jabatan struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul menjadi 786 jabatan, terdiri dari eselon II.a = II - 109
1 jabatan, eselon II.b = 27 jabatan, eselon III = 148 jabatan dan eselon IV = 493 jabatan. Sedangkan komposisi pegawai Gunungkidul berdasarkan Golongan Ruang adalah sebagai berikut : Tabel 2.63 Komposisi PNS Kabupaten Gunungkidul Menurut Pangkat dan Golongan Tahun 2008-2012 No.
Golongan/ Ruang
1
I/a – I/d
2
II/a – II/d III/a – III/d Iva – IV/d
3 4
Tahun 2008
2009
396
480
2.892 4.949
3.021 5.039
2010 477 3.120 4.907
2011 468 2.774 4.286
3.578 3.655 3.580 3.892 Jumlah 11.81 12.120 12.159 11.42 Sumber : Badan Kepegawaian 5 Daerah Kabupaten Gunungkidul0
2012 455 2.511 4.138 3.884 10.988
21) Ketahanan Pangan Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi setiap rakyat Indonesia. Pangan harus senantiasa tersedia secara cukup, aman, bermutu, bergizi, dan beragam dengan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat. Penyelenggaraan pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan dengan berdasarkan pada kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan. a. Ketersediaan Pangan Ditinjau dari perkembangan ketersediaan pangan melalui sisi produksi, Kabupaten Gunungkidul mengalami trend peningkatan produksi pangan nabati pada komoditas padi, jagung, dan ubi kayu walaupun bersifat fluktuatif dari tahun ke tahun. Hal tersebut dikarenakan terjadi penambahan luas panen terutama untuk komoditas padi ladang. Selain itu, upaya intensifikasi yang dilakukan secara terpadu juga mampu mendongkrak produktifitas sejumlah komoditas tanaman pangan (padi, jagung, kedelai, dan ubi jalar) pada tahun 2012. II - 110
Untuk ketersediaan daging konsumsi untuk pemenuhan protein hewani juga mengalami peningkatan pada tahun 2012. Peningkatan produksi daging ini terkait dengan peningkatan produksi daging untuk komoditas kambing, dan ayam pedaging. Selain itu sumber protein hewani yang bersumber dari ikan baik dari produksi perikanan budidaya maupun tangkap. Produksi perikanan budidaya pada tahun 2012 mencapai 4.860,31 ton dan produksi perikanan tangkap mencapai 2.746,09 ton. Berdasarkan
pada ketersediaan
produksi pangan diatas dan
persyaratan yang ditetapkan FAO, bahwa ketersediaan pangan dalam energi minimal 2200 Kkal/kapita/hari dan protein sebesar 55
gram/kapita/hari,
Kabupaten
maka
Gunungkidul
kondisi
pada
tahun
ketersediaan 2012
pangan
melebihi
di
standar
tersebut. Ketersediaan pangan dalam ukuran energi Kabupaten Gunungkidul sedangkan
tahun untuk
2012 protein
sebesar
3.327
ketersediaannya
KKal/Kapita/hari sebesar
88,98
gram/kapita/hari, namun demikian angka tersebut masih di bawah angka
ketersedian
energi
Daerah
Istimewa
Yogyakarta.
Ketersediaan pangan dalam ukuran energi DIY tahun 2012 sebesar 3.689 KKal/kapita/hari, sedangkan untuk protein ketersediannnya sebesar 100,63 gram/kapita/hari. Untuk mengetahui ketersedian pangan di Kabupaten Gunungkidul tahun 2012 dapat dilihat pada Tabel 2.62 berikut
II - 111
Tabel 2.64 Ketersediaan Pangan Berdasarkan Jenis Bahan Makanan Untuk Konsumsi Penduduk Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012 NO
Kelompok Pangan
1 Padi-padian Makanan 2 berpati 3 Gula Buah / Biji 4 berminyak 5 Buah-buahan 6 Sayur-sayuran 7 Daging 8 Telur 9 Susu 10 I k a n Minyak / 11 Lemak 12 L e m a k Jumlah
Kg/ Tahun
Gr/ Hari
KALORI
PROTEIN
LEMAK
(Kkal/hari) (Gr/hari) (Gr/hari)
197
539
1.910
47,22
8,71
165 10
451 27
592 100
3,83 0,11
1,15 0,35
27 62 32 10 7 3 20
73 169 88 27 19 7 54
265 83 34 70 28 4 36
21,39 0,98 1,82 4,71 2,14 0,23 6,51
16,91 0,49 0,44 5,56 2,00 0,26 0,73
8 0 539
23 0 1.478
202 2 3.327
0,04 0,00 88,98
22,49 0,21 59,29
Sumber : Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Gunungkidul
b. Konsumsi Pangan Berdasarkan survey konsumsi pangan tahun 2012 diperoleh data bahwa jumlah konsumsi energi penduduk Kabupaten Gunungkidul 1.724 Kkal/kapita/hari, sehingga masih berada di bawah Angka Kecukupan Energi (AKE) sebesar 2.000 Kkal/kapita/hari dan angka konsumsi energi penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar 1.938 Kkal/kapita/hari. Berdasarkan survey konsumsi pangan tahun 2012 itu pula diperoleh bahwa jumlah konsumsi protein penduduk Gunungkidul sebesar 54,4 gram/Kapita/Hari, sehingga berada di atas angka kecukupan protein yang dianjurkan 52 gram/kapita/hari dan angka konsumsi protein penduduk DIY sebesar 49,7 gram/Kapita/Hari. Kecukupan protein penduduk Gunungkidul sebagian besar diperoleh dari protein nabati.
II - 112
c. Peta Kerawanan Pangan Berdasarkan hasil pemetaan kecamatan dan desa rawan pangan yang dilakukan oleh Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Gunungkidul yang dilakukan setiap tahun dapat diketahui jumlah kecamatan dan desa rawan pangan tahun 20092012 sebagaimana tersaji pada Tabel 2.63 berikut
Tahun 2008 2009 2010 2011 2012
Tabel 2.65 Jumlah Kecamatan dan Desa Rawan Pangan di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008-2012 Kategori Rawan Waspada Aman Kecamatan Desa Kecamatan Desa Kecamatan Desa 8 77 8 33 2 34 4 42 9 42 5 60 3 38 1 10 14 96 3 38 1 10 14 96 2 24 0 5 16 115
Sumber : Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Gunungkidul
Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketahanan Pangan ditetapkan empat jenis pelayanan dasar yaitu ketersediaan dan cadangan pangan, distribusi dan akses pangan, penganekaragaman dan keamanan pangan, dan penanganan kerawanan pangan yang dapat dilihat pada tabel
2.64
dibawah ini Tabel 2.66 Capaian Target Standar Pelayanan Minimal Bidang Katahanan Pangan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012 Batas Jenis Realisas Nila Waktu No Pelayanan Indikator i Tahun i Nasiona Dasar 2012 l 1 Ketersediaan 1. Ketersediaan 90 2015 169 dan Cadangan energi dan protein Pangan perkapita 2. Penguatan 60 2015 126 cadangan pangan 2 Distribusi dan 3. Ketersediaan 90 2015 45 Akses Pangan informasi pasokan, harga II - 113
dan akses pangandi daerah
3
4
4. Stabilitas harga dan pasokan pangan 5. Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH) 6. Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan 7. Penanganan daerah rawan pangan
Penganekaraga man dan Keamanan Pangan
Penanganan Kerawanan Pangan
90
2015
75
90
2015
83
80
2015
65
60
2015
50
Sumber : Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Gunungkidul
22) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dalam upaya meningkatkan pemberdayaan masyarakat lebih di titik beratkan pada aspek pengembangan kemampuan dan kemandirian masyarakat
dalam
pengembangan
pembangunan
lembaga
melalui
masyarakat
dan
penguatan
kapasitas
pengembangan
pola
pembangunan partisipatif, pemantapan nilai-nilai sosial dasar bagi masyarakat, pengembangan usaha ekonomi produktif, pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup dengan mendayagunakan teknologi tepat guna. a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah
desa
atau
kelurahan
dalam
menampung
dan
menyampaikan aspirasi masyarakat di bidang pemerintahan. Jumlah LPM menggambarkan besarnya pelayanan penunjang yang
dapat
pemberdayaan
diciptakan
oleh
masyarakat
pemerintah
agar
berperan
daerah
dalam
aktif
dalam
pembangunan daerah. Seluruh desa di Kabupaten Gunungkidul telah membentuk LPM dan juga telah terbentuk asosiasi LPMD.
II - 114
23) Statistik Sesuai dengan ketentuan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, BPS menangani urusan statistik dasar dan statistik khusus, sedangkan statistik sektoral menjadi tanggungjawab instansi pemerintah di daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya secara mandiri atau bersama dengan badan. Dalam pelaksanaan urusan statistik, program yang dilaksanakan adalah Program Pengembangan Statistik Daerah. Beberapa persoalan yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan statistik adalah sebagai berikut: a) Urusan statistik masih memiliki persoalan terkait dengan validitas data. Karena ditangani secara bersama antara BPS, SKPD di daerah dan instansi serta lembaga terkait lainnya, sering terjadi perbedaan angka atau data. Hal ini berakibat timbulnya kesulitan dalam pertanggungjawaban produk data. b) Data statistik yang bersifat dinamis menyebabkan penentuan data akhir masih sulit dilakukan secara cepat, tepat dan akurat. c) Munculnya berbagai versi data statistik yang diakibatkan oleh tuntutan peraturan perundang-undangan yang sering tumpang tindih antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lain, yang mengakibatkan kesulitan bagi dinas, instansi, lembaga terkait penanggungjawab data dalam penyediaannya. 24) Kearsipan Pelaksanaan
urusan
kearsipan
di
Kabupaten
Gunungkidul
dilaksanakan oleh Kantor Perpustakaan dan Arsip daerah dengan jumlah SDM dan sarana parasarana masih terbatas. Untuk mengetahui volume,
SDM
dan
sarana
prasarana
kearsipan
di
Kabupaten
Gunungkidul tahun 2009-2012 dapat dilihat pada tabel 2.65 berikut ini :
II - 115
No 1 2
3 4
5 6 7
8 9
Tabel 2.67 Volume, Jumlah SDM dan Sarana Kearsipan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2009-2012 Tahun Jenis Data 2009 2010 2011 2012 276, Volume Arsip Inaktif dikelola LKD 6 284 1.420 2.031 Jumlah lembaga pencipta arsip 10 10 3 2 yang telah menyerahkan arsip inaktif ke LKD Jumlah instansi pemerintah yang 22 45 50 50 menerapkan SKPB Jumlah pengunjung yang 29 24 162 57 memanfaatkan layanan arsip (informasi, jasa, rujukan) Jumlah SDM pengelola arsip di LKD 8 8 7 7 Jumlah Arsiparis di LKD 4 3 2 4 Jumlah arsiparis se Kabupaten Gunungkidul 12 10 9 9 1.38 1.42 Box Arsip 3 0 1.461 1.504 Jumlah sasaran pembinaan kearsipan - Badan/Dinas/Kantor/Kecamatan 45 45 45 45 - Desa 12 82 50 40 - Sekolah
43
43
43
Satuan meter lari Instans i Instans i Orang
Orang Orang Orang Unit
Instansi Desa Sekola 5 h
Sumber : Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Gunungkidul
25) Komunikasi dan Informatika Inpres Nomor 3 Tahun 2003 tentang penyelenggaraan pemerintahan yang
berbasis
elektronik
(e-government)
mengamanatkan
tentang
pentingnya penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di lingkungan pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah. pengembangan
e-government,
pemerintah
mengharapkan
Melalui dapat
melakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Fasilitas telekomunikasi sangat diperlukan untuk memperlancar arus informasi dalam rangka memacu kegiatan ekonomi yang semakin menuntut pelayanan yang efisien, efektif dan cepat. Pemanfaatan II - 116
sarana telekomunikasi khususnya telepon dari tahun ke tahun menunjukkan adanya peningkatan. Hal ini terlihat dari semakin banyaknya jumlah pelanggan telepon. Pada tahun 2008 2012 tercatat pelanggan yang dilayani oleh PT Telkom sebanyak 3.535 SST menjadi 3.627 SST pada tahun 2012. Untuk
menindaklanjuti
Inpres
Nomor
3
Tahun
2003
tersebut,
Pemerintah Gunungkidul berupaya untuk melakukan pembangunan infrastruktur jaringan komputer (LAN, WAN dan internet/global area network) di lingkungan pemerintah. Pembangunan jaringan komputer tersebut memungkinkan terkoneksinya tiap-tiap SKPD dalam jaringan internet/intranet, sehingga tranformasi data/informasi antara masingmasing unit kerja dapat berjalan semakin lancar. Diharapkan
dengan konsep penyelenggaraan pemerintahan yang
berbasis elektronik tersebut, informasi dan layanan kepada masyarakat dapat lebih mudah diakses dan digunakan. Selain itu, hal yang terpenting
masyarakat dapat berinteraksi dan
ikut berperan aktif
dalam mendukung dan memberikan partisipasi di setiap kegiatan pembangunan. 26) Perpustakaan Urusan perpustakaan di Kabupaten Gunungkidul sejak tahun 2006 ditangani oleh Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Gunungkidul berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 12 tahun2006 dan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 39/KPTS/2007 tentang UraianTugas Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Gunungkidul. Perkembangan jumlah koleksi buku, SDM pengelola dan sarana prasarana penunjang perpustakaan Tahun 2010-2012 dapat dilihat pada Tabel 2.66 berikut :
II - 117
Tabel 2.68 Jumlah Koleksi, Pustakawan, Pengunjung, Anggota dan Sarana Prasarana Perpustakaan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2012 Tahun No. Jenis Data Satuan 2010 2011 2012 Jumlah koleksi yang 1 dimiliki - Koleksi buku 50.490 54.123 54.278 Eksemplar - Koleksi kriya 5 5 5 Jenis - Multimedia 25 25 209 Buah 2 Jumlah pustakawan 4 4 4 Orang 3 Jumlah pengunjung Orang - Perpustakaan umum 15.511 28.448 20.257 Orang - Perpustakaan keliling 2.885 5.355 5.439 Orang Perpustakaan kolektif 4 (silang layan) 45 58 62 Kelompok 5 Jumlah anggota Orang - Umum 8.589 9.770 10.778 Orang - Keliling 3.511 4.622 6.070 Orang Jumlah mobil perpustakaan 6 keliling 2 2 2 Unit Jumlah lokasi layanan 7 keliling 9 17 20 Lokasi 8 Jumlah warintek 8 8 8 Unit 9 Jumlah komputer layanan 2 2 4 Unit 10 Layanan home theatre 1 1 Unit Jumlah perpustakaan 11 bentukan / binaan Perpustakaan desa 59 54 80 Lokasi Perpustakaan komunitas 7 7 10 Lokasi Perpustakaan rumah / tempat ibadah 9 59 95 Lokasi Sumber: Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Gunungkidul
2.4.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan 1)
Pertanian Sektor pertanian masih merupakan sektor yang penting bagi Kabupaten Gunungkidul karena sebagai penyedia lapangan kerja bagi penduduk, peyedian bahan pangan dan sebagai bahan baku sektor industri. Sektor pertanian sampai dengan tahun 2012 masih memberikan sumbangan terbesar pada PDRB Kabupaten Gunungkidul yaitu 34,17 %. II - 118
a. Tanaman Pangan Peran sektor pertanian sebagai penyedia bahan pangan dapat terlihat dari peningkatan produksi tanaman pangan terutama padi gogo dan jagung dari tahun ketahun yang tersaji pada Tabel 2.67 berikut ini :
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Tabel 2.69 Produksi Padi dan Palawija Kabupaten Gunungkidul Tahun 20082012 Produksi (ton) Komoditas 2008 2009 2010 2011 2012 Padi Sawah 75.964,30 87.694,05 85.481,24 91.666,61 87.006,20 Padi Gogo 167.881,41 172.668,97 173.011,20 186.145,99 204.689,36 Jagung 191.007,00 220.275,14 256.443,35 200.353,25 248.252,08 Kedelai 22.764,41 27.889,91 30.653,55 25.830,39 26.476,25 Kacang Tanah 52.104,91 56.034,40 49.466,39 53.511,07 52.069,30 Kacang Hijau 345,04 361,19 456,03 234,51 139,74 Ubi Kayu 765.629,05 933.002,39 994.271,27 762.554,00 772.005,69 Ubi Jalar 889,64 941,14 741,01 625,97 1.057,26 Sorgum 173,71 294,89 224,96 96,24 201,27
Sumber : Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Gunungkidul
Dari data di atas dapat dilihat bahwa produksi untuk komoditas tanaman padi dan palawija dari tahun 2008-2012 hampir semuanya menunjukkan kecenderungan mengalami kenaikan terutama untuk padi gogo. Kenaikan produksi berbagai tanaman pangan tersebut sebagai akibat
adanya
kepedulian
dan
kesungguhan
dari
semua
pemangku kepentingan terhadap pentingnya ketersediaan bahan pangan yang mencukupi serta upaya pembangunan pertanian yang intensif. Selain dukungan dari pemerintah pusat hingga daerah,
faktor
penting
lain
yang
berpengaruh
terhadap
keberhasilan tersebut adalah adanya semangat dan partisipasi masyarakat petani yang sangat besar dalam pembangunan pertanian. b. Peternakan II - 119
Populasi ternak
Kabupaten Gunungkidul dari tahun-ketahun
mengalami peningkatan dengan jumlah yang hampir separo dari popualsi ternak di Daerah Istimewa Yogyakarta maka tidak salah kalau Kabupaten Gunungkidul menyandang predikat sebagai gudang ternak bagi Daerah Istimewa Yogyakarta. Predikat sebagai gudang ternak membawa konsekuensi bagi pemerintah dan masyarakat untuk menjaga dan meningkatkan populasi ternak yang ada. Usaha yang telah dilakukan untuk peningkatan populasi ternak, antara lain meningkatkan pelayanan inseminasi buatan, meningkatkan bantuan
modal
pelayanan
kesehatan
pemeliharaan
ternak
hewan, bagi
meningkatkan
masyarakat
dan
meningkatkan pembimbingan manajemen pemeliharaan ternak. Untruk mengetahui perkembangan indikator di bidang peternakan dapat dilihat pada Tabel 2.68 berikut ini : Tabel 2.70 Perkembangan Indikator Peternakan di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008-2012 Tahun No. Jenis Data Satuan 2008 2009 2010 2011 2012 Ternak Sapi 1 Potong Jumlah Populasi 115.421 122.352 126.368 181.188 162.240 ekor Jumlah Pemotongan Per Tahun 3.223 4.657 1.704 5.853 7.707 ekor Laju Pertumbuhan Populasi Per Tahun 3,15 7,71 2,00 13,44 8,42 % 2 Ternak Kecil 1. Kambing Jumlah Populasi 147.340 150.572 150.515 159.683 162.414 ekor Jumlah Produksi 249 258 188 336 315 Ton/Thn 2. Domba Jumlah Populasi 12.581 13.800 12.730 14.062 14.415 ekor II - 120
Jumlah Produksi 13 19 15 20 20 Ton/Thn 3. Jumlah Populasi Babi 67 178 243 265 280 ekor 3 Unggas 1. Jumlah populasi Ayam Buras 1.010.418 1.010.662 1.029.375 1.037.972 1.039.846 ekor 2. Ayam Petelur Jumlah Populasi 87.795 80.294 83.517 125.000 236.936 ekor Jumlah Produksi telur 663 606 923 944 1.993 Ton/Thn Jumlah Peternak 11 12 13 35 70 Peternak Rata-rata Kepemilikan Per Peternak 7.981 6.636 6.275 7.812 3.385 ekor/kk 3. Ayam Pedaging Jumlah Populasi 433.950 488.081 922.790 943.515 1.000.982 ekor Produksi 588 103 1.485 2.158 3.193 Ton/Thn Jumlah Peternak 145 163 308 315 334 peternak Rata-rata Kepemilikan Per Peternak 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 ekor/pet 4. Itik Jumlah 15.521 14.581 18.457 23.241 20.431 ekor Populasi Jumlah 227 250 275 275 22 Peternak Peternak Produksi 0,86 0,79 1,30 1,50 1,30 Ton/th Rata-rata Kepemilikan Per Peternak 68 58 67 47 929 ekor/kk 5. Jumlah Populasi Burung Puyuh 157.199 89.883 244.145 112.500 616.196 ekor Industri 4 Peternakan 1. Jumlah Perusahaan Pembibitan Ayam
1
1
1
1
1 II - 121
Buah
5 6
7
8
2. Jumlah Pabrik pakan Ternak Jumlah Pos Kesehatan Hewan Jumlah Rumah Potong Unggas Jumlah Laboratorium kesehatan Hewan Jumlah Tempat Pemotongan Hewan
2
2
2
2
1
Buah
6
10
10
10
11
Buah
1
1
1
1
1
Buah
1
1
1
1
1
Buah
5
5
31
55
50
Buah
Sumber : Dinas Peternakan Kabupaten Gunungkidul
c. Perkebunan Sektor perkebunan berperan 0,4 % pada pembentukan PDRB Kabupaten Gunungkidul dan selama kurun waktu tahun 20072011 produksi komoditas perkebunan mengalami fluktuasi yang beragam. Data selengkapnya disajikan pada Tabel 2.69 Tabel 2.71 Produksi Komoditas Perkebunan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2007-2011 Produksi (ton) No Komoditas 2007 2008 2009 2010 2011 1 Kelapa 6.607,72 7.579,32 7.110,31 7.340,49 8.805,10 2 Mete 479,23 561,21 540,91 36,11 524,92 3 Kakao 235,14 373,87 308,67 343,09 394,00 4 Tembakau 159,86 166,10 197,32 47,79 89,60 5 Kapuk Randu 89,10 86,55 52.61 44,41 27,13 6 Lada 1,21 1,55 1,01 0,74 0,64 7 Cengkih 9,70 8,65 4,77 4,45 4,06 8 Kapas 12,84 14,89 34,65 63,68 20,33 Sumber: Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Gunungkidul
2)
Kehutanan Luas wilayah hutan yang terbesar atau hampir 87% dari total wilayah hutan di Provinsi DIY terdapat di Kabupaten Gunungkidul seluas 41.748,23 Ha, yaitu 13.221,5 Ha, yang terdiri dari hutan pendidikan
II - 122
atau penelitian ”Wanagama” seluas 622,25 Ha, sedangkan hutan tetap seluas 12.599,25 Ha, hutan rakyat seluas 28.675,13 Ha. Secara rinci, hutan negara yang ditanami tanaman kayu putih seluas 4.544,70 Ha, sementara hutan negara dengan tanaman campuran, terutama jati, mahoni, akasia, dan kayu rimba seluas 8.560,80 Ha. Lebih dari 25 desa dari 144 desa yang ada di Kabupaten Gunungkidul, kehidupan penduduknya bergantung pada pengelolaan hutan. Lahan milik penduduk yang pada umumnya dengan luasan
kecil dan
kondisinya kurang subur, telah membuat lahan kawasan hutan menjadi sasaran untuk digarap sebagai penopang kebutuhan hidupnya, yang pada umumnya miskin. Pengelolaan hutan negara
diarahkan lebih pada fungsi konservasi
sehingga memiliki peran sangat strategis untuk mendukung ekonomi wilayah, ekowisata, pusat pendidikan, dan ekonomi masyarakat. Hutan rakyat di Kabupaten Gunungkidul pada umumnya adalah hutan produksi dan berperan dalam peningkatan pendapatan masyarakat sekaligus lapangan pekerjaan bagi masyarakat pedesaan. Selain itu, keberadaan hutan negara di Kabupaten Gunungkidul memiliki peranan dan kedudukan yang penting dan unik. Di satu sisi, hutan negara itu sejak lama merupakan hutan produksi yang menghasilkan komoditas kehutanan, yang memiliki arti penting bagi perolehan pendapatan asli daerah. Di sisi yang lain, keberadaan hutan negara di Kabupaten Gunungkidul berkaitan dengan upaya pemerintah untuk menghijaukan kembali lahan kritis yang ada di wilayah ini. Selain hutan negara, sasaran usaha rehabilitasi lahan kritis terutama ditujukan pada lahan pekarangan milik penduduk, yang dikenal dengan istilah hutan rakyat. Dari hutan rakyat ini berbagai potensi kehutanan dan
perkebunan
dapat
dikembangkan,
dengan
beberapa
hasil
komoditas kehutanan seperti kayu jati, mahoni, sonokeling, bambu, akasia, dan sebagainya. Dari hutan rakyat itu pula beberapa komoditas perkebunan dapat dihasilkan seperti kelapa, jambu mete, kakao, tembakau, dan sebagainya.
II - 123
No 1 2 3 4 5 6
Tabel 2.72 Produksi Komoditas Kehutanan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008-2012 Produksi Komoditas Satuan 2008 2009 2010 2011 2012 Jati m3 72.078,98 89.456,87 88.614,60 86.063,49 55.958,45 Mahoni m3 5.085,08 1.718,71 6.969,21 5.870,88 4.505,32 Akasia m3 794,12 337,804 4.130,00 3.735,14 1.262,12 Sonokeling m3 4.166,51 3.754,45 3.841,25 5.190,10 4.338,19 Bambu batang 336.826 278.043 541.855 Arang ton 186,57 218,67 272,08 210,33 73,90
Sumber: Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Gunungkidul
3) Energi dan Sumber Daya Mineral Penyediaan
pasokan
energi
listrik
di
Kabupaten
Gunungkidul
disediakan oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang sebagian besar digunakan oleh konsumen rumahtangga. Hingga tahun 2012 kondisi kelistrikan di Kabupaten Gunungkidul menunjukkan rasio dusun maupun rasio desa berlistrik sudah 100 %. Konsumen rumahtangga dengan daya 450 VA merupakan konsumen terbesar (74,24%) dengan total KWH tersalur 6.676.170 KWH. Pemenuhan kebutuhan bahan bakar minyak bersubsidi jenis premium dan solar di Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2012 didistribusikan melalui 10 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), sedangkan penyaluran bahan bakar gas bersubsidi didistribusikan melalui 1 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji yang disalurkan oleh pengecer sampai ke tingkat konsumen rumah tangga di seluruh pelosok wilayah. 4) Pariwisata Kabupaten Gunungkidul memiliki potensi wisata yang cukup potensial dan beragam, mulai dari kekayaan alam berupa pantai, goa, bukit dan pegunungan, tempat bersejarah serta desa wisata
budaya maupun
wisata religi. Obyek wisata pantai merupakan obyek wisata unggulan Kabupaten Gunungkidul dengan jumlah + 46 pantai yang terbentang + 70 km di wilayah selatan mulai dari ujung barat ke ujung timur dan salah satunya adalah kawasan yang terdiri tujuh pantai yang letaknya saling II - 124
berdekatan. Ketujuh pantai itu adalah pantai Baron, pantai Kukup, Sepanjang, Drini, Krakal, Slili, Sundak dan Pantai Ngandong. Selain wisata alam pantai, Kabupaten Gunungkidul juga memiliki wisata alam yang sangat unik berupa kawasan karst yang meliputi 10 wilayah kecamatan dengan luas 13.000 km2. Keunikan tersebut bercirikan fenomena di permukaan (ekokarst) dan bawah permukaan (endokarst). Fenomena permukaan meliputi bentukan positif berwujud perbukitan karst yang jumlanya + 40.000 bukit yang berbentuk kerucut, sedangkan bentukan negatifnya berupa lembah-lembah karst dan telaga karst. Fenomena bawah permukaan meliputi goa-goa karst (119 goa) dengan hiasan stalaktit dan stalakmit serta semua aliran sungai bawah tanah. Beberapa tempat wisata di kawasan karst Kabupaten Gunungkidul yang banyak dikunjungi wisatawan antara lain: goa Ngingrong dan lembah Karst Mulo kecamatan Wonosari, goa Jlamprong, goa Kali Suci, goa Jomblang dan goa Grubug Kecamatan Semanu, goa Seropan perbatasan Kecamatan Semanu dan Kecamatan Ponjong, goa Cokro Kecamatan Ponjong dan goa Pindul Kecamatan Karangmojo. Untuk mengetahui jumlah obyek wisata yang ada di Kabupaten Gunungkidul dapat diketahui pada Tabel 2.71 berikut ini: Tabel 2.73 Jumlah Obyek Wisata di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2009-2012 Tahun Jenis Obyek No. Wisata 2009 2010 2011 2012 1 Alam 42 52 52 58 2 Buatan 7 9 9 19 3 Sejarah 59 59 59 59 Sumber : Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Kabupaten Gunungkidul
Sedangkan untuk mengetahui jumlah kunjungan wisata di Kabupaten Gunungkidul tahun 200-2012 dapat dilhat pada Tabel 2.72 berikut ini
II - 125
Tabel 2.74 Jumlah Wisatawan Yang Berkunjung ke Kabupaten Gunungkidul Tahun 2009-2012 No
Jenis Wisatawan
1.
Asing • Asia Pasifik • Eropa • Amerika • Timur Tengah Domestik
2.
Tahun 2009 2010 2011 2012 267 385 1.299 1.349 n/a 374 625 675 n/a 7 391 397 n/a 4 283 277 132.957 494.059 675.768 998.587
Sumber : Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Kabupaten Gunungkidul
Tabel 2.75 Pendapatan Sektor Pariwisata Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008-2012 Retribusi Tempat Pajak Retribusi Retribusi Pajak Tahun Hiburan Hotel Penginap Ijin Usaha Hiburan dan Restoran an Pariwisata Rekreasi 2008
1.288.346 .110
2009
1.596.959 .330
15.584.0 00
2010
1.656.865 .758
14.367.0 00
2.116.964 .971
16.057.0 00
3.863.00 0
Jumlah
57.798.65 0
34.950.00 0
2.225.000
1.397.18 2.760
6.482.900
36.300.00 0
1.475.000
1.706.80 1.230
73.264.15 0
34.650.00 0
5.525.000
1.784.67 1.908
2.283.34 38.650.00 2.125.000 8.631 0 3.665.955 14.890.0 596.436.5 17.800.00 4.295.08 2012 .845 00 26 0 2.371 Sumber : Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Kabupaten Gunungkidul 2011
109.551.6 60
5) Kelautan dan Perikanan Luas wilayah perairan laut (0-4 mil dari garis pantai) yang dimiliki Gunungkidul adalah 518,56 km2, dengan panjang pantai 70 km. Sedangkan jumlah kecamatan pesisir sebanyak 6 kecamatan, yaitu kecamatan Purwosari, Panggang, Saptosari, Tanjungsari, Tepus,
dan
Girisubo, dengan 19 desa pesisir (Girijati, Giricahya, Giripurwa, II - 126
Giriwungu, Girikarto, Krambil Sawit, Kanigoro, Planjan, Kemadang, Banjarejo, Ngestirejo, Sidoharjo, Tepus, Purwodadi, Balong, Jepitu, Tileng, Pucung, Songbanyu). Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) sebanyak 7 unit, Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) 1 unit, dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI dan sub TPI) sebanyak 9 unit (TPI Sadeng, TPI Nampu, TPI Siung, TPI Ngandong, TPI Drini, TPI Baron, TPI Ngrenehan, TPI Gesing, dan sub TPI Bekah Purwosari). Potensi lahan untuk perikanan budidaya sebesar 3.100 Ha, telaga sebesar 900 Ha, perairan umum (karamba dan jaring apung) seluas 22 Ha, dan minapadi sebesar 120 ha. Sebagian besar pantai di Kabupaten Gunungkidul merupakan pantai karang yang curam. Pantai yang telah dikembangkan menjadi objek wisata meliputi Pantai Sadeng, Pantai Sundak, Pantai Krakal, Pantai Drini, Pantai Kukup, Pantai Baron, Pantai Ngrenehan, Pantai Ngobaran, Pantai Siung, Pantai Sepanjang, dan Pantai Wediombo. Disamping potensi wisata, laut juga memiliki potensi perikanan yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Kabupaten
Gunungkidul
sebagai
salah
satu
Kabupaten
untuk
pengembangan kawasan minapolitan juga telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No. Kep. 32/MEN/2010 tentang Penetapan Kawasan Minapolitan. Pada Tahun 2011 berdasarkan SK Direktur Jenderal Perikanan Budidaya No:70/DJ-PB/2010 tentang Penetapan 24 Lokasi Sentra Produksi Perikanan Budidaya sebagai Percontohan Tahun 2011, Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul ditetapkan sebagai salah satu kawasan Percontohan Minapolitan. Kecamatan Playen memiliki 13 desa, sebagai Minapolis adalah Desa Bleberan, Plembutan, Banyusoco, Playen, Ngawu, Gading Sedangkan hinterland/penyangganya adalah: Desa Getas, Bandung, Logandeng, Banaran, Ngleri, Dengok dan Ngunut. Program yang dilaksanakan adalah Pengembangan Budidaya LELAKI (Lele Lahan Kering)
II - 127
Tabel 2.76 Perkembangan Produksi Perikanan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008-2012 Produksi No Komoditas 2008 2009 2010 2011 2012 Perikanan Tangkap 1 1497,50 2637,87 2831,43 2823,62 2746,09 (Ton) Pertumbuhan (%) -23,50% 76,15% 7,34% -0,28% -2,75% Perikanan Budidaya 2 7.602,64 5.611,53 3.073,25 3.767,37 4.860,31 (Ton) Pertumbuhan (%) 28,37% -26,19% -45,23% 22,59% 29,01% Benih ikan BBI dan 3 7.379.000 8.490.000 11.415.000 10.061.850 12.314.184 UPR (ekor) Pertumbuhan (%) 212,07% 15,06% 34,45% -11,85% 22,38% 4 Ikan hias (ekor) 3.450 3.020 2.630 24.163 10.568 Pertumbuhan (%) -10,39% -12,46% -12,91% 818,75% -56,26% 5 Rumput laut (Ton) 280,35 1053,95 1145,81 885,55 811,31 Pertumbuhan (%) 5,59% 275,94% 8,72% -22,71% -8,38% Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunungkidul
Hasil produksi perikanan (tangkap laut maupun budidaya perikanan darat)
mengalami
fluktuasi
setiap
tahun.
Adapun
penyebab
penurunan produksi untuk perikanan laut adalah kondisi iklim laut yang ekstrim sehingga lokasi penangkapan ikan menjadi lebih jauh ke tengah samudera yang tidak bisa dijangkau oleh nelayan lokal, sedangkan dikarenakan
penyebab banyak
fluktuasi kelompok
produksi
perikanan
pembudidaya
di
budidaya kabupaten
Gunungkidul yang masih bersifat pemula sehingga faktor teknis dan pasar belum dikuasai secara baik.
No.
Tabel 2.77 Produksi Perikanan Darat (Budidaya) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008-2012 Produksi (Ton) Jenis Ikan 2008 2009 2010 2011
2012
1
Udang Vannamei
115,54
48,38
28,15
2,77
6,07
2
Mas
336,05
126,81
47,71
42,18
124,50
3 4 5 6
Tawes Nila Mujair Lele
303,76 230,18 95,84 53,98 95,96 965,81 722,19 391,43 273,20 539,57 176,83 93,39 28,25 17,31 42,15 5.478,07 4.058,67 2.351,50 3.277,05 3.837,35 II - 128
No. 7 8 9
Jenis Ikan Gurami Bawal Tawar Ikan Lain Jumlah Pertumbuhan (%)
Produksi (Ton) 2008 2009 2010 2011 2012 75,31 70,39 9,79 8,30 85,13 0,00 256,02 120,45 92,37 105,24 151,27 5,51 0,15 0,20 24,34 7.602,64 5.611,53 3.073,25 3.767,37 4.860,31 28,37%
-26,19%
-45,23%
22,59%
29,01%
Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunungkidul
6) Perdagangan Sektor perdagangan merupakan sektor sebagai penyumbang terbesar ketiga dalam pembentukan PDRB setelah sektor pertanian dan jasajasa. Sebagai sektor strategis, sektor perdagangan memegang peranan yang penting dalam pertumbuhan ekonomi di Gunungkidul
karena
sangat terkait dengan sektor-sektor lain seperti sektor pertanian, industri, pariwisata dan lainnya. Kondisi Politik dan keamanan di Kabupaten Gunungkidul relatif kondusif sehingga masalah politik dan kemananan bukan lagi menjadi faktor utama dalam perdagangan dan perekonomian baik lokal, nasional, maupun mancanegara. Kecenderungan lesunya perdagangan lokal maupun ekspor terutama komoditas industri kecil/menengah di Gunungkidul saat ini belum mampu bersaing dengan produk impor. Tabel 2.78 Sarana Perdagangan di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2009-2012 Tahun No. Sarana Perdagangan 2009 2010 2011 2012 1 Pasar Tradisional 84 84 84 39 2 Pasar Lokal 40 40 40 45 3 Pasar Regional Toko Modern 4 31 31 35 39 (minimarket) 5 Hipermarket 6 Pasar Grosir 7 Mal/Plasa Sumber : Dinas PerindagkopESDM Kabupaten Gunungkidul
II - 129
7) Perindustrian Sektor industri memberikan sumbangan 9,63 % pada PDRB Kabupaten Gunungkidul tahun 2012. Walaupun sumbangan sektor industri pengolahan masih di bawah 10% terhadap struktur perekonomian, sector industri di Kabupaten Gunungkidul memegang peranan yang penting karena sebagian besar merupakan industri kecil dan mikro yang berbasis pertanian, kehutanan dan pertambangan. Keberadaan industri inipun hampir merata di semua kecamatan di Gunungkidul. Tabel 2.79 Data Industri Kecil Menengah diKabupaten Gunungkidul Tahun No. Jenis Data 2008 2009 2010 2011 2012 1 Unit Usaha 19.548 19.771 19.971 20.271 20.373 Tenaga Kerja 60.954 62.387 64.000 64.941 65.590 2 (orang) Nilai 159.40 168.96 178.31 Produksi 172.400 176.554 0 4 9 3 (Juta Rp) Nilai Investasi 73.121 75.791 77.791 80.190 80.992 4 (Juta Rp) Sumber : Dinas PerindagkopESDM Kabupaten Gunungkidul
8) Ketransmigrasian Pemerintah Gunungkidul sebagai daerah pengirim calon transmigran telah
bekerjasama
dengan
provinsi
daerah
penempatan
dalam
penyelenggaraan transmigrasi. Dengan adanya kerjasama tersebut, diharapkan
dapat
memudahkan
penyelenggaraan
transmigrasi
sehingga permasalahan-permasalahan yang ada dapat diminimalisir sedini
mungkin.
Selama
kurun
waktu
2008-
2012
telah
memberangkatkan total 245 KK dan 820 jiwa, dengan rincian yang terdapat pada Tabel 2.78 berikut :
II - 130
Tabel 2.80 Realisasi Pemberangkatan Transmigran Menurut Provinsi Penempatan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008-2012 Tahun
2008 2009 2010
Sum sel K J K W
Beng Jam Kalte Kalt Kalb Suls Sultr Sulten kulu bi Kalsel ng im ar el a g K J K J K J K J K J K J K J K J K J K W K W K W K W K W K W K W K W K W
1 0
3 7
1 0
3 9
2 5 2 0
6 9 6 8
1 2
4 2 1 5
5
5
1 6
1 0
3 5
-
-
-
5
1 8
-
-
1 0 1 0
2 9 3 1
1 5
5 3
2 7 2
5
1 6
5
2 2
-
-
-
-
-
-
1 5
5 0
-
-
-
-
3
1 0
3
1 2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5
1 7
-
-
-
1 1 5 1 8 - - - - - 5 6 - - - - 5 4 1 1 4 1 3 1 1 2012 5 5 - - - - - 5 6 0 4 5 9 - 5 7 Sumber : Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gunungkidul 2011
2.5.
Goront alo K J K W
5
Aspek Daya Saing Daerah
2.5.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah Daya saing daerah merupakan kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi bagi warganya dan
berkelanjutan
dengan
tetap
terbuka
pada
persaingan
antar
regional/wilayah serta bertautan erat dengan pembangunan ekonomi lokal. Laju pertumbuhan ekonomi selama periode tahun 2009-2012 turut meningkatkan konsumsi riil per kapita penduduk. Secara tidak langsung faktor
inilah
yang
ikut
berperan
mempercepat
pencapaian
kualitas
pembangunan manusia selama tahun 2009-2012. Untuk mengetahui pertumbuhan
ekonomi,
angka
konsumsi
per
kapita
dan
persentase
pengeluaran non pangan Kabupaten Gunungkidul tahun 2008-2012 dapat dilihat pada tabel 2.79 berikut ini:
II - 131
Tabel 2.81 Pertumbuhan Ekonomi, Angka Konsumsi per Kapita, Persentase Pengeluaran Non Pangan dan PDRB Per Kapita Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008-2012 No 1 2
3
4
5
Uraian
TAHUN 2008
2009
2010
2011
2012
Pertumbuhan Ekonomi 4,39 4,14 4,15 4,33 4,84 Konsumsi riil per kapita 621,670 623,090 625,200 628,730 931,910 (Rp 000) Persentase Pengeluaran 47,20% 44,81% 44,71% 47,50% 46,15% RT non pangan PDRB per kapita atas dasar harga berlaku 8.145.736 8.864.564 9.808.630 10.475.321 11.421.292 PDRB per kapita atas dasar harga berlaku 8.145.736 8.864.564 9.808.630 10.475.321 11.421.292
Sumber data : BPS KabupatenGunungkidul
Pola konsumsi rumah tangga di Kabupaten Gunungkidul pada tahun 20092012 masih didominasi oleh kelompok makanan dengan ditunjukkan persentase pengeluaran Rumah Tangga non pangan kurang dari 50 %. Konsumsi riil perkapita penduduk Kabupaten Gunungkidul dari tahun ke tahun selalu meningkat sejalan dengan kenaikan harga-harga tiap tahun dan angka kebutuhan hidup layak. Pada tahun 2008 konsumsi riil perkapita penduduk Gunungkidul sebesar Rp. 621.670 dan pada tahun 2012 mengalami peningkatan yang signifikan menjadi Rp. 931.910. 2.5.2.Fokus fasilitas wilayah/infrastruktur 1) Kondisi Jalan Perkembangan kondisi jalan yang menghubungkan antar wilayah di Kabupaten Gunungkidul dapat dilihat pada Tabel 2.80 berikut :
II - 132
Tabel 2.82 Kondisi Jalan di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2009-2012 TAHUN NO. Kondisi Jalan 2009 2010 2011 2012 1 Jalan Kabupaten 686,00 686,00 686,00 686,00 Baik 408,15 415,96 418,48 431,81 Sedang 114,85 164,77 48,50 48,12 Kurang 163,00 105,27 219,02 206,07 2 Jalan Propinsi Baik 230,00 166,55 166,57 166,57 Sedang 13,00 67,08 67,13 67,13 Kurang 10,00 27,16 33,86 33,86 3 Jalan Nasional Baik 56,11 56,11 56,11 56,11 Sedang Kurang Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunungkidul
2) Ketaatan terhadap RTRW Terkait dengan penataan ruang, Kabupaten Gunungkidul telah menyusun Perda Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana tata Ruang Wilayah Kabupaten
Gunungkidul
Tahun
2010–2030.
Dalam
Perda
tersebut
disebutkan bahwa tujuan penataan ruang Kabupaten Gunungkidul adalah mewujudkan pengembangan
wilayah usaha
Kabupaten yang
Gunungkidul
bertumpu
pada
sebagai
pertanian,
pusat
perikanan,
kehutanan dan sumberdaya lokal untuk mendukung destinasi wisata menuju masyarakat yang berdaya saing, maju, mandiri dan sejahtera. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul tersebut disusun atas dasar amanat Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 dan
Peraturan
Menteri PU Nomor: 16/PRT/M/2009 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten serta memperhatikan Perda no 2 II - 133
Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi DIY Tahun 2009–2029. 3) Kondisi Irigasi : Perkembangan kondisi irigasi di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008-2012 dapat dilihat pada tabel 2.81. Tabel 2.83 Perkembangan Kondisi Irigasi di Kabupaten Gunungkidl Tahun 20082012 Jenis Irigasi Tadah No. Jumlah ½ Non Hujan Teknis Sederhana Teknis PU 2008 130 1.118 1.047 60 5.510 7.865 2009 130 1.118 1.047 60 5.510 7.865 2010 130 1.109 1.038 78 5.510 7.865 2011 130 1.095 1.048 78 5.514 7.865 2012 130 1.092 1.051 78 5.514 7.865 Sumber : Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
4) Ketersediaan Daya Listrik PT PLN Persero menjadi pemasok untuk kebutuhan tenaga listrik di Kabupaten Gunungkidul. Sebagian besar kebutuhan tenaga listrik untuk melayani pelanggan rumah tangga. Tabel 2.84 Jumlah Tenaga Listrik yang Diproduksi, Terjual dan Jumlah Pelanggan Listrik Kabupaten Gunungkidul Tahun 2009-2012 Tahun No Uraian Satuan 2009 2010 2011 2012 1 Produksi 148.989.610 159.224.800 140.224.769 211.521.096 KWh 2 Terpasang 143.668.888 151.919.612 136.234.598 211.313.524 KWh Terjual KWh 129.420.512 133.362.070 122.646.133 190.029.504 KWh Rumah 86.427.498 89.163.344 113.762.708 122.264.759 KWh tangga 13.0.36.363 12.114.219 12.131.317 13.884.710 KWh 3 Bisnis 18.049.507 20.133.756 25.644.827 28.399.340 KWh Industri 14.301.621 KWh Umum 4.073.893 4.427.575 5.954.575 6.685.803 Sosial 4 Susut 14.248.376 18.557.542 13.588.465 21.284.020 KWh Jumlah Pelanggan 5 128.250 125.326 133.290 140.031 Pelanggan Rumah 1.495 1.595 1.677 2.073 Pelanggan tangga II - 134
48 52 Bisnis Industri 3.745 3.989 Umum Sosial Sumber: PT PLN (Persero) Unit Pelayanan Wonosari
53 4.241
57 Pelanggan 1.591 Pelanggan 4.533 Pelanggan
2.5.3.Fokus Iklim Berinvestasi 1) Angka Kriminalitas Kondisi keamanan dan ketertiban yang kondusif sangat dibutuhkan dalam
melaksanakan
pembangunan.
Gambaran
keamanan
dan
ketertiban yang terjadi di Kabupaten Gunungkidul dapat dilihat dari jumlah kriminalitas yang terjadi dan jumlah perkara hukum
yang
ditangani selama tahun 2009-2012: Tabel 2.85 Jumlah Kriminalitas di Kabupaten Gunungkidul Tahun 20062012 No.
Macam Kriminalitas
Tahun 2009
2010
2011
2012
1
Uang Palsu
-
-
1
1
2
Pembunuhan
1
2
-
3
3
Perkosaan
-
5
7
3
4
Perjudian
9
14
33
36
5
Penganiayaan Berat
2
-
-
2
6
Ranmor
13
7
25
18
7
Narkotika
3
1
2
5
Sumber : Kepolisian Resor Gunungkidul Angka kriminalitas di Kabupaten Gunungkidul didominasi oleh kasus pencurian kendaraan bermotor, pencurian dan kasus penyakit masyarakat seperti minuman keras dan perjudian.
II - 135
Tabel 2.86 Jumlah Kasus Pelanggaran Hukum di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2009-2012 Tahun No Jenis Data 2009 2010 2011 2012 Jumlah kasus A. pelanggaran hukum Jumlah perkara 1 dilaporkan Pidana
2
148
163
155
174
Perdata
3
-
-
-
Politik dan HAM
-
-
-
-
Lalu Lintas Perlindungan wanita dan anak Jumlah perkara terselesaikan
7.414 3.394 9.175 7.104 -
-
-
-
148
163
131
174
Perdata
-
-
-
-
Politik dan HAM
-
-
-
-
Pidana
Lalu Lintas Perlindungan wanita dan anak
7.414 3.394 9.175 7.104 -
-
-
-
Sumber : Kejaksaan Negeri Wonosari
Tabel 2.87 Jumlah Demo di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2009-2012 Tahun No. Macam Demo 2009 2010 2011 2012 1 Bidang politik 13 12 7 19 2 Bidang ekonomi 1 2 3 1 Sumber : Kepolisian Resor Gunungkidul
2.5.4.Fokus Sumber Daya Manusia Jumlah penduduk Kabupaten Gunungkidul tahun 2012 mencapai 697.172 jiwa, menduduki peringkat 3 di wilayah Provinsi DIY. Berdasarkan jenis kelamin jumlah penduduk didominasi oleh jumlah penduduk perempuan. Dilihat dari angka pencari kerja, yang tercatat di Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada tahun 2012, mayoritas pencari kerja didominasi oleh II - 136
lulusan SMK, peringkat berikutnya adalah lulusan SMU, Sarjana (S-1 dan S2), D1/D2/D3, dan SLTP. Dengan demikian untuk dapat meningkatkan daya saing tenaga kerja, dilaksanakan
dengan memberi dukungan
peningkatan mutu dan kualitas pendidikan, serta meningkatkan taraf hidup masyarakatnya agar mampu menyekolahkan sampai tingkat pendidikan tinggi (diploma/sarjana). Tentunya hal tersebut tidaklah mudah dan sangat dibutuhkan dukungan pendanaan serta intervensi yang tepat untuk meningkatkan
pendapatan
penduduknya.
Untuk
lebih
memberikan
gambaran riil tentang daya saing ketenagakerjaan yang direpresentasikan oleh tingkat pendidikan
yang dimiliki oleh masyarakat di Kabupaten
Gunungkidul yang tertuang dalam tabel berikut ini :
No
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Tabel 2.88 Komposisi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012 JUMLA LAKI-LAKI PEREMPUAN TINGKAT H PENDIDIKAN Jiwa % Jiwa % Jiwa Tidak/Belum Sekolah Belum Tamat SD/Sederajat Tamat SD/ Sederajat SLTP/Sederaj at SLTA/Sederaj at
% %
30.977
14,16
16.77 0
9.437
4,32
2868
7,88
12.305
4,82
87.431
39,98
10429
28,65
97.860
38,36
43.587
19,93
3325
9,13
46.912
18,39
37.441
17,12
2320
6,37
39.761
15,59
D I / D II
2.220
1,02
257
0,71
2.477
0,97
D III
1.781
0,81
135
0,37
1.916
0,75
D IV/S1
5.243
2,40
260
0,71
5.503
2,16
S2
487
0,22
12
0,03
499
0,20
S3
91 218.69 5
0,04 100,0 0
24 36.40 0
0,07 100,0 0
115 255.09 5
0,05 100,0 0
Jumlah
46,07
47.747
18,72
Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul
II - 137
BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda). Dalam hubungannya dengan RPJMD, APBD merupakan komitmen politik penyelenggara pemerintahan daerah untuk mendanai strategi pembangunan pada satuan program dan kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Peraturan daerah tentang APBD yang ditetapkan setiap tahun merupakan bentuk nyata dari upaya merealisasikan visi dan misi yang telah ditetapkan, melalui berbagai strategi, program dan kegiatan prioritas yang disertai dukungan pendanaannya. Untuk mengarahkan pemanfaatan dana yang tersedia agar tepat sasaran, maka setiap tahun ditentukan
arah
kebijakan
keuangan
melalui
penyusunan
dokumen
Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Gambar : 3.1 Kerangka hubungan antara strategi, APBD dan arah kebijakan keuangan daerah
Visi Misi Strategi Arah Kebijakan Keuangan Daerah
APBD Arah kebijakan pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Gunungkidul pada 5 ( lima ) tahun mendatang dapat mengandung makna bahwa : 1. Untuk menjamin ketersediaan dana maka kebijakan pendapatan lima tahun ke depan diarahkan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi III - 1
sumber pendapatan yang berkelanjutan (sustained), menumbuhkan iklim usaha dan investasi yang kondusif dalam rangka menjamin ketersediaan dana untuk menunjang pembangunan daerah. 2. Arah kebijakan belanja pada APBD Kabupaten Gunungkidul digunakan sepenuhnya untuk mendukung kebijakan dan program prioritas strategis pembangunan jangka menengah 5 (lima) tahunan. 3. Kebijakan pembiayaan daerah jangka menengah 5 (lima) tahunan ke depan diarahkan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah melalui penguatan investasi Pemerintah Daerah. Gambar : 3.2 Kerangka hubungan antara strategi dan komponen APBD
ARAH KEBIJAKAN
Program/ Kegiatan
Visi
Misi
Strategi
P1 P2 P3 P4 P5 P ..
P E N D A P A T A N
…
Arah
kebijakan
yang
dituangkan
P E M B I A Y A A N
B E L A N J A
(-)
dalam
…
(=)
…
APBD
Kabupaten
Gunungkidul merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan visi dan misi yang sudah ditetapkan untuk 5 tahun ke depan. Untuk merealisasikannya maka ditempuh dengan berbagai strategi, program dan kegiatan selama 5 tahun secara bertahap dan berkelanjutan. Konteks pengelolaan keuangan daerah tidak terlepas dari 3 (tiga) arah pengelolaan dan kebijakan yang diambil, meliputi arah pengelolaan dan kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Selanjutnya daerah,
dalam kerangka penyusunan perencanaan jangka menengah
secara
sistematis
harus
dilakukan
analisis,
kajian,
serta
pembahasan beberapa hal sebagai berikut : 3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu Kinerja keuangan masa lalu dibutuhkan untuk mengetahui kondisi keuangan masa lalu sebagai bahan analisis untuk mengukur III - 2
kemampuan keuangan daerah dalam mendukung program-program pembangunan yang akan direncanakan selama 5 (lima) tahun. 3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD Pengelolaan
pendapatan
daerah
Kabupaten
Gunungkidul
diarahkan pada sumber-sumber pendapatan yang selama ini telah menjadi sumber pendapatan asli daerah, dengan tetap mengupayakan sumber-sumber pendapatan yang baru. Untuk
mewujudkan
pencapaian
target
dan
optimalisasi
pendapatan asli daerah, berbagai upaya yang telah dan akan dilakukan yaitu : 1) Memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. 2) Mendorong peningkatan dan pengembangan sumber daya aparatur yang berkualitas dan profesional. 3) Mendorong peningkatan kualitas pelayanan kepada wajib pajak dan retribusi daerah melalui peningkatan kualitas prasarana dan sarana pelayanan yang telah dimiliki. 4) Melaksanakan pembinaan dan mendorong peningkatan potensi dan kemampuan wajib pajak. Dengan
upaya
yang
telah
dilakukan
di
atas
beberapa
keberhasilan yang telah dicapai dalam kurun 5 (lima) tahun terakhir adalah meningkatnya pos pendapatan asli daerah dalam 5 (lima) tahun terakhir. 3.1.1.1. Kondisi Pendapatan Daerah Tahun 2006-2010 Sumber-sumber pendapatan
daerah Kabupaten Gunungkidul
terdiri dari 3 (tiga) pos yang meliputi pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dalam kurun waktu
5
(lima)
tahun
terakhir
jumlah
pendapatan
Kabupaten
Gunungkidul mengalami peningkatan dengan rata-rata peningkatan sebesar 11,42% pertahun. Pendapatan daerah Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2006 mencapai Rp519.249.089.143,00 meningkat menjadi Rp576.935.395.220,00 pada tahun 2007. Pada tahun 2008, 2009 dan 2010 menjadi
berturut-turut
pendapatan
Rp680.113.125.788,00,
daerah
kembali
meningkat
Rp713.703.592.489,00,
dan
Rp797.585.111.635,56. III - 3
Tabel. 3.1 Rata-rata Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2006-201 No
Uraian
I
PENDAPATAN
I.1
Pendapatan Asli Daerah
I.1.1
Pajak Daerah
I.1.2
Retribusi Daerah
I.1.3 I.1.4
Hasil PengelolaanKekayaan Daerah Yang Dipisahkan Lain-lain PAD yang sah
I.2
Bagian Dana Perimbangan
I.2.1
Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak
I.2.2
Dana Alokasi Umum
I.2.3
Dana Alokasi Khusus
I.2.4 I.3
Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan Provinsi Lain-lain Pend. DaerahYang Sah
I.3.1
Restitusi PPh pasal 21
I.3.2
2006
2007
519.249.089.143 576.935.395.220
2008
2009
2010
Rata-Rata Pertumbuhan
680.113.125.788
713.703.592.489
797.585.111.635
11,42
30.235.598.650
22.228.567.310
28.235.053.200
36.236.874.500
40.963.061.130
10,48
2.935.859.750
3.973.859.750
4.915.950.000
5.724.000.000
6.646.500.000
22,90
18.545.480.010
13.919.825.560
15.852.010.200
19.921.523.272
24.058.383.800
1.595.118.890
1.700.000.000
2.680.000.000
5.199.530.679
7.159.140.000
2.634.882.000
4.787.093.000
5.391.820.550
5.544331.983
8,49
487.413.490.493 529.717.729.610
588.050.700.088
606.839.197.889
635.329.110.564
6,90
22.775.950.088
27.103.889.889
36.461.206.564
33,80
12.060.000.000 432.868.000.000
20.699.729.610 459.851.000.000
504.395.750.000
508.212.308.000
4.713.845.346
8,84 37,22
521.293.704.000
4,81
29.080.000.000
49.167.000.000
60.879.000.000
71.523.000.000
77.574.200.000
13.405.490.493
-
-
-
-
1.600.000.000
24.989.098.300
63.827.372.500
70.627.520.100
121.292.939.941
1.600.000.000
-
-
-
-
Bagi Hasil Pajak Propinsi
-
16.989.098.300
23.103.074.100
23.483.165.100
25.627.683.941
11,69
I.3.3
Bantuan Keuangan dari Propinsi
-
8.000.000.000
17.081.600.000
17.828.000.000
16.200.000.000
27,19
I.3.4
Pendapatan Hibah
-
-
18.024.181.000
453.495.000
14.430.360.000
746,14
I.3.5
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
-
-
5.618.517.400
28.862.860.000
65.034.896.000
134,76
29,71
424,91
Sumber : APBD Kab. Gunungkidul Tahun 2006-2010, DPKKD Kabupaten Gunungkidul. III - 4
Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) meskipun selama 5 (lima) tahun terakhir peranannya masih berada pada posisi kedua setelah
dana
perimbangan
yang
fluktuatif,
namun
memiliki
kecenderungan perkembangan (trend) dan terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini dapat dilihat dari jumlah total PAD pada tahun 2006 mencapai
Rp30.235.598.650,00
namun
turun
menjadi
Rp22.228.567.310,00 di tahun 2007 dan kembali meningkat menjadi Rp28.235.053.200,00 di tahun 2008. Sedangkan untuk tahun 2009 total PAD mencapai Rp36.236.874.500,00 dan untuk tahun 2010 penerimaan pada pos PAD ini ditargetkan mencapai Rp40.963.061.130,00 Meningkatnya pendapatan daerah dalam lima tahun terakhir didukung oleh meningkatnya dana perimbangan yang merupakan sumber pendapatan terbesar di antara pos-pos pendapatan lainnya. Pada tahun 2006 pendapatan daerah dari pos dana perimbangan mencapai
Rp487.413.490.493,00
kemudian
meningkat
menjadi
Rp529.717.729.610,00 di tahun 2007, pada tahun 2008 jumlah pendapatan
pada
pos
Rp588.050.700.088,00
ini
dan
kembali kembali
Rp606.839.197.889,00 di tahun 2009,
meningkat meningkat
menjadi menjadi
sedangkan untuk tahun 2010
jumlah pos ini mencapai Rp635.329.110.564,00. Struktur pendapatan pada tabel di atas, khususnya untuk pos Retribusi Daerah, dalam kurun waktu 5 (lima) tahun telah mampu menyumbangkan kontribusi yang cukup signifikan dalam Pendapatan Asli Daerah walaupun dalam kurun waktu tersebut masih terjadi fluktuatif.
Sedangkan
untuk
pos
Pajak
Daerah
telah
menjadi
penyumbang terbesar kedua dalam PAD setelah Retribusi Daerah. Dalam rentang waktu 5 (lima) tahun, antara tahun 2006-2010 pos ini telah menunjukkan trend positive. Pada tahun 2006 memberikan kontribusi sebesar
Rp2.935.859.750,00,
pada
tahun
2007
sebesar
Rp3.973.859.750,00 dan terus meningkat untuk tahun 2008, 2009, dan 2010
berturut-turut
adalah
sebagai
berikut
Rp4.915.950.000,00,
Rp5.724.000.000,00 dan Rp6.646.500.000,00. Salah satu kendala di dalam
pengelolaan
PAD
ini
adalah
adanya
regulasi
peraturan
perundang-undangan yang mengandung konsekuensi suatu sumber pendapatan baik pajak dan atau retribusi daerah, diamanatkan untuk
III - 5
tidak bisa dipungut lagi sebagai sumber pendapatan asli daerah sehingga akan mengurangi potensi pendapatan asli daerah. Beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dari perkembangan pendapatan Kabupaten Gunungkidul adalah sebagai berikut : 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki peran penting dalam membentuk struktur APBD khususnya untuk Pos Pendapatan, walaupun jika dibandingkan dengan Pos Dana Perimbangan belum menunjukkan perbandingan yang proporsional, karena prosentase pos PAD masih relatif kecil dibandingkan Pos Dana Perimbangan. 2. Peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terus mengalami peningkatan dan
menunjukkan
adanya
kecenderungan
peningkatan
yang
konsisten dari tahun ke tahun. Hal ini harus dijaga dan perlu terus lebih ditingkatkan untuk dapat lebih lebih berperan dalam ikut menentukan besaran perolehan pendapatan daerah untuk masa yang akan datang. 3. Pada pos dana perimbangan dalam kurun waktu periode 2006-2010 cenderung mengalami peningkatan. Aspek positif dari hal ini program-kegiatan
pembangunan
sebagian
besar
memperoleh
dukungan dari sumber dana ini, namun demikian juga mengandung implikasi
negatif,
pada
program
pembangunan
yang
akan
direncanakan selama 5 (lima) tahun ke depan terkait ketergantungan pada pos dana perimbangan ini. 4. Pada Pos Dana Hibah terjadi lonjakan yang sangat signifikan pada tahun
2008
dan
tahun
2010.
Pada
tahun
2008
Kabupaten
Gunungkidul mendapatkan hibah Bantuan Dana Rehab dan Rekon Bidang Non Perumahan sebesar Rp18.024.181.000,00. Selanjutnya pada tahun 2010 Kabupaten Gunungkidul menerima hibah untuk penyelenggaraan
Pemilu
Presiden
dan
Legislatif
sebesar
Rp14.430.360.000,00. Hal ini berpengaruh pada lonjakan persentase kenaikan penerimaan pendapatan daerah dari sektor lain-lain Pendapatan daerah yang sah. Peningkatan pendapatan Kabupaten Gunungkidul tersebut tidak terlepas dari upaya, kerja keras dan kerjasama yang baik dari semua stakeholder dan SKPD-SKPD terkait, terutama SKPD-SKPD pengampu pendapatan daerah dalam menjalankan program dan kegiatannya. III - 6
3.1.1.2 Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2011-2015 Penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan oleh Pemerintah Daerah tentu membutuhkan dukungan dana atau pembiayaan. Pemenuhan kebutuhan dana untuk membiayai penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan tersebut, dilakukan berbagai
upaya
secara
maksimal
untuk
meningkatkan
realisasi
pendapatan, agar pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan berjalan dengan baik dan optimal. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, periode tahun 2011-2015 diproyeksikan jumlah pendapatan daerah Kabupaten Gunungkidul setiap tahunnya mengalami peningkatan. Pada tahun 2011 jumlah total pendapatan mencapai Rp961.227.494.387,05 dan pada tahun 2015 diproyeksikan mencapai Rp1.361.829.793.820,00 atau jika dirata-rata pertahunnya mengalami pertumbuhan sekitar 9,13 %.
III - 7
Tabel 3.2 Proyeksi Pendapatan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011-2015 N0
URAIAN
2011
2012
2013
2014
2015
I
PENDAPATAN DAERAH
961.227.494.387
1.072.973.599.831
1.193.042.253.657
1.286.643.373.040
1.361.829.793.820
1,1
Pendapatan Asli Daerah
47.953.224.512
68.065.973.303
76.674.187.127
90.228.148.740
95.543.480.000
7.277.580.000
9.032.000.000
10.970.075.000
24.043.480.000
25.043.480.000
10.321.359.500
21.303.082.589
24.538.644.077
21.770.533.827
23.000.000.000
4.311.961.587
5.329.022.778
6.654.257.071
26.042.323.425
32.401.867.936
34.511.210.979
6.654.257.071 37.759.877.842
8.700.000.000 38.800.000.000
1
Hasil pajak daerah
2
Hasil retribusi daerah
3
Hasilpengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
4
Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
1,2
Dana perimbangan
668.189.024.634
792.658.061.528
880.664.275.030
934.375.893.476
1.000.551.937.820
1 2 3 1,3 1 2 3 4
Bagi hasil pajak/Bagi hasil bukan pajak Dana alokasi umum Dana alokasi khusus Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Pendapatan Hibah Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Bantuan Keuangan dari Provinsi
36.720.320.634 572.300.004.000 59.168.700.000 245.085.245.240 0 30.916.556.000 185.897.339.240 28.271.350.000
34.129.152.528 687.944.489.000 70.584.420.000 212.249.565.000 174.000.000 36.406.595.000 159.563.905.000 16.105.065.000
36.311.427.030 779.069.238.000 65.283.610.000 235.703.791.499 0 39.008.836.499 160.131.955.000 36.563.000.000
23.809.720.300 847.388.294.000 61.562.860.000 209.563.905.000 41.918.097.000 198.816.279.000 22.919.974.000
23.809.720.300 915.179.357.520 61.562.860.000 265.734.376.000 43.918.097.000 198.816.279.000 23.000.000.000
Jumlah Pendapatan
961.227.494.387
1.072.973.599.831
1.193.042.253.657
1.286.643.373.040
1.361.829.793.820
Sumber : DPPKAD III - 8
3.1.2. Neraca Daerah 3.1.2.1 Aset Kecenderungan
kepemilikan
aset
daerah
di
Kabupaten
Gunungkidul, selama kurun waktu 5 (lima) tahun sejak tahun 2008 sampai tahun 2012 selalu positif atau selalu mengalami kenaikan dengan rata-rata 10,57%. Namun ketika dicermati lebih dalam, trend positif pertumbuhan tersebut tidak selalu terjadi khususnya pada aset lancar pada tahun 2009 sempat mengalami penurunan, sehingga persentase pertumbuhan periode 2008-2009 negatif pada angka 26,96%. Namun pada periode berikutnya tahun 2009-2010 pertumbuhan aset lancar mengalami kenaikan signifikan sebesar 101,58%. Selebihnya terdapat trend pertumbuhan positif dari tahun ke tahun terhadap item-item aset daerah selama kurun waktu 5 (lima) tahun sejak tahun 2008-2012. Berikut data aset daerah di Kabupaten Gunungkidul pada periode selama 5 (lima) tahun sejak tahun 2008-2012 sebagai berikut :
III - 9
Tabel 3.3 Aset Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Per 31 Desember 2008 s.d 31 Desember 2012 URAIAN
2008
2009
2010
2011
2012
1
2
3
4
5
6
ASET ASET LANCAR Kas di Kas Daerah Setara Kas Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Penerimaan Kas di BLUD Investasi Jangka Pendek Piutang Pajak Piutang Retribusi Piutang Bunga Piutang Denda Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Bagian Lancar Tagihan Sewa Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Piutang Lainnya Persediaan Jumlah Aset Lancar
71.817.136.843,37 33.549.200.324,78
52.452.816.457,43 37.361.609.274,30
0,00 61.795.950,00 2.446.578.989,00 18.071.407,00 17.261.350,00 0,00
105.736.611.054,26 17.232.179.780,20 73.000.000.000,00 33.921.957,00 73.866.000,00 0,00 0,00 49.685.950,00 1.316.439.185,00 13.929.539,00 18.511.350,00 0,00
138.817.327.798,64 25.128.438.570,71 86.000.000.000,00 131.699.288,95 75.492.000,00 2.962.268.480,00 0,00 609.851.967,00 6.590.000,00 12.894.502,00 18.689.350,00 0,00
139.234.390.883,84 38.457.985.413,97 71.000.000.000,00 171.667.250,00 271.257.600,00 1.140.751.568,00 0,00 680.222.826,00 30.591.000,00 5.774.201,00 20.960.350,00 0,00
6.414.292.793,25 0,00
305.598.035,00 0,00
0,00 73.954.200,00 1.096.476.823,00 21.936.000,00 17.261.350,00 0,00 63.600.000,00 11.910.000,00
53.000.000,00 7.350.000,00
50.000.000,00 3.630.000,00
68.775.333,33 209.226.657,81
73.133.333,33 20.943.459,08
975.545.948,74 10.555.165.889,33 71.817.136.843,37
803.813.550,00 10.415.531.416,40 52.452.816.457,43
2.262.254.990,86 11.682.192.302,20 105.736.611.054,26
1.546.065.487,80 22.047.336.161,04 138.817.327.798,64
905.859.588,80 26.455.244.293,66 139.234.390.883,84
III - 10
URAIAN
2008
2009
2010
2011
2012
1
2
3
4
5
6
INVESTASI JANGKA PANJANG Investasi Nonpermanen Investasi Nonpermanen Lainnya Jumlah Investasi Nonpermanen
51.228.212.250,85
51.228.212.250,85
67.948.698.871,20
71.410.197.569,78
83.856.289.487,42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
51.228.212.250,85
51.228.212.250,85
67.948.698.871,20
71.410.197.569,78
83.856.289.487,42
0,00 51.228.212.250,85 51.228.212.250,85
0,00 51.228.212.250,85 51.228.212.250,85
0,00 67.948.698.871,20 67.948.698.871,20
0,00 71.410.197.569,78 71.410.197.569,78
0,00 83.856.289.487,42 83.856.289.487,42
ASET TETAP
959.673.767.175,96
1.161.206.136.774,00
1.189.477.988.537
1.299.380.873.389
1.391.133.736.600
TANAH Tanah
200.238.575.166,26 200.238.575.166,26
239.289.648.893,00 239.289.648.893,00
240.325.480.369 240.325.480.369
247.521.072.971 247.521.072.971
242.902.108.867 242.902.108.867
PERALATAN & MESIN Alat-alat Berat Alat-alat Angkutan Alat-alat Bengkel Alat Pertanian dan Peternakan Alat-alat Kantor & Rumah Tangga Alat Studio dan Komunikasi Alat Ukur Alat-alat Kedokteran Alat-alat Laboratorium Alat-alat Keamanan
128.067.668.624,25 9.449.019.000,00 26.756.311.050,00 3.602.973.850,74 918.867.600,00
148.853.902.790,00 9.136.688.873,00 32.094.144.861,00 4.024.574.137,00 1.292.638.968,00
154.416.403.459 9.166.638.873 34.108.159.221 3.661.745.637 1.365.000.908
185.968.454.598 1.137.894.435 38.843.573.462 7.181.666.133 1.080.036.590
199.553.989.936 6.865.338.674 42.788.828.398 7.419.624.294 887.978.056
53.909.827.806,02 4.808.396.278,00 727.740.000,00 18.252.256.280,93 9.540.152.758,66 102.123.999,90
70.643.650.575,00 4.164.521.938,00 496.003.900,00 18.024.041.177,00 8.837.181.361,00 140.457.000,00
75.259.620.601 6.945.890.492 499.003.900 16.294.742.561 6.970.644.266 144.957.000
93.615.701.480 5.833.980.515 572.239.400 17.167.398.788 20.006.545.071 529.418.724
91.358.633.577 6.540.033.807 764.894.395 18.719.992.195 23.949.030.339 259.636.202
Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Investasi Permanen Lainnya Jumlah Investasi Permanen Jumlah Investasi Jangka Panjang
III - 11
URAIAN
2008
2009
2010
2011
2012
1
2
3
4
5
6
GEDUNG DAN BANGUNAN Bangunan Gedung Bangunan Monumen
261.524.243.221,08 259.192.289.971,08 2.331.953.250,00
389.412.730.802,00 386.719.781.152,00 2.692.949.650,00
390.712.659.693 387.981.035.043 2.731.624.650
443.951.344.136 440.901.681.586 3.049.662.550
492.791.234.335 488.094.315.974 4.696.918.361
JALAN, IRIGASI & JARINGAN Jalan dan Jembatan Bangunan Air (Irigasi) Instalasi Jaringan
331.879.738.447,41 269.481.497.886,42 46.988.020.645,03 5.679.817.500,00 9.730.402.415,96
347.796.054.360,00 288.803.299.350,00 46.178.945.022,00 4.410.097.382,00 8.403.712.606,00
366.366.814.241 301.812.824.235 51.411.130.948 4.636.348.082 8.506.510.976
383.967.795.520 312.333.443.368 27.885.527.807 17.034.002.339 26.714.822.006
434.064.299.187 356.177.303.323 32.721.677.635 17.686.367.797 27.478.950.432
ASET TETAP LAINNYA Buku dan Perpustakaan Barang bercorak Kesenian/ Kebud. Hewan/Ternak dan Tumbuhan Sarana Olah Raga
21.191.170.934,96 18.956.325.224,13
24.071.943.829,00 21.169.084.157,00
23.834.274.575 20.944.011.668
37.942.432.164 34.232.727.807
21.445.327.275 16.540.347.074
1.348.564.010,83 110.362.700,00 775.919.000,00
1.913.973.249,00 313.184.865,00 675.701.558,00
1.949.394.149 225.421.500 715.447.258
3.389.124.407 268.136.950 52.443.000
3.668.977.161 319.406.162 916.596.878
16.772.370.782,00 16.772.370.782,00
11.781.856.100,00 11.781.856.100,00
13.822.356.200 13.822.356.200
29.774.000 29.774.000
376.777.000 376.777.000
959.673.767.175,96
1.161.206.136.774,00
1.189.477.988.537
1.299.380.873.389
1.391.133.736.600
1.082.719.116.270,18
1.264.887.165.482,28
1.363.163.298.462,46
1.509.608.398.757,42
1.614.224.416.971,26
KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN Konstruksi Dalam Pengerjaan Jumlah Aset Tetap JUMLAH ASET DAERAH
Sumber : Perda Partanggung Jawaban APBD / DPPKAD
III - 12
Sedangkan pertumbuhan aset daerah di Kabupaten Gunungkidul cenderung pada posisi trend positif, kecuali pada satu aspek yaitu pertumbuhan pada aset lancar tahun 2008-2009 terjadi pertumbuhan negatif. Selebihnya kecenderungannya adalah positif, seperti dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 3.4 Pertumbuhan Aset Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008-2012
2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012
Rata-rata
(%) -26,96
(%) 101,58
(%) 31,29
(%) 0,30
(%) 26,55
0,00
32,64
5,09
17,43
13,79
Aset Tetap
21,00
2,43
9,24
7,06
9,93
Total Aset Daerah
16,83
7,77
10,74
6,93
10,57
Periode Aset Lancar Investasi Jangka Panjang
Sumber : DPPKAD Kab. Gunungkidul diolah
3.1.2.2. Kewajiban Kewajiban daerah Kabupaten Gunungkidul dalam kurun waktu selama 5 (lima) tahun sejak tahun 2008 sampai 2012 mengalami fluktuasi, karena untuk kewajiban jangka pendek pada tahun 2008 sampai dengan 2010 mengalami pertumbuhan positif, tetapi mulai periode tahun 2010 sampai 2012 mengalami penurunan atau pertumbuhan negatif. Sedangkan untuk Kewajiban Hutang Jangka Panjang dalam kurun waktu tahun 20082012 selalu mengalami penurunan. Kewajiban ini merupakan pembayaran penerusan pinjaman dari Pemerintah Pusat berupa pinjaman lunak Asean Development Bank (ADB) atau Loan ADB yang dipergunakan untuk pembangunan infrastruktur jaringan air minum di wilayah Kabupaten Gunungkidul.
III - 13
Tabel 3.5 Kewajiban Pemerintah Kabupaten Gunungkidul KEWAJIBAN
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Utang Bunga Bagian Lancar Utang Dalam Negeri Pendapatan Diterima Dimuka Utang Jangka Pendek Lainnya Jumlah Kewajiban Jangka Pendek KEWAJIBAN JANGKA PANJANG Utang Dalam Negeri Utang Jangka Panjang Lainnya Jumlah Kewajiban Jangka Panjang JUMLAH KEWAJIBAN
31 Desember 2008
5.838.682,00
31 Desember 2009
31 Desember 2011
31 Desember 2012
3.300.030,00
32.098.368,00
0,00
59.872.452,89
51.613.403,27 136.353.517,06
35.197.127,91
26.836.254,40
69.326.910,00
69.326.910,00
69.326.910,00
69.326.910,00
69.326.910,00
16.400.000,00 498.712.216,67
29.266.666,67
24.066.666,67
638.113.650,00
313.513.500,00
5.000.000,00
139.038.044,8 581.756.313,27 1.345.806.323,73 9
479.402.572,58
125.229.831,07
638.591.837,5 517.651.524,23 381.298.008,90 0
300.446.219,51 204.283.055,55
4.000.000,00
0,00
31 Desember 2010
0,00 444.416.000,00
0,00
0,00
0,00
638.591.837,5 517.651.524,23 381.298.008,90 0 777.629.882,3 1.727.104.332,6 1.099.407.837,50 9 3
0,00
0,00
300.446.219,51 204.283.055,55 779.848.792,09 329.512.886,62
Sumber : DPPKAD
3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu Penyusunan perencanaan pembangunan daerah tidak bisa dilepaskan dari keuangan di daerah, karena untuk mendukung dan merealisasikan program dan kegiatan pembangunan yang direncanakan perlu penyediaan sejumlah dana. Kebijkan pengelolaan masa lalu juga menjadi acuan dalam perencanaan pembangunan, karena sedikit banyak memberikan gambaran bagaimana peta kemampuan keuangan daerah dalam melaksanakan program pembangunan. Salah satu kebutuhan belanja yang wajib dipenuhi dan jumlahnya signifikan ialah kebutuhan belanja pegawai atau belanja aparatur. Sebagian besar Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia masih dibelit permasalahan tingginya persentase belanja aparatur, akibatnya belanja langsung untuk program dan kegiatan pembangunan maupun belanja tidak langsung yang diarahkan untuk masyarakat menjadi kecil persentasenya dalam struktur APBD.
III - 14
Tabel 3.6 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Gunungkidul Total belanja untuk No
pemenuhan
Uraian
kebutuhan aparatur (Rp)
Total Pengeluaran (Belanja+
Prosentase
Pengeluaran
a)/(b) x
Pembiayaan)
100%
(Rp)
1
Tahun 2008
370.908.893.482
760.009.869.189
48,80
2
Tahun 2009
468.534.872.965
755.474.000.925
62,02
3
Tahun 2010
559.722.563.304
856.848.518.944
65,32
Sumber : DPPKAD Data
tersebut
menunjukkan
bahwa
persentase
belanja
aparatur
dibandingkan total pengeluaran (Belanja + Pengeluaran Pembiayaan) masih sangat besar, bahka dalam kurun waktu 2008-2010 justru mengalami kecenderungan peningkatan. Selanjutnya pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama pada kurun waktu tahun 2008-2010 pada pos Belanja Tidak Langsung selalu mengalami kenaikan, namun untuk belanja langsung dan pengeluaran pembiayaan terjadi fluktuasi.
III - 15
Tabel 3.7 Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Gunungkidul
Uraian Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai Belanja Bunga Belanja Bagi Hasil kepada Pem. Desa Bantuan Keuangan Pada Desa Belanja Langsung Belanja Pegawai Belanja Barang Jasa Belanja Modal Pengeluaran Pembiayaan Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah. Pembayaran Pokok Hutang Sumber : DPPKAD
2008 (Rp)
2009 (Rp)
2010 (Rp)
Rata-Rata Pertumbuhan (%)
416.159.529.002 370.908.893.482 77.000.000 2.930.785.520 42.242.850.000 296.741.252.506 50.041.517.400 102.227.970.530 144.471.764.576 10.869.326.910
511.469.285.179 468.534.872.965 77.000.000.00 2.975.452.214 39.958.960.000 212.246.042.236 35.959.856.125 77.487.482.906 98.798.703.205 1.506.119.410
604.163.355.936 559.722.563.304 77.000.000 3.140.002.632 41.223.790.000 219.734.040.736 31.352.347.255 79.479.195.061 108.902.498.420 2.087.494.910
20,51 22,89 0,00 3,53 -1,12 -12,47 -20,48 -10,82 -10,69 -23,77
10.800.000.000
1.400.000.000
1.580.200.000
-37,08
69.326.910
106.119.410
507.294.910
215,56
Tabel 3.8 Penutupan Defisit Riil Anggaran Kabupaten Gunungkidul NO
URAIAN
A
Pendapatan Daerah
B
Dikurangi realisasi :
1
Belanja Daerah
2
Pengeluaran Pembiayaan Daerah Defisit Riil
TAHUN 2008
TAHUN 2009
TAHUN 2010
680.113.125.788,00
713.703.592.489,80
797.770.916.694,00
749.140.542.279,58
753.967.881.515,83
854.946.829.093,30
10.869.326.910,00
1.506.119.410,00
2.087.494.910,00
(79.896.743.401,58)
(41.770.408.436,03)
(59.263.407.309,30)
76.754.243.401,58
39.957.654.436,03
57.667.207.309,30
C
Ditutup oleh realisasi Penerimaan Pembiayaan
1
SILPA TA sebelumnya
2
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah
3.142.500.000,00
1.812.754.000,00
1.596.200.000,00
Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah
79.896.743.401,58
41.770.408.436,03
59.263.407.309,30
Sumber : DPPKAD
III - 16
Tabel 3.9 Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Proporsi dari total defisit riil No Uraian 2008 (%) 2009 (%) 2010 (%) 1 SILPA TA sebelumnya 92,41 96,07 95,66 2 Pencairan dana cadangan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang 3 Dipisahkan Penerimaan Kembali Pemberian 4 Pinjaman Daerah 7,59 3,93 4,34 5 Penerimaan Piutang Daerah 100,00 100,00 100,00 Sumber : DPPKAD
Tabel 3.10 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran URAIAN a. b. c. d. e.
Pendapatan Belanja Transfer/Bagi Hasil ke Desa Surplus (Defisit) (a - b - c) Penerimaan Pembiayaan Pengeluaran Pembiayaan Pembiayaan Neto (d – e) SiLPA (d - g)
2008 (Rp)
2009 (Rp)
688.258.856.594,74 711.953.527.994,11 673.484.758.932,29 652.368.106.696,84 43.817.468.300,00 41.876.698.264,00 (29.043.370.637,55) 17.708.723.033,27 79.871.991.201,58 41.464.603.686,03 10.869.326.910,00 1.506.119.410,00 69.002.664.291,58 39.958.484.276,03 39.957.654.436,03
57.667.207.309,30
2010 (Rp) 798.248.875.353 722.210.904.272 42.979.282.650 33.058.688.431 59.307.650.841 2.085.157.410 57.222.493.431 90.281.181.862
Sumber : DPPKAD
III - 17
3.2.1. Kondisi Belanja Daerah Tahun 2006-2010 Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, bahwa belanja daerah dikelompokkan dalam : 1. Belanja tidak langsung, yaitu belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Terdiri dari belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada Pemerintah Desa, bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa dan belanja tidak terduga. 2. Belanja langsung, yaitu belanja yang dianggarkan terkait secara langsung
dengan
pelaksanaan
program
dan
kegiatan
untuk
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan arah peningkatan proporsi belanja publik yang didukung oleh efektivitas dan efisiensi belanja aparatur. Terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal. Kepmendagri Nomor 29 tahun 2002 yang menjadi pedoman pengelolaan keuangan daerah sebelum diterapkannya Permendagri Nomor 13 tahun 2006, memiliki struktur belanja berbeda.
Oleh
karenanya pada tabel kondisi belanja APBD Kabupaten Gunungkidul tahun 2006-2010, khusus tahun 2006 tidak ditampilkan secara rinci. Namun secara makro, kondisi belanja APBD tahun 2006 ialah sebagai berikut : -
Belanja Aparatur Daerah
:Rp313.458.039.781,20
-
Belanja Pelayanan Publik
:Rp230.366.526.199,50
-
Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan :Rp 43.297.299.432,00
-
Belanja Tidak Tersangka
:Rp
5.150.000.000,00
Kondisi belanja langsung APBD Kabupaten Gunungkidul selama kurun waktu tahun 2006-2010 dapat dilihat pada tabel berikut :
III - 18
Tabel 3.11 Kondisi Belanja APBD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2006-2010 No
Uraian
Tahun 2006
Tahun 2007
Tahun 2008
Tahun 2009
Tahun 2010
-
626.807.565.499
749.140.542.279
753.967.881.515
854.761.024.034
-
361.890.042.122
452.399.289.773
541.721.839.279
635.026.983.298
-
304.033.049.460
370.908.893.482
468.534.872.965
559.722.563.304
1
BELANJA DAERAH Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai
2
Biaya Bunga
-
22.386.031.000
77.000.000
77.000.000.00
77.000.000
3
Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Desa Belanja Bantuan Keuangan Kpd Pemerintah Desa Belanja Tidak Terduga Belanja Langsung
-
0
415.000.000
1.441.827.500
9.440.108.698
-
22.386.031.000
29.531.335.000
26.494.726.600
20.289.612.250
-
2.381.005.200
2.930.785.520
2.975.452.214
3.140.002.632
-
28.196.400.000
42.242.850.000
39.958.960.000
41.223.790.000
-
4.816.556.462
6.293.425.771
2.239.000.000
1.133.906.414
-
264.917.523.377
296.741.252.506
212.246.042.236
219.734.040.736
Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal
-
41.958.128.800
50.041.517.400
35.959.856.125
31.352.347.255
-
92.654.201.547
102.227.970.530
77.487.482.906
79.479.195.061
-
130.305.193.030
144.471.764.576
98.798.703.205
108.902.498.420
Jumlah Belanja
-
626.807.565.499
749.140.542.279
753.967.881.515
854.761.024.034
2 2.1
4 5
6 7 2.2 1 2 3
Sumber: Realisasi APBD, DPPKAD
Berdasarkan data pada tabel tersebut, dapat diketahui bahwa selama kurun waktu 5 tahun anggaran mulai tahun 2006 s/d 2010, proporsi terbesar belanja langsung masih berada pada pos belanja tidak langsung terutama pada pos Belanja Pegawai.
Anggaran Belanja
Langsung pada pos Belanja Modal menempati urutan kedua terbesar dalam struktur belanja APBD kabupaten Gunungkidul selama kurun waktu 2006-2010. 3.2.2. Arah Pengelolaan Belanja Daerah Pengelolaan belanja daerah sangat erat kaitannya dengan aturan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah, sejak penganggaran, perbendaharaan, akuntansi, serta pertanggungjawabannya. Seiring dengan dilaksanakannya reformasi dibidang keuangan, masyarakat semakin menuntut adanya pengelolaan keuangan publik secara transparan sehingga tercipta akuntabilitas publik (Public Accountability) dengan mendasarkan pada prinsip value for money. Disamping itu, III - 19
pengelolaan belanja daerah harus berlandaskan anggaran berbasis kinerja (Performance based budgeting) yaitu belanja daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Kinerja tersebut mencerminkan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, yang berarti harus berorientasi pada kepentingan publik. Oleh karena itu arah pengelolaan belanja daerah harus digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik terutama untuk penyediaan sarana pendidikan, kesehatan dan infrastruktur dasar. Disamping itu, pengeluaran daerah harus mampu menumbuhkan profesionalisme kerja di setiap organisasi terkait, berdasarkan analisa standar belanja, standar harga barang dan jasa, target, dan indikator kinerja, dan standar pelayanan minimal serta memperhatikan prinsip value for money. Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul tahun 2011-2015 diproyeksikan cenderung positif atau diproyeksikan selalu mengalami peningkatan besarannya rata-rata 7,11%. Besaran proyeksi belanja APBD tahun 2011-2015 tersebut seiring dengan optimisme peningkatan pendapatan daerah dan pembiayaan daerah yang diproyeksikan juga mengalami pertumbuhan positif. Berikut proyeksi belanja Daerah APBD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011-2015 :
III - 20
Tabel 3.12 Belanja dan Proyeksi Belanja APBD TA. 2011-2015
No 2 2.1
Uraian BELANJA DAERAH
Tahun 2011
Tahun 2012
1.048.435.519.475,25 1.180.302.067.392,99
Tahun 2013
Tahun 2014
1.290.643.223.478,50
1.309.401.774.572
Belanja Tidak Langsung
711.011.932.480,90
798.919.265.786,79
853.628.028.319,50
891.573.566.804
1
Belanja Pegawai
631.592.025.161,46
718.566.877.374,39
763.642.182.642,06
820.197.421.419
2
Biaya Bunga
43.500.000,00
35.500.000,00
26.850.000,00
18.580.000
3
Belanja Hibah
10.517.358.000,00
5.036.950.000,00
11.634.876.250,00
4.215.420.000
4
Belanja Bantuan Sosial
20.606.952.250,00
5.800.510.250,00
23.144.178.000,00
5.987.154.000
3.180.538.743,00
3.797.321.550,00
3.177.565.796,00
4.026.001.385
42.659.206.000,00
46.609.324.000,00
50.948.440.000,00
54.628.990.000
2.412.352.326,44
19.072.782.612,40
1.053.935.631,44
2.500.000.000
5 6 7
Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Desa Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Belanja Tidak Terduga
2.2
Belanja langsung
337.423.586.994,35
381.382.801.606,20
437.015.195.159,00
417.828.207.768
1
Belanja Pegawai
39.502.733.796,00
39.136.571.502,00
49.864.421.200,00
49.726.799.340
2
Belanja Barang dan Jasa
117.589.506.504,95
133.845.959.958,97
185.409.444.019,00
234.128.848.108
3
Belanja Modal
208.400.270.145,23
201.741.329.940,00
133.972.560.320
1.048.435.519.475,25 1.180.302.067.392,99
1.290.643.223.478,50
1.309.401.774.572
Jumlah Belanja
180.331.346.693,40
Tahun 2015 1.375.655.821.875 948.347.830.600 851.354.686.600 10.350.000.000 20.000.000.000 5.987.154.000 4.027.000.000 54.628.990.000 2.000.000.000 427.307.991.275 50.000.000.000 237.000.000.000 140.307.991.275 1.375.655.821.875
Sumber :DPPKAD
Berdasarkan kondisi tersebut, pengelolaan belanja daerah diarahkan pada upaya untuk lebih memperbesar atau meningkatkan proporsi belanja langsung, berupa program kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan/pelayanan dasar masyarakat dan pencapaian visi, misi, serta sasaran RPJM Daerah tahun 2010 - 2015. Adapun strategi yang akan ditempuh dibidang belanja yaitu: 1. Belanja disertai tolok ukur yang jelas untuk setiap indikator kinerjanya. 2. Belanja diprioritaskan untuk pencapaian visi, misi, dan sasaran RPJM Daerah Tahun 2010-2015. 3. Belanja diupayakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas barang dan jasa publik. 4. Alokasi belanja diupayakan dapat mendorong dan memberikan stimulasi pada masyarakat dan swasta untuk berperan serta dalam pembangunan.
III - 21
3.2.3. Arah Pengelolaan Pembiayaan Daerah Pembiayaan
adalah
transaksi
keuangan
daerah
yang
dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. Pembiayaan daerah disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun anggaran berikutnya. Penerimaan pembiayaan antara lain berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu (SILPA), pencairan dana cadangan, pinjaman daerah, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan piutang daerah, dan penerimaan kembali penyertaan modal. Sedangkan pengeluaran pembiayaan dapat dipergunakan untuk pembentukan dana
cadangan,
penyertaan
modal
Pemerintah
Daerah,
dan
pembayaran pokok hutang. Pada lima tahun yang akan datang pada APBD Kabupaten Gunungkidul diproyeksikan masih terjadi defisit anggaran karena besarnya belanja dibandingkan dengan pendapatan daerah, sehingga diperlukan
perhitungan
pembiayaan
baik
yang
yang
cermat
menyangkut
dan
hati-hati
penerimaan
pada
aspek
pembiayaan,
pengeluaran pembiayaan dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA). Adanya defisit anggaran tentu berimplikasi pada keharusan untuk berupaya meningkatkan kapasitas keuangan daerah, agar mampu
menutup
defisit
belanja
daerah.
Upaya
peningkatan
kemampuan keuangan daerah antara lain dapat ditempuh melalui kebijakan investasi Pemerintah Daerah secara selektif dan tepat, untuk meningkatkan pendapatan daerah.
Defisit belanja daerah juga dapat
ditutup dengan SILPA, namun SILPA yang besar bukan menjadi indikator
positif,
namun
justru
menjadi
salah
satu
indikasi
penyusunan perencanaan dan penganggaran yang kurang tepat atau capaian pelaksanaan program kegiatan yang kurang optimal. Adapun strategi pembiayaan daerah antara lain : 1.
Melaksanakan efisiensi dan penghematan pada pelaksanaan program dan kegiatan dengan menggunakan produk-produk dan jasa berkualitas dan dengan biaya yang efisien.
2.
Melakukan investasi berupa penyertaan modal pada perusahaan daerah untuk meningkatkan pelayanan dan pendapatan daerah,
III - 22
serta untuk memenuhi amanat Perda Nomor 3 tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah. 3.
Pembiayaan
daerah
dimanfaatkan
untuk
peningkatan
kesejahteraan masyarakat, pemenuhan kewajiban dan penguatan kemampuan keuangan daerah. Kondisi
pembiayaan
daerah
pada
APBD
Kabupaten
Gunungkidul dalam kurun waktu tahun 2006-2010 dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 3.13 Kondisi Pembiayaan daerah APBD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2006-2010 No 3 3.1 3.1.1 3.1.2
3.2. 3.2.1 3.2.2
Tahun 2006
Uraian
Tahun 2007
Tahun 2008
Tahun 2009
Tahun 2010
PEMBIAYAAN DAERAH Penerimaan Pembiayaan
-
49.872.170.281
69.027.416.491
40.264.289.026
57.175.912.399
-
52.271.497.191
79.896.743.401
41.770.408.436
59.263.407.309
SILPA
-
48.303.272.191
76.754.243.401
39.957.654.436
57.667.207.309
-
3.968.225.000
3.142.500.000
1.812.754.000
1.596.200.000
-
52.271.497.191
79.896.743.401
41.770.408.436
59.263.407.309
-
2.399.326.910
10.869.326.910
1.506.119.410
2.087.494.910
-
2.330.000.000
10.800.000.000
1.400.000.000
1.580.200.000
-
69.326.910
69.326.910
106.119.410
507.294.910
-
2.399.326.910
10.869.326.910
1.506.119.410
2.087.494.910
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjmanan Jumlah Penerimaan Pembiayaan Pengeluaran Pembiayaan Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah. Pembayaran Pokok Hutang Jumlah Pengeluaran Pembiayaan
Berdasarkan data tersebut dapat diketahui pada APBD 2006 belum
dikenal
adanya
pembiayaan
daerah,
karena
pedoman
pengelolaan keuangan daerah masih mempergunakan Permendagri Nomor 29 tahun 2003 dimana struktur APBD hanya terdiri dari Pendapatan dan Belanja (Belanja Aparatur Daerah dan Belanja Publik). Sedangkan mulai APBD tahun 2007 mempergunakan Permendagri Nomor 13 tahun 2006, yang mana pada struktur APBD terdiri dari Pendapatan
Daerah,
Pembiayaan
daerah
Belanja pada
Daerah
rentang
dan
waktu
Pembiayaan 2006-2010
Daerah. fluktuatif
besarannya, namun penerimaan pembiayaan sebagian besar bersumber III - 23
dari SILPA. Pada APBD 2008, besaran SILPA (tahun 2007) mencapai angka Rp76.754.243.401,00 yang antara lain disebabkan kelembagaan baru, awal penerapan Permendagri 13 tahun 2006 dan accres gaji pegawai sebesar 2,5%. Namun pada APBD 2009 SILPA turun ke angka yang cukup wajar yaitu sebesar Rp39.957.654.436,00. Sedangkan pada APBD tahun 2010 SILPA kembali naik mencapai angka sebesar Rp57.667.207.309,00
yang
disebabkan
adanya
transfer
dana
penyesuaian dan otonomi khusus untuk tambahan penghasilan guru PNSD sekitar Rp22.000.000.000,00 yang baru diterima pada akhir Desember 2009 dan baru bisa disalurkan pada bulan Februari 2010. Sedangkan kebijakan proyeksi pembiayaan daerah tahun 2011 – 2015, pada sisi penerimaan pembiayaan diarahkan bahwa SILPA diupayakan secara bertahap makin menurun besarannya ke angka yang lebih ideal, dimana sampai dengan tahun 2015 SILPA berada pada kisaran angka sebesar Rp20.000.000.000,00. Hal ini dapat ditempuh dengan
beberapa
strategi
yaitu
penyusunan
perencanaan
dan
penganggaran yang makin baik sesuai tupoksi, beban kerja dan kinerja (performance
based
budgeting
system),
pengendalian
anggaran,
monitoring dan evaluasi kegiatan, penggunaan analisis standard biaya, penyusunan dan penggunaan Standard Harga Barang dan Jasa (SHBJ) dengan tepat dan konsisten. Penerimaan kembali pemberian pinjaman diarahkan masih berasal dari pinjaman pada kelompok-kelompok usaha produktif seperti kelompok ternak sapi. Sedangkan pada sisi pengeluaran pembiayaan diarahkan untuk investasi berupa penyertaan modal pada perusahaan daerah sebagaimana diamanatkan Perda Nomor
3
tahun
2010.
Penyertaan
modal
dimaksudkan
untuk
peningkatan pelayanan pada masyarakat dan untuk meningkatkan pendapatan daerah. Pembayaran pokok hutang juga masih terus dianggarkan untuk memenuhi kewajiban pembayaran pokok hutang penerusan pinjaman Pemerintah Pusat berupa LOAN ADB yang dijadwalkan selesai tahun 2016. Berikut tabel proyeksi pembiayaan daerah APBD Kabupaten Gunungkidul tahun 2011 – 2015 :
III - 24
Tabel 3.14 Proyeksi Pembiayaan daerah APBD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011-2015 No 3 3.1
Uraian PEMBIAYAAN DAERAH Penerimaan Pembiayaan
3.1.1
SILPA
3.1.2
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
3.2. 3.2.1 3.2.2 3.2.3
Tahun 2011
Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun 2014
Tahun 2015
97.600.969.822
22.758.401.533
13.826.028.055
91.877.381.862 115.606.307.971 112.170.296.732
46.827.728.443
21.000.000.000
90.281.181.862 114.190.307.971 110.770.296.732
45.827.728.443
20.000.000.000
1.400.000.000
1.000.000.000
1.000.000.000
87.208.025.088 107.328.467.561
1.596.200.000 1.416.000.000,00
Pengeluaran Pembiayaan Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah. Pembayaran Pokok Hutang Pemberian pinjaman daerah
4.669.356.774
8.277.840.410
14.569.326.910
24.069.326.910
22.469.326.910
3.000.000.000
6.500.000.000
13.000.000.000
23.000.000.000
21.000.000.000
89.156.774
377.840.410
69.326.910
69.326.910
69.326.910
1.580.200.000
1.400.000.000
1.500.000.000
1.000.000.000
1.400.000.000
Untuk mengimplementaskan arah dan strategi kebijakan keuangan daerah,
serta
untuk
menjamin
terlaksananya
program
kegiatan
prioritas secara optimal, maka dalam penganggaran dipergunakan prinsip-prinsip: 1. Partisipasi masyarakat Pengambilan keputusan dalam proses penyusunan dan penetapan anggaran sedapat mungkin melibatkan partisipasi masyarakat, sehingga masyarakat mengetahui akan hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan anggaran. 2. Transparansi dan akuntabilitas anggaran Anggaran yang disusun harus dapat menyajikan informasi secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat yang meliputi tujuan, sasaran, sumber pendanaan, jenis/obyek belanja, manfaat, dan dampak yang akan diperoleh dari suatu kegiatan yang dianggarkan. 3. Disiplin anggaran Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan dan
belanja
yang
dianggarkan
merupakan
batas
tertinggi
pengeluaran. 4. Keadilan anggaran III - 25
Pajak daerah, retribusi daerah, dan pungutan daerah lainnya yang dibebankan
kepada
masyarakat
harus
mempertimbangkan
kemampuan masyarakat untuk membayar. 5. Efisiensi dan efektivitas anggaran Dana yang tersedia harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan bagi masyarakat sehingga perencanaan anggaran harus diperhitungkan secara efisien dan efektif. 3.2.4. Kebijakan Pagu Indikatif Untuk mendorong konsistensi proses perencanaan pembangunan dengan penganggaran daerah, maka kebijakan atas pagu indikatif dilakukan
dalam proses perencanaan dan penganggaran. Pagu
indikatif adalah
patokan batas maksimal anggaran yang diberikan
kepada SKPD dirinci berdasarkan plafon anggaran sektoral dan plafon anggaran kecamatan untuk mendanai
program kegiatan prioritas.
Disebut indikatif, karena angka tersebut belum merupakan angka final, tetapi merupakan angka sementara yang diperoleh dari perhitungan dengan mempertimbangkan beberapa asumsi dan proyeksi kemampuan keuangan tahun yang akan datang. Sedangkan Pagu Indikatif Wilayah Kecamatan (PIWK) adalah sejumlah patokan batas maksimal anggaran yang diberikan berdasarkan wilayah kecamatan dan dilaksanakan oleh SKPD yang penentuan alokasi belanjanya ditentukan oleh mekanisme perencanaan
partisipatif
melalui
Musrenbang
Kecamatan
dengan
berdasarkan kebutuhan dan prioritas program. Penyusunan pagu indikatif tersebut didasarkan pada indikator pembangunan dengan mengacu pada : a. prakiraan maju yang telah disetujui pada tahun sebelumnya; b. evaluasi pencapaian RPJMD sampai dengan tahun berjalan; c. prioritas pembangunan daerah tahun perencanaan; d. sumber daya yang tersedia; dan e. kondisi aktual daerah. Pagu indikatif sebagaimana tersebut pada ayat (1) memuat rancangan program prioritas pembangunan daerah dan patokan maksimal anggaran yang meliputi pagu indikatif sektoral SKPD dan PIWK. III - 26
3.2.4.1. Pagu Indikatif Sektoral SKPD Pagu Indikatif Sektoral SKPD yang selanjutnya disingkat PIS adalah sejumlah patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD dan penentuan alokasi belanjanya ditentukan oleh mekanisme teknokratik SKPD dengan berdasarkan kepada kebutuhan dan prioritas program. Pagu indikatif sektoral tersebut untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, mengacu pada urusan wajib dan urusan pilihan yang harus dilaksanakan oleh daerah. 3.2.4.2 Pagu Indikatif Wilayah Kecamatan (PIWK) Sedangkan Pagu Indikatif Wilayah Kecamatan (PIWK) adalah patokan atau ancar-ancar anggaran yang diberikan kepada SKPD pada wilayah kecamatan yang penentuan alokasi belanjanya ditentukan oleh mekanisme
partisipatif
melalui
Musyawarah
Perencanaan
Pembangunan (Musrenbang) di tingkat kecamatan dengan berdasarkan kepada kebutuhan dan prioritas program. Dalam hal ini Program dan kegiatan yang diusulkan dalam kerangka Pagu Indikatif Wilayah Kecamatan (PIWK) bukan dalam bentuk block grant di kecamatan, tetapi pelaksanaan tetap pada
SKPD sesuai tugas dan fungsinya.
Kebijakan PIWK dimuat pada Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah dan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 40 Tahun 2012 tentang Tata Cara Perhitungan Pagu Indikatif Wilayah Kecamatan (PIWK) dan Penyusunan Program Prioritas. Pagu
Indikatif
Wilayah
Kecamatan
berdasarkan
pada
indikator
pembangunan dengan mengacu pada : a.
prakiraan maju yang telah disetujui pada tahun sebelumnya;
b. evaluasi pencapaian RPJMD sampai dengan tahun berjalan; c.
tema dan prioritas pembangunan daerah tahun perencanaan;
d. sumber daya yang tersedia; e.
rencana tata ruang wilayah;
f.
pokok-pokok pikiran DPRD; dan
g. kondisi aktual daerah. Penentuan besaran Pagu Indikatif Wilayah Kecamatan (PIWK) didasarkan pada prosentase alokasi dari proyeksi belanja langsung tahun
rencana
yang
dengan
formula
merata
dan
proporsional. III - 27
Penghitungan kondisi
proporsional
perekonomian,
didasarkan
maupun
variabel
sarana
dan
kewilayahan prasarana
dan
wilayah
kecamatan. Penetapan variabel ini sehubungan dengan opsi strategi pengembangan wilayah redistribution with growth atau pemerataan dengan pertumbuhan yaitu bentuk kebijakan kewilayahan dengan melakukan keberpihakan terhadap wilayah tertinggal, dan tetap menjaga wilayah yang pertumbuhan ekonominya tinggi agar tidak terjadi
penurunan
pembangunan
atau
sentra
stagnasi
produksi,
serta
mendorong
sehingga
terjadi
percepatan
keseimbangan
pembangunan dan pertumbuhan antar wilayah. Variabel-variabel
dalam
penghitungan
PIWK
dimungkinkan
bisa
berubah-ubah sesuai perkembangan dan indikator pembangunan, adapun variabel dalam penghitungan PIWK tahun 2014 ada 16 variabel yaitu : “variabel keluarga miskin, jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah desa, jumlah padukuhan, kerawanan dan kerentanan bencana alam, PDRB Kecamatan menurut harga konstan, PDRB Kecamatan menurut harga berlaku, pertumbuhan PDRB Kecamatan menurut harga konstan, prasarana kesehatan, angka kematian ibu, angka kematian bayi, prasarana pendidikan, kondisi kerusakan jalan kabupaten, persentase pelunasan target PBB, dan bantuan langsung masyarakat dalam satu kecamatan”. Dengan
adanya
pagu
indikatif
ini
diharapkan
masyarakat
mempunyai kepastian terealisasinya usulan program kegiatan prioritas pada
proses
musrenbang
ke
dalam
APBD
Kabupaten,
mengurangi
kesenjangan antar wilayah, penerapan pendekatan pembangunan berbasis kewilayahan sehingga diharapkan asas transparansi, berkeadilan, partisipatif, responsif, dan akuntabel terlaksana dengan baik. Kebijakan
Wilayah
Kecamatan
menjadi
lebih
(PIWK)
efektif.
membuat
Konsistensi
forum-forum proses
perencanaan dan penganggaran akan terwujud
Pagu Indikatif musrenbang
partisipatif
dalam
dengan penerapan
Pagu Indikatif Wilayah Kecamatan (PIWK), sehingga pembahasan pada program-program prioritas wilayah kecamatan yang akan dibiayai pagu indikatif wilayah kecamatan akan lebih terarah dan terfokus serta terakomodir pada APBD. Ketentuan penggunaan alokasi dana melalui PIWK sesuai ketentuan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 40 Tahun 2012 untuk membiayai program kegiatan fisik dan non fisik, dengan proporsi alokasi PIWK untuk III - 28
kegiatan fisik maksimal sebesar 70 persen dan non fisik minimal sebesar 30 persen. Adapun Kegiatan fisik digunakan untuk: pembangunan/rehabilitasi jalan, pembangunan/rehabilitasi jembatan, pembangunan jalan usaha tani, pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa, perbaikan saluran irigasi perdesaan, pembangunan sanitasi berbasis masyarakat, pembangunan talud jalan, pembangunan dan rehabilitasi pasar, pengembangan sarana dan prasarana obyek wisata, pembangunan sarana dan prasarana pariwisata, sarana dan prasarana kelautan dan perikanan tangkap,
penghijauan,
pembangunan/rehabilitasi gedung sekolah, pembangunan/rehabilitasi sarana prasarana kesehatan (Puskesmas, Puskesmas pembantu, Pos kesehatan desa, dan Pos bersalin desa), padat karya infrastruktur, dan sarana keselamatan transportasi. Kegiatan non fisik digunakan untuk: peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa, pembinaan badan usaha milik desa (BUMDes), padat karya produktif, pelatihan mobile training unit, pembinaan industri kecil, koperasi, dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM),
kursus, pembinaan PAUD,
pendidikan keaksaraan dan luar sekolah, peningkatan kecakapan hidup, pemberdayaan
perempuan,
stimulan
semen
dan
aspal
pemberdayaan
masyarakat, penyuluhan kependudukan dan pencatatan sipil, pembinaan peternakan, pembinaan kelautan dan perikanan, pembinaan perkebunan, pembinaan tanaman pangan, wisata/budaya,
pembinaan kelompok sadar wisata, desa
pembinaan desa mandiri pangan,
pembinaan desa siaga,
dan pembinaan kelompok usaha bersama (KUBE).
Dalam rangka mengawal PIWK agar terlaksana dan terealisasi dengan optimal, salah satu mekanisme yang harus dilalui adalah dibuatnya Nota kesepakatan PIWK. Adapun Nota kesepakatan PIWK adalah sebuah dokumen legal yang menjelaskan persetujuan antara DPRD dengan Bupati tentang patokan batas maksimal anggaran yang diberikan berdasarkan wilayah kecamatan dan dilaksanakan oleh SKPD yang
penentuan
perencanaan
alokasi
partisipatif
belanjanya melalui
ditentukan
Musrenbang
oleh
mekanisme
Kecamatan
dengan
berdasarkan kebutuhan dan prioritas program. Nota kesepakatan PIWK tersebut
memuat
besarnya
alokasi
dana
PIWK
masing-masing
kecamatan, sebagai acuan pembahasan usulan program kegiatan prioritas pada forum Musrenbang RKPD di Kecamatan. Penyampaian rancangan PIWK kepada DPRD
paling lambat minggu terakhir pada
bulan Desember (tahun T-2) dan nota kesepakatan dibuat paling lambat minggu pertama pada bulan Januari (tahun T-1). III - 29
3.2.5. Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Opini
atas
Laporan
Keuangan
Pemerintah
Daerah
(LKPD)
Pemerintah Kabupaten Gunungkidul hasil pemeriksaan dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) sejak tahun 2009-2012 belum mampu memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) karena beberapa catatan yang belum bisa dipenuhi atau dilakukan di Kabupaten Gunungkidul, berikut opini atas LKPD tersebut : Tabel 3.15 Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2009-2012 No 1.
Tahun 2009
Opini LKPD Keterangan Wajar Aset Tetap pada Neraca Pemerintah Dengan Kabupaten Gunung Kidul per 31 Pengecualian Desember 2009 sebesar Rp1.161.206.136.774,00 tidak dapat diyakini kewajarannya karena sebagian nilai asset tetap belum dicatat berdasarkan harga perolehan atau nilai wajar pada saat perolehan dan pencatatan asset tetap belum sepenuhnya sesuai dengan SAP.
No 2.
Tahun 2010
Opini LKPD Keterangan Wajar - Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul Dengan menyajikan Pendapatan Pajak Pengecualian Penerangan Jalan (PPJ) sebesar Rp5.115.339.964,00 yang dicatat dalam jumlah netto tidak sesuai SAP - Saldo asset tetap per 31 Desember 2010 sebesar Rp1.189.477.988.537,00, diantaranya sebesar Rp187.252.079.110,27 belum memperhitungkan atribusi biaya pengadaan dan tidak didukung dengan buku inventaris serta mutasi asset tetap sebesar Rp75.747.935.603,26 belum mencakup hasil penilaian asset tetap Tahun 2010 dan tidak didukung daftar mutasi asset tetap SKPD. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul belum melakukan penilaian atas 127 unit asset tetap pada 18 SKPD sebagaimana disyaratkan dalam SAP III - 30
No 3.
Tahun 2011
Opini LKPD Keterangan Wajar - Nilai persediaan yang disajikan sebesar Dengan Rp5.523.114.922,00 terdiri dari Pengecualian Persediaan Material/Bahan di Gudang Farmasi Dinas Kesehatan sebesar Rp4.954.324.546,00 di bagian pelayanan/apotek RSUD Wonosari sebesar Rp128.464.596,00 dan Instalasi Laboratorium RSUD Wonosari sebesar Rp440.325.780,00 tidak didukung pencatatan mutasi pengeluaran yang memadai dan BPK RI tidak bisa memperoleh keyakinan atas nilai persediaan tersebut. - Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2011 sebesar Rp1.292.774.471.245,07, nilai tersebut termasuk asset tetap yang disajikan dalam Neraca Awal 1 Januari 2002 sebesar Rp407.589.351.076,79. Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul tidak dapat menyampaikan kertas kerja dan Laporan Hasil Penyusunan Neraca Awal dan BPK RI tidak dapat melakukan prosedur pemeriksaan yang memadai terkait dengan asersi penilaian untuk dapat memperoleh keyakinan atas nilai asset tetap sebesar Rp407.589.351.076,79
No
Tahun
Opini LKPD
Keterangan - Pemerintah Kabupaten Gunungkidul belum mengakui penerimaan kas dari klaim Askes PNS pada Dinas Kesehatan dan Jamkesos masing-masing sebesar Rp832.922.700,- dan Rp130.963.176,-. Penerimaan tersebut digunakan langsung untuk Kegiatan Askes PNS dan Jamkesos di Puskesmas. - Belanja Barang dan Jasa Tahun 2011 sebesar Rp104.745.057.835,52 termasuk Belanja Perjalanan Dinas dengan realisasi sebesar Rp11.661.287.271,- yang didalamnya termasuk penyalahgunaan Belanja Perjalanan Dinas Setwan sebesar Rp334.891.000,-. III - 31
No 4.
Tahun 2012
Opini LKPD Keterangan Wajar - Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Dengan tidak melaksanakan penatausahaan Pengecualian asset tetap secara memadai yaitu bidang asset DPPKAD belum dapat merinci sebagian mutasi penambahan dan pengurangan tahun 2012, perolehan tanah untuk perluasan jalan dan pembangunan jembatan/talud hanya berdasarkan surat pernyataan kerelaan dari warga pemilik tanah, terdapat 32 sertifikat asli dari asset tetap tanah yang tidak diketahui keberadaannya dan 217 bidang asset tetap tanah belum bersertifikat, DPU tidak membuat Kartu Inventaris Barang (KIB) secara lengkap, selisih pencatatan nilai asset tetap antara KIB dengan nilai yang tercantum dalam neraca pada DPPKAD dan DPU, selisih pencataan nilai asset tetap pada KIB Dinas KEsehatan dengan rekapiltulasi KIB seluruh UPT Dinas Kesehatan, beberapa KIB pad UPT Puskesmas masih terdapat barang dalam kondisi rusak berat (RB), beberapa asset tetap yang tercantum dalam KIB Dinas Kesehatan tidak diketahui keberadaannya senilai Rp1.021.769.271,00 aset tetap Dinas Pendidikan, PEmuda dan Olahraga masih terdapat asset yang bernilai Rp1,00 dan Rp0,00, Dikpora belum melakukan perubahan pada saldo awal asset tetap tahun 2012 pada 3 (tiga) UPT TK/SD sesuai dengan Berita Acara verifikasi perubahan dan asset tetap dari belanja modal BOS tidak dapat dirinci.
Mengacu pada resume opini BPK atas LKPD Kabupaten Gunungkidul sejak tahun 2009 sampai tahun 2013, dapat diketahui bahwa catatan-catatan dari BPK tersebut lebih banyak karena belum optimalnya pengelolaan aset di daerah. Pengelolaan aset daerah menjadi isu penting dalam kerangka pengeloaan keuangan di daerah, karena III - 32
sampai saat ini tidak hanya di Kabupaten Gunungkidul, tetapi pada banyak pemerintah daerah, kementerian dan BUMN yang mendapatkan opini penilaian terhadap laporan pertanggung jawaban keuangannya dalam kategori disclaimer dan adverse (tidak wajar) yang penyebabnya ialah dari sisi pengelolaan aset yang belum benar. Pemeriksaan BPK tahun 2007 atas laporan pertanggungjawaban keuangan daerah tahun 2006 memberikan opini disclaimer. Pada tahun 2008 BPK memberikan opini tidak wajar (adverse), sedangkan pemeriksaan BPK tahun 2009 menghasilkan opini yang lebih baik yaitu Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Namun sampai tahun 2012, opini WDP masih belum bisa meningkat, karena catatan atas hasil pemeriksaan yang belum bisa mencapai Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Penyebabnya terutama terkait dengan pengelolaan aset, sehingga pengelolaan aset daerah menjadi entry point dalam kerangka pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Gunungkidul. Kabupaten Gunungkidul menindaklanjuti temuan audit BPK dengan
melakukan
Program
Kerja
Manajemen
Aset
yang
akan
dilaksanakan secara bersama-sama dan terintegrasi mulai dari DPPKAD Kabupaten Gunungkidul khusus Bidang Aset dan Bidang Akuntansi bersama-sama dengan Penyimpan Barang, Pengurus Barang, Pengguna Barang (Kepala SKPD), Asisten, Sekda, Wakil Bupati dan Bupati dalam pengelolaan administrasi Aset Tetap daerah yang lebih baik. Adapun Program Kerja Manajemen Aset yang akan dilakukan adalah : 1. Menelusuri pencatatan Aset Tetap Kabupaten Gunungkidul yang dicatat pada Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2012. Pada Tahun Anggaran 2010, angka Aset Tetap yang tercantum dalam Laporan Keuangan belum diakui oleh auditor BPK, dikarenakan adanya perbedaan angka pada saat pemeriksaan antara Bidang Aset dengan Bidang Akuntansi serta angka yang dilaporkan oleh SKPD. Oleh sebab itu akan dilakukan rekonsiliasi antara Bidang Aset, Bidang Akuntansi serta Penyimpan dan Pengurus barang SKPD. 2. Menelusuri pencatatan Aset Tetap Kabupaten Gunungkidul yang belum bernilai wajar. Pada Tahun Anggaran 2011, masih terdapat Aset Tetap Daerah yang belum dinilai wajar dicatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) III - 33
maupun
Kartu
Inventaris
Ruangan
(KIR)
di
SKPD.
Untuk
memecahkan permasalahan tersebut ditempuh melalui kerja sama antara
Pemerintah
Kabupaten
Gunungkidul
dengan
Kantor
Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), dengan membentuk Tim Penilai atas Aset Tetap. 3. Melakukan Sensus Barang Milik Daerah Tahun 2013. 4. Melaksanakan rapat koordinasi dan evaluasi hasil sensus barang milik daerah secara rutin seminggu sekali tiap hari Kamis “KEMISAN” sebagai tindak lanjut LHP BPK. 5. Percepatan implementasi aplikasi SIPKD modul aset mulai tahun 2013 melalui perubahan APBD Tahun Anggaran 2013. 3.2.6. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) Dalam
rangka
meningkatkan
kinerja
dan
akuntabilitas
pengelolaan keuangan daerah, Kementerian Dalam Negeri bersama Kementerian Keuangan juga mengembangkan aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) yang merupakan bagian dari Loan Aggreement antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Asian Development Bank (ADB) yang dikembangkan di 33 Provinsi dan 138 Kabupaten/Kota. Maksud pengembangan dan implementasi SIPKD ialah untuk membantu memudahkam provinsi / kabupaten / kota dalam penyusunan anggaran, pelaksanaan, penatausahaan, akuntansi, dan pelaporan maupun pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Aplikasi SIPKD yang dikembangkan meliputi : a. Aplikasi
Core
System
(perencanaan,
penganggaran,
kas,
dan
akuntansi). b. Aplikasi Non Core System (hutang, piutang, pengelolaan asset, dan sistem penggajian). c. Aplikasi Sistem Informasi Eksekutif (SIE) SIKD dan Portal SIKD. Dengan modul dalam SIPKD yang cukup lengkap tersebut diharapkan ke depan hanya ada satu aplikasi / software yang dipergunakan dalam pengelolaan keuangan daerah, sehingga akan tercapai efisiensi dan efektifitas. Aplikasi SIPKD diserahterimakan ke daerah dengan Berita Acara Operational Acceptance Test (OAT) pada tanggal 21 September 2010. Pasca serah terima, modul-modul dalam aplikasi SIPKD terus dilakukan III - 34
penyempurnaan (kastemisasi), karena ada beberapa kebutuhan lokal dalam penganggaran dan pengelolaan keuangan
daerah yang belum
terakomodir. Dukungan hardware untuk SIPKD baru dapat dipenuhi pada akhir tahun 2010 setelah Kabupaten Gunungkidul menerima Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID). Penyempurnaan modul SIPKD juga dilakukan dalam kerangka meningkatkan integrasi antara perencanaan dengan penganggaran. Integrasi ini diharapkan akan meningkatkan efisiensi dan efektifitas proses perencanaan program-kegiatan dan penganggarannya ke dalam APBD. Modul baru yang ditambahkan dalam aplikasi SIPKD ialah modul perencanaan yang dinamakan “Gunungkidul Plan”. Ruang lingkup Gunungkidul Plan ini mencakup beberapa hal, antara lain untuk mengawal
proses
perencanaan
partisipatif
melalui
musyawarah
perencanaan pembangunan (Musrenbang) sampai tersusunnya Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), penyusunan Renja SKPD, termasuk pra RKA yang dimulai lebih awal yang kemudian secara bertahap di-up date sesuai tahapan RKPD, KUA-PPAS dan RAPBD. Untuk melengkapi modul SIPKD juga mulai dirintis dengan menambahkan isi modul monitoring dan evaluasi (monev) perencanaan. Modul
monev
ini
sangat
penting,
karena
dokumen-dokumen
perencanaan yang disusun baik jangka menengah (RPJMD) maupun perencanaan tahunan (RKPD) harus dilakukan evaluasi. Evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui capaian terhadap target-target kinerja yang telah dituangkan dalam dokumen perencanaan. Hasil evaluasi capaian target kinerja tersebut menjadi input dalam penyusunan perencanaan periode berikutnya. 3.2.7. Organisasi Pengelolaan Keuangan Daerah Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang
meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,
pertanggungjawaban, dan pengawasan.
Sedangkan subyek atau
pengelola keuangan daerah diantaranya : - Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaaan keuangan daerah; - Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah; III - 35
- Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (Kepala SKPD) selaku Pejabat Pengguna Aggaran; - Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) selaku Pejabat yang melaksanakan Program dan Kegiatan. Secara umum pengelola keuangan daerah di berbagai daerah hampir sama, karena aturan yang mendasari juga sama. Namun tentu di beberapa daerah kemungkinan ada kebijakan lokal yang diambil untuk meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan di daerahnya. Kebijakan lokal inilah yang menyebabkan adanya variasi / perbedaan antara daerah yang satu dengan yang lain.
Sebagai contoh untuk
Kabupaten Gunungkidul ialah di Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga dengan penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) oleh PPKD pada UPT SMP, UPT SMA/SMK Negeri dan UPT TK dan SD se Kabupaten Gunungkidul. Penunjukan KPA oleh PPKD ini dimaksudkan untuk lebih meningkatkan
kinerja
SKPD,
mengingat
besarnya
SKPD
Dinas
Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga dan kompleksnya permasalahan yang dihadapi.
Sehingga agar dalam perencanaan, pelaksanaan
kegiatan dan pelaporan lebih cepat, tepat, dan akuntabel maka kebijakan penunjukan KPA tersebut menjadi salah satu solusi.
3.2.8. Aturan Hukum Keuangan Daerah Dengan adanya berbagai perubahan aturan yang mendasari dalam pengelolaan keuangan di daerah, maka aturan-aturan operasional yang
ada
di
daerah
juga
harus
disesuaikan
agar
tidak
terjadi
pertentangan substansi yang diatur. Sebagai contoh ialah dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, ada beberapa perubahan terkait obyek pajak dan retribusi
daerah
Sehubungan
yang
dengan
sudah adanya
tidak
bisa
berbagai
dipungut
perubahan
oleh
daerah.
regulasi
dari
Pemerintah Pusat dan dalam rangka optimalisasi dalam pengelolaan sumber-sumber
pendapatan
daerah,
Pemerintah
Kabupaten
Gunungkidul telah menyusun beberapa Peraturan Daerah antara lain : a. Perda Pajak Daerah 1. Perda yang mengatur tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 2. Perda yang mengatur tentang Pajak Daerah. III - 36
b. Perda Retribusi Daerah Tabel 3.16 Perda Tentang Retribusi/Pajak Daerah dan SKPD Pengampu NO 1.
2.
3.
4.
5. 6. 7.
8. 9. 10. 11. 12.
RETRIBUSI/PAJAK Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada UPT Puskesmas. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
SKPD PENGAMPU Dinas Kesehatan
DPPKAD, Kantor Pengelolaan Pasar, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika, Dinas Kesehatan, Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan, Retribusi Tempat Khusus Dinas Perhubungan, Parkir. Komunikasi, dan Informatika, Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan, Kantor Pengelolaan Pasar, RSUD Retribusi Pelayanan Dinas Perhubungan, Persampahan / Kebersihan. Komunikasi, dan Informatika, Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan, Kantor Pengelolaan Pasar, Dinas Pekerjaan Umum Retribusi Izin Mendirikan Dinas Pekerjaan Umum Bangunan. Retribusi Pelayanan Parkir Dinas Perhubungan, di Tepi Jalan Umum. Komunikasi, dan Informatika Retribusi Pelayanan Pasar. Kantor Pengelolaan Pasar, Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan, Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Retribusi Pengujian Dinas Perhubungan, Kendaraan Bermotor. Komunikasi, dan Informatika Retribusi Pengendalian Dinas Perhubungan, Menara Telekomunikasi. Komunikasi, dan Informatika Retribusi Terminal. Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Retribusi Izin Trayek. Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Retribusi Penggantian Dinas Kependudukan dan Biaya Cetak KTP dan Akta Pencatatan Sipil Catatan Sipil. III - 37
NO 13.
14. 15.
16.
RETRIBUSI/PAJAK Retribusi Tempat Penginapan / Pesanggrahan / Villa. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
17.
Retribusi Tempat Pelelangan. Retribusi Izin Gangguan.
18.
BPHTB.
19. 20.
Pajak Daerah. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah. Pendapatan Praktek Kerja Lapangan pada Dinkes dan Puskesmas. Penguatan Modal Pada Kelompok Tani Ternak. Tata Cara Penentuan Nilai Sewa Penempatan dan Perpanjangan Kios dan Los Milik Pemerintah Kab. Gunungkidul. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Retribusi Pelayanan Kesehatan pada UPT Puskeswan.
21.
22. 23.
24. 25.
SKPD PENGAMPU Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Peternakan, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Kelautan dan Perikanan Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan DPPKAD DPPKAD DPPKAD
Dinas Kesehatan
Dinas Peternakan DPPKAD
DPPKAD Dinas Peternakan
3.2.9. Peningkatan Kemampuan Pengelolaan Keuangan Daerah Pengelolaan keuangan daerah paling tidak didasarkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Pada Bagian ke tiga Azas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah Permendagri Nomor 13 tahun III - 38
2006 disebutkan bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada
peraturan
transparan
perundang-undangan,
dan
bertanggung
jawab
efektif,
dengan
efisien,
ekonomis,
memperhatikan
azas
keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Untuk dapat mewujudkan pola pengelolaan keuangan daerah seperti diamanatkan dalam Permendagri 13 Tahun 2006 tersebut, beberapa langkah dan strategi yang dilakukan antara lain : 1) Peningkatan Kualitas dan Kapabilitas SDM Pengelola Keuangan Daerah. Upaya ini mutlak dibutuhkan karena SDM pengelola Keuangan Daerah merupakan subyek / pelaku yang akan sangat mewarnai bagaimana APBD disusun dan dilaksanakan. Upaya peningkatan SDM pengelola keuangan daerah antara lain melalui : a) Pengiriman
pegawai
untuk
mengikuti
Diklat
fungsional
pengelolaan keuangan daerah, seperti : Kursus Keuangan Daerah (KKD), Latihan Keuangan Daerah (LKD), dan Kursus Akuntansi Keuangan Daerah (KAKD). b) Menyelenggarakan sosialisasi dan bimbingan teknis peraturanperaturan keuangan daerah. c) Menyelenggarakan dan / atau mengirimkan personil pada seminar, lokakarya, dan workshop pengelolaan keuangan daerah. 2) Penyusunan
Pedoman,
Petunjuk
Teknis,
dan
aturan-aturan
operasional pengelolaan keuangan daerah. Hal ini sangat penting karena akan menjadi dasar atau pedoman bagi semua
stakeholders
dalam pelaksanaan pengelolaan
keuangan
daerah. Dokumen-dokumen yang disusun antara lain : a) Disusunnya Petunjuk Pelaksanaan APBD setiap tahun sebagai pedoman dalam pelaksananaan APBD. b) Disusunnya Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). c) Disusunnya Analisis Standar Biaya (ASB). d) Disusunnya Standard Harga Barang dan Jasa (SHBJ). 3) Dibangun dan digunakannya Aplikasi/Software untuk mendukung pengelolaan keuangan daerah. Strategi ini ditempuh dengan pertimbangan bahwa pengelolaan keuangan daerah merupakan suatu pekerjaan yang rumit dan kompleks,
serta
harus
dapat
dipertanggung
jawabkan III - 39
akuntabilitasnya.
Untuk
mewujudkan
itu
maka
dibutuhkan
sistem/aplikasi yang bisa membantu kinerja pengelola keuangan daerah. Aplikasi yang dibangun dan dimanfaatkan dalam kerangka pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Gunungkidul antara lain:
SIKD/SIKUDA
pada
Bidang
Anggaran
dan
Bidang
Perbendaharaan DPPKAD, SIMBADA pada Bidang Aset, MAPADA pada bidang Pendapatan dan SIPKD pada bidang Akuntansi, serta SIMREDA untuk perencanaan di Bappeda. Saat ini sudah dibangun dan
diimplementasikan
memudahkam
aplikasi SIPKD
dalam
penyusunan
yang bertujuan anggaran,
untuk
pelaksanaan,
penatausahaan, akuntansi dan pelaporan maupun pertanggung jawaban
pelaksanaan
APBD.
Bahkan
untuk
mengintegrasikan
perencanaan dengan penganggaran, juga dibangun aplikasi SIPKD modul perencanaan sebagai pengganti SIMREDA. Dengan aplikasi ini diharapkan terjadi efisiensi, efektifitas, dan mengalirnya perencanaan ke dalam proses penganggaran program kegiatan dalam APBD Kabupaten Gunungkidul. 3.3. Kerangka Pendanaan Mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, kerangka pendanaan dimaknai sebagai program dan
kegiatan
yang
disusun
untuk
pembangunan
yang
pendanaannya
mencapai diperoleh
sasaran dari
hasil
anggaran
pemerintah/daerah, sebagai bagian integral dari upaya pembangunan daerah secara utuh. Dengan demikian inti dari kerangka pendanaan tersebut ialah bagaimana pendanaan dari program dan kegiatan pembangunan yang direncanakan dapat terpenuhi dengan optimal. Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, yang meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana, sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Seluruh pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto yang mempunyai makna bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka
III - 40
menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil. Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional
yang
dapat
dicapai
untuk
setiap
sumber
pendapatan.
Pendapatan daerah dikelompokan atas : pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. a. Pendapatan Asli Daerah Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) meskipun belum bisa menjadi kontributor dalam struktur pendapatan daerah namun harus terus dipacu, sehingga tingkat ketergantungan dengan danadana dari pusat dalam APBD semakin berkurang. Adapun upaya dan strategi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Gunungkidul antara lain : 1. Peningkatan kinerja SKPD dan aparat pengampu Pendapatan Asli Daerah; 2. Ekstensifikasi pendapatan dengan mencari peluang-peluang sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang baru, antara lain dengan penyusunan regulasi berupa Peraturan Daerah; 3. Memberikan kepastian hukum dan peningkatan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah dalam hal ini DPPKAD secara berkala dan berkelanjutan kepada wajib pajak; 4. Pemanfaatan aset-aset daerah yang memiliki nilai ekonomis tinggi; 5. Perbaikan pelayanan perizinan di seluruh tingkatan; 6. Pemantapan jejaring dan koordinasi antar SKPD dan dengan stakeholders lainnnya dengan membuka bidang-bidang yang memberikan peluang kepada masyarakat untuk berpartisipasi dan mengembangkan kreatifitasnya; 7. Melakukan pelayanan setoran pajak di lapangan atau dengan cara jemput bola kepada wajib pajak; 8. Melakukan monitoring dan pengawasan di lapangan yang dilakukan secara periodik; 9. Melakukan pelayanan secara langsung mendekati wajib retribusi daerah; 10. Melakukan kerjasama dengan pihak ketiga; III - 41
11. Melakukan penagihan secara langsung terhadap objek pajak. b. Dana Perimbangan Dana perimbangan yang terdiri dari bagi hasil pajak dan bukan pajak, dana alokasi umum (DAU, dan dana alokasi khusus (DAK) masih menjadi komponen utama dalam struktur pendapatan daerah pada APBD Gunungkidul selama ini. Namun besaran yang diterima masih sulit untuk diperhitungkan secara akurat, karena kebijakan, perhitungan, dan data yang dipergunakan ada di Pemerintah Pusat. 1) Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak Bagi hasil pajak dan bukan pajak dari Pemerintah Pusat sejak tahun 2011 sampai dengan 2013 selalu mengalami peningkatan. Tahun 2011 sebesar Rp36.720.320.634,- Tahun 2012 menerima sebesar
Rp34.129.152.528,-
Rp36.311.427.030,-.
Adanya
dan
Tahun
kebijakan
2013
sebesar
Pemerintah
untuk
mendaerahkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) menjadi tantangan daerah untuk secara profesional mengelola pajak tersebut, sehingga bisa mendongkrak pendapatan daerah. 2) Dana Alokasi Umum (DAU) Sumber pendanaan utama dalam penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan di Kabupaten Gunungkidul masih sangat bergantung pada dana blockgrant DAU dari Pemerintah Pusat. DAU yang diterima Kabupaten Gunungkidul kurun waktu tahun 2006 sampai dengan 2010 dapat dilihat pada tabel berikut :
III - 42
Tabel 3.17 DATA PENERIMAAN DAU TAHUN 2006-2013
Total Pendapatan APBD (Rp)
Tahun 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Penerimaan DAU (Rp)
519.249.089.143 432.868.000.000 576.935.395.220 459.851.000.000 680,113.125.788 504.395.750.000 713.703.592.489 508.220.110.000 797.585.111.635 521.293.704.000 961.227.494.387 572.300.004.000 1.010.100.099.320 687.944.489.000 1.152.564.502.628 779.069.238.000 Rata-rata persentase DAU dibanding Total Pendapatan APBD
Berdasarkan
data
ketergantungan
tersebut
APBD
dapat
Kabupaten
Persentase terhadap Pendapatan APBD (%) 83,36 79,70 74,16 71,21 65,36 59,54 68,10 67,59 71,13
diketahui
Gunungkidul
tingkat terhadap
penerimaan DAU yang tinggi dalam kurun waktu 2006-2013 yang mencapai rata-rata 71,13%. Total penerimaan DAU mengalami kenaikan, akan tetapi kenaikan tersebut tidak serta merta mencerminkan melaksanakan
peningkatan kegiatan
kemampuan
pembangunan
daerah daerah.
dalam Hal
ini
dikarenakan adanya peningkatan alokasi jumlah belanja pegawai yang tidak sebanding dengan kenaikan total DAU. Akibatnya alokasi untuk belanja langsung atau belanja publik semakin kecil. Persentase penerimaan DAU dibanding total pendapatan yang makin menurun, faktor dominan yang berpengaruh adalah adanya transfer dana penyesuaian dan otonomi khusus yang penggunaannya
juga
sudah
pasti
yaitu
terutama
untuk
tambahan penghasilan guru PNSD (non sertifikasi) dan tunjangan profesi guru (sertifikasi). Dalam kurun waktu sampai dengan tahun akhir masa RPJMD 2010-2015, DAU diproyeksikan masih menjadi sumber utama pendanaan
program
kegiatan
dalam
APBD
Kabupaten
Gunungkidul. Namun dengan masih terus bertambahnya daerahdaerah pemekaran baru di satu sisi, sementara review terhadap regulasi
yang
mengatur
alokasi
dana
perimbangan
belum III - 43
terlaksana, maka potensi DAU yang akan diterima tentu tidak akan mengalami kenaikan yang cukup signifikan. 3) Dana Alokasi Khusus (DAK) DAK merupakan dana dari Pemerintah Pusat yang bersifat specific grant atau penggunaannya sudah petunjuk
teknis
dari
masing-masing
ditentukan melalui kementerian
untuk
menangani suatu program/kegiatan tertentu. DAK Kabupaten Gunungkidul kurun waktu tahun 2006-2013 seperti data pada tabel berikut : Tabel 3.18 DATA PENERIMAAN DAK TAHUN 2006-2013
Tahun 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Total Pendapatan APBD (Rp)
Penerimaan DAK (Rp)
519.249.089,143 29.080.000.000 576.935.395.220 49.167.000.000 680.113.125.788 60.879.000.000 713.703.592.489 71.523.000.000 797.585.111.635 77.574.200.000 961.227.494.387 59.168.700.000 1.010.100.099.320 70.584.420.000 1.152.564.502.628 65.283.610.000 Rata-rata persentase DAK dibanding Total Pendapatan APBD
Berdasar
tabel
tersebut
dapat
Persentase terhadap Pendapatan APBD (%) 5,60 8,52 8,95 10,02 9,73 6,16 6,99 5,66
diketahui
7,70 bahwa
penerimaan DAK selama kurun waktu tersebut cenderung mengalami peningkatan. Adapun pemanfaatan DAK tahun 2006 untuk 8 bidang dengan porsi terbesar bidang pendidikan sebesar 27,70%. Tahun 2007 terbagi pada 8 bidang dengan porsi terbanyak pada bidang pendidikan sebesar 34,74%. Tahun 2008 untuk 9 bidang, alokasi terbanyak bidang pendidikan sebesar 26,98%. Tahun 2009 untuk 11 bidang dengan alokasi terbesar bidang pendidikan sebesar 57,28%. Sedangkan tahun 2010 untuk 13 bidang dengan alokasi terbanyak bidang pendidikan sebesar 68,45%. Penggunaan DAK tahun 2012 untuk 13 bidang dan penggunaan DAK tahun 2013 untuk 15 bidang.
III - 44
Alokasi dana DAK yang diterima Kabupaten Gunungkidul sangat signifikan untuk mendukung tugas dan fungsi SKPDSKPD teknis pelaksana DAK. Hal ini karena keterbatasan kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, akibatnya pada beberapa SKPD kegiatan yang dilaksanakan cukup didominasi program/kegiatan yang sumber dananya dari DAK. Secara umum DAK yang diluncurkan sangat membantu dalam pelaksanaan pembangunan di daerah, sehingga luncuran DAK
masih
sangat
diharapkan
masuk
ke
Kabupaten
Gunungkidul. Namun adanya ketentuan pendampingan (cost sharing) yang harus disiapkan oleh daerah penerima DAK sebesar minimal 10%, memang terasa cukup berat bagi daerah-daerah dengan PAD yang kecil.
Sehingga ketentuan pendampingan DAK
minimal 10% perlu dikomunikasikan dan dikaji lebih lanjut, agar daerah-daerah yang kemampuan keuangannya rendah tidak terlalu terbebani. c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Komponen Pendapatan
pendapatan
Hibah,
Bagi
ini
Hasil
antara Pajak
lain
dari
terdiri
Provinsi,
dari Dana
Penyesuaian dan Otonomi Khusus, serta Bantuan Keuangan Provinsi.
Namun
pendapatan
yang
secara
signifikan
bisa
dipergunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan ialah Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Bantuan Keuangan DIY. Sedangkan Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus pada APBD sifatnya lebih sekedar menampung dan meneruskan sesuai alokasi dan jumlah yang disalurkan yaitu untuk membayar tunjangan penghasilan guru sertifikasi dan non sertifikasi. Kerangka pendanaan untuk membiayai program kegiatan pembangunan, selain berasal dari ketiga komponen besar tersebut juga dimungkinkan melalui skema lain atau sumber dana lainnya seperti : 1) Dana Tugas Pembantuan (TP) Dana
TP
merupakan
dana
yang
berasal
dari
APBN
yang
dilaksanakan oleh daerah dan desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas III - 45
pembantuan. Dana ini berdasar adanya penugasan dari pemerintah kepada pemerintah daerah dan atau desa, dari Pemerintah Propinsi kepada Kabupaten/kota dan atau desa, serta dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan
kewajiban
melaporkan
dan
mempertanggungjawabkan
pelaksanaannya kepada yang menugaskan. 2) Pinjaman Daerah Pinjaman daerah merupakan alternatif sumber pembiayaan APBD dan atau untuk menutup kekurangan kas yang digunakan untuk membiayai kegiatan yang merupakan inisiatif dan kewenangan pemerintah daerah, untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan pelayanan masyarakat. Pinjaman yang pernah dilakukan
Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, yaitu
sesuai dengan perjanjian penerusan pinjaman antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Nomor : SLA-892/DP3/1996 tanggal 18 April 1996 berupa loan dari Asian Development Bank (ADB). Pinjaman tersebut dipergunakan untuk membangun investasi jaringan air bersih di Kabupaten Gunungkidul. Kewajiban pembayaran angsuran pinjaman tersebut direncanakan selesai pada tahun 2016, dengan jumlah pokok hutang sebesar Rp34.663.455,00 dan dengan bunga pinjaman menurun yang harus dibayarkan tiap semester. Untuk 5 (lima) tahun masa RPJMD 2010-2015 belum direncanakan adanya pinjaman
daerah
sebagai
alternatif
pembiayaan
pada
APBD
Kabupaten Gunungkidul. 3) Dana Darurat Dana darurat sebagaimana disebutkan dalam Permendagri Nomor 13 tahun 2006 dimaksudkan sebagai dana yang bisa dimanfaatkan untuk penanganan dan penanggulangan dampak bencana alam. Dana Darurat untuk di Kabupaten Gunungkidul secara khusus tidak dialokasikan, akan tetapi untuk menangani dampak dari adanya bencana alam di Kabupaten Gunungkidul selama ini dengan memanfaatkan dana tidak terduga. Dalam 5 (lima) tahun ke depan juga
belum
Penyediaan
direncanakan dana
untuk
mengalokasikan penanganan
dana
dampak
darurat. bencana
direncanakan masih melalui dana tidak terduga dan melalui III - 46
kegiatan
di
Badan
Kesatuan
Bangsa,
Politik,
Perlindungan
Masyarakat dan Penanggulangan Bencana (Bakesbangpolinmas dan PB),
tahun
2011
dilaksanakan
oleh
Badan
Penanggulangan
Bencana Daerah (BPBD) serta melalui alokasi bantuan sosial pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) di DPPKAD. 4) Program-Program Sektoral Pencapaian target-target indikator kinerja RPJMD diharapkan juga diintervensi dengan berbagai program sektoral ataupun programprogram khusus lainnya yang masuk ke Kabupaten Gunungkidul, termasuk di dalamnya program-program pemberdayaan masyarakat dan program penanggulangan kemiskinan baik dari Pemerintah Pusat (APBN), Corporate social responsibility
(CSR), Swasta, dan
lainnya. Salah satu program pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan yang cukup besar manfaat yang diperoleh
masyarakat
ialah
Program
Nasional
Pemberdayaan
Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) yang pada tahun-tahun awal program disebut dengan Program Pengembangan Kecamatan (PPK). Secara signifikan program PNPM-MP ini telah banyak mendorong
percepatan
pembangunan
infrastruktur
jalan
dan
jembatan perdesaan, talud, irigasi, gedung sekolah TK-PAUD, Poskesdes, bak PAH, jaringan air bersih dan prasarana perdesaan lainnya. lain
Untuk kegiatan non fisik juga banyak dilakukan antara
peningkatan
kewirausahaan,
SDM
berupa
permodalan
usaha
keterampilan melalui
masyarakat,
Simpan
Pinjam
Kelompok Perempuan, serta tertib administrasi desa melalui penyusunan dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran seperti : RPJM Desa, RKP Desa, dan APBDes. Selain PNPM-MP Kabupaten Gunungkidul juga mendapatkan alokasi PNPM-Integrasi sebagai bentukinsentif atas keberhasilan pelaksanaan PNPM-MP. Berikut data alokasi dana PPK / PNPM-MP yang diterima Kabupaten Gunungkidul termasuk dana pendampingnya dari APBD Kabupaten Gunungkidul :
III - 47
Tabel 3.19 Data Alokasi PPK / PNPM-MP Kabupaten Gunungkidul Tahun
Jml Kec.
BLM APBN
BLM APBD
TOTAL
1998-1999
5
3.500.000.000
-
3.500.000.000
2000-2001
8
7.000.000.000
-
7.000.000.000
2001-2002
15
12.750.000.000
-
12.750.000.000
2003-2004
7
6.000.000.000
-
6.000.000.000
2004
4
3.750.000.000
-
3.750.000.000
2005
8
4.800.000.000
1.200.000.000
6.000.000.000
2006
14
15.250.000.000
-
15.250.000.000
2007
14
10.500.000.000
-
10.500.000.000
2008
18
17.400.000.000
4.350.000.000
21.750.000.000
2009
18
32.100.000.000
7.800.000.000
39.900.000.000
2010
18
34.800.000.000
8.700.000.000
43.500.000.000
2011
18
25.920.000.000
6.480.000.000
32.400.000.000
2012
18
34.247.500.000
1.802.500.000
36.050.000.000
2013
18
46.075.000.000
3.425.000.000
49.500,000,000
Sumber : Faskab PNPM-MP Terhadap potensi pendanaan program kegiatan pembangunan yang diproyeksikan selama 5 (lima) tahun perencanaan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2010-2015, maka akan diketahui kapasitas riil kemampuan keuangan daerah sebagai berikut :
III - 48
Tabel 3.20 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul PROYEKSI NO
URAIAN
1
Pendapatan
2
Pencairan dana cadangan
3
Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran Total penerimaan
4
Dikurangi: Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kapasitas riil kemampuan keuangan
2011
2012
2013
2014
2015
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
961.227.494.387 -
1.072.973.599.831 -
1.193.042.253.657 -
1.286.643.373.040 -
1.361.829.793.820 -
90.281.181.862
114.190.307.971
110.770.296.732
45.827.728.443
20.000.000.000
1.051.508.676.249
1.187.163.907.803
1.303.812.550.389
1.332.471.101.483
1.381.829.793.820
950.356.100.671,8
1.072.647.637.327,1
1.157.595.233.140,0
1.262.119.523.285,2
1.333.060.464.438,3
101.152.575.577,44
114.516.270.475,91
146.217.317.248,48
70.351.578.197,84
63.664.684.346,73
Berdasarkan Tabel 3.18 tersebut, selanjutnya dapat dihitung rencana penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk memenuhi kebutuhan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung dalam rangka pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Rencana penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dapat dilihat pada tabel 3.19 berikut: III - 49
Tabel 3.21 Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Gunungkidul Proyeksi No I
Uraian Kapasitas riil kemampuan keuangan
Tahun 2011
Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun 2014
Tahun 2015
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
101.152.575.577,44
114.516.270.475,91
146.217.317.248,48
70.351.578.197,84
63.664.684.346,73
337.423.586.994,35
381.382.801.606,20
437.015.195.159,00
417.828.207.768,00
427.307.991.275,00
-
-
-
-
-
168.711.793.497,18
190.691.400.803,10
215.008.774.901,06
208.914.103.884,00
213.653.995.637,50
4.669.356.774,00
8.277.840.410,00
14.569.326.910,00
24.069.326.910,00
7.573.971.945,00
164.042.436.723,18
182.413.560.393,10
207.437.093.347,94
184.844.776.974,00
206.080.023.692,50
79.312.525.350,44
83.416.907.272,40
99.977.606.791,44
90.419.470.911,00
99.140.115.945,00
711.011.932.480,90
798.919.265.786,79
853.628.028.319,50
891.573.566.804,00
948.347.830.600,00
634.772.563.904,46
722.364.198.924,39
766.819.748.438,06
824.223.422.804,00
855.381.686.600,00
76.239.368.576,44
76.555.066.862,40
86.808.279.881,44
67.350.144.000,00
92.966.144.000,00
3.073.156.774,00
6.861.840.410,00
13.169.326.910,00
23.069.326.911,00
6.173.971.945,00
Rencana alokasi pengeluaran prioritas I II.a
Belanja Langsung
II.b
Pembentukan dana cadangan Dikurangi:
II.c
Belanja Langsung yang wajib dan mengikat serta prioritas utama
II.d
Pengeluaran pembiayaan yang wajib mengikat serta prioritas utama
II
III.a
Total Rencana Pengeluaran Prioritas I (II.a+II.b-II.c-II.d) Sisa kapasitas riil kemampuan keuangan daerah setelah menghitung alokasi pengeluaran prioritas I (I-II) Rencana alokasi pengeluaran prioritas II Belanja Tidak Langsung Dikurangi:
III.b III
Belanja tidak langsung yang wajib dan mengikat serta prioritas utama Total rencana pengeluaran prioritas II (III.a-III.b) Surplus anggaran riil atau Berimbang (III-III)*
III - 50
Selanjutnya diarahkan
proyeksi untuk
kapasitas
pendanaan
riil
keuangan
berbagai
daerah
kebutuhan
tersebut
prioritas
di
Kabupaten Gunungkidul, antara lain : Prioritas I, yang terdiri dari program pembangunan daerah yang menjadi program utama Kepala Daerah terutama dalam kerangka pencapaian
target-target
kinerja
RPJMD
serta
untuk
memenuhi
amanat/kebijakan nasional antara lain untuk pemenuhan anggaran pendidikan sebesar 20%, anggaran kesehatan sebesar 10%, serta belanja wajib dan mengikat termasuk di dalamnya adalah anggaran untuk gaji pegawai Pemerintah kabupaten Gunungkidul. Prioritas II, berisi program prioritas SKPD dalam rangka melaksanakan urusan wajib dan urusan pilihan sebagai penjabaran tugas dan fungsi di masing-masing SKPD. Prioritas III, merupakan prioritas untuk alokasi belanja-belanja tidak langsung seperti: tambahan penghasilan PNS, belanja hibah, belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan, belanja bantuan keuangan kepada desa serta belanja tidak terduga. Proyeksi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah Tahun 2011-2015 sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 20102015, mengalami pertumbuhan/perkembangan menunjukkan
adanya
peningkatan
yang
yang signifikan. Hal ini
cukup
signifikan
kapasitas keuangan daerah di Kabupaten Gunungkidul.
terhadap
Berikut dapat
dilihat perkembangan APBD Kabupaten Gunungkidul mengacu pada target RPJMD murni Tahun 2010-2015 dibandingkan dengan kondisi APBD 20112013 dan Proyeksi APBD 2014-2015 pada tabel berikut :
III - 51
3.3.1. Pendapatan Daerah Tabel. 3.22 Proyeksi Pendapatan sesuai RPJMD Murni Tahun 2010-2015 No I 1,1
URAIAN PENDAPATAN DAERAH Pendapatan Asli Daerah
2011
2012
2013
2014
2015
865,695,293,151
943,258,539,809
1,022,699,948,799
1,101,901,868,364
1,190,275,443,782
41,677,244,151
43,761,106,359
45,949,161,676
54,854,184,885
57,596,894,130
1
Hasil pajak daerah
7,119,000,000
7,474,950,000
7,848,697,500
14,848,697,500
15,591,132,375
2
Hasil retribusi daerah
9,371,754,550
9,840,342,278
10,332,359,391
10,848,977,361
11,391,426,229
4,093,412,094
4,298,082,699
4,512,986,834
4,738,636,175
4,975,567,984
21,093,077,507
22,147,731,382
23,255,117,951
24,417,873,849
25,638,767,541
671,574,200,000
705,152,910,000
740,410,555,500
768,611,958,275
807,042,556,189
33,000,000,000
34,650,000,000
36,382,500,000
29,382,500,000
30,851,625,000
3 4 1,2
Hasilpengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Dana perimbangan
1
Bagi hasil pajak/Bagi hasil bukan pajak
2
Dana alokasi umum
561,000,000,000
589,050,000,000
618,502,500,000
649,427,625,000
681,899,006,250
3
Dana alokasi khusus
77,574,200,000
81,452,910,000
85,525,555,500
89,801,833,275
94,291,924,939
152,443,849,000
194,344,523,450
236,340,231,623
278,435,725,204
325,635,993,464
1,3
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
1
Pendapatan Hibah
2
Bagi Hasil Pajak dari Provinsi
3
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
4
Bantuan Keuangan dari Provinsi Jumlah Pendapatan
14,430,360,000
14,430,360,000
14,430,360,000
14,430,360,000
14,430,360,000
25.813.489.000
27.104.163.450
28.459.371.623
29.882.340.204
31.376.457.214
100,000,000,000
140,000,000,000
180,000,000,000
220,000,000,000
260,000,000,000
12,200,000,000
12,810,000,000
13,450,500,000
14,123,025,000
19,829,176,250
865,695,293,151
943,258,539,809
1,022,699,948,799
1,101,901,868,364
1,190,275,443,782
III - 52
Tabel 3.23 Kondisi Pendapatan APBD TA. 2011-2013 dan Proyeksi Pendapatan APBD 2014-2015 N0
URAIAN
2011
2012
2013
2014
2015
I
PENDAPATAN DAERAH
961.227.494.387
1.072.973.599.831
1.193.042.253.657
1,1
Pendapatan Asli Daerah
47.953.224.512
68.065.973.303
76.674.187.127
1.286.643.373.040 90.228.148.740
1.361.829.793.820 95.543.480.000
7.277.580.000
9.032.000.000
10.970.075.000
24.043.480.000
25.043.480.000
10.321.359.500
21.303.082.589
24.538.644.077
21.770.533.827
23.000.000.000
4.311.961.587
5.329.022.778
6.654.257.071
6.654.257.071
8.700.000.000
26.042.323.425
32.401.867.936
34.511.210.979
37.759.877.842
38.800.000.000
668.189.024.634
792.658.061.528
880.664.275.030
934.375.893.476
1.000.551.937.820
36.720.320.634
34.129.152.528
36.311.427.030
23.809.720.300
23.809.720.300
1
Hasil pajak daerah
2
Hasil retribusi daerah
3
Hasilpengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
4
Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
1,2
Dana perimbangan
1
Bagi hasil pajak/Bagi hasil bukan pajak
2
Dana alokasi umum
572.300.004.000
687.944.489.000
779.069.238.000
847.388.294.000
915.179.357.520
3
Dana alokasi khusus
59.168.700.000
70.584.420.000
65.283.610.000
61.562.860.000
61.562.860.000
245.085.245.240
212.249.565.000
235.703.791.499
209.563.905.000
265.734.376.000
0
174.000.000
0
-
-
30.916.556.000
36.406.595.000
39.008.836.499
41.918.097.000
43.918.097.000
185.897.339.240
159.563.905.000
160.131.955.000
198.816.279.000
198.816.279.000
1,3
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
1
Pendapatan Hibah
2
Bagi Hasil Pajak dari Provinsi
3
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
4
Bantuan Keuangan dari Provinsi Jumlah Pendapatan
28.271.350.000
16.105.065.000
36.563.000.000
22.919.974.000
23.000.000.000
961.227.494.387
1.072.973.599.831
1.193.042.253.657
1.286.643.373.040
1.361.829.793.820
III - 53
3.3.2. Belanja Daerah Tabel. 3.24 Proyeksi Belanja sesuai RPJMD Murni Tahun 2010-2015 No 2
Uraian
Tahun 2011
Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun 2014
Tahun 2015
BELANJA DAERAH
891,657,908,943
965,285,412,899
1,041,726,821,889
1,118,928,741,454
1,205,302,316,872
Belanja Tidak Langsung
675,830,769,743
738,566,916,739
805,497,400,921
870,712,849,438
944,500,630,254
1
Belanja Pegawai
597,959,822,320
657,111,745,482
718,078,846,101
778,034,866,877
839,797,248,566
2
Biaya Bunga
43,500,000
37,500,000
30,000,000
20,000,000
12,500,000
3
Belanja Hibah
1,612,800,000
1,492,291,463
3,566,906,036
4,745,251,337
12,482,513,904
4
Belanja Bantuan Sosial
31,520,004,643
33,096,004,875
34,750,805,119
36,488,345,375
38,312,762,644
5
Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Desa
3,260,436,780
3,423,458,619
3,594,631,550
3,774,363,127
3,963,081,284
6
Belanja Bantuan Keuangan Kpd Pemerintah Desa
39,434,206,000
41,405,916,300
43,476,212,115
45,650,022,721
47,932,523,857
7
Belanja Tidak Terduga
2,000,000,000
2,000,000,000
2,000,000,000
2,000,000,000
2,000,000,000
215,827,139,200
226,718,496,160
236,229,420,968
248,215,892,016
260,801,686,617
2.1
2.2
Belanja langsung
1
Belanja Pegawai
30,059,305,900
31,562,271,195
32,140,384,755
33,747,403,992
35,434,774,192
2
Belanja Barang dan Jasa
83,504,553,400
87,779,781,070
92,268,770,124
96,982,208,630
101,931,319,061
3
Belanja Modal
102,263,279,900
107,376,443,895
111,820,266,090
117,486,279,394
123,435,593,364
891,657,908,943
965,285,412,899
1,041,726,821,889
1,118,928,741,454
1,205,302,316,872
Jumlah Belanja
III - 54
Tabel 3.25 Kondisi Belanja APBD TA. 2011-2013 dan Proyeksi Belanja APBD 2014-2015 No 2
Uraian
Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun 2014
Tahun 2015
1.048.435.519.475,25
1.180.302.067.392,99
1.290.643.223.478,50
1.309.401.774.572
1.375.655.821.875
Belanja Tidak Langsung
711.011.932.480,90
798.919.265.786,79
853.628.028.319,50
891.573.566.804
948.347.830.600
1
Belanja Pegawai
631.592.025.161,46
718.566.877.374,39
763.642.182.642,06
820.197.421.419
851.354.686.600
2
Biaya Bunga
43.500.000,00
35.500.000,00
26.850.000,00
18.580.000
10.350.000.000
3
Belanja Hibah
10.517.358.000,00
5.036.950.000,00
11.634.876.250,00
4.215.420.000
20.000.000.000
2.1
BELANJA DAERAH
Tahun 2011
No
Uraian
4
Belanja Bantuan Sosial
5
Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Desa
6
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa
7
Belanja Tidak Terduga
Tahun 2011
Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun 2014
Tahun 2015
20.606.952.250,00
5.800.510.250,00
23.144.178.000,00
5.987.154.000
5.987.154.000
3.180.538.743,00
3.797.321.550,00
3.177.565.796,00
4.026.001.385
4.027.000.000
42.659.206.000,00
46.609.324.000,00
50.948.440.000,00
54.628.990.000
54.628.990.000
2.412.352.326,44
19.072.782.612,40
1.053.935.631,44
2.500.000.000
2.000.000.000
2.2
Belanja langsung
337.423.586.994,35
381.382.801.606,20
437.015.195.159,00
417.828.207.768
427.307.991.275
1
Belanja Pegawai
39.502.733.796,00
39.136.571.502,00
49.864.421.200,00
49.726.799.340
50.000.000.000
2
Belanja Barang dan Jasa
117.589.506.504,95
133.845.959.958,97
185.409.444.019,00
234.128.848.108
237.000.000.000
3
Belanja Modal
180.331.346.693,40
208.400.270.145,23
201.741.329.940,00
133.972.560.320
140.307.991.275
1.048.435.519.475,25
1.180.302.067.392,99
1.290.643.223.478,50
1.309.401.774.572
1.375.655.821.875
Jumlah Belanja
III - 55
3.3.3. Pembiayaan Daerah Tabel. 3.26 Proyeksi Pembiayan sesuai RPJMD Murni Tahun 2010-2015 No
Uraian
Tahun 2011
Tahun 2012
PEMBIAYAAN DAERAH
25.962.615.792
22,026,873,090
Penerimaan Pembiayaan
30.912.142.702
28,596,200,000
3.1.1
SILPA
29.315.942.702
27,000,000,000
3.1.2
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
1.596.200.000
3.2.
Pengeluaran Pembiayaan
4.949.526.910
3.2.1
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah.
4.880.200.000
3.2.2
Pembayaran Pokok Hutang
3 3.1
69.326.910
Tahun 2013
Tahun 2014
19,026,873,090
17,026,873,090
25,596,200,000
23,596,200,000
24,000,000,000
22,000,000,000
1,596,200,000
1,596,200,000
1,596,200,000
6,569,326,910
6,569,326,910
6,569,326,910
6,500,000,000
6,500,000,000
6,500,000,000
69,326,910
69,326,910
69,326,910
Tahun 2015 15,026,873,090 21,596,200,000 20,000,000,000 1,596,200,000
6,569,326,910 6,500,000,000
69,326,910
III - 56
Tabel 3.27 Kondisi Pembiayaan APBD TA. 2011-2013 dan Proyeksi Belanja APBD 2014-2015 No 3
Uraian
Tahun 2011
Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun 2014
Tahun 2015
PEMBIAYAAN DAERAH
87.208.025.088
107.328.467.561
97.600.969.822
22.758.401.533
13.826.028.055,00
Penerimaan Pembiayaan
91.877.381.862
115.606.307.971
112.170.296.732
46.827.728.443
21.000.000.000,00
3.1.1
SILPA
90.281.181.862
114.190.307.971
110.770.296.732
45.827.728.443
20.000.000.000,00
3.1.2
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
1.596.200.000
1.416.000.000,00
1.400.000.000
1.000.000.000
1.000.000.000,00
3.2.
Pengeluaran Pembiayaan
4.669.356.774
8.277.840.410
14.569.326.910
24.069.326.910
7.173.971.945,00
3.2.1
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah.
3.000.000.000
6.500.000.000
13.000.000.000
23.000.000.000
3.2.2
Pembayaran Pokok Hutang
89.156.774
377.840.410
69.326.910
69.326.910
69.326.910,00
3.2.3
Pemberian pinjaman daerah
1.580.200.000
1.400.000.000
1.500.000.000
1.000.000.000
1.000.000.000,00
3.1
6.104.645.035,00
III - 57
BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS
4.1. Identifikasi Masalah Untuk mendapatkan gambaran tentang berbagai permasalahan yang dihadapi oleh Kabupaten Gunungkidul, berikut dijabarkan secara rinci meliputi bidang sosial budaya, bidang ekonomi, bidang fisik,
dan
bidang
pemerintahan.
Gambaran
permasalahan
ini
selanjutnya dipergunakan sebagai acuan dasar dalam penyusunan arah kebijakan pembangunan, strategi,dan program kegiatan. 4.1.1.
Bidang Sosial dan Budaya
1.
Belum meratanya pelayanan kesehatan.
2.
Masih tingginya biaya pemeliharaan kesehatan.
3.
Terbatasnya jumlah tenaga kesehatan.
4.
Belum meratanya mutu pendidikan tiap jenjang antar sekolah maupun antar kawasan.
5.
Masih rendahnya tingkat pendidikan mayoritas penduduk.
6.
Masih adanya angka mengulang dan angka putus sekolah di tiap jenjang pendidikan.
7.
Kurangnya sarana dan prasarana sekolah yang sesuai standar.
8.
Kurangnya minat anak untuk melanjutkan pendidikan berbasis lapangan kerja.
9.
Masih tingginya jumlah rumah tangga miskin.
10. Belum
optimalnya
pengelolaan
dan
pengembangan
potensi
budaya. 11. Terbatasnya sarana prasarana penunjang kegiatan kebudayaan dan pariwisata. 12. Terbatasnya jejaring kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam mengelola dan mengembangkan potensi bidang kebudayaan dan pariwisata. 13. Terbatasnya data atau informasi tentang potensi budaya dan keunikan alam wilayah. 4.1.2. 1.
Bidang Ekonomi
Masih diterapkannya pola sub sistem pada usaha pertanian. IV - 1
2.
Belum optimalnya produktivitas hasil pertanian.
3.
Belum
berkembangnya
diversifikasi
hasil
pertanian
dengan
maksimal. 4.
Belum mampunya produk pertanian bersaing di pasaran.
5.
Menurunnya daya dukung potensi sumber daya alam.
6.
Masih rendahnya pemberdayaan kelompok pelaku usaha.
7.
Belum kondusifnya iklim investasi.
8.
Kurangnya sarana dan prasarana pasar tradisional.
9.
Belum optimalnya kunjungan wisatawan.
10. Belum mampunya produk usaha kecil dan menengah dalam bersaing dengan produk luar. 11. Belum mampunya koperasi sebagai soko guru perekonomian. 12. Lemahnya status dan kecilnya luasan penguasaan lahan serta tekanan degradasi lahan. 13. Sistem perbenihan dan perbibitan belum berjalan optimal 14. Terbatasnya akses petani terhadap sumber permodalan 15. Lemahnya kapasitas dan kelembagaan petani dan penyuluh 16. Masih rawannya ketahanan pangan dan ketahanan energi 17. Belum berjalannya diversifikasi pangan dengan baik 18. Tekanan globalisasi pasar dan liberalisasi perdagangan. 19. Kuantitas dan kualitas produk pertanian belum mendukung berkembangnya agroindustri. 20. Minat pemuda terhadap pertanian semakin menurun. 21. Lemahnya regulasi tentang pemanfaatan sumber daya alam. 22. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pembangunan pertanian baik antar SKPD maupun sumber dana. 4.1.3. 1.
Bidang Fisik dan Prasarana
Kondisi jalan sebagian jalan masih belum sempurna khususnya jalan kabupaten dan desa.
2.
Kondisi saluran primer, saluran sekunder dan saluran tersier sebagian besar dengan konstruksi tanah .
3.
Kondisi infrastruktur pendukung seperti sarana air bersih, jalan, MCK,
saluran
drainase
dan
sarana
persampahan
belum
memadai. 4.
Belum seluruh kecamatan terjangkau trayek angkutan umum.
IV - 2
5.
Tingkat pertumbuhan kendaraan 5 (lima) tahun terakhir semakin membebani jalan-jalan.
6.
Cakupan pelayanan air bersih saat ini masih 85 % , sehingga masih perlu dikembangkan sistem jaringan perpipaan yang berfungsi dengan lancar.
7.
Belum
terintegrasinya
program
pengentasan
permukiman
kumuh. 8.
Keterbatasan kemampuan masyarakat untuk memiliki rumah layak huni khususnya masyarakat miskin.
9.
Semakin terbebaninya kawasan pusat Kabupaten akibat tarikan perkembangan aktivitas.
4.1.4. 1.
Bidang Pemerintahan
Masih kurangnya produktivitas dan efisiensi dalam pengelolaan urusan pemerintahan.
2.
Masih rendahnya sumber daya manusia aparatur daerah.
3.
Belum efektifnya pengawasan melekat.
4.
Masih rendahnya kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang ada.
5.
Belum optimalnya pelaksanaan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.
6.
Kualitas sumber daya manusia aparat pemerintahan belum merata.
7.
Belum cukup tertatanya sistem pembinaan PNS dan kinerja PNS belum maksimal.
8.
Belum sesuainya jabatan dengan kompetensi pegawai.
9. 4.1.5.
Ketentraman dan Ketertiban
1.
Rendahnya kesadaran hukum masyarakat.
2.
Belum efektifnya penegakan hukum masyarakat.
3.
Masih maraknya penyakit masyarakat (pekat)
4.
Masih tingginya angka kejahatan di masyarakat
5.
Masih kurangnya lembaga atau organisasi masyarakat yang aktif menjaga keamanan.
IV - 3
4.2. Analisis Isu-isu Strategis. 4.2.1.
Analisis Eksternal Secara umum, analisis ini bertujuan untuk memetakan peluang
dan tantangan yang dihadapi Kabupaten Gunungkidul dalam kurun waktu lima tahun kedepan sebagai dasar awal untuk meletakkan kerangka pembangunan daerah. Tinjauan eksternal ini tidak dapat dipisahkan dari posisi Kabupaten Gunungkidul baik dalam lingkup regional, nasional maupun internasional sebagaimana dijelaskan dalam analisis posisi (positioning analysis) berikut. Posisi Kabupaten Gunungkidul dalam konteks regional sangat potensial untuk pengembangan pariwisata dan budaya dengan dibukanya jalur akses jalan lintas selatan dan pembukaan koridor dari berbagai arah. Berdasarkan positioning analysis di atas dan kondisi riil yang ada saat ini, dalam kerangka lingkungan strategis dapat disimpulkan faktor-faktor yang menjadi peluang dan tantangan bagi Kabupaten Gunungkidul
dalam
pelaksanaan
pembangunan
adalah
sebagai
berikut: a. Peluang 1. Globalisasi yang tidak mengenal batas negara dan budaya. 2. Terbukanya akses pasar internasional dan kerjasama antar wilayah
nasional-internasional
sebagai
implikasi
dari
disepakatinya AFTA (ASEAN Free Trade Area). 3. Perkembangan teknologi informasi yang semakin cepat. 4. Peran dan fungsi Kabupaten Gunungkidul yang prospektif dalam lingkup regional. 5. Pelaksanaan otonomi daerah termasuk didalamnya otonomi desa yang diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 6. Meningkatnya partisipasi masyarakat dan peran swasta dalam pembangunan. 7. Meningkatnya peluang kerjasama pembangunan antar daerah dan lembaga ilmiah nasional maupun luar negeri.
IV - 4
8. Adanya program-program terpadu dari pusat dan provinsi secara lintas sektor. 9. Terdapat banyak perguruan tinggi negeri (PTN) ataupun swasta yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai sumber inovasi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 10. Dibangunnya
jalur
jalan
lintas
selatan
(JJLS)
yang
akan
meningkatkan aksesibilitas Kabupaten Gunungkidul. 11. Potensi pemanfaatan tanah Sultan Ground untuk kemakmuran rakyat. 12. Pengembangan
potensi
budaya
sebagai
penggerak
roda
perekonomian masyarakat. b. Ancaman 1. Disparitas
perkembangan
antar
kawasan
yang
semakin
meningkat. 2. Dominasi kawasan yang telah maju menyebabkan terjadinya monopoli orientasi kegiatan pembangunan. 3. Ketergantungan yang semakin besar kepada pemerintah pusat. 4. Sentra pengembangan kawasan
produksi yang belum merata
menyebabkan tidak terbentuknya sistem struktur pelayanan wilayah. 5. Sarana dan prasarana daerah yang belum dapat berkompetisi dalam lingkup regional. 6. Persaingan antar daerah yang semakin meningkat. 7. Efek globalisasi yang mengakibatkan persaingan bebas antar negara. 8. Kurang
adanya
kesepahaman
persepsi
tentang
prinsip
dan
pelaksanaan otonomi daerah. 4.2.2. Analisis Internal Secara
garis
besar,
tinjauan
internal
bertujuan
untuk
memahami diri, memetakan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki untuk diterjemahkan menjadi potensi modal pembangunan. 4.2.2.1. Kondisi Fisik Dasar 1.
Kabupaten Gunungkidul dengan luas 1.485,36 km2 merupakan kabupaten terluas di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta IV - 5
mempunyai kondisi geomorfologi yang bervariasi memberikan peluang
investasi
yang
bervariasi
pula
sesuai
dengan
karakteristik dan potensi masing-masing. 2.
Kondisi geomorfologi Kabupaten Gunungkidul yang bervariasi, mulai
dari
bergunung
datar,
berombak,
bergelombang,
dengan
hamparan
yang
sangat
berbukit, luas
dan
membuat
sebagian besar wilayah mempunyai kondisi yang marginal sehingga pemanfaatan lahan menjadi terbatas. 3.
Struktur geologi Kabupaten Gunungkidul berada dekat dengan jalur pertemuan dua lempeng benua Australia dan Asia serta berada dekat dengan jalur patahan aktif sesar Opak-Oyo yang sangat berpotensi menimbulkan bencana gempa bumi dan tsunami.
4.2.2.2. Kondisi Kependudukan dan Ketenagakerjaan. 1.
Berdasarkan hasil sensus penduduk pada tahun 1990 dan tahun 2000 menunjukkan, angka pertumbuhan penduduk relatif kecil, yaitu
sebesar
0,30%,
walaupun
kondisi
ini
menunjukkan
perkembangan jumlah penduduk masih di atas zero growth population, tetapi masih terkendali. Sedangkan berdasarkan hasil Sensus Penduduk Tahun 2010, pertumbuhan penduduk sebesar 0,06 persen selama kurun waktu 2000 – 2010. Adapun tingkat kepadatan penduduk rata-rata 454 jiwa/km2. 2.
Sex rasio penduduk Kabupaten Gunungkidul adalah 93,69 yang berarti jumlah penduduk laki-laki 6,31 persen lebih sedikit dibandingkan jumlah penduduk perempuan.
3.
Pertumbuhan jumlah Keluarga Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I dari tahun ke tahun menunjukkan terjadinya perbaikan tingkat kesejahteraan masyarakat.
4.
Kualitas sumber daya manusia menunjuk kenaikan yang ditandai dengan
meningkatnya
indeks
pembangunan
manusia (IPM)
Kabupaten Gunungkidul. Indeks pembangunan manusia dalam lima tahun terakhir mengalami peningkatan, hingga pada tahun 2009 tercatat 70,31. 5.
Perkembangan rasio angkatan kerja dan pengangguran terhadap jumlah penduduk cenderung naik.
IV - 6
6.
Struktur penduduk tergolong kategori piramida penduduk usia muda (menggelembung di usia muda dan tengah).
7.
Penduduk usia kerja awal (mulai 20 tahun) banyak melakukan migrasi keluar daerah.
8.
Tingkat pendidikan masyarakat secara formal relatif rendah, ratarata tamat SD.
9.
Konsentrasi penduduk berada pada kantong-kantong wilayah yang relatif maju.
4.2.2.3. Kondisi Perekonomian 1.
Dalam lima tahun terakhir pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gunungkidul cukup mantap, yaitu tahun 2004 sebesar 3,43%, tahun 2005 sebesar 4,33%, tahun 2006 sebesar 3,82%, tahun 2007 sebesar 3,91%, dan tahun 2008 sebesar 4,39% serta tahun 2009 sebesar 4,20 %.
2.
Keberadaan
industri
kecil
dan
industri
rumah
tangga
memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto. Berdasarkan data tahun 2009 tercatat jumlah industri kecil di Kabupaten Gunungkidul sebanyak 19.771
unit
usaha
dengan
tenaga
kerja
62.387
orang.
Keberadaan industri kecil dan rumah tangga tersebut merata hampir di semua kecamatan, sehingga mengurangi disparitas pembangunan perekonomian di Kabupaten Gunungkidul. 4.2.2.4. Pemerintahan 1.
Pendayagunaan aparatur belum optimal.
2.
Belum optimalnya koordinasi intern antar instansi serta belum optimalnya perubahan pola pikir dan kultur birokrasi sebagai bagian dari reformasi pelayanan publik.
3.
Upaya pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di birokrasi dilakukan terus menerus .
4.
Kemampuan keuangan daerah yang masih rendah.
5.
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam proses perumusan, pelaksanaan dan pengawasan berbagai kebijakan pembangunan.
6.
Pelaksanaan
otonomi
daerah,
yaitu
dengan:
(i)
penataan
kelembagaan daerah yang lebih sesuai dengan kondisi dan IV - 7
potensi daerah, (ii) pengembangan otonomi desa yang ditandai dengan
dilaksanakannya
perimbangan
keuangan
antara
Pemerintah Kabupaten dan Desa melalui Alokasi Dana Desa (ADD), serta (iii) penguatan kelembagaan kecamatan dan desa dengan beberapa kebijakan yang berorientasi pada pendekatan kewilayahan dan penerapan asas subsidiarity. 4.2.2.5. Kondisi Lingkungan Hidup dan Tata Ruang 1.
Sebagian wilayah di Kabupaten Gunungkidul menghadapi potensi masalah dalam upaya pengendalian fungsi lingkungan hidup akibat cara mengeksploitasi sumber daya alam yang tidak mengindahkan aspek konservasi sehingga akan mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup. Selain itu Kabupaten Gunungkidul juga masih menghadapi kebutuhan air bersih bagi warganya khususnya di zone selatan.
2.
Seiring
dengan
bertambahnya
jumlah
penduduk,
maka
kebutuhan perumahan bagi warga juga terjadi perubahan sesuai dengan
pola
hidup
masyarakat.
Munculnya
perumahan-
perumahan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang perlu harus diantisipasi. 3.
Kawasan
perbukitan
karst
Gunungkidul
harus
dapat
dipertahankan kelestariannya dengan berbagai budaya karst dan terbangunnya laboratorium karst sehingga akan mendukung kemajuan sektor pariwisata, baik wisata alam maupun wisata pendidikan, yang pendapatan
pada gilirannya akan dapat mendukung
masyarakat
dan
perkembangan
perekonomian
daerah. 4.2.2.6. Ketentraman dan Ketertiban 1.
Kondisi ketentraman dan ketertiban semakin membaik yaitu ditandai oleh angka kriminalitas dan pelanggaran hukum di Kabupaten Gunungkidul yang masih cukup rendah dibandingkan dengan Kabupaten lainnya.
2.
Meski angka kriminalitas dan pelanggaran hukum di Kabupaten Gunungkidul relatif rendah bukan berarti tidak ada kasus-kasus kriminal
yang
berpotensi
berpengaruh
negatif
terhadap
pembangunan kedepan. IV - 8
3.
Permasalahan penurunan moral, meningkatnya kriminalitas, semakin tidak diamalkannya norma-norma religius, perubahan budaya
yang
cenderung
negatif,
berkembangnya
budaya
kekerasan dan semakin tingginya persaingan yang cenderung tidak
sehat
perlu diantisipasi
dengan
cermat. Salah satu
ancaman yang perlu mendapat perhatian yang lebih serius adalah berkaitan dengan penyalah gunaan narkoba dan napza. Berdasarkan deskripsi kondisi internal diatas dan kondisi dinamis yang berkembang, kemudian diindentifikasi kekuatan dan kelemahan yang dimiliki Kabupaten Gunungkidul sebagai berikut : a. 1.
Kekuatan Wilayah Kabupaten Gunungkidul 1.485,36 km2 atau 46 % dari total
wilayah
Provinsi
DIY
sehingga
mempunyai
potensi
keruangan untuk pengembangan wilayah yang memadai. 2.
Ketersediaan sumber air bawah tanah yang cukup antara lain: a. Sub Sistem Baron dengan debit air 4000 liter/detik. b. Sub Sistem Bribin dengan debit air 800 liter/detik. c. Sub Sistem Seropan dengan debit air 1200 liter/detik. d. Sub Sistem Ngobaran dengan debit air 120 liter/detik.
3.
Potensi petanian dalam arti luas, termasuk didalamnya perikanan tangkap/kelautan.
4.
Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) antara lain pengolahan batu, kayu, bambu, dan kerajinan serta industri kecil rumah tangga berbasis hasil pertanian antara lain makanan olahan.
5.
Wisata alam meliputi pantai, perbukitan karst, gua, hutan pendidikan dan kebudayaan.
6.
Kebijakan pembangunan yang lebih terarah dan berkelanjutan
7.
Perilaku masyarakat yang ulet, pekerja keras, gotong royong dan tingkat hubungan sosial dan kebudayaan masyarakat yang kondusif.
8.
Aksesibilitas
lokal
yang
memadai
antara
lain
tersedianya
infrastruktur jalan serta prasarana sarana dasar pelayanan umum meliputi: air, listrik, dan jaringan telepon yang dapat dikembangkan untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). IV - 9
9.
Jumlah penduduk yang cukup besar sebagai modal dasar pembangunan daerah.
10. Jumlah aparatur pemerintah yang cukup memadai baik dari aspek kualitas maupun kuantitas. b. Kelemahan 1.
Belum optimalnya pendayagunaan aparatur dihadapkan pada isu bahwa birokrasi tidak efisien, pelayanan buruk, dan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
2.
Kondisi geografis yang rentan terhadap rawan bencana gempa dan kekeringan serta sebagian besar lahan marginal dengan soil slum tipis dan tingginya risiko kegagalan budidaya pertanian yang menyebabkan produktivitas rendah, posisi tawar produk pertanian
rendah,
kurangnya
informasi
pasar,
rendahnya
penguasaan teknologi, dan lemahnya akses permodalan. 3.
Terbatasnya penyediaan hijauan makanan ternak (HMT) di tempat sentra produksi ternak, khususnya dimusim kemarau.
4.
Terbatasnya sarana dan prasarana terutama dalam hal perikanan tangkap dan budidaya tambak ikan/udang.
5.
Rendahnya
tingkat
pendidikan
penduduk
dan
kurangnya
penguasaan teknologi sehingga pasar tenaga kerja hanya pada sektor informal (unskilled labour). 6.
Pendapatan asli daerah (PAD) yang rendah dan masih lemahnya manajemen pengelolaan keuangan daerah.
7.
Rendahnya investasi karena regulasi yang tidak kondusif.
8.
Sempitnya
lapangan
pekerjaan
mengakibatkan
jumlah
pengangguran meningkat. 9.
Masih terbatasnya ketersediaan air baku perdesaan dan daerah perbukitan serta sarana dan prasarana kurang layak, serta manajemen masih lemah karena kualitas sumber daya manusia rendah.
10. Kurangnya
fasilitasi
penataan
dan
rehabilitasi
lingkungan
permukiman dan sanitasi. 11. Belum optimalnya pengelolaan pembuangan limbah cair dan padat dari rumah tangga serta masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pelestarian lingkungan hidup.
IV - 10
12. Sarana dan prasarana penunjang pembangunan yang belum sesuai kebutuhan. 13. Masih terjadi kesenjangan pembangunan antar wilayah. 14. Jumlah penduduk miskin masih relatif tinggi dan tingginya jumlah
penyandang
kurangnya sarana
masalah prasarana
kesejahteraan
sosial
serta
pembangunan kesejahteraan
sosial. 15. Masih relatif lemahnya penegakan hukum. 16. Produktivitas lahan yang belum optimal sesuai peruntukannya.
IV - 11
BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN
5.1. Filosofi Pembangunan Salah
satu
prinsip
perencanaan
pembangunan
daerah
ialah
merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, artinya perencanaan pembangunan di Kabupaten/Kota tidak terlepas
dari
perencanaan
pembangunan
provinsi,
kabupaten/kota lainnya.
pembangunan maupun
nasional,
perencanaan
perencanaan pembangunan
Sebagaimana diamanahkan pada Permendagri
Nomor 54 Tahun 2010, bahwa rancangan awal RPJMD kabupaten/kota disusun dengan memperhatikan RPJMN, RPJMD provinsi, RPJMD dan RTRW kabupaten/kota lainnya. Filosofi yang mendasari pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana tertuang dalam Perda DIY Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana
Pembangunan
Jangka
Menengah
Daerah
Daerah
Istimewa
Yogyakarta adalah Hamemayu Hayuning Bawana, sebagai cita-cita luhur untuk
mewujudkan
tata
nilai
kehidupan
masyarakat
Yogyakarta
berdasarkan nilai budaya. Hakekat budaya adalah hasil cipta, karsa dan rasa, yang diyakini masyarakat sebagai sesuatu yang benar dan bermanfaat. Demikian pula budaya Jawa, yang diyakini oleh masyarakat DIY sebagai salah satu acuan dalam hidup bermasyarakat, baik ke dalam maupun ke luar. Ini berarti bahwa budaya tersebut bertujuan untuk mewujudkan masyarakat gemah ripah loh jinawi, ayom, ayem, tata, titi, tentrem, kerta raharja. Dengan perkataan lain, budaya tersebut akan bermuara pada kehidupan masyarakat yang penuh dengan kedamaian, baik ke dalam maupun ke luar. Enam nilai dasar budaya (Hamemayu Hayuning Bawana, Sangkan Paraning Dumadi, Manunggaling Kawula Gusti, Tahta Untuk Rakyat, GolongGilig Sawiji Greget Sengguh Ora Mingkuh, Catur Gatra Tunggal dengan Sumbu Tugu-Krapyak, dan Pathok Negara) dalam konteks keistimewaan Yogyakarta
perlu
didudukkan
sebagai
nilai
rujukan
deskriptif
dan
preskriptif, serta perlu dijabarkan sebagai pemandu gerak nyata kehidupan di Yogyakarta. V-1
Demikian juga halnya dengan konsep Tahta Untuk Rakyat dan Manunggaling Kawulo Gusti sangat dekat dan mirip dengan konsep-konsep demokrasi dan partisipatori. Konsep Pathok Nagara memiliki pesan yang mirip dengan konsep green belt dalam pembangunan kota moderen. Konsep Catur Gatra Tunggal dan Sumbu Kraton-Tugu mirip dengan kota-kota Teokrasi
di
Eropa
yang
dibangun
pada
abad
pertengahan
yang
menyimbolkan centrum dan identitas dan sampai saat ini masih dirawat dengan sangat baik sehingga menjadi bagian penting bagi kegiatan pariwisata. Konsep Sawiji Greget Sengguh Ora Mingkuh, mirip dengan spirit atau semangat Bushido yang telah menjadi acuan mental manusia Jepang moderen dalam membangun negara dan bangsanya. Penentuan
arah
pembangunan
mendasarkan pada filosofi para
di
Kabupaten
Gunungkidul
founding fathers atau sesanti yang
adiluhung dari leluhur serta sebagai perspektif ke depan, maka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2010 – 2015
dijiwai
filosofi
pembangunan
Kabupaten
Gunungkidul
yaitu:
“DHAKSINARGHA BUMIKARTA” yang memiliki cakrawala yang luas dan mampu menjadi pedoman bagi daerah dalam menentukan visi, misi, dan arah
pembangunan.
tersebut
sesuai
Filosofi
dengan
pembangunan
Filosofi
Daerah
Kabupaten
Istimewa
Gunungkidul
Yogyakarta
yaitu:
“HAMEMAYU HAYUNING BAWANA”. Filosofi
pembangunan
Kabupaten
Gunungkidul
DHAKSINARGHA
BUMIKARTA merupakan tekad masyarakat Gunungkidul untuk senantiasa ingin mewujudkan semboyan yang mengandung harapan agar Gunungkidul menjadi Daerah yang subur dan makmur, dalam rangka mencapai Hamemayu Hayuning Bawana, sebagai cita-cita luhur untuk mewujudkan tata nilai kehidupan masyarakat yang berkelanjutan berdasarkan nilai budaya. Berlandaskan filosofi Kabupaten Gunungkidul, maka Visi
sebagai
suatu pernyataan yang merupakan ungkapan atau artikulasi dari citra, nilai arah, dan tujuan organisasi yang realistis, memberikan kekuatan, semangat, dan komitmen serta memiliki daya tarik yang dapat dipercaya sebagai pemandu dalam pelaksanaan aktivitas dan pencapaian tujuan organisasi. Penyusunan visi mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025.
V-2
Pada
Rencana
Pembangunan
Jangka
Panjang
Daerah
(RPJPD)
Tahapan Lima Tahunan Kedua Tahun 2010-2015, pembangunan daerah dititikberatkan pada bidang
industri kecil dan menengah
berbasis
pertanian serta pariwisata yang unggul dan mampu menjadi basis aktivitas ekonomi dan menghasilkan produk yang berkualitas dan berdaya saing menjadi penggerak perekonomian daerah yang didukung oleh masyarakat yang maju. Pada lima tahun kedua, masyarakat yang diwujudkan adalah masyarakat yang maju. Sedangkan prioritas pembangunan diarahkan pada: 1. Revitalisasi pertanian terus dilakukan dalam rangka peningkatan ketahanan pangan dan penyediaan bahan baku industri yang didukung dengan penyediaan prasarana dan sarana produksi dan pengolahan hasil dan pemasaran. 2. Inovasi pengembangan obyek wisata yang meliputi wisata alam, wisata berbasis keindahan alam dan lingkungan (ecotourism) dengan tetap memperhatikan unsur kelestarian lingkungan dan memperhatikan tata ruang wilayah serta pencegahan pemanasan global (global warming). 3. Pengembangan
perekonomian
daerah
yang
bertumpu
pada
pengembangan tidak hanya pariwisata (tourism), tetapi juga perdagangan (trade)
dan
investasi
(investment)
sebagaimana
kecenderungan
perekonomian dunia sekarang.
5.2. Visi Pembangunan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2015 Adapun rumusan Visi Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 - 2015 adalah sebagai berikut : “Mewujudkan
Gunungkidul
yang
Lebih
Maju,
Makmur,
dan
Sejahtera” Pernyataan visi di atas dilandasi filosofi gotong royong yang akan dijabarkan berikut ini untuk membangun kesamaan persepsi, sikap, komitmen,
perilaku,
etos
kerja,
dan
partisipasi
segenap
pemangku
kepentingan (stakeholders) dalam setiap tahapan proses pembangunan selama 5 (lima tahun) ke depan. Gunungkidul
lebih
maju,
lebih
makmur,
dan
lebih
sejahtera
merupakan keadaan masyarakat Gunungkidul yang lebih kreatif, inovatif, dinamis, profesional, selalu bergerak ke depan untuk mencapai nilai-nilai V-3
yang lebih berkualitas, unggul, dan handal dalam meningkatkan standar kehidupan, baik dalam peningkatan pendapatan, penyediaan lapangan kerja, perbaikan kualitas pendidikan, penghormatan atas nilai-nilai budaya, kemanusiaan, kesetaraan “gender”, menumbuhkan jati diri baik pribadi maupun masyarakat, dan perwujudan kondisi masyarakat yang tercukupi dan terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkat taraf hidup dan kualitas hidupnya dari waktu ke waktu. Pengertian maju adalah perwujudan kondisi masyarakat yang tumbuh dan berkembang baik secara ekonomi, sosial, kependudukan, dan politik. Ditinjau dari aspek ekonomi masyarakat yang maju diukur dari tingkat kemakmurannya yang tercermin pada tingkat pendapatan yang lebih tinggi dari pendapatan rata-rata dan pembagian yang lebih merata. Proses produksi telah berkembang dengan keterpaduan antar sektor, terutama sektor industri, sektor pertanian, dan sektor-sektor jasa, serta didukung suatu pemanfaatan sumber daya alam secara rasional, efisien, dan berwawasan lingkungan. Lembaga dan pranata ekonomi telah tertata dan berjalan serta berfungsi dengan baik, sehingga mendukung perekonomian yang efisien dengan produktivitas tinggi. Ditinjau dari aspek sosial, masyarakat yang maju berkaitan dengan kualitas sumber daya manusianya, yang dicerminkan semakin tinggi
tingkat
pendidikan
penduduknya.
Ditinjau
dari
aspek
kependudukan, masyarakat yang maju adalah masyarakat yang sehat, usia harapan hidup yang tinggi, kualitas pelayanan sosial yang baik, dan tingkat pertumbuhan penduduk yang lebih kecil. Ditinjau dari aspek politik, masyarakat yang maju adalah masyarakat yang telah mampu
mengembangkan
sistem
dan
kelembagaan
politik
yang
demokratis dan mantap, warganya terjamin hak-haknya, dan adanya peran serta masyarakat secara nyata dan efektif dalam segala aspek kehidupan Sementara itu, kondisi masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera adalah tercukupinya kebutuhan dasar hidup masyarakat baik lahir maupun batin, yang ditandai oleh kecukupan pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, disamping situasi keamanan yang kondusif, suasana kehidupan yang rukun, saling menghormati dan menghargai dilandasi oleh sikap religius, serta menjunjung tinggi nilai-
V-4
nilai demokrasi dan keadilan. Adapun motto pembangunan Tahun 2010-2015 adalah: “Deso Makmur Gunungkidul Makmur”. Sebagai
bagian
perencanaan
dari
penggunaan
pembangunan
daerah,
pendekatan maka
politik
rumusan
dalam
Visi
Misi
disesuaikan Visi Misi Kepala Daerah dengan mengacu pada substansi Tahapan
Pembangunan
Jangka
Menengah
Lima
Tahun
Kedua
sebagaimana dimuat dalam RPJP Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025. Visi tersebut diarahkan untuk
menciptakan kondisi yang lebih
baik dengan pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja di tingkat
lokal.
Pengembangan
ekonomi
lokal
merupakan
usaha
mengoptimalkan sumber daya lokal yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, masyarakat lokal, dan organisasi masyarakat madani untuk mengembangkan ekonomi pada suatu wilayah. Pengembangan ekonomi lokal tersebut memfokuskan kepada: a.
Pemanfaatan potensi lokal;
b. Pelibatan semua pemangku kepentingan (stakeholders) secara substansial dalam suatu kemitraan strategis; c.
Peningkatan ketahanan dan kemandirian ekonomi;
d. Pembangunan yang berkelanjutan; e.
Pemanfaatan hasil pembangunan oleh sebagian besar masyarakat lokal;
f.
Pengembangan usaha kecil dan menengah;
g. Pertumbuhan ekonomi yang dicapai secara inklusif; h. Penguatan kapasitas dan peningkatan kualitas sumber daya manusia; i.
Pengurangan kesenjangan antar golongan masyarakat, antar sektor, dan antar daerah; dan
j.
Pengurangan dampak negatif dari kegiatan ekonomi terhadap lingkungan. Secara
umum
Kabupaten
Gunungkidul
mempunyai
potensi
ekonomi yang dapat dikembangkan sehingga dapat dijadikan sebagai salah satu faktor utama dalam pembangunan. Potensi ekonomi tersebut
terutama
terdapat
pada
sektor-sektor:
(1)
pertanian,
peternakan, kehutanan, dan perikanan/kelautan; (2) pertambangan; V-5
dan (3) Pariwisata. Sektor-sektor tersebut memiliki keunggulan nilai kontribusi dalam perbandingan antar wilayah sehingga layak untuk terus dikembangkan dalam meningkatkan perekonomian lokal wilayah pembangunan di Kabupaten Gunungkidul. Upaya yang harus dilakukan yaitu: (1) pengembangan industri yang menunjang aspek pertanian sebagai upaya mengoptimalkan pemanfaatan
dan
pengelolaan
sumber
daya
alam
(SDA)
secara
berkelanjutan dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki Kabupaten Gunungkidul serta upaya kerjasama yang saling menguntungkan dengan pihak swasta/lainnya; (2) menemukan dan mempromosikan citra komoditi dan produk unggulan daerah sehingga memberikan nilai tambah
berupa peningkatan PDRB dan PAD yang bermanfaat bagi
masyarakat; (3) menciptakan iklim usaha yang kondusif untuk mendukung daerah membangun dengan memperluas kapasitas fiskal daerah dan memperluas basis produktif sektor ekonomi rakyat; dan (3) meningkatkan pengelolaan
potensi dan pengembangan daya
dukung pariwisata. 5.3. Misi Pembangunan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2015 Misi pembangunan daerah adalah sesuatu yang diemban atau dilaksanakan
oleh
pemerintah
daerah,
untuk
mencapai
visi
pembangunan daerah yang telah ditetapkan, agar tujuan pembangunan daerah dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan yang diharapkan.
Dalam
rangka
memberikan
kemudahan
bagi
penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan, sesuai dan selaras dengan isi substansinya, maka dirumuskan misi pembangunan daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2015 sebagai berikut : 1.
Peningkatan pemanfaatan air sebagai sumber kemakmuran.
2.
Pemanfaatan sumber daya alam secara lestari, peningkatan iklim usaha yang kondusif, serta peningkatan peluang investasi dan penggalangan sumber-sumber
pendanaan
sebagai penggerak
perekonomian daerah. 3.
Peningkatan pengelolaan pariwisata.
4.
Pengembangan sumber daya manusia yang terampil, profesional, dan peduli.
V-6
5.
Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN). Untuk memperjelas pemahaman terhadap misi pembangunan
tersebut, berikut ini adalah penjelasan masing-masing misi : Misi Kesatu : Peningkatan pemanfaatan air sebagai sumber kemakmuran
adalah
upaya pemerintah daerah dalam memperkuat sistem pengelolaan air untuk
sebesar-besarnya
dapat
dimanfaatkan
bagi
peningkatan
kesejahteraan masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan air bersih, irigasi, pengairan, dan meningkatkan cadangan air bagi masyarakat pada masa yang akan datang. Misi Kedua: Pemanfaatan sumber daya alam secara lestari yaitu upaya pemerintah daerah untuk memperkuat dan meningkatkan kesadaran semua pihak dalam pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam untuk mendukung perekonomian, dengan tetap mempertimbangkan
fungsi
lingkungan hidup yang dicerminkan oleh tetap terjaganya fungsi dan daya dukung lingkungan. Pembangunan ekonomi diupayakan dengan tetap menjaga keseimbangan antara pemanfaatan, keberlanjutan, keberadaan, dan kegunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup melalui pemanfaatan ruang yang serasi untuk kegiatan ekonomi dalam rangka mendukung peningkatan kualitas kehidupan masyarakat. Peningkatan iklim usaha yang kondusif adalah upaya pemerintah daerah untuk memperkuat dunia usaha/swasta berbasis potensi daerah menuju keunggulan kompetitif daerah dan mampu membangun struktur perekonomian daerah yang tangguh, kuat, dan kokoh. Peningkatan peluang investasi dan penggalangan sumber-sumber pendanaan
adalah
upaya
pemerintah
daerah
untuk
memacu
pertumbuhan investasi, baik investasi dalam negeri maupun luar negeri dan upaya memperkuat kapasitas keuangan daerah untuk mendukung pembiayaan pembangunan daerah agar semakin berdaya. Misi Ketiga: Peningkatan pengelolaan pariwisata untuk
mengembangan
sektor
yaitu upaya pemerintah daerah
pariwisata
sebagai
basis
aktivitas
ekonomi masyarakat melalui berbagai inovasi pengembangan obyek wisata yang meliputi wisata alam, wisata berbasis keindahan alam, dan V-7
lingkungan (ecotourism) dengan tetap memperhatikan unsur kelestarian lingkungan dan memperhatikan tata ruang wilayah serta pencegahan pemanasan global (global warming). Misi Keempat: Pengembangan sumber daya manusia yang terampil, profesional, dan peduli
adalah
upaya
pemerintah
daerah
dalam
mewujudkan
peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya
saing,
penciptaan
ilmu
meningkatkan pengetahuan
penguasaan, dan
pemanfaatan,
teknologi
serta
dan
mempunyai
kesadaran dan kepedulian yang tinggi terhadap pembangunan. Misi Kelima : Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) adalah upaya pemerintah daerah dalam memperkuat sistem pemerintahan yang baik dan
bersih.
Hal
tersebut
dilakukan
melalui
penanggulangan
penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk KKN, peningkatan kualitas penyelenggaraan administrasi publik, dan peningkatan keberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan yang dengan
dicapai
cara penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik
(good governance) pada semua tingkat dan lini pemerintah daerah dan pada semua kegiatan pembangunan. 5.4. Tujuan Pembangunan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2015 Sesuai dengan visi dan misi tersebut, dirumuskan tujuan pembangunan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2015 : 1. Peningkatan pengelolaan sumber-sumber air dan penyediaan air bersih. 2. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan. 3. Peningkatan kemudahan dalam memperoleh dan menciptakan lapangan kerja melalui penggalian pemberdayaan usaha kecil, mikro, dan menengah. 4. Penggalangan sumber-sumber pendanaan baik dari dalam / luar negeri untuk memacu pembangunan daerah, menciptakan lapangan kerja dan Pendapatan Asli Daerah.
V-8
5. Peningkatan pengelolaan pariwisata melalui kemitraan pemerintah, swasta, dan masyarakat. 6. Peningkatan kapasitas dan kualitas SDM, melalui pemberdayaan masyarakat
dan
peningkatan
kemudahan
akses
layanan
pendidikan, kesehatan, sosial dan budaya. 7. Peningkatan sistem pelayanan publik dengan menerapkan prinsipprinsip Good Governance. 5.5. Sasaran Pembangunan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2015 Berdasarkan visi misi dan tujuan pembangunan, maka sasaran pembangunan Tahun 2010-2015 yaitu : a. Sentra produksi memiliki infrastruktur air dan sanitasi yang handal; b. Kawasan permukiman memiliki infrastruktur air yang handal; c. Sentra produksi memiliki infrastruktur transportasi, energi, dan telekomunikasi yang handal; d. Kawasan permukiman memiliki infrastruktur dasar transportasi, energi, air, telekomunikasi, dan sanitasi; e. Peningkatan daya dukung dan produktivitas Pantai Sadeng sebagai kawasan minapolitan untuk memacu pengembangan kawasan pantai selatan; f.
Seluruh potensi sumber daya alam dipetakan dan dipromosikan secara tepat sasaran dengan data yang akurat untuk mendorong investasi;
g. Setiap kecamatan memiliki komoditas unggulan yang dikelola secara
lestari
dengan
menerapkan
teknologi
produksi
dan
pengolahan yang tepat guna; h. Setiap kecamatan memiliki Unit Pelayanan Bisnis dan lembaga pembiayaan yang mampu memfasilitasi pengembangan komoditas unggulan; i.
Setiap
kecamatan
ketersediaan
memiliki
kebutuhan
pasar
pokok
dan
yang
mampu
sarana
menjamin
produksi
serta
penjualan komoditas di wilayahnya; j.
Kabupaten Gunungkidul mencapai ketahanan pangan;
k. Kabupaten Gunungkidul menjadi destinasi wisata unggulan dengan infrastruktur yang handal; V-9
l.
Seluruh potensi sumber daya alam dipetakan dan dipromosikan secara tepat sasaran dengan data yang akurat untuk mendorong investasi;
m. Pengembangan wisata budaya berbasis pemberdayaan masyarakat; n. Anak usia dini terlayani PAUD; o. Anak usia sekolah lulus SLTA dan memiliki keterampilan bahasa Inggris, komputer, agrobisnis, dan kewirausahaan; p. Angkatan kerja menjadi pekerja profesional atau wirausaha yang peduli memajukan daerahnya; q. Rumah Sakit, Puskesmas, dan Jaringannya memenuhi standar mutu serta mampu menjangkau/dijangkau oleh masyarakat di wilayahnya; r.
Keluarga
sadar
gizi,
berperilaku
hidup
bersih
sehat,
dan
menerapkan norma keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera; s. Pemuda-pemudi Gunungkidul meraih prestasi regional, nasional, dan internasional; t.
Usaha
perekonomian
masyarakat
memiliki
infrastruktur
transportasi, energi, air, telekomunikasi, dan sanitasi yang handal; u. Kawasan permukiman memiliki infrastruktur dasar transportasi, energi, air, telekomunikasi, dan sanitasi; v. Seluruh potensi sumber daya alam dipetakan dan dipromosikan secara tepat sasaran dengan data yang akurat; w. Setiap kecamatan memiliki komoditas unggulan yang dikelola secara
lestari
dengan
menerapkan
teknologi
produksi
dan
pengolahan yang tepat guna; x. Seluruh SKPD dan pemerintahan desa memiliki aparatur yang kompeten sesuai kebutuhan serta menerapkan akuntabilitas kinerja dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme; y. Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pelaporan dilaksanakan secara tepat waktu dan terintegrasi dengan data yang akurat; z. Pelayanan publik dilaksanakan sesuai standar pelayanan prima serta menciptakan iklim usaha yang kondusif; dan aa. Masyarakat memperoleh perlindungan dan kepastian hukum dalam melaksanakan kegiatannya secara tertib dan damai.
V - 10
Tabel 5.1 Matrik Misi, Tujuan, dan Sasaran No
Misi
Tujuan
1.
Peningkatan pemanfaatan Air sebagai sumber kemakmuran
Peningkatan pengelolaan sumber-sumber air dan penyediaan air bersih.
2.
Pemanfaatan sumber daya alam secara lestari, peningkatan iklim usaha yang kondusif, peningkatan peluang investasi, dan penggalangan sumbersumber pendanaan untuk menggerakan perekonomian daerah.
a.Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan b.Peningkatan kemudahan dalam memperoleh dan menciptakan lapangan kerja melalui penggalian pemberdayaan usaha kecil, mikro, dan menengah. c.Penggalangan sumbersumber pendanaan baik dari dalam / luar negeri untuk memacu pembangunan daerah, menciptakan lapangan kerja dan Pendapatan Asli Daerah.
Sasaran 1 Sentra produksi memiliki infrastruktur air dan sanitasi yang handal; 2 Kawasan permukiman memiliki infrastruktur air yang handal; a. Sentra produksi memiliki infrastruktur transportasi, energi, dan telekomunikasi yang handal; b. Kawasan permukiman memiliki infrastruktur dasar transportasi, energi, air, telekomunikasi, dan sanitasi; c. Peningkatan daya dukung dan produktivitas Pantai Sadeng sebagai kawasan minapolitan untuk memacu pengembangan kawasan Pantai Selatan; d. Seluruh potensi sumber daya alam dipetakan dan dipromosikan secara tepat sasaran dengan data yang akurat untuk mendorong investasi; e. Setiap kecamatan memiliki komoditas V - 11
No
Misi
Tujuan
Sasaran unggulan yang dikelola secara lestari dengan menerapkan teknologi produksi dan pengolahan yang tepat guna; f. Setiap kecamatan memiliki Unit Pelayanan Bisnis dan lembaga pembiayaan yang mampu memfasilitasi pengembangan komoditas unggulan; g. Setiap kecamatan memiliki pasar yang mampu menjamin ketersediaan kebutuhan pokok dan sarana produksi serta penjualan komoditas di wilayahnya; h. Kabupaten Gunungkidul mencapai ketahanan pangan;
3.
Peningkatan pengelolaan pariwisata .
Peningkatan pengelolaan pariwisata melalui kemitraan pemerintah, swasta dan masyarakat
a. Kabupaten Gunungkidul menjadi destinasi wisata unggulan dengan infrastruktur yang handal; b. Seluruh potensi sumber daya alam dipetakan dan dipromosikan secara tepat sasaran dengan data yang V - 12
No
Misi
Tujuan
Sasaran akurat untuk mendorong investasi c. Pengembangan wisata budaya berbasis pemberdayaan masyarakat;
4.
Pengembangan sumber daya manusia yang terampil, profesional dan peduli.
Keberpihakan dan pemberdayaan kepada masyarakat menengah kebawah untuk memperoleh kemudahan akses layanan pendidikan, kesehatan, sosial dan budaya.
a.Anak usia dini terlayani PAUD; b. Anak usia sekolah lulus SLTA dan memiliki keterampilan bahasa Inggris, komputer, agrobisnis, dan kewirausahaan; c. Angkatan kerja menjadi pekerja profesional atau wirausaha yang peduli memajukan daerahnya; d. Rumah Sakit, Puskesmas, dan Jaringannya memenuhi standar mutu serta mampu menjangkau/dijang kau oleh masyarakat di wilayahnya; e. Keluarga sadar gizi, berperilaku hidup bersih sehat, dan menerapkan norma keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera; f. Pemuda-pemudi Gunungkidul meraih prestasi regional, nasional, dan internasional; V - 13
No 5.
Misi Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan bebas dari KKN.
Tujuan Peningkatan Sistem Pelayanan Publik Dengan Menerapkan PrinsipPrinsip Good Governance
Sasaran a.Seluruh SKPD dan pemerintahan desa memiliki aparatur yang kompeten sesuai kebutuhan serta menerapkan akuntabilitas kinerja dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme; b. Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pelaporan dilaksanakan secara tepat waktu dan terintegrasi dengan data yang akurat; c. Pelayanan publik dilaksanakan sesuai standar pelayanan prima serta menciptakan iklim usaha yang kondusif; d. Masyarakat memperoleh perlindungan dan kepastian hukum dalam melaksanakan kegiatannya secara tertib dan damai;
V - 14
BAB VI STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH
Strategi merupakan cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan dan
sasaran
yang
telah
ditetapkan.
Strategi
ini
akan
memperjelas
pemikiran-pemikiran yang analitis, realistis, rasional, dan terpadu tentang berbagai langkah yang diperlukan untuk memperlancar pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Gunungkidul di era desentralisasi, demokrasi, dan globalisasi ditempuh melalui 12 (dua belas) strategi
pembangunan
jangka menengah yaitu : 1.
Membangun dan memelihara infrastruktur air bersih dan air baku yang handal;
2.
Memanfaatkan sumber daya alam secara lestari untuk menggerakkan perekonomian daerah;
3.
Memanfaatkan sumber daya alam untuk untuk menciptakan peluang UMKM dalam rangka menggerakkan perekonomian;
4.
Membangun infrastruktur perekonomian yang handal;
5.
Membangun infrastruktur pendukung iklim usaha perekonomian yang handal;
6.
Membangun infrastruktur perekonomian pendukung investasi yang handal;
7.
Memanfaatkan sumber daya alam untuk menciptakan peluang investasi dalam rangka menggerakkan perekonomian;
8.
Membangun infrastruktur pendukung pariwisata yang handal;
9.
Memanfaatkan sumber daya alam untuk menggerakkan pariwisata;
10. Meningkatkan pengembangan dan pengelolaan nilai, kekayaan dan
keragaman budaya; 11. Meningkatkan
berintegritas,
kualitas religius,
sumber profesional,
daya dan
manusia peduli
yang
dengan
terampil, pelayanan
pendidikan, kesehatan, dan sosial yang sinergi dengan perguruan tinggi, swasta (dunia usaha) dan masyarakat serta responsif gender; dan 12. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) dan
bebas dari KKN serta pemerintahan yang bersih. Masing-masing strategi tersebut merupakan
wujud langkah yang
akan dilakukan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebagai penjabaran misi-misi pembangunan. Untuk melihat secara lebih jelas tentang alur proses pencapain misi dan tujuan dengan strategi-strategi VI - 1
yang ditempuh, berikut ini adalah tabel yang menunjukkan hubungan antara misi dan tujuan pembangunan daerah serta strategi yang akan ditempuh untuk mewujudkannya : Tabel 6.1 Matrik Misi , Tujuan, Dan Strategi No. 1.
2.
3.
Misi Peningkatan pemanfaatan Air sebagai sumber kemakmuran Pemanfaatan sumber daya alam secara lestari, peningkatan iklim usaha yang kondusif, peningkatan peluang investasi, dan penggalangan sumbersumber pendanaan untuk menggerakan perekonomian daerah.
Peningkatan pengelolaan pariwisata
Tujuan
Strategi
Peningkatan pengelolaan a. Membangun dan sumber-sumber air dan memelihara penyediaan air bersih. infrastruktur air bersih dan air baku yang handal. a.Peningkatan a. Membangun pengelolaan sumber infrastruktur daya alam dengan perekonomian yang tetap menjaga handal. kelestarian lingkungan b. Memanfaatkan sumber daya alam secara lestari untuk menggerakkan perekonomian daerah b.Peningkatan c. Membangun kemudahan dalam infrastruktur memperoleh dan pendukung iklim menciptakan lapangan usaha perekonomian kerja melalui yang handal. penggalian d. Memanfaatkan pemberdayaan usaha sumber daya alam kecil, mikro, dan untuk menciptakan menengah. peluang UMKM dalam rangka menggerakkan perekonomian. c.Penggalangan sumber- e. Membangun sumber pendanaan infrastruktur baik dari dalam / luar perekonomian negeri untuk memacu pendukung investasi pembangunan daerah, yang handal. menciptakan lapangan f. Memanfaatkan kerja dan Pendapatan sumber daya alam Asli Daerah. untuk menciptakan peluang investasi dalam rangka menggerakkan perekonomian Peningkatan pengelolaan a. Membangun pariwisata melalui infrastruktur kemitraan pemerintah, pendukung pariwisata swasta dan masyarakat yang handal. b. Memanfaatkan sumber daya alam untuk menggerakkan pariwisata. c. Meningkatkan pengembangan dan VI - 2
No.
Misi
Tujuan
4.
Pengembangan sumber daya manusia yang terampil, profesional dan peduli.
Keberpihakan dan pemberdayaan kepada masyarakat menengah kebawah untuk memperoleh kemudahan akses layanan pendidikan, kesehatan, sosial dan budaya.
5.
Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan bebas dari KKN.
Peningkatan Sistem Pelayanan Publik Dengan Menerapkan Prinsip-Prinsip Good Governance
Tujuan
”Peningkatan
penyediaan air bersih”.
pengelolaan
Strategi pengelolaan nilai, kekayaan, dan keragaman budaya. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang terampil, berintegritas, religius, profesional, dan peduli dengan pelayanan pendidikan, kesehatan, dan sosial yang sinergi dengan perguruan tinggi, swasta (dunia usaha) dan masyarakat serta responsif gender. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) dan bebas dari KKN serta pemerintahan yang bersih
sumber-sumber
air
dan
Tujuan ini untuk mewujudkan Misi pertama
”Peningkatan pemanfaatan air sebagai sumber kemakmuran ” dengan strategi dan sasaran pembangunan sebagai berikut : Strategi Membangun dan memelihara infrastruktur air bersih dan air baku yang handal, dengan sasaran yang ingin dicapai adalah : - Sentra produksi memiliki infrastruktur air dan sanitasi yang handal. - Kawasan pemukiman memiliki infrastruktur air yang handal. Tujuan ”Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan”.
Tujuan ini untuk mewujudkan
Misi
kedua “Pemanfaatan sumber daya alam secara lestari, peningkatan iklim usaha yang kondusif, peningkatan peluang investasi, dan penggalangan sumber-sumber pendanaan
untuk menggerakan perekonomian daerah”
dengan strategi dan sasaran pembangunan sebagai berikut : a.
Strategi membangun infrastruktur perekonomian yang handal dengan sasaran yang ingin dicapai : - Sentra produksi memiliki infrastruktur transportasi, energi dan telekomunikasi yang handal.
VI - 3
- Kawasan permukiman memiliki infrastruktur dasar transportasi, energi, air, telekomunikasi dan sanitasi. - Peningkatan daya dukung dan produktivitas Pantai Sadeng sebagai kawasan minapolitan untuk memacu pengembangan kawasan Pantai Selatan. b.
Strategi memanfaatkan sumber daya alam secara lestari untuk menggerakkan perekonomian daerah dengan sasaran yang ingin dicapai : - Seluruh potensi sumber daya alam dipetakan dan dipromosikan secara tepat sasaran dengan data yang akurat untuk mendorong investasi. - Setiap kecamatan memiliki komoditas unggulan yang dikelola secara lestari dengan menerapkan teknologi produksi dan pengolahan yang tepat guna. - Setiap kecamatan memiliki Unit Pelayanan Bisnis dan lembaga pembiayaan yang mampu memfasilitasi pengembangan komoditas unggulan. - Setiap
kecamatan
memiliki
pasar
yang
mampu
menjamin
ketersediaan kebutuhan pokok dan sarana produksi serta penjualan komoditas di wilayahnya. - Kabupaten Gunungkidul mencapai ketahanan pangan. Tujuan
”Peningkatan
kemudahan
dalam
memperoleh
dan
menciptakan lapangan kerja melalui penggalian pemberdayaan usaha kecil, mikro dan menengah.”
Tujuan ini juga untuk mewujudkan Misi
kedua “Pemanfaatan sumber daya alam secara lestari, peningkatan iklim usaha yang kondusif, peningkatan peluang investasi, dan penggalangan sumber-sumber pendanaan untuk menggerakan perekonomian daerah” dengan strategi dan sasaran pembangunan sebagai berikut : a. Membangun infrastruktur pendukung iklim usaha perekonomian yang handal dengan sasaran yang ingin dicapai : -
Usaha
perekonomian
masyarakat
memiliki
infrastruktur
transportasi, energi, air, telekomunikasi dan sanitasi yang handal. -
Kawasan pemukiman memiliki infrastruktur dasar transportasi, energi, air, telekomunikasi dan sanitasi.
-
Peningkatan daya dukung dan produktivitas Pantai Sadeng sebagai kawasan minapolitan untuk memacu pengembangan kawasan Pantai Selatan
VI - 4
b. Memanfaatkan sumber daya alam untuk untuk menciptakan peluang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam rangka menggerakkan perekonomian dengan sasaran yang ingin dicapai: -
Seluruh potensi sumber daya alam dipetakan dan dipromosikan secara tepat sasaran dengan data yang akurat untuk mendorong investasi.
-
Setiap kecamatan memiliki komoditas unggulan yang dikelola secara
lestari
dengan
menerapkan
teknologi
produksi
dan
pengolahan yang tepat guna. -
Setiap kecamatan memiliki Unit Pelayanan Bisnis dan lembaga pembiayaan yang mampu memfasilitasi pengembangan komoditas unggulan.
-
Setiap
kecamatan
ketersediaan
memiliki
kebutuhan
pasar
pokok
yang
dan
mampu
sarana
menjamin
produksi
serta
penjualan komoditas di wilayahnya. -
Kabupaten Gunungkidul mencapai ketahanan pangan. Tujuan
”Penggalangan
sumber-sumber
pendanaan
baik
dari
dalam/luar negeri untuk memacu pembangunan daerah, menciptakan lapangan kerja dan Pendapatan Asli Daerah”
Tujuan ini juga untuk
mewujudkan Misi kedua “Pemanfaatan sumber daya alam secara lestari, peningkatan iklim usaha yang kondusif, peningkatan peluang investasi, dan
penggalangan
sumber-sumber
pendanaan
untuk
menggerakan
perekonomian daerah” dengan strategi dan sasaran pembangunan sebagai berikut : a. Membangun infrastruktur perekonomian pendukung investasi yang handal dengan sasaran yang ingin dicapai: -
Sentra produksi memiliki infrastruktur transportasi, energi, air, telekomunikasi, dan sanitasi yang handal.
-
Kawasan industri memiliki infrastruktur dasar transportasi, energi, air, telekomunikasi, dan sanitasi.
-
Peningkatan daya dukung dan produktivitas Pantai Sadeng sebagai kawasan minapolitan untuk memacu pengembangan kawasan Pantai Selatan.
b. Memanfaatkan sumber daya alam
untuk menciptakan peluang
investasi dalam rangka menggerakkan perekonomian dengan sasaran yang ingin dicapai : -
Seluruh potensi sumber daya alam dipetakan dan dipromosikan secara tepat sasaran dengan data yang akurat untuk mendorong investasi. VI - 5
-
Setiap kecamatan memiliki komoditas unggulan yang dikelola secara
lestari
dengan
menerapkan
teknologi
produksi
dan
pengolahan yang tepat guna. -
Setiap kecamatan memiliki Unit Pelayanan Bisnis dan lembaga pembiayaan yang mampu memfasilitasi pengembangan komoditas unggulan.
-
Setiap
kecamatan
ketersediaan
memiliki
kebutuhan
pasar
pokok
yang
dan
mampu
sarana
menjamin
produksi
serta
penjualan komoditas di wilayahnya. -
Kabupaten Gunungkidul mencapai ketahanan pangan. Tujuan ”Peningkatan pengelolaan pariwisata
melalui kemitraan
pemerintah, swasta dan masyarakat” Tujuan ini untuk mewujudkan Misi ketiga ” Peningkatan pengelolaan pariwisata” dengan strategi dan sasaran pembangunan sebagai berikut : a. Strategi membangun infrastruktur pendukung pariwisata yang handal dengan sasaran yang ingin dicapai adalah : -
Kabupaten Gunungkidul menjadi destinasi wisata unggulan dengan infrastruktur yang handal.
b. Strategi memanfaatkan sumber daya alam untuk menggerakkan pariwisata dengan sasaran yang ingin dicapai : -
Seluruh potensi sumber daya alam dipetakan dan dipromosikan secara tepat sasaran
dengan data yang akurat untuk mendorong
investasi. c. Strategi meningkatkan pengembangan dan pengelolaan nilai, kekayaan dan keragaman budaya dengan sasaran yang ingin dicapai : -
Pengembangan wisata budaya berbasis pemberdayaan masyarakat Tujuan ”Keberpihakan dan pemberdayaan kepada masyarakat
menengah
kebawah
untuk
memperoleh
kemudahan
akses
layanan
pendidikan, kesehatan, sosial dan budaya. ”Tujuan ini untuk mewujudkan misi keempat ”Pengembangan sumber daya manusia yang terampil, profesional dan peduli.” dengan strategi dan sasaran pembangunan sebagai berikut : “Meningkatkan berintegritas,
kualitas religius,
sumber profesional
daya dan
manusia peduli
yang
dengan
terampil, pelayanan
pendidikan, kesehatan, dan sosial yang sinergi dengan perguruan tinggi, swasta (dunia usaha) dan masyarakat serta responsif gender” dengan sasaran yang ingin dicapai adalah :
Anak usia dini terlayani PAUD; VI - 6
Anak usia sekolah lulus SLTA dan memiliki keterampilan bahasa inggris, komputer, agrobisnis dan kewirausahaan;
Angkatan kerja menjadi pekerja profesional atau wirausaha yang peduli memajukan daerahnya;
Rumah sakit, puskesmas dan jaringannya memenuhi standar mutu serta mampu menjangkau/dijangkau oleh masyarakat di wilayahnya;
Keluarga sadar gizi, berperilaku hidup bersih sehat, dan menerapkan norma keluarga kecil, bahagia dan sejahtera; dan
Pemuda pemudi Gunungkidul meraih prestasi regional, nasional dan internasional. Tujuan
Menerapkan
”Peningkatan
Prinsip-Prinsip
Sistem
Good
Pelayanan
Governance”.
Publik Tujuan
Dengan ini
untuk
mewujudkan Misi kelima ” Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan bebas dari KKN.” dengan strategi dan sasaran pembangunan sebagai berikut : “Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) dan bebas dari KKN” dengan sasaran yang ingin dicapai adalah :
Seluruh SKPD dan pemerintahan desa memiliki aparatur yang kompeten sesuai kebutuhan serta menerapkan akuntabilitas kinerja dan bebas KKN.
Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan dilaksanakan secara tepat waktu dan terintegrasi dengan data yang akurat.
Pelayanan publik dilaksanakan sesuai standar pelayanan prima serta menciptakan iklim usaha yang kondusif.
Masyarakat memperoleh perlindungan dan kepastian hukum dalam melaksanakan kegiatannya secara tertib dan damai. Berdasarkan hasil perumusan tujuan, strategi, dan sasaran di atas,
untuk lebih memfokuskan apa yang ingin dilakukan dan bagaimana cara melakukannya maka disusun grand strategy yang merupakan
rencana
umum tindakan utama oleh pemerintah daerah yang bertujuan untuk mencapai tujuan pembangunan jangka menengah. Adapun secara lengkap grand strategy
dan target indikator kinerja sasaran RPJMD Kabupaten
Gunungkidul Tahun 2010-2015 sebagaimana tersaji dalam matrik indikator kinerja sasaran pembangunan pada bab IX.
VI - 7
BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) sebagai dokumen
perencanaan
jangka
menengah,
merupakan
penjabaran
/operasionalisasi dari visi dan misi yang telah dirumuskan serta ditetapkan untuk dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Untuk merealisasikan visi dan misi tersebut, maka ditetapkan kebijakan umum dan program-program pembangunan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun ke depan. 7.1. Agenda Pembangunan Tahun 2010 - 2015 Berdasarkan
visi,
misi,
tujuan,
sasaran,
strategi,
dan
permasalahan pembangunan, maka ditetapkan sembilan agenda utama pembangunan daerah Gunungkidul Tahun 2010-2015, sebagai berikut: 1. Meningkatkan
pengelolaan
merencanakan,
sumber
melaksanakan,
daya
memantau,
air
dengan
dan
upaya
mengevaluasi
penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air. 2. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, terutama bagi masyarakat miskin. 3. Memperluas
lapangan
kerja,
meningkatkan
efektivitas
penanggulangan kemiskinan, memberdayakan ekonomi rakyat, terutama masyarakat miskin, dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. 4. Meningkatkan percepatan pemerataan dan pertumbuhan ekonomi yang
berkualitas
dan
berkelanjutan,
terutama
melalui
pengembangan agroindustri/agrobisnis, agropolitan, minapolitan serta
pembangunan
dan
perbaikan
infrastruktur,
terutama
pertanian dan perdesaan. 5. Memelihara
kualitas
dan
fungsi
lingkungan
hidup,
serta
meningkatkan perbaikan pengelolaan sumber daya alam, serta penataan ruang yang berkualitas dan selaras dengan keistimewaan DIY. 6. Mewujudkan pelayanan
percepatan
publik,
reformasi
mengembangkan
birokrasi, otonomi
meningkatkan
desa,
dan
tata
hubungan pemerintah kabupaten-desa. VII - 1
7. Meningkatkan peran dan apresiasi masyarakat dalam pelestarian budaya
untuk
meningkatkan
kesejahteraan
masyarakat
demi
terjaganya harmoni sosial. 8. Meningkatkan kualitas kehidupan dan peran perempuan, serta terjaminnya kesetaraan gender, dan meningkatkan peran pemuda, serta mengembangkan dan memasyarakatkan olahraga. 9. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban, supremasi hukum, dan penghormatan hak asasi manusia. Sembilan agenda utama pembangunan daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2015 tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam prioritas dan arah kebijakan umum yang hendak dicapai dalam lima tahun. 7.2 Prioritas dan Arah Kebijakan Umum Pembangunan Tahun 2010 2015 Berdasarkan permasalahan pembangunan daerah Gunungkidul Tahun 2010-2015, dan agenda utama pembangunan Tahun 20102015, maka disusun prioritas pembangunan serta arah kebijakan umum, sebagai berikut: 1. Pengelolaan sumberdaya air diarahkan untuk: a. Mewujudkan sinergi dan keterpaduan antar wilayah, dan antar sector; dan b. Menjaga kelestariannya dengan memberikan peran kepada masyarakat dalam setiap tahapan pengelolaan sumberdaya air. 2. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan, dengan kebijakan yang diarahkan untuk: a. Mewujudkan pelayanan pendidikan yang murah dan bermutu untuk semua, tanpa diskriminasi, terutama masyarakat miskin; dan b. Menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu, serta efisiensi, efektivitas, dan relevansi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, maupun global. 3. Peningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan, dengan kebijakan yang diarahkan untuk: a. Mewujudkan pelayanan kesehatan yang murah dan memadai, terutama
bagi
masyarakat
miskin,
untuk
meningkatkan
produktivitas masyarakat; VII - 2
b. Meningkatkan jumlah, jaringan, dan kualitas pusat kesehatan masyarakat; c. Mengembangkan
pengadaan,
peningkatan,
dan
perbaikan
sarana, prasarana, dan tenaga kesehatan; dan d. Mewujudkan lingkungan perumahan yang sehat dan sanitasi yang layak. 4. Perluasan lapangan kerja, dengan kebijakan yang diarahkan untuk: a. Mendorong terciptanya perluasan lapangan kerja di sektor informal maupun formal; dan b. Meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja; serta perlindungan tenaga kerja. 5. Peningkatan
efektivitas
penanggulangan
kebijakan
yang
efektivitas
penanggulangan
wilayah
diarahkan
pedesaan
maupun
untuk
kemiskinan,
meningkatkan
kemiskinan perkotaan
dan
dengan
upaya
dan
pengangguran
dengan
di
menghormati,
melindungi dan memenuhi hak-hak dasar masyarakat miskin yang meliputi hak atas pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, lingkungan hidup, dan sumber daya alam, rasa aman, serta hak untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijakan publik. 6. Peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat, dengan kebijakan yang diarahkan untuk melaksanakan pelayanan sosial terhadap kelompok masyarakat yang kurang beruntung, termasuk anak-anak telantar, fakir miskin, lanjut usia, penyandang cacat, masyarakat miskin, dan masyarakat di wilayah tertinggal dan wilayah rawan bencana. 7. Revitalisasi Pertanian dan Pengembangan Agroindustri/Agrobisnis /Agropolitan/Minapolitan dengan kebijakan yang diarahkan untuk: a. Meningkatkan
pemberdayaan
petani
dan
lembaga-lembaga
pendukungnya; b. Meningkatkan produktivitas, daya saing, dan nilai tambah produk pertanian dan perikanan; c. Meningkatkan
pengembangan
agroindustri
/
agrobisnis
/
agropolitan /minapolitan untuk memberdayakan perekonomian masyarakat; dan d. Meningkatkan pengamanan ketahanan pangan. 8. Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, dengan kebijakan yang diarahkan untuk: VII - 3
a. Mengembangkan memberikan
usaha
kontribusi
mikro
kecil
signifikan
dan
menengah
terhadap
agar
pertumbuhan
ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan daya saing; b. Mengembangkan
usaha
skala
mikro
untuk
meningkatkan
pendapatan kelompok masyarakat berpendapatan rendah; c. Memperbaiki lingkungan usaha dan menyederhanakan prosedur perijinan; d. Memperluas akses kepada sumber permodalan; e. Memperluas
basis
dan
kesempatan
berusaha
serta
menumbuhkan wirausaha baru berkeunggulan; f.
Meningkatkan
usaha
mikro
kecil
dan
menengah
sebagai
penyedia barang dan jasa pada pasar lokal; dan g. Meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi sesuai dengan jati diri koperasi. 9. Peningkatan Investasi dan Pariwisata, dengan kebijakan yang diarahkan untuk: a. Menyederhanakan prosedur perijinan investasi; b. Menciptakan kepastian hukum yang menjamin kepastian usaha, termasuk mengurangi tumpang tindih kebijakan antar pusat dan daerah serta antar sektor; c. Menguatkan kelembagaan investasi yang berdaya saing, efisien, transparan, dan non-diskriminatif; d. Menyederhanakan administrasi pelayanan perizinan pariwisata; e. Meningkatkan penyediaan infrastruktur, dan f.
Meningkatkan pengembangan jenis dan kualitas produk-produk wisata, serta meningkatkan investasi di bidang pariwisata daerah.
10. Peningkatan Daya Saing Industri Kecil, dengan kebijakan yang diarahkan untuk: a. Memperkuat struktur industri kecil; b. Memperkuat basis produksi; c. Meningkatkan daya saing industri kecil agar dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja; dan d. Meningkatkan pembinaan dan fasilitasi proses pendaftaran HAKI untuk produk-produk unggulan daerah. 11. Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur, dengan kebijakan yang diarahkan untuk: VII - 4
a. Meningkatkan dan mempercepat perbaikan infrastruktur yang rusak, terutama infrastruktur pertanian dan pedesaan, serta infrastruktur ekonomi strategis; dan b. Meningkatkan perluasan kapasitas infrastruktur, terutama di daerah pedesaan, dan daerah tertinggal, serta infrastruktur yang melayani masyarakat miskin, dan infrastruktur yang menghubungkan dan/atau melayani antar wilayah dan antar desa. 12. Pemeliharaan Kualitas dan Fungsi Lingkungan Hidup, serta Perbaikan Pengelolaan Sumber Daya Alam, dan Penataan Ruang selaras
dengan
keistimewaan
DIY,
dengan
kebijakan
yang
pengelolaan
dan
diarahkan untuk: a. Menciptakan
keseimbangan
antara
pemanfaatan sumber daya alam dan pemeliharaan kualitas dan fungsi lingkungan hidup; b. Mencegah
terjadinya
atau
berlanjutnya
pencemaran
lingkungan melalui medium air, udara, maupun tanah; c. Mendorong pengembangan industri yang ramah lingkungan; d. Mencegah terjadinya atau berlanjutnya perusakan hutan, serta mencegah meluasnya areal lahan kritis; e. Memulihkan kondisi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang rusak; f.
Mengembangkan manajemen dan mekanisme penanggulangan bencana alam, terutama di wilayah rawan gempa, angin puting beliung, dan tanah longsor;
g. Membangun kesadaran masyarakat agar peduli pada isu lingkungan hidup, dan berperan aktif melakukan kontrol sosial terhadap kualitas lingkungan hidup; h. Mewujudkan
keserasian
pemanfaatan
ruang
dan
penatagunaan tanah selaras dengan keistimewaan DIY; i.
Mengendalikan menerapkan
pemanfaatan prinsip
ruang
pembangunan
yang
efektif
dengan
berkelanjutan
dan
keseimbangan pembangunan antar-fungsi; dan j.
Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang.
13. Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan kebijakan yang diarahkan untuk: VII - 5
a. Mempercepat perwujudan perubahan pola pikir dan orientasi birokrasi dari dilayani menjadi melayani masyarakat; dan b. Mempercepat inovatif,
perwujudan
bertanggung
menciptakan
tata
birokrasi
jawab,
kelola
yang
dan
pemerintahan
efisien,
kreatif,
profesional
untuk
yang
baik
(good
governance), yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. 14. Perkuatan Milik
kelembagaan dan peningkatan kinerja Badan Usaha
Daerah
(BUMD)
yang
meliputi
BPR
Bank
Daerah
Gunungkidul dan PDAM Tirta Handayani, dengan kebijakan yang diarahkan untuk : a. BPR Bank Daerah Gunungkidul mampu menghimpun dana masyarakat, menyalurkan kredit kepada usaha mikro, kecil, dan
menengah,
melakukan
kerjasama
antar
bank,
dan
lembaga keuangan lainnya, serta menjalankan usaha-usaha perbankan lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku; b. BPR Bank Daerah Gunungkidul mampu melakukan fungsi sebagai lembaga intermediasi, serta memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan atau Pendapatan Usaha Daerah (PUD); c. BPR Bank Daerah Gunungkidul menjadi Bank yang tangguh dan terpercaya dalam persaingan dan profesional dalam kinerja selaku lembaga perbankan yang sehat. d. PDAM
Tirta
Handayani
mampu
meningkatkan
kapasitas
produksi, menurunkan tingkat kehilangan air, meningkatkan kapasitas pendapatan
pengelolaan operasional,
kelembagaan, serta
dan
meningkatkan
meningkatkan
jangkauan
pelayanan air bersih kepada masyarakat; dan e. PDAM Tirta Handayani mampu mempercepat pembangunan sarana dan prasarana produksi
melalui pengadaan dan
pemasangan jaringan, pengadaan dan pemasangan genset, pengadaan water meter, pengadaan dan pemasangan pompa, pembangunan reservoir, pengadaan dan pemasangan Instalasi Pengolahan Air (IPA) untuk peningkatan kualitas air bersih kepada pelanggan. 15. Optimalisasi peran dan apresiasi masyarakat dalam pelestarian budaya, untuk meningkatkan kesejahteraan para pelaku budaya khususnya dan masyarakat pada umumnya, dengan kebijakan : VII - 6
a. Memberdayakan nilai-nilai kearifan lokal dan pengetahuan guna menghadapi globalisasi; b. Meningkatkan
kualitas
pengelolaan,
perlindungan,
pengembangan, dan pemanfaatan warisan budaya dan cagar budaya; dan c. Mengembangkan keragaman dan kelestarian seni dan budaya serta kreatifitas seni dan budaya. 16. Peningkatan pengarusutamaan gender dan anak, meningkatkan peran pemuda, serta mengembangkan dan memasyarakatkan olahraga, dengan kebijakan : a. Menguatkan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak; b. Meningkatkan kualitas hidup serta perlindungan perempuan dan anak; c. Meningkatkan peran serta dan kesetaraan perempuan dalam pembangunan; d. Meningkatkan peran serta dan kemandirian pemuda dalam pembangunan; e. Meningkatkan upaya pembibitan dan pengembangan prestasi olah raga; dan f.
Mengembangkan dan memasyarakatkan olah raga sebagai budaya menuju hidup sehat.
7.3
Tema dan Program Prioritas Pembangunan Tahunan Prioritas dan Arah Kebijakan Umum
pembangunan daerah
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2015 diimplementasikan secara tematik yang tertuang dalam peta jalan (road map) pembangunan daerah tahunan yang terdiri dari 5 (lima) tahap sebagai berikut: 7.3.1. Tema
Tema dan Prioritas Pembangunan Tahun 2011 :
Optimalisasi Pengelolaan Sumber Daya Alam Yang Berwawasan
Lingkungan
Untuk
Kesejahteraan
Masyarakat Prioritas : (1) Optimalisasi pembangunan pertanian dalam arti luas; (2) Pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah UMKM); (3) Peningkatan
aksesibilitas
dan
kualitas
layanan
pendidikan dan kesehatan; (4) Pelestarian lingkungan hidup;
VII - 7
(5) Pembangunan
perdesaan
dan
percepatan
wilayah
tertinggal; (6) Pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur; dan (7) Penguatan
kapasitas
kelembagaan
dan
akuntabilitas
penyelenggaraan pemerintah daerah. 7.3.2. Tema
Tema dan Prioritas Pembangunan Tahun 2012 : Pengembangan Industri, Usaha Masyarakat dan Daya Dukung Pariwisata Serta Peningkatan Pelayanan Dasar
Prioritas : (1) Pengembangan industri kecil dan menengah (IKM); (2) Peningkatan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM); (3) Pengembangan daya dukung sektor pariwisata; (4) Peningkatan pengelolaan
sumber daya alam didukung
pelestarian lingkungan; (5) Pengembangan pelayanan dasar murah; (6) Peningkatan
pembangunan
infrastruktur
desa
dan
kabupaten; dan (7) Peningkatan kualitas pelayanan publik. 7.3.3. Tema
Tema dan Prioritas Pembangunan Tahun 2013 : Peningkatan Industri dan Usaha Masyarakat
dan
Kualitas Pelayanan Dasar serta Pengembangan Investasi Industri dan Pariwisata. Prioritas : (1) Peningkatan industri kecil dan menengah (IKM; (2) Peningkatan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM); (3) Pengembangan fasilitasi investasi industri; (4) Pengembangan fasilitasi investasi pariwisata; (5) Peningkatan pelayanan dasar murah; (6) Pemeliharan dan peningkatan pembangunan infrastruktur desa. dan kabupaten; (7) Pengembangan sistem informasi pelayanan publik; dan (8) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola.
VII - 8
7.3.4. Tema dan Prioritas Pembangunan Tahun 2014 Tema
: Penguatan Perekonomian Masyarakat dan Pelayanan Dasar serta Pengembangan Budaya bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat.
Prioritas : (1) Reformasi Birokrasi dan Tata kelola serta Pelayanan Publik; (2) Pendidikan; (3) Kesehatan; (4) Penanggulangan Kemiskinan; (5) Ketahanan Pangan; (6) Infrastruktur dan Daya Dukung Pariwisata; (7) Investasi Industri dan Iklim Usaha; (8) Energi; (9) Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana; (10) Daerah
Tertinggal,
Wilayah
Perbatasan,
dan
Rawan
Konflik; dan (11) Kebudayaan, Kreatifitas, dan Inovasi Teknologi. 7.3.5. Tema dan Prioritas Pembangunan Tahun 2015
Tema
:
Pemantapan Dasar,
Usaha
Masyarakat
Pengembangan
Budaya,
dan
Pelayanan
serta
Penguatan
Fasilitasi Investasi Industri dan Pariwisata Berkarakter D.I. Yogyakarta khas Gunungkidul
Prioritas : (1) Reformasi Birokrasi dan Tata kelola serta Pelayanan Publik; (2) Pendidikan; (3) Kesehatan; (4) Penanggulangan Kemiskinan; (5) Ketahanan Pangan; (6) Infrastruktur dan Daya Dukung Pariwisata; (7) Investasi Industri dan Iklim Usaha; (8) Energi; (9) Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana; (10) Daerah Tertinggal, Wilayah Perbatasan, dan Rawan Konflik; dan (11) Kebudayaan, Kreatifitas, dan Inovasi Teknologi. VII - 9
Gambar 7.1 : Skenario RPJMD Tahun 2010 - 2015 “Mewujudkan Gunungkidul yang lebih maju, makmur, dan sejahtera”
2015 2014 Tema :
2013 2012 Tema :
2011 Tema :
Pengembangan Industri, Usaha Masyarakat dan Daya Dukung Pariwisata Serta Pelayanan Dasar
Optimalisasi Pengelolaan Sumber Daya Alam Yang Berwawasan Lingkungan Untuk Kesejahteraan Masyarakat
(1) Optimalisasi Pembangunan Pertanian dalam arti luas (2) Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) (3) Peningkatan Aksesibilitas dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan (4) Pelestarian Lingkungan hidup (5) Pembangunan Perdesaan dan Percepatan Wilayah Tertinggal (6) Pemeliharaan dan Pembangunan Infrastruktur (7) Penguatan kapasitas kelembagaan dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah.
Peningkatan Industri dan Usaha Masyarakat, dan Kualitas Pelayanan Dasar serta Pengembangan Investasi Industri dan Pariwisata
Penguatan Perekonomian Masyarakat dan Pelayanan Dasar serta Pengembangan Budaya bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat
Prioritas : Prioritas :
Prioritas :
Prioritas :
Tema :
1) Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM) 2) Peningkatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) 3) Pengembangan Daya Dukung Sektor Pariwisata 4) Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam didukung Pelestarian Lingkungan 5) Pengembangan Pelayanan Dasar Murah 6) Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Desa dan Kabupaten 7) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Tema :
Pemantapan Usaha Masyarakat dan Pelayanan Dasar, Pengembangan Budaya, serta Penguatan Fasilitasi Investasi Industri dan Pariwisata Berkarakter D.I. Yogyakarta khas Gunungkidul
Prioritas : (1) Peningkatan Industri Kecil dan Menengah (IKM) (2) Peningkatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) (3) Pengembangan Fasilitasi Investasi Industri (4) Pengembangan Fasilitasi Investasi Pariwisata (5) Peningkatan Pelayanan Dasar Murah (6) Pemeliharan dan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Desa dan Kabupaten (7) Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Publik (8) Reformasi birokrasi dan tata kelola.
(1) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola (2) Pendidikan (3) Kesehatan (4) Penanggulangan Kemiskinan (5) Ketahanan Pangan (6) Infrastruktur dan Daya Dukung Pariwisata (7) Investasi Industri dan Iklim Usaha (8) Energi (9) Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana (10) Daerah Tertinggal, Wilayah Perbatasan, dan Rawan Konflik (11) Kebudayaan, Kreatifitas, dan Inovasi Teknologi
(1) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola (2) Pendidikan (3) Kesehatan (4) Penanggulangan Kemiskinan (5) Ketahanan Pangan (6) Infrastruktur dan Daya Dukung Pariwisata (7) Investasi Industri dan Iklim Usaha (8) Energi (9) Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana (10) Daerah Tertinggal, Wilayah Perbatasan, dan Rawan Konflik (11) Kebudayaan, Kreatifitas, dan Inovasi Teknologi
VII - 10 VIII - 10
BAB VIII PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2010-2015
8.1. Program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Program
merupakan
kumpulan
kegiatan-kegiatan
nyata,
sistematis, dan terpadu dalam angka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan di Kabupaten Gunungkidul lima tahun ke depan (tahun 2010–2015), merupakan satu instrumen kebijakan pembangunan sebagai landasan/dasar bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Renstra-SKPD untuk merumuskan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan
tugas
pokok
dan
fungsinya, dalam
rangka melindungi,
melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat. Untuk melihat capaian pelaksanaan program pembangunan lima tahun ke depan, tahun 2010 – 2015 dalam upaya mewujudkan visi Kabupaten Gunungkidul “Mewujudkan Gunungkidul yang Lebih Maju, Makmur, dan Sejahtera” sesuai dengan sasaran pembangunan, maka dijabarkan ke dalam program-program pembangunan sebagai berikut : a. Peningkatan pemanfaatan air sebagai sumber kemakmuran dengan Sasaran : 1. Sentra produksi memiliki infrastruktur air dan sanitasi yang handal, dengan program prioritas : 1) Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, dan atau rawa serta jaringan pengairan lainnya; 2) Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah; 3) Program penyediaan air baku; 4) Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial; 5) Program peningkatan ketahanan pangan; dan 6) Program rehabilitasi hutan dan lahan. 2. Kawasan permukiman memiliki infrastruktur air yang handal, dengan program prioritas : VIII - 1
- Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah. b. Pemanfaatan sumber daya alam secara lestari, peningkatan iklim usaha
yang
penggalangan
kondusif,
peningkatan
sumber-sumber
peluang
pendanaan
investasi,
untuk
dan
menggerakan
perekonomian daerah, dengan sasaran : 1. Sentra produksi memiliki infrastruktur transportasi, energi dan telekomunikasi yang handal, dengan program prioritas: 1)
Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan;
2)
Program
peningkatan
penerapan
teknologi
pertanian/
perkebunan; 3)
Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak;
4)
Program peningkatan produksi hasil peternakan;
5)
Program pengembangan budidaya perikanan;
6)
Program pengembangan perikanan tangkap;
7)
Program
pembinaan
dan
pengembangan
bidang
ketenagalistrikan; 8)
Program peningkatan pelayanan angkutan;
9)
Program penataan sistem transportasi;
10) Program
pembangunan
sarana
dan
prasarana
perhubungan; 11) Program pengembangan lingkungan sehat; 12) Program
penataan,
pengawasan,
pemilikan,
dan
pemanfaatan tanah; 13) Program pembangunan jalan dan jembatan; dan 14) Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah. 2. Kawasan pemukiman memiliki infrastruktur dasar transportasi, energi, air, telekomunikasi, dan sanitasi dengan program prioritas: 1)
Program pembangunan infrastruktur perdesaan;
2)
Program lingkungan sehat perumahan;
3)
Program pengendalian pemanfaatan ruang;
4)
Program
pembinaan
dan
pengembangan
bidang
ketenagalistrikan; VIII - 2
5) Program
peningkatan
pelayanan
angkutan
umum
dan
barang; 6) Program pengembangan pos dan telekomunikasi; 7) Program pengembangan lingkungan sehat; 8) Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial; dan 9) Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa. 3. Peningkatan daya dukung dan produktivitas Pantai Sadeng sebagai kawasan minapolitan untuk memacu pengembangan kawasan Pantai Selatan, dengan program prioritas : 1) Program
pembangunan
prasarana
dan
fasilitas
perhubungan; 2) Program pembangunan jalan dan jembatan; 3) Program penyediaan air baku; 4) Program
pembinaan
dan
pengembangan
bidang
ketenagalistrikan; 5) Program peningkatan dan pengembangan eksport; 6) Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri;dan 7) Program pengembangan perikanan tangkap. 4. Seluruh potensi sumber daya alam dipetakan dan dipromosikan secara tepat sasaran dengan data yang akurat untuk mendorong investasi, dengan program prioritas: 1) Program pengembangan data/informasi; 2) Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi; 3) Program pengembangan komunikasi, informasi, dan media massa; 4) Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri; 5) Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan; 6) Program pengembangan perikanan tangkap; 7) Program peningkatan ketahanan pangan; 8) Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan; 9) Program rehabilitasi hutan dan lahan; VIII - 3
10) Program peningkatan produksi hasil peternakan; 11) Program
pengendalian
pencemaran
dan
perusakan
lingkungan hidup; 12) Program pengembangan sentra-sentra produksi potensial; 13) Program kerjasama pembangunan; 14) Program peningkatan dan pengembangan ekspor; dan 15) Program peningkatan kinerja kelembagaan pemerintah daerah. 5. Setiap Kecamatan memiliki komoditas unggulan yang dikelola secara lestari dengan menerapkan teknologi produksi dan pengolahan yang tepat guna, dengan program prioritas: 1)
Program
peningkatan
penerapan
teknologi
pertanian/perkebunan; 2)
Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan;
3)
Program peningkatan penerapan teknologi peternakan;
4)
Program peningkatan produksi peternakan;
5)
Program peningkatan penerapan teknologi peternakan;
6)
Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan;
7)
Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan;
8)
Program
peningkatan
penerapan
teknologi
Pertanian/Perkebunan; 9)
Program Perlindungan dan Koservasi sumber Daya Hutan;
10) Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri; 11) Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri; 12) Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi; 13) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan; 14) Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan; 15) Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Anak dan Perempuan; 16) Program
peningkatan
penerapan
teknologi
Pertanian/Perkebunan; 17) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam; dan VIII - 4
18) Program
Pengendalian
Pencemaran
dan
Perusakan
Lingkungan Hidup. 6. Setiap kecamatan memiliki Unit Pelayanan Bisnis dan lembaga pembiayaan
yang
mampu
memfasilitasi
pengembangan
komoditas unggulan, dengan program prioritas: 1)
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
2)
Program
Pegembangan
Kewirausahaan dan Keunggulan
Kompetitif Usaha Kecil Menengah; 3)
Program Peningkatan KualitasKelembagaan Koperasi;
4)
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah;
5)
Program Penanggulangan Kemiskinan;
6)
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan;
7)
Program peningkatan produksi hasil pertanian;
8)
Program peningkatan produksi hasil peternakan;
18) Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir; 19) Program Pengembangan Budidaya Perikanan; 20) Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS lainnya; dan 21) Program Pemberdayaan Penyuluh
Pertanian/Perkebunan
Lapangan. 7. Setiap kecamatan memiliki pasar yang mampu menjamin ketersediaan kebutuhan pokok dan sarana produksi serta penjualan komoditas di wilayahnya, dengan program prioritas: 1)
Program
Perlindungan
Konsumen
dan
Pengamanan
Perdagangan; 2)
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan;
3)
Program pengembangan perikanan tangkap; dan
4)
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan.
8. Kabupaten Gunungkidul mencapai Ketahanan Pangan, dengan program prioritas: 1)
Program Peningkatan Ketahanan Pangan; dan
2)
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial. VIII - 5
c. Peningkatan Pengelolaan Pariwisata, dengan Sasaran : 1. Kabupaten Gunungkidul menjadi destinasi wisata unggulan dengan infrastruktur yang handal, dengan program prioritas: 1)
Program pengembangan destinasi pariwisata;
2)
Program pengembangan pemasaran wisata;
3)
Program
pembangunan
prasarana
dan
fasilitas
perhubungan; 4)
Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan;
5)
Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah; dan
6)
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Media Massa.
2. Seluruh potensi sumber daya alam dipetakan dan dipromosikan secara tepat sasaran dengan data yang akurat untuk mendorong investasi, dengan program prioritas: 1)
Program pengembangan pemasaran pariwisata; dan
2)
Program pengembangan nilai budaya.
3. Pengembangan
wisata
budaya
berbasis
pemberdayaan
masyarakat, dengan program prioritas: 1)
Program Pengembangan Nilai Budaya;
2)
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya; dan
3)
Program Pengelolaan Keragaman Budaya.
d. Pengembangan sumber daya manusia yang terampil, profesional, dan peduli, meliputi sasaran: 1. Anak usia dini terlayani pendidikan anak usia dini, dengan program prioritas: -
Program pendidikan anak usia dini.
2. Anak usia sekolah lulus SLTA dan memiliki keterampilan bahasa inggris, komputer, agrobisnis, dan kewirausahaan, dengan program prioritas : 1)
Program manajemen pelayanan pendidikan;
2)
Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun;
3)
Program pendidikan menengah; VIII - 6
4)
Program pendidikan non formal;
5)
Program
peningkatan
mutu
pendidik
dan
tenaga
kependidikan; dan 6)
Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan.
3. Angkatan kerja menjadi pekerja profesional atau wirausaha yang peduli memajukan daerahnya, dengan program prioritas : 1)
Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja;
2)
Program peningkatan kesempatan kerja;
3)
Program pengembangan wilayah transmigrasi;
4)
Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil dan menengah;
5)
Program pembinaan dan penertiban industri hutan;
6)
Program peningkatan produksi hasil peternakan;
7)
Program pengembangan agrobisnis;
8)
Program pengembangan budidaya perikanan;
9)
Program pengembangan kemitraan;
10) Program
peningkatan
partisipasi
masyarakat
dalam
membangun desa; dan 11) Program pengembangan data/informasi. 4. Rumah sakit, Puskesmas, dan jaringannya memenuhi standar mutu serta mampu menjangkau/dijangkau oleh masyarakat di wilayahnya, dengan program prioritas : 1)
Program pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu;
2)
Program upaya kesehatan masyarakat dan perorangan;
3)
Program
pencegahan
dan
penanggulangan
penyakit
menular; 4)
Program perbaikan gizi masyarakat;
5)
Program
promosi
kesehatan
dan
pemberdayaan
masyarakat; 6)
Program standarisasi pelayanan kesehatan;
7)
Program
pengadaan,
peningkatan
sarana
prasarana
RS/RSJ/RS Paru/RS Mata; 8)
Program obat dan perbekalan kesehatan; VIII - 7
9)
Program pengembangan lingkungan sehat;
10) Program pelayanan administrasi perkantoran; 11) Program
peningkatan,
pengembangan
sistem
capaian
kinerja dan keuangan; 12) Program pemeliharaan sarana dan prasarana RS/RSJ/RS Paru/RS Mata; dan 13) Program peningkatan pelayanan keluarga miskin. 5. Keluarga sadar gizi, berperilaku hidup bersih sehat, dan menerapkan norma keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera, dengan program prioritas: 1)
Program perbaikan gizi masyarakat;
2)
Program
promosi
kesehatan
dan
pemberdayaan
masyarakat; 3)
Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan;
4)
Program
penguatan
kelembagaan
pengarusutamaan
gender; 5)
Program keluarga berencana; dan
6)
Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan.
6. Pemuda pemudi Gunungkidul meraih prestasi regional, nasional dan internasional, dengan program prioritas: 1)
Program peningkatan peran serta kepemudaan;
2)
Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga;
3)
Program peningkatan sarana dan prasarana olah raga;
4)
Program pengembangan nilai budaya;
5)
Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya; dan
6)
Program pemberdayaan kelembagaan sosial.
e. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, meliputi sasaran : 1. Seluruh SKPD dan pemerintahan desa memiliki aparatur yang kompeten sesuai kebutuhan serta menerapkan akuntabilitas kinerja dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme dengan program prioritas: VIII - 8
1)
Program pendidikan kedinasan;
2)
Program pembinaan dan pengembangan aparatur;
3)
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur;
4)
Program pengembangan otonomi daerah dan desa;
5)
Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa; dan
6)
Program penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan.
2. Seluruh
perencanaan,
pelaksanaan,
pengendalian,
dan
pelaporan dilaksanakan secara tepat waktu dan terintegrasi dengan data yang akurat, dengan program prioritas : 1)
Program perencanaan pembangunan daerah;
2)
Program pengembangan data/informasi;
3)
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah;
4)
Program
peningkatan
dan
pengembangan
pengelolaan
keuangan daerah; 5)
Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi;
6)
Program
peningkatan
partisipasi
masyarakat
dalam
membangun desa; 7)
Program peningkatan keberdayaan masyarakat;
8)
Program peningkatan kualitas administrasi kependudukan;
9)
Program Penataan Administrasi Kependudukan ;
10) Program pengembangan komunikasi, informasi, dan media massa; 11) Program peningkatan kualitas pelayanan informasi; 12) Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan; 13) Program peningkatan kualitas pelayanan publik; 14) Program peningkatan kinerja kelembagaan pemerintah daerah; 15) Program
peningkatan
pelayanan
kedinasan
Kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah; dan 16) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.
VIII - 9
3. Pelayanan publik dilaksanakan sesuai standar pelayanan prima serta menciptakan iklim usaha yang kondusif, dengan program prioritas : -
Program penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan.
4. Masyarakat memperoleh perlindungan dan kepastian hukum dalam melaksanakan kegiatannya secara tertib dan damai, dengan program prioritas : 1)
Program penegakan peraturan daerah;
2)
Program
peningkatan
keamanan
dan
kenyamanan
lingkungan; 3)
Program pemeliharaan dan pencegahan tindak kriminal;
4)
Program pengembangan wawasan kebangsaan;
5)
Program pencegahan dini dan penanggulangan bencana alam;
6)
Program pendidikan politik masyarakat;
7)
Program
pengendalian,
pencemaran,
dan
perusakan
lingkungan hidup; 8)
Program peningkatan perlindungan perempuan dan anak;
9)
Program
perlindungan
dan
pengembangan
lembaga
ketenagakerjaan; 10) Program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya; 11) Program pengembangan kemitraan; 12) Program peningkatan pelayanan angkutan umum dan barang; 13) Program peningkatan dan
pengembangan pengelolaan
keuangan daerah; 14) Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan; 15) Program
perlindungan
konsumen
dan
pengamanan
perdagangan; 16) Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak; 17) Program pengembangan perikanan tangkap; 18) Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah; VIII - 10
19) Program penataan peraturan perundang-undangan; 20) Program kerjasama informasi dengan massmedia; dan 21) Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan. 8.2.
Program Kewilayahan 8.2.1.
Program Kewilayahan Internal
Program
kewilayahan
internal
merupakan
upaya
untuk
menyeimbangkan tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita antar wilayah, sehingga dapat menutup atau paling tidak mempersempit kesenjangan perkembangan ekonomi antar wilayah kecamatan di Kabupaten Gunungkidul. Sepanjang periode Tahun 2005-2009 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gunungkidul mencapai rata-rata 4,01 % per tahun. Akan tetapi tingkat pertumbuhan tersebut tidak merata di antara seluruh kecamatan yang ada. Apabila tingkat pertumbuhan antar wilayah yang kurang seimbang terus berlanjut, maka dikawatirkan pada masa-masa mendatang akan menimbulkan berbagai persoalan yang cukup serius, yaitu: 1. Makin
tajamnya
kesenjangan
tingkat
kesejahteraan
antar
kecamatan, dimana kecamatan yang tumbuh pesat akan semakin sejahtera dan kecamatan yang lemah kian tertinggal yang akan menimbulkan berbagai permasalahan ekonomi dan sosial. 2. Menumpuknya kegiatan ekonomi
di wilayah tertentu, yang
selanjutnya bisa mengganggu keseimbangan lingkungan maupun daya dukung lahan. 3. Tidak
meratanya
penyebaran
penduduk
antar
kecamatan:
meningkatnya migrasi penduduk ke wilayah yang sangat maju pertumbuhan ekonominya, namun jumlah pengangguran kian bertambah di wilayah yang lamban pertumbuhan ekonominya. 4. Adanya lahan kosong
di wilayah yang potensial akibat tidak
tergarap secara optimal. 5. Tidak meratanya pembangunan prasarana dan sarana wilayah, baik dalam bentuk transportasi, energi, komunikasi, air bersih, fasilitas ekonomi, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan infrastruktur VIII - 11
wilayah lainnya. Kondisi seperti ini juga tidak kondusif bagi kelancaran pelaksanaan pembangunan di berbagai bidang. 6. Kemungkinan timbulnya berbagai persoalan lainnya. Disamping itu terdapat perbedaan potensi yang dimiliki oleh masing-masing kecamatan baik berdasarkan kondisi fisik wilayah maupun potensi yang timbul sebagai efek pengganda berkembangnya wilayah. Untuk mengantisipasi agar berbagai persoalan di atas tidak menjadi kenyataan, maka harus merancang strategi pembangunan wilayah yang berorientasi pada eksploitasi potensi yang dimiliki masing-masing
kecamatan
diselaraskan
dengan
kebijakan
pertumbuhan ekonomi yang berimbang dan berkelanjutan. Untuk mewujudkan hal tersebut maka tidak hanya diperlukan kebijakankebijakan fundamental, melainkan juga berbagai kebijakan intervensi yang selektif dan signifikan. Kebijakan intervensi antara lain dapat berupa penetapan target pertumbuhan ekonomi yang optimistis dan tindakan politis yang kuat bagi
kecamatan
tertinggal
sangat
diperlukan
untuk
mencapai
keseimbangan pertumbuhan antar wilayah. Pencapaian keseimbangan tersebut bukan berarti dengan cara menekan secara drastis tingkat pertumbuhan ekonomi Kecamatan Wonosari, Ponjong, Semin, dan Playen, melainkan dengan mendorong tingkat pertumbuhan ekonomi kecamatan tertinggal menjadi jauh lebih besar dibandingkan rata-rata angka pertumbuhannya selama ini. Sehubungan dengan kondisi-kondisi tersebut di atas, maka program pembangunan wilayah untuk lima tahun ke depan diarahkan sebagai berikut : 1.
Rencana
pengembangan
sistem
perkotaan
dalam
sistem
pelayanan wilayah adalah sebagai berikut : a.
Perkotaan Wonosari merupakan Kota Hirarki I sebagai Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp), dengan fungsi diarahkan sebagai
pusat
distribusi
barang
regional
dan
pusat
perdagangan dan jasa skala wilayah/regional b. Perkotaan Semanu, Playen, Panggang, Semin, Karangmojo,
Rongkop, dan Nglipar merupakan Kota Hirarki II sebagai VIII - 12
Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dengan fungsi diarahkan sebagai pusat pengumpul lokal, pusat perdagangan dan jasa skala lokal dan penyedia tenaga kerja. c.
Perkotaan Ponjong, Purwosari, Saptosari, Paliyan, Tepus, Tanjungsari,
Girisubo,
Patuk,
Gedangsari,
Ngawen,
SP
Sambipitu dan SP Jepitu merupakan Kota Hirarki III sebagai Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) dengan fungsi diarahkan sebagai sentra produksi dan penghasil bahan baku, pusat perdagangan dan jasa skala kawasan, penyedia tenaga kerja. 2.
Rencana
pengembangan
sistem
perdesaan
dalam
sistem
pelayanan wilayah adalah sebagai berikut: a.
Pengembangan dan peningkatan desa-desa di Kabupaten Gunungkidul sebagai Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)
b.
Pengembangan dan peningkatan setiap Padukuhan di masingmasing desa sebagai Pusat Pelayanan Permukiman (PPP).
c.
Pengembangan beberapa desa sebagai satu kesatuan kawasan pengembangan perdesaan melalui : 1) Pengembangan Desa Pusat Pertumbuhan (DPP), meliputi: a) Desa Giripurwo di Kecamatan Purwosari; b) Desa Girisekar di Kecamatan Panggang; c) Desa Planjan di Kecamatan Saptosari; d) Desa Giring di Kecamatan Paliyan; e) Desa Gading di Kecamatan Playen; f)
Desa Kemadang di Kecamatan Tanjungsari;
g) Desa Sumberwungu di Kecamatan Tepus; h) Desa Karangwuni di Kecamatan Rongkop; i)
Desa Bedoyo di Kecamatan Ponjong;
j)
Desa Candirejo di Kecamatan Semin;
k) Desa Sambirejo di Kecamatan Ngawen; l)
Desa Pilangrejo di Kecamatan Nglipar;
m) Desa Ngalang di Kecamatan Gedangsari; n) Desa Candirejo di Kecamatan Semanu; dan o) Desa Mulo di Kecamatan Wonosari.
VIII - 13
2) Pengembangan Kawasan Agropolitan, meliputi: a) Kawasan Agropolitan Bejiharjo meliputi Desa Bejiharjo, Ngawis,
Jatiayu,
Gedangrejo,
Karangmojo,
Ngipak,
Kelor, Wiladeg, Bendungan, Kecamatan Karangmojo; b) Kawasan Agropolitan Semin meliputi Desa Candirejo dan Rejosari; dan c) Kawasan Agropolitan Ponjong meliputi Desa Umbulrejo, Sawahan, Tambakromo, dan Sumbergiri. 3) Pengembangan Kawasan Minapolitan, meliputi : a) Kawasan Minapolitan Playen meliputi Desa Plembutan, Bleberan, Banyusoca, Getas, Gading dan Ngawu; b) Kawasan Minapolitan Ponjong meliputi Desa Ponjong, Genjahan, Umbulrejo, Sidorejo, Sumbergiri; dan c) Kawasan Minapolitan Sadeng meliputi Desa Songbanyu dan Pucung. 4) Pengembangan Kawasan Desa Wisata, meliputi : a) Dusun Bobung Desa Putat dan Desa Nglanggeran Kecamatan Patuk; b) Dusun Garotan, Desa Bendung, Kecamatan Semin; c) Dusun Mojo, Desa Ngeposari, Kecamatan Semanu; d) Desa Beji, Kecamatan Ngawen; e) Desa Bleberan Kecamatan Playen; f)
Desa Umbulrejo, Kecamatan Ponjong;
g) Desa Kemadang, Kecamatan Tanjungsari; h) Desa Nglanggeran, Kecamatan Patuk; i)
Desa Bejiharjo, Kecamatan Karangmojo;
j)
Desa Pacarejo, Kecamatan Semanu;
k) Desa Kemadang, Kecamatan Tanjungsari;*) l)
Desa Ngestirejo , Kecamatan Tanjungsari;*)
m) Desa Pacarejo (Kalisuci), Kecamatan Semanu; n) Desa Mulo, Kecamatan Wonosari; *) o) Desa Beji (Desa Jelok) ,Kecamatan Patuk; *) p) Sundak, Kecamatan Tepus; *) q) Turunan, Girisuko, Kecamatan Panggang; *) r)
Kemuning, Bunder, Kecamatan Patuk; dan*)
s) Wonosadi, Kecamatan Ngawen. *) VIII - 14
Keterangan : *) dalam rintisan 5) Pengembangan Kawasan Desa Budaya, meliputi : a) Dusun Bobung Desa Putat Kecamatan Patuk; b) Desa Bejiharjo Kecamatan Karangmojo; c) Desa Kepek Kecamatan Wonosari; d) Desa Giring Kecamatan Paliyan; e) Desa Girisekar Kecamatan Panggang; f)
Desa Kemadang Kecamatan Tanjungsari;
g) Desa Jerukwudel Kecamatan Girisubo; h) Desa Katongan Kecamatan Nglipar; i)
Desa Semin Kecamatan Semin; dan
j)
Desa Semanu Kecamatan Semanu.
6) Pengembangan Kawasan Wisata Budaya Gunung Gambar 7) Pengembangan Kawasan Wisata Budaya Wono Kobaran, Kecamatan Panggang 8.2.2. Program Kewilayahan Eksternal Program kewilayahan eksternal merupakan upaya Pemerintah Kabupaten
Gunungkidul
dalam
menjalin
kerja
sama
Kabupaten di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,
dengan
revitalisasi
Kerjasama Pawonsari (Pacitan, Wonogiri, Wonosari) dan kerjasama dengan Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah
yang secara geografis
berbatasan langsung dengan kecamatan-kecamatan sebagai berikut: 1.
Kecamatan
Semin
berbatasan
dengan
Kecamatan
Weru
Kabupaten Sukoharjo. 2.
Kecamatan Ngawen berbatasan dengan Kecamatan Cawas dan Bayat Kabupaten Klaten.
3.
Kecamatan
Gedangsari
berbatasan
dengan
Kecamatan
Gantiwarno, Kabupaten Klaten. 4.
Kecamatan Semin berbatasan dengan Kecamatan Manyaran, Kabupaten Wonogiri.
5.
Kecamatan
Rongkop
berbatasan
dengan
Kecamatan
Pracimantoro, Kabupaten Wonogiri. 6.
Kecamatan Girisubo berbatasan dengan Kecamatan Pracimantoro dan Kecamatan Paranggupito, Kabupaten Wonogiri. VIII - 15
Sehubungan dengan kondisi batas wilayah tersebut di atas, maka program pembangunan wilayah untuk lima tahun ke depan lebih di fokuskan dalam meningkatkan hubungan kerjasama dengan Kabupaten Klaten, Sukoharjo, Wonogiri, dan Pacitan serta kabupaten lain di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta termasuk juga kerjasama dengan
Lembaga
permasalahan
Non
Pemerintah,
infrastruktur,
dalam
transportasi,
mengatasi
ekonomi,
berbagai
sosial,
dan
pelayanan publik dengan program pembangunan sebagai berikut : 1)
Program kerjasama pembangunan;
2)
Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular;
3)
Program manajemen pelayanan pendidikan;
4)
Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
5)
Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular;
6)
Program standarisasi pelayanan kesehatan;
7)
Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan;
8)
Program tanggap darurat jalan dan jembatan;
9)
Program pembangunan infrastruktur perdesaaan;
10)
Program pelayanan perizinan;
11)
Program penataan administrasi kependudukan;
12)
Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi;
13)
Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan;
14)
Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas;
15)
Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas lalu lintas angkutan jalan; dan
16)
Program peningkatan pelayanan angkutan umum dan barang.
8.3 Program Pendukung Program pendukung meliputi program-program sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2008 baik yang menjadi urusan wajib dan urusan pilihan daerah
meliputi program yang
mencakup semua urusan maupun program pendukung yang melekat pada masing-masing urusan sebanyak 26 (dua puluh enam) urusan wajib dan 8 (delapan) urusan pilihan.
VIII - 16
8.4 Rencana Kerja 8.4.1 Rencana Kerja Regulasi Pelaksanaan
otonomi
daerah
bertujuan
memberikan
keleluasaan daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri sesuai dengan aspirasi dan kemampuannya. Otonomi daerah diberikan dalam rangka mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat secara luas, sehingga daerah diberikan kebebasan yang bertanggungjawab. Kebebasan yang diberikan tersebut mendorong pemerintah daerah untuk
melakukan
pemerintahan
inovasi
dan
dan
kreatifitas
sumberdaya
daerah
dalam
untuk
mengelola
sebesar-besar
kemakmuran rakyatnya. Berdasarkan tujuan penyelenggaraan otonomi adalah untuk peningkatan
kesejahteraan
masyarakat,
maka
diperlukan
upaya
terobosan dalam mendorong percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang baik sebagaimana yang diharapkan diperlukan pemahaman yang sama dari seluruh penyelenggaran pemerintahan. Oleh karena itu, diperlukan semangat dan tanggungjawab yang sama dalam
menyelenggarakan
mewujudkan
tata
kelola
tata
pemerintahan
pemerintahan
yang
yang
baik.
baik
Untuk
pemerintah
Kabupaten Gunungkidul dipandang perlu melakukan berbagai regulasi untuk
mempercepat
pengembangan
dunia
usaha,
meningkatkan
kualitas kesehatan masyarakat, meningkatkan daya saing kualitas tenaga kerja baru, meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan
dan
meningkatkan
pelayanan
masyarakat.
Untuk
mendorong percepatan tersebut perlu melakukan berbagai regulasi yaitu : 1. Mempercepat
semua
jenis
pelayanan
perizinan
melalui
penyederhanaan persyaratan, waktu pelayanan yang cepat, dan biaya
perizinan
pengembangan
yang dunia
murah usaha
dalam
dengan
rangka tidak
mendorong
memberlakukan
diskriminasi pelaku ekonomi. 2. Peningkatan kualitas pelayanan dibidang kesehatan untuk lapisan masyarakat yang kurang mampu dengan menyediakan asuransi kesehatan masyarakat. VIII - 17
3. Memberikan
peluang
yang
sama
bagi
masyarakat
dalam
memperoleh pendidikan yang berkualitas dengan menyediakan berbagai kursus maupun pendidikan non formal lainnya. 4. Pengalokasian
dana
mempercepat wilayahnya
bantuan
kemandirian serta
upaya
langsung
masyarakat percepatan
masyarakat dalam
untuk
pembangunan
pembangunan
wilayah
tertinggal. 5. Regulasi dibidang investasi, perpajakan, dan retribusi daerah dengan pendekatan penilaian dampak peraturan (regulation impact assesment). 8.4.2 Rencana Kerja Pendanaan Pembangunan akan terus berjalan sesuai dengan arah dan kebijakan
yang
ditetapkan
apabila
didukung
pembiayaan
yang
memadai sesuai dengan kebutuhan anggaran yang diperlukan setiap tahunnya. Oleh karena itu, penyediaan sumber pendanaan sangat diperlukan
untuk
mendukung
pelaksanaan
pembangunan
yang
berkelanjutan melalui berbagai sumber pembiayaan. Peningkatan pembiayaan pembangunan akan terus terjadi sejalan dengan rencana pembangunan yang akan dilaksanakan setiap tahunnya.
Oleh
karena
itu,
upaya
peningkatan
pembiayaan
pembangunan perlu diusahakan melalui strategi peningkatan sumbersumber pendapatan daerah. Sumber pembangunan
pendanaan jangka
menengah
untuk daerah
melaksanakan (RPJMD)
di
rencana Kabupaten
Gunungkidul bersumber dana, meliputi: 1.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Pembangunan daerah sektor
terkait,
diharapkan
membutuhkan dukungan semua departemen,
kementerian,
dan
lembaga pemerintah di tingkat pusat dapat mengalokasikan dananya ke Kabupaten Gunungkidul melalui dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan serta anggaran APBN yang langsung dikelola oleh Kementerian dan Lembaga Negara (Anggaran Kantor Pusat). Dalam perkembangannya Pemerintah Pusat juga telah mengalokasikan komponen dana yang disebut dengan VIII - 18
stimulus fiskal bagi daerah-daerah yang memerlukan tambahan dana
pembangunan
infrastruktur transportasi pembangunan
bidang
untuk
percepatan
pendidikan,
perdesaan, pelabuhan,
pasar dan
jalan desa,
sarana
pembangunan dan
jembatan,
rehabilitasi
TPI,
perdagangan.
Dana
perimbangan keuangan lainnya yaitu: Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, dana cukai serta dana penyesuaian dan otonomi khusus atau dana kontingensi. 2.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten dan APBD Provinsi. Pembangunan daerah pada hakekatnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, oleh karena itu pemerintah daerah juga memprioritaskan pengalokasian dananya untuk mengatasi kesenjangan antar daerah baik melalui APBD Provinsi maupun APBD
Kabupaten.
APBD
Provinsi
meliputi:
Dana Bantuan
Keuangan dan Dana Hibah dari APBD Provinsi. Upaya untuk meningkatkan sumber pendapatan daerah salah satunya dapat dilakukan dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi sumbersumber pendapatan daerah seperti pajak daerah, retribusi daerah, penerimaan hasil penyertaan modal, hasil perusahaan daerah (BUMD), dan pemanfaatan kekayaan daerah. Berdasar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta,
maka mulai tahun
2013 terdapat potensi anggaran di level Pemerintah Daerah DIY terkait dana keistimewaan (danais) tersebut. Meskipun Danais tersebut dikelola dan dilaksanakan oleh SKPD-SKPD di DIY, namun hal ini juga menjadi potensi dana untuk menyelesaikan berbagai kebutuhan prioritas di Kabupaten/kota, termasuk di Kabupaten Gunungkidul terutama yang terkait dengan beberapa kewenangan keistimewaan yaitu : pertanahan, tata ruang dan kebudayaan.
Sehingga
target-target
indikator
sasaran
yang
direncanakan pada RPJMD dapat terpenuhi secara lebih optimal.
VIII - 19
3.
Dana Alokasi Khusus (DAK) Dana alokasi khusus diharapkan juga diberikan ke daerah
untuk mengatasi kesenjangan pembangunan daerah
tertinggal dengan daerah maju sesuai dengan amanat UndangUndang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana perimbangan keuangan yang dialokasikan dari Kementerian Keuangan melalui Kementerian dan Lembaga Negara untuk mendanai urusan daerah yang menjadi prioritas nasional. Adapun dana alokasi khusus (DAK) meliputi
dana
alokasi
khusus
bidang
kesehatan,
bidang
pendidikan, bidang pertanian (dalam arti luas), bidang sarana perdagangan, bidang kehutanan,
bidang infrastruktur (jalan
dan jembatan, irigasi, sanitasi, dan air bersih), bidang perikanan dan kelautan, bidang keluarga berencana, bidang sarana dan prasarana perdesaan, bidang keselamatan lalu lintas,
bidang
transportasi perdesaan, dan bidang lingkungan hidup. Alokasi DAK untuk Kabupaten Gunungkidul selama kurun waktu beberapa waktu tahun 2006-2013 yaitu : Tabel 8.1 Data Alokasi Dana Alokasi Khusus Tahun 2006-2013 NO 1 2 3 4 5 6 7 8 4.
TAHUN 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
ALOKASI DANA (Rp) 29.080.000.000 49.167.000.000 60.879.000.000 71.523.000.000 77.574.200.000 59.168.700.000 70.584.420.000 65.283.610.000
Dana Swasta dan Lembaga Non Pemerintah Kabupaten Gunungkidul juga berupaya untuk melibatkan semua pihak baik swasta maupun masyarakat dalam upaya mempercepat
pembangunan
daerah.
Peran
swasta
melalui
investasinya baik berupa investasi dalam negeri dan investasi asing, sangat diharapkan untuk secara aktif berperan serta mengalokasikan dana untuk pembangunan di Gunungkidul. VIII - 20
Disamping itu juga program Corporate Social Responsibility (CSR) dari beberapa perusahaan baik perusahaan asing, perusahaan nasional, perusahaan negara (BUMN) dalam bentuk programprogram bantuan pemberdayaan masyarakat seperti yang sudah dilakukan oleh PT Bank BNI (Persero), Pertamina, dan PT Angkasa Pura. Peluang pendanaan program dan bantuan dapat juga bersumber dari Organisasi Non Pemerintah atau Non Government Organization (NGOs)
baik
nasional dan
internasional
yang
dialokasikan ke masyarakat dengan berbagai fokus penanganan masalah
penanggulangan
kemiskinan,
pemberdayaan
masyarakat, dan penguatan kelembagaan masyarakat yaitu meliputi
lembaga:
United
Nations
Development
Programme
(UNDP), International Organization for Migration (IOM), GTZ - Good Local Government (GLG), Partnership for Governance Reform, Java Reconstruction Fund (JRF), International Relief and Development (IRD), Yogyakarta Central Java Advisory Programme (YCAP), Japan
International
Cooperation
Agency
(JICA),
Lembaga
Perguruan Tinggi Universitas Karlsluhe Jerman, dan
Saemaul
Undong dari Korea. Peranan lembaga perguruan tinggi baik negeri dan swasta juga penting dalam memfasilitasi program pembangunan di daerah. 5.
Dana Partisipasi/Swadaya Masyarakat Swadaya masyarakat sebagai bentuk kerangka partisipasi dalam pendanaan pembangunan merupakan sumber dana yang penting bagi keberlanjutan pendanaan pembangunan.
6.
Dana Penerimaan Lain yang Sah Dana-dana yang belum termasuk di atas dapat dijadikan untuk pembangunan
daerah
baik
yang
dikelola
langsung
oleh
masyarakat seperti dana-dana bantuan bergulir yang sampai sekarang sudah dikelola dan dihibahkan kepada masyarakat.
VIII - 21
Potensi dana maupun berbagai program yang masuk ke Kabupaten Gunungkidul menjadi potensi sumberdaya yang bisa diarahkan untuk pencapapaian target-target kinerja pada RPJMD. Sedangkan jabaran proyeksi kebutuhan dana untuk pencapaian target-target indikator sasaran yang dijabarkan dalam roadmap selama 5 (lima) tahun diproyeksikan dalam matrik berikut :
VIII - 22
MISI 1 Peningkatan Pemanfaatan air sebagai sumber kemakmuran KONDISI AKHIR TAHUN RPJMD (TAHUN 2015)
TARGET KINERJA DAN DANA INDIKATIF PER TAHUN
NO.
GRAND STRATEGY
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
SATUAN
DATA TAHUN 2009
TAHUN 2011
TARGET
(1)
1
(3)
(2)
Membangun infrastruktur yang handal.
1
(4)
TAHUN 2012
DANA (Rp 000)
TARGET
TAHUN 2013
DANA (Rp 000)
TARGET
TAHUN 2014
DANA (Rp 000)
TARGET
TAHUN 2015
DANA (Rp 000)
TARGET
DANA (Rp 000)
PROGRAM TARGET
SKPD PELAKSANA
DANA INDIKATIF (Rp000)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Sentra produksi memiliki 1 infrastruktur air dan sanitasi yang handal.
Persentase sentra produksi yang memiliki air bersih yang handal
persen
54.16
62
3,630,000
66
4,110,000
69
4,550,000
73
5,250,000
77
5,415,000
77
22,955,000
Program Penyediaan air Baku
(19)
(20)
2
Persentase keterjangkauan air kawasan rawan kekeringan pada musim kemarau
persen
100
100
1,700,000
100
1,700,000
100
1,700,000
100
1,700,000
100
1,700,000
100
8,500,000
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
DINSOSNAKERTRANS
3
Persentase lahan pertanian yang terairi secara kontinyu.
persen
19.45
21
6,875,000
21
6,941,000
22
7,100,000
23
7,245,000
23
7,439,000
23
35,600,000
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
DPU
4
Jumlah pemanfaatan air/sungai bawah tanah (sumur pompa) a. Irigasi
sumur
60
66
3,870,000
72
4,230,000
77
4,950,000
57
5,550,000
57
0
57
24,400,000
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
DPU
b. Air Minum
sumur
20
26
4,240,000
28
4,480,000
33
4,720,000
35
5,320,000
37
0
37
24,510,467
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
DPU
5
Panjang Jaringan Irigasi (Jaringan irigasi tersier, irigasi pedesaan dan Jaringan Tingkat Usaha Tani (JITUT) pada lahan pertanian tanaman pangan dan holtikultura)
meter
4,900
15,100
689,000
20,200
1,310,000
25,300
1,800,000
30,400
2,400,000
35,500
2,981,000
35,500
9,180,000
Program Peningkatan Ketahanan Pangan
6
Jumlah penyediaan penampung air (Embung dan damparit)
a. Embung Tanaman Pangan
unit
5
10
230,000
15
240,000
20
250,000
25
260,000
30
270,000
30
1,250,000
Program Peningkatan Ketahanan Pangan
Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura;
b. Dam Parit
unit
0
8
Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan
Dinas Kehutanan dan Perkebunan
DPU
Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
1)Tanaman Pangan
13
18
23
28
28
2) Kehutanan dan Perkebunan a. Dam penahan (DPn)
unit
29
39
135,150
44
136,000
49
137,000
54
138,000
59
159,000
59
705,150
b. Gullyplug
unit
14
46
17,000
62
32,000
78
48,000
94
64,000
110
94,360
110
255,360
c. Irigasi air permukaan
unit
1
5
41,000
7
43,000
9
45,000
11
47,000
13
64,000
13
240,000
VIII-23
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
d. Irigasi air dangkal/sumur dangkal
unit
24
35
121,000
45
135,000
55
151,000
65
166,000
75
192,000
75
765,000
e. Sumur resapan
unit
34
60
40,000
85
77,000
110
115,000
135
152,000
160
246,000
160
630,000
f. Embung Hutbun
unit
21
40
260,000
45
267,500
50
275,000
55
282,500
60
0
60
1,410,000
g. Teras
meter
0
12,000
72,000
24,000
72,000
36,000
72,000
48,000
72,000
60,000
72,000
60,000
360,000
h. Rorak
unit
0
20
384,000
40
384,000
60
384,000
80
384,000
100
384,000
100
1,920,000
i. SPA (Saluran Pembuangan Air)
meter
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
10,000
j. SPT (Saluran Pembuangan Air Tanah)
meter
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
10,000
persen
54
62
2 Kawasan permukiman 1 Persentase kawasan memiliki infrastruktur air permukiman yang memiliki air yang handal; bersih yang handal.
1,900,000
66
2,100,000
69
2,150,000
73
2,150,000
77
2,200,000
77
(19)
10,500,000 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
(20)
Dinas Kehutanan dan Perkebunan
Dinas Kehutanan dan Perkebunan
DPU
VIII-24
MISI 2 Pemanfaatan sumber daya alam secara lestari, peningkatan iklim usaha yang kondusif, peningkatan peluang investasi, dan penggalangan sumber-sumber pendanaan untuk menggerakan perekonomian daerah KONDISI AKHIR TAHUN RPJMD (TAHUN 2015)
TARGET KINERJA DAN DANA INDIKATIF PER TAHUN NO.
(1)
GRAND STRATEGY
(2) 1 Membangun infrastruktur yang handal.
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
(3) 1 Sentra produksi memiliki infrastruktur transportasi, energi, air, telekomunikasi dan sanitasi yang handal.
SATUAN
(4)
(5)
DATA TAHUN 2009
TAHUN 2011
TAHUN 2012
TAHUN 2013
TAHUN 2014
DANA (Rp 000)
TARGET
DANA (Rp 000)
TARGET
DANA (Rp 000)
TARGET
DANA (Rp 000)
TARGET
DANA (Rp 000)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
950
36,750
5
8
meter
2 Panjang Jalan Usaha Tani (JUT) pada sentra produksi perkebunan
km
3 Persentase pemenuhan kebutuhan pupuk organik.
persen
25
unit
SKPD PELAKSANA
(13)
(15)
TAHUN 2015
TARGET
1 Panjang Jalan Usaha Tani (JALUT) pada sentra produksi Tanaman Pangan dan Holtikultura
PROGRAM
TARGET
(17)
DANA INDIKATIF (Rp000)
(18)
(19)
1,200,000
50,250
1,350,000
63,750
1,600,000
77,250
1,850,000
90,750
2,100,000
90,750
8,100,000 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan
Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
478,000
10
578,000
12
678,000
14
778,000
16
848,000
16
3,360,000
39
85,000
46
90,000
53
115,000
60
165,000
67
195,000
67
650,000
Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
47
65
20,000
70
25,000
75
35,000
80
45,000
85
65,000
85
190,000 Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan
Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
unit unit unit
163 223 49
181 238 57
127,000 44,000 146,000
186 240 62
137,000 45,000 159,000
191 242 67
146,000 46,000 168,000
196 244 72
152,000 47,000 178,000
201 246 77
160,000 48,000 189,000
201 246 77
722,000 230,000 840,000
unit unit
7,838 17
7,847 21
28,000 35,000
7,852 22
33,000 36,000
7,857 23
34,000 39,000
7,862 24
37,000 42,000
7,867 25
42,000 48,000
7,867 25
174,000 200,000
unit
0
0
1
71,962
Dinas Kehutanan dan Perkebunan
4 Jumlah unit Penyewaan Jasa Alsintan (UPJA) dan Alinstan lainnya pada sentra produksi Tanaman Pangan dan holtikultura: a. Jumlah Penyewaan Jasa Alinstan (UPJA) ₋ b. Jumlah Alsintan lainnya : ₋ Traktor roda dua ₋ Pompa Air ₋ Power Threser ₋ Pedal Threser APPO 5 Jumlah RPH, TPH dan RPA yang memiliki sarana pengolahan limbah, sanitasi dan drainase. − RPH
70,000
0
70,000
70,000
70,000
666,790
7 Persentase kecamatan yang memiliki puskeswan dengan infrastruktur yang handal.
persen
56
56
125,000
8 Persentase sentra produksi perikanan yang memiliki fasilitas pengolahan ikan, sanitasi dan drainase.
persen
40
60
132,000
70
175,000
80
231,000
90
231,000
100
231,000
100
1,000,000 Program pengembangan budidaya perikanan
Dinas Kelautan dan Perikanan
unit
8
8
768,000
8
768,000
8
768,000
8
768,000
8
768,000
8
3,840,000 Program pengembangan perikanan tangkap
DKP
unit
17
60
675,000
70
775,000
80
810,000
90
900,000
100
990,000
100
4,150,000 Program Pengembangan Budidaya Perikanan
unit
2
2
575,000
2
585,000
2
625,000
2
645,000
2
650,000
2
2,555,000
265
2,450,000
240
2,145,000
220
2,000,000
200
1,850,000
200
− BBI 10 Jumlah dan jenis sarana perikanan tangkap dan budidaya. Jumlah Perahu Motor Tempel
unit
276
280
Jenis Sarana
jenis
2
3
61
145,000
3
45
61
689,000
175,000
4
55
67
750,000
195,000
4
12 20
Dinas Peternakan
12 20 35
677,000
12 20
351,962 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak
12 20 15
45
12 20
1
unit unit kawasan
- UPR
12 20
1
- TPH − RPA 6 Jumlah kawasan peternakan yang memiliki jalan produksi.
9 Jumlah PPI,UPR dan BBI. − PPI
12 20
0
65
67
770,000
210,000
4
65
72
3,552,790 Program peningkatan produksi hasil peternakan 850,000
4
Dinas Peternakan
Dinas Peternakan
3,080,000
11,000,000 Program pengembangan perikanan tangkap
DKP
VIII-25
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
a. Kakao b. Kotak Fermentasi c. Cut Chip d. Pengepres buah semu mete
unit unit unit unit
20 17 20 4
24 27 22 4
27,000 2,100 1,550 2,000
26 32 25 4
30,000 2,400 1,650 2,000
28 37 30 4
36,000 2,800 1,850 2,000
30 42 35 4
42,000 3,400 2,350 2,000
32 47 40 4
45,000 4,300 2,600 2,000
32 47 40 4
e. Alat perajang tembakau rakyat
unit
12
12
2,000
12
2,000
12
2,000
12
2,000
12
2,000
12
10,000
f. Alat perenteng tembakau vike
unit
0
40
9,300
45
10,500
50
11,700
55
12,800
60
14,200
60
58,500
g. Pengolah limbah kakao 12 Persentase sentra produksi yang memiliki sarana listrik yang cukup
unit persen
5 71
5 90
11,700 371,000
5 95
11,700 387,000
5 100
11,700 414,000
5 100
11,700 414,000
5 100
11,700 414,000
5 100
13 Persentase sentra produksi yang memiliki layanan transportasi umum yang tertib, aman lancar dan laik jalan.
persen
65
67
379,000
68
385,000
70
397,000
73
414,000
75
425,000
75
1
2
155,000
2
155,000
2
175,000
2
235,000
2
280,000
2
(19)
11 Jumlah sentra produksi yang memiliki unit pengolahan hasil.
14 Rasio ketersediaan simpul transportasi antar kecamatan
180,000 Program peningkatan 15,000 penerapan teknologi 10,000 pertanian/perkebunan 10,000
58,500 2,000,000 Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan;
Dinas Kehutanan dan Perkebunan
DISPERINDAGKOP, ENERGI DAN SDM
2,000,000 Program peningkatan pelayanan angkutan
DISHUBKOMINFO
1,000,000 Program penataan sistem Transportasi
DISHUBKOMINFO
1,000,000 Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan
DISHUBKOMINFO
15 Rasio ketersediaan fasilitas lalu lintas jalan.
persen
20
40
165,000
60
175,000
70
185,000
80
230,000
90
245,000
90
16 Persentase sentra produksi yang memenuhi standar kesehatan
persen
30
45
82,200
57
104,200
66
120,300
72
131,000
75
138,300
75
576,000 Program Pengembangan Lingkungan Sehat
17 Persentase ketersediaan lahan untuk pembangunan
persen
100
100
2,917,000
100
2,917,000
100
2,916,000
100
2,916,000
100
2,916,000
100
14,582,000 Program Penataan, Pengawasan, Pemilikan dan Pemanfaatan Tanah
SETDA
a. Presentase sentra produksi yang memiliki jalan (jalan kabupaten) yang handal
persen
33
47
10,480,000
54
12,010,500
61
13,575,000
68
15,125,000
75
16,675,000
75
67,865,500 Program pembangunan jalan dan jembatan
DPU
b. Persentase sentra produksi yang memiliki jembatan yang handal
persen
62
68
2,755,865
71
2,900,000
74
3,000,000
77
3,132,000
80
3,260,000
80
15,047,865
c. Persentase sentra prduksi yang memiliki sanitasi persampahan yang handal
persen
3
19
479,800
27
545,000
35
710,000
43
865,000
51
913,000
51
d. Persentase sentra prduksi yang memiliki sanitasi pengelolaan limbah rumah tangga (MCK) yang handal
persen
0
17
1,125,380
25
1,682,000
33
2,245,000
42
2,800,000
50
3,380,000
50
11,232,380
DPU
e.Persentase sentra produksi yang memiliki drainase yang handal
persen
84
87
485,600
88
492,000
89
500,000
91
510,000
92
520,000
92
2,507,600
DPU
km
23
30
75,000,000
35
87,500,000
40
100,000,000
45
112,500,000
50
125,000,000
50
DINAS KESEHATAN
18 Persentase sentra produksi yang memiliki jalan, jembatan, sanitasi dan drainase yang handal.
19 Panjang Jaringan Jalan Lintas Selatan (JJLS) terbangun 2 Kawasan pemukiman memiliki infrastruktur dasar transportasi, energi, air, telekomunikasi dan sanitasi.
3,513,800 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
500,000,000 Program pembangunan jalan dan jembatan
DPU
DPU
1 Persentase kawasan pemukiman yang memiliki jalan ,jembatan dan fasumfasos.
VIII-26
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
a. Persentase kawasan pemukiman yang memiliki jalan (poros desa)
persen
28
40
2,090,000
46
2,400,000
52
2,700,000
58
3,100,000
64
3,225,000
64
b. Persentase kawasan pemukiman yang memiliki fasilitas umum dan Fasilitas Sosial
persen
32
34
220,000
34
235,000
35
245,000
36
255,000
36
295,000
36
a. Persentase kawasan pemukiman yang memiliki sanitasi pengelolaan limbah rumah tangga
persen
42
48
1,800,000
50
1,900,000
53
2,000,000
56
2,100,000
59
2,200,000
59
b. Persentase kawasan pemukiman yang memiliki sanitasi penanganan sampah
persen
21
23
520,000
25
535,000
26
545,000
27
565,000
29
585,000
29
2,750,000
c. Persentase kawasan pemukiman yang memiliki drainase yang handal .
persen
84
87
470,000
88
475,000
89
495,000
91
500,000
92
510,000
92
2,500,000
3 Rasio ruang terbuka hijau
persen
77
77
70,000
77
70,000
77
70,000
77
70,000
77
70,000
77
4 Persentase kawasan pemukiman yang memiliki sarana listrik dan energi yang cukup. 5 Persentase kawasan pemukiman yang memiliki pelayanan transportasi umum yang tertib, aman dan lancar.
persen
69
73
375,000
76
385,000
78
395,000
80
420,000
83
425,000
83
350,000 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 2,000,000 Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan
persen
60
67
225,000
68
235,000
70
240,000
73
245,000
75
255,000
75
6 Persentase kawasan pemukiman yang memiliki akses telekomunikasi
persen
60
70
140,000
75
150,000
80
160,000
85
170,000
90
180,000
90
800,000 Program Pengembangan Pos dan Telekomunikasi
persen persen rumah/th
77 41 150
78 54 450
291,000
293,000
10,000,000
85 75 6,000
1,500,000 Program Pengembangan Lingkungan Sehat
10,000,000
85 75 6,000
320,000
10,000,000
80 65 5,000
300,000
25,500,000
79 60 4,000
296,000
3,000,000
78 55 3,000
drum
250
300
4,025,000
1,000
13,800,000
315
5,775,000
350
11,625,000
350
11,775,000
2,315
sak
130,232
160,000
-
160,000
-
120,000
-
120,000
-
120,000
-
680,000
milyar
8
9
-
11
-
11
-
11
-
11
-
11
d. Jumlah Desa lokasi TMMD
desa
84
88
-
90
-
92
-
94
-
96
-
96
e.Jumlah desa lokasi karya bakti TNI
desa
14
16
-
18
-
20
-
22
-
24
-
24
padukuhan
na
0
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
13,515,000 Program pembangunan Infrastruktur Pedesaan
DPU
1,250,000
2 Persentase kawasan pemukiman yang memiliki sanitasi dan drainase. 10,000,000 Program Lingkungan Sehat Perumahan
1,200,000 Program peningkatan pelayanan angkutan Umum dan Barang
DPU
DPU D
DISHUBKOMINFO
DISHUBKOMINFO
7 Persentase kawasan pemukiman, fasum dan fasos yang memenuhi standar kesehatan. a. Tempat-tempat Umum b. Rmh Sehat/pemukiman 8 Jumlah rumah yang dibangun dan direhabilitasi untuk RTM.
58,500,000 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
DINAS KESEHATAN DINSOSNAKERTRANS
9 Jumlah stimulan dan swadaya masyarakat dalam membangun infrastruktur pedesaan. a. Jumlah stimulan (aspal) dalam membangun infrastruktur pedesaan. b. Jumlah stimulan (semen, pasir, split, dan kramik) dalam membangun infrastruktur pedesaan. c. Jumlah swadaya masyarakat dalam membangun infrastruktur pedesaan.
f. Jumlah Padukuhan yang difasilitasi stimulan material untuk pembangunan Infrastruktur padukuhan
-
60
365
365
47,000,000 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
BPMPKB
790
VIII-27
(1)
(3)
(2)
3 Peningkatan daya dukung dan produktivitas Pantai Sadeng sebagai kawasan minapolitan untuk memacu pengembangan kawasan Pantai Selatan
(4)
(5)
(6)
(7)
persen
40
60
150,000
70
175,000
80
200,000
90
225,000
100
250,000
100
1,000,000 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
DISHUBKOMINFO
a. Persentase jalan di/menuju Pelabuhan Sadeng yang memadai
persen
52
56
1,290,000
57
1,375,000
59
1,395,000
61
1,445,000
64
1,495,000
64
7,039,960 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
DPU
b. Persentase jembatan di/menuju Pelabuhan Sadeng yang memadai
persen
67
70
155,320
71
156,000
72
159,000
73
162,000
75
164,000
75
796,320 Program pembangunan jalan dan jembatan
c.Persentase air bersih di Pelabuhan Sadeng yang memadai
persen
100
100
100,000
100
100,000
100
100,000
100
100,000
100
100,000
100
500,000 Program Penyediaan Air Baku
persen
66
80
87,000
90
97,000
90
100,000
100
108,000
100
108,000
100
500,000 Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan
DISPERINDAGKOP, ENERGI DAN SDM
3,000,000
2
3,000,000
1
1,500,000
2
3,000,000
1
1,500,000
1
12,000,000 Program pengembangan perikanan tangkap
Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan
1 Persentase kelengkapan Fasilitas Lalulintas dan Angkutan Jalan menuju Pelabuhan Sadeng
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
2 Persentase jalan, jembatan dan air bersih di/menuju Pelabuhan Sadeng yang memadai
4 Persentase pemenuhan listrik di Pelabuhan Sadeng.
5 Penambahan Jumlah Kapal Motor
1
Seluruh potensi sumber daya alam dipetakan dan dipromosikan secara tepat sasaran dengan data yang akurat untuk mendorong investasi.
2
6 Persentase kelengkapan sarana TPI
persen
55
63
116,000
70
128,000
73
132,000
75
137,000
80
147,000
80
660,000 Program pengembangan perikanan tangkap
7 Volume perdagangan hasil perikanan melalui TPI Sadeng
persen
70
72
9,000
73
9,800
74
10,100
75
10,300
76
10,800
76
50,000 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
8 Persentase kelengkapan infrastruktur minapolitan yang memenuhi standar di Pantai Sadeng
persen
0
10
34,500,000
30
144,500,000
50
191,000,000
70
240,000,000
100
290,000,000
100
ton
720
2,495
-
3,535
-
4,007
-
4,435
-
4,930
-
4,930
1 Persentase kecamatan yang memiliki pemetaan potensi secara up-to-date dan akurat
persen
50
100
100,000
100
100,000
100
100,000
100
100,000
100
100,000
100
2 Pertambahan persetujuan prinsip PMA/PMDN Fasilitasi baru atau perluasan setiap tahunnya
buah
2
2
24,580
3
36,500
3
36,500
3
36,500
4
48,500
4
182,580 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
3 Pertambahan jumlah PMA/PMDN fasilitasi setiap tahunnya
buah
1
1
22,890
1
22,890
2
45,600
2
45,600
2
45,600
2
182,580
4 Persentase potensi yang disajikan secara on-line dengan data yang up-to-date dan akurat.
persen
10
20
54,000
40
104,000
60
155,000
80
207,000
90
230,000
90
5 Jumlah potensi bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, pertambangan dan energi yang memiliki pemetaan secara rinci, akurat dan up-to-date.
potensi
19,548
20,500
660,000
21,000
675,000
21,750
700,000
22,500
725,000
23,000
740,000
23,000
6 Jumlah potensi bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, pertambangan dan energi yang dikembangkan.
unit
1,707
2,096
790,000
2,231
850,000
2,371
910,000
2,511
955,000
2,626
995,000
2,626
4,500,000
sentra
53
59
440,299
63
470,149
67
500,000
71
529,851
75
559,701
75
2,500,000
9 Volume hasil tangkap perikanan di Pelabuhan Sadeng. 2 Memanfaatkan sumber daya alam untuk menggerakkan perekonomian daerah secara lestari
unit
900,000,000 Program pengembangan perikanan tangkap
500,000 Program Pengembangan data / Informasi
750,000 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 3,500,000 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
Dinas Kelautan dan Perikanan
BAPPEDA
SETDA
DISHUBKOMINFO
DISPERINDAGKOP, ENERGI DAN SDM
VIII-28
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
− Bidang kelautan (tuna, lobster)
potensi
2
3
24,000
4
32,000
5
40,000
6
48,000
7
56,000
7
− Bidang perikanan (lele, nila) − Pengolahan dan Pemasaran (abon, dsb)
potensi potensi
2 4
3 6
36,000 19,200
4 8
48,000 25,600
5 10
60,000 32,000
6 12
72,000 38,400
7 14
84,000 44,800
7 14
8 Persentase potensi bidang kelautan dan perikanan yang dikembangkan.
persen
20
30
300,000
35
350,000
50
500,000
60
600,000
75
750,000
75
9 Jumlah potensi tanaman pangan dan hortikultura yang memiliki pemetaan secara rinci, akurat dan up-to-date.
potensi
3
4
60,000
5
85,000
6
100,000
7
120,000
8
135,000
persen persen potensi
42 10 7
64 15 7
190,000 67,000 50,000
75 18 7
223,000 79,000 50,000
86 20 7
257,000 90,000 50,000
97 23 7
290,000 100,000 50,000
100 25 7
300,000 14,000 50,000
(19)
7 Jumlah potensi bidang kelautan dan perikanan yang memiliki pemetaan secara rinci, akurat dan up-to-date. 200,000 Program pemberdayaan Masyarakat dalam 300,000 Pengawasan dan 160,000 Pengendalian Sumber Daya Kelautan
Dinas Kelautan dan Perikanan
2,500,000 Program pengembangan perikanan tangkap
Dinas Kelautan dan Perikanan
8
500,000 Program Peningkatan Ketahan Pangan
Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
100 25 7
1,260,000 Program Peningkatan 450,000 Ketahan Pangan 250,000 Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
10 Persentase potensi bidang tanaman pangan dan hortikultura yang dikembangkan. − Tanaman Pangan − Hortikultura 11 Jumlah potensi kehutanan dan perkebunan yang memiliki pemetaan secara rinci, akurat dan up-to-date. 12 Luas lahan potensi bidang kehutanan dan perkebunan yang dikembangkan
Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan
a. Luas lahan kritis b. Luas lahan pengembangan kakao
ha ha
12,749 1,090
16,749 1,210
1,303,000 921,000
17,249 1,260
1,342,000 954,000
17,749 1,310
1,380,000 992,000
18,249 1,360
1,400,000 1,023,000
18,749 1,410
1,475,000 1,070,000
18,749 1,410
6,900,000 4,960,000
c. Luas lahan pengembangan mete
ha
7,835
0
-
7,935
123,000
8,035
124,000
8,135
125,000
8,235
128,000
8,235
500,000
d. Luas lahan pengembangan tembakau (rakyat, vike, virginia)
ha
1,890
2,390
1,335,000
2,590
1,449,000
2,790
1,560,000
2,990
1,672,000
3,190
1,784,000
3,190
7,800,000
e. Luas lahan pengembangan kelapa
ha
4,460
4,496
32,000
4,516
34,000
4,536
35,000
4,556
36,000
4,576
37,000
4,576
174,000
f. Luas lahan pengembangan kapas
ha
6,000
7,500
30,000
8,250
33,000
9,000
36,000
9,750
39,000
10,500
42,000
10,500
180,000
13 Jumlah potensi peternakan yang memiliki pemetaan secara rinci, akurat dan up-todate.
potensi
4
5
2,600
5
2,600
6
3,150
6
3,150
7
3,226
7
14 Persentase potensi bidang peternakan yang dikembangkan.
persen
33
42
11,144
50
13,500
58
15,000
58
16,500
67
17,000
67
15 Persentase kelengkapan data informasi status lingkungan hidup daerah
persen
50
60
255,870
65
273,000
70
298,000
75
312,000
80
335,000
80
1,473,870 Program Peningkatan Kwalitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
16 Persentase komoditas unggulan yang terpetakan data produksi dan penjualan secara up-to-date di setiap kecamatan.
persen
50
50
62,000
65
80,000
75
92,000
85
104,000
90
112,000
90
450,000 Program pengembangan sentra-sentra industri potensial
17 Jumlah potensi dengan informasi harga pasar, persediaan, volume permintaan, volume penjualan, potensi pasar, yang dapat diakses secara on-line dan up-to-date.
potensi
0
0
-
3
12,000
5
20,000
7
28,000
10
40,000
10
100,000 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
14,726 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
Dinas Kehutanan dan Perkebunan
Dinas Kehutanan dan Perkebunan
Dinas Peternakan
73,144
KAPEDAL
DISPERINDAGKOP, ENERGI AN TAM
VIII-29
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
18 Pertambahan realisasi investasi PMA/PMDN Fasilitasi setiap tahunnya
milyar
11
10
12,500
10
13,500
15
20,000
15
20,000
15
20,000
15
buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah persen
6 2 8 1 0 7 23 15 0 8 100
6 2 7 1 1 5 6 1 1 4 100
82,320 61,800
6 2 8 2 1 5 7 1 1 5 100
82,320 61,800
6 2 6 2 1 3 8 1 1 6 100
82,320 61,800
6 2 7 2 1 4 6 1 1 4 100
82,320 61,800
6 2 8 2 1 5 7 1 1 5 100
82,320 61,800
6 2 8 2 1 5 7 1 1 5 100
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
86,000 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
SETDA
19 Jumlah kemitraan strategis nasional dan internasional dalam pengembangan potensi Gunungkidul. Nasional Internasional I Kesepakatan Bersama Kerjasama antar daerah Kerjasama Luar Negeri Kerjasama Pihak Ketiga II Perjanjian Kerjasama Kerjasama antar daerah Kerjasama Luar Negeri Kerjasama Pihak Ketiga 20 Persentase potensi wilayah yang dipromosikan dengan data yang up-to-date dan akurat
411,600 Program Kerjasama Pembangunan
SETDA
309,000 Program Peningkatan dan Pengembangan ekspor
SETDA
Program Peningkatan Kinerja Kelembagaan 391,920 Pemerintah Daerah
SETDA
21 Persentase potensi komoditas pertanian, pertambangan dan energi yang terpetakan dengan data produksi secara up-todate di setiap kecamatan a. Data Potensi Komoditas di setiap kecamatan
2 Setiap kecamatan memiliki komoditas unggulan yang dikelola secara lestari dengan menerapkan teknologi produksi dan pengolahan yang tepat guna.
- Pertambangan - Energi - Tanaman Pangan dan Hortikultura
persen persen persen
100 100 0
100 100 100
78,384 -
100 100 100
78,384 -
100 100 100
78,384 -
100 100 100
78,384 -
100 100 100
78,384 -
100 100 100
- Kehutanan dan perkebunan
persen
0
100
-
100
-
100
-
100
-
100
-
100
- Perikanan dan Kelautan - Peternakan b. Data Produksi di setiap Kecamatan
persen persen
0 0
100 100
-
100 100
-
100 100
-
100 100
-
100 100
-
100 100
− Pertambangan − Energi − Tanaman Pangan dan Hortikultura
persen persen persen
0 80 100
100 100 100
-
100 100 100
-
100 100 100
-
100 100 100
-
100 100 100
-
100 100 100
− Kehutanan dan Perkebunan
persen
80
100
-
100
-
100
-
100
-
100
-
100
persen persen komoditas
80 80 3
100 100 5
115,000
100 100 6
137,000
100 100 7
160,000
100 100 8
183,000
100 100 9
205,000
100 100 9
persen persen komoditas
3 2 3
3 2 3
120,000 50,000 4,649
3 2 3
120,000 50,000 4,600
3 2 4
120,000 50,000 6,000
3 2 4
120,000 50,000 6,000
3 2 4
120,000 50,000 6,000
3 2 4
− Perikanan dan Kelautan Peternakan 1 Ragam komoditas unggulan tanaman pangan dan hortikultura yang menerapkan teknologi tepat guna.
SETDA
800,000 Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan
Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
600,000 250,000 27,249
Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
2 Persentase Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas unggulan serta produk olahan tanaman pangan dan hortikultura. − Tanaman Pangan − Hortikultura 4 Ragam komoditas unggulan peternakan yang menerapkan teknologi tepat guna.
Program peningkatan Produksi pertanian/perkebunan Program peningkatan
DINAS PETERNAKAN
penerapan teknologi Peternakan
5 Persentase Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas unggulan serta produk olahan peternakan. − − − −
S/C IB(Dosis) Daging Kg) Telur (Kg)
persen persen kg kg
2 37 2,843,972 1,598,400
2 41 2,889,858 1,698,164
683,300 -
2 42 2,958,221 1,755,681
860,000 -
2 43 3,026,585 1,813,197
920,000 -
2 44 3,094,949 1,870,713
1,000,000 -
2 45 3,163,313 1,928,230
1,150,000 -
2 45 3,163,313 1,928,230
4,613,300 Program peningkatan Produksi peternakan
DINAS PETERNAKAN
VIII-30
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
jenis jenis jenis jenis jenis
2 2 3 2 4
2 2 3 3 8
20,000 -
3 2 3 3 10
31,000 -
3 2 3 3 12
31,000 -
3 2 3 3 14
31,000 -
4 3 3 3 16
40,457 -
4 3 3 3 16
153,457 Program peningkatan penerapan teknologi Peternakan Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan
DKP
a. Produksi komoditas unggulan
persen
20
40
20,000
50
25,000
60
30,000
70
35,000
80
40,000
80
DKP
b. Produktivitas unggulan (tuna, lele)
persen
10
25
-
30
-
40
-
50
-
60
40,000
60
150,000 Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan
persen jenis
20 7
30 11
400,000
40 13
450,000
50 15
550,000
70 17
650,000
90 20
40,000 750,000
90 20
jenis
6
6
36,000
6
36,000
6
36,000
6
36,000
6
36,000
6
180,000 Program peningkatan penerapan teknologi Pertanian/Perkebunan
DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
550,000
#########
2,500,000 Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
6 Ragam dan jumlah teknologi tepat guna serta bibit unggul peternakan yang digunakan. − Pengolahan Pakan − Reproduksi − Pengolahan Kotoran − Pasca Panen 7 Ragam komoditas unggulan kelautan & perikanan yang menerapkan teknologi tepat guna.
DINAS PETERNAKAN
8 Persentase Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas unggulan serta produk olahan kelautan & perikanan.
c. Produk olahan 9 Ragam dan jumlah teknologi tepat guna serta bibit unggul kelautan dan perikanan yang digunakan (budidaya, tangkap, pengolahan) 10 Ragam komoditas unggulan kehutanan dan perkebunan yang menerapkan teknologi tepat guna.
2,800,000
11 Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas unggulan serta produk olahan kehutanan dan perkebunan. a. Jumlah kayu jati yg diproduksi (m3)
m3
b. Jumlah kayu mahoni yg diproduksi (m3)
m3
6,063,341
8,048,752
-
8,048,752
-
8,048,752
-
8,048,752
-
8,048,752
-
8,048,752
c. Jumlah kayu sonokeling yg diproduksi (m3)
m3
2,291,961
3,538,724
-
3,538,724
-
3,538,724
-
3,538,724
-
3,538,724
-
3,538,724
d. Jumlah madu yg diproduksi (liter)
liter
374,600
381,500
-
385,250
-
390,100
-
395,325
-
398,125
-
398,125
e. Jumlah kakao yg diproduksi (ton)
ton
308,674
346,200
-
357,365
-
373,870
-
391,310
-
411
-
411
ton/glondong
541,201
556,000
-
582,500
-
594,000
-
598,000
-
604,000
-
604,000
ton kering ton kering ton kering ton
168,602 51,065 28,721 7.110,312
150,000 380,000 150,000 7,518,423
-
125,000 500,000 200,000 7,616,320
-
105,000 650,000 250,000 7,720,215
-
90,000 850,000 300,000 7,816,200
-
85,000 900,000 350,000 7,918,215
-
85,000 900,000 350,000 7,918,215
a. Luas penghijauan sumber air
ha
45
65
28,500
85
25,000
105
30,000
125
35,000
145
40,000
145
b. Luas penghijauan sempadan pantai
ha
198
398
86,000
498
105,000
598
135,000
698
155,000
798
170,000
798
158,500 Program Perlindungan dan Koservasi sumber 651,000 Daya Hutan
c. Luas penghijauan sempadan sungai
ha
38
78
15,400
98
18,000
118
22,000
138
25,000
158
30,000
158
110,400
d. Luas penghijauan telaga e. Luas konservasi kera ekor panjang
ha ha
142 87
182 87
22,200 6,400
202 97
24,000 8,500
222 107
26,000 9,000
242 117
28,000 9,500
262 127
30,000 10,000
262 127
130,200 43,400
f. Luas konservasi kawasan hutan lindung
ha
40
45
4,125
50
5,000
55
5,500
60
6,000
65
6,500
65
27,125
f. Jumlah mete yg diproduksi (ton/ glondong)
83,608,874 ########
450,000 ##########
470,000 #########
500,000 ########
530,000 #########
g. Jumlah tembakau yg diproduksi (ton kering) − Rakyat − Vike − VR h. Jumlah kelapa yg diproduksi (ton) 13 Jenis konservasi pada habitat khusus
VIII-31
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
14 Ragam komoditas unggulan perindustrian, perdagangan, pertambangan dan energi yang menerapkan teknologi tepat guna. 15 Persentase Peningkatan produktivitas komoditas unggulan perindustrian, pertambangan dan energi.
jenis
5
6
520,000
7
720,000
8
820,000
9
920,000
persen
0
2
635,000
4
855,000
6
1,000,000
8
a. Ragam teknologi tepat guna perindustrian yang digunakan.
jenis
1
1
400,000
1
400,000
1
400,000
b. Jumlah unit usaha perindustrian yang menerapkan teknologi tepat guna
unit
1,706
2,095
40,000
2,230
45,000
2,370
17 Persentase kecamatan yang memiliki posyantekdes aktif.
persen
2
5
140,000
8
230,000
18 Persentase masyarakat pedesaan yang memanfaatkan teknologi tepat guna.
persen
8
13
33,500
18
19 Jumlah desa Prima (Perempuan Indonesia Maju & Mandiri)
persen
3
7
3,000
9
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
9
1,020,000
9
4,000,000 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
DISPERINDAGKOP, ENERGI & SDM
1,155,000
10
1,355,000
10
5,000,000 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
DISPERINDAGKOP, ENERGI & SDM
1
400,000
1
400,000
1
2,000,000 Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi
DISPERINDAGKOP, ENERGI & SDM
50,000
2,510
55,000
2,625
60,000
11
315,000
14
400,000
18
515,000
18
1,600,000 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaani
45,000
28
71,000
38
96,000
50
127,000
50
372,500 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
4,000
11
5,000
13
6,000
15
7,000
15
25,000 Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Anak dan Perempuan
16 Ragam dan jumlah teknologi tepat guna perindustrian, pertambangan dan energi yang digunakan.
2,625
250,000
20 Ragam dan jumlah teknologi dan komoditas unggulan yang direkomendasikan. a. Kaji Terap Perkebunan Kehutanan Ternak Tanaman Pangan dan Hortikultura
DISPERINDAGKOP, ENERGI & SDM
Program peningkatan penerapan teknologi Pertanian/Perkebunan 0 jenis/unit jenis/unit
4 11
1 2 8 15
400
2 3
800
3 5
1,200
4 7
1,600
5 10
2,000 3,000 5,600
5 10 25 35
10,000 20,000
Perikanan b. Demplot Perkebunan Ternak Tanaman Pangan dan Hortikultura
jenis/unit
2
5
15
3,000
15
10,000
jenis/unit jenis/unit jenis/unit
0 11 120
8 20 128
2,500 2,200 15,500
25 41 160
3,000 2,600 16,000
25 41 160
10,000 9,000 75,000
Perikanan c. Percontohan di lahan BPP Perkebunan Ternak Tanaman Pangan dan Hortikultura
jenis/unit
13
22
6,500
30
8,500
36
11,000
45
13,000
50
15,000
50
54,000
jenis/unit jenis/unit jenis/unit
0 1 3
1 3 7
400 2,000 3,000
2 5 12
700 2,500 3,500
2 7 14
800 2,800 4,000
3 10 16
1,000 4,500 4,500
3 15 18
1,100 5,500 7,000
3 15 18
4,000 16,000 22,000
Perikanan 22 Jumlah sumber mata air yang dikonservasi
jenis/unit buah
1 2
3 4
1,000 97,365
5 6
1,500 150,000
8 8
2,500 200,000
11 10
3,000 250,000
15 12
4,000 300,000
15 12
12,000 997,365 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
a. Pengelola Sampah
kelompok
3
6
31,000
7
37,000
9
47,000
11
57,000
13
68,000
13
b. Prokasih
kelompok
12
14
17
-
18
-
18
240,000 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
c. Podarling/konservasi
kelompok
5
7
10
54,000
11
58,000
1,000 2,400
12 20
1,500 3,200
16 25
2,000 4,000
20 30
2,500 4,800
25 35
1,000
7
1,500
10
2,000
12
2,500
1,000 1,000 14,000
15 28 137
1,500 1,500 14,500
20 35 145
2,000 1,700 15,000
23 41 153
BPMPKB
BP2KP
6,000
BP2KP
KAPEDAL
23 Jumlah kelompok masyarakat peduli/ pemerhati lingkungan
15
38,000
8
16
42,000
9
48,000
11
KAPEDAL
240,000 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
VIII-32
(1)
(2)
(3)
3 Setiap kecamatan memiliki Unit Pelayanan Bisnis dan lembaga pembiayaan yang mampu memfasilitasi pengembangan komoditas unggulan.
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
d. Sekolah Berwawasan Lingkungan Hidup (SBLH)
sekolah
15
25
34,000
30
41,000
35
48,000
40
55,000
45
62,000
45
e. Ponpes berwawasan Lingkungan Hidup
ponpes
2
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
8
1 Jumlah kecamatan yang memiliki Unit Pelayanan Bisnis.
kecamatan
0
5
222,000
10
442,000
13
575,000
15
664,000
18
797,000
18
persen
25
50
375,000
75
562,500
100
750,000
125
937,500
150
1,125,000
150
komoditas
0
2
59,000
5
145,000
7
210,000
8
230,000
9
256,000
9
4 Persentase desa yang memiliki koperasi berkualifikasi sehat.
persen
56
65
520,000
70
560,000
75
600,000
80
640,000
85
680,000
85
5 Persentase peningkatan produktivitas kelompok usaha industri, perdagangan dan pertambangan.
persen
0
2
500,000
3
1,000,000
5
1,500,000
6
2,000,000
8
2,500,000
8
6 Jumlah kelompok simpan pinjam untuk perempuan
kelompok
1,753
1,957
879,000
2,107
946,000
2,257
1,005,000
2,407
1,085,000
2,407
1,085,000
2,407
7 Jumlah UPPKS di desa.
kelompok
58
60
48,000
62
50,000
64
52,000
66
54,000
68
55,000
68
259,000 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
a.Kelompok BKM aktif b. Kelompok UEP & SPP aktif c.Usaha Ekonomi Desa 9 Jumlah kelompok usaha tani yang memperoleh permodalan
kelompok kelompok kelompok kelompok
5 968 34 29
8 1,228 39 35
17,000 28,000
11 1,358 44 38
23,000 29,000
14 1,488 49 41
29,000 32,000
17 1,618 54 44
35,000 34,000
19 1,618 60 47
42,000 37,000
19 1,618 60 47
146,000 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
BPMPKB
160,000 Program peningkatan produksi hasil pertanian
DINAS TPH
10 Jumlah kelompok usaha peternakan yang memperoleh permodalan
kelompok
200
225
345,000
250
355,000
275
410,000
300
435,000
325
455,000
325
11 Persentase desa pesisir yang memiliki pendamping teknis perikanan.
persen
0
25
35,000
50
71,000
75
108,000
100
143,000
100
143,000
100
12 Persentase peningkatan produktivitas kelompok nelayan.
persen
10
20
18,750
25
23,438
25
28,125
25
42,188
25
37,500
25
13 Jumlah kelompok usaha perikanan yang memperoleh permodalan
kelompok
171
201
36,697
221
40,349
241
44,000
261
47,651
281
51,303
281
220,000 Program Pengembangan Budidaya Perikanan
14 Persentase kecamatan yang memiliki Kelompok Usaha Bersama (KUBE) aktif.
persen
100
100
33,461
100
33,461
100
33,461
100
33,461
100
33,461
100
167,307 Program Pemberdayaan Masy. Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS lainnya
DINSOSNAKERTRANS
15 Jumlah BPP yang memiliki klinik konsultasi agribisnis
Unit
2
5
783
8
1,230
12
1,873
14
2,320
18
2,795
18
9,000 Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan
BP2KP
persen
70
75
900,000
80
950,000
85
1,000,000
85
1,050,000
90
1,100,000
90
2 Jumlah kelompok usaha industri, perdagangan dan pertambangan yang memperoleh permodalan. 3 Jumlah komoditas unggulan yang dikembangkan dan dipasarkan melalui Unit Pelayanan Bisnis.
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
240,000 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 2,700,000 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah 3,750,000
DISPERINDAGKOP, ENERGI & SDM
900,000 Program Pegembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 3,000,000 Program Peningkatan KualitasKelembagaan Koperasi 7,500,000 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 5,000,000 Program Penanggulangan Kemiskinan
BPMPKB
8 Jumlah kelompok usaha produktif pedesaan yang menerima manfaat dana bergulir secara tertib dan lancar.
4 Setiap kecamatan memiliki pasar yang mampu menjamin ketersediaan kebutuhan pokok dan sarana produksi serta penjualan komoditas di wilayahnya.
1 Persentase kebutuhan pokok dan input produksi yang terjamin ketersediaannya dengan harga terjangkau
2,000,000 Program peningkatan produksi hasil peternakan 500,000 Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir
DINAS PETERNAKAN
DKP
150,000
5,000,000 Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
DKP
DISPERINDAGKOP, ENERGI & SDM
VIII-33
(1)
(2)
Setiap kecamatan memiliki pasar yang mampu menjamin ketersediaan kebutuhan pokok dan (3)sarana produksi serta penjualan komoditas di wilayahnya.
(4)
(5)
(6)
(7)
2 Persentase pasar pemerintah daerah yang representatif dan mampu memfasilitasi kebutuhan masyarakat Gunungkidul dan sekitarnya
persen
3
5
unit unit unit pasar desa
8 5 3 19
1 Jumlah desa rawan pangan.
persen
2 Pencapaian skor pola pangan harapan (PPH) konsumsi
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
3,852,065
8
5,770,000
8
5,770,000
10
7,690,000
13
9,620,000
13
32,702,065 1. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan 2.Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
8 7 4 22
300,000 50,000 36,000 16,500
8 9
8 10
30
300,000 90,000 84,000 22,000
8 12
28
300,000 75,000 72,000 20,500
8 12
26
300,000 70,000 60,000 19,500
8 11
24
300,000 65,000 48,000 17,500
1,500,000 Program pengembangan 350,000 perikanan tangkap 300,000 96,000 Program Pengembangan Lembag Ekonomi Pedesaan
42
42
102,000
36
96,000
33
87,000
30
79,000
27
71,000
24
persen
0
76
-
79
-
83
-
87
-
90
-
90
3 Persentase skor ketersediaan pangan ideal
persen
0
82
3,000
84
3,500
86
4,000
88
4,200
90
5,300
90
20,000
4 Persentase pangan segar yang aman
persen
0
80
3,000
82
3,800
85
4,000
87
4,200
90
5,000
90
20,000
5 Persentase konsumsi pangan lokal umbi-umbian
persen
0
80
4,500
84
4,800
90
5,000
95
5,200
100
5,500
100
25,000
5 Jumlah lembaga pengelola cadangan pangan masyarakat yang difasilitasi gudang lumbung
persen
19
28
3,000
29
3,500
38
4,000
46
4,500
54
5,000
54
20,000
6 Ketersediaan informasi harga pangan strategis
persen
0
6
5,000
6
5,000
100
5,000
100
5,000
100
5,000
100
25,000
74,632
70,900
550,000
67,355
525,000
63,987
495,000
60,788
470,000
57,749
460,000
57,749
KANTOR PENGELOLAAN PASAR
3 Jumlah tempat pelelangan ikan, pasar ikan & kedai pesisir − TPI − Pasar ikan − Kedai pesisir 4 Jumlah Pasar Desa yang memiliki bangunan permanen 5 Kabupaten Gunungkidul mencapai ketahanan pangan.
7 Jumlah RTM yang memperoleh rumah tangga distribusi raskin
4
4
4
4
4 30
435,000 Program Peningkatan Ketahan Pangan
2,500,000 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
DKP
BPMPKB
BP2KP
SETDA
VIII-34
MISI 3 Peningkatan pengelolaan pariwisata . KONDISI AKHIR TAHUN RPJMD (TAHUN 2015)
TARGET KINERJA DAN DANA INDIKATIF PER TAHUN
NO.
GRAND STRATEGY
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
SATUAN
DATA TAHUN 2009
TAHUN 2011
1
(3)
(2) Membangun infrastruktur yang handal.
1
2
(4)
DANA (Rp 000)
TARGET
(8)
(9)
DANA (Rp 000)
TARGET
(10)
(11)
DANA (Rp 000)
TARGET
(12)
(13)
DANA (Rp 000)
TARGET
(14)
(15)
DANA (Rp 000)
PROGRAM
SKPD PELAKSANA
(20)
(6)
(7)
12
20
Jumlah kunjungan wisman dan wisnus.
orang
5
Jumlah Tourism Information Services (TIS)
buah
6
Jumlah dan ragam daya tarik
buah
7
Jumlah kelompok sadar wisata
kelompok
9
Persentase obyek wisata yang memiliki listrik.
persen
72
a. Persentase obyek wisata yang memiliki air bersih
persen
100
100
100,000
100
100,000
100
100,000
100
100,000
100
100,000
100
500,000
c. Persentase obyek wisata yang memiliki sanitasi penanganan sampah
persen
12
20
225,000
24
250,000
28
275,000
32
300,000
36
325,000
36
1,375,000
11 Persentase obyek wisata yang dapat akses sarana komunikasi
persen
92
96
96,000
100
101,000
100
101,000
100
101,000
100
101,000
100
500,000
Program pengembangan komunikasi, informasi, dan media masa
9
140,000
9
140,000
9
140,000
10
145,000
10
145,000
10
710,000
Program Pengelolaan Keragaman Budaya
1
Seluruh potensi sumber 1 daya alam dipetakan dan dipromosikan secara tepat sasaran dengan data yang akurat untuk mendorong investasi 2
Jumlah atraksi/festival budaya unggulan daerah sebagai sarana promosi wisata
4
629,319
320,000
6
16,000
6
8
10
12
80
24
900,000
2,020,000
420,000
7
21,000
96,000
9
101,000
16,000
14
21,000
960,000
84
1,010,000
28
975,000
8
2,020,000
420,000
32
1,050,000
2,020,000
420,000
36
#######
2,020,000
420,000
(17)
(18)
(19)
36
10,000,000
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
1,125,000
10
2,000,000
21,000
9
21,000
10
21,000
10
101,000
11
101,000
12
101,000
12
500,000
16
21,000
18
21,000
20
21,000
20
100,000
88
1,010,000
92
1,010,000
96
1,010,000
96
5,000,000
Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
100,000
Progam Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
DISPERINDAGKOP dan ESDM
DPU
DPU
kali
Jumlah Desa Budaya / kawasan wisata budaya yang difasilitasi
desa/ kawasan
Jumlah upacara adat / tradisi yang menjadi paket wisata / Calender of event
paket
Jumlah potensi kebudayaan dan pariwisata yang memiliki pemetaan secara rinci, akurat dan up-to-date.
buah
persen
Persentase potensi di bidang kebudayaan dan pariwisata yang dikembangkan.
529,319
1,920,000
(16)
DANA INDIKATIF (Rp000)
(5)
3
Memanfaatkan sumber daya alam untuk menggerakkan perekonomian daerah secara lestari.
TAHUN 2015
persen
2
2
TAHUN 2014
Persentase obyek wisata yang memiliki infrastruktur pariwisata yang handal.
Kabupaten Gunungkidul 1 menjadi destinasi wisata unggulan dengan infrastruktur yang handal. 4
Pengembangan wisata budaya berbasis pemberdayaan masyarakat;
TAHUN 2013
TARGET TARGET
(1)
TAHUN 2012
10
15,000
10
15,000
10
15,000
10
15,000
10
15,000
10
75,000
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan
24
18,000
25
19,500
15
12,000
25
19,500
30
21,000
30
90,000
Program Pengembangan Nilai Budaya
10
15
75,000
18
87,500
21
100,000
23
112,500
25
125,000
25
500,000
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
40
48
75,000
52
87,500
56
100,000
60
112,500
64
125,000
64
500,000
Program Pengembangan Nilai Budaya
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan
VIII-35
MISI 4 Pengembangan sumber daya manusia yang terampil, profesional dan peduli. KONDISI AKHIR TAHUN RPJMD (TAHUN 2015)
TARGET KINERJA DAN DANA INDIKATIF PER TAHUN NO.
GRAND STRATEGY
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
SATUAN
DATA TAHUN 2009
TAHUN 2011 TARGET
(1)
(2) 1 Mengembangka n SDM yang terampil, profesional, berintegritas, religius, dan peduli.
(3)
(4)
1 Anak Usia Dini terlayani PAUD
1 Persentase Anak Usia Dini terlayani PAUD formal dan non formal
2 Anak usia sekolah lulus SLTA dan memiliki keterampilan bahasa Inggris, komputer, agrobisnis, dan kewirausahaan
1 APK dan APM di setiap kecamatan. a. APK(Angka Partisipasi Kasar) - APK TK - APK SD termasuk PAKET A
3
4 5
6
7
(6)
(7)
61,03
67
(8) 383,240
TARGET (9) 71
2,936,000
DANA (Rp 000)
TARGET
(10)
(11)
406,120
75
2,965,000
TAHUN 2014
DANA (Rp 000)
TARGET
(12)
(13)
429,000
79
2,994,000
TAHUN 2015
DANA (Rp 000)
TARGET
(14)
(15)
451,880
83
3,036,000
TARGET
(16)
(17)
(18)
83
2,145,000
474,760
3,069,000
15,000,000
85 100
88 100
89 100
90 100
91 100
92 100
92 100
- APK SMP termasuk Paket B
persen
100
100
100
100
100
100
100
-APK SM termasuk Paket C
persen
68
71
72
73
74
76
76
- APM SMP - APM SM/MA Rasio ketersediaan ruang kelas untuk SD, SLTP dan SLTA. SD SMP SM Rasio murid/rombongan belajar dengan guru per bidang studi. SD SMP SM Persentase sekolah yang Persentase Anak Berkebutuhan khusus (ABK) yang terlayani pendidikan formal Jumlah sekolah yang memenuhi standar mutu (SSN). Peringkat kelulusan SD, SLTP dan SLTA. -SD Tingkat Provinsi
persen
89
89
89
89
89
89
89
persen persen
77 49
78 51
78 52
78 53
78 54
78 56
78 56
1:17 1:27 1:31
1:17 1:27 1:31
1:17 1:27 1:31
1:17 1:27 1:31
1:28 1:32 1:32
1:28 1:32 1:32
1:28 1:32 1:32
persen persen
1:11 1:11 1:09 100 65
1:11 1:11 1:09 100 75
1:11 1:11 1:09 100 78
1:11 1:11 1:09 100 81
1:20 1:20 1:13 100 84
1:20 1:20 1:13 100 85
1:20 1:20 1:13 100 85
sekolah
23
30
33
36
55
60
60
-SMP Tingkat Provinsi
5
3
2
1
4
3
3
3
1
1
1
4
3
3
-SMA tingkat Provinsi
5
3
2
1
4
3
3
-SMK tingkat Provinsi
2
3
2
1
1
1
1
persen
100
100
SLTP
persen
92
92
SLTA
persen
94
95
8 Persentase anak usia sekolah SD
69,872,000
100
69,933,000
92 1,993,000
95
100
70,003,000
93 1,997,000
95
100
70,064,000
93 2,000,000
95
100
70,128,000
93 2,004,000
95
DANA INDIKATIF (Rp000)
DANA (Rp 000)
persen persen
b. APM (Angka Partisipasi Murni) - APM SD
2
(5) persen
DANA (Rp 000)
TAHUN 2013
TAHUN 2012
100 93
2,006,000
95
PROGRAM
(19)
SKPD PELAKSANA
(20)
Program Pendidikan Anak Usia Dini
DISDIKPORA
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
DISDIKPORA
350,000,000 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 10,000,000 Program Pendidikan Menengah
DISDIKPORA
DISDIKPORA
VIII-36
(1)
(2)
(3)
(4) 9 Persentase pendidikan non formal yang memenuhi standar mutu. 10 Persentase anak putus sekolah yang menyelesaikan kejar paket A, B dan C. 11 Jumlah buta aksara. -Buta Aksara Dasar -Buta Aksara Lanjutan 12 Persentase guru yang memenuhi kualifikasi dan standar kompetensi.
2 Angkatan kerja menjadi pekerja profesional atau wirausaha yang peduli memajukan daerahnya.
13 Persentase desa yang memperoleh layanan perpustakaan. -Pembentukan Perpustakan -Layanan Perpus keliling 14 Ragam dan jumlah buku perpustakaan. Jumlah Judul Buku (250 judul/th) Jumlah eksemplar (1000 eks/th) 15 Jumlah pustakawan dan pemustaka Jumlah pustakawan Jumlah Pemustaka 1 Jumlah dan jenis pelatihan di setiap kecamatan.
(5)
(6)
(7)
persen
83
83
persen
20
20
orang orang persen
55,000
(9) 83
persen persen
41 6
49 10
(10) 168,000
(11) 83
(12) 160,000
(13) 83
(14) 152,000
(15) 83
(16) 145,000
(17)
(18)
83
800,000
Program Pendidikan Non Formal
DISDIKPORA
500,000
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
DISDIKPORA
20
20
20
20
20
0 21,500 47
0 20,500 64
0 19,500 82
0 18,500 100
0 18,500 100
90,000
71,000
95,000
98,000
99,000
125,000
105,000
151,000
111,000
500,000
56 13
63 15
69 17
76 19
76 19
judul/th
12,383 12,883
13,133
13,383
13,633
13,883
13,883
eks/th
49,532 51,532
52,532
53,532
54,532
55,532
55,532
orang orang
11 20 37,470 45,290
25 49,819
30 54,801
35 60,281
40 66,310
40 66,310
800,000
a. Jumlah peserta pelatihan di orang/th setiap Kecamatan b. Jumlah jenis pelatihan di jenis setiap Kecamatan 2 Jumlah pengangguran yang menjadi pekerja profesional atau wirausaha. a. Jumlah pengangguran orang yang menjadi pekerja profesional. b.Jumlah pengangguran yang orang menjadi wirausaha. c. Persentase pengangguran persen yang mempunyai usaha mandiri. 3 Jumlah pengangguran dan persen kk miskin yang menjadi transmigran. 4 Jumlah wirausaha baru di bidang perindagkop di setiap kecamatan.
189 0 24,300 22,500 15,65 36
(8) 175,000
orang
5 Jumlah wirausaha baru di bidang kehutanan dan perkebunan di setiap kecamatan. a. Pedagang kayu orang b. Industri primer pengolahan unit usaha hasil hutan/kayu
16
16
1
1
800,000 16
16
1 90,000
800,000 16
1 100,000
800,000
16
1 74,136
20
30
30
40
40
0
300
300
400
400
400
2
0
0
0
0
0
0
0
46
50
530,671
55
583,738
30
583,738
40
636,805
50
636,805
3,678
1,500
200,000
1,500
200,000
1,500
200,000
1,500
200,000
1,500
200,000
79 31
84 41
16,500
88 51
17,500
90 56
17,500
4,000,000
1
20
86 46
KPAD
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas
DINSOSNAKERT RANS
Program Peningkatan Kesempatan Kerja
DINSOSNAKERT RANS
97,000
17
15,000
(20)
800,000 16
1 116,000
(19)
92 61
18,500
225
477,136
2,971,757
1,000,000
92 61
85,000
Program DINSOSNAKERT Pengembangan RANS Wilayah Transmigrasi DISPERINDAKO Program P ESDM Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil dan Menengah
Program pembinaan dan penertiban industri hasil hutan
DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
VIII-37
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
6 Jumlah wirausaha baru di bidang peternakan di setiap kecamatan.
orang
160
176
(8) 36,000
185
38,000
195
40,000
206
42,000
218
44,000
218
200,000
7 Jumlah wirausaha baru di bidang agrobisnis
orang
0
8
14,300
15
26,700
25
44,400
30
53,300
35
61,300
35
200,000
8 Jumlah wirausaha baru di bidang tanaman pangan dan hortikultura di setiap kecamatan. 9 Jumlah wirausaha baru di bidang kelautan dan perikanan.
orang
19
39
kelompok
370
670
14,300
308,000
(9)
44
770
16,200
354,000
49
870
18,000
400,000
54
970
19,800
446,000
59
1,070
21,700
492,000
59
90,000
1,070
2,000,000
10 Jumlah wirausaha baru di bidang kebudayaan dan pariwisata.
11
12 13
3 Rumah sakit, puskesmas dan jaringannya memenuhi standar mutu serta mampu menjangkau/dijang kau oleh masyarakat di wilayahnya.
1
Budaya (Sanggar Seni) kelompok Pariwisata Unit Jumlah wirausaha baru kelompok kelompok masyarakat PNPM mandiri pedesaan. Persentase partisipasi persen angkatan kerja perempuan Jumlah pengangguran di setiap kecamatan. KECAMATAN WONOSARI orang KECAMATAN KARANGMOJO orang KECAMATAN SEMANU orang KECAMATAN PONJONG orang KECAMATAN SEMIN orang KECAMATAN NGAWEN orang KECAMATAN NGLIPAR orang KECAMATAN PLAYEN orang KECAMATAN PALIYAN orang KECAMATAN PANGGANG orang KECAMATAN PATUK orang KECAMATAN TEPUS orang KECAMATAN RONGKOP orang KECAMATAN GIRISUBO orang KECAMATAN TANJUNGSARI orang KECAMATAN SAPTOSARI orang KECAMATAN PURWOSARI orang KECAMATAN GEDANGSARI orang persen Persentase fasilitas pelayanan kesehatan Pemerintah yang menerapkan manajemen mutu
127
6 7 137
52,27
56
38,400 2,838,000
7 10 142
7,564 5,205 4,053 4,960 4,274 3,993 3,184 5,060 3,051 2,133 3,991 1,585 1,836 1,484 1,778 1,989 1,274 3,256 27
2,926,000
57 362,000
7,610 5,235 4,077 4,988 4,298 4,017 3,204 5,090 3,069 2,145 4,015 1,593 1,848 1,492 1,788 2,001 1,282 3,276 17
39,300
146,450
7 15 147
3,015,000
58 361,000
7,541 5,190 4,041 4,946 4,262 3,981 3,174 5,045 3,042 2,127 3,979 1,581 1,830 1,480 1,773 1,983 1,270 3,246 33
39,300
183,000
8 20 152
3,103,000
59 360,000
7,518 5,175 4,029 4,932 4,250 3,969 3,164 5,030 3,033 2,121 3,967 1,577 1,824 1,476 1,768 1,977 1,266 3,236 40
40,500
219,700
10 25 152
3,118,000
60 359,000
7,495 5,160 4,017 4,918 4,238 3,957 3,154 5,015 3,024 2,115 3,955 1,573 1,818 1,472 1,763 1,971 1,262 3,226 47
42,500
256,250
10 25 152
(19) Program peningkatan produksi hasil t k Program Pengembangan Agrobisnis
Program pengembangan budidaya perikanan Program Pengembangan Kemitraan
(20) DINAS PETERNAKAN BP2KP DINAS TPH
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
200,000 15,000,000
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
7,472 5,145 4,005 4,904 4,226 3,945 3,144 5,000 3,015 2,109 3,943 1,569 1,812 1,468 1,758 1,965 1,258 3,216 50
1,800,000
Program Pengembangan data / Informasi
KECAMATAN
1,080,000
Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya
DINAS KESEHATAN
Program Upaya Kesehatan Masyarakat dan Perorangan
DINAS KESEHATAN
60
BPMPKB
358,000 7,472 5,145 4,005 4,904 4,226 3,945 3,144 5,000 3,015 2,109 3,943 1,569 1,812 1,468 1,758 1,965 1,258 3,216 50
274,600
2 Persentase kunjungan Bumil dengan K4
persen
93
94
71,100
95
71,500
95
71,800
96
72,200
96
72,575
96
359,175
3 Persentase Bumil dengan komplikasi yang ditangani. 4 Persentase persalinan 5 Persentase ibu nifas yang memperoleh 3 kali pelayanan sesuai standar 6 Persentase neonatal dengan komplikasi ditangani 7 Persentase bayi yang memperoleh pelayanan.
persen
70
74
109,320
76
112,280
78
115,230
80
118,190
81
119,660
81
574,680
persen persen
90 92
90 84
508,753 229,450
90 86
510,450 234,924
91 87
511,570 237,650
91 88
512,700 240,390
91 90
513,853 245,850
91 90
2,557,326 1,188,264
persen
54
60
36,320
65
39,340
70
42,370
75
45,400
80
48,420
80
211,850
persen
72
81
52,890
83
54,200
85
55,500
87
56,820
90
58,778
90
278,188
VIII-38
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
8 Persentase siswa SD kelas 1 yang diperiksa 9 Persentase pelayanan PUS menjadi peserta KB aktif
persen
16
74
55,200
79
58,800
84
62,500
89
66,300
95
70,700
95
313,500
persen
80
81
163,180
82
164,190
82
164,790
82
165,198
83
166,400
83
823,758
10 Persentase cakupan kunjungan rawat jalan pasien Gakin
persen
66
67
6,610,000
68
6,660,000
68
6,680,000
69
6,776,000
70
6,874,000
70
33,600,000
11 Persentase cakupan kunjungan rawat inap pasien Gakin 12 Persentase sasaran kesehatan pemerintah dengan kemampuan gawat darurat level 1 13 Persentase desa dengan anak UCI
persen
3
3
831,000
3
771,000
2
712,000
2
593,000
2
593,000
2
3,500,000
persen
100
100
900,000
100
900,000
100
900,000
100
900,000
100
900,000
100
4,500,000
persen
78
85
141,720
90
150,050
95
158,400
100
166,730
100
166,730
100
783,630
1,047,000
14 Jumlah penemuan dan penanganan penyakit menular a. Jumlah cakupan penemuan dan penanganan penderita AFP (anak < 15 tahun)
15
16 17 18 19 20
b. cakupan penemuan penderita Pneumonia Balita yang ditangani c. cakupan penemuan penderita Diare d. cakupan penemuan penderita baru dengan TB BTA (+) e. cakupan penanganan penderita penyakit DBD f. cakupan penemuan dan penanganan penderita HIVAIDS g. Cakupan penderita malaria ditangani Persentase desa dengan KLB yang dilakukan penyelidikan epidemologi kurang dari 24 jam Persentase balita dan anak prasekolah dilayani (DTKB) Persentase Balita Gakin mendapatkan MP-ASI Persentase Balita gizi buruk mendapatkan perawatan Persentase desa siaga aktif Jumlah akreditasi yang diperoleh. Status Akreditasi yang diperoleh
21 Persentase RSUD dengan pencapaian SPM memenuhi target.
1. Instalasi gawat darurat ;
1,083,000
1,123,000
1,171,000
1,180,000
5,604,000
4
4
4
4
4
4
4
persen
3
5
6
7
8
9
9
persen
28
33
36
39
41
42
42
persen
34
37
39
42
44
45
45
persen
100
100
100
100
100
100
100
persen
30
40
45
50
60
60
60
persen
100
100
100
100
100
100
100
persen
100
100
persen
73
82
415,280
84
425,410
86
435,538
88
445,668
90
persen
100
100
540,000
100
540,000
100
540,000
100
540,000
persen
100
100
48,000
100
48,000
100
48,000
100
48,000
persen buah
35 5 akredit asi pd
53 5
buah status
5
64,800
670,000 17,000
100
62 12 12
64,800
783,000 39,000
100
71 12 12
64,800
897,000 39,000
100
76 16 Lulus
64,800
960,000 52,500
100
100
324,000
455,796
90
2,177,692
100
540,000
100
2,700,000
100
48,000
100
240,000
80 16
4,320,000 200,000
80 16 Lulus
64,800
1,010,000 52,500
Lulus 25,000,000
(19)
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
(20)
DINAS KESEHATAN
DINAS KESEHATAN
DINAS KESEHATAN
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
DINAS KESEHATAN
Program Promosi Program standarisasi Pela anan
DINAS RSUD
Program Pengadaan, Peningkatan sarana dan Prasarana RS/RSJ/RS Paru/RS Mata
RSUD
RSUD
VIII-39
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(17)
(18)
1) Waktu tanggap pelayanan dokter di Gawat darurat
menit
5-10’
≤5’
≤5’
≤5’
≤5’
≤5’
≤5’
40,000,000
2) Kemampuan menangani live saving anak dan dewasa
persen
80
80
90
95
100
100
100
jam
24 jam
24
24
24
24
24
24
persen
80
85
90
95
100
100
100
2/ 1000 100
2/ 1000
2/ 1000
2/ 1000
2/ 1000
2/ 1000
2/ 1000
persen
100
100
100
100
100
100
tim
0
1
1
1
1
1
1
persen
50
60
65
70
70
80
80
3) Jam buka pelayanan gawat darurat 4) Pemberian pelayanan kegawatdaruratan yang bersertifikasi yang masih berlaku; ATLS/BTLS/ACLS/PPGD 5) Kematian pasien lebih kurang 24 jam 6) Tidak adanya pasien yang diharuskan membayar uang muka 7) Ketersedian tim penanggulangan bencana 8) Kepuasan pelanggan 2. Instalasi rawat jalan 1) Dokter pemberi 2) Ketersediaan pelayanan 3) Jam buka pelayanan di poliklinik - Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu - Jumat 4) Waktu tunggu di poliklinik 5) Penegakan diagnosis TB melalui pemeriksaan mikroskopis TB 6) Terlaksananya kegiatan pencatatan dan pelaporan TB di rumah sakit 7) Kepuasan pelanggan 3. Rawat inap 1) Pemberi pelayanan di rawat inap adalah spesialis dan perawat minimal D3
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
7,500,000
(19)
(20)
Program Upaya Kesehatan Masyarakat dan Perorangan
Program obat dan perbekalan kesehatan
RSUD persen persen
85 100
85 100
90 100
100 100
100 100
100
100
jam
5
5
5
5
5
5
5
jam menit
3 90'
3 90'
3 90'
3 60'
3 60'
3 60'
3 60'
persen
60
60
60
60
60
60
60
persen
1
95
95
100
100
100
100
persen
50
50
75
75
90
90
90
persen
Dr.Sp; D3
95
95
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
4 dasar
100
100
100
100
100
100
08.00 s.d 14.00
08.00 s.d 14.00
08.00 s.d 14.00
08.00 s.d 14.00
08.00 s.d 14.00
08.00 s.d 14.00
08.00 s.d 14.00
2) Dokter penanggungjawab pasien di rawat inap 3) Ketersediaan pelayanan di rawat inap 4) Jam visite dokter spesialis (setiap hari kerja)
persen
5) Kejadian infeksi pasca operasi 6) Kejadian infeksi nasokomial
persen
<1,5
<1,5
<1,5
<1,5
<1,5
<1,5
<1,5
persen
<1,5
<1,5
<1,5
<1,5
<1,5
<1,5
<1,5
7) Tidak ada kejadian pasien jatuh yang berakibat kecacatan/kematian.
persen
100
100
100
100
100
100
100
8) Kematian pasien >48 jam 9) Kejadian pulang paksa 10) Penegakan diagnose TB melalui pemeriksaan mikroskopis TB
persen persen persen
≤0,24 ≤5 80
≤0,24 ≤5 85
≤0,24 ≤5 90
≤0,24 ≤5 100
≤0,24 ≤5 100
≤0,24 ≤5 100
≤0,24 ≤5 100
persen
VIII-40
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
11) Terlaksananya kegiatan pencatatan dan pelaporan TB di rumah sakit
persen
80
90
95
100
100
100
100
12) Kepuasan pelanggan 4. Bedah sentral 1) Waktu tunggu operasi elektif 2) Kejadian kematian di meja operasi 3) Tidak adanya kejadian operasi salah sisi
persen
70
70
75
75
80
90
90
hari
3
3
≤2
≤2
≤2
≤2
≤2
persen
≤1
≤1
≤1
≤1
≤1
≤1
≤1
persen
100
100
100
100
100
100
100
4) Tidak adanya kejadian operasi salah orang
persen
100
100
100
100
100
100
100
5) Tidak adanya kejadian salah tindakan pada operasi 6) Tidak adanya kejadian tertinggalnya benda asing/lain pada tubuh pasien setelah operasi 7) Komplikasi anestesi karena overdosis, reaksi anestesi dan salah penempatan endotracheal tube
persen
100
100
100
100
100
100
100
persen
100
100
100
100
100
100
100
persen
≤6
≤6
≤6
≤6
≤6
≤6
≤6
5. Persalinan dan peritanologi 1) Kejadian kematian ibu karena persalinan a. Perdarahan < 1% b. Preeclamsi ≤30% c. Sepsis ≤ 9,2% 2) Pemberi pelayanan persalinan normal 3) Pemberi pelayanan persalinan dengan penyulit 4) Pemberi pelayanan persalinan dengan tindakan operasi 5) Kemampuan menangani BBLR 1500 gr – 2500 gr 6) Pertolongan persalinan melalui sektio cesaria 7) Presentase KB vasektomi dan tubektomi yang dilakukan oleh tenaga kompeten dr. Sp. OG, dr, Sp.B, dr. Sp. U, dokter umum terlatih 8) Presentase peserta KB mantap yang mendapat konseling KB mantab oleh bidan terlatih 9) Kepuasan pelanggan 6. Unit Perawatan Intensif 1) Rata-rata pasien yang kembali keperawatan intensif dengan kasus yang sama kurang 72 jam 2) Pemberi pelayanan Unit Intensif
7. Radiologi
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
RSUD
RSUD persen persen persen persen persen persen
persen
a. ≤1 b. ≤30 c. ≤9,2 dr.Sp; Bidan Tim Ponek dr.Sp; Bidan
a. ≤1 b. ≤30 c. ≤9,2 100
a. ≤1 b. ≤30 c. ≤9,2 100
a. ≤1 b. ≤30 c. ≤9,2 100
a. ≤1 b. ≤30 c. ≤9,2 100
a. ≤1 b. ≤30 c. ≤9,2 100
a. ≤1 b. ≤30 c. ≤9,2 100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
persen
≤20
≤20
≤20
≤20
≤20
≤20
≤20
persen
100
100
100
100
100
100
100
persen
100
100
100
100
100
100
100
persen
70
≥80
≥80
≥80
≥80
≥80
≥80
persen
≤3
≤3
≤3
≤3
≤3
≤3
≤3
persen
Dr.sp.A n D3 Sps
100
100
100
100
100
100
50
75
90
100
100
100
RSUD
RSUD
VIII-41
(1)
(2)
(3)
(4) 1) Waktu tunggu hasil pelayanan thorax foto 2) Pelaksana ekspertisi 3) Kejadian kegagalan pelayanan Rotgen 4) Kepuasan pelanggan 8. Laboratorium patologi klinik 1) Waktu tunggu hasil pelayanan thorax foto 2) Pelaksana ekspertisi 3) Tidak adanya kesalahan pemberian hasil pemeriksaan laboratorium 4) Kepuasan pelanggan 9. Rehabilitasi medik 1) Kejadian drop out pasien terhadap pelayanan rehabilitasi medik yang direncanakan 2) Tidak adanya kesalahan tindakan rehabilitasi medik 3) Kepuasan pelanggan 10. Farmasi 1) Waktu tunggu pelayanan obat jadi dan obati racikan Jadi Racikan 2) Tidak adanya kesalahan 3) Penulisan resep sesuai dengan formularium 4) Kepuasan pelanggan 11. Gizi 1) Ketepatan waktu pemberian makanan kepada pasien 2) Sisa makanan yang tidak termakan oleh pasien 3) Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian diet 12. Transfusi darah 1) Kebutuhan darah bagi setiap pelayanan tranfusi 2) Kejadian reaksi tranfusi 13. Pelayanan GAKIN 1) Pelayanan terhadap pasien GAKIN yang datang ke RS pada setiap unit pelayanan 2) Persentase pelayanan terhadap keluarga miskin baik rawat jalan maupun rawat inap 14. Rekam Medik 1) Kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam setelah pelayanan 2) Kelengkapan informed concent setelah mendapat informasi yang jelas 3) Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat jalan
(5)
(6)
(7)
jam
<3
<3
(8)
<3
(9)
(10)
(11) <3
(12)
(13) <3
(14)
(15) <3
(16)
(17) <3
persen persen
dr. Sp <2
100 <2
100 <2
100 <2
100 <2
100 <2
100 <2
persen
60
60
70
80
≥80
≥80
≥80
(18)
(19)
(20)
RSUD menit
≤140’
140’
140’
140’
140’
140’
140’
persen persen
Dr.sp 100
0 100
0 100
0 100
100 100
100 100
100 100
persen
60
60
60
80
≥80
≥80
≥80
persen
50
<50
<50
<50
<50
<50
<50
persen
100
100
100
100
100
100
100
persen
60
60
70
80
80
80
80
RSUD
RSUD
menit menit persen persen
60 120 100 100
60' 120' 90 85
50' 100' 100 90
40' 80' 100 95
30' 60' 100 100
30' 60' 100 100
30' 60' 100 100
persen
60
60
70
75
80
80
80
persen
75
80
85
90
>90
>90
>90
persen
50
45
40
30
20
<20
<20
persen
75
80
85
90
100
100
100
persen
0
50
75
90
100
100
100
persen
0
0
0
0
0
0
0
persen
75
80
85
90
100
100
100
persen
75
80
100
100
100
100
100
persen
80
60
75
90
100
100
100
persen
50
60
80
90
100
100
100
menit
20'
15'
10'
10'
10'
10'
10'
RSUD
RSUD
RSUD
RSUD
VIII-42
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
4) Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat inap 15. Pengelolaan limbah
menit
30'
20'
1) Baku mutu limbah cair BOD<30 mg/l
(8)
(9) 15'
(10)
(11) 15'
(12)
(13) 15'
(14)
(15) 15'
(16)
(17)
175,000
persen
30
100
100
100
100
100
100
COD< 80 mg/l TSS <30 mg/l PH 6-9 2) Pengelolaan limbah padat infeksius sesuai dengan aturan yang ada 16. Administarasi dan manajemen
persen persen persen persen
80 30 80 100
100 100 100 100
100 100 100 100
100 100 100 100
100 100 100 100
100 100 100 100
100 100 100 100
1) Tindak lanjut penyelesaian hasil pertemuan direksi 2) Kelengkapan laporan akuntabilitas kinerja 3) Ketepatan waktu pengusulan kenaikan pangkat
persen
4) Ketepatan waktu 5) Karyawan yang 6) Cost recovery 7) Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan 8) Kecepatan waktu pemberian informasi tentang tagihan pasien rawat inap 9) Ketepatan waktu pemberian imbalan (insentif) sesuai kesepakatan waktu 17. Ambulan / kereta jenazah 1) Waktu pelayanan ambulan / kereta jenazah 2) Kecepatan memberikan pelayanan ambulan / kereta jenazah di RS 3) Response time pelayanan ambulan / kereta jenazah oleh masyarakat yang membutuhkan 18. Pemulasaraan jenazah 1) waktu tanggap (response time) pelayanan pemulasaraan jenazah 19. pelayanan 1) kecepatan waktu 2) ketepatan waktu pemeliharaan alat 3) peralatan laboratorium dan alat ukur yang digunakan dalam pelayanan kalibrasi tepat waktu sesuai dengan ketentuan kalibrasi 20. pelayanan laundry 1) tidak adanya kejadian linen yang hilang
(18)
6,000,000 80
90
95
100
100
100
(19)
(20)
15'
100
persen
80
100
100
100
100
100
100
persen
100
100
100
100
100
100
100
persen persen persen persen
100 10 48 100
100 20 40 100
100 45 40 100
100 55 40 100
100 60 40 100
100 60 >40 100
100 60 >40 100
jam
<2jam
≤2jam
≤2jam
≤2jam
≤2jam
≤2jam
≤2jam
persen
75
80
85
90
100
100
100
24 jam
24 jam
24 jam
24 jam
24 jam
25,000
Program Pengembangan Lingkungan sehat
RSUD
Program Pelayanan administrasi Perkantoran
RSUD
Program Peningkatan Pengembangan Sistim Capaian Kinerja dan Keuangan
RSUD jam
24 jam 24 jam
1,500,000
Program Pemeliharaan , Sarana dan Prasarana RS/RSJ/RSParu/
menit
≤30’
<30’
<30’
<30’
<30’
<30’
<30’
persen
0
85
90
100
100
100
100
jam
≤2
≤2
≤2j
≤2
≤2
≤2
≤2
RSUD
persen persen
≤80 50
<80 60
<80 80
<80 90
<80 100
<80 100
<80 100
RSUD
persen
50
60
80
90
100
100
100
RSUD persen
70
90
100
100
100
100
100
VIII-43
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
persen
70
85
100
100
100
100
100
persen
0
25
40
60
75
75
75
persen
30
60
65
70
>70
>70
>70
persen
0
25
50
70
75
>75
>75
persen
80
95
97
97
98
99
99
5,000,000
persen
11.8
10.5
376,800
10
358,800
10
340,800
9
322,800
9
322,800
9
1,722,000
persen persen
15.29 14.9
13 12.5
202,275 52,470
12 12
186,715 50,372
11 12
171,157 48,273
11 11
163,377 46,175
10 11
155,596 44,075
10 11
879,120 241,365
persen
72.8
76
86,695
78
88,977
80
91,258
85
96,964
90
102,666
90
466,560
persen
88.09
88.2
592,800
89
596,800
89
600,800
90
604,800
90
604,800
90
3,000,000
persen
20.1
29.5
502,520
34
579,180
43
732,490
47
800,630
50
851,740
50
3,466,560
kecamata n
10
11
24,540
12
26,770
13
29,000
14
31,230
15
33,460
15
145,000
8 Jumlah kelompok masyarakat kelompok yang aktif dalam kesetaraan gender (P2WKSS).
63
67
18,960
69
19,480
71
20,000
73
20,520
75
21,040
75
100,000
persen
75
79
persen
81.73
81.8
persen
52.23
53.5
53.75
54
54.25
54.5
54.5
persen
2.18
2.25
2.36
2.28
2.3
2.33
2.33
2) ketepatan waktu penyediaan linen untuk ruang rawat inap 21. pencegahan dan pengendalian infeksi (PPI) 1) ada anggota tim PPI yang terlatih 2) tersedia APD di setiap instalasi/department 3) kegiatan pencatatan dan pelaporan infeksi nasokomial/HAI (Health care Associated Infections) di rumah sakit (minimum 1 parameter) 22 Persentase pelayanan terhadap keluarga miskin baik rawat jalan maupun rawat inap. 4 Keluarga sadar gizi, 1 Persentase gizi kurang pada berperilaku hidup balita. bersih sehat, dan menerapkan norma keluarga kecil, bahagia dan sejahtera. 2 Persentase Bumil KEK 3 Persentase Bumil / Bufas Anemia 4 Persentase keluarga sadar gizi 5 Persentase Posyandu aktif
6 Persentase rumahtangga berPHBS 7 Jumlah Kecamatan Sayang Ibu
(8)
(9)
(10)
81
(11)
(12)
(14)
(16)
5
8
11
14
16
18
18
keluarga keluarga
270 65
276 72
279 76
282 81
285 86
288 90
288 90
14 Jumlah Bina Keluarga Lansia
keluarga
82
90
94
98
103
108
108
954,500
82
1,076,000
82
87
(17)
persen
82
85
(15)
9 Persentase dasa wisma aktif di setiap desa. 10 Persentase keluarga ikut KB aktif. a. Persentase Kualitas kesertaan KB b.Persentase Kesertaan KB pria 11 Persentase kecamatan yang memiliki PIKKRR. 12 Jumlah Bina Keluarga Balita 13 Jumlah Bina Keluarga Remaja
929,500
83
(13)
1,007,500
82
(18)
82
(20)
RSUD
87 1,032,500
(19)
5,000,000
Program Peningkatan Pelayanan Keluarga Miskin Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Program Penguatan Penguatan kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan anak Program Keluarga Berencana
RSUD
DINAS KESEHATAN
DINAS KESEHATAN
DINAS KESEHATAN BPMPKB
BPMPKB
BPMPKB
VIII-44
(1)
(2)
(3)
5 Pemuda pemudi Gunungkidul meraih prestasi regional, nasional dan internasional.
(4)
(5)
(6)
(7)
11 Persentase siswa SD/MI yang mendapatkan makanan tambahan (PMT-AS).
persen
68
70
12 Persentase keluarga Pra KS dan KS1 yang menjadi KS2. 1 Jumlah pemuda-pemudi yang meraih prestasi regional dan internasional.
persen
52.66
52.35
orang
0
2
0
0
4
4
2 Jumlah prestasi regional dan internasional yang diraih. 3 Jumlah event olahraga, iptek, seni-budaya dan imtaq berskala regional dan internasional di Gunungkidul.
kali
4 Jumlah organisasi kepemudaan dan sarana kepemudaan & olahraga yang meraih prestasi. -Organisasi Kepemudaan -Jumlah sarana kepemudaan -Jumlah Olah Raga yang meraih prestasi 5 Jumlah pemuda-pemudi penggiat seni-budaya dan sanggar seni.
(8) 2,840,058
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
72
2,885,060
74
2,927,060
76
2,948,060
78
2,988,060
78
14,588,298
Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas anak dan Perempuan
BPMPKB
52 46,150
2
22 2 0
24 2 3
26
32
6 Jumlah seni-budaya Gunungkidul yang tampil di forum nasional dan internasional.
46,150
0 88,818
4
25,100
kelompok buah jenis/ cabang orang
52
88,818
4
26,900
35
57,700
46,150
0
25 3 3 41,900
2
51
88,818
4
29,525
38
76,900
51
46,150
3
69,110
3
253,710
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
DISDIKPORA
88,818
4
88,818
4
444,090
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
DISDIKPORA
30 4 6
147,475
DISDIKPORA
45
250,000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Program Pengembangan Nilai Budaya
500,000
Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya
250,429
DINSOSNAKERTR Progam ANS Pemberdayaan Kelembagaan Sosial
31,225
28 3 5 49,700
41
96,200
34,725
30 4 6 53,700
45
115,400
58,900
2
3
4
5
6
7
7
-Internasional
0
0
0
0
0
1
1
22.22
22.222
persen
50,085
22
50,086
22
50,086
22
50,086
DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
153,800
-Nasional
7 Persentase karangtaruna aktif yang menjadi pionir ekonomi daerah di setiap kecamatan
BPMPKB
0
26 3 5 45,800
2
51
22
50,086
22
DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
VIII-45
MISI 5 Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan bebas dari KKN. KONDISI AKHIR TAHUN RPJMD (TAHUN 2015)
TARGET KINERJA DAN DANA INDIKATIF PER TAHUN
NO.
(1) 1
GRAND STRATEGY
SASARAN
(3)
(2) Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance ) dan bebas dari KKN.
INDIKATOR SASARAN
1
DATA TAHUN 2009
TAHUN 2011
TAHUN 2012
TAHUN 2013
TAHUN 2014
TAHUN 2015 TARGET
TARGET
DANA (Rp 000)
TARGET
DANA (Rp 000)
TARGET
DANA (Rp 000)
TARGET
DANA (Rp 000)
TARGET
DANA (Rp 000)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
DANA INDIKATIF (APBDKab; APBDProv; APBN; Sumber Dana Lain) (Rp000)
PROGRAM
SKPD PELAKSANA
(4)
(5)
(6)
(7)
(17)
(18)
Persentase aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidang tugasnya.
persen
89
95
20,000
95
20,000
98
21,000
98
21,420
100
27,500
100
109,920
Persentase aparatur yang memperoleh penghargaan dan sanksi yang jelas.
persen
67
100
335,800
100
345,000
100
350,500
100
357,900
100
365,275
100
1,754,475
Persentase aparatur yang memperoleh pengembangan karir yang tepat waktu.
persen
89
95
220,000
95
223,000
98
227,200
98
230,166
100
237,000
100
1,137,366
4
Persentase SKPD yang memiliki aparatur kompeten sesuai kebutuhan.
persen
80
82.5
4,200,210
85
4,226,000
85
4,250,658
90
4,590,000
95
4,895,000
95
22,161,868
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Apartur
BKD
5
Persentase pemerintahan desa yang melaksanakan siklus tahunan desa secara tertib.
persen
70
78
30,000
80
34,800
83
41,382
88
50,000
90
52,000
90
208,182
Program Pengembangan Otonomi Daerah dan Desa
SETDA
6
Persentase kepala desa dan perangkat desa yang memiliki kompetensi sesuai bidang tugasnya.
persen
70
78
130,000
82
135,150
85
145,000
88
155,200
90
173,100
90
738,450
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
SETDA
7
Persentase SKPD yang memiliki analisis jabatan, ABK dan Standar Kompetensi.
Seluruh SKPD dan 1 pemerintahan desa memiliki aparatur yang kompeten sesuai kebutuhan serta 2 menerapkan akuntabilitas kinerja dan bebas KKN. 3
8
2
SATUAN
1 Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan dilaksanakan secara tepat waktu dan terintegrasi dengan data yang akurat 2
3
(19)
BKD
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
BKD
BKD
414,030 Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
- Anjab
persen
0
0
- ABK
persen
0
0
77,100
100
80,000
0
100
82,800
100
100
100
85,130
100
100
100
89,000
100
100
(20)
Program Pendidikan Kedinasan
SETDA
100 100
- Standar Kompetensi
persen
0
100
Persentase SKPD yang terevaluasi tupoksinya
persen
100
100
70,000
100
70,000
100
70,000
100
70,000
100 100
70,760
100 100
350,760
Persentase SKPD yang menerapkan perencanaan secara terintegrasi dan tepat waktu berdasarkan basis data yang up-to-date dan akurat.
persen
100
100
1,000,000
100
1,000,000
100
1,000,000
100
1,000,000
100
1,000,000
100
5,000,000
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
BAPPEDA
Persentase SKPD yang menerapkan sistem informasi perencanaan dan monev terintegrasi secara on-line.
persen
0
40
1,000,000
75
1,000,000
100
1,000,000
100
1,000,000
100
1,000,000
100
5,000,000
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
BAPPEDA
500,000
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
BAPPEDA
Teridentifikasinya faktor penyebab keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian target sasaran pembangunan secara periodik.
Faktor keberhasilan
persen
50
100
Faktor Kegagalan
persen
50
100
100,000
100 100
100,000
100 100
100,000
100 100
100,000
100 100
100,000
Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
SETDA
100 100
VIII-46
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
4
Persentase SKPD yang taat aturan dan tepat waktu dalam melaksanakan program dan kegiatan.
persen
2.5
5.5
325,000
5
Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan aparat pengawas internal dan eksternal.
persen
78.25
85
60,000
6
Persentase penyelesaian kasus pengaduan masyarakat.
persen
100
100
7
Persentase SKPD penghasil PAD yang melaporkan pendapatan secara akuntabel dan tepat waktu.
persen
92.86
8
Persentase SKPD yang melakukan pengelolaan dan pelaporan keuangan secara tepat waktu dan sesuai standar.
persen
9
Persentase Asset daerah yang diinventarisir, dinilai dan dikelola secara tepat.
10
(9)
(10)
(11)
(12)
330,000
6.5
336,000
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
345,000
7.5
355,052
7.5
1,691,052
90
65,000
95
68,000
97.5
70,000
100
75,026
100
338,026
INSPEKTORAT DAERAH
80,000
100
80,000
100
80,000
100
82,000
100
84,824
100
406,824
INSPEKTORAT DAERAH
100
25,000
100
30,000
100
34,000
100
35,000
100
40,850
100
164,850
85
100
140,000
100
145,000
100
145,000
100
150,000
100
156,305
100
736,305
DPPKAD
persen
80
100
335,000
100
340,000
100
346,000
100
350,235
100
360,000
100
1,731,235
DPPKAD
Persentase pengadaan barang dan jasa Pelelangan Umum secara e-procurement dan taat aturan.
persen
10
50
75,000
75
50,000
80
75,000
90
85,000
100
90,795
100
375,795
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
DPPKAD
11
Persentase desa yang menyusun profil desa secara lengkap dan akurat
persen
-
100
135,000
100
135,000
100
145,000
100
145,000
100
158,725
100
718,725
Program peningkatanPartisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
BPMPKB
12
Jumlah desa swasembada.
desa
6
13
82,000
19
82,000
25
86,020
31
86,020
37
93,050
37
429,090
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
BPMPKB
13
Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan yang up-todate dan akurat.
persen
30
100
140,000
100
140,000
100
140,000
100
140,000
100
140,000
100
700,000
Program Penataan Administrasi Kependudukan
DUKCAPIL
14
Persentase kecamatan yang memiliki data kependudukan yang up-to-date dan akurat.
persen
30
100
300,000
100
300,000
100
300,000
100
300,000
100
300,000
100
1,500,000
Program Penataan Administrasi Kependudukan
DUKCAPIL
15
Persentase desa yang memiliki data kependudukan yang upto-date dan akurat.
persen
30
100
300,000
100
300,000
100
300,000
100
300,000
100
300,000
100
1,500,000
Program Penataan Administrasi Kependudukan
DUKCAPIL
16
Persentase kecamatan yang melaksanakan SIAK secara online.
persen
70
100
50,000
100
50,000
100
50,000
100
50,000
100
50,000
100
250,000
Program Penataan Administrasi Kependudukan
DUKCAPIL
17
Persentase SKPD yang terintegrasi dalam jaringan komunikasi online
persen
20
40
250,000
60
250,000
70
250,000
80
300,000
100
100
1,500,000
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
18
Persentase pembangunan yang dilaksanakan secara terintegrasi, tepat waktu, tepat mutu dan tepat manfaat.
persen
91.19
100
260,000
100
260,000
100
265,000
100
265,000
100
281,620
100
1,331,620
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
SETDA
19
Persentase SKPD yang menyampaikan RKT, LAKIP dan laporan penetapan kinerja secara benar dan tepat waktu.
persen
100
100
80,000
100
80,000
100
89,040
100
89,040
100
99,500
100
437,580
Program Peningkatan Kinerja Kelembagaan Pemerintah Daerah
SETDA
20
Persentase LPPD, LKPD, dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah secara benar dan tepat waktu.
persen
85
100
140,000
100
140,000
100
144,540
100
144,540
100
150,500
100
719,580
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
SETDA
6
(13) 7
450000
(19) Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
(20) INSPEKTORAT DAERAH
DPPKAD
DISHUBKOMINFO
VIII-47
(1)
(3)
(2)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
persen
100
100
280,500
100
280,500
100
290,275
100
290,275
100
301,000
100
1,442,550
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah
22 Persentase kelengkapan data secara up-to-date dan akurat.
persen
80
85
675,000
85
675,000
85
675,000
90
675,000
90
675,000
90
3,375,000
Program Pengembangan Data/ Informasi
SEMUA SKPD
23 Persentase pelaporan secara benar dan tepat waktu.
persen
100
100
675,000
100
675,000
100
675,000
100
675,000
100
675,000
100
3,375,000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan
SEMUA SKPD
Persentase SKPD yang menerapkan SOP.
persen
50
60
40,170
75
44,000
80
45,000
90
50,000
90
50,000
90
229,170
Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
SEMUA SKPD
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).
indeks
73.21
74.5
18,000
75
18,000
75.5
21,000
76
21,000
76.5
25,185
76.5
103,185
Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
SETDA
Persentase penurunan pelanggaran perda.
persen
100
100
110,000
100
110,000
100
115,000
100
115,000
100
130,000
100
580,000
Program Penegakan Perda
SATPOL PP
Persentase pelaksanaan penertiban disiplin PNS di tempat-tempat Umum pada jam kerja
persen
100
50
50,000
60
55,000
73
65,000
86
65,000
90
65,000
90
300,000
buah
53
53
200,000
53
200,000
53
200,000
53
200,000
53
200,000
53
1,000,000
Program Peningkatan Keamanan dan kenyamanan Lingkungan
SATPOL PP
21
3
Pelayanan publik 1 dilaksanakan sesuai standar pelayanan prima serta menciptakan iklim usaha yang kondusif 2
4
Masyarakat memperoleh 1 perlindungan dan kepastian hukum dalam melaksanakan 2 kegiatannya secara tertib dan damai.
Persentase kelancaran operasional Bupati dan Wakil Bupati.
(19)
(20) SETDA
3
Tertibnya fasilitas umum/fasilitas sosial.
4
Persentase kelancaran pelaksanaan pengamanan kegiatan Bupati, Wakil Bupati, Pejabat Daerah dan Tamu Daerah
persen
100
100
145,000
100
145,000
100
145,000
100
145,000
100
149,405
100
729,405
5
Menurunnya penyakit masyarakat (gelandangan, pengemis, perjudian, premanisme, prostitusi)
persen
100
100
40,000
100
40,000
100
44,000
100
44,000
100
50,000
100
218,000
Peningkatan Pemberantasan PEKAT
SATPOL PP
6
Persentase penurunan angka kriminalitas
persen
4
3.6
30,000
3.2
30,000
2.7
30,000
2.1
35,000
2
35,000
2
160,000
Program Pemeliharan dan Pencegahan Tindak Kriminal
SATPOL PP
7
Jumlah konflik antar masyarakat.
kasus
8
7
36,000
6
36,000
5
36,000
4
36,000
3
36,000
3
180,000
Program Pengembangan wawasan Kebangsaan
KANTOR KESBANGPOL
8
Persentase cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) yang handal dan terlatih
persen
20
25
30
35
40
50
50
9
Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)
persen
40
45
50
55
60
70
70
10
Persentase desa rawan bencana yang memiliki sistem pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan bencana secara efektif.
persen
50
60
1,350,000
Program Pencegahan dini dan Penanggulangan Bencana Alam
BPBD
11
Persentase desa rawan bencana yang memiliki kemampuan manajemen Penanggulangan Bencana ( pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana).
persen
10
15
12
Persentase partisipasi masyarakat dalam pendidikan politik dan bela negara.
persen
30
40
255,000
65
255,000
18
70,000
50
70
270,000
20
80,000
60
75
270,000
25
80,000
70
80
300,000
30
90,000
80
80
SATPOL PP
30
100,000
80
BPBD
420,000
Program Pendidikan Politik Masayrakat
KANTOR KESBANGPOL
VIII-48
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
13
Perentase organisasi kemasyarakatan dan LSM yang memperoleh fasilitasi pemerintah daerah
persen
100
100
105,000
100
105,000
100
110,000
100
110,000
100
110,000
100
540,000
Program Pendidikan Politik Masayrakat
14
Persentase jumlah laporan/ pengaduan masyarakat akibat adanya pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup yang ditindak lanjuti
persen
84.62
90
30,000
95
30,000
100
30,000
100
45,000
100
41,395
100
101,395
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
15
Jumlah Unit usaha / kegiatan yang memiliki dokumen pengelolaan lingkungan
unit
139
219
394
75,000
16
Persentase penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dan trafficking.
persen
75
75
10,000
80
10,000
85
10,000
90
10,000
95
10,000
95
50,000
Program peningkatan perlindungan perempuan dan anak
17
Persentase perusahaan dan tenaga kerja yang mematuhi UU ketenagakerjaan.
persen
100
100
75,233
100
80,000
100
85,000
100
85,000
100
86,000
100
411,233
Program perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
18
Persentase penyelesaian kasus ketenagakerjaan dan hubungan industrial.
persen
100
100
10,000
100
19
Persentase PMKS yang memperoleh pembinaan
persen
0
10
50,000
10
50,000
10
55,000
10
55,000
10
58,806
10
268,806
Program Pemberdayaan fakir Miskin, KAT dan PMKS lainnya
DINSOSNAKERTRANS
20
Persentase ketaatan usaha di bidang pariwisata.
persen
16
34
25,000
45
25,000
54
25,000
64
25,000
74
25,000
74
125,000
Program Pengembangan Kemitraan
DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAN
21
Persentase penurunan pelanggaran angkutan jalan.
persen
5
15
90,000
20
90,000
25
100,000
30
100,000
40
120,000
40
500,000
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Umum dan Barang
22
Persentase ketaatan pembayaran pajak dan retribusi.
persen
75
81
40,000
85
40,000
88
35,200
91
40,000
93
36,175
93
191,375
Program Peningkatan dan DPPKAD Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
23
Persentase penurunan penambangan liar.
persen
0
25
240,000
42.5
200,000
60
200,000
77.5
180,000
95
180,000
95
1,000,000
Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat Yang Berpotensi Merusak Lingkungan
DISPERINDAG, ENERGI DAN SDM
24
Frekuensi pantauan perederan barang dan jasa
4
6
250,000
8
300,000
12
330,000
12
310,000
12
310,000
12
1,500,000
Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
DISPERINDAG, ENERGI DAN SDM
25
Persentase peternak yang mematuhi ketentuan peternakan.
100
100
26
Persentase bibit yang bersertifikasi. − Kambing Bligon
persen
0
0
0
27
Persentase produk hewan dan hasil olahannya yang tidak layak konsumsi.
persen
0
0
25,000
28
Persentase nelayan yang menggunakan alat tangkap dan bahan yang memenuhi ketentuan.
persen
50
60
300,000
persen
259
20,000
100
299
354
100
394
100
100
20,000
100
20,000
100
20,000
100
100,000
0
0
0.1
500,000
0.12
500,000
0.13
500,000
0.13
1,500,000
0
25,000
0
26,000
0
26,000
0
132,474
70
300,000
80
300,000
90
300,000
100
1,500,000
100
300,000
KAPEDAL
BPMPKB
DINSOSNAKERTRANS
DINSOSNAKERTRANS
100
30,474
(20) KANTOR KESBANGPOL
KAPEDAL
100
20,000
0
(19)
DISHUBKOMINFO
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
Dinas Peternakan
Program Pengembangan Perikanan Tangkap
Dinas Kelautan dan Perikanan
VIII-49
(1)
(2)
(3)
(4) 29
Persentase penyelesaian kasus pelanggaran aparatur secara tepat waktu.
30
Jumlah rancangan produk hukum daerah yang diajukan secara tepat waktu.
(5)
(6)
(7)
persen
100
100
PERDA
buah
6
15
PERBUP
buah
22
22
SK BUPATI
(8) 80,000
82,280
(9) 100
15
(10) 80,000
85,000
22
(11) 100
15
(12) 80,000
95,000
22
100
15
(14) 80,000
95,000
22
100
15
(16) 86,824
95,000
22
(18)
100
406,824
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
(19)
Inspektorat Daerah
(20)
452,280
Program Penataan Peraturan Perundangundangan
SETDA
15 22
buah
304
300
persen
100
100
130,405
100
130,405
100
130,000
100
135,000
100
138,000
100
663,810
Program Penataan Peraturan Perundangundangan
SETDA
32
Persentase akurasi informasi pemerintah yang beredar di masyarakat.
persen
100
100
83,095
100
83,095
100
90,000
100
90,000
100
100,000
100
446,190
Program Kerjasama Informasi dengan massmedia
SETDA
33
Jumlah tempat peribadatan dan organisasi keagamaan yang mendapatkan pembinaan.
167,970
Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
SETDA
buah
109
159
buah
16
16
30,000
159 16
30,000
159 16
300
(17)
Persentase PNS dan perangkat desa yang mendapatkan bantuan konsultasi hukum.
b. Organisasi Keagamaan
300
(15)
31
a. Tempat Ibadah
300
(13)
33,435
159 16
300
33,435
159 16
300
41,100
159 16
VIII-50
BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
Untuk
memperjelas
dan
menjamin
terwujudnya
sasaran
pembangunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan tujuan, maka perlu ditetapkan indikator kinerja daerah. Indikator kinerja daerah yang tertuang dalam dokumen RPJMD merupakan indikator kinerja utama (IKU) daerah, yang selanjutnya dijabarkan sebagai indikator kinerja SKPD sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD. Sebelum sampai pada penetapan indikator sasaran, ditentukan grand strategy dan sasaran yang akan dicapai. Ada 4 (empat) grand strategi daerah yang ditetapkan untuk mencapai visi, misi kabupaten Gunungkidul tahun 2010-2015 yaitu : 1.
Membangun infrastruktur yang handal.
2.
Memanfaatkan sumber daya alam untuk menggerakkan perekonomian daerah secara lestari.
3.
Mengembangkan
sumber
daya
manusia
(SDM)
yang
terampil,
profesional, berintegritas, religius, dan peduli. 4.
Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Keempat grand strategi tersebut diarahkan dapat mewujudkan
sasaran- sasaran pembangunan sebagaimana telah dimuat pada bab tentang Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran. Selanjutnya untuk menjamin dapat terwujudnya sasaran- sasaran tersebut, disusun indikator- indikator dari masing- masing sasaran. Indikator sasaran yang ditetapkan merupakan outcome maupun output dari program dan kegiatan masing- masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Berdasarkan indikator- indikator tersebut, kemudian ditetapkan target kinerja yang akan dicapai selama 5 (lima) tahun masa berlakunya RPJMD. Target yang akan dicapai selama 5 (lima) tahun kemudian dijabarkan dalam target tahunan dengan mempertimbangkan kemampuan daerah dan potensi sumber daya lainnya. Dengan demikian diharapkan tingkat pencapaian sasaran akan lebih terukur. Berikut jabaran indikator kinerja daerah selama kurun waktu 5 (lima) tahun masa berlaku RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2015:
IX - 1
TABEL 9.1. MATRIK INDIKATOR DAN TARGET KINERJA SASARAN RPJMD KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2010-2015
VISI : MEWUJUDKAN GUNUNGKIDUL YANG LEBIH MAJU, MAKMUR, DAN SEJAHTERA MISI 1 Peningkatan Pemanfaatan air sebagai sumber kemakmuran
NO.
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
DATA TAHUN 2009
(1)
(2)
(3)
1
Persentase sentra produksi yang memiliki air bersih yang handal
2
TARGET KINERJA PER TAHUN
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2015)
TAHUN 2011
TAHUN 2012
TAHUN 2013
TAHUN 2014
TAHUN 2015
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
persen
54.16
61.76
65.56
69.36
73.16
77.08
77.08
Persentase keterjangkauan air kawasan rawan kekeringan pada musim kemarau
persen
100
100
100
100
100
100
100
3
Persentase lahan pertanian yang terairi secara kontinyu.
persen
19.45
20.55
21.28
21.83
22.56
23.29
23.29
4
Jumlah pemanfaatan air/sungai bawah tanah (sumur pompa) a. Irigasi
sumur
60
66
72
77
83
87
DPU
b. Air Minum Panjang Jaringan Irigasi (Jaringan irigasi tersier, irigasi pedesaan dan Jaringan Tingkat Usaha Tani (JITUT) pada lahan pertanian tanaman pangan dan holtikultura)
sumur meter
20 4,900
26 15,100
28 20,200
33 25,300
35 30,400
37 35,500
DPU Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
5
IX-2
(1)
(2)
6
Jumlah penyediaan penampung air (Embung dan damparit)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
a. Embung Tanaman Pangan
unit
5
10
15
20
25
30
Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura;
b. Dam Parit
unit
0
8
13
18
23
28
a. Dam penahan (DPn)
unit
29
39
44
49
54
59
b. Gullyplug c. Irigasi air permukaan
unit unit
14 1
46 5
62 7
78 9
94 11
110 13
d. Irigasi air dangkal/sumur dangkal e. Sumur resapan f. Embung Hutbun g. Teras
unit
24
35
45
55
65
75
unit unit meter
34 21 −
60 40 12,000
85 45 24,000
110 50 36,000
135 55 48,000
160 60 60,000
h. Rorak i. SPA (Saluran Pembuangan Air)
unit meter
− −
20 2,000
40 4,000
60 6,000
80 8,000
100 10,000
j. SPT (Saluran Pembuangan Air Tanah) Persentase kawasan permukiman yang memiliki air bersih yang handal.
meter
−
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
persen
54.16
61.76
65.56
69.36
73.16
77.08
1)Tanaman Pangan
2) Kehutanan dan Perkebunan
7
Dinas Kehutanan dan Perkebunan Dinas Kehutanan dan Perkebunan
Dinas Kehutanan dan Perkebunan
DPU
IX-3
MISI 2 Pemanfaatan sumber daya alam secara lestari, peningkatan iklim usaha yang kondusif, peningkatan peluang investasi, dan penggalangan sumber-sumber pendanaan untuk menggerakan perekonomian daerah TARGET KINERJA PER TAHUN
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE TAHUN 2011 TAHUN 2012 TAHUN 2013 TAHUN 2014 TAHUN 2015 RPJMD (TAHUN 2015)
NO.
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
DATA TAHUN 2009
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
meter
9,750
36,750
50,250
63,750
77,250
90,750
90,750
1
Panjang Jalan Usaha Tani (JALUT) pada sentra produksi Tanaman Pangan dan Holtikultura
2
Panjang Jalan Usaha Tani (JUT) pada sentra produksi perkebunan
km
4.5
7.7
9.7
11.7
13.7
15.7
15.7
3
Persentase pemenuhan kebutuhan pupuk organik.
persen
25
39
46
53
60
67
67
4
Jumlah unit Penyewaan Jasa Alsintan (UPJA) dan Alinstan lainnya pada sentra produksi Tanaman Pangan dan holtikultura: a. Jumlah Penyewaan Jasa Alinstan (UPJA) ₋b. Jumlah Alsintan lainnya :
unit
47
65
70
75
80
85
85
₋ Traktor roda dua
unit
163
181
186
191
196
201
201
₋ Pompa Air
unit
223
238
240
242
244
246
246
₋ Power Threser
unit
49
57
62
67
72
77
77
₋ Pedal Threser
unit
7,838
7,847
7,852
7,857
7,862
7,867
7,867
unit
17
21
22
23
24
25
25
APPO
IX-4
(1)
(2)
5
Jumlah RPH, TPH dan RPA yang memiliki sarana pengolahan limbah, sanitasi dan drainase.
6 7
8
9
10
11
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
− RPH - TPH − RPA Jumlah kawasan peternakan yang memiliki jalan produksi.
unit unit unit kawasan
0 12 2 15
0 18 30 35
0 20 38 45
0 12 15 36
1 12 15 41
1 12 15 46
1 12 15 46
Persentase kecamatan yang memiliki puskeswan dengan infrastruktur yang handal. Persentase sentra produksi perikanan yang memiliki jalan produksi, fasilitas pengolahan ikan, sanitasi dan drainase.
persen
56
61
61
67
67
72
72
persen
40
65
80
100
100
100
100
− PPI - UPR − BBI Jumlah dan jenis sarana tangkap ikan.
unit unit unit
8 17 2
8 50 2
8 70 2
8 80 2
8 90 2
8 100 2
8 100 2
Jumlah Perahu Motor Tempel
unit
276
280
265
240
220
200
200
Jenis Sarana
jenis
2
3
3
4
4
4
4
a. Kakao b. Kotak Fermentasi c. Cut Chip d. Pengepres buah semu mete
unit unit unit unit
20 17 20 4
24 27 22 4
26 32 25 4
28 37 30 4
30 42 35 4
32 47 40 4
32 47 40 4
e. Alat perajang tembakau rakyat
unit
12
12
12
12
12
12
12
Jumlah PPI,UPR dan BBI.
Jumlah sentra produksi yang memiliki unit pengolahan hasil.
IX-5
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
unit
−
40
45
50
55
60
60
unit persen
5 71
5 90
5 95
5 100
5 100
5 100
5 100
persen
65
67
68
70
73
75
75
1
2
2
2
2
2
5
persen
20
40
60
70
80
90
90
persen
30
45
57
66
72
75
75
persen
100
100
100
100
100
100
100
a. Presentase sentra produksi yang memiliki jalan (jalan kabupaten) yang handal
persen
33.3
47.3
54.3
61.3
68.3
75.3
75.3
b. Persentase sentra produksi yang memiliki jembatan yang handal
persen
61.8
67.8
70.8
73.8
76.8
79.8
79.8
c. Persentase sentra prduksi yang memiliki sanitasi persampahan yang handal
persen
2.78
18.98
27.08
35.18
43.28
51.39
51.39
f. Alat perenteng tembakau vike
12
13
g. Pengolah limbah kakao Persentase sentra produksi yang memiliki sarana listrik yang cukup Persentase sentra produksi yang memiliki layanan transportasi umum yang tertib, aman lancar dan laik jalan.
14
Rasio ketersediaan simpul transportasi antar kecamatan
15
Rasio ketersediaan fasilitas lalu lintas jalan. Persentase sentra produksi yang memenuhi standar kesehatan Persentase ketersediaan lahan untuk pembangunan
16
17 18
Persentase sentra produksi yang memiliki jalan, jembatan, sanitasi dan drainase yang handal.
IX-6
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
d. Persentase sentra prduksi yang memiliki sanitasi pengelolaan limbah rumah tangga (MCK) yang handal
persen
0.04
16.64
24.94
33.24
41.54
50.02
50.02
e.Persentase sentra produksi yang memiliki drainase yang handal
persen
84.02
86.62
87.92
89.22
90.52
91.82
91.82
km
23
30
35
40
45
50
50
a. Persentase kawasan pemukiman yang memiliki jalan (poros desa) b. Persentase kawasan pemukiman yang memiliki fasilitas umum dan Fasilitas Sosial Persentase kawasan pemukiman yang memiliki sanitasi dan drainase. a. Persentase kawasan pemukiman yang memiliki sanitasi pengelolaan limbah rumah tangga
persen
28.47
40.39
46.35
52.31
58.27
64.24
64.24
persen
32.29
33.69
34.39
35.09
35.79
36.49
36.49
persen
42.36
47.76
50.46
53.16
55.86
58.56
58.56
b. Persentase kawasan pemukiman yang memiliki sanitasi penanganan sampah
persen
20.83
23.43
24.73
26.03
27.33
28.63
28.63
c. Persentase kawasan pemukiman yang memiliki drainase yang handal .
persen
84.02
86.62
87.92
89.22
90.52
91.82
91.82
19
Panjang Jaringan Jalan Lintas Selatan (JJLS) terbangun
21
Persentase kawasan pemukiman yang memiliki jalan ,jembatan dan fasumfasos.
22
IX-7
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
23
Rasio ruang terbuka hijau
persen
77
77
77
77
77
77
77
24
Persentase kawasan pemukiman yang memiliki sarana listrik dan energi yang cukup.
persen
68.7
72.5
75.5
77.5
80
82.5
82.5
25
Persentase kawasan pemukiman yang memiliki pelayanan transportasi umum yang tertib, aman dan lancar.
persen
60
67
68
70
73
75
75
26
Persentase kawasan pemukiman yang memiliki akses telekomunikasi Persentase kawasan pemukiman, fasum dan fasos yang memenuhi standar kesehatan.
persen
60
70
75
80
85
90
90
a. Tempat-tempat Umum
persen
76.54
77.67
78
79
80
85
85
b. Rmh Sehat/pemukiman
persen
41
53.5
55
60
65
75
75
rumah/th
150
450
3000
4000
5000
6000
6000
drum
250
300
1,000
315
350
350
2,765
sak
130,232
160,000
160,000
120,000
120,000
120,000
680,000
milyar
8
9
11
11
11
11
11
27
28
Jumlah rumah yang dibangun dan direhabilitasi untuk RTM.
29
Jumlah stimulan dan swadaya masyarakat dalam membangun infrastruktur pedesaan. a. Jumlah stimulan (aspal) dalam membangun infrastruktur pedesaan. b. Jumlah stimulan (semen) dalam membangun infrastruktur pedesaan. c. Jumlah swadaya masyarakat dalam membangun infrastruktur
IX-8
(1)
30
31
32
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
d. Jumlah Desa lokasi TMMD
desa
84
88
90
92
94
96
96
e.Jumlah desa lokasi karya bakti TNI Jumlah Padukuhan yang difasilitasi stimulan material (semen, pasir, split, dan kramik) untuk pembangunan Infrastruktur padukuhan Persentase kelengkapan Fasilitas Lalulintas dan Angkutan Jalan menuju Pelabuhan Persentase Sadeng jalan, jembatan dan
desa
14
16
18
20
22
24
24
padukuhan
na
0
0
60
365
365
790
persen
40
60
70
80
90
100
100
a. Persentase jalan di/menuju Pelabuhan Sadeng yang memadai
persen
51.98
55.58
57.38
59.18
60.98
63.78
63.78
b. Persentase jembatan di/menuju Pelabuhan Sadeng yang memadai
persen
67.44
69.84
71.04
72.24
73.44
74.64
74.64
c.Persentase air bersih di Pelabuhan Sadeng yang memadai Persentase pemenuhan listrik di Pelabuhan Sadeng. Penambahan Jumlah Kapal Motor Persentase kelengkapan sarana TPI Volume perdagangan hasil perikanan melaluiTPI Sadeng
persen
100
100
100
100
100
100
100
persen
65.74
80
90
90
100
100
100
2
2
1
2
1
1
air bersih di/menuju Pelabuhan Sadeng yang memadai
33 34 35 36
unit persen
55
62.5
70
72.5
75
80
80
persen
70
72
73
74
75
76
76
IX-9
(1) 37
38
39
(2) Persentase kelengkapan infrastruktur minapolitan yang memenuhi standar di Pantai Sadeng Volume hasil tangkap perikanan di Pelabuhan Sadeng. Persentase kecamatan yang memiliki pemetaan potensi secara up-to-date dan akurat
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
persen
0
10
30
50
70
100
100
ton
720
2,495
3,535
4,007
4,435
4,930
4,930
persen
50
100
100
100
100
100
100
40
Pertambahan persetujuan prinsip PMA/PMDN Fasilitasi baru atau perluasan setiap tahunnya
buah
2
2
3
3
3
4
4
41
Pertambahan jumlah PMA/PMDN fasilitasi setiap tahunnya
buah
1
1
1
2
2
2
2
42
Persentase potensi yang disajikan secara on-line dengan data yang up-to-date dan akurat.
persen
10
20
40
60
80
90
90
43
Jumlah potensi bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, pertambangan dan energi yang memiliki pemetaan secara rinci, akurat dan up-todate.
potensi
19,548
20,500
21,000
21,750
22,500
23,000
23,000
44
Jumlah potensi bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, pertambangan dan energi yang dikembangkan.
unit
1707
2096
2231
2371
2511
2626
2626
sentra
53
59
63
67
71
75
75
45
Jumlah potensi bidang kelautan dan perikanan yang memiliki pemetaan secara rinci, akurat dan up-to-date. IX-10
(1)
46
47
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
− Bidang kelautan (tuna, lobster) − Bidang perikanan (lele, nila)
potensi
2
3
4
5
6
7
7
potensi
2
3
4
5
6
7
7
− Pengolahan dan Pemasaran (abon, dsb)
potensi
4
6
8
10
12
14
14
Persentase potensi bidang kelautan dan perikanan yang dikembangkan. Jumlah potensi tanaman pangan dan hortikultura yang memiliki pemetaan secara rinci, akurat dan up-to-date.
persen
20
30
35
50
60
75
75
potensi
3
4
5
6
7
8
8
persen persen potensi
42 10 7
64 15 7
75 17.5 7
86 20 7
97 22.5 7
100 25 7
100 25 7
ha ha
12,749 1090
16,749 1,210
17,249 1,260
17,749 1,310
18,249 1,360
18,749 1,410
18,749 1,410
ha
7,835
−
7,935
8,035
8,135
8,235
8,235
ha
1,890
2,390
2,590
2,790
2,990
3,190
3,190
ha
4,460
4,496
4,516
4,536
4,556
4,576
4,576
48
Persentase potensi bidang tanaman pangan dan hortikultura yang dikembangkan.
49
− Tanaman Pangan − Hortikultura Jumlah potensi kehutanan dan perkebunan yang memiliki pemetaan secara rinci, akurat dan up-to-date.
50
51
Luas lahan potensi bidang kehutanan dan perkebunan yang dikembangkan a. Luas lahan kritis b. Luas lahan pengembangan kakao c. Luas lahan pengembangan mete d. Luas lahan pengembangan tembakau (rakyat, vike, virginia) e. Luas lahan pengembangan kelapa
IX-11
(2)
(1)
52
f. Luas lahan pengembangan kapas Jumlah potensi peternakan yang memiliki pemetaan secara rinci, akurat dan up-to-date.
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
ha
6,000
7,500
8,250
9,000
9,750
10,500
10,500
potensi
4
5
5
6
6
7
7
53
Persentase potensi bidang peternakan yang dikembangkan.
persen
33
42
50
58
58
67
67
54
Persentase kelengkapan data informasi status lingkungan hidup daerah
persen
50
60
65
70
75
80
80
55
Persentase komoditas unggulan yang terpetakan data produksi dan penjualan secara up-todate di setiap kecamatan.
persen
50
50
65
75
85
90
90
56
Jumlah potensi dengan informasi harga pasar, persediaan, volume permintaan, volume penjualan, potensi pasar, yang dapat diakses secara on-line dan upto-date.
potensi
0
0
3
5
7
10
10
57
Pertambahan realisasi investasi PMA/PMDN Fasilitasi setiap tahunnya
milyar
11
10
10
15
15
15
15
58
Jumlah kemitraan strategis nasional dan internasional dalam pengembangan potensi Gunungkidul. Nasional
buah
6
6
6
6
6
6
6
Internasional
buah
2
2
2
2
2
2
2 IX-12
(2)
(1) I
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
Kesepakatan Bersama
buah
8
7
8
6
7
8
8
Kerjasama antar daerah
buah
1
1
2
2
2
2
2
Kerjasama Luar Negeri
buah
-
1
1
1
1
1
1
Kerjasama Pihak Ketiga
buah
7
5
5
3
4
5
5
buah
23
6
7
8
6
7
7
Kerjasama antar daerah
buah
15
1
1
1
1
1
1
Kerjasama Luar Negeri
buah
-
1
1
1
1
1
1
Kerjasama Pihak Ketiga
buah
8
4
5
6
4
5
5
persen
100
100
100
100
100
100
100
persen persen persen
100 100 0
100 100 100
100 100 100
100 100 100
100 100 100
100 100 100
100 100 100
persen
0
100
100
100
100
100
100
- Perikanan dan Kelautan - Peternakan b. Data Produksi di setiap Kecamatan
persen persen
0 0
100 100
100 100
100 100
100 100
100 100
100 100
− Pertambangan
persen
0
100
100
100
100
100
100
− Energi
persen
80
100
100
100
100
100
100
− Tanaman Pangan dan Hortikultura
persen
100
100
100
100
100
100
100
II Perjanjian Kerjasama
59
60
Persentase potensi wilayah yang dipromosikan dengan data yang up-to-date dan akurat Persentase potensi komoditas pertanian, pertambangan dan energi yang terpetakan dengan data produksi secara up-todate di setiap kecamatan a. Data Potensi Komoditas di setiap kecamatan - Pertambangan - Energi - Tanaman Pangan dan Hortikultura - Kehutanan dan perkebunan
IX-13
(2)
(1)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
− Kehutanan dan Perkebunan
persen
80
100
100
100
100
100
100
− Perikanan dan Kelautan Peternakan
persen persen
80 80
100 100
100 100
100 100
100 100
100 100
100 100
komoditas
3
5
6
7
8
9
9
persen persen
3 2
2.5 2
2.5 2
2.5 2
2.5 2
2.5 2
2.5 2
komoditas
3
3
3
4
4
4
4
− S/C
persen
1.6
1.6
1.55
1.55
1.5
1.5
1.5
− IB(Dosis)
persen
37
41
42
43
44
45
45
− Daging Kg)
kg
2.843.972
2.889.858
2.958.221
3.026.585
3.094.949
3.163.313
3.163.313
− Telur (Kg)
kg
1.598.400
1.698.164
1.755.681
1.813.197
1.870.713
1.928.230
1.928.230
jenis jenis jenis jenis
2 2 3 2
2 2 3 3
3 2 3 3
3 2 3 3
3 2 3 3
4 3 3 3
4 3 3 3
61
Ragam komoditas unggulan tanaman pangan dan hortikultura yang menerapkan teknologi tepat guna.
62
Persentase Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas unggulan serta produk olahan tanaman pangan dan hortikultura. − Tanaman Pangan − Holtikultura
63
Ragam komoditas unggulan peternakan yang menerapkan teknologi tepat guna.
64
Persentase Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas unggulan serta produk olahan peternakan.
65
Ragam dan jumlah teknologi tepat guna serta bibit unggul peternakan yang digunakan. − − − −
Pengolahan Pakan Reproduksi Pengolahan Kotoran Pasca Panen
IX-14
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
66
Ragam komoditas unggulan kelautan & perikanan yang menerapkan teknologi tepat guna.
jenis
4
8
10
12
14
16
16
67
Persentase Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas unggulan serta produk olahan kelautan & perikanan. a. Produksi komoditas unggulan b. Produktivitas unggulan
persen
20
40
50
60
70
80
80
persen
10
25
30
40
50
60
60
persen
20
30
40
50
70
90
90
(tuna, lele) c. Produk olahan 68
Ragam dan jumlah teknologi tepat guna serta bibit unggul kelautan dan perikanan yang digunakan (budidaya, tangkap, pengolahan)
jenis
7
11
13
15
17
20
20
69
Ragam komoditas unggulan kehutanan dan perkebunan yang menerapkan teknologi tepat guna.
jenis
6
6
6
6
6
6
6
70
Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas unggulan serta produk olahan kehutanan dan perkebunan. m3
83.608,874
96.337,441
102.087,200
107.978,200
114.128,450
120.478,731
120.478,731
m3
6.063,341
8.048,752
8.048,752
8.048,752
8.048,752
8.048,752
8.048,752
a. Jumlah kayu jati yg diproduksi (m3) b. Jumlah kayu mahoni yg diproduksi (m3) c. Jumlah kayu sonokeling yg diproduksi (m3) d. Jumlah madu yg diproduksi
m3
2.291,961
3.538,724
3.538,724
3.538,724
3.538,724
3.538,724
3.538,724
liter
374,600
381,500
385,250
390,100
395,325
398,125
398,125
e. Jumlah kakao yg diproduksi
ton
308,674
346,200
357,365
373,870
391,310
411.25
411.25 IX-15
(2)
(1)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
ton/ glondong
541,201
556,000
582,500
594,000
598,000
604,000
604,000
g. Jumlah tembakau yg diproduksi (ton kering) − Rakyat
ton kering
168,602
150,000
125,000
105,000
90,000
85,000
85,000
− Vike
ton kering
51,065
380,000
500,000
650,000
850,000
900,000
900,000
− VR
ton kering
28,721
150,000
200,000
250,000
300,000
350,000
350,000
ton
7.110,312
7.518,423
7.616,320
7.720,215
7.816,200
7.918,215
7.918,215
a. Luas penghijauan sumber air
ha
45
65
85
105
125
145
145
b. Luas penghijauan sempadan pantai
ha
198
398
498
598
698
798
798
c. Luas penghijauan sempadan sungai
ha
38
78
98
118
138
158
158
d. Luas penghijauan telaga
ha
142
182
202
222
242
262
262
e. Luas konservasi kera ekor panjang
ha
87
87
97
107
117
127
127
f. Luas konservasi kawasan hutan lindung
ha
40
45
50
55
60
65
65
jenis
5
6
7
8
9
9
9
persen
0
2
4
6
8
10
10
f. Jumlah mete yg diproduksi
h. Jumlah kelapa yg diproduksi 71
Jenis konservasi pada habitat khusus
72
Ragam komoditas unggulan perindustrian, perdagangan, pertambangan dan energi yang menerapkan teknologi tepat guna.
73
Persentase Peningkatan produktivitas komoditas unggulan perindustrian, pertambangan dan energi.
IX-16
(1) 74
75 76
77
78
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
a. Ragam teknologi tepat guna perindustrian, pertambangan dan energi yang digunakan.
jenis
1
1
1
1
1
1
1
b. Jumlah unit usaha perindustrian, pertambangan dan energi yang menerapkan teknologi tepat guna
unit
1,706
2,095
2,230
2,370
2,510
2,625
2,625
Persentase kecamatan yang memiliki posyantekdes aktif. Persentase masyarakat pedesaan yang memanfaatkan teknologi tepat guna.
persen
2
5
8
11
14
18
18
persen
8
13
18
28
38
50
50
Jumlah desa Prima (Perempuan Indonesia Maju & Mandiri) Ragam dan jumlah teknologi dan komoditas unggulan yang direkomendasikan.
persen
3
7
9
11
13
15
15
jenis/unit jenis/unit jenis/unit jenis/unit
4 11
1 2 8 15
2 3 12 20
3 5 16 25
4 7 20 30
5 10 25 35
5 10 25 35
jenis/unit
2
5
7
10
12
15
15
jenis/unit
0 11
8 20
15 28
20 35
23 42
25 52
25 52
Ragam dan jumlah teknologi tepat guna perindustrian, pertambangan dan energi yang digunakan.
a. Kaji Terap Perkebunan Kehutanan Ternak Tanaman Pangan dan Hortikultura Perikanan b. Demplot Perkebunan Ternak
IX-17
(1)
79 80
(2) Tanaman Pangan dan Hortikultura Perikanan c. Percontohan di lahan BPP Perkebunan Ternak Tanaman Pangan dan Holtikultura Perikanan Jumlah sumber mata air yang dikonservasi
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
jenis/unit
120
128
137
145
153
160
160
jenis/unit
13
22
30
36
45
50
50
jenis/unit jenis/unit jenis/unit
0 1 3
1 3 7
2 5 12
2 7 14
3 10 16
3 15 18
3 15 18
jenis/unit buah
1 2
3 4
5 6
8 8
11 10
15 12
15 12
kelompok kelompok kelompok sekolah
3 12 5 15
6 14 7 25
7 15 8 30
9 16 9 35
11 17 10 40
13 18 11 45
13 18 11 45
ponpes
2
4
5
6
7
8
8
kecamatan
0
5
10
13
15
18
18
persen
25
50
75
100
125
150
150
Jumlah kelompok masyarakat peduli/ pemerhati lingkungan a. Pengelola Sampah b. Prokasih c. Podarling/konservasi d. Sekolah Berwawasan Lingkungan Hidup (SBLH) e. Ponpes berwawasan Lingkungan Hidup
81
Jumlah kecamatan yang memiliki Unit Pelayanan Bisnis.
82
Jumlah kelompok usaha industri, perdagangan dan pertambangan yang memperoleh permodalan.
83
Jumlah komoditas unggulan yang dikembangkan dan dipasarkan melalui Unit Pelayanan Bisnis.
komoditas
0
2
5
7
8
9
9
84
Persentase desa yang memiliki koperasi berkualifikasi sehat.
persen
56
65
70
75
80
85
85
IX-18
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
persen
0
1.5
3
4.5
6
7.5
7.5
85
Persentase peningkatan produktivitas kelompok usaha industri, perdagangan dan pertambangan.
86
Jumlah kelompok simpan pinjam untuk perempuan
kelompok
1,753
1,957
2,107
2,257
2,407
2,407
2,407
87 88
Jumlah UPPKS di desa. Jumlah kelompok usaha produktif pedesaan yang menerima manfaat dana bergulir secara tertib dan lancar. a.Kelompok BKM aktif
kelompok
58
60
62
64
66
68
68
kelompok
5
8
11
14
17
19
19
b. Kelompok UEP & SPP aktif
kelompok
968
1,228
1,358
1,488
1,618
1,618
1,618
c.Usaha Ekonomi Desa
kelompok
34
39
44
49
54
60
60
89
Jumlah kelompok usaha tani yang memperoleh permodalan
kelompok
29
35
38
41
44
47
47
90
Jumlah kelompok usaha peternakan yang memperoleh permodalan
kelompok
200
250
275
300
325
350
350
91
Persentase desa pesisir yang memiliki pendamping teknis perikanan.
persen
0
25
50
75
100
100
100
92
Persentase peningkatan produktivitas kelompok nelayan. Jumlah kelompok usaha
persen
10
20
25
30
45
40
40
kelompok
171
201
221
241
261
281
281
persen
100
100
100
100
100
100
100
93
perikanan yang memperoleh permodalan 94
Persentase kecamatan yang memiliki Kelompok Usaha Bersama (KUBE) aktif.
IX-19
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
95
Jumlah BPP yang memiliki klinik konsultasi agribisnis
persen
2
5
8
12
14
18
18
96
Persentase kebutuhan pokok dan input produksi yang terjamin ketersediaannya dengan harga terjangkau
persen
70
75
80
85
85
90
90
97
Persentase pasar pemerintah daerah yang representatif dan mampu memfasilitasi kebutuhan masyarakat Gunungkidul dan sekitarnya
persen
2.56
5.13
7.69
7.69
10.26
12.82
12.82
98
Jumlah tempat pelelangan ikan, pasar ikan & kedai pesisir − TPI
unit
8
8
8
8
8
8
8
− Pasar ikan
unit
5
7
9
10
11
12
12
− Kedai pesisir
unit
3
4
4
4
4
4
4
pasar desa
19
22
24
26
28
30
30
99
Jumlah Pasar Desa yang memiliki bangunan permanen
100
Jumlah desa rawan pangan.
desa
42
36
33
30
27
24
24
101
Pencapaian skor pola pangan harapan (PPH) konsumsi
persen
na
76
79
83
87
90
90
102
Persentase skor ketersediaan pangan ideal Persentase pangan segar yang aman
persen
na
82
84
86
88
90
90
persen
na
80
82
85
87
90
90
Persentase konsumsi pangan lokal umbi-umbian Jumlah lembaga pengelola cadangan pangan masyarakat yang difasilitasi gudang lumbung
persen
na
80
84
90
95
100
100
unit
19
28
29
38
46
54
54
103 104 105
IX-20
(1) 106 107
(2) Ketersediaan informasi harga pangan strategis Jumlah RTM yang memperoleh distribusi raskin
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
persen
na
6
6
100
100
100
100
rumah tangga
74,632
70,900
67,355
63,987
60,788
57,749
57,749
IX-21
MISI 3 Peningkatan pengelolaan pariwisata . TARGET KINERJA PER TAHUN NO.
(1) 1 2 3 4
INDIKATOR KINERJA
(2) Persentase obyek wisata yang memiliki infrastruktur Jumlah usaha pariwisata yang memenuhi standar. Persentase obyek wisata yang memiliki air bersih, sanitasi d k kunjungan j l Jumlah wisman
SATUAN
DATA TAHUN 2009
TAHUN 2011
TAHUN 2012
TAHUN 2013
TAHUN 2014
TAHUN 2015
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2015)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
persen
12
20
24
28
32
36
36
buah
4
8
9
9
9
9
9
persen
12
20
24
28
32
36
36
orang
529,319
1,050,000
125,000,000
629,319
900,000
975,000
125,000,000
dan wisnus. 5
6 7
Jumlah Tourism Information Services (TIS) Kabupaten Gunungkidul. Jumlah dan ragam daya tarik wisata yang dikelola secara f i kelompok l Jumlah sadar
buah
4
6
7
8
9
10
10
buah
6
8
9
10
11
12
12
kelompok
10
12
14
16
18
20
20
8
i t Persentase obyek wisata yang dapat diakses oleh sarana transportasi yang nyaman.
persen
40
50
55
60
70
80
80
9
Persentase obyek wisata yang memiliki listrik.
persen
72
80
84
88
92
96
96
10
Persentase obyek wisata yang memiliki air bersih, sanitasi d k j l
IX-21
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
a. Persentase obyek wisata yang memiliki air bersih b. Persentase obyek wisata yang memiliki sanitasi l h li obyek b h wisata h c. Persentase
persen
100
100
100
100
100
100
100
persen
16
24
28
32
36
40
40
persen
12
20
24
28
32
36
36
persen
33.3
47.3
54.3
61.3
68.3
75.3
75.3
92
96
100
100
100
100
100
yang memiliki sanitasi d. Persentase obyek h wisata yang memiliki akses jalan 11
Persentase obyek wisata yang dapat akses sarana komunikasi
persen
12
Jumlah atraksi/festival budaya unggulan daerah sebagai sarana promosi wisata
kali
9
9
9
10
10
10
13
Jumlah Desa Budaya / kawasan wisata budaya yang difasilitasi Jumlah upacara adat / tradisi yang menjadi paket wisata / Calender of event Jumlah potensi kebudayaan dan pariwisata yang memiliki pemetaan secara rinci, akurat d t d t Persentase potensi di bidang kebudayaan dan pariwisata yang dikembangkan.
desa/ kawasan
10
10
10
10
10
10
paket
24
25
15
25
30
30
14
15
16
buah
10
15
18
21
23
25
25
persen
40
48
52
56
60
64
64
IX-22
MISI 4 Pengembangan sumber daya manusia yang terampil, profesional dan peduli.
NO. (1) 1
2
SATUAN
DATA TAHUN 2009
(3) persen
- APK TK - APK SD termasuk PAKET A - APK SMP termasuk Paket B -APK SM termasuk Paket C b. APM (Angka Partisipasi Murni) - APM SD - APM SMP - APM SM/MA Rasio ketersediaan ruang kelas untuk SD, SLTP dan SLTA. SD SMP SM Rasio murid/rombongan belajar dengan guru per bidang studi. SD SMP SM
INDIKATOR KINERJA (2) Persentase Anak Usia Dini terlayani PAUD formal dan non formal APK dan APM di setiap kecamatan.
TARGET KINERJA PER TAHUN
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2015)
TAHUN 2011
TAHUN 2012
TAHUN 2013
TAHUN 2014
TAHUN 2015
(4) 61,03
(5) 67,00
(6) 71,00
(7) 75,00
(8) 79,00
(9) 83,00
(10) 83,00
persen persen
85.33 100
87.63 100
88.78 100
89.93 100
91.08 100
92.23 100
92.23 100
persen persen
100 68.48
100 70.84
100 72.02
100 73.2
100 74.38
100 75.56
100 75.56
persen persen persen
88.7 77.35 48.67
88.8 77.65 50.97
88.85 77.8 52.12
88.9 77.95 53.27
88.95 78.1 54.42
89 78.25 55.57
89 78.25 55.57
1:17 1:27 1:31
1:17 1:27 1:31
1:17 1:27 1:31
1:17 1:27 1:31
1:28 1:32 1:32
1:28 1:32 1:32
1:28 1:32 1:32
1:11 1:11 1:09
1:13 1:11 1:09
1:15 1:30 1:09
1:15 1:30 1:09
1:20 1:20 1:13
1:20 1:20 1:15
1:20 1:20 1:15
a. APK(Angka Partisipasi Kasar)
3
4
IX-23
(1) 5
(2) Persentase sekolah yang menerapkan kurikulum bahasa inggris, komputer, agrobisnis dan kewirausahaan.
(3) persen
(4) 100
(5) 100
(6) 100
(7) 100
(8) 100
(9) 100
(10) 100
6
Persentase Anak Berkebutuhan khusus (ABK) yang terlayani pendidikan formal
persen
65
75
78
81
84
85
85
7
Jumlah sekolah yang memenuhi standar mutu (SSN).
sekolah
23
30
33
36
55
60
60
8
Peringkat kelulusan SD, SLTP dan SLTA. -SD Tingkat Provinsi
5
3
2
1
4
3
3
-SMP Tingkat Provinsi
3
1
1
1
4
3
3
-SMA tingkat Provinsi
5
3
2
1
4
3
3
-SMK tingkat Provinsi
2
3
2
1
1
1
1
9
10
11
12
Persentase anak usia sekolah lulus SD, SLTP dan SLTA. SD
persen
99.8
99.87
99.89
99.93
99.95
99.97
99.97
SLTP
persen
91.98
92.28
92.43
92.58
92.73
92.88
92.88
SLTA
persen
94.36
94.66
94.81
94.96
95.11
95.26
95.26
Persentase pendidikan non formal yang memenuhi standar mutu. Persentase anak putus sekolah yang menyelesaikan kejar paket A, B dan C. Jumlah buta aksara. -Buta Aksara Dasar -Buta Aksara Lanjutan
persen
83.35
83.39
83.4
83.41
83.42
83.47
83.47
persen
19.89
19.97
20.01
20.06
20.11
20.16
20.16
orang orang
189 24,300
0 22,500
0 21,500
0 20,500
0 19,500
0 18,500
0 18,500 IX-24
(1) 13
14
15
16
17
(2) Persentase guru yang memenuhi kualifikasi dan standar kompetensi. Persentase desa yang memperoleh layanan perpustakaan. -Pembentukan Perpustakan -Layanan Perpus keliling Ragam dan jumlah buku k Jumlaht Judul Buku (250
(3) persen
(4) 15,65
(5) 36,33
(6) 46,67
(7) 64,44
(8) 82,21
(9) 100
(10) 100
persen persen
41 6
49 10
56 13
63 15
69 17
76 19
76 19
judul/th
12,383
12,883
13,133
13,383
13,633
13,883
13,883
eks/th
49,532
51,532
52,532
53,532
54,532
55,532
55,532
Jumlah pustakawan Jumlah Pemustaka Jumlah dan jenis pelatihan di setiap kecamatan.
orang orang
11 37,470
20 45,290
25 49,819
30 54,801
35 60,281
40 66,310
40 66,310
a. Jumlah peserta pelatihan di setiap Kecamatan
orang/th
16
16
16
16
16
16
16
jenis
1
1
1
1
1
1
1
a. Jumlah pengangguran yang menjadi pekerja profesional.
orang
17
20
20
30
30
40
140
b.Jumlah pengangguran yang menjadi wirausaha. c. Persentase pengangguran yang mempunyai usaha mandiri.
orang
0
300
300
400
400
400
1800
persen
0.45
0.33
0.42
0.22
0.25
0.34
0.34
judul/th) Jumlah eksemplar (1000 eks/th) Jumlah pustakawan dan pemustaka
b. Jumlah jenis pelatihan di setiap Kecamatan 18
Jumlah pengangguran yang menjadi pekerja profesional atau wirausaha.
IX-25
(1) 19
(2) Jumlah pengangguran dan kk miskin yang menjadi transmigran.
(3) persen
(4) 46
(5) 50
(6) 55
(7) 30
(8) 40
(9) 50
(10) 225
20
Jumlah wirausaha baru di bidang perindagkop di setiap kecamatan. Jumlah wirausaha baru di bidang kehutanan dan perkebunan di setiap kecamatan. a. Pedagang kayu
orang
3,678
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
orang
79
84
86
88
90
92
92
unit usaha
31
41
46
51
56
61
61
orang
160
176
185
195
206
218
218
21
22
b. Industri primer pengolahan hasil hutan/kayu Jumlah wirausaha baru di bidang peternakan di setiap kecamatan.
23
Jumlah wirausaha baru di bidang agrobisnis
orang
0
8
15
25
30
35
35
24
Jumlah wirausaha baru di bidang tanaman pangan dan hortikultura di setiap kecamatan.
orang
19
39
44
49
54
59
59
25
Jumlah wirausaha baru di bidang kelautan dan perikanan.
kelompok
370
670
770
870
970
1070
1070
26
Jumlah wirausaha baru di bidang kebudayaan dan pariwisata.
orang
10
36
37
37
38
40
40
kelompok
na
6
7
7
8
10
10
Unit
na
7
10
15
20
25
25
Budaya (Sanggar Seni) Pariwisata
IX-26
(1) 27
(2) Jumlah wirausaha baru kelompok masyarakat PNPM mandiri pedesaan.
28
Persentase partisipasi angkatan kerja perempuan
29
Jumlah pengangguran di setiap kecamatan. KECAMATAN WONOSARI KECAMATAN KARANGMOJO KECAMATAN SEMANU KECAMATAN PONJONG KECAMATAN SEMIN KECAMATAN NGAWEN KECAMATAN NGLIPAR KECAMATAN PLAYEN KECAMATAN PALIYAN KECAMATAN PANGGANG KECAMATAN PATUK KECAMATAN TEPUS KECAMATAN RONGKOP KECAMATAN GIRISUBO KECAMATAN TANJUNGSARI KECAMATAN SAPTOSARI KECAMATAN PURWOSARI KECAMATAN GEDANGSARI Persentase fasilitas pelayanan kesehatan Pemerintah yang menerapkan manajemen mutu
30
31 32
Persentase kunjungan Bumil dengan K4 Persentase Bumil dengan komplikasi yang ditangani.
(3) kelompok
(4) 127
(5) 137
(6) 142
(7) 147
(8) 152
(9) 152
(10) 152
persen
52,27
55,50
56,50
57,50
58,50
59,50
59,50
orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang persen
7610 5235 4077 4988 4298 4017 3204 5090 3069 2145 4015 1593 1848 1492 1788 2001 1282 3276 17.24
7564 5205 4053 4960 4274 3993 3184 5060 3051 2133 3991 1585 1836 1484 1778 1989 1274 3256 26.66
7541 5190 4041 4946 4262 3981 3174 5045 3042 2127 3979 1581 1830 1480 1773 1983 1270 3246 33.33
7518 5175 4029 4932 4250 3969 3164 5030 3033 2121 3967 1577 1824 1476 1768 1977 1266 3236 40
7495 5160 4017 4918 4238 3957 3154 5015 3024 2115 3955 1573 1818 1472 1763 1971 1262 3226 46.66
7472 5145 4005 4904 4226 3945 3144 5000 3015 2109 3943 1569 1812 1468 1758 1965 1258 3216 50
7472 5145 4005 4904 4226 3945 3144 5000 3015 2109 3943 1569 1812 1468 1758 1965 1258 3216 50
persen
93.07
94
94.5
95
95.5
96
96
persen
70.41
74
76
78
80
81
81
IX-27
(2) Persentase persalinan ditolong tenaga kesehatan Persentase ibu nifas yang memperoleh 3 kali pelayanan sesuai standar Persentase neonatal dengan komplikasi ditangani Persentase bayi yang memperoleh pelayanan. Persentase siswa SD kelas 1 yang diperiksa Persentase pelayanan PUS menjadi peserta KB aktif Persentase cakupan kunjungan rawat jalan pasien Gakin
(3) persen
(4) 89.83
(5) 90.1
(6) 90.4
(7) 90.6
(8) 90.8
(9) 91
(10) 91
persen
92.03
84
86
87
88
90
90
persen
54.07
60
65
70
75
80
80
persen
71.64
81
83
85
87
90
90
persen
16.48
74
79
84
89
95
95
persen
80.08
81
81.5
81.8
82
82.6
82.6
persen
65.76
67.3
67.8
68
69
70
70
40
Persentase cakupan kunjungan rawat inap pasien Gakin
persen
3
2.8
2.6
2.4
2
2
2
41
Persentase sasaran kesehatan pemerintah dengan kemampuan gawat darurat level 1
persen
100
100
100
100
100
100
100
42
Persentase desa dengan anak UCI Jumlah penemuan dan penanganan penyakit menular
persen
78.47
85
90
95
100
100
100
4
4
4
4
4
4
4
2.9
5
6
7
8
8.5
8.5
(1) 33 34
35 36 37 38 39
43
a. Jumlah cakupan penemuan dan penanganan penderita AFP (anak < 15 tahun) b. cakupan penemuan penderita Pneumonia Balita yang ditangani
persen
IX-28
(1)
44
(2) c. cakupan penemuan penderita Diare d. cakupan penemuan penderita baru dengan TB BTA (+) e. cakupan penanganan penderita penyakit DBD f. cakupan penemuan dan penanganan penderita HIVAIDS g. Cakupan penderita malaria dit i desa dengan KLB Persentase
(3) persen
(4) 28
(5) 33
(6) 36
(7) 39
(8) 41
(9) 42
(10) 42
persen
34.41
37
39
42
43.75
45
45
persen
100
100
100
100
100
100
100
persen
30
40
45
50
60
60
60
persen
100
100
100
100
100
100
100
persen
100
100
100
100
100
100
100
persen
73.3
82
84
86
88
90
90
persen
100
100
100
100
100
100
100
persen
100
100
100
100
100
100
100
persen buah status
35.24 5 akreditasi pd tahun 1998
53 5
62 12
71 12
76 Lulus
80 Lulus
80 Lulus
menit
5-10’
≤5’
≤5’
≤5’
≤5’
≤5’
≤5’
persen
80
80
90
95
100
100
100
yang dilakukan penyelidikan epidemologi kurang dari 24 jam 45 46 47 48 49
50
Persentase balita dan anak prasekolah dilayani (DTKB) Persentase Balita Gakin mendapatkan MP-ASI Persentase Balita gizi buruk mendapatkan perawatan Persentase desa siaga aktif Jumlah/ Status akreditasi yang diperoleh. *) Persentase RSUD dengan pencapaian SPM memenuhi target. 1. Instalasi gawat darurat ; 1) Waktu tanggap pelayanan dokter di Gawat darurat 2) Kemampuan menangani live saving anak dan dewasa
IX-29
(1)
(2) 3) Jam buka pelayanan gawat darurat 4) Pemberian pelayanan kegawatdaruratan yang bersertifikasi yang masih berlaku; ATLS/BTLS/ACLS/PPGD
(3) jam
(4) 24 jam
(5) 24
(6) 24
(7) 24
(8) 24
(9) 24
(10) 24
persen
80
85
90
95
100
100
100
2/ 1000
2/ 1000
2/ 1000
2/ 1000
2/ 1000
2/ 1000
2/ 1000
persen
100
100
100
100
100
100
100
tim
0
1
1
1
1
1
1
persen
50
60
65
70
70
80
80
persen
85
85
90
100
100
100
100
persen
100
100
100
100
100
jam
5
5
5
5
5
5
5
jam menit persen
3 90' 60
3 90' 60
3 90' 60
3 60' 60
3 60' 60
3 60' 60
3 60' 60
persen
50%
95
95
100
100
100
100
persen
50
50
75
75
90
90
90
5) Kematian pasien lebih kurang 24 jam 6) Tidak adanya pasien yang diharuskan membayar uang muka 7) Ketersedian tim penanggulangan bencana 8) Kepuasan pelanggan 2. Instalasi rawat jalan 1) Dokter pemberi pelayanan di poliklinik adalah spesialis 2) Ketersediaan pelayanan di 3) likli Jamikbuka pelayanan di poliklinik - Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu - Jumat 4) Waktu tunggu di 5) Penegakan diagnosis TB melalui pemeriksaan mikroskopis TB 6) Terlaksananya kegiatan pencatatan dan pelaporan TB di rumah sakit 7) Kepuasan pelanggan 3. Rawat inap
IX-30
(1)
(2) 1) Pemberi pelayanan di rawat inap adalah spesialis dan i i penanggungjawab l 2) Dokter
(3) persen
(4) Dr.Sp; D3
persen
(5) 95
(6) 95
(7) 100
(8) 100
(9) 100
(10) 100
100
100
100
100
100
100
pasien di rawat inap 3) Ketersediaan pelayanan di rawat inap 4) Jam visite dokter spesialis (setiap hari kerja) 5) Kejadian infeksi pasca operasi 6) Kejadian infeksi 7) Tidak ada kejadian pasien jatuh yang berakibat kecacatan/kematian. 8) Kematian pasien > 48 jam 9) Kejadian pulang paksa 10) Penegakan diagnose TB melalui pemeriksaan mikroskopis TB 11) Terlaksananya kegiatan pencatatan dan pelaporan TB di rumah sakit 12) Kepuasan pelanggan 4. Bedah sentral 1) Waktu tunggu operasi elektif 2) Kejadian kematian di meja operasi 3) Tidak adanya kejadian operasi salah sisi 4) Tidak adanya kejadian operasi salah orang 5) Tidak adanya kejadian salah tindakan pada operasi
persen
4 dasar
100
100
100
100
100
100
08.00 s.d 14.00 <1,5
08.00 s.d 14.00 <1,5
08.00 s.d 14.00 <1,5
08.00 s.d 14.00 <1,5
08.00 s.d 14.00 <1,5
08.00 s.d 14.00
persen
08.00 s.d 14.00 <1,5
persen persen
<1,5 100
<1,5 100
<1,5 100
<1,5 100
<1,5 100
<1,5 100
<1,5 100
persen
≤0,24
≤0,24
≤0,24
≤0,24
≤0,24
≤0,24
≤0,24
persen persen
≤5 80
≤5 85
≤5 90
≤5 100
≤5 100
≤5 100
≤5 100
persen
80
90
95
100
100
100
100
persen
70
70
75
75
80
90
90
hari
3
3
≤2
≤2
≤2
≤2
≤2
persen
≤1
≤1
≤1
≤1
≤1
≤1
≤1
persen
100
100
100
100
100
100
100
persen
100
100
100
100
100
100
100
persen
100
100
100
100
100
100
100
<1,5
IX-31
(1)
(2) 6) Tidak adanya kejadian tertinggalnya benda asing/lain pada tubuh pasien setelah operasi 7) Komplikasi anestesi karena overdosis, reaksi anestesi dan salah penempatan endotracheal tube
(3) persen
(4) 100
(5) 100
(6) 100
(7) 100
(8) 100
(9) 100
(10) 100
persen
≤6
≤6
≤6
≤6
≤6
≤6
≤6
5. Persalinan dan peritanologi 1) Kejadian kematian ibu karena persalinan a. Perdarahan < 1%
persen
a. ≤1
a. ≤1
a. ≤1
a. ≤1
a. ≤1
a. ≤1
a. ≤1
b. Preeclamsi ≤30%
persen
b. ≤30
b. ≤30
b. ≤30
b. ≤30
b. ≤30
b. ≤30
b. ≤30
c. Sepsis ≤ 9,2%
persen
c. ≤9,2
c. ≤9,2
c. ≤9,2
c. ≤9,2
c. ≤9,2
c. ≤9,2
c. ≤9,2
2) Pemberi pelayanan persalinan normal 3) Pemberi pelayanan persalinan dengan penyulit
persen
dr.Sp; Bidan
100
100
100
100
100
100
persen
Tim Ponek
100
100
100
100
100
100
persen
dr.Sp; Bidan
100
100
100
100
100
100
persen
100
100
100
100
100
100
100
persen
≤20
≤20
≤20
≤20
≤20
≤20
≤20
persen
100
100
100
100
100
100
100
4) Pemberi pelayanan persalinan dengan tindakan operasi 5) Kemampuan menangani BBLR 1500 gr – 2500 gr 6) Pertolongan persalinan melalui sektio cesaria 7) Presentase KB vasektomi dan tubektomi yang dilakukan oleh tenaga kompeten dr. Sp. OG, dr, Sp.B, dr. Sp. U, dokter umum terlatih
IX-32
(1)
(2) 8) Presentase peserta KB mantap yang mendapat konseling KB mantab oleh bidan terlatih
(3) persen
(4) 100
(5) 100
(6) 100
(7) 100
(8) 100
(9) 100
(10) 100
9) Kepuasan pelanggan
persen
70
≥80
≥80
≥80
≥80
≥80
≥80
persen
≤3
≤3
≤3
≤3
≤3
≤3
≤3
persen
Dr.sp.An;
100
100
100
100
100
100
D3 Sps
50
75
90
100
100
100
jam
<3
<3
<3
<3
<3
<3
<3
persen persen
dr. Sp <2
100 <2
100 <2
100 <2
100 <2
100 <2
100 <2
persen
60
60
70
80
≥80
≥80
≥80
menit
≤140’
140’
140’
140’
140’
140’
140’
persen persen
Dr.sp 100
0 100
0 100
0 100
100 100
100 100
100 100
persen
60
60
60
80
≥80
≥80
≥80
persen
50
<50
<50
<50
<50
<50
<50
6. Unit Perawatan Intensif 1) Rata-rata pasien yang kembali keperawatan intensif dengan kasus yang sama kurang 72 jam 2) Pemberi pelayanan Unit Intensif 7. Radiologi 1) Waktu tunggu hasil pelayanan thorax foto 2) Pelaksana ekspertisi 3) Kejadian kegagalan pelayanan Rotgen 4) Kepuasan pelanggan 8. Laboratorium patologi klinik 1) Waktu tunggu hasil l Pelaksana h ekspertisi f 2) 3) Tidak adanya kesalahan pemberian hasil pemeriksaan laboratorium 4) Kepuasan pelanggan 9. Rehabilitasi medik 1) Kejadian drop out pasien terhadap pelayanan rehabilitasi medik yang direncanakan
IX-33
(1)
(2) 2) Tidak adanya kesalahan tindakan rehabilitasi medik 3) Kepuasan pelanggan 10. Farmasi 1) Waktu tunggu pelayanan obat jadi dan obati racikan
(3) persen
(4) 100
(5) 100
(6) 100
(7) 100
(8) 100
(9) 100
(10) 100
persen
60
60
70
80
80
80
80
menit menit persen
60 120 100
60' 120' 90
50' 100' 100
40' 80' 100
30' 60' 100
30' 60' 100
30' 60' 100
persen
100
85
90
95
100
100
100
persen
60
60
70
75
80
80
80
persen
75
80
85
90
>90
>90
>90
persen
50
45
40
30
20
<20
<20
persen
75
80
85
90
100
100
100
1) Kebutuhan darah bagi setiap pelayanan tranfusi 2) Kejadian reaksi tranfusi 13. Pelayanan GAKIN
persen
0
50
75
90
100
100
100
persen
0.02
0.015
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
1) Pelayanan terhadap pasien GAKIN yang datang ke RS pada setiap unit pelayanan
persen
75
80
85
90
100
100
100
2) Persentase pelayanan terhadap keluarga miskin baik rawat jalan maupun rawat inap
persen
75
80
100
100
100
100
100
Jadi Racikan 2) Tidak adanya kesalahan pemberian obat 3) Penulisan resep sesuai dengan formularium 4) Kepuasan pelanggan 11. Gizi 1) Ketepatan waktu pemberian makanan kepada 2) Sisa makanan yang tidak termakan oleh pasien 3) Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian diet 12. Transfusi darah
IX-34
(1)
(2) 14. Rekam Medik 1) Kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam setelah pelayanan 2) Kelengkapan informed concent setelah mendapat informasi yang jelas 3) Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat jalan 4) Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat inap 15. Pengelolaan limbah 1) Baku mutu limbah cair BOD<30 mg/l COD< 80 mg/l TSS <30 mg/l PH 6-9 2) Pengelolaan limbah padat infeksius sesuai dengan aturan yang ada 16. Administarasi dan manajemen 1) Tindak lanjut penyelesaian hasil pertemuan direksi 2) Kelengkapan laporan akuntabilitas kinerja 3) Ketepatan waktu pengusulan kenaikan pangkat 4) Ketepatan waktu pengurusan gaji berkala
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
persen
80
60
75
90
100
100
100
persen
50
60
80
90
100
100
100
menit
20'
15'
10'
10'
10'
10'
10'
menit
30'
20'
15'
15'
15'
15'
15'
persen persen persen persen persen
30 80 30 80 100
100 100 100 100 100
100 100 100 100 100
100 100 100 100 100
100 100 100 100 100
100 100 100 100 100
100 100 100 100 100
persen
80
90
95
100
100
100
100
persen
80
100
100
100
100
100
100
persen
100
100
100
100
100
100
100
persen
100
100
100
100
100
100
100
IX-35
(1)
(2) 5) Karyawan yang mendapat pelatihan minimal 20 jam setahun 6) Cost recovery 7) Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan 8) Kecepatan waktu pemberian informasi tentang tagihan pasien rawat inap 9) Ketepatan waktu pemberian imbalan (insentif) sesuai kesepakatan waktu 17. Ambulan / kereta jenazah 1) Waktu pelayanan ambulan / kereta jenazah
(3) persen
(4) 10
(5) 20
(6) 45
(7) 55
(8) 60
(9) 60
(10) 60
persen persen
48 100
40 100
40 100
40 100
40 100
>40 100
>40 100
jam
<2jam
≤2jam
≤2jam
≤2jam
≤2jam
≤2jam
≤2jam
persen
75
80
85
90
100
100
100
jam
24 jam
24 jam
24 jam
24 jam
24 jam
24 jam
24 jam
2) Kecepatan memberikan pelayanan ambulan / kereta jenazah di RS 3) Response time pelayanan ambulan / kereta jenazah oleh masyarakat yang membutuhkan 18. Pemulasaraan jenazah
menit
≤30’
<30’
<30’
<30’
<30’
<30’
<30’
persen
0
85
90
100
100
100
100
jam
≤2
≤2
≤2j
≤2
≤2
≤2
≤2
persen
≤80
<80
<80
<80
<80
<80
<80
persen
50
60
80
90
100
100
100
1) waktu tanggap (response time ) pelayanan pemulasaraan jenazah 19. pelayanan pemeliharaan sarana rumah 1) kecepatan waktu menanggapi kerusakan alat 2) ketepatan waktu pemeliharaan alat
IX-36
(1)
(2) 3) peralatan laboratorium dan alat ukur yang digunakan dalam pelayanan kalibrasi tepat waktu sesuai dengan ketentuan kalibrasi
(3) persen
(4) 50
(5) 60
(6) 80
(7) 90
(8) 100
(9) 100
(10) 100
persen
70
90
100
100
100
100
100
persen
70
85
100
100
100
100
100
persen
0
25
40
60
75
75
75
persen
30
60
65
70
>70
>70
>70
persen
0
25
50
70
75
>75
>75
persen
80
95
97
97
98
99
99
persen
11.8
10.5
10
9.5
9
9
9
20. pelayanan laundry 1) tidak adanya kejadian linen yang hilang 2) ketepatan waktu penyediaan linen untuk ruang rawat inap 21. pencegahan dan pengendalian infeksi (PPI) 1) ada anggota tim PPI yang terlatih 2) tersedia APD di setiap instalasi/department 3) kegiatan pencatatan dan pelaporan infeksi nasokomial/HAI (Health care Associated Infections) di rumah sakit (minimum 1 parameter) 51
persen persen
15.29 14.9
13 12.5
12 12
11 11.5
10.5 11
10 10.5
10 10.5
55
Persentase pelayanan terhadap keluarga miskin baik rawat jalan maupun rawat inap. Persentase gizi kurang pada balita. Persentase Bumil KEK Persentase Bumil / Bufas Anemia Persentase keluarga sadar gizi
persen
72.8
76
78
80
85
90
90
56
Persentase Posyandu aktif
persen
88.09
88.2
88.8
89.4
90
90
90
52 53 54
IX-37
(1) 57
(2) Persentase rumahtangga berPHBS Jumlah Kecamatan Sayang Ibu
(3) persen
(4) 20.1
(5) 29.5
(6) 34
(7) 43
(8) 47
(9) 50
(10) 50
kecamatan
10
11
12
13
14
15
15
kelompok
63
67
69
71
73
75
75
persen
75
79
81
83
85
87
87
persen persen
81.73 52.23
81.8 53.5
81.9 53.75
82 54
82.1 54.25
82.25 54.5
82.25 54.5
persen
2.18
2.25
2.36
2.28
2.3
2.33
2.33
persen
5
8
11
14
16
18
18
63
Jumlah kelompok masyarakat yang aktif dalam kesetaraan gender (P2WKSS). Persentase dasa wisma aktif di setiap desa. Persentase keluarga ikut KB a. Persentase Kualitas kesertaan KB b.Persentase Kesertaan KB pria Persentase kecamatan yang memiliki PIKKRR. Jumlah Bina Keluarga Balita
keluarga
270
276
279
282
285
288
288
64
Jumlah Bina Keluarga Remaja
keluarga
65
72
76
81
86
90
90
65
Jumlah Bina Keluarga Lansia
keluarga
82
90
94
98
103
108
108
66
Persentase siswa SD/MI yang mendapatkan makanan tambahan (PMT-AS).
persen
68
70
72
74
76
78
78
67
Persentase keluarga Pra KS dan KS1 yang menjadi KS2. Jumlah pemuda-pemudi yang meraih prestasi regional dan internasional. Jumlah prestasi regional dan internasional yang diraih.
persen
52.66
52.35
52.25
52.1
51
50.75
50.75
orang
0
2
2
2
2
3
3
0
0
0
0
0
58 59
60 61
62
68 69
IX-38
(1) 70
(2) Jumlah event olahraga, iptek, seni-budaya dan imtaq berskala regional dan internasional di Gunungkidul.
71
Jumlah organisasi kepemudaan dan sarana kepemudaan & olahraga yang meraih prestasi.
(3) kali
(4) 4
(5) 4
(6) 4
(7) 4
(8) 4
(9) 4
(10) 4
kelompok
22
24
25
26
28
30
30
buah
2
2
3
3
3
4
4
jenis/ cabang orang
0
3
3
5
5
6
6
26
32
35
38
41
45
45
event
2
3
4
5
6
7
7
-Internasional
event
0
0
0
0
0
1
1
Persentase karangtaruna aktif yang menjadi pionir ekonomi daerah di setiap kecamatan
persen
22.22
22.22
22.22
22.22
22.22
22.22
22.22
-Organisasi Kepemudaan -Jumlah sarana kepemudaan
72
73
74
-Jumlah Olah Raga yang meraih prestasi Jumlah pemuda-pemudi penggiat seni-budaya dan sanggar seni. Jumlah seni-budaya Gunungkidul yang tampil di forum nasional dan -Nasional
Keterangan : *) Mulai tahun 2014 kriteria tidak berdasarkan jumlah akreditasi yang diperoleh (kuantitatif), tetapi secara kumulatif- kualitatif (lulus/ tidak lulus)
IX-39
MISI 5 Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan bebas dari KKN.
TAHUN 2011
TAHUN 2012
TAHUN 2013
TAHUN 2014
TAHUN 2015
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2015)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
NO.
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
DATA TAHUN 2009
(1)
(2)
(3)
TARGET KINERJA PER TAHUN
1
Persentase aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidang tugasnya.
persen
89
95
95
98
98
100
100
2
Persentase aparatur yang memperoleh penghargaan dan sanksi yang jelas.
persen
67
100
100
100
100
100
100
3
Persentase aparatur yang memperoleh pengembangan karir yang tepat waktu.
persen
89
95
95
98
98
100
100
4
Persentase SKPD yang memiliki aparatur kompeten sesuai kebutuhan.
persen
80
82.5
85
85
90
95
95
5
Persentase pemerintahan desa yang melaksanakan siklus tahunan desa secara tertib.
persen
70
78
80
83
88
90
90
6
Persentase kepala desa dan perangkat desa yang memiliki kompetensi sesuai bidang tugasnya. Persentase SKPD yang memiliki analisis jabatan, ABK dan Standar K i - Anjab
persen
70
78
82
85
88
90
90
persen persen persen
0 0 0
0 0 100
100 0 100
100 100 100
100 100 100
100 100 100
100 100 100
7
- ABK - Standar Kompetensi
IX-40
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
8
Persentase SKPD yang terevaluasi tupoksinya
persen
100
100
100
100
100
100
100
9
Persentase SKPD yang menerapkan perencanaan secara terintegrasi dan tepat waktu berdasarkan basis data yang up-todate dan akurat. Persentase SKPD yang menerapkan sistem informasi perencanaan dan monev terintegrasi secara on-line. Teridentifikasinya faktor penyebab keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian target sasaran pembangunan secara periodik.
persen
100
100
100
100
100
100
100
persen
0
40
75
100
100
100
100
Faktor keberhasilan Faktor Kegagalan Persentase SKPD yang taat aturan dan tepat waktu dalam melaksanakan program dan kegiatan.
persen persen persen
50 50 2.5
100 100 5.5
100 100 6
100 100 6.5
100 100 7
100 100 7.5
100 100 7.5
Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan aparat pengawas internal dan eksternal. Persentase penyelesaian kasus pengaduan masyarakat. Persentase SKPD penghasil PAD yang melaporkan pendapatan secara akuntabel dan tepat waktu.
persen
78.25
85
90
95
97.5
100
100
persen
100
100
100
100
100
100
100
persen
92.86
100
100
100
100
100
100
10
11
12
13
14 15
IX-41
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
Persentase SKPD yang melakukan pengelolaan dan pelaporan keuangan secara tepat waktu dan sesuai standar. Persentase Asset daerah yang diinventarisir, dinilai dan dikelola secara tepat. Persentase pengadaan barang dan jasa Pelelangan Umum secara eprocurement dan taat aturan.
persen
85
100
100
100
100
100
100
persen
80
100
100
100
100
100
100
persen
10
50
75
80
90
100
100
19
Persentase desa yang menyusun profil desa secara lengkap dan akurat
persen
-
100
100
100
100
100
100
20
Jumlah desa swasembada.
desa
6
13
19
25
31
37
37
21
Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan yang up-to-date dan akurat.
persen
30
100
100
100
100
100
100
22
Persentase kecamatan yang memiliki data kependudukan yang up-to-date dan akurat.
persen
30
100
100
100
100
100
100
23
Persentase desa yang memiliki data kependudukan yang up-todate dan akurat. Persentase kecamatan yang melaksanakan SIAK secara online. Persentase SKPD yang terintegrasi dalam jaringan komunikasi online
persen
30
100
100
100
100
100
100
persen
70
100
100
100
100
100
100
persen
20
40
60
70
80
100
100
16
17
18
24
25
IX-42
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
Persentase pembangunan yang dilaksanakan secara terintegrasi, tepat waktu, tepat mutu dan tepat manfaat. Persentase SKPD yang menyampaikan RKT, LAKIP dan laporan penetapan kinerja secara benar dan tepat waktu.
persen
91.19
100
100
100
100
100
100
persen
100
100
100
100
100
100
100
Persentase LPPD, LKPD, dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah secara benar dan tepat waktu. Persentase kelancaran operasional Bupati dan Wakil Bupati.
persen
85
100
100
100
100
100
100
persen
100
100
100
100
100
100
100
30
Persentase kelengkapan data secara up-to-date dan akurat.
persen
80
85
85
85
90
90
90
31
Persentase pelaporan secara benar dan tepat waktu.
persen
100
100
100
100
100
100
100
32
Persentase SKPD yang menerapkan SOP. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).
persen
50
60
75
80
90
90
90
indeks
73.21
74.5
75
75.5
76
76.5
76.5
34
Persentase penurunan pelanggaran perda.
persen
100
100
100
100
100
100
100
35
Persentase pelaksanaan penertiban disiplin PNS di tempattempat Umum pada jam kerja
persen
100
50
60
73
86
90
90
36
Tertibnya fasilitas umum/fasilitas sosial.
buah
53
53
53
53
53
53
53
26
27
28
29
33
IX-43
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
37
Persentase kelancaran pelaksanaan pengamanan kegiatan Bupati, Wakil Bupati, Pejabat Daerah dan Tamu Daerah
persen
100
100
100
100
100
100
100
38
Menurunnya penyakit masyarakat (gelandangan, pengemis, perjudian, premanisme, prostitusi)
persen
100
100
100
100
100
100
100
39
Persentase penurunan angka kriminalitas
persen
4
3.6
3.2
2.7
2.1
2
2
40
Jumlah konflik antar masyarakat.
kasus
8
7
6
5
4
3
3
41
Persentase cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) yang handal dan terlatih
persen
20
25
30
35
40
50
50
42
Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)
persen
40
45
50
55
60
70
70
43
Persentase desa rawan bencana yang memiliki sistem pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan bencana secara efektif.
persen
50
60
65
70
75
80
80
44
Persentase desa rawan bencana yang memiliki kemampuan manajemen Penanggulangan Bencana ( pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana). Persentase partisipasi masyarakat dalam pendidikan politik dan bela negara.
persen
10
15
18
20
25
30
30
persen
30
40
50
60
70
80
80
45
IX-44
(1) 46
47
(2) Perentase organisasi kemasyarakatan dan LSM yang memperoleh fasilitasi pemerintah daerah Persentase jumlah laporan/ pengaduan masyarakat akibat adanya pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup yang ditindak lanjuti
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
persen
100
100
100
100
100
100
100
persen
84.62
90
95
100
100
100
100
unit
139
219
259
299
354
394
394
48
Jumlah Unit usaha / kegiatan yang memiliki dokumen pengelolaan lingkungan
49
Persentase penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dan trafficking.
persen
75
75
80
85
90
95
95
50
Persentase perusahaan dan tenaga kerja yang mematuhi UU ketenagakerjaan.
persen
100
100
100
100
100
100
100
51
Persentase penyelesaian kasus ketenagakerjaan dan hubungan industrial. Persentase PMKS yang memperoleh pembinaan Persentase ketaatan usaha di bidang pariwisata.
persen
100
100
100
100
100
100
100
persen
na
10
10
10
10
10
10
persen
16
34
45
54
64
74
74
54
Persentase penurunan pelanggaran angkutan jalan.
persen
5
15
20
25
30
40
40
55
Persentase ketaatan pembayaran pajak dan retribusi.
persen
75
81
85
88
91
93
93
52 53
IX-45
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
persen
0
25
42.5
60
77.5
95
95
4
6
8
12
12
12
12
persen
100
100
100
100
100
100
100
persen persen
0 0
0 0
0 0
0.1 0
0.12 0
0.13 0
0.13 0
persen
50
60
70
80
90
100
100
persen
100
100
100
100
100
100
100
PERDA PERBUP SK BUPATI Persentase PNS dan perangkat desa yang mendapatkan bantuan konsultasi hukum.
buah buah buah persen
6 22 304 100
15 22 300 100
15 22 300 100
15 22 300 100
15 22 300 100
15 22 300 100
15 22 300 100
Persentase akurasi informasi pemerintah yang beredar di masyarakat.
persen
100
100
100
100
100
100
100
56
Persentase penurunan penambangan liar.
57
Frekuensi pantauan perederan barang dan jasa
58
Persentase peternak yang mematuhi ketentuan peternakan.
59
Persentase bibit yang bersertifikasi. − Kambing Bligon Persentase produk hewan dan hasil olahannya yang tidak layak konsumsi. Persentase nelayan yang menggunakan alat tangkap dan bahan yang memenuhi ketentuan.
60
61
62
Persentase penyelesaian kasus pelanggaran aparatur secara tepat waktu.
63
Jumlah rancangan produk hukum daerah yang diajukan secara tepat waktu.
64
65
IX-46
(1) 66
(2) Jumlah tempat peribadatan dan organisasi keagamaan yang mendapatkan pembinaan. a. Tempat Ibadah b. Organisasi Keagamaan
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
buah buah
109 16
159 16
159 16
159 16
159 16
159 16
159
IX-47
BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2015 merupakan arah pembangunan yang ingin dicapai daerah dalam kurun waktu masa bakti Kepala Daerah terpilih yang disusun berdasarkan visi, misi, dan program Kepala Daerah, dimana program dan kegiatan yang direncanakan sesuai urusan pemerintah yang menjadi batas kewenangan daerah dengan mempertimbangkan kemampuan atau
kapasitas
keuangandaerah.
Kegiatan
penyusunan
Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah sebagaimana dimaksud merupakan pelaksanaan amanat Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan
Daerah
sebagaimana
diubah
terakhir
dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, dengan memperhatikan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan UndangUndang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pembangunan jangka menengah akan mampu memberikan nilai tambah bagi seluruh lapisan masyarakat apabila pembangunan tersebut senantiasa dan konsisten mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Oleh
karenanya seluruh kegiatan dalam
kerangka regulasi dan kerangka anggaran, keterpaduan, sinkronisasi, integrasi, dan sinergi antar kegiatan, baik antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program dalam satu SKPD dan antar SKPD dengan tetap memperhatikan peran, tanggungjawab, dan tugas yang melekat
pada
pemerintah
Kabupaten
Gunungkidul,
sesuai
dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk
mencapai
keterpaduan
dan
sinkronisasi
perencanaan,
pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan yang telah diprogramkan, dapat dilakukan
melalui
regulasi,
forum
koordinasi,
dan
musyawarah
perencanaan pembangunan (Musrenbang). Pemerintah kabupaten wajib menerapkan prinsip-prinsip tata pengelolaan pemerintahan yang baik yaitu: prinsip-prinsip
efisiensi,
efektivitas,
transparansi,
akuntabilitas,
dan
partisipasi dalam melaksanakan kegiatan dalam rangka pencapaian visi, misi, dan arah pembangunan yang tertuang dalam RPJM Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2015. RPJM Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2015 merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah maupun X-1
masyarakat sehingga tercapai optimalisasi nilai-nilai pembangunan dan sinergi dalam pelaksanaan program pembangunan. 10.1. Pedoman Transisi Pedoman
transisi
diperlukan
dalam
rangka
menjaga
kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan dokumen perencanaan jangka menengah pada masa akhir jabatan Kepala Daerah Kabupaten Gunungkidul tahun 2015, serta mengingat batas waktu bagi Kepala Daerah terpilih hasil pemilihan Kepala Daerah secara langsung Tahun 2015 nantinya, untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2015–2020 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2015, maka pemerintah daerah tetap menyusun rancangan RKPD Tahun 2015 sesuai jadwal, dengan agenda menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang telah di tetapkan dalam RPJMD Tahun 2010– 2015. Selanjutnya Kepala Daerah Kabupaten Gunungkidul yang terpilih pada tahun 2015 tetap mempunyai ruang gerak dalam menyusun RPJMD Tahun 2015 – 2020. Selain itu, sebelum RPJMD Tahun 2015 – 2020 disusun, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 dapat berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2010 – 2015 ini. 10.2. Kaidah Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010–2015 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kabupaten Gunungkidul yang akan dilaksanakan dan ingin diwujudkan dalam suatu periode masa jabatan. RPJM Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010–2015 dalam penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005 – 2025 serta memperhatikan RPJM Nasional, dan RPJM Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Di samping
itu,
dalam
penyusunan
RPJM
Daerah
Kabupaten
Gunungkidul Tahun 2010 – 2015 disusun dengan memperhatikan sumberdaya dan potensi yang dimiliki, faktor-faktor keberhasilan, evaluasi pembangunan 5 (lima) tahun yang lalu serta isu-isu strategis yang berkembang. X-2
RPJM Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010– 2015 berisi arah kebijakan keuangan daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, program lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan
yang
bersifat
indikatif.
RPJM
Daerah
Kabupaten
Gunungkidul Tahun 2010 – 2015 merupakan pedoman bagi Satuan KerjaPerangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD dan merupakan pedoman dalam menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJM KabupatenGunungkidul. Satuan
Kerja
Perangkat
Daerah
(RKPD)
dan
masyarakat
berkewajiban untuk melaksanakan program-program pembangunan yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 – 2015 dengan sebaik – baiknya. 10.3. RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2015 Merupakan Pedoman Bagi SKPD dalam Menyusun Renstra SKPD. Dalam pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan, Satuan
Kerja
Perangkat
Daerah
(SKPD)
berkewajiban
untuk
menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat Visi, Misi, Tujuan,
Strategi,
Kebijakan,
Program
dan
Kegiatan
prioritas
pembangunan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang disusun dengan berpedoman pada RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010– 2015, yang nantinya akan menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD. 10.4. RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 – 2015 Digunakan Sebagai Pedoman dalam Penyusunan RKPD. RPJM Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010– 2015 merupakan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gunungkidul selama lima tahun kedepan yaitu tahun 2011 – 2015, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan implementasi dari RPJMD yang dilaksanakandalam masa satu tahun yang berisikan sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan SKPD yang direncanakan sesuai dengan urusan pemerintahan yang
X-3
menjadi batas kewenangan daerah dengan mempertimbangkan kemampuan atau kapasitas keuangan daerah. 10.5. Penguatan
Peran
para
Pemangku
Kepentingan
dalam
Pelaksanaan RPJMD. Dalam penyusunan RPJM Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun
2010–2015
kepentingan
telah
dalam
melibatkan
upaya
peran
menghasilkan
serta
pemangku
RPJMD
Kabupaten
Gunungkidul yang dapat menampung aspirasi masyarakat serta mengantisipasi kebutuhan pembangunan dalam jangka waktu lima tahunan dan tahunan. 10.6. RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 – 2015 Merupakan Dasar
Evalusi
dan
Pelaporan
Pelaksanaan
atas
Kinerja
Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Lima Tahunan dan Tahunan. RPJM Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010–2015, merupakan dasar untuk mengevaluasi dan melaporkan hasil kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah untuk masa lima tahunan dan tahunan, yang mana visi dan misi pembangunan akan dicapai selaras dengan strategi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program prioritas
kepala
daerah,
sebagaimana
dimuat
dalam
RPJMD
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010–2015 ini. Keberhasilan pelaksanaan RPJMD ditentukan oleh kerjasama, kemitraan, dan peranserta aktif berbagai pihak baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, lembaga perwakilan (DPR/DPRD dan DPD), pelaku usaha, organisasi masyarakat, organisasi profesi, perguruan tinggi, dan lembaga internasional. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk bagi seluruh lapisan masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah di Kabupaten Gunungkidul.
Wonosari, 24 Desember 2013 BUPATI GUNUNGKIDUL, ttd BADINGAH X-4
