PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2016-2021
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2016
BUPATI GUNUNGKIDUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2016–2021 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI GUNUNGKIDUL, Menimbang
: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 263 ayat (4) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021;
Mengingat
:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950Nomor 59); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 10. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 2); 11. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012 – 2017 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 01 Seri E); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL dan BUPATI GUNUNGKIDUL MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2016 – 2021.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Bupati dan Wakil Bupati adalah Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul. 4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021, yang selanjutnya disebut RPJMD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2021. 5. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021, yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2021. 6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1(satu) tahun. Pasal 2 (1) RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati hasil Pemilihan Bupati tahun 2015. (2) RPJMD memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. (3) RPJMD berfungsi sebagai: a. pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah; b. bahan penyusunan dan penyesuaian Renstra Perangkat Daerah, dengan memperhatikan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam mencapai sasaran daerah; c. pedoman pemerintah daerah dalam menyusun RKPD; dan d. acuan dasar dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD. (4) RPJMD dapat menjadi acuan bagi masyarakat berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan daerah. (5) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Penjabaran visi, misi, dan program sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
BAB II SISTEMATIKA Pasal 3 Sistematika RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari: Bab I : Pendahuluan; Bab II : Gambaran Umum Kabupaten Gunungkidul; Bab III : Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah Serta Kerangka Pendanaan; Bab IV : Analisis Isu-Isu Strategis; Bab V : Visi, Misi, Tujuan, Dan Sasaran; Bab VI : Strategi Dan Arah Kebijakan; Bab VII : Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah; Bab VIII : Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan; Bab IX : Penetapan Indikator Kinerja Daerah; Bab X : Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan. Pasal 4 (1) Perangkat Daerah melaksanakan program dalam RPJMD yang dijabarkan dalam Renstra Perangkat Daerah. (2) Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang perencanaan pembangunan daerah mengkoordinasikan proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan melaksanakan verifikasi terhadap Rancangan Renstra Perangkat Daerah. BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RPJMD Pasal 5 (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD. (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat dilaksanakan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
(1)
Pasal 6 Perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila: a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan; b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. c. terjadi perubahan yang mendasar, mencakup antara lain terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional; dan/atau d. merugikan kepentingan nasional, yaitu apabila bertentangan dengan kebijakan nasional.
Pasal 7 Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Pasal 8 Dalam hal pelaksanaan RPJMD terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir RPJMD, penetapan perubahan RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Bupati. BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 9 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya pada Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul. Ditetapkan di Wonosari pada tanggal 16 Agustus 2016 BUPATI GUNUNGKIDUL, ttd BADINGAH Diundangkan di Wonosari pada tanggal 16 Agustus 2016 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL, ttd SUPARTONO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2016 NOMOR 4 NOREG PERATURAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA:
KABUPATEN
GUNUNGKIDUL
DAERAH
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR
TAHUN 2016
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2016 – 2021
I.
Penjelasan Umum Sesuai ketentuan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta peraturan teknisnya, kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih harus menyusun rencana pembangunan jangka menengah sesuai periode jabatannya.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang
selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Penyusunan RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2021 menggunakan pendekatan perencanaan pendekatan politik, teknokratik, partisipatif,
atas-bawah
(top-down),
dan
bawah-atas
(bottom-up)
sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih pada
pemilihan
kepala
daerah
tahun
2015.
RPJMD
Kabupaten
Gunungkidul Tahun 2016-2021 disusun dengan berdasar pada arah kebijakan RPJPD Tahun 2005-2025, memperhatikan RPJMD DIY Tahun 2012-2017 dan RPJMN Tahun 2015-2019. Strategi, kebijakan dan program prioritas pembangunan jangka menengah daerah yang disusun diarahkan agar dapat mewujudkan sasaran pembangunan daerah dan mendukung pencapaian sasaran yang ditetapkan pemerintah DIY serta pemerintah pusat.
II.
Penjelasan Pasal demi Pasal
Pasal 1 Cukup Jelas. Pasal 2 Cukum Jelas.
Pasal 3 Cukup Jelas. Pasal 4 Cukup Jelas. Pasal 5 Cukup Jelas. Pasal 6 Cukup Jelas. Pasal 7 Cukup Jelas. Pasal 8 Cukup Jelas. Pasal 9 Cukup Jelas. ===///===
DAFTAR ISI DAFTAR ISI ……………………………………………………………………………… DAFTAR TABEL ………………………………………………………………………… DAFTAR GAMBAR …………………………………………………………………….. BAB I Pendahuluan ……………………………………………………………. 1.1 Latar Belakang …………………………………………………. 1.2 Dasar Hukum Penyusunan ………………………………….. 1.3 Hubungan Antar Dokumen ………………………………….. 1.3.1 Hubungan RPJMD dengan RPJPD ……………… 1.3.2 Hubungan RPJMD Kabupaten RPJMN ………… 1.3.3 Hubungan RPJMD Kabupaten RPJMD Daerah Istimewa Yogyakarta ……………………………….. 1.3.4 Hubungan RPJMD dengan RKPD 1.3.5 Hubungan RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah ………………………………………………… 1.3.6 Hubungan RPJMD dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Gunungkidul ………………………………………….. 1.3.7 Hubungan RPJMD Kabupaten Gunungkidul dengan RPJMD dan RTRW Kabupaten/Kota Lain ……………………………………………………… 1.3.8 Hubungan RPJMD dengan KLHS RPJMD 1.4 Tahapan Penyusunan RPJMD ………………………………. 1.4.1 Persiapan penyusunan RPJMD ...................... 1.4.2 Penyusunan Rancangan Awal RPJMD ............ 1.4.3 Penyusunan Rancangan RPJMD .................... 1.4.4 Pelaksanaan Musrenbang RPJMD .................. 1.4.5 Perumusan Rancangan Akhir RPJMD ............. 1.4.6 Penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD.. 1.5 Sistematika Penulisan ………………………………………… 1.6 Maksud dan Tujuan …………………………………………… BAB II Gambaran Umum Kabupaten Gunungkidul ……………………. 2.1 Aspek Geografi dan Demografi ……………………………… 2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah ………………. 2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah …………………. 2.1.3 Wilayah Rawan Bencana ………………………….. 2.1.4 Demografi …………………………………………….. 2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat………………………….. 2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemetaan Ekonomi.. 2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial ……………………… 2.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga ………………. 2.3 Aspek Pelayanan Umum …………………………………… 2.3.1 Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar 2.3.2 Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar ………………………………………………….. 2.3.3 Urusan Pemerintahan Pilihan ……………………. 2.3.4 Fungsi Penunjang Urusan ………………………. 2.3.5 Evaluasi Pencapaian RPJMD Tahun 20102015 …………………………………………………… 2.4 Aspek Daya Saing Daerah …………………………………… 2.4.1 Kemampuan Ekonomi Daerah …………………… 2.4.2 Fasilitas Wilayah/Infrastruktur …………………. 2.4.3 Iklim Investasi ……………………………………….. 2.4.4 Sumber Daya Manusia …………………………….. BAB III Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah Serta Kerangka Pendanaan ……………………………………………………………….. 3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu ………………………… 3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD…………………………
i
i iii vii I-1 I-1 I-2 I-3 I-3 I-3 I-3 I-3 I-3
I-3
I-3 I-4 I-4 I-4 I-4 I-5 I-5 I-5 I-5 I-7 I-7 II-1 II-3 II-3 II-10 II-14 II-17 II-21 II-21 II-39 II-46 II-46 II-80 II-89 II-107 II-115 II-119 II-124 II-124 II-125 II-127 II-128 III-1 III-1 III-1
BAB IV
BAB V
BAB VI
BAB VII BAB VIII BAB IX BAB X
3.1.2 Neraca Daerah………………………………………... 3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu…… 3.3 Kerangka Pendanaan 3.3.1 Arah Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah………………………………………………….. 3.3.2 Arah Kebijakan Pengelolaan Belanja Daerah … 3.3.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah …………… Analisis Isu-Isu Strategis ……………………………………………... 4.1 Permasalahan Pembangunan ………………………………. 4.1.1 Pemerintahan ………………………………………… 4.1.2 Sosial dan Budaya …………………………………. 4.1.3 Kependudukan dan Keluarga Berencana ……. 4.1.4 Ekonomi, Pariwisata, dan Sumberdaya Alam .. 4.1.5 Prasarana Wilayah ………………………………….. 4.1.6 Geomorfologi dan Lingkungan Hidup ………….. 4.2 Kajian Lingkungan Strategis ………………………………… 4.2.1 Kajian Kebijakan Pembangunan Internasional dan Nasional ………………………………………….. 4.2.2 Kebijkan Pembangunan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta ……………………… 4.2.3 Kebijakan Pembangunan Daerah Lainnya …….. 4.2.4 Kajian Kebijakan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul …………………………………………. 4.3 Isu Stragetis Kabupaten Gunungkidul ……………………. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran ……………………………………. 5.1 Visi ………………………………………………………………. 5.2 Misi ………………………………………………………………. 5.3 Tujuan dan Sasaran …………………………………………. Strategi dan Arah Kebijakan ……………………………………….. 6.1 Analisis Eksternal …………………………………………….. 6.2 Analisis Internal ………………………………………………. 6.3 Strategi dan Arah Kebijakan ………………………………… Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah ……. Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan ……………………………………………………………….. Penetapan Indikator Kinerja Daerah ………..…………………….. Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan …………………….. 10.1 Pedoman Transisi ……………………………………………… 10.2 Kaidah Pelaksanaan ……………………………………………
ii
III-6 III-10 III-13 III-13 III-15 III-15 IV-1 IV-1 IV-1 IV-1 IV-3 IV-3 IV-5 IV-6 IV-6 IV-6 IV-13 IV-14 IV-18 IV-21 V-1 V-3 V-4 V-8 VI-1 VI-2 VI-3 VI-6 VII-1 VIII-1 IX-1 X-1 X-1 X-1
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1 Tabel 2.2 Tabel 2.3 Tabel 2.4 Tabel 2.5. Tabel 2.6. Tabel 2.7.
Tabel 2.8.
Tabel 2.9
Tabel 2.10
Tabel 2.11
Tabel 2.12 Tabel 2.13
Tabel 2.14 Tabel 2.15 Tabel 2.16 Tabel 2.17
Tabel 2.18
Tabel 2.19 Tabel 2.20 Tabel 2.21 Tabel 2.22 Tabel 2.23 Tabel 2.24 Tabel 2.25
Nama Bupati Gunungkidul .......................................... Luas Dan Pembagian Wilayah Administratif Kabupaten Gunungkidul …………………………………………………….. Pulau-Pulau di Wilayah Kabupaten Gunungkidul ……… Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2014 ….. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin per Kecamatan di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014 …. Kepadatan Penduduk per Kecamatan di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014 ……………………………………. PDRB Kabupaten Gunungkidul Atas Dasar Harga Berlaku Tahun2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2010-2015 (Juta Rupiah) …………………………………….. PDRB Kabupaten Gunungkidul Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Menurut Lapanga Usaha Tahun 2010-2015 (Juta Rupiah) ……………………………………. PDRB Kabupaten Gunungkidul Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2010 Menurut Lapanga Usaha Tahun 2010-2015 (%) …………………………………………………… PDRB Kabupaten Gunungkidul Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2010-2015 (%) ………………………………………………….. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Riil Kabupaten Gunungkidul Menurut Lapangan Usaha Tahun 2010-2014 (%) ………………………………………….. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2014 (Juta Rp)…. PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2014 (Juta Rp) …………………………………………………… Distribusi PDRB ADHB Menurut Pengeluaran, Kabupaten Gunungkidul, Tahun 2010 - 2014 (%) ……… Distribusi PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Gunungkidul, Tahun 2010 - 2014 (%)………. Rasio Gini Menurut Tipe Daerah di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011-2014 ……………………………. Garis Kemiskinan, Jumlah Penduduk Miskin Dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2014 ………………………………………………. Angka Partisipasi Sekolah Menurut Jenis Kelamin dan Usia Sekolah Kabupaten Gunungkidul Tahun 20122014 (%) ………………………………………………………….. Status Gizi Balita Kabupaten Gunungkidul Tahun 20132015 ……………………………………………………………….. Jumlah Grup Kesenian dan Klub Olahraga Tahun 2011– 2015 ……………………………………………………………….. Capaian Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2015 ……………………………. Aspek Pelayanan Umum Urusan Pendidikan Jenjang SD/MI Kabupaten Gunungkidul 2011-2015 ……………… Aspek Pelayanan Umum Urusan Pendidikan Jenjang SLTP Kabupaten Gunungkidul 2011-2015 ………………. Aspek Pelayanan Umum Urusan Pendidikan Jenjang SLTA Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2014 ……… Jenis dan Jumlah Fasilitas Penunjang Kesehatan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011 – 2015 ………….
iii
II-2 II-5 II-6 II-17 II-19 II-20
II-24
II-25
II-26
II-27
II-29 II-32
II-33 II-34 II-34 II-37
II-38
II-40 II-46 II-46 II-48 II-80 II-80 II-81 II-82
Tabel 2.26 Tabel 2.27 Tabel 2.28 Tabel 2.29 Tabel 2.30 Tabel 2.31 Tabel 2.32 Tabel 2.33 Tabel 2.34 Tabel 2.35 Tabel 2.36
Tabel 2.37 Tabel 2.38 Tabel 2.39 Tabel 2.40 Tabel 2.41 Tabel 2.42 Tabel 2.43 Tabel 2.44 Tabel 2.45 Tabel 2.46 Tabel 2.47 Tabel 2.48 Tabel 2.49
Tabel 2.50 Tabel 2.51 Tabel 2.52
Tabel 2.53
Jumlah Tenaga Medis Kabupaten Gunungkidul 20112015 ……………………………………………………………….. Indikator Kinerja Bidang Kesehatan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011-2015 …………………………….. Panjang Jalan menurut Statusnya di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2014 (Km) ……………………… Kondisi Jalan Kabupaten di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011-2015 (Km) ……………………………………….. Jenis Perkerasan Jalan Kabupaten di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011-2015 (Km) ……………………. Kondisi Jembatan di Kabupaten Gunungkidul tahun 2011-2015 (buah) ………………………………………………. Indikator Perumahan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011 – 2015 ………………………………………………………. Jumlah Aparat, Sarana Keamanan dan Jumlah Pelanggaran K3 Kabupaten Gunungkidul 2011-2015 …. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011 – 2015 ………………………….. Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2014 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin Kabupaten Gunungkidul Tahun 20112015 ………………………………………………………………. Jumlah Pejabat Struktural Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2015 ……………………………………………….. Jumlah Anggota DPRD Gunungkidul Menurut Komisi dan Jenis Kelamin Tahun 2011-2015 ……………………… Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011-2015 ……………………………. Potensi Kerawanan Pangandan Gizi Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 …………………………………….. Perkembangan Potensi Kerawanan Pangandan Gizi Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011-2015 …………….. Jumlah Tanah Yang Bersertifikat di Kabupaten 20102014 ……………………………………………………………….. Indeks Pencemaran Air Sungai Yang Melewati Kota Wonoasri Tahun 2011 - 2015 ………….................. Jumlah Penduduk Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011-2015 ………………………………………………………… Indikator Keluarga Berencana Keluarga Sejahtera Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011-2015 ……………… Indikator Urusan Perhubungan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011-2015 ……………………………………………….. Data Koperasi yang Melaksanakan RAT Tahun 20112015 ………………………………………………………………. Perkembangan Investasi di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012-2015 ………………………………………………. Jumlah Izin yang Dilayani Oleh Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011-2015 ……………………………………………… Jumlah Karang Taruna di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011-2015……………………………………………….. Indikator Kebudayaan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011-2015 ……………………………………………………….. Jumlah Koleksi, Pustakawan, Pengunjung, Anggotadan Sarana Prasarana Perpustakaan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011-2015 …………………………….. Volume, Jumlah SDM dan Sarana Kearsipan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011-2015 ……………………………...
iv
II-82 II-83 II-84 II-84 II-84 II-85 II-87 II-87 II-88 II-89
II-91 II-91 II-91 II-92 II-94 II-94 II-96 II-97 II-99 II-100 II-101 II-102 II-103
II-104 II-104 II-105
II-106 II-107
Tabel 2.54 Tabel 2.55 Tabel 2.56 Tabel 2.57 Tabel 2.58 Tabel 2.59
Tabel 2.60 Tabel 2.61 Tabel 2.62 Tabel 2.63 Tabel 2.64 Tabel 2.65 Tabel 2.66 Tabel 2.67 Tabel 2.68 Tabel 2.69 Tabel 2.70 Tabel 2.71 Tabel 2.72
Tabel 2.73
Tabel 2.74 Tabel 2.75 Tabel 2.76 Tabel 3.1 Tabel 3.2 Tabel 3.3 Tabel 3.4 Tabel 3.5
Perkembangan Produksi Perikanan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011-2015 …………………………….. Jumlah Wisatawan Yang Berkunjung ke Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011-2015 ……………………………. Pendapatan Sektor Pariwisata Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011-2015 ………………………………………………. Luas Panen, Produksi dan Rata-rata Produksi Padi dan Palawija Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011-2015 …. Perkembangan Indikator Peternakan di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011-2015 ……………………………. Luas Areal, Luas Panen, Jumlah Produksi, Rata-rata Produksidan Jumlah Petani Komoditas Perkebunan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011-2015 …………….. Luas dan Produksi Komoditas Kehutanan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011-2015 ……………………………. Sarana Perdagangan di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2014 ……………………………………………………….. Data Industri Kecil Menengah di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013-2015 ……………………………. Jumlah Pemberangkatan Transmigran Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011-2015 …………………………….. Dokumen Perencanaan Pembangunan Tahun 2011– 2015 Kabupaten Gunungkidul ……………………………… Data Realisasi Pendapatan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013 ampai dengan 2015 …………………………… Data Realisasi Belanja Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013 s.d 2015 …………………………………………………… Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013 s.d. 2015 ………………………………………… Komposisi PNS Kabupaten Gunungkidul Menurut Golongan Tahun 2011-2015 ………………………………….. Skala Pengukuran Pencapaian Sasaran RPJMD Tahun 2010-2015 …………………………………………………………. Pencapaian Sasaran RPJMD Tahun 2010-2015 ………… Kondisi Jalan di Kabupaten Gunungkidul Tahun 20112015 ………………………………………………………………. Jumlah Tenaga Listrik yang Diproduksi, Terjual dan Jumlah Pelanggan Listrik Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012-2015 ………………………………………………. Kapasitas Produksi, Kapasitas Air Yang Termanfaatkan, Jumlah Pelanggan Dan Sumber Mata Air Yang Dikelola Oleh PDAM Tirta Handayani Tahun 2011-2015 ………… Jumlah Tindak Kriminal Kabupaten Gunungkidul 20112015 ………………………………………………………………. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011-2015 …………….. Komposisi Penduduk dan Angka Beban Tanggungan di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011-2015 …………….. Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011-2015 …………….. Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011-2015 ……………. Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Kabupaten Gunungkidul …………………………………….. Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul Per 31 Desember 2011s.d. 31 Desember 2015 .......................... Kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul Per 31 Desember 2011 sd. 31 Desember 2015 ………….
v
II-108 II-109 II-109 II-109 II-111
II-112 II-113 II-114 II-114 II-115 II-116 II-116 II-117 II-118 II-118 II-120 II-120 II-125
II-126
II-126 II-127 II-128 II-129 III-2 III-5 III-6 III-7 III-9
Tabel 3.6 Tabel 3.7 Tabel 3.8 Tabel 3.9 Tabel 3.10 Tabel 3.11 Tabel 3.12 Tabel 4.1 Tabel 4.2 Tabel 5.1 Tabel 5.2 Tabel 5.3 Tabel 5.4 Tabel 5.5 Tabel 6.1 Tabel 6.2 Tabel 6.3 Tabel 6.4 Tabel 7.1 Tabel 7.2 Tabel 7.3 Tabel 7.4 Tabel 7.5 Tabel 7.6 Tabel 8.1 Tabel 8.2 Tabel 9.1 Tabel 9.2 Tabel 9.3
Analisa Rasio Keuangan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011-2015 (%) ………………………………………………….. Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011-2015 ……………… Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Gunungkidul …………………………………….. Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017-2021 …………….. Kerangka Pendanaan Alokasi Kapasitas Riil Keuangan Daerah ……………………………………………………………. Proporsi untuk Belanja menurut Prioritas .................... Kerangka Pendanaan Alokasi Kapasitas Riil Keuangan Daerah .......................................................................... Keterkaitan Kebijakan Kabupaten Gunugkidul Dengan Daerah Lain ……………………………………………………… Hasil Telaah RPJPD 2005-2025 …………………………..... Sinkronisasi Visi RPJMN, RPJMD DIY, dan RPJMD Kabupaten Gunungkidul …………………………………….. Sinkronisasi Misi RPJMD Kabupaten Gunungkidul dan Agenda Prioritas RPJMN (Nawacita) ………………………… Sinkronisasi Misi RPJMD Kabupaten Gunungkidul dan RPJMD DIY ……………………………………………………… Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2021 …………………………….. Target Pencapaian Sasaran Jangka Menengah…………. Arah Kebijakan Pembangunan Lima Tahunan dalam RPJPD Tahun 2005-2025 …………………………………….. Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman.. Analisis SWOT ………………………………………………….. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Gunungkidul ….. Kebijakan Umum Dan Program Pembangunan pada Misi 1 RPJMD Kabupaten Gunungkidul tahun 2016-2021…. Kebijakan Umum Dan Program Pembangunan pada Misi 2 RPJMD Kabupaten Gunungkidul tahun 2016-2021…. Kebijakan Umum Dan Program Pembangunan pada Misi 3 RPJMD Kabupaten Gunungkidul tahun 2016-2021…. Kebijakan Umum Dan Program Pembangunan pada Misi 4 RPJMD Kabupaten Gunungkidul tahun 2016-2021…. Kebijakan Umum Dan Program Pembangunan pada Misi 5 RPJMD Kabupaten Gunungkidul tahun 2016-2021…. Kebijakan Umum Dan Program Pembangunan pada Misi 6 RPJMD Kabupaten Gunungkidul tahun 2016-2021…. Program Pembangunan pada RKPD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 ............................................. Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Tahun 2016-2021 ………………. Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Daerah …………. Penetapan Indiktor Kinerja Utama Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2021 …….……………………….. Indikator Sasaran Perangkat Daerah …………………....
vi
III-10 III-11 III-12 III-17 III-19 III-20 III-21 IV-14 IV-17 V-4 V-6 V-8 V-10 V-12 VI-1 VI-4 VI-5 VI-7 VII-5 VII-13 VII-18 VII-19 VII-21 VII-26 VIII-3 VIII-8 IX-1 IX-2 IX-7
DAFTAR GAMBAR
Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar
1.1 1.2 2.1 2.2 2.3
Gambar 2.4 Gambar 2.5 Gambar 2.6 Gambar 2.7 Gambar 2.8 Gambar 2.9
Gambar 2.10
Gambar 2.11 Gambar 2.12 Gambar 2.13 Gambar 2.14 Gambar 2.15 Gambar 2.16 Gambar 2.17
Gambar 2.18
Gambar 2.19 Gambar 2.20 Gambar 2.21 Gambar 2.22 Gambar 2.23
Hubungan Antar Dokumen Perencanaan ............................. 1-4 Tahapan Penyusunan RPJMD ............................................... 1-6 Peta Administratif KabupatenGunungkidul ........................... II-4 Peta Rawan Bencana Kabupaten Gunungkidul ................... II-16 Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Gunungkidul Tahun 1961-2010................................................................ II-17 Jumlah dan Pertumbuhan Penduuk Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2014 .......................................... II-18 Persentase Komposisi Penduduk Menurut Umur Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2014 ........................ II-19 Piramida Penduduk Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014 .................................................................................... II-19 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gunungkidul (%) Tahun 2010-2014 .......................................................... II-28 PDRB Per Kapita Kabupaten Gunungkidul (Juta Rupiah) 2010- 2014 ............................................................ II-32 Perbandingan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten Gunungkidul, Tahun 2010-2014 ....................... II-33 Nilai (Juta Rp) dan Pertumbuhan (%) PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten Gunungkidul, Tahun 2010-2014................................................................ II-35 Nilai Inflasi YoY di Kota Wonosari, Kota Yogyakarta dan Nasional Tahun 2011-2015 ................................................. II-36 Laju Inflasi Tahunan Kota Wonosari, Kota Yogyakarta dan Nasional Tahun 2015 ................................................... II-36 Angka Kemiskinan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2006-2014 (%) ..................................................................... II-38 Angka Melek Huruf Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2013........................................................................... II-39 Angka Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2014 .......................................... II-40 Angka Partisipasi Kasar Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2014 (%) .......................................................... II-41 Angka Partisipasi Murni (APM) menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 – 2014 .................................................................................... II-42 Penduduk Usia 10 Tahun ke Atas menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kabupten Gunungkidul Tahun 2009 – 2013 (%) ....................................................... II-43 Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 – 2015...................... II-43 Angka Kematian Ibu Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 – 2015 ........................................................................ II-44 Usia Harapan Hidup Kabupaten Gunungkidul Tahun 2009- 2013.......................................................................... II-45 Jumlah Desa Rawan Pangandan Gizi Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011-2015 .......................................... II-95 Jumlah PNS Kabupaten Gunungkidul Tahun 20112015 .................................................................................. II-118
vii
Gambar 2.24 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga dalam PDRB menurut penggunaan atas dasar harga berlaku Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 – 2014 (Juta Rp) .... II-124 Gambar 2.25 Pengeluaran konsumsi Makanan dan bukan makanan dalam PDRB menurut penggunaan atas dasar harga berlaku Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 – 2014 (Juta Rp) ........................................................................... II-125 Gambar 2.26 Jumlah Demontrasi / Unjuk rasa Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011– 2015 ...................................... II-128 Gambar 6.1 Indikasi Tema Pembangunan Tahun 2016-2021 .............. VI - 12
viii
LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2016-2021 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2016-2021 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Kabupaten Gunungkidul merupakan salah satu kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta yang menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah secara serentak pada tahun 2015. Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta peraturan teknisnya, kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih harus menyusun rencana pembangunan jangka menengah sesuai periode jabatannya. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun. RPJMD merupakan penjabaran Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang telah disampaikan pada saat kampanye dan akan dicapai selama 5 tahun masa jabatan. Dalam kerangka perencanaan pembangunan jangka panjang daerah, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025, saat ini Kabupaten Gunungkidul masuk dalam periode perencanaan lima tahun ketiga 2015-2020. Namun sebagai implikasi pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara serentak dan sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 050/795/SJ tanggal 4 Maret 2016 tentang Penyusunan RPJMD dan RKPD Tahun 2017, periode RPJMD Kabupaten Gunungkidul yang akan disusun menjadi tahun 2016-2021. Penyusunan RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2021 menggunakan pendekatan perencanaan pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (top-down), dan bawah-atas (bottom-up) sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pendekatan teknokratis menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pendekatan politis dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD. Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan. Dengan demikian diharapkan RPJMD yang ditetapkan dapat benar- benar menjawab permasalahan pembangunan daerah dan mengakomodir kebutuhan masyarakat. Untuk mewujudkan konsistensi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan, RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2021 disusun dengan berdasar pada arah kebijakan RPJPD Tahun 2005-2025, memperhatikan RPJMD DIY Tahun 2012-2017 dan RPJMN Tahun 2015-2019. Strategi, kebijakan dan program prioritas pembangunan jangka menengah
I-1
daerah yang disusun diarahkan agar dapat mewujudkan sasaran pembangunan daerah dan mendukung pencapaian sasaran yang ditetapkan pemerintah DIY serta pemerintah pusat. 1.2. Dasar Hukum Penyusunan 1. 2. 3. 4. 5.
6.
7. 8.
9. 10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Dasar hukum penyusunan RPJMD Tahun 2016-2021 adalah: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan DaerahDaerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dan Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2005-2025; Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah Tahun 2012-2017; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010–2030; dan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan.
I-2
1.3. Hubungan Antar Dokumen 1.3.1. Hubungan RPJMD dengan RPJPD Dokumen RPJMD Kabupaten merupakan penjabaran RPJPD Kabupaten. RPJMD disusun dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten sebagai dokumen perencanaan yang berlaku 20 (dua puluh) tahun. 1.3.2. Hubungan RPJMD Kabupaten dengan RPJMN Dalam penyusunan RPJMD harus mempedomani RPJMN yang dilakukan melalui penyelarasan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten dengan arah, kebijakan umum, sertaprioritas pembangunan nasional, arah kebijakan, dan prioritas untuk bidangbidang pembangunan, dan pembangunan kewilayahan sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan karakteristik daerah. 1.3.3. Hubungan RPJMD Kabupaten dengan RPJMD Daerah Istimewa Yogyakarta Penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten/Kota harus memperhatikan Dokumen RPJMD Provinsi. Memperhatikan RPJMD provinsi sebagaimana dilakukan melalui penyelarasan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota dengan arah, kebijakan, prioritas pembangunan jangka menengah provinsi. 1.3.4. Hubungan RPJMD dengan RKPD Dokumen RPJMD dijabarkan ke dalam RPKD sebagai dokumen operasional tahunan yang memuat rancangan kerangka ekonomi makro daerah beserta kerangka pendanaan, prioritas, sasaran pembangunan, dan rencana program dan kegiatan prioritas daerah. 1.3.5. Hubungan RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah Dokumen RPJMD Kabupaten sebagai pedoman penyusunan dan penetapan Renstra Perangkat Daerah. Rencana strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. 1.3.6. Hubungan RPJMD dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Gunungkidul RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2021 harus memperhatikan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Gunungkidul sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2030, agar pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat sesuai dengan tata ruang yang ditetapkan. 1.3.7. Hubungan RPJMD Kabupaten Gunungkidul dengan RPJMD dan RTRW Kabupaten/Kota Lain Bahwa dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Gunungkidul memperhatikan RPJMD dan RTRW kabupaten/kota lainnya yang dilakukan melalui penyelarasan antara rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota dengan pemanfaatan struktur dan pola ruang kabupaten/kota lain sekitarnya (tetangga) terutama yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Gunungkidul.
I-3
1.3.8. Hubungan RPJMD dengan KLHS RPJMD Bahwa dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Gunungkidul memperhatikan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Hubungan antar dokumen perencanaan tersebut secara lebih jelas dapat dlihat dalam gambar berikut : 20 TAHUNAN
5 TAHUNAN
1 TAHUNAN
RPJMN
RPJMD Provinsi
Dipedomani
Diperhatikan RPJPD KABUPATEN
Dipedomani
RPJMD KABUPATEN
Diperhatikan
Dijabarkan
Dipedomani
RTRW Kabupaten
Diperhatikan
RTRW dan RPJMD Kabupaten/Kota Lainnya (tetangga)
Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD)
RKPD KABUPATEN
Dipedomani
Dijabarkan
Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD)
KLHS RPJMD
Sumber : Diolah dari berbagai sumber Gambar 1.1 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan 1.4. Tahapan Penyusunan RPJMD Sebagai sebuah dokumen perencanaan pembangunan, RPJMD disusun melalui tahapan-tahapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010. Tahapan-tahapan yang harus dilalui tersebut menunjukkan perwujudan dari pendekatan-pendekatan perencanaan pembangunan baik teknokratis, politis, partisipatif, serta atas-bawah (topdown) dan bawah-atas (bottom-up). Secara garis besar, proses penyusunan RPJMD meliputi beberapa tahapan sebagai berikut : 1.4.1. Persiapan penyusunan RPJMD; Dalam tahapan ini, kegiatan yang dilakukan adalah pengumpulan data dan informasi yang diperlukan untuk proses penyusunan RPJMD, pembentukan dan orientasi tim penyusun, serta penyusunan jadwal kegiatan/ agenda kerja tim. 1.4.2. Penyusunan Rancangan Awal RPJMD; Dalam tahap ini kegiatan yang dilakukan adalah analisis terhadap data dan informasi yang telah dikumpulkan selanjutnya dirumuskan permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta rancangan program pembangunan jangka menengah, yang kemudian ditampilkan dalam bentuk rancangan awal dengan
I-4
1.4.3.
1.4.4.
1.4.5.
1.4.6.
sistematika yang telah ditentukan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010. Proses analisis terhadap data dilaksanakan oleh tim dan juga dilaksanakan koordinasi dan komunikasi dengan perangkat daerah untuk membahas hal- hal yang bersifat teknis. Pada tahap ini juga dilaksanakan proses konsultasi publik untuk mendapatkan masukan dari pemangku kepentingan terkait rancangan awal yang disusun. Selain itu dalam tahap penyusunan rancangan awal ini juga dilaksanakan pembahasan kebijakan umum dan program prioritas antara pemerintah daerah dan DPRD yang selanjutnya dituangkan dalam kesepakatan bersama antara Bupati dan DPRD. Penyusunan Rancangan RPJMD; Dalam tahapan ini yang dilaksanakan adalah penyampaian rancangan awal RPJMD kepada seluruh Perangkat Daerah sebagai bahan penyusunan Rancangan Renstra. Masing-masing Perangkat Daerah harus menyusun rancangan Renstra untuk menerjemahkan Rancangan Awal RPJMD sesuai tugas dan fungsi masing-masing yang selanjutnya menjadi bahan penyempurnaan Rancangan Awal RPJMD menjadi Rancangan RPJMD. Dalam tahapan ini juga dilaksanakan forum Perangkat Daerah yang membahas Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah. Pelaksanaan Musrenbang RPJMD; Dalam tahapan ini kegiatan yang dilakukan adalah pembahasan Rancangan RPJMD dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di tingkat kabupaten yang melibatkan para pemangku kepentingan. Dalam proses ini diharapkan dapat memberikan tanggapan dan saran terhadap rancangan RPJMD yang telah disempurnakan dengan mempertimbangkan masukan pemangku kepentingan pada saat pelaksanaan konsultasi publik serta sinkronisasi dengan rancangan Renstra Perangkat Daerah. Perumusan Rancangan Akhir RPJMD; Dalam tahapan ini, kegiatan yang dilakukan adalah penyempurnaan Rancangan RPJMD oleh Tim Penyusun dengan memperhatikan hasil Musrenbang RPJMD. Dalam tahapan ini juga dilaksanakan proses review oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dalam hal ini adalah Inspektorat Daerah serta konsultasi kepada Gubernur DIY. Rekomendasi hasil review dan konsultasi tersebut selanjutnya dijadikan bahan penyempurnaan Rancangan Akhir RPJMD. Penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD. Proses penetapan peraturan daerah tentang RPJMD diawali dengan pengiriman Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD dengan dilampiri Rancangan Akhir RPJMD untuk selanjutnya dibahas antara Bupati (Pemerintah Daerah) dan DPRD. Setelah dibahas dan disepakati selanjutnya dituangkan dalam kesepakatan bersama antara Bupati dan DPRD. Kegiatan selanjuntya adalah pengiriman Raperda yang telah disepakati tersebut kepada Gubernur untuk dievaluasi. Setelah dievaluasi oleh Gubernur, Raperda RPJMD Tahun 2016-2021 ditateapkan menjadi peraturan daerah.
Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, berikut ini disajikan bagan alur proses penyusunan RPJMD tersebut :
I-5
Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Gambar 1.2 Tahapan Penyusunan RPJMD
I-6
1.5. Sistematika Penulisan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2021 disajikan dengan sistematika sebagai berikut: BAB I
PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Dasar Hukum Penyusunan 1.3. Hubungan Antar Dokumen 1.4. Tahapan Penyusunan RPJMD 1.5. Sistematika Penulisan 1.6. Maksud dan Tujuan
BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 2.1. Aspek Geografi dan Demografi 2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat 2.3. Aspek Pelayanan Umum 2.4. Aspek Daya Saing Daerah
BAB III
GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KERANGKA PENDANAAN 3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu 3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu 3.3. Kerangka Pendanaan
BAB IV
ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS 4.1. Permasalahan Pembangunan 4.2. Isu Strategis
BAB V
VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN 5.1. 5.2. 5.3.
SERTA
Visi Misi Tujuan dan Sasaran
BAB VI
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VII
KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
BAB VIII
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
BAB IX
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
BAB X
PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN
1.6. Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 20162021 adalah menjabarkan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. Tujuan penyusunan RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2021 adalah : 1. 2. 3.
Sebagai pedoman bagi PD dalam menyusun dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra PD; Sebagai pedoman penyusunan RKPD; Sebagai acuan dasar dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPJMD;
I-7
4.
5.
6. 7.
8.
Sebagai alat koordinasi dan acuan kerja bagi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di daerah dalam periode waktu 5 (lima) tahun; Memberikan arah dan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah baik pemerintah, masyarakat, maupun dunia usaha dalam mewujudkan visi, misi, tujuan, strategi, dan sasaran pembangunan daerah; Menjamin terlaksananya koordinasi antar pelaku pembangunan; Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas perencanaan pembangunan antar wilayah, antar ruang, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah; dan Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengendalian.
I-8
BAB II GAMBARAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL
Menurut Mr R.M Suryodiningrat dalam bukunya ”Peprentahan Praja Kejawen” yang dikuatkan buku de Vorstenlanden terbitan 1931 tulisan G.P Rouffaer, dan pendapat B.M.Mr.A.K Pringgodigdo dalam bukunya Onstaan En Groei van het Mangkoenegorosche Rijk, berdirinya Gunungkidul (daerah administrasi) tahun 1831 setahun seusai Perang Diponegoro, bersamaan dengan terbentuknya kabupaten lain di Yogyakarta. Disebutkan bahwa ”Goenoengkidoel, wewengkon pareden wetan lepen opak. Poeniko siti maosan dalem sami kaliyan Montjanagari ing jaman kino, dados bawah ipun Pepatih Dalem. Ing tahoen 1831 Nagoragung sarta Mantjanagari-nipoen Ngajogjakarta sampoen dipoen perang-perang, Mataram dados 3 wewengkon, dene Pangagengipoen wewengkon satoenggal-satoenggalipoen dipoen wastani Boepati Wadono Distrik kaparingan sesebatan Toemenggoeng, inggih poeniko Sleman (Roemijin Denggong), Kalasan serta Bantoel. Siti maosan dalem ing Pengasih dipoen koewaosi dening Boepati Wedono Distrik Pamadjegan Dalem. Makanten oegi ing Sentolo wonten pengageng distrik ingkang kaparingan sesebatan Riya. Goenoengkidoel ingkang nyepeng siti maosan dalem sesebatan nipoen Riya.” Dan oleh upaya yang dilakukan panitia untuk melacak Hari Jadi Kabupaten Gunungkidul tahun 1984 baik yang terungkap melalui fakta sejarah, penelitian, pengumpulan data dari tokoh masyarakat, pakar serta daftar kepustakaan yang ada, akhirnya ditetapkan bahwa Kabupaten Gunungkidul dengan Wonosari sebagai pusat pemerintahan lahir pada hari Jumat Legi tanggal 27 Mei 1831 atau 15 Besar Je 1758 dan dikuatkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gunungkidul No : 70/188.45/6/1985 tentang Penetapan hari, tanggal bulan dan tahun Hari Jadi Kabupaten Gunungkidul yang ditandatangani oleh bupati saat itu Drs.KRT Sosro Hadiningrat tanggal 14 Juni 1985. Guna mengabadikan Hari Jadi Kabupaten Gunungkidul dibangun prasasti berupa tugu di makam bupati pertama Mas Tumenggung Pontjodirjo dengan bertuliskan Suryo sangkala dan Condro sangkala berbunyi : NYATA WIGNYA MANGGALANING NATA ” HANYIPTA TUMATANING SWAPROJO” Menuruut Suryo sangkala tahun 1831 dibalik 1381, sedang Condro sangkala 1758 dibalik 8571. Secara yuridis, status Kabupaten Gunungkidul sebagai salah satu daerah kabupaten yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta ditetapkan pada tanggal 15 Agustus 1950 dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950 pada saat Gunungkidul dipimpin oleh KRT Labaningrat.
II - 1
Tabel 2.1 Nama Bupati Gunungkidul No.
Tahun
1
1831 - ….
Nama Mas Tumenggung Pontjodirjo
2
Raden Tumenggung Prawirosetiko
3
Raden Tumenggung Suryokusumo
4
Raden Tumenggung Tjokrokusumo
5
Raden Tumenggung Padmonegoro
6
…. - 1901
7
1901 – 1914
Raden Tumenggung Wiryodiningrat
8
1914 - 1930
KRT.Yudodiningrat
9
1930 – 1935
KRT.Pringgodiningrat
10
1935 – 1944
KRT.Djojodiningrat
11
1944 - 1945
KRT.Mertodiningrat
12
1945 – 1946
KRT.Dirjodiningrat
13
1946 - 1947
KRT.Tirtodiningrat
14
1947 - 1949
KRT.Suryaningrat
15
1949 - 1952
KRT.Labaningrat
16
1952 - 1955
KRT.Brataningrat
17
1955 - 1958
KRT.Wiraningrat
18
1958 - 1959
Prawirosuwignyo
19
1959 – 1974
KRT.Djojodiningrat,BA
20
1974 – 1984
Ir.Raden Darmakum Darmokusumo
21
1984 – 1989
Drs.KRT.Sosrodiningrat
22
1989 – 1994
Ir.Soebekti Soenarto
23
1994 – 2001
KRT.Harsodingrat,BA
24
2001 – 2005
Drs.KRT.Hardjohadinegoro (Drs.Yoetikno)
25
2005 – 2010
Suharto,SH
26
2010
27
2010 - 2015
Hj Badingah S.Sos
28
2016 - 2021
Hj Badingah S.Sos
Raden Tumenggung Danuhadiningrat
Prof.Dr Ir Sumpeno Putro, MSc
Sumber : Bagian Administrasi Pemerintahan Umum SETDA Kabupaten Gunungkidul
II - 2
2.1 Aspek Geografi dan Demografi 2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah a. Luas dan Batas Wilayah Admistrasi Kabupaten Gunungkidul merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan Ibu Kota Wonosari yang terletak 39 km sebelah tenggara Kota Yogyakarta. Secara yuridis, status Kabupaten Gunungkidul sebagai salah satu daerah kabupaten yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta ditetapkan pada tanggal 15 Agustus 1950 dengan UU no 15 Tahun 1950 jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 pada saat Gunungkidul dipimpin oleh KRT Labaningrat. Luas wilayah Kabupaten Gunungkidul 1.485,36 km2 atau sekitar 46,63 % dari luas wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan batas wilayah dirinci sebagai berikut: 1. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta. 2. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Klaten dan KabupatenSukoharjo Provinsi Jawa Tengah. 3. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah. 4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Hindia Gambaran wilayah secara administratif dapat dilihat pada gambar 2.1 sebagai berikut:
II - 3
Sumber : RTRW Kabupaten Gunungkidul 2010-2030 Gambar 2.1 Peta Administrasi Kabupaten Gunungkidul II - 4
Secara administratif Kabupaten Gunungkidul terbagi menjadi 18 Kecamatan yang meliputi 144 desa dan 1.431 padukuhan. Luas dan pembagian wilayah administratif Kabupaten Gunungkidul dapat dilihat pada Tabel 2.2. Tabel 2.2 Luas Dan Pembagian Wilayah Administratif Kabupaten Gunungkidul No.
KECAMATAN
LUAS (km2)
PERSENTASE (%)
JUMLAH DESA
JUMLAH PADUKUHAN
JUMLAH RW
1 Panggang
99,8
6,72
6
44
44
2 Purwosari
71,76
4,83
5
32
32
3 Paliyan
58,07
3,91
7
50
50
4 Saptosari
87,83
5,91
7
60
60
104,91
7,06
5
83
84
6 Tanjungsari
71,63
4,82
5
72
71
7 Rongkop
83,46
5,62
8
100
100
8 Girisubo
94,57
6,37
8
82
82
9 Semanu
108,39
7,30
5
106
136
10 Ponjong
104,49
7,03
11
119
120
11 Karangmojo
80,12
5,39
9
104
104
12 Wonosari
75,51
5,08
14
103
151
105,26
7,09
13
101
101
14 Patuk
72,04
4,85
11
72
82
15 Gedangsari
68,14
4,59
7
67
67
16 Nglipar
73,87
4,97
7
53
53
17 Ngawen
46,59
3,14
6
67
67
18 Semin
78,92
5,31
10
116
121
Jumlah 1.485,36
100,00
144
1.431
1.525
5 Tepus
13 Playen
Sumber : BPS Kabupaten Gunungkidul, (Gunungkidul Dalam Angka 2015)
b. Letak dan Kondisi Geografis Secara geografis Kabupaten Gunungkidul berada pada 746 LS-809 LS dan 11021 BT-11050 BT, berada di bagian tenggara dari Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Kabupaten Gunungkidul tidak memiliki kawasan pedalaman maupun kawasan terpencil. Menurut kondisi geografis, desa-desa di Kabupaten Gunungkidul sebanyak 18 desa pesisir, 56 desa terletak di lereng/punggung bukit dan 70 desa terletak di dataran. Ditinjau dari posisi geostrategis, Kabupaten Gunungkidul berbatasan langsung dengan Samudera Hindia yang kaya akan sumberdaya laut dan menjadikan Kabupaten Gunungkidul memiliki wilayah berupa kepulauan. Kabupaten Gunungkidul memiliki 28 pulau tersebar pada lima kecamatan, yaitu Purwosari, Panggang, Tanjungsari, Tepus, dan Girisubo. Daftar pulau di wilayah Kabupaten Gunungkidul tersebut disajikan seperti dalam tabel berikut:
II - 5
Tabel 2.3 Pulau-Pulau di Wilayah Kabupaten Gunungkidul No
Kecamatan
Desa
Nama Pulau
1
Purwosari
Giricahyo
Gunungsemar
2
Panggang
Giriwungu
Payung/ Ngunggah
3
Tanjungsari
Kemadang Banjarejo
Ngrawe Jumpino Drini
Ngestirejo
Watupayung siratan
Sidoharjo
Watulawang Watukubengan Timang Ngondo Watupayung siung Watupanjang Watulambor Watunganten Lor Watuganten Kidul Watubebek
4
Tepus
Purwodadi
5
Girisubo
Balong
Jepitu
Tileng Pucung Songbanyu
Watutogog Watumanukan Watusemar Watulumbung Karangmomang Jungwok Watutopi Ngusalan Glati/Kalong Tahu Amben Gununggandul Godeg Watucetingan/Baron Layar Krokoh
Sumber : RTRW Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2030
c. Topografi Berdasarkan kondisi topografi Kabupaten Gunungkidul dibagi menjadi 3 (tiga) zona pengembangan, yaitu : 1. Zona Utara disebut wilayah Batur Agung dengan ketinggian 200m700m di atas permukaan laut. Keadaannya berbukit-bukit terdapat sumber-sumber air tanah kedalaman 6m-12m dari permukaan tanah. Jenis tanah didominasi latosol dengan batuan induk vulkanik dan sedimen taufan. Wilayah ini meliputi Kecamatan Patuk, Gedangsari, Nglipar, Ngawen, Semin, dan Ponjong bagian utara. 2. Zona Tengah disebut wilayah pengembangan Ledok Wonosari, dengan ketinggian 150m-200m di atas permukaan laut. Jenis tanah didominasi oleh asosiasi mediteran merah dan grumosol hitam dengan bahan induk batu kapur. Sehingga meskipun musim kemarau panjang, partikel-partikel air masih mampu bertahan. Terdapat sungai di atas tanah, tetapi di musim kemarau kering. Kedalaman air tanah II - 6
berkisar antara 60m – 120m di bawah permukaan tanah. Wilayah ini meliputi Kecamatan Playen, Wonosari, Karangmojo, Ponjong bagian tengah, dan Semanu bagian utara. 3. Zona Selatan disebut wilayah pengembangan Gunung Seribu (Duizon gebergton atau Zuider gebergton), dengan ketinggian 0m – 300m di atas permukaan laut. Batuan dasar pembentuknya adalah batu kapur dengan ciri khas bukit-bukit kerucut (Conical limestone) dan merupakan kawasan karst. Pada wilayah ini banyak dijumpai sungai bawah tanah. Zone Selatan ini meliputi kecamatan Saptosari, Paliyan, Girisubo, Tanjungsari, Tepus, Rongkop, Purwosari, Panggang, Ponjong bagian selatan, dan Semanu bagian selatan. Lahan di Kabupaten Gunungkidul mempunyai tingkat kemiringan yang bervariasi yang dikelompokkan menjadi empat bagian, yaitu : (1) datar (0-2%) : 26.768 Ha; (2) bergelombang (3-15%) : 41.435 Ha; (3) curam (1640%) : 59.452 Ha dan (4) sangat Curam (>40%) : 20.881 Ha Wilayah Kabupaten Gunungkidul terletak pada ketinggian yang bervariasi antara 0–800 meter di atas permukaan laut. Sebagian besar wilayah Kabupaten Gunungkidul yaitu 1.341,71 km2 atau 90,33 % berada pada ketinggian 100–500 m di atas permukaan laut (dpl). Sedangkan sisanya 7,75 % terletak pada ketinggian kurang dari 100 m dpl, dan 1,92 % terletak pada ketinggian lebih dari 500-1.000 m dpl. d. Geologi Jenis tanah di wilayah Kabupaten Gunungkidul cukup beragam, dengan rincian sebagai berikut: 1. Latosol, dengan batuan induk kompleks sedimen tufan dan batuan vulkanik,yang terletak pada wilayah bergunung-gunung, tersebar di wilayah Kecamatan Patuk bagian Utara dan Selatan, Gedangsari, Ngawen, Semin bagian Timur, dan Ponjong bagian Utara 2. Kompleks latosol dan mediteran merah, dengan batuan induk batuangamping, bentuk wilayah bergelombang sampai berbukit, terdapat di wilayah Kecamatan Panggang, Purwosari, Saptosari, Tepus, Tanjungsari, Semanu bagian Selatan dan Timur, Rongkop, Girisubo, serta Ponjong bagian Selatan. 3. Asosiasi mediteran merah dan renzina, dengan batuan induk batu gamping, bentuk wilayah berombak sampai bergelombang, terdapat di wilayah Kecamatan Ngawen bagian Selatan, Nglipar, Karangmojo bagian Barat dan Utara, Semanu bagian Barat, Wonosari bagian Timur, Utara dan Selatan, Playen bagian Barat dan Utara, serta Paliyan bagian Selatan. 4. Grumosol hitam, dengan batuan induk batu gamping, bentuk wilayah datar sampai bergelombang, terdapat di wilayah Kecamatan Playen bagian Selatan, Wonosari bagian Barat, Paliyan bagian Utara, dan Ponjong bagian Selatan. 5. Asosiasi latosol merah dan litosol, dengan bahan induk tufan dan batuanvulkanik intermediet, bentuk wilayah bergelombang sampai berbukit, terdapat di wilayah Kecamatan Semin bagian Utara, Patuk bagian Selatan, dan Playen bagian Barat. Struktur tanah di Kabupaten Gunungkidul dibedakan atas dasar komposisi komponen pasir, debu, dan lempung, sehingga secara garis besar dipilahkan menjadi tekstur kasar, sedang, dan halus. e.
Hidrologi Di Kabupaten Gunungkidul terdapat dua daerah aliran sungai (DAS) permukaan yaitu DAS Opak–Oyo dan DAS Dengkeng. Masing-masing DAS II - 7
itu terdiri dari beberapa Sub DAS yang berfungsi untuk mengairi areal pertanian, juga terdapat DAS bawah permukaan yaitu DAS Bribin. Air permukaan (sungai dan mata air) banyak dijumpai di Gunungkidul wilayah utara dan tengah. Di wilayah tengah beberapa tempat mempunyai air tanah yang cukup dangkal dan dimanfaatkan untuk sumur ladang. Wilayah selatan Gunungkidul merupakan kawasan karst yang jarang ditemukan air permukaan. Di wilayah ini dijumpai sungai bawah tanah seperti Bribin, Ngobaran, dan Seropan serta ditemukan juga telaga musiman yang multiguna bagi penduduk sekitarnya. Berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3045/2014 tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst Gunungsewu sebagian wilayah Kabupaten Gunungkidul merupakan kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan bentang alam karst berupa kawasan perbukitan batu gamping yang terletak di Kecamatan Wonosari, Ponjong, Panggang, Semanu, Purwosari, Paliyan, Saptosari, Rongkop, Tanjungsari, Tepus, dan Girisubo. Kawasan tersebut perlu dikelola sesuai dengan daya dukung lingkungannya dalam upaya mengoptimalkan pemanfaatan potensi kawasan karst yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Jumlah sungai di Kabupaten Gunungkidul sebanyak 14 buah, sebagian besar terdapat di wilayah utara. Sungai terbesar di Kabupaten Gunungkidul adalah Sungai Oyo dengan lokasi mata air di Kabupaten Wonogiri (Propinsi Jawa Tengah) dan bermuara di Samudera Hindia. Jumlah mata air di wilayah Kabupaten Gunungkidul ada 215 buah, sedangkan jumlah telaga ada 252 buah. Di wilayah Kabupaten Gunungkidul bagian tengah dan sebagian kecil wilayah selatan terdapat sumur bor (deep well) sebanyak 77 buah dengan fungsi untuk irigasi pertanian dan untuk air minum penduduk setempat. Untuk kepentingan irigasi, satu sumur bor mempunyai kemampuan oncoran antara 15–50 ha. Kemampuan masing-masing sumur tergantung pada debit airnya. Beberapa sungai bawah tanah dimanfaatkan airnya untuk memenuhi kebutuhan air baku/air bersih bagi rumah tangga antara lain, di Bribin, Ngobaran, Seropan, dan Baron. Air sungai bawah tanah juga dirintis untuk kepentingan irigasi pertanian seperti Seropan untuk wilayah Kecamatan Semanu. Lingkungan Hidup di Kabupaten Gunungkidul dibedakan menjadi 4 kategori satuan ekosistem yaitu: 1. Satuan Ekosistem Perbukitan Baturagung 2. Satuan Ekosistem Dataran Wonosari 3. Satuan Ekosistem Perbukitan Karst Gunungsewu 4. Satuan Ekosistem Wilayah Kepesisiran. Gambaran singkat untuk satuan ekosistem Baturagung, Dataran Wonosari dan Perbukitan Karst Gunungsewu sebagaimana diuraikan dalam pembagian tiga daerah pengembangan. Untuk wilayah pesisir di Kabupaten Gunungkidul, secara umum dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) tipologi pesisir primer, yaitu: a) Pesisir erosi lahan-lahan daratan (land erosion coast) terbentuk akibat bekerjanya proses erosi dan solusional yang intensif pada topogafi karst akibat air hujan dan aliran permukaan, yang menyebabkan sebagian permukaan lahan terkikis membentuk aluralur atau lembah-lembah sempit dan igir-igir sisa yang menjorok atau membentuk pola menjari ke arah laut. Tipologi ini hampir dijumpai pada seluruh wilayah pesisir di Kabupaten Gunungkidul, yang secara khusus tampak di wilayah pesisir Ngerenehan, Baron, Kukup, Sepanjang, Drini, Krakal, dan Sundak. b) Pesisir akibat aktivitas gunungapi purba (volcanic coast), yang ditandai oleh adanya bantukan-bentukan morfologi sisa (residual) II - 8
yang tersusun atas batuan beku volkan tua berumur Oligosen, yang berada pada tebing dan pelataran pantainya. Tipologi ini dijumpai di pesisir Siung dan Wediombo. c) Pesisir akibat struktural (structurally shape coast), merupakan pesisir yang ditandai oleh adanya tebing-tebing cliff yang curam, pola garis pantai lurus, dengan gua-gua abrasi (sea cave) yang langsung berbatasan dengan Samudera Hindia. Tipologi ini meliputi pesisir Ngobaran, Ngungap, dan Sadeng. Selanjutnya wilayah pesisir Kabupaten Gunungkidul dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) zona akuifer dan potensi airtanahnya, yaitu: akuifer produksi sedang dengan persebaran lokal, akuifer produksi rendah dengan persebaran lokal, dan non akuifer atau daerah langka airtanah. Potensi sumberdaya hayati yang ada di Ekosistem Wilayah Kepesisiran meliputi keanekaragaman hayati alami, potensi hasil pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, maupun kelautan. Sementara itu, sumberdaya mineral yang umum terdapat di wilayah pesisir Kabupaten Gunungkidul terbatas pada Bahan Galian Golongan C, yaitu: batugamping, lempung, dan pasir marin. Mineral batugamping menempati satuan perbukitan karst yang merupakan batugamping terumbu, dan berlanjut menjadi pelataran pantai (shore platform) pada dasar pantai dekat (near shore). Kawasan pesisir di Kabupaten Gunungkidul terletak di: 1) Desa Girijati, Giricahyo dan Giripurwo, Kecamatan Purwosari 2) Desa Giriwungu dan Girikarto, Kecamatan Panggang 3) Desa Krambilsawit, Kanigoro dan Planjan, Kecamatan Saptosari 4) Desa Kemadang dan Banjarejo, Kecamatan Tanjungsari 5) Desa Sidoharjo, Tepus dan Purwodadi, Kecamatan Tepus 6) Desa Balong, Jepitu, Tileng, Pucung dan Songbanyu, Kecamatan Girisubo f. Klimatologi Jumlah rata-rata bulan basah di Kabupaten Gunungkidul tiap tahunnya berkisar 4-5 bulan, sedangkan bulan kering berkisar antara 7–8 bulan. Musim hujan dimulai pada bulan Oktober–Nopember dan berakhir pada bulan Maret–April setiap tahunnya. Puncak curah hujan terjadi pada bulan Desember – Pebruari dengan wilayah bagian utara mengalami curah hujan lebih tinggi dibandingkan wilayah tengah dan selatan. Suhu udara Kabupaten Gunungkidul untuk suhu rata-rata harian 27,7° C, suhu minimum 23,2°C dan suhu maksimum 32,4° C. Kelembaban nisbi di Kabupaten Gunungkidul berkisar antara 80% – 85%. Kelembaban nisbi ini bagi wilayah Kabupaten Gunungkidul tidak terlalu dipengaruhi oleh tinggi tempat, tetapi lebih dipengaruhi oleh musim. Kelembaban tertinggi terjadi pada bulan Januari–Maret, sedangkan terendah pada bulan September. g. Penggunaan Lahan Saat ini luas Hutan rakyat 41.953,70 ha dan luas kawasan Hutan Negara 13.221,5 ha. Sedangkan luas lahan potensial kritis yang perlu ditangani seluas 42.178,3087 ha, dan secara kuantitatif di Kabupaten Gunungkidul terdapat lahan kritis seluas 11.235 Ha yang berada di kawasan Pegunungan Batur Agung maupun Pegunungan seribu. Lahan pertanian pangan berkelanjutan pada lahan beririgasi seluas kurang lebih 7.865 Ha meliputi: 1. Sawah beririgasi teknis berada di Kecamatan Ponjong dan Kecamatan Karangmojo. 2. Sawah beririgasi non teknis (setengah teknis, sederhana dan/atau air permukaan tadah hujan) meliputi : II - 9
a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) m)
Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan
Ponjong; Karangmojo; Semin; Ngawen; Gedangsari; Nglipar; Patuk; Purwosari; Semanu; Panggang; Paliyan; Wonosari; dan Playen.
Lahan pertanian pangan berkelanjutan pada lahan tidak beririgasi seluas kurang lebih 36.065 Ha terletak pada lahan kering di semua kecamatan. 2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah Sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010–2030, potensi pengembangan wilayah di Kabupaten Gunungkidul meliputi beberapa kawasan antara lain : a. Kawasan peruntukan hutan produksi Rencana penetapan kawasan hutan produksi tetap seluas kurang lebih 12.810,100 Ha yang berada di 10 kecamatan. b. Kawasan hutan rakyat; Kawasan hutan rakyat meliputi 18 kecamatan seluas kurang lebih 38.444 Ha c. Kawasan peruntukan pertanian: 1. Kawasan tanaman pangan: a) Lahan pertanian pangan pada lahan beririgasi seluas kurang lebih 7.865 Ha meliputi: 1) Sawah beririgasi teknis seluas 2.355 (dua ribu tiga ratus lima puluh lima) hektar meliputi : Kecamatan Ponjong; dan Kecamatan Karangmojo. 2) Sawah beririgasi non teknis (setengah teknis, sederhana dan/atau air permukaan tadah hujan) seluas kurang lebih 5.510 Ha meliputi : Kecamatan Ponjong, Karangmojo, Semin, Ngawen, Gedangsari, Nglipar, Patuk, Purwosari, Semanu, Panggang, Paliyan, Wonosari dan Kecamatan Playen. b) Lahan pertanian pangan pada lahan tidak beririgasi seluas kurang lebih 36.065 Ha terletak pada lahan kering di semua kecamatan. c) Lahan pertanian pangan berkelanjutan seluas kurang lebih 5.500 Ha berada pada lahan pertanian pangan beririgasi dan lahan pertanian pangan tidak beririgasi. 2. Kawasan hortikultura meliputi kawasan pengembangan buahbuahan dengan komoditas utama sawo, mangga, rambutan, srikaya, pisang dan durian serta pengembangan kawasan sayuran. 3. Kawasan perkebunan seluas kurang lebih 189 Ha meliputi: Kecamatan Patuk, Gedangsari, Ponjong, Karangmojo, Panggang, Purwosari, Paliyan Wonosari, Nglipar, Ngawen, Semin, dan Kecamatan Semanu 4. Kawasan peternakan meliputi: a) Kawasan pengembangan pembibitan ternak sapi potong meliputi: Kecamatan Ponjong, Semanu, Semin, Nglipar, Ngawen, II - 10
b) c)
d)
Patuk, Playen, Wonosari, Karangmojo dan Kecamatan Gedangsari. Kawasan pengembangan penggemukan ternak sapi potong dan kambing meliputi seluruh kecamatan; Kawasan pengembangan kambing bligon meliputi : Kecamatan Girisubo, Rongkop, Tepus, Tanjungsari, Saptosari, Paliyan, Panggang, dan Kecamatan Purwosari. Kawasan pengembangan ternak unggas meliputi : Kecamatan Ponjong, Karangmojo, Semanu, Wonosari, Patuk, Semin dan Kecamatan Playen.
d. Kawasan peruntukan perikanan 1. kawasan budidaya air tawar meliputi seluruh kecamatan; 2. kawasan budidaya perikanan laut di kawasan pesisir selatan, dan 3. kawasan perikanan tangkap di sepanjang kawasan pesisir selatan meliputi Kecamatan Purwosari, Panggang, Saptosari, Tanjungsari, Tepus dan Kecamatan Girisubo. e.
Kawasan yang memiliki potensi bahan galian : 1. Kawasan Playen dan sekitarnya dengan potensi kalkarenit dan batupasir gampingan; 2. Kawasan Gedangsari dan sekitarnya dengan potensi batupasir, zeolit, breksi andesit, batupasir tufan, breksi pumis dan andesit; 3. Kawasan Patuk-Nglipar dan sekitarnya dengan potensi breksi andesit, tanah urug, batupasir tufan, breksi pumis dan andesit 4. Kawasan Karangmojo-Nglipar-Wonosari dan sekitarnya dengan potensi kalkarenit dan batupasir gampingan dan mangaan; 5. Kawasan Semin-Ngawen dan sekitarnya dengan potensi kalkarenit dan breksi pumis, kaolin, felspar, zeolit, mangaan, tras, dan tanah urug; 6. Kawasan Panggang dan sekitarnya dengan potensi batugamping, phospat dan kalsedon; 7. Kawasan Tepus dan sekitarnya dengan potensi batugamping; 8. Kawasan Semanu dan sekitarnya dengan potensi batugamping dan pasir kwarsa; dan 9. Kawasan Ponjong – Semanu Selatan – Paliyan dan sekitarnya dengan potensi batugamping, kalsedon dan mangaan
f.
Kawasan potensi industri 1. Kawasan potensi industri kecil terletak di seluruh kecamatan 2. Kawasan potensi agroindustri meliputi : a) Agroindustri Mangga Malam di Kecamatan Gedangsari; b) Agroindustri Patilo di Kecamatan Tepus dan Tanjungsari; c) Agroindustri Mete di Kecamatan Karangmojo dan Semin; d) Agroindustri Kakao di Kecamatan Patuk dan Ponjong; e) Agroindustri Tepung Cassava di Kecamatan Paliyan, Panggang dan Rongkop; f) Agroindustri Srikoyo di Kecamatan Gedangsari, Tepus dan Tanjungsari; g) Agroindustri Sawo di Kecamatan Gedangsari; h) Agroindustri Pisang di Kecamatan Patuk,Gedangsari dan Girisubo; i) Agroindustri Garut di Kecamatan Gedangsari; dan j) Agroindustri Jagung di Kecamatan Semin. 3. Wilayah potensial dikembangkan sebagai kawasan peruntukan industri menengah: a) Kawasan Mijahan di Kecamatan Semanu. b) Kawasan Mulo di Kecamatan Wonosari. c) Kawasan Candirejo di Kecamatan Semin. II - 11
g.
Kawasan Pengembangan Pariwisata Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014-2025, Strategi pembangunan daya tarik wisata diwujudkan dalam 6 (enam) Kawasan Strategis Pariwisata, yaitu: 1. Kawasan Strategis Pariwisata I (KSP I) berupa Pembangunan Daya Tarik Wisata unggulan alam pantai dengan pendukung Wisata budaya meliputi pengembangan Daya Tarik Wisata Pantai Parangendog, Pantai Watu Gupit, Pantai Bekah, Pantai Grigak, Pantai Gesing, Pantai Ngunggah, Pantai Ngedan, Pantai Nguyahan, Pantai Ngobaran, Pantai Ngrenehan, Pantai Torohudan, Goa Langse, Goa Cerme, Pesanggrahan Gembirowati, Wonongobaran, Pertapaan Kembang Lampir, Sendang Beji, Cupu Panjolo, Hutan Wisata Turunan, kesenian tradisional dan pelestarian adat budaya setempat, pengembangan Desa Wisata dan Desa Budaya; 2. Kawasan Strategis Pariwisata II (KSP II) berupa pembangunan Daya Tarik Wisata unggulan alam pantai dengan pendukung Wisata kuliner olahan hasil laut meliputi pengembangan Daya Tarik Wisata Pantai Baron, Pantai Kukup, Pantai Sepanjang, Pantai Sanglen, Pantai Watu Kodok, Pantai Drini, Pantai Sarangan, Pantai Krakal, Pantai Slili, Pantai Sadranan, Pantai Watu Lawang, Pantai Ngandong, Pantai Sundak, Pantai Somandeng, Pantai Pulang Sawal, Pantai Potunggal, Baron Agro Forestry Technopark, Goa Maria Tritis, pengembangan Desa Wisata dan Desa Budaya; 3. Kawasan Strategis Pariwisata III (KSP III) berupa pembangunan Daya Tarik Wisata unggulan alam pantai dengan pendukung Wisata pendidikan, konservasi, dan petualangan meliputi Pantai Timang, Pantai Jogan, Pantai Siung, Pantai Wediombo, Pantai Jungwok, Pantai Sadeng, Pantai Pulau Kalong, Bengawan Solo Purba, Taman Keanekaragaman Hayati Bajo, Taman Keanekaragaman Hayati Koesnadi Hardjasoemantri, Goa Senen, Gunung Batur, pengembangan Desa Wisata dan Desa Budaya; 4. Kawasan Strategis Pariwisata IV (KSP IV) berupa pembangunan Daya Tarik Wisata unggulan alam pegunungan dengan pendukung Wisata pendidikan, konservasi dan petualangan meliputi Gunung Api Purba Nglanggeran, Kebun Buah Durian dan Kakao (Patuk), Pasar buah (Patuk), Gunung Butak, Taman Hutan Raya Bunder, Telaga Kemuning, Hutan Wanagama, Lokasi Out Bond Jelok, Air Terjun Sri Getuk, Air Terjun Banyunibo, Goa Ngrancang Kencana, Kerajinan Batik Kayu Bobung, pengembangan Desa Wisata dan Desa Budaya; 5. Kawasan Strategis Pariwisata V (KSP V) berupa pembangunan Daya Tarik Wisata unggulan alam bentang alam karst dengan pendukung Wisata petualangan meliputi Goa Pari, Goa Ngingrong, Kali Suci, Goa Gelatik, Goa Buri Omah, Goa Grubug, Goa Jomblang, Goa Bribin, Goa Seropan (Gombang-Ngeposari), Goa Braholo, Goa Nglengket, Goa Jlamprong, Bendungan Simo/Dam Beton,Water Byur, Telaga Jonge, Telaga Mliwis Putih, Goa Song Gilap, Goa Paesan, Goa Gremeng, Goa Cokro, Goa Pindul, Goa Sriti, Goa Si Oyot, Gunung Kendil, Wayang Beber, Situs Megalitikum Sokoliman, Upacara Adat Cing-cing Goling, Kerajinan Batu Alam, Susur Sungai Oyo, Makam Ki Ageng Giring, Taman Kota Wonosari, Suaka Marga Satwa, pengembangan Desa Wisata dan Desa Budaya; dan 6. Kawasan Strategis Pariwisata VI (KSP VI) berupa pembangunan Daya Tarik Wisata unggulan alam pegunungan dengan pendukung II - 12
wisata budaya meliputi Petilasan Gunung Gambar, Taman Keanekaragaman Hayati Hutan Wonosadi, Candi Risan, Gunung Gede, Air Terjun Jurug, Kebun Buah Mangga Malam (Gedangsari dan Ngawen) Upacara Sadranan, Kesenian Tayub, Rinding Gumbeng, Jathilan, Reog, Kerajinan Akar Wangi, Kerajinan Lampu Hias, pengembangan Desa Wisata dan Desa Budaya. h. Kawasan Geopark Gunung Sewu Geopark Gunung Sewu terletak antara Yogyakarta dan Pacitan. Kawasan ini memanjang arah barat-timur ini melintasi 3 wilayah kabupaten (Gunungkidul, Wonogiri, Pacitan) dan sekaligus 3 wilayah provinsi (Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur). Luasnya 1.802 km2; dibatasi oleh koordinat 07050’-07015’ Lintang Selatan dan 110020’111000’ Bujur Timur. Geopark Gunung Sewu telah ditetapkan sebagai Geopark Nasional oleh Komite Nasional Geopark Indonesia pada tanggal 13 Mei 2013 dan ditetapkan menjadi Geopark Global yang didukung oleh UNESCO pada 19 September 2015 di Tottori, Jepang. Pada bulan Nopember 2015 Geopark Gunung Sewu menjadi Gunung Sewu UNESCO Global Geopark. Geopark Gunung Sewu terdiri dari 33 situs, yang tersebar di tiga Geo Area, yaitu Geo Area Gunungkidul sebanyak 13 geo tapak, Geo Area Wonogiri sebanyak 7 geo tapak, dan Geo Area Pacitan sebanyak 13 geo tapak. Situs–situs yang terletak di Kabupaten Gunungkidul adalah : 1. Geosite Gunungapi Purba Nglanggeran, terletak di Desa Nglanggeran Kecamatan Patuk Kabupaten Gunungkidul. Kegiatan kegunungapian yang berlangsung sekitar 20 juta tahun lalu menghasilkan runtuhan batuan gunungapi seperti breksi gunungapi, aglomerat dan lava. Batuan selanjutnya terkekarkan dan tersesarkan, serta membentuk morfologi kubah. Situs geologi menjadi tipe Formasi Nglanggeran. 2. Geosite Endapan Laut Tua dan Fosil, terletak di Desa Ngalang Kecamatan Gedangsari Kabupaten Gunungkidul. Fasa sedimentasi setelah letusan gunungapi Nglanggeran menghasilkan endapan laut yang terbentuk sekitar 16 Juta tahun lalu. Longsoran bawah laut yang dialami oleh sedimen pasir, lempung, dan serpih menghasilkan struktur sedimen yang unik seperti lapisan terpelintir, perlapisan bersusun, dan perariran sejajar.Situs Geologi ini merupakan lokasi tipe Formasi Sambipitu. 3. Geosite Gua Pindul, terletak di Desa Bejiharjo Kecamatan Karangmojo Kabupaten Gunungkidul. Gua yang mulajadinya dipengaruhi oleh sesar, yang berkembang pada batugamping berumur antara 12-5 juta tahun 4. Geosite Kali Suci, terletak di Desa Pacarejo Kecamatan Semanu Kabupaten Gunungkidul. Kali Suci dari Plato Wonosari masuk ke dalam tanah di Kawasan Gunung Sewu. Setelah memperoleh imbuhan air dari percabangan sungai bawah tanah disekitarnya, sungai keluar di pantai selatan sebagai muara sungai bawah tanah di Pantai Baron. Deretan sumur tegak Glatik-Gelung-mBuriomah adalah dolina runtuh, yang mulajadinya dipengaruhi oleh peruntuhan dan pelarutan disepanjang sesar. Bentang alam karst bawah permukaan ini berkembang pada batu gamping Formasi Wonosari yang berumur 15-2 juta tahun. 5. Geosite Luweng Jomblang, terletak di Desa Pacarejo Kecamatan Semanu Kabupaten Gunungkidul, Fenomena dolina-runtuh yang dasarnya terhubung dengan Luweng Grubug, yang terbentuk sejak 1,2juta tahun laluTerbentuk pada batugamping Formasi Wonosari II - 13
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Geosite Pantai Siung-Wediombo, terletak di Desa Purwodadi Kecamatan Tepus dan Desa Balong, Desa Jepitu Kecamatan Girisubo Kabupaten Gunungkidul. Pantai yang mulajadinya dipengaruhi oleh sesar, yang menyingkapkan sentuhan stratigrafi antara batugamping dan batuan gunungapi tua yang mengalasinya Geosite Lembah Kering Purba Sadeng, terletak di Desa Pucung Kecamatan Girisubo Kabupaten Gunungkidul. Lembah-kering yang pembentukannya dipengaruhi oleh struktur geologi (sesar, kekar), dan fenomena undak-sungai yang disebabkan oleh pengangkatan. Di masa lalu, gua dan ceruk di sepanjang lembah pernah dihuni oleh manusia prasejarah. Geosite Air Terjun Sri Getuk, terletak di Desa Bleberan Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul. Sungai yang berasal dari ketinggian pematang batu gamping memotong tebing batuan membentuk air terjun sebelum akhirnya bermuara di Sungai Oyo. Air terjun ini terbentuk pada batu gamping berlapis Formasi Oyo terbentuk dilaut dangkal antara 15-2 juta tahun lalu. Geosite Pantai Baron-Kukup-Krakal, terletak di Desa Kemadang, Desa Banjarejo, Desa Ngestirejo Kecamatan Tanjungsari dan Desa Sidoharjo Kecamatan Tepus Kabupaten Gunungkidul. Bentangalam pantai yang dipengaruhi oleh struktur geologi (sesar), proses pengangkatan aktif yang disebabkan oleh tektonik, yang membentuk endapan gisik (beach-rocks), dan abrasi. Geosite Luweng Cokro, terletak di Desa Umbulrejo Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunungkidul. Sistem perguaan tegak yang speleogenesisnya dipengaruhi oleh struktur geologi. Geosite Gua Ngingrong, terletak di Desa Mulo Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul. Sistem perguaan yang berkembang di ujung lembah-kering yang buntu (blind-valley), yang speleogenesisnya dipengaruhi oleh sesar. Biosite Geoforest Wanagama, terletak di Desa Banaran Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul. Hutan di kawasan kars yang dimanfaatkan untuk keperluan konservasi, pendidikan dan pembibitan tanaman langka. Biosite Geoforest Turunan, terletak di Desa Girisuko Kecamatan Panggang Kabupaten Gunungkidul. Hutan konservasi yang dikelola oleh masyarakat setempat, dengan pemandangan alamnya yang indah.
2.1.3. Wilayah Rawan Bencana Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010–2030, penetapan kawasan rawan bencana alam di Kabupaten Gunungkidul adalah sebagai berikut : a. Kawasan rawan gempa bumi di seluruh wilayah Kabupaten dengan tingkat resiko paling tinggi berada pada jalur sesar patahan aktif; b. kawasan rawan gerakan tanah dan longsor meliputi : 1. Kecamatan Patuk meliputi Desa Patuk, Desa Semoyo, Desa Ngorooro, Desa Terbah, Desa Nglanggeran, Desa Nglegi; 2. Kecamatan Gedangsari meliputi Desa Watugajah, Desa Ngalang, Desa Mertelu, Desa Tegalrejo, Desa Sampang, Desa Serut, Desa Hargomulyo; 3. Kecamatan Nglipar meliputi Desa Natah, Desa Pilangrejo, Desa Kedungpoh, Desa Pengkol, Desa Katongan; 4. Kecamatan Ngawen meliputi Desa Jurangjero, Desa Tancep, Desa Sambirejo; 5. Kecamatan Semin meliputi Desa Pundungsari, Desa Karangsari, Desa Rejosari, Desa Candirejo; II - 14
6. Kecamatan Ponjong meliputi Desa Sawahan dan Desa Tambakromo; dan 7. Wilayah lain dengan kemiringan lereng lebih dari atau sama dengan 40%. Adapun hasil Penyusunan Peta dan Kajian Risiko Bencana Longsor Kabupaten Gunugkidul yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Gunungkidul bekejasama dengan Pusat Studi Bencana Universitas Gadjah Mada Tahun 2016 menyebutkan : 1. Tingkat Risiko Tanah Longsor Sangat Tinggi, meliputi : a) Kecamatan Gedangsari , meliputi : Desa Sampang, Serut dan Desa Tegalrejo b) Kecamatan Karangmojo : Desa Jatiayu c) Kecamatan Ngawen, meliputi : Desa Beji, Kampung, Sambirejo dan Desa Tancep d) Kecamatan Nglipar, meliputi : Desa Kedungpoh, Natah dan Desa Pengkol e) Kecamatan Panggang, meliputi : Desa Giriharjo, Girisuko dan Desa Giriwungu f) Kecamatan Patuk, meliputi : seluruh desa di Kecamatan Patuk g) Kecamatan Playen, meliputi : Desa Banyusoco, dan Desa Getas h) Kecamatan Ponjong, meliputi : Desa Tambakromo dan Desa Umbulrejo i) Kecamatan Purwosari, meliputi : Desa Giricahyo, dan Girijati j) Kecamatan Semanu : Desa Candirejo k) Kecamatan Semin, meliputi : Desa Candirejo, Kalitekuk, Karangsari, dan Desa Rejosari l) Kecamatan Tepus : Desa Sumberwungu 2. Tingkat Risiko Tanah Longsor Tinggi, meliputi a) Kecamatan Gedangsari, meliputi : Desa Hargomulyo, Mertelu, Ngalang dan Desa Watugajah b) Kecamatan Ngawen : Desa Jurangjero c) Kecamatan Nglipar : Desa Pilangrejo d) Kecamatan Ponjong : Desa Sawahan e) Kecamatan Semin : Desa Pundungsari dan Desa Semin c. Kawasan rawan banjir di Sungai Oyo meliputi: 1. Kecamatan Semin meliputi Desa Karangsari, Desa Semin, Desa Kemejing dan Desa Kalitekuk; 2. Kecamatan Ngawen meliputi Desa Watusigar; 3. Kecamatan Nglipar meliputi Desa Kedungkeris, Desa Nglipar, dan Desa Katongan; 4. Kecamatan Karangmojo meliputi Desa Bejiharjo; 5. Kecamatan Wonosari meliputi Desa Gari, dan Desa Karangtengah; 6. Kecamatan Playen meliputi Desa Banyusoco; dan 7. Kecamatan Gedangsari meliputi Desa Ngalang d. Kawasan rawan angin topan di seluruh wilayah kecamatan; e. Kawasan rawan kekeringan meliputi di 11 wilayah kecamatan, meliputi: Kecamatan Rongkop, Girisubo, Tepus, Tanjungsari, Panggang, Purwosari, Paliyan, Patuk, Gedangsari, sebagian Wonosari dan Kecamatan Semanu; f. Kawasan rawan gelombang pasang dan tsunami meliputi kawasan pantai di Kecamatan Purwosari, Kecamatan Panggang, Kecamatan Saptosari, Kecamatan Tanjungsari, Kecamatan Tepus, dan Kecamatan Girisubo.
II - 15
Sumber : RTRW Kabupaten Gunungkidul 2010-2030 Gambar 2.2 Peta Kawasan Rawan Bencana Kabupaten Gunungkidul II - 16
2.1.4. Demografi a. Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk Tabel 2.4. Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2014 Jumlah Persentase No. Kecamatan (Jiwa) (%) 1 Panggang 27.431 3,93 2 Purwosari 20.035 2,87 3 Paliyan 30.091 4,31 4 Saptosari 35.458 5,07 5 Tepus 32.994 4,72 6 Tanjungsari 26.588 3,8 7 Rongkop 27.833 3,98 8 Girisubo 22.956 3,28 9 Semanu 53.531 7,66 10 Ponjong 51.529 7,37 11 Karangmojo 50.456 7,22 12 Wonosari 81.493 11,66 13 Playen 56.388 8,07 14 Patuk 31.395 4,49 15 Gedangsari 36.486 5,22 16 Nglipar 30.716 4,4 17 Ngawen 32.721 4,68 18 Semin 50.724 7,26 Jumlah 698.825 100 Sumber: Gunungkidul Dalam Angka Tahun 2015
Pertumbuhan penduduk merupakan perubahan jumlah penduduk dari waktu ke waktu. Pertumbuhan penduduk secara alami dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu kelahiran, kematian, dan migrasi penduduk.
Sumber : Indikator Kesejahteraan Rakyat BPS Kabupaten Gunungkidul 2014
Gambar 2.3. Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Gunungkidul Tahun 1961-2010
II - 17
Pada umumnya laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Gunungkidul dari 1961 sampai dengan 2010 terus melambat dari 0,81 persen per tahun pada periode 1961 – 1971 menjadi 0,68 persen per tahun pada periode tahun 1971 – 1980. Bahkan pada periode tahun 1980-1990 terjadi pertumbuhan sebesar 0,13 persen per tahun. Sedangkan pada periode tahun 1990 – 2000 pertumbuhan penduduk naik kembali menjadi 0,30 persen per tahun dan pada periode 2000 – 2010 melambat menjadi 0,07 persen per tahun. Penurunan laju pertumbuhan penduduk yang terjadi di Kabupaten Gunungkidul lebih dipengaruhi oleh migrasi keluar (out migration). Kondisi geografis dan sosial ekonomi yang tidak menguntungkan menjadi salah satu faktor pendorong penduduk untuk mencari nafkah keluar daerah.
Sumber: Gunungkidul Dalam Angka Tahun 2015 (Diolah)
Gambar 2.4 Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2014
b. Struktur Umur Komposisi kelompok umur penduduk Gunungkidul selama kurun waktu tahun 2010-2014 didominasi oleh penduduk usia dewasa/produktif. Penduduk kelompok umur 0-14 tahun selama kurun waktu tersebut cenderung tidak mengalami perubahan. Struktur umur penduduk Gunungkidul dikatakan sebagai “penduduk usia tua” karena penduduk umur 0-14 tahun kurang dari 30% dan penduduk usia 65 tahunke atas mengalami kenaikan. Semakin meningkatnya jumlah penduduk usia lanjut mengindikasikan tingginya usia harapan hidup penduduk Gunungkidul.
II - 18
Sumber: Gunungkidul Dalam Angka Tahun 2015 (Diolah)
Gambar 2.5 Persentase Komposisi Penduduk Menurut Umur Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2014
Sumber : Gunungkidul Dalam Angka Tahun 2015 (Diolah)
Gambar 2.6 Piramida Penduduk Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014
c.
Jenis Kelamin Tabel 2.5. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin per Kecamatan di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014 Rasio Jenis Laki-laki Perempuan No. Kecamatan Kelamin (Jiwa) (Jiwa) (%) 1 Panggang 13.163 14.268 92,26 2 Purwosari 9.586 10.449 91,74 II - 19
No. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Kecamatan Paliyan Saptosari Tepus Tanjungsari Rongkop Girisubo Semanu Ponjong Karangmojo Wonosari Playen Patuk Gedangsari Nglipar Ngawen Semin Jumlah
Laki-laki (Jiwa)
Perempuan (Jiwa)
14.451 17.095 15.741 12.794 13.421 10.905 25.800 24.926 24.325 39.856 27.265 15.322 17.877 14.902 15.934 24.557 337.920
15.640 18.363 17.253 13.794 14.412 12.051 27.731 26.603 26.131 41.637 29.123 16.073 18.609 15.814 16.787 26.167 360.905
Rasio Jenis Kelamin (%) 92,4 93,09 91,24 92,75 93,12 90,49 93,04 93,7 93,09 95,72 93,62 95,33 96,07 94,23 94,92 93,85 93,63
Sumber: Gunungkidul Dalam Angka Tahun 2015
Berdasarkan tabel di atas dapat di hitung bahwa sex ratio penduduk Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2014 sebesar 93,63 yang dapat diartikan bahwa jumlah penduduk laki-laki 6,37 lebih sedikit dibanding jumlah penduduk perempuan atau dari setiap 100 orang perempuan terdapat 93,63 laki-laki. Kecamatan dengan sex ratio paling tinggi adalah Kecamatan Gedangsari dengan nilai 96,07 sedangkan Kecamatan dengan sex ratio paling rendah adalah Kecamatan Girisubo dengan nilai 90,49. Untuk mengetahui gambaran kepadatan penduduk per kecamatan di Kabupaten Gunungkidul dapat dilihat pada tabel 2.6. di bawah ini Tabel 2.6. Kepadatan Penduduk per Kecamatan di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Kecamatan Panggang Purwosari Paliyan Saptosari Tepus Tanjungsari Rongkop Girisubo Semanu Ponjong Karangmojo Wonosari Playen
Luas Areal (Km2) 99,8 71,76 58,07 87,83 104,91 71,63 83,46 94,57 108,39 104,49 80,12 75,51 105,26 II - 20
Total (Jiwa) 27.431 20.035 30.091 35.458 32.994 26.588 27.833 22.956 53.531 51.529 50.456 81.493 56.388
Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km2) 275 279 518 404 314 371 333 243 494 493 630 1079 536
No.
Kecamatan
14 Patuk 15 Gedangsari 16 Nglipar 17 Ngawen 18 Semin Kabupaten Gunungkidul
Luas Areal (Km2)
Total (Jiwa)
72,04 68,14 73,87 46,59 78,92 1.485,36
31.395 36.486 30.716 32.721 50.724 698.825
Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km2) 436 535 416 702 643 470
Sumber: BPS Kabupaten Gunungkidul 2015
Berdasarkan tabel 2.6 di atas dapat diketahui bahwa rata-rata kepadatan penduduk Kabupaten Gunungkidul adalah 470 jiwa/km2, dengan angka kepadatan penduduk tertinggi di Kecamatan Wonosari sebesar 1.079jiwa/km2 dan angka kepadatan penduduk terendah berada di Kecamatan Girisubo sebesar 243 jiwa/km2. 2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat 2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Gambaran kondisi perekonomian dapat dicerminkan oleh beberapa indikator makro ekonomi suatu daerah. Salah satu indikator ekonomi makro tersebut adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dapat digunakan untuk melihat keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah. Besarnya nilai PDRB yang berhasil dicapai merupakan refleksi dari kemampuan daerah dalam mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusianya. Dengan membandingkan nilai PDRB yang berhasil dicapai dari tahun ke tahun maka akan terlihat bagaimana perkembangan tingkat keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. a.
Nilai dan Kontribusi PDRB PDRB Kabupaten Gunungkidul menurut lapangan usaha dirinci menjadi 17 kategori lapangan usaha dan sebagian besar kategori dirinci lagi menjadi subkategori. Pemecahan menjadi subkategori ataupun golongan ini disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun 2009. Perkembangan setiap lapangan usaha diuraikan di bawah ini. 1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Pada tahun 2014 kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan memberi kontribusi terhadap PDRB atas dasar harga berlaku sebesar 25,77 %. Golongan tanaman pangan merupakan penyumbang terbesar terhadap kategori pertanian yaitu tercatat sebesar 44,68 % dari seluruh nilai tambah kategori ini. 2. Pertambangan dan Penggalian Pada kategori Pertambangan dan Penggalian, yang berkegiatan ekonomi secara aktif hanyalah subkategori Pertambangan dan Penggalian Lainnya, hal ini karena kategori ini sangat berkaitan dengan ketersediaan sumber daya alam. Secara umum, peranan subkategori ini cenderung tidak banyak mengalami perubahan selama tahun 20102014, dengan kontribusi sebesar 1.58 %, 1.61 %, 1.52 %, 1.48 %, dan 1.58 % secara berturut-turut untuk tahun 2010-2014. 3. Industri Pengolahan Diantara 16 sub kategori pada Kategori Industri Pengolahan, tiga sub kategori tidak ada kegiatan ekonomi secara aktif di Gunungkidul yakni sub kategori industri batubara dan pengilangan migas, sub kategori industri logam dasar dan sub kategori industri alat angkutan. II - 21
4.
5.
6.
7.
8.
Subkategori yang menyumbang peranan terbesar adalah sub kategori Industri Makanan dan Minuman yaitu sebesar 62,80 % pada tahun 2014, kemudian diikuti oleh sub kategori Industri furnitur sebesar 10,73 % dan sub kategori industri barang galian bukan logam sebesar 8,51 %. Sedangkan peranan subkategori yang lain berturut-turut mulai dari yang terbesar hingga terkecil adalah subkategori Industri Barang Logam; Komputer, Barang Elektronik, Optik; dan Peralatan Listrik 4,67 %, sub kategori Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya 3,78%, subkategori Industri Lainnya; Jasa Reparasi; Pemasangan Mesin dan Peralatan 3,54 %, sub kategori Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional 1,78 %, sub kategori Industri Mesin dan Perlengkapan 1,57 %, sub kategori Industri Tekstil dan Pakaian Jadi 1,47 %. Masih terdapat empat kategori lain yang mempuyai peranan di bawah 1% yakni subkategori Industri Kertas dan Barang dari Kertas; Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman 0,47 %, diikuti sub kategori Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik 0,35 %, dan sub kategori Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki 0,27 % serta sub ketegori Industri Pengolahan Tembakau 0,06 %. Pengadaan Listrik dan Gas Kategori Pengadaan Listrik dan Gas hanya berkontribusi sebesar 0,06 % terhadap perekonomian Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2014. Dari kontribusi tersebut, hampir seluruhnya disumbangkan oleh subkategori Ketenagalistrikan, dan hanya 2,04 % oleh subkategori Pengadaan Gas dan Produksi Es. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang Kategori ini mencakup kegiatan ekonomi pengumpulan, pengolahan dan penditribusian air melalui berbagai saluran pipa untuk kebutuhan rumah tangga dan industri. Termasuk juga kegiatan pengumpulan, penjernihan dan pengolahan air dan sungai, danau, mata air, hujan dll. Tidak termasuk pengoperasian peralatan irigasi untuk keperluan pertanian. Peranan kategori ini terhadap perekonomian di Kabupaten Gunungkidul hampir konstan selama tahun 2010-2014 sebesar 0,18 %, 0,18 %, 0,17 %, 0,17 %, dan 0,17%. Konstruksi Pada tahun 2014 kategori konstruksi menyumbang sebesar 9,58 % terhadap total perekonomian Kabupaten Gunungkidul, setelah sempat mengalami peningkatan pada kurun 2010-2013 hingga mencapai 9,62 %, dibandingkan pada tahun 2010 sebesar 9,32 %. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Selama 5 tahun terakhir, Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor menyumbang di atas 8,5 %. Pada tahun 2014, kontribusi kategori ini sebesar 8,76 %, dengan sebesar 8,29 % (94,57 % terhadap kategori) disumbangkan oleh sub kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor. Sedangkan sub kategori Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya hanya berkontribusi sebesar 0,48 % (5,43 % terhadap kategori). Transportasi dan Pergudangan Kategori Transportasi dan Pergudangan terdiri dari 6 subkategori, yaitu subkategori Angkutan Rel, subkategori Angkutan Darat, subkategori Angkutan Laut, subkategori Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan, subkategori Angkutan Udara, serta subkategori Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan. Namun di Gunungkidul hanya ada dua sub kategori yang ada kegiatan ekonominya yakni Subkategori Angkutan Darat dan subkategori Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan. Kategori ini memberikan kontribusi sebesar 5,19 II - 22
9.
10.
11.
12.
13.
14.
% tahun 2014. %tase kontribusinya terus menurun dalam lima tahun terakhir. Tercatat tahun 2010 masih sebesar 5,59 % terus turun menjadi 5,37 % pada 2011 dan 5,23 % di dua tahun setelahnya. Kontribusi tersebut berasal dari sub kategori angkutan darat sebesar 78,88 % dan sisanya 21,12 dari sub kategori Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Pada tahun 2014, kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum berkontribusi terhadap PDRB Kabupaten Gunungkidul sebesar 5,71 %, di mana sebesar 5,61 %nya (98,18 % terhadap kategori) merupakan kontribusi dari subkategori Penyediaan Makan Minum dan sebesar 0,10 % (1,82 % terhadap kategori) disumbangkan oleh subkategori Penyediaan Akomodasi. Kontribusi kategori ini semakin meningkat tidak lepas dari semakin majunya industri pariwisata sejak 2012. Tahun 2012 kontribusi kategori ini 5,16 % dan 5,45 % tahun 2013. Informasi dan Komunikasi Dalam era globalisasi, peranan kategori informasi dan komunikasi menjadi sangat strategis dalam menunjang aktivitas di setiap bidang ekonomi. Hampir di setiap kategori industri mulai pertanian hingga jasa kehadiran kategori ini memiliki peran dalam produksi hingga pemasaran. Peranan kategori ini terhadap perekonomian di Kabupaten Gunungkidul selama tahun 2010-2014 sebesar 7,53%, 7,72%, 7,66%, 7,42%, dan 7,20%. Jasa Keuangan dan Asuransi Kontribusi kategori ini terhadap perekonomian Gunungkidul hanya 2,26 % tahun 2014, angka ini merupakan yang terbesar dalam kurun lima tahun terakhir. Kegiatan ekonomi pada subkategori jasa perantara keuangan menjadi penyumbang mayoritas kontribusi perekonomian pada kategori jasa keuangan dan asuransi ini. Selama tahun 20102014, kontribusinya mencapai 88,96 % terhadap PDRB kategori jasa keuangan dan asuransi. Penyumbang terbesar berikutnya adalah Jasa Keuangan Lainnya dengan sumbangan sekitar 6,72 %, subkategori Asuransi dan Dana Pensiun 4,29 %, dan terakhir adalah Jasa Penunjang Keuangan dengan nilai kontribusi terhadap kategori ini sekitar 0,03 %. Real Estat Kategori real estat memberikan kontribusi yang relatif stabil bagi PDRB Kabupaten Gunungkidul dengan peranan sebesar sedikit di atas 3 %. Selama tahun 2010-2014, secara berturut-turut sumbangan kategori real estat sebesar 3,26 %, 3,28 %, 3,34 %, 3,35 %, dan 3,38%. Jasa Perusahaan Selama 5 tahun terakhir, kontribusi kegiatan ekonomi pada kategori jasa perusahaan nyaris tidak beranjak dari hampir setengah %, yaitu dari 0,46 % pada tahun 2010, menjadi 0,49 %, 0,47 %, 0,43 %, dan 0,43 % untuk tahun 2011-2014. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib APBD masih menjadi mesin penggerak ekonomi Gunungkidul, hal ini terlihat dari peranan kategori ini terhadap perekonomian secara umum. Kontribusinya hanya kalah dari tiga kategori utama yakni pertanian, industri manufaktur dan konstruksi dan setara dengan kontribusi kategori perdagangan. Kategori ini meliputi kegiatan yang sifatnya pemerintahan, yang umumnya dilakukan oleh administrasi pemerintahan termasuk juga perundangundangan dan penterjemahan hukum yang berkaitan dengan pengadilan dan menurut peraturannya. Selama tahun 2010-2014 peranannya relatif stabil dengan menunjukkan sedikit peningkatan, yaitu dengan nilai kontribusi sebesar 8,49 %, 8,43 %, 8,82 %, 9,10 %, dan 9,17 %. II - 23
15. Jasa Pendidikan Kontribusi jasa pendidikan terhadap perekonomian Gunungkidul memang tidaklah besar namun diantara kategori jasa nilainya menempati urutan kedua setelah jasa pemerintahan. Pada tahun 2014 jasa pendidikan menyumbang sebesar 6,08 % terhadap total perekonomian Kabupaten Gunungkidul, sedikit meningkat dibandingkan pada tahun 2012 dan 2013 yang bernilai 5,97 % dan 5,89 % walaupun nilainya masih lebih kecil dibanding tahun 2011 yang mencapai 6,15 %. 16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Kategori ini mencakup kegiatan penyediaan jasa kesehatan dan kegiatan sosial yang cukup luas cakupannya. Pada tahun 2014, kontribusinya terhadap perekonomian Kabupaten Gunungkidul sebesar 1,94 % dengan laju pertumbuhan sebesar 7,37 %. Selama tahun 20102013 peranannya relatif stabil dengan menunjukkan sedikit peningkatan, yaitu dengan nilai kontribusi sebesar 1,84 %, 1,92 %, 1,97 %, dan 1,97 %. 17. Jasa lainnya Kontribusi Jasa Lainnya terhadap perekonomian Kabupaten Gunungkidul relatif kecil yaitu berturut-turut sejak 2010-2014 sebesar 3,28 %, 3,25 %, 3,21 %, 3,18 %, dan 3,22 %. Tabel 2.7. PDRB Kabupaten Gunungkidul Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2010-2015 (Juta Rupiah) No. A B C D E F G H I J K L M,N O P Q
Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Pengadaan Listrik dan Gas Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang Konstruksi Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Transportasi dan Pergudangan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Informasi dan Komunikasi Jasa Keuangan dan Asuransi Real Estat Jasa Perusahaan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Jasa Pendidikan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
Tahun 2010
2011
2.383.564
2.553.059
2.838.937
3.046.995
3.276.905
139.835
157.131
160.265
170.195
200.548
879.185
980.902
956.960
1.086.106
1.204.712
8.000
7.899
8.037
7.563
7.959
16.006
17.155
17.941
19.539
22.135
814.716
907.214
1.004.222
1.109.379
1.218.556
765.999
853.293
935.267
1.002.567
1.114.234
494.268
522.614
551.035
603.119
659.676
461.445
511.066
544.435
628.770
726.389
666.527
752.243
808.025
855.560
916.150
149.872
186.581
211.943
243.580
287.847
288.777
319.618
351.999
385.701
430.299
40.564
47.476
49.078
49.473
55.036
750.920
821.091
930.487
1.048.848
1.166.154
535.697
598.782
629.714
678.670
772.874
162.625
186.776
208.238
227.172
247.288
II - 24
2012
2013
2014
No.
Tahun
Lapangan Usaha
R,S ,T, Jasa lainnya U Produk Domestik Regional Bruto
2010
2011
2012
290.039
316.195
338.771
8.848.038
9.739.094
10.545.355
2013
2014
367.105
408.817
11.530.341 12.715.578
Sumber : Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Gunungkidul menurut Lapangan Usaha Tahun 2010-2014 Tabel 2.8. PDRB Kabupaten Gunungkidul Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Menurut Lapanga Usaha Tahun 2010-2015 (Juta Rupiah) No.
Lapangan Usaha
Tahun 2010
2011
2012
2.383.564
2.354.432
2.452.277
2.508.677
2.493.156
139.835
149.800
151.108
158.456
160.985
879.185
926.818
895.218
968.728
1.008.531
8.000
8.429
9.378
10.026
10.449
16.006
16.136
16.545
16.785
17.437
814.716
854.605
904.780
945.651
993.510
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Transportasi dan Pergudangan
765.999
809.291
866.000
910.272
971.904
494.268
510.644
523.855
548.633
561.987
I
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
461.445
484.415
507.494
549.676
596.989
J
Informasi dan Komunikasi
666.527
755.196
834.951
886.938
957.028
K
Jasa Keuangan dan Asuransi
149.872
172.859
177.684
198.812
220.771
L
Real Estat
288.777
309.496
326.602
341.097
368.705
40.564
44.204
48.071
49.767
52.937
A B
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Pertambangan dan Penggalian
C
Industri Pengolahan
D
Pengadaan Listrik dan Gas
E
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang Konstruksi
F G
H
M,N
Jasa Perusahaan
2013
2014
O
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
750.920
788.097
849.357
887.945
939.395
P
Jasa Pendidikan
535.697
577.556
610.114
640.147
692.198
Q
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Jasa lainnya
162.625
173.333
192.217
208.405
223.761
290.039
312.703
330.331
347.420
369.723
8.848.038
9.248.011
9.695.980
10.177.433
10.639.466
R,S, T,U Produk Domestik Regional Bruto
Sumber : Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Gunungkidul menurut Lapangan Usaha 2010-2014
b. Struktur Ekonomi Besarnya peranan berbagai lapangan usaha ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa sangat menentukan struktur ekonomi suatu daerah. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh masing-masing lapangan usaha dapat menggambarkan seberapa besar
II - 25
ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan berproduksi dari setiap lapangan usaha. Struktur perekonomian sebagian masyarakat Gunungkidul masih didominasi kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Sumbangan kategori ini masih mencapai lebih dari seperempat nilai PDRB. Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir sumbangan kategori ini semakin kecil. Sumbangan masing-masing kategori pada 2014 ini masih didominasi oleh kategori tersebut, diikuti oleh kategori konstruksi; kategori industri pengolahan; kategori administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib serta kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Kategori lain yang menyumbang lebih dari 5 % adalah kategori transportasi dan pergudangan; kategori penyediaan akomodasi dan makan minum, kategori informasi komunikasi, serta kategori jasa pendidikan. Sementara peranan kategori lainnya di bawah 5 %. Tabel 2.9 PDRB Kabupaten Gunungkidul Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2010 Menurut Lapanga Usaha Tahun 2010-2015 (%) No.
TAHUN
LAPANGAN USAHA
2010 26,94
2011 26,21
2012 26,92
2013 26,43
2014 25,77
1,58
1,61
1,52
1,48
1,58
B
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Pertambangan dan Penggalian
C
Industri Pengolahan
9,94
10,07
9,07
9,42
9,47
D
Pengadaan Listrik dan Gas
0,09
0,08
0,08
0,07
0,06
E
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang Konstruksi
0,18
0,18
0,17
0,17
0,17
9,21
9,32
9,52
9,62
9,58
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Transportasi dan Pergudangan
8,66
8,76
8,87
8,70
8,76
5,59
5,37
5,23
5,23
5,19
5,22
5,25
5,16
5,45
5,71
J
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Informasi dan Komunikasi
7,53
7,72
7,66
7,42
7,20
K
Jasa Keuangan dan Asuransi
1,69
1,92
2,01
2,11
2,26
L
Real Estat
3,26
3,28
3,34
3,35
3,38
Jasa Perusahaan
0,46
0,49
0,47
0,43
0,43
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Jasa Pendidikan
8,49
8,43
8,82
9,10
9,17
6,05
6,15
5,97
5,89
6,08
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Jasa lainnya
1,84
1,92
1,97
1,97
1,94
3,28
3,25
3,21
3,18
3,22
100
100
100
100
100
A
F G H I
M,N O
P Q R,S,T,U
Produk Domestik Regional Bruto
Sumber : Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Gunungkidul menurut Lapangan Usaha 2010-2014
II - 26
Tabel 2.10 PDRB Kabupaten Gunungkidul Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2010-2015 (%) TAHUN
No.
LAPANGAN USAHA
A
26,94
25,46
25,29
24,65
23,43
1,58
1,62
1,56
1,56
1,51
C
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan
9,94
10,02
9,23
9,52
9,48
D
Pengadaan Listrik dan Gas
0,09
0,09
0,10
0,10
0,10
E
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang Konstruksi
0,18
0,17
0,17
0,16
0,16
9,21
9,24
9,33
9,29
9,34
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Transportasi dan Pergudangan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Informasi dan Komunikasi
8,66
8,75
8,93
8,94
9,13
5,59
5,52
5,40
5,39
5,28
5,22
5,24
5,23
5,40
5,61
7,53
8,17
8,61
8,71
9,00
Jasa Keuangan dan Asuransi Real Estat
1,69
1,87
1,83
1,95
2,08
3,26
3,35
3,37
3,35
3,47
Jasa Perusahaan
0,46
0,48
0,50
0,49
0,50
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Jasa Pendidikan
8,49
8,52
8,76
8,72
8,83
6,05
6,25
6,29
6,29
6,51
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Jasa lainnya
1,84
1,87
1,98
2,05
2,10
3,28
3,38
3,41
3,41
3,48
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
B
F G
H I J K L M,N O
P Q R,S,T,U
Produk Domestik Regional Bruto
2010
2011
2012
2013
2014
Sumber : Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Gunungkidul menurut Lapangan Usaha 2010-2014 c.
Pertumbuhan PDRB Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja nyata ekonomi di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat sebagai peningkatan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua bidang usaha kegiatan ekonomi di suatu daerah selama jangka waktu satu tahun.
II - 27
Sumber : PDRB Kabupaten Gunungkidul Menurut Lapangan Usaha 20102014
Gambar 2.7 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gunungkidul (%) Tahun 2010-2014 Perekonomian Gunungkidul pada tahun 2014 mengalami perlambatan dibandingkan pertumbuhan tahun-tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan PDRB Gunungkidul tahun 2014 mencapai 4,54 %, sedangkan tahun 2013 sebesar 4,97%. Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh kategori Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 11,05 %. Seluruh kategori ekonomi PDRB yang lain pada tahun 2014 mencatat pertumbuhan yang positif, kecuali kategori pertanian, kehutanan dan perikanan yang tumbuh negatif 0,62 %. Adapun kategori-kategori lainnya berturut-turut mencatat pertumbuhan yang positif, diantaranya kategori Jasa Keuangan dan Asuransi mencatat 11,05 %, kategori PenyediaanAkomodasi dan Makan Minum mencatat sebesar 8,61 %, kategori Jasa Pendidikan sebesar 8,13 %, kategori Real Estat 8,09 %, kategori Informasi dan Komunikasi 7,60 %, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 7,37 %, kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 6,77 %, kategori jasa lainnya 6,42 %, kategori Jasa Perusahaan 6,37 %, diikuti kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 5,79 % dan kategori Konstruksi 5,06 %. Adapun kategori yang pertumbuhannya kurang dari lima % adalah kategori Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 4,22 %, kategori Industri Pengolahan 4,11 %, kategori Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 3,88 %, kategori Transportasi dan Pergudangan sebesar 2,43 %, kategori Pertambangan dan Penggalian sebesar 1,60 %.
II - 28
Tabel 2.11 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Riil Kabupaten Gunungkidul Menurut Lapangan Usaha Tahun 2010-2014 (%) No.
LAPANGAN USAHA
A
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Pengadaan Listrik dan Gas Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang Konstruksi Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Transportasi dan Pergudangan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Informasi dan Komunikasi Jasa Keuangan dan Asuransi Real Estat Jasa Perusahaan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Jasa Pendidikan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Jasa lainnya
B C D E F G H I J K L M,N O
P Q R,S,T,U
Produk Domestik Regional Bruto
TAHUN 2012 2013
2010
2011
2014
-2,55
-1,22
4,16
2,30
-0,62
0,04 3,85 1,89 1,40
7,13 5,42 5,36 0,81
0,87 -3,41 11,26 2,53
4,86 8,21 6,91 1,45
1,60 4,11 4,22 3,88
5,36 5,16
4,90 5,65
5,87 7,01
4,52 5,11
5,06 6,77
2,87 6,56
3,31 4,98
2,59 4,76
4,73 8,31
2,43 8,61
10,39 7,96 8,49 7,11 7,02
13,30 15,34 7,17 8,97 4,95
10,56 2,79 5,53 8,75 7,77
6,23 11,89 4,44 3,53 4,54
7,90 11,05 8,09 6,37 5,79
7,86 5,40 8,79
7,81 6,58 7,81
5,64 10,89 5,64
4,92 8,42 5,17
8,13 7,37 6,42
3,64
4,52
4,84
4,97
4,54
Sumber : Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Gunungkidul menurut Lapangan Usaha 2010-2014 Berdasarkan data pertumbuhan PDRB menurut Lapangan Usaha dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Pertanian, Kehutanan, Dan Perikanan Pertumbuhan kategori pertanian, kehutanan dan perikanan mengalami penurunan dari 2,30 % pada tahun 2013 menjadi -0,62 % pada tahun 2014. Golongan lain dalam sub kategori ini yang juga mengalami pertumbuhan negatif adalah Tanaman Hortikultura baik semusim maupun tahunan masing-masing -3,68 % serta - 10,36 %. Sedangkan golongan lainnya tetap memperlihatkan laju pertumbuhan positif yang beragam antara 1,97 hingga 5,96 %. Walaupun pertumbuhan kategori ini tahun 2014 mengalami penurunan , namun beberapa kategori masih tumbuh positif dengan pertumbuhan terbesar adalah pada subkategori perikanan yaitu sebesar 4,41% yang diikuti oleh subkategori Kehutanan dan Penebangan Kayu mencetak laju pertumbuhan ekonomi sebesar 2.18%. 2. Pertambangan dan Penggalian Secara keseluruhan pada tahun 2014, kategori Pertambangan dan Penggalian menunjukkan laju pertumbuhan sebesar 1,60 %. Selama lima tahun terakhir, laju pertumbuhan kategori ini sangat dipengaruhi oleh regulasi yang mengatur tentang ijin dan larangan kawasan penambangan. II - 29
3. Industri Pengolahan Secara keseluruhan, laju pertumbuhan kategori Industri Pengolahan pada tahun 2014 adalah sebesar 4,11 %, sedangkan subkategori yang mencatatkan laju pertumbuhan terbesar adalah sub kategori Industri tekstil dan pakaian jadi yaitu Sebesar 7,81 % pada tahun 2014, kemudian diikuti oleh sub kategori Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional 7,80 % dan sub kategori Industri Makanan dan Minuman yaitu sebesar 6,61 %. 4. Pengadaan Listrik dan Gas Laju pertumbuhan kategori pengadaan listrik dan gas pada tahun 2014 adalah sebesar 4,22 % sedikit melambat dibanding tahun sebelumnya yang tumbuh 6,91 %. Masing-masing subkategori juga mencatatkan pertumbuhan yang tinggi, di mana subkategori Ketenagalistrikan sebesar 4,26 % dan Pengadaan Gas dan Produksi Es sebesar 1,61 %. 5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang Laju pertumbuhan katagori Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang dihiasi pasang surut, yaitu sebesar 1,4 %, 0,81 %, 2,53 %, 1,45 %, dan 3,88 % berturut-turut untuk tahun 20102014. 6. Konstruksi Pertumbuhan kategori konstruksi di Kabupaten Gunungkidul selalu bernilai positif walaupun dalam perjalanannya diwarnai turun naik laju. Berikut berturut-turut angka laju pertumbuhan kategori ini: 5,36 % pada tahun 2010 menjadi 4,90 % tahun 2011; 5,87 % dan 4,52 % di dua tahun berikutnya dan tahun 2014 ini tumbuh sebesar 5,06 %. 7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Kategori ini merupakan bagian dari kategori yang mengalami laju pertumbuhan menggembirakan selama tahun 2014, sebesar 6,77 %. Laju ini lebih besar dibanding tahun 2013 yang sebesar 5,11 namun masih lebih kecil dibanding tahun 2012 yang mencapai 7,01 % yang merupakan puncak pertumbuhan dalam kurun 2009-2014. Sebagai informasi tambahan, pertumbuhan kategori ini selama 2010 dan 2011 adalah 5,16 dan 5,65 %. 8. Transportasi dan Pergudangan Sisi pertumbuhan ketegori Transportasi dan pergudangan menunjukkan adanya pola naik turun dalam kurun lima tahun terakhir. Jika 2010 tumbuh 2,87 %, maka tahun setelahnya tumbuh secara berurutan 3,31 %, 2,59 %, 4,73 % serta tahun 2014 tumbuh sebesar 2,43 %. 9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Secara keseluruhan, kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum mencatatkan laju pertumbuhan positif sebesar 8,61 % pada tahun 2014, semakin melaju sejak tahun 2012 dan 2013 yang mencapai 4,76 % dan 8,31 %. Namun hal ini kurang menggembirakan karena walaupun melaju namun salah satu sub kategori yakni penyediaan akomodasi justru melambat dengan 4,63 % tahun 2014 dibanding 9,04 % tahun sebelumnya. Perlu ada upaya lebih keras dalam meyakinkan wisatawan untuk menambah lama menginap di fasilitas hotel dan akomodasi yang tersedia di lokasi wisata yang ada. 10. Informasi dan Komunikasi Laju pertumbuhan kategori informasi dan komunikasi menunjukkan pola yang naik turun, yaitu 10.39 %, naik menjadi 13,30 kemudian turun ke level 10,56 %, 6,23 %, dan naik kembali 7,90 % di tahun 2014.
II - 30
11. Jasa Keuangan dan Asuransi Laju pertumbuhan kategori Jasa Keuangan dan Asuransi tahun 2014 mencapai 11,05 % sedikit melambat dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 11,89 %. 12. Real Estat Laju pertumbuhan ekonomi kategori real estat sedikit berkontraksi pada tahun 2014 yaitu sebesar 8,09 % setelah selama tiga tahun berturut turut terus mengalami perlambatan dibandingkan pada tahun 2010 sebesar 8,49 % hingga mencapai 4,44 % pada tahun 2013. 13. Jasa Perusahaan Laju pertumbuhan kategori Jasa perusahaan mengalami situasi yang naik turun selama periode lima tahun terakhir ini, dari 7,11 % pada tahun 2010 menjadi 6,37 % pada tahun 2014. Pada tahun 2011-2013 pertumbuhan kategori jasa perusahaan adalah sebesar 8,97 %, 8,75%, dan 3,53%. 14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Laju pertumbuhan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib selalu positif dengan pola yang naik turun, yaitu pernah mencapai 7,77 % di tahun 2012 namun pernah juga mencapai menjadi 4,54 % di tahun 2013 dan untuk tahun 2014 sendiri pertumbuhannya mencapai 5,79 %. 15. Jasa Pendidikan Laju pertumbuhan jasa pendidikan 2014 mencapai 8,13 %, mengalami perbaikan dari perlambatan empat tahun berturut-turut pada kurun 2010-2013 dari 7,86 % di 2010 hingga menyentuh 4,92 % tahun 2013. 16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Laju pertumbuhan kategori Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial diwarnai peningkatan di kurun 2010-2012 dari 5,40 % tahun 2010 menjadi 10,89 % tahun 2012 namun melambat di dua tahun sesudahnya menjadi 8,42 % kemudian 7,37 % tahun 2014 ini. 17. Jasa lainnya Laju pertumbuhan Jasa lainnya selalu positif yaitu 8,79 %, 7,81 %, 5,64 %, 5,17 % dan 6,42 % selama tahun 2010-2014.
d. PDRB Per Kapita Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Pada tahun 2014, PDRB per kapita Gunungkidul mencapai 17,97 juta Rupiah dengan pertumbuhan sebesar 9,09 %. Pertumbuhan ini merupakan yang tertinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya yang secara berturut-turut sejak 2012 sebesar 8,85 %, 7,09 % dan 8,15 %.
II - 31
Sumber : PDRB Kabupaten Gunungkidul Menurut Lapangan Usaha 2010-2014
Gambar 2.8 PDRB Per Kapita Kabupaten Gunungkidul (Juta Rupiah), Tahun 2010- 2014 e.
PDRB Menurut Pengeluaran Kondisi perekonomian Gunungkidul terus menunjukkan peningkatan, terutama sejak banyak dibukanya tempat-tempat wisata baru yang menjadi alternatif tujuan baik untuk wisatawan domestik maupun mancanegara. Hal ini terlihat dari nilai PDRB yang terus meningkat dan pertumbuhan ekonomi yang terus menunjukkan arah positif. Peningkatan ekonomi tersebut digambarkan melalui Nilai PDRB ADHB dan ADHK, serta pertumbuhan pada total PDRB. Tabel 2.12 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2014 (Juta Rp) No.
Komponen Pengeluaran
Tahun 2010
2011
2012
2013
2014
5.493,39
6.252,18
6.979,97
8.162,46
8.986,27
2
Konsumsi Rumah Tangga Konsumsi LNPRT
90,98
110,85
122,95
143,69
173,44
3
Konsumsi Pemerintah
1.363,11
1.531,40
1.671,15
1.895,00
2.120,16
4
PMTB
2.166,73
2.414,73
2.626,62
2.989,11
3.422,78
5
Perubahan Inventori
123,55
120,91
125,27
127,65
131,11
6
Ekspor
5.138,96
5.465,39
6.016,88
6.223,58
6.712,73
7
Impor
5.528,67
6.156,36
6.997,49
8.011,13
8.830,92
Total PDRB ADHB
8.848,04
9.739,09
10.545,36
11.530,34
12.715,58
1
Sumber : Produk Domestrik Regional Bruto Kabupaten Gunungkidul Menurut Pengeluaran 2010-2014 Nilai PDRB ADHB Gunungkidul selama periode tahun 2010 s.d 2014 menunjukkan peningkatan signifikan dari tahun ke tahun. Peningkatan nilai tersebut dipengaruhi oleh adanya perubahan harga dan juga perubahan volume. Selain dinilai atas dasar harga Berlaku, PDRB menurut pengeluaran juga dinilai Atas Dasar Harga Konstan 2010 atau Atas Dasar Harga berbagai produk yang dinilai dengan harga pada tahun 2010. Melalui pendekatan penghitungan Atas Dasar Harga konstan, PDRB di masing-masing tahun dapat memberikan gambaran tentang perubahan PDRB secara volume atau secara kuantitas saja (tanpa ada pengaruh perubahan harga).
II - 32
Tabel 2.13 PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2014 (Juta Rp) No.
Komponen Pengeluaran
Tahun 2010
2011
2012
5.493,39
5.782,78
2
Konsumsi Rumah Tangga Konsumsi LNPRT
90,98
3
Konsumsi Pemerintah
4
PMTB
5
Perubahan Inventori
123,55
105,14
104,08
108,14
120,38
6
Ekspor
5.138,96
5.282,10
5.615,73
5.815,63
5.977,57
7
Impor
5.528,67
5.714,61
6.122,60
6.329,93
6.540,55
Total PDRB ADHK
8.848,05
9.248,02
9.695,98
10.177,44
10.639,46
1
2013
2014
6.108,24
6.394,91
6.699,19
102,7
111,69
122,98
135,96
1.363,11
1.422,90
1.512,27
1.591,53
1.656,23
2.166,73
2.267,01
2.366,57
2.474,18
2.590,68
Sumber : Produk Domestrik Regional Bruto Kabupaten Gunungkidul Menurut Pengeluaran 2010-2014 PDRB komponen pengeluaran Atas Dasar Harga Konstan menggambarkan perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, utamanya berkaitan dengan peningkatan volume konsumsi akhir. Selama kurun waktu 2010 2014, gambaran tentang perkembangan ekonomi Gunungkidul berdasarkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan dapat dilihat pada tabel 2.13 diatas. Sama halnya dengan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku, seluruh komponen pengeluaran akhir PDRB Atas Dasar Harga Konstan juga menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun.
Sumber : Produk Domestrik Regional Bruto Kabupaten Gunungkidul Menurut Pengeluaran 2010-2014
Gambar 2.9 Perbandingan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten Gunungkidul, Tahun 2010-2014 Dari gambar 2.9 di atas, nampak bahwa pada umumnya nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku selalu lebih besar dari nilai PDRB adh Konstan. Perbedaan tersebut disebabkan karena ada pengaruh perubahan harga dalam perhitungan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku. Dalam PDRB Atas Dasar Harga Konstan pengaruh faktor harga telah ditiadakan. Terbentuknya keseluruhan PDRB atau total PDRB merupakan kontribusi dari semua komponen pengeluarannnya, yang terdiri dari konsumsi akhir rumah tangga (PKRT), konsumsi akhir LNPRT (PK-LNPRT), konsumsi akhir pemerintah (PK-P), pembentukan modal tetap bruto (PMTB), ekspor neto (E) atau ekspor dikurangi impor. II - 33
Tabel 2.14 Distribusi PDRB ADHB Menurut Pengeluaran, Kabupaten Gunungkidul, Tahun 2010 - 2014 (%) 2010
2011
Tahun 2012
2013
2014
62,09
64,20
66,19
70,79
70,67
1,03
1,14
1,17
1,25
1,36
Konsumsi Pemerintah
15,41
15,72
15,85
16,43
16,67
4
PMTB
24,49
24,79
24,91
25,92
26,92
5
Perubahan Inventori
1,40
1,24
1,19
1,11
1,03
6
Ekspor
58,08
56,12
57,06
53,98
52,79
7
Impor
62,48
63,21
66,36
69,48
69,45
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
No.
Komponen Pengeluaran
1
Konsumsi Rumah Tangga
2
Konsumsi LNPRT
3
Total PDRB ADHB
Sumber : Produk Domestrik Regional Bruto Kabupaten Gunungkidul Menurut Pengeluaran 2010-2014 Berdasarkan tabel 2.14 diatas terlihat bahwa selama periode 20102014, produk yang dikonsumsi di wilayah domestik sebagian besar masih untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir rumah tangga (di atas 60 %). Ekspor juga mempunyai peran yang relatif besar, karena sekitar 52 s.d 58 % produk Gunungkidul bisa terjual ke daerah lain; demikian halnya impor masih mempunyai peran yang relatif besar, karena sekitar 62 s.d 69 % permintaan domestik masih dipenuhi oleh produk dari impor. Di sisi lain, pengeluaran untuk kapital (PMTB) juga mempunyai peran relatif besar dengan kontribusi sekitar 24 s.d 26 %. Proporsi konsumsi akhir pemerintah masih cukup tinggi, berada pada rentang 15,41–16,67 %. Hal ini menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam menyerap produk domestik masih cukup besar. Di sisi lain, pada tahun 2010-2012 perdagangan antar daerah Gunungkidul yang direpresentasikan oleh transaksi ekspor dan impor, menunjukkan bahwa nilai impor cenderung lebih tinggi dari nilai ekspor. Kecenderungan perdagangan Gunungkidul dalam periode tersebut selalu menunjukkan posisi defisit. Tabel 2.15 Distribusi PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Gunungkidul, Tahun 2010 - 2014 (%) No.
Komponen Pengeluaran
Tahun 2010
2011
2012
2013
2014
62,09
62,53
63,00
62,83
62,97
1,03
1,11
1,15
1,21
1,28
1
Konsumsi Rumah Tangga
2
Konsumsi LNPRT
3
Konsumsi Pemerintah
15,41
15,39
15,60
15,64
15,57
4
PMTB
24,49
24,51
24,41
24,31
24,35
5
Perubahan Inventori
1,40
1,14
1,07
1,06
1,13
6
Ekspor
58,08
57,12
57,92
57,14
56,18
7
Impor
62,48
61,79
63,15
62,20
61,47
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
Total PDRB ADHK
Sumber : Produk Domestrik Regional Bruto Kabupaten Gunungkidul Menurut Pengeluaran 2010-2014
II - 34
Agregat makro lain yang dapat diturunkan dari data PDRB adalah pertumbuhan riil PDRB atau lebih dikenal dengan pertumbuhan ekonomi (economic growth), yang menggambarkan kinerja pembangunan di bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Gunungkidul dari tahun 2010 sampai tahun 2014 secara rata-rata mencapai 4,72 %, dengan masing-masing pertumbuhan sebesar 4,52 % (2011); 4,84 % (2012); 4,97 % (2013); dan 4,54 % (2014). Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2013 yakni sebesar 4,97 %, sebaliknya yang terendah terjadi pada tahun 2011 (4,52 %).
Sumber : Produk Domestrik Regional Bruto Kabupaten Gunungkidul Menurut Pengeluaran 2010-2014 (diolah) Gambar 2.10 Nilai (Juta Rp) dan Pertumbuhan (%) PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten Gunungkidul, Tahun 2010-2014 f.
Laju Inflasi Pada tahun 2015, laju inflasi tahun ke tahun (year on year) kota Wonosari sebesar 3,22 % tercatat lebih tinggi bila dibanding dengan kota Yogyakarta yang tercatat mengalami laju inflasi tahun ke tahun sebesar 3,09 %, namun lebih rendah bila dibanding dengan nasional yang tercatat mengalami laju inflasi sebesar 3,35 %. Kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar menunjukkan angka inflasi tertinggi di kota Wonosari. Kelompok sandang mengalami laju inflasi tertinggi untuk kota Yogyakarta, sedangkan pada kelompok makanan jadi, minuman rokok dan tembakau mengalami laju inflasi tertinggi untuk nasional.
II - 35
Sumber : BPS Kabupaten Gunungkidul (Warta IHK 2011-2015)
Gambar 2.11 Nilai Inflasi YoY di Kota Wonosari, Kota Yogyakarta dan Nasional Tahun 2011-2015
Sumber : BPS Kabupaten Gunungkidul (Warta IHK 2010-2014) Gambar 2.12 Laju Inflasi Tahunan Kota Wonosari, Kota Yogyakarta dan Nasional Tahun 2015 g.
Rasio Gini Untuk melihat ketimpangan pendapatan penduduk, salah satu indikator yang sering dipakai adalah Rasio Gini. Ide dasar perhitungan Rasio Gini sebenarnya berasal dari upaya pengukuran luas suatu kurva (yang kemudian dinamakan Kurva Lorenz) yang menggambarkan distribusi pendapatan untuk seluruh kelompok pengeluaran.
II - 36
Tabel 2.16 Rasio Gini Menurut Tipe Daerah di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011-2014 Tahun No.
Tipe Daerah
2011
2012
2013
2014
1
Perkotaan
Rasio Gini 0,3497
2
Perdesaan
0,3210
Moderat
0,3422
Moderat
0,3132
Moderat
0,2825
Rendah
3
Kota Desa
0,3247
Moderat
0,3579
Moderat
0,3213
Moderat
0,2897
Rendah
+
Kriteria Oshima Moderat
Rasio Gini 0,3668
Kriteria Oshima Moderat
Rasio Gini 0,3624
Kriteria Oshima Moderat
Rasio Gini 0,3393
Kriteria Oshima Moderat
Sumber : Rasio Gini Kabupaten Gunungkidul 2011-2014 Pada tahun 2014, Rasio Gini Kabupaten Gunungkidul tercatat 0,2897, lebih rendah 0,0316 poin dibandingkan dengan Rasio Gini pada 2013. Hal ini berarti distribusi pendapatan penduduk Kabupaten Gunungkidul pada 2014 lebih merata dibanding 2013. Ketimpangan distribusi pendapatan ini terjadi di semua wilayah baik perkotaan maupun pedesaan, dengan peningkatan derajat ketimpangan yang berbeda. Penurunan derajat ketimpangan di perkotaan sebesar 0,0231 dari angka rasio gini 0,3624 pada tahun 2013 menjadi 0,3393 pada tahun 2014, sedang di pedesaan terjadi penurunan yang lebih besar yakni 0,0307 menjadi 0,2825. Jika kita bandingkan dengan kabupaten/kota lain di DIY, tingkat ketimpangan di Kabupaten Gunungkidul masih belum mengkhawatirkan seperti halnya kabupaten lain. Distribusi pendapatan Kabupaten Gunungkidul masih lebih merata dibandingkan dengan kabupaten/kota lain walaupun tidak semuanya berada dalam kategori rendah. h. Kemiskinan Pendekatan pengukuran kemiskinan terus mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Saat ini Bank Dunia menggunakan dua ukuran, yaitu US $1 per kapita per hari dan US $2 per kapitaper hari. US dollar yang digunakan adalah US dollar kekuatan daya beli (purchasing power parity),bukan nilai tukar resmi (exchange rate). Badan Pusat Statistik (BPS) menghitung garis kemiskinan menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach) dengan data SUSENASnya. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Metode yang digunakan adalah menghitung garis kemiskinan, yang terdiri dari dua komponen yaitu garis kemiskinan makanan dan garis kemiskinan nonmakanan, sehingga garis kemiskinan merupakan penjumlahan garis kemiskinan makanan dengan garis kemiskinan non makanan. Garis kemiskinan makanan merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kalori per kapita per hari, sedangkan garis kemiskinan non-makanan adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan.
II - 37
Sumber: BPS Kabupaten Gunungkidul 2015 Gambar 2.13 Angka Kemiskinan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2006-2014 (%) Secara absolut maupun persentase jumlah penduduk miskin di Kabupaten Gunungkidul sejak tahun 2011 terus menurun hingga tahun 2014. Pada tahun 2014 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Gunungkidul mencapai 148.390 orang. Dibandingkan dengan tahun 2013, jumlah penduduk miskin turun dari 21,70 % menjadi 20,83 %.Turunnya angka kemiskinan pada 2014 ini juga berdampak pada tertahannya percepatan laju level ketimpangan walaupun pada level yang kecil dan rentan untuk kembali mengalami ketimpangan di tahun depannya. Garis batas yang membedakan antara penduduk miskin dan tidak miskin disebut dengan garis kemiskinan. Garis kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul merupakan yang terendah dibanding kabupaten/kota lain di Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu pada 2014 hanya sebesar Rp.243.847,00 per kapita per bulan, naik Rp.5,791,00 jika dibandingkan pada 2013 yang mencapai Rp.238.056,00 per kapita per bulan.Untuk mengetahui garis kemiskinan, jumlah penduduk miskin dan persentase penduduk miskin Kabupaten Gunungkidul tahun 2010-2014 dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Tabel 2.17 Garis Kemiskinan, Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2014 No 1 2 3 4 5
Tahun
Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)
Penduduk Miskin (Jiwa)
2010 203.873 148.700 2011 220.479 157.100 2012 228.745 156.500 2013 238.056 152.400 2014 243.847 148.390 Sumber : BPS Kabupaten Gunungkidul, 2015 II - 38
Persentase Penduduk Miskin (%) 22,05 23,03 22,72 21,70 20,83
2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial Analisis Kinerja atas fokus kesejahteraan sosial dilakukan terhadap indikator-indikator : angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah, angka konsumsi riel per kapita, angka partisipasi kasar, angka pendidikan yang ditamatkan, angka partisipasi murni, angka kematian bayi, angka kematian ibu, angka usia harapan hidup dan status gizi balita. a.
Angka Melek Huruf Proses pendidikan akan melahirkan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dan keterampilan sehingga bekal untuk berperan dan berinteraksi dalam masyarakat. Kemampuan dasar yang diperoleh dalam proses belajar adalah kemampuan baca-tulis. Salah satu indikator untuk mengukur kemampuan baca-tulis penduduk adalah angka melek huruf. Indikator ini merepresentasikan kemampuan dasar penduduk dalam memahami basis ilmu pengetahuan secara umum. Adapun data kondisi angka melek huruf di Kabupaten Gunungkidul hanya dapat disajikan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir sampai tahun 2013, karena mulai tahun 2014 sudah mempergunakan metode perhitungan yang baru.
Sumber Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Gunungkidul 2014
Gambar 2.14 Angka Melek Huruf Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2013 b. Angka Rata-Rata Lama Sekolah Di samping kemampuan dasar baca tulis, diperlukan suatu indikator yang dapat mewakili tingkat ketrampilan bagi mereka yang telah memperoleh pendidikan. Semakinlama mereka mengenyam bangku sekolah diharapkan memiliki ketrampilan yang lebih baik. Indikator yang digunakan untuk menggambarkan hal itu adalah rata-rata lama sekolah yang dijalani oleh penduduk berusia lima belas tahun ke atas. Ukuran ini memberikan informasi sejauh mana tingkat pendidikan yang telah dicapai oleh penduduk.
II - 39
Sumber Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Gunungkidul 2015 Gambar 2.15 Angka Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2014 Pada tahun 2014, rata-rata lama sekolah penduduk mencapai 6,45 tahun. Rata-rata lamanya penduduk berusia 15 tahun ke atas ini setara dengan kelas tujuh SLTP. Perkembangan angka rata-rata lama sekolah menunjukkan perkembangan yang cukup lambat. Dibandingkan dengan daerah lain di DIY,relatif lebih rendahnya rata-rata lama sekolah penduduk di Kabupaten Gunungkidulmenunjukkan prioritas meningkatkan akses penduduk untuk memperoleh pendidikan masihperlu perhatian serius di daerah ini. Lebih lanjut, jika dicermati ada perbedaan yang cukup signifikan angka partisipasi sekolah pada level SLTP dan SMA penduduk Kabupaten Gunungkidul dengan lainnya memberi petunjuk perlunya kesempatan yang lebih luas bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan SLTP dan SMA. c.
Partisipasi Sekolah Ada beberapa indikator yang berguna untuk menjelaskan situasi partisipasi sekolah penduduk. Beberapa indikator tersebut adalah Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). APS merupakan indikator daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Sebagai indikator dasar, APS dapat digunakan untuk melihat akses pada pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. Semakin tinggi APS, maka semakin besar jumlah penduduk yang berkesempatan mengenyam pendidikan. Akan tetapi meningkatnya APS tidak selalu dapat diartikan sebagai meningkatnya pemerataan kesempatan masyarakat untuk mengenyam pendidikan. Tabel 2.18 Angka Partisipasi Sekolah Menurut Jenis Kelamin dan Usia Sekolah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012-2014 (%) 2012 Kelompok Umur 7 - 12
L
P
2013 L+P
2014
L
P
L+P
L
P
L+P
100,00
99,20
99,60
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
13 - 15
93,70
100,00
96,90
91,78
97,20
94,16
96,70
100,00
98,20
16 - 18
79,70
69,00
74,60
69,13
81,16
75,67
77,80
83,90
80,80
Sumber : Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012-2014 II - 40
Berdasarkan Tabel 2.18 terlihat bahwa Angka Partisipasi Sekolah (APS) tertinggi terdapat pada kelompok usia 7-12 tahun, yaitu sebesar 100,00 %. Hal ini berarti sudah tidak ada penduduk berusia 7-12 tahun yang tidak bersekolah. Jika dilihat menurut jenis kelamin, terlihat APS penduduk usia di atas 12 tahun perempuan lebih besar daripada laki-laki. Perlu dikaji lebih jauh untuk melihat penyebab fenomena ini namun diduga berkaitan dengan kultur mencari kerja atau sekedar membantu orang tua mencari nafkah bagi kaum laki-laki di Gunungkidul. 1. Angka Partisipasi Kasar Angka Partisipasi Kasar (APK) berguna untuk melihat partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. APK merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. APK digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Nilai APK suatu jenjang pendidikan bisa lebih dari 100 % karena masih terdapat siswa yang berusia di luar batasan usia sekolah baik yang lebih tua maupun yang lebih muda.
Sumber : Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2014 Gambar 2.16 Angka Partisipasi Kasar Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2014 (%) Angka Parttisipasi Kasar (APK) Kabupaten Gunungkidul tahun 20102014 untuk tingkat SD dari tahun ke tahun mencapai lebih dari 100 %, sementara untuk SMP berkisar 76-92% dan SLTA 64-85 %. Perbedaan angka-angka di atas lebih disebabkan oleh banyaknya anak sekolah yang masuk suatu tingkatan sekolah namun diluar umur umumnya untuk tingkatan tersebut semisal anak yang berumur kurang dari tujuh tahun namun sudah masuk SD. 2. Angka Partisipasi Murni Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan persentase jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah II - 41
seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan. Bila APK digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan di suatu jenjang pendidikan tertentu tanpa melihat berapa usianya, maka APM mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu. Bila seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu, maka APM akan mencapai nilai 100. Secara umum, nilai APM akan selalu lebih rendah dari APKkarena nilai APK mencakup anak diluar usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan.
Sumber : Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2014 Gambar 2.17 Angka Partisipasi Murni (APM) menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 – 2014 Pada 2014 di Kabupaten Gunungkidul, APM pada jenjang SD sebesar 90,35 % yang berarti bahwa ada sekitar 90,35 % anak yang bersekolah di SD tepat waktu, sementara 9,65 %nya lagi mungkin sudah bersekolah di tingkat pendidikan yang lebih tinggi atau mungkin juga belum bersekolah. Perlu penelusuran lebih jauh lagi dari 9,65 % anak usia 7-12 berapa yang betul-betul belum bersekolah, dan sejumlah ini yang menjadi sasaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga untuk mendorong mereka masuk ke bangku sekolah SD. Untuk jenjang SLTP dan SLTA angkanya cenderung rendah karena bisa beberapa hal seperti putus sekolah atau setelah lulus SD atau SLTP langsung bekerja. d. Angka Pendidikan Yang Ditamatkan Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) adalah pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat maka semakin tinggi kualitas SDM nya dan semakin tinggi tingkat kesejahteraannya. Berdasarkan Susenas 2014, jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkanpenduduk usia 10 tahun ke atas di Kabupaten Gunungkidul terbesar adalahtamatan SD sederajat, yaitu sebesar 37,10%. Jenjang pendidikan tertinggi berikutnya adalah tamat SLTP sederajat 23,90%, tidak/belum punya ijasah SD sederajat 18,90%, SLTA sederajat 16,20% dan paling sedikit tamatan perguruan tinggi yang hanya mencapai 3,90%.
II - 42
Sumber : Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Gunungkidul 2010 – 2014 Gambar 2.18 Penduduk Usia 10 Tahun ke Atas menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kabupten Gunungkidul Tahun 2009 – 2013 (%)
e.
Angka Kematian Bayi Indikator ini dapat menunjukkan dimensi sosial dan kesehatan masyarakat dengan bertitik tolak pada pandangan bahwa penduduk yang rentan terhadap perubahan sosial ekonomi dan kualitas lingkungan adalah mereka yang berumur kurang dari satu tahun. Kualitas kehidupan bayi sangat tergantung dari kondisi sosial ekonomi orang tua atau orang yang mengasuh, dengan kecenderungan bahwa semakin baik kondisi sosial dan ekonomi orang tua, makin besar pula peluang seorang bayi memperoleh kualitas hidup lebih baik serta berumur panjang.
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul, 2015 Gambar 2.19 Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 - 2015 II - 43
Angka kematian bayi (AKB) di Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2015 menurut data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul diperkirakan sebesar 10 bayi untuk setiap 1000 kelahiran hidup. Artinya bahwa dari 1000 anak yang terlahir dengan menunjukkan tanda-tanda kehidupan, 10 diantaranya meninggal sebelum genap berumursetahun. Angka kematian bayi selama beberapa tahun terakhir di Kabupaten Gunungkidul diperkirakan relatif menurun dengan jumlah kasus kematian bayi kurang dari 20 untuksetiap 1000 kelahiran hidup. Yang perlu dicatat bahwa upaya menurunkan angka kematian bayi memerlukan waktu yang relatif panjang serta kebijakan yang konsisten dengan keberpihakan terhadap kesehatan ibu dan anak. Di masa mendatang diperlukan berbagai terobosan program di bidang kesehatan untuk memperkecil AKB yang telah dicapai saat ini, khususnya pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak keluarga tidak mampu, karena mereka memiliki keterbatasan dalam menyisihkan biaya untuk kesehatan bahkan ada keluarga yang sama sekali tidak mampu berobat jika mengalami keluhan kesehatan. Dalam kondisi ini, posisi Pemerintah dibutuhkan untuk menyusun skema pembiayaan kesehatan yang tidak hanya berorientasi pada mereka yang memiliki uang cukup, namun mereka yang tidak mampu juga memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan. Disamping itu, upaya untuk meningkatkan usia perkawinan pertama penduduk terutama wanita dan kesempatan untuk memperoleh pelayanan persalinan dari tenaga medis/paramedis juga perlu dilakukan oleh pemerintah untuk memperkecil angka kematian bayi. f.
Angka Kematian Ibu Angka kematian ibu yang terjadi di Kabupaten Gunungkidul tahun 2015 sebesar 89,79 per 100.000 kelahiran hidup, angka tersebut masih dibawah target angka kematian ibu tingkat nasional 102 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2015 Sedangkan kasus kematian ibu tersaji pada Gambar 2.20 di bawah ini
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul, 2015
Gambar 2.20 Angka Kematian Ibu Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 - 2015 g.
Usia Harapan Hidup Indikator ini menunjukkan kondisi dan sistem pelayanan kesehatan masyarakat, karena mampu merepresentasikan output dari upaya pelayanan kesehatan secara komprehensif. Hal ini didasarkan pada suatu pandangan bahwa jika seseorang memiliki derajat kesehatan yang semakin baik maka yang bersangkutan akan berpeluang memiliki usia lebih panjang atau mempunyai angka harapan hidup yang tinggi. Angka harapan hidup II - 44
merupakan indikator yang cukup efektif untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat pada khususnya. Keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan di suatu wilayah akan disertai oleh peningkatan usia harapan hidup penduduknya, namun sebaliknya semakin rendah usia harapan hidup di suatu wilayah mencerminkan buruknya kualitas pembangunan kesehatan. Angka harapan hidup menggambarkan perkiraan rata-rata tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu.
Sumber :
Indikator Kesejahteraan Rakyat KabupatenGunungkidul. 2010-2014
Gambar 2.21 Usia Harapan Hidup Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010- 2014 Berdasarkan Gambar 2.21 dari tahun ke tahun Angka Harapan Hidup Kabupaten Gunungkidul semakin meningkat, artinya derajat kesehatan penduduk Kabupaten Gunungkidul memiliki kecenderungan terus meningkat. Peningkatan usia harapan hidup juga dapat dijadikan sebagai gambaran keberhasilan program kesehatan dan program pembangunan sosial ekonomi. Pada 2010 Angka Harapan Hidup penduduk Kabupaten Gunungkidul mencapai 73,35 tahun dan pada 2014 meningkat menjadi 73,39 tahun. Angka ini bermakna bahwa anak yang lahir pada tahun 2014 diperkirakan akan hidup rata-rata sampai umur 73,39 tahun. Hal yang menarik adalah Angka Harapan Hidup penduduk perempuan rata-rata jauh lebih tinggi yaitu 75,44 tahun dibandingkan laki-laki yang memiliki angka harapan hidup 71,45 tahun. Kenyataan ini dapat dimaklumi karena perempuan memiliki pola hidup yang lebih baik daripada laki-laki dan laki-laki memiliki perilaku yang lebih beresiko. h. Status Gizi Balita Status gizi balita dapat merupakan status kesehatan yang dihasilkan oleh keseimbangan antara kebutuhan dan asupan. Penilaian status gizi merupakan pengukuran yang dapat berdasarkan pada data antropometri atau serta biokimia. Dalam menentukan status gizi balita harus ada ukuran baku yang sering disebut reference. Pengukuran baku antropomentri yang sekarang digunakan di Indonesia adalah WHO-NCHS. Klasifikasi Status Gizi Balita dibagi menjadi empat yaitu : Gizi Buruk, Gizi Kurang, Gizi Baik dan Gizi Lebih. Untuk mengetahui status gizi balita di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013-2015 dapat dilihat pada Tabel 2.19 berikut ini :
II - 45
Tabel. 2.19 Status Gizi Balita Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013-2015 Status Gizi Balita
2013
2014
2015
Target (%)
Jumlah
Persen
Jumlah
Persen
Jumlah
Persen
1. Buruk
<1%
193
0,52
162
0,48
170
0,52
2. Kurang
< 20 %
2.777
8,01
2.292
6,76
2.017
6,19
3. Baik
> 80 %
31.184
88,95
30.692
90,51
29.609
90,91
4. Lebih
< 3%
728
2,1
765
2,26
775
2,38
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul, 2015 Berdasar tabel di atas terlihat bahwa balita gizi buruk di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014 mengalami penurunan, termasuk juga gizi kurang menunjukkan angka yang lebih baik. Trend masalah gizi di Kabupaten Gunungkidul memang menunjukkan penurunan angka, namun masih perlu diwaspadai untuk gizi lebih dan masalah gizi lain diantaranya masalah gizi mikro. 2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga Budaya menjadi modal utama dalam merumuskan kebijakan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kabupaten Gunungkidul memiliki karakter budaya khas sehingga dengan karakter tersebut ke depan Kabupaten Gunungkidul diharapkan lebih maju, mantap, dan mampu menjalankan roda pembangunan. Dinamisasi budaya juga harus diimbangi dengan mental yang sehat serta fisik yang kuat, sehingga pemerintah memiliki kewajiban untuk menjaga keseimbangan tersebut. Setidaknya terdapat keanekaragaman seni budaya dan olah raga baik modern maupun tradisional di Kabupaten Gunungkidul yang perkembangannya tergambarkan dalam tabel berikut : Tabel 2.20 Jumlah Grup Kesenian dan Klub Olahraga Tahun 2011 – 2015 No
Capaian Pembangunan
2011
2012
2013
2014
2015
1.
Jumlah organisasi 1.080 1.828 2.151 2.151 2.151 kesenian 2 Jumlah gedung kesenian 1 1 1 1 9 3 Jumlah organisasi 25 25 25 30 30 olahraga 4 Jumlah gedung olahraga 0 0 1 1 1 Sumber Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Kabupaten Gunungkidul, dan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga Kabupaten Gunungkidul. 2015
2.3. Aspek Pelayanan Umum Aspek pelayanan umum menjelaskan kondisi pelayanan urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi jangkauan pelayanan dari SKPD Kabupaten Gunungkidul secara keseluruhan. Salah satu indikator aspek pelayanan umum adalah pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan sebanyak 15 bidang, yaitu : a. Bidang Lingkungan Hidup b. Bidang Pemerintahan Dalam Negeri c. Bidang Kesehatan d. Bidang Perumahan Rakyat II - 46
e. f. g. h. i. j. k. l. m. n. o.
Bidang Bidang Bidang Bidang Bidang Bidang Bidang Bidang Bidang Bidang Bidang
Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Pendidikan Dasar Ketenagakerjaan Sosial Komunikasi dan Informatika Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kesenian Ketahanan Pangan Perhubungan Penanaman Modal
Adapun capaian Standar Pelayanan Minimal Gunungkidul Tahun 2015 disajikan pada tabel berikut :
II - 47
Kabupaten
Tabel. 2.21. Capaian Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2015 No 1. I
II
III
IV
2. I
II
Jenis Pelayanan Dasar
Indikator
Satuan
Target Nasional
Capaian (Tahun)
Nilai
Waktu
2010
2011
2012
2013
2014
2015
persen
100
2013
36,36
70,00
50,00
66,67
100
50
persen
100
2013
50
50
90
80
100
100
100
2013
27,78
66,67
72,22
100
100
100
100
2013
88,89
100
100
100
100
100
SPM Bidang Lingkungan Hidup Pelayanan 1 Pencegahan Pencemaran Air Pelayanan 2 Pencegahan Pencemaran Udara dari Sumber Tidak Bergerak Pelayanan 3 Informasi Status Kerusakan Lahan dan/atau tanah untuk produksi Biomassa Pelayanan Tindak 4 Lanjut Pengaduan Masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup SPM Bidang Pemerintahan Pelayanan Dokumen Kependudukan
Pemeliharaan Ketentraman &
Persentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air Persentase jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber yang tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara Persentase luasan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa yang telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakannya
persen
Persentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti persen
Dalam Negeri
1 2
Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk
persen
100
2015
14,88
41,80
58,56
72,72
90,59
88,47
persen
100
2015
21,83
37,27
80,30
91,57
92,73
85,36
3
Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran
persen
90
2020
30,70
80,99
89,92
79,25
57,38
34,32
4
Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kematian
persen
70
2020
0,35
2,56
5,34
3,87
12,66
64,20
5
Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di Kabupaten/Kota
persen
100
2015
100
100
100
100
100
100
II - 48
No
Jenis Pelayanan Dasar Ketertiban Masyarakat
Indikator 6
7
III
3. I
Penanggulangan Bencana Kebakaran
Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat (Linmas) di kabupaten / kota
Satuan
Target Nasional
Capaian (Tahun)
Waktu
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2014
100
100
100
100
100
100
persen
1 org setiap RT atau sebutan lainnya
2014
84,51
84,51
84,51
84,51
84,51
85,89
persen
Nilai 3x patrol dlm sehari
8
Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran di Kabupaten/Kota
persen
80
2015
15,15
15,15
15,15
15,15
6,73
6,73
9
Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate)
persen
75
2015
100
100
100
100
100
100
10
Persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi
persen
85
2015
76,92
84,62
86,49
100
0
20,83
11
Jumlah mobil pemadam kebakaran diatas 3000-5000 liter pada WMK ( Wilayah Manajemen Kebakaran)
persen
90
2015
100
100
100
100
100
100
1
Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4.
persen
95
2015
87,20
88,59
92,04
89,64
90,34
89,83
2
Cakupan Ibu hamil dengan komplikasi yang ditangani.
persen
80
2015
88,05
68,13
98,80
82,02
74,96
80,73
3
persen 90
2015
91,94
99,62
99,71
99,81
99,93
99,88
4
Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan. Cakupan pelayanan Ibu Nifas
persen
90
2015
88,45
82,04
89,57
90,47
91,99
92,61
5
Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani
persen
80
2010
22,20
48,50
78,38
83,68
70,27
78,16
6
Cakupan kunjungan bayi.
persen
90
2010
92,21
99,99
95,16
92,37
91,75
97,79
7
Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI). Cakupan pelayanan anak balita.
persen
100
2010
97,92
100
100
100
100
100
90
2010
100,16
79,46
93,01
80,17
89,99
88,39
Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin. Cakupan Balita gizi buruk mendapat perawatan
persen
100
2010
174,02
100
22,40
83,06
100,00
95,74
100
2010
100
100
100
100
100
100
SPM Bidang Kesehatan Pelayanan Kesehatan Dasar
8 9 10
persen
persen
II - 49
No
Jenis Pelayanan Dasar
Indikator 11 12 13
14 II
Pelayanan Kesehatan Rujukan
15 16
III
IV 4. I
II
Penyelidikan
Promosi
17
18
Satuan
Target Nasional
Capaian (Tahun)
Nilai
Waktu
2010
2011
2012
2013
2014
2015
persen
100
2010
2,37
99,27
98,06
99,23
99,47
99,68
persen
70
2010
82,19
0,08
79,16
78,14
79,04
77,31
Cakupan Penemuan dan penanganan penderita penyakit A. Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk < 15 tahun
persen
100
2010
97,29
98,64
94,07
97,36
98,02
98,16
B.
Penemuan Penderita Pneumonia Balita
persen
100
2010
145,45
100
19,90
5,07
15,21
60,45
C.
Penemuan Pasien Baru TB BTA Positif
persen
100
2010
55,63
100
35,34
42,46
53,13
44,95
D.
Penderita DBD yang Ditangani
persen
100
2010
329,12
100
100
100
100
100
E.
Penemuan Penderita Diare
persen
100
2010
360,20
100
100
44,65
59,16
82,52
persen
100
2015
96,91
100
96,36
127,07
100
92,32
persen
100
2015
96,91
100
96,36
100
100
49,24
persen
100
2015
100
100
100
100
100
100
persen
100
2015
336,84
100
100
100
100
100
persen
80
2015
50,00
100
100
100
100
100
persen
100
2009 2025
47,98
50,51
58,66
92,90
92,90
93,78
persen
70
2009 2025
-
-
-
21,43
26,79
29,47
persen
100
2009 2025
100
100
100
100
100
100
Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat Cakupan peserta KB Aktif
Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin. Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yg harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kab/Kota. Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam Cakupan Desa Siaga Aktif
SPM Bidang Perumahan Rakyat Rumah Layak Huni dan Terjangkau
Lingkungan yang Sehat dan Aman yang didukung dengan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
1
Cakupan ketersediaan rumah layak huni
2
Cakupan Layanan Rumah Layak Huni Yang Terjangkau Cakupan lingkungan yg sehat dan aman yg didukung Prasarana, sarana dan Utilitas Umum (PSU)
3
II - 50
No 5. 1
II
Jenis Pelayanan Dasar
Indikator
SPM Bidang Layanan Terpadu Bagi Penanganan 1 a. Pengaduan/ Laporan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak b.
Pelayanan Kesehatan Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
2
a.
b.
c.
d.
III
Rehabilitasi Sosial Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
3
Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di dalam Unit Pelayan Terpadu
Cakupan ketersediaan petugas di Unit Pelayanan Terpadu yg memiliki kemampuan utk menindaklanjuti pengaduan/laporan masyarakat Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Kesehatan oleh Tenaga Kesehatan Terlatih di Puskesmas Mampu Tatalaksana KtP/A dan PPT / PKT di RS Cakupan Puskesmas mampu tatalaksana kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (KtP/A) Cakupan RSU Vertikal/RSUD/RS Swasta/RS Polri yang melaksanakan pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan Cakupan tenaga kesehatan terlatih tentang tatalaksana kasus korban kekerasan terhadap perempuan dan anak (KtP/A) di Puskesmas Cakupan tenaga kesehatan terlatih tentang tatalaksana kasus korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di Rumah Sakit Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial yang Diberikan oleh Petugas Rehabi-litasi social Terlatih Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di dalam Unit Pelayanan Terpadu
Satuan
Target Nasional Waktu
100
2014
Capaian (Tahun) 2011
2012
2013
2014
2015
100,00
100,00
100,00
100
100
100,00
100,00
100,00
100
100
100,00
100,00
100,00
100
100
persen
13,33
13,33
20,00
300
150
persen
100,00
100,00
100,00
33,33
100
persen
100,00
100,00
100,00
150
150
persen
100,00
100,00
100,00
388,89
388,89
100,00
100,00
100,00
-
-
persen
Nilai
persen
persen
persen
II - 51
100
75
2014
2014
2010
No
Jenis Pelayanan Dasar
Indikator a. 4
a. IV
Penegakan dan Bantuan Hukum Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
5
b.
c. d.
e
f
6
Target Nasional
2012
2013
2014
2015
100,00
100,00
100,00
-
100
-
100,00
100,00
100
100
100,00
100,00
100,00
33,33
33,33
33,33
85,71
85,71
88,89
-!
persen
38,98
100,00
100,00
100
40,91
persen
100,00
100,00
100,00
0,00
100
persen
100,00
100,00
100,00
-
100
persen
100,00
100,00
100,00
100
100
persen
100,00
100,00
100,00
100
100
Cakupan ketersediaan hakim yang terlatih dalam menanggani perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak
persen
100,00
54,55
54,55
100
100
Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum
persen
100,00
100,00
100,00
100
100
Cakupan petugas rehabilitasi sosial yang terlatih Cakupan Layanan Bimbingan Rohani yang Dierikan Oleh Petugas Bimbingan Rohani Terlatih Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Dalam Unit Pelayanan Terpadu Cakupan petugas bimbingan rohani terlatih dalam melakukan bimbingan rohani
Cakupan penyelesaian penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di tingkat kepolisian Cakupan penyelesaian penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di tingkat kepolisian Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana di UPPA Cakupan ketersediaan polisi yang terlatih dalam memberikan layanan yang sensitif gender Cakupan ketersediaan jaksa yang terlatih dalam penuntutan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
persen
Nilai
75
Waktu
Capaian (Tahun) 2011
Cakupan Penegakan Hukum dari Tingkat Penyidikan sampai dengan Putusan Pengadilan atas Kasus-kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak a.
Satuan
2014
persen
persen
II - 52
80
50%
2014
2014
2010
No
Jenis Pelayanan Dasar
Indikator a.
V
Pemulangan dan Reintegrasi Sosial Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
7
8 a. 6. I
SPM Bidang Keluarga Komunikasi Informasi dan Edukasi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (KIE KB dan KS)
Nilai
Waktu
Capaian (Tahun) 2010
persen
2011
2012
2013
2014
2015
100,00
100,00
100,00
100
100
50%
2014
5,08
2,78
2,78
0,00
0
Cakupan Layanan Reintegrasi Sosial Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
persen
100
2014
-
-
-
-
-
Cakupan ketersediaan petugas terlatih untuk melakukan reintegrasi sosial
persen
-
-
-
-
-
persen
100
2014
36
36
32
156
197
163
2
Cakupan Sasaran Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB aktif (65%)
persen
100
2014
124
125
189
127
127
124
3
Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need) 5%
persen
100
2014
4252
4458
4582
70
71
61
4
Cakupan Anggota Bina Keluar-ga Balita (BKB) ber-KB (70%) Cakupan PUS peserta KB Ang-gota Usaha Peningkatan Pen-dapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB (87%) Ratio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/ PKB) 1 Petugas di setiap 2 (dua) desa/kelurahan Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) 1 (satu) petugas di setiap desa/ kelurahan Cakupan Penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat 30% setiap tahun
persen
100
2014
87
124
123
122
119
117
persen
100
2014
77
106
106
107
106
107
persen
100
2014
97
86
83
88
93
97
persen
100
2014
100
100
100
100
100
100
persen
100
2014
0
0
0
326
106
274
6
7 Penyediaan Alat dan Obat Kontrasepsi
Target Nasional
persen
Berencana dan Keluarga Sejahtera 1 Cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya dibawah usia 20 tahun (3,5%)
5
II
Cakupan ketersediaan petugas pendamping hukum atau advokat yang mempunyai kemampuan pendampingan pada saksi dan/atau korban kekerasan terhadap perempuan dan anak Cakupan Layanan Pemulangan Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
Satuan
8
II - 53
No III
7. I.
Jenis Pelayanan Dasar Penyediaan Informasi Data Mikro
Indikator 9
Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan 100% setiap tahun
SPM Bidang Pendidikan Dasar 1 Pelayanan Pendidikan Dasar oleh Kab/Kota
SD MI SMP MTs
2
SD MI SD MI SMP MTS SMP
Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil; Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang, dan untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis;
MTS 3
SMP MTS SMP MTs
4
SD MI SMP MTs SMP
Di setiap SMP dan MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik; Di setiap SD/MI dan SMP/MTs tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya; dan di setiap SMP/MTs tersedia ruang kepala sekolah
Satuan
Target Nasional
Capaian (Tahun)
Nilai
Waktu
2010
2011
2012
2013
2014
2015
100
2014
100
100
100
100
100
100
persen
100
100
100
100
100
100
persen
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
persen
100
100
100
100
100
100
persen
100
100
100
100
100
90,02
persen
100
100
100
100
100
98,73
persen
76,02
0,77
80,66
86,72
87,63
63,91
persen
100
100
100
100
100
56,96203
100
100
100
100
100
90,09
persen
100
100
100
100
100
100
persen
75,70
79,44
83,18
93,52
94,44
83,78
persen
24,14
24,14
24,14
24,14
31,03
31,03
persen
75,70
0,76
79,44
81,48
81,48
23,42
persen
20,69
0,21
17,24
24,14
24,14
24,14
75,70
75,70
79,44
81,48
81,48
7,21
persen
34,48
41,38
48,28
58,62
58,62
6,90
persen
6,56
6,58
6,58
6,64
7,22
59,45
persen
100,00
98,68
98,68
98,68
98,68
59,49
90,65
90,65
93,46
92,59
92,59
86,49
persen
41,38
48,28
55,17
62,07
62,07
62,07
persen
93,46
93,46
93,46
92,59
92,59
38,74
persen
persen
persen
persen
persen
II - 54
100
100
100
100
2014
2014
2014
2014
No
Jenis Pelayanan Dasar
Indikator MTs 5
SD MI SD MI
6
SMP
MTs 7
SD MI SD MI
8
SMP MTS SMP MTs SMP
9 MTs
10
SD
Satuan
Target Nasional Nilai
Waktu
Capaian (Tahun) 2010
2011
2012
2013
2014
2015
yang terpisah dari ruang guru;
persen
41,38
48,28
55,17
62,07
62,07
31,03
Di setiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan Di setiap SMP/MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran; Di setiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau DIV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik
persen
85,45
84,16
82,72
82,78
82,68
99,58
persen
100
100
100
100
100
98,73
51,23
51,44
50,00
50,41
50,10
98,09
persen
100
100
100
100
100
98,73
persen
98,13
0,98
98,13
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100,00
100
99,15
93,33
100
100
88,16
88,16
25,32
100
100
100
100
100
94,27
persen
93,33
0,95
96,05
96,05
96,05
91,14
Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% dan 20% Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia,Bahasa Inggris dan PKn Di setiap Kabupaten/Kota semua kepala SD/MI berkualifikasi
persen
100
100
100
100
100
76,58
persen
100
100
100
100
100
75,86
100
100
100
100
100
56,76
100
100
100
100
100
51,72
100
100
100
108
100
80,18
34,48
0,45
51,72
55,17
55,17
55,17
80,94
0,82
81,28
100
100
79,40552
persen
persen
100
100
2014
2014
persen persen persen
persen
100
100
2014
2014
persen persen
persen
persen
II - 55
100
100
2014
2014
No
Jenis Pelayanan Dasar
Indikator MI SMP 11 MTs 12
SD MI
13
SD MI SMP MTs
14
SD MI SMP MTs
akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik Di setiap kab/kota semua kepala SMP/MTs berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik; Di setiap kab/kota semua pengawas sekolah/ madrasah memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat Pendidik Pemerintah kab/kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif; 100 bila kab/ kota memiliki rencana dan telah melaksanakan kegiatan untuk membantu sekolah mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif 50 bila memiliki rencana tetapi belum melaksanakan 0 bila tidak memiliki rencana untuk membantu sekolah dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif. Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan;
Satuan
Target Nasional Nilai
Waktu
Capaian (Tahun) 2010
2011
2012
2013
2014
2015
73,68
0,75
76,32
76,62
76,62
22,78
93,46
0,98
100
100
100
76,58
68,97
0,76
86,21
89,66
89,66
75,86
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
persen
100
100
100
100
100
100
persen
100
100
100
100
100
100
persen
60,66
0,61
61,32
62,24
62,27
43,95
persen
26,32
0,26
26,32
25,97
25,97
77,63
100
100
100
100
100
78,38
100
100
100
100
100
75,86
persen persen persen
100
2014
persen persen
100
2014
persen persen
persen persen
II - 56
100
100
2014
2014
No II
Jenis Pelayanan Dasar Pendidikan dasar oleh satuan pendidikan
Indikator 15
SD MI SD MI
16
SMP MTs SMP MTs
17
SD MI
18
SD MI SMP
19
MTs guru tetap bekerja 37,5 jam per minggu di satuan pendidikan
SD MI
Satuan
Target Nasional Nilai
Waktu
Capaian (Tahun) 2010
2011
2012
2013
2014
2015
Setiap SD/MI menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS dan PKn dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik Setiap SMP/MTs menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup semua mata pelajaran dengan perbandingan satu set untuk setiap perserta didik; Setiap SD/MI menyediakan satu set peraga IPA dan bahan yang terdiri dari model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia (globe), contoh peralatan optik, kit IPA untuk eksperimen dasar, dan poster/carta IPA;
persen
100
100
100
100
100
24,20
persen
-
-
80,42
85,94
100
23,53
100
100
100
100
0,94
24,20
persen
-
-
-
0,00
1,46
23,53
persen
84,28
0,89
92,94
96,01
100
30,84
persen
0,00
0,00
75,95
80,33
89,85
28,85
100
100
100
100
100
16,22
persen
0,00
0,00
100
100
100
13,79
persen
20,53
0,31
41,15
62,24
62,27
11,25
persen
-
-
74,03
81,82
82,89
0,00
Setiap SD/MI memiliki 100 judul buku pengayaan dan 10 buku referensi,dan setiap SMP/MTs memiliki 200 judul buku pengayaan dan 20 buku referensi;
persen
41,07
0,45
48,35
64,32
64,54
53,08
-
-
76,62
81,82
82,89
18,99
49,53
0,50
49,53
50,93
50,93
46,85
-
-
-
-
-
6,90
95,43
0,98
99,05
99,12
99,12
61,83
persen
100
100
100
100
100
66,67
persen
-
-
-
-
-
43,04
Setiap guru tetap bekerja 37,5 jam per minggu di satuan pendidikan, termasuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas
persen
persen
100
100
100
2014
2014
2014
persen persen
100
2014
persen
persen 100
II - 57
2014
No
Jenis Pelayanan Dasar
Indikator
Capaian (Tahun) 2010
2011
2012
2013
2014
2015
100
100
100
100
46,85
MTs Jumlah rombongan Satuan pendidikan belajar yang menyelenggarakan proses memenuhi standar pembelajaran selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan pembelajaran sebagai berikut : Kelas I - II : 18 jam per minggu SD
persen
-
-
-
-
-
31,03
persen
100
100
100
100
100
68,82
100
100
100
100
100
37,15
persen
100
2014
Kelas III : 24 jam per minggu
persen
-
-
-
100,00
100
54,43
SMP
Kelas IV – VI : 27 jam per minggu
persen
100
100
100
100
100
69,37
MTs
Kelas VII – IX : 27 jam per minggu
SD
Setiap satuan pendidikan menerapkan kurikulum sesuai ketentuan yang berlaku
100
100
100
100
100
62,07
persen
100
100
100
100
100
37,15
persen
-
-
-
100
100
54,43
100
2014
SMP
persen
100
100
100
100
100
69,37
MTs
persen
100
100
100
100
100
62,07
persen
100
100
100
100
100
93,42
100
100
100
100
100
94,94
SD MI SMP
23
Waktu
100
MI
22
Nilai
persen
MI
21
Target Nasional
tambahan;
SMP 20
Satuan
MTs Jumlah guru yang mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik
Setiap guru yang menerapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya
persen persen
100
2014
100
100
100
100
100
93,69
persen
100
100
100
100
100
89,66
persen
95,43
97,53
99,05
99,12
99,12
90,99
100
100
100
100
100
94,48
100
100
89,87
Setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik 100
SD
persen
MI
persen
II - 58
2014
No
Jenis Pelayanan Dasar
Indikator
MI SMP
Kepala sekolah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester
SD MI SMP MTs
26
Jumlah satuan pendidikan yang menyampaikan laporan hasil Ulangan Akhir Semester (UAS) dan Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) serta Ujian Akhir (US/UN)
8.
SPM Bidang Ketenagakerjaan
I
Pelayanan Pelatihan Kerja
1
Waktu
Capaian (Tahun) 2010
2011
2012
2013
2014
2015
100
100
100
100
100
80,56
0,00
0
31,03
persen
89,21
88,66
89,38
89,47
89,47
79,75
76,64
81,48
81,48
58,56
100
100
100
31,03
49,18
0,51
Setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada Kepala sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil presentasi belajar peserta didik Kepala Sekolah atau Madrasah menyampaikan laporan hasil Ulangan Akhir Semester (UAS) dan Ulangan Kenaiakan Kelas (UKK) serta Ujian Akhire (US/UN) kepada orang tua peserta didik dan menyampaikan rekapitulasinya kepada Dinas Pendidikan kabupaten/kota atau Kantor Kemenag Kabupaten/Kota pada setiap akhir semester.
57,61
persen persen
100
2014
71,03
0,73
persen
MTs 25
Nilai
persen
MTs SD
Target Nasional
persen
SMP 24
Satuan
persen
100
100
100
100
100
95,54
persen
100
100
100
100
100
88,61
100
100
100
100
100
77,48
persen
100
100
100
100
100
51,72
persen
100
100
100
100
100
96,82
persen
100
100
2014
2014
SD
persen
100
100
100
100
100
96,39
MI
persen
-
-
-
87,01
88,16
93,67
SMP
persen
100
100
100
100
100
81,08
MTs
persen
68,97
0,79
86,21
89,66
89,66
51,72
32,32
30,77
57,73
53,04
90
91,43
Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi
Persen
II - 59
75
2016
No
Jenis Pelayanan Dasar
Indikator 2
II
III
IV
V
9. I
II
Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Pelayanan Kepesertaan Jamsostek Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan
Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat 3 Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan
Satuan
Target Nasional
Capaian (Tahun)
Nilai
Waktu
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Persen
60
2016
25,95
73,38
32,36
33,33
100
56,47
Persen
60
2016
0,00
67,57
64,30
39,13
100
0
Persen
70
2016
9,11
15,16
28,72
35,96
36,95
31,21
persen
50
2016
100
100
100
80,00
0
100
persen
50
2016
30,66
30,77
30,58
27,81
15,59
18,24
Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)
Besaran Pekerja/buruh yang menjadi peserta Jamsostek
1
Besaran pemeriksaan perusahaan
persen
45
2016
21,55
28,69
20,24
22,90
21,51
10,71
2
Besaran pengujian peralatan di perusahaan
persen
50
2016
0,00
0,00
2,07
0,85
6,29
1,72
1
Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar. persen
80
20082015
65,42
67,09
73,25
37,31
46,49
67,84
persen
80
20082015
16,44
11,25
13,01
6,24
12,50
73,83
SPM Bidang Sosial Pelaksanaan program/kegiatan bidang sosial: a. Pemberian bantuan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial skala Kabupaten/ Kota b. Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sosial skala Kabupaten/Kota Penyediaan sarana dan prasarana sosial:
2
Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya.
II - 60
No
III
IV
10. I
Jenis Pelayanan Dasar
Indikator
a. Penyediaan sarana prasarana pantai sosial skala kabupaten/kota b. Penyediaan sarana prasarana pelayanan luar panti skala Kabupaten/Kota Penanggulangan korban Bencana:
3
a. Bantuan sosial bagi korban bencana skala Kabupaten/Kota b. Evaluasi korban bencana skala Kabupaten/kota
5
Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial: Penyelenggaraan jaminan sosial skala Kabupaten/Kota
4
6
7
Satuan
Target Nasional
Capaian (Tahun)
Nilai
Waktu
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Presentase (%) pantai sosial skala kabupaten/ kota yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.
persen
80
20082015
100
100
100
100
100
100
Presentase (%) wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.
persen
60
20082015
100
100
100
100
100
100
persen
80
20082015
100
100
100
100
100
100
persen
80
20082015
23,81
53,33
60,00
100
0
-
persen
40
20082015
1,12
1,50
1,44
2,80
8,59
37,56
Presentase (%) korban bencana skala kabupaten/kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat Presentase (%) korban bencana skala kabupaten/kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap
Presentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial
11. SPM Bidang Komunikasi dan Informatika Pelaksanaan 1 Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Diseminasi Informasi Nasional melalui: Informasi Nasional
II - 61
No
Jenis Pelayanan Dasar
Indikator a.
b.
Media massa seperti majalah, radio, dan televisi;
Satuan
persen
Media tradisionil seperti pertunjukan rakyat; persen
d.
Media interpersonal seperti sarasehan, ceramah/ diskusi dan lokakarya; persen
e.
II
12. I
II
Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)
2
Nilai 12 x /tahu n
Capaian (Tahun)
Waktu
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2014
83
44
31
75 (9x)
2350 (282x)
3167
2014
100
100
100
100 (setiap hari)
100 (setiap hari)
100
2014
8
8
0
25 (3x)
17 (2x)
25
2014
0
0
8
42
33 (4x)
208
2014
6
8
18
200 (24X)
1617 (194x)
442
Media baru seperti website (media online); persen
c.
Target Nasional
Media luar ruang seperti media buletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk, dan baliho
persen
Setiap hari 12 x /tahu n 12 x /tahu n setiap kecam atan 12 x /tahu n
Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan
SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sumber Daya Air Prioritas 1. Tersedianya air baku untuk memenuhi Utama kebutuhan pokok minimal sehari hari. penyediaan 2. Tersedianya air irigasi untuk pertanian Air untuk rakyat pada sistem irigasi yang sudah kebutuhan ada. masyarakat 3. Tersedianya jalan yang menghubungkan Jalan Jaringan Aksesbilitas pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten/kota. 4. Tersedianya jalan yang memudahkan Mobilitas masyarakat perindividu melakukan perjalanan.
persen
50
2014
39
39
39
56 (10 Kec)
78
67
persen
100
2014
60,00
55,85
70,00
70,00
83,08
83,46
persen
70
2014
55,60
55,60
60,00
60,00
61,67
67,00
persen
100
2014
100
100,00
100,00
100,00
100
100
persen
100
2014
86,14
80,18
149,65
141,18
179,64
163,31
II - 62
No
Jenis Pelayanan Dasar
Indikator Keselamatan
Ruas
Kondisi Jalan Kecepatan
III
Air Minum
Cluster Pelayanan Sangat Buruk Buruk Sedang
5. Tersedianya jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat 6. Tersedianya jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman. 7. Tersedianya jalan yang menjamin perjalanan dapat dilakukan sesuai dengan kecepatan rencana 8. Tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/ hari
Baik Sangat Baik IV
Penyehatan Lingkungan Pemukiman (Sanitasi Lingkungan dan Persampahan
Air Limbah Permukiman
Pengelolaan Sampah
Drainase
Satuan
Target Nasional
Capaian (Tahun)
Nilai
Waktu
2010
2011
2012
2013
2014
2015
persen
60
2014
41,55
43,73
45,19
72,80
77,31
77,30
persen
60
2014
37,90
40,09
50,00
66,00
77,31
77,30
persen
60
2014
37,90
40,09
50,00
66,00
77,31
77,30
81,74
88,96
persen
40
persen
50
persen
70
persen
80
2014 44,96
50,00
66,50
68,60
persen
100
9. Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai.
persen
60
2014
50,07
50,50
50,50
50,74
52,86
53,85
10. Tersedianya sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota
persen
5
2014
2,23
2,82
3,81
4,49
5,35
5,66
11.Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan.
persen
20
2014
0,00
0,90
1,15
9,37
11,94
12,00
12.Tersedianya sistem penanganan sampah di perkotaan.
persen
70
2014
20,00
22,00
32,60
45,73
67,52
68,77
13.1 Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun
persen
50
2014
68,60
68,89
68,97
72,92
78,59
81,46
II - 63
No
V VI
VII
VIII
Jenis Pelayanan Dasar
Indikator
Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan Penataan Bangunan dan Lingkungan
Jasa Konstruksi
Penataan Ruang
13.2 Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun 14. Berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan.
Izin Mendirikan Bangunan Harga Standar Bangunan Gedung Negara (HSBGN)
15. Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan IMB di kabupaten/kota.
Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)
17. Penerbitan IUJK dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah persyaratan lengkap.
Sistem Informasi Jasa Konstruksi Informasi Penataan Ruang
18. Tersedianya Sistem Informasi Jasa Konstruksi setiap tahun
Satuan
Target Nasional
Capaian (Tahun)
Nilai
Waktu
2010
2011
2012
2013
2014
2015
persen
50
2014
4,29
4,62
5,00
5,00
3,33
3,33
persen
10
2014
20,80
25,68
10,09
persen
100
2014
12,75
35,30
49,20
61,00
71,25
89,5
persen
100
2014
100
100
100
100
100
100
persen
100
2014
100
100
100
100
100
100
persen
100
2014
57,14
71,43
85,71
85,71
85,71
85,71
persen
100
2014 Kab. /Kota
100
100
100
100
100
100
persen
100
2014 Kecamat an
100
100
100
100
100
100
100
2014 (Kelurah an)
69,44
69,44
69,44
100
100
100
16. Tersedianya pedoman Harga Standar Bangunan Gedung Negara di Kabupaten/Kota
19.1 Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital
persen
II - 64
No
Jenis Pelayanan Dasar
Indikator 19.2 Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital
Satuan persen
persen
persen Pelibatan Peran Masyarakat Dalam Proses Penyusunan RTR
Izin Pemanfaatan Ruang
Pelayanan Pengaduan Pelanggaran Tata Ruang
20.1 Terlaksananya penjaringan aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik yang memenuhi syarat inklusif dalam proses penyusunan RTR dan program pemanfaatan ruang, yang dilakukan minimal 2 (dua) kali setiap disusunnya RTR dan program pemanfaatan ruang. 20.2 Terlaksananya penjaringan aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik yang memenuhi syarat inklusif dalam proses penyusunan RTR dan program pemanfaatan ruang, yang dilakukan minimal 2 (dua) kali setiap disusunnya RTR dan program pemanfaatan ruang. 21. Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan Daerah tentang RTR wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya 22. Terlaksanakannya tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggaran di bidang penataan ruang, dalam waktu 5 (lima) hari kerja
persen
persen
persen
persen
II - 65
Target Nasional
Capaian (Tahun)
Nilai
Waktu
2010
2011
2012
2013
2014
2015
100
2014 Kab. /Kota
100
100
100
100
100
100
100
2014 Kecamat an
100
100
100
100
100
100
100
2014 (Kelurah an)
-
-
-
100
100
100
100
2014
90
90
90
90
90
90
100
2014
100
100
100
100
100
100
100
2014 (Kabupa ten /Kota)
29,55
31,82
34,09
34,09
34,09
34,09
100
2014 (Kab. /Kota dan Kecamat an
-
-
-
-
-
-
No
Jenis Pelayanan Dasar
Indikator
I
II
14. I
II
III
III
15. I
Target Nasional
Capaian (Tahun)
Nilai
Waktu
2010
2011
2012
2013
2014
2015
persen
25
2014
0
117,82
100,99
77
77
70,69
Cakupan Kajian Seni (50%)
persen
100
2014
13
53
67
89
147
173
Cakupan Fasilitasi Seni (30%)
persen
100
2014
95
143
238
238
286
286
Cakupan Gelar Seni (75%)
persen
100
2014
67
67
67
100
100
133
4
Misi Kesenian
persen
100
2014
100
100
100
100
100
100
5
Cakupan Sumberdaya Manusia Kesenian (25%)
persen
100
2014
150
150
150
200
250
250
6
Cakupan Tempat (100%)
persen
100
2014
100
100
100
100
100
100
7
Cakupan Organisasi
persen
100
2014
196
196
196
196
196,08
196,08
SPM Bidang Ketahanan Pangan Ketersediaan dan 1 Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita Cadangan Pangan 2 Penguatan Cadangan Pangan
persen
90
2015
160,91
168,38
168,94
153,63
154,43
150,33
Persen
60
2015
243,88
245,17
293,30
305,34
293,64
279,71
Distribusi dan Akses Pangan
Persen
90
2015
100
100
100
99,25
99,48
97,98
Persen
90
2015
39,22
76,56
35,94
118,89
133,85
112,44
90,84
80,09
75,45
82,98
80,73
81,68
73,91
100
95,45
85
82,35
Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik 13.
Satuan
SPM Bidang Kesenian Perlindungan, 1 Pengembangan, 2 dan Pemanfaatan 3 Bidang Kesenian Sarana dan Prasaran
Penganekaragaman dan Keamanan Pangan Penanganan Kerawanan Pangan
3
23. Tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan.
4
Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di Daerah Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan
5
Skor Pola Pangan Harapan (PPH)
Persen
90
2015
6
Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan
Persen
80
2015
7
Penanganan Daerah Rawan Pangan Persen
60
2015
33,33
57,89
73,68
75,00
100
100
Persen
75
2014
60,06
60,06
61,08
61,08
61,22
61,224
SPM Bidang Perhubungan Angkutan Jalan
1
Jaringan Pelayanan Angkutan Jalan
Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota
II - 66
No
Jenis Pelayanan Dasar
Indikator
2
3
4
Jaringan Prasarana Angkutan Jalan
Fasilitas Perlengkap an Jalan
Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor 5
Sumber Daya Manusia (SDM)
Tersedianya angkutan umum yang melayani jaringan trayek yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah tersedia jaringan jalan Kabupaten/Kota. Tersedianya halte pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek. Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek. Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrill) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Kabupaten/Kota. Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrill) pada jalan Kabupaten/Kota. Tersedianya fasilitas penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Kabupaten/Kota. Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi Kabupaten/Kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4000 (empat ribu) kendaraan wajib uji. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang terminal pada Kabupaten/Kota yang telah memiliki terminal. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pengujian kendaraan bermotor pada Kabupaten/Kota yang telah melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor.
Satuan
Target Nasional
Capaian (Tahun)
Nilai
Waktu
2010
2011
2012
2013
2014
2015
persen
60
2014
58,10
58,10
72,07
72,07
-
-
persen
100
2014
100
84,21
86,36
97,73
97,73
86,000
persen
40
2014
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50
persen
60
2014
97,92
96,43
95,41
97,62
95,34
95,248
persen
96,17
93,20
90,93
95,36
91,48
93,371
persen
99,67
99,67
99,88
99,89
99,20
97,125
persen
60
2014
100
100
100
100
100,00
100
persen
50
2014
100
87,50
73,68
63,16
-
-
persen
100
2014
60,00
65,00
80,00
85,00
-
-
II - 67
No
Jenis Pelayanan Dasar
Indikator
6
II
Angkutan Sungai dan Danau.
1
2
3
Keselamata n Jaringan Pelayanan Angkutan Sungai dan Danau
Jaringan Prasarana Angkutan Sungai dan Danau
Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang MRLL, Evaluasi Andalalin, Pengelolaan Parkir pada Kabupaten/Kota. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada setiap perusahaan angkutan umum Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam Kabupaten/Kota. Tersedianya kapal sungai dan danau untuk melayani jaringan trayek dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang tersedia alur sungai dan danau yang dapat dilayari. Tersedianya kapal sungai dan danau yang melayani trayek dalam Kabupaten/Kota yang menghubung-kan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang tersedia alur sungai dan danau yang dapat dilayari. Tersedianya pelabuhan sungai dan danau untuk melayani kapal sungai dan danau yang beroperasi pada trayek dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang telah dilayari angkutan sungai dan danau.
Keselamatan Terpenuhinya standar keselamatan bagi kapal sungai dan danau yang beroperasi pada lintas antar pelabuhan dalam satu Kabupaten/Kota.
Satuan
Target Nasional
Capaian (Tahun)
Nilai
Waktu
2010
2011
2012
2013
2014
2015
persen
40
2014
77,14
77,14
51,43
80,00
-
-
persen
100
2014
-
-
persen
100
2014
108,92
57,47508
persen
75
2014
-
-
persen
40
2014
-
-
persen
60
2014
-
-
persen
100
2014
-
-
II - 68
134,28
131,15
116,80
109,77
No
Jenis Pelayanan Dasar
Indikator 4
III
Angkutan Penyeberangan
1
2
3
4
Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai kompetensi sebagai awak kapal angkutan sungai dan danau untuk daerah yang telah melayani angkutan sungai dan danau. Jaringan Tersedianya kapal penyeberangan yang Pelayanan beroperasi pada lintas dalam Angkutan Kabupaten/Kota pada wilayah yang Penyeberan telah ditetapkan lintas penyeberangan gan dalam Kabupaten/Kota. Tersedianya kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten/Kota untuk menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah ditetapkan lintas penyeberangan dalam kabupaten/Kota. Jaringan Tersedianya pelabuhan penyeberangan Prasarana pada Kabupaten/Kota yang memiliki Angkutan pelayanan angkutan penyeberangan Penyeberan yang beroperasi pada lintas gan penyeberangan dalam Kabupaten/ Kota pada wilayah yang memiliki alur pelayaran. Keselamatan Terpenuhinya standar keselamatan kapal penyeberangan dengan ukuran di bawah 7 GT dan kapal penyebe-rangan yang beroperasi pada lintas penyeberangan dalam Kabupaten/ Kota Sumber Tersedianya Sumber Daya Manusia Daya (SDM) yang mempunyai kompetensi Manusia sebagai awak kapal penyeberangan (SDM) dengan ukuran di bawah 7 GT atau yang beroperasi di lintas penyeberangan dalam Kabupaten/Kota
Satuan
Target Nasional
2015
2014
-
-
60
2014
-
-
100
2014
-
-
persen
60
2014
-
-
persen
100
2014
-
-
persen
50
2014
-
-
II - 69
Waktu
50
Capaian (Tahun) 2014
Sumber Daya Manusia (SDM)
Nilai
2010
2011
2012
2013
No IV
Jenis Pelayanan Dasar Angkutan Laut
Indikator 1
2
3
4
16. 1
Jaringan Pelayanan Angkutan Laut
Tersedianya kapal laut yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan. Tersedianya kapal laut yang beroperasi pada lintas atau trayek dalam Kabupaten/Kota untuk menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan. Jaringan Tersedianya dermaga pada setiap Prasarana ibukota Kecamatan dalam Angkutan Kabupaten/Kota untuk melayani kapal Laut laut yang beroperasi pada trayek dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan. Keselamatan Terpenuhinya standar keselamatan kapal dengan ukuran di bawah 7 GT yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten/Kota. Sumber Tersedianya Sumber Daya Manusia Daya (SDM) yang mempunyai kompetensi Manusia sebagai awak kapal angkutan laut (SDM) dengan ukuran di bawah 7 GT
Satuan
Target Nasional Nilai
Waktu
persen
90
persen
persen
SPM Bidang Penanaman Modal Kebijakan Tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang Penanaman Modal unggulan sampai dengan 2014 sekurang-kurangnya 1 (satu) adalah serangkaian sektor/bidang usaha pertahun : peraturan perundangundangan untuk menciptakan iklim usaha yang
II - 70
Capaian (Tahun) 2010
2014
2015
2014
-
-
100
2014
-
-
60
2014
-
-
100
2014
-
-
100
2014
-
-
1 (satu) sektor / bidang usaha / tahun
2014
2 sektor
1 Sektor
-
2011
-
2012
8 Sektor
2013
4 Sektor
No
Jenis Pelayanan Dasar kondusif bagi penanam modal, memperkuat daya saing perekonomian dan mempercepat peningkatan Penanaman modal di sektor/bidang usaha unggulan daerah
Indikator
Satuan
- Nama Bidang Usaha (Jenis Bidang Usaha yang dilakukan)
II - 71
Target Nasional Nilai
Waktu
Capaian (Tahun) 2010 belum bergabu ng ke PTSP
2011 belum bergabu ng ke PTSP
2012
2013
1. Tepung Mocaf 2. Pengolah an Daging Sapi 3. Kerajinan Bambu 4. Kerajinan Batu 5. Kerajinan Kayu 6. Homestay 7. Biro perjalana n wisata 8. Budidaya Ikan Air Tawar
1. Tepung Mocaf 2. Pengolah an ikan 3. Pengolah an Hutan Rakyat 4. Pariwisat a
2014
2015 1. Sektor pariwisata
1. Sektor Pariwisat a 2. Sektor hasil hutan rakyat
No
Jenis Pelayanan Dasar
Indikator i.
Satuan
Lokasi Peluang Usaha (Tempatnya pelaksanaan Kegiatan Bidang Usaha)
II - 72
Target Nasional Nilai
Waktu
Capaian (Tahun) 2010 belum bergabu ng ke PTSP
2011 belum bergabu ng ke PTSP
2012
2013
2014
2015
1. SeKab. Gunungk idul 2. SeKab. Gunungk idul 3. SeKab. Gunungk idul 4. SeKab. Gunungk idul 5. SeKab. Gunungk idul 6. Pantai dan desa wisata di Kab. Gunungk idul 7. Wonosari 8. SeKab. Gunungk idul
1. SeKab. Gunungk idul 2. SeKab. Gunungk idul 3. SeKab. Gunungk idul 4.Pantai dan desa wisata di Kab. Gunungk idul
Kabupate n Gunungk idul
Kabupaten Gunungkid ul
No
Jenis Pelayanan Dasar
Indikator ii.
Sektor bidang usaha unggulan adalah sektor/bidang usaha yang memiliki keunggulan komparatif (comparative advantage) di daerahnya. Informasi Peluang Usaha Mencakup : Lokasi, Ketersediaan lahan, Kesesuaian dengan tata ruang, daerah, bentuk dukungan
Satuan
Ketersediaan Lahan (Ha)
Target Nasional Nilai
Waktu
Capaian (Tahun) 2010 belum bergabu ng ke PTSP
2011 belum bergabu ng ke PTSP
2012 0
2013 Pengola han ikan : 148.536 Ha, Hutan Rakyat : 26.526 Ha, Tepung Mokaf : 56.040 Ha,
2014
2015
Hutan rakyat : 41,953 Ha
belum terpetaka n( sepanjang kawasan Pantai di Kab. Gunungki dul)
Kesesuaian dengan Tata Ruang Daerah (sudah sesuai atau belum dan alasannya
belum bergabu ng ke PTSP
belum bergabu ng ke PTSP
Sesuai dengan RTRW
Sesuai dengan RTRW
RTRW Kab. Gunung kidul
RTRW Kab. Gunungki dul
Bentuk Dukungan pemerintah Daerah (Keuangan, Perijinan dll)
belum bergabu ng ke PTSP
belum bergabu ng ke PTSP
Pelatiha n dan Perizina n
Pelatiha n dan Perizina n
Pelatiha n dan Perizina n
Pelatihan dan Perizinan
belum bergabu ng ke PTSP
belum bergabu ng ke PTSP
Lokal, Dalam Negeri, dan Luar negeri
Lokal, Dalam Negeri, dan Luar negeri
Lokal, Dalam Negeri, dan Luar negeri
Lokal, Dalam Negeri, dan Luar negeri
Potensi Pasar
II - 73
No
II
Jenis Pelayanan Dasar
Indikator
pemerintah daerah, Potensi Pasar, Perkiraan Investasi
Perkiraan Investasi ( Perkiraan nilai (Rp) investasinya)
Kerjasama Penanaman Modal Oleh PDPKM fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan antara UMKMK tingkat Kabupaten/Kota dengan pengusaha tingkat Provinsi/Nasional
i. Terselenggaranya fasilitasi pemerintah daerah Kabupaten/Kota dalam rangka kerjasama kemitraan:
i.
Satuan
Target Nasional Nilai
Waktu
Capaian (Tahun) 2010 belum bergabu ng ke PTSP
2011 belum bergabu ng ke PTSP
2012 10 milyar
2013 15 milyar
2014
2015
15 milyar
15 milyar
5 kali pameran : 1. Ina Craft Jakarta Bulan April 2. HUT Gunungkid ul Juni 3. Produk Unggulan Koperasi UMKM4 PK3L Expo bulan Juni di Mataram NTB 4. PPED/JTE di JEC Yogyakarta bln Oktober. 5. Gelar Produk Daerah/ GPD Expo 2015 bulan November 2015 di Batam
1 (satu) kali/ tahun
Jumlah UMKMK potensial yang akan dimitrakan di Kab/Kota
II - 74
2014
0 kali
0 kali
12
14
15
25
No
Jenis Pelayanan Dasar
Indikator
ii.
III
Promosi Penanaman Modal PDKPM adalah kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan citra Indonesia dan Citra Kabupaten Kota secara khusus sebagai daerah tujuan penanaman modal yang kondusifdan meningkatnya minat akan peluang penanaman modal yang prospektif di Kabupaten/kota tersebut
Satuan
Target Nasional Nilai
Waktu
Jumlah Potensi Pengusaha Provinsi /Nasional yang berminat melakukan kemitraan dengan UMKMK tingkat Kabupaten/Kota a. Terselenggaranya promosi peluang penanaman modal provinsi.
b. Antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) tingkat kabupaten/kota dengan pengusaha tingkat provinsi/nasional
II - 75
1 (satu) kali/ tahun
2014
1 (satu) kali/ tahun
2014
Capaian (Tahun) 2010
2011
2012
2013
2014
2015
0 kali
0 kali
19
12
12
-
1 kali
1 kali di Alun2 Kabupat en Gunung kidul Bulan Mei 2012
1 kali di Alunalun Kabupat en Gunung kidul Bulan Mei 2013
1 kali di Alunalun Kabupat en Gunung kidul Bulan Mei 2014
1 kalipamer an potensi Gunungki dul Bulan Mei 2015
0 kali
6 Kali
8 Kali Pameran (1. Bulan Mei Pameran Wonogiri EXPO. 2. Bulan Mei Pameran Pesona Pangan Nusantara di JEC 3. Bulan April Pameran Produk Export (Trade Export Indonesia) di JCC 4. Pameran di PRJ 5. PPED (Pameran Produk Export Daerah) 6.
8 kali pameran : 1. Balik Papan Fair Bulan Maret, 2. Ina Craft Jakarta Bulan April, 3.HUT Gunungki dul Juni 4. Apkasi Jakarta Bulan April 5. PRJ bulan Juni 6. Jogja Trade Expo Oktober
1 kali
0 kali
No
Jenis Pelayanan Dasar
Indikator
Satuan
c. Tindak Lanjut Kegiatan Hasil Promosi Penanaman Modal tingkat Kabupaten (Jenis kegiatan Promosi)
IV
Pelayanan Penanaman Modal adalah Pemberian segala bentuk persetujuan untuk melakukan
Terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) PDKPM di tingkat Kabupaten Rumus: Jumlah jenis perizinan dan non perizinan yang dilayani PTSP PDPKM / 6 X 100%
II - 76
Target Nasional Nilai
Waktu
Capaian (Tahun) 2010
1 (satu) kali/ tahun
2014
1 kali
100
2014
33
2011
1 kali
33
2012
1. Pamera n Bali TITEX Bulan :
86
2013
2014
Batam Expo 7. Bandung Fair 8. Inacraft Jakarta)
2015
7. Crafina Jakarta November 8. BIMPEAG Tourism Expo Brunei November
4 kali Pameran investasi (1. Apkasi Internasional Trade & Invesment Summit 2013 Bulan : Mei 2013 di Jakarta 2. Invesda JEC Yogyakarta bulan Juni 2013 di Yogyakarta 3. Pameran Bali TTI Expo 2013 bulan Oktober 2013 di Bali 4. CAE (China Asian Expo) di China)
2 Kali Pameran : 1. Pameran Gelar Potensi Investasi Daerah (GPID) di Makasar Sulawesi Selatan Bulan Juni 2014; 2. Batam Investrade expo 2014 bulan oktober 2014
3 Kali Pameran : 1. TTI expo di Banjarmasin Bulan September 2015; 2. TTI Expo di Yogyakarta bulan November 2015 3. Gelar Produk Daerah/ GPD Expo 2015 bulan November 2015 di Batam
91
91
91
No
Jenis Pelayanan Dasar penanaman modal yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kotases uai kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan
Indikator
Satuan
Target Nasional 2011
2012
2013
2014
2015
2
2
6
10
10
10
1. Pendaftaran Penanaman Modal
belum bergabu ng ke PTSP
belum bergabu ng ke PTSP
1 (sudah dilayani)
sudah di hapus di perka yang baru
sudah di hapus di perka yang baru
sudah di hapus di perka yang baru
2. Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri
belum bergabu ng ke PTSP
belum bergabu ng ke PTSP
1 (sudah dilayani)
1 (sudah dilayani)
1 (sudah dilayani)
1
3. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal Dalam Negeri
belum bergabu ng ke PTSP
belum bergabu ng ke PTSP
Perka Yang lama belum ada
1 (sudah dilayani)
1 (sudah dilayani)
1
4. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal Dalam Negeri
belum bergabu ng ke PTSP
belum bergabu ng ke PTSP
Perka Yang lama belum ada
1 (sudah dilayani)
1 (sudah dilayani)
1
5. Izin Prinsip Penggabungan Penanaman Modal Dalam Negeri
belum bergabu ng ke PTSP
belum bergabu ng ke PTSP
Perka Yang lama belum ada
1 (sudah dilayani)
1 (sudah dilayani)
1
6. Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri
belum bergabu ng ke PTSP
belum bergabu ng ke PTSP
1 (sudah dilayani)
1 (sudah dilayani)
1 (sudah dilayani)
1
II - 77
Waktu
Capaian (Tahun) 2010
Jumlah jenis perizinan dan non perizinan yang dilayani PTSP PDPKM / 6 X 100%
Nilai
No
Jenis Pelayanan Dasar
Indikator
Satuan
Target Nasional Nilai
Waktu
2011
2012
2013
2014
2015
7. Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal Dalam Negeri
belum bergabu ng ke PTSP
belum bergabu ng ke PTSP
1 (sudah dilayani)
1 (sudah dilayani)
1 (sudah dilayani)
1
8. Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal Dalam Negeri
belum bergabu ng ke PTSP
belum bergabu ng ke PTSP
Perka Yang lama belum ada
1 (sudah dilayani)
1 (sudah dilayani)
1
belum bergabu ng ke PTSP
belum bergabu ng ke PTSP
Perka Yang lama belum ada
1 (sudah dilayani)
1 (sudah dilayani)
1
10.TDP (Tanda Daftar Perusahaan)
sudah dilayani
sudah dilayani
1 (sudah dilayani)
1 (sudah dilayani)
1 (sudah dilayani)
1
11.SIUP ( Surat Ijin Usaha Perdagangan)
sudah dilayani
sudah dilayani
1 (sudah dilayani)
1 (sudah dilayani)
1 (sudah dilayani)
1
belum bergabu ng ke PTSP
belum bergabu ng ke PTSP
0 (belum dilayani)
0 (belum dilayani)
0 (belum dilayani)
0
1 kali
1 kali
1 kali
1 kali
1 kali
1 kali
9. Izin Usaha Penggabungan Penanaman Modal Dalam Negeri
12.Perpanjangan IMTA yang bekerja di lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota V
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal adalah melaksanakan pemantauan pembinaan dan pengawasan terhdap pelaksanaan
Capaian (Tahun) 2010
Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan Kegiatan Penanaman Modal kepada masyarakat dunia usaha.
1 (satu) kali/ tahun
II - 78
2014
No VI
Jenis Pelayanan Dasar Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
Indikator
Satuan
Terimplementasikannya Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE): Rumus : Jumlah Jenis Pelayanan yang dilayani menggunakan SPIPISE / 4 x 100%
Target Nasional
Capaian (Tahun)
Nilai
Waktu
2010
2011
2012
2013
2014
2015
100%
2014
-
-
-
-
-
100
0 (belum dilayani)
0 (belum dilayani)
0 (belum dilayani)
0 (belum dilayani)
0 (belum dilayani)
0 (belum dilayani)
0 (belum dilayani)
0 (belum dilayani)
0 (belum dilayani)
0 (belum dilayani)
1
0 (belum dilayani)
0 (belum dilayani)
0 (belum dilayani)
0 (belum dilayani)
0 (belum dilayani)
1
0 (belum dilayani)
0 (belum dilayani)
0 (belum dilayani)
0 (belum dilayani)
0 (belum dilayani)
1
0 (belum dilayani)
0 (belum dilayani)
0 (belum dilayani)
0 (belum dilayani)
0 (belum dilayani)
1
belum bergabu ng ke PTSP
belum bergabu ng ke PTSP
1 kali
1 kali
1 kali
Jumlah Jenis Pelayanan yang dilayani menggunakan SPIPISE
Jumlah Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri.
Jumlah Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri.
Jumlah Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri. Jumlah Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM). VII
Penyebarluasan, Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal.
1 (satu) kali/ tahun
Terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha
II - 79
2014
4
2.3.1. Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar a.
Urusan Pendidikan Pendidikan merupakan salah satu pilar penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, oleh karena itu pembangunan di bidang pendidikan harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan minimal kesempatan untuk mengenyam pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun. Pemerataan tersebut juga harus diimbangi dengan usaha peningkatan mutu pendidik maupun sarana dan prasarana yang relevan dengan kondisi dan dinamika yang ada, untuk mewujudkan efisiensi dan efektivitas manajemen pendidikan. 1. Jenjang SD/MI Tabel 2.22 Aspek Pelayanan Umum Urusan Pendidikan Jenjang SD/MI Kabupaten Gunungkidul 2011-2015 No 1
Uraian Jumlah SD Negeri Swasta Jumlah MI Negeri Swasta Jumlah Siswa SD Negeri Swasta Jumlah Siswa MI Negeri Swasta Lulusan SD/MI
2
3
4
5 7 8 9
10
Ruang Kelas SD Negeri/Swasta Ruang Kelas MI Negeri/ Swasta Jumlah Guru SD Negeri Swasta Jumlah Guru MI Negeri Swasta
2011
2012
Tahun 2013
2014
2015
485 432 53
486 432 54
485 431 54
485 431 54
485 429 54
78 12 66 54.483 49.541 4.942 5.479 1.274 4.205 9.675
78 12 66 52.976 48.014 4.962 5.479 1.274 4.205 10.417
78 12 66 51.869 46.904 4.965 5.372 1.476 3.898 10.230
78 12 66 51.216 46.185 5.031 5.426 1.476 3.950 10.230
79 12 67 51.543 46.274 5.269 5.742 1.667 4.075 8.760
3.093
3.272
3.593
3.071
3.070
468
468
461
461
461
3.570 1.558
3.570 1.558
3.232 1.634
3.473 2.192
4.220 554
253 615
253 615
240 614
228 574
134 655
Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunungkidul 2015 2. Jenjang SLTP Tabel 2.23 Aspek Pelayanan Umum Urusan Pendidikan Jenjang SLTP Kabupaten Gunungkidul 2011-2015 No
Uraian
1
Jumlah SMP Negeri/ Swasta
2
Negeri Swasta Jumlah MTs Negeri/Swasta
3
Negeri Swasta Jumlah Siswa SMP Negeri/Swasta Negeri Swasta
Tahun 2011 107 60 47 29 9 20 25.316 19.595 5.721
II-80
2012 107 60 47 29 9 20 24.961 19.456 5.505
2013 107 60 48 29 9 21 25.203 19.515 5.688
2014 108 60 49 30 9 21 25.119 19.635 5.484
2015 113 62 51 31 9 22 25.025 19.781 5.244
No
Uraian
Tahun 2011 4.899 2.934 1.965 10.244
2012 4.571 2.774 1.797 10.131
2013 5.713 2.025 2.688 10.040
2014 5.811 3.020 2.791 9.545
2015 5.673 2.908 2.765 10.262
Ruang Kelas SMP Negeri/Swasta
845
845
908
897
942
8
Ruang Kelas MTs Negeri/Swasta
175
175
219
219
219
9
Jumlah Guru SMP Negeri
1.515
1.515
1.371
1.437
1.563
10
Jumlah Guru SMP Swasta
830
830
644
844
827
11
Jumlah Guru MTs Negeri
231
231
232
226
224
12
Jumlah Guru MTs Swasta
335
335
357
362
373
4
Jumlah Siswa MTs
5
Negeri Swasta Lulusan SMP/MTs
7
Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunungkidul 2015 3. Jenjang SLTA Tabel 2.24 Aspek Pelayanan Umum Urusan Pendidikan Jenjang SLTA Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011-2015 No 1
2
3
4
5
6
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Uraian Jumlah SMA Negeri Swasta Jumlah SMK Negeri Swasta Jumlah MA Negeri Swasta Jumlah Siswa SMA Negeri Swasta Jumlah Siswa SMK Negeri/Swasta Negeri Swasta Jumlah Siswa MA Negeri/Swasta Negeri Swasta Lulusan SMA Negeri/Swasta Lulusan SMK Negeri/Swasta Lulusan MA Negeri/Swasta Ruang Kelas SMA Negeri/Swasta Ruang Kelas SMK Negeri/Swasta Jumlah Guru SMA Negeri Jumlah Guru SMA Swasta Jumlah Guru SMK Negeri Jumlah Guru SMK Swasta Jumlah Guru MA Negeri Jumlah Guru MA Swasta
2011 23 11 13 44 13 31 6 1 5 5.786 4.648 1.138 15.866 7.868 7.998 925
2012 23 11 13 44 13 31 6 1 5 5.420 4.233 1.187 16.153 8.271 7.882 925
Tahun 2013 23 11 13 44 13 31 8 1 7 6.541 5.081 1.460 16.444 8.362 8.082 1.192
2014 24 11 13 46 13 33 9 1 8 5.729 4.787 942 16.531 8.034 8.497 1257
2015 24 11 13 46 13 33 9 1 8 5.907 4.920 987 16.721 8.854 7.867 1365
415 510 1.905 2.313 235 218 461 497 335 633 983 61 94
415 510 2.000 4.843 164 218 461 497 335 633 983 61 94
489 703 1.924 5.016 297 236 596 502 323 684 1.021 55 97
457 800 1.751 3.666 180 266 523 486 326 634 1.031 60 65
383 982 7.441
241 633 537 295 755 1.009 44 168
Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunungkidul, 2015
II-81
b. Urusan Kesehatan Sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, tujuan pembangunan kesehatan adalah untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Pembangunan kesehatan merupakan suatu investasi untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia yang bertujuan untuk mencapai derajat kesehatan yang lebih baik. Melalui berbagai kebijakan program dan kegiatan, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul berupaya meningkatkan mutu dan pelayanan kesehatan yang semakin terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Pelayanan kesehatan masyarakat diwujudkan oleh pemerintah dengan menambah fasilitas kesehatan maupun pelayanannya misalnya membangun sarana dan prasarana Puskesmas dan menambah tenaga dokter maupun tenaga kesehatan lainnya. Tabel 2.25 Jenis dan Jumlah Fasilitas Penunjang Kesehatan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011 – 2015 No.
Sarana Kesehatan
Tahun 2011 2012 2013 2014 2015 1.463 1.467 1.464 1465 1.465 31 31 20 21 21
1 2 3
Posyandu PosKesDes Puskesmas - Induk 30 30 30 - Pembantu 110 110 110 - Keliling 42 42 30 4 Rumah Sakit Umum Pemerintah Tipe C 1 1 1 5 Laboratorium pemerintah 1 1 1 6 Rumah Sakit Umum Swasta Tipe D 2 2 2 7 Rumah Sakit Umum 3 3 3 8 Klinik/Praktek Dokter 134 156 156 9 Apotek 25 25 21 Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul 2015
30 110 30
30 110 30
1 1
1 1
2 3 156 21
4 5 154 25
Tabel 2.26 Jumlah Tenaga Medis Kabupaten Gunungkidul 2011-2015 Tahun No Tenaga Kesehatan 2011 2012 2013 2014 2015 1. Dokter Umum 82 135 76 78 56 2. Dokter Gigi 35 43 35 35 28 3. Perawat 114 298 223 223 4. Bidan 41 43 148 148 135 5. Ahli Penyehatan Lingkungan 42 42 25 25 24 6. Sarjana Farmasi 2 2 2 2 2 7. Ahli Gizi 31 39 31 31 28 8. Analis Laboratorium 34 61 30 30 29 9. Ahli Rontgen 1 15 2 2 1 10. Asisten Apoteker 22 7 7 22 26 11. Sanitarian 36 28 35 35 24 12. Penyuluh Kesehatan Masyarakat 28 28 28 28 28 Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul 2015
II-82
Tabel 2.27 Indikator Kinerja Bidang Kesehatan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011-2015 Tahun NO
Indikator 2011
2012
2013
2014
2015
1
Jumlah komplikasi kebidanan yang mendapat penanganan difinitif
1.323
1.890
1.502
1.368
914
2
Jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan
1.942
1.890
1.832
1.825
1.169
3
Jumlah sasaran ibu bersalin
9.712
8.414
9.159
8.164
7.813
4
Jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan
8.700
8.390
8.056
8.158
7.803
5
Jumlah desa/kelurahan dengan Universal Child Immunization (UCI)
144
144
144
144
144
6
Jumlah balita gizi buruk yang mendapat perawatan di sarana Yankes
262
242
44
23
17
7
Jumlah seluruh balita gizi buruk
262
242
44
23
17
8
Jumlah penderita TBC BTA + yang ditemukan dan diobati
141
291
157
178
173
9
Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP
49
78
310
379
486
10
Jumlah penderita DBD yang ditemukan
49
78
310
379
12
Jumlah kunjungan bayi memperoleh yankes sesuai standar
8.683
8.363
8.129
8.101
7.338
13
Jumlah seluruh bayi lahir hidup
8.684
8.374
8.058
8.141
7.796
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul, 2015 Penyakit menular masih merupakan ancaman potensial dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Penyakit deman berdarah dengue (DBD) merupakan salah satu penyakit menular yang secara kontinyu diwaspadai mengingat Case Fatality Rate (CFR) dan insidensi DBD masih tinggi. Kasus penyakit ini selalu muncul dalam setiap tahun terutama pada musim penghujan dan puncaknya periode bulan Februari hingga April. Berdasar pemantauan selama pada tahun 2015 kasus DBD di Kabupaten Gunungkidul terjadi 498 kasus dengan korban meninggal 4 orang. Upaya pencegahan dan pemberantasan DBD telah dilakukan secara rutin setiap tahunnya melalui pengasapan (fogging) dan gerakan pemberantasan sarang nyamuk (PSN). c.
Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Penanganan urusan pekerjaan umum meliputi pembangunan di bidang keciptakaryaan dan tata ruang, kebinamargaan dan pengairan. 1. Jalan dan jembatan Panjang jalan di Kabupaten Gunungkidul tahun 2014 sepanjang 959,81 km dengan perincian menurut kewenangannya adalah jalan negara 61,42 km, jalan provinsi sepanjang 212,39 km, jalan kabupaten 686,00 km. Rasio antara panjang jalan dengan luas wilayah di Kabupaten Gunungkidul belum ideal. Dengan Luasan 1.485,36 km2 secara ideal panjang jalan yang harus tersedia adalah sekitar 2.000 km. Untuk itu selama lima tahun kedepan akan dilakukan peningkatan status jalan yang memenuhi persyaratan menjadi jalan kabupaten. Kabupaten Gunungkidul dilalui oleh Jaringan Jalan Kolektor Primer sebagai Jalan Strategis dengan nama Jaringan Jalan Lintas Selatan (JJLS) yang direncanakan mencapai panjang 81,092 km, pembangunan jalan ini merupakan sharing anggaran antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dengan persentase 90:10 II-83
untuk pengadaan tanah sedangkan fisik pembangunan konstruksi jalan dibangun oleh Pemerintah Pusat. Jaringan jalan kabupaten di Kabupaten Gunungkidul sudah mampu menjangkau seluruh wilayah, hanya saja tidak semua ruas jalan dalam kondisi baik. Bila terjadi cuaca ekstrim hujan terus menerus juga mempercepat proses kerusakan jalan tersebut. Panjang ruas jalan sekitar 686,00 km, dengan kondisi baik sekitar 479,15 km atau 62,95%, kondisi sedang sekitar 51,14 km atau 7.45%, kondisi rusak ringan dan berat sepanjang 155,71 km atau sekitar 22,70%. Jumlah jembatan di Kabupaten Gunungkidul sebanyak 172 buah dengan panjang keseluruhan 2.260 meter. Sebanyak 144 buah atau 83,72% diantaranya dalam kondisi baik, selebihnya mengalami kerusakan baik rusak ringan maupun sedang, Adapun data jalan berdasarkan tingkat kondisinya sebagaimana disajikan pada tabel sebagai berikut : Tabel 2.28 Panjang Jalan menurut Statusnya di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011-2015 (Km) Tahun No Status Jalan 2011 1.
Nasional
2. 3.
2012
61,42
2013
2014
2015
61,42
61,42
61,42
61,241
Provinsi
260,33 260,33
260,33
212,39 212,395
Kabupaten
686,00 686,00
686,00
686,00
686,00
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunungkidul, 2015 Tabel 2.29 Kondisi Jalan Kabupaten di Kabupaten Gunungkidul Tahun 20112015 (Km) Tahun No Kondisi 2011 2012 2013 2014 2015 1 Baik 420,72 438,81 452,77 452,77 479,15 2 Sedang 67,36 46,12 46,65 46,65 51,14 3 Rusak ringan 96,82 80,34 71,89 71,89 63,53 4 Rusak berat 101,1 120,73 114,69 114,69 92,18 Jumlah 686,00 686,00 686,00 686,00 686,00 Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunungkidul, 2015
Tabel 2.30 Jenis Perkerasan Jalan Kabupaten di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011-2015 (Km) Jenis Perkerasan
TAHUN 2011
2012
2013
2014
2015
ATB
295,64
345,95
352,85
383,95
95,77
Penetrasi/Macadam
328,69
286,97
281,55
250,45
249,43
60,67
53,08
51,60
51,60
40,80
1
-
-
-
-
686,00
686,00
686,00
686,00
686,00
Telford/kerikil Tanah Jumlah
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunungkidul, 2015
II-84
Tabel 2.31 Kondisi Jembatan di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011-2015 (Buah) TAHUN KONDISI 2011 2012 2013 2014 2015 Baik 161 140 138 144 144 Rusak ringan 10 25 25 25 25 Rusak sedang 1 5 6 3 3 Rusak berat 0 2 3 0 0 Jumlah 172 172 172 172 172 Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunungkidul, 2015 2. Air bersih Kondisi Umum Air Tanah Dangkal, Air Tanah Sedang, dan Air Tanah Dalam di Kabupaten Gunungkidul adalah sebagai berikut: a) Terdapat 1 (satu) daerah perkotaan yang kondisi air tanah dangkal dan air tanah sedang relatif baik (kualitas dan kuantitas), yaitu: Wonosari. b) Dari jumlah IKK yang ada, 2 (dua) IKK yang kondisi umum air tanah dangkal dan air sedang relatif baik dan 10 (sepuluh) IKK yang kondisi umum air tanah dangkal dan air tanah sedangnya relatif tidak baik. Pada wilayah pelayanan perdesaan, ada 25 desa yang kondisi umum air tanah dangkal dan air sedang relatif baik dan 25 desa yang kondisi umum air tanah dangkal dan air tanah sedangnya relatif tidak baik. c) Secara umum di Kabupaten Gunungkidul kondisi air tanah dalam relatif baik kecuali pada musim penghujan. Sumber air bersih di Kabupaten Gunungkidul berasal dari air permukaan dan air bawah tanah. Khusus untuk sistem perpipaan, pasokan air bersih belum dapat menjangkau seluruh wilayah guna mencukupi kebutuhan air bersih dilakukan dengan beberapa hal di antaranya: 1) Pengembangan peningkatan pelayanan sistem perpipaan. Bentuk pengembangan dan peningkatan sistem perpipaan ini dilakukan melalui pengembangan sistem Bribin dan Seropan serta pengembangan sistem interkoneksi Baron-Ngobaran. Guna meningkatkan cakupan pelayanan air bersih sejak tahun 2004 telah dilakukan kerjasama pengembangan teknologi pengelolaan air sungai bawah tanah dengan Universitas Karlsurhe, Jerman menggunakan sistem mikrohidro pada proyek Bribin II dan Seropan II. Pada tahun 2010 telah dioperasikan proyek Bribin II dengan kapasitas 80 liter/detik, sementara Seropan II dalam tahap perencanaan. Dengan sistem ini diharapkan akan terpenuhi air baku untuk air bersih yang mampu mencukupi kebutuhan air lima kecamatan, meliputi Kecamatan Semanu, Tepus, Ponjong, Rongkop dan Girisubo. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul juga bekerjasama dengan Japan International Corporation Agency (JICA), Jepang untuk mengembangkan pengelolaan sungai bawah tanah Baron. Sistem ini nantinya merupakan interkoneksi Baron-Ngobaran, dan direncanakan mampu memasok kebutuhan air bersih guna mencukupi kebutuhan air bersih terutama untuk wilayahwilayah di Kecamatan Tanjungsari, Saptosari, Panggang, dan Paliyan. 2) Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Mandiri Guna peningkatan cakupan pelayanan air bersih di Kabupaten Gunungkidul maka dilakukan pengembangan Sistem Pengelolaan Air Mandiri. Diarahkan pada 58 kawasan perkotaan/ibukota II-85
3.
4.
5.
6.
kecamatan/perdesaan, khususnya masyarakat perkotaan rawan air minum, ibukota kecamatan rawan air minum/desa rawan air minum. 3) Pengembangan PAH (Penampungan Air Hujan) 4) Dropping air Dropping air dilakukan dalam kondisi darurat yang biasanya meliputi wilayah-wilayah kecamatan yang rawan air seperti Kecamatan Panggang, Kecamatan Purwosari, Kecamatan Patuk, Kecamatan Rongkop, Kecamatan Tepus, Kecamatan Tanjungsari, Kecamatan Gedangsari, Kecamatan Semanu, Kecamatan Paliyan, dan Kecamatan Saptosari. 5) Konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk daerah resapan dan daerah tangkapan air. Drainase Sistem drainase masih terpusat di Wonosari dan ibukota-ibukota kecamatan di Kabupaten Gunungkidul. Jaringan drainase yang ada terdiri atas saluran-saluran alami dan buatan, baik yang masih terbuka maupun tertutup, baik yang belum diberi pasangan maupun yang sudah terbuat dari pasangan batu/beton. Sebagian besar saluran drainase yang ada, baik saluran terbuka maupun tertutup mempunyai sedimentasi berupa sampah/kotoran dan pasir/tanah yang cukup tinggi. Khusus untuk perkotaan Wonosari terdapat 3 (tiga) saluran terbuka berupa sungai yang cukup besar yaitu Sungai Kepek, Sungai Bansari, dan Sungai Besole. Pengairan/Irigasi Pengelolaan irigasi juga melibatkan masyarakat melalui Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A) ataupun Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) yang ikut berpartisipasi dalam perencanaan, pengelolaan, pemeliharaan jaringan irigasi khususnya di jaringan tersier. Jumlah jaringan irigasi yang ada di Kabupaten Gunungkidul adalah jaringan primer 12.501,70 m, jaringan sekunder 287.809,70 m dan jaringan tersier 49.046 m. Sanitasi Buruknya kondisi air minum dan sanitasi masih menjadi permasalahan yang perlu mendapat perhatian. Berdasarkan data Dinas Kesehatan, kualitas air tercatat: kualitas baik 44,64% dan kurang baik sebesar 55,35% dari jumlah 112 sampel. Sedangkan pemenuhan air yang berasal dari Sumur Gali yang baik 26,15% sedangkan sumur gali dengan kualitas jelek 73,84%. Kondisi sanitasi untuk masyarakat juga belum optimal karena tingkat/cakupan pelayanan air limbah masuk kategori rendah dan tingkat/cakupan pelayanan persampahan masuk kategori cukup. Penataan Ruang Amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruangseperti tertuang pada pasal 3 disebutkan bahwa bahwa penyelenggaraanpenataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional. Penyelenggaraan penataan ruang tersebut meliputi aspekaspekpengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan, dimana untukmasing-masing aspek tersebut merupakan suatu rangkaian kegiatan yang saling berkaitan dalam mewujudkan ruang wilayah nasional, provinsi,kabupaten, kota atau kawasan lainnya. Terkait dengan penataan ruang, Kabupaten Gunungkidul telah menyusun Perda Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010–2030. Dalam Perda tersebut disebutkan bahwa tujuan penataan ruang Kabupaten Gunungkidul adalah mewujudkan wilayah Kabupaten Gunungkidul sebagai pusat pengembangan usaha yang bertumpu pada pertanian, perikanan, kehutanan dan sumberdaya lokal untuk mendukung II-86
destinasi wisata menuju masyarakat yang berdaya saing, maju, mandiri dan sejahtera. Dalam peraturan daerah tersebut dikemukakan bahwa kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah dilakukan melalui: (1) kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang, (2) kebijakan dan strategi pengembangan polaruang; dan (3) kebijakan dan strategi pengembangan kawasan strategis.Terkait dengan berbagai aktivitas pembangunan di Kabupaten Gunungkidul pada beberapa aspek penataan ruang yang perlu mendapatkan perhatian padamasa mendatang, yaitu kawasan lindung, kawasan ruang terbuka hijau,kawasan rawan bencana alam, kawasan budidaya, kawasan pariwisata. Pengaturan tersebut perlu dilakukan untuk mengendalikan kebutuhan masing-masing kawasan agar tetap sinkron dengan tetap mengedepankan kepentingan masyarakat. d. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Penyediaan perumahan di Kabupaten Gunungkidul masih didominasi oleh rumah milik sendiri karena masih luasnya areal permukiman yang ada di seluruh wilayah. Penyediaan jaringan /instalasi listrik maupun air PDAM dari tahun ketahunpun terus meningkat. Untuk mengetahui indikator perumahan tahun 2011 -2015 pada tabel berikut: Tabel 2.32 Indikator Perumahan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011 – 2015 Tahun No.
Uraian
Satuan 2011
2012
2013
2014
2015
203.990
204.561
206.606
207.928
209.632
unit
138
138
151
151
151
unit
133.290
140.031
147.190
153.193
166.618
36.547
37.250
34.890
38.081
40.878
28.737,80
28.665,96
28.665,96
28.679,18
28.696,22
Ha
1.180,54
1.174,64
1.168,46
164,84
164,84
Ha
188.207
188.778
190.822
190.822,1 3
190822.30
unit
1.508
1.786
2.073
2.274
3.596
unit
Status Kepemilikan a. Rumah Milik Sendiri
1
2 3
b. Rumah Dinas /Bebas sewa Jumlah sambungan Rumah (PLN) Jumlah sambungan Rumah (PDAM)
4
Luas Permukiman
5
Luas Permukiman Kumuh
6
Jumlah rumah tinggal layak huni
7
Jumlah bangunan ber-IMB
Pelanggan Sambungan
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum, PT. PLN dan PDAM Kabupaten Gunungkidul, 2015
e.
Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Kondisi stabilitas keamanan daerah salah satunya ditunjukkan adanya gangguan keamanan baik oleh masyarakat maupun oleh sekelompok orang. Selama ini kondisi stabilitas keamanan Kabupaten Gunungkidul cukup baik, meskipun jumlah tindak kriminal tahun 2015 cenderung mengalami adanya peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya namun sifatnya masih relatif aman dan terkendali. Berikut adalah tabel Indikator Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Gunungkidul tahun 2011-2015. Tabel 2.33. Jumlah Aparat, Sarana Keamanan dan Jumlah Pelanggaran K3 Kabupaten Gunungkidul 2011-2015 No 1
Uraian
TAHUN
Satuan
2011
2012
2013
2014
2015
905
904
932
1.183
1.011
Orang
51
49
Orang
Aparat dan Sarana Keamanan Jumlah Aparat Keamanan (Polisi) Jumlah Aparat Pamong Praja
54
II-87
53
50
No
TAHUN
Uraian
Satuan
2011
2012
2013
2014
2015
4.805
4.805
5.868
5.868
5.868
Jumlah Pos Keamanan (Polisi)
1
1
1
1
Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran Jumlah Pos Pemadam Kebakaran
3
3
3
4
4
Unit
1
1
1
1
1
Unit
3.729
3.729
3.729
3.729
3.740
Unit
Jumlah Patroli Petugas Satpol PP Pemantauan dan Penyelesaian Pelanggaran K3 Dalam 24 Jam
12
12
12
12
12
Orang
Jumlah Petugas Perlindungan Masyarakat
38
38
38
36
38
Orang
2
Jumlah Pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)
58
104
285
6.793
7.884
Kasus
3
Jumlah Penyelesaian Pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) Pelanggaran Perda : a). Jumlah Pelanggaran Perda
50
98
275
6.783
7.855
Kasus
18
282
154
165
129
Kasus
18
282
154
165
110
Kasus
Jumlah Aparat Linmas
Jumlah Pos Siskamling
4
b). Jumlah Penyelesaian/Penegakan Perda
1
Orang Unit
Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja dan BPBD Kabupaten Gunungkidul 2015
f.
Sosial Usaha pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat meliputi berbagai bidang. Di bidang sosial, pemerintah dan lembaga swasta melakukan aktifitas-aktifitas sosial di antaranya dengan mendirikan panti asuhan bagi anak-anak telantar, memberikan santunan kepada korban bencana alam, dan memberikan kursus keterampilan bagi penduduk usia produktif yang masih menganggur maupun kepada kelompok disabilitas agar dapat meningkatkan kesejahteraannya. Permasalahan sosial di Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2010 – 2014 masih menunjukkan angka yang tinggi, khususnya pada masalah sosial penyandang cacat, lanjut usia terlantar, anak terlantar dan wanita rawan sosial ekonomi, Dari data permasalahan yang ditangani oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gunungkidul diperlukan fokus dan prioritas dalam penanganan masalah sosial serta prioritas penganggaran. Tabel 2.34 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011 – 2015 Uraian
Tahun
Satuan
1.
Anak Balita Terlantar
2011 622
2.
Anak Terlantar
7.873
8.404
7.979
7.838
6.777
Anak
3.
Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Anak Jalanan
52
63
0
-
14
Anak
57
61
57
52
47
Anak
1.026
826
1.110
1.028
Anak
349
304
270
133
Anak
0
30
0
17
2
Anak
12.564
15.422
14.851
15.485
13.249
4. 5.
Anak Dengan Kedisabilitasan
6.
Anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah Anak yang memerlukan perlindungan khusus Lanjut Usia Terlantar
7. 8.
2012 609
2013 735
2014 842
2015 816
Anak
II-88
Orang
Tahun
Uraian
Satuan
2011 9.905
2012 9.274
2013 8.881
2014 7.833
2015 7.860
Orang
10. Tuna Susila
7
18
13
11
9
Orang
11. Gelandangan
5
9
8
9
7
Orang
12. Pengemis
29
36
34
32
27
Orang
13. Pemulung
n/a
81
79
81
69
Orang
-
-
-
-
-
Orang
n/a
417
433
445
455
Orang
n/a
61
105
131
346
Orang
195
228
178
197
162
Orang
n/a
-
2
-
-
Orang
19. Korban Tindak Kekerasan
n/a
2.139
2.033
1.910
1.657
Orang
20. Pekerja Migran Bermasalah Sosial 21. Korban Bencana Alam
896
323
44
115
103
Orang
n/a
182
452
454
14
Keluarga
22. Korban Bencana Sosial
n/a
11
21
22
24
Keluarga
23. Perempuan Rawan Sosial Ekonomi 24. Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis 25. Fakir Miskin
n/a
3.817
3.354
3.952
3.900
n/a
953
900
932
745
Keluarga
15.778
99.277
99.277
99.277
99.277
Keluarga
9.
Penyandang Disabilitas
14. Kelompok Minoritas 15. Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan 16. Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA) 17. Korban Penyalahgunaan NAPZA 18. Korban Trafficking
Orang
Sumber : Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gunungkidul, 2015
2.3.2. Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar a.
Tenaga Kerja Tingkat pertumbuhan angkatan kerja yang cepat dan pertumbuhan lapangan kerja yang relatif lambat menyebabkan masalah pengangguran di suatu daerah. Pengangguran di Kabupaten Gunungkidul masih menjadi menjadi masalah yang perlu diselesaikan. Dalam pembahasan ini penduduk usia kerja (tenaga kerja) didefinisikan sebagai penduduk yang berumur 15 tahun ke atas. Penduduk Usia Kerja terdiri dari Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja. Mereka yang termasuk dalam Angkatan Kerja adalah penduduk yang bekerja atau yang sedang mencari pekerjaan, sedangkan Bukan Angkatan Kerja adalah mereka yang bersekolah, mengurus rumahtangga atau melakukan kegiatan lainnya. Tabel 2.35 Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2014 No.
Ketenagakerjaan
1
2
a. Penduduk 15 Tahun keatas b. Penduduk 15 Tahun keatas (dalam %) a. Angkatan Kerja
3
Tahun
Satuan
2010 607.077
2011 558.137
2012 598.613
2013 538.183
2014 627.885
78,58
78,68
81,28
82,36
87,46
406.865
356.160
442.265
422.939
475.293
b. Angkatan Kerja (dalam %) a. Kesempatan Kerja
67,02
50,207
60,048
64,726
62,419
853
506
1197
1762
138
Orang
b. Kesempatan Kerja (dalam %)
4,93
4,14
12,40
24,05
100
%
II-89
Orang %
Orang %
No. 4
5
6
7
8
9
10
Ketenagakerjaan a. Penganggur Terbuka b. Penganggur Terbuka (dalam %) a. Penempatan TKI b. Penempatan TKI (dalam %) a. PHK pada tahun yang bersangkutan b. Jumlah TK PHK c. Jumlah TK PHK (dalam %) Rata2 Kebutuhan Hdp Min/Keb.Hdp Layak(KHL) Rata2 Upah Min.Reg./Upah Min Kab(UMK) a. Pencari Kerja (yang ditempatkan) b. Pencari Kerja (dalam %) Setengah Pengangguran
Tahun
Satuan
2010 17.285
2011 12.214
2012 9.654
2013 7.326
2014 4.731
4,25
1,72
1,31
1,12
0,62
62
114
150
51
55
Orang
15,42
26,51
13,60
4,89
15
%
3
6
5
4
-
Kasus
3
6
5
4
-
Orang
-
%
1,29 817.663
2,46 802.000
2,02 890.000
1,57 920.000
951.449
Rupiah
745.694
808.000
892.660
947.114
988.500
Rupiah
402
430
1.103
1.044
820
Orang
9,11
15,16
28,72
28,60
27,06
-
175.192
38.298
31.286
25.279
Orang %
% Orang
Sumber : Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Gunungkidul, 2014
b. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sesuai dengan amanat Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan Nasional dan Permendagri Nomor 67 Tahun Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, maka pembangunan di Kabupaten Gunungkidul juga harus memperhatikan kebijakan pengarusutamaan gender. Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan perspektif gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan. Pelaksanaan integrasi PUG ke dalam siklus perencanaan dan penganggaran daerah diharapkan dapat mendorong pengalokasian sumber daya pembangunan menjadi lebih efektif, dapat dipertanggungjawabkan, dan adil dalam memberikan manfaat pembangunan bagi seluruh penduduk Gunungkidul, baik perempuan maupun laki-laki. Sesuai dengan kebijakan nasional, maka upaya penting yang menjadi fokus pengarusutamaan gender adalah : 1. peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan; 2. perlindungan perempuan terhadap berbagai tindak kekerasan; dan 3. peningkatan kapasitas kelembagaan PUG dan pemberdayaan perempuan. Pelaksanaan PUG harus terefleksikan dalam proses penyusunan kebijakan yang menjadi acuan perencanaan dan penganggaran untuk menjamin program dan kegiatan yang dibuat oleh seluruh lembaga pemerintah menjadi responsif gender. Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) merupakan perencanaan yang disusun dengan mempertimbangkan empat aspek yaitu: akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang dilakukan secara setara antara perempuan dan laki-laki. Dengan demikian perencanaan dan penganggaran harus mempertimbangkan aspirasi, kebutuhan dan permasalahan pihak perempuan dan laki-laki, baik dalam proses penyusunan maupun dalam pelaksanaan kegiatan. 1. Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan dapat ditunjukkan dengan data Pegawai Negeri Sipil menurut golongan dan jenis kelamin, serta data pejabat struktural di pemerintah Kabupaten Gunungkidul. II-90
Tabel 2.36 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011-2015 No.
Tahun
Uraian 2011
1
Golongan I
4
2014
2015
459
447
362
282
415
404
392
319
250
53
55
55
43
32
2.774
2.721
2.116
1.840
1.739
Laki-laki
1.416
1.375
1.145
1.096
1.099
Perempuan
1.358
1.346
971
744
640
4.286
4.209
4.280
4.539
4.642
Laki-laki
2.482
2.370
2.237
2.274
2.280
Perempuan
1.804
1.839
2.043
2.265
2.362
3.892
3.749
3.834
3.863
3.695
2.349
2.244
2.260
2.265
2.154
Perempuan
3
2013
468
Laki-laki 2
2012
Golongan II
Golongan III
Golongan IV Laki-laki
Perempuan 1.543 1.505 1.574 1.598 1.541 Sumber : Badan Kepepegawaian Daerah Kabupaten Gunungkidul 2015
Tabel 2.37 Jumlah Pejabat Struktural Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011-2015 No
Tahun
Jabatan
L/P 2011 2012 2013 2014 2015 1 Eselon II L+P 19 24 24 26 24 -IIA L 1 1 1 1 0 P 0 0 0 0 0 -IIB L 16 21 21 23 22 P 2 2 2 2 2 2 Eselon III L+P 135 146 145 147 148 -IIIA L 51 51 51 51 52 P 5 7 7 9 9 -IIIB L 63 66 66 66 65 P 16 22 22 21 22 3 Eselon IV L+P 497 510 508 519 524 -IVA L 282 293 291 293 300 P 106 112 112 112 110 -IVB L 80 72 72 74 73 P 29 33 33 40 41 4 Eselon V L+P 57 53 51 61 65 -VA L 44 39 37 45 48 P 13 14 14 16 17 Jumlah L+P 708 733 728 753 761 Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gunungkidul, 2015
2. Partisipasi Perempuan di Lembaga Legislatif Tabel 2.38 Jumlah Anggota DPRD Gunungkidul Menurut Komisi dan Jenis Kelamin Tahun 2011-2015 No 1
Uraian Komisi A Laki-laki
2011 10 8
2012 10 8
II-91
Tahun 2013 10 8
2014
2015 9 7
9 7
No 2
3
4
5
Uraian Perempuan Komisi B Laki-laki Perempuan Komisi C Laki-laki Perempuan Komisi D Laki-laki Perempuan Unsur Pimpinan Laki-laki Perempuan
2011 2 9 7 2 12 11 1 10 9 1 4 4 -
2012 2 9 7 2 12 11 1 10 9 1 4 4 -
Tahun 2013 2 9 7 2 12 11 1 10 9 1 4 4 -
2014
2015
2 10 9 1 11 9 2 11 9 1 4 4 -
2 10 9 1 11 9 2 11 9 2 4 4 -
Sumber : Sekretariat DPRD Gunungkidul, 2015 3. Kekerasan Terhadap Perempuan Kekerasan terhadap perempuan bukanlah hal yang baru. Timbulnya berbagai macam bentuk kekerasan terhadap perempuan disebabkan oleh ketidaksetaraan kekuatan yang ada dalam masyarakat. Bentuk-bentuk kejahatan yang dapat dikategorikan sebagai kekerasan terhadap perempuan antara lain adalah perkosaan, kekerasan dalam rumah tangga atau kekerasan domestik dan pelecehan seksual. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Forum Penanganan Korban Kekerasan terhadap Perempuan (FPK2PA) menunjukkan bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak terus bertambah jumlahnya yang dapat dilihat pada Tabel di bawah ini : Tabel 2.39 Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011-2015 No
Jenis Kekerasan
1
Fisik : - Perempuan - Anak - Laki-laki Psikis : - Perempuan - Anak - Laki-laki Seksual : - Perempuan - Anak - Laki-laki Penelantaran : - Perempuan - Anak - Laki-laki
2
3
4
Tahun 2011
2012
2013
2014
2015
11 2 -
10 6 -
5 -
7 2 1
6 5 6
2 1 -
4 3 -
7 4 1
6 2 -
11 2
9 31 -
4 17 -
4 15 -
3 18 -
5 13 -
5 -
11 4 -
-
1 -
2 -
Sumber : Forum Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak, 2015 c.
Pangan Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi setiap rakyat Indonesia. Pangan harus senantiasa tersedia secara cukup, aman, bermutu, bergizi, dan beragam dengan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat. II-92
Penyelenggaraan pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan dengan berdasarkan pada kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan. Kerawanan pangan dapat dilihat dari aspek produksi, distribusi dan konsumsi. Dari aspek produksi, rawan pangan terjadi akibat kemampuan produksi yang tidak seimbang dengan kebutuhan, sehingga kekurangan pasokan dibandingkan permintaan. Dari aspek distribusi adalah ketidakseimbangan pasokan untuk memenuhi permintaan pangan sehingga terjadi kelangkaan pangan di suatu tempat, waktu, pada jumlah dan harga yang tidak memadai atau ketidakmampuan membeli pangan karena tidak ada daya beli atau karena kemiskinan. Sedangkan dari aspek konsumsi adalah ketidakmampuan dalam memenuhi konsumsi pangan yang sesuai dengan standar kecukupan kalori dan protein, yaitu energi 2.150 kkal/kapita/hari serta protein 57 gr/kapita/hari (WNPG X tahun 2012). Penilaian kondisi kerawanan pangan memperhatikan 3 indikator, yaitu ketersediaan pangan, akses pangan dan pemanfaatan pangan. 1. Ketersediaan Pangan Indikator Ketersediaan Pangan dihitung menggunakan data produksi pangan serealia (beras, jagung, ubi kayu dan ubi jalar) yang diperbandingkan dengan populasi penduduk dan jumlah konsumsi normatif pangan serealia. Produksi pangan serealia yang digunakan adalah produksi netto yang berasal dari konversi produksi bruto yang telah dikurangi dengan susut untuk kebutuhan benih (s), pakan (f) dan tercecer (w). Pada tahun 2015, kondisi pangan dan gizi Kabupaten Gunungkidul dilihat dari indikator ketersediaan pangan berada dalam kategori aman atau masuk skor 1. Hal ini dapat dilihat dari data ketersediaan pangan pokok sumber karbohidrat yang jika dibandingkan dengan kebutuhan konsumsi kalori telah menunjukkan kondisi yang surplus (aman). Ketersediaan pangan serealia per kapita per hari sebesar 2.513 gram, sedangkan kebutuhan konsumsi kalori sebesar 300 gram. Dari angka tersebut maka rasio ketersediaan pangan sebesar 8,38 sehingga dikategorikan surplus atau masuk skor 1. 2. Akses Pangan Indikator Akses Pangan dinilai dengan pendekatan jumlah persentase Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I alasan ekonomi berdasarkan data setahun terakhir. Berdasarkan indikator akses pangan pada tahun 2015, dari 243.002 keluarga di Kabupaten Gunungkidul terdapat 13.131 keluarga pra sejahtera alasan ekonomi dan 7.766 keluarga sejahtera I alasan ekonomi atau total terdapat 20.897 keluarga miskin (8,60%) sehingga masuk skor1. 3. Pemanfaatan Pangan Indikator Pemanfaatan Pangan dihitung menggunakan data status gizi balita yangdinilai dari prevalensi KEP (kekurangan energi protein) yang terdiri dari data balita gizi kurang dan gizi buruk. Data ini disusun satu tahun sekali melalui kegiatan Pemantauan Status Gizi (PSG). Dari indikator pemanfaatan pangan, dilihat dari pemantauan status gizi terhadap 33.741 balita yang ditimbang, terdapat balita yang termasuk kategori gizi buruk sebanyak 161 balita (0,48%) dan gizi kurang sejumlah 2.352 balita (6,97%), sehingga total KEP sebanyak 2.513 balita (7,45%) atau masuk skor 1 Berdasarkan penilaian ketiga indikator di atas maka Kabupaten Gunungkidul memiliki skor total sebesar 3 dan masuk dalam kategori Aman. Apabila penilaian kerawanan pangan dijabarkan lagi ke tingkat wilayah yang lebih kecil (Kecamatan), maka hasil penilaian dari ketiga indikator rawan pangan dapat dilihat pada tabel berikut :
II-93
Tabel 2.40 Potensi Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Kecamatan
Skor Ketersediaan
Panggang Purwosari Paliyan Saptosari Tepus Tanjungsari Rongkop Girisubo Semanu Ponjong Karangmojo Wonosari Playen Patuk Gedangsari Nglipar Ngawen Semin Kabupaten Gunungkidul
Skor Akses Pangan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Skor Pemanfaatan Pangan
1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Total skor
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Kategori
3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Aman Aman Aman Aman Aman Aman Aman Aman Aman Aman Aman Aman Aman Aman Aman Aman Aman Aman Aman
Sumber: Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Gunungkidul, 2015 Berdasarkan kondisi kerawanan pangan dan gizi sesuai dengan tabel tersebut, dapat dilakukan pemetaan wilayah (Kecamatan) sebagai berikut : a) Daerah Hijau (Aman) : 18 Kecamatan b) Panggang, Purwosari, Paliyan, Saptosari, Tanjungsari, Girisubo, Semanu, Ponjong, Karangmojo, Playen, Patuk, Gedangsari, Nglipar, Ngawen, Semin, Tepus, Rongkop, Wonosari. c) Daerah Kuning (Waspada) : 0 Kecamatan d) Daerah Merah (Rawan) : 0 Kecamatan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2014 tidak terdapat Kecamatan potensi rawan pangan di Kabupaten Gunungkidul. Kondisi ini lebih baik dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2013, dimana masih terdapat 3 Kecamatan yang masuk kategori potensi rawan pangan. Tabel 2.41 Perkembangan Potensi Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011-2015 No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
KECAMATAN Panggang Purwosari Paliyan Saptosari Tepus Tanjungsari Rongkop Girisubo Semanu Ponjong Karangmojo
2011 Aman Aman Aman Rawan Rawan Waspada Aman Aman Aman Aman Aman
II-94
2012 Aman Aman Aman Aman Rawan Aman Rawan Aman Aman Aman Aman
TAHUN 2013 Aman Aman Aman Aman Rawan Aman Rawan Aman Aman Aman Aman
2014 Aman Aman Aman Aman Aman Aman Aman Aman Aman Aman Aman
2015 Aman Aman Aman Aman Aman Aman Aman Aman Aman Aman Aman
No.
KECAMATAN
12 Wonosari 13 Playen 14 Patuk 15 Gedangsari 16 Nglipar 17 Ngawen 18 Semin Kabupaten Gunungkidul
Sumber:
2011 Aman Aman Aman Rawan Aman Aman Aman Aman
2012 Aman Aman Aman Aman Aman Aman Aman Aman
Badan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Gunungkidul, 2015
TAHUN 2013 Rawan Aman Aman Aman Aman Aman Aman Aman
dan
2014 Aman Aman Aman Aman Aman Aman Aman Aman
Ketahanan
2015 Aman Aman Aman Aman Aman Aman Aman Aman
Pangan
Pada tataran wilayah yang lebih kecil (Desa) juga telah terjadi penurunan jumlah desa potensi tinggi rawan pangan dari 38 Desa pada tahun 2011 menjadi 24 Desa pada tahun 2012, 22 Desa pada tahun 2013, tahun 2014 dan 2015 menjadi 7 Desa. Penurunan tersebut telah menunjukkan keberhasilan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul bersama masyarakat untuk mewujudkan kondisi ketahanan pangan secara lebih merata, walaupun pada kenyataannya masih terdapat sejumlah Desa rawan pangan.
Sumber : BP2KP Kabupaten Gunungkidul, 2015
Gambar 2.22 Jumlah Desa Rawan Pangan dan Gizi Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011-2015
d. Pertanahan Urusan pertanahan dilaksanakan untuk meningkatkan penataan dan tercapainya perumusan kebijakan dalam urusan pertanahan. Jumlah tanah bersertifikat di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2014 dapat dilihat pada tabel 2.42 di bawah ini :
II-95
Tabel 2.42 Jumlah Tanah Yang Bersertifikat di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2014 No 1
Uraian
Tahun 2010
2011
2012
2013
2014
Satuan
Jumlah Tanah yang bersertipikat(bangunan/ gudang) per tahun a. Hak Milik Jumlah Luas b. Hak Guna Bangunan Jumlah Luas c. Hak Pakai Jumlah Luas
23.622 10.459 13.948 13.258 9.343 Bidang 11.024 1.642 21.971 29.792 11.6852 Ha 4 278
100 282
204 7.228
25 3.859
218 10.077
Bidang M2
211 2.211
9
21 12.351
24 1.746
58 13.058
Bidang M2
Sumber : Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul, 2014 e.
Lingkungan Hidup Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun mengancam kelangsungan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan. Untuk dapat mewujudkan hal tersebut maka upaya peningkatan pengetahuan dan penyadaran para pemangku kepentingan, melalui berbagai metode dan media yang efektif perlu terus dilaksanakan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun mengancam kelangsungan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan. Untuk dapat mewujudkan hal tersebut maka upaya peningkatan pengetahuan dan penyadaran para pemangku kepentingan, melalui berbagai metode dan media yang efektif perlu terus dilaksanakan. Kondisi lingkungan Kabupaten Gunungkidul secara umum masih dalam kondisi cukup baik, artinya untuk kualitas air, udara, laut dan tanah belum mengalami pencemaran yang berat. Indikatornya adalah sebagian besar hasil pemeriksaan komponen lingkungan tersebut belum melebihi baku mutu. Tetapi kuantitas sumberdaya alam yang dimiliki seperti lahan, hutan dan air sudah mengalami kerusakan, seperti kerusakan sumberdaya air, kerusakan lahan akibat pertambangan dan lahan kritis sudah cukup mengkhawatirkan, karena kecenderungan meningkat terus seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan kebutuhan masyarakat. Meskipun demikian upaya pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup harus terus dilakukan guna mencegah kerusakan lingkungan yang lebih besar atau bencana lingkungan.
1. Kondisi air sungai dalam Kota Wonosari Dari hasil pemantauan kualitas air sungai yang melewati kota Wonosari selama lima tahun terakhir pada musim penghujan yang dilakukan kualitas air di alur sungai bagian hulu memiliki status mutu air memenuhi baku mutu bila digunakan sebagai prasarana/sarana rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut (mutu air kelas 2) menurut II-96
Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 20 tahun 2008 tentang Baku Mutu Air Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sedangkan alur sungai bagian hilir memiliki status mutu air tercemar ringan bila digunakan untuk peruntukan yang sama. Pada pemantauan musim kemarau, di alur sungai bagian hulu sampai hilir, status mutu air sungai termasuk dalam kategori memenuhi baku mutu, kecuali di alur bagian tengah status mutu airnya termasuk dalam kategori tercemar ringan. Parameter yang dominan menyebabkan sungai bagian hilir memiliki status mutu air tercemar ringan pada pemantauan bulan Maret adalah parameter Biological Oxygen Demand (BOD), sedangkan parameter yang dominan menyebabkan sungai bagian tengah pada pemantauan pada musim kemarau memiliki status mutu air tercemar ringan adalah kandungan nitrit. Status mutu air sungai yang melewati kota Wonosari sebagai sampel pada tahun 2015 dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 2.43 Indeks Pencemaran Air Sungai Yang Melewati Kota Wonosari Tahun 2015 Bulan Maret Bulan SEPTEMBER IP Kategori IP Kategori Besole 0,212 Memenuhi Baku Mutu 0,435 Memenuhi Baku Mutu Kepek 0,808 Memenuhi Baku Mutu 2,016 Tercemar Ringan Krapyak 0,817 Memenuhi Baku Mutu 0,251 Memenuhi Baku Mutu Blimbing 0,588 Memenuhi Baku Mutu 0,795 Memenuhi Baku Mutu Wareng 3,261 Tercemar Ringan 0,519 Memenuhi Baku Mutu Sumber : Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan Kabupaten Gunungkidul 2015 Sungai
2. Kondisi Kualitas Udara Ambien Kualitas udara di Kabupaten Gunungkidul bisa dikatakan masih cukup baik, karena dari hasil pemantauan yang dilakukan di 7 titik lokasi (simpang tiga Sambipitu, simpang empat Kantor Pos Wonosari, taman parkir Pasar Argosari Wonosari, Kawasan Industri Mijahan, simpang tiga Bedoyo, simpang empat Karangmojo dan Pasar Semin) pada bulan Maret maupun Oktober, hasil pengujian parameter-parameter kualitas udara ambiennya masih berada di bawah ambang batas yang diperkenankan berdasarkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 153 Tahun 2002 tentang Baku Mutu Udara Ambien Daerah di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, namun untuk parameter kebisingan, di beberapa titik sudah melebihi ambang batas yang diperkenankan berdasarkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 176 Tahun 2003 tentang Baku Tingkat Getaran, Kebisingan dan Kebauan di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kandungan gas ozon (Ox) dan partikel (debu) di udara pada pemantauan bulan Oktober di sebagian besar lokasi mengalami peningkatan dibandingkan pada pemantauan bulan Maret.
3. Kondisi Kualitas Tanah Hasil pemantauan kualitas tanah secara umum selama lima tahun terakhir mewakili 3 zona. Pada pemeriksaan kualitas tanah tahun 2014 di zone Utara, yang meliputi kecamatan Patuk, Gedangsari, Nglipar, Ngawen, Ponjong dan Semin dapat dilihat bahwa sampel tanah dari Ngawen melebihi ambang kritis untuk 2 parameter dibandingkan dengan Kriteria Baku Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa (di lahan kering) menurut Peraturan Pemerintah RI No. 150 tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa, yaitu II-97
parameter daya hantar listrik (DHL) dan potensial redoks. Sampel tanah dari Patuk (Widoro Kulon) melebihi ambang kritis untuk 3 parameter, yaitu parameter berat isi, daya hantar listrik (DHL) dan potensial redoks. Sampel tanah dari Patuk (Kemuning), Ponjong dan Semin melebihi ambang kritis untuk 4 parameter, yaitu untuk parameter berat isi (Ponjong dan Semin), porositas total (Patuk dan Semin), derajat pelulusan air (Patuk dan Ponjong), daya hantar listrik (Patuk, Ponjong dan Semin) serta potensial redoks (Patuk, Ponjong dan Semin). Sampel dari Gedangsari dan Nglipar melebihi ambang batas untuk 5 parameter, yaitu komponen koloid, berat isi, derajat pelulusan air, daya hantar listrik dan potensial redoks untuk sampel tanah di Gedangsari, sedangkan untuk sampel tanah dari Nglipar melebihi ambang batas untuk parameter berat isi, porositas total, derajat pelulusan air, daya hantar listrik dan potensial redoks. Dari pemantauan kualitas tanah di zone Tengah, yang meliputi kecamatan Playen, Wonosari, Karangmojo dan Semanu dapat dilihat bahwa sampel tanah dari Playen dan Karangmojo melebihi ambang kritis untuk 2 parameter, yaitu daya hantar listrik dan potensial redoks. Sampel tanah dari Wonosari, baik dari desa Pulutan maupun Karangrejek serta dari Semanu melebihi ambang kritis untuk 3 parameter, yaitu untuk parameter ketebalan solum, derajat pelulusan air (permeabilitas), daya hantar listrik (DHL) dan potensial redoks. Dari pemantauan kualitas tanah di zone Selatan, yang meliputi kecamatan Purwosari, Panggang, Saptosari, Paliyan, Tanjungsari, Tepus, Rongkop dan Girisubo dapat dilihat bahwa sampel tanah dari Saptosari, Paliyan dan Tepus melebihi ambang kritis untuk 2 parameter, yaitu untuk parameter daya hantar listrik (DHL) dan potensial redoks, sampel tanah dari Tanjungsari, Rongkop dan Girisubo melebihi ambang kritis untuk 3 parameter, yaitu untuk kebatuan permukaan, DHL dan potensial redoks untuk sampel tanah dari Tanjungsari, sedangkan sampel tanah dari Rongkop dan Girisubo melebihi ambang kritis untuk parameter derajat pelulusan air (permeabilitas), DHL dan potensial redoks. Sampel tanah dari Purwosari melebini ambang kritis untuk 4 parameter, yaitu porositas total, derajat pelulusan air (permeabilitas), daya hantar listrik dan potensial redoks, sedangkan sampel tanah dari Panggang melebihi ambang kritis untuk 5 parameter, yaitu berat isi, porositas total, derajat pelulusan air (permeabilitas), daya hantar listrik dan potensial redoks. f.
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pelayanan bidang kependudukan dan pencatatan sipil menjadi salah satu sasaran utama dalam pembangunan. Keberadaan penduduk yang merupakan salah satu modal utama pembangunan perlu mendapatkan perhatian agar penerapan administrasi kependudukan berjalan sesuai dengan amanat undangundang yang berlaku. Penerapan sistem informasi administrasi kependudukan seperti yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP Berbasis NIK Secara Nasional, memerlukan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan di bidang kependudukan dan catatan sipil yang baik antara Pemerintah Pusat, Provinsi dengan Kabupaten/Kota. Implementasi sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) on line perlu mendapatkan dukungan dengan peningkatan II-98
kapasitas SDM dalam rangka pengoperasiannya termasuk pelatihan pemeliharaan peralatan jaringan SIAK on line. Menurut catatan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, jumlah penduduk Kabupaten Gunungkidul tahun 2015 mencapai angka 755.744 orang dengan komposisi penduduk perempuan sebanyak 380.527 orang dan 375.217 orang penduduk laki-laki. Pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Gunungkidul yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil antara lain pelayanan KTP, KK, Akta kelahiran, akta perkawinan dan perceraian. Pelayanan ini harus diberikan kepada semua masyarakat dan juga ada beberapa jenis pelayanan yang telah mempunyai standar pelayanan minimal (SPM) yang harus dicapai. Tabel 2.44 Jumlah Penduduk Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011-2015 2011
2012
Tahun 2013*)
Laki-Laki - Jumlah - Persentase (%) Perempuan
420.448 49,57
423.919 49,5
381.159 49,91
375.168 50,06
375.217 49,6487
Orang %
- Jumlah - Persentase (%) Jumlah
427.666 50,43 848.114
432.530 50,5 856.449
382.606 50,09 763.765
374.279 49,94 749.447
380.527 50,3513 755.744
Orang % Orang
Uraian
Satuan 2014
2015
Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2015 *) = Adanya Integrasi e KTP dan SIAK serta penghapusan data ganda dan anomaly g.
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dalam upaya meningkatkan pemberdayaan masyarakat lebih di titik beratkan pada aspek pengembangan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan melalui penguatan kapasitas pengembangan lembaga masyarakat dan pengembangan pola pembangunan partisipatif, pemantapan nilai-nilai sosial dasar bagi masyarakat, pengembangan usaha ekonomi produktif, pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup dengan mendayagunakan teknologi tepat guna. 1. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah desa atau kelurahan dalam menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat di bidang pemerintahan. Jumlah LPM menggambarkan besarnya pelayanan penunjang yang dapat diciptakan oleh pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat agar berperan aktif dalam pembangunan daerah. Seluruh desa (144 desa) di Kabupaten Gunungkidul telah membentuk LPM dan juga telah terbentuk asosiasi LPMD. 2. Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Desa Keberadaan lembaga pemberdayaan ekonomi desa sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat desa diarahkan melalui pembinaan dan pendampingan agar dapat menjadi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), yang dapat menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Desa. Jumlah lembaga pemberdayaan ekonomi desa yang ada di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014 diantaranya adalah: 38 unit Badan Usaha Milik Desa, 59 unit Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP), 48 unit Lumbung Pangan Desa, 77 unit Pasar Desa, 15 unit Badan Kredit Desa dan 24 unit Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM/P2KP)
II-99
h. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Permasalahan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera antara lain adalah sulitnya regenerasi kader dan keterbatasan petugas penyuluh Keluarga Berencana serta berbagai masalah terkait kesehatan reproduksi. Program Keluarga Berencana dikatakan berhasil apabila angka kepesertaan KB Mandiri tinggi, kepesertaan KB Pria tinggi, dan unmet need yang rendah. Tabel 2.45 Indikator Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011-2015 Uraian
Tahun 2013
2011
2012
A. Jumlah Peserta Program KB Aktif 1). Laki - Laki
108.206
107.479
3.038
2). Perempuan
105.206
Satuan
2014
2015
109.519
108.979
100.645
Jiwa
3.221
3.555
3.690
3.706
Jiwa
104.258
105.964
105.289
96.939
Jiwa
B. Jumlah Akseptor KB Baru 876
1.020
1.081
1.830
509
Jiwa
11.391
12.880
13.826
12.473
9.803
Jiwa
C. Jumlah Pasangan Usia Subur
133.567
132.128
132.780
131.966
124.622
Pasang
D. Jumlah Pasangan Usia Subur ber KB
108.206
107.479
109.519
108.979
100.645
Pasang
12.267
13.900
14.907
14.303
10.312
Orang
1.595
2.259
3.196
2.805
2.466
Orang
2). MOP
78
184
34
40
22
Orang
3). MOW
195
37
245
222
151
Orang
4). Implant
2.118
1.988
2.255
2.302
1.970
Orang
5). Suntikan
6.614
7.324
7.070
6.956
5.632
Orang
6). PIL
869
1.125
1.060
1.188
1.349
Orang
7). Kondom
798
983
1.047
790
559
Orang
1). IUD
1
10
4
11
7
Orang
2). MOP
1
1
8
-
Orang
3). MOW
-
2
2
0
-
Orang
4). Implant
-
-
-
3
3
Orang
5). Suntikan
-
-
-
-
-
Orang
6). PIL
-
-
-
-
-
Orang
7). Kondom
-
-
-
-
-
Orang
1). Laki - Laki 2). Perempuan
E. Metode Kontrasepsi Peserta KB Baru 1). IUD
F. Jumlah Kegagalan Menurut Metode Kontrasepsi
Sumber Data : Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan KB, 2015
i.
Perhubungan Kondisi perhubungan dan transportasi secara umum masih kurang. Hal ini dapat dilihat masih terbatasnya pelayanan transportasi umum baik yang dilakukan oleh swasta maupun pemerintah (perintis). Lesunya industri transportasi penumpang di Kabupaten Gunungkidul juga disebabkan semakin beralihnya calon penumpang ke moda transportasi sepeda motor yang lebih fleksibel dalam jangkauan maupun kemudahan dalam kepemilikan. Masih banyak wilayah di Kabupaten Gunungkidul yang belum terlayani angkutan umum terutama wilayah utara yaitu Kecamatan Gedangsari dikarenakan kendala sarana jalan dan kondisi geografis. Oleh karena itu sejak Tahun 2011 Pemerintah Kabupaten Gunungkidul telah mengoperasionalkan mobil bus perintis di Kecamatan Gedangsari. II-100
Tabel 2.46 Indikator Urusan Perhubungan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011-2015 No
Jenis Data
2011
Tahun 2013
2012
2014
Satuan
2015
1.
Kendaraan wajib uji
5.681
6.170
6.716
7.331
8.057
Kendaraan
2.
Kendaraan yang diuji
6.854
6.967
7.048
7.528
7.884
Kendaraan
3.
Kendaraan yang numpang uji
236
256
279
226
224
Kendaraan
4.
Kendaraan mutasi masuk
254
285
258
301
373
Kendaraan
5.
Kendaraan tidak lulus uji
344
552
370
355
581
Kendaraan
6.
Pelanggaran PERDA Perhubungan (sidang PN) Terminal
30
3
51
65
198
Kasus
Kelas A
1
1
1
1
1
Unit
Kelas B
-
-
-
-
-
Unit
Kelas C
-
-
-
-
1
Unit
Sarana Transportasi
-
-
-
-
-
Unit
Bus (AKAP)
166
446
323
323
323
Unit
Bus (AKDP)
112
767
74
74
74
Unit
40
40
40
40
40
Unit
-
1
1
2
2
Unit
960
1.324
1.430
1.540
1.947
Unit
Trafic light
17
17
17
17
17
Unit
Warning lamp
29
29
29
29
29
Unit
Zebra cross
11
11
11
11
11
Unit
7.555
7.655
7.855
8.015
7.979
Meter
41.539
42.539
44.059
45.759
47.639
Meter
140
150
656
956
1.526
Buah
32
38
43
43
38
Buah
7.
8.
Bus Perkotaan Angkutan perintis perdesaan 9
Sarana dan Prasarana Laulintas Rambu-rambu lalu lintas
Pagar pengaman/Guardrail Marka jalan Deliniator Halte
Sumber : Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gunungkidul 2015 j.
Komunikasi dan Informatika Penyelenggaraan bidang komunikasi dan informatika bertujuan untuk mewujudkan masyarakat sadar informasi dan terjaminnya hak masyarakat terhadap informasi yang luas dan transparan, melalui peningkatan kesadaran terhadap kebutuhan informasi, pelayanan informasi multi media, serta perluasan jaringan sarana dan prasarana informasi seluruh kecamatan. Pencapaian kinerja penyelengaraan bidang komunikasi dan informatika adalah operasi dan pemeliharaan website Pemerintah Kabupaten Gunungkidul yakni gunungkidulkab.go.id sebagai media untuk terjalinnya komunikasi yang harmonis antar pelaku pembangunan, dan dalam mendukung globalisasi informasi di berbagai bidang, Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka Pemerintah Kabupaten II-101
Gunungkidul terus berupaya membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaran urusan komunikasi dan informatika menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah mencakup Pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah kabupaten/kota, pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup Pemerintah Daerah kabupaten/kota dan Pengelolaan e-government di lingkup Pemerintah Daerah kabupaten/kota. Fasilitas telekomunikasi sangat diperlukan untuk memperlancar arus informasi dalam rangka memacu kegiatan ekonomi yang semakin menuntut pelayanan yang efisien, efektif dan cepat. Pemanfaatan sarana telekomunikasi khususnya telepon dari tahun ke tahun menunjukkan adanya peningkatan. Berdasarkan data dari Kantor Cabang Pelayanan PT Telkom Gunungkidul pada tahun 2015 tercatat sentral telepon yang tersedia sebanyak 4.500 SST sementara sentral telepon yang terpasang sebanyak 3.974 SST. Inpres Nomor 3 Tahun 2003 tentang penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik (egovernment) mengamanatkan tentang pentingnya penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di lingkungan pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah. Melalui pengembangan e-government, pemerintah mengharapkan dapat melakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Untuk menindaklanjuti Inpres Nomor 3 Tahun 2003 tersebut, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul berupaya untuk melakukan pembangunan infrastruktur jaringan komputer (LAN, WAN dan internet/global area network) di lingkungan pemerintah. Pembangunan jaringan komputer tersebut memungkinkan terkoneksinya tiap-tiap SKPD dalam jaringan internet/intranet, sehingga tranformasi data/informasi antara masing-masing unit kerja dapat berjalan semakin lancar. Diharapkan dengan konsep penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik tersebut, informasi dan layanan kepada masyarakat dapat lebih mudah diakses dan digunakan. Selain itu, hal yang terpenting masyarakat dapat berinteraksi dan ikut berperan aktif dalam mendukung dan memberikan partisipasi di setiap kegiatan pembangunan. k. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Sampai dengan tahun 2015, koperasi yang terdaftar di Gunungkidul berjumlah 296 koperasi dengan jumlah anggota tercatat 79.065 orang dan jumlah pengurus tercatat 1.243 orang, yang 46% diantaranya mengalami stagnan dari indikator terselenggaranya RAT. Adapun data jumlah koperasi yang rutin menjalankan Rapat Anggota Tahunan (RAT) adalah sebagai berikut : Tabel 2.47 Data Koperasi yang Melaksanakan RAT Tahun 2011- 2015 No
Jenis Koperasi
Jumlah Koperasi 2012
Koperasi dengan RAT
2013
2014
2015
2012
2013
2014
2015
51
51
51
51
50
50
50
50
2
2
2
2
2
2
2
2
1
KPRI
2
KOPABRI
3
KOPKAR
12
12
12
12
5
4
5
5
4
KUD
16
16
16
16
14
13
13
13
5
Koperasi Tani
46
46
46
48
18
14
14
14
6
Koperasi Ternak Koperasi Perikanan
6
6
6
7
2
4
4
4
1
1
1
1
-
0
1
1
7
II-102
No 8
9 10 11
12 13
14 15
16 17 18
Jumlah Koperasi
Jenis Koperasi
2012
Koperasi Pondok Pesantren Koperasi BMT / KJKS Koperasi Pasar Koperasi Simpan Pinjam Koperasi Pensiunan Koperasi Industri Kerajinan Koperasi Serba Usaha Koperasi Angkutan Darat Koperasi Wanita Koperasi Pemuda Koperasi Sekunder JUMLAH
Koperasi dengan RAT
2013
2014
2015
2012
2013
2014
2015
11
11
11
11
3
3
2
2
20
21
22
24
12
17
16
16
4
3
3
3
1
0
0
-
17
27
34
37
14
13
16
17
6
6
6
6
4
3
4
4
6
6
6
6
5
4
4
4
52
55
56
57
17
20
19
18
1
1
1
1
-
0
0
-
11
11
11
11
8
8
8
8
1
1
1
1
-
0
0
-
2
2
2
2
1
1
1
1
265
278
287
296
156
156
159
159
Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Gunungkidul, 2015 l.
Penanaman Modal Dalam rangka mengoptimalkan potensi perekonomian daerah, maka Kabupaten Gunungkidul masih memerlukan penanaman modal baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA). Dengan keanekaragaman sumber daya yang ada di Kabupaten Gunungkidul, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul menawarkan kepada para investor untuk menanamkan modalnya di Gunungkidul. Dalam hal ini untuk mengeksplorasi dan memanfaatkan potensi yang ada untuk kesejahteraan masyarakat dan pemilik modal. Tabel 2.48 Perkembangan Investasi di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012-2015 TAHUN No.
Sektor 2012
1
Industri
2
Jasa
3
2013
2014
2015
4.853.000.000
8.673.650.000
10.691.000.000
132.083.600.000
23.323.664.000
42.505.800.000
37.799.750.000
76.738.279.024
Kesehatan
3.305.000.000
14.098.000.000
14.584.600.000
8.651.980.062
4
Pariwisata
2.195.000.000
2.788.500.000
1.807.000.000
372.896.632.400
5
Keuangan
30.195.527.000
50.632.539.000
162.515.290.000
14.550.000.000
6
Perdagangan
24.650.000.000
22.856.630.000
192.531.161.000
36.742.913.361
7
Perhubungan
13.168.999.990
24.714.000.000
9.408.000.000
29.581.160.000
8
Peternakan
4.600.000.000
1.580.000.000
12.495.000.000
12.236.560.000
9
Total
106.291.190.990
167.849.119.000
441.831.801.000
683.481.124.847
Sumber : Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Gunungkidul 2015 II-103
Jumlah izin yang dilayani oleh Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu selama tahun 2011-2015 dapat dilihat pada tabel 2.49 berikut ini : Tabel 2.49 Jumlah Izin yang Dilayani Oleh Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011-2015 No
Jenis Pelayanan
Satuan
Tahun 2011
2012
2013
2014
2015
1
Ijin Yang Dikeluarkan
Unit
6.004
3.173
3.232
3.201
3
2
Jumlah IMB Yang Dikeluarkan
Unit
476
299
236
205
365
3
Jumlah Ijin Prinsip Penanaman Modal dalam negeri
Unit
-
-
-
1
3
4
Jumlah Ijin Usaha Yang Di Keluarkan (SIUP)
Unit
300
293
333
306
230
5
Jumlah Ijin Untuk Hak Pengusahaan Perkebunan
Unit
-
-
-
-
-
6
Jumlah Ijin Untuk Hak Pengusahaan Kehutanan
Unit
-
-
-
-
-
7
Jumlah ijin Untuk Hak Pengusahaan Pertambangan
Unit
-
-
-
-
-
8
Jumlah Perijinan Investasi PMA Yang Dikeluarkan/Setujui
Unit
-
-
-
-
-
9
Jumlah Perijinan Investasi PMDN Yang Dikeluarkan/Setujui
Unit
4
7
18
9
11
10
Jumlah izin lokasi
Unit
2
-
4
4
5
11
Jumlah pemohon izin lokasi
4
9
4
Orang
Sumber : Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Gunungkidul, 2015 m. Kepemudaan dan Olahraga Pelaksanaan urusan kepemudaan dan keolahragaan di Kabupaten Gunungkidul didukung oleh beberapa program yaitu pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda, peningkatan peran serta kepemudaan, peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan, pembinaan dan pemasyarakatan olahraga serta program peningkatan sarana dan prasarana olahraga. Pembinaan terhadap generasi muda dilakukan dengan melakukan fasilitasi/pembinaan organisasi kepemudaan, pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan, pengembangan jiwa kewirausahan dan kemandirian bagi pemuda. Tabel 2.50 Jumlah Karang Taruna, Jumlah Organisasi Olahraga dan Jumlah Gedung Olahraga di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011-2015 No Elemen Data Tahun 2011 2012 2013 2014 2015 1
2. 3.
Karang Taruna a. Tumbuh b. Berkembang c. Maju d. Percontohan Jumlah organisasi Olahraga Jumlah gedung olahraga
102 42 25 0
101 43 25 0
99 45 -
97 48 25 1
97 48 30 1
30 1
Sumber : Gunungkidul Dalam Angka 2011-2015 Untuk bidang olahraga pembinaan dilakukan dengan mengidentifikasi potensi dan bakat bidang olahraga baik bagi pelajar maupun masyarakat luas melalui proses seleksi, pembinaan dan kompetisi-kompetisi olahraga di tingkat II-104
kabupaten yang akan dipersiapkan untuk menghadapi kompetisi tingkat provinsi, regional maupun nasional. Pembangunan dan pembinaan olahraga harus didukung dengan kesiapan tenaga pelatih, sarana dan prasarana, serta fasilitas lain yang mengikuti perkembangan teknologi informasi. n. Statistik Penyediaan data/informasi yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan merupakan salah satu indikator keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah dan menentukan kualitas kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah. Kelengkapan data statistik dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang permasalahan dan tantangan pembangunan daerah. Statistik diselenggarakan untuk mendukung pembangunan daerah, mengembangkan sistem statistik nasional yang handal, efektif dan efisien, meningkatkan kesadaran masyarakat akan arti dan kegunaan statistik, mendukung pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Sesuai dengan ketentuan Undang Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik itu pula, BPS menangani urusan statistik dasar dan statistik khusus, sedangkan statistik sektoral menjadi tanggungjawab instansi pemerintah di daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya secara mandiri atau bersama dengan badan. Hal ini juga sejalan dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa kewenangan daerah kabupaten/kota dalam pembagian urusan pemerintahan bidang statistik adalah Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup Daerah kabupaten/kota. o. Persandian Urusan persandian merupakan salah satu kewenangan untuk melakukan komunikasi secara vertikal yaitu dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Kabupaten Gunungkidul sudah memiliki pelayanan persandian yang merupakan bagian dari Bagian Umum Setda. Subbagian persandian ini belum optimal dalam mengelola persandian karena belum sepenuhnya dipahami dan diterapkan sehingga persandian masih sebatas sarana komunikasi antar pemerintah, baik secara vertikal dan antar SKPD di Kabupaten Gunungkidul. p. Kebudayaan Masyarakat Kabupaten Gunungkidul secara umum menggunakan bahasa lokal (bahasa jawa) dalam berkomunikasi, sementara bahasa nasional (bahasa Indonesia) secara resmi dipakai dalam lingkungan formal (kantor, pendidikan, fasilitas umum, dan lain-lain). Di pedesaan wilayah Kabupaten Gunungkidul masih memegang teguh adat istiadat dan tradisi yang mewarnai kehidupan masyarakat. Pada proses kehidupan pada saat kelahiran, kematian, pernikahan, perpindahan tempat tinggal, hari-hari besar agama dan peringatan terbentuknya suatu kawasan masih dilakukan upacara-upacara adat dan tradisi. Perayaan bersih dusun atau dalam istilah setempat disebut “Rasulan” merupakan salah satu tradisi masyarakat Gunungkidul yang sampai saat ini masih dilestarikan dan turut berpengaruh pada pelestarian kesenian tradisional. Kesenian tradisional yang berkembang di Gunungkidul antara lain adalah: Wayang Orang/Kulit, Kethoprak, Reog (Jathilan Topeng), Campursari, dan Tayub banyak dipentaskan oleh masyarakat Gunungkidul pada perayaan bersih dusun tersebut. Untuk mengetahui perkembangan kebudayaan di Kabupaten Gunungkidul tahun 2011-2015 dapat dilihat pada Tabel 2.51 berikut ini. Tabel 2.51 Indikator Kebudayaan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011-2015 Tahun No. Jenis Data 2011 2012 2013 2014 2015 1
Jumlah Suku/Etnis
1
1
1
1
1
2
Jumlah Bahasa Lokal
1
1
1
1
1
II-105
No. 3
Tahun 2011 2012 2013 2014 2015
Jenis Data
4
Jumlah Kawasan Cagar Budaya Jumlah Organisasi Kesenian
5
Jumlah Desa Budaya
6
Jumlah Benda Cagar Budaya
4
4
4
4
4
1.080
1.828
2.151
2.151
2.151
10
10
10
10
12
359
361
363
381
496
Sumber : Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Kabupaten Gunungkidul, 2015
q. Perpustakaan Urusan perpustakaan di Kabupaten Gunungkidul sejak tahun 2006 ditangani oleh Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Gunungkidul berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2006 dan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 39/KPTS/2007 tentang Uraian Tugas Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Gunungkidul. Perkembangan jumlah koleksi buku, SDM pengelola dan sarana prasarana penunjang perpustakaan Tahun 2011-2015 dapat dilihat pada Tabel 2.52 berikut: Tabel 2.52 Jumlah Koleksi, Pustakawan, Pengunjung, Anggota dan Sarana Prasarana Perpustakaan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011-2015 No.
Jenis Data
1
Jumlah koleksi yang dimiliki - Koleksi buku - Koleksi kriya - Multimedia Jumlah pustakawan Jumlah pengunjung - Perpustakaan umum - Perpustakaan keliling Perpustakaan kolektif (silang layan) Jumlah anggota - Umum - Keliling Jumlah mobil perpustakaan keliling Jumlah lokasi layanan keliling Jumlah warintek Jumlah komputer layanan home theatre Layanan Jumlah perpustakaan bentukan / binaan - Perpustakaan desa - Perpustakaan komunitas - Perpustakaan rumah / tempat ibadah
2 3
4 5
6 7 8 9 10 11
2011
2012
Tahun 2013
2014
2015
54.123 5 25 4
54.278 40 209 4
56.517 75 250 4
59.475 102 270 6
60.473 102 293 9
28.448 5.355
30.445 5.776
30.219 2.336
30.388 2.598
19.950 6.764
Eksemplar Jenis Buah Orang Orang Orang Orang
58
75
90
92
114
Kelompok
9.770 4.622 2
11.013 5.805 2
14.439 6.323 3
16.311 6.657 3
14.506 3.175 3
Orang Orang Orang Unit
17
22
31
34
37
Lokasi
8 2 1
10 4 1
10 6 1
10 6 1
11 10 1
Unit Unit Unit
54 7
82 10
104 15
148 15
158 15
Lokasi Lokasi
59
95
138
523
523
Lokasi
Satuan
Sumber: Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Gunungkidul, 2015
II-106
r.
Kearsipan Pelaksanaan urusan kearsipan di Kabupaten Gunungkidul dilaksanakan oleh Kantor Perpustakaan dan Arsip daerah dengan jumlah SDM dan sarana parasarana masih terbatas. Untuk mengetahui volume, SDM dan sarana prasarana kearsipan di Kabupaten Gunungkidul tahun 2011-2015 dapat dilihat pada tabel 2.53 berikut ini : Tabel 2.53 Volume, Jumlah SDM dan Sarana Kearsipan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011-2015 No.
1 2
Jenis Data
Volume Arsip Inaktif dikelola LKD Jumlah lembaga pencipta arsip yang telah menyerahkan arsip inaktif ke LKD
Tahun
Satuan
2011
2012
2013
2014
2015
1.420
2.033
2.044
1.622
1.205
3
2
3
6
19
Instansi
50
50
50
51
11
Instansi
162
13
5
50
56
Orang
7
7
7
5
Orang
meter lari
3
Jumlah instansi pemerintah yang menerapkan SKPB
4
Jumlah pengunjung yang memanfaatkan layanan arsip (informasi, jasa, rujukan)
5
Jumlah SDM pengelola arsip di LKD Jumlah Arsiparis di LKD
7 2
4
4
4
4
Orang
7
Jumlah arsiparis se Kabupaten Gunungkidul
9
10
10
10
10
Orang
8
Box Arsip
1.461
1.470
1.520
1.622
1.341
9
Jumlah sasaran pembinaan kearsipan - Badan/Dinas/Kantor/Kecama tan
45
45
- Desa
50
40
40
10
10
- Sekolah
43
5
10
0
2
6
48
44
49
Unit
Instansi Desa Sekolah
Sumber : Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Gunungkidul, 2015
2.3.3. Urusan Pemerintahan Pilihan a.
Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunungkidul memiliki panjang pantai sekitar 70 km, dengan jumlah kecamatan pesisir sebanyak 6 kecamatan, yaitu kecamatan Purwosari, Panggang, Saptosari, Tanjungsari, Tepus, dan Girisubo, dengan 19 desa pesisir (Girijati, Giricahya, Giripurwa, Giriwungu, Girikarto, Krambil Sawit, Kanigoro, Planjan, Kemadang, Banjarejo, Ngestirejo, Sidoharjo, Tepus, Purwodadi, Balong, Jepitu, Tileng, Pucung, Songbanyu). Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) sebanyak 7 unit, Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) 1 unit, dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI dan sub TPI) sebanyak 9 unit (TPI Sadeng, TPI Nampu, TPI Siung, TPI Ngandong, TPI Drini, TPI Baron, TPI Ngrenehan, TPI Gesing, dan sub TPI Bekah Purwosari). Kewenangan daerah kabupaten/kota bidang kelautan dan perikanan menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah meliputi kewenangan pengelolaan perikanan tangkap dan perikanan budidaya, adapun dengan rincian kewenangan sebagai berikut: 1. Perikanan Tangkap : a) Pemberdayaan nelayan kecil dalam Daerah kabupaten/kota. b) Pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI). 2. Perikanan Budidaya : a) Penerbitan IUP (Ijin Usaha Perikanan) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota. b) Pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan. II-107
c) Pengelolaan pembudidayaan ikan. Potensi lahan untuk perikanan budidaya darat 37,76 Ha dan penangkapan ikan perairan umum (rawa, danau, sungai dan lain-lain) sebesar 99,82 ha. Sebagian besar pantai di Kabupaten Gunungkidul merupakan pantai karang yang curam. Pantai yang telah dikembangkan menjadi objek wisata meliputi Pantai Sadeng, Pantai Sundak, Pantai Krakal, Pantai Drini, Pantai Kukup, Pantai Baron, Pantai Ngrenehan, Pantai Ngobaran, Pantai Siung, Pantai Sepanjang, dan Pantai Wediombo. Disamping potensi wisata, laut juga memiliki potensi perikanan yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Kabupaten Gunungkidul sebagai salah satu Kabupaten untuk pengembangan kawasan minapolitan juga telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No. Kep. 32/MEN/2010 tentang Penetapan Kawasan Minapolitan. Pada Tahun 2011 berdasarkan SK Direktur Jenderal Perikanan Budidaya No:70/DJ-PB/2010 tentang Penetapan 24 Lokasi Sentra Produksi Perikanan Budidaya sebagai Percontohan Tahun 2011, Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul ditetapkan sebagai salah satu kawasan Percontohan Minapolitan. Kecamatan Playen memiliki 13 desa, sebagai Minapolis adalah Desa Bleberan, Plembutan, Banyusoco, Playen, Ngawu, Gading Sedangkan hinterland/penyangganya adalah: Desa Getas, Bandung, Logandeng, Banaran, Ngleri, Dengok dan Ngunut. Program yang dilaksanakan adalah Pengembangan Budidaya LELAKI (Lele Lahan Kering). Tabel 2.54 Perkembangan Produksi Perikanan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011-2015 No. 1 2 3 4 5 6
2011 2.823,62 3.767,37 40
2012 2.746,09 4.860,31 48
Produksi 2013 2.400,26 6.509,44 62
2014 4.678,50 4.577,79 64
2015 3.103,32 7.200,36 66
10,08
10,13
9,36
9,12
14,26
2 1,57
2 2,18
2 0,94
2 0,92
2 0,87
Komoditas Perikanan laut (ton) Perikanan darat (ton) Jumlah unit pembenihan rakyat (UPR) Benih ikan UPR (juta ekor) Jumlah Balai Benih Ikan Benih ikan BBI
Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunungkidul, 2015 Hasil produksi perikanan (tangkap laut maupun budidaya perikanan darat) mengalami fluktuasi setiap tahun. Adapun penyebab penurunan produksi untuk perikanan laut adalah kondisi iklim laut yang ekstrim sehingga lokasi penangkapan ikan menjadi lebih jauh ke tengah samudera yang tidak bisa dijangkau oleh nelayan lokal, sedangkan penyebab fluktuasi produksi perikanan budidaya dikarenakan banyak kelompok pembudidaya di kabupaten Gunungkidul yang masih bersifat pemula sehingga faktor teknis dan pasar belum dikuasai secara baik.
b. Pariwisata Kabupaten Gunungkidul memiliki potensi wisata yang cukup potensial dan beragam, mulai dari kekayaan alam berupa pantai, goa, bukit dan pegunungan, tempat bersejarah serta desa wisata budaya maupun wisata religi. Obyek wisata pantai merupakan obyek wisata unggulan Kabupaten Gunungkidul dengan jumlah +46 pantai yang terbentang +70 km di wilayah selatan mulai dari ujung barat ke ujung timur dan salah satunya adalah kawasan yang terdiri tujuh pantai yang letaknya saling berdekatan. Ketujuh pantai itu adalah pantai Baron, pantai Kukup, Sepanjang, Drini, Krakal, Slili, Sundak dan Pantai Ngandong. Selain wisata alam pantai, Kabupaten Gunungkidul juga memiliki wisata alam yang sangat unik berupa kawasan karst yang meliputi 10 wilayah kecamatan. Keunikan tersebut bercirikan fenomena di permukaan (ekokarst) dan II-108
bawah permukaan (endokarst). Fenomena permukaan meliputi bentukan positif berwujud perbukitan karst dengan jumlah+ 40.000 bukit yang berbentuk kerucut, sedangkan bentukan negatifnya berupa lembah-lembah karst dan telaga karst. Fenomena bawah permukaan meliputi goa-goa karst (119 goa) dengan hiasan stalaktit dan stalakmit serta semua aliran sungai bawah tanah. Beberapa tempat wisata di kawasan karst Kabupaten Gunungkidul yang banyak dikunjungi wisatawan antara lain: goa Ngingrong dan lembah Karst Mulo kecamatan Wonosari, goa Jlamprong, goa Kali Suci, goa Jomblang dan goa Grubug Kecamatan Semanu, goa Seropan perbatasan Kecamatan Semanu dan Kecamatan Ponjong, goa Cokro Kecamatan Ponjong dan goa Pindul Kecamatan Karangmojo. Untuk mengetahui jumlah kunjungan wisata di Kabupaten Gunungkidul tahun 2011-2015 dapat dilihat pada Tabel berikut ini: Tabel 2.55 Jumlah Wisatawan Yang Berkunjung ke Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011-2015 Tahun Wisatawan 2011 2012 2013 2014 2015 Asing (Mancanegara) 1.299 3.508 5.772 4.228 4.125 Domestik (Nasional) 615.397 1.171.735 1.766.208 2.026.026 2.638.634 Jumlah 616.696 1.175.243 1.771.980 2.030.257 2.642.759 Sumber : Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Kabupaten Gunungkidul 2015 Tabel 2.56 Pendapatan Sektor Pariwisata Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011-2015 TAHUN Elemen Data 2011
2012
2013
2014
2015
Pajak Hotel
24.182.710
39.221.677
42.987.911
56.512.620
236.626.223
Pajak Restoran
85.368.950
817.454.404
1.339.666.031
2.014.769.578
2.837.757.051
Pajak Hiburan
16.075.000
18.435.000
23.178.000
27.041.000
53.146.850
Retribusi Tempat
38.650.000
37.700.000
20.300.000
12.712.500
23.593.750
2.120.496.971
3.665.955.845
5.760.742.500
14.989.421.527
16.264.048.485
2.284.773.631
4.578.766.92
7.186.874.44
17.100.457.225
19.415.172.359
Penginapan/ Pesanggrahan/Villa Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga Jumlah
6 2 Sumber: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Gunungkidul, 2015
c. Pertanian Sektor pertanian masih merupakan sektor yang penting bagi Kabupaten Gunungkidul karena sebagai penyedia lapangan kerja bagi penduduk, peyedian bahan pangan dan sebagai bahan baku sektor industri. Sektor pertanian sampai dengan tahun 2015 masih memberikan sumbangan terbesar pada PDRB Kabupaten Gunungkidul yaitu 25,77 %. 1. Tanaman Pangan Peran sektor pertanian sebagai penyedia bahan pangan dapat terlihat dari peningkatan produksi tanaman pangan terutama padi gogo dan jagung dari tahun ketahun yang tersaji pada Tabel 2.57 berikut ini : Tabel 2.57 Luas Panen, Produksi dan Rata-rata Produksi Padi dan Palawija Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011-2015 Tahun No
Uraian
2011
Padi Sawah
II-109
2012
2013
2014
2015
Satuan
Tahun No
Uraian
2011
2012
2013
2014
Satuan
2015
1
Luas Areal Produksi (Panen)
14.164
14.420
15.563
14.886
14.936
Ha
2
87.006
86.434
93.957
92.602
94.245
Ton
3
Jumlah Produksi Gabah Kering Giling Produksi Beras Giling
54.988
546.263
59.381
58.524
59.563
Ton
4
Rata-rata Produktivitas
61
60
60
62,21
63,10
42.252
43.358
43.361
42.315
42.078
Ha
204.689
195.563
195.563
197.185
195.326
Ton
129.363
123.596
123.596
124.621
123.446
Ton
48
45
45
46,60
46,42
56.416
57.778
58.924
57.201
57.014
Ha
291.695
281.997
289.520
289.787
289.571
Ton
178.222
183.145
183.009
Ton
Kw/Ha
Padi Ladang 1
Luas Areal Produksi (Panen)
2 3
Jumlah Produksi Gabah Kering Giling Produksi Beras Giling
4
Rata-rata Produktivitas
Kw/Ha
Total Padi 1
Luas Areal Produksi (Panen)
2 3
Jumlah Produksi Gabah Kering Giling Produksi Beras Giling
4
Rata-rata Produktivitas
184.351 178.222 48
49
49
50
50
Kw/Ha
59.810
55.190
57.867
54.592
51.595
Ha
248.252
194.936
207.623
227.013
201.396
Ton
42
35
36
41,58
39,03
Jagung 1
Luas Areal Produksi (Panen)
2
Jumlah Produksi
3
Rata-rata Produktivitas
Kw/Ha
Kedelai 1
Luas Areal Produksi (Panen)
22.762
17.912
19.142
12.306
10.432
Ha
2
Jumlah Produksi
26.476
24.221
25.540
13.465
13.551
Ton
3
Rata-rata Produktivitas
12
14
13
10,94
12,99
Kw/Ha
Kacang Tanah 1
Luas Areal Produksi (Panen)
51.658
55.708
56.189
57.385
61.705
Ha
2
Jumlah Produksi
52.069
42.268
59.563
59.251
69.532
Ton
3
Rata-rata Produktivitas
10
8
11
10,32
11,268
Kw/Ha
Kacang Hijau 1
Luas Areal Produksi (Panen)
240
292
329
290
271
Ha
2
Jumlah Produksi
140
164
189
173
158
Ton
3
Rata-rata Produktivitas
6
6
6
5,97
5,83
Kw/Ha
55.865
36.973
55.231
50.999
50.415
Ha
772.006
656.419
933.414
790.739
781.610
Ton
138
178
169
155,05
155,04
107
39
55
74
76
Ha
1.057
375
479
708
699
Ton
99
96
87
95,68
91,97
Ubi Kayu 1
Luas Areal Produksi (Panen)
2
Jumlah Produksi
3
Rata-rata Produktivitas
Kw/Ha
Ubi Jalar 1
Luas Areal Produksi (Panen)
2
Jumlah Produksi
3
Rata-rata Produktivitas
Sumber : Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Gunungkidul, 2015 2. Peternakan Populasi ternak Kabupaten Gunungkidul dari tahun-ketahun mengalami peningkatan dengan jumlah yang hampir separo dari populasi ternak di Daerah Istimewa Yogyakarta maka tidak salah kalau Kabupaten Gunungkidul menyandang predikat sebagai gudang ternak bagi Daerah Istimewa Yogyakarta. Predikat sebagai gudang ternak membawa II-110
Kw/Ha
konsekuensi bagi pemerintah dan masyarakat untuk menjaga dan meningkatkan populasi ternak yang ada. Usaha yang telah dilakukan untuk peningkatan populasi ternak, antara lain meningkatkan pelayanan inseminasi buatan, meningkatkan pelayanan kesehatan hewan, meningkatkan bantuan modal pemeliharaan ternak bagi masyarakat dan meningkatkan pembimbingan manajemen pemeliharaan ternak. Untuk mengetahui perkembangan indikator di bidang peternakan dapat dilihat pada Tabel 2.58 berikut ini : Tabel 2.58 Perkembangan Indikator Peternakan di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011-2015 No A
Jenis Data
2012
2014
2015
Satuan
Ternak Sapi Potong 181.188
162.240
140.928
146.503
148.586
ekor
5.853
7.707
6.779
6.503
6.160
ekor
Jumlah Populasi 2. Domba
159.683
162.414
171.530
174.286
176.120
ekor
Jumlah Populasi 3 . Babi
14.062
14.415
10.918
11.758
11.930
ekor
Jumlah Populasi
265
280
114
92
73
ekor
1.037.972
1.039.846
870.785
940.988 1.113.152
ekor
Jumlah Populasi
125.000
236.936
93.275
235.889
241.443
ekor
Jumlah Produksi Telur Jumlah Peternak
944
1.993
331
1.449
19.553
Ton/Thn
35
70
54
58
58
Peternak
7.812
3.385
1.727
4.067
1.900
Jumlah Populasi
943.515
1.000.982
890.626
Jumlah Produksi Telur Jumlah Peternak
2.158
3.193
1.016
446
1.506
Ton/Thn
315
334
297
268
447
peternak
Rata-rata kepemilikan per peternak 4. Itik
3.000
3.000
3.000
3.000
3.300
ekor/pet
Jumlah Populasi
23.241
20.431
7.147
5.984
6.716
ekor
Jumlah Peternak
275
275
22
20
25
47
929
357
290
268
112.500
616.196
315.924
350.759
340.100
ekor
1
1
2
2
2
Buah
2
1
1
-
-
Buah
10
11
11
11
11
Buah
Jumlah Populasi
B
2011
Tahun 2013
Jumlah Pemotongan per tahun Ternak Kecil 1. Kambing
C
Unggas 1. Jumlah populasi Ayam Buras 2. Ayam Petelur
Rata-rata kepemilikan per peternak 3. Ayam Pedaging
D
E
Rata-rata kepemilikan per peternak 5. Jumlah Populasi Burung Puyuh Industri Peternakan 1. Jumlah Perusahaan Pembibitan Ayam 2. Jumlah Pabrik pakan Ternak Jumlah Pos Kesehatan Hewan
II-111
1.283.645 1.498.857
ekor/kk
ekor
Peternak ekor/kk
No
Jenis Data
F
Jumlah Rumah Potong Unggas Jumlah Laboratorium kesehatan Hewan Jumlah Tempat Pemotongan Hewan
G H
2011
Tahun 2013
2012
2014
Satuan
2015
1
1
1
1
1
Buah
1
1
1
1
1
Buah
55
50
50
-
-
Buah
Sumber : Dinas Peternakan Kabupaten Gunungkidul, 2015 3. Perkebunan Pada tahun 2015 Sektor perkebunan berperan sebesar 0,25 % pada pembentukan PDRB Kabupaten Gunungkidul dengan perincian 0,07% untuk tanaman perkebunan semusim dan perebunan tahunan sebesar 0,18 %. Selama kurun waktu tahun 2011-2015 produksi komoditas perkebunan mengalami fluktuasi yang beragam. Data selengkapnya disajikan pada Tabel 2.59 berikut ini: Tabel 2.59 Luas Areal, Luas Panen, Jumlah Produksi, Rata-rata Produksi dan Jumlah Petani Komoditas Perkebunan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011-2015 No.
Komoditas/Uraian 2011
A 1 2 3 B 1 2 3 C 1 2 3 D 1 2 3 E 1 2 3 F 1 2 3 G 1 2 3 H 1 2 3
Tembakau Luas Areal Luas Panen Jumlah Produksi Kakao Luas Areal Luas Panen Jumlah Produksi Lada Luas Areal Luas Panen Jumlah Produksi Tebu Luas Areal Luas Panen Jumlah Produksi Cengkeh Luas Areal Luas Panen Jumlah Produksi Kelapa Luas Areal Luas Panen Jumlah Produksi Jambu Mete Luas Areal Luas Panen Jumlah Produksi Kapuk Randu Luas Areal Luas Panen Jumlah Produksi
2012
Tahun 2013
Satuan 2014
2015
152,00 288,70 159,86
281,00 281,00 149,00
198,90 45,00 6,63
190 109,70 97,52
600 599 696
Ha Ha Ton
3.500,00 278 253
1.216,00 564,70 329,60
1.337,50 507 69,97
546,96 160 5.786,31
1.403 370 476,48
Ha Ha Ton
4,90 2,50 0,60
5,600 5,100 2,300
135 0,20 0,24
130 1,4 0,5
20 1,0 0,30
Ha Ha Ton
352,98 243,76 98,89
352,98 352,98 1.059
285,48 49,00 2,45
488,25 488,25 2.599
352,02 352,02 1.346,4
Ha Ha Ton
67,00 50,40 3,36
67,00 42,60 5,20
42,70 5,10 0,90
58,2 5,6 1,12
42 4,4 1,8
Ha Ha Ton
9.460,00 6.405,00 8.205,00
9.586,00 6.720,00 7.839,19
9.607,01 5.527,45 4.703,99
9.642,31 9.600 9.288 8.764 6.053,05 5.137,94
Ha Ha Ton
16.199,00 5.974,00 524,00
16.199,30 5.649,00 387,50
15.847,94 3.000,89 241,21
14.858,99 13.300,0 13.778,35 11.114,2 789,83 986,59
Ha Ton Ton
581,00 438,50 27,58
581,00 477,80 27,58
504,90 113,000 11,480
97,8 7,4 3,7
Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Gunungkidul, 2015 II-112
86 6,2 1,5
Ha Ha Ton
d. Kehutanan Pengelolaan hutan negara diarahkan lebih pada fungsi konservasi sehingga memiliki peran sangat strategis untuk mendukung ekonomi wilayah, ekowisata, pusat pendidikan, dan ekonomi masyarakat. Selain itu, keberadaan hutan negara di Kabupaten Gunungkidul memiliki peranan dan kedudukan yang penting dan unik. Di satu sisi, hutan negara itu sejak lama merupakan hutan produksi yang menghasilkan komoditas kehutanan, yang memiliki arti penting bagi perolehan pendapatan asli daerah. Di sisi yang lain, keberadaan hutan negara di Kabupaten Gunungkidul berkaitan dengan upaya pemerintah untuk menghijaukan kembali lahan kritis yang ada di wilayah ini. Hutan rakyat di Kabupaten Gunungkidul pada umumnya adalah hutan produksi dan berperan dalam peningkatan pendapatan masyarakat sekaligus lapangan pekerjaan bagi masyarakat pedesaan. Dari hutan rakyat ini berbagai potensi kehutanan dan perkebunan dapat dikembangkan, dengan beberapa hasil komoditas kehutanan seperti kayu jati, mahoni, sonokeling, bambu, akasia, dan sebagainya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembagian urusan pemerintahan bidang kehutanan untuk daerah kabupaten/kota hanya sebatas pelaksanaan pengelolaan TAHURA kabupaten/kota. Tabel 2.60 Luas dan Produksi Komoditas Kehutanan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011-2015 Uraian Hasil Hutan Non HPH 1. Kayu Bulat 2. Kayu Olahan Hasil Hutan Ikutan 1. Kemiri 2. Bambu 3. Madu Hasil Hutan Non HPH 1. Jati 2. Akasia 3. Mahoni 4. Sonokeling
2011
2012
84.236,42 4.457,06
65.390.435 29.848.604
9,41 210,29 n/a 21.422,44 86.063,49 7.140,81 3.735,18 3.570,40 5.870,88 2.499,28 5.190,10
Tahun 2013
Satuan
2014
2015
13.025,06 1.239,10
55.285,97 6.502,89
54.337,13 1.156,21
m3 m3
12,6 541.855 n/a
- 183.087 421,75
5,68 725.520 1.165,00
2,00 923.383 1.621,05
Ton Batang Liter
24.708,58 59.315,29 8.236,19 4.053,53 4.118,10 5.403,01 2.882,67 3.103,69
25.172,36 14.709,84 8.390,79 2.751,27 4.195,39 2.505,08 2.936,78 930,1
25.279,18 28.457,40 8.426,39 8.713,36 4.213,19 7.373,61 2.106,59 345,35
25.668,80 32.573,12 8.556,27 3.406,07 4.278,13 8.337,27 2.139,07 4.023,86
Ha m3 Ha m3 Ha m3 Ha m3
Sumber: Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Gunungkidul 2015
e. Energi dan Sumber Daya Mineral Penyediaan pasokan energi listrik di Kabupaten Gunungkidul disediakan oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang sebagian besar digunakan oleh konsumen rumahtangga. Hingga tahun 2014 kondisi kelistrikan di Kabupaten Gunungkidul menunjukkan rasio dusun maupun rasio desa berlistrik sudah 100 %. Kapasitas tenaga listrik yang terpasang sebesar 246.560.032 kwh sedangkan yang terjual sebesar 223.063.458 kwh. Pemenuhan kebutuhan bahan bakar minyak bersubsidi jenis premium dan solar di Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2014 didistribusikan melalui 12 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), sedangkan penyaluran bahan bakar gas bersubsidi didistribusikan melalui 1 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji yang disalurkan oleh pengecer sampai ke tingkat konsumen rumah tangga di seluruh pelosok wilayah
II-113
f.
Perdagangan Kebijakan pembangunan di bidang perdagangan diarahkan pada upaya optimalisasi perdagangan melalui peningkatan sarana prasarana perdagangan, sistem distribusi dan informasi pasar untuk menjamin ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat dengan harga yang terjangkau dan penguatan akses jaringan perdagangan ekspor. Pada tahun 2014 sektor perdagangan merupakan sektor sebagai penyumbang terbesar ketiga dalam pembentukan PDRB setelah sektor pertanian dan konstruksi. Sebagai sektor strategis, sektor perdagangan memegang peranan yang penting dalam pertumbuhan ekonomi di Gunungkidul karena sangat terkait dengan sektor-sektor lain seperti sektor pertanian, industri, pariwisata dan lainnya. Kondisi Politik dan keamanan di Kabupaten Gunungkidul relatif kondusif sehingga masalah politik dan kemananan bukan lagi menjadi faktor utama dalam perdagangan dan perekonomian baik lokal, nasional, maupun mancanegara. Kecenderungan lesunya perdagangan lokal maupun ekspor terutama komoditas industri kecil/menengah di Gunungkidul saat ini belum mampu bersaing dengan produk impor. Tabel 2.61 Sarana Perdagangan di Kabupaten GunungkidulTahun 2011-2015 Tahun No. Sarana Perdagangan 2011 2012 2013 2014 2015 1 Pasar Tradisional 38 38 38 38 38 2 Pasar Lokal 45 45 45 45 45 3 Pasar Regional 4 Pasar Swalayan /Supermarket 39 38 50 67 69 Sumber : Dinas PerindagkopESDM Kabupaten Gunungkidul 2015
g. Perindustrian Sektor industri pengolahan memberikan sumbangan 9,47 % pada PDRB Kabupaten Gunungkidul tahun 2014. Walaupun sumbangan sektor industri pengolahan masih di bawah 15% terhadap struktur perekonomian, sektor industri pengolahan di Kabupaten Gunungkidul memegang peranan yang penting karena sebagian besar merupakan industri kecil dan mikro yang berbasis pertanian, kehutanan dan pertambangan. Keberadaan industri ini hampir merata di semua kecamatan di Gunungkidul. Tabel 2.62 Data Industri Kecil Menengah di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013-2015 No
Jenis
1
Industri Kecil a. Unit Usaha b. Tenaga Kerja (Orang) c. Nilai Produksi (Rp) d. Nilai Investasi (Rp)
2.
Jumlah Pengusaha a. Besar b. Menengah
Tahun 2014
2013
2015
20.880 67.039
20.921 68.174
21.025 68.268
184.565.219.889 91.537.531.434
190.102.176.485 94.283.657.377
194.854.000.00 0 96.829.316.126
19 27
8 14
8 14
Sumber :Dinas Perindagkop ESDM Kabupaten Gunungkidul, 2015
h. Transmigrasi Pemerintah Gunungkidul sebagai daerah pengirim calon transmigran telah bekerjasama dengan provinsi daerah penempatan dalam penyelenggaraan transmigrasi. Dengan adanya kerjasama tersebut, diharapkan dapat II-114
memudahkan penyelenggaraan transmigrasi sehingga permasalahanpermasalahan yang ada dapat diminimalisir sedini mungkin. Menurut Undangundang No 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang No 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian menyebutkan ada 3 (tiga) jenis transmigrasi, yaitu : a) Transmigrasi Umum (TU) adalah transmigrasi yang dilaksanakan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah bagi penduduk yang mengalami keterbatasan dalam mendapatkan peluang kerja dan usaha. b) Transmigrasi Swakarsa Berbantuan (TSB) adalah transmigrasi yang dirancang oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah dengan mengikut sertakan badan usaha sebagai mitra usaha transmigran bagi penduduk yang berpotensi berkembang untuk maju c) Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM) adalah transmigrasi yang merupakan prakarsa transmigran yang bersangkutan atas arahan, layanan, dan bantuan pemerintah dan/atau pemerintah daerah bagi penduduk yang telah memiliki kemampuan. Tabel 2.63 Jumlah Pemberangkatan Transmigran Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011-2015 No. Tahun Jenis Transmigrasi Satuan 2011 2012 2013 2014 2015 1 Transmigrasi Umum 30 40 25 12 15 KK 2 TSM (Transmigrasi 1 KK Swakarsa Mandiri) 3 TSB (Transmigrasi 10 KK Swakarsa Berbantuan) Sumber : Dinsosnakertrans Kabupaten Gunungkidul, 2015
2.3.4. Fungsi Penunjang Urusan a. Perencanaan Perencanaan menurut Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Perencanaan secara umum diartikan sebagai suatu upaya yang dilakukan oleh sebuah institusi publik untuk membuat arah kebijakan pembangunan yang harus dilakukan disebuah wilayah baik negara maupun di daerah dengan didasarkan keunggulan dan kelemahan yang dimiliki oleh wilayah tersebut. Dalam sebuah proses perencanaan, lembaga perencana wajib memperhatikan kondisi sosial, budaya, ekonomi, keamanan, kondisi fisik, segi pembiayaan serta kualitas sumber daya yang ada. Dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah dikehendaki memadukan pendekatan teknokratis, demokratis, partisipatif, politis, bottom up dan top down process. Penyusunan ini bermakna bahwa perencanaan daerah selain memenuhi kaidah penyusunan rencana yang sistematis, terpadu, transparan dan akuntabel dan konsisten dengan rencana lain yang relevan, kepemilikan rencana (sense of ownership) juga menjadi aspek yang perlu diperhatikan. Keterlibatan stakeholder dan legislatif dalam proses pengambilan keputusan perencanaan menjadi sangat penting untuk memastikan rencana yang disusun mendapatkan dukungan optimal bagi implementasinya. Penyelarasan secara terpadu dokumen perencanaan pembangunan nasional yaitu RPJM Nasional Tahun 2010–2014, RPJMD Daerah Istimewa Yogyakarta 2012-2017 dengan RPJMD Kabupaten Gunungkidul 2010-2015 untuk menyelesaikan permasalahan dan isu strategis sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diganti dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perlu semakin ditingkatkan. II-115
Pelaksanaan perencanaan tahunan RPJMD dijabarkan dalam RKPD yang merupakan implementasi target tahunan RPJMD yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati setiap tahunnya. Ketersediaan dokumen perencanaan tersebut dapat dilihat pada tabel 2.64 Tabel 2.64 Dokumen Perencanaan Pembangunan Tahun 2011 – 2015 Kabupaten Gunungkidul No
Indikator
1
Tersedianya dokumen RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA Tersedianya dokumen RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA Tersedianya dokumen RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD (%)
2 3 4
2011 ada
2012 ada
ada
ada
ada 100
Tahun 2013 ada
2014 ada
2015 ada
ada
ada
ada
ada
ada
ada
ada
100
100
100
100
Sumber : Bappeda Gunungkidul, 2015
b. Keuangan Dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), unsurunsur di dalamnya adalah pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Unsur pendapatan daerah akan menentukan kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan. Kebijakan pendapatan daerah diarahkan pada optimalisasi sumber-sumber pendapatan yang selama ini menjadi sumber pendapatan asli daerah, serta tetap berupaya menggali sumber-sumber pendapatan baru dengan memanfaatkan potensi lokal yang ada di wilayah Kabupaten Gunungkidul. 1. Pendapatan daerah Selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir selalu mengalami kenaikan, akan tetapi porsi terbesar dalam pendapatan daerah masih bersumber pada dana perimbangan yang berasal dari Pemerintah Pusat, baik DAU maupun DAK. Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Gunungkidul tahun anggaran 2015 mencapai 1,599 trilyun rupiah atau naik sebesar 14,14 % dibanding tahun anggaran 2014. Pendapatan terbesar berasal dari bagian Dana Perimbangan yaitu sebesar 61,18 %. Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah 196,108 milyar, sumber terbesar berasal dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang besarnya tercatat 121,276 milyar rupiah atau 61,84 %. Berikut data realisasi pendapatan Kabupaten Gunungkidul pada kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir : Tabel 2.65. Data Realisasi Pendapatan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013 sampai dengan 2015 NO
Uraian
A 1
PENDAPATAN Pendapatan Asli Daerah Dana Perimbangan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
2 3
JUMLAH 2013 1.242.092.675.330,20 83.427.447.822,42
2014 1.372.846.295.853,34 159.304.338.220,22
2015 1.599.017.672.985,45 196.110.922.085,00
877.414.789.454,00 281.250.438.053,78
923.974.088.292,00 289.567.869.341,12
978.310.012.465,00 424.596.738.435,45
Sumber: DPPKAD Kabupaten Gunungkidul, per 31 Desember 2015
2. Belanja Belanja Daerah sebagaimana ketentuan dalam Permendagri Nomor 13 tahun 2006 jo Permendagri Nomor 59 tahun 2007 terakhir sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 21 tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, terdiri dari: II-116
a)
Belanja Tidak Langsung, meliputi Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa, Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa, serta Belanja Tidak Terduga. b) Belanja Langsung, meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, serta Belanja Modal. Berikut realisasi dan proyeksi belanja daerah Kabupaten Gunungkidul tahun 2013 sampai dengan tahun 2015. Tabel 2.66. Data Realisasi Belanja Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013 sampai dengan 2015 2013 1.180.155.596.326,00
Tahun 2014 1.267.067.508.327,81
2015 1.586.001.084.202,94
Belanja Tidak Langsung
851.191.884.974,00
928.981.200.845,53
1.061.767.453.368,30
Belanja Pegawai Bunga Subsidi
732.809.398.948,00 26.836.255,00 -
796.259.982.315,00 18.577.205,00 -
867.829.590.072,30 10.318.156,00 -
Hibah
43.223.279.325,00
61.358.500.670,53
25.931.107.000,00
Bantuan Sosial
22.926.163.500,00
13.212.500.000,00
7.116.800.000,00
-
52.289.556.643,00 357.337.000,00
152.803.340.630,00 125.452.000,00
Bagi Hasil Pajak
1.377.565.700,00
2.409.115.683,00
3.487.216.600,00
Bagi Hasil Retribusi
1.800.000.000,00
3.075.631.329,00
4.463.628.910,00
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Belanja Langsung
49.028.641.246,00
-
-
328.963.711.352,00
338.086.307.482,28
524.233.630.834,64
42.742.861.900,00
40.542.034.325,00
40.151.223.350,00
Belanja Barang Jasa
129.847.670.515,00
170.254.551.666,67
245.907.373.039,70
Belanja Modal
156.373.178.937,00
127.289.721.490,61
238.175.034.444,94
Uraian BELANJA
Bantuan Keuangan Belanja Tak Terduga
Belanja Pegawai
Sumber : DPPKAD Kabupaten Gunungkidul, per 31 Desember 2015
3. Pembiayaan Pembiayaan daerah yaitu semua penerimaaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berjalan maupun tahun-tahun anggaran sebelumnya. Pembiayaan daerah digunakan untuk menutup defisit anggaran yang terjadi maupun untuk memanfaatkan surplus anggaran. Kebijakan penerimaan pembiayaan yang akan dilakukan terkait dengan kebijakan pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah sesuai dengan kondisi keuangan daerah. Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, pembayaran pokok utang yang jatuh tempo, pemberian pinjaman daerah kepada pemerintah daerah lain sesuai dengan akad pinjaman. Dalam hal ada kecenderungan terjadinya defisit anggaran, harus diantisipasi kebijakan yang akan berdampak pada pos penerimaan pembiayaan daerah, sebaliknya jika ada kecenderungan akan terjadinya surplus anggaran, harus diantisipasi kebijakan yang akan berdampak pada pos pengeluaran pembiayaan daerah, seperti penyelesaian pembayaran pokok utang dan penyertaan modal. II-117
Berikut tabel realisasi pembiayaan daerah Kabupaten Gunungkidul tahun 2013-2015 sebagi berikut: Tabel 2.67 Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013 s.d. 2015 Jumlah NO
Uraian 2013
1.
2015
Pembiayaan Daerah
65.536.526.011,00
97.635.685.050,97
213.795.164.656,70
Penerimaan Pembiayaan
73.505.852.921,00
112.105.011.960,97
242.366.516.374,70
72.089.852.921,00
110.770.296.731,97
242.366.516.374,70
1.416.000.000,00
1.334.715.229,00
0,00
7.969.326.910,00
14.469.326.910,00
28.571.351.718,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah. Pembayaran Pokok Hutang
6.500.000.000,00
13.000.000.000,00
28.500.000.000,00
69.326.910,00
69.326.910,00
71.351.718,00
Pemberian Pinjaman Daerah
1.400.000.000,00
1.400.000.000,00
0,00
SiLPA
2.
2014
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Pengeluaran Pembiayaan
Sumber : DPPKAD Kabupaten Gunungkidul, per 31 Maret 2015
c. Kepegawaian serta Diklat Penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Gunungkidul didukung oleh pegawai sebanyak 10.538 orang PNS pada Tahun 2015, yang tersebar pada seluruh instansi/SKPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Gunungkidul.
Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gunungkidul 2015
Gambar 2.23 Jumlah PNS Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011-2015
Tabel 2.68 Komposisi PNS Kabupaten Gunungkidul Menurut Golongan Tahun 2011-2015 No. 1 2 3 4
Golongan Golongan Golongan Golongan Golongan Jumlah
I II III IV
2011 468 2.774 4.286 3.891 11.419
2012 455 2.511 4.138 3.884 10.988
Tahun 2013 447 2.168 4.247 3.834 10.696
2014 362 1.840 4.539 3.863 10.604
2015 282 1.739 4.642 3.695 10.358
Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gunungkidul 2015
II-118
Berdasarkan data di atas terlihat bahwa jumlah PNS di Kabupaten Gunungkidul selama lima tahun mengalami penurunan. Hal ini disebabkan adanya pegawai yang memasuki masa pensiun dan kebijakan moratorium PNS. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 19 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah jumlah jabatan struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul menjadi 786 jabatan, terdiri dari eselon II.a = 1 jabatan, eselon II.b = 24 jabatan, eselon III.a = 61 jabatan, eselon III.b 87 jabatan, eselon IV.a = 410 jabatan, eselon IV.b = 114 jabatan dan eselon V = 65 jabatan.
2.3.5 Evaluasi Pencapaian Sasaran RPJMD Tahun 2010-2015 Bagian ini merupakan telaah terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah. Telaah dilakukan dengan melakukan tinjauan evaluasi terhadap hasil kinerja RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2015. Indikator yang dipakai untuk evaluasi adalah indikator kinerja sasaran dokumen RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2015, sebagaimana ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 – 2015, indikator sasaran di RPJMD meliputi 23 Sasaran, yaitu : a. Sentra produksi memiliki infrastruktur air dan sanitasi yang handal; b. Kawasan permukiman memiliki infrastruktur air yang handal; c. Sentra produksi memiliki infrastruktur transportasi, energi, dan telekomunikasi yang handal; d. Kawasan permukiman memiliki infrastruktur dasar transportasi, energi, air, telekomunikasi, dan sanitasi; e. Peningkatan daya dukung dan produktivitas Pantai Sadeng sebagai kawasan minapolitan untuk memacu pengembangan kawasan pantai selatan; f. Seluruh potensi sumber daya alam dipetakan dan dipromosikan secara tepat sasaran dengan data yang akurat untuk mendorong investasi; g. Setiap kecamatan memiliki komoditas unggulan yang dikelola secara lestari dengan menerapkan teknologi produksi dan pengolahan yang tepat guna; h. Setiap kecamatan memiliki Unit Pelayanan Bisnis dan lembaga pembiayaan yang mampu memfasilitasi pengembangan komoditas unggulan; i. Setiap kecamatan memiliki pasar yang mampu menjamin ketersediaan kebutuhan pokok dan sarana produksi serta penjualan komoditas di wilayahnya; j. Kabupaten Gunungkidul mencapai ketahanan pangan; k. Kabupaten Gunungkidul menjadi destinasi wisata unggulan dengan infrastruktur yang handal; l. Pengembangan wisata budaya berbasis pemberdayaan masyarakat; m. Seluruh potensi sumberdaya alam dipetakan dan dipromosikan secara tepat sasaran dengan data yang akurat untuk mendorong investasi; n. Anak usia dini terlayani PAUD; o. Anak usia sekolah lulus SLTA dan memiliki keterampilan bahasa Inggris, komputer, agrobisnis, dan kewirausahaan; p. Angkatan kerja menjadi pekerja profesional atau wirausaha yang peduli memajukan daerahnya; q. Rumah Sakit, Puskesmas, dan Jaringannya memenuhi standar mutu serta mampu menjangkau/dijangkau oleh masyarakat di wilayahnya; r. Keluarga sadar gizi, berperilaku hidup bersih sehat, dan menerapkan norma keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera; s. Pemuda-pemudi Gunungkidul meraih prestasi regional, nasional, dan internasional;
II-119
t.
Seluruh SKPD dan pemerintahan desa memiliki aparatur yang kompeten sesuai kebutuhan serta menerapkan akuntabilitas kinerja dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme; u. Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pelaporan dilaksanakan secara tepat waktu dan terintegrasi dengan data yang akurat; v. Pelayanan publik dilaksanakan sesuai standar pelayanan prima serta menciptakan iklim usaha yang kondusif; dan w. Masyarakat memperoleh perlindungan dan kepastian hukum dalam melaksanakan kegiatannya secara tertib dan damai. Capaian kinerja sasaran berikut :
tahun 2012 - 2015 secara ringkas
sebagai
Tabel 2.69 Skala Pengukuran Pencapaian Sasaran RPJMD Tahun 2010-2015 Jumlah Sasaran Yang Dicapai Skala Ordinal
Predikat
Tahun 2012 20 2 0 0 22
85 ≤ X Sangat Berhasil 70 ≤ X < 85 Berhasil 55 ≤ X < 70 Cukup Berhasil X < 55 Tidak Berhasil Jumlah Seluruh Sasaran
Tahun 2013 22 0 0 0 22
Tahun 2014 22 1 0 0 23
Tahun 2015 22 1 0 0 23
Sumber : Evaluasi Hasil RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2015 Sampai Dengan Tahun 2015
a. Hasil Evaluasi Ringkasan capaian kinerja indikator sasaran di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2015 hampir semua indikator kinerja sasaran yang ada dalam Dokumen RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 – 2015 menunjukkan predikat yang dicapai sangat berhasil. Hanya ada 1 (satu) indikator sasaran di sasaran 3 misi 2 yang masuk kategori berhasil. Sasaran tersebut adalah peningkatan daya dukung dan produktivitas Pantai Sadeng sebagai kawasan minapolitan untuk memacu pengembangan kawasan Pantai Selatan. Secara umum dari 23 sasaran RPJMD Kabupaten Gunungkidul berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 hampir semua sasaran masuk kategori sangat berhasil dalam pencapaian kinerjanya, sehingga secara umum menunjukkan bahwa target sasaran RPJMD sebagai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD sudah dilaksanakan dengan dukungan program dan kegiatan yang relevan. Secara rinci pencapaian sasaran RPJMD Tahun 2010-2015 dapat dilihat pada tabel 2.70 di bawah ini
No 1
Tabel 2.70 Pencapaian Sasaran RPJMD Tahun 2010-2015 Capaian Kinerja (%) Sasaran 2012 2013 2014 2015 Sentra produksi memiliki infrastruktur 95,99 98,72 129,44 141,32 air dan sanitasi yang handal
2
Kawasan permukiman memiliki infrastruktur air yang handal
3
Sentra produksi memiliki infrastruktur transportasi, energi, dan terlekomunikasi yang handal
4
Kawasan permukiman memiliki infrastruktur dasar transportasi, energi, air, telekomunikasi, dan sanitasi II-120
98,38
117,14
108,26
98,24
88,35
100,42
113,9
114,73
104,45 102,09
98,71
98,05
Capaian Kinerja (%) 2012 2013 2014 2015 83,53 100,08 79,02 81,97
No
Sasaran
5
Peningkatan daya dukung dan produktifitas Pantai Sadeng sebagai kawasan misapolitan untuk memacu pengembangan kawasan Pantai Selatan
6
Seluruh potensi sumber daya alam dipetakan dan dipromosikan secara tepat sasaran dengan data yang akurat untuk mendorong investasi Setiap kecamatan memiliki komoditas unggulan yang dikelola secara lestari dengan menerapkan teknologi produksi dan pengolahan yang tepat guna
178,06 114,96 115,45 128,28
92,83
100,32
8
Setiap kecamatan memiliki unit pelayanan bisnis dan lembaa pembiayaan yang mempu memfasilitasi pengembangan komoditas unggulan
117,22
118,5
9
Setiap kecamatan memiliki pasar yang mempu menjamin ketersediaan kebutuhan pokok dan sarana produksi serta penjualan komoditas di wilayahnya Kabupaten Gunungkidul mencapai ketahanan pangan
88,89
99,44
7
10 11
12 13
14 15
16
17
101,6
99,52
173,85 175,14
95,96
87,84
171,43 111,36 114,78 111,05
Kabupaten Gunungkidul menjadi destinasi unggulan dengan infrastruktur yang hadal Pengembangan wisata budaya berbasis pemberdayaan masyarakat
124,68
99,96
na.
103,7
100
216,67
Seluruh potensi sumberdaya alam dipetakan dan dipromosikan secara tepat sasaran dengan data yang akurat untuk mendorong investasi Anak usia dini terlayani PAUD Anak usia sekolah lulus SLTA dan memiliki keterampilan bahasa inggris, kompetensi, agrobisnis, dan kewirausahaan Angkatan kerja menjadi pekerja profesional atau wirausaha yang peduli memajukan daerahnya Rumah sakit, puskesmas, dan jaringannya memnuhi standar mutu serta mampu menjangkau/dijangkau oleh masyarakat di wiayahnya
86,11
90,48
100
100
18
Keluarga sadar gizi, berperilaku hidup bersih, sehat, dan menerapkan norma keluarga kecil, bahgia, dan sejahtera
19
Pemuda pemudi Gunungkidul meraih prestasi regional, naional, dan internasional
II-121
92,96 71,7
101,89 118,58
134,71 97,54 90,47 103,56
96,39 96,37
110,49 100,92
87,38
151,22
101,09 103,95
99,63
104,69
100,32 121,44 123,71
82,47
130,9
191,37 375,12 1075,8
No
Sasaran
Capaian Kinerja (%) 2012 2013 2014 2015 85,47 95,78 85,59 95
20
Seluruh SKPD dan pemerintah desa memiliki aparatur yang kompeten sesuai kebutuhan serta menerapkan akuntabilitas kinerja dan bebas KKN
21
Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pelaporan dilaksanakan secara tepat waktu dan terintegrasi dengan data yang akurat
96,93
96,99
89,27
96,04
22
Pelayanan publik dilaksanakan sesuai standar pelayanan prima serta menciptakan iklim usaha yang kondsif
97,16
91,23
96,64
101,03
23
Masyarakat memperoleh perlindungan dan kepastian hukum dalam melaksanakan kegiatannya secara tertib dan damai
88,66
100,65
108,65 107,27
Sumber : Evaluasi Hasil RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2015 Sampai Dengan Tahun 2015
Berdasarkan evaluasi kinerja sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010–2015 sampai dengan Desember tahun 2015 dapat dirumuskan kesimpulan dan rekomendasi yaitu: 1. Capaian kinerja Sasaran RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 – 2015 dengan kriteria sangat berhasil” adalah : 1) Sasaran 1 Misi 1 yaitu sentra produksi memiliki infrastruktur air dan sanitasi yang handal. 2) Sasaran 2 Misi 1 yaitu kawasan permukiman memiliki infrastruktur air yang handal. 3) Sasaran 1 Misi 2 yaitu sentra produksi memiliki infrastruktur transportasi, energi, dan telekomunikasi yang handal. 4) Sasaran 2 Misi 2 yaitu kawasan pemukiman memiliki infrastruktur dasar transportasi, energi, air, telekomunikasi dan sanitasi. 5) Sasaran 4 Misi 2 yaitu seluruh potensi sumber daya alam dipetakan dan dipromosikan secara tepat sasaran dengan data yang akurat untuk mendorong investasi. 6) Sasaran 5 Misi 2 yaitu setiap kecamatan memiliki komoditas unggulan yang dikelola secara lestari dengan menerapkan teknologi produksi dan pengolahan yang tepat guna. 7) Sasaran 6 Misi 2 yaitu setiap kecamatan memiliki unit pelayanan bisnis dan lembaga pembiayaan yang mampu memfasilitasi pengembangan komoditas unggulan. 8) Sasaran 7 Misi 2 yaitu setiap kecamatan memiliki pasar yang mampu menjamin ketersediaan kebutuhan pokok dan sarana produksi serta penjualan komoditas di wilayahnya. 9) Sasaran 8 Misi 2 yaitu Kabupaten Gunungkidul mencapai ketahanan pangan. 10) Sasaran 1 Misi 3 yaitu Gunungkidul menjadi destinasi wisata unggulan dengan infrastruktur yang handal. 11) Sasaran 2 Misi 3 pengembangan wisata budaya berbasis pemberdayaan masyarakat. 12) Sasaran 3 Misi 3 yaitu seluruh potensi sumber daya alam dipetakan dan dipromosikan secara tepat sasaran dengan data yang akurat untuk mendorong investasi. 13) Sasaran 1 Misi 4 yaitu anak usia dini terlayani PAUD. II-122
14) Sasaran 2 Misi 4 yaitu anak usia sekolah lulus SLTA dan memiliki keterampilan bahasa Inggris, komputer, agrobisnis dan kewirausahaan. 15) Sasaran 3 Misi 4 yaitu angkatan kerja menjadi pekerja profesional atau wirausaha yang peduli memajukan daerahnya 16) Sasaran 4 Misi 4 yaitu rumah sakit, puskesmas dan jaringannya memenuhi standar mutu serta mampu menjangkau/dijangkau oleh masyarakat di wilayahnya. 17) Sasaran 5 Misi 4 yaitu keluarga sadar gizi, berperilaku hidup bersih sehat, dan menerapkan norma keluarga kecil, bahagia dan sejahtera. 18) Sasaran 6 Misi 4 yaitu pemuda-pemudi Gunungkidul meraih prestasi regional, nasional, dan internasional. 19) Sasaran 1 Misi 5 yaitu seluruh SKPD dan pemerintahan desa memiliki aparatur yang kompeten sesuai kebutuhan serta menerapkan akuntabilitas kinerja dan bebas KKN. 20) Sasaran 2 Misi 5 yaitu seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan dilaksanakan secara tepat waktu dan terintegrasi dengan data yang akurat. 21) Sasaran 3 Misi 5 yaitu pelayanan publik dilaksanakan sesuai standar pelayanan prima serta menciptakan iklim usaha yang kondusif. 22) Sasaran 4 Misi 5 yaitu masyarakat memperoleh perlindungan dan kepastian hukum dalam melaksanakan kegiatannya secara tertib dan damai. 2. Capaian kinerja sasaran RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 – 2015 dengan kriteria berhasil adalah : Sasaran 3 Misi 2 peningkatan daya dukung dan produktivitas Pantai Sadeng sebagai kawasan minapolitan untuk memacu pengembangan kawasan Pantai Selatan.
b. Rekomendasi 1. Proses evaluasi pencapaian target-target RPJMD dapat optimal dan berhasil hanya dimungkinkan dengan ketersediaan data/informasi yang baik, lengkap, konsisten, reliabel dan terpercaya, yang dalam pengamatan selama evaluasi dalam 5 tahun terakhir masih menjadi titik lemah. Oleh karenanya segala upaya untuk pembenahan data/informasi pembangunan mutlak dilakukan. Data/informasi yang berkaitan dengan indikator kinerja yang bersangkutan hendakya dapat dikumpulkan, diolah, dan dianalisis dengan biaya yang tersedia. 2. Ke depan agar proses evaluasi pencapaian target-target RPJMD dapat dilakukan dengan optimal, efektif dan efisien maka proses pengumpulan dan kompilasi data capaian target-target RPJMD dari masing-masing SKPD tidak dilakukan secara manual tetapi perlu menggunakan sistem aplikasi secara on-line. 3. Dengan masih adanya indikator yang tidak sesuai atau kurang tepat dengan kemampuan SKPD pemegang mandat untuk penyediaan data karena tidak adanya ketersediaan data pendukung, dan masih adanya sebagian indikator sasaran yang dirumuskan terlalu rigid dan lebih bersifat indikator output, maka dalam penyusunan RPJMD baru yang akan datang perlu dicermati dan dikaji ulang dan menjadi bahan penyusunan RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 – 2020 yang didasarkan pada hasil evaluasi ini sesuai aturan perundang-undangan. 4. Seluruh SKPD yang ada agar berfokus dan memberi dukungan penuh pada program-program prioritas pencapaian target, tanpa harus menghindarkan sedapat mungkin menciptakan program-program terobosan dan inovasi baru. 5. Perlu adanya keterpaduan, kesinambungan dan sinkronisasi program kegiatan baik intern maupun antar SKPD dan antar berbagai sumber dana (APBN, APBD Provinsi maupun APBN) untuk merealisasikan targetII-123
target RPJMD ke depan. Pencapaian target tidak hanya berasal dari jabaran dokumen RKPD maupun Renja SKPD saja, tetapi secara agregat berasal dari berbagai program kegiatan dan sumber dana sebagai satu kesatuan sistem pembangunan daerah. 6. Dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 – 2020 formulasi sasaran daerah agar dijabarkan ke dalam sasaran SKPD. Masing-masing sasaran agar dijabarkan ke dalam program dan kegiatan. Salah satu prinsipnya adalah 1 (satu) program hanya boleh mendukung 1 (satu) sasaran daerah saja. Selanjutnya perlu program yang fokus pada setiap SKPD, di mana 1 (satu) program hanya digunakan oleh 1 (satu) SKPD, kecuali program pada semua urusan. 7. Dalam penyusunan program dan kegiatan agar mempertimbangkan regulasi yang berkaitan dengan hibah sesuai ketentuan dalam pasal 298 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta ketentuan tentang kewenangan desa sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
2.4. Aspek Daya Saing Daerah 2.4.1. Kemampuan Ekonomi Daerah a. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Selama periode tahun 2010-2014, pengeluaran konsumsi Rumah Tangga (RT) Kabupaten Gunungkidul cenderung mengalami kenaikan.
Sumber : BPS Gunungkidul 2015
Gambar 2.24 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga dalam PDRB menurut penggunaan atas dasar harga berlaku Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 – 2014 (Juta Rp) Porsi pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap PDRB pada periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 terus menunjukkan peningkatan. Tertinggi terjadi pada tahun 2013 mencapai 70,79 % dan titik terendah terjadi pada tahun 2010 yaitu 62,09 %. Masa pemulihan ekonomi telah mendorong rumah tangga untuk memperbaiki serta mengembalikan perilaku dan kebiasaan konsumsinya setelah sekian lama mengalami masa-masa krisis. Melimpahnya penawaran dan persediaan berbagai jenis barang dan jasa di pasar domestik (termasuk yang berasal dari impor) turut menjadi pemicu meningkatnya belanja untuk konsumsi, termasuk konsumsi rumah tangga.
II-124
b. Pengeluaran Konsumsi Makanan dan Non Makanan Pengeluaran konsumsi rumah tangga merupakan salah satu indikator yang dapat memberikan gambaran keadaan kesejahteraan penduduk. Semakin tinggi pendapatan maka porsi pendapatan untuk pengeluaran akan bergeser dari pengeluaran untuk makanan ke pengeluaran bukan makanan.
Sumber : BPS Gunungkidul 2015
Gambar 2.25 Pengeluaran konsumsi Makanan dan bukan makanan dalam PDRB menurut penggunaan atas dasar harga berlaku Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010– 2014 (Juta Rp) Secara rata-rata dari tahun 2010 sampai dengan 2014, nampak pada struktur konsumsi akhir rumah tangga Gunungkidul, bahwa konsumsi makanan masih lebih tinggi dibandingkan konsumsi non makanan. Proporsi pengeluaran untuk makanan cenderung masih berada pada kisaran yang sama. Proporsi untuk makanan pada masing-masing tahun mencapai 57,65 % (2010); 57,56 % (2011); 57,93 % (2012); 59,21 % (2013); dan 58,39 % (2014). Pola proporsi konsumsi di atas, menunjukkan tarik menarik antara kebutuhan rumah tangga atas makanan dan non makanan yang masih cukup kuat. Kenyataan ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Gunungkidul belum berada pada tingkat kesejahteraan yang baik dengan masih sedikitnya proporsi non makanan. Pengeluaran non makanan di antaranya meliputi biaya untuk pendidikan, pembelian alat dan perlengkapan elektronik, pembelian alat transportasi, jasa komunikasi, jasa transportasi, jasa kesehatan, perjalanan wisata, restoran, sewa bangunan tempat tinggal, jasa hiburan dan sebagainya. 2.4.2. Fasilitas Wilayah/Infrastuktur a. Kondisi Jalan Perkembangan kondisi jalan yang menghubungkan antar wilayah di Kabupaten Gunungkidul dapat dilihat pada Tabel 2.71 berikut: Tabel 2.71 Kondisi Jalan di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011-2015 (Km) NO. 1 2 3
Kondisi Jalan Jalan Baik Jalan rusak ringan Jalan rusak berat
2011 418,48 48,50 219,02
2012 431,81 48,12 206,07
TAHUN 2013 431,81 46,12 208,07
2014 462,57 119,11 104,32
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunungkidul, 2015 II-125
2015 479,15 114,67 92,18
b. Ketersediaan Daya Listrik PT PLN Persero menjadi pemasok utama kebutuhan tenaga listrik di Kabupaten Gunungkidul. Sebagian besar kebutuhan tenaga listrik untuk melayani pelanggan rumah tangga. Untuk mengetahui jumlah tenaga listrik yang diproduksi, terjual dan jumlah pelanggan listrik di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012-2015 dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel 2.72 Jumlah Tenaga Listrik yang Diproduksi, Terjual dan Jumlah Pelanggan Listrik Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012-2015 No.
Elemen Data
1 2 3 4
Produksi Susut Terpasang Terjual Rumah Tangga Bisnis Industri Umum Sosial Jumlah Pelanggan Rumah Tangga Bisnis Industri Umum Sosial
5
2012 211.521.096 21.284.020 211.313.524 190.029.504 122.246.759 13.884.710 28.399.340 14.301.621 6.685.803
Tahun 2013 2014 190.540.150 251.377.369 20.270.143 23.496.574 130.331.670 204.392.484 167.952.562 223.063.458 109.891.004 146.720.753 13.283.729 21.644.983 26.588.929 34.973.404 12.245.052 11.681.609 5.943.848 8.042.707
140.031 2.073 57 1.591 4.533
147.190 2.228 58 1.625 4.769
154.336 2.773 69 1.415 5.074
Satuan
2015 254.555.687 24.998.888 253.098.512 228.099.624 155.024.404 23.837.676 30.281.864 10.120.543 8.835.137
kwh kwh kwh kwh kwh kwh kwh kwh kwh
166.681 3.265 74 1.466 5.557
Pelanggan Pelanggan Pelanggan Pelanggan Pelanggan
umber: PT PLN (Persero) Unit Pelayanan Wonosari 2015
c. Ketersediaan Air Minum PDAM Tirta Handayani Kabupaten Gunungkidul melaksanakan pengelolaan dan pemanfaatan air dalam layanan air minum perkotaan. Selama ini produksi air minum oleh PDAM Kabupaten Gunungkidul memanfaatkan beberapa sumber air baku yang berasal dari mata air, sumur bor dan terbanyak berasal dari sungai bawah tanah. Untuk mengetahui kapasitas produksi, kapasitas air yang termanfaatkan, jumlah pelanggan dan sumber mata air yang dikelola oleh PDAM Tirta Handayani dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.73 Kapasitas Produksi, Kapasitas Air Yang Termanfaatkan, Jumlah Pelanggan Dan Sumber Mata Air Yang Dikelola Oleh PDAM Tirta Handayani dan Jumlah Sambungan Rumah Sistem Pengelolaan Air Minum Pedesaan (SPAMDES) Tahun 2011-2015 No 1 2 3
4
Elemen Data Kapasitas Produksi Air Kapasitas Yang Termanfaatkan Jumlah Pelanggan /Sambungan Rumah PDAM Jumlah jiwa terlayani a.PDAM b.SPAMDES
4
Sumber air minum Mata air
2011 725,5
2012 725,5
Tahun 2013 725,5
2014 404,43
2015 430,93
l/dt
469,3
469,3
469,3
404,43
430,93
l/dt
36.547
37.250
34.890
38.081
40.878
Sambungan
229.083
364.458
354.247
386.680
408.780
Jiwa
76.007
79.373
133.805
134.474
162.253
Jiwa
3 / 113
3 / 113
4 / 114
Unit/(l/dt)
3 / 113
II-126
3 / 113
Satuan
No
Elemen Data Sumur Bor Sungai Sungai Bawah Tanah
2011 14 /254 4 /2680
2012 14 /254 4 /2680
Tahun 2013 14 / 254 4/2680
2014 14 / 254 4/2680
2015 15 /255 1 / 40 4/2680
Satuan Unit/(l/dt) Unit/(l/dt) Unit/(l/dt)
Sumber : PDAM Kabupaten Gunungkidul, 2015
d. Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Terkait dengan penataan ruang, Kabupaten Gunungkidul telah menyusun Perda Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010–2030. Dalam Perda tersebut disebutkan bahwa tujuan penataan ruang Kabupaten Gunungkidul adalah mewujudkan wilayah Kabupaten Gunungkidul sebagai pusat pengembangan usaha yang bertumpu pada pertanian, perikanan, kehutanan dan sumberdaya lokal untuk mendukung destinasi wisata menuju masyarakat yang berdaya saing, maju, mandiri dan sejahtera. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul tersebut disusun atas dasar amanat Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri PU Nomor: 16/PRT/M/2009 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten serta memperhatikan Perda no 2 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi DIY Tahun 2009–2029.
2.4.3. Iklim Investasi a. Angka Kriminalitas Kondisi keamanan dan ketertiban yang kondusif sangat dibutuhkan dalam melaksanakan pembangunan. Terkait dengan keamanan dan ketertiban di Kabupaten Gunungkidul relatif terkendali dibandingkan Kota Yogyakarta, yang ditunjukkan dengan kecilnya angka kejahatan dan kekerasan yang terjadi pada kurun waktu Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015. Berikut ini gambaran keamanan dan ketertiban yang terjadi di Kabupaten Gunungkidul selama 5 (lima) tahun terakhir.
Tabel 2.74. Jumlah Tindak Kriminal Kabupaten Gunungkidul 2011-2015 No
Tindak Kriminal
1
Kasus narkoba
2
2011
2012
Tahun 2013
2014
Satuan
2015
2
8
3
7
4
Kasus
Kasus seksual
38
17
32
9
18
Kasus
3
Kasus penganiayaan
11
22
16
16
26
Kasus
4
Kasus pencurian
82
127
107
111
118
Kasus
5
Kasus penipuan
43
58
31
36
54
Kasus
6
Kasus pemalsuan uang
1
2
1
-
Kasus
7
Kasus Bunuh Diri
40
29
18
31
Kasus
32
Sumber Data : Kepolisian Resort Gunungkidul, 2015
b. Jumlah Demonstrasi Demontrasi atau unjuk rasa merupakan suatu peristiwa biasa yang merupakan sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang di hadapan umum. Unjuk rasa biasanya dilakukan untuk menyatakan pendapat kelompok tersebut atau penentang kebijakan yang dilaksanakan suatu pihak atau dapat pula dilakukan sebagai sebuah upaya penekanan secara politik oleh kepentingan kelompok.
II-127
Sumber : Polres Gunungkidul, 2015 Gambar 2.26 Jumlah Demonstrasi / Unjuk rasa Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011 – 2015
2.4.4. Sumber Daya Manusia a. Kualitas Tenaga Kerja Jumlah penduduk Kabupaten Gunungkidul tahun 2015 mencapai 755.744 jiwa, menduduki peringkat 3 (tiga) di wilayah Provinsi DIY. Berdasarkan jenis kelamin jumlah penduduk didominasi oleh jumlah penduduk perempuan. Dilihat dari angka pencari kerja, yang tercatat di Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada tahun 2015, mayoritas pencari kerja didominasi oleh lulusan SMK, peringkat berikutnya adalah lulusan SMU, Sarjana (S-1 dan S2),D1/D2/D3, dan SLTP. Dengan demikian untuk dapat meningkatkan daya saing tenaga kerja, dilaksanakan dengan memberi dukungan peningkatan mutu dan kualitas pendidikan, serta meningkatkan taraf hidup masyarakatnya agar mampu menyekolahkan sampai tingkat pendidikan tinggi (diploma/sarjana). Tentunya hal tersebut tidaklah mudah dan sangat dibutuhkan dukungan pendanaan serta intervensi yang tepat untuk meningkatkan pendapatan penduduknya. Untuk lebih memberikan gambaran riil tentang daya saing ketenagakerjaan yang direpresentasikan oleh tingkat pendidikan yang dimiliki oleh masyarakat di Kabupaten Gunungkidul yang tertuang dalam tabel berikut ini : Tabel 2.75 Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011-2015 No.
Tahun 2013 190.793 70.504 226.309 143.167 110.186
Uraian
2011 2012 2014 Tidak / belum sekolah 216.419 218.985 183.333 Tidak tamat SD 78.081 79.342 69.318 Tamat SD/Sederajat 244.688 248.563 220.614 Tamat SMP/Sederajat 159.143 158.431 142.210 Tamat 123.590 125.268 110.926 SMU/SMK/Sederajat 6 Tamat Diploma 12.356 11.546 9.603 9.319 7 Tamat Sarjana S1 12.801 13.274 12.239 12.781 8 Tamat Sarjana S2 778 788 748 771 9 Tamat Sarjana S3 258 249 216 175 Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, 1 2 3 4 5
II-128
2015 190.605 70.389 217.007 142.580 111.828 9.088 13.307 804 136 2015
b. Tingkat Ketergantungan Penduduk menurut kelompok umur dapat menggambarkan komposisi penduduk pada suatu wilayah. Indikator komposisi umur merupakan indikator yang sangat berguna dalam perencanaan pembangunan. Dengan indikator ini akan diketahui kelompok penduduk usia produktif (usia 15-64 tahun) dan kelompok penduduk usia tidak produktif (usia dibawah 14 tahun dan usia diatas 65 tahun). Selain itu juga dapat diketahui pula angka ketergantungan penduduk usia tidak produktif terhadap penduduk usia produktif. Untuk mengetahui komposisi penduduk dan angka beban tanggungan di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011 sampai dengan 2015 dapat dilihat pada tabel 2.76 berikut : Tabel 2.76 Komposisi Penduduk dan Angka Beban Tanggungan di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011-2015 No.
Kelompok Umur (Tahun)
2011 2012 1 0 -14 18,53 18,60 2 15 – 64 67,85 67,22 3 > 65 13,62 14,18 Rasio beban ketergantungan 44,50 45,99 Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tahun 2013 2014 18,85 19,19 67,73 67,53 13,42 13,28 44,63 45,13 2014, data diolah.
2015 19,70 66,86 13,44 49,57
Berdasarkan Tabel 2.76 terlihat bahwa angka ketergantungan penduduk Gunungkidul tahun 2015 mencapai 49,57%. Fenomena ini menunjukkan bahwa pada 2014 persentase penduduk usia produktif mengalami peningkatan yang cukup berarti dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Angka ketergantungan sebesar 45,13 % mengandung arti bahwa setiap 100 penduduk usia produktif menanggung sekitar 45 penduduk usia tidak produktif, dengan asumsi bahwa penduduk usia produktif benar-benar produktif. Jika tidak demikian maka penduduk usia produktif akan lebih berat lagi dalam menanggung penduduk usia produktif yang tidak benar-benar produktif secara ekonomi (pengangguran).
II-129
BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN
3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Pembahasan mengenai kinerja keuangan masa lalu dimaksudkan untuk mengetahui kondisi, dan perkembangan kemampuan keuangan daerah untuk beberapa tahun yang telah lalu, dalam hal ini adalah 5 (lima) tahun yang lalu yaitu Tahun Anggaran 2011-2015. Pembahasan dan analisis terhadap kinerja keuangan Kabupaten Gunungkidul mencakup kinerja pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan neraca daerah. Kinerja keuangan daerah dalam hal ini APBD tidak terlepas dari pencermatan terhadap struktur keuangan yang mencakup pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Sebagaimana dituangkan pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam pengelolaan keuangan daerah harus menerapkan azas tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan kemanfaatan untuk masyarakat. 3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD Struktur APBD terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah. Asumsi dasar sebagai bahan penyusunan APBD dari tahun 2016 sampai dengan 2021, yaitu dengan memperkirakan faktor ekonomi makro antara lain; 1) Trend kebijakan kenaikan tarif dasar listrik (TDL) dan bahan bakar minyak (BBM); 2) Perkembangan perekonomian internasional yang berdampak pada kondisi perekonomian nasional yang berimbas pada kondisi perekonomian daerah; 3) Laju tingkat inflasi; 4) Stabilitas harga bahan pokok/dasar dan sosial politik lokal; 5) Laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB); 6) Kebijakan-kebijakan terkait dana transfer ke daerah; 7) Pertumbuhan APBD selama 5 (lima) tahun yang lalu. a. Pendapatan Daerah Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Besar kecilnya pendapatan daerah sangat berpengaruh terhadap kemampuan suatu daerah dalam mendanai program dan kegiatan pembangunan daerah. Penentuan kinerja pendapatan APBD dilakukan dengan mengukur dan membandingkan pertumbuhan pada masing-masing sumber pendapatan. Sumber-sumber pendapatan Kabupaten Gunungkidul terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Selama kurun waktu lima tahun yang lalu pendapatan daerah Kabupaten Gunungkidul mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 13,36%, dengan rata-rata pertumbuhan tertinggi pada pos Pendapatan Asli Daerah dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 40,39%. Rata-rata pertumbuhan pendapatan Kabupaten Gunungkidul selama 5 (lima) tahun yang lalu (tahun 2011-2015) dapat dilihat pada table 3.1 di bawah ini:
III-1
Tabel 3.1 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011-2015 No
Realisasi
Uraian
1
PENDAPATAN
1.1
PENDAPATAN ASLI DAERAH
1.1.1
Pendapatan Pajak Daerah
1.1.2
Pendapatan Retribusi Daerah
1.1.3
Hasil Pengelolaan Daerah yang Dipisahkan
Rata-rata Pertumbuhan (%) 13,46
2011
2012
2013
2014
2015
965.826.232.915,18
1.076.501.995.407,09
1.242.092.675.330,20
1.372.846.295.853,34
1.599.005.995.104,47
54.462.418.772,18
67.050.781.893,09
83.427.447.822,42
159.304.338.220,22
196.099.244.204,02
40,39
8.129.852.163,00
10.728.490.356,00
12.350.676.839,00
28.477.674.863,50
36.178.235.921,92
51,18
11.384.304.859,00
19.667.336.377,00
25.024.939.544,00
25.682.892.167,00
28.059.628.030,30
31,44
4.259.232.514,51
5.329.404.405,12
6.815.317.916,25
7.939.323.691,06
10.584.694.070,93
25,70
30.689.029.235,67
31.325.550.754,97
39.236.513.523,17
97.204.447.498,66
121.276.686.180,87
49,96
667.004.718.903,00
799.932.048.514,00
877.414.789.454,00
923.974.088.292,00
978.310.012.465,00
10,20
35.839.002.903,00
41.403.139.514,00
38.552.493.454,00
30.413.649.292,00
20.771.681.465,00
(11,04)
1.1.4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
1.2
DANA PERIMBANGAN
1.2.1
Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak
1.2.2
Dana Alokasi Umum
572.008.916.000,00
687.944.489.000,00
779.069.238.000,00
847.388.294.000,00
872.566.961.000,00
11,31
1.2.3
Dana Alokasi Khusus
59.156.800.000,00
70.584.420.000,00
59.793.058.000,00
46.172.145.000,00
84.971.370.000,00
16,32
1.3
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
244.359.095.240,00
209.519.165.000,00
281.250.438.053,78
289.567.869.341,12
424.596.738.435,45
17,39
1.3.1
Pendapatan Hibah
-
174.000.000,00
-
-
3.500.000.000,00
1.3.2
Pendapatan Dana Darurat
-
-
-
1.3.3
Dana Bagi Hasil Pajak dari Prov dan Pemda Lainnya
1.3.4
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
1.3.5
Bantuan Keuangan dari Prov atau Pemda Lainnya
1.3.6
Pendapatan Lainnya
30.916.556.000,00
36.406.595.000,00
45.667.988.953,78
60.256.969.641,12
78.539.123.335,45
26,37
185.897.339.240,00
159.563.905.000,00
199.359.049.100,00
198.741.257.700,00
313.479.390.100,00
17,05
27.545.200.000,00
13.374.665.000,00
36.223.400.000,00
30.569.642.000,00
29.078.225.000,00
24,73
-
Sumber : DPPKAD Kabupaten Gunungkidul, 2016
III-2
-
-
Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa pertumbuhan pendapatan dalam kurun waktu lima tahun terakhir tertinggi pada tahun 2014-2015 yang mencapai 16,47% sedangkan terendah pada tahun 2013-2014 sebesar 10,53%. Dari beberapa komponen pendapatan yang terdiri atas PAD, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang Sah adapun komponen PAD mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 90,95% yang dicapai pada tahun 2014 hal ini karena adanya transfer dana kapitasi. Sedangkan untuk Dana Perimbangan pertumbuhan tertinggi sebesar 19,93% terjadi pada tahun 2012, dimana Dana Alokasi Umum pada tahun yang sama mengalami pertumbuhan 20,27%, pertumbuhan sebesar itu merupakan tertinggi dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Pada komponen Lain-lain pendapatan yang sah realisasi pertumbuhan tertinggi sebesar 46,63% yaitu pada tahun 2015, dan bantuan keuangan dari provinsi dan pemda lainnya yang merupakan bagian dari komponen pendapatan tersebut realisasi pertumbuhan yang paling tinggi dalam kurun waktu lima tahun terakhir pada tahun 2013 sebesar 170,84%. 1. Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam daerah, yang terdiri dari penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Pada kurun waktu 2011-2015 Pendapatan Asli Daerah mempunyai ratarata kenaikan sebesar 40,39%. Sedangkan kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah sendiri rata-rata dalam kurun waktu tersebut sebesar 8,49%. Uraian dari jenis penerimaan Pendapatan Asli Daerah adalah sebagi berikut: a. Pajak Daerah Pajak daerah terdiri terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Pajak BPHTB. b. Retribusi Daerah Retribusi daerah terdiri dari retribusi Pelayanan Kesehatan, Pelayanan Persampahan, Penggantian Biaya Akta Pencatatan Sipil dan KTP, Pelayanan Parkir di Tepi Jalan, Pelayanan Pasar, Pengujian Kendaraan Bermotor, Pengendalian Menara Telekomunikasi, Pemeriksaan Kesehatan Ternak di UPT Puskeswan, Pemakaian kekayaan daerah, Tempat Pelelangan Ikan, Jasa Usaha Terminal, Jasa Usaha Tempat Khusus Parkir, Jasa Usaha Tempat Penginapan/Villa, Usaha Tempat Rekreasi dan Olah Raga, Jasa Usaha Penjualan Produksi Usaha Daerah, Ijin Mendirikan Bangunan, Ijin Gangguan, dan Ijin Trayek. c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Terdiri dari penerimaan laba atas Bank BPD DIY, PD BPR Bank Daerah Gunungkidul, PDAM Tirta Handayani. d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Terdiri dari penerimaan PAD yang tidak termasuk dalam jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 2. Dana Perimbangan Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Dana Perimbangan terdiri dari: a. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka III-3
persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Dana Bagi Hasil yang dibagihasilkan kepada Daerah berdasarkan angka persentase tertentu dengan memperhatikan potensi daerah penghasil. Dana bagi hasil dibagi menjadi: 1. Bagi Hasil Pajak, terdiri dari : Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan yaitu : DBH PBB sektor Pertambangan dan Non Migas, Penerimaan Biaya Pemungutan dan Bagian Pemerintah Pusat Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang Pribadi dalam negeri dan PPh Pasal 21 2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam, terdiri dari : Bagi Hasil dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan Bagi Hasil dari Cukai Tembakau b. Dana Alokasi Umum, dasar penghitungannya meliputi data jumlah pegawai, jumlah penduduk, Indeks Kemahalan Konstruksi, luas wilayah, serta jumlah penduduk miskin. DAU dipergunakan hampir semuanya untuk membiayai gaji pegawai. c. Dana Alokasi Khusus, berupa DAK fisik dan non fisik yang dialokasikan berdasarkan mekanisme pengusulan program dan kegiatan kepada Kementerian terkait, yang secara internal telah dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah pada lingkup Pemerintah Kabupaten Gunungkidul. 3. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, terdiri dari: a. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi terdiri dari Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan dan Bagi hasil pajak rokok b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, yaitu Dana desa c. Bantuan Keuangan dari Provinsi yaitu bantuan keuangan yang bersifat umum dan bersifat khusus
b. Belanja Untuk mengetahui kinerja keuangan daerah, selain dari sisi pendapatan juga perlu melihat pertumbuhan belanja. Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
III-4
Tabel 3.2 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011 – 2015 2011
2012
2013
2014
2015
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
938.850.017.617,72
1.073.158.313.435,78
1.180.155.596.326,00
1.267.067.508.327,81
1.586.001.084.202,94
Rata- Rata Pertumbuhan (%) 14%
687.031.569.616,00
761.024.018.485,44
851.191.884.974,00
928.981.200.845,53
1.061.767.453.368,30
12%
615.375.145.740,00 43.354.354,00
699.921.655.871,00 35.197.128,00
732.809.398.948,00 26.836.255,00
796.259.982.315,00 18.577.205,00
867.829.590.072,30 10.318.156,00
9% -29%
-
-
-
-
-
9.387.372.500,00 16.454.187.250,00
6.031.450.000,00 5.718.670.500,00
43.223.279.325,00 22.926.163.500,00
61.358.500.670,53 13.212.500.000,00
25.931.107.000,00 7.116.800.000,00
-
-
-
52.289.556.643,00
152.803.340.630,00
793.829.500,00
198.297.000,00
-
357.337.000,00
125.452.000,00
1.614.516.200,00 1.566.022.543,00
1.939.959.199,50 1.857.357.349,50
1.377.565.700,00 1.800.000.000,00
2.409.115.683,00 3.075.631.329,00
3.487.216.600,00 4.463.628.910,00
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya
41.797.141.529,00
45.321.431.437,44
49.028.641.246,00
-
-
Belanja Langsung Belanja Pegawai Belanja Barang Jasa Belanja Modal
251.818.448.001,72 36.051.916.264,71 104.745.057.835,52 111.021.473.901,49
312.134.294.950,34 34.472.697.725,00 113.300.656.607,61 164.360.940.617,73
328.963.711.352,00 42.742.861.900,00 129.847.670.515,00 156.373.178.937,00
338.086.307.482,28 40.542.034.325,00 170.254.551.666,67 127.289.721.490,61
524.233.630.834,64 40.151.223.350,00 245.907.373.039,70 238.175.034.444,94
Uraian BELANJA Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai Bunga Subsidi Hibah Bantuan Sosial Bantuan Keuangan Belanja Tak Terduga Bagi Hasil Pajak Bagi Hasil Retribusi
Sumber : DPPKAD Kabupaten Gunungkidul, 2016
III-5
141% 37%
28% 33%
22% 3% 25% 28%
Berikut ini disajikan data proporsi belanja dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang lalu : Tabel 3.3 Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Kabupaten Gunungkidul Uraian BELANJA Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai Bunga Subsidi Hibah Bantuan Sosial Bantuan Keuangan Belanja Tak Terduga Bagi Hasil Pajak Bagi Hasil Retribusi Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Belanja Langsung Belanja Pegawai Belanja Barang Jasa Belanja Modal Sumber : DPPKAD Kabupaten
2011
2012
2013
2014
2015
73,178% 65,546% 0,005%
70,914% 65,221% 0,003%
72,125% 62,094% 0,002%
73,317% 62,843% 0,001%
66,946% 54,718% 0,001%
1,000% 1,753% 0,085% 0,172% 0,167% 4,452%
0,562% 0,533% 0,018% 0,181% 0,173% 4,223%
3,663% 1,943% 0,117% 0,153% 4,154%
4,843% 1,043% 4,12% 0,028% 0,190% 0,243%
1,635% 0,449% 9,63% 0,008% 0,220% 0,281%
26,822% 29,086% 27,875% 3,840% 3,212% 3,622% 11,157% 10,558% 11,003% 11,825% 15,316% 13,250% Gunungkidul, 2016 (data diolah)
26,683% 3,200% 13,437% 10,046%
33,054% 2,532% 15,505% 15,017%
Dari tabel 3.3 tersebut di atas dapat diketahui bahwa proporsi realisai belanja tidak langsung terhadap APBD Kabupaten Gunungkidul selama 5 (lima) tahun terlihat mengalami fluktuasi, namun terjadi penurunan dari tahun awal (2011) sebesar 73,178% menjadi 66,948% pada tahun 2015. Penurunan belanja pegawai mencerminkan berkurangnya jumlah pegawai dari tahun ke tahun. Belanja Bantuan Sosial yang terus menerus menurun mencerminkan pemberiannya terseleksi dengan baik dan lebih diarahkan ke bantuan sosial di belanja langsung. Pada belanja langsung terjadi pergeseran pengurangan belanja pegawai yaitu honor tim pelaksana kegiatan hingga sebesar 2.532% pada tahun 2015 untuk menaikkan proporsi belanja barang jasa dan modal. Akan tetapi besarnya proporsi belanja modal yang belum memenuhi ketentuan minimal 30% menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Gunungkidul agar memenuhi ketentuan tersebut. 3.1.2 Neraca Daerah Dalam pembahasan tentang neraca daerah ini akan disampaikan terkait dengan kondisi aset yang mencakup aset lancar, investasi jangka panjang dan asset tetap. Di samping itu akan dibahas kewajiban-kewajiban daerah baik kewajiban jangka pendek maupun kewajiban jangka panjang. a. Aset Untuk mengetahui kondisi aset daerah, berikut ini disajikan tabel aset pemerintah daerah tahun 2011-2015 :
III-6
Tabel 3.4 Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul Per 31 Desember 2011s.d. 31 Desember 2015 Kode Rek
URAIAN
2011
2012
2013
2014
2015
GR (%)
1
2
3
4
5
6
7
8
1
ASET
01.01
ASET LANCAR
01.01.01
Kas
01.01.02
Piutang Pendapatan Daerah
01.01.03
Piutang Lain-lain
01.01.04
114.297.898.339,66
111.041.661.831,97
159.663.369.555,17
250.020.683.372,31
227.363.713.031,21
2.472.093.297,94
1.737.484.758,21
9.639.533.444,89
9.281.742.892,00
25.195.605.039,01
1.560.359.343,95
20.954.059.434,21
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi
01.01.05
Biaya dibayar di muka
01.01.06
Persediaan barang
JUMLAH ASET LANCAR
-
-
22.047.336.161,04
26.455.244.293,66
22.758.905.425,79
15.938.467.884,82
53.049.303.105,20
138.817.327.798,64
139.234.390.883,84
192.061.808.425,85
276.801.253.493,08
301.367.075.570,62
0,003
0,38
0,44
83.856.289.487,42
98.137.732.912,77
122.640.374.227,79
137.403.237.399,21
83.856.289.487,42
98.137.732.912,77
122.640.374.227,79
137.403.237.399,21
0,17
0,17
0,25
PERT.ASET LANCAR (%) 01.02
INVESTASI JANGKA PANJANG
01.02.01
Investasi Non Permanen
01.02.02
Investasi Permanen
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG
71.410.197.569,78 71.410.197.569,78
PERT.INVESTASI JANGKA PANJANG (%) 01.03
ASET TETAP
01.03.01
Tanah
247.521.072.971,00
242.902.108.867,00
250.040.873.156,00
280.106.544.110,00
305.088.820.921,00
01.03.02
Peralatan dan Mesin
185.968.454.597,53
199.553.989.936,47
221.696.078.069,05
260.860.017.683,52
308.008.598.552,60
01.03.03
Gedung dan Bangunan
443.951.344.136,20
492.791.234.334,81
539.787.236.854,91
588.512.406.347,44
705.230.098.322,64
01.03.04
Jalan, Irigasi, dan Jaringan
383.967.795.519,63
434.064.299.186,88
456.259.656.455,36
416.907.436.923,97
588.718.716.620,59
01.03.05
Aset Tetap Lainnya
37.942.432.164,45
21.445.327.274,50
23.045.876.906,97
25.246.153.219,01
01.03.06
Konstruksi dalam Pengerjaan
29.774.000,00
376.777.000,00
975.107.255,68
10.320.171.631,03
14.715.722.353,62
01.03.07
Akumulasi Penyusutan
-
-
-
-
(640.356.242.610,74)
III-7
18.556.262.424,24
Kode Rek
URAIAN
1
2
2011
2012
3
JUMLAH ASET TETAP
4
1.299.380.873.388,81
PERT.ASET TETAP (%) 01.04 01.04.01
2013
2014
5
6
1.391.133.736.599,66
1.491.804.828.697,97
1.581.952.729.914,97
7%
7%
6%
2015
GR (%)
7
8
1.299.961.976.583,96
DANA CADANGAN Dana Cadangan
-
JUMLAH DANA CADANGAN
-
PERT.DANA CADANGAN (%) 01.05 01.05.01
ASET LAINNYA Tagihan Bagi Hasil Kemitraan
01.05.02
Tagihan Perbendaharaan
01.05.03
Kemitraan Ketiga
01.05.04 01.05.05 01.05.06
Tuntutan
dengan
Pihak
Aset Tak Berwujud Akumulasi amortisasi tak berwujud Aset Lain-lain
JUMLAH ASET LAINNYA
2.415.298.500,00
2.494.183.000,00
2.736.354.496,00
4.814.525.996,00
asset
8.890.409.404,00 (3.639.330.364,60)
32.727.982.781,68
10.691.764.318,47
40.026.712.966,16
25.322.157.999,84
17.071.411.783,77
35.143.281.281,68
13.185.947.318,47
42.763.067.462,16
30.136.683.995,84
22.557.490.823,17
-62%
224%
-30%
1.627.410.364.289,39
1.824.767.437.498,75
2.011.531.041.631,68
1.761.289.780.376,96
5%
12%
10%
-12%
PERT. ASET LAINNYA (%) JUMLAH ASET DAERAH
235.000.000,00
1.544.751.680.038,91
PERT. ASET (%)
Sumber : DPPKAD Kabupaten Gunungkidul, 2016
III-8
-25%
Dengan mulai diberlakukannya sistem accrual basis pada tahun 2015, maka kondisi Neraca Kabupaten Gunungkidul mengalami perubahan cukup signifikan di beberapa akunnya. Hal tersebut dapat dicermati pada akun persediaan yang mengalami peningkatan menjadi Rp53.049.303.105,20 yang disebabkan karena reklasifikasi dari akun persediaan Piutang pendapatan meningkat menjadi Rp25.195.605.039,01 karena meski belum ditetapkan akan tetapi sudah diakui sebagai pendapatan. Aset daerah secara keseluruhan turun menjadi Rp1.761.289.780.376,96 disebabkan karena penurunan Aset tetap yang sangat signifikan menjadi Rp1.299.961.976.583,96 karena diperhitungkannya akumulasi penyusutan Rp640.356.242.610,74, serta Akumulasi amortisasi aset tak berwujud sebesar Rp3.639.330.364,60 timbul karena adanya penyusutan aset tak berwujud yang selama ini belum diperhitungkan sebelum berlakunya sistem accrual basis. b. Kewajiban Berikut ini data kewajiban daerah tahun 2011-2015 : Tabel 3.5 Kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul Per 31 Desember 2011 sd. 31 Desember 2015 Kode Rek
URAIAN
2011
2012
2013
2014
2015
1
2
3
4
5
6
7
2 2,1 2.1.1
KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Utang Perhitungan Pihak Ketiga
2.1.2
Utang Bunga Bagian Lancar Kewajiban Dalam 2.1.3 Negeri 2.1.4 Pendapatan Diterima Dimuka Utang Jangka Pendek 2.1.5 Lainnya Utang Belanja Barang 2.1.6 dan Jasa JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK PERT. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK (%) KEWAJIBAN JANGKA 2,2 PANJANG 2.2.1
32.098.368,00
-
-
-
35.197.127,91
26.836.254,40
18.577.204,77
10.318.155,85
2.070.419.,28
69.326.910,00
69.326.910,00
69.326.910,26
69.326.910,26
34.663.455,13
29.266.666,67
24.066.666,67
13.366.666,67
29.396.666,67
457.767.882,34
313.513.500,00
5.000.000,00
5.000.000,00
-
-
-
-
-
3.720.915.621,00
479.402.572,58
125.229.831,07
106.270.781,70
109.041.732,78
4.125.417.377,75 3784,275091%
-74%
-15%
3%
Utang Dalam Negeri Utang Jangka Panjang 2.2.2 Lainnya JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG PERT. KEWAJIBAN JANGKA PANJANG (%)
300.446.219,51
204.283.055,55
116.378.940,52
36.733.874,41
-
-
-
-
300.446.219,51
204.283.055,55
116.378.940,52
36.733.874,41
JUMLAH KEWAJIBAN
779.848.792,09
329.512.886,62
222.649.722,22
145.775.607,19
-58%
-32%
-35%
0
0
4.125.417.377,75
PERT. KEWAJIBAN (%)
2.729,98%
Sumber : DPPKAD Kabupaten Gunungkidul, 2016
Kewajiban Pemerintah Gunungkidul meningkat tajam akibat diterapkannya pelaporan keuangan berbasis akrual. Pada tahun 2015 total kewajiban Pemerintah Gunungkidul menjadi Rp4.125.417.377,75. Hal ini disebabkan karena pembayaran III-9
yang dilakukan pada bulan berikutnya seperti rekening listrik, telepon, air, langganan surat kabar/majalah diakui menjadi kewajiban jangka pendek yang secara keseluruhan sebesar Rp4.125.417.377,75. Sedangkan kewajiban jangka panjang yang berasal dari Asian Development Bank (ADB) sudah selesai pada tahun 2015. Kinerja keuangan Kabupaten Gunungkidul dapat diketahui dari beberapa Analisa Rasio Keuangan sebagai berikut: Tabel 3.6 Analisa Rasio Keuangan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011-2015
NO 1.
Uraian Rasio lancar (current ratio)
2. 3.
Rasio quick (quick ratio) Rasio total hutang terhadap total aset Rasio hutang terhadap modal
4.
2011
2012
2013
2014
2015
(%) 28.956,32
(%) 111.183,09
(%) 180728,71
(%) 105999,85
(%) 6843,23
24357,40
90057,73
159312,75
99896,28
5638,62
0,05 0,06
0,02 0,02
0,01 0,01
0,01 0,02
0,25 0,34
Sumber : DPPKAD Kabupaten Gunungkidul, 2016
Current Ratio (Rasio Lancar) yang digunakan untuk mengukur kemampuan membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva lancar yang dimiliki. Kemampuan untuk membayar hutang yang segera harus dipenuhi dengan aktiva lancar, untuk tahun 2015 adalah setiap Rp1 hutang lancar dijamin oleh Aktiva lancar Rp6.843,23 yang berarti bahwa Kondisi keuangan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul sangat liquid. Quick Ratio digunakan untuk mengukur kemampuan membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva yang lebih likuid dengan dikurangi persediaan. Quick Ratio dapat dihitung dengan rumus yaitu : aktiva lancar dikurangi persediaan dibandingkan dengan hutang lancarnya. Dalam ratio ini kondisi keuangan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul masih sangat liquid. Rasio Solvabilitas mengukur perbandingan dana yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dengan dana yang dipinjam. Rasio ini dimaksudkan untuk mengukur sampai seberapa jauh aktiva perusahaan dibiayai oleh hutang rasio ini menunjukkan indikasi tingkat keamanan dari para pemberi pinjaman (Bank). Salah satu Rasio yang tergabung dalam Rasio Leverage adalah Total Debt to Total Asset Ratio ( Rasio Hutang terhadap Total Aktiva ) Rasio ini merupakan perbandingan antara hutang lancar dan hutang jangka panjang dan jumlah seluruh aktiva diketahui. Rasio ini menunjukkan berapa bagian dari keseluruhan aktiva yang dibelanjai oleh hutang. Dalam hal ini karena kewajiban yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Gunungkidul sangat kecil, maka besarnya ratio kurang dari 1 yang berarti bahwa sebagian besar pendanaan untuk pembangunan berasal dari dana transfer pusat, bantuan keuangan Provinsi dan PAD. Rasio hutang terhadap modal pada kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul juga selalu lebih kecil dari 1. Pada tahun 2015 rasio sebesar 0,34% yang berarti bahwa hutang sebesar Rp0,34 dijamin oleh modal sebesar Rp1. 3.2
Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu
Kondisi kemampuan keuangan daerah mempunyai posisi yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan. Untuk itu analisis terhadap kondisi dan proyeksi keuangan daerah harus dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai/ membiayai program dan kegiatan pembangunan. III-10
Tabel 3.7 Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011-2015
1
Tahun Anggaran 2011
651.427.062.004,71
Total Pengeluaran (Belanja+Pembiayaan Pengeluaran) (Rp) 925.511.897.169,18
2
Tahun Anggaran 2012
734.394.353.596,00
1.035.345.087.830,65
70,93%
3
Tahun Anggaran 2013
775.552.260.848,00
1.194.624.923.236,00
64,92%
4
Tahun Anggaran 2014
836.802.016.640,00
1.291.141.835.237,81
64,81%
5
Tahun Anggaran 2015
907.980.813.422,30
1.614.572.435.920,94
56,24%
No.
Uraian
Total Belanja Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur (Rp)
Persentase 70,39%
Sumber : DPPKAD Kabupaten Gunungkidul, 2016
Dari tabel 3.7 dapat diketahui bahwa persentase belanja aparatur dari tahun 2011 sampai dengan 2015 secara terus menerus mengalami penurunan hingga mencapai 56,24%, yang berarti bahwa struktur APBD mengalami pergeseran ke arah yang lebih baik dengan berkurangnya belanja pegawai dari tahun ke tahun untuk membiayai belanja yang lebih prioritas.
III-11
Tabel 3.8 Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011-2015 Uraian Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai Belanja Langsung Belanja Pegawai Belanja Barang Jasa Belanja Modal Pengeluaran Pembiayaan Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal (Investasi) Pemeritah Daerah Pembayaran Pokok Utang Pemberian Pinjaman Daerah
Tahun 2011
Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun 2014
Tahun 2015
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
Rata-rata Pertumbuhan [% ;+ (-) ]
641.260.059.844,00
711.706.973.499,00
798.985.678.028,00
923.139.116.833,53
1.061.767.453.368,30
9,02
699.921.655.871,00
732.809.398.948,00
796.259.982.315,00
867.829.590.072,30
9,02
312.134.294.950,34
328.963.711.352,00
338.086.307.482,28
524.233.630.834,64
34.472.697.725,00
42.742.861.900,00
40.542.034.325,00
40.151.223.350,00
104.745.057.835,52
113.300.656.607,61
129.847.670.515,00
170.254.551.666,67
245.907.373.039,70
111.021.473.901,49
164.360.940.617,73
127.289.721.490,61
238.175.034.444,94
4.663.344.526,00
7.961.840.410,00
14.469.326.910,00
24.074.326.910,00
28.571.351.718,00
3.000.000.000,00
6.500.000.000,00
13.000.000.000,00
23.000.000.000,00
28.500.000.000,00
85.569.526,00
377.840.410,00
69.326.910,00
74.326.910,00
71.351.718,00
1.577.775.000,00
1.084.000.000,00
1.400.000.000,00
1.000.000.000,00
-
897.741.852.371,72
1.031.803.108.859,34
1.142.418.716.290,00
1.285.299.751.225,81
1.614.572.435.920,94
615.375.145.740,00 51.818.448.001,72 36.051.916.264,71
156.373.178.937,00
21,79 3,37 24,58 27,92 59,38
79,38 65,78 (10,24)
Penyelesaian Kegiatan DPA-L Pembayaran Kewajiban Tahun Lalu Yang Belum Terselesaikan Total (A+B+C)
13,19
Sumber : DPPKAD Kabupaten Gunungkidul, 2016
Dari tabel 3.8 dapat dibandingkan pertumbuhan rata-rata belanja langsung sebesar 21,79% dan belanja tidak langsung sebesar 9,02%. Sedangkan untuk rata-rata pengeluaran pembiayaan mengalami pertumbuhan signifikan karena adanya penyertaan modal pada PT. Bank BPD DIY dan PT. Bank BDG Gunungkidul. III-12
3.3 Kerangka Pendanaan Kerangka pendanaan keuangan daerah mencakup pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Kemampuan keuangan daerah dimaksudkan sebagai sumber pendanaan dalam implementasi program-kegiatan. Pendanaan program kegiatan yang akan diakomodir dalam periode tahun anggaran 2016-2021 harus dikaji secara mendalam agar dapat menjadi dasar perencanaan program kegiatan pembangunan secara lebih tepat, terukur, dan mendasarkan pada kebijakan prioritas yang telah ditetapkan, dengan tertumpu pada visi misi oleh bupati terpilih yaitu “Mewujudkan Gunungkidul sebagai daerah tujuan wisata yang terkemuka dan berbudaya menuju masyarakat yang berdaya saing, maju, mandiri, dan sejahtera tahun 2021”. Kemampuan keuangan daerah Kabupaten Gunungkidul dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan hal ini seiring dengan meningkatnya pendapatan baik yang berasal dari PAD, dana perimbangan maupun lain-lain pendapatan yang sah. Peningkatan ini diikuti dengan meningkatnya belanja daerah yang dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Berdasarkan hasil analisis gambaran umum pengelolaan keuangan daerah pada periode tahun anggaran 2011-2015, maka dapat disusun suatu analisis dalam rangka pendanaan program kegiatan pada periode tahun 2016-2021. 3.3.1 Arah Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah Pendapatan merupakan komponen penting dalam struktur APBD, karena pendapatan merupakan sumber pendanaan untuk membiayai penyelenggaraan jalannya roda pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan. Dalam hal ini pendapatan terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. a.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pendapatan asli daerah merupakan komponen penting dalam pendapatan daerah, besar kecilnya PAD merupakan indikator tingkat kemandirian daerah. Unsur Pendapatan daerah pada hakikatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau pungutan lainnya yang dibebankan pada seluruh masyarakat. Keadilan atau kewajaran dalam perpajakan terkait dengan prinsip kewajaran “horisontal” dan kewajaran “vertikal”. Prinsip dari kewajaran horisontal menekankan pada persyaratan bahwa masyarakat dalam posisi yang sama harus diberlakukan sama, sedangkan prinsip kewajaran vertikal dilandasi pada konsep kemampuan wajib pajak/non pajak (retribusi) untuk membayar, artinya masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk membayar tinggi diberikan beban pajak yang tinggi pula. Tentunya untuk menyeimbangkan kedua prinsip tersebut pemerintah daerah dapat melakukan diskriminasi tarif secara rasional untuk menghilangkan rasa ketidakadilan Kebijakan yang ditempuh untuk mendorong kenaikan Pendapatan Asli Daerah antara lain : 1. Mengevaluasi regulasi daerah yang berkaitan dengan pendapatan daerah. 2. Optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah (intensifikasi) dan mengupayakan sumber pendapatan baru (ekstensifikasi); 3. Pemantapan kelembagaan dan sistem pemungutan pendapatan daerah; 4. Inventarisasi, pemetaan dan peningkatan kualitas data dasar seluruh potensi sumber-sumber pendapatan daerah; 5. Peningkatan peran dan fungsi petugas yang ada di kecamatan dalam pelayanan dan pengamatan potensi yang ada; 6. Peningkatan koordinasi dan pengawasan terhadap pemungutan pendapatan daerah; III-13
7. Peningkatan sinergitas dan koordinasi pendapatan asli daerah dengan Pemerintah DIY, kabupaten/kota, dan instansi terkait. 8. Peningkatan pelayanan publik (masyarakat) baik kecepatan pelayanan pembayaran maupun kemudahan untuk memperoleh informasi dan kesadaran masyarakat wajib pajak/retribusi daearah; 9. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM pengelola pendapatan daerah 10. Penerapan pola insentif dan disinsentif 11. Peningkatan koordinasi dalam pengelolaan pendapatan daerah 12. Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pendapatan daerah Upaya yang dilakukan dalam pemenuhan target pendapatan dilakukan antara lain dengan, penelitian potensi pendapatan daerah, pembebasan dan penyederhanaan prosedur pajak dan non pajak operasionalisasi penagihan pajak daerah door to door. b. Dana Perimbangan Pengalokasian dana perimbangan dimaksudkan untuk mempersempit “gap” atau ketimpangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dana perimbangan ini mencakup; Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Bagi hasil pajak/bukan pajak. Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana transfer yang bersifat umum (block grant) untuk mengatasi masalah ketimpangan horizontal (antar Daerah) dengan tujuan utama pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah. Jumlah DAU setiap daerah kabupaten dipengaruhi oleh jumlah keseluruhan DAU untuk daerah kabupaten, bobot daerah kabupaten yang bersangkutan dan jumlah bobot dari seluruh daerah kabupaten. Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak merupakan bagian dana perimbangan untuk mengatasi masalah ketimpangan vertikal (antara Pusat dan Daerah) yang dilakukan melalui pembagian hasil antara Pemerintah Pusat dan Daerah penghasil, dari sebagian penerimaan perpajakan. Kebijakan yang ditempuh dalam upaya peningkatan dana perimbangan yaitu Pengkajian regulasi terkait dengan dana transfer daerah maupun memperkuat jalinan koordinasi dengan pemerintah pusat terutama kementerian lembaga yang mengampu program prioritas nasional. c.
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Dana lain-lain pendapatan daerah yang sah di dalamnya mencakup dana hibah baik dari kementerian/lembaga maupun dana penyesuaian dan otonomi khusus yang antara lain dana untuk sertifikasi pendidik. Kebijakan yang ditempuh dalam upaya peningkatan dana ini yaitu memperkuat jalinan koordinasi dengan pemerintah pusat terutama kementerian lembaga. Dalam pengelolaan pendapatan daerah, sumber pendapatan yang berasal dari Pemerintah melalui desentralisasi fiskal dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU) saat ini menempati proporsi yang paling besar terhadap pendapatan daerah, yakni sekitar 54,57% hingga 63,90%. Sedangkan sumber pendapatan asli daerah yang berasal dari pajak dan retribusi perlu ditingkatkan, namun tetap mempertimbangkan kemampuan masyarakat serta tidak membebani perkembangan dunia usaha. Demikian pula halnya dengan sumber-sumber pendapatan lainnya juga perlu ditingkatkan, diantaranya Lain-lain Pendapatan III-14
yang sah, Dana Perimbangan Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak, sehingga dalam kurun waktu lima tahun mendatang, porsi DAU secara bertahap dapat terwujud perbandingan yang proporsional dengan sumber-sumber pendapatan yang dapat diupayakan oleh daerah
3.3.2 Arah Kebijakan Pengelolaan Belanja Daerah Belanja daerah sebagai komponen keuangan daerah diharapkan dapat memberikan dorongan atau stimulan terhadap perkembangan ekonomi daerah secara makro ke dalam kerangka pengembangan yang lebih memberikan efek multiplier yang lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat secara merata. Untuk itu, kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah perlu disusun secara cermat, sistematis dan terpola. Sebagai komponen APBD, belanja daerah diharapkan mampu mendorong perkembangan ekonomi daerah. Belanja daerah dimaksudkan untuk mendanai program dan kegiatan pembangunan yang langsung memberikan manfaat sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat, untuk mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah yang merupakan penjabaran visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Dalam pengelolaan belanja harus menerapkan prinsip efektifitas, efisiensi, transparan dan akuntabel mulai dari tahapan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan. Efektifitas dan efisiensi dimaksudkan dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat dan harapan selanjutnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat. Sedangkan yang dimaksud transparan dan akuntabel yaitu setiap pengeluaran belanja dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dipublikasikan berarti pula masyarakat mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja. Pelaporan dan pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapi menyangkut pula proses, keluaran dan hasil. Arah pengelolaan belanja daerah adalah sebagai berikut: a. Belanja dialokasikan untuk belanja wajib dan mengikat sesuai ketentuan perundangan b. Belanja dialokasikan untuk program dan kegiatan prioritas yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. c. Belanja dialokasikan untuk program dan kegiatan yang memiliki daya ungkit ataupun memiliki multiplier effects dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. d. Belanja dialokasikan untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan SKPD sesuai tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian sasaran SKPD dan sasaran daerah. e. Penghematan dan rasionalisasi terhadap belanja personil pada belanja langsung secara selektif
3.3.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. dalam hal terjadi defisit anggaran. Sumber pembiayaan dapat berasal dari sisa Lebih perhitungan anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman obligasi, transfer dari dana cadangan, III-15
dan hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan serta penerimaan piutang. Sedangkan pengeluaran pembiayaan mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal pemerintah daerah dan pembayaran pokok utang. Arah kebijakan pembiayaan daerah adalah sebagai berikut : a. Mengupayakan penurunan SILPA secara bertahap dengan memperbaiki kualitas perencanaan dan penganggaran. b. Efisiensi dan penghematan pada pelaksanaan program kegiatan dengan sesuai dengan standarisasi harga barang dan jasa secara ketat, dengan tetap memperhatikan out put dan out come. c. Mengupayakan pemanfaatanya untuk kesejahteraan masyarakat, pemenuhan kewajiban daerah, dan penguatan kemampuan keuangan daerah. Penerimaan pembiayaan diarahkan untuk menutup defisit dengan SILPA sedangkan pengeluaran pembiayaan diarahkan untuk penyertaan modal pada PDAM di tahun 2017 dan PT. PT. Bank BDG Gunungkidul yang akan selesai pada tahun 2019.
III-16
Tabel 3.9 Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017-2021 NO REK 1. 1.1. 1.1.1.
PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH HASIL PAJAK DAERAH
1.1.2.
HASIL RETRIBUSI DAERAH
1.1.3.
HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH DANA PERIMBANGAN BAGI HASIL PAJAK/BAGI HASIL BUKAN PAJAK DANA ALOKASI UMUM DANA ALOKASI KHUSUS LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH PENDAPATAN HIBAH DARI PEMERINTAH DANA BAGI HASIL PAJAK DARI PROVINSI DAN PEMERINTAH DAERAH LAINNYA DANA PENYESUAIAN DAN OTONOMI KHUSUS BANTUAN KEUANGAN DARI PROVINSI ATAU PEMERINTAH DAERAH LAINNYA
1.1.4. 1.2. 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.3. 1.3.1. 1.3.3.
1.3.4. 1.3.5.
2. 2.1. 2.1.1. 2.1.2. 2.1.4. 2.1.5.
URAIAN
BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA PEGAWAI BELANJA BUNGA BELANJA HIBAH BELANJA BANTUAN SOSIAL
2017
2018
2019
2020
2021
1.858.182.805.000,00 185.019.201.000,00
1.958.076.042.000,00 196.062.113.000,00
2.088.326.666.000,00 203.297.737.000,00
2.237.798.327.000,00 210.529.398.000,00
2.369.044.988.000,00 217.761.059.000,00
36.500.000.000,00 31.905.382.000,00
37.784.250.000,00 33.958.205.000,00
39.123.065.000,00 35.635.195.000,00
40.651.250.000,00 36.906.291.000,00
42.179.435.000,00
12.207.507.000,00
13.317.002.000,00
14.813.772.000,00
16.480.545.000,00
104.406.312.000,00
111.002.656.000,00
113.725.705.000,00
116.491.312.000,00
1.454.298.604.000,00 20.771.000.000,00
1.543.622.929.000,00 21.375.000.000,00
1.647.332.929.000,00 22.035.000.000,00
1.756.017.929.000,00 22.695.000.000,00
119.256.919.000,00 1.864.477.929.000,00 23.255.000.000,00
987.897.369.000,00 442.130.235.000,00 218.865.000.000,00
1.027.397.369.000,00 494.850.560.000,00 218.391.000.000,00
1.073.397.369.000,00 551.900.560.000,00 237.696.000.000,00
1.121.897.369.000,00 611.425.560.000,00 271.251.000.000,00
1.170.397.369.000,00 670.825.560.000,00 286.806.000.000,00
38.177.387.000,00 18.147.318.000,00
3.500.000.000,00 78.539.000.000,00
80.665.000.000,00
85.570.000.000,00
90.325.000.000,00
115.200.000.000,00
129.600.000.000,00
144.000.000.000,00
172.800.000.000,00
184.600.000.000,00
25.126.000.000,00
8.126.000.000,00
8.126.000.000,00
8.126.000.000,00
8.126.000.000,00
1.859.682.805.000,00 1.234.682.805.000,00 989.360.374.000,00 0 1.500.000.000,00 -
1.961.076.042.000,00 1.303.564.042.000,00 1.038.603.611.000,00 0 1.500.000.000,00 -
2.090.007.016.715,65 1.376.205.016.715,65 1.090.677.585.715,65 0 1.500.000.000,00 -
2.247.798.327.000,00 1.514.069.327.000,00 1.165.326.896.000,00 0 30.000.000.000,00 -
2.378.044.988.000,00 1.549.388.988.000,00 1.221.906.557.000,00
III - 17
4.080.000.000,00
1.500.000.000,00
NO REK 2.1.6. 2.1.7.
2.1.8. 2.2. 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3.
3. 3.1. 3.1.1.
3.1.5. 3.2. 3.2.2. 3.2.3. 3.2.4. 3.3
URAIAN BELANJA BAGI HASIL KEPADA PEMERINTAH DESA BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA DAN PARTAI POLITIK BELANJA TIDAK TERDUGA BELANJA LANGSUNG BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL
2017
2018
2019
2020
2021
8.500.000.000,00
9.500.000.000,00
10.500.000.000,00
11.500.000.000,00
12.000.000.000,00
232.322.431.000,00
250.960.431.000,00
270.527.431.000,00
304.242.431.000,00
310.982.431.000,00
3.000.000.000,00 625.000.000.000,00 32.000.000.000,00 280.000.000.000,00 313.000.000.000,00
3.000.000.000,00 657.512.000.000,00 31.750.000.000,00 300.000.000.000,00 325.000.000.000,00
3.000.000.000,00 713.802.000.000,00 31.500.000.000,00 350.000.000.000,00 332.302.000.000,00
3.000.000.000,00 733.729.000.000,00 31.200.000.000,00 370.000.000.000,00 332.529.000.000,00
3.000.000.000,00 828.656.000.000,00 31.000.000.000,00 400.000.000.000,00 397.656.000.000,00
SURPLUS/(DEFISIT)
(1.500.000.000,00)
(3.000.000.000,00)
(1.680.350.715,65)
(10.000.000.000,00)
(9.000.000.000,00)
PEMBIAYAAN DAERAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN DAERAH TAHUN SEBELUMNYA PENERIMAAN KEMBALI PEMBERIAN PINJAMAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) PEMERINTAH DAERAH PEMBAYARAN POKOK UTANG PEMBERIAN PINJAMAN DAERAH SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)
1.500.000.000,00 20.000.000.000,00
3.000.000.000,00 18.000.000.000,00
1.680.350.715,65 16.000.000.000,00
10.000.000.000,00 10.000.000.000,00
9.000.000.000,00 9.000.000.000,00
20.000.000.000,00
18.000.000.000,00
16.000.000.000,00
10.000.000.000,00
9.000.000.000,00
0
0
0
0
15.000.000.000,00
15.000.000.000,00
14.319.649.284,35
0
0
18.500.000.000,00
15.000.000.000,00
14.319.649.284,35
0
0
0 0 0
0 0 0
0 0 0,00
0 0 0
0
Sumber : DPPKAD Kabupaten Gunungkidul, 2016
III - 18
Tabel 3.10 Proyeksi Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017-2021 Uraian Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai Belanja Langsung Belanja Pegawai Belanja Barang Jasa Belanja Modal Pembiayaan Pengeluaran Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal (Investasi) Pemeritah Daerah
Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2019
Tahun 2020
Tahun 2021
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
Rata-rata Pertumbuhan [% ;+ (-) ] 4,86
989.360.374.000,00
1.038.603.611.000,00
1.090.677.585.715,65
1.165.326.896.000,00
1.221.906.557.000,00
989.360.374.000,00
1.038.603.611.000,00
1.090.677.585.715,65
1.165.326.896.000,00
1.221.906.557.000,00
625.000.000.000,00
657.512.000.000,00
713.802.000.000,00
733.729.000.000,00
828.656.000.000,00
12,94
32.000.000.000,00
31.750.000.000,00
31.500.000.000,00
31.200.000.000,00
31.000.000.000,00
(0,64)
280.000.000.000,00
300.000.000.000,00
350.000.000.000,00
370.000.000.000,00
400.000.000.000,00
8,11
313.000.000.000,00
325.762.000.000,00
332.302.000.000,00
332.529.000.000,00
397.656.000.000,00
19,59
18.500.000.000,00
15.000.000.000,00
14.319.649.284,35
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.899.055.896.000,00
2.050.562.557.000,00
18.500.000.000,00
15.000.000.000,00
14.319.649.284,35
1.632.860.374.000,00
1.711.115.611.000,00
1.818.799.235.000,00
4,86
Pembayaran Pokok Utang Pemberian Pinjaman Daerah Penyelesaian Kegiatan DPA-L Pembayaran Kewajiban Tahun Lalu Yang Belum Terselesaikan Total (A+B+C)
Sumber : DPPKAD Kabupaten Gunungkidul, 2016
III - 19
5,93
Rata-rata pertumbuhan belanja tidak langsung pada belanja pegawai sebesar 4,86% hanya mengantisipasi kenaikan gaji saja. Sedangkan belanja langsung pada belanja pegawai, terutama untuk honor tim pelaksana kegiatan diupayakan untuk diturunkan dari tahun ke tahun dengan rata-rata pertumbuhan -0,64%. Rata-rata pertumbuhan belanja barang jasa sebesar 8,11% lebih kecil dari ratarata pertumbuhan belanja modal yang diarahkan rata-rata pertumbuhannya sebesar 19,59%. Hal ini merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Gunungkidul untuk memenuhi ketentuan mengalokasikan belanja modalnya minimal 30% dengan perngalokasian belanja modal yg lebih besar dari pada belanja barang jasanya. Selanjutnya proporsi untuk belanja masing-masing prioritas dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel 3.11 Proporsi untuk Belanja menurut Prioritas Prioritas I
: terdiri atas program pembangunan daerah yang menjadi unggulan kepala daerah terpilih, anggaran yang menjadi amanat/kebijakan nasional diantaranya untuk anggaran pendidikan sebesar 20%, anggaran kesehatan sebesar 10%, serta Alokasi Dana Desa sebesar 10% dana perimbangan dikurangi DAK. Dalam prioritas I juga termasuk belanja yang bersifat wajib dan mengikat diantaranya anggaran untuk gaji pegawai (termasuk di dalamnya untuk gaji PNS, Gaji dan tujangan Bupati-wakil bupati, DPRD, tambahan penghasilan PNS), kebutuhan administrasi perkantoran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.
Prioritas II
: terdiri atas program-program prioritas di tingkat Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran dari hasil analisis kebutuhan dan sasaran yang akan dicapai pada masing- masing urusan pemerintah daerah dan belanja tidak terduga.
Prioritas III
: merupakan prioritas yang dimaksudkan untuk alokasi belanjaseperti : belanja hibah, belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan, dan belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa. Pengalokasian dana pada prioritas III harus memperhatian pemenuhan dana pada prioritas I dan II
Sumber : DPPKAD Kabupaten Gunungkidul, 2016
Adapun rincian besaran setiap prioritas disajikan pada tabel 3.9 berikut:
III - 20
Tabel 3.12 Kerangka Pendanaan Alokasi Kapasitas Riil Keuangan Daerah Alokasi No.
Jenis Dana
Tahun 2017 %
1
Rp
Tahun 2018 %
Rp
Tahun 2019 %
Rp
Tahun 2020 %
Rp
Tahun 2021 %
Rp
Prioritas I
63,32
1.179.860.374.000,00
63,17
1.238.857.211.000,00
62,57
1.307.818.185.716,65
61,77
1.388.445.596.000,00
61,96
1.473.503.357.000,00
Belanja Tidak Langsung
50,89
948.536.144.000,00
50,54
991.085.768.800,00
50,06
1.046.254.548.572,52
49,42
1.110.756.476.800,00
49,57
1.178.802.685.600,00
Belanja Langsung
12,43
231.324.230.000,00
12,63
247.771.442.200,00
12,51
261.563.637.143,13
12,35
277.689.119.200,00
12,39
294.700.671.400,00
2
Prioritas II
23,48
437.500.000.000,00
23,47
460.258.400.000,00
23,91
499.661.400.000,00
22,85
513.610.300.000,00
24,39
580.059.200.000,00
3
Prioritas III
13,19
242.322.431.000,00
13,36
261.960.431.000,00
13,52
282.527.431.000,00
15,38
345.742.431.000,00
13,65
324.482.431.000,00
Total
100%
1.859.682.805.000
100%
1.961.076.042.000,00
100%
2.090.007.016.716,65
100%
2.247.798.327.000,00
100%
2.378.044.988.000,00
Sumber : DPPKAD Kabupaten Gunungkidul, 2016
Pada prioritas I, belanja langsung dan tidak langsung secara besaran anggaran selalu mengalami kenaikan walaupun dilihat dari sisi persentase mengalami naik turun. Pada prioritas II meskipun selalu mengalami kenaikan dari sisi jumlah anggaran, akan tetapi terjadi penurunan persentase belanja Perangkat Daerah untuk sebagian digeser agar memenuhi pendanaan pada hibah untuk Pemilukada 2020. Pada prioritas III terjadi peningkatan hibah pada tahun 2020 karena akan dilaksanakanya PILKADA
III - 21
BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS
4.1. Permasalahan Pembangunan Identifikasi permasalahan pembangunan diperlukan untuk menentukan program yang tepat untuk mengatasi masalah pembangunan yang dihadapi. Identifikasi permasalahan diperoleh dari berbagai sumber dan data yang dapat dipertanggungjawabkan dan juga didasarkan pada kriteria tertentu sehingga menghasilkan fakta yang aktual tentang permasalahan pembangunan daerah. 4.1.1. Pemerintahan a. Akuntabilitas kinerja pemerintah dan kualitas pengelolaan keuangan daerah masih belum optimal b. Pelaksanaan reformasi birokrasi belum optimal c. Penyelenggaraan pelayanan publik belum optimal d. Penyelenggaraan pemerintahan desa belum seluruhnya berjalan dengan efektif e. Sinergi dan koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan internal PD dan antar PD masih perlu ditingkatkan f. Implementasi kerjasama antar daerah belum berjalan secara optimal 4.1.2. Sosial dan Budaya a. Sosial 1. Angka kemiskinan masih cukup tinggi; 2. Jangkauan, mutu dan akses pelayanan sosial dasar masih kurang; 3. Sistem jaminan sosial masyarakat yang berkelanjutan belum menjangkau seluruh penduduk; 4. Kerjasama pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam memberdayakan kelompok penyandang masalah kesejahteraan sosial masyarakat belum efektif; 5. Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) masih belum optimal; 6. Penanganan dan pelayanan sosial bagi penyandang disabilitas, penduduk lanjut usia dan penduduk rawan sosial lainnya, dalam rangka mendorong kemandirian serta memberikan peluang untuk berperan nyata dalam usaha-usaha kesejahteraan sosial belum berjalan seperti yang diharapkan. b. Pendidikan 1. Harapan lama sekolah penduduk masih rendah; 2. Masih adanya anak putus sekolah; 3. Akses dan kualitas layanan pendidikan belum optimal; 4. Standar pelayanan minimal pendidikan belum terpenuhi 5. Capaian standar nasional pendidikan sebagai keberlanjutan dari standar pelayanan minimal belum merata dan optimal; 6. Jumlah dan distribusi tenaga kependidikan belum merata; 7. Pendidikan berbasis keunggulan dan kearifan lokal yang berwawasan global serta teknologi informasi belum dikembangkan dengan baik; 8. Atmosfir yang kondusif dan infrastruktur pendidikan yang berkualitas bagi proses pendidikan, penelitian, pengembangan wawasan keilmuan belum tercipta; 9. Pendidikan karakter yang mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan dan landasan moralitas serta kepribadian mulia, untuk memberikan landasan pada keberlanjutan pendidikan dan berorientasi pembentukan karakter kewirausahaan, belum optimal; 10. Penuntasan wajib belajar 9 (sembilan) tahun belum berjalan sesuai harapan; 11. Daya saing pendidikan masih perlu ditingkatkan. IV-1
c.
Kesehatan 1. Ketersediaan sarana pelayanan kesehatan dasar dan tenaga medis belum memadai untuk penyelenggaraan layanan yang bermutu; 2. Jumlah dan distribusi pelayanan kesehatan rujukan terbatas dan belum merata; 3. Mutu layanan kesehatan belum sepenuhnya sesuai dengan standar nasional; 4. Perilaku hidup bersih dan sehat di kalangan masyarakat menuju derajat kesehatan yang lebih baik masih perlu ditingkatkan; 5. Profesionalisme tenaga kesehatan, serta ketercukupan jumlah tenagatenaga medis dan spesialis serta paramedis, bidan, ahli gizi, dan ahli sanitasi masih perlu ditingkatkan; 6. Sistem Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM) bagi masyarakat Gunungkidul belum optimal. d. Kebudayaan 1. Pelestarian nilai-nilai luhur budaya, adat dan tradisi lokal belum optimal; 2. Peninggalan warisan budaya belum semua ditangani secara optimal; 3. Budaya sebagai aset dalam membangun jati diri dan mewarnai segenap sektor kehidupan serta menjadi daya tarik yang khas untuk menarik kunjungan dan perhatian pihak luar dalam skala regional, nasional dan internasional belum dikelola secara optimal; 4. Perlindungan hukum bagi semua aset kebudayaan baik yang fisik maupun non fisik dalam bentuk Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) bangsa belum optimal; 5. Kebudayaan sosial belum menjadi gaya hidup masyarakat, sehingga perlu peningkatan apresiasi masyarakat terhadap seni, budaya, dan sejarah; 6. Budaya penggalian, reaktualisasi dan revitalisasi nilai-nilai budaya belum optimal. e. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1. Pengaruh-pengaruh negatif dari globalisasi bagi anak dan remaja; 2. Peran perempuan dalam berbagai bidang pembangunan terutama dalam struktur pemerintahan dan organisasi politik belum optimal; 3. Penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak dasar perempuan dalam kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan politik belum memadai; 4. Pengarusutamaan gender dalam perumusan peraturan perundangundangan, kelembagaan, dan kebijakan anggaran masih kurang; 5. Kasus perdagangan perempuan dan anak (trafficking), dan tindak kekerasan terhdap perempuan dan anak masih terjadi. f. Tenaga kerja dan transmigrasi 1. Peningkatan mutu dan produktifitas tenaga kerja melalui pendidikan dan pelatihan ketrampilan belum optimal; 2. Pendidikan dan pelatihan ketrampilan yang dilaksanakan belum semua sesuai dengan kebutuhan pasar kerja; 3. Pengembangan semangat wirausaha bagi penduduk usia kerja untuk dapat berusaha secara mandiri dan menciptakan lapangan kerja baru belum optimal; 4. Perbaikan perekonomian daerah untuk mendorong perluasan lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja masih rendah; 5. Pemetaan potensi lokal untuk pemberdayaan tenaga kerja belum tergarap secara optimal. 4.1.3. Kependudukan dan Keluarga Berencana a. Meningkatnya Usia Harapan Hidup mengakibatkan bertambahnya penduduk usia lanjut yang perlu mendapatkan layanan. b. Penduduk usia produktif dan terdidik cenderung memilih meninggalkan daerah untuk mencari kerja ke kota. IV-2
c.
Kualitas keluarga sebagai dasar untuk mewujudkan ketahanan keluarga belum mendapatkan perhatian yang memadahi. d. Meningkatnya angka pertumbuhan penduduk (total fertility rate). 4.1.4. Ekonomi, Pariwisata, dan Sumber daya Alam a. Investasi 1. Insentif dan kemudahan investasi untuk meningkatkan investasi belum berjalan optimal; 2. Kualitas dan kapasitas kelembagaan pelayanan investasi belum optimal; 3. Daya dukung terhadap peluang investasi unggulan belum siap; 4. Inovasi dan upaya promosi belum optimal; 5. Dukungan infrastruktur untuk meningkatkan daya saing investasi masih kurang; 6. Realisasi investasi masih rendah. b. Industri 1. Daya saing produk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) belum optimal; 2. Penggunaan bahan baku lokal belum optimal dan tergantung bahan baku/penolong impor; 3. Sistem pengembangan industri/usaha mikro, kecil dan menengah belum komprehensif dan berkelanjutan; 4. Belum optimalnya peningkatan kualitas produk melalui standarisasi dan sertifikasi produk serta perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI); 5. Kemampuan teknologi industri kecil menengah (IKM) masih kurang. c. Perdagangan 1. Akses pasar yang masih rendah; 2. Inovasi dan jaringan pemasaran serta pemberian fasilitas masih kurang mendukung; 3. Kesadaran produsen dan konsumen tentang tertib niaga dan perlindungan konsumen masih kurang; 4. Terbatasnya pelaku usaha Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang berorientasi ekspor; 5. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap penggunaan produk dalam negeri; 6. Belum optimalnya pengamanan dan penguatan pasar lokal/domestik. d. Pariwisata 1. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara masih terbatas; 2. Lama tinggal wisatawan masih rendah; 3. Pengembangan daya tarik wisata berbasis budaya belum optimal; 4. Daya saing kelembagaan usaha pariwisata belum kuat dan memadai; 5. Kualitas pelayanan bagi wisatawan belum semuanya memenuhi standar; 6. Upaya dan inovasi dalam pemasaran, promosi, dan event pariwisata masih kurang; 7. Sistem manajemen pariwisata baik pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha di bidang pariwisata masih lemah; 8. Pengembangan produk pariwisata belum optimal karena masih terbatasnya investasi di bidang pariwisata; 9. Manajemen dan pengelolaan geo tapak taman bumi (geosite geopark) belum optimal; 10. Ketergantungan pada destinasi daerah lain masih cukup tinggi. e. Ketahanan Pangan 1. Ketersediaan dan cadangan pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan di tingkat perseorangan/individu masih kurang; 2. Belum optimalnya pemantauan distribusi, harga, dan akses pangan masyarakat; IV-3
3. Keamanan dan keanekaragaman konsumsi pangan melalui pengembangan pangan lokal masih kurang; 4. Masih adanya desa rawan pangan; 5. Kuantitas dan kualitas tenaga penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan masih rendah. f. Pertanian 1. Belum terwujudnya penyaluran dan pemenuhan kebutuhan pupuk bagi petani secara optimal; 2. Belum efektifnya kebijakan pengendalian alih fungsi lahan pertanian; 3. Agribisnis pertanian yang didukung pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pertanian melalui pola pertanian berkelanjutan dan ramah lingkungan masih kurang optimal; 4. Kualitas sumber daya manusia dan kelembagaan pertanian untuk meningkatkan kesejahteraan petani masih kurang; 5. Produksi, produktifitas dan mutu tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakna dalam rangka berkontribusi pada pencapaian swasembada pangan nasional belum mengalami peningkatan yang signifikan. g. Perikanan dan Kelautan 1. Profesi nelayan sebagai mata pencaharian masyarakat belum banyak diminati; 2. Produksi perikanan melalui optimalisasi perikanan budidaya dan peningkatan pengembangan perikanan tangkap belum optimal; 3. Sumber Daya Manusia dan kelembagaan usaha perikanan kurang memadai; 4. Sarana dan prasarana perikanan masih kurang memadai; 5. Pemanfaatan teknologi untuk peningkatan daya saing serta penguatan pemasaran belum optimal. h. Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) 1. Jumlah koperasi aktif masih sedikit; 2. Manajemen usaha koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah belum optimal; 3. Kualitas kelembagaan koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah masih kurang; 4. Kualitas sumber daya manusia pengelola koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah masih rendah; 5. Akses pemodalan bagi koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah masih rendah; 6. Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah belum mampu bersaing di pasar global. 4.1.5. Prasarana Wilayah a. Sumber daya air 1. Potensi sumber air baku untuk pemenuhan kebutuhan air minum belum dimanfaatkan secara optimal; 2. Penurunan debit air sungai bawah tanah sebagai akibat berkurangnya daerah tangkapan air hujan dan kerusakan bentang alam karst; 3. Pemanfaatan sungai bawah tanah dengan teknologi mikrohidro dalam operasional dan perawatan belum berjalan optimal; 4. Kelembagaan pengelolaan irigasi dan pengairan masih lemah; 5. Infrastruktur irigasi banyak yang telah mengalami kerusakan; 6. Konservasi terhadap daerah tangkapan air (catchment area) belum berjalan optimal; 7. Banyak telaga dan sumber air kering akibat kerusakan lingkungan. b. Kebinamargaan 1. Kondisi jalan kabupaten kondisi baik berkurang akibat adanya penambahan ruas-ruas baru; IV-4
2. Belum optimalnya peran pemerintah dalam pengujian dan laboratorium kebinamargaan; 3. Belum optimalnya peralatan berat yang dimiliki pemerintah dalam mendukung terselenggaranya pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan yang hingga saat ini peralatan dengan kondisi baik masih 66,67%. c. Keciptakaryaan 1. Bertambahnya perumahan dan permukiman memerlukan pengembangan prasarana dan sarana dasar yang terpadu; 2. Layanan perpipaan air minum belum optimal dengan cakupan layanan baru mencapai 68%; 3. Penanganan kawasan kumuh belum tuntas dan masih terdapat 13 kawasan kumuh kategori sedang dan ringan dengan luas 146,50 ha yang harus ditangani; 4. Cakupan akses sanitasi masih rendah dengan cakupan sebesar 40%; 5. Masih terdapat 10 titik genangan akibat belum optimalnya sistem drainase perkotaan; 6. Belum optimalnya penanganan persampahan serta masih terdapat 7 (tujuh) IKK belum terlayani sistem persampahan; 7. Belum optimalnya layanan jasa konstruksi; 8. Masih banyak gedung pemerintah yang kurang memadai; 9. Infrastruktur publik bagi penyandang disabilitas pada kawasan pusat pertumbuhan dan kawasan strategis masih minim. d. Transportasi 1. Sistem transportasi wilayah yang memperhitungkan keterkaitan dan keterpaduan moda dan antar wilayah belum tertata dengan baik; 2. Terjadi kepadatan dan kemacetan pada ruas-ruas jalan utama menuju obyek wisata; 3. Berkurangnya jumlah armada angkutan umum akibat load factor yang rendah; 4. Pelayanan infrastruktur penghubung antar obyek wisata belum ada; 5. Pelayanan transportasi yang aman, nyaman, efisien, dan terpadu yang mendukung mobilitas penduduk dan barang antara pusat kota dengan kawasan perdesaan dan perbatasan belum optimal. e. Tata Ruang 1. Belum optimalnya pemanfaatan dokumen rencana tata ruang sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan; 2. Pengembangan wilayah yang belum merata ditunjukkan masih terdapatnya disparitas antar wilayah, yang membutuhkan percepatan pembangunan melalui pembangunan perdesaan, pengembangan Pusat Pelayanan Kecamatan (PPK) dan Pusat Pelayanan Lokal (PKL); 3. Kurangnya percepatan pengembangan kawasan strategis guna mendorong perkembangan kawasan potensial; 4. Munculnya konversi lahan akibat tekanan untuk kebutuhan pembangunan; 5. Belum optimalnya pemanfaatan ruang yang diatur dalam rencana umum akibat belum adanya rencana rinci tata ruang; 6. Belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang akibat belum optimalnya pelaksanaan IMB (Ijin Mendirikan Bangunan); 7. Munculnya konflik pemanfaatan ruang akibat belum optimalnya pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan serta pengendalian pemanfaatan ruang dengan pelaksanaan penegakan yustisia. f. Energi dan Sumber Daya Mineral 1. Adanya perubahan kewenangan daerah di bidang energi dan sumber daya mineral seiring berlakunya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 2. Masih terdapat dusun yang belum terlayani jaringan listrik; IV-5
g.
3. Upaya pemenuhan kebutuhan energi di Kabupaten Gunungkidul melalui penyediaan energi baru terbarukan masih belum optimal; 4. Pemanfaatan sumberdaya mineral dan pengelolaan pertambangan yang ramah lingkungan belum dilaksanakan secara baik; 5. Pemanfaatan sumberdaya mineral terutama pertambangan batu gamping akan berdampak pada kelestarian ekosistem karst jika tidak dibatasi dan dikendalikan secara ketat. Komunikasi dan Informatika 1. Minimnya infrastruktur dan sumberdaya di bidang teknologi informasi dan komputer (TIK) dalam rangka implementasi sistem pelayanan pemerintahan berbasis digital (digital government services/DGS); 2. Belum adanya sistem tunggal layanan Digital Government Services yang unggul dan terintegrasi; 3. Belum optimalnya pemberitaan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah pada mass media dan media online; 4. Masih terdapatnya wilayah blank spot yang belum terlayani akses informasi.
4.1.6. Geomorfologi dan Lingkungan Hidup a. Sebagian besar kawasan karst merupakan kawasan lindung geologi, sehingga kegiatan pertambangan yang tidak dikendalikan akan merusak ekosistem; b. Terjadi kerawanan bencana tanah longsor, angin ribut, banjir, dan kekeringan; c. Penurunan kualitas sumber daya hutan dan lahan, serta sumber daya air; d. Kesadaran masyarakat terhadap lingkungan dan pengelolaan sampah secara mandiri masih kurang serta daya tampung TPA yang ada belum memadai untuk melayani cakupan 18 kecamatan; e. Masih rendahnya tingkat keteduhan di perkotaan.
4.2. Kajian Lingkungan Strategis 4.2.1. Kajian Kebijakan Pembangunan Internasional dan Nasional a. Sustainable Development Goals (SDG’s) Sustainable Development Goals (SDG’s) merupakan kelanjutan dari Millenium Development Goals (MDG’s). MDG’s sebagai suatu kesepakatan internasional tentang langkah dan upaya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, terutama di bidang penanggulangan kemiskinan, kesehatan, pendidikan, dan standar hidup yang diukur melalui Human Development Index dilanjutkan dengan pencanangan SDG’s. SDG’s adalah sasaran jangka panjang bagi komunitas dunia dalam rangka mempertahankan keberlanjutan pencapaian kebutuhan dasar melalui keseimbangan pembangunan di sektor ekonomi, sosial dan lingkungan. Dalam konsep ini, pertumbuhan, stabilitas dan efisiensi ekonomi tetap harus diimbangi dengan kesetaraan sosial, partisipasi masyarakat, serta terjaganya kelestarian lingkungan dalam jangka panjang untuk kembali menunjang pembangunan ekonomi di masa mendatang. Dalam dokumen Sustainable Development Goals ini terdapat 17 (tujuh belas) sasaran dan 169 (seratus enam puluh sembilan) target pembangunan. 17 (tujuh belas) sasaran tersebut terdiri dari: 1. Mengentaskan kemiskinan dalam segala bentuknya dimana-mana. 2. Mengatasi kelaparan, mencapai ketahanan pangan, meningkatkan gizi dan mengembangkan pertanian berkelanjutan. 3. Memastikan kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan untuk semua pada segala usia. 4. Menjamin kualitas pendidikan inklusif dan adil dan meningkatkan kesempatan belajar seumur hidup bagi semua. 5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan dan anak perempuan. IV-6
6. Memastikan ketersediaan dan pengelolaan yang berkelanjutan atas air dan sanitasi untuk semua. 7. Menjamin akses ke energi yang terjangkau, handal, berkelanjutan, dan modern untuk semua. 8. Meningkatkan secara berkelanjutan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif serta meningkatkan secara berkelanjutan pekerjaan penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua. 9. Membangun infrastruktur yang tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan dan menggiatkan inovasi. 10. Mengurangi ketimpangan di dalam suatu dan diantara negara -negara. 11. Membuat kota dan permukiman penduduk yang inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan. 12. Memastikan pola konsumsi dan pola produksi yang berkelanjutan. 13. Mengambil tindakan segera untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya. 14. Konservasi dan penggunaan berkelanjutan sumberdaya samudera dan kepesisiran untuk pembangunan yang berkelanjutan. 15. Melindungi, mengembalikan, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem darat, pengelolaan hutan secara lestari, memerangi dan menghentikan proses penggurunan, memulihkan degradasi lahan dan menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati. 16. Meningkatkan ketenteraman masyarakat yang inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, memberi akses keadilan bagi semua dan dibangun lembaga yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan. 17. Memperkuat sarana pelaksanaan dan revitalisasi kerjasama global untuk pembangunan berkelanjutan. b. Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) adalah bentuk integrasi ekonomi negara-negara yang tergabung dalam ASEAN sehingga pada prakteknya terbentuk sistem perdagangan bebas antara negara-negara ASEAN. MEA ini telah disepakati oleh negara-negara di ASEAN dan mulai diberlakukan pada tanggal 31 Desember 2015. Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akan membentuk ASEAN sebagai pasar dan basis produksi tunggal sehingga ASEAN akan bersifat lebih dinamis dan kompetitif dengan mekanisme dan langkahlangkah untuk memperkuat pelaksanaan baru yang menerapkan inisiatif ekonomi; mempercepat integrasi regional di sektor-sektor prioritas; memfasilitasi pergerakan bisnis, tenaga kerja terampil dan bakat; dan memperkuat kelembagaan mekanisme ASEAN. Peraturan untuk mengantisipasi berlakunya MEA di akhir 2015 telah diterbitkan, salah satunya melalui Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pengesahan Protokol untuk Mengubah Perjanjian Ekonomi ASEAN tertentu terkait Perdagangan Barang. c.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 Visi dan misi pembangunan daerah juga harus disinkronkan dengan visi dan misi pembangunan nasional. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 telah ditetapkan Visi Pembangunan Nasional adalah : “Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”. Untuk mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 7 (tujuh) misi pembangunan yaitu : 1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber IV-7
2. 3. 4. 5. 6. 7.
daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.
Berdasarkan visi dan misi tersebut kemudian dirumuskan 9 agenda Nawacita dengan sub agenda pembangunan nasional sebagai berikut: 1. Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara a. Pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif b. Penguatan sistem pertahanan c. Memperkuat jatidiri sebagai Negara maritim d. Meningkatkan kualitas perlindungan warga Negara Indonesia dan badan hukum Indonesia di luar negeri e. Melindungi hak dan keselamatan pekerja migran f. Memperkuat peran dalam kerjasama global dan regional g. Meminimalisasi dampak globalisasi h. Membangun industri pertahanan nasional i. Membangun Polri yang professional j. Peningkatan ketersediaan dan kualitas data serta informasi kependudukan 2. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya a. Melanjutkan konsolidasi demokrasi untuk memulihkan kepercayaan publik b. Meningkatkan peranan dan keterwakilan perempuan dalam politik dan pembangunan c. Membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan d. Penyempurnaan dan peningkatan kualitas Reformasi Birokrasi Nasional (RBN) e. Meningkatkan partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan publik 3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan a. Peletakan dasar-dasar dimulainya desentralisasi asimetris b. Pemerataan pembangunan antar wilayah terutama kawasan timur Indonesia c. Penanggulangan kemiskinan 4. Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya a. Peningkatan penegakan hukum yang berkeadilan b. Pencegahan dan pemberantasan korupsi c. Pemberantasan penyalahgunaan narkoba d. Menjamin kepastian hukum hak kepemilikan tanah e. Melindungi anak, perempuan, dan kelompok marjinal 5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia a. Pembangunan kependudukan dan keluarga berencana b. Pembangunan pendidikan khususnya pelaksanaan Program Indonesia Pintar
IV-8
c.
6.
7.
8.
9.
Pembangunan kesehatan khususnya pelaksanaan Program Indonesia Sehat d. Peningkatan kesejahteraan rakyat marjinal melalui pelaksanaan Program Indonesia Kerja Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional a. Membangun konektivitas Nasional untuk mencapai keseimbangan pembangunan b. Membangun transportasi massal perkotaan c. Membangun infrastruktur/prasarana dasar d. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pembiayaan infrastruktur e. Menguatkan peran investasi f. Mendorong BUMN menjadi agen pembangunan g. Meningkatkan kapasitas inovasi dan teknologi h. Meningkatkan akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional i. Mengembangkan kapasitas perdagangan nasional j. Meningkatkan daya saing tenaga kerja Peningkatan kedaulatan pangan a. Peningkatan kedaulatan pangan b. Peningkatan ketahanan air c. Melestarikan sumber daya alam lingkungan hidup dan pengelolaan bencana d. Penguatan sektor keuangan Melakukan revolusi karakter bangsa Pemupukan jiwa revolusi mental di kalangan peserta didik melalui pendidikan karakter yang terintegrasi ke dalam mata pelajaran yang relevan Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia Meletakkan Pancasila pada fungsi dan peranannya sebagai dasar filsafat Negara
d. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Perencanaan yang baik harus mampu mengakomodir upaya pencapaian standar pelayanan minimal ke dalam dokumen rencana pembangunan, caranya adalah dengan cara memasukkan aspek SPM tersebut dalam indikator rencana kerja pembangunan daerah. Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu, berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan. Ketentuan yang dimuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yaitu: 1. Pemerintah Daerah menerapkan SPM sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; 2. SPM yang telah ditetapkan Pemerintah menjadi salah satu acuan bagi pemerintah daerah untuk menyusun perencanaan dan penganggaraan penyelenggaraan pemerintahan daerah; 3. Pemerintah Daerah menyusun rencana pencapaian SPM yang memuat target tahunan pencapaian SPM dengan mengacu pada batas waktu pencapaian SPM sesuai dengan Peraturan Menteri; 4. Rencana Pencapaian SPM dituangkan dalam RPJMD dan Renstra SKPD. Arah kebijakan standar pelayanan minimal direncanakan ada 6 (enam) bidang SPM yang merupakan pelaksanaan 6 urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar. Sampai saat ini Standar Pelayanan Minimal (SPM) belum ditetapkan sehingga dalam Rencana Awal RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2021 belum memasukkan SPM yang baru. IV-9
e.
Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Gunungkidul memiliki fokus pada beberapa bidang. Untuk bidang inovasi daerah, kebijakan pembangunan Kabupaten Gunungkidul memfokuskan pada peningkatan kerjasama lembaga penelitian dan pengembangan dan perguruan tinggi dengan industri. Kerjasama ini sebagai interaksi antara pelaku sistem ilmu pengetahuan dan teknologi dan sistem produksi sehingga dapat menjadi kunci kesuksesan dalam aktivitas inovasi. Salah satu hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan interaksi tersebut antara lain melalui forum komunikasi dan kerjasama antara ilmuwan, perekayasa, praktisi di industri, serta masyarakat, dan meningkatkan keterlibatan mereka dalam merumuskan kebijakan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kerjasama ini perlu dijalin sebagai langkah peningkatan inovasi dimana penelitian dan pengembangan dan perguruan tinggi merupakan salah satu sumber inovasi namun memiliki keterbatasan dalam pendanaan. Peran industri adalah sebagai penyedia dan serta sebagai lembaga pemasaran hasil inovasi oleh penelitian dan pengembangan serta perguruan tinggi. Inovasi teknologi yang dihasilkan tidak hanya teknologi canggih, namun juga mampu menciptakan inovasi sederhana. Kerjasama ini di masa mendatang akan mendorong industrialisasi yang mendorong penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai sumber penggerak kemajuan dan modal utama kemandirian. Mengembangkan budaya inovasi dan kreativitas melalui pengembangan kawasan percontohan untuk kegiatan-kegiatan tertentu. Budaya inovasi dan kreativitas di masyarakat akan berkembang dalam waktu yang cukup panjang. Membangun budaya inovasi dan kreativitas di masyarakat dalam bidang sosial ekonomi dalam rangka mencapai efisiensi dan produktivitas yang lebih tinggi. Salah satu langkah mempercepat pengembangan budaya inovasi maka perlu dilakukan penetapan dan pengembangan kawasan percontohan pengembangan inovasi, ilmu pengetahuan dan teknologi pada kawasan tertentu. Dalam kawasan tersebut akan dilakukan aktivitas yang melibatkan semua elemen pendukung inovasi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. f.
Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan dan Pemenuhan Hak Anak Untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, maka dalam perumusan program-program pembangunan agar mempertimbangkan aspek pengarusutamaan gender ke dalam rencana pembangunan sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Instruksi Presiden tersebut telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah. Pengarusutamaan gender (PUG) merupakan suatu strategi untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan. Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa sebagai tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis untuk menjamin eksistensi bangsa dan Negara dimasa depan. Menurut Convention on the Rights of the Child, suatu bangsa akan menjadi bangsa yang besar jika mereka dapat memberikan perlindungan yang layak pada anak baik kesejahteraan lahir, bathin maupun sosial. Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ditegaskan bahwa Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan IV-10
bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental. Komitmen untuk memberikan jaminan terpenuhinya hak-hak dan perlindungan anak menjadi tanggung jawab bersama, baik Pemerintah Daerah (eksekutif), anggota DPRD (legislatif), para penegak hukum (yudikatif), masyarakat, organisasi/forum/kelompok peduli anak, lembaga masyarakat peduli anak maupun dunia usaha. Hak-hak anak yang harus dipenuhi antara lain hak untuk hidup, kelangsungan hidup, tumbuh kembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. g.
Pengarusutamaan Risiko Bencana Dalam Pembangunan Dalam perumusan kebijakan dan program pembangunan daerah agar memperhatikan aspek Pengurangan Risiko Bencana (PRB) sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Hal ini mengingat bahwa sebagian wilayah di Kabupaten Gunungkidul memiliki ancaman dan kerentanan terhadap bencana dan juga sebagai bentuk pelaksanaan amanat undangundang. Garis besar prioritas-prioritas kebijakan pengurangan risiko bencana yang akan dilakukan adalah : 1. Meletakkan pengurangan risiko bencana sebagai prioritas daerah yang pelaksanaannya harus didukung oleh sistem dan kelembagaan yang kuat; 2. Mengidentifikasi, mengkaji dan memantau risiko bencana dan mitigasi bencana termasuk sistem peringatan dini yang berbasis pada kearifan lokal/tradisional masyarakat; 3. Memanfaatkan pengetahuan, inovasi dan pendidikan untuk membangun kesadaran keselamatan diri dan ketahanan terhadap bencana pada semua tingkatan masyarakat; 4. Mengurangi faktor-faktor penyebab risiko bencana sehingga tingkat kerentanan bencana pada setiap aspek dapat dikurangi; 5. Meningkatkan kesadaran, kesiapsiagaan dan kepedulian pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi bencana sehingga dapat mengurangi dampak yang timbul akibat bencana; 6. Meningkatkan kapasitas pemerintah dan masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana; dan 7. Penyusunan dan penegakan tata ruang yang berbasis penanggulangan bencana. Menyadari betapa pentingnya aspek risiko bencana ini menjadi bagian yang tidak pernah terpisahkan dari kehidupan manusia, maka dalam konteks pembangunan diperlukan pengintegrasian pengurangan risiko bencana ke dalam perencanaan pembangunan daerah. Didalam regulasi terakhir tentang penanggulangan bencana, upaya pengintegrasian pengurangan risiko bencana telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 telah diatur tentang wewenang pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, meliputi: 1. Penetapan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan daerah; 2. Pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana; 3. Pelaksanaan kebijakan kerjasama alam penanggulangan bencana dengan propinsi dan/atau kabupaten/kota lain; 4. Pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana pada wilayahnya; 5. Perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurasan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam pada wilayahnya; dan
IV-11
6.
Pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang atau barang yang berskala Provinsi, Kabupaten/Kota.
h. Pengarusutamaan Disabilitas Dalam Pembangunan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas telah mengamanatkan berbagai aspek yang perlu dilaksanakan dalam upaya pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dan secara tegas menunjuk berbagai sektor yang bertanggung jawab untuk implementasi masing-masing hak penyandang disabilitas. Dengan disahkannya Undang-Undang tersebut menunjukkan komitmen dan kesungguhan Pemerintah Indonesia untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak penyandang disabilitas yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan penyandang disabilitas. Dengan demikian, penyandang disabilitas berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semenamena, serta berhak untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain, termasuk di dalamnya hak untuk mendapatkan pelindungan dan pelayanan sosial dalam rangka kemandirian, serta dalam keadaan darurat. Oleh karena itu, pemerintah berkewajiban untuk merealisasikan hak yang termuat dalam konvensi, melalui penyesuaian peraturan perundang-undangan, termasuk menjamin pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, politik dan pemerintahan, kebudayaan dan kepariwisataan, serta pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi. Jangkauan pengaturan dalam Undang-Undang ini meliputi pemenuhan kesamaan kesempatan terhadap penyandang disabilitas dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat, penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, termasuk penyediaan aksesibilitas dan akomodasi yang layak. Pengaturan pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas bertujuan untuk mewujudkan taraf kehidupan penyandang disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, serta bermartabat. Selain itu, pelaksanaan dan pemenuhan hak juga ditujukan untuk melindungi penyandang disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia. Undang-Undang ini mengatur mengenai ragam penyandang disabilitas, hak penyandang disabilitas, pelaksanaan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, koordinasi, Komisi Nasional Disabilitas, pendanaan, kerja sama internasional, dan penghargaan.
4.2.2 Kebijakan Pembangunan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah DIY Visi Pembangunan DIY yang akan dicapai selama lima tahun mendatang Tahun 2012-2017, yaitu: “Daerah Istimewa Yogyakarta Yang Lebih Berkarakter, Maju, Mandiri, dan Sejahtera Menyongsong Peradaban Baru”. Sedangkan misi pembangunan daerah sebagai berikut: 1. Membangun peradaban yang berbasis nilai-nilai kemanusiaan; 2. Menguatkan perekonomian daerah yang didukung dengan semangat kerakyatan, inovatif dan kreatif; 3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik; 4. Memantapkan prasarana dan sarana daerah. Berkaitan dengan keistimewaan tersebut dalam Visi Daerah Istimewa Yogyakarta Menyongsong Peradaban Baru dimaknai sebagai awal dimulainya harmonisasi hubungan dan tata laku antar-sesama rakyat, antara warga masyarakat dengan lingkungannya, dan antara insan dengan Tuhan Yang IV-12
Maha Pencipta, serta kebangkitan kembali kebudayaan yang maju, tinggi dan halus, serta adiluhung. b. Keistimewaan DIY Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta maka status keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta diakui secara jelas, lebih formal, dan lebih utuh. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Pasal 7, DIY memiliki kewenangan dalam urusan Keistimewaan yang mencakup : (a) tatacara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan kewenangan Gubernur dan Wakil Gubernur; (b) kelembagaan Pemerintah Daerah DIY; (c) kebudayaan; (d) pertanahan; dan (e) tata ruang. Dalam aspek pertanahan menyangkut identifikasi dan penataan serta izin pemanfaatan tanah-tanah Sultan Ground di Kabupaten Gunungkidul termasuk untuk kepentingan pembangunan. Dalam aspek kebudayaan telah menjadi prioritas dan sasaran pembangunan di Kabupaten Gunungkidul. Dalam aspek tata ruang Kabupaten Gunungkidul menjadi bagian dalam kawasan budaya di Daerah Istimewa Yogyakarta. Sedangkan dalam aspek kelembagaan diperlukan kelembagaan perangkat daerah yang secara khusus menangani urusan kebudayaan. Undang-undang tersebut juga menegaskan adanya dua tugas besar yang harus dipenuhi dengan segera, yakni tugas mengisi substansi keistimewaan DIY dan tugas yuridis yang menyangkut pemenuhan tata cara, format dan prosedur formal. Secara substansial, keistimewaan DIY harus dapat ditunjukkan dengan kekuatan-kekuatan nilai masa lalu, masa kini dan masa datang DIY. Karena itu tantangan yang dihadapi adalah membangun kapasitas yuridis agar mampu “mengembalikan”, “menguatkan”, dan “mengarahkan” keistimewaan DIY. Sedangkan “semangat keistimewaan” adalah: 1. Hamemayu Hayuning Bawana. 2. Sangkan Paraning Dumadi, Manunggaling Kawula Gusti. 3. Tahta Untuk Rakyat. 4. Golong-Gilig, Sawiji, Greget, Sengguh, Ora Mingkuh. 5. Catur Gatra Tunggal dengan sumbu imaginer dan filosofis. 6. Pathok Negara.
4.2.3 Kebijakan Pembangunan Daerah Lainnya Identifikasi kebijakan dari dokumen RPJMD dan Rancangan RPJMD daerah lain disajikan dalam tabel sebagai berikut:
IV-13
Tabel 4.1 Keterkaitan Kebijakan Kabupaten Gunungkidul dengan Daerah Lain Kebijakan Terkait, Misi, dan Tujuan
Keterangan Keterkaitan
1
No.
Kabupaten Sleman
Daerah Lain
Pada rancangan RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021 : Misi 1: Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas birokrasi yang responsif dan penerapan egovt yang terintegrasi dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat. Misi 2: Meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan menjangkau bagi semua lapisan masyarakat Misi 3: Meningkatkan penguatan sistem ekonomi kerakyatan, aksesibilitas dan kemampuan ekonomi rakyat, dan penanggulangan kemiskinan Misi 4: Memantapkan dan meningkatkan kualitas pengelolaan sumberdaya alam, penataan ruang, lingkungan hidup dan kenyamanan Misi 5: Meningkatkan kualitas budaya masyarakat dan kesetaraan gender yang proporsional
Yang berkaitan dengan penataan ruang dan pengembangan adalah arah pengembangan Kabupaten Sleman ke arah timur melalui Kecamatan Prambanan yang berbatasan dengan Kecamatan Patuk sangat berperanan dalam rangka membuka akses Kecamatan Patuk dan menciptakan interkoneksitas wisata Kabupaten Gunungkidul dengan Kabupaten Sleman. Pengembangan wilayah perbatasan perlu menjadi perhatian oleh kedua Kabupaten. Disamping itu perlu perhatian pelayanan publik baik pendidikan dan kesehatan bagi warga di wilayah perbatasan.
2
Kabupaten Bantul
Pada Rancangan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun disebutkan bahwa Visi Kabupaten Bantul adalah Masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan, nasionalisme dan wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
2016 – 2021 : Terwujudnya dan sejahtera, religius dalam
Adapun tujuan pembangunan Kabupaten Bantul yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, efisien dan bebas KKN; mewujudkan peningkatan kualitas hidup masyarakat; meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan rasa aman dan nyaman dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan pada aspek lingkungan hidup bertujuan menjaga daya dukung alam dan lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan
IV-14
Arah pengembangan kawasan strategis Kabupaten Bantul ke arah timur dengan ditetapkannya Kawasan Industri Piyungan yang wilayahnya berbatasan dengan wilayah Kecamatan Patuk di Kabupaten Gunungkidul. Kawasan Bantul Wilayah Timur yang berbatasan dengan Kabupaten Gunungkidul sebagian besar merupakan kawasan rawan bencana gempa bumi dan tanah longsor sehingga pada kawasan tersebut perlu serangkaian mitigasi bencana dan sinkronisasi kebijakan penataan ruang daerah.
No.
Daerah Lain
Kebijakan Terkait, Misi, dan Tujuan
Keterangan Keterkaitan
3
Kabupaten Klaten
Pada rancangan RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016 – 2021, Visi Kabupaten Klaten yaitu: Mewujudkan Kabupaten Klaten yang Maju, Mandiri, dan Berdaya Saing. Tujuan pembangunan Kabupaten Klaten yaitu Mewujudkan pemenuhan kebutuhan prasarana, sarana, dan utilitas umum bagi masyarakat dan mewujudkan kualitas prasarana, sarana, dan utilitas umum. Sedangkan pada aspek lingkungan hidup tujuan pembangunan Kabupaten Klaten yaitu meningkatkan mutu dan kualitas lingkungan hidup dan mewujudkan pengurangan risiko bencana.
Arah pengembangan kawasan yang berkaitan dengan wilayah yang berbatasan dengan Kabupaten Gunungkidul yaitu wilayah Kecamatan Gantiwarno, Wedi, Bayat, dan Cawas yang membutuhkan pelayanan publik dan pengembangan infrastruktur wilayah dalam rangka membuka akses perekonomian di wilayah perbatasan. Sebagian wilayah Kabupaten Gunungkidul yang berbatasan dengan Kabupaten Klaten merupakan kawasan rawan bencana. Aspek pembangunan lingkungan hidup dan pembangunan yang berkelanjutan perlu diperhatikan oleh Kabupaten Klaten dan Kabupaten Gunungkidul.
4
Kabupaten Sukoharjo
Pada rancangan RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2021, Visi Kabupaten Sukoharjo yaitu Terus Membangun Sukoharjo yang lebih sejahtera, maju, dan bermartabat didukung pemerintahan yang profesional. Misi Pembangunan Kabupaten Sukoharjo yaitu : 1. Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, efektif dan transparan 2. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat 3. Memperkuat kemandirian ekonomi daerah dengan menggerakkan sektor unggulan 4. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan bermasyarakat 5. Mewujudkan kondisi masyarakat yang tenteram, aman dan dinamis
Kebijakan pembangunan Kabupaten Sukoharjo adalah: Peningkatan kerjasama antar daerah sebagai sarana untuk menyerasikan dan menyelaraskan pembangunan antar daerah, mensinergikan pembangunan antar daerah, serta meningkatkan pelayanan publik khususnya yang ada di wilayah perbatasan melalui program penanganan wilayah perbatasan dan program peningkatan kolaborasi regional tematik. Adapun wilayah Kabupaten Sukoharjo yang berbatasan dengan Kabupaten Gunungkidul yaitu Kecamatan Weru yang berbatasan dengan Kecamatan Semin. Kabupaten Sukoharjo mempunyai program peningkatan investasi untuk memacu pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, pengembangan dan transfer keahlian dan teknologi. Hal tersebut telah sejalan dengan arah kebijakan pemerintah Kabupaten Gunungkidul yang menetapkan Candirejo sebagai kawasan industri. Berkaitan dengan sumber daya air, Kabupaten Sukoharjo mempunyai program pemeliharaan sumber daya air melalui perbaikan daerah tangkapan air.
IV-15
No. 5
Daerah Lain Kabupaten Wonogiri
Kebijakan Terkait, Misi, dan Tujuan
Keterangan Keterkaitan
Pada rancangan RPJMD Kabupaten Wonogiri Visi Wonogiri yaitu : Membangun Wonogiri sukses, beriman, berbudaya, berkeadilan, berdaya saing, dan demokratis. Misi Pembangunan : 1. Mengelola Pemerintahan dengan Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Demokratis Terpercaya yang Meliputi Unsur Manajemen Keuangan, Manajemen Pelayanan dan Manajemen Hukum dan Pengawasan dengan Semboyan Sukses sebagai Pola Managerial yang Memiliki Makna Sebagaimana Penjelasan Singkat dalam Visi; 2. Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Wonogiri Melalui Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pelatihan dengan Program Wonogiri Pintar, Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dengan Program Wonogiri Kerja Wonogiri Sejahtera, Peningkatan Kualitas Kesehatan Dengan Program Wonogiri Sehat serta Wonogiri Beriman Sesuai Dengan Agama dan Keyakinan Masing-Masing Mengedepankan Sikap Toleransi Antar Umat; 3. Membangun dan Memberdayakan Wonogiri dari Pinggiran dengan Memperkuat Prioritas Pembangunan di Desa; 4. Meningkatkan Produktivitas Rakyat Wonogiri dan Daya Saing di Segala Bidang Sehingga Wonogiri Dapat Maju dan Bangkit Bersama daerahDaerah Lain; 5. Mengembangkan dan Melestarikan Adat dan Budaya serta Tradisi di Masyarakat Wonogiri; 6. Pemerataan Pembangunan yang Berkeadilan di Segala Bidang; 7. Mengembangkan Seluruh Potensi-Potensi di dalam Jiwa dan Raganya Wonogiri untuk Kemaslahatan Rakyat Wonogiri. Salah satu sasaran daerah yang diturunkan dari Misi III : Membangun dan Memberdayakan Wonogiri dari Pinggiran dengan Memperkuat Prioritas Pembangunan di Desa. Pada sasaran daerah selanjutnya yang diturunkan dari Misi IV : Meningkatkan Produktivitas Rakyat Wonogiri dan Daya Saing di Segala Bidang Sehingga Wonogiri Dapat Maju dan Bangkit Bersama DaerahDaerah Lain.
Kabupaten Wonogiri memprioritaskan pembangunan dari daerah pinggiran dan desa-desa. Hal tersebut menyangkut upaya pembangunan wilayah perbatasan dengan Kabupaten Gunungkidul di segala bidang. Kabupaten Wonogiri bekerjasama dengan Kabupaten Gunungkidul dalam satu kesatuan Kerjasama Pacitan, Wonogiri, dan Gunungkidul (PAWONSARI) dan Gunungsewu UNESCO Global Geopark. Dalam pengembangan Gunungsewu UNESCO Global Geopark dijabarkan dalam kerjasama dibidang pendidikan, lingkungan hidup, kebudayaan, dan kepariwisataan.
Sumber : Bappeda, 2016.
IV-16
4.2.4 a.
Kajian Kebijakan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul
Rencana
Pembangunan
Jangka
Panjang
Daerah
Kabupaten
Gunungkidul Tahun 2005 - 2025 Secara ringkas dapat disajikan kerangka umum RPJP Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025 sebagai berikut: Tabel 4.2. Hasil Telaah RPJPD Tahun 2005-2025 VISI DAN MISI TUJUAN SASARAN Visi : Gunungkidul yang berdaya saing, maju, mandiri, dan sejahtera Tahun 2025 Misi : 1. Mewujudkan pemerintahan daerah yang baik dan bersih
Memperkuat sistem pemerintahan yang baik dan bersih melalui penanggulangan penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk KKN, peningkatan kualitas penyelenggaraan administrasi publik, dan peningkatan keberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan
a. Terwujudnya pemerintahan yang berdasarkan hukum, birokrasi yang profesional dan netral, serta masyarakat sipil dan masyarakat politik yang mandiri; b. Meningkatnya kualitas aparatur dan penyelenggaraan administrasi publik; dan c. Meningkatnya kualitas komunikasi dan informasi.
2. Mewujudkan Pemantapan Sistem dan Kelembagaan serta Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia
Memperkuat sistem dan kelembagaan masyarakat dengan mengedepankan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, meningkatkan penguasaan, pemanfaatan, dan penciptaan ilmu pengetahuan dan teknologi.
a.
Terwujudnya karakter masyarakat yang maju, mandiri, kompetitif, dan bermoral tinggi yang dicirikan sebagai masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, bijaksana, kerja keras, gotong royong, dan mandiri; b. Kualitas sumberdaya manusia yang semakin meningkat, termasuk peran perempuan dalam pembangunan. c. Tingkat pembangunan daerah merata ke seluruh wilayah, berupa terwujudnya peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah.
3. Mewujudkan Pemantapan Sistem dan Kelembagaan Perekonomian
Memperkuat perekonomian daerah berbasis potensi daerah menuju keunggulan kompetitif daerah untuk membangun struktur perekonomian daerah yang, tangguh, kuat, dan kokoh.
a. Terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif. Sektor pertanian dalam arti luas, usaha mikro, kecil, menengah, dan pariwisata menjadi basis aktivitas ekonomi yang dikelola secara ekonomis dan berkelanjutan untuk menghasilkan produk yang berkualitas dan berdaya saing sehingga mampu menjadi penggerak perekonomian daerah.
IV - 17
VISI DAN MISI
TUJUAN
SASARAN b. Tercapainya pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan sehingga terjadi peningkatan pendapatan perkapita yang signifikan, dengan tingkat pengangguran yang rendah dan penurunan jumlah penduduk miskin; a. Meningkatnya kapasitas fiskal daerah;
4. Mewujudkan Peningkatan Kemampuan Keuangan Daerah
Memperkuat kapasitas keuangan daerah untuk mendukung pembiayaan pembangunan daerah yang makin mandiri.
5. Mewujudkan Penyediaan Prasarana Sarana Dasar yang Memadai
Memperkuat jaringan - Terwujudnya jaringan infrastruktur daerah yang infrastruktur daerah yang handal handal dan memadai dan memadai meliputi sarana meliputi sarana transportasi jalan, jembatan, transportasi jalan, ketenagalistrikan, pos, telepon, jembatan, air bersih, dan telematika yang modern. pengairan, ketenagalistrikan, pelayanan pos, telepon, dan telematika yang modern. Memperkuat dan a. Terwujudnya pembangunan meningkatkan kesadaran yang berkelanjutan dengan semua pihak dalam memanfaatkan potensi pengelolaan dan sumber daya alam yang ada pendayagunaan sumber dengan tetap menjaga daya alam dan pelestarian keseimbangan fungsi hasil bagi kesejahteraan lingkungan; masyarakat dengan tetap mempertimbangkan b. Terwujudnya konservasi fungsi lingkungan hidup sumberdaya hayati dan non yang dicerminkan oleh hayati yang mampu menjaga tetap terjaganya fungsi kelestarian fungsi lingkungan dan daya dukung hidup dan keberlanjutan lingkungan. fungsi sumber air; c. Membaiknya pengelolaan dan pendayagunaan sumberdaya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup yang dicerminkan oleh tetap terjaganya fungsi dan daya dukung, dan kemampuan pemulihannya dalam mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi, seimbang, dan lestari; d. Terpeliharanya kekayaan keragaman jenis dan kekhasan sumberdaya alam untuk mewujudkan nilai tambah dan daya saing daerah, serta modal dasar pembangunan daerah; dan e. Meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
6. Mewujudkan Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
IV - 18
b. Meningkatnya kemandirian keuangan daerah.
b. Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kebijakan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam penataan ruang wilayah meliputi: 1. pengembangan dan optimalisasi orientasi pembangunan perekonomian daerah berbasis pertanian, perikanan, kehutanan, dan pariwisata serta kegiatan budi daya yang lain secara berdaya guna, berhasil guna, berdaya saing, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan; 2. pemantapan fungsi kawasan lindung dan peningkatan kelestarian fungsi lingkungan hidup yang mampu beradaptasi terhadap dampak resiko bencana; 3. pengembangan dan pemantapan pusat-pusat pelayanan secara merata dan seimbang serta terintegrasi dengan sistem jaringan prasarana wilayah; 4. peningkatan aksesibilitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi,telekomunikasi dan informatika, sumber daya air, energi, dan prasarana lingkungan yang handal dan memadai; 5. pengembangan kawasan yang mempunyai nilai strategis sesuai fungsi dan peningkatan potensi ekonomi wilayah, pelestarian sosial budaya, pendayagunaan sumberdaya alam dan teknologi tinggi serta pelestarian fungsi dan daya dukung lingkungan hidup; dan 6. pengembangan ruang darat, ruang bawah tanah, ruang udara dan ruang laut serta harmonisasi pemanfaatan yang berwawasan lingkungan. c.
Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Pembangunan pada hakekatnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, rencana pembangunan harus berdasarkan kebijakan yang mensinergikan dan mengharmonisasikan aspek lingkungan, sosial dan ekonomi (sustainable development). Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dalam pasal 15, menyatakan bahwa pemerintah wajib membuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah atau kebijakan, rencana, atau program (KRP). Salah satu KRP yang ada di setiap daerah termasuk Kabupaten Gunungkidul adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun. RPJMD merupakan turunan dari Rencana Kebijakan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang memiliki periode 20 (dua puluh) tahun. RPJMD Kabupaten Gunungkidul disusun menyesuaikan dengan suksesi kepala daerah (Bupati). Proses penyusunan KLHS RPJMD dimulai dengan melakukan identifikasi pemangku kepentingan untuk pemetaan pemangku kepentingan, selanjutnya Pra pelingkupan untuk mempersiapkan daftar panjang isu-isu lingkungan kemudian pelingkupan untuk memperoleh daftar pendek isu-isu lingkungan. Tahap berikutnya adalah pengkajian konsistensi pembangunan berkelanjutan RPJMD, pengkajian pengaruh RPJMD sam merumuskan mitigasi/adaptasi dan/atau alternatif dan merumuskan rekomendasi, yang rumusan rekomendasi diintegrasikan dalam RPJMD. Adapun daftar pendek isu strategis pembangunan berkelanjutan di Gunungkidul antara lain: 1. Daya dukung air permukaan rendah 2. Kualitas air 3. Kekeringan aktual kemarau 4. Potensi sumber air sungai bawah tanah 5. Abrasi pantai 6. Pengembangan kawasan wisata pantai 7. Daya dukung lahan pertanian rendah 8. Permasalahan sampah dan limbah 9. Potensi geopark internasional 10. Ancaman penambangan tidak ramah lingkungan
IV - 19
11. Kemiskinan tinggi 12. Potensi seni budaya. Hasil kajian dari penyusunan RPJMD dapat disimpulkan adalah sebagai berikut : 1. Hasil kajian menunjukkan bahwa draft RPJMD telah konsisten memiliki keterkaitan dengan RTRW, RPJM DIY, PRJM Nasional, RPJM Kawasan Berbatasan, serta memperhatikan aspek keterkaitan (antar waktu, sektor, pemangku kepentingan), keseimbangan dan keadilan. 2. Setiap program memiliki dampak atau pengaruh terhadap isu pendek pembangunan berkelanjutan, baik positif dan/atau negatif. 3. Semua program yang direncanakan dalam RPJMD dapat dilanjutkan dengan mengupayakan mitigasi/adaptasi. Setiap program pembangunan membutuhkan upaya mitigasi/adaptasi dan beberapa membutuhkan KLHS Renstra Perangkat Daerah.
4.3. Isu Strategis Kabupaten Gunungkidul Isu strategis yang ditetapkan dalam RPJMD ini ditetapkan dengan berdasarkan kriteria sebagai berikut: a.
Memiliki pengaruh yang besar dan signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional; b. Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah; c. Luasnya dampak yang ditimbulkan terhadap daerah dan masyarakat; d. Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah; e. Kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola; f. Prioritas komitmen politik yang perlu diwujudkan. Berdasarkan hasil analisis terhadap permasalahan pembangunan dan kondisi lingkungan strategis dengan menggunakan kriteria yang telah ditetapkan, maka isu strategis Kabupaten Gunungkidul berdasarakan bidang permasalahan adalah sebagai berikut: 1. Reformasi birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur sipil negara dan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat dan dunia usaha. Reformasi birokrasi di Kabupaten Gunungkidul masih rendah dan masih terus ditingkatkan seiring dengan pemenuhan indikator-indikator penunjangnya. Beberapa hal yang menjadi penyebab adalah keterbatasan jumlah sumberdaya aparatur di lingkungan Pemerintah Daerah, yaitu jumlahnya yang berkurang karena usia pensiun yang tidak diimbangi pengadaan karena adanya kebijakan moratorium PNS dari Pemerintah Pusat, dan belum optimalnya pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP), belum optimalnya pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) daerah serta belum semua SKPD mempunyai Standar Pelayanan. Di sisi lain pelayanan masyarakat terus dituntut untuk semakin cepat, transparan dan efisien. Reformasi birokrasi harus terus ditingkatkan dengan cara meningkatkan kinerja di bidang penyelenggaraan pemerintahan secara umum, baik pengelolaan sumber daya manusia, manajemen keuangan daerah, maupun pelayanan publik. Selain itu penggunaan teknologi informasi dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik menjadi alternatif dalam mengatasi permasalahan keterbatasan sumberdaya aparatur dan tuntutan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan yang cepat, akurat dan efisien. 2. Peningkatan kesejahteraan rakyat yang semakin merata dan berkeadilan melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, pemerataan dan perluasan akses layanan pendidikan dan kesehatan, pelestarian dan pengembangan kebudayaan, percepatan penurunan
IV - 20
kemiskinan, penurunan pengangguran, mitigasi dan pencegahan bencana, dan peningkatan kesejahteraan rakyat lainnya. Permasalahan di bidang pendidikan akan diatasi dengan peningkatan kompetensi guru, peningkatan pengeloaan penyelenggaraan pendidikan di sekolah sesuai dengan standar yang ditetapkan. Di bidang kebudayaan akan dilakukan peningkatan fasilitasi kekayaan budaya dan nilai tradisi dan pelestarian nilai budaya. Di bidang kesehatan ke depan akan di atasi dengan peningkatan cakupan pelayanan kesehatan di Puskesmas yang diiringi dengan akreditasi Puskesmas, pendampingan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), pengendalian penyakit menular dan tidak menular. Dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan penurunan pengangguran perlu segera disusun strategi dan rencana aksi penanggulangan kemiskinan dan penanganan PMKS yang lebih intensif sehingga menghasilkan upaya penanggulangan kemiskinan dan penanganan PMKS yang terpadu lintas bidang. Untuk menurunkan angka pengangguran perlu diintensifkan pelatihan ketrampilan kepada calon pekerja sesuai dengan kebutuhan lapangan pekerjaan yang sejalan dengan peningkatan kualitas pendidikan serta upaya penumbuhan wirausahawan baru. 3. Berlakunya perdagangan bebas pada wilayah ASEAN (kesepakatan Masyarakat Ekonomi ASEAN - MEA) yang diharapkan menumbuhkan tingkat konsumsi dan produksi pada wilayah DIY umumnya dan Kabupaten Gunungkidul pada khususnya yang mengedepankan pertumbuhan wisata dan budaya serta memantapkan perekonomian daerah melalui peningkatan daya saing, peningkatan ketahanan ekonomi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) adalah bentuk integrasi ekonomi negara-negara yang tergabung dalam ASEAN sehingga pada prakteknya terbentuk sistem perdagangan bebas antara negara-negara ASEAN. MEA ini telah disepakati oleh negara-negara di ASEAN dan mulai diberlakukan pada tanggal 31 Desember 2015. Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akan membentuk ASEAN sebagai pasar dan basis produksi tunggal sehingga ASEAN akan bersifat lebih dinamis dan kompetitif dengan mekanisme dan langkah-langkah untuk memperkuat pelaksanaan baru yang menerapkan inisiatif ekonomi; mempercepat integrasi regional di sektor-sektor prioritas; memfasilitasi pergerakan bisnis, tenaga kerja terampil dan bakat; dan memperkuat kelembagaan mekanisme ASEAN. MEA memberikan peluang kepada negara-negara anggota ASEAN dalam hal meningkatkan kecepatan perpindahan sumber daya manusia dan modal yang merupakan dua faktor produksi yang sangat penting. 4. Mempertahankan momentum pertumbuhan dan perkembangan pariwisata Gunungkidul agar dapat dikelola secara lebih profesional dan mampu bersaing menjadi daerah tujuan wisata terkemuka yang ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan dan lama tinggal wisatawan (length of stay) di Gunungkidul. Perkembangan kunjungan wisatawan yang meningkat 256% dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir belum diikuti dengan peningkatan lama tinggal wisawatan yang signifikan. Masih banyak obyek dan daya tarik wisata potensial di Gunungkidul termasuk potensi Geopark dalam satu kesatuan Gunungsewu UNESCO Global Geopark, untuk dikembangkan menjadi destinasi wisata unggulan. 5. Percepatan pembangunan infrastruktur strategis daerah melalui percepatan ketersediaan lahan pembangunan untuk kepentingan umum, meningkatkan fasilitasi kerjasama pemerintah dengan pemerintah, serta pemerintah-swasta dan meningkatkan infrastruktur publik terutama di wilayah tertinggal dan perbatasan. Infrastruktur di Kabupaten Gunungkidul belum seluruhnya dalam kondisi baik. Hal ini disebabkan oleh beban penggunaan prasarana infrastruktur yang semakin meningkat akibat pertumbuhan penduduk dan penggunaan sarana lalu lintas serta ketidakseimbangan antara penyediaan prasarana
IV - 21
sarana publik sesuai rencana tata ruang terhadap desakan pemanfaatan ruang. Kondisi infrastruktur ini disertai dengan belum optimalnya layanan transportasi umum yang disebabkan minimnya minat pengguna dan terbatasnya sarana dan prasarana. Dalam kaitannya dengan peningkatan perekonomian masyarakat, infrastruktur perekonomian khususnya penunjang pariwisata juga masih perlu ditingkatkan kualitas dan jangkauan pelayanannya. Permasalahan infrastruktur dapat diatasi dengan meningkatkan proporsi jalan dan jembatan dalam kondisi baik, pemenuhan sarana prasarana dasar masyarakat dan peningkatan sarana prasarana perekonomian untuk mengembangkan perekonomian dan pariwisata. 6. Mewujudkan orientasi pembangunan “Among Tani Dagang Layar” yaitu menjadikan laut sebagai halaman muka dan bidang pertanian sebagai tulang punggung (back bone) pembangunan sekaligus dalam rangka mengisi keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Sebagai bagian dari Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten Gunungkidul berupaya untuk mengisi dan merealisasikan keistimewaan melalui pembangunan daerah di segala bidang. 7. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup agar tetap lestari dan berkelanjutan. Inti dari permasalahan lingkungan hidup di Kabupaten Gunungkidul adalah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang masih rendah, ditandai dengan penurunan kualitas tanah, kualitas air, dan kualitas udara. Penurunan kualitas air, terutama air permukaan, disebabkan oleh pembuangan limbah yang tidak melalui pengolahan serta sistem sanitasi yang buruk. Selain itu, kurangnya pengendalian pemanfaatan alih fungsi lahan juga memacu kerusakan lingkungan disamping belum mencukupinya kajian daya tampung dan daya dukung lingkungan sebagai acuan pengelolaan dan pengendalian lingkungan. Peningkatan alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian, rendahnya kualitas pengelolaan sampah, rendahnya luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH), masih adanya lahan kritis merupakan permasalahan yang lain di bidang lingkungan hidup. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan lingkungan hidup adalah meningkatkan kualitas lingkungan dengan meningkatkan pengelolaan air limbah, cakupan layanan persampahan, meminimalkan alih fungsi lahan dan penanganan lahan kritis dan sumber daya alam.
IV - 22
BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN
Penentuan arah pembangunan di Kabupaten Gunungkidul didasarkan pada filosofi atau sesanti yang adiluhung dari leluhur serta sebagai perspektif ke depan, maka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 dijiwai filosofi pembangunan Kabupaten Gunungkidul yaitu: “DHAKSINARGHA BUMIKARTA” yang memiliki cakrawala yang luas dan mampu menjadi pedoman bagi daerah dalam menentukan visi, misi, dan arah pembangunan. Filosofi pembangunan Kabupaten Gunungkidul tersebut sesuai dengan Filosofi Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu: “HAMEMAYU HAYUNING BAWANA”. Mendasarkan pada filosofi para the founding fathers atau sesanti yang adiluhung dari leluhur serta sebagai perspektif ke depan, maka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dijiwai filosofi pembangunan Kabupaten Gunungkidul yaitu: “DHAKSINARGHA BHUMIKARTA” yang memiliki cakrawala yang luas dan mampu menjadi pedoman bagi daerah dalam menentukan visi, misi, dan arah pembangunan. Penjabaran dari filosofi tersebut adalah sebagai berikut: Dhaksinarga berasal dari kata-kata dhaksina dan argha yang berarti : Dhaksina
: Selatan
Argha
: Gunung
Dirangkai menjadi satu kata Dhaksinarga yang artinya Gunungkidul Bhumi
: Bumi, tanah, daerah
Karta
: Subur, makmur, rahayu, damai, sejahtera
Filosofi pembangunan Kabupaten Gunungkidul DHAKSINARGHA BHUMIKARTA merupakan tekad masyarakat Gunungkidul untuk senantiasa ingin mewujudkan semboyan yang mengandung harapan agar Gunungkidul menjadi Daerah yang subur dan makmur dengan cara melaksanakan pembangunan di segala bidang berlandaskan “Hastha Dharma”. Adapun Hastha Dharma merupakan amanah yang harus dilaksanakan oleh setiap pemimpin dan aparatur daerah yaitu : 1. Pengayoman seluruh rakyat tanpa membedakan agama, aliran, dan golongan. 2. Pemberi petunjuk dan bimbingan kepada rakyat menuju ketertiban dan keamanan umum. 3. Penyuluh di dalam gelap dan penolong di dalam penderitaan bagi seluruh lapisan masyarakat, sehingga tercapai ketenangan dan ketenteraman lahir batin. 4. Pembina semangat kehidupan masyarakat sehingga terjelma sifat dan sikap dinamis, konstruktif, dan korektif. 5. Pembangkit dan pemupuk daya cipta menuju ke arah kesejahteraan masyarakat. 6. Bersifat sabar, tekun, ulet, dan bijaksana agar dapat menampung dan mencarikan pemecahan segala persoalan hidup dan kehidupan rakyat sehari-hari.
V-1
7.
Penggerak segala kegiatan masyarakat menuju tercapainya masyarakat yang adil dan makmur yang diridhoi Tuhan Yang Maha Esa. 8. Pemberantas kejahatan dan kemaksiatan dengan jelas bertindak tegas, adil dan jujur tanpa pandang bulu dan harus menjadi teladan didalam kebaikan lahir, batin, dan masyarakat. Implementasi dari filosofi luhur tersebut di atas menjiwai dan memaknai visi dan misi serta arah kebijakan pembangunan Kabupaten Gunungkidul jangka panjang dalam kerangka pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Konsep pembangunan Kabupaten Gunungkidul juga dilandasi filosofi pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana tertuang dalam Perda DIY Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta adalah Hamemayu Hayuning Bawana, sebagai cita-cita luhur untuk mewujudkan tata nilai kehidupan masyarakat Yogyakarta berdasarkan nilai budaya. Hakekat budaya adalah hasil cipta, karsa dan rasa, yang diyakini masyarakat sebagai sesuatu yang benar dan bermanfaat.Demikian pula budaya Jawa, yang diyakini oleh masyarakat DIY sebagai salah satu acuan dalam hidup bermasyarakat, baik ke dalam maupun ke luar.Ini berarti bahwa budaya tersebut bertujuan untuk mewujudkan masyarakat gemah ripah loh jinawi, ayom, ayem, tata, titi, tentrem, kerta raharja. Dengan perkataan lain, budaya tersebut akan bermuara pada kehidupan masyarakat yang penuh dengan kedamaian, baik ke dalam maupun ke luar. Enam nilai dasar budaya (Hamemayu Hayuning Bawana, Sangkan Paraning Dumadi, Manunggaling Kawula Gusti, Tahta Untuk Rakyat, Golong-Gilig Sawiji Greget Sengguh Ora Mingkuh, Catur Gatra Tunggal dengan Sumbu Tugu-Krapyak, dan Pathok Negara) dalam konteks keistimewaan Yogyakarta perlu didudukkan sebagai nilai rujukan deskriptif dan preskriptif, serta perlu dijabarkan sebagai pemandu gerak nyata kehidupan di Yogyakarta. Demikian juga halnya dengan konsep Tahta Untuk Rakyat dan Manunggaling Kawulo Gusti sangat dekat dan mirip dengan konsepkonsep demokrasi dan partisipatori. Konsep Pathok Nagara memiliki pesan yang mirip dengan konsep green belt dalam pembangunan kota moderen. Konsep Catur Gatra Tunggal dan Sumbu Kraton-Tugu mirip dengan kota-kota Teokrasi di Eropa yang dibangun pada abad pertengahan yang menyimbolkan centrum dan identitas dan sampai saat ini masih dirawat dengan sangat baik sehingga menjadi bagian penting bagi kegiatan pariwisata. Konsep Sawiji Greget Sengguh Ora Mingkuh, mirip dengan spirit atau semangat Bushido yang telah menjadi acuan mental manusia Jepang moderen dalam membangun negara dan bangsanya. Filosofi pembangunan daerah Kabupaten Gunungkidul yang juga dilandasi filosofi pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta selanjutnya menjadi ruh atau jiwa dalam Visi pembangunan daerah sebagai suatu pernyataan yang merupakan ungkapan atau artikulasi dari citra, nilai arah, dan tujuan organisasi yang realistis, memberikan kekuatan, semangat, dan komitmen serta memiliki daya tarik yang dapat dipercaya sebagai pemandu dalam pelaksanaan aktivitas dan pencapaian tujuan organisasi.
V-2
5.1. Visi Dengan berdasarkanpada arah kebijakan dan sasaran pembangunan jangka panjang, memperhatikan Visi dan Misi RPJMN, Visi dan Misi RPJMD DIY, serta visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih Hj.Badingah,S.Sos. dan Dr.H. Immawan Wahyudi,M.Hum dirumuskan visi RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2021 : “Mewujudkan Gunungkidul sebagai daerah tujuan wisata yang terkemuka dan berbudaya menuju masyarakat yang berdaya saing, maju, mandiri, dan sejahtera tahun 2021”. Daerah tujuan wisata yang terkemuka dimaknai sebagai sebuah kondisi kabupaten Gunungkidul mampu menjadi salah satu tujuan wisata utama dalam skala regional dan nasional. Daerah tujuan wisata yang berbudaya dimaknai bahwa dalam pengembangan pariwisata yang juga mengoptimalkan potensi dan kekayaan budaya lokal dengan konsep mengembangkan dan mempertahankan budaya, adat istiadat, serta nilainilai luhur budaya (keistimewaan). Berbudaya juga dimaknai sebagai kondisi dimana budaya lokal juga mampu menyerap dan menyaring budaya asing namun tetap mempertahankan identitas budaya lokal. Dengan terwujudnya Gunungkidul sebagai daerah tujuan wisata yang terkemuka dan berbudaya, maka masyarakat yang berdaya saing, maju, mandiri, dan sejahtera akan tercapai. Masyarakat yang berdaya saing adalah kondisi masyarakat Gunungkidul dengan tingkat pendidikan dan kesehatan yang baik, mempunyai kemampuan dan keterampilan memadai untuk bersaing dalam berbagai bidang dengan berlandaskan pada keunggulan komparatif dan kompetitif. Masyarakat yang maju adalah kondisi masyarakat Gunungkidul yang tumbuh dan berkembang secara ekonomi dan dan politik. Ditinjau dari aspek ekonomi masyarakat yang maju diukur dari tingkat pendapatan yang lebih baik dan distribusi yang lebih merata. Proses produksi telah berkembang dengan keterpaduan antar sektor, terutama sektor industri, sektor pertanian, dan sektor jasa-jasa terutama pariwisata, didukung pemanfaatan sumber daya alam secara rasional, efisien, dan berwawasan lingkungan. Dalam aspek politik, masyarakat yang maju adalah masyarakat yang mampu mengembangkan sistem dan kelembagaan politik yang demokratis, hak-hak politik masyarakat terjamin, dan peran serta masyarakat dalam berbagai bidang tinggi. Masyarakat yang mandiri adalah kondisi masyarakat Gunungkidul yang memiliki kemampuan untuk mengelola dan memanfatkan potensi dan kemampuan yang dimiliki sendiri dengan baik, efektif, dan efisien untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan taraf hidupnya, tanpa harus meninggalkan kerjasama dengan pihak lain untuk melaksanakan pembangunan daerah. Masyarakat yang sejahtera adalah kondisi masyarakat Gunungkidul yang telah terpenuhi kebutuhan dasar hidup lahir dan batin, yang ditandai oleh kecukupan pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, situasi keamanan yang kondusif, suasana kehidupan yang religius, rukun, saling menghormati dan menghargai, serta menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, dan keadilan. Sinkronisasi Visi Pembangunan daerah antara RPJMD Kabupaten Gunungkdul, RPJMD DIY dan RPJMN dapat dilihat dalam tabel berikut :
V-3
Tabel 5.1. Sinkronisasi Visi RPJMN, RPJMD DIY, dan RPJMD Kabupaten Gunungkidul RPJMN Tahun 2015-2019
RPJMD DIY Tahun 2012-2017
Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan GotongRoyong
Daerah Istimewa Yogyakarta yang Lebih Berkarakter, Berbudaya, Maju, Mandiri, dan Sejahtera Menyongsong Peradaban Baru
Kata Kunci : Berdaulat, Mandiri, Berkepribadian
Kata Kunci : Berkarakter, Berbudaya, Maju, Mandiri, Sejahtera
RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2021 Mewujudkan Gunungkidul sebagai daerah tujuan wisata yang terkemuka dan berbudaya menuju masyarakat yang berdaya saing, maju, mandiri, dan sejahtera tahun 2021 Kata Kunci : Berbudaya, Berdaya Saing, Maju, Mandiri, Sejahtera
5.2. Misi Misi merupakan penjabarkan dari visi dan disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi tersebut. Rumusan misi merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Untuk mencapai Visi Kabupaten Gunungkidul tahun 2021, ditetapkanmisi pembangunan sebagai berikut : a. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance). b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing. c. Memantapkan pengelolaan pariwisata yang profesional. d. Meningkatkan infrastruktur yang memadai untuk menggerakkan perekonomian yang tangguh berbasis potensi daerah. e. Mengembangkan sektor-sektor unggulan daerah dan iklim investasi yang kondusif. f. Meningkatkan pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam secara berkelanjutan. Penjelasan misi sebagai berikut: Misi 1 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance). Misi ini adalah upaya Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan tata pemerintahan dengan berlandaskan asas prinsip good governance melalui sinergisme antar stakeholders pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam rangka pengelolaan dan manajemen pembangunan daerah. Prinsip yang menjadi landasan good governance adalah:
V-4
1. Akuntabilitas yaitu meningkatkan akuntabilitas para pengambil kebijakan daerah dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 2. Pengawasan yaitu meningkatkan upaya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan mengefektifkan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 3. Daya tanggap yaitu meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintahan terhadap aspirasi masyarakat tanpa kecuali. 4. Profesionalisme yaitu meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggaraan pemerintahan agar mampu memberi pelayanan yang mudah, cepat, tepat dengan biaya terjangkau. 5. Efisiensi dan efektifitas yaitu menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 6. Transparansi yaitu mampu menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan didalam memperoleh informasi. 7. Kesetaraan yaitu mampu memberi peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 8. Wawasan ke depan (strategic vision) yaitu Pemerintah Daerah berupaya membangun daerah berdasarkan visi strategis yang jelas dan mengikuti-sertakan warga dalam seluruh proses pembangunan, sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggungjawab terhadap kemajuan daerahnya. 9. Partisipasi yaitu Pemerintah Daerah mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan, yang menyangkut kepentingan masyarakat, baik secara langsung mapun tidak langsung. 10. Penegakan hukum adalah mewujudkan penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Misi 2 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing. Misi ini adalah upaya Pemerintah Kabupaten Gunungkidul untuk membangun sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing di segala bidang melalui human investment sebagai pilar pokok pembangunan daerah. Upaya tersebut sebagai rangkaian upaya untuk mewujudkan manusia Gunungkidul seutuhnya dan masyarakat Gunungkidul seluruhnya yaitu mencakup pembangunan manusia, baik sebagai insan maupun sumber daya pembangunan manusia. Sebagai insan memberikan tekanan pada harkat, martabat, hak, dan kewajiban manusia yang tercermin dalam nilai-nilai yang terkandung dalam diri manusia baik segi etika, estetika, maupun logika yang meliputi nilai-nilai rohaniah, kepribadian dan kejuangan. Misi 3 : Memantapkan pengelolaan pariwisata yang profesional. Misi ini adalah upaya Pemerintah Daerah Pariwisata untuk meningkatkan berbagai macam kegiatan wisata yang didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah yang berupa hasil olah cipta, rasa dan karsa manusia sebagai makhluk budaya, baik yang bersifat berwujud (tangible) maupun tidak berwujud (intangible) dengan didukung sumber daya manusia yang dapat turut membentuk sikap dan perilaku serta kepribadian yang tangguh, sementara kepribadian yang tangguh tersebut merupakan prasyarat dalam membentuk profesionalisme.
V-5
Misi 4 : Meningkatkan infrastruktur yang memadai untuk menggerakkan perekonomian yang tangguh berbasis potensi daerah. Misi ini adalah upaya Pemerintah Daerah dalam membangun konektivitas antar wilayah melalui peningkatan kondisi jalan dan jembatan, saranaprasarana transportasi dan telekomunikasi dalam rangka percepatan pembangunan dan dukungan bagi pengembangan potensi pariwisata, serta penyediaan infrastruktur pelayanan dasar berupa air bersih, irigasi, dan sanitasi yang merata di wilayah Kabupaten Gunungkidul. Misi 5 : Mengembangkan sektor-sektor unggulan daerah dan iklim investasi yang kondusif. Misi ini adalah upaya Pemerintah Daerah untuk meningkatkan daya saing sektor-sektor unggulan daerah dan iklim investasi yang kondusif yang menjadi penggerak dan penguat bagi perekonomian daerah yang meliputi bidang pertanian dalam arti luas, industri kecil, usaha mikro kecil dan menengah, serta investasi yang mampu menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif. Peran Pemerintah adalah sebagai fasilitator yang mendampingi masyarakat dengan meningkatkan akses bagi masyarakat agar lebih mudah berusaha, sehingga kemampuan ekonomi rakyat lebih berkembang dan semakin kuat. Misi 6 : Meningkatkan pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam secara berkelanjutan. Misi ini adalah upaya Pemerintah daerah untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan lingkungan hidup yang lestari berorientasi pada pelestarian fungsi lingkungan hidup bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan lingkungan hidup. Sinkronisasi Misi pembangunan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2021 dengan Agenda Prioritas RPJMN Tahun 2015-2019 serta Misi Pembangunan RPJMD DIY Tahun 2013-2017 dapat dilihat dalam tabel 5.2. dan 5.3. berikut : Tabel 5.2. Sinkronisasi Misi RPJMD Kabupaten Gunungkidul dan Agenda Prioritas RPJMN (Nawacita) RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2021 Misi 1 Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).
Agenda Prioritas RPJMN Tahun 2015-2019 (Nawacita) Agenda Prioritas 1 : Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara. Agenda Prioritas 2 : Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. Agenda Prioritas 4 : Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
V-6
RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2021
Agenda Prioritas RPJMN Tahun 2015-2019 (Nawacita)
Misi 2 Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing.
Agenda Prioritas 5 : Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia. Agenda Prioritas 6 : Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya. Agenda Prioritas 8 : Melakukan revolusi karakter bangsa. Agenda Prioritas 9 : Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.
Misi 3 Memantapkan pengelolaan pariwisata yang profesional. Misi 5 Mengembangkan sektor-sektor unggulan daerah dan iklim investasi yang kondusif.
Agenda Prioritas 7 : Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektorsektor strategis ekonomi domestik.
Misi 6 Meningkatkan pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam secara berkelanjutan. Misi 4 Meningkatkan infrastruktur yang memadai untuk menggerakkan perekonomian yang tangguh berbasis potensi daerah.
Agenda Prioritas 3 : Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
V-7
Tabel 5.3. Sinkronisasi Misi RPJMD Kabupaten Gunungkidul dan RPJMD DIY RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2021
RPJMD DIY Tahun 2012-2017
Misi 1 Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).
Misi 3 Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik
Misi 2 Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing.
Misi 1 Membangun peradaban yang berbasis nilai-nilai kemanusiaan
Misi 3 Memantapkan pengelolaan pariwisata yang profesional.
Misi 2 Menguatkan perekonomian daerah yang didukung dengan semangat kerakyatan, inovatif dan kreatif
Misi 5 Mengembangkan sektor-sektor unggulan daerah dan iklim investasi yang kondusif. Misi 6 Meningkatkan pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam secara berkelanjutan. Misi 4 Meningkatkan infrastruktur yang memadai untuk menggerakkan perekonomian yang tangguh berbasis potensi daerah.
5.3.
Misi 4 Memantapkan prasarana dan sarana daerah.
Tujuan dan Sasaran
Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu, dalam kerangka rencana pembangunan jangka menengah jangka waktu tersebut antara satu sampai dengan lima tahun ke depan. Rumusan tujuan menunjukkan tahapan-tahapan dalam mencapai visi yang telah ditetapkan, melaksanakan misi dan menjawab masalah serta isu strategis yang dihadapi. Tujuan selanjutnya dijabarkan dalam sasaran- sasaran pembangunan yang lebih operasional dan terukur. Rumusan tujuan dan sasaran pembangunan berdasarkan misi pembangunan daerah lima tahun ke depan ditetapkan sebagai berikut : 1. Misi 1 Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) Tujuan : Mewujudkan Tata kelola Pemerintahan yang baik untuk meningkatkan pelayanan publik Sasaran : 1. Akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah meningkat 2. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah meningkat 3. Ketaatan masyarakat terhadap hukum meningkat 2. Misi 2 Meningkatkan kualitas sumber daya manusia saing
V-8
yang berdaya
Tujuan Sasaran
: Mewujudkan Peningkatan karakter dan mental sumber daya manusia yang berkualitas : 1. Kapasitas Sumber Daya Manusia meningkat 2. Jumlah Penduduk Miskin menurun 3. Angka Pengangguran menurun
3. Misi 3 Memantapkan pengelolaan pariwisata yang profesional Tujuan : 1. Mewujudkan peningkatan daya saing pariwisata 2. Mewujudkan perlindungan, pemeliharaan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan Sasaran : 1. Daya saing pariwisata Meningkat 2. Pelestarian budaya berbasis pemberdayaan meningkat 4. Misi 4 Meningkatkan infrastruktur yang memadai untuk menggerakkan perekonomian yang tangguh berbasis potensi daerah Tujuan : Mewujudkan pemerataan pembangunan, percepatan, dan pertumbuhan ekonomi daerah Sasaran : Infrastruktur publik wilayah meningkat 5. Misi 5 Mengembangkan sektor-sektor unggulan daerah dan iklim investasi yang kondusif Tujuan : Memperkuat perekonomian daerah berbasis potensi sektor unggulan daerah menuju keunggulan kompetitif daerah untuk membangun struktur perekonomian daerah yang tangguh Sasaran : 1. Pertumbuhan ekonomi daerah meningkat. 2. Pendapatan masyarakat meningkat. 3. Ketahanan Pangan Meningkat. 6. Misi 6 Meningkatkan pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam secara berkelanjutan. Tujuan : Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam sesuai daya dukung dan daya tampung Sasaran : 1. Kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup meningkat 2. Kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana meningkat Keterkaitan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran daerah dapat dilihat dalam tabel berikut :
V-9
Tabel 5.4. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2021 Visi /Misi
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Visi : Mewujudkan Gunungkidul sebagai daerah tujuan wisata yang terkemuka dan berbudaya menuju masyarakat yang berdaya saing, maju, mandiri, dan sejahtera tahun 2021 Misi 1: Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)
Mewujudkan Tata kelola Pemerintahan yang baik untuk meningkatkan pelayanan publik
1.
2.
3.
Akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah meningkat Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah meningkat Ketaatan Masyarakat terhadap hukum meningkat
Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Indeks ketenteraman dan ketertiban masyarakat
Misi 2 Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing
Mewujudkan Peningkatan karakter dan mental sumber daya manusia yang berkualitas
1. Kapasitas Sumber Daya Manusia meningkat 2. Jumlah Penduduk Miskin Menurun 3. Angka Pengangguran menurun
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Daya saing pariwisata Meningkat
1. Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara dan Wisatawan Mancanegara
Angka Kemiskinan
Angka penganguran
Misi 3 Memantapkan pengelolaan pariwisata yang profesional
Mewujudkan peningkatan daya saing pariwisata
2. Lama Tinggal Wisatawan Nusantara dan Wisatawan Mancanegara Mewujudkan perlindungan, pemeliharaan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan
Pelestarian budaya berbasis pemberdayaan meningkat
Indeks Pelestarian Budaya
Mewujudkan pemerataan pembangunan, percepatan, dan pertumbuhan ekonomi daerah
Infrastruktur publik wilayah meningkat
Indeks Infrastruktur wilayah
Misi 4 Meningkatkan infrastruktur yang memadai untuk menggerakkan perekonomian yang tangguh berbasis potensi daerah
V - 10
Visi /Misi
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Misi 5 Mengembangkan sektor-sektor unggulan daerah dan iklim investasi yang kondusif
Memperkuat 1. Pertumbuhan perekonomian daerah ekonomi daerah berbasis potensi sektor meningkat unggulan daerah 2. Pendapatan menuju keunggulan masyarakat kompetitif daerah meningkat untuk membangun struktur 3. Ketahanan Pangan perekonomian daerah Meningkat yang tangguh
Angka pertumbuhan ekonomi Pendapatan Perkapita Penduduk
Jumlah desa rawan pangan
Misi 6 Meningkatkan pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam secara berkelanjutan
Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam sesuai daya dukung dan daya tampung
1. Kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup meningkat 2. Kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana meningkat
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Persentase desa tangguh bencana
Selanjutnya target kinerja sasaran jangka menengah daerah tersebut dijabarkan dalam tabel berikut :
V - 11
Tabel 5.5 Target Pencapaian Sasaran Jangka Menengah
No.
Sasaran, Indikator Kinerja Sasaran
Satuan
(2)
(3)
(1)
Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Tahun 0 / 2015
Proyeksi Tahun 2016
Target Capaian Setiap Tahun Tahun 1/ 2017
Tahun 2 / 2018
Tahun 3 / 2019
Tahun 4/ 2020
Tahun 5/ 2021
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
Keterangan
(12)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
B
B
B
B
BB
BB
BB
BB
WTP
WTP
WTP
WTP
WTP
WTP
WTP
WTP
Indeks
18,28
19,35
19,57
19,78
20,00
20,22
20,43
20,43
Indeks
68,41
69,01
69,60
70,20
70,79
71,39
71,98
71,98
Persen
21,01
20,11
19,11
18,11
17,11
16,11
15,11
15,11
Persen
1,56
1,42
1,33
1,25
1,22
1,20
1,16
1,16
Orang
2.642.759
2.815.225
3.112.958
3.361.995
3.563.714
3.706.263
3.780.388
3.780.388
Hari
1,41
1,41
1,45
1,49
1,53
1,57
1,61
1,61
1. Akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah meningkat Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah meningkat Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 3. Ketaatan Masyarakat terhadap hukum meningkat Indeks ketenteraman dan ketertiban masyarakat 4. Kapasitas Sumber Daya Manusia meningkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 5. Jumlah Penduduk Miskin Menurun Angka Kemiskinan 6. Angka Penganguran Menurun Angka Pengangguran 7. Daya saing pariwisata meningkat 1. Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara danWisatawan Mancanegara 2. Lama Tinggal Wisatawan Nusantara dan Wisatawan Mancanegara
V - 12
No.
(1)
Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD
Sasaran, Indikator Kinerja Sasaran
Satuan
(2)
(3)
(4)
Indeks
Tahun 0 / 2015
Proyeksi Tahun 2016
Target Capaian Setiap Tahun
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
Keterangan
(12)
Tahun 1/ 2017
Tahun 2 / 2018
Tahun 3 / 2019
Tahun 4/ 2020
Tahun 5/ 2021
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
92,24
92,24
93,3
95,54
97,36
98,64
100
100
Indeks
56,41
58,14
61,91
65,34
68,57
70,22
71,76
71,76
persen
5, 11
5,26
5,40
5,55
5,69
5,84
5,98
5,98
Juta Rupiah
18,09
18,42
19,33
20,23
21,14
22,05
22,95
22,95
Desa
7
7
6
6
5
5
4
4
Indeks
50,47
50,47
51,47
52,47
53,47
54,47
55,47
55,47
Persen
43,48
58,70
65,22
71,74
78,26
84,78
91,30
91,30
8. Pelestarian budaya berbasis pemberdayaan meningkat Indeks Pelestarian Budaya 9. Infrastruktur publik wilayah meningkat Indeks Infrastruktur Wilayah 10. Pertumbuhan ekonomi daerah meningkat Angka pertumbuhan ekonomi 11. Pendapatan masyarakat meningkat Pendapatan Perkapita Penduduk 12. Ketahanan Pangan Meningkat Jumlah desa rawan pangan 13. Kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup meningkat Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 14. Kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana meningkat Persentase desa tangguh bencana
V - 13
BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Tahapan pembangunan lima tahunan yang akan dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 merupakan bagian yang tidak dapat dilepaskan dari tahapan pembangunan lima tahunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025. Dalam tahapan pembangunan lima tahunan sebagaimana tertuang dalam RPJPD Tahun 2005-2025, saat ini memasuki tahapan Lima Tahunan III Tahun 2015-2020, sehingga arah kebijakan pembangunan lima tahun kedepan disesuaikan dengan arah kebijakan Lima Tahuan III tersebut. Gambaran arah kebijakan tahapan lima tahunan dalam RPJPD Tahun 20052025 dapat dilihat dalam tabel berikut : Tabel 6.1 Arah Kebijakan Pembangunan Lima Tahunan dalam RPJPD Tahun 2005-2025 Lima Tahun I (2005-2010)
Lima Tahun II (2010-2015)
Lima Tahun III (2015-2020)
Lima Tahun IV (2020-2025)
Titik Berat Pembangunan
Titik Berat Pembangunan
Titik Berat Pembangunan
Titik Berat Pembangunan
Pembangunan daerah dititikberatkan pada bidang pertanian dalam arti luas yang didukung oleh penyediaan berbagai jenis pelayanan kebutuhan dasar masyarakat dengan akses dan kualitas yang memadai baik di bidang perumahan yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukung yang merata ke seluruh wilayah. Pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan yang mampu menciptakan kondisi masyarakat yang cerdas, sehat, produktif, dan berakhlak mulia serta memiliki daya saing secara bertanggung jawab dalam memanfaatkan peluang dan menghadapi tantangan globalisasi.
Pembangunan daerah dititikberatkan pada bidang industri kecil dan menengah berbasis pertanian serta pariwisata yang unggul dan mampu menjadi basis aktivitas ekonomi dan menghasilkan produk yang berkualitas dan berdaya saing menjadi penggerak perekonomian daerah yang didukung oleh masyarakat yang maju. Pada lima tahun kedua masyarakat yang diwujudkan adalah masyarakat yang maju.
Pembangunan dititikberatkan pada pembangunan masyarakat yang mandiri yang didukung oleh kualitas sumber daya manusia yang tinggi dan basis ekonomi daerah yang kuat yaitu masyarakat yang mampu mengembangkan potensinya dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatannya sendiri, mempunyai semangat kuat dalam menghadapi tantangan serta kelangsungan proses dan hasilhasil pembangunan.
Pembangunan dititikberatkan pada masyarakat yang mandiri dan sejahtera berupa peningkatan kualitas hidup yang merata di seluruh wilayah.
VI - 1
Berdasarkan arah pembangunan tahapan 5 tahunan dalam RPJPD tersebut dapat dilihat bahwa pada tahap Lima Tahun Ketiga pembangunan kabupaten Gunungkidul diarahkan pada pembangunan masyarakat yang mandiri yang didukung oleh kualitas sumber daya manusia yang tinggi dan basis ekonomi yang kuat. Ini berarti bahwa untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, pada tahap lima tahunan harus dapat diciptakan basis ekonomi yang kuat serta suberdaya manusia yang berkualitas. Untuk itu perlu dipilih potensi daerah yang dipandang akan mampu mendorong dan mempercepat penguatan ekonomi daerah. Perkembangan sektor pariwisata selam kurun waktu lima tahun yang ditandai dengan meningkatnya jumlah kunjungan wisata yang secara riil telah memerikan peningkatan PAD menjadi pilihan Bupati dan Wakil Bupati terpilih untuk dikembangkan dan didorong untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah dengan tetap memperhatikan aspek pemerataan (pertumbuhan ekonomi berkeadilan). Hal ini berarti bahwa pengembangan sektor pariwisata harus didukung oleh pengembangan sektor yang lain yang terkait baik secara langsung maupun tidak langsung. Sektor pertanian misalnya, harus diarahkan agar mampu mengolah hasil pertanian menjadi produk olahan yang dapat mengakses pasar pariwisata dan demikian halnya dengan sektor- sektor yang lain. Untuk itu, proses perwujudan visi dan misi lima tahun kedepan memerlukan strategi dan arah kebijakan yang tepat sehingga semua sektor dapat bersinergi, saling mendukung, dan menguatkan. Proses perumusan strategi pembangunan lima tahun ke depan dilakukan dengan melihat faktor eksternal dan internal yang berdasarkan hasil analisis dipandang memiliki nilai stategis dalam proses pembangunan daerah. 6.1. Analisis Eksternal Analisis eksternal dilakukan untuk memetakan peluang dan ancaman yang dihadapi oleh Kabupaten Gunungkidul dalam kurun waktu lima tahun kedepan. Melalui analisis eksternal diharapkan dapat diketahui posisi Kabupaten Gunungkidul dalam lingkup Daerah Istimewa Yogyakarta, regional, nasional, maupun internasional. a.
Peluang (Opportunities) 1. Terbukanya akses pasar internasional dan perdagangan bebas melalui Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dan kedudukan Kabupaten Gunungkidul yang semakin prospektif dalam lingkup regional. 2. Meningkatnya peluang kerjasama pembangunan antar daerah dan lembaga ilmiah nasional maupun luar negeri, seperti jaringan dan kerjasama dalam pengembangan Geopark. 3. Dibangunnya jalur jalan lintas selatan (JJLS) yang akan meningkatkan aksesibilitas Kabupaten Gunungkidul. 4. Pandangan masyarakat Gunungkidul sebagai alternatif destinasi wisata baru yang menarik untuk dikunjungi 5. Terbukanya peluang usaha di berbagai sektor kehidupan 6. Meningkatnya minat investor untuk berinvestasi di Kabupaten Gunungkidul.
b. Ancaman (Threats) 1. Persaingan antar daerah yang semakin meningkat. 2. Tuntutan masyarakat atas pelayanan publik yang berkualitas. 3. Efek globalisasi dan teknologi informasiyang mengakibatkan persaingan bebas antar negara dan antar daerah serta dampak sosial seperti Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), prnikahan dini dan perceraian
VI - 2
4. Harga pangan dan kebutuhan bahan pokok yang cepat berubah mengikuti mekanisme pasar. 5. Perubahan budaya masyarakat sebagai akibat perkembangan pariwisata yang meningkatkan potensi penyakit masyarakat, gesekan/ konflik sosial, munculnya masalah kesehatan baru, serta bahaya perdagangan orang (traficking) 6.2. Analisis Internal Analisis faktor internal dilakukan untuk mengetahui kekuatan, potensi, dan sumber daya yang dimiliki daerah sebagai modal pembangunan. Disisi lain juga untuk mengetahui kelemahan dan kekuragan daerah dalam menghadapi ancaman serta peluang pembangunan. a. Kekuatan (Strenghts) 1. Potensi unggulan daerah yaitu pariwisata meliputi wisata pantai, geosite, perbukitan karst, gua, hutan pendidikan dan kebudayaan serta pertanian dalam arti luas, termasuk di dalamnya perikanan tangkap/kelautan. 2. Kewenangan dalam bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan Perlindungan masarakat 3. Potensi industri kecil, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) antara lain pengolahan batu, kayu, bambu, dan kerajinan berbasis hasil pertanian antara lain makanan olahan. 4. Masyarakat Gunungkidul mempunyai sikap dan perilaku yang ulet, pekerja keras, gotong royong dan tingkat hubungan sosial dan kebudayaan masyarakat yang kondusif. 5. Penduduk Gunungkidul didominasi kelompok usia produktif. 6. Penerapan sistem Layanan BPJS dan BLUD Kesehatan b. Kelemahan (Weaknesses) 1. Pendayagunaan dan kinerja aparatur dalam pelayanan publik belum optimal. 2. Daya saing dan kualitas layanan pendidikan belum otimal 3. Tingkat pendidikan masyarakat masih rendah 4. Jumlah penduduk miskin yang masih tinggi 5. Kondisi geografis yang rentan terhadap ancaman rawan bencana gempa, tanah longsor, dan kekeringan. 6. Sarana dan prasarana perekonomian daerah serta sarana dan prasarana penunjang pembangunan yang masih terbatas dan belum sesuai kebutuhan. 7. Tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah dan kurangnya penguasaan teknologi sehingga pasar tenaga kerja lebih banyak hanya pada sektor informal (unskilled labour). 8. Pendapatan asli daerah (PAD) yang relatif masih rendah dan manajemen pengelolaan keuangan daerah yang belum optimal. 9. Pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup belum optimal. 10. Infrasruktur publik belum memadai dan belum merata 11. Pelestarian Budaya masih rendah 12. Masih adanya kerawanan pangan
VI - 3
Tabel 6.2 Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman 1.
2.
3.
4.
5. 6.
1.
2.
3.
4.
5. 6.
KEKUATAN Potensi unggulan daerah yaitu pariwisata meliputi wisata pantai, geosite, perbukitan karst, gua, hutan pendidikan dan kebudayaan serta pertanian dalam arti luas, termasuk di dalamnya perikanan tangkap/kelautan. Kewenangan dalam bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan Perlindungan masarakat Potensi industri kecil, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) antara lain pengolahan batu, kayu, bambu, dan kerajinan berbasis hasil pertanian antara lain makanan olahan. Masyarakat Gunungkidul mempunyai sikap dan perilaku yang ulet, pekerja keras, gotong royong dan tingkat hubungan sosial dan kebudayaan masyarakat yang kondusif. Penduduk Gunungkidul didominasi kelompok usia produktif. Penerapan sistem Layanan BPJS dan BLUD Kesehatan
PELUANG Terbukanya akses pasar internasional dan perdagangan bebas melalui Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dan kedudukan Kabupaten Gunungkidul yang semakin prospektif dalam lingkup regional. Meningkatnya peluang kerjasama pembangunan antar daerah dan lembaga ilmiah nasional maupun luar negeri, seperti jaringan dan kerjasama dalam pengembangan Geopark. Dibangunnya jalur jalan lintas selatan (JJLS) yang akan meningkatkan aksesibilitas Kabupaten Gunungkidul. Pandangan masyarakat Gunungkidul sebagai alternatif destinasi wisata baru yang menarik untuk dikunjungi Terbukanya peluang usaha di berbagai sektor kehidupan Meningkatnya minat investor untuk berinvestasi di Kabupaten Gunungkidul
KELEMAHAN 1. Pendayagunaan dan kinerja aparatur dalam pelayanan publik belum optimal. 2. Daya saing dan kualitas layanan pendidikan belum otimal 3. Tingkat pendidikan masyarakat masih rendah 4. Jumlah penduduk miskin yang masih tinggi 5. Kondisi geografis yang rentan terhadap ancaman rawan bencana gempa, tanah longsor, dan kekeringan. 6. Sarana dan prasarana perekonomian daerah serta sarana dan prasarana penunjang pembangunan yang masih terbatas dan belum sesuai kebutuhan. 7. Tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah dan kurangnya penguasaan teknologi sehingga pasar tenaga kerja lebih banyak hanya pada sektor informal (unskilled labour). 8. Pendapatan asli daerah (PAD) yang relatif masih rendah dan manajemen pengelolaan keuangan daerah yang belum optimal. 9. Pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup belum optimal. 10. Infrasruktur publik belum memadai dan belum merata 11. Pelestarian Budaya masih rendah 12. Masih adanya kerawanan pangan
1. 2. 3.
4.
5.
ANCAMAN Persaingan antar daerah yang semakin meningkat. Tuntutan masyarakat atas pelayanan publik yang berkualitas. Efek globalisasi dan teknologi informasiyang mengakibatkan persaingan bebas antar negara dan antar daerah serta dampak sosial seperti Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), prnikahan dini dan perceraian Harga pangan dan kebutuhan bahan pokok yang cepat berubah mengikuti mekanisme pasar. Perubahan budaya masyarakat sebagai akibat perkembangan pariwisata yang meningkatkan potensi penyakit masyarakat, gesekan/ konflik sosial, munculnya masalah kesehatan baru, serta bahaya perdagangan orang (traficking)
VI - 4
Tabel 6.3 Analisis SWOT FAKTOR INTERNAL
KEKUATAN (S)
KELEMAHAN (W)
1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Potensi unggulan daerah yaitu pariwisata meliputi wisata pantai, geosite, perbukitan karst, gua, hutan pendidikan dan kebudayaan serta pertanian dalam arti luas, termasuk di dalamnya perikanan tangkap/kelautan. Kewenangan dalam bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan Perlindungan masarakat Potensi industri kecil, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) antara lain pengolahan batu, kayu, bambu, dan kerajinan berbasis hasil pertanian antara lain makanan olahan. Masyarakat Gunungkidul mempunyai sikap dan perilaku yang ulet, pekerja keras, gotong royong dan tingkat hubungan sosial dan kebudayaan masyarakat yang kondusif. Penduduk Kabupaten Gunungkidul didominasi kelompok usia produktif Penerapan sistem Layanan BPJS dan BLUD Kesehatan
2.
3. 4. 5.
6.
7.
8.
9.
10. 11. 12.
FAKTOR EKSTERNAL PELUANG (O) 1. Terbukanya akses pasar internasional dan perdagangan bebas melalui Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dan kedudukan Kabupaten Gunungkidul yang semakin prospektif dalam lingkup regional. 2. Meningkatnya peluang kerjasama pembangunan antar daerah dan lembaga ilmiah nasional maupun luar negeri, seperti jaringan dan kerjasama dalam pengembangan Geopark. 3. Dibangunnya jalur jalan lintas selatan (JJLS) yang akan meningkatkan aksesibilitas Kabupaten Gunungkidul. 4. Pandangan masyarakat Gunungkidul sebagai alternatif destinasi wisata baru yang menarik untuk dikunjungi 5. Terbukanya peluang usaha di berbagai sektor kehidupan 6. Meningkatnya minat investor untuk berinvestasi di Kabupaten Gunungkidul
Strategi (S-O) 1. Peningkatan produktivitas masyarakat 2. Peningkatan kompetensi dan daya saing generasi muda dan Prestasi di bidang Olahraga 3. Peningkatan produktivitas industri dan perdagangan sebagai penggerak perekonomian daerah. 4. Peningkatan promosi dan pemasaran pariwisata berbasis ekonomi kreatif, dan meningkatkan fasilitas destinasi pariwisata
VI - 5
Pendayagunaan dan kinerja aparatur dalam pelayanan publik belum optimal. Daya saing dan kualitas layanan pendidikan belum otimal Tingkat pendidikan masyarakat masih rendah Jumlah penduduk miskin yang masih tinggi Kondisi geografis yang rentan terhadap ancaman rawan bencana gempa, tanah longsor, dan kekeringan. Sarana dan prasarana perekonomian daerah serta sarana dan prasarana penunjang pembangunan yang masih terbatas dan belum sesuai kebutuhan. Tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah dan kurangnya penguasaan teknologi sehingga pasar tenaga kerja lebih banyak hanya pada sektor informal (unskilled labour). Pendapatan asli daerah (PAD) yang relatif masih rendah dan manajemen pengelolaan keuangan daerah yang belum optimal. Pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup belum optimal. Infrasruktur publik belum memadai dan belum merata Pelestarian Budaya masih rendah Masih adanya kerwanan pangan
Strategi (W-O) 1. Peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk miskin 2. Pengembangan penghidupan berkelanjutan 3. Peningkatan kapasitas pencari kerja dan kesempatan kerja 4. Peningkatan aksesibilitas, ketersediaan dan pemerataan infrastruktur publik untuk mengatasi disparitas antar wilayah. 5. Memberikan kepastian investasi dan penciptaan iklim usaha yang kondusif 6. Optimalisasi pendapatan daerah, Meningkatkan Profesionalisme Pengelolaan Keuangan Daerah, optimalisasi pengeloalaan aset daerah dan kinerja BUMD.
ANCAMAN (T) 1. 2.
3.
4.
5.
Persaingan antar daerah yang semakin meningkat. Tuntutan masyarakat atas pelayanan publik yang berkualitas. Efek globalisasi dan teknologi informasiyang mengakibatkan persaingan bebas antar negara dan antar daerah serta dampak sosial seperti Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), prnikahan dini dan perceraian Harga pangan dan kebutuhan bahan pokok yang cepat berubah mengikuti mekanisme pasar. Perubahan budaya masyarakat sebagai akibat perkembangan pariwisata yang meningkatkan potensi penyakit masyarakat, gesekan/ konflik sosial, munculnya masalah kesehatan baru, serta bahaya perdagangan orang (traficking)
Strategi (S-T) 1.
2.
3.
Peningkatan Upaya-upaya penegakan Perda dan Optimalisasi Pemberantasan Penyakit Masyarakat Penguatan Promotif dan Preventif menuju "Gerakan Masyarakat Sehat"serta Peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan. Peningkatan dan penguatan pengarusutamaan Gender dalam perumusan kebijakan
Strategi (W-T) 1. Peningkatan akses dan mutu pendidikan 2. Peningkatan efektifitas kinerja birokrasi dan layanan publik yang responsif, transparan dan akuntabel 3. Melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan kekayaan dan keragaman budaya 4. Menurunkan kerawanan pangan, meningkatkan ketahanan pangan menuju kemandirian dan kedaulatan pangan 5. Meningkatkan pelestarian fungsi lingkungan hidup menuju pembangunan yang berkelanjutan 6. Peningkatan kesiapsiagaan dan ketahanan dalam menghadapi bencana
6.3. Strategi dan Arah Kebijakan Strategi yang telah ditetapkan selanjutnya diterjemahakan dalam arah kebijakan yang lebih bersifat operasional dan mengarah pada rumusan program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksankan. Keterkaitan antara sasaran, startegis dan arah kebijakan pembangunan daerah dapat dilihat dalam tabel berikut :
VI - 6
Tabel 6.4 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Gunungkidul VISI
: Gunungkidul sebagai daerah tujuan wisata yang terkemuka dan berbudaya menuju masyarakat yang berdaya saing, maju, mandiri, dan sejahtera tahun 2021
MISI 1: Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) Tujuan Mewujudkan Tata kelola Pemerintahan yang baik untuk meningkatkan pelayanan publik
Sasaran 1. Akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah meningkat
Strategi 1. Peningkatan efektifitas kinerja birokrasi dan layanan publik yang responsif, transparan dan akuntabel
2. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah meningkat
1. Optimalisasi pendapatan daerah, peningkatan Profesionalisme Pengelolaan Keuangan Daerah, optimalisasi pengeloalaan aset daerah dan kinerja BUMD.
VI - 7
Arah kebijakan 1. Meningkatkan kualitas sistem perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah 2. Meningkatkan integritas, profesionalisme dan kompetensi aparatur pemerintah daerah 3. Mengembangkan pelayanan prima dalam pelayanan publik 4. Meningkatkan penyusunan, penetapan dan pelaksanaan kerangka regulasi daerah 1. Meningkatkan tata kelola keuangan daerah, penatausahaan, pemanfaatan, dan evaluasi serta pelaporan barang/asset daerah yang semakin efisien dan efektif
Tujuan
Sasaran Strategi 3. Ketaatan masyarakat 1. Peningkatan Upaya-upaya terhadap hukum meningkat penegakan Perda dan Optimalisasi Pemberantasan Penyakit Masyarakat
2. Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam pemilu, peningkatan kondusifitas dalam kehidupan sosial masyarakat
Arah kebijakan 1. Mengoptimalkan Operasi Penegakan Perda dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat Secara Terpadu, serta Peningkatan Kualitas dan Kinerja PPNS 1. Meningkatkan kesadaran berpolitik masyarakat
MISI 2 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing Tujuan Mewujudkan Peningkatan karakter dan mental sumber daya manusia yang berkualitas
Sasaran 1. Kapasitas Sumber Daya Manusia meningkat
Strategi 1. Penguatan Promotif dan Preventif menuju "Gerakan Masyarakat Sehat"serta Peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan.
1.
2.
3. 4. 2. Peningkatan dan penguatan pengarusutamaan gender dalam perumusan kebijakan
VI - 8
Arah kebijakan Meningkatkan pelayanan kesehatan ibu , Bayi dan status gizi masyarakat Menyediakan dan meningkatkan infrastruktur layanan kesehatan yang memadai Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan Meningkatkan gerakan hidup bersih dan sehat
1. Meningkatkan pemenuhan hak anak serta meningkatkan Perlindungan terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan
Tujuan
Sasaran
Strategi
3. Peningkatan kompetensi dan daya saing generasi muda dan prestasi di bidang olahraga 4. Peningkatan akses dan mutu pendidikan
2. Jumlah Penduduk Miskin Menurun
3. Angka Pengangguran Menurun
Arah kebijakan 2. Meningkatkan kualitas pelayanan keluarga berencana dan keluarga sejahtera 1. Meningkatkan kapasitas Pemuda, Lembaga Kepemudaan serta pembibitan Atlit Usia Dini 1. Memantapkan Penerapan SPM menuju Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini sampai Jenjang Pendidikan Dasar 2. Meningkatkan akses pendidikan bagi semua penduduk 3. Meningkatkan cakupan layanan pendidikan bagi semua penduduk
1. Peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk miskin
1. Mengoptimalkan sistem perlindungan sosial serta keberpihakan kepada penyandang PMKS dan disabilitas
2. Pengembangan penghidupan berkelanjutan
1. Mengembangkan potensi penghidupan berkelanjutan menuju keberdayaan masyarakat
1. Peningkatan kapasitas pencari kerja dan kesempatan kerja
VI - 9
1. Mengembangkan pelatihan berbasis potensi lokal dan pengembangan lapangan kerja
Tujuan
Sasaran
Strategi
Arah kebijakan
MISI 3: Memantapkan pengelolaan pariwisata yang profesional Tujuan Mewujudkan peningkatan daya saing pariwisata
Sasaran 1. Daya saing pariwisata Meningkat
Strategi 1. Peningkatan promosi dan pemasaran pariwisata berbasis ekonomi kreatif, peningkatan kualitas SDM, dan peningkatan fasilitas destinasi pariwisata
Mewujudkan perlindungan, pemeliharaan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan
1. Pelestarian budaya berbasis pemberdayaan meningkat
1. Perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kekayaan dan keragaman budaya
Arahkebijakan 1. Mengembangkan event wisata dan budaya skala regional, nasional, dan internasional, meningkatkan penyebarluasan informasi kepariwisataan, meningkatkan Kualitas kelembagaan dan SDM, setra memelihara, merehabilitasi dan membangun destinasi pariwisata
1. Meningkatkan kualitas pengelolaan kekayaan dan keragaman budaya
MISI 4: Meningkatkan infrastruktur yang memadai untuk menggerakkan perekonomian yang tangguh berbasis potensi daerah Tujuan Mewujudkan pemerataan pembangunan, percepatan, dan pertumbuhan ekonomi daerah
Sasaran 1. Infrastruktur publik wilayah meningkat
Strategi 1. Peningkatan aksesibilitas, ketersediaan dan pemerataan infrastruktur publik
VI - 10
Arah kebijakan 1. Meningkatkan pemerataan pembangunan dan revitalisasi infrastruktur wilayah
Tujuan
Sasaran
Strategi
Arah kebijakan
MISI 5: Mengembangkan sektor-sektor unggulan daerah dan iklim investasi yang kondusif Tujuan Memperkuat perekonomian daerah berbasis potensi sektor unggulan daerah menuju keunggulan kompetitif daerah untuk membangun struktur perekonomian daerah yang tangguh
Sasaran
1. Pertumbuhan ekonomi daerah meningkat
2. Pendapatan masyarakat meningkat
3. Ketahanan Pangan Meningkat
Strategi 1. Peningkatan produktivitas industri dan perdagangan sebagai penggerak perekonomian daerah. 2. Peningkatan kepastian investasi dan iklim usaha yang kondusif Peningkatan produktivitas masyarakat Penurunan kerawanan pangan, peningkatan ketahanan pangan menuju kemandirian dan kedaulatan pangan
MISI 6: Meningkatkan pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam secara berkelanjutan Tujuan Sasaran Strategi Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam 1. Kualitas sumber daya alam 1. Peningkatan pelestarian sesuai daya dukung dan daya tampung fungsi lingkungan hidup dan lingkungan hidup menuju pembangunan yang meningkat berkelanjutan. 1. Peningkatan kesiapsiagaan dan ketahanan dalam menghadapi bencana
2. Kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana meningkat
VI - 11
Arah kebijakan 1. Mengembangkan industri, perdagangan, dan koperasi untuk mendukung sektor pariwisata 2. Meningkatkan promosi investasi dan optimalisasi pelayanan terpadu satu pintu Mengembangkan agribisnis pertanian
Memantapkan cadangan pangan, meningkatkan produksi, stabilisasi pasokan dan akses bahan pangan, serta memperbaiki pola konsumsi pangan masyarakat Arahkebijakan 1. Meningkatkan Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
1. Meningkatkan Jumlah Desa Tangguh Bencana (Destana)
Untuk memberikan gambaran tahapan pembangunan yang akan dilalui sebagai penduan perwujudan strategi dan arah kebijakan pembangunan, perlu disusun roadmap (peta jalan) RPJMD Tahun 20162021 yang diwujudkan dalam Indikasi Tema pembangunan tahunan. Mengingat visi pembangunan daerah lima tahun kedepan dititik beratkan pada upeya pengembangan pariwisata sebagai basis ekonomi daerah dan Sumber daya manusia yang berkualitas, maka tema pembangunan daerah juga diarahkan untuk mendorong pembangunan kedua hal tersebut. Gambaran roadmap pembangunan lima tahun kedepan dapat dilihat dalam gambar berikut :
Memantapkan Menguatkan Mengoptimalkan
Meningkatkan
Mengembangkan
Gambar 6.1. Indikasi Tema Pembangunan Tahun 2016-2021
VI - 12
BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
Upaya pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan diwujudkan dalam rumusan kebijakan umum sesuai strategi yang yang telah dipilih dan diterjemahkan secara operasional dalam bentuk program pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai urusan pemerintahan dan kewenangan daerah. Program- program pembangunan yang disusun telah diarahkan untuk mendukung perwujudan masingmasing misi pembangunan sesuai dengan masing- masing strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan. 1. Misi1
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) Tujuan : Mewujudkan Tata kelola Pemerintahan yang baik untuk meningkatkan pelayanan publik Sasaran
: 1. Akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah meningkat 2. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah meningkat 3. Ketaatan masyarakat terhadap hukum meningkat
Program-program pembangunan pada Misi 1 : 1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 2. Program Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah 3. Program Peningkatan Kualitas Perencanaan 4. Program Perencanaan Pembangunan Fisik dan Prasarana 5. Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan, Sosial, dan Budaya 6. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 7. Program Pengangkatan, Pemindahan, dan Pensiun PNS 8. Program Pengelolaan Data dan Pengembangan Pegawai 9. Program Pembinaan dan kesejahteraan aparatur 10. Program Optimalisasi akuntabilitas kinerja pemerintah daerah 11. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 12. Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 13. Program Pembinaan Penyelenggaraan Pelayanan Publik 14. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 15. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 16. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran 17. Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur 18. Program Peningkatan Pelayanan Terpadu 19. Program Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik 20. Program Analisis Kebijakan Pembangunan 21. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 22. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala daerah 23. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 24. Program Pengembangan Otonomi Desa 25. Program Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan 26. Program Pembinaan Wilayah 27. Program Penataan, Penguasaan, dan Pengendalian Pertanahan 28. Program Pengelolaan Administrasi Kependudukan 29. Program Pengelolaan Data dan Penyebarluasan Informasi 30. Program Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil 31. Program Peningkatan Pelayanan Kearsipan 32. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
VII - 1
33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48.
Program Penelitian dan Pengembangan Program Pengembangan Statistik Daerah Program Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Program Peningkatan Kualitas Penyusunan APBD Program Peningkatan Kualitas Penatausahaan Keuangan Daerah Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah Program Peningkatan Pelayanan Pajak Daerah Program Pendataan dan Pengembangan Pendapatan Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah Program Penegakan Peraturan Daerah Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Program Pemeliharaan Keamanan, Ketentraman, Ketertiban, dan Pencegahan Tindak Kriminal Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan dan Penanganan Konflik Sosial Program Pendidikan Politik dan Penguatan Organisasi Kemasyarakatan Program Persandian untuk Pengamanan Informasi
2. Misi 2 Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing Tujuan : Mewujudkan Peningkatan karakter dan mental sumber daya manusia yang berkualitas Sasaran
: 1. Kapasitas Sumber Daya Manusia meningkat 2. Jumlah Penduduk Miskin menurun 3. Angka Pengangguran menurun Program- program pembangunan pada Misi 2 : 1. Program Kesehatan Keluarga 2. Program Perbaikan Gizi Masyarakat 3. Program Pencegahan Penyakit 4. Program Pembangunan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan 5. Program Peningkatan Sumberdaya Kesehatan 6. Program Pelayanan Jaminan Kesehatan 7. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan 8. Program Peningkatan Penyelenggara-an BLUD Puskesmas 9. Program Peningkatan Penyelenggaraan BLUD Rumah Sakit 10. Program Peningkatan Pelayanan Laboratorium Kesehatan 11. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 12. Program Perlindungan Perempuan, Anak, dan Pengarusutamaan Gender 13. Program Pembinaan Keluarga Berencana dan Sejahtera 14. Program Pembinaan dan pemasyarakatan olahraga 15. Program Peningkatan peran serta kepemudaan dan kewirausahaan pemuda 16. Program Pendidikan Anak Usia Dini 17. Program Pendidikan Dasar SD 18. Program Pendidikan Dasar SMP 19. Program Pendidikan Masyarakat 20. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 21. Program Peningkatan Kesejahteraan Rakyat 22. Program Peningkatan Kesejahteraan Sosial
VII - 2
23. Program Peningkatan Partisipasi dan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 24. Program Pendidikan Pelatihan Tenaga Kerja 25. Program Peningkatan Kesempatan Kerja 26. Program Perlindungan dan Pengawasan Ketenagakerjaan 27. Program Pengembangan Transmigrasi 3. Misi 3 Memantapkan pengelolaan pariwisata yang profesional Tujuan : 1. Mewujudkan peningkatan daya saing pariwisata 2. Mewujudkan perlindungan, pemeliharaan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan Sasaran : 1. Daya saing pariwisata Meningkat 2. Pelestarian budaya berbasis pemberdayaan meningkat Program-program pembangunan pada Misi 3 : 1. Program Pengembangan Kemitraan dan Pemasaran Pariwisata 2. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 3. Program Pengelolaan Keragamaan Budaya 4. Misi 4 Meningkatkan infrastruktur yang memadai untuk menggerakkan perekonomian yang tangguh berbasis potensi daerah Tujuan :Mewujudkan pemerataan pembangunan, percepatan, dan pertumbuhan ekonomi daerah Sasaran : Infrastruktur publik wilayah meningkat Program- program pembangunan pada Misi 4 : 1. Program Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan jalan dan jembatan 2. Program Penyehatan Lingkungan Permukiman 3. Program Pengelolaan Kebersihan dan Pertamanan 4. Program Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi dan jaringan pengairan lainnya 5. Program Peningkatan Bangunan Gedung Pemerintah, serta Penyelenggara IMB dan IUJK 6. Program Pelayanan Laboratorium dan Peralatan berat 7. Program Pengembangan wilayah strategis dan Cepat Tumbuh 8. Program Penataan Ruang 9. Program Pembangunan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 10. Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perhubungan 11. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Umum dan Barang 12. Program uji kelayakan sarana transportasi 5. Misi 5 Mengembangkan sektor-sektor unggulan daerah dan iklim investasi yang kondusif Tujuan : Memperkuat perekonomian daerah berbasis potensi sektor unggulan daerah menuju keunggulan kompetitif daerah untuk membangun struktur perekonomian daerah yang tangguh Sasaran
: 1. Pertumbuhan ekonomi daerah meningkat. 2. Pendapatan masyarakat meningkat. 3. Ketahanan Pangan Meningkat.
Program- program pembangunan pada Misi 5 : 1. Program Peningkatan, Pengembangan dan Efisiensi Perdagangan 2. Program Pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM)
VII - 3
3. Program Pengembangan Kewirausahaan, Keunggulan Kompetitif, dan Sistem Pendukung Usaha Koperasi dan UMKM 4. Program Peningkatan Pengelolaan Pasar dan Pembinaan Pedagang 5. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 6. Program Peningkatan Promosi dan Penanaman Modal Daerah 7. Program Pengembangan Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura 8. Program Pengembangan Agribisnis 9. Program Peningkatan Kualitas Penyuluhan 10. Program Pengembangan Agribisnis Perikanan 11. Program Pemberdayaan Nelayan 12. Program Pengembangan Agribisnis Peternakan 13. Program Pengembangan Agribisnis Perkebunan 14. Program Peningkatan Perekonomian dan Sumber Daya Alam 15. Program Ketahanan pangan 16. Program Peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura 17. Program Peningkatan produksi perikanan budidaya 18. Program Peningkatan produksi peternakan 19. Program Peningkatan produksi perkebunan 20. Program Perlindungan dan Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistemnya 6. Misi 6 Meningkatkan pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam secara berkelanjutan. Tujuan : Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam sesuai daya dukung dan daya tampung Sasaran : 1. Kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup meningkat 2. Kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana meningkat Program-program pembangunan pada Misi 6 : 1. Program Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup 2. Program Perlindungan dan konservasi sumber daya alam 3. Program Kesiapsiagaan, pencegahan, mitigasi, dan penanganan bahaya kebakaran 4. Program Pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana Hubungan sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan secara lengkap dalam tabel kebijakan umum dan program jangka menengah tahun 2016-2021 pada masing-masing misi berikut ini:
VII - 4
Tabel 7.1. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan pada Misi 1 RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2021 Misi 1 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)
No 1 1
Sasaran Daerah 2 Akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah Meningkat
Strategi 3 Peningkatan efektifitas kinerja birokrasi dan layanan publik yang responsif, transparan dan akuntabel
Arah Kebijakan 4 1. Meningkatkan kualitas sistem perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah
Sasaran PD
1
2
5 Keselarasan dokumen perencanaan antar waktu
Kesesuaian antar lembaga dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah
Indikator Kinerja Program (outcome) 6 Persentase kesesuaian Program dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) terhadap Program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Persentase kesenjangan capaian target kinerja dalam perencanaan pembangunan jangka menengah dan tahunan daerah Persentase kesesuaian program dalam Renja PD terhadap RKPD, dan Renstra PD terhadap RPJMD Persentase kesesuaian program dalam Renja PD Bidang Fisik dan Prasarana terhadap RKPD dan APBD, serta Program dalam Renstra Perangkat Daerah terhadap RPJMD
VII - 5
Capaian Kinerja Kondisi Awal 2015 7 100%
Kondisi Akhir 2021 8 100%
12%
5%
100%
100%
Program Pembangunan Daerah
Bidang Urusan
PD Penanggung Jawab
9 Perencanaan Pembangunan Daerah
10 Perencanaan
11 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah
Perencanaan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
100%
Peningkatan Kualitas Perencanaan
Umum
Semua PD
100%
Perencanaan Pembangunan Fisik dan Prasarana
Perencanaan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
No
Sasaran Daerah
Strategi
Arah Kebijakan
Sasaran PD
1
2
3
4
5
2. Meningkatkan integritas, profesionalisme dan kompetensi aparatur pemerintah daerah
1
2
Aparatur yang kompeten dan profesional meningkat
Disiplin aparatur meningkat
Indikator Kinerja Program (outcome) 6 Persentase kesesuaian program dalam Renja Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya terhadap RKPD dan APBD, serta Program dalam Renstra Perangkat Daerah terhadap RPJMD Persentase kesesuaian program dalam Renja Perangkat Daerah Bidang Perekonomian terhadap RKPD dan APBD, serta Program dalam Renstra Perangkat Daerah terhadap RPJMD Persentase kenaikan pangkat dan pensiun PNS tepat waktu serta pengangkatan dan pemindahan PNS yang sesuai formasi. Persentase Pengiriman Peserta Diklat dan Tugas Belajar sesuai kebutuhan Persentase pelanggaran disiplin dan kasus PNS yang terselesaikan
VII - 6
Capaian Kinerja Kondisi Awal 2015 7 100%
Kondisi Akhir 2021 8 100%
100%
Program Pembangunan Daerah
Bidang Urusan
PD Penanggung Jawab
9 Perencanaan Pembangunan Pemerintahan, Sosial, dan Budaya
10 Perencanaan
11 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
100%
Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Perencanaan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
100%
100%
Pengangkatan, Pemindahan, dan Pensiun PNS
Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan
Badan Kepegawaian Daerah
100%
100%
Pengelolaan Data dan Pengembangan Pegawai
Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan
Badan Kepegawaian Daerah
100%
100%
Pembinaan dan kesejahteraan aparatur
Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan
Badan Kepegawaian Daerah
No
Sasaran Daerah
Strategi
Arah Kebijakan
1
2
3
4
Sasaran PD
3
3. Mengembangkan pelayanan prima dalam pelayanan publik
1
5 Nilai AKIP perangkat daerah meningkat
Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik meningkat
Indikator Kinerja Program (outcome)
Capaian Kinerja Kondisi Awal 2015 7 B
Kondisi Akhir 2021 8 BB
Sangat Tinggi
Sangat Tinggi
90%
100%
78,07
Nilai IKM Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana Prasarana Aparatur Persentase PNS yang memiliki kompetensi sesuai bidang tugas
6 Nilai AKIP Perangkat Daerah
Nilai Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Persentase Perangkat Daerah yang sudah melaksanakan tugas dan fungsinya Nilai IKM Kabupaten
Jumlah Perangkat Daerah yang memperoleh informasi
VII - 7
Program Pembangunan Daerah
Bidang Urusan
PD Penanggung Jawab
9 Optimalisasi akuntabilitas kinerja pemerintah daerah Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
10 Sekretariat Daerah
11 Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)
Sekretariat Daerah
Sekretariat Daerah (Bag. Pem. Umum) Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)
80
Pembinaan Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Sekretariat Daerah
Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)
78,07
80
Umum
Semua PD
100%
100%
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Pelayanan Administrasi Perkantoran
Umum
Semua PD
90%
95%
Umum
Semua PD
99%
99,8%
Umum
Semua PD
46
46
Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur Persandian untuk Pengamanan Informasi
Persandian
Bagian Umum Sekretariat Daerah
Sekretariat Daerah
No
Sasaran Daerah
Strategi
Arah Kebijakan
1
2
3
4
Sasaran PD
2
3
4
4. Meningkatkan penyusunan, penetapan dan pelaksanaan kerangka regulasi daerah
1
2
Indikator Kinerja Program (outcome)
Kondisi Akhir 2021 8 100%
40%
Persentase serapan anggaran program kegiatan Perangkat Daerah
5 Kualitas pelayanan perijinan meningkat
6 Persentase Perizinan dan Non Perizinan Terlayani tepat waktu
Masyarakat dapat mengakses informasi kebijakan dan pelayanan pemerintah Pemanfaatan anggaran sesuai dengan kegiatan secara efektif dan efisien meningkat Kualitas Kebijakan Pemerintah Daerah meningkat
Persentase Perangkat Daerah yang memiliki Layanan Informasi yang dikelola secara aktif
Kualitas penyelenggaraa n pemerintahan desa meningkat
Capaian Kinerja Kondisi Awal 2015 7 100%
Program Pembangunan Daerah
Bidang Urusan
PD Penanggung Jawab
9 Peningkatan Pelayanan Terpadu
10 Penanaman Modal
80%
Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik
Sekretariat Daerah
87,22%
94%
Analisis Kebijakan Pembangunan
Sekretariat Daerah
Sekretariat Daerah, Bagian Administrasi Pembangunan
Persentase produk hukum daerah yang ditetapkan
80%
95%
Penataan Peraturan Perundangundangan
Sekretariat Daerah
Sekretariat Daerah, Bagian Hukum
Persentase ketugasan Kepala Daerah yang terfasilitasi dengan Baik
100%
100%
Sekretariat Daerah
Sekretariat Daerah, Bagian Humas dan Protokol
Persentase kerjasama yang ditindaklanjuti
100%
100%
Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala daerah Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
Sekretariat Daerah
Persentase Penyusunan Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Desa
50%
95%
Pengembangan Otonomi Desa
Sekretariat Daerah
Sekretariat Daerah, Bagian Administrasi . Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah, Bagian Administrasi Pemerintahan Desa
(LPP Desa) Tepat Waktu
VII - 8
11 Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (KPMPT) Sekretariat Daerah, Bag. Humas dan Protokol
No
Sasaran Daerah
Strategi
Arah Kebijakan
Sasaran PD
1
2
3
4
5
Indikator Kinerja Program (outcome)
Capaian Kinerja Kondisi Awal 2015 7 60%
Kondisi Akhir 2021 8 90%
Persentase permasalahan perbatasan yang tertangani
50%
70%
6 Persentase desa yang menetapkan APB Desa tepat waktu dan benar
Program Pembangunan Daerah
Bidang Urusan
PD Penanggung Jawab
9 Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan
10 Kecamatan
11 Kecamatan
Pembinaan Wilayah
Sekretariat Daerah
Sekretariat Daerah, Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah, Bagian Adm. Pem. Umum
3
Pemenuhan kebutuhan lahan untuk kepentingan publik meningkat
Persentase pemenuhan kebutuhan lahan untuk kepentingan publik
100%
100%
Penataan, Penguasaan, dan Pengendalian Pertanahan
Sekretariat Daerah
4
Tertib Administrasi Kependudukan meningkat
Persentase pelayanan administrasi kependudukan di desa yang terintegrasi dengan kabupaten
10%
100%
Pengelolaan Administrasi Kependudukan
Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Disdukcapil
Persentase desa yang memiliki data base kependudukan dan pencatatan sipil Persentase cakupan layanan akta-akta catatan sipil
20,14%
100%
35%
45%
Pengelolaan Data dan Penyebarluasan Informasi Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil
Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku
40%
80%
Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Kearsipan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah (KPAD)
5
Kualitas Kearsipan meningkat
VII - 9
Peningkatan Pelayanan Kearsipan
No
Sasaran Daerah
Strategi
Arah Kebijakan
1
2
3
4
Sasaran PD
6
7
8
2
Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah meningkat
Optimalisasi pendapatan daerah, Peningkatan Profesionalisme Pengelolaan Keuangan Daerah, optimalisasi pengeloalaan aset daerah dan kinerja BUMD.
1. Meningkatkan tata kelola keuangan daerah, penatausahaan, pemanfaatan, dan evaluasi serta pelaporan barang/asset daerah yang semakin efisien dan efektif
1
2
Indikator Kinerja Program (outcome)
5 Kualitas layanan bidang administrasi dan keuangan bagi Anggota DPRD meningkat Kerjasama Penelitian dalam Pembangunan Daerah meningkat
6 Persentase anggota DPRD yang puas terhadap layanan administrasi dan keuangan
Penyediaan data dasar dan sektoral pendukung perencanaan pembangunan daerah Kualitas Laporan Keuangan Daerah meningkat
Jenis data yang terpublikasi
Ketepatan waktu penyampaian Raperda APBD meningkat
Ketepatan waktu dalam menyusun Dokumen Penganggaran
Jumlah pelaksanaan kerjasama penelitian
Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan laporan keuangan dengan benar dan tepat waktu
VII - 10
Capaian Kinerja
Program Pembangunan Daerah
Bidang Urusan
PD Penanggung Jawab
10 Sekretariat DPRD
11 Sekretariat DPRD
Kondisi Awal 2015 7 90%
Kondisi Akhir 2021 8 95%
4
12
Penelitian dan Pengembangan
15 jenis
10 jenis
Pengembangan Statistik Daerah
Statistik
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Statren)
100%
100%
Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah
Keuangan
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD)
Tepat Waktu
Tepat Waktu
Peningkatan Kualitas Penyusunan APBD
Keuangan
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD)
9 Peningkatan Kapasitas Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
Penelitian dan Pengembangan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Litbangdal)
No
Sasaran Daerah
Strategi
Arah Kebijakan
1
2
3
4
Sasaran PD
Indikator Kinerja Program (outcome)
Capaian Kinerja Kondisi Awal 2015 7 100%
Kondisi Akhir 2021 8 100%
5 Kualitas Layanan Penatausahaan Keuangan sesuai Ketentuan yang berlaku meningkat
6 Persentase Penyediaan Anggaran Kas Perangkat Daerah secara baik dan tepat waktu
4
Kualitas Penatausahaan Aset Daerah meningkat
Persentase aset yang dikelola secara efektif dan efisien
80%
5
Pendapatan Asli Daerah meningkat
Persentase kenaikan Pendapatan Pajak Daerah
3
Program Pembangunan Daerah
Bidang Urusan
PD Penanggung Jawab
9 Peningkatan Kualitas Penatausahaan Keuangan Daerah
10 Keuangan
11 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD)
100%
Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah
Keuangan
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD)
10%
10%
Peningkatan Pelayanan Pajak Daerah
Keuangan
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD)
Jumlah Data Obyek Pajak Bumi dan Bangunan yang valid
15.000
44.000
Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah
Umum
Semua PD
Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah
Inspektorat
Inspektorat Daerah
6
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Meningkat
Persentase Laporan Keuangan yang disusun tepat waktu dan akuntabel
100%
100%
7
Pengendalian internal terhadap tata kelola keuangan Pemerintah Daerah meningkat
Jumlah temuan audit BPK atas Sistem Pengendalian Internal dan kepatuhan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
12
12
VII - 11
Pendataan dan Pengembangan Pendapatan
No
Sasaran Daerah
1 3
2 Ketaatan masyarakat terhadap hukum meningkat
Strategi 3 Peningkatan Upaya-upaya penegakan Perda dan Optimalisasi Pemberantasan Penyakit Masyarakat
Arah Kebijakan 4 Mengoptimalkan Operasi Penegakan Perda dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat Secara Terpadu, serta Peningkatan Kualitas dan Kinerja PPNS
Sasaran PD
1
2
3
Indikator Kinerja Program (outcome)
Capaian Kinerja Kondisi Awal 2015 7 60%
Kondisi Akhir 2021 8 80%
5 Penyelesaian pelanggaran Peraturan Daerah meningkat
6 Persentase penegakan peraturan perundangan yang mengandung sanksi pidana
Penyelesaian gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat meningkat
Persentase kejadian gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang terselesaiakan
100%
Persentase kejadian gangguan ketentraman dan ketertiban yang terselesaikan
Persentase konflik SARA yang diselesaikan dalam wilayah
Masalah/kejadi an terkait dengan ketahanan bangsa menurun
Program Pembangunan Daerah
Bidang Urusan
PD Penanggung Jawab
9 Penegakan Peraturan Daerah
10 Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
11 Satpol PP
100%
Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
Satpol PP
90%
95%
Pemeliharaan Keamanan, Ketentraman, Ketertiban, dan Pencegahan Tindak Kriminal
Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
Satpol PP
100%
100%
Pengembangan Wawasan Kebangsaan dan Penanganan Konflik Sosial
Kesatuan Bangsa dan Politik
Kesatuan Bangsa dan Politik
Persentase konflik sosial yang tertangani
72,90%
80%
Persentase ormas dan LSM yang aktif dalam kegiatan pemerintahan dan pembangunan
44,40%
80%
Pendidikan Politik dan Penguatan Organisasi Kemasyarakatan
Kesatuan Bangsa dan Politik
Kesatuan Bangsa dan Politik
VII - 12
Tabel 7.2. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan pada Misi 2 RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2021 Misi 2 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing.
No 1 1
Sasaran Daerah 2 Kapasitas Sumber Daya Manusia Meningkat
Strategi 3 1.Penguatan Promotif dan Preventif menuju "Gerakan Masyarakat Sehat"serta Peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan.
Arah Kebijakan 4 1). Meningkatkan pelayanan kesehatan ibu , bayi, dan status gizi masyarakat
2). Menyediakan dan meningkatkan infrastruktur layanan kesehatan yang memadai
Sasaran PD
1
5 Kematian ibu dan bayi menurun
Indikator Kinerja Program (Outcome) 6 Persentase Cakupan Kunjungan Pemeriksaan Kehamilan paling sedikit 4 kali (K4)
Capaian Kinerja Kondisi Awal 2015 7 90%
Kondisi Akhir 2021 8 95%
93 %
96 %
3.19%
1.60%
2
Status gizi masyarakat meningkat
Persentase Neonatus dengan komplikasi yang di tangani (KN I) Prevalensi balita wasting (kurus dan sangat kurus)
3
Angka kesakitan akibat penyakit menurun
Angka keberhasilan pengobatan Tuber Colusis(TBC)
85%
90%
Prevalensi penderita hipertensi yang berkunjung ke Puskesmas
17 %
15 %
Persentase cakupan kunjungan rawat jalan dan rawat inap di sarana pelayanan kesehatan
77%
85%
1
Pemerataan dan Mutu Pelayanan Kesehatan Meningkat
VII - 13
Program Pembangunan Daerah
Bidang Urusan
PD Penanggung Jawab
9 Kesehatan Keluarga
10 Kesehatan (Wajib)
11 Dinas Kesehatan (Dinkes)
Perbaikan Gizi Masyarakat
Kesehatan (Wajib)
Dinas Kesehatan (Dinkes)
Pencegahan Penyakit
Kesehatan (Wajib)
Dinas Kesehatan (Dinkes)
Pembangunan dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan
Kesehatan (Wajib)
Dinas Kesehatan (Dinkes)
No
Sasaran Daerah
Strategi
Arah Kebijakan
Sasaran PD
1
2
3
4
5
3). Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan
1
2
4). Meningkatkan gerakan hidup bersih dan sehat
1
Cakupan Pelayanan Kesehatan Peserta jaminan kesehatan meningkat
Kualitas Pelayanan Rumah Sakit meningkat
Peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan meningkat
Indikator Kinerja Program (Outcome) 6 Persentase ketersediaan obat generik esensial dan vaksin di Puskesmas Persentase Pelayanan Kesehatan masyarakat Peserta jaminan Kesehatan dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Kesehatan Persentase Puskesmas yang terakreditasi
Capaian Kinerja Kondisi Awal 2015 7 92.30%
Angka kontak 150 per- mil,
Kondisi Akhir 2021 8 92.70%
Angka kontak ≥ 250 per- mil,
Program Pembangunan Daerah
Bidang Urusan
PD Penanggung Jawab
9 Peningkatan Sumberdaya Kesehatan
10 Kesehatan (Wajib)
11 Dinas Kesehatan (Dinkes)
Pelayanan Jaminan Kesehatan
Kesehatan (Wajib)
Dinas Kesehatan (Dinkes)
Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Kesehatan (Wajib)
Dinas Kesehatan (Dinkes)
33,30%
100%
77
85
Peningkatan Penyelenggaraan BLUD Puskesmas
Kesehatan (Wajib)
Dinas Kesehatan (Dinkes)
75,17
90
Peningkatan Penyelenggaraan BLUD Rumah Sakit
Kesehatan (Wajib)
RSUD
Indek Keselamatan Pasien
63,33
100
Persentase penyelesaian pemeriksaan laboratorium sesuai standar waktu
60%
100%
Peningkatan Pelayanan Laboratorium Kesehatan
Kesehatan (Wajib)
Dinas Kesehatan (Dinkes)
Persentase Posyandu aktif (Purnama dan mandiri)
86.50%
90%
Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Kesehatan (Wajib)
Dinas Kesehatan (Dinkes)
Indek kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan Puskesmas Indek kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan RSUD
VII - 14
No
Sasaran Daerah
Strategi
1
2
3 2. Peningkatan dan penguatan pengarusutamaan gender dalam perumusan kebijakan pembangunan
3. Peningkatan kompetensi dan daya saing generasi muda dan prestasi di bidang olahraga
4. Peningkatan akses dan mutu pendidikan
Arah Kebijakan
Sasaran PD
Indikator Kinerja Program (Outcome)
Capaian Kinerja Kondisi Awal 2015 7 87.5%
Kondisi Akhir 2021 8 90%
82.7%
85%
Program Pembangunan Daerah
Bidang Urusan
PD Penanggung Jawab
9 Perlindungan Perempuan, Anak, dan Pengarusutamaan Gender
10 Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
11 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana (BPMPKB)
Pembinaan Keluarga Berencana dan Sejahtera
Pengendalian penduduk dan keluarga berencana
Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana (BPMPKB) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga (Disdikpora)
4 1) Meningkatkan pemenuhan hak anak serta meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan
5 Indeks Pembangunan gender meningkat
6 Persentase perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan rehabilitasi
2) Meningkatkan kualitas pelayanan keluarga berencana dan keluarga sejahtera
Peserta KB aktif meningkat
Persentase Cakupan sasaran PUS menjadi peserta KB aktif
Prestasi Pemuda dan olah raga meningkat
Jumlah Prestasi Olahraga di tingkat Regional, Nasional, dan Internasional
15 prestasi
30 prestasi
Pembinaan dan pemasyarakatan olahraga
Kepemudaan dan Olahraga
Jumlah pemuda yang berprestasi Non Akademik di tingkat Provinsi
18 Orang
33 Orang
Peningkatan peran serta kepemudaan dan kewirausahaan pemuda
Kepemudaan dan Olahraga
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga (Disdikpora)
Meningkatkan kapasitas Pemuda, Lembaga kepemudaan serta pembibitan atlit usia dini
1).Memantapkan Penerapan SPM menuju Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini sampai Jenjang Pendidikan Dasar
1
1
Capaian SPM menuju Standar Nasional Pendidikan meningkat
Persentase peringkat akreditasi lembaga PAUD yang meningkat
Persentase SD yang memenuhi Standar Nasional SD
VII - 15
12%
27%
Pendidikan Anak Usia Dini
Pendidikan (Wajib)
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga (Disdikpora)
4,01%
9,07%
Pendidikan Dasar SD
Pendidikan (Wajib)
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga (Disdikpora)
No
Sasaran Daerah
Strategi
Arah Kebijakan
Sasaran PD
1
2
3
4
5
2) Meningkatkan akses pendidikan bagi semua penduduk
2
Angka melek aksara meningkat
Indikator Kinerja Program (Outcome)
Kondisi Akhir 2021 8 90,90 %
Persentase SMP yang memenuhi Standar Nasional SMP
9,01%
21,62%
Angka partisipasi murni (APM) usia SMP
79,97 %
80,20 %
Persentase warga buta aksara yang terlayani dalam pendidikan keaksaraan
60 %
90 %
6 Angka partisipasi murni (APM) usia SD
Persentase anak putus sekolah yang terlayani pendidikan kesetaraan
2
Jumlah Penduduk Miskin Menurun
1. Peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk miskin
2.Pengembangan penghidupan berkelanjutan
Capaian Kinerja Kondisi Awal 2015 7 90,40 %
Program Pembangunan Daerah
Bidang Urusan
PD Penanggung Jawab
9
10
11
Pendidikan (Wajib)
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga (Disdikpora)
Pendidikan (Wajib)
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga (Disdikpora)
Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
Perpustakaan
Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah (KPAD)
Pendidikan Dasar SMP
Pendidikan Masyarakat 2,75 %
3,30 %
12%
15%
3) Meningkatkan cakupan Layanan Pendidikan Bagi semua Penduduk
Kualitas perpustakaan meningkat
Persentase peningkatan pemustaka
Mengoptimalkan sistem perlindungan sosial serta keberpihakan kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan disabilitas
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terlayani meningkat
Jumlah rumusan kebijakan Pemerintah Daerah bidang kesejahteraan rakyat yang terlaksana
7
17
Peningkatan Kesejahteraan Rakyat
Sosial
Sekretariat Daerah, Bag. Adm Kesra
Persentase PMKS telah menerima jaminan sosial
85%
90%
Peningkatan Kesejahteraan Sosial
Sosial
Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans)
Mengembangkan potensi penghidupan berkelanjutan menuju keberdayaan masyarakat
Pemberdayaan masyarakat meningkat
90,09%
97,01%
Peningkatan Partisipasi dan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
Pemberdayaan Masyarakat
Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana (BPMPKB)
Persentase cakupan desa yang memiliki data dasar keluarga dan tingkat perkembangan desa
VII - 16
No 1 3
Sasaran Daerah 2 Angka Pengangguran Menurun
Strategi 3 Peningkatan kapasitas pencari kerja dan kesempatan kerja
Arah Kebijakan 4 Mengembangkan pelatihan berbasis potensi lokal dan pengembangan lapangan kerja
Sasaran PD 5 Angkatan Kerja yang terserap menjadi tenaga kerja meningkat
Indikator Kinerja Program (Outcome) 6 Persentase peserta pelatihan tenaga kerja yang terserap di pasar kerja Persentase pencari kerja yang terdaftar dan ditempatkan Persentase kasus ketenagakerjaan yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) Jumlah kepala keluarga yang mendaftar sebagai calon tranmigrasi
VII - 17
Capaian Kinerja Kondisi Awal 2015 7 80%
Kondisi Akhir 2021 8 90%
50%
Program Pembangunan Daerah
Bidang Urusan
9 Pendidikan Pelatihan Tenaga Kerja
10 Ketenagakerja an
60%
Peningkatan Kesempatan Kerja
Ketenagakerja an
15.38%
90%
Perlindungan dan Pengawasan Ketenagakerjaan
Ketenagakerja an
60 KK
100 KK
Pengembangan Transmigrasi
Transmigrasi
PD Penanggung Jawab 11 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans)
Tabel 7.3. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan pada Misi 3 RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2021 Misi 3 : Memantapkan pengelolaan pariwisata yang profesional. No
Sasaran Daerah
1 1
2 Daya saing pariwisata Meningkat
2
Pelestarian budaya Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Meningkat
Strategi 3 Peningkatan promosi dan pemasaran pariwisata berbasis ekonomi kreatif, dan peningkatan fasilitas destinasi pariwisata
Perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kekayaan dan keragaman budaya
Arah Kebijakan 4 Mengembangkan event wisata dan budaya skala regional, nasional, dan internasional serta meningkatkan penyebarluasan informasi kepariwisataan, memelihara, merehabilitasi dan membangun destinasi pariwisata
Meningkatkan kualitas pengelolaan kekayaan dan keragaman budaya
Sasaran PD
Indikator Kinerja Program (outcome)
Capaian Kinerja Kondisi Awal 2015 8 5
Kondisi Akhir 2021 9 10
5 1
6 Kontribusi PAD Sektor Pariwisata terhadap PAD dalam APBD meningkat
7 Jumlah Event Wisata bertaraf nasional/ internasional
2
Kepuasan Wisatawan Meningkat
Jumlah destinasi wisata dengan prasarana dan sarana lengkap
36
56
1
Pengembangan Ragam budaya meningkat
Jumlah ragam budaya yang dikembangkan / difasilitasi
5 Jenis
30 Jenis
VII - 18
Program Pembangunan Daerah
Bidang Urusan
PD Penanggung Jawab
10 Pengembangan Kemitraan dan Pemasaran Pariwisata
11 Pariwisata
12 Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan (Disbudpar)
Pengembangan Destinasi Pariwisata
Pariwisata
Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan (Disbudpar)
Pengelolaan Keragamaan Budaya
Kebudayaan
Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan (Disbudpar)
Tabel 7.4. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan pada Misi 4 RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2021 Misi 4 : Meningkatkan infrastruktur yang memadai untuk menggerakkan perekonomian yang tangguh berbasis potensi daerah No 1 1
Sasaran Daerah 2 Infrastruktur publik wilayah meningkat
Strategi 3 Peningkatan aksesibilitas, ketersediaan dan pemerataan infrastruktur publik
Arah Kebijakan
Sasaran PD
4 Meningkatkan pemerataan pembangunan dan revitalisasi infrastruktur wilayah
5 1
2
Indikator Kinerja Program (outcome) 6
4
5
Kondisi Awal 2015
Kondisi Akhir 2021
7
8
Layanan prasarana transportasi meningkat
Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik
35%
60%
Penanganan lingkungan permukiman meningkat
Persentase cakupan rumah tangga yang memiliki akses sistem pengelolaan air limbah
60%
100%
Persentase terlayani air minum layak
90,38%
100%
0,11%
0,00%
65,84%
100%
Persentase kawasan kumuh 3
Capaian Kinerja
9
Bidang Urusan
PD Penanggung Jawab
10
11
Pekerjaan Umum danTata Ruang
Dinas Pekerjaan Umum (DPU)
Pekerjaan Umum danTata Ruang
Dinas Pekerjaan Umum (DPU)
Pengelolaan Kebersihan dan Pertamanan
Lingkungan Hidup
Dinas Pekerjaan Umum (DPU)
Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi dan jaringan pengairan lainnya Peningkatan Bangunan Gedung Pemerintah, serta Penyelenggara IMB dan IUJK
Pekerjaan Umum danTata Ruang
Dinas Pekerjaan Umum (DPU)
Pekerjaan Umum danTata Ruang
Dinas Pekerjaan Umum (DPU)
Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan jalan dan jembatan
Penyehatan Lingkungan Permukiman
Penanganan sampah perkotaan meningkat Penanganan infrastruktur irigasi meningkat
Persentase cakupan pelayanan system persampahan Persentase luasan Daerah Irigasi (DI) yang teraliri air irigasi
67%
80%
Penyediaan sarana dan prasarana aparatur yang baik meningkat
Persentase keandalan bangunan gedung pemerintah
72%
90%
VII - 19
Program Pembangunan Daerah
No
Sasaran Daerah
Strategi
Arah Kebijakan
Sasaran PD
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Pembangunan kawasan strategis kabupaten meningkat Penyediaan dokumen rinci dan teknis penataan ruang meningkat Penyediaan sarana dan prasarana komunikasi, dan teknologi informatika meningkat Penyediaan sarana dan prasarana perhubungan meningkat
Indikator Kinerja Program (outcome)
Capaian Kinerja Kondisi Awal 2015
Kondisi Akhir 2021
Program Pembangunan Daerah
Bidang Urusan
6
7
8
9
Persentase kondisi peralatan berat dan laboratorium berfungsi baik
67%
80%
Pelayanan Laboratorium dan Peralatan berat
Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Dinas Pekerjaan Umum (DPU)
0
5
Pengembangan wilayah strategis dan Cepat Tumbuh
Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Dinas Pekerjaan Umum (DPU)
Persentase Ketersediaan Dokumen Rencana Tata Ruang
50%
63,89%
Penataan Ruang
Pekerjaan Umum danTata Ruang
Dinas Pekerjaan Umum (DPU)
Persentase peningkatan kualitas layanan jaringan internet pemerintah
70%
90%
Pembangunan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Komunikasi dan Informatika
Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika (Dishubkominfo)
Persentase ketersediaan fasilitas lalu lintas dan simpul transportasi
20%
65%
Pengembangan Sarana dan Prasarana Perhubungan
Perhubungan
Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika (Dishubkominfo)
Persentase tingkat ketaatan perijinan angkutan umum
51%
75%
Peningkatan Pelayanan Angkutan Umum dan Barang
Perhubungan
Persentase angkutan umum dan barang yang laik jalan
90%
95%
Uji kelayakan sarana transportasi
Perhubungan
Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika (Dishubkominfo) Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika (Dishubkominfo)
Jumlah kawasan strategis dan cepat tumbuh yang tertangani
VII - 20
10
PD Penanggung Jawab 11
Tabel 7.5. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan pada Misi 5 RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2021 Misi 5: Mengembangkan sektor-sektor unggulan daerah dan iklim investasi yang kondusif No 1 1
Sasaran Daerah 2 Pertumbuhan ekonomi daerah meningkat
Strategi 3 1. Peningkatan produktivitas industri dan perdagangan sebagai penggerak perekonomian daerah.
Arah Kebijakan 4 Mengembangkan industri, perdagangan, dan koperasi untuk mendukung sektor pariwisata
Sasaran PD
1
5 Pemasaran produk daerah meningkat
Indikator Kinerja Program (outcome)
Capaian Kinerja Kondisi Awal 2015
Kondisi Akhir 2021
6 Nilai ekspor daerah (Rp)
7 5.214.480.000
8 11.862.627.000
Nilai perdagangan daerah
5.500.000.000
28.154.000.000
Program Pembangunan Daerah 9 Peningkatan, Pengembangan, dan Efisiensi Perdagangan
2
Pertumbuhan industri kecil dan menengah meningkat
Jumlah Industri Kecil Menengah yang berkembang dan mampu mengakses pasar
21.025
21.152
Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM)
3
Akses produk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) terhadap pasar meningkat Sarana dan Prasarana perdagangan meningkat
Jumlah UMKM yang berkembang dan mampu mengakses pasar
38.403
38.530
Persentase pasar pemerintah dengan fasilitas memadai
10%
19,44 %
Pengembangan Kewirausahaan, Keunggulan Kompetitif, dan Sistem Pendukung Usaha Koperasi dan UMKM Peningkatan Pengelolaan Pasar dan Pembinaan Pedagang
4
VII - 21
Bidang Urusan 10 Perdagangan
PD Penanggung Jawab 11 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan ESDM
Perindustrian Dinas Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan ESDM Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Dinas Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan ESDM
Perdagangan
Kantor Pengelolaan Pasar
No
Sasaran Daerah
Strategi
Arah Kebijakan
1
2
3
4
Sasaran PD
5
2
Pendapatan masyarakat meningkat
Indikator Kinerja Program (outcome)
5 Jumlah koperasi sehat meningkat
6 Jumlah koperasi sehat
2. Peningkatan kepastian investasi dan iklim usaha yang kondusif
Meningkatkan promosi investasi dan optimalisasi pelayanan terpadu satu pintu
1
Nilai investasi meningkat
Realisasi nilai investasi PMA dan PMDN
Peningkatan produktivitas masyarakat
Mengembangkan agribisnis pertanian
1
Kesejahteraan masyarakat petani meningkat
1. Nilai pendapatan subsektor tanaman pangan dan hortikultura
2
3
Kemampuan kelompok tani meningkat
Pendapatan masyarakat perikanan meningkat
Capaian Kinerja
Program Pembangunan Daerah
Bidang Urusan
Kondisi Akhir 2021
7 149
8 177
9 Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
10 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
600 Miliar
4,175 Trilyun
Peningkatan Promosi dan Penanaman Modal Daerah
Penanaman Modal
Pengembangan Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura
Pertanian
Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura
Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan (BP2KP) Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan (BP2KP) Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP)
Padi : Rp20.316.000
Padi : Rp25.392.600
Jagung : Rp12.879.900
Jagung : Rp16.099.875
Kedelai : Rp8.443.500
Kedelai : Rp10.554.375
Ubi kayu : Rp15.507.000
Ubi kayu : Rp19.383.750
Bawang Merah : Rp45.000.000 Cabe : Rp31.640.000
Bawang Merah : Rp56.250.000 Cabe : Rp39.550.000
Persentase kelompok tani yang melakukan kegiatan Agribisnis
3,52%
4,58%
Pengembangan Agribisnis
Pangan
Persentase rekomendasi teknologi pertanian spesifik lokalita yang diterapkan Nilai pendapatan perikanan budidaya
100%
100%
Peningkatan Kualitas Penyuluhan
Pangan
6.846.051
Pengembangan Agribisnis Perikanan
Kelautan dan Perikanan
VII - 22
PD Penanggung Jawab
Kondisi Awal 2015
3.091.518
11 Dinas Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan ESDM Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
No
Sasaran Daerah
Strategi
Arah Kebijakan
Sasaran PD
1
2
3
4
5
Kesejahteraan masyarakat peternak meningkat Kesejahteraan petani perkebunan meningkat
4
5
Indikator Kinerja Program (outcome)
Kondisi Awal 2015
Kondisi Akhir 2021
6 Nilai pendapatan nelayan
7 Rp19.896.319
8 Rp27.003.629
Nilai Pendapatan Peternakan
Rp39.152.574.000
3
Ketahanan Pangan Meningkat
Penurunan kerawanan pangan, peningkatan ketahanan pangan menuju kemandirian dan kedaulatan pangan
Memantapkan cadangan pangan, meningkatkan produksi, stabilisasi pasokan dan akses bahan pangan, serta memperbaiki pola konsumsi pangan masyarakat
1
Tersedianya kebijakan di bidang perekonomian dan Sumberdaya Alam yang mendukung pertumbuhan ekonomi Ketersediaan, distribusi, dan konsumsi pangan meningkat
Program Pembangunan Daerah 9 Pemberdayaan Nelayan
Bidang Urusan
PD Penanggung Jawab
10
11
Rp49.763.436.000 Pengembangan Agribisnis Peternakan
Pertanian
Dinas Peternakan (DISNAK)
Pengembangan Agribisnis Perkebunan
Pertanian
Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun)
Nilai pendapatan Perkebunan - Kakao
Rp5.250.000.000
Rp6.825.000.000
- Mete
Rp6.580.000.000
Rp7.539.705.000
- Tembakau 6
Capaian Kinerja
Rp12.180.075.000 Rp12.615.750.000
Jumlah rumusan kebijakan Pemda bidang perekonomian dan Sumberdaya Alam
3 rumusan kebijakan
3 rumusan kebijakan
Peningkatan Perekonomian dan Sumber Daya Alam
Sekretariat Daerah
Sekretariat Daerah, (Bagian Adm.Perekonom ian)
1) Produksi beras (ton/tahun)
183.001
186.116
Ketahanan Pangan
Pangan
Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan (BP2KP)
25,78
25,19
81,7
90
2) Produksi Beras/jumlah penduduk 3) Nilai PPH (Pola Pangan Harapan) /PPH konsumsi
VII - 23
Indikator Kinerja Program (outcome)
No
Sasaran Daerah
Strategi
Arah Kebijakan
Sasaran PD
1
2
3
4
5
6 4) Nilai NBM (Neraca Bahan Makanan)/PPH ketersediaan
Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Meningkat
Jumlah Produksi tanaman pangan dan hortikultura
2
3
Produksi perikanan budidaya meningkat
Produksi Perikanan Budidaya
4
Produksi komoditas peternakan unggulan meningkat
Jumlah Populasi Ternak
1. 2. 3. 4. 5.
Sapi potong (ekor) Kambing (ekor) Ayam buras (ekor) Daging Telur
VII - 24
Capaian Kinerja Kondisi Awal 2015
Kondisi Akhir 2021
7 87,9
8 95
Padi : 289.559
Padi : 294.488
Jagung : 201.396
Jagung : 234.484
Kedelai : 13.551
Kedelai : 16.840
Ubi kayu : 781.610
Ubi kayu : 891.737
Bawang Merah : 450 Cabe : 466
Bawang Merah : 484,78 Cabe : 502,01
7.200,36
43.443,47
148.586
157.727
187.935 1.138.721
205.461 1.196.808
4.572.308 3.383.479
4.805.542 3.556.070
Program Pembangunan Daerah
Bidang Urusan
PD Penanggung Jawab
9
10
11
Peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura
Pertanian
Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura (TPH)
Peningkatan produksi perikanan budidaya
Kelautan dan Perikanan
Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP)
Peningkatan produksi peternakan
Pertanian
Dinas Peternakan (Disnak)
No
Sasaran Daerah
Strategi
Arah Kebijakan
1
2
3
4
Sasaran PD
5
5 Produksi hasil perkebunan unggulan meningkat
Indikator Kinerja Program (outcome)
Capaian Kinerja Kondisi Awal 2015
Kondisi Akhir 2021
7
8
- Kakao
275.000 kg
520.000 kg
- Mete
507.297 kg
581.247 kg
- Tembakau
699.000 kg
810.880 kg
6.848.750 kg
7.320.320 kg
6 Produksi hasil perkebunan produk unggulan
- Kelapa
VII - 25
Program Pembangunan Daerah 9 Peningkatan produksi perkebunan
Bidang Urusan 10 Pertanian
PD Penanggung Jawab 11 Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun)
Tabel 7.6. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan pada Misi 6 RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2021 Misi 6 : Meningkatkan pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam secara berkelanjutan No 1 1
Sasaran Daerah 2 Kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup meningkat
Strategi 3 Peningkatan pelestarian fungsi lingkungan hidup menuju pembangunan yang berkelanjutan
Arah Kebijakan
Sasaran PD
4 Meningkatkan Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
1
Indikator Kinerja Program (outcome)
Capaian Kinerja Kondisi Awal 2016
Kondisi Akhir 2021
5
6
7
8
Kualitas lingkungan hidup meningkat
Persentase perusahaan yang taat terhadap Peraturan Perundangundangan Lingkungan Hidup
20%
30%
Persentase kualitas lingkungan hidup yang tidak tercemar
Udara = 85% 7 parameter Air =50% 14 Parameter
9
Bidang Urusan 10
PD Penanggung Jawab 11
Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
Lingkungan hidup
Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan (KAPEDAL)
Perlindungan dan konservasi sumber daya alam
Lingkungan hidup
Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan (KAPEDAL)
Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
Kehutanan
Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun)
Udara = 95% 7 parameter Air =60% 14 Parameter
Persentase volume sampah terkelola dengan baik
5%
20%
Penurunan luasan lahan kritis
8012 ha
7500 ha
Kawasan geopark yang terkonservasi (13 geosite)
0 geosite
6 geosite
Kawasan yang Terkonservasi menjadi Taman Hutan Raya
0 Kawasan
1 kawasan
VII - 26
Program Pembangunan Daerah
No 1 2
Sasaran Daerah 2 Kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana meningkat
Strategi 3 Peningkatan kesiapsiagaan dan ketahanan dalam menghadapi bencana
Arah Kebijakan
Sasaran PD
4 Meningkatkan Jumlah Desa Tangguh Bencana (Destana)
5 1
2
Tingkat waktu Tanggap Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran meningkat Kapasitas Masyarakat Desa dalam penanggulangan bencana meningkat
Indikator Kinerja Program (outcome)
Capaian Kinerja Kondisi Awal 2016
Kondisi Akhir 2021
Program Pembangunan Daerah
Bidang Urusan
PD Penanggung Jawab
6
7
8
9
10
11
Tingkat waktu tanggap bencana
20 Menit
15 Menit
Kesiapsiagaan, pencegahan, mitigasi, dan penanganan bahaya kebakaran
Penanggulangan Bencana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
Persentase desa rawan bencana memiliki kemampuan manajemen penanggulangan bencana
58,70%
91,31%
Pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana
Penanggulangan Bencana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
VII - 27
BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
Upaya untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan diwujudkan dalam bentuk rencana program prioritas pembangunan yang disertai kebutuhan pendanaan indikatif. Programprogram prioritas juga disusun untuk pemenuhan kebutuhan penyelenggaraan pelayanan Perangkat Daerah (PD) dalam melaksanakan ususan pemerintahan daerah. Pagu indikatif menunjukkan perkiraan dan perhitungan kebutuhan pendanaan untuk penyusunan dan penyelenggaraan program pembangunan prioritas tersebut. Pagu indikatif yang ditetapkan untuk mencapai sasaran program (outcome) hanya merupakan potensi pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Gunungkidul saja sesuai dengan proyeksi keuangan selama lima tahun masa RPJMD Tahun 2016-2021. Meskipun sebenarnya dalam upaya pencapaian target sasaran tersebut juga perlu dukungan pendanaan dari sumber- suber yang lain, baik APBN, APBD DIY, APBDesa, dan bahkan dari pihak swasta dan masyarakat. Dalam rangka optimalisasi penggunaan potensi keuangan daerah, maka setelah dilakukan penghitungan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka alokasi dana diarahkan sesuai dengan prioritas daerah antara lain : Prioritas I merupakan program pembangunan daerah dengan tema atau program unggulan Kepala daerah sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN dan amanat/kebijakan nasional yang definitif harus dilaksanakan oleh daerah pada tahun rencana, termasuk untuk prioritas bidang pendidikan 20% (duapuluh persen). Selain itu juga ketentuan pemenuhan anggaran kesehatan minimal 10 % (sepuluh persen), alokasi anggaran untuk Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar minimal 10 % (sepuluh persen) dari total Dana Perimbangan dikurangi DAK. Prioritas II merupakan program prioritas SKPD yang merupakan penjabaran dari analisis per urusan dan merupakan program/kegiatan unggulan Perangkat Daerah (PD) yang paling berdampak luas pada masing-masing segementasi masyarakat yang dilayani sesuai dengan prioritas dan permasalahan yang dihadapi berhubungan dengan layanan dasar serta tugas dan fungsi Perangkat Daerah (PD) termasuk peningkatan kapasitas kelembagaan yang berhubungan dengan itu. Prioritas III merupakan prioritas yang dimaksudkan untuk alokasi belanjabelanja tidak langsung seperti: tambahan penghasilan PNS, belanja hibah, belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan, belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa serta belanja tidak terduga. Penentuan prioritas tersebut selanjutnya akan mendasari dalam penyusunan pagu indikatif program sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010. Sebagaimana arahan Presiden Republik Indonesia pada sidang Kabinet pada tanggal 10 Februari 2016, bahwa penyusunan perencanaan dan penganggaran harus merubah dari paradigma “money follow function” menjadi “money follow program”. Hal ini berarti bahwa pengalokasian anggaran atau dana tidak lagi sekedar mengikuti fungsi struktur kelembagaan yang ada, tetapi anggaran harus dioptimalkan untuk mendukung pencapaian program-program prioritas yang terkait langsung dengan pencapaian visi misi dan pelayanan
VIII - 1
masyarakat. Konsep “money follow function” selama ini mengandung kelemahan, anggaran justru diorientasikan untuk membiayai fungsi atau organisasi birokrasi yang mahal untuk menjalankan kegiatannya. Akibatnya program-program strategis dan prioritas belum mendapatkan porsi anggaran yang memadai sebagai program unggulan daerah. Ada beberapa kendala yang menyebabkan penyusunan pagu indikatif tidak bisa secara ideal dilakukan, sehingga konsep “money follow program” belum mampu diaplikasikan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal antara lain : 1) Banyaknya kewajiban dari Pemerintah Pusat yang harus dipenuhi oleh daerah dalam bentuk belanja wajib dan diarahkan, seperti : pemenuhan kewajiban alokasi dana untuk bidang pendidikan minimal 20%, bidang kesehatan 10%, Alokasi Dana Desa (ADD) minimal 10% dari Total dana perimbangan dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK). Kondisi tersebut menyebabkan sangat terbatasnya potensi dana yang bisa diarahkan secara ideal untuk mendanai program-program prioritas daerah. 2) Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan salah satu potensi dana yang besarannya cukup signifikan untuk mendanai program-program pembangunan di Kabupaten Gunungkidul. Sesuai dengan petunjuk teknis dari kementerian, maka Dana DAK tersebut harus dijabarkan sesuai bidang-bidang DAK dan melekat pada Satuan Kerja Perangkat Daerah masing-masing. Konsekuensinya dana tersebut harus dijabarkan ke SKPD pengampu DAK masing-masing, meskipun belum tentu menjadi program prioritas daerah. Terlebih lagi dalam perjalanan dana DAK terkadang mengalami “self blocking”, sehingga dana yang ada mengalami pemotongan dan berdampak pada penurunan capaian target kinerja. 3) Potensi dana yang bisa cukup leluasa diarahkan untuk pendanaan program prioritas bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU), namun jumlahnya tidak terlalu signifikan untuk mendesain pagu indikatif secara ideal. PAD Kabupaten Gunungkidul hanya berkontribusi sebesar + 12,26% dari total pendapatan daerah. Sedangkan DAU sebagai sumber keuangan yang paling dominan pada struktur keuangan daerah, namun peruntukannya masih sebagian besar terserap untuk memenuhi kewajiban pemenuhan Belanja Pegawai. Namun demikian penyusunan pagu indikatif tersebut tetap diupayakan mengacu ketentuan yang ada, namun karena berbagai keterbatasan tersebut ada beberapa kebijakan daerah yang harus dilakukan untuk mensikapinya sehingga diperoleh solusi yang lebih realistis dan rasional. Secara umum beberapa pertimbangan yang dipergunakan sebagai penghitung pagu indikatif antara lain : pemenuhan kewajiban belanja wajib mengikat, prioritas-prioritas daerah terkait pencapaian visi misi jangka menengah, belanja untuk membiayai urusan wajib bersifat pelayanan dasar, dan belanja-belanja prioritas yang sifatnya mendukung pencapaian kinerja daerah. Sesuai dengan surat edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050/795/SJ, tanggal 4 Maret 2016 tentang Penyusunan RPJMD dan RKPD 2017, disebutkan pada poin b adalah sebagai berikut bagi daerah yang periodisasi RPJMD-nya berakhir pada tahun 2015, maka daerah tersebut dalam penyusunan RPJMD Tahun 2016-2021, selain memuat perencanaan pembangunan daerah sampai dengan tahun 2021, juga harus memasukan program Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2016, dibawah ini adalah program pada RKPD Kabupaten Gunungkidul tahun 2016 adalah sebagai berikut :
VIII - 2
Tabel 8.1. Program Pembangunan pada RKPD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
49.021.164.050
Perangkat Daerah (PD) Semua PD
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
22.976.219.050
Semua PD
3
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
900.168.000
Semua PD
4
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.205.587.500
Semua PD
5
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
2.923.577.400
Semua PD
6
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
6.447.899.150
Semua PD
7
Program Peningkatan Kualitas Perencanaan
2.348.495.200
Semua PD
8
Program Pendidikan Anak Usia Dini
4.219.629.400
Dikpora
9
Program Pendidikan Dasar SD
20.382.668.950
Dikpora
10
Program Pendidikan Dasar SMP
13.340.595.200
Dikpora
11
Program Pendidikan Menengah
2.670.354.600
Dikpora
12
Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Tingkat SD
281.594.600
Dikpora
13
Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Tingkat SMP
159.173.000
Dikpora
14
Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Tingkat Menengah
182.960.000
Dikpora
15
Program Pendidikan Non Formal
3.583.705.500
Dikpora
16
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
5.253.682.500
Dikpora
17
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
4.716.975.000
Dinkes
18
Program Upaya Kesehatan Masyarakat dan perorangan
358.737.500
Dinkes
19
Program Kesehatan Ibu
96.075.000
Dinkes
20
Program Kesehatan Bayi dan Anak
114.337.500
Dinkes
21
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
963.435.000
Dinkes
22
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
1.100.113.000
Dinkes
23
Program Pencegahan Penyakit
140.170.000
Dinkes
24
Program Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Menular
723.120.000
Dinkes
25
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
401.382.500
Dinkes
26
Program Pengawasan Makanan dan Bahan Berbahaya
27
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan
28
Program Pelayanan Jaminan Kesehatan
29
No.
Nama Program
Anggaran (Rp)
87.457.500
Dinkes
14.758.616.310
Dinkes
6.597.237.000
Dinkes
Program Peningkatan Mutu Layanan Kesehatan
341.282.500
Dinkes
30
Program Peningkatan Pelayanan Laboratorium Kesehatan
415.200.000
Dinkes
31
Program Peningkatan BLUD Puskesmas
38.247.731.879
Dinkes
32
Program Pelayanan Kesehatan BLUD Rumah Sakit
73.237.205.690
33
Program Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan
66.923.645.000
Dinkes/RS UD Dinas PU
34
Program Pembangunan dan Rehabiltasi Saluran Drainase/Gorong-gorong Program Pembangunan dan Rehabilitasi Turap/Talud/Bronjong
709.670.000
Dinas PU
508.650.000
Dinas PU
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya
13.136.055.000
Dinas PU
35 36
VIII - 3
37
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum
4.494.025.000
Perangkat Daerah (PD) Dinas PU
38
Program Lingkungan Sehat Perumahan
2.802.510.000
Dinas PU
39
Program Pengendalian Banjir
454.260.000
Dinas PU
40
Program Penyelenggaraan Penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)
43.600.000
Dinas PU
41
Program Pengelolaan Persampahan dan Kebersihan
2.299.168.300
Dinas PU
42
Program Peningkatan Bangunan Gedung Pemerintah
21.269.947.500
Dinas PU
43
Program Peningkatan Kinerja UPT Bengkel dan Laboratorium
283.650.000
Dinas PU
44
Program Penataan Rumah dan Permukiman
72.875.000
Dinas PU
45
Program Penataan Ruang
249.992.500
Dinas PU
46
Program Perencanaan Pembangunan Fisik dan Prasarana
907.749.000
Bappeda
47
461.507.900
Bappeda
48
Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan, Sosial, dan Budaya Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
592.413.200
Bappeda
49
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
708.740.000
50
Program Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah Program Penelitian dan Pengembangan
294.381.000
Bappeda statren Bappeda Litbangdal Bappeda
824.230.000
53
Program Optimalisasi Pengelolaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Umum dan Barang
54
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
55
Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
56
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
254.205.000
Dishubkom info Dishubkom info Dishubkom info Dishubkom info Kapedal
57
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
701.075.800
Kapedal
449.697.750
Kapedal
17.765.000
Kapedal
219.007.500
Kapedal
1.684.403.500
Kapedal
No.
51 52
58
Nama Program
59
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
60
Program Peningkatan Pengendalian Polusi
61
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
62
Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
63
Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan
64
Program Penataan Administrasi Kependudukan
65
Anggaran (Rp)
182.275.500
6.754.104.500 306.100.000 1.702.207.500
21.023.017.500
Setda
11.551.000
Setda
1.055.364.200
Dukcapil
Program Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil
350.457.300
Dukcapil
66
Program Pengelolaan Data dan Penyebarluasan Informasi
498.666.400
Dukcapil
67
Program Peningkatan Kualitas dan Perlindungan Anak
128.620.000
BPMPKB
68
Program Penguatan Pengarusutamaan Gender
379.310.000
BPMPKB
69
Program Penguatan Perlindungan Perempuan
70
Program Keluarga Berencana
71
Program Pelayanan Kontrasepsi
72
Program Pemberdayaan Fakir Miskin
73
Program Pembinaan dan Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
74
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
75
Program Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemasyarakatan
49.942.500
BPMPKB
1.100.637.250
BPMPKB
34.640.000
BPMPKB
758.907.500
VIII - 4
1.190.523.000 258.175.000 2.917.757.500
Dinsosnake rtrans Dinsosnake rtrans Dinsosnake rtrans Dinsosnake rtrans
Anggaran (Rp)
Perangkat Daerah (PD) Dinsosnake rtrans Dinsosnake rtrans Dinsosnake rtrans Dinsosnake rtrans Disperinda gkop ESDM
No.
Nama Program
76
Program Pelayanan Kesejahteraan Sosial
821.275.000
77
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas tenaga Kerja
637.275.000
78
Program Peningkatan Kesempatan Kerja
79
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Program Pengembangan Kewirausahaan, Keunggulan Kompetitif dan Sistem Pendukung Usaha Koperasi dan UMKM
273.701.000
81
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
585.401.500
82
Program Peningkatan Pelayanan Terpadu
136.540.000
Disperinda gkop ESDM KPMPT
83
Program Peningkatan Promosi, dan Investasi Daerah
192.000.000
KPMPT
84
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
85 86
Program Peningkatan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
87
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
88
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
89
80
4.080.180.000
93.785.000
2.176.951.500
Dikpora
363.750.000
Dikpora
4.788.182.500
Dikpora
6.000.000
Dikpora
1.943.855.000
Sat Pol PP
259.657.500
Sat Pol PP
90
Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Program Penegakan Peraturan Daerah
110.920.000
Sat Pol PP
91
Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana
517.910.000
BPBD
92
Program Kesiapsiagaan, Pencegahan, Mitigasi dan Penanganan Bahaya Kebakaran
378.540.000
BPBD
93
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
377.862.000
Kesbangpol
94
Program Penanganan Gangguan dan Konflik Sosial
454.072.500
Kesbangpol
95
Program Pendidikan Politik Masyarakat
184.927.500
Kesbangpol
96
Program Penguatan Ormas dan LSM
67.670.000
Kesbangpol
97
Program Peningkatan Ketenteraman, Ketertiban, dan Kenyamanan Lingkungan
98
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga DPRD
99
Program Pengembangan Otonomi Daerah
622.896.000 23.967.514.750 1.288.729.250
100
Program Optimalisasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah
243.215.000
101
Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
389.300.000
102
Program Peningkatan Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik
170.205.000
103
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
843.477.500
104
Program Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik
456.341.800
105
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
753.433.500
106
Program Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah
270.217.350
107
Program Pengembangan Otonomi Desa
108
Program Analisis Kebijakan Pembangunan
263.715.000
109
Program Peningkatan Perekonomian dan Sumber Daya Alam
300.735.000
2.092.632.900
VIII - 5
Sat Pol PP Setwan Setda Setda Bag. Orgn Setda Bagian Organisasi Setda Bagian Organisasi Setda Bag Hukum Setda Bagian Humas dan Protokol Setda Bagian Humas dan Protokol Setda Setda Bag. Pemdes Setda Bag. AP Setda
No.
Nama Program
Anggaran (Rp)
110
Program Peningkatan Kesejahteraan Rakyat
111
Program Peningkatan Wawasan Nasionalisme dan Kedaerahan
112
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
113
Program Optimalisasi Kinerja Perekonomian Daerah
173.586.500
Setda
114
Program Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah
942.939.500
DPPKAD Akuntansi
115
Program Peningkatan Kualitas Penyusunan APBD
933.155.000
116
Program Peningkatan Kualitas Penatausahaan Keuangan Daerah
1.312.617.000
117
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah Program Peningkatan Pendapatan Asli Daerah
1.028.182.500
118
1.477.799.000
Perangkat Daerah (PD) Setda
845.565.000 1.197.767.500
Setda Inspektorat
DPPKAD Perbend DPPKAD Aset
3.667.401.500
119
Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Desa
120
Program Pembinaan dan Kesejahteraan Aparatur
2.900.439.000
BKD
121
Program Pengelolaan Data dan Pengembangan Pegawai
1.162.815.000
BKD
122
Program Pengangkatan, Pemindahan, dan Pensiun PNS
706.982.900
BKD
123
Program Pendidikan Kedinasan
879.130.000
BKD
124
Program Pengembangan Agribisnis Terpadu
343.012.500
TPH
125
Program Peningkatan Ketahanan Pangan
348.275.000
TPH
126
Program Peningkatan Kualitas Penyuluhan
1.541.990.000
TPH
127
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
689.768.500
BPMPKB
128
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
177.127.500
BPMPKB
129
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Program Peningkatan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Program Pengembangan Statistik Daerah
650.010.000
BPMPKB
628.673.500 274.866.500
Semua Kecamatan Bappeda
132
Program Perbaikan Sistem Administrasi dan Peningkatan Pelayanan Kearsipan
295.200.000
KPAD
133
Program Pembangunan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
134
Program Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi
135
Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media
321.180.000
136
Program Pengembangan Pos dan Telekomunikasi
102.675.000
137
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura
565.719.000
130 131
138 139 140
Program Pengembangan Agribisnis, Tanaman Pangan dan Hortikultura Program Peningkatan Produksi Peternakan
141
678.061.500
Semua Kecamatan
1.296.725.000
Dishubkom info
10.755.000
Dishubkom info Dishubkom info Dishubkom info KPAD
4.821.010.000
TPH
130.040.000
TPH
1.556.887.000
Disnak
Program Pengembangan Agribisnis Peternakan
189.071.900
Disnak
142
Program Pengembangan Agribisnis Perkebunan
113.797.500
Dishutbun
143
Program Peningkatan Produksi Perkebunan
1.019.675.850
Dishutbun
144
Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan
721.305.500
Dishutbun
145
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan
90.502.500
Dishutbun
146
Program Pengembangan Agrobisnis Kehutanan
514.735.000
Dishutbun
147
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
1.083.502.500
Disbudpar
148
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
8.547.170.000
Disbudpar
VIII - 6
No.
Nama Program
Anggaran (Rp)
149
Program Pengembangan Kemitraan
150
Program Pengembangan Agribisnis Perikanan
1.126.972.500
DKP
151
Program Pemberdayaan Nelayan dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya
1.345.747.500
DKP
718.020.000
DKP
54.435.000
DKP
152
263.870.000
Perangkat Daerah (PD) Disbudpar
153
Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan
154
Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan
155
Program Peningkatan Sarana Prasarana Perdagangan dan Pengelolaan Pasar
156
Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
157
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
2.277.267.500
158
Program Pengembangan Industri Kecil Menengah
1.159.114.000
159
Program Pengembangan Transmigrasi
146.277.500
KP Pasar
7.653.202.300
KP Pasar
293.902.500
556.695.000
JUMLAH
Disperinda gkop ESDM Disperinda gkop ESDM Disperinda gkop ESDM Dinsosnake rtrans
546.910.521.0 79
Penghitung pagu indikatif dalam pemenuhan pada kebijakan kewajiban belanja wajib mengikat, prioritas-prioritas daerah terkait pencapaian visi misi jangka menengah, belanja untuk membiayai urusan wajib bersifat pelayanan dasar, dan belanja-belanja prioritas yang sifatnya mendukung pencapaian kinerja daerah tersaji dalam pendanaan lima tahun kedepan. Berikut ini rencana program prioritas disertai kebutuhan pendanaan selama 5 (lima) tahun ke depan Tahun 2017-2021 :
VIII - 7
VIII - 8
Tabel 8.2 INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN TAHUN 2016-2021 Kode (1) 1.
Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0 / 2015)
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
12%
15%
19.212.900.000
18%
21.168.170.000
21%
22.226.578.500
24%
23.337.907.425
27%
24.504.802.796
27%
110.450.358.721 Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
4,01%
5,70%
16.972.504.450
6,54%
18.655.654.895
7,38%
20.506.415.385
8,23%
22.541.511.673
9,07%
27.017.168.983
9,07%
105.693.255.386 Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
90,40%
90,50%
9,01%
11,71%
79.97%
80,00%
60%
66%
4.693.740.000
72%
5.108.814.000
78%
5.619.695.400
84%
6.181.664.940
90%
6.799.831.434
90%
28.403.745.774 Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
Persentase Anak Putus Sekolah yang Terlayani dalam pendidikan Kesetaraan
2,75%
2,86%
4.693.740.000
2,97%
5.108.814.000
3,08%
5.619.695.400
3,19%
6.181.664.940
3,30%
6.799.831.434
3,30%
28.403.745.774 Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
Peningkatan Sumberdaya Kesehatan
Persentase ketersediaan obat generik esensial dan vaksin di Puskesmas
92,30%
92,30%
30.863.225.475 Dinas Kesehatan
Program Kesehatan Keluarga
Persentase Cakupan Kunjungan Pemeriksaan Kehamilan paling sedikit 4 kali (K4)
90%
91%
Persentase Neonatus dengan komplikasi yang di tangani (KN I)
93%
93%
Bidang Urusan Pemerintahandan Program Prioritas Pembangunan (2) URUSAN WAJIB
1.1
Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar
1.1.1
Pendidikan
Indikator Kinerja Program (outcome) (3)
Pendidikan Anak Usia Dini
Persentase peringkat akreditasi lembaga PAUD yang meningkat
Pendidikan Dasar SD
Persentase SD yang memenuhi Standar Nasional SD Angka Partisipasi Murni (APM) usia SD
Pendidikan Dasar SMP
Persentase SMP yang memenuhi Standar Nasional SMP Angka Partisipasi Murni (APM) usia SMP
Pendidikan Masyarakat
1.1.2
Persentase Warga Buta Aksara yang Terlayani dalam pendidikan Keaksaraan
Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2019
90,60% 17.357.764.000
14,41%
Tahun 2020
90,70% 19.085.540.400
80,05%
17,12%
Tahun 2021
90,80% 20.985.694.440
80,10%
18,92%
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
90,90% 23.075.443.884
80,15%
21,62%
PD Penanggung Jawab (17)
90,90% 27.672.010.661
80,20%
21,62%
108.176.453.385 Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
80,20%
Kesehatan 5.585.466.000
2.676.186.200
92,40%
92%
5.864.739.300
2.809.995.510
94%
92,50%
6.157.976.265
92,60%
6.465.875.078
92,70%
6.789.168.832
92,70%
93%
2.950.495.286
94%
3.098.020.050
95%
3.336.455.157
95%
94,5%
95%
95,5 %
14.871.152.203
96,00%
Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Persentase Posyandu aktif (Purnama dan mandiri)
86,50%
86,50 %
3.448.206.500
87%
3.793.027.150
88%
4.172.329.865
89%
4.589.562.852
90%
5.048.519.137
90%
21.051.645.504 Dinas Kesehatan
Perbaikan Gizi Masyarakat
Prevalensi balita wasting (kurus dan sangat kurus)
3,19%
3%
2.423.768.000
2,8%
2.666.144.800
2,6%
2.932.759.280
2,3%
3.226.035.208
1,60%
3.548.638.729
1,60%
14.797.346.017 Dinas Kesehatan
Pencegahan Penyakit
Angka keberhasilan pengobatan Tuber Colusis (TBC)
85%
86%
1.820.047.500
87%
1.911.049.875
88%
2.006.602.369
89%
2.106.932.487
90%
2.212.279.112
90%
10.056.911.343 Dinas Kesehatan
Prevalensi Penderita Hipertensi yang berkunjung ke Puskesmas
17,0%
17,0%
Pembangunan dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan
Persentase Cakupan kunjungan rawat jalan dan rawat inap di sarana pelayanan kesehatan
77%
79%
26.215.479.310
Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Persentase Puskesmas yang terakreditasi
33,30%
66%
Pelayanan Jaminan Kesehatan
Persentase Pelayanan Kesehatan masyarakat Peserta jaminan Kesehatan dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Kesehatan
Angka kontak 150 per- mil,
Angka kontak 175 per- mil,
16,6%
16,2%
81%
26.526.253.276
790.475.000
100%
33.628.464
Angka kontak 200 per- mil,
15,8%
83%
35.031.503.931
829.998.750
100%
35.068.464
Angka kontak 225 per- mil,
VIII-8
15,0%
84%
30.957.254.450
871.498.688
100%
36.821.887
Angka kontak 250 per- mil
15,0%
85%
55.940.156.229
85%
174.670.647.196 Dinas Kesehatan
915.073.622
100%
38.575.310
Angka kontak ≥ 250 per- mil
960.827.303
100%
4.367.873.363 Dinas Kesehatan
40.328.733
Angka kontak ≥ 250 per- mil
184.422.858 Dinas Kesehatan
Kode (1)
1.1.3
1.1.5
1.1.6
Bidang Urusan Pemerintahandan Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program (outcome)
Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0 / 2015)
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2019
Tahun 2020
Tahun 2021
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
PD Penanggung Jawab
Rp
(2) Peningkatan Pelayanan Laboratorium Kesehatan
(3) Persentase Penyelesaian Pemeriksaan Laboratorium sesuai standar waktu
(4) 60%
(5) 68%
(6) 474.390.000
(7) 76%
(8) 498.109.500
(9) 84%
(10) 523.014.975
(11) 92%
(12) 549.165.724
(13) 100%
(14) 576.624.010
(15) 100%
(16) (17) 2.621.304.209 Dinas Kesehatan
Peningkatan Penyelenggaraan BLUD Puskesmas
Indek kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan Puskesmas
77%
78,60%
40.000.000.000
80,20%
42.000.000.000
81,80%
44.100.000.000
83,40%
46.305.000.000
85%
48.620.250.000
85%
221.025.250.000 Dinas Kesehatan
Peningkatan Penyelenggaraan BLUD Rumah Sakit
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kesehatan RSUD
75,17%
77,80%
75.892.525.000
80%
94.050.966.000
82,50%
98.700.000.000
85,50%
103.600.000.000
90%
108.800.000.000
90%
481.043.491.000 RSUD Wonosari
Indeks Keselamatan Pasien
63,33%
85%
90%
100%
100%
100%
100%
Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan jalan dan jembatan
Persentase Panjang jalan dan jembatan kabupaten dalam kondisi baik
35%
40%
110.623.995.000
Penyehatan Lingkungan Permukiman
Persentase cakupan rumah tangga yang memiliki akses sistem pengelolaan air limbah;
60%
74%
Persentase terlayani air minum layak;
90,38%
95,19%
97,59%
100%
100%
100%
100%
Persentase kawasan kumuh
0,11%
0,06 %
0,03%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
Pengelolaan Kebersihan dan Pertamanan
Persentase cakupan pelayanan sistem persampahan
65,84%
82,92%
2.414.121.465
91,46%
Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi dan jaringan pengairan lainnya
Persentase luasan Daerah Irigasi (DI) yang teraliri air irigasi
67%
72%
13.792.857.750
74%
Peningkatan Bangunan Gedung Persentase keandalan Pemerintah, serta Penyelenggara bangunan gedung IMB dan IUJK pemerintah
72%
75%
22.271.743.625
80%
23.385.330.806
82%
24.554.597.346
87%
25.782.327.220
90%
Pelayanan Laboratorium dan Peralatan berat
Persentase kondisi peralatan berat dan Laboratorium berfungsi baik
67%
70%
297.727.502
73%
312.613.877
76%
328.244.571
78%
344.656.800
80%
Pengembangan wilayah strategis dan Cepat Tumbuh
Jumlah kawasan strategis dan cepat tumbuh yang tertangani
0
1
Penataan Ruang
Persentase Ketersediaan Dokumen Rencana Tata Ruang
50%
55%
262.492.125
58%
275.616.731
60%
289.397.568
62%
303.867.446
63,89%
319.060.818
63,89%
Penegakan Peraturan Daerah
Persentase penegakan peraturan perundangan yang mengandung sanksi pidana
60%
60%
280.000.000
65%
294.000.000
70%
323.400.000
75%
339.570.000
80%
356.548.500
80%
1.593.518.500 Satuan Polisi Pamong Praja
Peningkatan Kemanan dan Kenyamanan Lingkungan
Persentase pengamanan dan pengawalan pejabat, tamu penting, dan aset daerah
100%
100%
1.660.525.000
100%
1.743.551.250
100%
1.830.728.813
100%
1.922.265.253
100%
2.018.378.516
100%
9.175.448.832 Satuan Polisi Pamong Praja
Pemeliharaan Keamanan, Ketentraman, Ketertiban, dan Pencegahan Tindak Kriminal
Persentase gagunan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum yang terselesaikan
90%
91%
1.047.000.000
92%
1.099.350.000
93%
1.154.317.500
94%
1.212.033.375
95%
1.272.635.044
95%
5.785.335.919 Satuan Polisi Pamong Praja
8.138.334.750
5.500.000.000
45%
78%
2
100.382.794.036
8.545.251.487
2.534.827.538
14.482.500.638
5.775.000.000
50%
82%
100%
76%
3
116.633.772.710
8.972.514.062
2.001.568.915
15.206.625.670
6.063.750.000
55%
86%
100%
78%
4
107.002.749.909
9.421.139.765
2.794.647.361
15.966.956.953
6.366.937.000
60%
100%
100%
80%
5
116.887.645.082
9.892.196.753
2.934.379.729
60%
551.530.956.737 Dinas Pekerjaan Umum
100%
44.969.436.817 Dinas Pekerjaan Umum
100%
12.679.545.008 Dinas Pekerjaan Umum
80%
76.213.989.014 Dinas Pekerjaan Umum
27.071.443.574
90%
123.065.442.571 Dinas Pekerjaan Umum
361.889.396
80%
1.645.132.146 Dinas Pekerjaan Umum
16.765.048.003
6.685.284.375
5
30.390.971.375 Dinas Pekerjaan Umum
1.450.434.688 Dinas Pekerjaan Umum
Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
Sosial
VIII-9
Kode (1)
Bidang Urusan Pemerintahandan Program Prioritas Pembangunan
(2) (3) Peningkatan Kesejahteraan Sosial Persentase PMKS telah menerima jaminan sosial
1.2
Urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar
1.2.1
Tenaga kerja
1.2.3
Indikator Kinerja Program (outcome)
target
(4) 85%
(5) 86%
Tahun 2017
Tahun 2018 Rp (6) 2.415.975.000
target (7) 87%
Tahun 2019 Rp (8) 2.536.773.750
target (9) 88%
Tahun 2020 Rp (10) 2.663.612.438
target (11) 89%
Tahun 2021 Rp
target
(12) 2.796.793.059
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Rp
(13) 90%
target
(14) 2.936.632.712
(15) 90%
(16) (17) 13.349.786.959 Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi
Persentase peserta pelatihan tenaga kerja yang terserap di pasar kerja
80%
80%
407.000.000
82%
447.700.000
85%
492.470.000
87%
541.717.000
90%
595.888.700
90%
2.484.775.700 Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi
Peningkatan Kesempatan Kerja
Persentase pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan
50%
50%
3.823.602.500
52%
4.014.782.625
55%
4.215.521.756
57%
4.426.297.844
60%
4.647.612.736
60%
21.127.817.461 Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi
Perlindungan dan Pengawasan Ketenagakerjaan
Persentase Kasus ketenagakerjaan yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)
15,38%
15.38%
283.701.000
45%
297.886.050
60%
312.780.353
80%
328.419.370
90%
344.840.339
90%
1.567.627.112 Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi
87,50%
88%
576.000.000
88,50%
662.400.000
89%
761.760.000
89,50%
876.024.000
90%
1.007.427.600
90%
3.883.611.600 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana
3,52%
3,69%
4,58%
416.933.838
4,58%
Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
Pangan Pengembangan Agribisnis
Persentase kelompok tani yang melakukan kegiatan Agribisnis
Ketahanan Pangan
183.001
343.012.500
183.553
3,90%
360.163.125
184.035
4,08%
378.171.281
184.273
4,31%
397.079.845
186.116
186.116
186.116
1) Produksi beras (ton/tahun) 25,78
25,66
25,51
25,35
25,19
25,19
25,19
3) - Nilai PPH (Pola Pangan Harapan)
81,7
84,4
85,8
87,2
88,6
90
90
- Nilai NBM (Neraca Bahan Makanan)
87,9
90,3
91,5
92,7
93,9
95
95
2) Produksi Beras/jumlah penduduk
Peningkatan Kualitas Penyuluhan Persentase rekomendasi teknologi pertanian spesifik lokalita yang diterapkan
1.2.5
1.895.360.589 Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan
100%
100%
1.498.956.000
100%
1.573.903.800
100%
1.652.598.990
100%
1.735.228.940
100%
1.821.990.386
100%
8.282.678.116 Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan
100%
100%
16.686.767.500
100%
17.521.105.875
100%
18.397.161.169
100%
19.317.019.227
100%
20.282.870.189
100%
20%
22%
138.750.000
24%
181.625.000
26%
221.669.000
28%
258.703.000
30%
292.588.000
30%
1.093.335.000 Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan
Udara = 87% 7 parameter Air =52% 14 Parameter
844.750.000
Udara = 89% 7 parameter Air =54% 14 Parameter
886.987.500
Udara = 90% 7 parameter Air =56% 14 Parameter
931.336.875
Udara = 93% 7 parameter Air =58% 14 Parameter
1.026.798.905 Udara = 95% 7 parameter Air =60% 14 Parameter
4.667.776.999 Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan
5%
8%
297.500.000
11%
312.375.000
14%
327.993.750
Penurunan luasan lahan kritis
8012 ha
7900 ha
Kawasan geopark yang terkonservasi (13 geosite)
0 geosite
1 geosite
Pertanahan Penataan, Penguasaan, dan Pengendalian Pertanahan
1.2.6
PD Penanggung Jawab
Rp
Pendidikan Pelatihan tenaga Kerja
Perlindungan Perempuan, Anak, Persentase perempuan dan dan Pengarusutamaan Gender anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan rehabilitasi
1.2.4
Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0 / 2015)
Persentase pemenuhan kebutuhan lahan untuk kepentingan publik
92.204.923.960 Skretariat Daerah (Bagian Pemerintahan Umum)
Lingkungan hidup Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Persentase perusahaan yang taat terhadap Peraturan Perundang-undangan Lingkungan Hidup
Persentase kualitas Udara = 85% lingkungan hidup yang tidak 7 parameter tercemar Air =50% 14 Parameter Persentase volume sampah terkelola dengan baik Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
2.215.904.000
7800 ha
2 geosite
2.397.326.900
7700 ha
3 geosite
VIII-10
2.594.883.715
17%
7600 ha
4 geosite
977.903.719 Udara = 95% 7 parameter =60% 14 Parameter 344.393.438
20%
2.810.087.418 7500 ha
6 geosite
Air
361.613.109
20%
3.044.597.257 7500 ha
6 geosite
1.643.875.297 Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan 13.062.799.290 Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan
Kode
Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0 / 2015)
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
Program Pengelolaan Administrasi Kependudukan
Persentase pelayanan Administrasi Kependudukan di desa yang terintegrasi dengan kabupaten
10%
28%
954.185.000
Program Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil
Persentase Cakupan layanan akta-akta catatan sipil
35%
35%
497.794.000
Program Pengelolaan Data dan Penyebarluasan Informasi
Persentase desa yang memiliki data base kependudukan dan pencatatan sipil
20,14%
36,12%
Persentase cakupan desa yang memiliki data dasar keluarga dan tingkat perkembangan desa
90,09%
90,09%
Persentase Cakupan sasaran PUS menjadi peserta KB aktif
82,70%
82,7
20%
25%
3.958.811.000
37%
Peningkatan Pelayanan Angkutan Pesentase tingkat ketaatan Umum dan Barang perijinan angkutan umum
51%
55%
1.087.515.000
60%
Uji kelayakan sarana transportasi Persentase Angkutan umum dan barang yang laik jalan
90%
90%
635.000.000
70%
75%
Bidang Urusan Pemerintahandan Program Prioritas Pembangunan
(1) 1.2.7
1.2.8
(2)
1.2.13
Tahun 2021
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
PD Penanggung Jawab (17)
38%
1.001.894.250
64%
1.051.988.963
82%
1.104.588.411
100,00%
1.159.817.831
100,00%
5.272.474.455 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
37,5%
522.683.700
40%
548.817.885
43%
576.258.779
45%
605.071.718
45%
2.750.626.082 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
485.953.000
52,05%
510.250.650
68,06%
535.763.183
84,3%
562.551.342
100%
590.678.909
100%
2.685.197.084 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
511.960.000
91,5%
537.558.000
93%
564.435.900
95%
592.657.695
97,01%
622.290.580
97,01%
1.820.000.000
83,5%
1.911.000.000
84%
2.006.550.000
84,5%
2.106.877.500
85%
2.212.221.375
85%
10.056.648.875 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana
45%
6.640.359.000
55%
7.664.850.000
65%
7.646.335.000
65%
30.265.047.000
1.291.205.000
65%
1.453.781.000
70%
1.590.802.000
75%
1.704.958.000
75%
7.128.261.000
92%
666.750.000
93%
700.087.500
94%
735.091.875
95%
771.846.469
95%
3.508.775.844
1.239.005.000
78%
1.362.906.000
80%
1.499.196.000
85%
1.649.116.000
90%
1.814.027.000
90%
7.564.250.000 Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika
38.426
575.000.000
38.450
603.750.000
38.475
633.937.500
38.502
665.634.375
38.530
698.916.094
38.530
3.177.237.969 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan ESDM
149
157
560.000.000
162
588.000.000
167
617.400.000
172
648.270.000
177
680.683.500
177
3.094.353.500 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan ESDM
100%
100%
155.000.000
100%
170.500.000
100%
204.600.000
100%
245.520.000
100%
600 Miliar
900 Miliar
453.000.000
925 Miliar
498.300.000
850 Miliar
697.620.000
800 Miliar
976.668.000
800 Miliar
2.828.902.175 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana
Persentase ketersediaan fasilitas lalu lintas dan simpul transportasi
4.354.692.000
Komunikasi dan Informatika Persentase peningkatan kualitas layanan jaringan internet pemerintah
Koperasi, usaha kecil dan menengah Pengembangan Kewirausahaan, Keunggulan Kompetitif dan Sistem Pendukung Usaha Koperasi dan UMKM
Jumlah UMKM yang berkembang dan mampu mengakses pasar
Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
Jumlah koperasi sehat
38.403
Penanaman Modal Peningkatan Pelayanan Terpadu
Peningkatan Promosi dan Penanaman Modal Daerah
1.2.14
Tahun 2020
Perhubungan
Pembangunan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
1.2.12
Tahun 2019
Pengendalian penduduk dan keluarga berencana
Pengembangan Sarana dan Prasarana Perhubungan
1.2.11
Tahun 2018
Pemberdayaan masyarakat dan Desa
Pembinaan Keluarga Berencana dan Sejahtera
1.2.10
Tahun 2017
Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
Peningkatan Partisipasi dan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
1.2.9
Indikator Kinerja Program (outcome)
Persentase Perizinan dan Non Perizinan Terlayani tepat waktu Realisasi nilai investasi PMA dan PMDN
Kepemudaan dan Olahraga
VIII-11
294.624.000 100%
1.367.335.200 4.175 triliun
1.070.244.000 Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 3.992.923.200 Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Kode (1)
Bidang Urusan Pemerintahandan Program Prioritas Pembangunan
(6) 2.075.000.000
Jumlah Prestasi Olahraga di tingkat Regional, Nasional dan Internasional
15 Prestasi
18 Prestasi
2.785.000.000
Jenis data yang terpublikasi
15 jenis
10 jenis
46
46
120.000.000
46
126.000.000
46
130.000.000
46
135.000.000
46
135.000.000
46
5 jenis
10 jenis
180.000.000
15 jenis
180.000.000
20 jenis
200.000.000
25 jenis
200.000.000
30 jenis
220.000.000
30 jenis
12%
12%
618.480.000
12,5%
649.404.000
13%
681.874.200
14%
715.967.910
15%
1.073.951.865
15%
3.739.677.975 Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
40%
40%
241.526.000
55%
253.602.300
70%
266.282.415
75%
279.596.536
80%
293.576.363
80%
1.334.583.614 Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
Jumlah PD yang memperoleh Informasi
Jumlah ragam budaya yang dikembangkan / difasilitasi
2.
URUSAN PILIHAN
2.1
Kelautan dan Perikanan
2.3
Tahun 2021
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
(7) 24 orang
(8) 2.178.750.000
(9) 27 orang
(10) 2.287.687.500
(11) 30 orang
(12) 2.402.071.875
(13) 33 orang
(14) 2.585.555.438
(15) 33 orang
20 Prestasi
3.058.500.000
25 Prestasi
3.211.425.000
27 Prestasi
3.371.996.250
30 Prestasi
3.548.864.813
30 Prestasi
PD Penanggung Jawab
Rp (16) 11.529.064.813
(17) Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
15.975.786.063 Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
375.000.000
10 jenis
393.750.000
10 jenis
413.437.500
10 jenis
434.109.375
10 jenis
455.814.844
10 jenis
2.072.111.719 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
646.000.000 Sekretariat Daerah (Bagian Umum)
980.000.000
Kearsipan Peningkatan Pelayanan Kearsipan Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Pengelolaan Arsip Secara Baku
2.2
Tahun 2020
Rp
Perpustakaan Pengembangan Budaya Baca dan Persentase Peningkatan Pembinaan Perpustakaan pemustaka
1.2.19
Tahun 2019
target
Kebudayaan Pengelolaan Keragaman Budaya
1.2.18
(5) 21 orang
Tahun 2018 Rp
Persandian Persandian untuk Pengamanan Informasi
1.2.17
(4) 18 orang
Tahun 2017
Statistik Pengembangan Statistik Daerah
1.2.16
target
(2) (3) Peningkatan peran serta Jumlah pemuda yang Kepemudaan dan kewirausahaan berprestasi Non Akademik di pemuda tingkat Provinsi, atau Nasional Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
1.2.15
Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0 / 2015)
Indikator Kinerja Program (outcome)
Pengembangan Agribisnis Perikanan
Nilai pendapatan perikanan budidaya
Pemberdayaan Nelayan
Nilai pendapatan nelayan
Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya
Produksi perikanan budidaya (ton)
3.091.518
4.675.920
1.976.850.000
5.143.512
2.075.692.500
5.657.864
2.179.477.125
6.223.650
2.288.450.981
6.846.051
2.746.141.178
6.846.051
11.266.611.784 Dinas Kelautan dan Perikanan
19.896.319
23.613.271
561.500.000
23.794.712
589.575.000
24.494.557
619.053.750
25.717.989
650.006.438
27.003.629
682.506.759
27.003.629
3.102.641.947 Dinas Kelautan dan Perikanan
15.210,76
258.750,00
19.773,99
284.625.000
25.706,20
313.087.500
33.418,05
344.396.250
43.443,47
378.835.875
43.443,47
1.321.203.375 Dinas Kelautan dan Perikanan
7.200,36
Pariwisata Pengembangan Kemitraan dan Pemasaran Pariwisata
Jumlah Event Wisata bertaraf nasional/ internasional
5
6
1.347.650.000
7
1.582.415.000
8
1.704.777.250
9
1.875.254.975
10
2.062.780.473
10
8.572.877.698 Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan
Pengembangan Destinasi Pariwisata
Jumlah destinasi wisata dengan prasarana dan sarana lengkap
36
40
9.035.090.000
44
10.942.108.000
48
11.926.318.800
52
13.118.950.680
56
14.430.845.748
56
59.453.313.228 Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan
Pertanian Peningkatan Produksi Tanaman Pangan dan Holtikultura
Pengembangan Agribisnis Tanaman Pangan dan Holtikultura
Produksi tanaman pangan dan Hortikultura
Nilai pendapatan subsektor tanaman pangan dan hortikultura
Padi :289.559
290.441
290.817
291.195
291.572
Padi : 294.488
Padi : 294.488
Jagung : 201.396
230.429
231.005
231.583
232.162
Jagung : 234.484
Jagung : 234.484
Kedelai : 16.840
Kedelai : 16.840
Ubi kayu : 891.737
Ubi kayu : 891.737
Bawang Merah : 484,78
Bawang Merah : 484,78
Cabe : 502,01
Cabe : 502,01
Kedelai : 13.551
16.548
16.590
16.631
16.673
Ubi kayu : 781.610
876.319
878.510
880.706
882.908
Bawang Merah : 450,00
456,75
463,60
470,56
477,61
Cabe : 466,00
472,99
480,08
487,29
494,6
Padi : 20.316.000
21.331.800
Jagung :12.879.900
13.523.895
176.000.000
22.347.600
14.167.890
193.600.000
23.362.600
14.811.885
VIII-12
212.960.000
24.377.600
15.455.880
234.256.000
25.392.600
16.099.875
257.681.600
25.392.600
16.099.875
Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
1.074.497.600 Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Kode
Bidang Urusan Pemerintahandan Program Prioritas Pembangunan
(1)
Indikator Kinerja Program (outcome)
(2)
(3)
Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0 / 2015)
Tahun 2017 target
(4) Kedelai : 8.443.500
(5) 8.865.675
(9) 9.710.025
target
(10)
Tahun 2021 Rp
(11) 10.132.200
target
(12)
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Rp
(13) 10.554.375
target
(14)
(15) 10.554.375
Ubi kayu : 15.507.000
16.282.350
17.057.700
17.833.050
18.608.400
19.383.750
19.383.750
47.250.000
49.500.000
51.750.000
54.000.000
56.250.000
56.250.000
Cabe : 31.640.000
33.222.000
34.804.000 1.493.375.000
36.386.000 1.510.226.000
37.968.000 1.527.283.000
39.550.000 1.544.548.000
153.008
184.619
156.165
157.727
191.694
195.528
199.438
203.427
205.461
205.461
3. Populasi ayam buras (ekor)
1.113.152
1.150.109
1.161.610
1.173.262
1.184.956
1.196.808
1.196.808
4. Produksi daging
4.572.308
4.618.031
4.664.211
4.710.854
4.757.962
4.805.542
4.805.542
5. Produksi telur
3.383.479
3.417.314
3.451.487
3.486.002
3.520.862
3.556.070
Nilai pendapatan Peternakan
Pengembangan Agribisnis Perkebunan
Nilai pendapatan Perkebunan
39.152.574.000
39.752.868.000
68.200.000
40.438.416.000
109.000.000 5.250.000.000
5.565.000.000
71.610.000
44.480.340.000
114.450.000 5.880.000.000
107.415.000
48.888.888.000
120.172.500 6.195.000.000
112.785.750
49.763.463.000
126.181.125 6.510.000.000
6.772.305.000
6.964.155.000
7.156.005.000
7.347.855.000
7.539.705.000
12.267.200.000
12.354.450.000
12.441.450.000
12.528.575.000
12.615.750.000
1.538.395.000
1.615.314.750
1.696.080.488
(17)
157.727
3.556.070 118.425.038
49.763.463.000
132.490.181
116.530.485.000
478.435.788 Dinas Peternakan 602.293.806 Dinas Kehutanan dan Perkebunan
6.825.000.000
6.580.000.000 12.180.075.000
Jumlah Produksi hasil perkebunan produk unggulan
(16)
7.635.428.000 Dinas Peternakan
151.573
Pengembangan Agribisnis Peternakan
PD Penanggung Jawab
Rp
39.550.000 1.559.996.000
175.767
1.780.884.512
1.869.928.737
Kakao
275.000
318.000
364.000
413.000
465.000
520.000
Mete
507.297
522.087
571.725
615.450
660.675
581.247
Tembakau Kelapa
8.500.603.487 Dinas Kehutanan dan Perkebunan
520.000 581.247
699.000
704.000
730.270
756.840
783.710
810.880
810.880
6.848.750
6.855.060
6.971.030
7.087.260
7.203.690
7.320.320
7.320.320
Kehutanan Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya
2.5
Energi dan Sumber Daya Mineral
2.6
Perdagangan
Kawasan yang Terkonservasi menjadi Taman Hutan Raya
Peningkatan, Pengembangan dan Nilai ekpor daerah Efisiensi Perdagangan Nilai Perdagangan Daerah
Peningkatan Pengelolaan Pasar dan Pembinaan Pedagang
Persentase pasar pemerintah dengan fasilitas memadai
0 kawasan
0
5.214.480.000
11.399.751.000
5.500.000.000
26.010.000.000
10%
13,88%
246.000.000
3.223.050.740
1
367.000.000
11.513.749.000
3.384.203.277
26.530.200.000
6.645.931.000
16,66%
1
347.550.000
11.628.886.000
3.553.413.441
27.060.804.000
7.078.227.550
16,66%
1
454.677.500
11.745.475.000
3.731.084.113
27.602.020.000
7.327.138.928
19,44%
1
417.411.375 1 kawasan
11.862.627.000
3.917.638.319
28.154.000.000
7.693.495.874
19,44%
8.078.170.668
1.832.638.875 Dinas Kehutanan dan Perkebunan
11.862.627.000
17.809.389.889 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan ESDM
28.154.000.000
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan ESDM
19,44%
36.822.964.019 Kantor Pengelolaan Pasar
Perindustrian Pengembangan Industri Kecil dan Jumlah Industri Kecil Menengah (IKM) Menengah yang berkembang dan mampu mengakses pasar
21.025
21.048
60 KK
65 KK
1.434.885.000
21.072
1.578.373.500
21.097
1.894.048.200
21.124
2.083.453.020
21.152
2.291.798.322 21.152
9.282.558.042 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan ESDM
Transmigrasi Pengembangan Transmigrasi
3.
(8)
Tahun 2020 Rp
148.586
Tembakau
2.8
(7) 9.287.850
target
2. Populasi Kambing (ekor)
Mete
2.7
(6)
Tahun 2019 Rp
1. Populasi sapi potong (ekor)
Kakao
2.4
target
Bawang Merah : 45.000.000
Peningkatan Produksi Peternakan Jumlah populasi ternak :
Peningkatan Produksi Perkebunan
Tahun 2018 Rp
Jumlah Kepala Keluarga yang mendaftar sebagai Calon Transmigran
556.695.000 70 KK
584.529.750 80 KK
613.756.238 90 KK
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN *)
VIII-13
644.444.049 100 KK
676.666.252
100 KK
2.399.425.037 Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi
Kode (1) 3.1
Bidang Urusan Pemerintahandan Program Prioritas Pembangunan (2) Sekretariat Daerah Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Indikator Kinerja Program (outcome) (3) Nilai Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Program Optimalisasi Nilai AKIP Perangkat Daerah Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah
Tahun 2019
target
Rp
target
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
Sangat Tinggi
B
B
92%
914.585.000 Sangat Tinggi
960.314.250 Sangat Tinggi
150.398.000 B
157.917.900 BB
470.000.000
94%
493.500.000
Tahun 2020 Rp
target
(10)
(11)
1.008.329.963 Sangat Tinggi
165.813.795 BB
96%
518.175.000
Tahun 2021 Rp
target
(12)
(13)
1.058.746.461 Sangat Tinggi
174.104.485
90%
Program Pembinaan Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Nilai IKM Kabupaten
78,07
78,3
123.000.000
78,7
135.300.000
79,2
148.830.000
79,5
163.713.000
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
Persentase Produk Hukum daerah yang ditetapkan
80%
90%
1.022.530.000
90%
1.073.656.500
90%
1.127.339.325
90%
Program Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik
Persentase SKPD yang memiliki Layanan Informasi yang dikelola secara aktif
40%
45%
501.975.000
50%
527.073.750
60%
553.427.438
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
Persentase ketugasan Kepala Daerah yang terfasilitasi dengan Baik
100%
100%
969.116.000
100%
1.017.571.800
100%
Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah
Persentase kerjasama yang ditindaklanjuti
100%
100%
265.000.000
100%
278.250.000
Program Pembinaan Wilayah
Persentase permasalahan perbatasan yang tertangani
50%
55%
100.000.000
58%
50%
57%
2.275.000.000
98%
87,22%
94%
570.735.000
BB
544.083.750
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Rp
target
(14)
(15)
PD Penanggung Jawab
Rp (16)
1.111.683.784 Sangat Tinggi
(17)
5.053.659.457 Sekretariat Daerah (Bagian Administrasi Pemerintahan Umum)
182.809.709 BB
831.043.889 Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)
571.287.938 100%
2.597.046.688 Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)
100% 80
180.084.300 80
1.183.706.291
95%
1.242.891.606 90%
70%
581.098.809
80%
610.153.750 80%
2.773.728.747 Sekretariat Daerah (Bagian Humas dan Protokol)
1.068.450.390
100%
1.121.872.910
100%
1.177.966.555 100%
5.354.977.654 Sekretariat Daerah (Bagian Humas dan Protokol)
100%
292.162.500
100%
306.770.625
100%
322.109.156 100%
118.000.000
62%
125.000.000
66%
120.000.000
70%
120.000.000 70%
66%
2.388.750.000
75%
2.508.187.500
85%
2.633.596.875
95%
2.765.276.719 95%
12.570.811.094 Sekretariat Daerah (Bagian Administrasi Pemerintahan Desa)
88%
599.271.750
90%
629.235.338
92%
660.697.104
94%
693.731.960 94%
3.153.671.151 Sekretariat Daerah (Bagian Administrasi Pembangunan)
579.796.481 15 rumusan kebijakan
2.635.726.106 Sekretariat Daerah (Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam)
Program Analisis Kebijakan Pembangunan
Persentase serapan anggaran program kegiatan PD
Peningkatan Perekonomian dan Sumber Daya Alam
Jumlah rumusan kebijakan Pemda bidang perekonomian dan Sumberdaya Alam
3 rumusan kebijakan
3 rumusan kebijakan
Peningkatan Kesejahteraan Rakyat
Jumlah rumusan kebijakan Pemda bidang kesejahteraan rakyat
7
9
1.405.000.000
11
1.475.250.000
13
1.549.012.500
15
1.626.463.125
17
1.707.786.281
Persentase anggota DPRD yang puas terhadap layanan administrasi dan keuangan
90%
91%
25.064.011.000
92%
26.317.211.550
93%
27.633.072.128
94%
29.014.725.734
95%
30.465.462.021
Temuan atas audit BPK atas Sistem Penegndalian Internal (SPI) dan Kepatuhan pada Laporan Keuangan Perangkat Daerah
12
12
477.000.000 3 rumusan kebijakan
500.850.000 3 rumusan kebijakan
525.892.500 3 rumusan kebijakan
552.187.125 3 rumusan kebijakan
750.927.300 Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)
5.650.123.722 Sekretariat Daerah (Bagian Hukum)
1.464.292.281 Sekretariat Daerah (Bagian Administrasi Pemerintahan Umum) 583.000.000 Sekretariat Daerah (Bagian Administrasi Pemerintahan Umum)
17
7.763.511.906 Sekretariat Daerah (Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat)
Sekretariat DPRD 95%
138.494.482.432 Sekretariat DPRD
Inspektorat Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah
3.4
Tahun 2018 Rp
Persentase SKPD yang sudah melaksanakan tugas dan fungsinya
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
3.3
(4) Sangat Tinggi
Tahun 2017 target
Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
Program Pengembangan Otonomi Persentase Penyusunan Desa Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPDesa) Tepat Waktu
3.2
Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0 / 2015)
1.213.658.000
12
1.274.340.900
12
Perencanaan
VIII-14
1.338.057.945
12
1.404.960.842
12
1.475.208.884
12
6.706.226.572 Inspektorat Daerah
Kode (1)
3.5
Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0 / 2015)
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
(2) (3) Perencanaan Pembangunan Fisik Persentase kesesuaian dan Prasarana program dalam Renja SKPD Bidang Fisik dan Prasarana terhadap RKPD dan APBD, serta Program dalam Renstra SKPD terhadap RPJMD
(4) 100%
(5) 100%
(6) 700.000.000
(7) 100%
(8) 735.000.000
(9) 100%
(10) 771.750.000
(11) 100%
(12) 810.337.500
(13) 100%
(14) 850.854.375
(15) 100%
(16) (17) 3.867.941.875 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Perencanaan Pembangunan Pemerintahan, Sosial, dan Budaya
Persentase kesesuaian program dalam Renja SKPD Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya terhadap RKPD dan APBD, serta Program dalam Renstra SKPD terhadap RPJMD
100%
100%
740.000.000
100%
777.000.000
100%
815.850.000
100%
856.642.500
100%
899.474.625
100%
4.088.967.125 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Persentase kesesuaian program dalam Renja SKPD Bidang Perekonomian terhadap RKPD dan APBD, serta Program dalam Renstra SKPD terhadap RPJMD
100%
100%
650.000.000
100%
682.500.000
100%
716.625.000
100%
752.456.250
100%
790.079.063 100%
3.591.660.313 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Perencanaan Pembangunan Daerah
Persentase kesesuaian Program dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) terhadap Program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
100%
100%
541.750.000
100%
568.837.500
100%
597.279.375
100%
627.143.344
100%
658.500.511 100%
2.993.510.730 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah
Persentase kesenjangan capaian target kinerja dalam perencanaan pembangunan jangka menengah dan tahunan daerah
12%
11%
335.000.000
10%
351.750.000
8%
369.337.500
5%
387.804.375
5%
407.194.594 5%
1.851.086.469 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah
Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan Laporan Keuangan dengan benar dan tepat waktu
100%
100%
1.036.835.000
100%
1.088.676.750
100%
1.260.279.423 100%
5.729.167.877 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah
Program Peningkatan Kualitas Penyusunan APBD
Ketepatan waktu dalam menyusun Dokumen Penganggaran
Tepat Waktu
Tepat Waktu
100%
100%
1.454.000.000
100%
1.526.700.000
Bidang Urusan Pemerintahandan Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program (outcome)
Tahun 2018
Tahun 2019
Tahun 2020
Tahun 2021
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
PD Penanggung Jawab
Rp
Keuangan
Program Peningkatan Kualitas Persentase Penyediaan Penatausahaan Keuangan Daerah Anggaran Kas Perangkat Daerah secara baik dan tepat waktu
3.6
Tahun 2017
933.155.000 Tepat Waktu
100%
979.812.750 Tepat Waktu
1.143.110.588
100%
1.200.266.117
1.028.803.388 Tepat Waktu
1.080.243.557 Tepat Waktu
1.134.255.735 Tepat Waktu
5.156.270.429 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah
100%
1.603.035.000
100%
1.683.186.750
100%
1.767.346.088 100%
8.034.267.838 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah
Persentase aset yang dikelola secara efektif, efisien.
80%
80%
3.731.158.000
85%
3.917.715.900
85%
4.113.601.695
90%
4.319.281.780
90%
4.535.245.869 90%
Program Peningkatan Pelayanan Pajak Daerah
Persentase Kenaikan Pendapan Pajak Daerah
10%
10%
3.963.450.000
10%
4.161.622.500
10%
4.369.703.625
10%
4.588.188.806
10%
4.817.598.247
Program Pendataan dan Pengembangan Pendapatan
Jumlah Data Obyek Pajak Bumi dan Bangunan yang valid
15.000
25.000
1.318.450.000 30.000
1.381.950.000 35.000
1.523.599.875 44.000
1.599.779.869 44.000
10%
21.900.563.178 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah
7.274.827.244 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah
-
Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan dan Kesejahteraan Aparatur
1.451.047.500 40.000
20.617.003.243 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah
Persentase pelanggaran disiplin dan kasus PNS yang terselesaikan
100%
100%
2.419.315.000
100%
2.540.280.750
100%
VIII-15
2.667.294.788
100%
2.800.659.527
100%
2.940.692.503 100%
13.368.242.568 Badan Kepegawaian Daerah
Kode (1)
3.7
Bidang Urusan Pemerintahandan Program Prioritas Pembangunan
Tahun 2018 Rp
target
Tahun 2019 Rp
target
Tahun 2020 Rp
target
Tahun 2021 Rp
target
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Rp
target
PD Penanggung Jawab
Rp
(5) 100%
(6) 3.544.890.000
(7) 100%
(8) 3.722.134.500
(9) 100%
(10) 3.908.241.225
(11) 100%
(12) 4.103.653.286
(13) 100%
(14) 4.308.835.951 100%
Program Pengangkatan, Pemindahan, dan Pensiun PNS
Persentase kenaikan pangkat dan pensiun PNS tepat waktu serta pengangkatan dan pemindahan PNS yang sesuai formasi.
100%
100%
825.000.000
100%
866.250.000
100%
909.562.500
100%
955.040.625
100%
1.002.792.656 100%
(15)
(16) (17) 19.587.754.962 Badan Kepegawaian Daerah
4
4
165.000.000
6
173.250.000
8
181.912.500
10
191.008.125
12
200.558.531
Persentase konflik SARA yang diselesaikan dalam wilayah
100%
100%
350.000.000
100%
367.500.000
100%
385.875.000
100%
405.168.750
100%
425.427.188
100%
1.933.970.938 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Persentase konflik sosial yang tertangani
72,90%
74,32%
472.000.000
75,74%
495.600.000
77,16%
520.380.000
78,58%
546.399.000
80%
573.718.950
80%
2.608.097.950 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
44,40%
51,52%
365.000.000
58,64%
383.250.000
65,76%
72,88%
422.533.125
80%
425.000.000
80%
1.998.195.625 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
58,70%
65,30%
672.900.000
71,90%
706.545.000
78,51%
741.872.250
85,20%
778.965.863
91,31%
817.914.156
91,31%
3.718.197.268 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
20 Menit
19 Menit
436.300.000
18 menit
458.115.000
17 menit
481.020.750
15 Menit
505.071.788
15 Menit
530.325.377
15 Menit
2.410.832.914 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
60%
64%
4.558.645.781 Badan Kepegawaian Daerah
Penelitian dan Pengembangan Jumlah pelaksanaan kerjasama penelitian
12
911.729.156 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kesatuan Bangsa dan Politik
402.412.500
Penanggulangan Bencana Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana
Persentase Desa rawan bencana memiliki kemampuan manajemen penanggulangan bencana
Kesiapsiagaan, Pencegahan, Tingkat waktu tanggap Mitigasi dan Penanganan Bahaya bencana Kebakaran Kecamatan Pemerintahan Umum Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan 3.11
Tahun 2017
(4) 100%
Pendidikan Politik dan Penguatan Persentase ormas dan LSM Organisasi Kemasyarakatan yg aktif dalam kegiatan pemerintahan dan pembangunan
3.10
target
(3) Persentase Pengiriman Peserta Diklat dan Tugas Belajar sesuai kebutuhan
Pengembangan Wawasan Kebangsaan dan Penanganan Konflik Sosial
3.9
Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0 / 2015)
(2) Program Pengelolaan Data dan Pengembangan Pegawai
Program Penelitian dan Pengembangan 3.8
Indikator Kinerja Program (outcome)
Persentase desa yang menetapkan APBDesa tepat waktu dan benar
4.854.313.000
69%
5.133.649.400
75%
5.430.614.695
82%
5.746.456.537
90%
6.082.521.582
90%
27.247.555.215 Kecamatan
Urusan Penunjang Lainnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran
100%
100%
54.421.447.500
100%
56.092.519.875
100%
58.897.145.869
100%
61.842.003.162
100%
64.934.103.320
100%
296.187.219.726 Semua PD
Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran
Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana Prasarana Aparatur
90%
91%
23.349.821.319
92%
23.720.386.725
93%
24.906.406.061
94%
26.151.726.364
95%
27.459.312.683
95%
125.587.653.152 Semua PD
Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur
Persentase PNS yang memiliki kompetensi sesuai bidang tugas
99%
100%
2.865.025.000
3.008.276.250
100%
3.158.690.063
100%
3.316.624.566
99.8%
3.482.455.794
100%
15.831.071.672 Semua PD
Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah
Persentase Laporan Keuangan yang disusun tepat waktu dan akuntabel
100%
100%
2.981.582.000
100%
3.025.661.100
100%
3.176.944.155
100%
3.335.791.363
100%
3.502.580.931
100%
16.022.559.549 Semua PD
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Nilai IKM SKPD
78,07%
78,20%
6.687.528.500
78,57%
6.916.904.925
78,90%
7.262.750.171
79,37
7.625.887.680
80%
8.007.182.064
80%
36.500.253.340 Semua PD
Peningkatan Kualitas Perencanaan
Persentase kesesuaian program dalam Renja SKPD terhadap RKPD, dan Renstra SKPD terhadap RPJMD
100%
100%
3.088.934.800
100%
3.138.381.540
100%
3.295.300.617
100%
3.460.065.648
100%
3.633.068.930
100%
16.615.751.535 Semua PD
VIII-16
BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH Untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan, perlu ditetapkan indikator kinerja daerah, yang selanjutnya disebut dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Indikator kinerja utama daerah Kabupaten Gunungkidul dirumuskan berdasarkan sasaran-sasaran pembangunan daerah Tahun 2016-2021 sebagai berikut: Tabel 9.1. Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Daerah Sasaran
Indikator Kinerja Utama
1. Akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah meningkat 2. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah meningkat 3. Ketaatan masyarakat terhadap hukum meningkat
Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Indeks ketenteraman dan ketertiban masyarakat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Angka Kemiskinan
4. Kapasitas Sumber Daya Manusia Meningkat 5. Jumlah Penduduk Miskin Menurun 6. Angka Pengangguran Menurun 7. Daya saing pariwisata meningkat
8. Pelestarian budaya berbasis pemberdayaan meningkat 9. Infrastruktur publik wilayah meningkat 10. Pertumbuhan ekonomi daerah meningkat 11. Pendapatan masyarakat meningkat 12. Ketahanan Pangan Meningkat 13. Kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup meningkat 14. Kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana meningkat
Angka pengangguran 1. Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara dan Wisatawan Mancanegara 2. Lama Tinggal Wisatawan Nusantara dan Wisatawan Mancanegara Indeks Pelestarian Budaya Indeks Infrastruktur wilayah Angka pertumbuhan ekonomi Pendapatan Perkapita Penduduk Jumlah desa rawan pangan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Persentase desa tangguh bencana
IX - 1
Tabel 9.2. Penetapan Indikator Kinerja Utama Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2021
No.
(1) 1.
2.
3.
Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
(2) Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Indeks gangguan ketenteraman dan ketertiban masyarakat
Kondisi Kinerja padaawal periode RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
Rumus/ Formula/ Keterangan
(10)
Thn 0/2015
Tahun 1/2017
Tahun 2/2018
Tahun 3/2019
Tahun 4/2020
Tahun 5/2021
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
B
B
B
BB
BB
BB
BB
WTP
18,28
WTP
19,57
WTP
19.78
WTP
20,00
IX - 2
WTP
20,22
WTP
20,43
WTP
20,43
Menunjukkan hasil penilaian Pemerintah terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah setiap tahun Menunjukkan opini hasil pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah setiap tahun, untuk kondisi tahun 2015 merupakan hasil pemeriksaan BPK tahun 2016 untuk APBD TA. 2015. Menunjukkan kondisi hasil penilaian terhadap kondisi ketenteraman dan ketertiban masyarakat, yang diukur dari indikator penyelesaian pelanggaran perda dan penyelesaian gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat meningkat
No.
(1)
4.
Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
(2)
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
5. Angka Kemiskinan
6. Angka Pengangguran 7. Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara danWisatawan Mancanegara 8. Lama Tinggal Wisatawan Nusantara dan Wisatawan Mancanegara
Kondisi Kinerja padaawal periode RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun
Thn 0/2015
Tahun 1/2017
Tahun 2/2018
Tahun 3/2019
Tahun 4/2020
Tahun 5/2021
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
68,41
69,60
70,20
70,79
71,39
71,98
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
Rumus/ Formula/ Keterangan
(9)
(10)
71,98
Indeks Pembangunan Manusia, dihitung sebagai rata-rata geometrik dari tiga dimensi: 1. Kesehatan melalui Indikator Angka Harapan Hidup 2. Pendidikan melalui Indikator Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah 3. Pendapatan melalui konsumsi riil PerKapita Badan Pusat Statistik (BPS) menghitung garis kemiskinan menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach) dengan sumber data SUSENAS.
20,11
19,21
18,31
17,40
16,50
15,60
15,60
1,56
1,33
1,25
1,22
1,20
1,16
1,16
3.563.714
3.706.263
3.780.388
3.780.388
Menunjukkan jumlah kunjungan wisman dan wisnus dalam kurun waktu satu tahun
1,53
1,57
1,61
1,61
Rata-rata malam tamu menginap (wisman dan wisnus) dalam kurun waktu satu tahun
2.642.759
1,41
3.112.958 3.361.995
1,45
1,49
IX - 3
Satuan = Persen
No.
(1)
Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
(2)
9. Indeks Pelestarian Budaya
Kondisi Kinerja padaawal periode RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun
Thn 0/2015
Tahun 1/2017
Tahun 2/2018
Tahun 3/2019
Tahun 4/2020
Tahun 5/2021
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
92,24
93,3
95,54
997,36
98,64
100
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
Rumus/ Formula/ Keterangan
(9)
(10)
100
Indeks pelestarian budaya, dihitung dengan pembobotan unsur-unsur: 1. Jumlah even kesenian/ budaya skala kabupaten/provinsi /nasional dengan bobot: 30% 2. Persentase kelompok kesenian yang aktif dengan bobot: 25% 3. Jumlah pelaku pelestari budaya yang aktif dengan bobot: 20% 4. Jumlah benda, situs, dan kawasan cagar yang terpelihara dan kondisi baik dengan bobot: 15% 5. Jumlah desa budaya dengan bobot: 6% 6. Persentase gedung kesenian yang aktif dengan bobot: 4% Rumus Indeks Ketersediaan Infrastruktur =
10. Indeks Infrastruktur Wilayah
56,41
61,91
65,34
68,57
IX - 4
70,22
71,76
71,76
IF = (25% x PJb) + (7% x JBb) + (20% x AMp) + (8% x PKm) + (7% x ALm) + (8% x PPs) + (5% x TGb) + (5% x AGb) + (10% x Irb) + (5% x GPb)
No.
(1)
Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
(2)
Kondisi Kinerja padaawal periode RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun
Thn 0/2015
Tahun 1/2017
Tahun 2/2018
Tahun 3/2019
Tahun 4/2020
Tahun 5/2021
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
Rumus/ Formula/ Keterangan
(9)
(10) - Rumus :
11. Angka pertumbuhan ekonomi
5, 11
5,40
5,55
5,69
5,84
5,98
5,98
G
=
G
=
PDRB1= PDRB0=
PDRB1-PDRB0 PDRB0
X 100%
Laju pertumbuhane konomi PPDRB ADHK pada suatu tahun PPDRB ADHK pada tahun sebelumnya
- Satuan :Persen (%)
12.
Pendapatan Perkapita Penduduk
18,09
19,33
20,23
21,14
22,05
22,95
22,95
-
Rumus =
-
Satuan = Rupiah (dalam jutaan) PDRB ∑ Penduduk Pertengahan tahun
IX - 5
No.
(1)
Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
(2)
13. Jumlah desa rawan pangan
Kondisi Kinerja padaawal periode RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun
Thn 0/2015
Tahun 1/2017
Tahun 2/2018
Tahun 3/2019
Tahun 4/2020
Tahun 5/2021
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
7
6
6
5
5
4
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
Rumus/ Formula/ Keterangan
(9)
(10) -
Menunjukkan jumlah desa kategori rawan pangan dalam kurun waktu satu tahun
-
Satuan = desa
4
- Menunjukkan angka indeks dari unsurunsure kondisi udara, air, dan tutupan hutan/vegetasi. - Rumus : 14.
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
50,47
51,47
52,47
53,47
54,47
55,47
55,47
IKLH =(IPU x 30%)+(IPA x 30%)+(ITH x 40%) Ket. : IPU = Indeks Pencemaran Udara IPA = Indeks Pencemaran Air ITH = Indeks Tutupan Hutan -
IX - 6
Satuan : Persen
No.
(1)
Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
(2)
Kondisi Kinerja padaawal periode RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun
Thn 0/2015
Tahun 1/2017
Tahun 2/2018
Tahun 3/2019
Tahun 4/2020
Tahun 5/2021
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
Rumus/ Formula/ Keterangan
(9)
(10) - Rumus :
Persentase desa tangguh 15. bencana
Jumlah Desa Sasaran 43,48
65,22
71,74
78,26
84,78
91,30
91,30 Jumlah Desa Rawan Bencana Satuan : Persen
IX - 7
x 100
Tabel 9.3. Indikator Sasaran Perangkat Daerah NO 1 1
SASARAN DAN INDIKATOR PD 2 Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga 1 Prestasi pemuda dan olah raga meningkat Jumlah Prestasi Pemuda di tingkat Provinsi, Regional dan/Nasional 2
3
Data Awal 2015 4
Proyeksi 2016 5
TARGET TAHUN 2017 6
2018 7
2019 8
2020 9
2021 10
Angka Melek Aksara Meningkat Persentase Melek Aksara pada umur 15 tahun sampai dengan 56 tahun
KETERANGAN 11 Disdikpora
prestasi
185
189
198
207
216
225
234
Capaian SPM menuju Standar Nasional Pendidikan meningkat Persentase akumulasi capaian rata-rata SPM Pendidikan Dasar
3
SATUAN
Disdikpora Persen
73,13
76
79
82
85
90
95 Disdikpora
Persen
85
85.6
87
89
91
93
95
Semua PD 1
2
Terwujudnya Keselarasan antar lembaga dalam dokumen perencanaan Perangkat Daerah (PD) Persentase kesesuaian program dalam : 1. Renja PD terhadap RKPD, 2. Renstra PD terhadap RPJMD Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah (PD) Meningkat Persentase laporan keuangan disusun tepat waktu (Bulanan, Semesteran, Tahunan)
3
Persen Persen
100 98
100 na
100 100
100 100
100 100
100 100
100 100 Semua PD
Persen
100
100
100
100
100
100
100
Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan PD meningkat Nilai IKM Perangkat Daerah (PD)
2
Semua PD
Semua PD Indeks
76,53
77
78
78,5
79
79,5
80
Dinas Kesehatan 1
Kematian ibu dan bayi menurun
a. Angka kematian ibu b. Angka kematian bayi
Dinas Kesehatan (Dinkes) per 1.000 Kelahiran Hidup. Apabila kelahiran hidup <100.000, per 1.000 Kelahiran Hidup
2
3
Status Gizi masyarakat meningkat Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita Angka kesakitan akibat penyakit menurun
Persen
7
6
6
5
5
4
4
11,8
11,6
11,2
10,8
10,4
10
10
21,98
21,6
21,4 "
IX - 7
21
20,7
20,4
20
Bidang Kesmas Bidang Kesmas Dinas Kesehatan (Dinkes) Bidang Kesmas Dinas Kesehatan (Dinkes)
NO
SASARAN DAN INDIKATOR PD 2 Angka kesakitan akibat penyakit
1
4
Proyeksi
TARGET TAHUN
2016 5
2017 6
2018 7
2019 8
2020 9
2021 10
70
69,5
69
68,5
68
68
indeks
76,95
76,95
77
77,5
78
78,5
78,5
11 Bidang Penanggulangan Penyakit
Bidang Yankes dan Bidang SDK/Semua Bidang Dinas Kesehatan (Dinkes)
Persen
68,08
71,11
71,20
71,50
72,00
72,50
73,00
Peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan meningkat Persentase desa siaga minimal Madya
KETERANGAN
Dinas Kesehatan (Dinkes)
Cakupan Pelayanan Kesehatan Peserta jaminan kesehatan meningkat Persentase penduduk peserta JKN
6
3 % (Point Prevalence Rate)
Data Awal 2015 4 70
Pemerataan dan Mutu Pelayanan Kesehatan Meningkat Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan
5
SATUAN
Bidang Yankes Dinas Kesehatan (Dinkes)
Persen
39,58
40
41
42
43
44
45
Bidang Kesmas
Semua PD 1
2
Terwujudnya Keselarasan antar lembaga dalam dokumen perencanaan Perangkat Daerah (PD) Persentase kesesuaian program dalam : 1. Renja PD terhadap RKPD, 2. Renstra PD terhadap RPJMD Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah (PD) Meningkat Persentase laporan keuangan disusun tepat waktu (Bulanan, Semesteran, Tahunan)
3
Persen Persen
100 98
100 NA
100 100
100 100
100 100
100 100
100 100
persen
100
100
100
100
100
100
100
indeks
78,07
78,45
78,83
79,21
79,59
80
80
Semua PD
Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan PD meningkat Nilai IKM Perangkat Daerah (PD)
3
Semua PD
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) 1 Kualitas Pelayanan Rumah Sakit meningkat a Persentase Pelayanan yang Sesuai dengan Standar pelayanan Minimal b Indeks Keselamatan pasien
Semua PD
RSUD persen
97,19
97,2
97,2
97,6
98
98,2
98,5
persen
63,33
85
90
100
100
100
100
Semua PD 1
Terwujudnya Keselarasan antar lembaga dalam dokumen perencanaan Perangkat Daerah (PD) Persentase kesesuaian program dalam : 1. Renja PD terhadap RKPD, 2. Renstra PD terhadap RPJMD
Semua PD
Persen Persen
100 98
100 NA
100 100
IX - 8
100 100
100 100
100 100
100 100
NO
SASARAN DAN INDIKATOR PD
1 2
2 Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah (PD) Meningkat Persentase laporan keuangan disusun tepat waktu (Bulanan, Semesteran, Tahunan)
3
2016 5
2017 6
2018 7
TARGET TAHUN 2019 8
2020 9
2021 10
persen
100
100
100
100
100
100
100
Semua PD
indeks
78,07
78,45
78,83
79,21
79,59
80
80
Semua PD
Dinas Pekerjaan Umum 1 Layanan prasarana transportasi meningkat Persentase jalan kabupaten dan jembatan dalam kondisi baik 2
3
7
35
35
40
45
50
55
60 Dinas Pekerjaan Umum (DPU)
persen
b Persentase terlayani air minum layak; c Persentase kawasan kumuh
persen persen
60
90,38 0,11
60
74
78
82
86
100
92,78 0,08
95,19 0,06
97,59 0,03
100
100
100
0
0
0
Penanganan sampah perkotaan meningkat
Dinas Pekerjaan Umum (DPU) persen
65,84
74,38
82,92
91,46
100
100
100
Penanganan infrastruktur irigasi meningkat
Dinas Pekerjaan Umum (DPU) persen
67
67
72
74
76
78
80
Penyediaan sarana dan prasarana aparatur yang baik meningkat Persentase gedung pemerintah dengan kondisi baik
6
persen
a Persentase cakupan rumah tangga yang memiliki akses sistem pengelolaan air limbah;
Persentase tetanganani infrastruktur irigasi 5
11
Dinas Pekerjaan Umum (DPU)
Penanganan Lingkungan Permukiman meningkat
Persentase terlayani sistem persampahan perkotaan 4
KETERANGAN
Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan PD meningkat Nilai IKM Perangkat Daerah (PD)
4
Proyeksi
3
Data Awal 2015 4
SATUAN
Dinas Pekerjaan Umum (DPU) persen
70
70
75
80
82
87
90
Pembangunan kawasan strategis kabupaten meningkat Jumlah kawasan strategis yang tertangani Penyediaan Dokumen Rinci dan teknis Penataan Ruang Meningkat Persentase kawasan memiliki dokumen rinci dan teknis
Dinas Pekerjaan Umum (DPU) kawasan
4
4
1
1
1
1
1 Dinas Pekerjaan Umum (DPU)
persen
50
50
55
Semua PD
IX - 9
58
60
62
63,89
NO
SASARAN DAN INDIKATOR PD
1 1
2
2 Terwujudnya Keselarasan antar lembaga dalam dokumen perencanaan Perangkat Daerah (PD) Persentase kesesuaian program dalam : 1. Renja PD terhadap RKPD, 2. Renstra PD terhadap RPJMD Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah (PD) Meningkat Persentase laporan keuangan disusun tepat waktu (Bulanan, Semesteran, Tahunan)
3
3
Data Awal 2015 4
Proyeksi 2016 5
TARGET TAHUN 2017 6
2018 7
2019 8
2020 9
2021 10
Persen Persen
100 98
100 NA
100 100
100 100
100 100
100 100
2
Semua PD persen
100
100
100
100
100
100
100
Semua PD indeks
78,07
78,45
78,83
79,21
79,59
80
80
3
4
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Persentase kesesuaian Program dalam a. Rencana Kerja (Renja) PD terhadap RKPD
persen
100
100
100
100
100
100
100
b. Rencana Strategis (Renstra) PD terhadap RPJMD
persen
98,96
NA
100
100
100
100
100
persen
96,28
100
100
100
100
100
100
Persentase kesesuaian Program dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) terhadap Program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
11
100 100
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 1 Kesesuaian antar lembaga dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah
c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terhadap RKPD Keselarasan dokumen perencanaan antar waktu
KETERANGAN
Semua PD
Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan PD meningkat Nilai IKM Perangkat Daerah (PD)
5
SATUAN
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
persen
97,92
100
100
100
100
100
100
Kerjasama Penelitian dalam Pembangunan Daerah meningkat
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Jumlah pelaksanaan kerjasama penelitian Penyediaan data dasar dan sektoral pendukung perencanaan pembangunan daerah
Buah
Jenis data yang terpublikasi
Buah
4
4
4
6
8
10
12 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Statren)
10
10
10
Semua PD
IX - 10
10
10
10
10
NO
SASARAN DAN INDIKATOR PD
1 1
2
2 Terwujudnya Keselarasan antar lembaga dalam dokumen perencanaan Perangkat Daerah (PD) Persentase kesesuaian program dalam : 1. Renja PD terhadap RKPD, 2. Renstra PD terhadap RPJMD Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah (PD) Meningkat Persentase laporan keuangan disusun tepat waktu (Bulanan, Semesteran, Tahunan)
3
3
Data Awal 2015 4
Proyeksi 2016 5
TARGET TAHUN 2017 6
2018 7
2019 8
2020 9
2021 10
KETERANGAN 11 Semua PD
Persen Persen
100 98
100 NA
100 100
100 100
100 100
100 100
100 100 Semua PD
persen
100
100
100
100
100
100
100
Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan PD meningkat Nilai IKM Perangkat Daerah (PD)
6
SATUAN
Semua PD Indeks
78,5
79
79,25
79,5
79,75
80
80
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 1
Penyediaan sarana dan prasarana komunikasi, dan teknologi informatika meningkat Persentase peningkatan cakupan layanan jaringan internet pemerintah
Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika (Dishubkominfo) persen
70%
70%
75%
75%
80%
85%
90%
2
Penyediaan sarana dan prasarana perhubungan meningkat
a
Persentase ketersediaan fasilitas lalu lintas dan simpul transportasi
persen
20%
20%
25%
37%
45%
55%
65%
b
Persentase tingkat ketaatan perijinan angkutan umum
persen
51%
51%
55%
60%
65%
70%
75%
c
Persentase angkutan umum dan barang yang laik jalan
persen
90%
90%
90%
92%
93%
94%
95%
Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika (Dishubkominfo)
Semua PD 1
2
Terwujudnya Keselarasan antar lembaga dalam dokumen perencanaan Perangkat Daerah (PD) Persentase kesesuaian program dalam : 1. Renja PD terhadap RKPD, 2. Renstra PD terhadap RPJMD Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah (PD) Meningkat Persentase laporan keuangan disusun tepat waktu (Bulanan, Semesteran, Tahunan)
Semua PD
Persen Persen
100 98
100 NA
100 100
100 100
100 100
100 100
100 100 Semua PD
persen
100
100
100
IX - 11
100
100
100
100
NO
SASARAN DAN INDIKATOR PD
1 3
2 Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan PD meningkat Nilai IKM Perangkat Daerah (PD)
SATUAN 3
Data Awal 2015 4
Proyeksi
TARGET TAHUN
2016 5
2017 6
2018 7
2019 8
2020 9
KETERANGAN
2021 10
11 Semua PD
Indeks
78,5
79
79,25
79,5
79,75
80
80
7 Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup 1 Kualitas lingkungan hidup meningkat a Persentase perusahaan yang taat terhadap Peraturan Perundang-undangan Lingkungan Hidup b Persentase kualitas lingkungan hidup yang tidak tercemar
c Persentase volume sampah terkelola dengan baik d Penurunan luasan lahan kritis yang terehabilitasi e Persentase geosite yang tertangani Semua PD 1
2
Persentase kesesuaian program dalam : 1. Renja PD terhadap RKPD, 2. Renstra PD terhadap RPJMD Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah (PD) Meningkat
persen /parameter
persen ha persen
15%
20%
22%
24%
26%
28%
30%
Udara = 85 % , 7 Udara = 85 % , 7 Udara = 87 , 7 Udara = 89 % , 7 Udara =91 % , 7 Udara = 93 % , 7 Udara = 95 % , 7 parameter Air = parameter Air = 50 parameter Air = 52 parameter Air = 54 parameter Air = 56 parameter Air = 58 parameter Air = 60 50 %, 14 %, 14 parameter %, 14 parameter %, 14 parameter %, 14 parameter %, 14 parameter %, 14 parameter parameter 4% 5% 8% 11% 14% 17% 20% 8100 ha 8000 ha 7900 ha 7800 ha 7700 ha 7600 ha 7500 ha 20% 30,77% 44,62% 58,46% 72,31% 86,15% 100%
Semua PD
Persen Persen
100 98
100 NA
100 100
100 100
100 100
100 100
100 100
persen
100
100
100
100
100
100
100
Semua PD
indeks
72,53
77,34
78,20
78,75
79,33
79,80
80,00
Semua PD
Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan PD meningkat Nilai IKM Perangkat Daerah (PD)
8
persen
Terwujudnya Keselarasan antar lembaga dalam dokumen perencanaan Perangkat Daerah (PD)
Persentase laporan keuangan disusun tepat waktu (Bulanan, Semesteran, Tahunan) 3
Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan (KAPEDAL)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1
Tertib Administrasi Kependudukan meningkat
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Disdukcapil
Cakupan Penerbitan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil KK KTP Akta Kelahiran
Persen Persen Persen
88,47 85,36 35
90 96 36
92 97 37
IX - 12
94 98 39
96 99 41
98 100 43
100 100 45
NO
SASARAN DAN INDIKATOR PD 2
1 Akta Kematian
SATUAN 3 Persen
Data Awal 2015 4 64,2
Proyeksi
TARGET TAHUN
2016 5
2017 6 65
2018 7 66
2019 8 67
2020 9 68
KETERANGAN
2021 10 69
11 70
Semua PD 1
2
Terwujudnya Keselarasan antar lembaga dalam dokumen perencanaan Perangkat Daerah (PD) Persentase kesesuaian program dalam : 1. Renja PD terhadap RKPD, 2. Renstra PD terhadap RPJMD Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah (PD) Meningkat Persentase laporan keuangan disusun tepat waktu (Bulanan, Semesteran, Tahunan)
3
Persen Persen
100 98
100 NA
100 100
100 100
100 100
100 100
100 100
Persen
100
100
100
100
100
100
100
Semua PD
Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan PD meningkat Nilai IKM Perangkat Daerah (PD)
9
Semua PD
Indeks
80,04
80,26
80,5
81
81,25
81,5
81,5 Semua PD
Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi 1
Angkatan Kerja yang terserap menjadi tenaga kerja meningkat Persentase penggangguran menjadi tenaga kerja
2
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terlayani meningkat Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar
Jumlah fakir miskin yang diberdayakan Jumlah KUBE FM yang aktif SEMUA SKPD 1
2
Orang
446.662
Persen
99
KK Persen orang Kelompok
140.599 83 400 13.118
448.210
100 139.067 85 400 13.658
449.752
100 137.852 86 500 13.711
451.145
100 135.231 88 650 13.823
453.652
100 133.425 89 750 13.954
455.125
100 125.454 90 875 13.998
Dinas Sosial Tenaga Kerja dan 457.455 Transmigrasi (Dinsosnakertrans) 100 121.856 92 975 14.058
Terwujudnya Keselarasan antar lembaga dalam dokumen perencanaan Perangkat Daerah (PD) Persentase kesesuaian program dalam : 1. Renja PD terhadap RKPD, 2. Renstra PD terhadap RPJMD Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah (PD) Meningkat
Semua PD
Persen Persen Persen
100 98
100 NA
100 100
100 100
100 100
100 100
100 100
100
100
100
100
100
100
100
IX - 13
Semua PD
NO 1
3
2017 6
2018 7
2019 8
2020 9
2021 10
Persen
100
100
100
100
100
100
100
80,09
81
82
82,5
82,75
82,75
83
80,09
81
82
82,5
82,75
82,75
83
2 Persentase laporan keuangan disusun tepat waktu (Bulanan, Semesteran, Tahunan) Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan PD meningkat
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Energi Sumber Daya Mineral 1 Jumlah koperasi sehat meningkat Jumlah koperasi sehat 2
2016 5
SATUAN
Nilai IKM Perangkat Daerah (PD) 10
Proyeksi
3
Data Awal 2015 4
SASARAN DAN INDIKATOR PD
Indeks
koperasi
TARGET TAHUN
KETERANGAN 11
Semua PD
149
152
157
162
167
172
177 Disperindagkop ESDM
unit usaha
21.025
21.025
21.048
21.072
21.097
21.124
21.152 Disperindagkop ESDM
unit usaha
38.403
38.403
38.426
38.475
38.502
38.530 Disperindagkop ESDM
5.214.480.000
5.214.480.000
11.399.751.000
11.513.749.000
11.628.886.000
11.745.475.000
11.862.627.000 Disperindagkop ESDM
5.500.000.000
5.500.000.000
26.010.000.000
26.530.200.000
27.060.804.000
27.602.020.000
28.154.000.000 Disperindagkop ESDM
Pertumbuhan industri kecil dan menengah meningkat
3
Jumlah industri kecil menengah yang berkembang dan mampu mengakses pasar Akses produk UMKM terhadap pasar Meningkat
4
Jumlah UMKM yang berkembang dan mampu mengakses pasar Pemasaran produk daerah meningkat Nilai ekspor daerah Nilai perdagangan daerah
rupiah rupiah
38.450
Semua PD 1
2
Terwujudnya Keselarasan antar lembaga dalam dokumen perencanaan Perangkat Daerah (PD) Persentase kesesuaian program dalam : 1. Renja PD terhadap RKPD, 2. Renstra PD terhadap RPJMD Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah (PD) Meningkat Persentase laporan keuangan disusun tepat waktu (Bulanan, Semesteran, Tahunan)
3
Persen Persen
100 98
100 NA
100 100
100 100
100 100
100 100
100 100
persen
100
100
100
100
100
100
100
Semua PD
indeks
77,64%
78,07%
78,46%
78,84%
79,23%
79,61%
80%
Semua PD
Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan PD meningkat Nilai IKM Perangkat Daerah (PD)
11
Semua PD
Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan 1 Kontribusi PAD Sektor Pariwisata terhadap PAD dalam APBD Meningkat
IX - 14
NO 1
Persentase kesesuaian program dalam : 1. Renja PD terhadap RKPD, 2. Renstra PD terhadap RPJMD Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah (PD) Meningkat
2019 8
2020 9
2021 10
Rupiah
20.980.945.431
22.698.500.000
24.884.092.950
26.837.422.746
28.419.619.881
29.537.705.856
30.119.110.563
Angka Indeks
64,77
69,43
71,08
78,75
83,37
88,09
92,72
Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan (Disbudpar)
Jumlah
5
5
10
15
20
25
30
Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan (Disbudpar)
11 Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan (Disbudpar)
Semua PD
Persen Persen
100 98
100 NA
100 100
100 100
100 100
100 100
100 100
Persen
100
100
100
100
100
100
100
Semua PD
Indeks
77,40
79
79,25
79,5
79,75
80
80
Semua PD
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) 1 Masalah/kejadian terkait dengan ketahanan bangsa menurun a. Persentase konflik sosial yang tertangani b. Peresentase ormas dam LSM yang aktif dalam kegiatan pemerintahan dan pembangunan
Kesatuan Bangsa dan Politik persen persen
80 44,40
80 44,85
50 50
60 60
70 70
75 75
80 80
Semua PD 1 Terwujudnya Keselarasan antar lembaga dalam dokumen perencanaan Perangkat Daerah (PD)
2
KETERANGAN
Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan PD meningkat Nilai IKM Perangkat Daerah (PD)
12
TARGET TAHUN
Pengembangan Ragam budaya meningkat
Persentase laporan keuangan disusun tepat waktu (Bulanan, Semesteran, Tahunan) 3
2018 7
Kepuasan Wisatawan Meningkat
Jumlah Ragam budaya yang dikembangkan/difasilitasi Semua PD 1 Terwujudnya Keselarasan antar lembaga dalam dokumen perencanaan Perangkat Daerah (PD)
2
2017 6
2
Nilai Indeks Kepuasan Wisatawan 3
2016 5
SATUAN
Jumlah PAD Sektor Pariwisata 2
Proyeksi
3
Data Awal 2015 4
SASARAN DAN INDIKATOR PD
Persentase kesesuaian program dalam : 1. Renja PD terhadap RKPD, 2. Renstra PD terhadap RPJMD Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah (PD) Meningkat Persentase laporan keuangan disusun tepat waktu (Bulanan, Semesteran, Tahunan)
Semua PD
Persen Persen
100 98
100 NA
100 100
100 100
100 100
100 100
100 100
persen
100
100
100
100
100
100
100
IX - 15
Semua PD
NO
SASARAN DAN INDIKATOR PD
1 3
2 Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan PD meningkat Nilai IKM Perangkat Daerah (PD)
13
Proyeksi
3
Data Awal 2015 4
2016 5
2017 6
2018 7
2019 8
2020 9
2021 10
persen
75,32
75,50
76,00
66,00
78,00
78,75
79,75
SATUAN
TARGET TAHUN
11
Semua PD
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) 1
2
Kapasitas Masyarakat Desa dalam penanggulangan bencana meningkat Persentase Desa rawan bencana memiliki kemampuan manajemen penanggulangan bencana
BPBD
Persen
43,48%
58,69%
65,22%
71,74%
78,26%
84,78%
91,31%
Tingkat waktu tanggap Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran meningkat Rata-rata waktu yang diperlukan Petugas Pemadam Kebakaran untuk sampai di lokasi kejadian
BPBD
Menit
20 menit
20 menit
20 menit
15 menit
15 menit
15 menit
15 menit
Semua PD 1 Terwujudnya Keselarasan antar lembaga dalam dokumen perencanaan Perangkat Daerah (PD)
2
Persentase kesesuaian program dalam : 1. Renja PD terhadap RKPD, 2. Renstra PD terhadap RPJMD Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah (PD) Meningkat Persentase laporan keuangan disusun tepat waktu (Bulanan, Semesteran, Tahunan)
3
Semua PD
Persen Persen
100 98
100 NA
100 100
100 100
100 100
100 100
100 100
persen
100
100
100
100
100
100
100
Semua PD
Indeks
78,5
78,3
78,7
79,1
79,6
80
80
Semua PD
Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan PD meningkat Nilai IKM Perangkat Daerah (PD)
14
KETERANGAN
Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) 1 Penyelesaian Pelanggaran Peraturan Daerah meningkat
2
Persentase pelanggaran peraturan daerah yang terselesaikan Penyelesaian gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat meningkat
Satpol PP
persen
85
90
91
92
93
94
95 Satpol PP
IX - 16
NO
SASARAN DAN INDIKATOR PD 2 Persentase kejadian gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat yang terselesaikan
1
Proyeksi
3
Data Awal 2015 4
2016 5
2017 6
2018 7
2019 8
2020 9
2021 10
persen
90
90
91
92
93
94
95
SATUAN
TARGET TAHUN
KETERANGAN 11
Semua SKPD 1
2
Terwujudnya Keselarasan antar lembaga dalam dokumen perencanaan Perangkat Daerah (PD) Persentase kesesuaian program dalam : 1. Renja PD terhadap RKPD, 2. Renstra PD terhadap RPJMD Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah (PD) Meningkat Persentase laporan keuangan disusun tepat waktu (Bulanan, Semesteran, Tahunan)
3
Persen Persen
100 98
100 NA
100 100
100 100
100 100
100 100
100 100
persen
100
100
100
100
100
100
100
Semua PD
Indeks
78,5
78,3
78,7
79,1
79,6
80
80
Semua PD
Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan PD meningkat Nilai IKM Perangkat Daerah (PD)
15
Semua PD
SEKRETARIAT DAERAH 1
Nilai AKIP Perangkat Daerah Meningkat Nilai AKIP Perangkat Daerah Meningkat
Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi) Skor
B
B
B
B
BB
BB
BB
2
Sekretariat Daerah, Bagian Organisasi
Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik meningkat 3
Nilai IKM Kabupaten Masyarakat dapat mengakses informasi kebijakan dan pelayanan pemerintah Persentase SKPD yang menerapkan keterbukaan informasi publik
Indeks
79,22
78
78,25
78,5
79
79,5
80 Sekretariat Daerah, Bag. Humas dan Protokol
persen
100
100
100
100
100
100
100
4
Sekretariat Daerah, Bagian Adm. Pembangunan
Pemanfaatan anggaran sesuai dengan kegiatan secara efektif dan efisien meningkat Deviasi serapan keuangan dan capaian fisik kegiatan SKPD
persen
14
5
5
5
5
5
4
4 Sekretariat Daerah, Bagian Hukum
Kualitas Kebijakan Pemerintah Daerah meningkat
IX - 17
NO 1
6
7
9
2
Persentase desa yang menetapkan APBDesa tepat waktu dan benar Pemenuhan kebutuhan lahan untuk kepentingan publik meningkat
Jumlah rumusan kebijakan bidang Kesra Tersedianya kebijakan di bidang perekonomian dan Sumberdaya Alam yang mendukung pertumbuhan ekonomi
TARGET TAHUN 2019 8
2020 9
2021 10
persen
98,3
90
90
90
90
90
90
Persentase kesesuaian program dalam : 1. Renja PD terhadap RKPD, 2. Renstra PD terhadap RPJMD Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah (PD) Meningkat
KETERANGAN 11
Sekretariat Daerah, Bag. Adm.Pemerintahan Desa persen
30
40
50
60
65
70
80 Sekretariat Daerah, Bagian Adm. Pem. Umum
meter persegi
109.970
102.000
54.765
60.000
65.000
70.000
60.000 Sekretariat Daerah, Bag. Adm Kesra
buah
10
2
8
8
8
8
8 Sekretariat Daerah, (Bagian Adm.Perekonomian)
buah
12
3
6
8
10
12
15
Terwujudnya Keselarasan antar lembaga dalam dokumen perencanaan Perangkat Daerah (PD)
Semua PD
Persen Persen
100 98
100 NA
100 100
100 100
100 100
100 100
100 100
Persen
100
100
100
100
100
100
100
Semua PD
Indeks
80,52
78,3
79
79,2
79,4
79,6
80
Semua PD
Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan PD meningkat Nilai IKM Perangkat Daerah (PD)
16
2018 7
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang terlayani meningkat
Persentase laporan keuangan disusun tepat waktu (Bulanan, Semesteran, Tahunan) 3
2017 6
2 Persentase Usulan Kebijakan Daerah yang ditinjaklanjuti menjadi kebijakan Kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa meningkat
Jumlah rumusan kebijakan di bidang perekonomian dan SDA SEMUA SKPD 1
2016 5
SATUAN
Jumlah luasan lahan yang dibutuhkan untuk kepentingan publik 8
Proyeksi
3
Data Awal 2015 4
SASARAN DAN INDIKATOR PD
SEKRETARIAT DPRD 1
Kualitas layanan bidang administrasi dan keuangan bagi Anggota DPRD meningkat Persentase anggota DPRD yang puas terhadap layanan tentang administrasi dan keuangan
Sekretariat DPRD persen
90
90
91
IX - 18
92
93
94
95
NO
SASARAN DAN INDIKATOR PD
SATUAN
2
3
1
Data Awal 2015 4
Proyeksi 2016 5
TARGET TAHUN 2017 6
2018 7
2019 8
2020 9
KETERANGAN
2021 10
11
SEMUA SKPD 1
2
3
Terwujudnya Keselarasan antar lembaga dalam dokumen perencanaan Perangkat Daerah (PD) Persentase kesesuaian program dalam : 1. Renja PD terhadap RKPD, 2. Renstra PD terhadap RPJMD Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah (PD) Meningkat Persentase laporan keuangan disusun tepat waktu (Bulanan, Semesteran, Tahunan) Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan PD meningkat Nilai IKM Perangkat Daerah (PD)
17
Semua PD
Persen Persen
100 98
100 NA
100 100
100 100
100 100
100 100
100 100
persen
100
100
100
100
100
100
100
Semua PD
Indeks
78,5
79
79,25
79,5
79,75
80
80
Semua PD
DPPKAD 1
Kualitas Laporan Keuangan Daerah meningkat
Persentase SKPD yang menyampaikan Laporan Keuangan dengan benar dan tepat waktu 2
persen
100
100
100
100
100
100
100
Ketepatan waktu penyampaian Raperda APBD meningkat Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian RAPBD (Minggu pertama bulan oktober tahun sebelumnya)
3
DPPKAD
DPPKAD
Ketepatan Waktu
Tepat
Tepat
Tepat
Tepat
Tepat
Tepat
Tepat
Kualitas Layanan Penatausahaan Keuangan sesuai Ketentuan yang berlaku meningkat
DPPKAD
Persentase waktu penyelesaian SP2D 2 hari persen 4
100
100
100
100
100
100
Kualitas Penatausahaan Aset Daerah meningkat Persentase Aset yang dilaporkan ke neraca
5
100
Pendapatan Asli Daerah meningkat Persentase Kontribusi PAD terhadap APBD
DPPKAD
persen
90
90
90
90
95
100
100
persen
12,36
9,80
9,95
10,00
9,73
9,37
9,16
SEMUA SKPD
IX - 19
NO
SASARAN DAN INDIKATOR PD
1 1
2
2 Terwujudnya Keselarasan antar lembaga dalam dokumen perencanaan Perangkat Daerah (PD) Persentase kesesuaian program dalam : 1. Renja PD terhadap RKPD, 2. Renstra PD terhadap RPJMD Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah (PD) Meningkat Persentase laporan keuangan disusun tepat waktu (Bulanan, Semesteran, Tahunan)
3
3
Data Awal 2015 4
Proyeksi 2016 5
TARGET TAHUN 2017 6
2018 7
2019 8
2020 9
2021 10
KETERANGAN 11 Semua PD
Persen Persen
100 98
100 NA
100 100
100 100
100 100
100 100
100 100
persen
100
100
100
100
100
100
100
Indeks
79,6
79
77
77
77
80
80
Semua PD
Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan PD meningkat Nilai IKM Perangkat Daerah (PD)
18
SATUAN
Semua PD
Inspektorat Daerah 1
Pengendalian internal terhadap tata kelola keuangan Pemerintah Daerah meningkat
Inspektorat Daerah
Jumlah temuan audit BPK atas Sistem Pengendalian Intern (SPI)
Temuan atas audit BPK
6
6
6
6
6
6
6
Kepatuhan pada Laporan Keuangan Perangkat Daerah (LKPD)
Temuan atas audit BPK
6
6
6
6
6
6
6
Semua PD 1
2
Terwujudnya Keselarasan antar lembaga dalam dokumen perencanaan Perangkat Daerah (PD) Persentase kesesuaian program dalam : 1. Renja PD terhadap RKPD, 2. Renstra PD terhadap RPJMD Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah (PD) Meningkat Persentase laporan keuangan disusun tepat waktu (Bulanan, Semesteran, Tahunan)
3
Persen Persen
100 98
100 NA
100 100
100 100
100 100
100 100
100 100
Persen
100
100
100
100
100
100
100
Semua PD
Indeks
75,86
78
79
80
80,5
80,75
81
Semua PD
Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan PD meningkat Nilai IKM Perangkat Daerah (PD)
19
Semua PD
Kecamatan Wonosari
IX - 20
NO 1 1
SASARAN DAN INDIKATOR PD
SATUAN
2 Kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa meningkat
3
Persentase desa yang menetapkan Pertanggungjawaban APB Desa, RKP Desa dan APB Desa tepat waktu Semua PD 1
2
Persentase kesesuaian program dalam : 1. Renja PD terhadap RKPD, 2. Renstra PD terhadap RPJMD Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah (PD) Meningkat
2016 5
TARGET TAHUN 2017 6
2018 7
2019 8
2020 9
2021 10
KETERANGAN 11 Kecamatan Wonosari
persen
100
100
100
100
100
100
100
Semua PD
Persen Persen
100 98
100 NA
100 100
100 100
100 100
100 100
100 100
persen
100
100
100
100
100
100
100
Semua PD
Indeks
75,52
76,43
78,07
79
79,5
80
80
Semua PD
persen
100
100
100
100
100
100
100
Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan PD meningkat Nilai IKM Perangkat Daerah (PD)
20
Proyeksi
Terwujudnya Keselarasan antar lembaga dalam dokumen perencanaan Perangkat Daerah (PD)
Persentase laporan keuangan disusun tepat waktu (Bulanan, Semesteran, Tahunan) 3
Data Awal 2015 4
Kecamatan Paliyan 1
Kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa meningkat Persentase desa yang menetapkan Pertanggungjawaban APB Desa, RKP Desa dan APB Desa tepat waktu
Kecamatan Paliyan
Semua PD 1
2
Terwujudnya Keselarasan antar lembaga dalam dokumen perencanaan Perangkat Daerah (PD) Persentase kesesuaian program dalam : 1. Renja PD terhadap RKPD, 2. Renstra PD terhadap RPJMD Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah (PD) Meningkat Persentase laporan keuangan disusun tepat waktu (Bulanan, Semesteran, Tahunan)
3
Semua PD
Persen Persen
100 98
100 NA
100 100
100 100
100 100
100 100
100 100
persen
100
100
100
100
100
100
100
Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan PD meningkat
IX - 21
Semua PD
NO
SASARAN DAN INDIKATOR PD 2
1
Nilai IKM Perangkat Daerah (PD) 21
3 Indeks
Data Awal 2015 4 75,52
Proyeksi
TARGET TAHUN
2016 5
2017 6
2018 7
2019 8
2020 9
2021 10
76,43
78,07
79
79,5
80
80
KETERANGAN 11 Semua PD
Kecamatan Panggang 1
Kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa meningkat
Persentase desa yang menetapkan Pertanggungjawaban APB Desa, RKP Desa dan APB Desa tepat waktu Semua PD 1
2
3
Kecamatan Panggang
persen
100
100
100
100
100
100
100
Terwujudnya Keselarasan antar lembaga dalam dokumen perencanaan Perangkat Daerah (PD) Persentase kesesuaian program dalam : 1. Renja PD terhadap RKPD, 2. Renstra PD terhadap RPJMD Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah (PD) Meningkat Persentase laporan keuangan disusun tepat waktu (Bulanan, Semesteran, Tahunan)
Semua PD
Persen Persen
100 98
100 NA
100 100
100 100
100 100
100 100
100 100
persen
100
100
100
100
100
100
100
Semua PD
Indeks
76,12
78,25
78,5
79
79,5
80
80
Semua PD
Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan PD meningkat Nilai IKM Perangkat Daerah (PD)
22
SATUAN
Kecamatan Tepus 1
Kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa meningkat
Persentase desa yang menetapkan Pertanggungjawaban APB Desa, RKP Desa dan APB Desa tepat waktu Semua PD 1
2
Kecamatan Tepus persen
90
70
70
75
80
85
80
Terwujudnya Keselarasan antar lembaga dalam dokumen perencanaan Perangkat Daerah (PD) Persentase kesesuaian program dalam : 1. Renja PD terhadap RKPD, 2. Renstra PD terhadap RPJMD Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah (PD) Meningkat Persentase laporan keuangan disusun tepat waktu (Bulanan, Semesteran, Tahunan)
Semua PD
Persen Persen
100 98
100 NA
100 100
100 100
100 100
100 100
100 100
persen
90
95
75
80
85
90
95
IX - 22
Semua PD
NO
SASARAN DAN INDIKATOR PD
1 3
2 Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan PD meningkat Nilai IKM Perangkat Daerah (PD)
23
Kec. Rongkop 1 Kualitas Penyelenggaraan pemerintahan desa meningkat Persentase desa yang menetapkan Pertanggungjawaban APB Desa,RKP Desa, APB Desa tepat waktu Semua PD 1 Terwujudnya Keselarasan antar lembaga dalam dokumen perencanaan Perangkat Daerah (PD)
2
Persentase kesesuaian program dalam : 1. Renja PD terhadap RKPD, 2. Renstra PD terhadap RPJMD Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah (PD) Meningkat Persentase laporan keuangan disusun tepat waktu (Bulanan, Semesteran, Tahunan)
3
2016 5
2017 6
2018 7
2019 8
2020 9
2021 10
Indek
80
80
80
80,05
80,10
80,15
80,20
Persen
41
TARGET TAHUN
50
70
75
83
91
KETERANGAN 11
Semua PD
100 Kecamatan Rongkop
Semua PD
Persen Persen
100 98
100 NA
100 100
100 100
100 100
100 100
100 100
Persen
100
100
100
100
100
100
100
Semua PD
Indeks
75,90
78,00
78,07
78,50
79,00
79,50
80,00
Semua PD
Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan PD meningkat Nilai IKM Perangkat Daerah (PD)
24
Proyeksi
3
Data Awal 2015 4
SATUAN
Kecamatan Semanu 1
Kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa meningkat Persentase desa yang menetapkan Pertanggungjawaban APB Desa, RKP Desa dan APB Desa tepat waktu
Kecamatan Semanu persen
52
53,33
100
100
100
100
100
Semua PD 1
2
Terwujudnya Keselarasan antar lembaga dalam dokumen perencanaan Perangkat Daerah (PD) Persentase kesesuaian program dalam : 1. Renja PD terhadap RKPD, 2. Renstra PD terhadap RPJMD Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah (PD) Meningkat
Semua PD
Persen Persen
100 98
100 NA
100 100
IX - 23
100 100
100 100
100 100
100 100
NO 1
3
SASARAN DAN INDIKATOR PD
SATUAN
2 Persentase laporan keuangan disusun tepat waktu (Bulanan, Semesteran, Tahunan)
3
2016 5
TARGET TAHUN 2017 6
2018 7
2019 8
2020 9
2021 10
KETERANGAN 11
persen
80,00
86,67
93,33
100
100
100
100 Semua PD
indeks
81,21
81,69
82,00
83,00
84,00
85,00
86,00 Semua PD
Kecamatan Ponjong 1
Kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa meningkat
Persentase desa yang menetapkan Pertanggungjawaban APB Desa, RKP Desa dan APB Desa tepat waktu Semua PD 1
2
3
Kecamatan Ponjong
persen
100
100
60
70
80
90
100
Terwujudnya Keselarasan antar lembaga dalam dokumen perencanaan Perangkat Daerah (PD) Persentase kesesuaian program dalam : 1. Renja PD terhadap RKPD, 2. Renstra PD terhadap RPJMD Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah (PD) Meningkat Persentase laporan keuangan disusun tepat waktu (Bulanan, Semesteran, Tahunan)
Semua PD
Persen Persen
100 98
100 NA
100 100
100 100
100 100
100 100
100 100
persen
100
100
100
100
100
100
100
Semua PD
indeks
79,05
100
78,07
78,20
78,30
79
79,05
Semua PD
Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan PD meningkat Nilai IKM Perangkat Daerah (PD)
26
Proyeksi
Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan PD meningkat Nilai IKM Perangkat Daerah (PD)
25
Data Awal 2015 4
Kecamatan Karangmojo 1
Kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa meningkat
Persentase desa yang menetapkan Pertanggungjawaban APB Desa, RKP Desa dan APB Desa tepat waktu Semua PD 1
Kecamatan Karangmojo
persen
100
100
100
100
100
100
100
Terwujudnya Keselarasan antar lembaga dalam dokumen perencanaan Perangkat Daerah (PD) Persentase kesesuaian program dalam : 1. Renja PD terhadap RKPD, 2. Renstra PD terhadap RPJMD
Semua PD
Persen Persen
100 98
100 NA
100 100
IX - 24
100 100
100 100
100 100
100 100
NO
SASARAN DAN INDIKATOR PD
1 2
2 Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah (PD) Meningkat Persentase laporan keuangan disusun tepat waktu (Bulanan, Semesteran, Tahunan)
3
2017 6
2018 7
TARGET TAHUN 2019 8
2020 9
2021 10
persen
100
100
100
100
100
100
100
Semua PD
indeks
76,12
76,29
76,72
77,5
78
79,5
80
Semua PD
KETERANGAN 11
Kecamatan Playen 1
Kualitas penyelenggaraan pemerintahan Desa meningkat
Persentase Desa yang menetapkan pertanggungjawaban APB Desa, RKP Desa dan APB Desa tepat waktu Semua PD 1
2
3
Kec. Playen
persen
100
100
100
100
100
100
100
Terwujudnya Keselarasan antar lembaga dalam dokumen perencanaan Perangkat Daerah (PD) Persentase kesesuaian program dalam : 1. Renja PD terhadap RKPD, 2. Renstra PD terhadap RPJMD Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah (PD) Meningkat Persentase laporan keuangan disusun tepat waktu (Bulanan, Semesteran, Tahunan)
Semua PD
Persen Persen
100 98
100 NA
100 100
100 100
100 100
100 100
100 100
persen
100
100
100
100
100
100
100
Semua PD
indeks
76,44
76,56
76,61
76,64
76,80
77,02
77,10
Semua PD
Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan PD meningkat Nilai IKM Perangkat Daerah (PD)
28
2016 5
Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan PD meningkat Nilai IKM Perangkat Daerah (PD)
27
Proyeksi
3
Data Awal 2015 4
SATUAN
Kecamatan Nglipar 1
Kwalitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Meningkat
Presentase Desa yang menetapkan pertanggungjawaban APBDes,RKP Desa,dan APBDes tepat waktu Semua PD 1
Kecamatan Nglipar
persen
100
100
100
100
100
100
100
Terwujudnya Keselarasan antar lembaga dalam dokumen perencanaan Perangkat Daerah (PD) Persentase kesesuaian program dalam : 1. Renja PD terhadap RKPD,
Semua PD
Persen
100
100
100
IX - 25
100
100
100
100
NO
SASARAN DAN INDIKATOR PD
1 2
2 2. Renstra PD terhadap RPJMD Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah (PD) Meningkat Persentase laporan keuangan disusun tepat waktu (Bulanan, Semesteran, Tahunan)
3
TARGET TAHUN
Persen
persen
100
100
100
100
100
100
100 Semua PD
Indeks
78,4
79
79,25
79,5
80
80,05
80,1 Semua PD
3
2016 5
2017 6
2018 7
2019 8
2020 9
2021 10
NA
100
100
100
100
100
KETERANGAN 11
Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan PD meningkat Nilai IKM Perangkat Daerah (PD)
29
Proyeksi
Data Awal 2015 4 98
SATUAN
Kecamatan Ngawen 1
Kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa meningkat Persentase desa yang menetapkan Pertanggungjawaban APB Desa, RKP Desa dan APB Desa tepat waktu
Kecamatan Ngawen
persen
90
90
95
100
100
100
100
Semua PD 1
2
Terwujudnya Keselarasan antar lembaga dalam dokumen perencanaan Perangkat Daerah (PD) Persentase kesesuaian program dalam : 1. Renja PD terhadap RKPD, 2. Renstra PD terhadap RPJMD Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah (PD) Meningkat Persentase laporan keuangan disusun tepat waktu (Bulanan, Semesteran, Tahunan)
3
Persen Persen
100 98
100 NA
100 100
100 100
100 100
100 100
100 100
persen
100
100
100
100
100
100
100
Semua PD
indeks
80
79
80
80,15
80,25
80,30
80,35
Semua PD
Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan PD meningkat Nilai IKM Perangkat Daerah (PD)
30
Semua PD
Kecamatan Semin 1
Kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa meningkat
Persentase desa yang menetapkan Pertanggungjawaban APB Desa, RKP Desa dan APB Desa tepat waktu Semua PD 1
Kecamatan Semin
persen
87
90
90
Terwujudnya Keselarasan antar lembaga dalam dokumen perencanaan Perangkat Daerah (PD)
90
95
95
100
Semua PD
IX - 26
NO
SASARAN DAN INDIKATOR PD
1
2
2 Persentase kesesuaian program dalam : 1. Renja PD terhadap RKPD, 2. Renstra PD terhadap RPJMD Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah (PD) Meningkat Persentase laporan keuangan disusun tepat waktu (Bulanan, Semesteran, Tahunan)
3
2017 6
2018 7
TARGET TAHUN 2019 8
2020 9
2021 10
Persen Persen
100 98
100 NA
100 100
100 100
100 100
100 100
100 100
persen
100
100
100
100
100
100
100
Semua PD
indeks
77,75
78,00
78,07
78,50
79
79,5
80
Semua PD
KETERANGAN 11
Kecamatan Patuk 1
Kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa meningkat
Persentase desa yang menetapkan Pertanggungjawaban APB Desa, RKP Desa dan APB Desa tepat waktu Semua PD 1
2
3
Kecamatan Patuk
persen
100
100
100
100
100
100
100
Terwujudnya Keselarasan antar lembaga dalam dokumen perencanaan Perangkat Daerah (PD) Persentase kesesuaian program dalam : 1. Renja PD terhadap RKPD, 2. Renstra PD terhadap RPJMD Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah (PD) Meningkat Persentase laporan keuangan disusun tepat waktu (Bulanan, Semesteran, Tahunan)
Semua PD
Persen Persen
100 98
100 NA
100 100
100 100
100 100
100 100
100 100
persen
100
100
100
100
100
100
100
Semua PD
indeks
78,57
78,65
79
79
79,16
80
80
Semua PD
Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan PD meningkat Nilai IKM Perangkat Daerah (PD)
32
2016 5
Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan PD meningkat Nilai IKM Perangkat Daerah (PD)
31
Proyeksi
3
Data Awal 2015 4
SATUAN
Kecamatan Saptosari Kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa meningkat Persentase desa yang menetapkan Pertanggungjawaban APB Desa, RKP Desa dan APB Desa tepat waktu Semua PD 1
Kecamatan Saptosari
persen
100
100
100
IX - 27
100
100
100
100
NO
SASARAN DAN INDIKATOR PD
1 1
2
2 Terwujudnya Keselarasan antar lembaga dalam dokumen perencanaan Perangkat Daerah (PD) Persentase kesesuaian program dalam : 1. Renja PD terhadap RKPD, 2. Renstra PD terhadap RPJMD Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah (PD) Meningkat Persentase laporan keuangan disusun tepat waktu (Bulanan, Semesteran, Tahunan)
3
Proyeksi 2016 5
TARGET TAHUN 2017 6
2018 7
2019 8
2020 9
2021 10
KETERANGAN 11 Semua PD
Persen Persen
100 98
100 NA
100 100
100 100
100 100
100 100
100 100
persen
100
100
100
100
100
100
100
Semua PD
indeks
78,57
78,65
79
79
79,16
80
80
Semua PD
Kecamatan Gedangsari 1
Kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa meningkat
Persentase desa yang menetapkan Pertanggungjawaban APB Desa, RKP Desa dan APB Desa tepat waktu Semua PD 1
2
3
Kecamatan Gedangsari
persen
70
73
75
78
80
82
85
Terwujudnya Keselarasan antar lembaga dalam dokumen perencanaan Perangkat Daerah (PD) Persentase kesesuaian program dalam : 1. Renja PD terhadap RKPD, 2. Renstra PD terhadap RPJMD Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah (PD) Meningkat Persentase laporan keuangan disusun tepat waktu (Bulanan, Semesteran, Tahunan)
Semua PD
Persen Persen
100 98
100 NA
100 100
100 100
100 100
100 100
100 100
persen
100
100
100
100
100
100
100
Semua PD
indeks
78,42
78,55
78,8
79
79,25
79,5
80
Semua PD
Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan PD meningkat Nilai IKM Perangkat Daerah (PD)
34
3
Data Awal 2015 4
Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan PD meningkat Nilai IKM Perangkat Daerah (PD)
33
SATUAN
Kecamatan Girisubo 1
Kualitas Penyelenggaraan pemerintahan Desa meningkat Persentase desa yang menetapkan Pertanggungjawaban APBDesa, RKPDesa, APBDesa tepat waktu
Kecamatan Girisubo
persen
70
75
85
IX - 28
90
95
98
100
NO
SASARAN DAN INDIKATOR PD
SATUAN
2
3
1
Data Awal 2015 4
Proyeksi 2016 5
TARGET TAHUN 2017 6
2018 7
2019 8
2020 9
2021 10
KETERANGAN 11
Semua PD 1
2
Terwujudnya Keselarasan antar lembaga dalam dokumen perencanaan Perangkat Daerah (PD) Persentase kesesuaian program dalam : 1. Renja PD terhadap RKPD, 2. Renstra PD terhadap RPJMD Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah (PD) Meningkat Persentase laporan keuangan disusun tepat waktu (Bulanan, Semesteran, Tahunan)
3
100 98
100 NA
100 100
100 100
100 100
100 100
100 100
persen
100
100
100
100
100
100
100
Semua PD
indeks
78
78
79
79
79
80
80
Semua PD
Kecamatan Tanjungsari 1
Kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa meningkat
Persentase desa yang menetapkan Pertanggungjawaban APB Desa, RKP Desa dan APB Desa tepat waktu Semua PD 1
2
3
Kecamatan Tanjungsari persen
80
80
80
80
80
100
100
Terwujudnya Keselarasan antar lembaga dalam dokumen perencanaan Perangkat Daerah (PD) Persentase kesesuaian program dalam : 1. Renja PD terhadap RKPD, 2. Renstra PD terhadap RPJMD Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah (PD) Meningkat Persentase laporan keuangan disusun tepat waktu (Bulanan, Semesteran, Tahunan)
Semua PD
Persen Persen
100 98
100 NA
100 100
100 100
100 100
100 100
100 100
persen
100
100
100
100
100
100
100
Semua PD
indeks
76,57
77
78,25
78,5
79
79,5
80
Semua PD
Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan PD meningkat Nilai IKM Perangkat Daerah (PD)
36
Persen Persen
Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan PD meningkat Nilai IKM Perangkat Daerah (PD)
35
Semua PD
Kecamatan Purwosari 1
Kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa meningkat
Kecamatan Purwosari
IX - 29
NO 1
SASARAN DAN INDIKATOR PD 2 Persentase desa yang menetapkan Pertanggungjawaban APB Desa, RKP Desa dan APB Desa tepat waktu Semua PD 1
2
Persentase kesesuaian program dalam : 1. Renja PD terhadap RKPD, 2. Renstra PD terhadap RPJMD Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah (PD) Meningkat
2017 6
2018 7
TARGET TAHUN 2019 8
2020 9
2021 10
persen
100
100
100
100
100
100
100
KETERANGAN 11
Semua PD
Persen Persen
100 98
100 NA
100 100
100 100
100 100
100 100
100 100
persen
100
100
100
100
100
100
100
Semua PD
indeks
78,76
78,95
78,96
78,98
78,98
78,99
80
Semua PD
Persen
107,45
80%
75%
80%
85%
90%
95%
Rupiah
600 M
900 M
925 M
850 M
800 M
800 M
800 M
Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan PD meningkat Nilai IKM Perangkat Daerah (PD)
37
2016 5
Terwujudnya Keselarasan antar lembaga dalam dokumen perencanaan Perangkat Daerah (PD)
Persentase laporan keuangan disusun tepat waktu (Bulanan, Semesteran, Tahunan) 3
Proyeksi
3
Data Awal 2015 4
SATUAN
Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (KPMPT) 1 Kualitas pelayanan perijinan meningkat Persentase Jumlah Perijinan dan Non Perijinan yang tepat waktu 2
Nilai investasi meningkat persentase kenaikan nilai realisasi PMDN/PMA
KPMPT
KPMPT
Semua PD 1
2
Terwujudnya Keselarasan antar lembaga dalam dokumen perencanaan Perangkat Daerah (PD) Persentase kesesuaian program dalam : 1. Renja PD terhadap RKPD, 2. Renstra PD terhadap RPJMD Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah (PD) Meningkat Persentase laporan keuangan disusun tepat waktu (Bulanan, Semesteran, Tahunan)
3
Semua PD
Persen Persen
100 97,71
100 NA
100 100
100 100
100 100
100 100
100 100
Persen
97,3
100
100
100
100
100
100
Semua PD
Indeks
78
78,07
78,50
78,80
79%
79,50
80
Semua PD
Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan PD meningkat Nilai IKM Perangkat Daerah (PD)
IX - 30
NO 1 38
SASARAN DAN INDIKATOR PD 2 Badan Kepegawaian Daerah (BKD) 1 Aparatur yang kompeten dan profesional meningkat a Persentase Kenaikan pangkat dan pensiun PNS tepat waktu serta pengangkatan dan pemindahan PNS yang sesuai formasi b Persentase pengiriman peserta diklat dan tugas belajar sesuai kebutuhan c Persentase aparatur dengan nilai SKP minimal baik 2 Disiplin aparatur meningkat Persentase menurunnya kasus pelanggaran disiplin PNS Semua PD 1 Terwujudnya Keselarasan antar lembaga dalam dokumen perencanaan Perangkat Daerah (PD)
2
Persentase kesesuaian program dalam : 1. Renja PD terhadap RKPD, 2. Renstra PD terhadap RPJMD Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah (PD) Meningkat Persentase laporan keuangan disusun tepat waktu (Bulanan, Semesteran, Tahunan)
3
2016 5
2017 6
2018 7
TARGET TAHUN 2019 8
2020 9
2021 10
persen
100
100
100
100
100
100
100
Badan Kepegawaian Daerah
persen
100
100
100
100
100
100
100
Badan Kepegawaian Daerah
persen
100
100
100
100
100
100
100
Badan Kepegawaian Daerah
persen
36
1
1
1
1
1
1
Badan Kepegawaian Daerah
KETERANGAN 11
Semua PD
Persen Persen
100 98
100 NA
100 100
100 100
100 100
100 100
100 100
persen
100
100
100
100
100
100
100
Semua PD
indeks
77,58
78,07
78,5
78,8
79,2
79,5
79,8
Semua PD
Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan PD meningkat Nilai IKM Perangkat Daerah (PD)
39
Proyeksi
3
Data Awal 2015 4
SATUAN
Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan (BP2KP) 1
Kemampuan kelompok tani meningkat
Persentase kelompok tani yang telah menerapkan Agribisnis terpadu 2
Ketersediaan, distribusi, dan konsumsi pangan meningkat
a
Tingkat Ketersediaan, distribusi, dan konsumsi pangan 1. Produksi beras
Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan (BP2KP) Persen
3,52
3,69
3,90
4,31
4,58 Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan (BP2KP)
ton/tahun
183.001
183.558
183.796
IX - 31
184.035
184.273
186.116
186.116
NO
SASARAN DAN INDIKATOR PD 2 2. Produksi Beras/Jumlah Penduduk 3. nilai PPH (Pola Pangan Harapan) / PPH Konsumsi
1
SATUAN 3
4. Nilai NMB (Neraca Bahan Makanan)/ PPH Ketersediaan b
Persentase rekomendasi teknologi pertanian spesifik lokalitas yang diterapkan
Persen
Data Awal 2015 4 25,78
Proyeksi
TARGET TAHUN
2016 5 25,66
2017 6 25,51
2018 7 25,35
2019 8 25,19
2020 9 25,19
2021 10 25,19
81,7
82,00
84,40
85,80
87,20
88,60
90,00
87,9
89,10
90,30
91,50
92,70
93,90
95,00
100
100
100
100
100
100
KETERANGAN 11
100
Semua PD 1
2
Terwujudnya Keselarasan antar lembaga dalam dokumen perencanaan Perangkat Daerah (PD) Persentase kesesuaian program dalam : 1. Renja PD terhadap RKPD, 2. Renstra PD terhadap RPJMD Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah (PD) Meningkat Persentase laporan keuangan disusun tepat waktu (Bulanan, Semesteran, Tahunan)
3
Persen Persen
100 98
100 NA
100 100
100 100
100 100
100 100
100 100
Persen
100
100
100
100
100
100
100
Indeks
80,41
80,5
80,55
80,6
80,6
80,65
80,65
Semua PD
Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan PD meningkat Nilai IKM Perangkat Daerah (PD)
40
Semua PD
Semua PD
Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana (BPMPKB) 1
2
3
Indeks Pembangunan gender meningkat Persentase perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan rehabilitasi Peserta KB aktif meningkat Persentase cakupan sasaran PUS menjadi peserta KB aktif Pemberdayaan masyarakat meningkat Persentase cakupan desa yang memiliki data dasar keluarga dan tingkat perkembangan desa
BPMPKB persen
0
87,50
87,50
88
88,50
89
90
persen
68
70
71
72
73
74
75
persen
0
90,09
91,10
93,50
95
96
97,01
Data dasar tahun 2015 tidak tersedia data karena perubahan kategori usia PUS sebelumnya > 18 tahun menjadi 18-49 tahun
BPMPKB
Semua PD 1
Terwujudnya Keselarasan antar lembaga dalam dokumen perencanaan Perangkat Daerah (PD)
Semua PD
Persentase kesesuaian program dalam :
IX - 32
NO
SASARAN DAN INDIKATOR PD
1
2
2 1. Renja PD terhadap RKPD, 2. Renstra PD terhadap RPJMD Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah (PD) Meningkat Persentase laporan keuangan disusun tepat waktu (Bulanan, Semesteran, Tahunan)
3
persen
TARGET TAHUN
KETERANGAN
2016 5
2017 6
2018 7
2019 8
2020 9
2021 10
100 NA
100 100
100 100
100 100
100 100
100 100
100
100
100
100
100
100
100
Semua PD
Indeks
78,5
79
79,25
79,5
79,75
80
80
Semua PD
Persen
26,53
40
45
50
60
70
80
Persen
10,27
11,83
12,62
13,4
14,18
14,97
15,75
3
11
Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan PD meningkat Nilai IKM Perangkat Daerah (PD)
41
Proyeksi
Persen Persen
Data Awal 2015 4 100 98
SATUAN
Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah (KPAD) 1
Kualitas Kearsipan meningkat Persentase Penerapan Pengelolaan Arsip Secara Baku
2
KPAD
Kualitas perpustakaan meningkat Persentase Perpustakaan dengan Katagori baik
KPAD
Semua PD 1
2
Terwujudnya Keselarasan antar lembaga dalam dokumen perencanaan Perangkat Daerah (PD) Persentase kesesuaian program dalam : 1. Renja PD terhadap RKPD, 2. Renstra PD terhadap RPJMD Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah (PD) Meningkat Persentase laporan keuangan disusun tepat waktu (Bulanan, Semesteran, Tahunan)
3
Persen Persen
100 98
100 NA
100 100
100 100
100 100
100 100
100 100 Semua PD
Persen
100
100
100
100
100
100
100
Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan PD meningkat Nilai IKM Perangkat Daerah (PD)
42
Semua PD
Semua PD
Indeks
78,5
79
79,25
79,5
79,75
80
80
Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura (TPH) 1
Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Meningkat
Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura
IX - 33
NO
SASARAN DAN INDIKATOR PD 2 Jumlah produksi komoditas unggulan tanaman pangan dan holtikultura :
1
2
Padi Jagung Kedelai Ubi Kayu Bawang Merah Cabe Kesejahteraan masyarakat petani meningkat
SATUAN 3
ton ton ton ton ton ton
Data Awal 2015 4
289.559 201.396 13.551 781.610 450 466
Proyeksi 2016 5
290.441 230.429 16.548 876.319 456,75 472,99
TARGET TAHUN 2017 6
290.817 231.005 16.590 878.510 463,60 480,08
2018 7
291.195 231.583 16.631 880.706 470,56 487,29
2019 8
291.572 232.162 16.673 882.908 477,61 494,60
2020 9
294.488 234.484 16.840 891.737 484,78 502,01
2021 10
KETERANGAN 11
294.488 234.484 16.840 891.737 484,78 502,01 Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura
Nilai pendapatan subsektor tanaman pangan dan hortikultura per hektar Padi Jagung Kedelai Ubi Kayu Bawang Merah Cabe Semua PD 1
2
Persentase kesesuaian program dalam : 1. Renja PD terhadap RKPD, 2. Renstra PD terhadap RPJMD Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah (PD) Meningkat
21.331.800
22.347.600
23.362.600
24.377.600
25.392.600
26.407.600
13.523.895
14.167.890
14.811.885
15.455.880
16.099.875
16.743.870
8.865.675
9.287.850
9.710.025
10.132.200
10.554.375
10.976.550
16.282.350
17.057.700
17.833.050
18.608.400
19.383.750
20.159.100
47.250.000
49.500.000
51.750.000
54.000.000
56.250.000
58.500.000
33.222.000
34.804.000
36.386.000
37.968.000
39.550.000
41.132.000
Semua PD
Persen Persen
100 98
100 NA
100 100
100 100
100 100
100 100
100 100
persen
100
100
100
100
100
100
100
Semua PD
Indeks
79
79,25
79,5
79,75
79,75
80
80
Semua PD
36.752.868.000
40.438.416.000
44.480.340.000
Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan PD meningkat Nilai IKM Perangkat Daerah (PD)
43
20.316.000 12.879.900 8.443.500 15.507.000 45.000.000 31.640.000
Terwujudnya Keselarasan antar lembaga dalam dokumen perencanaan Perangkat Daerah (PD)
Persentase laporan keuangan disusun tepat waktu (Bulanan, Semesteran, Tahunan) 3
rupiah rupiah rupiah rupiah rupiah rupiah
Dinas Peternakan 1 Kesejahteraan masyarakat peternak meningkat
2
Nilai pendapatan Peternakan Produksi komoditas peternakan unggulan meningkat
Rupiah
39.152.574.000
5.008.011.000
IX - 34
48.888.888.000
49.763.436.000 Dinas Peternakan (DISNAK)
NO
SASARAN DAN INDIKATOR PD 2 Jumlah Populasi ternak dan Produksi daging dan telur
1
Sapi Potong Kambing Ayam Buras Produksi daging Produksi telur Semua PD 1
2
Persentase kesesuaian program dalam : 1. Renja PD terhadap RKPD, 2. Renstra PD terhadap RPJMD Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah (PD) Meningkat
Ekor Ekor Ekor Kg Butir
148.586 175.767 1.113.152 4.455.115 3.231.645
Proyeksi 2016 5
150.072 187.935 1.138.721 4.572.308 3.383.479
TARGET TAHUN 2017 6
151.573 191.094 1.150.109 4.618.031 3.417.314
2018 7
153.088 195.528 1.161.610 4.664.211 3.451.487
2019 8
154.619 199.438 1.173.226 4.710.854 3.486.002
2020 9
156.165 203.427 1.184.956 4.757.854 3.520.862
2021 10
KETERANGAN 11 Dinas Peternakan
157.727 205.461 1.196.800 4.805.542 3.556.070
Semua PD
Persen Persen
100 98
100 NA
100 100
100 100
100 100
100 100
100 100
persen
100
100
100
100
100
100
100
Indeks
76,53
77
78
78,5
79
79,5
80
Semua PD
Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan PD meningkat Nilai IKM Perangkat Daerah (PD)
44
3
Data Awal 2015 4
Terwujudnya Keselarasan antar lembaga dalam dokumen perencanaan Perangkat Daerah (PD)
Persentase laporan keuangan disusun tepat waktu (Bulanan, Semesteran, Tahunan) 3
SATUAN
Semua PD
Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) 1
Kesejahteraan petani perkebunan meningkat
2
Nilai pendapatan Perkebunan : Kakao Mete Tembakau Produksi hasil perkebunan unggulan meningkat
Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Rp. Rp. Rp. Rp.
5.250.000.000 6.580.000.000 12.180.075.000
5.400.000.000 6.630.000.000 12.180.075.000
5.565.000.000 6.772.305.000 12.267.200.000
5.880.000.000 6.964.155.000 12.354.450.000
6.195.000.000 7.156.005.000 12.441.450.000
6.510.000.000 7.347.855.000 12.528.575.000
6.825.000.000 7.539.705.000 12.615.750.000 Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun)
Jumlah produksi hasil Perkebunan unggulan: Kakao Mete Tembakau Kelapa 3
Kg Kg Kg Kg
275.000 507.297 699.000 6.848.750
290.000 512.397 699.000 6.850.000
318.000 522.087 704.000 6.855.060
Kualitas Lingkungan hidup meningkat
IX - 35
364.000 571.725 730.270 6.971.030
413.000 615.450 756.840 7.087.260
465.000 660.675 783.710 7.203.690
520.000 581.247 810.880 7.320.320
NO 1
SASARAN DAN INDIKATOR PD
SATUAN
2
3
Kawasan terkonservasi jadi TAHURA
Data Awal 2015 4
0 lokasi
Proyeksi 2016 5
0 lokasi
TARGET TAHUN 2017 6
2018 7
2019 8
2020 9
2021 10
0 lokasi/dokumen usulan, dok. DED
1 lokasi
1 lokasi
1 lokasi
1 lokasi
KETERANGAN 11 Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun)
Semua PD 1
2
Terwujudnya Keselarasan antar lembaga dalam dokumen perencanaan Perangkat Daerah (PD) Persentase kesesuaian program dalam : 1. Renja PD terhadap RKPD, 2. Renstra PD terhadap RPJMD Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah (PD) Meningkat Persentase laporan keuangan disusun tepat waktu (Bulanan, Semesteran, Tahunan)
3
Persen Persen
100 98
100 NA
100 100
100 100
100 100
100 100
100 100
Persen
100
100
100
100
100
100
100
Indeks
78,5
79
79,25
79,5
79,75
80
80
Semua PD
Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan PD meningkat Nilai IKM Perangkat Daerah (PD)
45
Semua PD
Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) 1. Pendapatan masyarakat perikanan meningkat
Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP)
a. Nilai pendapatan perikanan budidaya
Rupiah/Pembudi daya/Tahun
3.091.518
4.250.837
4.675.920
5.143.512
5.657.864
6.223.650
6.846.051
b. Nilai pendapatan perikanan tangkap
Rupiah/Nelayan/ Tahun
19.896.319
22.778.642
23.613.271
23.794.712
24.494.557
25.717.989
27.003.629
2.
Produksi perikanan budidaya meningkat Produksi Perikanan budidaya
Semua PD
Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Ton/Thn
7.200,36
11.700.585
15.210.761
19.773.989
25.706.195
33.418.054
43.443.470
Semua PD 1
2
Terwujudnya Keselarasan antar lembaga dalam dokumen perencanaan Perangkat Daerah (PD) Persentase kesesuaian program dalam : 1. Renja PD terhadap RKPD, 2. Renstra PD terhadap RPJMD Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah (PD) Meningkat
Semua PD
Persen Persen
100 98
100 NA
100 100
IX - 36
100 100
100 100
100 100
100 100
NO 1
3
Nilai Indeks Nilai Indeks Nilai Indeks
82,72 80,83 84,45
SATUAN
2 Persentase laporan keuangan disusun tepat waktu (Bulanan, Semesteran, Tahunan)
3
TARGET TAHUN
KETERANGAN
2016 5
2017 6
2018 7
2019 8
2020 9
2021 10
100
100
100
100
100
100
Semua PD
83,5 81,5 85
84 82 85,5
84,5 82,5 86
85 83 86,5
85,5 83,5 87
86 84 87,5
Semua PD
11
Meningkatnya kepuasan masayarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan PD
a. Nilai IKM Perangkat Daerah b. UPT TPI c. UPT BBI
46
Proyeksi
persen
Data Awal 2015 4 100
SASARAN DAN INDIKATOR PD
Kantor Pengelola Pasar 1
Sarana dan Prasarana perdagangan meningkat
Persentase pasar pemerintah dengan daya dukung kelengkapan fasilitas memadai Semua PD 1
2
10% (4 pasar)
13,88 % (5 pasar)
13,88 % (5 pasar) 16,66 % (6pasar) 16,66 % (6pasar) 19,44 % (7 pasar) 19,44 % (7 pasar)
Terwujudnya Keselarasan antar lembaga dalam dokumen perencanaan Perangkat Daerah (PD) Persentase kesesuaian program dalam : 1. Renja PD terhadap RKPD, 2. Renstra PD terhadap RPJMD Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah (PD) Meningkat Persentase laporan keuangan disusun tepat waktu (Bulanan, Semesteran, Tahunan)
3
persen
Kantor Pengelolaan Pasar
Semua PD
Persen Persen
100 98
100 NA
100 100
100 100
100 100
100 100
100 100
persen
100
100
100
100
100
100
100
Semua PD
Indeks
78,8
78,8
78,82
78,84
78,86
78,88
78,88
Semua PD
Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan PD meningkat Nilai IKM Perangkat Daerah (PD)
IX - 37
BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN
10.1. Pedoman Transisi Untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan RKPD setelah RPJMD Tahun 2016-2021 berakhir, RPJMD Tahun 2016-2021 menjadi pedoman penyusunan RKPD dan RAPBD tahun pertama dibawah kepemimpinan Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih hasil pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) pada periode berikutnya. Hal ini antara lain bertujuan untuk menyelesaikan masalahmasalah pembangunan yang belum seluruhnya tertangani sampai dengan akhir periode RPJMD dan masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi dalam tahun pertama masa pemerintahan baru. Selanjutnya RKPD masa transisi merupakan tahun pertama dan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMD dari Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih hasil pemilukada pada periode berikutnya. 10.2. Kaidah Pelaksanaan RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang selanjutnya menjadi pedoman bagi setiap kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah dan pedoman untuk menyusun RKPD. Selain itu sehubungan dengan hal tersebut bagi semua pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Gunungkidul diharapkan dapat mendukung terwujudnya visi, misi, dan sasaran pembangunan dengan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut: a. Perangkat Daerah serta masyarakat termasuk dunia usaha, berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam RPJMD dengan sebaik-baiknya; b. Perangkat Daerah berkewajiban untuk menyusun rencana strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD dan menjadi pedoman dalam menyusun Renja Perangkat Daerah setiap tahun; c. Perangkat Daerah berkewajiban menjamin konsistensi antara RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah; d. Dalam rangka meningkatkan konsistensi dan efektivitas pelaksanaan RPJMD, Bappeda berkewajiban untuk melakukan pemantauan terhadap penjabaran RPJMD ke dalam Renstra Perangkat Daerah.
BUPATI GUNUNGKIDUL,
ttd BADINGAH
X-1
