RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2016-2021

RPJMD KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2016-2021

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

Foto: berbagai sumber

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS NOMOR 06 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2016-2021 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS, Menimbang

Mengingat

: a.

bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih;

b.

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan ketentuan Pasal 264 ayat (1), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perlu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016-2021;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021.

: 1.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

7.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

8.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);

9.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

10.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

12.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

13.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 14.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evalusi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 16.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

17.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

18.

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

19.

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 3);

20.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

21.

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 nomor 2, tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 2);

22.

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2013 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 31);

23.

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2013 Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 32);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS dan BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS MEMUTUSKAN : Menetapkan

: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2016-2021.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal I Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Anambas; 2.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas;

3.

Bupati adalah Bupati Kepulauan Anambas;

4.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas;

5.

Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan;

6.

Pemangku kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah antara lain unsur DPRD provinsi dan kabupaten/kota, TNI, POLRI, Kejaksanaan, akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat provinsi dan kabupaten/ kota/ desa, pengusaha/ investor, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kelurahan serta keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan termajinalkan;

7.

Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia;

8.

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku

kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu; 9.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun;

10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun; 11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah; 12. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra PD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun; 13. Rencana Kerja PD yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun; 14. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun; 15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan; 16. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat dengan RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun; 17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan ditetapkan dengan Undang-Undang; 18. Anggaran pendapatan dan belanja daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah; 19. Kebijakan umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun; 20. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada OPD untuk setiap program sebagai acuan dalampenyusunan RKA-PD sebelum disepakati dengan DPRD; 21. Rencana Kerja dan Anggaran PD yang selanjutnya disingkat RKA-PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan OPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD;

22. Rencana kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran; 23. Kerangka regulasi, adalah sekumpulan pengaturan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk perundang-undangan untuk mencapai sasaran hasil pembangunan, sebagai bagian integral dari upaya pembanguna daerah secara utuh; 24. Kerangka anggaran adalah rencana kegiatan pengadaan barang maupun jasa yang akan didanai APBD untuk mencapai tujuan pembangunan daerah; 25. Kerangka pendanaan, adalah program dan kegiatan yang disusun untuk mencapai sasaran hasil pembangunan yang pendanaannya diperoleh dari anggaran pemerintah/daerah, sebagi bagian integral dari upaya pembangunan daerah secara utuh; 26. Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencnaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah dimasa yang akan dating; 27. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanan; 28. Misi adalah rumusan umum mengenai dilaksanakan untuk mewujudkan visi;

upaya-upaya

yang

akan

29. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi; 30. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan; 31. Program adalah bentuk instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah; 32. Kegiatan adalah bagian program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa OPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baikyang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa; 33. Kegiatan prioritas adalah kegiatan yang ditetapkan untuk mencapai secara langsung sasaran program prioritas; 34. Prakiraan maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan, guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan.

35. Bersifat indikatif adalah bahwa data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku. 36. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/ program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan pengunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. 37. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang mengambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan. 38. Standar pelayanan minimal selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. 39. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan; 40. Keluaran (output) adalah barang atau ajasa yang dihasilkan oleh kegiatan, yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan; 41. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program; 42. Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disingkat musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah; 43. Fasilitator adalah tenaga terlatih atau berpengalaman dalam memfasilitasi dan memandu diskusi kelompok/ konsultasi publik/ yang memenuhi kualifikasi kompetensi teknis/ substansi dan memiliki keterampilan dalam penerapan berbagai teknik dan instrument untuk menunjang partisipatif dan efektivitas kegiatan; 44. Narasumber adalah pihak pemberi informasi yang perlu diketahui peserta musrenbang untuk proses pengambilan keputusan hasil musrenbang; 45. Delegasi adalah perwakilan yang disepakati peserta musrenbang untuk menghadiri musrenbang pada tingkat yang lebih tinggi; 46. Kabupaten/ kota lainnya adalah kabupaten/ kota lainnya yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan dan/atau yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan; 47. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional dan pulau/ kepulauan ke dalam struktur dan pola ruang wilayah; 48. Koordinasi adalah kegiatan yang meliputi pengaturan hubungan kerjasama dari beberapa instansi/ pejabat yang mempunyai tugas dan wewenang yang saling berhubungan dengan tujuan untuk menghindarkan kesimpangsiuran dan duplikasi;

BAB II RUANG LINGKUP RPJMD TAHUN 2016-2021 Pasal 2 (1)

RPJMD Tahun 2016-2021 adalah rencana 5 (lima) tahun yang mengambarkan: a. Visi dan misi Kepala Daerah terpilih dan; b. Tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan dan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh OPD, disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

(2)

RPJMD Tahun 2016-2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD, Rencana Strtegis dan Rencana Kerja OPD.

BAB III SISTEMATIKA RPJMD TAHUN 2016-2021 Pasal 3 (1)

Sistematika penyusunan RPJMD Tahun 2016-2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun sebagai berikut: BAB I

:

BAB II

:

BAB III

:

BAB IV

:

BAB V

:

BAB VI

:

PENDAHULUAN Berisi latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, sistematika penulisan, serta maksud dan tujuan. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH Memuat gambaran mengenai aspek geografi dan demografi, kesejahteraan rakyat, pelayanan umum serta aspek daya saing daerah.. GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN Memuat gambaran umum tentang kinerja keuangan masa lalu, kebijakan pengelolaan uang masa lalu serta kerangka pendanaan. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS Memuat permasalahan pembangunan di daerah serta memuat isu-isu strategis yang berkembang maupun isu-isu yang kemungkinan besar dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN Menjelaskan visi dan misi Pemerintah Daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, tujuan, dan sasaran dari setiap misi. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN Memuat sasaran dan arah kebijakan yang merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif.

(2)

BAB VII

:

BAB VIII

:

BAB IX

:

BAB X

:

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Memuat program-program yang berkaitan langsung dengan pencapaian sasaran, indikasi program-program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan. INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN Memuat program-program yang berkaitan langsung dengan pencapaian sasaran, indikasi program-program proritas yang disertai kebutuhan pendanaan. PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH Menjelaskan indikator makro daerah dan indikator kinerja pembangunan daerah tahun 2016-2021 yang ditetapkan berdasarkan uraian program pada masing-masing misi. PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN Memuat arahan perencanaan pembangunan tahun 2016 (transisi) setelah periode RPJMD Tahun 2011-2016 berakhir serta prinsip-prinsip dasar dan kaidah pelaksanaan RPJMD Tahun 2016-2021.

RPJMD Tahun 2016-2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4 RPJMD Tahun 2016-2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintah, pengelolaan pembangunan dan pelayanan publik.

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI Pasal 5 (1) (2)

Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan berpedoman kepada ketentuan perundang-undangan.

BAB V PERUBAHAN RPJMD Pasal 6 (1)

Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila : a. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana

(2) (3)

pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan; b. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; c. Terjadi perubahan yang mendasar, mencakup antara lain terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional; dan/ atau d. Merugikan kepentingan nasional, yaitu apabila bertentangan dengan kebijakan nasional. Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Dalam hal pelaksanaan RPJMD terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak merubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka menengah, penetapan perubahan RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. BAB VI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 7

(1) (2)

(3)

(4)

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan Kepala Daerah wajib menyusun RKPD pada tahun terakhir pemerintahannya. Penyusunan RKPD sebagaimana pada ayat (1), merupakan dokumen perencanaan untuk tahun pertama periode pemerintahan tahun berikutnya dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2005-2025 dan RPJMD Tahun 2016-2021 sebelum RPJMD berikutnya tersusun RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun pertama periode pemerintahan Kepala Daerah terpilih berikutnya. RPJMD dijadikan dasar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 8 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Ditetapkan di Tarempa pada tanggal 10 Oktober 2016 BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

ABDUL HARIS, SH

Diundangkan di Tarempa pada tanggal 10 Oktober 2016 Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,

SAHTIAR NIP. 19740311 200212 1 005

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2016 NOMOR 51 TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS NOMOR 52 NO REG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS, PROVINSI KEPULAUAN RIAU : (8/55/2016)

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS NOMOR

TAHUN 2016

TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2016-2021 I.

UMUM Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan kabupaten muda namun dengan segala posisi strategis yang tidak hanya penting dalam kerangka pembangunan daerah namun juga dalam kerangka pembangunan nasional. Sebagai kabupaten terluar dan menyandang status kabupaten perbatasan dengan sumberdaya kelautan yang begitu besar, Kabupaten Kepulauan Anambas menjadi salah satu kabupaten yang masuk dalam kerangka pembangunan maritim nasional dengan isu layanan dasar, konektivitas, pengembangan hasil perikanan dan kelautan serta integrasi keamanan dan kedaulatan nasional. Berkaitan dengan peran dan fungsinya Kabupaten Kepulauan Anambas dibentuk sesuai dengan Undang-undang Nomor 33 tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau, Kabupaten Kepulauan Anambas dituntut terus berbenah diri melalui pembangunan daerah untuk dapat mengatasi berbagai permasalahan dasar, seperti infrastruktur dasar, penataan wilayah, masalah transportasi, penyediaan fasilitas publik dan faktor-faktor lainnya. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Selain untuk mencapai sasaran pembangunan nasional, pembangunan daerah juga bertujuan untuk meningkatkan hasilhasil pembangunan daerah bagi masyarakat secara adil dan merata agar masyarakat lebih sejahtera. Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah. RPJMD memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program Organisasi Perangkat Daerah (OPD), lintas OPD dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Kurun waktu RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas adalah 5 (lima) tahun, yaitu tahun 2016-2021. RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas memuat visi, misi dan program Bupati yang dipilih secara langsung. RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas dijabarkan kedalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kepulauan Anambas yang merupakan rencana pembangunan tahunan daerah Kabupaten Kepulauan

Anambas. RKPD memuat prioritas pembangunan daerah, rancangan kerangka ekonomi daerah yang mencakup gambaran perekonomian Kabupaten Kepulauan Anambas secara menyeluruh, termasuk arah kebijakan fiskal, serta program Organisai Perangkat Daerah (OPD) dalam bentuk kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif. RPJMD diwujudkan dalam visi, misi, tujuan dan arah pembangunan daerah. Visi pembangunan jangka menengah merupakan penjabaran citacita masyarakat Anambas untuk pembangunan 5 (lima) tahun mendatang, yaitu Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai Kabupaten Maritim Terdepan yang Berdaya Saing, Maju dan Berakhlakul Karimah yang disingkat ANAMBAS BERMADAH 2021. Pencapaian visi dilakukan melalui perwujudan misi pembangunan jangka menengah yaitu: (1) mewujudkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang bermutu dan terjangkau secara merata, (2) membangun infrastruktur dasar air bersih dan listrik yang memadai serta permukiman yang layak, (3) membangun konektivitas (transportasi dan telekomunikasi) wilayah dan sistem logistik daerah yang handal, (4) mengembangkan perikanan dan pariwisata sebagai basis sektor maritime serta pertanian yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan local dengan lingkungan hidup yang lestari, (5) menumbuhkembangkan kewirausahaan serta menciptakan iklim investasi yang kondusif, (6) membangun birokrasi yang bersih, professional dan melayani serta memperkuat penyelenggaraan otonomi desa, (7) mengembangkan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berpayungkan budaya melayu. Misi ini dijabarkan kedalam tujuan dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah. II.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 3 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Cukup jelas.

Pasal 8 Cukup jelas. TAMBAHAN NOMOR …

LEMBARAN

DAERAH

KABUPATEN

KEPULAUAN

ANAMBAS

RPJMD KKA 2016-2021

BAGIAN AWAL

ii

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2016-2021

RPJMD KKA 2016-2021

BAGIAN AWAL

ii

DAFTAR ISI DAFTAR ISI ................................................................................................. i DAFTAR TABEL ....................................................................................... iv DAFTAR GAMBAR .................................................................................. ix BAB. I

PENDAHULUAN ....................................................................... 2

I.1. Latar Belakang .............................................................................................................. 3 I.2. Dasar Hukum Penyusunan ............................................................................................ 4 I.3. Hubungan AntarDokumen ............................................................................................... 7 I.3.1. I.3.2. I.3.3.

Konsistensi RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas dengan RPJMN ............... 7 Konsistensi RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas dengan RPJPD Kabupaten Kepulauan Anambas ........................................................................... 8 RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas dengan RTRW Kabupaten Kepulauan Anambas ........................................................................................... 13

I.4. Sistematika Penulisan..................................................................................................... 34 I.5. Maksud danTujuan ........................................................................................................ 38

BAB. II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH ........................... 41

II.1. Aspek Geografi dan Demografi ................................................................................. 42 II.1.1. II.1.2. II.1.3. II.1.4.

Luas dan Batas Wilayah Administrasi ................................................................ 42 Letak dan Kondisi Geografi ................................................................................ 42 Klimatologi ......................................................................................................... 43 Aspek Kesejahteraan Masyarakat ....................................................................... 46

II.2. ASPEK PELAYANAN UMUM ............................................................................... 60 II.2.1.

i

Fokus Layanan Urusan Wajib ............................................................................. 60


KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS 2016-2021

II.2.2.

FOKUS LAYANAN URUSAN PILIHAN ......................................................... 69

II.3. Aspek Daya Saing Daerah ......................................................................................... 81 II.3.1.

Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah ................................................................. 81

BAB. III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN .......................................................... 87 III.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu ................................................................................... 88 III.1.1. Pendapatan Daerah.............................................................................................. 90 III.1.2. Belanja Daerah .................................................................................................... 95 III.1.3. Neraca Daerah ..................................................................................................... 98 III.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu ........................................................ 100 III.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran ........................................................................ 100 III.2.2. Analisis Pembiayaan ......................................................................................... 101 III.3. Kerangka Pendanaan .............................................................................................. 102 III.3.1. Analisis Belanja, Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama ................................................................................................................ 102 III.3.2. Proyeksi Data Masa Lalu .................................................................................. 103 III.3.3. Penghitungan Kerangka Pendanaan .................................................................. 104 III.3.4. Proyeksi Pembiayaan Daerah ............................................................................ 105

BAB. IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS ......................... 107 IV.1. Permasalahan ......................................................................................................... 108 IV.1.1. IV.1.2. IV.1.3. IV.1.4.

Lingkungan ....................................................................................................... 108 Layanan Dasar ................................................................................................... 109 Ekonomi ............................................................................................................ 110 Sosial Budaya .................................................................................................... 111

IV.2. Isu-Isu Strategis ........................................................................................................ 112 IV.2.1. Pelayanan Dasar (Pendidikan dan Kesehatan) yang Lebih Berkualitas, Merata, dan Terjangkau..................................................................................... 112 IV.2.2. Pengendalian Pencemaran dan Perbaikan Kualitas Lingkungan Hidup............. 113 IV.2.3. Penyediaan Utilitas Dasar (Listrik dan Air Bersih) ........................................... 113 IV.2.4. Pengembangan Sektor Kelautan dan Perikanan serta Pariwisata Bahari ........... 114 IV.2.5. Ketahanan Pangan dan Kestabilan Harga .......................................................... 115 IV.2.6. Perbaikan Konektivitas Wilayah ....................................................................... 116 IV.2.7. Pembangunan Kawasan Permukiman................................................................ 117 IV.2.8. Peningkatan Integritas Moral, Karakter dan Budaya ......................................... 117

BAB. V

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN ............................... 120

V.1. Visi .......................................................................................................................... 121 V.2. Misi ......................................................................................................................... 122 V.3. Tujuan dan Sasaran ................................................................................................. 124 V.4. Agenda Prioritas ...................................................................................................... 128

RPJMD KKA 2016-2021

BAGIAN AWAL

ii

BAB. VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN ................................. 136 VI.1. Strategi ................................................................................................................... 137 VI.2. Arah Kebijakan....................................................................................................... 153

BAB. VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH ................................................................. 190 BAB. VIII INDIKASI PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN ............................................................... 216 BAB. IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH ............... 234 BAB. X

PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN . 242

X.1. Pedoman Transisi .................................................................................................... 243 X.2. Kaidah Pelaksanaan ................................................................................................ 243

BAB. XI PENUTUP ............................................................................... 246

iii



DAFTAR TABEL Tabel I.1.

Sasaran Pokok Misi I RPJPD ....................................................................... 9

Tabel I.2.

Sasaran Pokok Misi II RPJPD ..................................................................... 9

Tabel I.3.

Sasaran Pokok Misi III RPJPD ................................................................... 10

Tabel I.4.

Sasaran Pokok Misi IV RPJPD................................................................... 10

Tabel II.1.

Luas Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas Menurut Kecamatan Tahun 2015 ................................................................................................. 42

Tabel II.2.

Suhu udara, Kelembaban Udara dan Curah Hujan di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2015 ............................................................... 43

Tabel II.3.

Status Pemilikan Tanah Dirinci menurut Jenis Hak dan Kecamatan di Kepulauan Anambas Tahun 2014 ............................................................... 44

Tabel II.4.

Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan menurut Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Anambas, Tahun 2014 ....................................... 44

Tabel II.5.

Banyaknya penduduk Menurut Golongan Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2014 ............................................ 45

Tabel II.6.

Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Ke atas yang Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kepulauan Anambas Tahun 2013 ................................................................................. 45

Tabel II.7.

Jumlah Penduduk Usia 10 Tahun Ke atas menurut Jenis Kelamin dan Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan Tahun 2014 ................................... 46

Tabel II.8.

Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kepulauan Anambas Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2010-2014 (juta rupiah) .............................................................................. 46

Tabel II.9.

Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kepulauan Anambas Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2010-2014 (persen) .............................................. 47

Tabel II.10. Angka Kriminalitas yang Tertangani di Kabupaten Kepulauan Anambas ..................................................................................................... 51 Tabel II.11. Laju Pertumbuhan Sektoral Tanpa Migas Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2010- 2013....................................................................... 54 Tabel II.12. Indeks Pembangunan Manusia Kepulauan Riau Tahun 2010-2014 ................................................................................................... 55 Tabel II.13. Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah (dalam tahun) Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010-2014................ 57 Tabel II.14. Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2011-2013 ................................................................................................... 57 Tabel II.15. Angka Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan Kabupaten Kepulauan Anambas ..................................................................................................... 58 Tabel II.16. Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2010-2013........................................................................................ 58 RPJMD KKA 2016-2021

BAGIAN AWAL

iv

Tabel II.17. Angka Harapan Hidup Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010-2014........................................................................................ 59 Tabel II.18. Jenis Kelompok Kesenian di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2010-2014 ................................................................................................... 60 Tabel II.19. Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2009 - 2014 Kabupaten Kepulauan Anambas................................................................. 61 Tabel II.20. Ketersediaan Sekolah dan Murid Tahun 2009 s.d 2013 di Kabupaten Kepulauan Anambas ................................................................................... 62 Tabel II.21. Keadaan Gedung Sekolah di Bawah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas. ................................................ 62 Tabel II.22.

Keadaan Gedung Sekolah di Bawah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas menurut Kecamatan Tahun 2014. ........................................................................................................... 63

Tabel II.23. Rasio Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah Kabupaten kepulauan Anambas. ............................................... 64 Tabel II.24. Rasio Jumlah Guru dan Murid Sekolah Dasar Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Anambas................................................................. 64 Tabel II.25. Rasio Jumlah Guru dan Murid Sekolah Menengah Pertama Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Anambas .............................................. 65 Tabel II.26. Rasio Puskesmas, Puskesmas Keliling dan Puskesmas Pembantu Kepulauan Anambas Tahun 2011-2014 ..................................................... 66 Tabel II.27. Rasio Puskesmas, Puskesmas Keliling dan Puskesmas Pembantu menurut Kecamatan Kepulauan Anambas Tahun 2013 ................................................................................................ 66 Tabel II.28. Jumlah dan Rasio Rumah Sakit per Jumlah Penduduk Kepulauan Anambas Tahun 2014 ................................................................................. 67 Tabel II.29. Rasio Dokter per satuan Penduduk Kabupaten Kepulauan Anambas ........ 67 Tabel II.30. Banyaknya Dokter menurut Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2014 ................................................................................. 68 Tabel II.31. Jumlah Investor PMDN dan PMA Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2014 .................................................................................................. 69 Tabel II.32. Jumlah Investasi PMDN dan PMA Tahun 2014 Kabupaten Kepulauan Anambas ..................................................................................................... 69 Tabel II.33. Luas Lahan Sawah dan Bukan Sawah menurut Kecamatan di Kepulauan Anambas Tahun 2014 ............................................................... 70 Tabel II.34. Luas Tanam, Luas Panen, Produksi dan Rata-rata Produksi Padi menurut Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2014 ................................................................................................. 70 Tabel II.35. Luas Panen dan Produksi Palawija menurut Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2012 ............................................................... 70 Tabel II.36. Produksi Sayur-sayuran menurut Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2012 ................................................................................. 71 Tabel II.37. Luas Panen dan Produksi Buah-buahan menurut Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2014 ............................................ 71

v



Tabel II.38. Potensi Lahan Perkebunan menurut Kecamatan dan Jenisnya di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2014 ............................................ 72 Tabel II.39. Potensi Lahan Pertanian menurut Kecamatan dan Jenisnya di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2014 ............................................ 72 Tabel II.40. Luas Areal, Produksi, Rata-rata Produksi dan Jumlah Petani Perkebunan Rakyat menurut Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2012 ................................................................................. 72 Tabel II.41. Jumlah Kelompok Tani menurut Kecamatan, Jenis Komoditi Kepulauan Anambas Tahun 2014 ............................................................... 73 Tabel II.42. Luas Kawasan Hutan menurut Fungsi dan Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2014 ............................................................... 74 Tabel II.43. Populasi Ternak dan Unggas menurut Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2014 ............................................................... 74 Tabel II.44. Produksi Daging menurut Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2014 ................................................................................. 75 Tabel II.45. Produksi Telur menurut Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2012 ................................................................................. 75 Tabel II.46. Luas Usaha Budidaya Perikanan menurut Jenis Budidaya dan Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2014 ...................... 75 Tabel II.47. Produksi Perikanan Budidaya menurut Jenis Budidaya dan Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2014 ........................................ 76 Tabel II.48. Banyaknya Kelompok Pelaku Usaha Perikanan menurut Kecamatan dan Jenis di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2014 ................................................................................................. 76 Tabel II.49. Banyaknya Perusahaan Industri Kecil, Sedang, Besar dan Tenaga Kerja menurut Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2014 ............................................................................................................ 76 Tabel II.50. Banyaknya Pelanggan PLN di Kabupaten Kepulauan Anambas menurut Cabang Tahun 2013...................................................................... 77 Tabel II.51. Banyaknya Mesin, Daya Terpasang, Daya Mampu, dan KWH Terjual pada PLN Sub Ranting Kepulauan Anambas Tahun 2013 ......................... 77 Tabel II.52. Jumlah Pelanggan Air Minum, Produksi, Penggunaan dan Jumlah Penerimaan di PDAM Kepulauan Anambas Tahun 2014 .......................... 78 Tabel II.53. Banyaknya Rumah Tangga yang Menggunakan Jasa PAM dan Non PAM menurut Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2013 ............................................................................................................ 78 Tabel II.54. Luas Usaha dan Volume Cadangan Pertambangan menurut Kecamatan dan Jenis Pertambangan di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2013 ................................................................................. 78 Tabel II.55. Banyaknya Dermaga Laut menurut Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2014 ............................................................... 79 Tabel II.56. Banyaknya Penumpang Naik dan Turun menurut Bulan di Pelabuhan Tarempa Kepulauan Anambas Tahun 2014................................................ 79

RPJMD KKA 2016-2021

BAGIAN AWAL

vi

Tabel II.57. Banyaknya Penumpang Datang dan Berangkat menurut Bulan di Bandar Udara Matak Kepulauan Anambas Tahun 2014 (Pesawat Komersil) .................................................................................... 80 Tabel II.58. Banyaknya Penginapan menurut Kecamatan dan Jenisnya di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2014 ............................................ 80 Tabel II.59. Nilai Tukar Petani (NTP) Tahun 2010-2014 Provinsi Kepulauan Riau ..... 81 Tabel II.60. Angka Kriminalitas Tahun 2009-2013 Kabupaten Kepulauan Anambas. .................................................................................................... 83 Tabel II.61. Rasio Lulusan S1/S2/S3 Tahun 2008-2011 Kabupaten Kepulauan Anambas ..................................................................................................... 84 Tabel II.62. Rasio Ketergantungan Muda Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2009 s.d Tahun 2014 .................................................................................. 84 Tabel II.63. Rasio Ketergantungan Tua Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2009-2014 ................................................................................................... 85 Tabel II.64. Rasio Ketergantungan Kabupaten Kepulauan Anambas Total Tahun 2009-2014 ................................................................................................... 85 Tabel III.1.

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2010 – 2015 ................................................................................................ 88

Tabel III.2.

Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2010-2015......................................... 90

Tabel III.3.

Kontribusi Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2010 - 2015 ................................................................................................. 91

Tabel III.4.

PAD Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2010-2015............................ 92

Tabel III.5.

Persentase Kontribusi Komponen Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2010-2015 ....................................................... 92

Tabel III.6.

Pertumbuhan Pendapatan Daerah Tahun 2011 - 2015 ................................ 93

Tabel III.7.

Pertumbuhan Dana Perimbangan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2010-2015........................................................................................ 93

Tabel III.8.

Kontribusi Komponen Dana Perimbangan ................................................. 94

Tabel III.9.

Pendapatan lain-lain yang sah .................................................................... 94

Tabel III.10. Belanja Daerah Tahun 2010 -2015 ............................................................. 95 Tabel III.11. Belanja daerah dilihat dari jenis pengeluaran ter ........................................ 96 Tabel III.12. Belanja Operasional Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 20102015 ............................................................................................................ 97 Tabel III.13. Belanja Modal Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2010-2015 ................................................................................................... 98 Tabel III.14. Neraca Daerah ............................................................................................ 99 Tabel III.15. Proporsi Pengunaan Anggaran ................................................................. 100 Tabel III.16. Penerimaan Pembiayaan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas .......... 101 Tabel III.17. Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas ......... 102 Tabel III.18. Proyeksi Pendapatan Daerah .................................................................... 102 Tabel III.19. Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2017-2021 ....................................... 104 Tabel III.20. Prediksi Kerangka Pendanaan Dan Alokasi Penggunaan Keuangan Daerah ...................................................................................................... 105

vii



Tabel III.21. Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas ............... 105 Tabel V.1.

Penjabaran Misi, Tujuan dan Sasaran ....................................................... 124

Tabel IX.1.

Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas ...................... 236

RPJMD KKA 2016-2021

BAGIAN AWAL

viii

DAFTAR GAMBAR Gambar II.1.

Perkembangan Laju Inflasi Kota Batam dan Kota Tanjungpinang 2010 – 2013 ............................................................................................. 49

Gambar II.2.

PDRB per Kapita Menurut Kategori (Juta Rp), 2010-2014 ..................... 50

Gambar II.3.

Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2010-2013 ................................................................................................ 51

Gambar II.4.

Daya Beli Masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas ......................... 52

Gambar II.5.

Laju Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Migas Kabupaten Kepulauan Anambas. ................................................................................................. 53

Gambar II.6.

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2010-2014 ..................................................................................... 54

Gambar II.7.

Perkembangan Angka Melek Huruf Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2009-2013 ..................................................................................... 56

Gambar II.8.

Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2011-2014 ................................................................................................ 56

Gambar II.9.

Jumlah Penduduk Laki-Laki dan Perempuan Kabupaten Kepulauan Anambas yang Bekerja dan Tidak Bekerja .............................................. 59

Gambar II.10. Nilai Tukar Petani Provinsi Riau, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Jambi dan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2014 ...... 82 Gambar III.1. Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah .................................................. 91 Gambar III.2. Rata-rata Persen Kontribusi Pendapatan Daerah ..................................... 92

ix



1



BAB. I PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang Meskipun terbagi berdasarkan jangka waktu, namun pada prinsipnya perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan yang harmonis yang mana RPJP menjadi pedoman bagi penyusunan RPJM kemudian RPJM menjadi acuan untuk dokumen lainnya. Kesatuan tersebut tidak hanya antara dokumen perencanaan pembangunan daerah saja, tetapi juga satu kesatuan dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan dokumen perencanaan pembangunan nasional. Kesatuan ini akan membuat target pembangunan nasional, target pembangunan provinsi, dan target pembangunan kabupaten/kota dapat dicapai secara sinergis. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, mengamanatkan RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah. RPJM Daerah memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Perangkat Daerah (PD), lintas PD, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. RPJM Daerah ini selanjutnya menjadi acuan kepala daerah beserta jajarannya dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Anambas pada periode 2016-2021. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 mengamanatkan bahwa RPJM Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda) paling lama enam bulan setelah kepala daerah dilantik. Penyusunan dokumen RPJM Kabupaten Kepulauan Anambas dilakukan dengan berbagai tahapan yang memadukan pendekatan teknokratis, demokratis, partisipatif, politis, dan top-down serta bottom-up, dengan melibatkan para pakar/ narasumber yang berkompeten dibidangnya, penjaringan aspirasi dari berbagai elemen masyarakat melalui proses konsultasi publik dan musyawarah perencanaan pembangunan, pembahasan dengan OPD sebagai pelaksana pembangunan, serta konsultasi dengan DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas dan Gubernur. Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan kabupaten muda namun dengan segala posisi strategis yang tidak hanya penting dalam kerangka pembangunan daerah namun juga dalam kerangka pembangunan nasional. Sebagai kabupaten terluar dan menyandang status kabupaten perbatasan dengan sumberdaya kelautan yang begitu besar, Kabupaten Kepulauan Anambas menjadi salah satu kabupaten yang masuk dalam kerangka pembangunan maritim nasional dengan isu layanan dasar, konektivitas, pengembangan hasil perikanan dan kelautan serta integrasi keamanan dan kedaulatan nasional. Selain memperhatikan keterkaitan dengan dokumen perencanaan daerah lainnya, RPJM Kabupaten Kepulauan Anambas juga disusun untuk menjawab isu-isu strategis yang muncul. Terdapat delapan isu strategis, bersama dengan permasalahan daerah lainnya dan perwujudan janji-janji politik Kepala Daerah, menjadi bagian dari pekerjaan rumah besar yang harus diselesaikan oleh pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas selama lima tahun mendatang. Dokumen RPJM merupakan instrumen untuk mengoptimalkan potensi dan sumberdaya yang dimiliki, dengan pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada secara lebih efektif dan efisien, dalam rangka menjawab berbagai tantangan pembangunan tersebut.

3



I.2. Dasar Hukum Penyusunan Dasar hukum yang menjadi landasan penyusunan RPJM Kabupaten Kepulauan Anambas ini adalah sebagai berikut: 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

RPJMD KKA 2016-2021

PENDAHULUAN

4

14.

15.

16.

17. 18. 19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

5

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)”; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 3; Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; Peraturan Daerah Propinsi Kepulauan Riau Nomor 02 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Kepualauan Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 2); Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Tahun 2012 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 31); . Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 17); Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Tahun 2014 Nomor 39, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 41).



RPJMD KKA 2016-2021

PENDAHULUAN

6

I.3. Hubungan Antar Dokumen Guna mewujudkan penyelenggaraan pembangunan yang terencana, pemerintah daerah dalam membuat perencanaan pembangunan mengeluarkan 6 (enam) jenis dokumen perencanaan dan penganggaran yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah (PD), dan Rencana Kerja PD (Renja-PD). Keenam dokumen tersebut memiliki tiga perbedaan rentang waktu yaitu dokumen perencanaan jangka panjang yang dibuat untuk jangka waktu selama 20 tahun (RPJPD dan RTRW), perencanaan jangka menengah 5 tahun (RPJMD dan Renstra-PD), serta jangka pendek yang dibuat tahunan (RKPD dan Renja-PD). RPJM Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dengan memperhatikan RPJM Nasional dan Provinsi. RPJM Kabupaten Kepulauan Anambas menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan yakni RKPD sekaligus menjadi acuan bagi PD dalam menyusun Renstra PD. Renstra PD menjadi acuan bagi penyusunan Renja PD dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) PD. RKPD dan RKA–PD inilah yang selanjutnya menjadi bahan penyusunan APBD. Dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran bersifat hierarkis, artinya dokumen yang jangka waktunya lebih panjang menjadi rujukan bagi dokumen yang jangka waktunya lebih pendek sedangkan dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah yang lebih tinggi menjadi rujukan bagi dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah di bawahnya.

I.3.1. Konsistensi RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas dengan RPJMN Pembangunan Indonesia sebagaimana termuat pada RPJMN periode 2015-2019 diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat dalam pembangunan dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Membangun dari pinggirian berarti mendorong kegiatan ekonomi yang selama ini kurang diprioritaskan oleh pemerintah salah satunya wilayah perbatasan.Sehubungan dengan hal tersebut pemerintah pusat saat ini memprioritaskan pembangunan pada daerah-daerah yang saat ini masih tertinggal, terutama (a) kawasan perbatasan dan pulau-pulau terluar; (b) daerah tertinggal dan terpencil; (c) desa tertinggal; dan (d) daerah-daerah yang kapasitas pemerintahannya belum cukup memadai. Arah kebijakan yang hendak dilakukan di wilayah Sumatera adalah: 1) pengembangan kawasan strategis; 2) pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan; 3) pengembangan kawasan perbatasan; 4) penanggulangan bencana; dan 5) penataan ruang wilayah Sumatera. Sementara untuk tema besar pengembangannya adalah: i) salah satu pintu gerbang Indonesia dalam perdagangan internasional; ii) lumbung energi nasional termasuk pengembangan energi terbarukan biomas; iii) pengembangan hilirisasi komoditas batu bara; iv) industri berbasis komoditas kelapa sawit, karet, timah, bauksit, dan kaolin; dan v) percepatan pembangunan ekonomi berbasis maritim (kelautan) melalui pengembangan industri perikanan, pariwisata bahari, industri perkebunan dan industri pertambangan.

7



Sebagaimana termuat di dalam RPJMN, yang menetapkan Kabupaten Anambas sebagai Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) di Wilayah Sumatera. Adapun kecamatan yang masuk dalam daftar lokasi prioritas pengembangan kawasan perbatasan wilayah pulau sumatera tersebut adalah Jemaja, Jemaja Timur, Palmatak, Siantan. Strategi pengembangan kawasan perbatasan diarahkan untuk mewujudkan kemudahan aktivitas masyarakat kawasan perbatasan dalam berhubungan dengan negara tetangga dan pengelolaan sumber daya darat dan laut untuk menciptakan kawasan perbatasan yang berdaulat. 1. Penguatan pengelolaan dan fasilitasi penegasan, pemeliharaan dan pengamanan kawasan perbatasan Sumatera a. Mengembangkan pusat pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dankeamanan terpadu (satu atap) di Anambas 2. Pengembangan Ekonomi Lokal a. Meningkatkan nilai potensi pariwisata bahari dan budaya di Anambas melalui pengelolaan pariwisata yang optimal (promosi dan penyediaan infrastruktur penunjang pariwisata) 3. Penguatan Konektivitas dan Sislognas a. Meningkatkan intensitas dan pelayanan keperintisan yang menghubungkan pulau-pulau di kawasan perbatasan negara, termasuk pulau kecil terluar berpenduduk terutama di Kepulauan Anambas b. Mengembangkan dermaga keperintisan pada pulau-pulau kecil terluar berpenduduk di Kepulauan Anambas c. Mengembangkan pelayanan transportasi udara internasional dan nasional, khususnya di PKSN Anambas Selain itu RPJMN memuat kegiatan strategis jangka menengah nasional. Adapun kegiatan starategis nasional di Provinsi Kepulauan Riau yaitu: 4. Perhubungan laut : Pengembangan Pelabuhan Letung 5. Perhubungan Udara : Pembangunan Bandara Letung Anambas 6. ASDP: a. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Matak (Kep. Anambas) Lintas Tanjung Uban – Matak b. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Letung c. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Tarempa 7. Telekomunikasi dan informatika : a. Pembangunan Serat Optik antar seluruh kabupaten/kota b. Pengembangan transmisi penyiaran TVRI

I.3.2. Konsistensi RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas dengan RPJPD Kabupaten Kepulauan Anambas Konsistensi antara RPJPD Kabupaten Kepulauan Anambas dengan RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas dapat dilakukan dengan memperbandingkan antara sasaran pokok dalam dokumen RPJPD Kabupaten Kepulauan Anambas dengan Visi dan Misi Kepala Daerah serta Program dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas. Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan penjabaran dari Misi yang terdapat dalam RPJPD Kabupaten Kepulauan Anambas. Terdapat 43 sasaran pokok dalam dokumen RPJPD Kabupaten Kepulauan Anambas yang dapat dilihat pada tabel berikut.

RPJMD KKA 2016-2021

PENDAHULUAN

8

Mewujudkan Prasarana dan Sarana Wilayah yang Maju Tabel I.1. Sasaran Pokok Misi I RPJPD

Meningkatnya peran swasta dalam penyediaan jasa layanan transportasi

 Pengembangan dan peningkatan peran swasta dan BUMD melalui subsidi pemda, dan insentif investasi.  Koordinasi dan integrasi antara penyelenggara layanan jasa transportasi (darat, laut, udara) dengan penyelenggara kegiatan pariwisata

 Pengembangan dan peningkatan dermaga-dermaga di desa-desa Tersedianya transportasi laut yang untuk membuka akses laut ke kawasan strategis. mampu melayani angkutan laut antar  Penyediaan sarana angkutan laut dari dan ke daerah pemukiman pulau, antar wilayah dan kawasan strategis.  Pengembangan pelabuhan yang dapat melayani pelayaran antar negara

Tersedianya transportasi Udara yang mampu menghubungkan Anambas dengan pusat pertumbuhan ekonomi

 Pengembangan dan peningkatan frekwensi penerbangan  Pengembangan penerbangan perintis, kerjasama swasta untuk meningkatkan frekwensi penerbangan ke Anambas.

Tersedianya transportasi darat yang mampu melayani pergerakan orang dan barang dalam satu pulau, dan mampu menghubungkan pelabuhan dengan pusat-pusat pemukiman dan pusat kegiatan ekonomi

 Pengembangan dan Peningkatan layanan penumpang  Penyediaan sarana angkutan umum menuju Kawasan Strategis (obyek wisata, pusat jasa, dan kawasan pemukiman)

Terjaminnya ketersediaan sumberdaya  Peningkatan dan perluasan jaringan irigasi.  Peningkatan dan perbaikan lingkungan danau, mata air, sungai dan air dan termanfaatkannya secara saluran alam. optimal  Peningkatan sistem pengolahan dan jaringan distribusi air bersih. Tersedianya layanan air bersih di pusat-pusat pemukiman dan aktivitas  Peningkatan kawasan resapan air, pembangunan reservoir air baku ekonomi tanpa harus mengganggu kondisi lingkungan dan sekitar dan kawasan konservasi air

Terpenuhinya kebutuhan listrik dan energi di seluruh kepulauan

 Peningkatan pembangkit listrik menggunakan sumberdaya energi yang ada (migas), dan sumberdaya alternatif (biodiesel, surya, angin, air),  Peningkatan sistem jaringan transmisi dan distribusi listrik, peningkatan sistem dan jaringan logistik BBM

Terbukanya akses pos, telepon, dan internet ke seluruh kecamatan khususnya pusat-pusat pemukiman, perkantoran dan aktivitas ekonomi lainnya (kawasan sentra perikanan, pariwisata, perdagangan dan jasa)



Tertatanya sistem pengolahan limbah  Pengembangan sarana prasarana limbah dan sanitasi di pulau terluar dan terpenci untuk mendukung pariwisata domestik dan industri khususnya di kawasan pantai

Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berkualitas Tabel I.2. Sasaran Pokok Misi II RPJPD

9

Terbangun dan meningkatnya karakter, budi pekerti dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam program dan kegiatan sosial kemasyarakatan

Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan dasar, menengah umum serta dikembangkannya pendidikan

Peningkatan kualitas guru dan standarisasi sistem pengajaran di sekolah umum, pesantren dan kejuruan serta peningkatan kualitas pendidikan tinggi



kejuruan dan pendidikan tinggi khususnya bidang pariwisata dan maritim Berkembangnya tingkat layanan Peningkatan prasarana kesehatan Pustu, Puskesmas, dan RS Rumah Sakit Umum Daerah, serta peningkatan kualitas dan kuantitas dokter dan Puskesmas dan Pustu serta Puskesmas paramedis hingga kecamatan Keliling Meningkatnya peran serta perempuan Peningkatan upaya pemberdayaan perempuan dan anak dalam pendidikan dan pembangunan, melalui pendidikan, program pemerintah dan swasta serta menurunnya tingkat kekerasan terhadap anak dan perempuan Berkembangnya apresiasi terhadap Iptek dan budaya inovasi yang mampu mendorong tumbuhnya usaha-usaha baru yang didukung oleh kemampuan iptek

Peningkatan penerapan Iptek bagi kepentingan ekonomi lokal masyarakat serta pengembangan program pendidikan dini kewirausahaan, apresiasi prestasi inovasi, dan fasilitasi belajar seumur hidup serta pengembangan program inkubasi teknobisnis dan insentif bagi usaha inovatif pemula

Meningkatnya kualitas SDM yang ditandai oleh menurunnya tingkat pengangguran dan meningkatnya produktivitas masyarakat

Meningkatkan program untuk menciptakan usaha baru dan meningkatkan produktivitas

Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Akuntabel (Tata Kelola Pemerintahan) Tabel I.3. Sasaran Pokok Misi III RPJPD

Tertatanya aturan perundangan yang memberikan iklim kondusif bagi pembangunan ekonomi daerah

Memonitoring implementasi reformasi birokrasi

Diterapkannya tata kelola pemerintahan yang akuntabel

Pengembangan tata kelola pemerintahan berbasis kinerja

Terciptanya aparatur pemerintahan Peningkatan kinerja aparatur melalui pendidikan umum dan yang memiliki kompetensi kedinasan, penegakan disiplin dan program kerjasama dibidangnya, memiliki kinerja tinggi, etos kerja, berkarakter serta bertakwa terhadap Tuhan YME

Tabel I.4. Sasaran Pokok Misi IV RPJPD

Meningkatkan Sistem dan Kelembagaan Ekonomi Berbasis Pengetahuan (Sistem Kelembagaan Ekonomi) Terciptanya transformasi ekonomi Penguatan inovasi, penguasaan, penelitian, pengembangan secara bertahap dari yang berorientasi dan penerapan iptek menuju ekonomi berbasis pengetahuan keunggulan komparatif menuju keunggulan kompetitif Terciptanya kebijakan ekonomi yang Pengembangan kebijakan perekonomian perlu mampu menciptakan iklim mengutamakan kelompok masyarakat yang masih lemah kondusif untuk tumbuh kembangnya serta menjaga kemandirian dan kedaulatan ekonomi bangsa kewirausahaan Terciptanya kelembagaan ekonomi Menjaga dan mengembangkan, dan melaksanakan iklim yang mampu mendukung terciptanya persaingan usaha secara sehat, serta melindungi konsumen usaha-usaha baru yang inovatif Terciptanya struktur ekonomi yang Struktur perekonomian didukung oleh sektor perikanan, kokoh berbasis perikanan dan pariwisata, dan pertambangan dan diperkuat oleh sektor kelautan, pariwisata dan industri pengolahan dan jasa pendukung pariwisata pertambangan

RPJMD KKA 2016-2021

PENDAHULUAN

10

Terciptanya aktivitas perdagangan antar pulau dan antar negara yang didukung oleh sarana dan prasarana perdagangan, sistem informasi, logistik dan sistem transportasi yang memadai Terciptanya investasi baru yang mampu memperkuat struktur dan sistem perekonomian Anambas Terciptanya kerangka umum inovasi yang mampu mendukung berkembangnya usaha-usaha kreatif dan inovatif Terciptanya kelembagaan Iptek yang mampu memberikan kontribusi bagi perekonomian lokal dan usaha- usaha pelestarian lingkungan Terciptanya kolaborasi inovasi yang mampu menggalang potensi-potensi inovasi lokal untuk berkembang

Tabel I.5. Sasaran Pokok Misi V RPJPD

Tabel I.6. Sasaran Pokok Misi VII RPJPD

11

Penerapan dan pengembangan sistem perdagangan dalam dan luar negeri untuk memperkokoh sistem koleksi dan distribusi yang efisien dan efektif

Peningkatan investasi industri pengolahan perikanan dan sumberdaya laut lainnya serta jasa pariwisata Meniadakan regulasi yang menghambat inovasi dan bisnis, menyediakan pembiayaan berisiko, menyediakan insentif fiskal terkait inovasi. Pengembangan lembaga ilmu pengetahuan dan teknologi dengan jaringan skala nasional.

Meningkatkan kegiatan Litbang yang kolaboratif

Meningkatkan Pendayagunaan Unggulan Daerah Berbasis Kemaritiman Terpadu (Unggulan Daerah) Terciptanya penguatan rantai nilai Perluasan struktur industri pengolahan ikan dan hasil laut, serta perluasan dan pendalaman jasa pariwisata dan pertambangan migas struktur industri dan jasa Terciptanya kerjasama dan keterkaitan Penguatan keterkaitan antar industri lokal, nasional dan (linkage) antar industri dan jasa internasional Terciptanya kapasitas industri dan jasa Peningkatan infrastruktur kolektif untuk meningkatkan dengan memanfaatkan sumberdaya, kapasitas dan efisiensi sarana dan prasarana secara kolektif Bertumbuh kembangnya inovasi Peningkatan kerjasama dan sinkronisasi kebijakan inovasi dalam klaster-klaster industri yang untuk mendukung klaster industri terbentuk Terciptanya produk dan layanan Mendorong dan inisaiasi partisipasi aktif dalam forum (pariwisata) yang mengikuti standar internasional terkait industri dan perdagangan internasional dan perkembangan global Menciptakan Kondisi yang Tertib, Aman, Damai dan Sejahtera Berlandaskan Budaya Melayu Terciptanya sistem dan penegakan Peningkatan sistem hukum yang mampu menciptakan hukum yang adil dan tidak memihak keamanan, ketertiban dan kedamaian serta kepastian hukum Terciptanya keamanan, ketertiban dan Meningkatkan kerukunan antar suku, agama dan golongan, kedamaian di seluruh wilayah serta peningkatan sistem keamanan dan ketertiban Kabupaten lingkungan, sosialisasi peraturan perundangan serta penegakan hukum Terciptanya masyarakat yang sehat Meningkatkan masyarakat yang sehat jasmani dan rohani jasmani dan rohaninya Lestarinya warisan budaya (melayu) Peningkatan aktivitas pengembangan dan pelestarian yang menjadi ciri khas Kabupaten budaya melayu Kepulauan Anambas Terlaksananya aktivitas keagamaan Peningkatan aktivitas keagamaan di segala bidang secara damai dan menciptakan toleransi dan kerukunan antar umat beragama Terciptanya interaksi antar budaya Meningkatkan interaksi antar budaya dalam mendukung



dalam mendukung pengembangan pariwisata Terciptanya rasa persatuan dan kesatuan bangsa Berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan berbasis pariwisata dan perikanan serta keterkaitan ekonomi antara desa (kawasan tertinggal) dan kota (pusat pertumbuhan ekonomi) Terciptanya kawasan perbatasan dan pulau terluar sebagai beranda depan yang memiliki sarana prasarana yang maju dengan informasi yang mudah diakses serta ciri ke-indonesiaan Terciptannya kawasan perdesaan yang maju memiliki akses transportasi, komunikasi serta sarana dan prasarana yang maju

Tabel I.7. Sasaran Pokok Misi VII RPJPD

pariwisata Meningkatkan rasa kebangsaan, satu nusa, satu bangsa dan satu Bahasa Peningkatan pembangunan wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh didorong sehingga dapat mengembangkan wilayah-wilayah tertinggal

Mempererat kerjasama dengan negara tetangga khususnya perdagangan perbatasan, pencegahan ilegal fishing, mining, logging serta perdagangan manusia

Peningkatan kegiatan produksi di kawasan perdesaan dan kota-kota kecil terdekat dalam upaya menciptakan keterkaitan fisik, sosial dan ekonomi yang saling komplementer dan saling menguntungkan

Mengoptimalkan Pendayagunaan SDA dan Pelestarian Lingkungan Hidup (SDA dan Lingkungan) Terciptanya pemanfaatan ruang sesuai Pengendalian pengembangan struktur dan pola ruang RTRW yang telah ditetapkan serta pengendalian terhadap penyimpangan RTRW Tertatanya dan menyelenggarakan Penerapan sistem pengelolaan pertanahan yang efisien, sistem pertanahan yang efisien dan efektif efektif Teridentifikasinya cadangan SDA Peningkatan pemanfaatan sumberdaya terbarukan terbarukan sehingga dapat dikelola secara berkelanjutan Teridentifikasinya cadangan SDA Pengendalian pemanfaatan sumberdaya tidak terbarukan tidak terbarukan sehingga dapat dimanfaatkan secara bijaksana Diterapkannya prinsip-prinsip Meningkatkan pembangunan berkelanjutan dalam setiap pembangunan berkelanjutan penyusunan rencana dan pelaksanaan pembangunan Meningkatnya kesadaran masyarakat Meningkatkan kesadaran, sikap mental dan perilaku untuk mengelola sumberdaya alam masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam secara berkelanjutan

Tahapan pembangunan jangka panjang terbagi menjadi lima tahapan dan RPJMD tahun 2016-2021 merupakan RPJM Daerah tahapan ke-3. Pada tahap pengembangan ini, dilakukan pemantapan kebijakan dan aturan perundangan serta dilakukan penjabaran rencana dan sistem kelembagaan supaya mudah untuk dilaksanakan. Pada tahap ini, pembangunan fisik mencapai puncaknya dengan membangun kebutuhan fisik dasar masyarakat seperti: Penyediaan pangan dan kebutuhan pokok, sistem perdagangan dan distribusi kebutuhan pokok, perumahan, prasarana dan sarana dasar, seperti transportasi, air bersih, listrik dan telepon serta pendidikan. Disisi lain mulai didorong adanya investasi swasta dengan menciptakan iklim usaha yang kondusif, membuka peluang usaha dan menekan angka pengangguran.

RPJMD KKA 2016-2021

PENDAHULUAN

12

I.3.3. RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas dengan RTRW Kabupaten Kepulauan Anambas Selain memilki rencana pembangunan dalam bentuk dokumen RPJMD, daerah juga memiliki perencanaan tata ruang wilayah dalam bentuk dokumen RTRW. Jika RPJMD memuat program-program prioritas dan sektoral, RTRW memberikan norma, batasan, dan arahan terhadap pemanfaatan sumber daya yang ada di daerah, termasuk mengendalikannya, sehingga sinergitas kedua dokumen tersebut menjadi syarat keberhasilan pembangunan. Kabupaten Kepulauan Anambas telah memiliki RTRW dalam jangka waktu 2011-2031 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas No. 03 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) utamanya memuat Rencana Struktur dan Rencana Pola Ruang Wilayah yang ditahapkan selama kurun waktu 20 tahun. Keterkaitan RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2016- 2021 dengan RTRW Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2011-2031, dapat dilihat pada tahapan RTRW yang memasuki lima tahun kedua, dimana program-program utamanya diuraikan pada tabel berikut. I.3.3.1.

Struktur Ruang

No Program Utama

Lokasi

Sumber Dana Pelaksana

1 Perwujudan Pusat Kegiatan

13

1.1 Program pengembangan Pusat Kawasan Perkotaan Tarempa; APBD Kegiatan Wilayah dan Pusat Kawasan Perkotaan Letung; Kabupaten Kegiatan Lokal (PKW dan PKL) Kawasan Perkotaan APBD Provinsi : Tebangladan. APBN  Pengembangan PKW dan PKL  Program perencanaan tata ruang 1.2 Program pengembangan Pusat Kawasan Perkotaan APBD Pelayanan Kawasan (PPK) : Payalaman; Kabupaten Kawasan Perkotaan Nyamuk; APBD Provinsi  Pengembangan wilayah Kawasan Perkotaan Air Bini; APBN perkotaan Kawasan Perkotaan Air Asuk;  Program perencanaan tata Kawasan Perkotaan Ulu ruang Maras. 1.3 Program Penyusunan Rencana Perkotaan Tarempa; APBD Detail Kawasan: Perkotaan Letung; Kabupaten Perkotaan Tebangladan;  Penataan rinci wilayah Perkotaan Payalaman; perkotaan Perkotaan Nyamuk;  Peraturan zonasi wilayah Perkotaan Air Bini; perkotaan Perkotaan Air Asuk; dan Perkotaan Ulu Maras.

Bappeda, Dinas PU Kabupaten, Bappeda, Dinas PU Provinsi, Kementrian PU dan BAPPENAS

1.4 Program penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL)  Penataan bangunan dan lingkungan

Perkotaan Tarempa; Perkotaan Letung; Perkotaan Tebangladan; Perkotaan Payalaman; Perkotaan Nyamuk; Perkotaan Air Bini; Perkotaan Air Asuk; Perkotaan Ulu Maras.

APBD Kabupaten

Bappeda Kabupaten, Dinas PU Kabupaten

1.5 Program pengendalian kegiatan komersial atau perdagangan mencakup pertokoan, pusat belanja, dan industri  Pengendalian kegiatan

Perkotaan Tarempa; Perkotaan Letung; Perkotaan Tebangladan; Perkotaan Payalaman; Perkotaan Nyamuk;

APBD Kabupaten

Bappeda Kabupaten, Dinas PU Kabupaten, Dinas Perindustrian, BLH, Perhubungan



Bappeda, Dinas PU Kabupaten, Bappeda, Dinas PU Provinsi, Kementrian PU dan BAPPENAS Bappeda, Dinas PU Kabupaten

No Program Utama kegiatan komersial atau perdagangan mencakup pertokoan, pusat belanja, dan industri 1.6 Program pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) :  Penataan PPL  Pengembangan PPL  Pengembangan pusat pelayanan pedesaan

Lokasi


Perkotaan Air Bini; Perkotaan Air Asuk; dan Perkotaan Ulu Maras. PPL Temburun di Kecamatan APBD Siantan Timur; Kabupaten PPL Air Sena di Kecamatan APBD Provinsi Siantan Tengah; APBN PPL Payalaman di Kecamatan Palmatak; PPL Rewak di Kecamatan Jemaja. PPL Piasan di Kecamatan Palmatak; dan PPL Kuala Maras di Kecamatan Jemaja Timur.

Bappeda Kabupaten, Dinas PU Kabupaten, Pemdes, Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten, Dinas Perindustrian Kabupaten, Bappeda Provinsi, Dinas PU Provinsi, Pemdes, Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Provinsi, Perindustrian Provinsi dan Kementrian Terkait

2 Perwujudan Sistem Prasarana 2.1 Sistem Jaringan Transportasi Ruas jalan Tarempa – Rintis; APBD Ruas jalan Rintis – Konjo; Kabupaten Ruas jalan Peninting APBN Payalaman; Ruas jalan Payalaman – Mata Kecil; Ruas jalan Sp. Rintis – Genting; Ruas jalan Penebung – Nyamuk; Ruas jalan Letung – Pasiran – Kualamaras; Ruas jalan Pasiran – Bandara; dan Ruas jalan Letung – Kusik. b Program jalan dan jembatan Ruas jalan Ladan – Pelabuhan APBD Kabupaten  Peningkatan dan pemeliharaan Matak; Ruas jalan Sp. Matak – APBD Provinsi jalan lokal primer Langir; Ruas jalan Kuala Maras – Sei Hulu; Ruas jalan Sei Hulu – Letung; Ruas jalan Pasir Peti – Tarempa; Ruas jalan Kampung Melayu – Tiangau; Ruas jalan Tebang – Langir; Ruas jalan Payalaman – Langir; ruas jalan Air Asuk – Lidi; Ruas jalan Payalaman – Payamaram; Ruas jalan Ulu Maras – Genting Pulur; Ruas jalan Bukit Padi – Air Biru; Ruas jalan Rintis – Teluk Rambut; Ruas jalan Putik – Teluk Pering; Ruas jalan Tebang – Belibak; Ruas jalan Melung – Air Sena; ruas jalan Melung – a Program jalan dan jembatan  Pengembangan dan peningkatan jalan kolektor primer 2

Dinas PU Kabupaten dan Kementerian PU

Dinas PU Kabupaten dan Provinsi

RPJMD KKA 2016-2021

PENDAHULUAN

14

No Program Utama

Lokasi


Teluk Durian; Ruas jalan Impol – Sunggak; ruas jalan Air Bini – Genting; Ruas jalan Muntai – Kp. Baru; Ruas jalan Padang Melang – Terdun; Ruas jalan Air Sena – Peninting; Ruas jalan dalam kota Tarempa; Ruas jalan dalam kota Letung; dan Ruas jalan pesisir pantai Kantor Desa Air Sena – Tanjung Datuk – Jembatan Anjur. c Program rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan  Pembangunan jalan lokal primer

 Pembangunan jembatan

15



ruas jalan Ladan – Pelabuhan APBD Matak; Kabupaten Ruas jalanSp. Matak – APBD Provinsi Langir; Ruas jalanKuala Maras – Sei Hulu; Ruas jalanSei Hulu – Letung; Ruas jalanPasir Peti – Tarempa; Ruas jalanKampung Melayu – Tiangau; Ruas jalanTebang – Langir; Ruas jalanPayalaman – Langir; Ruas jalanAir Asuk – Lidi; Ruas jalanPayalaman – Payamaram; Ruas jalanUlu Maras – Genting Pulur; Ruas jalanBukit Padi – Air Biru; ruas jalan Rintis – Teluk Rambut; Ruas jalanPutik – Teluk Pering; Ruas jalanTebang – Belibak; Ruas jalanMelung – Air Sena; Ruas jalanMelung – Teluk Durian; Ruas jalanImpol – Sunggak; Ruas jalanAir Bini – Genting; Ruas jalanMuntai – Kp. Baru; Ruas jalanAir Sena – Peninting; Ruas jalandalam kota Tarempa; Ruas jalandalam kota Letung; dan Ruas jalanpesisir pantai Kantor Desa Air Sena – Tanjung Datuk – Jembatan Anjur. Jaringan jalan sekunder Kabupaten berupa jalan menghubungkan pusat kegiatan sekunder di kawasan perkotaan . Jembatan Antang – Jeruan; APBN Jembatan Penebung – APBD Provinsi Nyamuk; dan APBD


Dinas PU Kabupaten, Provinsi

No Program Utama

Lokasi


Jembatan Piabung – Air Asuk. Kabupaten d Program pembangunan dan perawatan prasarana dan fasilitas perhubungan (pembangunan terminal)  Pembangunan Terminal penumpang tipe C

Terminal penumpang tipe C di Kecamatan Siantan; Terminal penumpang tipe C di Kecamatan Jemaja; Terminal penumpang tipe C di Kecamatan Jemaja Timur; Terminal penumpang tipe C di Kecamatan Palmatak; Terminal penumpang tipe C di Kecamatan Siantan Selatan; Terminal penumpang tipe C di Kecamatan Siantan Tengah; dan Terminal penumpang tipe C di Kecamatan Siantan Timur. Terminal penumpang tipe C di Kecamatan Siantan; Terminal penumpang tipe C di Kecamatan Jemaja; Terminal penumpang tipe C di Kecamatan Jemaja Timur; Terminal penumpang tipe C di Kecamatan Palmatak; Terminal penumpang tipe C di Kecamatan Siantan Selatan; Terminal penumpang tipe C di Kecamatan Siantan Tengah; dan Terminal penumpang tipe C di Kecamatan Siantan Timur

APBD Dinas Perhubungan dan Kabupaten Lingkungan Hidup APBD Provinsi Kabupaten dan Provinsi

Terminal barang di Kecamatan Siantan; Terminal barang di Kecamatan Jemaja Timur; Terminal barang di Kecamatan Jemaja; dan Terminal barang di Kecamatan Siantan Selatan. Terminal barang di Kecamatan Siantan; Terminal barang di Kecamatan Jemaja Timur; Terminal barang di Kecamatan Jemaja; dan Terminal barang di Kecamatan Siantan Selatan.


e Program pengembangan unit pengujian kendaraan bermotor Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ)

Kabupaten Kepulauan Anambas.

APBD Dinas PU Kabupaten Dinas Perhubungan dan APBD Provinsi Lingkungan Hidup, Kabupaten dan Provinsi

f Program rehabilitasi/ pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ



g Program penyediaan sarana informasi dan fasilitas keselamatan LLAJ pada jalur evakuasi kawasan rawan



 Perawatan Terminal penumpang tipe C

 Pembangunan Terminal barang

 Perawatan Terminal barang



RPJMD KKA 2016-2021

PENDAHULUAN

16

No Program Utama

Lokasi


bencana h program pengembangan jaringan pelayanan lalu lintas  Pengembangan rute transportasi

Tarempa – Matak; Tarempa – Air Bini; Tarempa – Air Asuk; Air Bini – Nyamuk; Matak – Air Asuk; dan Letung – Ulu Maras.

APBD Kabupaten

i Program penyediaan data dan informasi mengenai analisis dampak serta manajemen lalu lintas



j Program peningkatan pelayanan Kabupaten Kepulauan angkutan Anambas.


k Program pengembangan dan pemeliharaan jaringan angkutan sungai, danau dan penyeberangan

Lintas penyeberangan anambas – natuna Lintas penyeberangan anambas – tanjung pinang

APBD Dinas Perhubungan dan Kabupaten Lingkungan Hidup APBD Provinsi Kabupaten dan Dinas Perhubungan, Provinsi

l Program pembangunan dan pemeliharaan pelabuhan penyeberangan roro

Kecamatan Palmatak Kecamatan Siantan Kecamatan Jemaja Timur.


m Program peningkatan pelabuhan Kecamatan Siantan. Kecamatan Jemaja.  Peningkatan kapasitas pelabuhan pengumpul


 Peningkatan pelabuhan pengumpan regional

Kecamatan Jemaja Timur.

APBD Kabupaten APBD Provinsi APBN

Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten; Dinas Perhubungan, Provinsi; dan Kementerian Perhubungan

 Peningkatan pelabuhan lokal

Kecamatan Palmatak; Kecamatan Siantan Tengah; Kecamatan Siantan TImur; dan Kecamatan Siantan Selatan.

APBD Kabupaten

Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten

Swasta

Swasta

Alur pelayaran Anambas – Singapura; Alur pelayaran Anambas – Thailand; Alur pelayaran Anambas – Malaysia; Alur pelayaran Anambas – Vietnam; dan Alur pelayaran Anambas – Hongkong.

APBD Kabupaten APBD Provinsi APBN Swasta

Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten dan Provinsi dan Kementerian Perhubungan Swasta

Tarempa – Letung – Kijang – Tg. Priok (Jakarta); Tarempa – Ranai – Sintete (Prov. Kalimantan Barat); Tarempa – Ranai – Pontianak (Prov. Kalimantan Barat);

APBD Kabupaten APBD Provinsi APBN swasta

Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten dan Provinsi dan Kementerian Perhubungan swasta

 Peningkatan pelabuhan khusus Kecamatan Palmatak n Program pengembangan alur pelayaran luar negeri  Pengembangan alur pelayaran luar negeri

Program pengembangan pelayanan transportasi laut  Pengembangan alur pelayaran nasional

17

Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten



No Program Utama

Lokasi


Tarempa – Letung – Tanjungpinang (Provinsi Kepulauan Riau); Tarempa – Letung – Kijang (Provinsi Kepulauan Riau); Tarempa – Kuala Maras – Tanjungpinang (Provinsi Kepulauan Riau); dan Tarempa – Ranai (Provinsi Kepulauan Riau).  Pengembangan alur pelayaran Tarempa – Impul – Sunggak – APBD Keramut – Letung; Kabupaten lokal Tarempa – Lingai Kecil – Swasta Kuala Maras; Tarempa – Batu Belah – Air Putih – Penebung – Tenggel – Nyamuk; Tarempa – Batu Belah – Nokok – Munjan; Tarempa – Pulau Ujung – Mengkait; Tarempa – Air Asuk – Kampung Baru – Lidi – Belibak – Tebang – Ladan; Tarempa – Genting – Kiabu; Tarempa – Lingai Kecil – Telaga Kecil – Gunung Kahwa – Telaga Besar; Tarempa – Matak Kecil; Tarempa – Payalaman; dan Tarempa – Teluk Durian – Nuan.

Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Swastai

 Peningkatan pelabuhan khusus Kecamatan Palmatak

Swasta

Swasta

Alur pelayaran Anambas – Singapura; Alur pelayaran Anambas – Thailand; Alur pelayaran Anambas – Malaysia; Alur pelayaran Anambas – Vietnam; dan Alur pelayaran Anambas – Hongkong.


Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten dan Provinsi dan Kementerian Perhubungan Swasta

Tarempa – Letung – Kijang – Tg. Priok (Jakarta); Tarempa – Ranai – Sintete (Prov. Kalimantan Barat); Tarempa – Ranai – Pontianak (Prov. Kalimantan Barat); Tarempa – Letung – Tanjungpinang (Provinsi Kepulauan Riau); Tarempa – Letung – Kijang (Provinsi Kepulauan Riau); Tarempa – Kuala Maras – Tanjungpinang (Provinsi Kepulauan Riau); dan Tarempa – Ranai (Provinsi

APBD Kabupaten APBD Provinsi APBN swasta

Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten dan Provinsi dan Kementerian Perhubungan swasta

o Program pengembangan jalur pelayaran luar negeri  Pengembangan jalur pelayaran luar negeri

Program pengembangan pelayanan transportasi laut  Pengembangan jalur pelayaran nasional

RPJMD KKA 2016-2021

PENDAHULUAN

18

No Program Utama

Lokasi


Kepulauan Riau). Pengembangan jalur pelayaran lokal

Program pembangunan bandar udara  Pembangunan bandar udara perintis

Tarempa – Impul – Sunggak – APBD Keramut – Letung; Kabupaten Tarempa – Lingai Kecil – Swasta Kuala Maras; Tarempa – Batu Belah – Air Putih – Penebung – Tenggel – Nyamuk; Tarempa – Batu Belah – Nokok – Munjan; Tarempa – Pulau Ujung – Mengkait; Tarempa – Air Asuk – Kampung Baru – Lidi – Belibak – Tebang – Ladan; Tarempa – Genting – Kiabu; Tarempa – Lingai Kecil – Telaga Kecil – Gunung Kahwa – Telaga Besar; Tarempa – Matak Kecil; Tarempa – Payalaman; dan Tarempa – Teluk Durian – Nuan. Kecamatan Jemaja Timur.c APBD Kabupaten APBD Provinsi APBN

Program pengembangan bandar Kecamatan Palmatak. udara  Pengembangan bandara khusus menjadi bandara pengumpan Program pengembangan jalur penerbangan  Jalur penerbangan nasional

Anambas – Batam; Anambas – Tanjungpinang Anambas – Natuna; dan Anambas – Jakarta


Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Swastai

Dinas PU, Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten dan Provinsi dan Kementrian PU, Kementrian Perhubungan Dinas PU Kabupaten; Dinas PU Provinsi dan Kementrian PU Kementerian Perhubungan dan BPMIGAS

APBD APBD Kabupaten APBD Kabupaten Provinsi APBN APBD Provinsi Swasta APBN Swasta

2.2 Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Energi a Program pengembangan jaringan Perairan Lepas Pantai pipa minyak dan gas Kabupaten  Pembangunan jaringan pipa minyak dan gas bumi

Swasta

Swasta

b Program pengembangan dan Kecamatan Siantan peningkatan PLTD Kecamatan Palmatak  Pengembangan, Pemeliharaan Kecamatan Jemaja dan Peningkatan PLTD

APBD Kabupaten Swasta

Dinas ESDM Kabupaten dan PLN

c Program pengembangan Pembangkit tenaga listrik  Pembangunan pembangkit listrik mikro hidro

APBD Kabupaten APBDN

Dinas ESDM , Kabupaten dan APBN

APBD Kabupaten Dan APBN

Dinas Kabupaten terkait Kementerian terkait

Kecamatan Siantan Timur

Pembangunan, dan pemeliharaan Desa dan Perdesaan PLTS  PLTS Hybrid  PLTS Komunal d Program pengembangan PLTG Pembangunan PLTG

19



Kabupaten kepulauan anambas Swasta APBN Dinas ESDM , Kabupaten dan Provinsi,

No Program Utama

Lokasi

Sumber Dana Pelaksana Kementerian Terkait

e Pengembangan jaringan transmisi dan distribusi tenaga listrik  Pembanguan jaringan transmisi

 Pembangunan jaringan jaringan distribusi

f Pembangunan sarana dan prasarana depo minyak dan gas bumi

Jaringan transmisi Kecamatan Palmatak – Kecamatan Siantan Tengah Jaringan transmisi Kecamatan Siantan – Kecamatan Siantan Selatan; jaringan transmisi Kecamatan Jemaja – Kecamatan Jemaja Timur;


Dinas ESDM , Kabupaten dan Provinsi, Kementerian Terkait

Jaringan distribusi berada di Kecamatan Jemaja; Jaringan distribusi berada di Kecamatan Jemaja Timur; dan Jaringan distribusi berada di Kecamatan Siantan Timur. Jaringan distribusi berada di Kecamatan Palmatak; Jaringan distribusi berada di Kecamatan Siantan; Jaringan distribusi berada di Kecamatan Siantan Selatan; Jaringan distribusi berada di Kecamatan SiantanTengah;


Dinas ESDM , Kabupaten dan Provinsi, Kementerian Terkait

Pulau matak Pulau lainnya

Swasta

Swasta

APBD Kabupaten APBD Provinsi Swasta

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten dan Provinsi Swasta

2.3 Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Telekomunikasi a Program pengembangan sistem jaringan Telekomunikasi  Peningkatan sistem jaringan kabel

Kecamatan Siantan.

 Pengembangan jaringan kabel Wilayah Perairan Lepas Pantai Swasta Anambas bawah laut b Program pengembangan dan peningkatan jaringan nirkabel  Pengembangan dan peningkatan jaringan satelit

 Pengembangan dan pembangunan menara Telkomunikasi

Swasta

Wilayah Kepulauan (pulaupulau terpencil) Kabupaten Kepulauan Anambas


Dinas Kominfo Kabupaten dan Provinsi Kementerian Kominfo Swasta

Kabupaten Kepulauan Anambas


Dinas Kominfo Kabupaten dan Provinsi Kementerian Kominfo Swasta

APBD Kabupaten, APBD Provinsi APBN

Dinas PU, BLH, Kabupaten dan Provinsi BPDAS

2.4 Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Sumber Daya Air a Program peningkatan dan pengelolaan wilayah sungai  Inventarisasi data dan pengelolaan DAS

DAS Air Abu; DAS Bajau; DAS Bajau; DAS Jemaja; DAS Matak; DAS Mubur;

RPJMD KKA 2016-2021

PENDAHULUAN

20

No Program Utama

Lokasi

DAS Siantan; dan DAS Batu Garam. b Program peningkatan dan Waduk David; pengelolaan sumber air untuk Waduk Matan; dan irigasi dan jaringan irigasi Waduk Jelis.  Peningkatan dan pengelolaan Waduk Desa Langir sumber air untuk irigasi



Dinas PU dan Dinas Kehutanan, Pertanian Perkebunan, Peternakan dan Ketahanan Pangan Kabupaten, Kementerian Terkait


Dinas PU dan Dinas Kehutanan, Pertanian Perkebunan, Peternakan dan Ketahanan Pangan Kabupaten, Kementerian Terkait

c Program pengembangan dan Sumber mata air Pulau Siantan; APBD pengelolaan sumber air baku Sumber mata air Pulau Matak; Kabupaten untuk air minum Sumber mata air Pulau Jemaja; APBD  Pengembangan sistem air baku Sumber mata air Pulau Mubur; Provinsi dan APBN untuk air minum  Pengelolaan sumber mata air Sumber mata air Pulau Bajau.

Bappeda Dinas PU PDAM, Kabupaten dan Provinsi, Kementerian Terkait

 Peningkatan jaringan irigasi teknis

 Pengembangan dan pengelolaan sumber air baku buatan

Kecamatan Jemaja Timur. Kecamatan Palmatak



Dinas PU PDAM, Kabupaten dan Provinsi Kementerian Terkait

 Pembangunan jaringan pipa air Kabupaten Kepulauan Anambas. bersih


Dinas PU PDAM, Kabupaten dan Provinsi

Kecamatan Siantan


Dinas PU Kabupaten dan Provinsi Kementerian Terkait




Kawasan pesisir Kabupaten



Kawasan pesisir Kabupaten



d Program pengembangan sistem pengenddlian daya rusak air  Pengembangan kolam pengendali dan talud  Pengembangan chekdam waduk david, waduk matan, waduk jelis

e  Program pengembangan pengamanan pantai Pengembangan pemecah ombak  Pengembangan tanggul penahan gelombang

2.4 Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Sumber Daya Air

21

a  Program pengembangan sarana dan prasarana persampahan Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)

Pulau Matak Pulau Siantan Pulau Jemaja


Dinas PU Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup, Kabupaten dan Provinsi Kementerian Terkait

b Program pengembangan sarana dan prasarana air minum

Pulau Siantan Pulau Matak

APBD Kabupaten

Dinas PU Kabupaten dan Provinsi Kementerian



No Program Utama

Lokasi


Pulau Jemaja Pulau Bajau

APBD Provinsi APBN Swasta

Terkait PDAM,

Kawasan permukiman  Pengembangan dan peningkatan jaringan distribusi perkotaan air minum



 Pengembangan hidran umum Pedesaan dan pesisir



 Pengembangan air minum non Pedesaan perpipaan



Program pengembangan sarana dan prasarana pengelolaan limbah  Pengembangan sarana dan prasarana limbah domestik

Kawasan permukiman perkotaan Kawasan permukiman pedesaan



Kawasan permukiman



Pengembangan IPLT

Pulau Matak Pulau Siantan Pulau Jemaja


Dinas PU Kabupaten Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup, Swasta

Pengembangan sarana dan prasarana limbah industri berupa instalasi pengolahan air limbah Pengembangan pengolahan air limbah komunal

Kawasan industri Matak Kawasan industri Jemaja Kawasan industri Siantan Kawasan permukiman pesisir dan pulau-pulau kecil

Swasta

Swasta

APBD Kabupaten APBD Provinsi APBN Swasta APBD Kabupaten APBD Provinsi APBN APBD Kabupaten APBD Provinsi APBN

Dinas PU Kabupaten Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kementerian Terkait Swasta

 Pengembangan dan optimalisasi instalasi pengolahan air minum

c Pengembangan septic tank individual

d Pengembangan saluran drainase Rencana pembangunan sistem jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem satuan wilayah sungai e Pengembangan sistem jaringan drainase terpadu di kawasan perkotaan

Wilayah sungai.

Perkotaan Tarempa; Perkotaan Letung; dan Perkotaan Tebangladan.

2.6 Antisipasi Bahaya Bencana Alam a Program pengembangan jalur Jalan Tarempa – Rintis APBD dan ruang evakuasi bencana Kecamatan Siantan; Kabupaten APBD  Pembangunan jalur evakuasi Jalan Letung – Kuala Maras Kecamatan Jemaja; Provinsi bencana Jalan Ulu Maras – Kuala Maras APBN Kecamatan Jemaja Timur;



Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kabupaten dan Provinsi Kementerian

RPJMD KKA 2016-2021

PENDAHULUAN

22

No Program Utama

Lokasi


Jalan Air Bini - Rintis Kecamatan Siantan Selatan; dan Jalan lokal yang menuju perbukitan yang lebih tinggi.  Pembangunan ruang evakuasi Batu Tambun Kelurahan Tarempa Kecamatan Siantan; bencana Desa Kuala Maras Kecamatan Jemaja Timur; Terminal tipe C berada di Kabupaten Kepulauan Anambas.; dan Kantor kecamatan berada di tiap ibukota kecamatan.

I.3.3.2.

Terkait


Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kabupaten dan Provinsi Kementerian Terkait

Perwujudan Pola Ruang

No Program Utama

Lokasi

Sumber Dana

Instansi Pelaksana

Perwujudan pola ruang darat 1

Perwujudan Kawasan Lindung

1.1 Kawasan Hutan Lindung a

Program penetapan batas hutan lindung

b

c

Kecamatan Jemaja Timur; Kecamatan Palmatak; dan Kecamatan Siantan Tengah.

APBD Provinsi APBN

Dinas Kehutanan, Provinsi Kementerian Kehutanan

Program percepatan reboisasi Kecamatan Jemaja Timur; Kecamatan Palmatak; dan Kecamatan Siantan Tengah.


Dinas Terkait Kabupaten dan Provinsi Kementerian Terkait Swasta

Program pengendalian pemanfaatan ruang dan pelestarian ekosistem

Kecamatan Jemaja Timur; Kecamatan Palmatak; dan Kecamatan Siantan Tengah.



Kawasan resapan air Batu Tabir di Kecamatan Siantan; Kawasan resapan air Batu Tambun di kecamatan Siantan Kawasan resapan air Rintis di Kecamatan Siantan; dan Kawasan resapan air Teluk Rambut di Kecamatan Siantan Selatan.



Program penataan kawasan Daratan sepanjang tepian sekitar sempadan pantai laut pengamanan daerah sempadan pantai  Pengendalian rencana



1.2 Kawasan Resapan Air a

Program perlindungan, konservasi dan pemulihan daerah resapan air dan sumber daya alam

1.3 Kawasan Resapan Air a

23



No Program Utama

Lokasi

Sumber Dana

Instansi Pelaksana

kegiatan budidaya di sepanjang sempadan pantai yang dapat mengganggu atau merusak kualitas air, kondisi fisik dan dasar pantai serta alirannya  Pengendalian kegiatan yang telah ada di sekitar daerah sempadan pantai dan pengamanan daerah tepi pantai b

Program penataan kawasan Daratan sepanjang tepian sekitar sempadan sungai sungai  Pengamanan daerah aliran sungai  Pengendalian rencana kegiatan budidaya di kawasan tepi sungai yang dapat merusak kawasan tepi sungai  Pengendalian kegiatan yang telah ada di sekitar tepi sungai dan anak sungai  Penetapan sempadan sungai di wilayah Kabupaten  Penetapan pemanfaatan ruang sempadan sungai  Penghijauan.



c

Program rehabilitasi dan revitalisasi kawasan sekitar waduk  Penetapan batas sempadan waduk dan mata air  Pengamanan daerah sepanjang tepi waduk dan mata air  Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan sekitar waduk dan mata air  Melakukan program pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian kawasan  Penghijauan


APBD Kabupaten APBD Provinsi

Bappeda Dinas PU Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup, Kabupaten dan Provinsi

d

Program rehabilitasi dan revitalisasi kawasan sekitar mata air  Penetapan pemanfaatan ruang di sempadan saluran irigasi  Pengamanan daerah sepanjang tepi waduk dan mata air  Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan sekitar waduk dan mata air  Melakukan program pembinaan, penyuluhan

Kecamatan Siantan; Kecamatan Palamtak; Kecamatan Jemaja; dan Kecamatan Jemaja Timur.



RPJMD KKA 2016-2021

PENDAHULUAN

24

No Program Utama

Lokasi

Sumber Dana

Instansi Pelaksana

kepada masyarakat dalam upaya pelestarian kawasan  Penghijauan 1.4 Kawasan Hutan Mangrove a

Program Penataan dan Perlindungan Kawasan Mangrove

1.5

Kawasan Rawan Bencana

a

Program perencanaan kawasan siaga banjir penyusunan data dan informasi kawasan rawan bencana banjir

kawasan hutan mangrove APBD Desa Keramut Kabupaten APBD Kecamatan Jemaja; Provinsi kawasan hutan mangrove Desa Ulu Maras Kecamatan Jemaja Timur; kawasan hutan mangrove Desa Kuala Maras Kecamatan Jemaja Timur; kawasan hutan mangrove Desa Telaga Kecil Kecamatan Siantan Selatan; kawasan hutan mangrove Desa Batu Belah Kecamatan Siantan Timur; kawasan hutan mangrove Desa Teluk Siantan Kecamatan Siantan Tengah; kawasan hutan mangrove Desa Putik Kecamatan Palmatak.


Kecamatan Siantan.


Bappeda, Dinas PU, Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup, Kabupaten dan Provinsi

1.6

Kawasan Lindung Lainnya

a

Program pengendalian dan pengawasan kegiatan budidaya di sekitar pulaupulau kecil



Bappeda, DKP dan Kehutanan, Kabupaten dan Provinsi

b

Program fasilitasi pemasaran hasil produksi kehutanan



Bappeda dan Kehutanan, Kabupaten dan Provinsi

c

Program pengembangan, pemanfaatan, dan pengendalian kawasan hutan produksi terbatas




d

Program melakukan program Kabupaten Kepulauan pembinaan, penyuluhan Anambas. kepada masyarakat dalam upaya pelestarian kawasan.



2

Perwujudan Kawasan Budidaya APBD Kabupaten APBD Provinsi


2.1 Kawasan Hutan Produksi a

25

Program penetapan kawasan dan strategi penanganan kawasan hutan produksi



Kawasan Hutan Produksi.

No Program Utama

Lokasi

Sumber Dana

Instansi Pelaksana

berdasarkan kesesuaian tanahnya; b

Program peningkatan pola tanam dan pola tata tanam




c

Program fasilitasi pemasaran hasil produksi kehutanan




d

Program pengembangan, pemanfaatan, dan pengendalian kawasan hutan produksi terbatas

Kawasan Hutan Produksi APBD Terbatas. Kabupaten APBD Provinsi


e

Program pemantauan secara Kawasan Hutan Produksi APBD rutin untuk mencegah . Kabupaten APBD terjadinya penebangan liar dan Provinsi kebakaran hutan


f

Program koordinasi, Kawasan Hutan inventarisasi, dan penyusunan Produksi. rencana strategis penanganan lahan kritis pada kawasan hutan produksi



2.2 Kawasan Hutan Produksi a

Program penetapan dan pengembangan sentra produksi pertanian untuk mendukung pengembangan kawasan strategis Kabupaten.

Kecamatan Jemaja APBD Kecamatan Jemaja Timur Kabupaten APBD Kecamatan Palmatak Provinsi Kecamatan Siantan Timur

Dinas Perikanan,Pertanian dan Pangan Dinas PU Kabupaten dan Provinsi

b

penyusunan data dan informasi kawasan pertanian untuk mendukung kawasan strategis Kabupaten;




c

Program pengembangan prasarana dan sarana pertanian guna mendukung kawasan strategis



e

Program pengembangan kegiatan agribisnis, agrowisata, dan industri pengolahan pertanian



e

Program peningkatan produktivitas pertanian;




f

Program penguatan kelembagaan petani terkait dengan pengelolaan lahan, penggunaan pupuk organik, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran serta permodalan.



Dinas Perikanan,Pertanian dan Pangan Kabupaten dan Provinsi Swasta

g

Program penyusunan kebijakan revitalisasi pertanian;



Dinas Perikanan,Pertanian dan Pangan Kabupaten dan Provinsi

RPJMD KKA 2016-2021

PENDAHULUAN

26

No Program Utama

Sumber Dana

Instansi Pelaksana

h

Program monitoring dan Kabupaten Kepulauan evaluasi revitalisasi pertanian; Anambas.

Lokasi



i

Program peningkatan produksi Kabupaten Kepulauan komoditas holtikultura; Anambas.



j

Program penetapan batas kawasan perkebunan yang potensial dan tidak berada pada kawasan lindung;




k

Program pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan


Dinas Pertanian Kabupaten dan Provinsi

l

Program peningkatan teknologi produksi dan pemasaran hasil perkebunan.



Dinas Perkebunan Kabupaten dan Provinsi

m

Program peningkatan produksi Kabupaten Kepulauan komoditas melalui Anambas. intensifikasi lahan, bantuan sarana produksi, peningkatan keterampilan budidaya, dan pengolahan pasca panen.


Dinas Pertanian, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten dan Provinsi

n

Program penetapan kawasan dan sentra peternakan untuk Kabupaten



Bappeda Dinas Peternakan dan Pertanian , Kabupaten dan Provinsi

o

Program pembangunan sarana Kabupaten Kepulauan dan prasarana peternakan Anambas.


Dinas Peternakan dan Pertanian, Kabupaten dan Provinsi

2.3 Kawasan Peruntukan Perikanan

27

a

Program penyusunan data dan informasi kawasan perikanan untuk mendukung kawasan anadalan nasional, kawasan strategis Provinsi dan kawasan strategis Kabupaten

Kecamatan Siantan Tengah Kecamatan Siantan Selatan Kecamatan Jemaja; Kecamatan Jemaja Timur Kecamatan Palmatak Kecamatan Siantan Timur Kecamatan Siantan

APBD Kabupaten APBD Provinsi APBN Swasta Swadaya masy.

Dinas Kelautan dan Perikanan, Kabupaten dan Provinsi Kementerian Terkait Swasta Masyarakat

b

Program penyusunan master plan kawasan ekonomi terpadu perikanan tangkap Kabupaten guna menunjang Kawasan Andalan Nasional

Kecamatan Siantan Timur

APBD Kabupaten APBD Provinsi APBN Swasta Swadaya masy.

Dinas Perikanan,Pertanian dan Pangan, Kabupaten dan Provinsi Kementerian Terkait Swasta Masyarakat

c

Program penetapan dan

Kecamatan Siantan

APBD

Dinas



No Program Utama pengembangan kawasan sentra produksi perikanan untuk mendukung pengembangan kawasan minapolitan dan kawasan ekonomi terpadu perikanan tangkap Kabupaten

Lokasi

Sumber Dana

Instansi Pelaksana

Tengah Kecamatan Palmatak Kecamatan Siantan Timur

Kabupaten APBD Provinsi APBN Swasta Swadaya masy.

Perikanan,Pertanian dan Pangan, Kabupaten dan Provinsi Kementerian Terkait Swasta Masyarakat

d

Program pengembangan Kabupaten Kepulauan komoditas perikanan unggulan Anambas. dengan pemasaran nasional dan ekspor

APBD Kabupaten APBD Provinsi APBN Swadaya masy.

Dinas Perikanan,Pertanian dan Pangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten dan Provinsi Kementerian Perindustrian dan Perdagangan Pelaku Usaha

e

Program pengembangan Kawasan Ekonomi industri pengolahan perikanan Terpadu


Dinas Perikanan,Pertanian dan Pangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten dan Provinsi Swasta

f

Program peningkatan kegiatan Kabupaten Kepulauan penyuluhan perikanan Anambas.


Dinas PU dan Dinas Perikanan,Pertanian dan Pangan, Kabupaten dan Provinsi

g

Program pengembangan prasarana dan sarana perikanan

Kecamatan Siantan Tengah; dan Kecamatan Siantan Selatan.



h

Program peningkatan standar Kecamatan Siantan mutu, dan nilai tambah produk Tengah;dan perikanan Kecamatan Siantan Selatan.



i

Program penguatan kelembagaan nelayan dan pembudidaya ikan terkait dengan peralatan budidaya, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran serta permodalan.

Kecamatan Siantan Tengah;dan Kecamatan Siantan Selatan.


Dinas PU dan Dinas Perikanan,Pertanian dan Pangan, Kabupaten dan Provinsi Swasta

j

Program pengembangan kawasan pelabahuan perikanan



Dinas TerkaitKabupaten dan Provinsi Kementerian Terkait


Bappeda Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Dinas ESDM, Kabupaten dan Provinsi Kementerian Terkait

2.4 Kawasan Peruntukan Pertambangan a

Identifikasi potensi tambang

b

Program penetapan kawasan Kawasan Andalan pertambangan yang dapat Nasional di Kabupaten dieksploitasi untuk Kepulauan Anambas. mendukung kawasan andalan nasional

RPJMD KKA 2016-2021

PENDAHULUAN

28

No Program Utama

Lokasi

Sumber Dana

Instansi Pelaksana



Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Dinas ESDM Kabupaten dan Provinsi

d

Program penyusunan profil Kabupaten Kepulauan potensi, prosedur dan Anambas. mekanisme perizinan serta rencana bisnis (bussines plan) untuk masing-masing Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Wilayah Pertambangan Nasional (WPN), dan promosi untuk menarik investasi pengembangan bidang pertambangan dan energi



e

Program evaluasi status Kabupaten Kepulauan perizinan kuasa pertambangan Anambas.


Bappeda Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Dinas ESDM Kabupaten dan Provinsi

f

Program pengendalian kegiatan penambangan




g

Program pemantauan dan pengendalian kawasan usaha pertambangan



Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Dinas ESDM, Kabupaten dan Provinsi

Kecamatan Palmatak


Dinas Terkait Swasta

c

Program optimasi pemanfaatan sumberdaya tambang dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan

2.5 Kawasan Peruntukan Industri a

Program pengembangan kawasan industri pendukung migas

b

Program pengembangan Kecamatan Jemaja kawasan industri ship service


Dinas Terkait Swasta

c

Program pengembangan, penataan dan pemantauan kawasan sentra industri sedang dan industri kecil dan mikro


Bappeda Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup, Kabupaten dan Provinsi

d

Program pengembangan Kabupaten Kepulauan industri pembuatan kapal kecil Anambas

APBD Dinas Terkait Kabupaten Kabupaten Swadaya Swadaya masyarakat masyarakat

e

Program pengembangan industri pengolahan hasil perikanan



Dinas terkait di Kabupaten dan Provinsi

f

Peningkatan kualitas sumber daya manusia lokal untuk mendukung penyediaan tenaga kerja


APBD Kabupaten

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disnakertrans Kabupaten


Bappeda Dinas Pariwisata, Kabupaten dan Provinsi


2.6 Kawasan Peruntukan Pariwisata a

29

Program pengembangan dan Kabupaten Kepulauan promosi paket-paket kegiatan Anambas pariwisata melalui berbagai



No Program Utama

Lokasi

Sumber Dana

Instansi Pelaksana

media, dan melaksanakan berbagai kegiatan promosi b

Program pengembangan Kabupaten Kepulauan kawasan wisata secara terpadu Anambas


Bappeda Dinas Pariwisata, Kabupaten dan Provinsi

b

Program penataan dan pemantapan kawasan wisata alam dan wisata budaya



Dinas PU Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Dinas Pariwisata Kabupaten dan Provinsi Kementerian Terkait

c

Program pengembangan prasarana dan sarana pendukung kegiatan pariwisata



Bappeda Dinas PU Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Dinas Pariwisata Kabupaten dan Provinsi Kementerian Terkait

d

Program pembentukan pusat informasi pariwisata terpadu dan sistem informasi manajemen promosi pariwisata daerah



Dinas Pariwisata, Badan Penanaman Modal Dinas Komunikasi dan Informatika, Kabupaten dan Provinsi

e

Program penyediaan fasilitas penginapan.



Dinas Pariwisata, Kabupaten dan Provinsi Swasta

2.7 Kawasan Peruntukan Permukiman a

Program pengembangan perumahan perkotaan

Kawasan Perkotaan



b

Penyusunan data dan informasi kawasan permukiman perkotaan

Kawasan Perkotaan



c

Pengembangan kawasan permukiman perkotaan terpadu

Kawasan Perkotaan



d

Pemetaan zona permukiman eksisting dan kawasan siap bangun

Kawasan Perkotaan


Dinas PU, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten dan Provinsi

e

Pengadaan perumahan melalui Kawasan Perkotaan subsidi KPR- Rumah Sangat Sederhana

APBD Kabupaten

Dinas PU, Kabupaten

f

Penyusunan rencana induk Kawasan Siap Bangun (KASIBA) dvan Lingkungan Siap Bangun (LISIBA)

Kawasan Perkotaan


Dinas PU, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten dan Provinsi

g

Penyediaaan sarana dan prasarana permukiman perkotaan yang nyaman;

Kawasan Perkotaan


Dinas PU, Kabupaten dan Provinsi

h

Mengembangkan fasilitas ruang publik dan RTH perkotaan

Kawasan Perkotaan



RPJMD KKA 2016-2021

PENDAHULUAN

30

No Program Utama

Lokasi

Sumber Dana

Instansi Pelaksana

i

Revitalisasi permukiman kumuh di kawasan perkotaan

Kawasan Perkotaan



j

Penyediaan berbagai fasilitas sosial ekonomi yang mampu mendorong perkembangan kawasan perkotaan

Kawasan Perkotaan



k

Program pengembangan perumahan pedesaan

Kawasan Pedesaan



l

Penyusunan data dan informasi kawasan permukiman pedesaan

Kawasan pedesaan



m

Pengembangan kawasan Kawasan pedesaan permukiman pedesaan mandiri



n

Pemetaan zona permukiman eksisting dan kawasan siap bangun

Kawasan pedesaan



o

Pengadaan perumahan melalui Kawasan pedesaan subsidi KPR- Rumah Sangat Sederhana



p

Penyediaaan sarana dan prasarana permukiman pedesaan

Kawasan pedesaan



q

Revitalisasi permukiman kumuh di kawasan pedesaan

Kawasan pedesaan



r

Penyediaan fasilitas sosial dan Kawasan pedesaan fasilitas umum



2.8 Kawasan Peruntukan Lainnya a

Peningkatan dan Kabupaten Kepulauan pengembangan infrastruktur Anambasz pendukung tugas pengamanan dan keamanan kawasan dan negara.


Pemerintah Kabupaten, Provinsi dan Pusat

b

Program pembangunan kawasan pusat pemerintahan

Kecamatan Siantan


Dinas Terkait Kabupaten dan Provinsi Kementerian Terkait

c

Program pengembangan kawasan reklamasi pantai



Dinas Terkait Kabupaten dan Provinsi Kementerian Terkait

Perwujudan pola ruang laut 1 Perwujudan Kawasan Konservasi 1.1 Kawasan Konservasi Perairan

31

a Program penetapan batas KKP




b Program penyusunan rencana zonasi KKP




c Program pengendalian

Kabupaten Kepulauan

APBD

Pemerintah Kabupaten,



No Program Utama

Lokasi

Sumber Dana

Instansi Pelaksana

Anambas

Kabupaten APBD Provinsi APBN Swasta

Provinsi dan Pusat Swasta

Lepas pantai perairan Kabupaten Kepulauan Anambas


Dinas Terkait di Kabupaten dan Provinsi Kementrian Terkait Swasta

d Program pengembangan wisata Kawasan Pulau Penjalin, bahari Pulau Kelong, Pulau Tokong Belayar, Pulau Durai dan Pulau Piacuk berada di Kecamatan Palamatak;



e Program pengembangan budidaya perikanan laut

Pengembangan kawasan budidaya rumput laut di Kecamatan Kecamatan Siantan Tengah : Kecamatan Siantan Timur dan Kecamatan Jemaja, Kecamatan Jemaja Timur; dan Pengembangan kawasan budidaya perikanan keramba jaring apung dan keramba jaring tancap di kecamatan Kecamatan Siantan Tengah, Kecamatan Siantan Timur, Kecamatan Palmatak.



f Program pengembangan penangkapan ikan

Laut Natuna Laut Cina Selatan Selat Karimata



g Program Pengembangan Kawasan Labuh Jangkar

kawasan labuh jangkar perairan selat matak dan perairan teluk luwe tarempa dan jemaja



Perairan untuk jalur pelayaran dalam wilayah kabupaten; Perairan untuk jalur pelayaran nusantara; Perairan untuk jalur pelayaran internasional; Perairan untuk pipa bawah laut; dan Perairan untuk kabel bawah laut



pemanfaatan ruang dan pelestarian ekosistem KKP

1.2 Kawasan Pemanfaatan Umum a Program pengembangan dan pengendalian pertambangan migas lepas pantai

1.3 Jalur Laut a Program pengembangan dan penataan jalur pelayaran

Perwujudan Kawasan Strategis 1 Kawasan Strategis Nasional 1.1 Kawasan strategis bidang pendayagunaan sumber daya alam atau teknologi tinggi

RPJMD KKA 2016-2021

PENDAHULUAN

32

No Program Utama

Lokasi

Sumber Dana

Instansi Pelaksana

a Program peningkatan kualitas pelayanan sistem mercusuar

Kawasan Strategis Nasional.

APBD Kabupaten APBN

Dinas Perhubungan, Kabupaten dan Kementrian Perhubungan

b Program peningkatan kualitas sistem radar


APBD Kabupaten APBN

Dinas perhubungan Kabupaten dan Kementrian Perhubungan

c Program penelitian dan pengembangan sistem pendeteksian gelombang laut


APBD Kabupaten APBN

Bappeda, Dinas perhubungan, Kabupaten dan Kementrian Perhubungan

2 Kawasan Strategis Provinsi dan Kawasan Strategis Kabupaten 2.1 Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi

33

a Penyusunan Master Plan Kawasan Strategis Kabupaten;

Kawasan Strategis Kabupaten; dan Kawasan Strategis Provinsi.


Dinas PU, Dinas DKP, Dinas Pariwisata dan Dinas Pertanian Kabupaten dan Provinsi

b Penuyusunan Detail Engineering Design (DED) Kawasan Strategis Kabupaten;




c Penyusunan Rencana Induk Kawasan Strategis Kabupaten;




d Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kawasan Strategis Kabupaten;



Bappeda Dinas PU, Kabupaten dan Provinsi

e Program pengembangan prasarana dan sarana pendukung Kawasan Strategis Kabupaten



Bappeda Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, Kabupaten dan Provinsi

f Program pengembangan sarana dan prasarana dasar Kawasan Strategis sebagai pusat pelayanan ekonomi dan sosial



Bappeda Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, Kabupaten dan Provinsi

g Pengembangan prasarana dan sarana pendukung Kawasan Strategis Kabupaten



Dinas PU, Dinas DKP, Dinas Pariwisata dan Dinas Perhubungan Kabupaten dan Provinsi



I.4. Sistematika Penulisan Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dokumen RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas 2016-2021 ini disajikan dalam sistematika sebagai berikut. BAB I

PENDAHULUAN Mengemukakan mengenai latar belakang penyusunan RPJM Daerah, dasar hukum, konsistensi antara dokumen RPJM Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya seperti RPJMN, RPJP Kabupaten dan RTRW, sistematika dan maksud serta tujuan penyusunan RPJMD 1.1 Latar Belakang Mengemukakan pengertian ringkas tentang RPJM Daerah, kedudukan RPJM Daerah dengan dokumen yang ada diatas dan dibawahnya serta pedoman dalam merumuskan dokumen. 1.2 Dasar Hukum Penyusunan Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RPJM Daerah, baik yang berskala nasional, maupun lokal. Dalam hal ini kalau di daerah telah diterbitkan Peraturan Daerah (PERDA) atau Peraturan Kepala Daerah (PERKADA) yang mengatur tentang perencanaan dan penganggaran ataupun tentang tata cara penyusunan dokumen perencanaan dan pelaksanaan musrenbang, perlu dicantumkan. 1.3 Hubungan Antar Dokumen Bagian ini menjelaskan hubungan RPJM Daerah dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya. Keterhubungan dengan dokumen lain, seperti: RPJM Nasional, RPJP kabupaten dan RTRW kabupaten 1.4 Sistematika Penulisan Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RPJMD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya. 1.5 Maksud dan Tujuan Memberikan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen RPJMD bagi daerah yang bersangkutan dan sasaran penyusunan dokumen RPJMD bagi daerah yang bersangkutan

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH Bagian ini sangat penting untuk menjelaskan dan menyajikan secara logis dasardasar analisis, Gambaran Umum Kondisi Daerah yang meliputi Aspek Geografi dan Demografi serta Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspekdaya saing daerah. Bagian ini dijabarkan berdasarkan hasil analisis dan kajian gambaran umum kondisi daerah pada tahap perumusan. Tidak seluruh informasi dalam perumusan tentang gambaran umum kondisi daerah ditampilkan dalam penyajian. Hanya informasi yang relavan dan penting saja yang perlu dicantumkan untuk mendapatkan fokus yang baik dalam dokumen. Suatu informasi dianggap relevan dan penting jika menjelaskan gambaran umum kondisi daerah yang selaras dan mendukung isu strategis, permasalahan pembangunan daerah, visi/misi kepala daerah, dan kebutuhan perumusan strategi. 2.1

Aspek Geografi dan Demografi Pembahasan mengenai Aspek Geografi dan Demografi berisikan tentang kondisi umum geografi daerah, potensi pengembangan wilayah, dan wilayah rawan bencana. Dalam bagian ini, dijelaskan pula mengenai kondisi demografi seperti ukuran, struktur dan distribusi penduduk.

2.2

Aspek Kesejahteraan Masyarakat Pembahasan pada sub bab aspek kesejahteraan sosial yaitu menganalisis tingkat

RPJMD KKA 2016-2021

PENDAHULUAN

34

keberhasilan daerah berdasarkan capaian indikator kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial serta seni budaya dan olahraga 2.3

Aspek Pelayanan Umum Pada aspek pelayanan terbagi atas layanan wajib dan pulihan. Analisis kinerja atas layanan urusan wajib dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan daerah, yaitu bidang urusan pendidikan dan kesehatan. Sementara untuk layanan urusan pilihan fokus pada bidang investasi, pertanian, perkebunan, perikanan, kehutanan, industri, pariwisata dan bidang ekonomi lainnya

2.4

Aspek Daya Saing Daerah Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah berupa fasilitas wilayah atau infrastruktur dan iklim berinvestasi. Fokus berikutnya adalah pada sumber daya manusia.

BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN 3.1

Kinerja Keuangan Masa Lalu Bagian ini menguraikan kinerja pelaksanaan APBD yaitu dengan menganalisis perkembangan pendapatan yaitu proporsi sumber pendapatan dan pencapaian kinerja pendapatan. Selanjutnya menganalisis gambaran realisasi belanja daerah yang terdiri dari belanja lansung dan tidak langsung. Pada bagian ini juga membandingkan realisasi APBD daerah dengan daerah lain juga standar nasional, menganalisis faktor pendorong dan penghambat realisasi APBD, dan menggali potensi dan tantangan perkembangan ke depan ditinjau dari perspektif regional, dan nasional. Terakhir bagian ini juga menguraikan mengenai Perkembangan Neraca Daerah, Analisis Rasio Likuiditas, Analisis Rasio Solvabilitas dan Analisis Rasio Aktivitas.

3.2

Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu Bagian ini menjabarkan tentang pengelolaan keuangan melalui analisis terhadap proporsi pengggunaan anggaran. Proporsi penggunaan anggaran ini digunakan untuk melihat seberapa besar persentase penggunaan anggaran yang digunakan untuk membiayai belanja pegawai dari total pengeluaran pemerintah daerah.

3.3

Kerangka Pendanaan Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Kapasitas riil dilihat berdasarkan analisis belanja, pengeluaran periodik, proyeksi data masa lalu, perhitungan kerangka pendanaan dan proyeksi pembiayaan daerah.

BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS Analisis isu-isu strategis menjadi dasar utama visi dan misi pembangunan jangka menengah. Penyajian isu-isu strategis meliputi permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis. 4.1 Permasalahan Pembangunan Pada sub bab ini menyajikan permasalahan pada penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang relevan yang berdasarkan analisis yang merujuk pada identifikasi permasalahan pembangunan daerah. Permasalahan-permasalahan yang disajikan menjadi agenda utama rencana pembangunan daerah dalam 5 (lima) tahun ke depan. 4.2 Isu-Isu Strategis Bagian ini merumuskan isu strategis berupa permasalahan, peluang, kekuatan dan tantangan pembangunan yang berasal dari dunia international, kebijakan nasional maupun regional. Isu strategis yang disajikan adalah isu yang bersifat dapat memberikan manfaat/pengaruh di masa datang terhadap daerah tersebut.

35



BAB V

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN Bab ini berisi rumusan visi, misi, tujuan serta sasaran. 5.1 Visi Memuat visi daerah yang hendak dicapai dalam lima tahun periode RPJMD. Selanjutnya visi dijabarkan berdasarkan makna yang terkandung dalam kalimat visi tersebut. 5.2 Misi Mermuat rumusan misi yaitu merupakan penjabaran misi yang berisi upaya yang akan dilakukan agar visi dapat terwujud. 5.3 Tujuan dan Sasaran Memuat rumusan tujuan dan sasaraan yaitu sebagai turunan misi sebagai wujud pencapaian terhadap misi. Tujuan dan sasaran bisa diartikan sebagai upaya-upaya yang dilakukan agar misi dapat tercapai. 5.4 Agenda Prioritas Merupakan penjabaran agenda-agenda prioritas yang sifatnya lebih konkrit sehingga perwujudan dari misi-misi tersebut menjadi lebih dapat dibayangkan dan terukur. Agenda-agenda prioritas berisi janji-janji politik Kepala dan Wakil Kepala Daerah yang telah disampaikan pada saat kampanye.

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN Bab ini menjelaskan tentang rumusan perencanaan komprehensif tentang pemerintah daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. 6.1 Strategi Sub bab ini menjelaskan terkait strategi yaitu merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif yang mewujudkan visi dan misi. 6.2 Arah Kebijakan Menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian tahapan kebijakan yang akan dilakukan agar tujuan dan sasaran tersebut dapat tercapai BAB VII

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Bab ini menguraikan hubungan antara kebijakan umum yang berisi arah kebijakan pembangunan daerah yang dirumuskan pada bab vi strategi dan arah kebijakan untuk merumuskan program pembangunan daerah dan indikator kinerja (outcome) dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang diuraikan dalam bab v visi, misi, tujuan dan sasaran.

BAB VIII

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN Pada bab ini menguraikan seluruh program yang hendak dilaksanakan dalam jangka waktu lima tahun, disertai dengan indikator program, target kinerja program serta pagu indikatif seluruh program.

BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH Pada bab ini menetapkan indikator kinerja daerah yang bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah pada akhir periode masa jabatan. Indikator kinerja daerah juga digunakan sebagai indikator pembanding guna mengetahui tingkat keberhasilan daerah dengan daerah lainnya. Indikator kinerja daerah dibagi dalam 3 (tiga) aspek meliputi (i) aspek kesejahteraan masyarakat, (ii) aspek pelayanan umum, dan (iii) aspek daya saing daerah. BAB X

PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN Pedoman transisi dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan RKPD setelah RPJMD ini berakhir, sehingga RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas 2016-2021 menjadi pedoman penyusunan RKPD dan RAPBD tahun pertama di bawah kepemimpinan bupati dan wakil bupati terpilih. Sementara kaidah elaksanaan digunakan untuk mendukung efektifitas dan efisiensi implementasi RPJMD

RPJMD KKA 2016-2021

PENDAHULUAN

36

37



I.5. Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016-2021 adalah: 1. Memberikan arah pembangunan dalam jangka lima tahun ke depan; 2. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun yang akan datang; 3. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku pembangunan di Kabupaten Kepulauan Anambas; 4. Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan; 5. Menciptakan sinergitas pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintah; dan 6. Memberikan tolok ukur keberhasilan pembangunan PD dan Kepala Daerah.

RPJMD KKA 2016-2021

PENDAHULUAN

38

39



BAB. II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

II.1. Aspek Geografi dan Demografi Pembahasan mengenai Aspek Geografi dan Demografi berisikan tentang kondisi umum geografi daerah, potensi pengembangan wilayah, dan wilayah rawan bencana. Dalam bagian ini, dijelaskan pula mengenai kondisi demografi seperti ukuran, struktur dan distribusi penduduk.

II.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan daerah otonom maritim yang beribukota di Tarempa dan terdiri dari tujuh kecamatan dengan dua kelurahan dan 52 desa. Ketujuh kecamatan tersebut yaitu Kecamatan Jemaja, Kecamatan Jemaja Timur, Kecamatan Siantan Selatan, Kecamatan Siantan, Kecamatan Siantan Timur, Kecamatan Siantan Tengah, dan Kecamatan Palmatak. Luas wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas adalah 46.664,14 km² atau 2,47 persen dari luas Indonesia yang memiliki luas 1.890.754 km². Luasan Kepulauan Anambas terdiri atas luas daratan 634,37 km² atau 1,36 persen dan luas lautan 46.029,27 km² atau 98,64 persen dengan panjang garis pantai adalah 1.128,57 km. Kecamatan Jemaja Timur mempunyai luas wilayah terbesar yaitu 154,24 km² sedangkan Kecamatan Siantan Tengah mempunyai luas wilayah terkecil yaitu 22,14 km². Untuk luas wilayah menurut kecamatan tersaji pada Tabel II.1. Secara administratif Kabupaten Kepulauan Anambas termasuk dalam gugusan Kepulauan Anambas di laut China Selatan dengan batas wilayah sebagai berikut: 1. Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Cina Selatan/Vietnam. 2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bintan. 3. Sebelah Barat berbatasan dengan Laut Cina Selatan/Malaysia. 4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Natuna.

Tabel II.1. Luas Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas Menurut Kecamatan Tahun 2015

Kecamatan Jemaja Jemaja Timur Siantan Selatan Siantan Siantan Timur Siantan Tengah Palmatak Jumlah

Nama Ibu Kota Letung Kuala Maras Air Bini Tarempa Nyamuk Air Asuk Tebang Ladan

Luas Wilayah Daratan (km2) 78,26 154,24 115,48 45,39 88.92 22,14 129,94 634,37

Sumber: Kepulauan Anambas Dalam Angka Tahun 2016

II.1.2. Letak dan Kondisi Geografi Secara geografis Kabupaten Kepulauan Anambas terletak diantara 2°10’0”3°40’0”LU sampai dengan 105°15’0”−106°45’0” BT, hal ini berdasarkan pada UU No. 33 Tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau. Kabupaten Kepulauan Anambas terdiri dari gugusan pulau-pulau besar

RPJMD KKA 2016-2021

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

42

dan kecil yang tersebar di seluruh wilayah administratifnya dan berbatasan langsung dengan negara lain atau lautan internasional. Dengan jumlah pulau-pulau sebanyak 255 pulau, tentunya memerlukan penanganan khusus terkait dengan otoritas batas wilayah daerah. Kabupaten Kepulauan Anambas juga memiliki lima buah pulau terluar yaitu Pulau Tokong Berlayar, Pulau Tokong Nenas, Pulau Mangkai, Pulau Damar, dan Pulau Tokong Malang Biru.

II.1.3. Klimatologi Dari hasil pemantauan BMKG (Badan Meteorologi dan Geofisika) Kabupaten Kepulauan Anambas, selama tahun 2015 suhu minimum di wilayah ini berkisar antara 24,40°C sampai 27,50°C dan suhu maksimum berkisar antara 27,20°C sampai 30,40°C. Tekanan udara selama 2015 adalah minimum 1.008,00 mbdan maksimum 1.012,00 mb Sementara itu kelembaban udara minimum sebesar 69 persen dan kelembaban maksimum sebesar 98 persen. Jumlah curah hujan tertinggi terjadi di bulan Desember yaitu 544,50 mm. Sedangkan jumlah hari hujan terbanyak yaitu selama 22 hari terjadi di bulan November. Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki lautan lepas yang luas. Hal tersebut menyebabkan fenomena arah angin sangat berpotensi mempengaruhi kehidupan sosial ekonomi masyarakatnya. Tercatat rata-rata kecepatan angin berkisar antara 3 sampai 6 knot. Hal ini sangat mempengaruhi kelancaran transportasi terutama laut dan udara. Selanjutnya, penyinaran matahari terendah tercatat sebesar 31 persen dan tertinggi sebesar 77 persen di tahun 2015. Kondisi ini juga cukup mempengaruhi kehidupan masyarakat di kabupaten ini yang sebagian besar adalah petani dan nelayan. Untuk suhu udara, kelembapan udara dan curah hujan setiap bulannya telah tersaji pada Tabel II.2. Suhu Udara Rata-rata Maksimum Minimum 28.10 23,10 28,50 24,30 29,60 24,20 31,60 24,60 33,20 25,40 33,10 24,40 32,90 24,70 32,70 24,30 32,40 25,80 32,30 24,90 31,20 24,50 300 25,80 31,23 24,72 31,49 23,92 31,64 23,94

Bulan Tabel II.2. Suhu udara, Kelembaban Udara dan Curah Hujan di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2015

Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember 2014 2013 2012

Kelembaban Udara Rata-rata Maksimum Minimum 89 73 90 7 90 68 91 66 91 63 91 62 89 62 90 62 89 63 91 64 94 70 91 70 91 66 91 68 88 66

Curah Hujan 193,10 47,20 63,50 95,90 95,40 149,30 139,40 111,10 55,70 102,80 350,40 164,20 178,73 228,20 188,40

Sumber : Kepulauan Anambas Dalam Angka Tahun 2016

II.1.3.1.

Penggunaan Lahan

Status pemilikan lahan di Kabupaten Kepulauan Anambas terbagi menjadi empat yaitu hak milik, hak guna bangunan, hak pakai dan hak pengelolaan. Jumlah kepemilikan lahan terbesar adalah lahan hak milik dengan luasan 13.54.268 m2 yang terbagi menjadi 2.739 bidang. Sedangkan luasan terkecil adalah lahan hak pengelolaan dengan jumlah

43



luasan sebesar 50.500 m2. Status pemilikan tanah menurut kecamatan tersaji pada Tabel II.3. Kecamatan Tabel II.3. Status Pemilikan Tanah Dirinci menurut Jenis Hak dan Kecamatan di Kepulauan Anambas Tahun 2014

Jemaja Jemaja Timur

Hak Milik Bidang Luas (m2)

Hak Guna Bangunan Bidang

Hak Pakai

Hak Pengelolaan

Luas (m2) Bidang Luas (m2) Bidang Luas (m2)

141

412.216

6

1.287

10

85.164

-

-

1.229

7.634.359

-

-

24

105.145

-

-

Siantan Selatan

4

43.327

41

778.761

1

422

-

-

Siantan

895

1.321.579

28

12.504

117

508.640

1

50.500

Siantan Timur

108

1.218.911

-

-

95

118.824

-

-

Siantan Tengah

65

109.870

-

-

-

-

-

-

Palmatak

297

2.314. 006

5

180.074

17

559.587

-

-

2014

2.739 13.054.268

81

972.726

264

1.270.782

1

50.500

2013

2.617 12.497.652

52

808.748

79

1.461.207

1

50.500


Penduduk merupakan modal dasar pembangunan, yang mana merupakan aset penting dalam menggerakkan pembangunan suatu daerah. Diharapkan bukan hanya jumlahnya saja yang besar tetapi kualitas penduduknya juga baik. Penduduk Kabupaten Kepulauan Anambas pada tahun 2014 menurut proyeksi Badan Pusat Statistik sebanyak 39.892 jiwa dengan kepadatan penduduk 62,88 jiwa/km2. Kecamatan Siantan memiliki tingkat kepadatan penduduk tertinggi sebesar 236,86 jiwa/km2 dan terendah di Kecamatan Jemaja Timur dengan tingkat kepadatan sebesar 13,62 jiwa/km2. Jumlah penduduk lakilaki sebanyak 20.591 jiwa, sedangkan perempuan sebanyak 19.301 jiwa. Kemudian ada 9.719 jumlah rumah tangga. Dengan rata-rata 4,10 jiwa per rumah tangga Selengkapnya tentang luas wilayah, jumlah penduduk, serta kepadatan penduduk di Kabupaten Kepulauan Anambas dapat dilihat pada tabel berikut. Kecamatan Tabel II.4. Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan menurut Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Anambas, Tahun 2014

Jemaja Jemaja Timur Siantan Selatan Siantan Siantan Timur Siantan Tengah Palmatak Jumlah 2015 2014 2013 2012 2011

Luas (km2) 78,26 154,24 115,48 45,39 88.92 22,14 129,94 545,45 634,37 634,37 634,37 634,37 634,37

Jumlah Penduduk 5.920 2.129 3.545 10.892 3.455 2.855 11.713 40.509 40.414 47.209 39.374 38.833 38.210

Kepadatan (Jiwa/km2) 75,64 13,80 29,91 239,96 38,85 128,95 90,14 74,27 63,71 74.42 62,07 61,22 60,23


Penduduk menurut golongan umur memiliki jumlah tertinggi pada kisaran umur 59 tahun yaitu sebesar 4.621 jiwa dan jumlah terendah ada pada kisaran umur 70-74 tahun yaitu sebesar 374 jiwa. Jumlah penduduk laki-laki lebih besar dari perempuan yaitu sebanyak 20.591 jiwa, sedangkan perempuan sebanyak 19.301 jiwa. Jumlah penduduk berdasarkan golongan umur dapat dilihat pada tabel berikut.

RPJMD KKA 2016-2021


44

Golongan Umur Tabel II.5. Banyaknya penduduk Menurut Golongan Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2014

0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75+ 2014 2013 2012 2011

Laki-laki 2.093 2.317 2.305 1.513 1.331 1.626 1.774 1.820 1.483 1.344 1.057 727 499 336 194 166 20.591 20.402 20.115 19.807

Jenis Kelamin Perempuan 2. 024 2.304 2.164 1.331 1.135 1.591 1.765 1.614 1.346 1.232 885 677 492 348 180 213 19.301 18.972 18.718 18.403

Jumlah 4.117 4.621 4.469 2.844 2.472 3.217 3.539 3.434 2.829 2.576 1.942 1.404 991 684 374 379 39.892 39.374 38.833 38.210


Dalam Kependudukan ketenagakerjaan merupakan suatu fenomena yang perlu mendapat perhatian cukup serius. Dengan bertambahnya jumlah penduduk berarti akan meningkatkan penyediaan jumlah tenaga kerja. Bila hal tersebut tidak diiringi dengan penyerapan tenaga kerja secara optimal akan mengakibatkan tingginya tingkat pengangguran. Penduduk umur 15 tahun ke atas yang bekerja dengan persentase laki-laki sebanyak 70,79 persen dan perempuan sebanyak 29,21 persen. Dari penduduk yang bekerja, sebagian besar yaitu 31,09 persen bekerja di sektor pertanian dan perikanan dan sebagian besar lagi bekerja di sektor jasa dan kemasyarakatan yaitu sebesar 29,58 persen. Sedangkan untuk banyaknya pencari kerja yang terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja pada Tahun 2013 tercatat 228 orang yang terdiri dari 191 pencari kerja laki-laki dan 37 pencari kerja perempuan. Penduduk berumur 15 tahun keatas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan utama dan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.6. Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Ke atas yang Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kepulauan Anambas Tahun 2013

Lapangan Pekerjaan Pertanian dan Perikanan Industri, Pertambangan dan Penggalian Perdagangan Angkutan dan Komunikasi Jasa Kemasyarakatan Lainnya 2013 2012 2011

Laki-laki 29,26 12,21

Perempuan 1,83 0,81

Jumlah 31,09 13,02

2,69 4,83 10,84 10,97 70,79 76,48 67,61

7,10 18,74 0,73 29,21 23,52 32,39

9,79 4,83 29,58 11,70 100 100 100


Penduduk Usia 10 tahun ke atas yang memiliki pendidikan tertinggi SD/MI/Sederajat memiliki jumlah terbesar yaitu 15.262 jiwa. Sedangkan untuk penduduk

45



yang memiliki pendidikan tertinggi Diploma I/II memiliki jumlah terkecil yaitu 406 jiwa. Penduduk usia 10 tahun keatas menurut jenis kelamin dan pendidikan tertinggi yang ditamatkan dapat dilihat pada table berikut.

Tabel II.7. Jumlah Penduduk Usia 10 Tahun Ke atas menurut Jenis Kelamin dan Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan Tahun 2014

Uraian Tidak/Belum Pernah Sekolah Tidak/Belum Tamat SD SD/MI/Sederajat SLTP/MTs/Sederajat SMU/ SMK/MA/Sederajat Diploma I/II DIII/DIV/S1/S2/S3 2014

Laki-laki

Perempuan 14.755 5.703 15.262 3.726 5.290 406 2.067 47.209

Jumlah 31,25 12,08 32,33 7,89 11,21 0,86 4,38 100


Sebagaimana pembangunan dibidang fisik, pembangunan dibidang mental dan spritual tidak boleh terlupakan. Keduanya harus seimbang agar tidak terjadi ketimpangandalam kehidupan masyarakat. Di Kabupaten Kepulauan Anambas, mencatat terdapat 31 masjid, 24 mushala, tiga gereja, dan satu wihara di tahun 2014.

II.1.4. Aspek Kesejahteraan Masyarakat Keberhasilan pelaksanaan pembangunan dari aspek kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari capaian indikator kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial serta seni budaya dan olahraga. II.1.4.1.

Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi dilakukan terhadap indikator berikut ini. II.1.4.1.1.

Pertumbuhan PDRB

Kondisi perekonomian Kabupaten Kepulauan Anambas dapat dikatakan membaik, hal ini dapat dilihat dari laju pertumbuhan PDRB konstan dalam empat tahun terakhir yang mengalami pertumbuhan positif. PDRB atas dasar harga berlaku konstan tahun 2000 (Hk) mengalami peningkatan dari Rp 10.962.794.000.000 pada tahun 2010 menjadi Rp 12.243.173.800.000 pada tahun 2014. Selama tahun 2010-2014, sektor pertambangan dan penggalian memberikan kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB atas dasar harga konstan dengan perkembangan nilai dari Rp 8.395.391.800.000 pada tahun 2010 meningkat menjadi Rp 9.106.250.800.000 pada tahun 2014, kemudian diikuti oleh sektor industri pengolahan dengan nilai Rp 1.350.605.400.000 pada tahun 2010 menjadi Rp 1.520.024.900.000 pada tahun 2014. Produk domestic regional bruto atas dasar harga konstan 2010 menurut lapangan usaha selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut. No. Sektor Tabel II.8. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kepulauan Anambas Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2010-2014 (juta rupiah)

1

2 3 4

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Pengadaan Listrik

2010 451.980,3

2011 481,153,4

Tahun 2012 510.945,4

2013* 541.027,2

2014** 573.044,9

8.395.391,8

8,504,903,2

8.730.455,5

8.977.215,2

9.106.250,8

1.350.605,4 4.202,7

1,351,801,8 4,393,5

1.463.759,3 4.643,2

1.487.330,2 4.954,2

1.520.024,9 5.268,4

RPJMD KKA 2016-2021


46

No. Sektor

2010

2011

Tahun 2012

2013* 2014** dan Gas 5 Pengadaan Air, 226,7 234,1 243,1 252,7 258,9 Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 6 Konstruksi 306.030,1 336,420,4 370.586,9 408.795,9 452.252,4 7 Perdagangan Besar 154.650,6 167,662,6 181.926,7 197.574,6 214.732,0 dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 8 Transportasi dan 13.471,0 14,267,9 15.208,5 16.239,2 17.565,7 Pergudangan 9 Penyediaan 7.192,8 7,644,9 8.159,1 8.719,4 9.394,7 Akomodasi dan Makan Minum 10 Informasi dan 33.266,4 35,358,6 37.752,8 40.654,4 42.573,0 Komunikasi 11 Jasa Keuangan dan 10.765,3 11,233,8 11.739,1 12.232,5 12.776,9 Asuransi 12 Real Estate 45.494,8 47,682,8 50.243,8 53.056,5 56.153,9 13 Jasa Perusahaan 12,8 13,6 14,6 15,5 16,3 14 Administrasi 154.454,1 162,454,0 171.481,7 181.316,4 190.891,3 Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 15 Jasa Pendidikan 15.918,4 16,680,4 17.382,9 17.594,6 17.816,8 16 Jasa Kesehatan dan 13.075,1 13,938,0 15.001,4 16.260,3 17.699,3 Kegiatan Sosial 17 Jasa lainnya 6.055,7 6,169,9 6.295,1 6.372,2 6.453,6 PDRB dengan Migas 10,962,794,0 11.162.012,9 11,595,839,0 11.969.610,8 12.243.173,8 PDRB Tanpa Migas 1,232,310,7 1.321.763,0 1,419,086,9 1.523.750,4 1.636.955,1 * Angka Sementara ** Angka Sangat Sementara - Sumber: PDRB Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2015

Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan tanpa migas pada tahun 2014 mengalami pertumbuhan sebesar 2,29 persen, sedangkan PDRB dengan migas mengalami pertumbuhan sebesar 7,43. Sektor-sektor yang berkontribusi cukup besar terhadap pertumbuhan PDRB ini antara lain sektor konstruksi yang tumbuh sebesar 10,63 persen. Sektor lainnya adalah sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor berkonstribusi sebesar 8,68 persen terhadap pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan Tahun 2000. Perkembangan nilai PDRB atas dasar harga konstan dan kontribusi sektor dalam PDRB Kabupaten Kepulauan Anambas selama empat tahun terakhir dapat dilihat pada berikut. No. Sektor Tabel II.9. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kepulauan Anambas Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2010-2014 (persen)

47

1 2 3 4 5

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Pengadaan Listrik dan Gas Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 6 Konstruksi 7 Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 8 Transportasi dan Pergudangan 9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 10 Informasi dan Komunikasi



2010 -

2011 6,45 1,3 0,09 4,54 3,25

Tahun 2012 2013* 2014** 6,19 5,89 5,92 2,65 2,83 1,44 8,28 1,61 2,2 5,68 6,7 6,34 3,86 3,92 2,48

-

9,93 10,16 10,31 8,41 8,51 8,6

10,63 8,68

-

5,92 6,29 6,29

8,17 7,74 4,72

6,59 6,73 6,77

6,78 6,87 7,69

No. Sektor 11 12 13 14

Jasa Keuangan dan Asuransi Real Estate Jasa Perusahaan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 15 Jasa Pendidikan 16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 17 Jasa lainnya PDRB dengan Migas PDRB Tanpa Migas

2010 -

2011 4,35 4,81 6,03 5,18

Tahun 2012 2013* 2014** 4,5 4,2 4,45 5,37 5,6 5,84 7,29 6,03 5,11 5,56 5,74 5,28

-

4,79 6,6 1,89 1,82 7,26

4,21 7,63 2,03 3,89 7,36

1,22 8,39 1,22 3,22 7,38

1,26 8,85 1,28 2,29 7,43

* Angka Sementara ** Angka Sangat Sementara - Sumber: PDRB Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2015

II.1.4.1.2.

Laju Inflasi

Laju inflasi merupakan ukuran yang dapat menggambarkan kenaikan atau penurunan harga dari sekelompok barang dan jasa yang berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat. Inflasi digunakan untuk memperoleh indikator yang menggambarkan kecenderungan umum tentang perkembangan harga. Indikator yang terdapat pada inflasi tersebut dapat dipakai sebagai informasi dasar untuk pengambilan keputusan baik tingkat ekonomi mikro maupun makro, baik fiskal atau moneter. Pada tingkat mikro, rumah tangga atau masyarakat misalnya dapat memanfaatkan angka inflasi untuk dasar penyesuaian nilai pengeluaran kebutuhan sehari-hari dengan pendapatan mereka yang relatif tetap. Untuk menghitung laju inflasi digunakan pendekatan dari laju inflasi Kota Batam dan Kota Tanjungpinang. Laju inflasi tahun kalender (Januari-Desember) 2015 di Kota Batam tercatat sebesar 4,73 persen atau terjadi kenaikan indeks dari 117,01 pada bulan Desember 2014 menjadi 122,54 pada bulan Desember 2015. Laju inflasi sebesar 4,73 persen pada tahun 2015 jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun 2014 yang mencapai 7,61 persen. Selama periode 2010-2015, laju inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2013 sebesar 7,81 persen dan terendah terjadi pada tahun 2012 dengan laju inflasi sebesar 2,02 persen. Laju inflasi di Kota Tanjungpinang selama (Januari-Desember) Tahun 2015 tercatat sebesar 2,46 persen atau terjadi kenaikan indeks dari 119,33 pada Bulan Desember 2014 menjadi 122,27 pada Bulan Desember 2015. Laju inflasi sebesar 2,46 persen pada Tahun 2015 merupakan laju inflasi terendah selama enam tahun terakhir ini, setelah pada tahun 2013 tercatat inflasi tertinggi sebesar 10,09 persen.

RPJMD KKA 2016-2021


48

12 10.09 Gambar II.1. Perkembangan Laju Inflasi Kota Batam dan Kota Tanjungpinang 2010 – 2013 (2007=100) dan (%) 20142015 (2012=100)

10 7.81

7.4

8

7.61 7.49

6 6.17

4.73 3.92

3.76

4 2

2.46

2.02

3.32

0 2010

2011

2012 Kota Batam

2013

2014

2015

Kota Tanjungpinang

Sumber: Statistik Ekonomi Kepulauan Riau tahun 2015

II.1.4.1.3.

PDRB Per Kapita

PDRB per kapita adalah kemampuan suatu daerah untuk memenuhi kebutuhan setiap penduduk rata-rata, sehingga bisa dijadikan salah satu indikator bagi keberhasilan pembangunan terutama pembangunan bidang ekonomi. Meskipun demikian PDRB per kapita belum dapat menggambarkan peningkatan kesejahteraan masyarakat sebenarnya. Indikator tersebut hanya dapat dipakai untuk menggambarkan apakah ada peningkatan produktivitas pembangunan setiap orangnya. PDRB per kapita sebagai salah satu indikator produktivitas penduduk dapat dihitung dengan cara membagi PDRB dengan jumlah penduduk. Untuk memacu peningkatan PDRB per kapita, maka laju pertumbuhan ekonomi harus jauh lebih besar dari pada laju pertumbuhan penduduk. Namun demikian perlu diperhatikan bahwa PDRB per kapita yang disajikan disini belum memperhitungkan pendapatan yang keluar atau pendapatan yang masuk ke Kabupaten Kepulauan Anambas (Net Factor Income From Abroad). Sehingga per kapita yang disajikan disini belum sepenuhnya menggambarkan pendapatan riil masyarakat. Kesulitan memperoleh data pendapatan yang keluar-masuk Kabupaten Kepulauan Anambas tersebut, menyebabkan PDRB per kapita tersebut digunakan sebagai pendekatan untuk mengukur rata-rata pendapatan penduduk. Perhitungan PDRB per kapita atas harga konstan tahun 2010 dimaksudkan untuk menghilangkan pengaruh dari tingkat perubahan harga dan jasa (inflasi/deflasi) yang terjadi pada tahun berjalan. Sehingga dengan demikian diperoleh nilai riil atau nilai sebenarnya atas terjadinya peningkatan/penurunan secara lebih tepat menggambarkan tingkat produktivitas per kapita. Seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini, laju pertumbuhan PDRB per kapita tahun 2010 atas dasar harga konstan mengalami peningkatan yang cukup baik selama periode 2010-2014 yaitu sebesar Rp 5.630.000 per jiwa pada tahun 2010 menjadi Rp 6.030.000 per jiwa pada tahun 2014.

49



6.10

Gambar II.2. PDRB per Kapita Menurut Kategori (Juta Rp), 2010-2014

49.42

6.00

44.82

5.90 5.80

36.55

32.75

32.75

39.98 34.59

36.54

41.03 5.90

38.70

50 40 30

5.70

20

5.60

5.63

5.64

2011

2012

10

5.50 5.40

60

6.03

2010

PDRB Perkapita Adhb (jt)

PDRB Perkapita Adhk (jt)

2013

2014

0

Laju Pertumbuhan Perkapita Adhk (%)

Sumber: PDRB Kabupaten Kepulauan Anambas 2015

Adanya peningkatan PDRB per kapita ini diharapkan kemampuan daya beli masyarakat juga meningkat. Karena ukuran tingkat kemakmuran penduduk adalah dari tingkat daya beli masyarakatnya. Dengan kondisi ini juga diharapkan dapat meningkatkan kemakmuran masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas.

II.1.4.1.4.

Indeks Gini

Pendapatan penduduk pada suatu daerah pada umumnya tidaklah merata. Perbedaan pendapatan ini mengakibatkan terjadinya ketimpangan pendapatan. Suatu metode dalam mengukur ketimpangan pendapatan yaitu Indeks Gini. Indeks Gini merupakan gambaran tingkat pemerataan distribusi pendapatan masyarakat. Adapun kriteria dalam menentukan ketimpangan adalah sebagai berikut:  0 < G ≤ 0,35 menunjukkan ketimpangan rendah  0,35 < G < 0,50 menunjukkan ketimpangan sedang  G ≥ 0,50 menunjukkan ketimpangan tinggi Besarnya indeks gini Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2012 mencapai 0,3724. Berdasarkan angka tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerataan pendapatan Kabupaten Kepualuan Anambas mencapai level sedang. Semakin rendah indeks gini suatu wilayah/daerah maka pemerataan pendapatan semakin merata. Besarnya indeks gini pada tahun 2010 dan 2011 yaitu 0,3100, dimana menunjukkan ketimpangan yang rendah. Sedangkan pada tahun 2012 ketimpangannya mencapai level sedang. Hal ini menunjukkan pemerataan pendapatan Kabupaten Kepulauan Anambas semakin tidak merata. Masalah ketimpangan ini perlu diwaspadai dikarenakan perbedaaan pendistribusian pendapatan yang dapat mengakibatkan kecemburuan sosial yang mana akan berdampak ke segala bidang.

II.1.4.1.5.

Persentase Penduduk Miskin

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan merupakan penjumlah dari dua komponen yaitu garis kemiskinan makanan dan garis kemiskinan non makanan. Garis kemiskinan makanan adalah jumlah nilai pengeluaran minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilo kalori per kapita per hari. Sedangkan garis kemiskinan non

RPJMD KKA 2016-2021


50

makanan adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Kepulauan Anambas mengalami fluktuasi dari pada tahun 2010 sampai tahun 2013. Jumlah penduduk miskin pada tahun 2010 adalah 1.084 jiwa atau 4,82 persen dari total penduduk dengan garis kemiskinan pada tahun tersebut yaitu Rp 245.079, sedangkan untuk tahun 2011 garis kemiskinan Kabupaten Kepulauan Anambas mengalami peningkatan yaitu sekitar Rp 255.867. Peningkatan garis kemiskinan berbanding terbalik dengan jumlah penduduk miskin yang semakin menurun menjadi 1.596 jiwa atau 4,18 persen dari total penduduk Kepulauan Anambas. 5.00 Gambar II.3. Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 20102013

4.82

4.80 4.47

4.60 4.40 4.20

4.18

4.17

2011

2012

4.00 3.80

2010

2013

Persentase Penduduk Miskin (Jiwa) Sumber: Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2012 dan 2014

Seperti terlihat pada Gambar II.3 penduduk Kabupaten Kepulauan Anambas yang berada dibawah garis kemiskinan pada tahun 2012 ada 4,17 persen dari total penduduk Kabupaten Kepulauan Anambas. Angka ini menunjukkan angka yang paling kecil jika di bandingkan dengan kabupaten/kota lain yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Sedangkan penduduk Kabupaten Kepulauan Anambas yang berada dibawah garis kemiskinan pada tahun 2013 ada 4,47 persen dari total penduduk Kepulauan Anambas. Angka ini mengalami peningkatan dari tahun 2012. II.1.4.1.6.

Angka Kriminalitas yang Tertangani

Dinamika perkembangan Kabupaten Kepulauan Anambas yang sangat pesat dengan kemajemukan masyarakat akan berdampak pada perubahan sosial di masyarakatnya. Disisi lain peningkatan jumlah penduduk yang tidak seimbang dengan ketersediaan fasilitas akan berdampak negatif diantaranya akan meningkatkan angka kriminalitas.

Tabel II.10. Angka Kriminalitas yang Tertangani di Kabupaten Kepulauan Anambas

No 1

2

3

51

Pidana Tindak Pidana Umum 1.1. Perkara Masuk 1.2. Perkara Diselesaikan 1.3. Sisa Tindak Pidana Khusus 2.1. Perkara Masuk 2.2. Perkara Diselesaikan 2.3. Sisa Tindak Pidana Korupsi 3.1 Perkara Masuk 3.2 Perkara diselesaikan



2010

2011

2012

2014

14 11 -

15 13 -

10 10 -

5 4 -

18 30 -

28 17 -

15 20 -

3 3 -

1 -

-

-

-

3.3 Sisa

-

-

-

-

Sumber: Kabupaten Kepulauan Anambas Dalam Angka Tahun 2015

Informasi diatas menunjukkan bahwa telah tercatat juga kejadian tindak pidana di cabang Kejaksaan Negeri Ranai di Tarempa. Pada tahun 2014, Tindak Pidana Umum tercatat 5 perkara masuk dan Tindak Pidana Khusus tercatat 3 perkara. Sedangkan Pengadilan Agama Tarempa mencatat adanya 58 perceraian dan talak 20 perkara selama tahun 2014.

II.1.4.1.7.

Indeks Daya Beli Masyarakat

Daya beli adalah kemampuan masyarakat dalam membelanjakan uangnya dalam bentuk barang maupun jasa. Indeks daya beli digunakan untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak semakin membaiknya ekonomi. Semakin rendahnya nilai daya beli suatu masyarakat berkaitan erat dengan kondisi perekonomian pada saat itu yang sedang memburuk yang berati semakin rendah kemampuan masyarakat untuk membeli suatu barang atau jasa. 655,000

Gambar II.4. Daya Beli Masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas

648,920

650,000 645,000

644,960 641,630

643,000 638,050

635,000

633,640

631,500

636,190 633,290

629,070

627,540

626,350

643,360

641,040

640,000

630,000

651,370

625,000 620,000 615,000 610,000

2009

2010


2011 Provinsi Kepulauan Riau

2012

2013 Indonesia

Sumber: Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kepulauan Anambas 2013 dan 2014

Kemampuan daya beli masyarakat sebagaimana yang ditunjukkan pada Gambar II.4 terlihat terus meningkat. Peningkatan daya beli masyarakat terlihat sejak tahun 2009 hingga tahun 2013 meski jika dilihat dari kenaikan nominalnya tidak terlalu besar. Pada periode tahun 2009 hingga tahun 2013 peningkatan daya beli masyarakat tampak berjalan melambat, yaitu dari Rp 626.360 pada tahun 2009 menjadi Rp 627.540 pada tahun 2010, kemudian pada tahun 2011 naik menjadi Rp 629.070 naik menjadi Rp 633.290 hingga pada tahun 2013 naik menjadi Rp 636.190. Peningkatan yang terus terjadi pada daya beli masyarakat berindikasi positif terkait dengan peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas. Jika kita membandingkan angka kabupaten dengan angka provinsi dan nasional, Kabupaten Kepulauan Anambas masih jauh tertinggal. Untuk angka Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2013 yaitu Rp 651.370 sedangkan untuk angka nasional Rp 643.360 terlihat bahwa Kabupaten Kepulauan Anambas masih jauh tertinggal dibawah dari angka

RPJMD KKA 2016-2021


52

Provinsi induk dan di bawah angka nasional. Hal ini berarti semakin rendahnya nilai daya beli masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas yang rendah berkaitan erat pada rendahnya kemampuan ekonomi yang berarti rendah pula kemampuan masyarakat untuk membeli suatu barang atau jasa. Program peningkatan potensi ekonomi masyarakat oleh pihak pemerintah daerah harus gencar jika ingin menaikkan nilai indikator ini dan mengejar ketertinggalan dengan daerah lain.

II.1.4.1.8.

Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi merupakan suatu indikator ekonomi makro yang menggambarkan tingkat pertumbuhan ekonomi untuk menilai seberapa jauh capaian keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam periode waktu tertentu. (Besarnya laju pertumbuhan ekonomi tersebut dapat dihitung dari PDRB harga konstan 2000). Laju pertumbuhan ekonomi tanpa migas di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2013 sebesar 6,24 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa perekonomian secara umum yang meliputi sembilan sektor di Provinsi Kepulauan Riau tumbuh sekitar 6,24 persen. Sedangkan untuk kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki laju pertumbuhan ekonomi tanpa migas tertinggi dicapai oleh Kabupaten Kepulauan Anambas dengan 7,41 persen dan terendah yaitu Kabupaten Batam dengan 5,83 persen. Pendapatan regional per kapita tanpa migas atas dasar harga berlaku di Propinsi Kepulauan Riau Tahun 2013 sebesar 42,00 juta rupiah, naik dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 39,00 juta rupiah. Sementara itu, kabupaten/kota yang memiliki pendapatan regional per kapita tanpa migas atas dasar harga berlaku tertinggi yaitu Kota Batam dengan 44,13 juta rupiah dan yang memiliki pendapatan regional terendah yaitu Kabupaten Lingga dengan 15,02 juta rupiah. Kepulauan Anambas berada di posisi ke enam dengan pendapatan per kapita sebesar 17,38 juta rupiah. 7.5 Gambar II.5. Laju Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Migas Kabupaten Kepulauan Anambas.

7.4 7.3

7.39

7.4

7.41

2011

2012

2013

7.16

7.2 7.1 7

6.93

6.9 6.8 6.7 6.6

2009

2010

Sumber: Kabupaten Kepulauan Anambas Dalam Angka 2015

Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan kabupaten dengan laju pertumbuhan ekonomi tanpa migas tertinggi diantara tujuh kabupaten yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Sektor-sektor yang mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan adalah sektor bangunan, sektor industri pengelolaan, sektor perdagangan dan sektor listrik, gas dan air bersih. Pada sektor industri pengelolaan laju pertumbuhan ekonominya meningkat dari 6,72 persen pada tahun 2012 menjadi 6,8 persen pada tahun 2013, sedangkan pada sektor

53



bangunan laju pertumbuhan ekonominya meningkat dari 13,72 persen menjadi 13,8 persen pada tahun 2013. Laju pertumbuhan pada sektor pertanian dan perikanan justru mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Dimana pada tahun 2012 tercatat mengalami pertumbuhan sebesar 7,23 persen kemudian mengalami penurunan menjadi 7,19 persen di tahun 2013. Meskipun demikian sektor pertanian dan perikanan tetap memberikan sumbangan pertumbuhan ekonomi ketiga setelah sektor bangunan dan sektor perdagangan. No Tabel II.11. Laju Pertumbuhan Sektoral Tanpa Migas Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 20102013

Lapangan Usaha

2010

2011

2012

2013

1

Pertanian dan Perikanan

7,35

7,55

7,23

7,19

2

Pertambangan dan Penggalian

0,48

0,46

0,68

0,7

3

Industri Pengelolaan

5,86

6,12

6,72

6,8

4

Listrik, Gas dan Air Bersih

3,94

4,08

5,83

5,89

5

Bangunan

10,54

10,69

13,72

13,8

6

Perdagangan

7,48

7,76

8,13

8,19

7

Pengangkutan dan Komunikasi

6,25

6,62

7,03

7,06

8

Keuangan, Pariwisata dan Jasa Perusahaan

2,19

2,49

3,14

3,15

9

Jasa Jasa

5,34

5,53

5,65

5,68

Sumber : Kabupaten Kepulauan Anambas Dalam Angka Tahun 2015

II.1.4.1.9.

Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan kesimpulan dari indeks lamanya hidup, indeks tingkat pendidikan dan indeks pendapatan. IPM digunakan untuk menilai kebehasilan pembangunan dari segi pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Sejalan dengan meningkatnya kinerja Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki (IPM) sebesar 65,12 pada tahun 2014, angka ini meningkat dibandingkan tahun 2013 yang mencapai 64,86. IPM dikelompokkan menjadi empat kategori antara lain: (1) rendah (IPM dibawah 50), (2) menengah rendah (50-65), (3) menengah tinggi (IPM 66-70) dan (4) tinggi (IPM diatas 70). Bila dikelompokkan menurut kategori IPM tersebut, IPM Kabupaten Kepulauan Anambas termasuk dalam kategori IPM tinggi (IPM diatas 70). 65.5 Gambar II.6. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2010-2014

64.86

65 64.32

64.5 63.71

64 63.5

65.12

63.03

63 62.5 62 61.5

2010

2011

2012

2013

2014

Sumber: Statistik Ekonomi Kepulauan Riau Tahun 2015

RPJMD KKA 2016-2021


54

Apabila dibandingkan dengan tujuh kota ataupun kabupaten yang terdapat di Provinsi Kepulauan Riau, IPM Kabupaten Anambas pada tahun 2014 yang mencapai 65,12 menduduki peringkat keenam. Kota Batam merupakan kota dengan IPM paling tinggi sebesar 79.13. Provinsi Kepulauan Riau menunjukan angka IPM pada tahun 2014 sebesar 73.40. Dengan adanya data apabila dibandingkan dengan Kota/ Kabupaten lain yang ada di Kepulauan Riau, IPM di Kabupaten Kepulauan Anambas adalah yang kedua terendah menunjukan bahwa kualitas pembangunan Kepulauan Anambas masih jauh dibawah standar kualitas pembangunan manusia provinsi secara umum.

Tabel II.12. Indeks Pembangunan Manusia Kepulauan Riau Tahun 2010-2014

Kabupaten/Kota Karimun Bintan Natuna Lingga Kepulauan Anambas Kota Batam Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau

2010 66,40 69,87 66,29 57,36 63,03 76,98 73,76 71,13

2011 66,82 70,47 67,76 58,51 63,71 77,82 74,86 71,61

Tahun 2012 67,67 71,01 68,80 59,32 64,32 78,39 75,91 72,36

2013 68,52 71,31 69,39 60,13 64,86 78,65 76,70 73,02

2014 68,72 71,65 70,06 60,75 65,12 79,13 77,29 73,40

Sumber: Statistik Ekonomi Kepulauan Riau Tahun 2015

II.1.4.2.

FOKUS KESEJAHTERAAN SOSIAL

Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan sosial dilakukan terhadap indikatorindikator pendidikan yaitu angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah, anga partsisipasi kasar, angka pendidikan yang ditamatkan, angka partisipasi murni. Indikator kesehatan diantaranya; angka usia harapan hidup, dan indikator sosial yaitu rasio penduduk yang bekerja. Berikut ini disajikan hasil analisis dari beberapa indikator kinerja pada fokus kesejahteraan sosial, sebagai berikut:

PENDIDIKAN II.1.4.2.1.

Angka Melek Huruf

Kemampuan baca tulis merefleksikan tingkat pendidikan suatu daerah. Angka melek huruf (AMH) adalah proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin atau huruf lainnya. AMH penduduk berumur 15 tahun ke atas Kabupaten Kepulauan Anambas pada tahun 2012 mencapai 92,63 persen. Artinya, dari sekitar 100 orang penduduk Kepulauan Anambas yang berusia 15 tahun ke atas sekitar 93 orang yang bebas buta huruf. Sehingga masih ada sekitar tujuh orang lagi dari 10 orang penduduk yang berusia 15 tahun ke atas yang tergolong dalam kategori buta aksara. Angka melek huruf mengalami penurunan pada tahun 2012 namun mengalami peningkatan pada tahun 2013. Angka melek huruf berdasarkan kelompok umur menunjukkan AMH kelompok usia muda jauh lebih tinggi dibandingkan kelompok usia tua dan kelompok umur 15-24 penduduk perempuan memiliki AMH yang lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk laki-laki. Akan tetapi untuk usia tua penduduk perempuan memiliki AMH lebih rendah dibandingkan penduduk laki-laki usia tua.

55



5,000 Gambar II.7. Perkembangan Angka Melek Huruf Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2009-2013

4,256

4,000 3,000 1,804

2,000

1,596

1,000 0

2011

2012

2013

Sumber: Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2013 dan 2014

Pada angka melek huruf Kepulauan Anambas berada dibawah provinsi induknya yaitu Provinsi Kepulauan Riau yang tertinggal sekitar 5,93 persen. Sedangkan jika dibandingkan angka nasional, Kepulauan Anambas tertinggal sekitar 1,36 persen. II.1.4.2.2.

Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Pada tahun 2014, rata-rata lama sekolah Kabupaten Kepulauan Anambas yaitu 6,16 tahun. Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan angka pada tahun 2013 yang sebesar 6,14 tahun dan pada tahun 2012 yang sebesar 6,13 tahun. Dari angka tersebut, dapat dinyatakan bahwa tingkat pendidikan daerah ini rata-rata hanya sampai level SMP kelas satu. Untuk lebih jelasnya mengenai perkembangan rata-rata lama sekolah Kabupaten Kepulauan Anambas akan dijelaskan pada gambar berikut.

Gambar II.8. Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2011-2014

6.18

6.16

6.16 6.13

6.14 6.12 6.1

6.1

6.14

6.11

6.08 6.06

2010

2011

2012

2013

2014

Sumber: Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2015

Jika dibandingkan dengan kabupaten induk yaitu Kabupaten Natuna, Kabupaten Kepulauan Anambas masih dibawah Natuna. Di tingkat Provinsi Kepulauan Riau, angka rata-rata lama sekolah Kabupaten Kepulauan Anambas kedua terendah dibandingkan dengan kabupaten/kota lain. Jika dikaitkan dengan program wajib belajar sembilan tahun dari pemerintah, kondisi pendidikan Kabupaten Kepulauan Anambas perlu ditingkatkan kembali sehingga bisa sejajar dengan daerah lainnya. Pada tahun 2014 angka rata-rata lama sekolah tertinggi di Provinsi Kepulauan Riau adalah Kota Batam yaitu sebesar 10,80 tahun. Angka ini terus meningkat dari tahun 2010, begitu juga halnya dengan angka ratarata lama sekolah Provinsi Kepulauan Riau.

RPJMD KKA 2016-2021


56

Tabel II.13. Perkembangan Ratarata Lama Sekolah (dalam tahun) Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010-2014

No 1 2 3 4 5 6 7 8

Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten (Tahun) Karimun Bintan Natuna Lingga Kepulauan Anambas Kota Batam Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau

2010 6,88 8,08 7,06 5,24 6,10 10,53 9,14 9,38

2011 6,89 8,13 7,33 5,30 6,11 10,74 9,47 9,46

2012 7,25 8,18 7,75 5,35 6,13 10,77 9,80 9,58

2013 7,67 8,23 7,87 5,40 6,14 10,79 9,89 9,63

2014 7,73 8,30 8,07 5,53 6,16 10,80 9,94 9,64

Sumber: Badan Pusat Statistik 2015

II.1.4.2.3.

Angka Partisipasi Kasar

Angka partisipasi kasar diperoleh dari perbandingan jumlah siswa pendidikan dasar (SD sampai dengan SMA) dengan jumlah penduduk usia 7-18 tahun. Angka partisipasi kasar adalah rasio jumlah siswa (berapapun usianya) yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Terlihat bahwa nilai dari APK SD/MI Kabupaten Kepulauan Anambas pada 2014 mencapai angka 105,77. Nilai APK SD menunjukkan angka lebih dari 100, hal ini menunjukkan bahwa ternyata masih banyak penduduk usia sekolah yang tingkat pendidikannya tidak sesuai dengan jenjang usianya. Berbagai alasan yang melatarbelakangi masalah tersebut yaitu keterlambatan masuk sekolah formal atau terlalu muda, sempat putus sekolah kemudian melanjutkan kembali atau berasal dari luar daerah Kepulauan Anambas Pada jenjang SMP/MTs nilai APK untuk kategori umur 13-15 tahun 2014 mencapai angka 88,86 dimana nilai ini mengalami penurunan dari tahun 2013 yang mencapai 91,27. Berbanding terbalik dengan APK SMA yang mengalami kenaikan dari 70,76 pada tahun 2013 hingga pada tahun 2014 mencapai angka 87,72. Perkembangan Nilai APK untuk setiap tingkat pendidikan dari tahun 2011 sampai tahun 2014 tersaji pada tabel berikut. No Tabel II.14. Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2011-2013

Angka Partisipasi Kasar

2011

2012

2013

2014

1

APK SD/MI

110,56

108,53

115,84

105,77

2

APK SMP/MTs

97,61

77,44

91,27

88,86

3

APK SMA

107,69

92,47

70,76

87,72

Sumber: Sosial Ekonomi Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2012, IPM Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2014 dan Susenas Tahun 2015.

II.1.4.2.4.

Angka Pendidikan Yang Ditamatkan

Angka pendidikan yang ditamatkan dapat dihitung dengan cara membandingkan jumlah siswa/i tingkat pendidikan tertentu dengan jumlah penduduk usia 7-18 tahun. Keberhasilan pembangunan pendidikan dapat dilihat dari indikator tingkat pendidikan yang ditamatkan oleh penduduk. Indikator tingkat pendidikan pada 2013 bila dibandingkan dengan kondisi tahun sebelumnya mengalami penurunan, salah satu penyebabnya adalah ukuran indikator yang ditingkatkan. Pada tahun 2011 ukuran usia yang digunakan adalah penduduk usia 15 tahun keatas, sedangkan pada tahun 2012-2013 ukuran usia yang digunakan adalah penduduk usia 10 tahun keatas. Secara umum persentase penduduk usia 10 tahun keatas untuk tingkat pendidikan yang ditamatkan tahun 2013 lebih menurun jumlahnya dibandingkan tahun 2012. Persentase penduduk

57



yang menamatkan SMP/MTs jumlahnya terus menurun sampai tahun 2013, sedangkan untuk jumlah penduduk yang menamatkan SMA/MA/MK jumlahnya naik sebanyak 2,29 persen dari tahun 2012. Persentase penduduk usia 10 tahun keatas yang tidak/belum pernah sekolah pada 2013 sebesar 9,95 persen. Angka ini jauh menurun dibandingkan tahun sebelumnya. No Tabel II.15. Angka Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan Kabupaten Kepulauan Anambas

1 2 3 4 5 6

Tingkat Pendidikan Tidak/Belum Pernah Sekolah Tidak/Belum Tamat SD SD/MI SMP/MTs SMA/MA/MK Akademi/Universitas

2011 9,67

Persentase 2012 12,41

2013 9,95

26,07 30,79 12,19 14,84 6,43

35,30 25,21 10,50 9,47 7,11

31,66 31,32 9,07 11,76 6,24

Sumber: Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2013 dan 2014

II.1.4.2.5.

Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan indikator yang digunakan untuk menentukan tingkat partisipasi murni penduduk usia sekolah. Keberhasilan progam wajib belaja sembilan tahun dapat dilihat dari indikator angka partisipasi kasar dan angka partisipasi murni. APM merupakan perbandingan antara jumlah siswa yang berasal dari Kabupaten Kepulauan Anambas dengan jumlah penduduk Kabupaten Kepulauan Anambas pada usia sekolah. Nilai APM yang mendekati 100 menunjukkan semakin baiknya tingkat partisipasi sekolah penduduk usia sekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai. APM SD/MI dari tahun 2010 sampai tahun 2012 terus mengalami penurunan. APM SD/MI tertinggi terjadi pada tahun 2014 dengan nilai mencapai 98,2 sedangkan APM SD/MI pada tahun 2013 adalah 97,73. Angka APM SD/MI menunjukkan angka yang kurang dari 100. Hal ini mengartikan bahwa untuk tingkat pendidikan SD/MI masih ada penduduk usia sekolah yang tingkat pendidikannya tidak sesuai dengan jenjang usianya. Perkembangan APM pada setiap tingkat pendidikan dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel II.16. Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 20102013

No 1 2 3

Tingkat APM SD/MI APM SMP/MTs APM SMA

2010 93,67 68,71 44,28

2011 93,64 74,34 63,75

2012 92,08 50,75 55,58

2013 97,73 62,32 42,60

2014 98,2 74,84 67,41

Sumber: Sosial Ekonomi Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2013, IPM Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2014 dan Susenas Tahun 2015

APM SMP/MTs dan APM SMA sama-sama mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun 2013. APM SMP/MTs pada tahun 2014 sebesar 74,84 dan APM SMA sebesar 67,41. Capaian APM SMP/MTs dan APM SMA memiliki nilai yang sangat jauh dari APM SD/MI. Hal ini bukan berarti bahwa anak usia 7-15 tahun tidak bersekolah, akan tetapi dimungkinkan dari kelompok tersebut ada yang bersekolah di luar Kabupaten Kepulauan Anambas atau sudah masuk di jenjang yang lebih tinggi.

RPJMD KKA 2016-2021


58

KESEHATAN II.1.4.2.6.

Angka Harapan Hidup

Salah satu indikator yang dapat dijadikan ukuran dalam penentuan derajat kesehatan masyarakat adalah Angka Harapan Hidup (AHH). AHH Kabupaten Kepulauan Anambas pada tahun 2014 yaitu 66.23 tahun, artinya seorang bayi yang baru dilahirkan di Kabupaten Kepulauan Anambas akan hidup mencapai 66,23 (66 tahun 2 bulan). Dengan syarat besarnya kematian dan kesehatan yang stabil tidak ada yang berubah. Seperti tersaji pada Tabel II.18, Kabupaten Kepulauan Anambas menempati urutan kelima bila dibandingkan dengan tujuh kabupaten/kota lainnya di Provinsi Kepulauan Riau, sedangkan Kota Batam menempati urutan tertinggi dengan AHH sebesar 72,80 tahun.

Tabel II.17. Angka Harapan Hidup Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010-2014

Kabupaten/Kota Karimun Bintan Natuna Lingga Kepulauan Anambas Batam Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau

2010 68.20 69.42 61.97 56.49 65.25 72.53 71.18 68.42

2011 68.51 69.62 62.46 57.57 65.65 72.63 71.32 68.63

2012 68.77 69.76 62.85 58.45 65.93 72.71 71.43 68.85

2013 68.93 69.86 63.11 59.13 66.13 72.77 71.51 69.05

2014 69.01 69.91 63.24 59.47 66.23 72.80 71.55 69.15

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Anambas Tahun 2015

II.1.4.2.7.

Kesempatan Kerja (Rasio Penduduk Yang Bekerja)

Dalam Kependudukan ketenagakerjaan merupakan suatu fenomena yang perlu mendapat perhatian cukup serius. Dengan bertambahnya jumlah penduduk berarti akan meningkatkan penyediaan jumlahtenaga kerja. Bila hal tersebut tidak diiringi dengan penyerapan tenaga kerja secara optimal akan mengakibatkan tingginya tingkat pengangguran. 12,000

Gambar II.9. Jumlah Penduduk Laki-Laki dan Perempuan Kabupaten Kepulauan Anambas yang Bekerja dan Tidak Bekerja

9,992

10,000

6,000 4,000

5,860

8,910

8,033

7,368

8,000

9,732

5,784 4,015

3,676

2,812

2,552

2,506

2,000 0

2011 Bekerja Laki-laki

2012 Bekerja Perempuan

Tidak Bekerja Laki-laki

2013 Tidak Bekerja Perempuan

Sumber: Diolah dari Kabupaten Kepulauan Anambas dalam Angka Tahun 2011-2015

59



Pada tahun 2014 dari seluruh penduduk umur 15 tahun ke atas yang bekerja ada sebanyak 70,79 persen penduduk laki-laki dan sebanyak 29,21 persen penduduk perempuan. Dari penduduk yang bekerja, sebagian besar yaitu 31,09 persen di sektor perikanan dan pertanian dan sebagian besar lagi bekerja di sektor jasa dan kemasyarakatan yaitu sebesar 29,58 persen. Banyaknya pencari kerja yang terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja pada tahun 2014 tercatat 299 orang terdiri 198 pencari kerja laki-laki dan 101 orang perempuan.

II.1.4.3.

FOKUS SENI BUDAYA DAN OLAH RAGA

Fokus Seni budaya mencakup jumlah kelompok seni budaya dan jumlah gedung olah raga. Kelompok kesenian yang dimiliki oleh Kabupaten Kepulauan Anambas terdiri dari kelompok seni tari, musik, hadroh, kompang dan zapin. Kelompok-kelompok kesenian ini tidak mengalami perubahan dari jumlah kelompoknya yakni sejumlah 67 kelompok dari tahun 2010 hingga tahun 2013. Tahun Tabel II.18. Jenis Kelompok Kesenian di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 20102014

2010 2011 2012 2013 2014

Tari 10 10 10 7 8

Musik 8 8 8 7 8

Jenis Kelompok Kesenian Hadroh Kompang 17 21 17 21 17 21 15 20 15 20

Zapin 11 11 11 8 8

Total 67 67 67 57 59


Untuk bidang olahraga belum ada catatan mengenai jumlah klub dan gedung olahraga yang dimiliki oleh Kabupaten Kepulauan Anambas.

II.2. ASPEK PELAYANAN UMUM II.2.1. Fokus Layanan Urusan Wajib Analisis kinerja atas layanan urusan wajib dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan daerah, salah satunya yaitu bidang urusan pendidikan. Indikator kinerja pada fokus layanan urusan wajib pemerintahan daerah sebagai berikut:

PENDIDIKAN II.2.1.1.1.

Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah (APS) digunakan untuk mengetahui cakupan pelayanan pendidikan untuk setiap kelompok usia sekolah dan menggambarkan jumlah anak kelompok usia tertentu yang sedang sekolah tanpamembedakan jenjang pendidikan yang ditempuh. APS dibedakan menjadi APS usia 7-12 tahun, APS usia 13-15 tahun, APS usia 16-18 tahun dan APS usia 19-24 tahun. Nilai ideal APS adalah 100 persen dan tidak akan

RPJMD KKA 2016-2021


60

terjadi lebih besar dari 100 persen, karena murid usia sekolah dihitung dari murid yang ada di semua jenjang pendidikan pada suatu daerah. Seperti tersaji pada Tabel II.19, angka partisipasi sekolah mengalami fluktuasi baik di kelompok umum 7-12 tahun, 13-15 tahun, maupun kelompok umur 16-18 tahun pada selang waktu antara tahun 2009 hingga tahun 2014. Hal ini terlihat pada tahun 2012 APS untuk kelompok umur 7-12 tahun mencapai 97,28 persen mengalami peningkatan di tahun 2013 menjadi 99,42 persen akan tetapi mengalami penurunan di tahun 2014 menjadi 98,2 persen yang artinya terdapat 1,8 persen penduduk berusia 7-12 tahun yang tidak bersekolah. Pada kelompok umum 13-15 tahun, pada tahun 2012 APS sebesar 96,13 persen mengalami penurunan di tahun 2013 menjadi 93,19 persen akan tetapi mengalami kenaikan di tahun 2014 menjadi 93,73 persen hal ini berarti terdapat 6,27 persen penduduk berusia 13-15 tahun yang tidak bersekolah. Untuk kelompok umur 16-18 tahun APS pada tahun 2012 sebesar 85,30 persen mengalami penurunan di tahun 2013 menjadi 77,12 persen akan tetapi mengalami kenaikan di tahun 2014 menjadi 85,30 persen artinya terdapat 14,70 persen penduduk berusia 16-18 tahun yang tidak bersekolah. APS yang tinggi menunjukkan terbukanya peluang yang lebih besar dalam mengakses pendidikan secara umum serta makin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah. Pada kelompok umur mana peluang tersebut terjadi dapat dilihat dari besarnya APS pada setiap kelompok umur. Dilihat dari kelompok umur di Kabupaten Kepulauan Anambas, kelompok umur 7-12 tahun merupakan kelompok umur dengan peluang lebih besar dalam mengakses pendidikan serta kelompok umur dengan anak usia sekolah terbanyak dibandingkan dengan kelompok umur lainnya. No Tabel II.19. Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2009 - 2014 Kabupaten Kepulauan Anambas

Kelompok Umur

2009

2010

2011

2012

2013

1

7 – 12 Tahun

96,93

96,11

97,31

97,28

99,42

2014 98,2

2

13 – 15 Tahun

88,50

89,55

96,20

96,13

93,19

93,73

3

16 – 18 Tahun

74,55

68,96

85,40

85,30

77,16

86,07

Sumber : Kabupaten Anambas Dalam Angka tahun 2009, 2010, 2011, IPM tahun 2012,2014 dan Susenas tahun 2015

II.2.1.1.2.

Rasio Ketersediaan Sekolah Per Penduduk Usia Sekolah

Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu sekolah untuk menampung penduduk usia sekolah. Rasio ini membandingkan jumlah sekolah berdasarkan tingkat pendidikan per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan. Berdasarkan Tabel II.20 pada jenjang sekolah dasar, rasio ketersediaan jumlah gedung mengalami fluktuasi dari tahun 2009 sampai tahun 2013. Pada kurun waktu tiga tahun terakhir (tahun 2011-tahun 2014) jumlah gedung sekolah dasar mengalami peningkatan dengan jumlah tertinggi di tahun 2013 sebanyak 64 unit. Hal serupa terjadi dengan jumlah murid untuk jenjang sekolah dasar, dimana jumlah murid pun mengalami fluktuasi dengan kenaikan jumlah murid yang terjadi di tahun 2014 sebanyak 5.784 murid, sehingga rasio ketersediaan sekolah terhadap murid sebesar 93 yang artinya bahwa satu sekolah SD/MI menampung 93 siswa. Rasio ketersediaan sekolah untuk jenjang SMP/MTs mengalami fluktuasi, yaitu pada tahun 2012 sebesar 90, kemudian terjadi peningkatan di tahun 2013 menjadi 98, akan tetapi terjadi penurunan di tahun 2014 menjadi 96 di; angka ini artinya bahwa satu sekolah SMP/Mts dapat menampung 96 siswa.

61



Pada jenjang SMA/MA rasio ketersediaan sekolah juga mengalami kenaikan dari tahun 2011 hingga tahun 2014, yaitu pada tahun 2011 sebesar 178, kemudian terjadi kenaikan di tahun 2012 menjadi 198 dan tahun 2013 menjadi 199 kemudian mengalami peningkatan di tahun 2014 menjadi 216, angka ini artinya bahwa satu sekolah SMA/MA dapat menampung 216 siswa. Untuk jenjang pendidikan Sekolah Dasar pada tahun 2014, tercatat sebanyak 62 sekolah yang tersebar di semua kecamatan. Sekolah Dasar dengan jumlah tersedikit berada di Kecamatan Jemaja Timur dan Siantan Selatan dengan empat sekolah dasar sedangkan jumlah terbanyak terdapat di Kecamatan Palmatak yang memiliki 16 sekolah dasar.Pada tahun 2014 tercatat 22 Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang tersebar di seluruh kecamatan. Selanjutnya untuk Sekolah Menengah Atas (SMA) tercatat sebanyak 8 buah yang hanya terdapat di enam kecamatan saja, yaitu di Kecamatan Jemaja, Jemaja Timur, Siantan, Siantan Timur, Siantan Tengah dan Palmatak.

Tabel II.20. Ketersediaan Sekolah dan Murid Tahun 2009 s.d 2013 di Kabupaten Kepulauan Anambas

No Jenjang Pendidikan SD/MI 1 Jumlah sekolah 2 Jumlah murid Rasio Murid-Sekolah SMP/MTs 1 Jumlah sekolah 2 Jumlah murid Rasio Murid-Sekolah SMA/MA 1 Jumlah sekolah 2 Jumlah murid Rasio Murid-Sekolah

2009

2010

2011

2012

2013

2014

56 5.482 98

58 5.344 92

58 5.488 95

59 5.871 100

64 5.781 90

62 5.784 93

14 1.566 112

15 1.765 118

20 1.816 91

20 1.802 90

21 2.066 98

22 2.119 96

4 968 242

4 931 233

8 1.422 178

8 1.586 198

9 1.787 199

8 1.732 216


Jumlah gedung sekolah di bawah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas pada tahun 2014 sebanyak 106 gedung. Sebagian besar gedung berada pada kondisi baik hanya terdapat 4 gedung yang mengalami rusak berat, yaitu satu gedung SMA. Kondisi Gedung Tabel II.21. Keadaan Gedung Sekolah di Bawah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas.

Jenjang Pendidikan TK SD MI SMP MTs SMA Jumlah

Baik 18 30 2 15 5 8 78

2011 2012 2013 2014 Rusak Rusak Rusak Rusak Rusak Rusak Rusak Rusak Baik Baik Baik Ringan Berat Ringan Berat Ringan Berat Ringan Berat 1 0 21 25 0 0 18 4 4 28 0 55 1 0 20 0 0 2 0 0 10 4 0 21 0 0 3 6 0 0 5 0 0 0 0 7 2 0 57 33 0 21 0 0 115 3 0 88 30 4

Sumber: Kepulauan Anambas Dalam Angka Tahun 2012, tahun 2014 dan tahun 2015

Berdasarkan Tabel II.22, Kepulauan Anambas memiliki 106 gedung sekolah. Kecamatan Palmatak merupakan kecamatan yang mempunyai jumlah gedung sekolah terbanyak yaitu 32 gedung. Kecamatan Siantan Timur mempunyai jumlah gedung paling sedikit yaitu empat gedung.

RPJMD KKA 2016-2021


62

Kecamatan Tabel II.22. Keadaan Gedung Sekolah di Bawah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas menurut Kecamatan Tahun 2014.

Jenjang Pendidikan

1. Jemaja

2. Jemaja Timur

3. Siantan Selatan

4. Siantan

5. Siantan Timur

6. Siantan Tengah

7. Palmatak

TK SD MI SMP MTs SMA Jumlah TK SD MI SMP MTs SMA Jumlah TK SD MI SMP MTs SMA Jumlah TK SD MI SMP MTs SMA Jumlah TK SD MI SMP MTs SMA Jumlah TK SD MI SMP MTs SMA Jumlah TK SD MI SMP MTs SMA Jumlah

Total

Baik 1 12 13 2 3 5 0 5 10 15 3 3 2 15 17 8 10 3 14 35 88

Kondisi Gedung Rusak Ringan Rusak Berat 1 6 1 8 0 1 1 0 2 3 1 4 2 4 1 5 0 1 6 1 8 0 2 1 1 2 3 3 0 30 4

Jumlah 2014 2 6 1 12 21 2 1 3 6 2 3 1 6 5 4 1 10 20 1 1 3 11 4 1 15 20 11 3 14 38 106


II.2.1.1.3.

Rasio Guru Per Murid

Rasio guru dan murid merupakan perbandingan antara jumlah guru dan murid pada suatu jejang tertentu. Rasio guru murid ini dapat menggambarkan beban tanggungan yang harus dijalani oleh seorang guru pada suatu daerah. Semakin kecil nilai rasionya, maka

63



akan semakin kecil juga beban tanggungan seorang guru, sebaliknya semakin besar nilai rasionya, maka akan semakin besar juga beban tanggungan seorang guru diduga akan semakin berkurang pengawasan/perhatian guru terhadap murid sehingga kualitas pengajaran akan cenderung semakin rendah. Seperti tersaji pada Tabel II.23 pada jenjang pendidikan dasar rasio guru dan murid mengalami fluktuasi. Dimana pada tahun 2009 rasio guru dan murid sebesar 12, mengalami penuruan di tahun 2010 dan 2011 yaitu sebesar 10 di tahun 2010 dan 8 di tahun 2011, dan mengalami kenaikan yang cukup besar di tahun 2012 sehingga rasio guru dan murid sebesar 12, akan tetapi mengalami penurunan kembali di tahun 2013 menjadi 14 dan di tahun 2014 menjadi 10 yang artinya bahwa setiap satu guru memiliki tanggungan sebanyak 10 murid. Pada jenjang pendidikan SMP/MTs rasio guru dan murid juga mengalami fluktuasi. Hal ini terlihat pada tahun 2009 rasio guru dan murid sebesar 11, dan terus mengalami penurunan dari tahun 2010 hingga tahun 2011 menjadi 10 pada tahun 2010 dan 8 pada tahun 2011, akan tetapi mengalami kenaikan yang cukup tinggi di tahun 2012 menjadi 15 dan mengalami penurunan kembali di tahun 2013 menjadi 10 kemudan terjadi kenaikan di tahun 2014 menjadi 18 hal ini berarti bahwa setiap setiap satu guru memiliki tanggungan sebanyak 18 murid. Rasio guru dan murid pada jenjang pendidikan SMA/MA juga mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2009 rasio murid dan guru sebesar 16, kemudian turun di tahun 2010 menjadi 11 di tahun 2011 rasio murid dan guru tidak mengalami perubahan, akan tetapi mengalami penurunan di tahun 2012 menjadi 10 dan naik kembali di tahun 2013 dan mengalami kenaikan cukup signifikan di tahun 2014 menjadi 20. Angka 20 ini memiliki arti bahwa setiap setiap satu guru memiliki tanggungan sebanyak 20 murid. No Tabel II.23. Rasio Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah Kabupaten kepulauan Anambas.

Jenjang Pendidikan

2009

2010

2011

2012

2013

2014

SD/MI 1

Jumlah guru

465

538

719

298

424

305

2

Jumlah murid

5.482

5.344

5.488

5.871

5.781

5.784

12

10

8

20

14

19

Rasio Murid-Guru SMP/MTs 1

Jumlah guru

146

170

227

125

205

116

2

Jumlah murid

1.566

1.765

1.816

1.802

2.066

2.119

11

10

8

15

10

18

Rasio Murid-Guru SMA/MA 1

Jumlah guru

59

81

126

161

160

86

2

Jumlah murid

968

931

1.422

1.586

1.787

1.732

Rasio Murid-Guru

16

11

11

10

11

20

Sumber : Kabupaten Anambas Dalam Angka tahun 2015

Seperti tersaji pada Tabel II.24 pada tahun 2009 sampai tahun 2014 rasio guru dan murid sekolah dasar menurut kecamatan yang paling tertinggi terdapat di Kecamatan Palmatak dengan rasio 23 yang berarti bahwa setiap setiap satu guru memiliki tanggungan sebanyak 23 murid. No Tabel II.24. Rasio Jumlah Guru dan Murid Sekolah Dasar Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Anambas

Kecamatan

2009

2010

2011

2012

2013

2014

1

Jemaja

10

9

7

16

12

16

2

Jemaja Timur

7

6

8

16

9

14

RPJMD KKA 2016-2021


64

No

Kecamatan

2009

2010

2011

2012

2013

2014

3

Siantan Selatan

13

9

8

24

17

22

4

Siantan

11

10

7

18

13

17

5

Siantan Timur

13

10

6

20

16

22

6

Siantan Tengah

12

11

9

24

14

22

7

Palmatak

15

12

9

23

15

23

12

10

8

20

14

19

Jumlah

Sumber : Kabupaten Anambas Dalam Angka tahun 2015

Berdasarkan data yang tersaji pada Tabel II.25, pada tahun 2014 rasio guru dan murid sekolah menengah pertama menurut kecamatan tertinggi terdapat di Kecamatan Palmatak dengan rasio sebesar 36 yang berarti bahwa setiap setiap satu guru memiliki tanggungan sebanyak 36 murid. No Tabel II.25. Rasio Jumlah Guru dan Murid Sekolah Menengah Pertama Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Anambas

Kecamatan

2009

2010

2011

2012

2013

2014

1

Jemaja

15

16

9

20

12

21

2

Jemaja Timur

10

8

6

13

7

14

3

Siantan Selatan

2

5

6

6

6

10

4

Siantan

14

14

7

7

8

13

5

Siantan Timur

11

10

7

14

11

21

6

Siantan Tengah

5

5

5

8

13

22

7

Palmatak

11

10

8

19

16

36

11

10

8

15

10

18

Jumlah

Sumber : Kabupaten Anambas Dalam Angka tahun 2009, 2010, 2011, 2012,2014 dan 2015

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota, bahwa setiap SD/MI tersedia satu orang guru untuk setiap 32 peserta dan untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang, maka rasio guru terhadap murid di Kabupaten Kepulauan Anambas masih dapat dikatakan ideal.

KESEHATAN II.2.1.1.4.

RASIO PUSKESMAS, POLIKLINIK DAN PUSKESMAS PEMBANTU (PUSTU)

Puskesmas, Puskesmas keliling dan Pustu merupakan salah satu sarana penunjang kesehatan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Semakin banyak jumlah ketersediaannya, maka semakin memudahkan masyarakat dalam menjangkau pelayanan kesehatan. Seperti tersaji pada Tabel II.26, rasio Puskesmas per satuan penduduk pada selang waktu tahun 2011 hingga tahun 2013 terus mengalami perubahan. Pada tahun 2014, yang merupakan rasio Puskesmas per satuan penduduk tertinggi memiliki rasio sebesar 5.698 artinya satu Puskemas melayani sebanyak 5.698 jiwa. Sementara itu, apabila dibandingkan dengan wilayah kerja Puskesmas dimana sasaran penduduk yang dilayani oleh sebuah Puskesmas rata-rata 30.000 penduduk, maka dapat dikatakan jumlah Puskesmas yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas sangat memenuhi standar yang ada.

65



Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki Puskesmas keliling yang terdiri dari Puskesmas keliling darat dan Puskesmas keliling laut. Rasio Puskesmas keliling mengalami fluktuasi pada tahun 2011 hingga tahun 2014. Pada tahun tahun 2012 hingga mencapai 3.833 namun pada tahun 2013 mengalami penurunan dengan rasio 3.281 kemudian menurun di tahun 2014 menjadi 2.493 yang artinya satu Puskesmas keliling melayani 2.493 jiwa. Untuk rasio Pustu per satuan penduduk mengalami penurunan dari tahun 2011 hingga tahun 2014. Pada tahun 2014 yang merupakan rasio Pustu per satuan penduduk terendah memiliki rasio sebesar 814 yang artinya satu Pustu melayani sebanyak 814 jiwa.

Tabel II.26. Rasio Puskesmas, Puskesmas Keliling dan Puskesmas Pembantu Kepulauan Anambas Tahun 20112014

No 1 2 3 4 5 6 7

Uraian Jumlah Puskesmas Jumlah Puskesmas Keliling Jumlah Puskesmas Pembantu Jumlah Penduduk Rasio Puskesmas per satuan penduduk Rasio Puskesmas Keliling per satuan penduduk Rasio Puskesmas Pembantu per satuan penduduk

2011

2012

2013

2014

7 13 21 38.210 5.459 2.939 1.819

7 10 31 38.833 5.546 3.833 1.253

7 12 42 39.374 5.625 3.281 937

7 16 49 39.892 5.698 2.493 814

Sumber: Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kepulauan Anambas dan Kabupaten Kepulauan Anambas Dalam Angka Tahun 2011, 2012, 2014 dan 2015

Seperti tersaji pada Tabel II.27, rasio Puskesmas per satuan penduduk tertinggi terdapat di Kecamatan Palmatak dengan rasio mencapai 11.409, artinya satu Puskesmas melayani sebanyak 11.409 jiwa. Hal ini terjadi dikarenakan Kecamatan Palmatak memiliki jumlah penduduk yang tinggi. Kecamatan Siantan merupakan kecamatan dengan rasio Puskesmas keliling per satuan penduduk tertinggi yang melayani 5.305 jiwa. Hal yang sama juga terjadi di Kecamatan Siantan, dengan jumlah penduduk sebanyak 10.611 jiwa Pustu yang terdapat di wilayah ini terdapat hanya tiga Pustu, sehingga menyebabkan Kecamatan Siantan memiliki rasio Pustu tertinggi yang melayani 3.537 jiwa.

Tabel II.27. Rasio Puskesmas, Puskesmas Keliling dan Puskesmas Pembantu menurut Kecamatan Kepulauan Anambas Tahun 2013

No Kecamatan 1 2 3 4 5 6 7

Jemaja Jemaja Timur Siantan Selatan Siantan Siantan Timur Siantan Tengah Palmatak

Jumlah Penduduk 5.768 2.074 3.365 10.611 3.366 2.782 11.409

Puskesmas Jumlah 1 1 1 1 1 1 1

Rasio 5.768 2.074 3.365 10.611 3.366 2.782 11.409

Puskesmas Keliling Jumlah Rasio 3 1.923 1 2.074 2 5.305 1 3.366 1 2.782 4 2.852

Puskesmas Pembantu Jumlah Rasio 7 824 4 519 6 561 3 3.537 6 561 5 556 11 1.037


II.2.1.1.5.

Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk

Rasio rumah sakit per satuan penduduk adalah jumlah rumah sakit per 10.000 penduduk. rasio ini mengukur ketersediaan fasilitas rumah sakit berdasarkan jumlah penduduk. rumah sakit merupakan institusi pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan karateristik tersendiri yang dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan kesehatan, kemajuan teknologi, dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang harus tetap mampu meningkatkan pelayanan yang lebih bermutu dan terjangkau oleh masyarakat agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

RPJMD KKA 2016-2021


66

Seperti yang tersaji pada Tabel II.28 di tahun 2014 Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki dua rumah sakit yang terdapat di dua kecamatan yaitu Kecamatan Jemaja dan Kecamatan Palmatak. Rasio rumah sakit terhadap jumlah penduduk Kabupaten Kepulauan Anambas mencapai 19.789. Hal ini berarti satu rumah sakit melayani sejumlah 19.789 jiwa. Peningkatan jumlah rumah sakit setiap tahunnya diharapkan mampu mengimbangi pertumbuhan penduduk yang ada, sehingga kualitas pelayanan rumah sakit terhadap jumlah penduduk semakin meningkat. No Tabel II.28. Jumlah dan Rasio Rumah Sakit per Jumlah Penduduk Kepulauan Anambas Tahun 2014

Kecamatan

1 2 3 4 5 6 7 Rasio

Rumah Sakit Jumlah Rasio 1 6.832 1 12.951 2 19.789

Jumlah Penduduk

Jemaja Jemaja Timur Siantan Selatan Siantan Siantan Timur Siantan Tengah Palmatak

6.832 2.554 3.931 13.406 4.141 3.394 12.951 47.209


II.2.1.1.6.

Rasio Dokter per Satuan Penduduk

Rasio dokter per jumlah penduduk merupakan jumlah dokter per 1.000 penduduk. Rasio dokter per jumlah penduduk menunjukkan tingkat pelayanan yang dapat diberikan oleh dokter dibandingkan jumlah penduduk yang ada. Rasio ini juga mengukur ketersediaan akses penduduk terhadap tenaga dokter. Berdasarkan Tabel II.29, jumlah dokter di Kabupaten Kepulauan Anambas dapat dikatakan naik turun. Hal ini dapat dilihat untuk dokter umum pada tahun 2009 berjumlah 27 dokter turun cukup tajam di tahun 2010 menjadi hanya tujuh dokter, kemudian di tahun 2011 naik cukup signifikan menjadi 35 dokter dan terus naik di tahun 2012 menjadi 42 dokter dan di tahun 2013 menjadi 63 kemudian menurun cukup tajam di tahun 2014 menjadi 28. Dengan adanya peningkatan cukup signifikan selama tiga tahun terakhir (tahun 2011-2013) akan tetapi mengalami penurunan yang sangat signifikan meyebabkan rasio dokter per satuan penduduk mengalami penurunan pula menjadi 1.686, 03. Angka ini memiliki arti bahwa pada tahun 2014, satu dokter umum melayani 1.686 jiwa.Berdasarkan indikator Indonesia sehat 2010, rasio ideal jumlah dokter umum dengan jumlah penduduk adalah 1:2500 artinya, idealnya satu dokter melayani 2.500 jiwa. Dengan angka ini berarti rasio dokter umum di Kabupaten Kepulauan Anambas dapat dikatakan ideal. Jumlah dokter spesialis yang dimiliki Kabupaten Kepulauan Anambas pada tahun 2013 sebanyak 63 dokter meningkat sangat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya terdapat satu dokter akan tetapi pada tahun 2014 tidak ada dokter spesialis di Kabupaten Anambas. Hal ini menyebabkan rasio dokter spesialis tidak dapat dihitung. No Uraian Tabel II.29. Rasio Dokter per satuan Penduduk Kabupaten Kepulauan Anambas

1

Jumlah Dokter

2

Jumlah Penduduk

Rasio Dokter Spesialis

67

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Dokter Umum



27

7

35

42

63

28

35.646

37.629

38.210

38.833

39.374

47.209

1.320,22

5.375,57

1.091,71

924,60

624,98

1.686, 03

No Uraian 1

Jumlah Dokter

2

Jumlah Penduduk

Rasio

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2

3

1

1

63

0

35.646

37.629

38.210

38.833

39.374

47.209

17.823

12.543

38.210

38.833

624,98

-

0

2

9

9

9

8

Dokter Gigi 1

Jumlah Dokter

2

Jumlah Penduduk

Rasio

35.646

37.629

38.210

38.833

39.374

47.209

-

18.814,50

4.245,56

4.314,78

4.374,89

5.901,12


Pada kurun waktu tahun 2009 hingga tahun 2014, perkembangan jumlah dokter gigi belum menunjukan perkembangan yang cukup berarti. Dalam tiga tahun terakhir (tahun 2011-2014) jumlah dokter gigi di Kabupaten Kepulauan Anambas tidak terdapat pertambahan sama sekali akan tetapi mengalami pengurangan di tahun 2014. Hingga pada tahun 2014 rasio dokter per satuan penduduk mencapai 5.901,12. Angka ini memiliki arti bahwa pada tahun 2014, satu dokter gigi melayani 5.901 jiwa. Berdasarkan indikator Indonesia Sehat 2010, rasio ideal untuk jumlah dokter gigi dengan jumlah penduduk adalah 11 dokter gigi untuk 100.000 penduduk atau 1:9.090. Rasio dokter gigi yang mencapai angka 1:5.901 jiwa, yang berarti rasio dokter gigi per satuan penduduk di Kabupaten Kepulauan Anambas dapat dikatakan ideal. Berdasarkan Tabel II.30, kecamatan yang memiliki jumlah dokter umum terbanyak adalah Kecamatan Palmatak dengan tujuh dokter umum, sedangkan kecamatan yang paling sedikit memiliki dokter umum adalah Kecamatan Siantan Selatan. Tidak terdapat dokter spesialis di Kabupaten Kepulauan Anambas. Kecamatan yang paling banyak memiliki dokter gigi terdapat di Kecamatan Siantan, terdapat dua kecamatan yang belum memiliki dokter gigi yaitu Kecamatan Siantan Selatan dan Kecamatan Siantan Timur.

Tabel II.30. Banyaknya Dokter menurut Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2014

No 1 2 3 4 5 6 7

Kecamatan Jemaja Jemaja Timur Siantan Selatan Siantan Siantn Timur Siantan Tengah Palmatak Total

Dokter Umum 6 3 1 6 2 3 7 28

Dokter Spesialis 0 0 0 0 0 0 0 0

Dokter Gigi 2 1 0 3 0 1 1 8


Di Kepulauan Anambas terdapat 2 buah rumah sakit pada tahun 2014 yang terletak di Kecamatan Jemaja dan Palmatak, tujuh buah Puskesmas, 49 Puskesmas pembantu, dan 15 Puskesmas keliling. Sedangkan untuk tenaga paramedis, terdapat 28 orang dokter umum, delapan orang dokter gigi, 128 orang bidan serta 209 perawat.

RPJMD KKA 2016-2021


68

SARANA DAN PRASARANAN UMUM II.2.2. FOKUS LAYANAN URUSAN PILIHAN II.2.2.1.

Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki investor berskala nasional baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)/Penanaman Modal Asing (PMA). Banyaknya jumlah PMDN jauh lebih besar dibandingkan PMA. Banyaknya jumlah investor PMDN maupun PMA berpengaruh baik terhadap jumlah investasi di Kabupaten Kepulauan Anambas. Jumlah investor sebanyak 3.009 PMDN dan 1 PMA. Bidang usaha dengan jumlah investor PMDN terbanyak adalah bidang perdagangan dengan 736 investor, sedangkan untuk PMA hanya terdapat satu yaitu bidang jasa. Hasil analisis jumlah investor PMDN/PMA Kabupaten Kepulauan Anambas dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut: No Bidang Usaha Tabel II.31. Jumlah Investor PMDN dan PMA Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2014

Jumlah Investor PMDN

1

Perdagangan

736

2

Pengolahan

497

3

Jasa

297

4

Peternakan

114

5

Perikanan Tangkap

704

6

Perikanan Budidaya

347

7

Pertanian dan Perkebunan

314

Total

Jumlah Investor PMA

3.009

1

1

Sumber: Data PMDN dan PMA Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2015

II.2.2.2.

Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional Penanaman Modal Dalam Negeri/ Penanaman Modal Asing (PMDN/PMA)

Pada tahun 2014, nilai investasi yang ditanamkan di Kabupaten Kepulauan Anambas mencapai Rp 49.391.220.000 (empat puluh sembilan miliar tiga ratus sembilan satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian PMDN Rp 33.791.220.000 (tiga puluh tiga miliar tujuh ratus sembilan puluh satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) dengan nilai omset sebesar Rp 140.350.456.000 (seratus empat puluh miliar tiga ratus lima puluh juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah) dengan jumlah perusahaan sebanyak 3009 dan nilai investasi PMA sebesar Rp 15.600.000.000 (lima belas milyar enam ratus juta rupiah) dengan satu perusahaan di bidang Jasa.

Tabel II.32. Jumlah Investasi PMDN dan PMA Tahun 2014 Kabupaten Kepulauan Anambas

No Bidang Usaha 1 Perdagangan 2 Pengolahan 3 Jasa 4 Peternakan 5 Perikanan Tangkap 6 Perikanan Budidaya 7 Pertanian dan Perkebunan Total

PMDN Nilai Investasi Omset 15.832.450.000 62.187.300.000 1.749.830.000 33.530.876.000 5.686.220.000 18.389.380.000 495.800.000 1.398.000.000 5.362.220.000 15.620.800.000 3.732.000.000 5.428.900.000 932.700.000 3.795.200.000 33.791.220.000 140.350.456.000

Sumber: Data PMDN dan PMA Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2015

69



PMA Nilai Investasi

15.600.000.000

15.600.000.000

II.2.2.3.

Pertanian Tanaman Pangan

Walau bukan termasuk daerah penghasil beras, namun Kabupaten Kepulauan Anambas masih memiliki potensi yang dapat lebih dikembangkan lagi pada sektor ini. Dua kecamatan, yaitu Jemaja Timur dan Palmatak yang memiliki lahan sawah. Luas tanam padi di tahun 2014 seluas 70 Ha dengan luas panen 68 Ha.

Tabel II.33. Luas Lahan Sawah dan Bukan Sawah menurut Kecamatan di Kepulauan Anambas Tahun 2014

Kecamatan Jemaja Jemaja Timur Siantan Selatan Siantan Siantan Timur Siantan Tengah Palmatak 2014 2013 2012 2011

Lahan Sawah (Ha)

Bukan Lahan Sawah (Ha) 2.938 2.050 1.698 2.124 2.909 5.854 15.490 33.063 33.063 47.600 47.600

11 2 113 113 54 54

Jumlah (Ha) 2.938 2.161 1.698 2.124 2.909 5.854 15.492 33.176 33.176 47.654 47.654


Tabel II.34. Luas Tanam, Luas Panen, Produksi dan Rata-rata Produksi Padi menurut Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2014

Kecamatan Jemaja

Luas Tanam (Ha) Luas Panen (Ha) Produksi (Ton) Rata-rata Produksi -

Jemaja Timur

69

67

381,9

5,7

Siantan Selatan

-

-

-

-

Siantan

-

-

-

-

Siantan Timur

-

-

-

-

Siantan Tengah

-

-

-

3,5

Palmatak

1

1

3,5

2014

70

68

385

9

2013

58

53

301

11,7

2012

58

52

291,2

5,6

2011

54

54

324,0

6,0

2010

45

41

246,0

6,0


Selain padi, juga terdapat palawija yang terdiri atas jagung dengan luas panen 19 Ha dan ubi kayu yang luas panennya sebesar 25 Ha dengan produksi sebanyak 274 ton selama tahun 2014. Selain itu, terdapat pula ubi jalar seluas panen 17 Ha, total produksi ubi jalar di Kabupaten Kepulauan Anambas adalah 249 ton. Wilayah ini tercatat juga menghasilkan berbagai jenis sayuran. Jenis sayur-sayurannya adalah kacang panjang, sawi, bayam dan kangkung. Jagung Tabel II.35. Luas Panen dan Produksi Palawija menurut Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2012

Kecamatan

Jemaja

Luas Panen (Ha)

Ubi Kayu Luas Panen (Ha)

Produksi (Ton)

Ubi Jalar Luas Panen (Ha)

Produksi (Ton)

Kacang Tanah Luas Panen (Ha)

Produksi (Ton)

Produksi (Ton)

-

-

-

-

-

-

-

-

17

-

3

10

6

90

4

20

Siantan Selatan

-

-

11

105

5

135

-

-

Siantan

2

-

101

144

1

12

-

-

Siantan Timur

-

-

-

15

-

-

-

-

Jemaja Timur

RPJMD KKA 2016-2021


70

Jagung Luas Panen (Ha)

Kecamatan

Ubi Kayu Luas Panen (Ha)

Produksi (Ton)

Ubi Jalar Luas Panen (Ha)

Produksi (Ton)

Kacang Tanah Luas Panen (Ha)

Produksi (Ton)

Produksi (Ton)

Siantan Tengah

-

-

-

-

1

12

-

Palmatak

-

-

-

-

-

-

-

-

2014

19

-

25

274

17

249

4

20

2013

27

123

45

490

16

280

-

-

2012

20

50

40

615

10

150

-

-

2011

30

NA

49

735

28

420

-

-

2010

37

167

153

4.800

21

525

3

9


Kecamatan Tabel II.36. Produksi Sayur-sayuran menurut Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2012

Kacang Panjang (Ton)

Jemaja

Sawi (Ton)

Bayam (Ton)

Kangkung (Ton)

-

-

-

-

Jemaja Timur

3,7

29

5,5

5,6

Siantan Selatan

2,1

2

3,1

23

Siantan

5,5

30

7,2

13,3

Siantan Timur

13,5

-

7,1

8,2

Siantan Tengah

13,5

-

7,1

8,2

Palmatak

20,9

-

2

5

2014

47

71

27

69

2013

47

395

751

625

2012

40

375

745

616

2011

16

250

440

616

2010

61

55

69

550


Kabupaten Kepulauan Anambas juga menghasilkan buah-buahan. Jenis buahbuahannya yaitu nanas, durian, pisang dan jeruk. Produksi buah terbesar di tahun 2014 adalah pisang dengan total luas panen 22 Ha dan total produksi 70 Ton. Nanas Tabel II.37. Luas Panen dan Produksi Buahbuahan menurut Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2014

Kecamatan

Durian Luas Panen (Ha)

Produksi (Ton)

Pisang Luas Panen (Ha)

Produksi (Ton)

Jeruk Luas Panen (Ha)

Produksi (Ton)

Produksi (Ton)

Jemaja

0, 004

0,3

5,2

2,6

2, 015

1,8

5,58

3,1

Jemaja Timur

-

-

-

-

-

-

-

-

Siantan Selatan

-

-

7,5

12,5

11

25

-

-

Siantan

0, 03

0,6

11,35

17

0,55

2,7

1

2,8

Siantan Timur

0, 014

0,3

0,15

0,1

4,3

18,5

-

-

Siantan Tengah

-

-

-

-

-

-

0, 01

0,6

20

13

4, 01

22

2,22

2014

0, 058

1,8

44,2

45,2

22

70

9

8

2013

0,1

2

44

45

18

250

1

7,2

2012

6

360

4

80

47

470

1

11

2011

3

60

41

738

-

6.910

-

-

2010

10

10.000

165

412,5

149

4.670

1

35

Palmatak

71

Luas Panen (Ha)



1,8


Jenis lahan bukan sawah terbagi atas beberapa jenis lahan yaitu perkebunan, pekarangan, tegal/ladang, padang rumput, hutan dan rawa. Jenis lahan dengan total luas terbesar pada tahun 2014 adalah hutan dengan luas sebesar 43.957 hektar. Kecamatan dengan total jenis lahan terbesar yaitu Kecamatan Palmatak dengan jumlah sebesar 6.655 hektar.

Tabel II.38. Potensi Lahan Perkebunan menurut Kecamatan dan Jenisnya di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2014

Kecamatan

Jenis Lahan (Ha) Perkebunan Pekarangan Tegal/Ladang Padang Rumput Hutan Rawa

Jemaja Jemaja Timur

2.500

-

-

-

-

-

1.159 416

318

-

-

-

-

-

Siantan Selatan

1.734

-

-

-

-

-

6

Siantan

2.400

-

-

-

-

-

236

Siantan Timur

5.450

-

-

-

-

-

789

Siantan Tengah

4.919

-

-

-

-

-

4.840

Palmatak

6.655

-

-

-

-

- 10.433

Kepulauan Anambas

43.957

2014

23.976

43.957


Potensi lahan pertanian terbagi dalam dua jenis tanaman pertanian yaitu tanaman pangan yang terdiri dari padi dan palawija serta tanaman hortikultura yang terdiri dari sayuran dan buah-buahan. Dari tahun 2010 sampai 2012, besarnya jumlah potensi lahan pertanian tidak mengalami perubahan. Untuk padi memiliki potensi 2.745 hektar, palawija memiliki potensi 2.890 hektar, Sayuran memiliki potensi 750 Ha dan buah-buahan memiliki potensi 800 hektar. Kecamatan Tabel II.39. Potensi Lahan Pertanian menurut Kecamatan dan Jenisnya di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2014

Tanaman Pangan Padi (Ha)

Jemaja

Hortikultura

Palawija (Ha)

Sayuran (Ha)

Buah-buahan (Ha)

764

450

160

1.781

1.050

240

70

-

300

90

150

50

720

150

225

Siantan Timur

-

120

60

125

Siantan Tengah

-

75

10

30

Jemaja Timur Siantan Selatan Siantan

Palmatak

130

150

175

40

70

2012

2.745

2.890

750

800

2011

2.745

2.890

750

800

2010

2.745

2.890

750

800


Kelapa Tabel II.40. Luas Areal, Produksi, Rata-rata Produksi dan Jumlah Petani Perkebunan Rakyat menurut Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2012

Kecamatan

Luas Areal (Ha)

Jemaja

1,249

Jemaja Timur

1,022

Siantan Selatan

1,239 807 2,068

Siantan Siantan Timur

Produksi (Ton) 68

Karet

Rata-rata Produksi (Kg/Ha)

Jumlah Petani (KK)

Luas Areal (Ha)

Produksi (Ton)


Jumlah Petani (KK)

78

1.248

262

61

417

148

55

55

850

403

91,5

363

215

281

275

876

222

130

769

123

188

246

458

786

326

539,7

463

470

278

965

126

6,5

677

100

RPJMD KKA 2016-2021


72

Kelapa Tabel II.40. Luas Areal, Produksi, Rata-rata Produksi dan Jumlah Petani Perkebunan Rakyat menurut Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2012

Kecamatan

Siantan Tengah

Luas Areal (Ha)

Karet


Produksi (Ton)

Jumlah Petani (KK)

Luas Areal (Ha)

Produksi (Ton)


Jumlah Petani (KK)

458

219

682

451

156

6,2

54

98

Palmatak

3,085

760

441

2213

787

472,2

1.132

568

2014

9,928

2, 041

2, 055

7, 061

2.741

1093,4

3951,7

1715

2013

9,928

2, 041

2, 055

7, 061

2.741

1093,4

3951,7

1715

2012

9.522

2.041

348,88

7.061

2.492

1.473,30

3.953,3

1.600

2011

9.522

2.041

348,88

7.061

2.492

1.151,51

462,08

1.600

2010

7.383

2.041

276,45

7.061

1.799

1.151,51

640,31

1.600

Lanjutan Tabel II.41

Cengkeh Kecamatan

Luas Areal (Ha)

Produksi (Ton)

Sagu


Jumlah Petani (KK)

Luas Areal (Ha)


Produksi (Ton)

Jumlah Petani (KK)

Jemaja

248

33,00

175

699

20

-

-

-

Jemaja Timur

189

22,00

206

86

20

-

-

-

Siantan Selatan

231

3,00

15

107

-

-

-

-

Siantan

295

4,00

18

516

-

-

-

-

Siantan Timur

321

6,00

29

154

5

-

-

-

Siantan Tengah

400

25,00

80

512

-

-

-

-

Palmatak

1.165

168,00

221

1.285

20

-

-

-

2014

2849

261

744

3.359

65

2013

2849

261

744

3.359

65

-

-

-

2012

2.803

293

891,76

3.359

-

-

-

-

2011

2.839

259

124

2.839

-

-

-

-

2010

1.989

293

147

3.359

-

-

-

-


Jumlah kelompok tani menurut komoditi terbagi menjadi beberapa jenis yaitu padi, sayuran, kelapa, cengkeh, karet, toga, palawija, tanaman obat, ayam, hortikultura, sapi, perkebunan dan kebun. Kecamatan dengan jumlah kelompok tani terbanyak adalah Kecamatan Jemaja sebanyak 28 kelompok tani dengan jenis komoditi padi, sayuran, kelapa, cengkeh dan karet. Sedangkan Kecamatan Jemaja Timur sebanyak 19 kelompok tani dengan jenis komoditi padi karet, toga, palawija, tanaman obat dan ayam. Total kelompok tani pada tahun 2012 adalah 86 kelompok tani. Kecamatan Tabel II.41. Jumlah Kelompok Tani menurut Kecamatan, Jenis Komoditi Kepulauan Anambas Tahun 2014

Jumlah Kelompok Tani

Jenis Komoditi

Jemaja

27

Padi, Sayuran, Kelapa, Cengkeh, Karet, sapi

Jemaja Timur

21

Padi, Karet, Toga, Palawija, Tanaman Obat, Ayam

Siantan Selatan

16

Karet, Sayuran

Siantan

13

Cengkeh, Sayuran, Karet

Siantan Timur

4

Kelapa

Siantan Tengah

9

Kebun, Hortikultura, Ternak, Karet, Toga

Palmatak

19

Kebun, Hortikultura, Sapi, Perkebunan, Toga

2014

103

2013

85

2012

86

2011

94


73



II.2.2.4.

Kehutanan

Luas Hutan di Kabupaten Kepulauan Anambas yaitu sekitar 43.957 Ha. Hutan yang termasuk dalam kategori hutan produksi dan hutan yang dapat dikonversikan. Luas hutan lindung di Kepulauan Anambas adalah 3.748 Ha, hutan produksi 24.033 Ha, dan hutan yang dapat dikonversi 16.176 Ha. Fungsi Tabel II.42. Luas Kawasan Hutan menurut Fungsi dan Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2014

Kecamatan

Hutan Lindung Hutan Produksi HPT (Ha) (Ha)

Jemaja

Hutan yang Dapat Dikonversi (Ha)

Areal Penggunaan Lain (APL)

-

-

1.468,6

-

-

3.350

-

2.667

-

-

Siantan Selatan

-

-

2.101

-

-

Siantan

- 1.000

2.975

-

-

Siantan Timur

-

426

426

-

-

Siantan Tengah

168

-

3.217,3

-

-

Palmatak

230

-

-2.4033

-

-

16.176

20.440

16.176

20.440, 0

Jemaja Timur

Kepulauan Anambas

- 2.134

2014

3.748 3.560

2013

3.748

37.327,9 24.033

2012

-

5.949,54

58.437,71

2011

-

5.949,54

58.437,71

2010

-

3.453,76

58.437,71


II.2.2.5.

Peternakan

Secara umum, populasi ternak yang tercatat pada tahun 2014 adalah sapi potong dan kambing. Ternak sapi potong ada sebanyak 4.032 ekor sedangkan ternak kambing ada sebanyak 193 ekor. Selain hewan ternak, ada juga yang mengelola unggas yaitu ayam buras, ayam pedaging dan itik. Populasi ayam buras tercatat sebanyak 15.738 ekor dan populasi itik sebanyak 953 ekor. Produksi telur yang dihasilkan untuk ayam buras sebanyak 83.090 kg dan itik ada sebanyak 6.793 kg. Ternak Tabel II.43. Populasi Ternak dan Unggas menurut Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2014

Kecamatan Jemaja

Sapi Potong (Ekor)

Unggas Kambing (Ekor)

Ayam Buras (Ekor)

Ayam Pedaging (Ekor)

Itik (Ekor)

1.692

55

2.300

-

Jemaja Timur

813

56

4.412

-

306 68

Siantan Selatan

124

9

1.576

-

263

Siantan

331

8

2.602

-

43

Siantan Timur

88

35

1.656

4.000

47

Siantan Tengah

130

6

876

-

88

Palmatak

854

24

2.316

-

138

2014

4.032

193

15.738

4.000

953

2013

3.894

385

2012

3.606

356

13.496

23.747

796

2011

3.606

356

13.496

23.747

796

2010

2.295

248

9.398

-

911

Sumber : Kepulauan Anambas Dalam Angka Tahun 2015

Produksi daging di Kabupaten Kepulauan Anambas terdiri dari sapi potong, ayam buras dan kambing. Total produksi tahun 2014 untuk sapi potong sebanyak 22.330 kg,

RPJMD KKA 2016-2021


74

ayam buras sebanyak 8.263 kilogram dan kambing sebanyak 256 kilogram. Sedangkan untuk produksi telur dihasilkan ayam buras dan itik. Total produksi telur dari ayam buras sebanyak 83. 090 kilogram dan itik sebanyak 6.793 kilogram. Untuk tabel produksi daging dan produksi telur tersaji dalam tabel berikut.

Tabel II.44. Produksi Daging menurut Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2014

Kecamatan Jemaja

Sapi Potong (Kg) 3.570

Ayam Buras (Kg) 1.208

2.030

2.316

56

Jemaja Timur Siantan Selatan

Kambing (Kg) 56

980

828

32

9.660

1.366

24

Siantan Timur

980

869

40

Siantan Tengah

980

460

24

4.130

1.216

24

2014

22.330, 00

8.263

256

2013

22.120, 00

7.476

616

2012

23.380,00

7.371,00

544,00

2011

23.380,00

7.371,00

544,00

2010

16.320,00

-

703,20

Siantan

Palmatak


Tabel II.45. Produksi Telur menurut Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2012

Kecamatan Jemaja Jemaja Timur Siantan Selatan Siantan Siantan Timur Siantan Tengah Palmatak 2014 2013 2012

Ayam Kampung (Kg) 12.145 23.296 8.323 13.736 8.741 4.623 12.226 83.090 82.402 58.815

Ayam Petelor (Kg) -

Itik (Kg) 2.168 488 1.880 307 338 629 983 6.793 6.754 6.209


II.2.2.6.

Perikanan

Sebagai daerah kepulauan, Kabupaten Kepulauan Anambas dikelilingi oleh laut yang begitu luas. Banyak yang mata pencaharian penduduknya adalah perikanan terutama perikanan laut. Pada tahun 2014, luas usaha budidaya perikanan di laut ada seluas 145.330 m2 dengan jumlah produksi yang tercatat sebanyak 1.438 ton.

Tabel II.46. Luas Usaha Budidaya Perikanan menurut Jenis Budidaya dan Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2014

75

Kecamatan Jemaja Jemaja Timur Siantan Selatan Siantan Siantan Timur Siantan Tengah Palmatak 2014 2013



Laut (m2) 477 297 2.187 80.477 6.984 50.102 4.806 145.330 33.480

Payau (m2)

Budidaya Tawar (m2) 200 10 200 10 420 420

Jumlah (m2) 677 307 2.187 80.677 6.984 50.102 4816 145.750 33.900

Tabel II.46. Luas Usaha Budidaya Perikanan menurut Jenis Budidaya dan Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2014

Kecamatan

Laut (m2) 32.580 28.980

2012 2011

Budidaya Tawar (m2) 30 -

Jumlah (m2) 32.610 28.980


Kecamatan Tabel II.47. Produksi Perikanan Budidaya menurut Jenis Budidaya dan Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2014

Payau (m2)

Laut (Ton)

Jemaja Jemaja Timur Siantan Selatan Siantan Siantan Timur Siantan Tengah Palmatak 2014 2013 2012 2011

Payau (Ton)

40 25 157 87 361 271 425 1.366 130,25 214,71 62,91

Budidaya Tawar (Ton) 6 50 15 1 72 0,1 0,1 -

Jumlah (Ton) 46 75 157 102 361 271 416 1.438 130,355 214,81 62,91


Jenis Kelompok Tabel II.48. Banyaknya Kelompok Pelaku Usaha Perikanan menurut Kecamatan dan Jenis di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2014

Kecamatan

Pembudidaya Ikan Air Laut

Pembudidaya Ikan Air Tawar

Nelayan

Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Jemaja

4

1

33

30

Jemaja Timur

3

5

11

7

Siantan Selatan

17

-

51

11

Siantan

7

1

17

6

Siantan Timur

37

-

31

10

Siantan Tengah

24

-

29

2

Palmatak

43

-

54

27

2014

132

7

234

93

2013

135

7

226

95

2012

135

7

226

128


II.2.2.7.

Industri

Pada Tahun 2014, sektor industri belum menjadi penyumbang utama dalam pembentukkan PDRB. Sektor industri dikelompokkan menjadi beberapa kategori. Kategori tersebut adalah industri kecil, industri sedang, dan industri besar. Jumlah industri kecil yang tercatat pada tahun 2014 sebanyak 284 buah industri yang mampu menyerap 1.248 tenaga kerja. Sedangkan industri sedang di Kepulauan Anambas tercatat sebanyak 5 buah dengan tenaga kerja sebanyak 21 orang. Jumlah unit usaha dan tenaga kerja terbesar terdapat di Kecamatan Siantan. Hal ini wajar dikarenakan Kecamatan Siantan merupakan ibu kota Kabupaten Kepulauan Anambas.

Tabel II.49. Banyaknya Perusahaan Industri Kecil, Sedang, Besar dan Tenaga Kerja menurut Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2014

Kecamatan

Perusahaan Industri Kecil

Tenaga Kerja

Sedang

Tenaga Kerja

Besar

Tenaga Kerja

Jemaja

31

181

-

-

-

-

Jemaja Timur

63

116

-

-

-

-

Siantan Selatan

11

79

-

-

-

-

Siantan

81

375

3

13

-

-

RPJMD KKA 2016-2021


76

Perusahaan Industri

Kecamatan

Kecil

Siantan Timur

36

Siantan Tengah Palmatak

Tenaga Kerja

Sedang

Tenaga Kerja

Besar

Tenaga Kerja

279

-

-

-

-

31

52

1

6

-

-

31

166

1

2

-

-

2014

284

1.248

5

21

-

-

2013

279

1.271

5

21

-

-

2012

271

1.265

4

17

-

-

2011

172

1.544

4

22

-

-


II.2.2.8.

Energi dan Sumber Daya Air Minum

Sebagai suatu kebutuhan vital dalam kehidupan, listrik dan air minum memerlukan penanganan yang serius. Bila kedua sektor ini mengalami gangguan dalam operasionalnya, maka dapat dipastikan akan berakibat pada terganggunya kelangsungan pembangunan daerah dan pemberdayaan masyarakat. Jumlah daerah yang dialiri listrik PT. PLN (Perusahaan Listrik Negara) yang terdaftar pada 4 rayon di Kabupaten Kepulauan Anambas adalah Tarempa, Ladan, Kuala Maras dan Letung. Air minum atau air bersih di Kabupaten Kepulauan Anambas dikelola oleh PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) Anambas. Unit Pembangkit Tabel II.50. Banyaknya Pelanggan PLN di Kabupaten Kepulauan Anambas menurut Cabang Tahun 2013

2010 1.323 568 677 215 2.783

Tarempa Letung Ladan Kuala Maras Jumlah

Jumlah Pelanggan 2011 2012 1.491 1.525 721 884 687 1.159 230 240 3.129 3.808

2013 2.789 977 2.041 244 6.048


Tabel II.51. Banyaknya Mesin, Daya Terpasang, Daya Mampu, dan KWH Terjual pada PLN Sub Ranting Kepulauan Anambas Tahun 2013

PLTD Tarempa Letung Ladan Kuala Maras Jumlah

Jumlah Mesin (Unit) 6 6 5 3 20

Daya Terpasang (KW) 3.000 1.168 858 350 5.376

Daya Mampu 2.400 895 580 240 4.115

Tenaga yang Beban Dibangkitkan Puncak (KWH) 10.561.916 1.850 2.085.530 510 2.156.378 550 212.38 135 15.016.207 3.045

KWH Terjual 8.883.048 1.585.788 1.807.800 198.096 12.474.732


Air minum atau air bersih di Kabupaten Kepulauan Anambas khususnya di Kota Tarempa dikelola Kantor Kecamatan Siantan dibawah koordinasi Dinas Pekerjaan Umum,Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman. Jumlah Pelanggan air pada tahun 2013 sebanyak 990 pelanggan dengan kapasitas produksi 20 liter/detik. Sedangkan untuk banyaknya Rumah Tangga di Kabupaten Kepulauan Anambas yang menggunakan jasa Pemda pada tahun 2013 sebanyak 1.442 Rumah Tangga dengan Kecamatan Siantan sebagai pengguna terbesar. Namun rumah tangga yang menggunakan jasa Non Pemda lebih besar jumlahnya yaitu sebanyak 2.748 RT dengan Kecamatan Palmatak sebagai pengguna terbesar

77



Tabel II.52. Jumlah Pelanggan Air Minum, Produksi, Penggunaan dan Jumlah Penerimaan di PDAM Kepulauan Anambas Tahun 2014

Tabel II.53. Banyaknya Rumah Tangga yang Menggunakan Jasa PAM dan Non PAM menurut Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2013

Uraian Jumlah Pelanggan Kapasitas Produksi Penggunaan Penerimaan Sumber

Satuan Unit Liter/Detik M3 Rp

2010 990 20 15.180

2011 990 20 15.180

2012 990 20 21.225

2013 990 20 34.275

2014 990 20 34275

: Kepulauan Anambas Dalam Angka Tahun 2015

Kecamatan Jemaja Jemaja Timur Siantan Selatan Siantan Siantan Timur Siantan Tengah Palmatak 2013 2012 2011

Pemda

Non Pemda 207 0 0 990 0 245 0 1.442 1.412 1.380

Jumlah 500 325 375 300 425 303 520 2.748 2.748 3.070

707 325 375 1.290 425 548 520 4.190 4.160 4.450


II.2.2.9.

Pertambangan

Pertambangan merupakan sektor yang paling besar kontribusinya dalam menyumbang PDRB Kabupaten Kepulauan Anambas. Luas usaha pertambangan granit merupakan pertambangan terbesar yaitu sebesar 14.230 Ha dengan cadangan 35.893.718.436 m3.

Tabel II.54. Luas Usaha dan Volume Cadangan Pertambangan menurut Kecamatan dan Jenis Pertambangan di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2013

Kecamata n Jemaja Jemaja Timur Siantan Selatan Siantan Siantan Timur Siantan Tengah Palmatak 2013 2012 2011

Granit Riolit Cadangan Luas Cadangan (m3) (Ha) (m3) 12.421.054.662,0 0 -

Luas (Ha) 9.885,00

Luas (Ha) 44,00 -

Diorit Biji Besi Cadangan Luas Cadangan (m3) (Ha) (m3) 2.230.311.146,0 0 -

1.250,00

2.746.445.898,00

-

-

-

-

-

-

2.750,00

-

-

-

-

-

-

-

16.364.512.003,0 0 -

-

- 36,00

-

-

-

-

-

-

-

148.119,9 0 -

345,00

4.361.705.873,00

-

316,00

340.498.440,00

-

24.811,78

14.230,0 0 14.230,0 0 14.230,0 0

35.893.718.436,0 0 35.893.718.436,0 0 35.893.718.436,0 0

-

1.914.455,0 0 1.914.455,0 0 1.914.455,0 0 1.914.455,0 0

360,00

2.570.809.586,0 36,00 0 2.570.809.586,0 36,00 0 2.570.809.586,0 36,00 0

172.931,6 8 172.931,6 8 178.805,0 0

-

-

360,00 360,00

RPJMD KKA 2016-2021


78

Lanjutan Tabel II.55

Kecamatan

Luas (Ha)

Jemaja Jemaja Timur Siantan Selatan Siantan Siantan Timur Siantan Tengah Palmatak 2013 2012 2011

Pasir Kuarsa Cadangan (m3) 5.414.904,00 5.414.904,00 5.414.904,00 5.414.904,00

Luas (Ha)

Tanah Urug Cadangan (m3) -

-


II.2.2.10. Pariwisata Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki potensi wisata yang cukup besar. Tentunya untuk mengembangkan industri pariwisata tersebut memerlukan dukungan sarana dan prasarana. Salah satu yang cukup penting adalah ketersediaan dermaga. Hingga tahun 2015, Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki 47 dermaga yang terdiri dari 3 dermaga kecil, 9 dermaga besar dan 35 dermaga sedang.

Tabel II.55. Banyaknya Dermaga Laut menurut Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2014

Jenis Dermaga

Kecamatan

Besar

Kecil

Sedang

Jemaja

-

1

25

Jemaja Timur

1

2

-

Siantan Selatan

-

-

-

Siantan

8

-

10

Siantan Timur

-

-

-

Siantan Tengah

-

-

-

Palmatak

-

-

-

2014

9

3

35


Bulan Tabel II.56. Banyaknya Penumpang Naik dan Turun menurut Bulan di Pelabuhan Tarempa Kepulauan Anambas Tahun 2014

Penumpang Turun 1.080

2.941

Februari

1.840

3.044

Maret

2.912

3.061

April

4.299

4.459

Mei

3.389

4.153

Juni

4.741

6.117

Juli

3.815

4.619

Agustus

3.251

5.651

September Oktober

79

Penumpang Naik

Januari

-

-

2.716

1.828

November

-

-

Desember

1.962

2.597

2014

30.005

38.470

2013

26.709

39.551

2012

34.122

24.455



Bulan

Penumpang Naik

2011

Penumpang Turun 25.439

24.524


Tabel II.57. Banyaknya Penumpang Datang dan Berangkat menurut Bulan di Bandar Udara Matak Kepulauan Anambas Tahun 2014 (Pesawat Komersil)

Bulan Januari

Penumpang Berangkat

Penumpang Datang 1.033

1.195

Februari

-

-

Maret

-

-

April

-

-

Mei

-

-

Juni

-

-

Juli

-

-

Agustus

794

854

September

1.094

1.098

Oktober

1.262

1.123

November

992

1.046

Desember

1.247

1.084

2014

6.422

6.400

2013

12.198

12.115


Selanjutnya adalah penginapan sebagai salah satu hal yang mendukung industri pariwisata. Jumlah penginapan di Kabupaten Kepulauan Anambas masih relatif sedikit dan itupun belum tersebar di seluruh kecamatan. Di wilayah ini tercatat memiliki 10 hotel melati di tahun 2014, namun dari jumlah tersebut 7 diantaranya terdapat di Kecamatan Siantan dimana ibu kota kabupaten berada. Di kecamatan Jemaja terdapat 3 buah hotel. Selain penginapan, restoran dan rumah makan juga ikut turut memberikan kontribusi dalam industri pariwisata. Sama halnya dengan penginapan, jumlah terbanyak berada di Kecamatan Siantan.

Tabel II.58. Banyaknya Penginapan menurut Kecamatan dan Jenisnya di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2014

Kecamatan

Jenis Penginapan

Jumlah

Hotel Bintang -

Hotel Melati 3

Losmen 8

Jemaja Timur

-

-

-

-

Siantan Selatan

-

-

-

-

Siantan

-

7

2

9

Siantan Timur

-

-

-

-

Siantan Tengah

-

-

-

-

Palmatak

-

-

6

6

2014

-

10

16

26

2013

-

10

-

10

2012

-

24

-

24

2011

-

22

-

22

Jemaja

11


RPJMD KKA 2016-2021


80

II.3. Aspek Daya Saing Daerah Daya saing daerah merupakan kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan propinsi dan kabupaten/kota lainnya yang berdekatan, domestik atau internasional.Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia. Indikator variabel aspek daya saing daerah terdiri dari:

II.3.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah II.3.1.1.

NILAI TUKAR PETANI (NTP)

Nilai Tukar Petani merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan atau daya beli petani di pedesaan. Penghitungan indikator ini diperoleh dari perbandingan antara indeks harga yang diterima petani (It) dengan indeks harga yang dibayar petani (Ib) yang dinyatakan dalam persentase. Indeks yang diterima petani merupakan suatu indikator tingkat kesejahteraan petani produsen dari sisi pendapatan, sedangkan indeks yang dibayar petani (lb) dari sisi kebutuhan petani baik untuk konsumsi rumah tangga maupun biaya produksi dan penambahan barang modal. Semakin tinggi nilai NTP maka relatif semakin kuat pula tingkat kemampuan dan daya beli petani. Dimana NTP lebih dari 100, berarti petani mengalami surplus. Harga produksinya naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsinya. Pendapatan petani naik lebih besar dari pengeluarannya, dengan demikian tingkat kesejahteraan petani lebih baik dibanding tingkat kesejahteraan petani sebelumnya. Apabila NTP = 100, berarti petani mengalami impas. Kenaikan/penurunan harga produksinya sama dengan persentase kenaikan/penurunan harga barang konsumsinya. Tingkat kesejahteraan petani tidak mengalami perubahan. NTP kurang dari 100, berarti petani mengalami defisit. Kenaikan harga barang produksinya relatif lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga barang konsumsinya. Tingkat kesejahteraan petani pada suatu periode mengalami penurunan dibanding tingkat kesejahtaraan petani pada periode sebelumnya. Penilaian NTP di atas menggunakan asumsi bahwa apabila produktivitas petani pada bulan bersangkutan paling sedikit sama dengan produktivitas bulan sebelumnya. Nilai Tukar Petani meliputi lima subsektor yaitu subsektor tanaman pangan, subsektor tanaman holtikultura, subsektor tanaman perkebunan rakyat, subsektor peternakan dan subsektor perikanan. NTP mencakup lima kabupaten yang ada di Provinsi Kepulauan Riau yaitu : Kabupaten Karimun, Kabupaten Bintan, Kabupaten Natuna, Kabupaten Lingga dan Kabupaten Kepulauan Anambas.

Tabel II.59. Nilai Tukar Petani (NTP) Tahun 2010-2014 Provinsi Kepulauan Riau

No Uraian

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1. Indeks Yang Diterima Petani (lt)

119,36

126,66

131,66

136,05

109,62

115,22

2. Indeks Yang Dibayar Petani (lb)

119,42

122,54

125,91

129,61

108,62

115,57

99,95

103,36

104,57

104,97

100,92

99,7

NTP

Sumber : Nilai Tukar Petani Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015

Selama periode 2011-2014, rata-rata NTP di Provinsi Kepulauan Riau mengalami peningkatan setiap tahunnya yang berarti daya beli petani di Provinsi Kepulauan riau lebih baik dari tahun ke tahun. NTP tertinggi terjadi pada tahun 2013, yaitu sebesar 104,96 dengan indeks yang diterima petani sebesar 136,05 dan indeks yang dibayar petani

81



sebesar 129,61. Namun pada tahun 2015 rata-rata NTP di Provinsi Kepulauan Riau hanya mencapai 99,45 masih berada di bawah 100. Hal ini berarti bahwa pada tahun 2015 petani di Provinsi Kepualauan Riau mengalami defisit, dimana kenaikan hasil produksi pertaniannya lebih kecil dibanding kenaikan harga kebutuhan petani untuk konsumsi dan biaya produksi. Pada tahun 2015 indeks harga yang diterima petani hanya mencapai 115,22 sedangkan indeks yang dibayarkan petani telah menapai 115,87. 101.55

102 Gambar II.10. Nilai Tukar Petani Provinsi Riau, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Jambi dan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2014

100.92

101 100 99 98 97

97.02

96.85

96 95 94

Provinsi Riau

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Provinsi Jambi

Provinsi Kepulauan Riau

Sumber: NTP Provinsi Riau, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Jambi dan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015

Provinsi yang berbatasan langsung dengan Provinsi Kepulauan Riau, yaitu yang berbatasan di sebelah barat Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Jambi yang berbatasan disebelah selatan. Apabila membandingkan NTP pada provinsi-provinsi tersebut, dapat dilihat pada tabel diatas yaitu pada tahun 2014 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki NTP paling besar dengan angka mencapai 101,55, di posisi kedua yaitu Provinsi Kepulauan Riau dengan NTP sebesar 100,92, kemudian Provinsi Jambi dengan NTP sebesar 97,02 dan di posisi terakhir yaitu Provinsi Riau dengan NTP sebesar 96,85. Hal ini menunjukan tingkat kemampuan petani di Provinsi Kepulauan Riau cukup tinggi dengan menempati posisi kedua dibandingkan tiga provinsi lainnya. Dengan NTP lebih dari 100 maka berarti petani Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami surplus. Harga produksinya naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsinya. Pendapatan petani naik lebih besar dari pengeluarannya, dengan demikian tingkat kesejahteraan petani lebih baik dibanding tingkat kesejahteraan petani sebelumnya.

II.3.1.2.

FOKUS IKLIM BERINVESTASI

Fokus iklim berinvestasi sangat dipengaruhi oleh rasa aman bagi investor untuk berinvestasi. Ketentraman dan ketertiban umum yang kondusif menggambarkan bahwa dispilin hukum berjalan dengan baik. Ketentraman dan ketertiban umum sangat berdampak positif dalam meningkatkan kenyamanan berinvestasi.

II.3.1.2.1.

Angka Kriminalitas

Angka kriminalitas disebabkan oleh berbagai macam faktor, antara lain kemiskinan, disfungsi norma dan hukum, ketidakharmonisan unsur terkait serta karakter bangsa yang sudah bergeser, ditambah dengan sistem pendidikan yang tidak lagi mengajarkan nilai-nilai etika termasuk pendidikan agama yang hanya menekankan pada

RPJMD KKA 2016-2021


82

aspek kognitifnya. Penanggulangan kriminalitas yang tepat merupakan salah satu cara untuk mencapai rasa aman, nyaman dan tertib bagi masyarakat serta iklim berinvestasi untuk dapat terselengggara dengan baik. Seperti yang tertera pada Tabel II.60, tindak kriminal selama satu tahun pada selang waktu tahun 2009 sampai pada tahun 2012 terus mengalami peningkatan akan tetapi mengalami penurunan yang cukup siginifikan di tahun 2013. Tindak kriminal yang mengalami fluktuasi pada tahun 2009 hingga tahun 2013 berbanding lurus dengan angka kriminalitas. Jumlah tindak kriminal tertinggi terjadi di tahun 2012 dengan jumlah tinda kriminal sebanyak 27 kasus dan angka kriminalitas mencapai 0,095, sedangkan tindak kriminal paling sedikit terjadi di tahun 2013 sebanyak satu kasus dengan angka kriminalitas 0,003. Angka kriminalitas pada suatu daerah semakin rendah menggambarkan tingginya rasa aman masyarakat dan begitu pula sebaliknya. Hal ini menunjukan bahwa angka kriminalitas masih relatif kecil sehingga dapat dikatakan bahwa dalam hal keamanan dan ketertiban lingkungan, kondisi di Kabupaten Kepulauan Anambas relatif stabil dan terkendali.

Tabel II.60. Angka Kriminalitas Tahun 20092013 Kabupaten Kepulauan Anambas.

No 1 2 3 4 5 6 7 8

Jenis Kriminal Jumlah kasus Pembunuhan Jumlah Kejahatan Seksual Jumlah kasus Penganiayaan Jumlah kasus Pencurian Jumlah kasus Penipuan Jumlah Tindak Kriminal selama 1 tahun Jumlah Penduduk Angka Kriminalitas

2009

2010

2011

2012

2013

0 2 1 4 0 7 35.646 0,020

0 3 1 4 0 8 37.629 0,021

0 1 4 4 1 10 38.210 0,026

1 4 20 6 6 37 38.833 0,095

0 0 1 0 0 1 39.374 0,003

Sumber : Diolah dari Kepulauan Anambas Dalam Angka Tahun 2014

II.3.1.3.

FOKUS SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber daya manusia yang berkualitas merupakan salah satu faktor penting untuk kemajuan daerah. Semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat semakin tinggi pula kualitas SDM di wilayah tersebut. Dengan demikian program pendidikan mempunyai andil besar terhadap kemajuan sosial ekonomi suatu daerah. II.3.1.3.1.

Kualitas Tenaga Kerja (Rasio Lulusan S1/S2/S3)

Tenaga kerja merupakan faktor pendukung perekonomian suatu daerah. Untuk memajukan perekonomian suatu daerah diperlukan tenaga kerja yang berkualitas.Tingkat pendidikan memiliki faktor yang sangat penting dalam menentukan kualitas tenaga kerja daerah. Semakin tinggi tingkat pendidikan tenaga kerja semakin tinggi pula penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berpengaruh terhadapkualitas hasil produksi barang dan jasa Seperti tertera pada Tabel II.61, tenaga kerja masih merupakan permasalahan di Kabupaten Kepulauan Anambas mengingat rasio lulusan S1/S2/S3 masih sangat minim. Pada tahun 2009 rasio lulusan S1/S2/S3 0,02 dengan jumlah lulusan S1/S2/S3 sebanyak 727 jiwa, dan mengalami peningkatan di tahun 2010 menjadi 0,026, dan mengalami pengingkatan di tahun 2011 menjadi 0,027, mengalami peningkatan di tahun 2012 menjadi 0,031 dan terus mengalami peningkatan di tahun 2013 dengan rasio lulusan menjadi 0,034 dengan jumlah lulusan S1/S2/S3 sebanyak 1.357 jiwa. Pada selang waktu tahun 2009 sampai tahun 2013 rasio lulusan S1/S2/S3 terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini menunjukan bahwa kesadaran akan pentingnya pendidikan

83



semakin meningkat pula. Selain itu, peluang untuk mendapatkan lapangan pekerjaan atau menciptakan peluang usaha lebih besar bagi mereka yang berpendidikan tinggi dibandingkan dengan mereka yang berpendidikan rendah. No Uraian Tabel II.61. Rasio Lulusan S1/S2/S3 Tahun 2008-2011 Kabupaten Kepulauan Anambas

2009

2010

2011

2012

2013

1

Jumlah lulusan S1

727

987

1.019

1.234

1.305

2

Jumlah lulusan S2

0

0

46

48

52

3

Jumlah lulusan S3

0

0

0

0

0

4

Jumlah lulusan S1/S2/S3

5

Jumlah Penduduk

6

Rasio lulusan S1/S2/S3

727

987

1.065

1.282

1.357

35.646

37.629

38.210

38.833

39.374

0,020

0,026

0,028

0,033

0,034

Sumber : Diolah dari Kepulauan Anambas Dalam Angka Tahun 2014

II.3.1.3.2.

Tingkat Ketergantungan (Rasio Ketergantungan)

Rasio Ketergantungan (Dependency Ratio) merupakan perbandingan antara jumlah penduduk usia 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk usia 65 tahun ke atas (usia nonproduktif) dibandingkan dengan jumlah pendduk usia 15-64 tahun (usia produktif). Rasio ketergantungan dapat dilihat berdasarkan usia, yaitu rasio ketergantungan muda dan rasio ketergantungan tua. Rasio ketergantungan muda merupakan perbandingan jumlah penduduk belum produktif (usia 0-14 tahun) dengan jumlah penduduk produktif (usia 15 - 64 tahun). Seperti yang tertera pada Tabel II.62, rasio ketergantungan muda terus mengalami kenaikan pada selang waktu antara tahun 2009 sampai tahun 2013 akan tetapi mengalami penurunan di tahun 2014. Pada tahun 2009 rasio ketergantungan muda sebesar 0,463, mengalami kenaikan di tahun 2010 menjadi 0,495, mengalami kenaikan di tahun 2011 menjadi 0,512, mengalami kenaikan di hingga tahun 2012 menjadi 0,518, dan terus mengalami kenaikan hingga tahun 2013 menjadi 0,548 dan mengalami penurunan di tahun 2014 menjadi 0,523 ini berarti bahwa setiap 100 orang yang berusia produktif harus menanggung kurang lebih 52 orang usia belum produktif (usia 0-14 tahun). Pada tahun 2013 peningkatan yang terjadi pada jumlah penduduk usia 0-14 tahun berbanding terbalik dengan menurunnya jumlah penduduk usia 15 – 64 tahun sehingga menyebabkan semakin banyaknya jumlah usia belum produktif yang harus ditanggung oleh usia produktif.

Tabel II.62. Rasio Ketergantungan Muda Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2009 s.d Tahun 2014

No Uraian 1 Jumlah Penduduk Usia < 15 tahun 2

Jumlah Penduduk Usia 15 – 64 tahun

3

Rasio Ketergantungan Muda

2009 2010 2011 2012 2013 2014 11.010 11.982 12.591 13.635 13.671 13.207 23.805 24.185 24.593 26.315 24.930 25.248 0,463

0,495

0,512

0,518

0,548

0,523

Sumber : Diolah dari Kabupaten Kepulauan Anambas Dalam Angka Tahun 2009, 2010, 2011, 2012, 2014 dan 2015

Rasio ketergantungan tua merupakan perbandingan jumlah penduduk tidak produktif (usia 65 tahun keatas) dengan jumlah penduduk produktif (usia 15-64 tahun). Rasio ketergantungan tua terus mengalami peningkatan dalam selang waktu antara tahun 2009 hingga tahun 2014. Seperti tersaji pada Tabel II.63, pada tahun 2009 rasio ketergantungan tua sebesar 0,035, mengalami kenaikan di tahun 2010 menjadi 0,051, mengalami kenaikan di tahun 2011 menjadi 0,053, mengalami kenaikan hingga tahun 2012 menjadi 0,055 dan terus mengalami kenaikan hingga tahun 2014 menjadi 0,056 di tahun 2013 dan 0, 057 di tahun 2014, ini berarti setiap 100 orang berusia produktif harus menanggung kurang lebih 57 orang usia tidak produktif.

RPJMD KKA 2016-2021


84

Tabel II.63. Rasio Ketergantungan Tua Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 20092014

No Uraian 1 Jumlah Penduduk Usia > 64 tahun 2


3

Rasio Ketergantungan Tua

2009 831

2010 1.244

2011 1.308

2012 1.438

2013 1.403

2014 1.437

23.805 24.185 24.593 26.315 24.930 25.248 0,035

0,051

0,053

0,055

0,056

0,057

Sumber : Diolah dari Kabupaten Kepulauan Anambas Dalam Angka Tahun 2009, 2010, 2011, 2012, 2014 dan 2015

Rasio ketergantungan total yaitu rasio ketergantungan dengan membandingkan jumlah penduduk belum produktif (usia < 15 tahun) dan jumlah penduduk tidak produktif (usia > 64 tahun) dengan jumlah penduduk produktif (usia 15-64 tahun). Berdasarkan data yang tersaji pada Tabel II.64, rasio ketergantungan total Kabupaten Kepulauan Anambas terus mengalami peningkatan pada selang waktu antara tahun 2009 hingga tahun 2013 kecuali di tahun 2014 mengalami penurunan. Dimana pada tahun 2009 rasio ketergantungan mencapai 0,497, mengalami kenaikan di tahun 2010 menjadi 0,547, mengalami kenaikan di tahu 2011 menjadi 0,565, mengalami kenaikan hingga tahun 2012 rasio ketergantungan mencapai 0,571, mengalami kenaikan pada tahun 2013 menjadi 0,605 dan mengalami oenurunan di tahun 2014 menjadi 0,580, angka ini berarti setiap 100 orang berusia produktif harus menanggung kurang lebih 58 usia belum produktif dan usia tidak produktif.

Tabel II.64. Rasio Ketergantungan Kabupaten Kepulauan Anambas Total Tahun 2009-2014

No Uraian 1 Jumlah Penduduk Usia < 15 tahun

2009 2010 2011 2012 2013 2014 11.010 11.982 12.591 13.635 13.671 13.207

2

Jumlah Penduduk Usia > 64 tahun

831

3

Jumlah Penduduk Usia Tidak Produktif

11.841 13.226 13.899 15.037 15.074 14.644

4


23.805 24.185 24.593 26.315 24.930 25.248

5

Rasio Ketergantungan

0,497

1.244

0,547

1.308

0,565

1.438

0,571

1.403

0,605

1.437

0,580

Sumber : Diolah dari Kabupaten Kepulauan Anambas Dalam Angka Tahun 2009, 2010, 2011,2012, 2014 dan 2015

Semakin meningkatnya jumlah usia belum produktif dan usia tidak produktif yang berbanding terbalik dengan menurunnya jumlah usia produktif menyebabkan meningkatnya tingkat ketergantungan muda, tua dan total. Berdasarkan rasio ketergantungan muda, tua maupun rasio ketergantungan total yang dimiliki oleh Kabupaten Kepulauan Anambas yang terus meningkat setiap tahun dari tahun 2009 hingga tahun 2014 menunjukan bahwa semakin meningkat pula beban ekonomi yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif.

85



PREHEADINGS

BAB. III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN

III.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu Keuangan daerah merupakan komponen paling penting dalam perencanaan pembangunan, karena kesuksesan penyelenggaraan pemerintahan daerah sangat tergantung pada kemampuan anggaran daerah yang tercermin pada Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah. Sebagaimana semangat otonomi daerah, maka masing-masing daerah memiliki hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri. Oleh karena itu diharapkan daerah mampu menggerakkan roda pemerintahan, melaksanakan pembangunan serta memberikan pelayanan publik dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat dengan melakukan pengelolaan keuangan daerahnya.

Tabel III.1. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2010 – 2015

Pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan dengan menganut azas tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Hal tersebut dapat terlaksana dengan melakukan analisis mengenai kondisi keuangan dan proyeksi keuangan daerah. Proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk memperoleh proyeksi yang tepat mengenai kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan pemecahan permasalahan strategis secara tepat dengan melahirkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah. Proyeksi yang baik tentu saja dilakukan dengan melihat kinerja keuangan daerah beberapa tahun kebelakang, minimal dalam satu periode RPJM Daerah. Kinerja keuangan masa lalu menguraikan tentang kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Anambas pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2015, khususnya terkait kinerja pendapatan dan belanja daerah, serta neraca daerah. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berdasarkan sumber data dari Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) dari tahun 2010 – 2015 adalah sebagai berikut:

NO KETERANGAN 2010 2011 2012 PENDAPATAN DAERAH A PENDAPATAN ASLI DAERAH 1 Pendapatan Pajak Daerah 260.829.993 2.624.363.020 6.765.394.867 2 Pendapatan Retribusi Daerah 215.173.385 232.641.183 472.274.893 3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 4 Lain-Lain Pendapatan Asli 10.083.773.344 35.550.258.587 26.870.718.058 Daerah Yang Sah Jumlah Pendapatan Asli Daerah 10.559.776.722 38.407.262.789 34.108.387.819

B DANA PERIMBANGAN 1 Dana Bagi Hasil Pajak 74.060.737.285 77.513.344.799 2 Dana Bagi Hasil Bukan 412.251.760.091 411.209.291.759 Pajak (Sumber Daya Alam) 3 Dana Alokasi Umum 213.045.068.000 208.627.263.000 4 Dana Alokasi Khusus 12.463.770.000 25.716.675.000 Jumlah Dana Perimbangan 711.821.335.376 723.066.574.558 C LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

2013

2014

2015

8.691.020.435 952.993.430 125.136.386

9.870.192.186 1.257.407.143 1.989.290.081

5.481.925.106 852.734.005 2.337.645.627

21.354.515.861

8.372.696.383

8.545.347.302

31.123.666.112

21.489.585.793 17.217.652.040

68.096.161.713 603.101.963.626

56.331.247.189 536.445.854.154

74.425.742.628 85.030.307.650 421.801.076.177 193.534.825.640

169.458.624.000 21.931.095.000 862.587.844.339

233.124.880.000 45.486.721.000 871.388.702.343

215.651.064.000 184.263.823.000 61.703.520.000 87.922.100.000 773.581.402.805 550.751.056.290

RPJMD KKA 2016-2021

GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN

88

NO KETERANGAN 2010 1 Dana Bagi Hasil Pajak dari 10.247.366.465 Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 2 Dana Penyesuaian dan 450.000.000 Otonomi Khusus 3 Bantuan Keuangan dan Provinsi Pemerintah Daerah Lainnya 4 Pendapatan Hibah 5.000.000.000 5 Pendapatan Lainnya 2.236.084.800 Jumlah Lain Lain Pendapatan 17.933.451.265 yang Sah JUMLAH PENDAPATAN 740.314.563.363 DAERAH BELANJA A BELANJA BELANJA OPERASIONAL 1 Belanja Pegawai 175.535.160.578 2 Belanja Barang 125.040.474.111 3 Belanja Bunga 4 Belanja Subsidi 3.030.000.000 5 Belanja Hibah 10.002.184.804 6 Belanja Bantuan Sosial 47.741.095.202 7 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintahan Desa JUMLAH BELANJA 361.348.914.695 OPERASIONAL B BELANJA BELANJA MODAL 1 Belanja Modal Pengadaan 5.298.704.800 Tanah 2 Belanja Modal Peralatan 27.648.465.323 Dan Mesin 3 Belanja Modal Gedung Dan 13.396.899.517 Bangunan 4 Belanja Modal Jalan. Irigasi 16.512.714.947 dan Jaringan 5 Belanja Aset Tetap Lainnya 1.177.384.674 6 Belanja Aset Lainnya JUMLAH BELANJA MODAL 64.034.169.261 C BELANJA TIDAK TERDUGA 1 Belanja Tidak Terduga 3.275.707.490 JUMLAH BELANJA TIDAK 3.275.707.490 TERDUGA JUMLAH BELANJA 428.658.791.446 SURPLUS/DEFISIT 311.655.771.917 D PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 1 Sisa Lebih Perhitungan 936.748.413 Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 2 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman JUMLAH PENERIMAAN 936.748.413 PEMBIAYAAN DAERAH E PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 1 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 2 Pemberian Pinjaman Daerah - dana Bergulir JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH PEMBIAYAAN NETTO 936.748.413 SISA LEBIH/KURANG 312.592.520.330

89

2011 2012 6.785.118.641 21.019.759.567

2013 10.559.397.394

2014 2015 35.079.819.864 17.126.160.974

4.155.163.000

6.383.516.000

6.419.880.000 26.154.845.000

11.116.913.200 12.047.514.852

21.455.714.540

21.701.754.704 28.068.701.000

402.143.649 59.650.211.041 37.624.581.068

38.398.627.934

63.201.454.568 71.349.706.974

821.124.048.389 934.320.813.226

940.910.996.391

858.272.443.166 639.318.415.304

251.569.204.358 266.810.674.751 7.618.012.000 7.491.700.000 56.303.924.017 18.966.553.086

304.304.501.348 311.355.792.682 12.758.994.726 35.641.800.685 29.511.025.000 26.657.450.185

316.931.411.852 353.856.903.330 11.459.776.710 21.185.605.723 22.447.950.000 34.177.513.000

293.126.281.507 328.868.071.288 6.644.603.851 19.859.248.000 31.502.760.000 48.450.678.000

608.760.068.212 720.229.564.626

760.059.160.616

728.451.642.646 419.733.201.200

36.748.179.200

5.000.000.000

1.705.802.170

50.000.000

1.934.757.950

85.568.258.663 48.829.774.057

28.366.504.185

22.301.211.643 13.869.354.750

57.081.367.263 86.651.652.977

123.361.960.675

105.091.191.894 90.730.120.659

86.138.120.324 78.187.273.832

135.046.019.866

123.443.627.679 123.313.324.637

5.096.584.400 4.374.997.353 235.590.132.820 218.093.698.219

2.079.320.020 71.046.646 290.859.609.342

915.478.123 181.918.000 265.934.559.909 228.094.718.046

11.715.216.835 11.715.216.835

254.237.000 254.237.000

4.473.755.500 4.473.755.500

14.186.050.570

246.230.525.819 116.214.581.882 443.029.000 18.116.997.446 3.693.065.000 35.035.002.053

-

-

14.839.200 14.839.200

856.065.417.867 938.577.499.845 1.055.392.525.458 994.386.202.555 647.842.758.446 (34.941.369.478) (4.256.686.619) (114.481.529.067) (136.113.759.389) (8.524.343.142) 313.862.008 278.920.639.182

267.163.952.563

143.281.622.167

6.167.862.777

-

-

-

831.464.116

313.862.008 278.920.639.182

267.163.952.563

143.281.622.167

6.999.326.893

-

-

7.500.000.000

6.000.000.000

1.000.000.000

870.000.000

-

-

-

-

-

-

7.500.000.000

6.000.000.000

1.000.000.000

870.000.000

313.862.008.660 271.420.639.182 278.920.639.182 267.163.952.563

261.163.952.562 146.682.423.495



142.281.622.167 6.129.326.893 6.167.862.777 (2.395.016.249)

NO KETERANGAN PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Sumber: Catatan Atas Laporan Keuangan APBD Tahun 2010 - 2015

III.1.1. Pendapatan Daerah Tingkat kemampuan masing-masing daerah dalam mendanai kebutuhan daerah berbeda-beda, tergantung dari pendapatan daerahnya. Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih, dan begitu pula dalam pengelolaan keuangan daerahnya. Pemerintah daerah diharapkan dapat mengelola dengan baik sumber sumber keuangan dalam upaya peningkatan pelayanan masyarakat yang lebih efisiean dan efektif pada daerahnya masing-masing berdasarkan pedoman yang ada.

Tabel III.2. Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2010-2015 NO I A 1 2 3

Hal tersebut terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana terakhir diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Pendapatan daerah diperoleh melalui sumber-sumber meliputi: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

KETERANGAN PENDAPATAN DAERAH PENDAPATAN ASLI DAERAH Pendapatan Pajak Daerah Pendapatan Retribusi Daerah Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Jumlah Pendapatan Asli Daerah

2010

260.829.993 215.173.385 -

2011

2.624.363.020 232.641.183 -

2012

6.765.394.867 472.274.893 -

2013

2014

2015

8.691.020.435 952.993.430 125.136.386

9.870.192.186 1.257.407.143 1.989.290.081

5.481.925.106 852.734.005 2.337.645.627

10.083.773.344 35.550.258.587 26.870.718.058 21.354.515.861

8.372.696.383

8.545.347.302

10.559.776.722 38.407.262.789 34.108.387.819 31.123.666.112 21.489.585.793 17.217.652.040

B 1 1.1 1.2

PENDAPATAN TRANSFER Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan Dana Bagi Hasil Pajak 74.060.737.285 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak 412.251.760.091 (Sumber Daya Alam) 1.3 Dana Alokasi Umum 213.045.068.000 1.4 Dana Alokasi Khusus 12.463.770.000 Jumlah Pendapatan Transfer Dana 711.821.335.376 Perimbangan C LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH 1 Dana Bagi Hasil Pajak dari 10.247.366.465 Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 2 Dana Penyesuaian dan Otonomi 450.000.000 Khusus 3 Bantuan Keuangan dan Provinsi Pemerintah Daerah Lainnya 4 Pendapatan Hibah 5.000.000.000 5 Pendapatan Lainnya 2.236.084.800 Jumlah Lain Lain Pendapatan yang 17.933.451.265 Sah JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 740.314.563.363

77.513.344.799 68.096.161.713 56.331.247.189 74.425.742.628 85.030.307.650 411.209.291.759 603.101.963.626 536.445.854.154 421.801.076.177 193.534.825.640 208.627.263.000 169.458.624.000 233.124.880.000 215.651.064.000 184.263.823.000 25.716.675.000 21.931.095.000 45.486.721.000 61.703.520.000 87.922.100.000 723.066.574.558 862.587.844.339 871.388.702.343 773.581.402.805 550.751.056.290

6.785.118.641 21.019.759.567 10.559.397.394 35.079.819.864 17.126.160.974

36.748.179.200

4.155.163.000

6.383.516.000

6.419.880.000 26.154.845.000

11.116.913.200 12.047.514.852 21.455.714.540 21.701.754.704 28.068.701.000 5.000.000.000

402.143.649 59.650.211.041 37.624.581.068 38.398.627.934 63.201.454.568 71.349.706.974 821.124.048.389 934.320.813.226 940.910.996.391 858.272.443.166 639.318.415.304

Sumber: Catatan Atas Laporan Keuangan APBD Tahun 2010 – 2015

RPJMD KKA 2016-2021


90

Pendapatan dan belanja daerah mengalami peningktan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2013,dan kemudian mulai mengalami penurunan dari tahun 2013, dan bahkan penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2015 yang diakibatkan oleh penurunan harga minyak dunia. Tren tersebut sejalan juga dengan belanja daerahnya. Akibat dari penurunan harga minyak dunia tersebut menghasilkan pertumbuhan pendapatan daerah yang fluktuatif, sehingga apabila dirata-ratakan nilai pertumbuhan pendapatan daerah dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 adaah sebesar negatif 2%, sedangkan untuk belanja daerah memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 6%. Berikut dapat dilihat dengan grafik pendapatan dan belanja daerah yang terjadi pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2015.

Gambar III.1. Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah Sumber: Catatan Atas Laporan Keuangan APBD Tahun 2010 - 2015

Pendapatan dan Belanja Daerah (Juta Rupiah)

1,500,000 1,000,000 500,000 -

2010

2011

2012

2013

PENDAPATAN DAERAH

2014

2015

2016*

BELANJA

2016* Data Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Tahun 2016.

Nilai pertumbuhan pendapatan daerah yang negatif menunjukkan bahwa pertumbuhan pendapatannya mengalami penurunan, seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa hal tersebut disebabkan oleh penurunan harga minyak dunia. Anjloknya harga minyak dunia sangat berpengaruh terhadap kondisi pendapatan daerah Kabupaten Kepulauan Anambas yang pendapatan daerahnya sebagian besar berasal dari data perimbangan sebagai daerah yang memiliki sumberdaya minyak. Kontribusi dana perimbangan terhadap total pendapatan daerah dari tahun 2010 – 2015 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.3. Kontribusi Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2010 2015

Kontribusi

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*

Pendapatan asli daerah Dana perimbangan Lain lain pendapatan daerah yang sah

1,43 4,68 3,65 3,31 2,50 2,69 3,17 96,15 88,06 92,32 92,61 90,13 86,15 87,35 2,42 7,26 4,03 4,08 7,36 11,16 9,47

Rata Rata Kontribusi 2010-2015 3,04 90,90 6,05

Sumber: Analisis Terhadap Data CALK Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2010 – 2015

Rata-rata kontribusi dana perimbangan terhadap total pendapatan daerah dari tahun 2010- 2015 adalah sebesar 90,90%, bahkan pada tahun 2015 kontribusinya sebesar 86,15% mengalami penurunan dari awal tahun 2010 yang kontribusinya sebesar 96,15%. Penurunan kontribusi dana perimbangan ini berindikasi positif terhadap ketergantungan pemerintah daerah pada dana perimbangan untuk pembiayaan pembangunan semakin kecil. Implikasi positif lainnya terhadap menurunnya kontribusi komponen dana

91



perimbangan adalah meningkatnya kontribusi komponen yang lain, terutama kontribusi pendapatan asli daerah. 3.04

6.05

RATA-RATA PERSEN KONTRIBUSI PENDAPATAN DAERAH

Gambar III.2. Rata-rata Persen Kontribusi Pendapatan Daerah

PENDAPATAN ASLI DAERAH

Sumber: Catatan Atas Laporan Keuangan APBD Tahun 2010 - 2015

DANA PERIMBANGAN

90.90

III.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah

Tabel III.4. PAD Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2010-2015

Pendapatan Asli Daerah adalah salah satu dari tiga komponen penerimaan daerah seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Pendapatan Asli Daerah atau yang sering disingkat dengan PAD diperoleh dari beberapa sumber yaitu pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Berikut adalah besaran masing-masing sumber penerimaan pendapatan daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

N KETERANGAN O

2010

2011

2012

2013

2014

2015

PENDAPATAN DAERAH A


1

Pendapatan Pajak Daerah

260.829.993

2.624.363.020

6.765.394.867

8.691.020.435

2

Pendapatan Retribusi Daerah

215.173.385

232.641.183

472.274.893

952.993.430

1.257.407.143

3

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

-

-

-

125.136.386

1.989.290.081 2.337.645.627

4

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

10.083.773.344 35.550.258.587 26.870.718.058 21.354.515.861

8.372.696.383 8.545.347.302

Jumlah Pendapatan Asli Daerah

9.870.192.186 5.481.925.106 852.734.005

10.559.776.722 38.407.262.789 34.108.387.819 31.123.666.112 21.489.585.793 17.217.652.040

Seperti yang terlihat pada grafik kontribusi pendapatan daerah terlihat bahwa ratarata kontribusi pendapatan asli daerah adalah sebesar 3,04%. Meskipun rata-rata kontribusi pendapatan asli daerah ini tergolong sangat kecil dan paling kecil diantara komponen lainnya, namun tren kontribusinya meningkat dari yang semula hanya 1,43% pada tahun 2010 menjadi 3,71% pada tahun 2015. PAD bersumber dari empat sumber pemasukkan seperti detail pada tabel diatas. Sumber utama berdasarkan rata-rata kontribusi terbesarnya dalam pendapatan asli daerah yaitu 70,67% berasal dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, dan diikuti oleh pendapatan pajak daerah yang berkontribusi sebesar 22,47%. Berikut adalah tabel kontribusi yang menunjukkan kontribusi masing-masing sumber pendapatan asli daerah. NO Tabel III.5. Persentase Kontribusi Komponen Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 20102015

PERSENTASE KONTRIBUSI PENDAPATAN ASLI DAERAH

2010 2011 2012 2013 2014 2015

1


2,47

6,83 19,83 27,92 45,93 31,84

2


2,04

0,61

3

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan

1,38

Rata-Rata % Kontribusi 22,47

3,06

5,85

4,95

2,98

0,40

9,26 13,58

7,75 RPJMD KKA 2016-2021


92

Daerah Yang Dipisahkan 4


95,49 92,56 78,78 68,61 38,96 49,63

70,67

Tren persentase kontribusi yang meningkat juga sejalan dengan rata-rata pertumbuhan pendapatan asli daerah yang mengalami peningkatan cukup signifikan mulai dari tahun 2011 – 2015, yaitu sebesar 39%, sedagkan masing-masing sumber komponen lainnya dapat dilihat detail pada tabel dibawah ini: NO KETERANGAN Tabel III.6. Pertumbuhan Pendapatan Daerah Tahun 2011 - 2015

2011 2012 2013 2014 2015

Rata-Rata Pertumbuhan 2011-2015

PENDAPATAN DAERAH A


1


2


3

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

4


253

(24)

(21)

Jumlah Pendapatan Asli Daerah

264

(11)

(9)

906

158

28

14

(44)

8

103

102

32

(32)

212 43

1.490

18

754

(61)

2

30

(31)

(20)

39

Meskipun sejak tahun 2012 – 2015 persentase pertumbuhan pendapatan asli daerah terus melangalami penurunan, namun nilai rata-rata pertumbuhan PAD masih cukup besar, hal ini dikarenakan angka pertumbuhan pada tahun 2011 yang sangat besar yaitu sebesar 253%.

III.1.1.2. Dana Perimbangan Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah (otonom) untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Jumlah Dana Perimbangan ditetapkan setiap tahun anggaran dalam APBN. Dana perimbangan ini bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah dan pemerintah daerah dan antar pemerintah daerah, dengan kata lain agar tercipta keseimbangan keuanngan antara pemerintah pusat dan daerah dan antara pemerintah daerah. NO Tabel III.7. Pertumbuhan Dana Perimbangan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 20102015

Pertumbuhan Dana Perimbangan

1 2

Dana Bagi Hasil Pajak Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) 3 Dana Alokasi Umum 4 Dana Alokasi Khusus Jumlah Dana Perimbangan

2011

2012

2013

2014

2015

5 (0)

(12) 47

(17) (11)

32 (21)

14 (54)

Rata-Rata Pertumbuhan 2011-2015 4 (8)

(2) 106 2

(19) (15) 19

38 107 1

(7) 36 (11)

(15) 42 (29)

(1) 55 (4)

Apabila dilihat secara keseluruhan/total pendapatan dari komponen dana perimbangan ini terlihat bahwa rata-rata pertumbuhan dari tahun 2011 - 2015 adalah negatif sebesar -4% atau mengalami penurunan dana perimbangan. Meski memiliki persentase penurunan yang kecil, namun perlu diingat bahwa komponen dana perimbangan ini memiliki persen kontribusi lebih dari 95% yang mengakibatkan penurunan -4% memiliki dampak pengurangan yang cukup besar terhadap total pendapatan daerah.

93



Tabel III.8. Kontribusi Komponen Dana Perimbangan

Dana perimbangan itu sendiri memiliki empat sumber seperti yang disebutkan dalam tabel. Dari keempat sumber tersebut komponen bagi hasil bukan pajak (sumber daya alam) memiliki kontribusi lebih dari separuh atau sebesar 55,99% dari jumlah keseluruhan dana perimbangan. Kemudian diikuti oleh Dana Alokoasi umum sebesar 27,75%. Untuk lebih detail tersaji dalam tabel berikut:

No Persentase Kontribusi Dana Perimbangan

2010 2011 2012 2013 2014 2015 Rata-Rata % Kontribusi

1 Dana Bagi Hasil Pajak

10

11

8

6

10

15

10,09

2 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)

58

57

70

62

55

35

55,99

3 Dana Alokasi Umum

30

29

20

27

28

33

27,75

4 Dana Alokasi Khusus

2

4

3

5

8

16

6,17

III.1.1.3. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan daerah yang sah terdiri dari pendapatan hibah, pendapatan dana darurat, pendapatan lainnya bantuan keuanngan pemerintah provinsi, serta pendapatan lainnya.

Tabel III.9. Pendapatan lain-lain yang sah

LAIN LAIN PENDAPATAN NO DAERAH YANG SAH

Rata-rata pertumbuhan lain lain pendapatan daerah yang sah sejak tahun 2010 – 2015 adalah sebesar 55%. Pertumbuhan tersebut dikarenakan terjadi peningkatan nilai dana penyesuaian dan otonomi khusus yang sangat drastis pada tahun 2011. Pada kurun waktu tersebut yang menjadi sumber pemasukan dari pendapatan lain-lain yang sah berdasarkan rata-rata kontribusinya adalah dari Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah lainnya, serta diikuti oleh bantuan keuangan dari provinsi pemerintah daerah lainnya.

2010

2011

1

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

10.247.366.465

2

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

3

Bantuan Keuangan dan Provinsi Pemerintah Daerah Lainnya

4

Pendapatan Hibah

5.000.000.000

5

Pendapatan Lainnya

2.236.084.800

2012

2013

2014

2015

6.785.118.641 21.019.759.567 10.559.397.394 35.079.819.864 17.126.160.974

450.000.000 36.748.179.200

4.155.163.000

6.383.516.000

6.419.880.000 26.154.845.000

- 11.116.913.200 12.047.514.852 21.455.714.540 21.701.754.704 28.068.701.000

5.000.000.000

-

-

-

-

402.143.649

-

-

-

Jumlah Lain Lain 17.933.451.265 59.650.211.041 37.624.581.068 38.398.627.934 63.201.454.568 71.349.706.974 Pendapatan yang Sah

RPJMD KKA 2016-2021


94

III.1.2. Belanja Daerah Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana terakhir diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Kewajiban pemerintah daerah tersebut adalah mendanai penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Belanja daerah yang direncanakan tersebut dikelompokkan menjadi Belanja Tidak Langsung (BTL) dan Belanja Langsung (BL). Belanja Tidak Langsung merupakan kinerja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, sedangkan Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Pada sub bab ini belanja daerah disajikan dengan menggolongkan berdasarkan belanja operasional dan belanja modal, meskipun demikian komponen belanja operasional hampir sama dengan belanja tidak langsung, sedangkan belanja modal memiliki komponen yang hampir sama dengan komponen belanja modal. Penyajian tersebut dilakukan karena data belanja pegawai yang diperoleh dari sumber data CALK berupa besaran nilai penjumlahan dari belanja pegawai yang termasuk dalam komponen belanja tidak langsung (belanja gaji dan tunjangan, belanja tambahan penghasilan PNS dan lainlain) dan belanja pegawai yang termasuk dalam komponen belanja langsung (honorarium PNS, non PNS, dan sebagainya). Rata-rata total belanja Kabupaten Kepulauan Anambas mengalami pertumbuhan dari tahun 2011-2015 sebesar 16 persen. Pada Tabel III.10 terlihat bahwa total belanja sebagian besar didominasi untuk pembiayaan belanja operasional, dengan rata-rata persentase proporsi (tahun 2010-2015) belanja modal sebesar 26%, dan 74% untuk belanja operasional. Meski proporsi belanja operasional masih cukup besar dibanding dengan belanja modal, namun apabila dilihat proporsinya tahun 2015, proporsi belanja operasional menjadi 64% dimana sebelumnya pada tahun 2010 sebesar 84%. Sedangkan pengeluaran yang digunakann untuk belanja modal semakin besar.

Tabel III.10. Belanja Daerah Tahun 2010 -2015 BELANJA

2010

2011

2012

2013

2014

2015

A BELANJA BELANJA OPERASIONAL 1 Belanja Pegawai

175.535.160.578

251.569.204.358

304.304.501.348

316.931.411.852

293.126.281.507

246.230.525.819

2 Belanja Barang

125.040.474.111

266.810.674.751

311.355.792.682

353.856.903.330

328.868.071.288

116.214.581.882

3 Belanja Bunga

-

-

-

-

-

-

4 Belanja Subsidi

3.030.000.000

7.618.012.000

12.758.994.726

11.459.776.710

6.644.603.851

443.029.000

5 Belanja Hibah

10.002.184.804

7.491.700.000

35.641.800.685

21.185.605.723

19.859.248.000

18.116.997.446

6 Belanja Bantuan Sosial 47.741.095.202

56.303.924.017

29.511.025.000

22.447.950.000

31.502.760.000

3.693.065.000

7 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintahan Desa

18.966.553.086

26.657.450.185

34.177.513.000

48.450.678.000

35.035.002.053

JUMLAH BELANJA OPERASIONAL

608.760.068.212

720.229.564.626

760.059.160.616

728.451.642.646

419.733.201.200

361.348.914.695

B BELANJA BELANJA MODAL 1 Belanja Modal Pengadaan Tanah

5.298.704.800

1.705.802.170

50.000.000

1.934.757.950

14.186.050.570

-

2 Belanja Modal Peralatan Dan Mesin

27.648.465.323

85.568.258.663

48.829.774.057

28.366.504.185

22.301.211.643

13.869.354.750

3 Belanja Modal Gedung 13.396.899.517

57.081.367.263

86.651.652.977

123.361.960.675

105.091.191.894

90.730.120.659

95



BELANJA

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Dan Bangunan 4 Belanja Modal Jalan. Irigasi dan Jaringan

16.512.714.947

86.138.120.324

78.187.273.832

135.046.019.866

123.443.627.679

123.313.324.637

5 Belanja Aset Tetap Lainnya

1.177.384.674

5.096.584.400

4.374.997.353

2.079.320.020

915.478.123

181.918.000

6 Belanja Aset Lainnya

-

-

-

71.046.646

-

-

JUMLAH BELANJA MODAL

64.034.169.261

235.590.132.820

218.093.698.219

290.859.609.342

265.934.559.909

228.094.718.046

1 Belanja Tidak Terduga 3.275.707.490

11.715.216.835

254.237.000

4.473.755.500

-

14.839.200

JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA

3.275.707.490

11.715.216.835

254.237.000

4.473.755.500

-

14.839.200

JUMLAH BELANJA

428.658.791.446

856.065.417.867

938.577.499.845

1.055.392.525.458

994.386.202.555

647.842.758.446

C BELANJA TIDAK TERDUGA

SURPLUS/DEFISIT

(428.658.791.446) (856.065.417.867) (938.577.499.845) (1.055.392.525.458) (994.386.202.555) (647.842.758.446)

D PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 1 Sisa Lebih Perhitungan 936.748.413 Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya

313.862.008

278.920.639.182

267.163.952.563

143.281.622.167

6.167.862.777

2 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

-

-

-

-

-

831.464.116

JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

936.748.413

313.862.008

278.920.639.182

267.163.952.563

143.281.622.167

6.999.326.893

E PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 1 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

-

-

7.500.000.000

6.000.000.000

1.000.000.000

870.000.000

2 Pemberian Pinjaman Daerah - dana Bergulir

-

-

-

-

-

JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH

-

7.500.000.000

6.000.000.000

1.000.000.000

870.000.000

-

PEMBIAYAAN NETTO

936.748.413

313.862.008

271.420.639.182

261.163.952.563

142.281.622.167

6.129.326.893

SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN

312.592.520.330

278.920.639.182

267.163.952.563

146.682.423.495

6.167.862.777

(2.395.016.249)

Sumber: Catatan Atas Laporan Keuangan APBD Tahun 2010 – 2015

Tabel III.11. Belanja daerah dilihat dari jenis pengeluaran ter

BELANJA

2010

1 BELANJA OPERASIONAL

84,30 71,11 76,74 72,02 73,26 64,79

73,70

2 BELANJA MODAL

14,94 27,52 23,24 27,56 26,74 35,21

25,87

3 BELANJA TIDAK TERDUGA

0,76

2011

1,37

2012

0,03

2013

0,42

2014

2015

0,00

Rata-Rata Proporsi Belanja Daerah

0,52

RPJMD KKA 2016-2021


96

Rata-Rata Proporsi Belanja Daerah 0.52

25.87

BELANJA OPERASIONAL BELANJA MODAL BELANJA TIDAK TERDUGA

73.70

III.1.2.1. BELANJA OPERASIONAL

Tabel III.12. Belanja Operasional Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2010-2015

NO

BELANJA DAERAH

Belanja Operasional adalah belanja yang dikeluarkan untuk membiayai kegiatan yang sifatnya operasional dan tidak berhubungan langsung dengan pembiayaan program dalam pencapaian pembangunan daerah. Komponen biaya operasional terlihat pada tabel sebelumnya diatas. Belanja pegawai dan belanja barang merupakan dua komponen yang memiliki proporsi yang paling besar yaitu masing-masing sebesar 45% dan 40% dari total belanja operasional. 2010

2011

2012

2013

2014

2015

A

BELANJA BELANJA OPERASIONAL

1

Belanja Pegawai

175.535.160.578 251.569.204.358 304.304.501.348 316.931.411.852 293.126.281.507 246.230.525.819

2

Belanja Barang

125.040.474.111 266.810.674.751 311.355.792.682 353.856.903.330 328.868.071.288 116.214.581.882

3

Belanja Bunga

-

-

4

Belanja Subsidi

3.030.000.000

7.618.012.000

12.758.994.726

11.459.776.710

6.644.603.851

443.029.000

5

Belanja Hibah

10.002.184.804

7.491.700.000

35.641.800.685

21.185.605.723

19.859.248.000

18.116.997.446

6

Belanja Bantuan Sosial

47.741.095.202

56.303.924.017

29.511.025.000

22.447.950.000

31.502.760.000

3.693.065.000

7

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintahan Desa

-

18.966.553.086

26.657.450.185

34.177.513.000

48.450.678.000

35.035.002.053

-

-

-

-

JUMLAH BELANJA 361.348.914.695 608.760.068.212 720.229.564.626 760.059.160.616 728.451.642.646 419.733.201.200 OPERASIONAL

III.1.2.2. BELANJA MODAL Komponen belanja modal seperti yang dapat dilihat pada tabel sebelumnya diatas adalah belanja modal pengadaan tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan, belanja modal aset tetap dan aset lainnya. Komponen belanja modal yang porsinya paling besar adalah Belanja Modal jalan, Irigasi dan Jaringan serta diikuti belanja modal Gedung dan bangunan. Komponen tersebut memiliki pertumbuhan rata-rata tiap tahunnya masing-masing secara beruurutan adalah sebesar 95% dan 78%. Sedangkan rata-rata pertumbuhan belanja modal secara keseluruhan sebesar 54%.

97



Tabel III.13. Belanja Modal Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2010-2015 NO BELANJA DAERAH

2010

2011

2012

2013

2014

2015 -

BELANJA BELANJA MODAL 1

Belanja Modal Pengadaan Tanah

5.298.704.800

2

Belanja Modal Peralatan Dan Mesin

50.000.000

1.934.757.950

14.186.050.570

27.648.465.323 85.568.258.663

48.829.774.057

28.366.504.185

22.301.211.643

3

Belanja Modal Gedung Dan 13.396.899.517 57.081.367.263 Bangunan

86.651.652.977

123.361.960.675 105.091.191.894 90.730.120.659

4

Belanja Modal Jalan. Irigasi 16.512.714.947 86.138.120.324 dan Jaringan

78.187.273.832

135.046.019.866 123.443.627.679 123.313.324.637

5

Belanja Aset Tetap Lainnya 1.177.384.674

4.374.997.353

2.079.320.020

6

Belanja Aset Lainnya

-

1.705.802.170

5.096.584.400 -

-

71.046.646

915.478.123 -

13.869.354.750

181.918.000 -

JUMLAH BELANJA MODAL 64.034.169.261 235.590.132.820 218.093.698.219 290.859.609.342 265.934.559.909 228.094.718.046

III.1.3. Neraca Daerah Neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah. Data Neraca daerah yang dimiliki hanya dua titik tahun yaitu tahun 2010 dan tahun 2009. Neraca daerah menggambarkan tiga aspek yang meliputi aspek aset, kewajiban dan ekuitas. Aspek aset di bagi kedalam dua jenis yaitu aset lancar dan aset tetap. Aset lancar adalah aset yang dapat berupa uang tunai atau kas dan aset kekayaan lainnya yang diharapkan bisa dikonversi menjadi kas maupun dijual/dikonsumsi habis dalam waktu tidak lebih dari satu tahun buku. Sedangkan aset tetap adalah aset yang umur ekonomisnya lebih dari satu tahun, seperti ialah tanah, bangunan kendaraan, mesin dan sebagainya. Usia kegunaan ekonomis aset tak lancar biasanya melampaui jangka satu tahun dan tidak dimaksudkan untuk dijual, melainkan untuk memfasilitasi keberlangsungan aktivitas pemerintahan daerah. Dalam Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Kewajiban adalah sebagai utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Ekuitas dana didefinisikan sebagai kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah. Dalam neraca pemerintah daerah, ekuitas dana disajikan berdasarkan likuiditasnya dan terbagi menjadi tiga kelompok besar, yaitu: ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi, dan ekuitas dana cadangan. Ekuitas Dana Lancar adalah selisih antara aset lancar dengan kewajiban jangka pendek. Ekuitas Dana Lancar terdiri dari: Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA), Cadangan Piutang, Cadangan Persediaan dan Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek. Ekuitas Dana Investasi mencerminkan kekayaan pemerintah daerah yang tertanam dalam aset nonlancar selain dana cadangan, dikurangi dengan kewajiban jangka panjang. Ekuitas Dana Investasi terdiri dari: Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang, Diinvestasikan dalam Aset Tetap, Diinvestasikan dalam Aset Lainnya (tidak termasuk Dana Cadangan), Dana yang Harus disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang. Ekuitas Dana Cadangan merupakan dana yang diinvestasikan dalam Dana Cadangan. Pada kurun waktu satu tahun Kabupaten Kepulauan Anambas mengalami peningkatan besaran nilai total aset secara keseluruhan yang sangat signifikan, yaitu sebesar 760 persen. Peningkatan tersebut dikarenakan Kabupaten Kepulauan Anambas baru memisahkan diri dari Kabupaten Natuna, sehingg pada tahun 2009 dan 2010 baru melakukan pembelian aset yang juga tergambar dari belanja aset pada sub bab sebelumnya. RPJMD KKA 2016-2021


98

URAIAN Tabel III.14. Neraca Daerah

ASET ASET LANCAR Kas di Kas Daerah Kas di Bendaharawan Pengeluaran Kas di Bendaharawan Penerimaan Investasi Jangka Pendek Piutang Pajak Piutang Retribusi Piutang Bagi Hasil Piutang Lain-lain Persediaan Jumlah Aset Lancar INVESTASI JANGKA PANJANG Investasi Non-Permanen Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah Investasi Non Permanen Lainnya Jumlah Investasi Non Permanen Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Jumlah Investasi Permanen Jumlah Investasi Jangka Panjang ASET TETAP Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi dan Jaringan Aset Tetap Lainnya Konstruksi dalam Pengerjaan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Jumlah Aset Tetap DANA CADANGAN Dana Cadangan Jumlah Dana Cadangan ASET LAINNYA Aset Tak Berwujud Aset Lain-lain Jumlah Aset Lainnya JUMLAH ASET KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Hutang Jangka Pendek Lainnya Jumlah Kewajiban Lancar KEWAJIBAN JANGKA PANJANG Utang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat Utang Jangka Panjang Lainnya Jumlah Kewajiban Jangka Panjang Jumlah Kewajiban

99



TAHUN 2009

TAHUN 2010

7.432.938.703,00 358.842.318,00 2.052.512.104,00 9.844.293.125,00

73.441.233.302,00 427.113.400,00 240.000.000.000,00 8.943.313,00 2.749.957.506,00 316.627.247.521,00

-

496.940.000,00 496.940.000,00

-

496.940.000,00

15.752.888.350,00 5.195.693.200,00 7.603.583.075,00 93.152.136,00 11.434.655.884,00 40.079.972.645,00

5.298.704.800,00 41.260.818.673,00 22.910.654.783,00 37.603.589.244,00 783.596.810,00 1.960.406.096,00 109.817.770.406,00

-

-

49.924.265.770,00

2.594.735.000,00 2.594.735.000,00 429.536.692.927,00

6.855.032.608,00 6.855.032.608,00

1.275.826.371,64 1.275.826.371,64

6.855.032.608,00

1.275.826.371,64

URAIAN

TAHUN 2009

EKUITAS DANA EKUITAS DANA LANCAR Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Pendapatan Yang Ditangguhkan Cadangan Piutang Cadangan Persediaan Dana yang Harus Disediakan utk Pembayaran Utang Jangka Pendek Jumlah Ekuitas Dana Lancar

TAHUN 2010

936.748.413,00 2.052.512.104,00 -

312.592.520.330,36 8.943.313,00 0 -

2.989.260.517,00

312.601.463.643,36

EKUITAS DANA INVESTASI Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang Diinvestasikan dalam Aset Tetap Diinvestasikan dalam Aset Lainnya Jumlah Ekuitas Dana Investasi

40.079.972.645,00 40.079.972.645,00

496.940.000,00 109.817.770.406,00 2.594.735.000,00 112.909.445.406,00

EKUITAS DANA CADANGAN Diinvestasikan dalam Dana Cadangan Jumlah Ekuitas Dana Cadangan JUMLAH EKUITAS DANA JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA

43.069.233.162 49.924.265.770,00

428.260.866.555 429.536.692.927

III.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu III.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran Proporsi pengggunaan anggaran digunakan untuk melihat seberapa besar persentase penggunaan anggaran yang digunakan untuk membiayai belanja pegawai dari total pengeluaran pemerintah daerah. Belanja pegawai termasuk kedalam belanja tidak langsung atau belanja operasional, yang tidak signifikan berdampak langsung terhadap masyarakat. Apabila melihat tren nya, penggunaan anggaran yang digunakan untuk belanja pegawai sudah cukup baik yaitu mengalami penurunan seperti yang terlihat dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014. Persentase belanja pegawai mengalami kenaikan yang cukup signifikan ditahun 2015 dikarenakan total pendapatan daerah pada tahun 2014 dan tahun 2015 mengalami penurunan yang cukup signifikan pula, sedangkan belanja daerah cenderung tetap. Penggunaan anggaran yang digunakan untuk belanja pegawai pada tahun 2015 adalah sebesar 38,01%.

Tabel III.15. Proporsi Pengunaan Anggaran

Tahun

Total Belanja Pegawai (Belanja Langsung + Belanja Tidak Langsung)

Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaaan Pengeluaran)

Persentase Belanja Pegawai

2010

175.535.160.578

428.658.791.446

40,95

2011

251.569.204.358

856.065.417.867

29,39

2012

304.304.501.348

946.077.499.845

32,16 RPJMD KKA 2016-2021


100

2013

316.931.411.852

1.055.392.525.457

30,03

2014

293.126.281.507

994.386.202.555

29,48

2015

246.230.525.819

647.842.758.446

38,01

III.2.2. Analisis Pembiayaan Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan untuk menutup defisit anggaran sering disebut sebagai penerimaan pembiayaan. Sebaliknya, pembiayaan yang dilakukan untuk memanfaatkan surplus disebut dengan pengeluaran pembiayaan. III.2.2.1.

Tabel III.16. Penerimaan Pembiayaan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas

NO

PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

Terdapat beberapa sumber yang dapat menjadi penerimaan pembiayaan daerah seperti yang terdapat pada Tabel III.16 dibawah ini. Namun pada Kabupaten Kepulauan Anambas, penerimaan pembiayaan daerah dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 hanya bersumber dari Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA). Pada tahun 2015 besar penerimaan pembiayaan daerah selain diperoleh daeri SILPA juga berasal dari penerimaan kembali pemberian pinjaman seperti yang terlihat pada tabel berikut:

PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

Proporsi dari Total defisit Riil 2010

2011

2012

2013

2014

2015

1 Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan 936.748.413 313.862.008.660 278.920.639.182 267.163.952.562 143.281.622.167 6.167.862.777,36 Anggaran (SILPA) 2 Pencairan Dana Cadangan

-

-

-

-

3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

-

-

-

4 Pinjaman Dalam Negeri Pemerintah Pusat

-

-

-

5 Pinjaman Dalam Negeri Pemerintah Daerah Lainnya

-

-

-

6 Pinjaman Dalam Negeri Lembaga Keuangan Bank

-

-

-

7 Pinjaman Dalam Negeri Lembaga Keuangan Bukan Bank

-

-

-

8 Pinjaman Dalam Negeri Obligasi

-

-

-

9 Pinjaman Dalam Negeri Lainnya

-

-

-

10 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

-

-

-

JUMLAH PENERIMAAN DAERAH

831.464.116

936.748.413 313.862.008.660 278.920.639.182 267.163.952.562 143.281.622.167 6.999.326.893,36

III.2.2.2. PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu dan pembentukan dana cadangan. Penyertaan Modal/Investasi adalah pengeluaran daerah yang digunakan untuk penyertaan modal (saham) dan obligasi pada organisasi bisnis.

101



Tabel III.17. Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas

Pada tahun 2012 sampai tahun 2015 Kabupaten Kepulauan Anambas mengeluarkan pembiayaan penyertaan modal pemerintah daerah yang dapat dilihat pada Tabel III.17 berikut.

NO PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 1 Pembentukan Dana Cadangan 2 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 3 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam NegeriPemerintah Pusat 4 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam NegeriPemerintah Daerah Lainnya 5 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam NegeriLaporan Keuangan Bank 6 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam NegeriLaporan Keuangan Bukan Bank 7 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam NegeriObligasi 8 Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Negara 9 Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah 10 Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah Lainnya JUMLAH PENGELUARAN DAERAH

2010

2011 -

2012

2013 2014 2015* 7.500.000.000 6.000.000.000 1.000.000.000 870.000.000 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- 7.500.000.000 6.000.000.000 1.000.000.000 870.000.000

III.3. Kerangka Pendanaan Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Suatu kapasitas riil keuangan daerah adalah total penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan berbagai pos atau belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama.

III.3.1. Analisis Belanja, Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama

Tabel III.18. Proyeksi Pendapatan Daerah

Analisis Belanja dan Pengeluaran Periodik Wajib Serta Prioritas Utama berfungsi untuk mengetahui rata-rata pertumbuhan pengeluaran belanja maupun pembiayaan yang bersifat wajib serta sangat prioritas. Tabel III.18 berikut menunjukkan pertumbuhan belanja masing-masing jenis belanja serta rata-rata pertumbuhan belanja tahun 2011-2015. Rata-rata pertumbuhan total belanja daerah adalah sebesar 16,23 persen yang dirataratakan dari tahun 2011-2015.

BELANJA

2011

2012

2013

2014

2015


A BELANJA BELANJA OPERASIONAL 1 Belanja Pegawai

43,32 20,96

4,15

-7,51

-16,00

8,98

2 Belanja Barang

113,38 16,70

13,65

-7,06

-64,66

14,40

4 Belanja Subsidi

151,42 67,48 -10,18 -42,02

-93,33

14,67

5 Belanja Hibah

-25,10 375,75 -40,56

-8,77

59,01

3 Belanja Bunga -6,26

RPJMD KKA 2016-2021


102

BELANJA 6 Belanja Bantuan Sosial

2014

2015


17,94 -47,59 -23,93 40,34

2011

2013

-88,28

-20,30

40,55

28,21

41,76

-27,69

20,71

68,47 18,31

5,53

-4,16

-42,38

9,15

7 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintahan Desa JUMLAH BELANJA OPERASIONAL

2012

B BELANJA BELANJA MODAL 1 Belanja Modal Pengadaan Tanah

-67,81 -97,07 3769,52 633,22 #VALUE!

2 Belanja Modal Peralatan Dan Mesin

209,49 -42,93 -41,91 -21,38

-37,81

1059,47 13,09

3 Belanja Modal Gedung Dan Bangunan

326,08 51,80

42,37 -14,81

-13,67

78,35

4 Belanja Modal Jalan. Irigasi dan Jaringan

421,65 -9,23

72,72

-8,59

-0,11

95,29

5 Belanja Aset Tetap Lainnya

332,87 -14,16 -52,47 -55,97

-80,13

26,03

267,91 -7,43

-14,23

54,21

6 Belanja Aset Lainnya JUMLAH BELANJA MODAL

33,36

-8,57

C BELANJA TIDAK TERDUGA 1 Belanja Tidak Terduga

257,64 -97,83 1659,68

JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA JUMLAH BELANJA

606,50

257,64 -97,83 1659,68 99,71

9,64

12,45

606,50 -5,78

-34,85

16,23

III.3.2. Proyeksi Data Masa Lalu Proyeksi kedepan dilakukan dengan melihat hasil analisis kinerja pertumbuhan realisasi APBD dari tahun 2010-2015, yang telah dilakukan pada sub bab sebelumnya. Rata-rata pertumbuhan pendapatan, serta belanja adalah hal yang menjadi dasar untuk memproyeksikan pendapatan dan belanja ditahun periode RPJM ini tahun 2017 – 2021. Dalam hal ini pada tahun 2016 tidak diproyeksikan namun menggunakan data dari Rencana Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RP-APBD) yang sudah ada. Proyeksi dilalukan dengan basis besaran pendapatan daerah tahun 2016. Proyeksi pendapatan tahun 2017 – 2021 tidak menggunakan persentase rata-rata pertumbuhan pendapatan yang diperoleh dari tahun 2010 – 2015. Seperti yang terlihat bahwa pendapatan daerah dari tahun 2010 – 2015 sangat fluktuatif yang diakibatkan oleh komponen dana perimbangan, sehingga apabila dirata-ratakan nilai pertumbuhan pendapatan daerah sebesar negatif 2%. Nilai pertumbuhan tersebut tentu saja tidak logis digunakan untuk memproyeksi pendapatan. Dilihat dari masing-masing pertumbuhan ketiga komponen pendapatan daerah, juga menunjukkan angka rata-rata pertumbuhan yang tidak relevan untuk dijadikan sebagai dasar proyeksi pendapatan. Misalnya saja pada komponen pendapatan asli daerah, rata-rata pertumbuhannya sebesar 39%, sedangkan komponen lain-lain yang sah pertumbuhan rata-ratanya sebesar 55%. Proyeksi dilakukan dengan angka pertumbuhan yang ditetapkan sesuai dengan kemampuan daerah, sehingga preyeksi yang dilakukan lebih mendekati. Hal tersebut juga merupakan salah satu agenda prioritas kepala daerah yaitu merasionalisasikan pendapatan daerah sebesar 80% terutama dari komponen dana perimbangan. Rata-rata pertumbuhan yang digunakan untuk memproyeksi pendapatan daerah adalah sebesar 5% untuk komponen pendapatan asli daerah, serta masing-masing 2% untuk komponen dana perimbangan dan komponen lain-lain pendapatan yang sah. Rasionalisasi 80% dilakukan terhadap komponen dana perimbangan saja, teknisnya adalah proyeksi dana perimbangan tahun 2017 dihitung dari 80% nilai dana perimbangan tahun 2016. Untuk nilai belanja daerah diperoleh nilai rata-rata pertumbuhannya adalah 16% nilai ini pun akan kurang relevan untuk digunakan sebagai proyeksi, karena peningkatan belanja lebih besar dibandingkan dengan peningkatan pendapatan. Hal tersebut akan

103



Tabel III.19. Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2017-2021

NO

mengakibatkan pada suatu titik tahun akan mengalami defisit anggaran. Sehingga rata-rata pertumbuhan belanja yang digunakan sebagai dasar proyeksi ditetapkan sendiri sesuai dan disesuaikan dengan kondisi yang terjadi.

PROYEKSI PENDAPATAN DAERAH

RP APBD 2016

2017

2018

2019

2020

2021

A PENDAPATAN ASLI DAERAH 1 Pendapatan Pajak Daerah

13.658.000.000 14.340.900.000 15.057.945.000 15.810.842.250 16.601.384.363 17.431.453.581

2 Pendapatan Retribusi Daerah

442.320.000

464.436.000

487.657.800

512.040.690

537.642.725

564.524.861

3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

1.309.850.525

1.375.343.051

1.444.110.204

1.516.315.714

1.592.131.500

1.671.738.075

4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

14.398.166.885 15.118.075.229 15.873.978.991 16.667.677.940 17.501.061.837 18.376.114.929

Jumlah Pendapatan Asli Daerah 29.808.337.410 31.298.754.281 32.863.691.995 34.506.876.594 36.232.220.424 38.043.831.445 B DANA PERIMBANGAN 1 Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)

113.777.807.207 92.842.690.681 94.699.544.495 96.593.535.384 98.525.406.092 100.495.914.214

2 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)

221.919.171.425 181.086.043.883 184.707.764.760 188.401.920.056 192.169.958.457 196.013.357.626

3 Dana Alokasi Umum

350.512.758.000 286.018.410.528 291.738.778.739 297.573.554.313 303.525.025.400 309.595.525.908

4 Dana Alokasi Khusus

134.248.236.080 109.546.560.641 111.737.491.854 113.972.241.691 116.251.686.525 118.576.720.256

Jumlah Dana Perimbangan 820.457.972.712 669.493.705.733 682.883.579.848 696.541.251.445 710.472.076.473 724.681.518.003 C LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 1 Dana Bagi Hasil Pajak dari 43.870.513.878 44.747.924.156 45.642.882.639 46.555.740.291 47.486.855.097 48.436.592.199 Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 2 Dana Penyesuaian dan Otonomi 34.095.836.000 34.777.752.720 35.473.307.774 36.182.773.930 36.906.429.408 37.644.557.997 Khusus 3 Bantuan Keuangan dan Provinsi 10.990.840.000 11.210.656.800 11.434.869.936 11.663.567.335 11.896.838.681 12.134.775.455 Pemerintah Daerah Lainnya 4 Pendapatan Hibah

-

-

-

-

-

5 Pendapatan Lainnya

-

-

-

-

-

Jumlah Lain Lain Pendapatan yang 88.957.189.878 90.736.333.676 92.551.060.349 94.402.081.556 96.290.123.187 98.215.925.651 Sah JUMLAH Pendapatan Daerah 939.223.500.000 791.528.793.689 808.298.332.191 825.450.209.595 842.994.420.085 860.941.275.099

III.3.3. Penghitungan Kerangka Pendanaan Perhitungan kerangka pendanaan bertujuan untuk memprediksi kemampuan keuangan daerah untuk membiayai pembangunan daerah tiap tahunnya. Besarnya pendapatan daerah hasil prediksi yang dilakukan pada bab sebelumnya, adalah besaran keuangan daerah yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan daerah, namun sebelumnya harus dikurangi pengeluaran besaran belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama. Pada kerangka pendanaannya dibagi menjadi tiga prioritas, yang kemudian dilakukan penetapan masing-masing persentasenya. Persentase untuk prioritas I adalah sebesar 40%, sedangkan untuk prioritas II dan prioritas III masing-masing 30%. Anggaran 40% pada prioritas I digunakan untuk membiayai program pembangunan daerah dengan tema atau program unggulan kepala daerah sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN dan amanat/kebijakan nasional yang definitif harus dilaksanakan oleh daerah pada tahun rencana. Program yang disusun dan dibiayai dengan RPJMD KKA 2016-2021


104

anggaran prioritas I harus berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat monumental, berskala besar, dan memiliki kepentingan dan nilai manfaat yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian visi/misi daerah. Di samping itu, prioritas I juga diperuntukkan bagi prioritas belanja yang wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Program Prioritas II sebesar 30% merupakan program prioritas ditingkat SKPD yang merupakan penjabaran dari analisis per urusan. Suatu prioritas II berhubungan dengan program/kegiatan unggulan SKPD yang paling berdampak luas pada masingmasing segementasi masyarakat yang dilayani sesuai dengan prioritas dan permasalahan yang dihadapi berhubungan dengan layanan dasar serta tugas dan fungsi SKPD termasuk peningkatan kapasitas kelembagaan yang berhubungan dengan itu.

Tabel III.20. Prediksi Kerangka Pendanaan Dan Alokasi Penggunaan Keuangan Daerah

Prioritas III sebesar 30% untuk alokasi belanja-belanja tidak langsung seperti: tambahan penghasilan PNS, belanja hibah, belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan, belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa serta belanja tidak terduga. Pengalokasian dana pada prioritas III harus memperhatikan (mendahulukan) pemenuhan dana pada prioritas I dan II terlebih dahulu untuk menunjukkan urutan prioritas yang benar.

KERANGKA PENDANAAN

RP APBD 2016

Prioritas I

217.036.933.528 221.628.062.233 226.323.533.014 231.126.058.687 236.038.437.624 241.063.557.028

2017

2018

2019

2020

2021

Priorita II

162.777.700.146 166.221.046.675 169.742.649.760 173.344.544.015 177.028.828.218 180.797.667.771

Prioritas III

162.777.700.146 166.221.046.675 169.742.649.760 173.344.544.015 177.028.828.218 180.797.667.771

III.3.4. Proyeksi Pembiayaan Daerah Pembiayaan Daerah sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya merupakan trransaksi keuangan untuk mentup deficit anggaran atau untuk memafaatkan surplus. Deficit atau surplus terjadi apabila ada aselisih antara anggaran pendapatan daerah dengan belanja daerah. Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap pengeluaran yang akan diterima kembali dan /atau penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutny. Dalam penanggarannya pembiayaan daerah dibagi dalam 2 bagian yaitu penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Untuk 5 (lima) kedepan penerimaan pembiayaan daerah khususnya dari komponen silpa sesusai ketentuan perundang-undangan di asumsikan 6 persen dari total pendapatan daerah sebagai mana tabel dibawah ini.

Tabel III.21. Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas

Proyeksi Pembiayaan Daerah (SILPA) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 0 47,491,727,621 48,497,899,931 49,527,012,576 50,579,665,205 51,656,476,506 Pemanfaatan dana Silpa dimaksud akan diprioritaskan untuk (1) menutupi selisih belanja pada prioritas I, II, dan III dengan pendapatan, (2) akan digunakan untuk penyertaan modal kepada badan usaha milik daerah serta penyaluran dana bergulir.

105



PREHEADINGS

BAB. IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

IV.1. Permasalahan Proses pembangunan akan sangat bergantung dengan apa yang dimiliki daerah tersebut sebagai modal dalam penyokong keberhasilan pembangunan. Namun pada perjalanannya pembangunan daerah juga kerap kali harus menghadapi berbagai permasalahan yang dapat menghambat keberhasilan dalam mencapai target-target pembangunan. Permasalahan tersebut baik yang telah dan tengah berlangsung, ataupun permasalahan yang dapat terjadi pada masa yang akan datang. Permasalahan umum pembangunan di Kabupaten Kepulauan Anambas tersebar di berbagai bidang pemerintahan. Sebagai salah satu bagian terluar Indonesia, Kabupaten Kepulauan Anambas masih berkutat dengan aksesibilitas dan konektivitas daerah. Hal-hal yang muncul dari hal tersebut adalah persoalan pemerataan pembangunan, stabilitas harga kebutuhan dasar masyarakat, rentannya illegal fishing dan permasalahan kepulauan ataupun perbatasan lainnya. Hal ini pula yang menyebabkan segala potensi daerah seperti hasil perikanan dan wisata menjadi hal yang belum masksimal untuk berkembang. Berdasarkan hasil pengumpulan data baik primer maupun sekunder, disertai wawancara yang dilakukan terhadap Perangkat Daerah (PD) Kabupaten Kepulauan Anambas, diperolah beberapa permasalahan pembangunan daerah di Kabupaten Kepulauan Anambas, yang dijelaskan lebih lanjut pada uraian berikut.

IV.1.1. Lingkungan IV.1.1.1. Kerusakan Lingkungan Kerusakan terumbu karang salah satunya yang terdekat dengan pusat kota adalah di sepanjang jembatan Selayang Pandang (SP) dan kawasan pantai di Teluk Tarempa. Kerusakan tersebut disebabkan oleh pembangunan yang terjadi di sepanjang jalan tersebut. Penumpukan bahan material dan tonggak bangunan yang terbuat dari beton pada dasar pesisir sepanjang jalan semen panjang merusak ekosistem terumbu karang dan ikan yang bergantung pada ekosistem tersebut. Pembangunan yang kian menjorok ke arah laut dan tak terkontrol, mengakibatkan terumbu karang dan habitat berbagai jenis ikan terancam. Tidak hanya di pusat kota, namun pembangunan jalan dan bangunan dengan pembukaan lahan di kawasan hulu, telah mengancam ketersediaan air dan membuat kawasan dibawahnya mengalami pencemaran. Hal ini terjadi di kawasan wisata air terjun Temburun, yang akibat pembukaan lahan di hulu mengakibatkan debit air menurun dan tertutup sedimen tanah liat sehingga warna air menjadi kuning. Kerusakan lingkungan juga diakibatkan oleh aktivitas penambangan pasir. Pernambangan pasir dilakukan di sekitar pulau-pulau kecil, baik di darat maupun di pesisir tanpa ijin. Pernambangan pasir di kawasan pesisir terjadi di antaranya di wilayah Kecamatan Siantan, Kecamatan Siantan Tengah, Siantan Timur dan Palmatak. Sebagaimana yang diatur oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, mengenai pelarangan aktivitas perkebunan dan penambagan di pulau-pulau kecil, aktivitas yang berkaitan dengan penambagan pasir skala besar harus mengantongi ijin dan melakukan analisa dampak lingkungan. Penambagan pasir di Kabupaten Kepulauan Anambas yang

RPJMD KKA 2016-2021

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

108

dilakukan oleh warga, terjadi di daratan, sehingga dikhawatirkan dapat membawa dampak pada krisis air,seperti yang baru ini terjadi di daerah Rintis. Penambangan pasir di daerah rintis dilakukan dekat dengan sumber air, dengan jarak kurang dari 50 meter dari DAS sehingga mempengaruhi warna dan kualitas air. Penambangan pasir illegal pada Daerah Aliran Sungai (DAS) juga terjadi pada Pasir Peti, Desa Antang, Kecamatan Siantan yang disinyalir melanggar Undang-undang Galian C dan Undang-undang pengelolaan DAS. IV.1.1.2. Lemahnya Pengelolaan Sampah Penumpukan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kecamatan Siantan Anambas melebihi kapasitas. Pengelolaan sampah belum terkoodinasi dengan baik. Peran dan kewenangan masalah sampah masih belum terdistribusi dengan baik dan jelas antara PD terkait. Sedangkan semakin banyak munculnya pemukiman dan terbukanya Anambas bagi kunjungan wisatawan menjadikan permasalahan sampah menjadi permasalahan yang dihadapi oleh Anambas. Beberapa wisatawan asing yang berkunjung ke Tarempa mengeluhkan keberadaan sampah yang banyak terdapat dipinggir pantai dan laut di perairan pulau-pulau Anambas. Banyak tempat yang dikunjungi wisatawan di Anambas dihiasi oleh sampah-sampah plastik. Kapal laut sedikit banyakanya memiliki andil dalam permasalahan sampah yang ada. Sampah yang dikeluarkan oleh kapal laut yang dilakukan oleh awak-awak kapal pada pesisir pantai ketika berlabuh menyebabkan sampah menjadi permasalahan yang sangat serius. Hal ini merupakan pekerjaan rumah besar bagi Kabupaten Kepulauan Anambas yang justru memiliki potensi kelautan dan pariwisata bahari yang luar biasa. Penanganan sampah yang baik tentunya akan meningkatkan daya tarik wisatawan untuk menikmati pesona perairan yang disuguhkan Kabupaten Kepulauan Anambas.

IV.1.2. Layanan Dasar IV.1.2.1. Kurangnya Ketersediaan Air Bersih Air bersih di Kabupaten Kepulauan Anambas untuk sementara ini pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan non Pemerintah Daerah (masyarakat). Untuk wilayah Kecamatan Siantan pengelolaan dilakukan oleh Kantor Kecamatan Siantan dibawah koordinasi Dinas Pekerjaan Umum,Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan jumlah pelanggan sebanyak 990 KK dengan kapasitas produksi 20 liter/detik. Namun rumah tangga yang menggunakan jasa Non Pemda lebih besar jumlahnya yaitu sebanyak 2.748 KK dengan Kecamatan Paliatak sebagai pengguna terbesar. Persoalan air bersih terjadi hampir di seluruh kecamatan. Belum tersedianya sistem distribusi air bersih yang merata serta sistem penampungan (waduk/embung) yang baik mengakibatkan wilayah padat penduduk seperti Kecamatan Siantan dan Kecamatan Palmatak belum dapat menikmati ketersediaan air bersih secara layak. Kecamatan Siantan Tengah khususnya Desa Air Asuk adalah salah satu desa sekaligus pusat pemerintahan Kecamatan Siantan Tengah yang hingga kini belum dapat meninkmati air bersih secara memadai. Banyak warga masyarakakat yang mengantungkan kebutuhan air bersih kepada air hujan selain itu pada musim kemarau masyarakat harus meyeberang dengan perahu tradisional/ pompong ke desa lain untuk mendapatkan air bersih. Sementara itu, bagi warga yang tidak memiliki pompong atau sarana transportasi lainnya terpaksa harus membayar sebesar Rp. 20.000 untuk mendapatkan air bersih 1 drum berukuran sedang. Kurangnya ketersediaan air bersih juga terjadi di Siantan Timur dan Siantan Selatan.

109



Sementara untuk wilayah Jemaja dan Jemaja Timur memang saat ini tidak mengalami kelangkaan air bersih yang berarti, tetapi belum mumpuninya sistem air minum serta ancaman kerusakan hutan yang terus terjadi dapat menjadi ancaman tersendiri yang mengakibatkan kelangkaan air bersih dikemudian hari. IV.1.2.2. Kurangnya Ketersediaan Pasokan Listrik Pasokan listrik selalu menjadi tantangan bagi daerah kepulauan. Meskipun listrik merupakan salah satu sektor yang mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan, dimana tingkat elektrifikasi pada Januari 2016 mencapai 62% dari 5 tahun sebelumnya yang hanya sekitar 25%, namun pasokan listrik masih menjadi permasalahan utama di hampir seluruh kecamatan. Tarempa, Ladan, Kuala Maras, dan Letung merupakan daerah yang tercatat sudah terlayani oleh oleh PT. PLN, untuk di ibukota Taermpa, dan Letung sudah terlayani sampai dengan 24 jam, sedangkan di Matak sudah terlayani sampai dengan 20 jam (tahun 2016). Sementara masyarakat di pulau Mubur Kecamatan Palmatak dan pulau-pulau kecil lainnya di kecamatan lain juga belum mendapat pasokan listrik secara memadai sehingga sangat mempengaruhi produktivitas masyarakat dalam melakukan aktivitas perekonomian dan aktivitas keseharian lainnya.

IV.1.3. Ekonomi IV.1.3.1. Menurunnya Pendapatan Nelayan Budidaya Diperketatnya ekspor ikan karang khususnya jenis napoleon dan kerapu oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menimbulkan dampak bagi nelayan budidaya. Adanya ketidakpastian jumlah batasan ekspor ikan napoleon mengakibatkan nelayan budidaya Anambas tidak dapat menjual hasil budidayanya secara leluasa sehingga mengancam hilangnya pendapatan para nelayan karena belum ada kesiapan komoditas penganti ekspor. Permasalahan terhadap dampak bagi nelayan tersebut perlu diantisipasi oleh pemerintah daerah dengan memberikan alternatif komoditas budi daya perikanan lainnya serta pendampingan nelayan. IV.1.3.2. Kelangkaan dan Stabilitas Harga Bahan-Bahan Pokok Ketergantungan Kabupaten Kepulauan Anambas pada pasokan bahan kebutuhan pokok dari luar masih sangat tinggi. Kondisi ini sangat menyulitkan warga dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kemampuan lokal hanya memenuhi kebutuhan cabai dan sayur-sayuran, sementara beras dan kebutuhan pokok lainnya masih didatangkan dari luar daerah. IV.1.3.3. Defisit dan Ketergantungan Terhadap Migas Keuangan Pemkab Anambas turun drastis dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2015, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas merosot cukup tajam. Alasan utama karena dana dari pusat belum kunjung turun, seperti Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil Migas (DBH). Dana Bagi Hasil (DBH) Migas Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA) turun sebanyak 63 persen yakni semula pada pembahasan sebesar Rp. 1,26 triliun, turun menjadi sekitar Rp. 750 miliar. DBH dari Rp. 137 miliar turun menjadi Rp. 135 miliar dengan demikian banyak kegiatan-kegiatan yang tidak bisa dijalankan. Salah satu proyek besar yang tidak dapat dilaksanakan pada tahun 2015 ini adalah Water Front City. Lanjutan proyek penimbunannya hingga selesai mencapai Rp. 12,5 miliar batal dilakukan. Namun

RPJMD KKA 2016-2021


110

masih ada proyek vital penting seperti kantor bupati dan jalan Tanjung Momong Rp. 2,5 miliar tetap dilaksanakan. Defisit anggaran yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Anambas tidak hanya berdampak pada batalnya pelakasanaan sejumlah proyek strategis tetapi juga berdampak luas pada ekonomi kerakyatan dan menurunnya konsumsi rumah tangga/daya beli masyarakat. Sejumlah pedagang mengaku nilai penjualannya turun drastis 50%-70%. IV.1.3.4. Meningkatnya Ketimpangan Pendapatan Indeks Gini merupakan gambaran tingkat pemerataan distribusi pendapatan masyarakat. Semakin rendah indeks gini suatu wilayah/daerah maka pemerataan pendapatan semakin merata. Besarnya indeks gini Kabupaten Kepulauan Anambas pada tahun 2010 dan 2011 yaitu 0,3100, dimana menunjukkan ketimpangan yang rendah. Sedangkan untuk tahun 2012, indeks gini mencapai 0,3724. Angka ini menunjukkan ketimpangan sedang. Hal ini menunjukkan pemerataan pendapatan Kabupaten Kepulauan Anambas semakin tidak merata. Pada tahun 2012 terdapat 1.028 rumah tangga miskin. Setiap rumah tangga di Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki rata-rata 4,14 jiwa per rumah tangga. Sehingga bila diakumulasikan, pada tahun 2012 terdapat 4.256 jiwa penduduk miskin atau 10,96 persen dari total penduduk. Kenaikan jumlah penduduk miskin dalam waktu satu tahun sangat signifikan, hal ini bisa disebabkan dari inflasi yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Anambas.

IV.1.4. Sosial Budaya IV.1.4.1. ASN yang Terampil dan Pemerataann Distribusi Tenaga Guru di Anambas Masih Kurang Sebagai daerah otonom yang masih relatif baru, Kepulauan Anambas masih sangat kekurangan tenaga ASN yang terampil. Kurang terampilnya para ASN tersebut antara lain masih rendahnya kesempatan untuk menambah ilmu pengetahuan salah satunya melalui kursus-kursus singkat dan Diklat Kepemimpinan. Kondisi ini diperparah dengan banyaknya ASN yang mengajukan pindah tugas keluar Anambas. Sementara untuk tenaga guru di Kabupaten Kepulauan Anambas sebarannya masih belum merata. Sebaran tenaga guru pendidikan lebih banyak terkonsentrasi pada pulaupulau besar. Sementara tenaga pendidik di desa-desa di pulau kecil masih kurang. Sebagai contoh, pada Sekolah Menengah Kejurusan (SMK) Negeri 1 Kepulauan Anambas yang terletak di Desa Air Asuk, Kecamatan Siantan Tengah, kondisinya masih sangat kekurangan tenaga guru. Guru jurusan pariwisata yang merupakan sektor unggulan di kepulauan Anambas hanya ada satu orang. IV.1.4.2. Meningkatnya Penyakit Masyarakat (Pekerja Seks Komersil dan Pengguna Narkoba) Penyakit Masyarakat yang marak ditemukan di Kabupaten Kepulauan Anambas adalah kasus pecandu narkoba dan pekerja seks komersil. Pekerja seks komersil ini cukup sulit untuk dikendalikan karena menurut PD terkait razia sulit dilakukan karena belum adanya payung hukum yang mengatur kasus tersebut. Sulitnya penanggulangan ini mendorong aksi yang dilakukan oleh kaum perempuan pada tahun 2014 di pusat aktivitas seperti Siantan, Letung dan Palmatak untuk memberantas praktek-praktek prostitusi

111



tersebut. Praktek ini semakin meresahkan ketika pelajar dan remaja mulai terlibat di dalamnya. Perpindahan orang dan barang yang mulai mengalami peningkatan dari dan menuju Anambas, memunculkan berbagai berbagai dampak yang senantiasa harus diantisipasi. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Kepulauan Anambas, bersama Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kepri, mencatat dari 170 siswa kelas XII di salah satu SMA N di Kabupaten Kepulauan Anambas yang melakukan tes urine, ditemukan empat pelajar terindikasi sudah mulai mengkonsumsi narkoba. Meski mereka dalam kategori pemula atau sekadar coba-coba, ada indikasi positif pelajar yang mengkonsumsi ganja dan sabu. Selain narkoba, terdapat permasalahan yang muncul mengenai yaitu penyalahgunaan obat-obatan dan bahan kimia lainnya. Penyalahgunaan obat-obatan dan bahan kimia lainnya sebagai pengganti penggunaan narkoba menjadi permasalahan yang cukup serius. Obat-obatan dan bahan kimia yang digunakan merupakan barang yang mudah didapat oleh masyarakat bahkan untuk pelajar.

IV.2. Isu-Isu Strategis IV.2.1. Pelayanan Dasar (Pendidikan dan Kesehatan) yang Lebih Berkualitas, Merata, dan Terjangkau Fasilitas pendidikan dan kesehatan yang belum merata, mengakibatkan kebutuhan layanan dasar tersebut belum dapat memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat oleh daerah kepulauan seperti Anambas. Permasalahan pelayanan pendidikan dititikberatkan pada fasilitas penunjang pendidikan seperti jaringan internet dan aplikasi data, keberadaan Lab untuk mata ajaran tertentu serta kebersihan WC. Infrastruktur yang belum mampu menjangkau desa-desa di pulau kecil dan terluar juga mengakibatkan pelayanan dasar yang diberikan masih jauh dari maksimal, padahal keberadaan infrastruktur dasar inilah yang merupakan bentuk konkret peningkatan kesejahteraan masyarakat. Upaya untuk mewujudkan sekolah asrama untuk tingkat SD dan SMP pun belum dapat diwujudkan. Tidak hanya dari fasilitas penunjang ataupun segi infrastruktur, keberadaan dan kualitas SDM dalam memberikan pelayanan dasar dianggap menjadi hal penting dalam menjamin terpenuhinya layanan dasar bagi masyarakat. Ketersediaan pengajar yang tidak sama di setiap pulau, serta masih rendahnya kualitas tenaga pendidik yang ditandai dengan masih banyaknya tenaga pendidik yang belum tersertifikasi, juga menjadi penyebab rendahnya kualitas pendidikan di Anambas. Begitupun halnya terhadap keberadaan tenaga kesehatan yang masih minim pada desa-desa di pulau kecil. Hal ini salah satunya ditunjukkan dengan masih tingginya kasus malaria. Kebutuhan layanan dasar masyarakat khususnya pada bidang pendidikan dan kesehatan pada dasarnya bisa dipenuhi secara bertahap. Hal ini pun sejalan dengan target optimis Pemerintah pusat dalam mengangkat kondisi perbatasan dalam taraf yang lebih baik melalui pemenuhan kebutuhan layanan dasar. Program yang sepertinya dapat berjalan dengan dukungan agenda nasional. Tantangan selanjutnya adalah dalam menjamin pemerataan dan keterjangkauan bagi seluruh masyarakat Anambas.

RPJMD KKA 2016-2021


112

IV.2.2. Pengendalian Pencemaran dan Perbaikan Kualitas Lingkungan Hidup Kondisi fisik wilayah pulau-pulau kecil seperti Anambas harus disadari ditengah berbagai potensi yang dimiliki, namun juga memiliki berbagai keterbatasan. Hal ini berkaitan dengan karakteristik wilayah kepulauan di Anambas yang tidak memiliki daratan yang cukup luas dan konturnya yang cenderung berbukit., sehingga tidak memiliki daerah tangkapan air yang cukup luas, dan hanya memiliki sungai-sungai kecil atau genangan. Namun kawasan pulaupulau kecil juga memiliki potensi sumberdaya alam dan jasa lingkungan yang tinggi dan dapat dijadikan sebagai modal dasar pelaksanaan pembangunan di masa yang akan datang. Kawasan ini menyediakan sumberdaya alam yang produktif seperti terumbu karang, padang lamun (seagrass), hutan mangrove, perikanan dan kawasan konservasi. Pulaupulau kecil juga memberikan jasa lingkungan yang besar karena keindahan alam yang dimilikinya yang dapat menggerakkan industri pariwisata bahari. Hal tersebut menjadi pertimbangan dalamrencana pembangunan dan penggunaan lahan daerah. Dimana sebagai kawasan yang baru berkembang, rencana penggunaan lahan wilayah akan dinanfaatkan untuk membuka kawasan perumahan, pertanian, pertambangan dan juga berbagai infrastruktur serta fasilitas dalam mendukung kebutuhan masyarakat dan target pembangunan daerah. Namun jika tidak direncanakan dengan bijak, maka bukan tak mungkin berbagai persoalan lingkungan akan muncul seperti yang sudah mulai terjadi saat ini. Pencemaran lingkungan di Kabupaten Kepulauan Anambas disebabkan oleh limbah dan sampah rumah tangga yang langsung dibuang ke laut. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah rumah tangga dan intervensi pemerintah yang belum maksimal akan menyebabkan permasalahan besar mengingat keterbasan lahan dalam menampung dan mengolah sampah di wilayah kepulauan. Semakin meningkatnya lahan terbangun di KKA menyebabkan kebutuhan ruang dengan membuka ruang laut dan bukit dengan pola yang terkesan sporadis dan tidak teratur. Hal tersebut dilakukan dengan mengorbankan hutan di daerah perbukitan dan terumbu karang di wilayah laut. Aktifitas pembangunan di Teluk Tarempa serta aktivitas pembangunan pondasi rumah di pesisir pantai menyebabkan penurunan kualitas ekosistem terumbu karang atau bahkan merusak terumbu karang yang ada. Kondisi terumbu karang yang masuk dalam kategori rusak ditemukan di 13 titik pengamatan yakni di Pulau Impol Kecil, Karang Salahnama, Karang Tuboi, Pulau Mangkai, Pulau Bawah bagian barat laut, Pulau Ipan, Pulau Repong, Pulau Rengek, Pulau Keramut, Pulau Pempang, Pulau Impol, dan Pulau Langor. Kondisi terumbu karang yang masuk dalam kategori sedang ditemukan di 50 titik pengamatan, sementara yang masuk dalam kategori baik ditemukan di 44 titik pengamatan. Membuka hutan untuk permukiman atau pun pertanian menyebabkan kapasitas daya serap air yang semakin berkurang. Akibatnya persediaan air tanah untuk kebutuhan air bersih pun akan berkurang. Selain itu terkikisnya lapisan permukaan tanah pun akan semakin terjadi dan menimbulkan permasalahan lain di masa yang akan datang. Kualitas lingkungan mengalami penurunan akibat pembukaan lahan/alih fungsi lahan seperti rusaknya terumbu karang dan pada kawasan pemukiman yang membangun.

IV.2.3. Penyediaan Utilitas Dasar (Listrik dan Air Bersih) Ketersediaan listrik dan air bersih tidak hanya menjadi kebutuhan yang mendesak saat ini, namun juga pada masa yang akan datang. Penyediaan air bersih untuk masyarakat mempunyai peranan yang sangat penting dalam meningkatkan kesehatan lingkungan atau masyarakat, yakni mempunyai peranan dalam menurunkan angka penderita penyakit,

113



khususnya yang berhubungan dengan air, dan berperan dalam meningkatkan standar atau taraf/kualitas hidup masyarakat. Saat ini kebutuhan air bersih di Kabupaten Kepulauan Anambas sebagian besar masih mengandalkan kemandirian masyarakat dalam mendapatkan air dengan cara membuat saluran air dari sumber-sumber mata air, membuat penampungan air hujan, atau mendapatkan nya dari kecamatan-kecamatan lain yang membutuhkan waktu dan upaya yang lebih besar. Kemandirian masyarakat dalam mendapatkan air bersih tentu dengan kemampuan yang berbeda-beda. Kemampuan ekonomi tentu akhirnya juga menjadi hal yang berpengaruh dalam menjamin bagaimana masyarakat mendapatkan air bersih sehingga prinsip pemerataan terhadap mendapatkan hak terhadap air bersih masih belum terpenuhi. Mengandalkan ketersediaan sumber daya alam yang memiliki keterbatasan dan berbanding terbalik dengan pertumbuhan penduduk, sehingga memerlukan upaya keras Pemerintah daerah dalam mengantisipasinya. Namun hal tersebut juga menjadi perhatian serius Pemerintah pusat yang menargetkan tercapainya 100 persen pelayanan air minum bagi seluruh penduduk Indonesia pada tahun 2019. Upaya yang didorong selain pembangunan fisik seperti Pembangunan Penampung Air Hujan (PAH), juga mendorong pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), serta mengupayakan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang sehat di setiap daerah. Jika keberadaan air bersih berkaitan erat dengan kesehatan masyarakat, maka ketersediaan listrik sangat berpengaruh pada produktivitas masyarakat baik dalam aktivitas pendidikan, kesehatan maupun ekonomi. Keterisoliran wilayah menyebabkan semakin tingginya biaya dan upaya membangun infrastruktur ketenagalistrikan. Keberadaan Listrik di Anambas yang belum merata dan stabil sepanjang tahun, membuat aktivitas masyarakat dan proses percepatan pembangunan sering terkendala. Keberadaan sebuah pembangkit listrik dalam skala yang besar tidak dapat ditanggung sendiri oleh Pemerintah daerah. Sedangkan keberadaan mesin genset akan mendorong juga biaya BBM yang juga tidak kecil, terlebih bagi Anambas yang juga terkendala dalam pengadaan BBM. Hadirnya pembangkit listrik terbarukan yang disesuaikan dengan kondisi wilayah menjadi upaya lain yang perlu dilakukan. Hal ini membutuhkan infrastruktur awal dan kapasitas SDM yang memadai. Kombinasi dari berbagai sumber energi terbaharukan, merupakan kombinasi yang dimungkinkan optimal terkait kebijakan peningkatan nilai potensial sumber energi. Salah satu hambatan utama yang dihadapi pengembangan sumber energi terbaharukan di pulau-pulau kecil adalah bagaimana menjaga keseimbangan energi kapasitas kecil dan sifat variabel produksi listrik yang tidak perlu sesuai dengan tuntutan musiman.

IV.2.4. Pengembangan Sektor Kelautan dan Perikanan serta Pariwisata Bahari Wilayah kepulauan menyediakan potensi kelautan dan perikanan yang begitu besar dan memerlukan upaya yang terintegrasi. Untuk itu pemerintah pusat mendorong terwujudnya Indonesia sebagai poros maritim dunia dengan memfokuskan arah pembangunan nasional pada upaya penyediaan infrastruktur maritim, penguatan budaya bahari, peningkatan kesejahteraan nelayan dan pengawasan serta keamanan laut. Hal ini berarti, pembangunan maritim akan dilakukan secara strategis, terstruktur dalam rangka percepatan pembangunan. Hal tersebut juga termasuk keberadaan pulau-pulau kecil terluar (PPKT) seperti hal nya yang dimiliki Kabupaten Kepulauan Anambas. Maka dalam implementasi program pusat, PPKT ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional RPJMD KKA 2016-2021


114

Tertentu (KSNT) yang memiliki potensi sumber daya alam dan jasa lingkungan yang tinggi, juga mempunyai peran strategis dalam menjaga kedaulatan NKRI. Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) Indonesia memiliki nilai strategis sebagai Titik Dasar dari Garis Pangkal Kepulauan Indonesia dalam penetapan wilayah Perairan Indonesia, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, dan Landas Kontinen Indonesia. Pemanfaatan, perlindungan, dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan membutuhkan peran yang terkoodinasi antara daerah, provinsi dan pusat. Pengejawantahan UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dijelaskan bahwa konservasi sumberdaya ikan adalah upaya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan sumberdaya ikan, termasuk ekosistem, jenis dan genetik untuk menjamin keberadaan, ketersediaan dan kesinambungannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumberdaya ikan. Selanjutnya UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah memberi kewenangan kepada pemerintah provinsi dalam mengelola potensi sumberdaya laut sejauh 12 mil. Atas perhatian yang begitu besar terhadap kondisi perikanan dan kelautan di PPKT, seharusnya dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah secara optimal. Memaksimalkan kontribusi sektor primer dan mengembangkan sektor sekunder dapat dikembangkan secara bersamaan dan bertahap. Menjadi wilayah yang berbatasan dengan negara tetangga menjadi catatan penting lain dimana pasar ekspor sangat dimungkinkan untuk diraih. Disisi lain perhatian terhadap kondisi perikanan dan kelautan terutama dalam hal pembatasan penangkapan ikan napoleon tidak dipungkiri mengakibatkan menurunnya ekspor nelayan dan pengusaha di Kabupaten Kepulauan Anambas sehingga perlu mempertimbangkan. Pembatasan Kuota ekspor ikan Napoleon menjadi 1000 ekor per tahun dari jumlah stok ikan napoleon yang ada saat ini sebanyak 146 ribu ekor menyebabkan pendapatan nelayan menurun drastis. Padahal, nelayan selama ini menangkap ikan napoleon hanya dengan alat sederhana. Penangkapan juga dilakukan saat napoleon masih berukuran kecil, kemudian dibesarkan (Pembesaran). Pemberdayaan nelayan baik nelayan tangkap, budidaya termasuk industri pengolahan harus diupayakan secara maksimal dan berkelanjutan. Orientasi produksi, pemasaran dan pengembangan wawasan bahari menjadi arah kebijakan yang harus dilakukan. Maka dengan ini perlu mempertimbangkan untuk membangun sentra produksi perikanan untuk mendorong produktivitas dan nilai tambah. Perkembangan pariwisata di Anambas secara bertahap akan berkembang seiring menyebarnya informasi dan terbukanya Anambas bagi para wisatawan. Membuka jalur investasi untuk sektor pariwisata menjadi keharusan selain mempersiapkan sarana prasarana daerah. Banyaknya potensi wisata yang belum tergarap perlu diantisipasi oleh penyiapan rencana jangka panjang dalam menyeimbangkan manfaat bagi masyarakat dan dampak bagi lingkungan yang berkelanjutan.

IV.2.5. Ketahanan Pangan dan Kestabilan Harga Sebagai wilayah yang sangat bergantung dari pasokan luar, maka kemandirian pangan menjadi salah satu upaya yang harus dilakukan. Ketergantungan terhadap pangan menjadi sangat rentan terutama jika cuaca buruk seperti tingginya gelombang air laut atau musim kemarau yang berkepanjangan nyata-nyata dapat mengakibatkan kerawanan pangan bagi masyarakat. Oleh karena itu perlu dibangun suatu kemampuan produksi pangan di pulau-pulau kecil yang berpenghuni, yang dapat menjamin ketersediaan pangan

115



masyarakat lokal guna mengantisipasi kerawanan pangan akibat terhambatnya pasokan bahan makanan selama cuaca dan musim yang buruk. Dalam kerangka rencana pembangunan daerah, upaya mempersiapkan produksi pangan daerah tetap menjadi keharusan yang senantiasa berjalan dan diawasi peningkatannya setiap tahun. Sejalan dengan pertumbuhan penduduk hal ini akan menuntut penyediaan pangan dalam jumlah dan kualitas gizi/nutrisi yang baik. Bagi wilayah seperti Anambas, kondisi keterisolasian menyebabkan petani lokal tidak termotivasi dalam mengembangkan usaha tani dalam skala besar, sehingga usaha tani bagi petani lokal bukan suatu usaha untuk mendapatkan keuntungan melainkan hanya fokus untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga. Keterbatasan produksi juga mengakibatkan rumah tangga produsen ini sebagai rumah tangga yang rentan terhadap fluktuasi harga pangan. Untuk itu, menjaga harga agar tetap mendorong produksi padi, namun tidak menggerus pendapatan rumah tangga petani merupakan faktor penting untuk mengamankan akses pangan dan menjaga kualitas nutrisi keluarga. Upaya pengembangan sektor pertanian di pulau-pulau kecil dan perbatasan dapat diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pangan lokal dan bagi pulau-pulau sekitarnya dan bukan menutup memungkinkan, dapat pula diarahkan untuk mengisi kebutuhan pasar impor bagi negara tetangga. Secara politis, pulau-pulau kecil perbatasan dapat dikembangkan menjadi kawasan penyangga (buffer zone area), yaitu sebagai penyangga intervensi dan penetrasi produk impor, terutama komoditas perdagangan dan budaya asing yang kurang sesuai dengan kondisi sosio-politis lokal. Fluktuasi harga tidak hanya terjadi pada harga pangan saja, namun juga pada garga barang lainnya terutama kebutuhan pokok, diperparah dengan inflasi yang terjadi secara nasional yang juga dirasakan di Anambas. Pada akhirnya ketidakstabilan harga mengakibatkan meningkatnya jumlah penduduk miskin karena daya beli yang relatif rendah. Jumlah dan persentase penduduk miskin di Kabupaten Kepulauan Anambas mengalami peningkatan dari tahun 2011 hingga tahun 2013. Pada tahun 2011 tercatat persentase penduduk miskin di Kepulauan Anambas sebesar 3,95 persen dari total penduduk. Pada tahun 2012 terjadi peningkatan menjadi 4,17 persen dari total penduduk atau 1.600 jiwa. Selanjutnya pada tahun 2013 terjadi peningkatan lagi menjadi 4,47 persen dari total penduduk atau 1760 penduduk miskin, dengan jumlah keluarga miskin sebanyak 1 028.

IV.2.6. Perbaikan Konektivitas Wilayah Keterisoliran wilayah dalam hal transportasi dan komunikasi menyebabkan targettarget pembangunan menjadi terhambat. Ketersediaan infrastruktur menjadi prasyarat utama peningkatan konektivitas baik transportasi dan komunikasi. Dan hal ini memerlukan peran akftif daerah dalam melakukan kerjasama dengan berbagai pihak karena pembangunan infrastruktur tidak dapat dipenuhi oleh APBD dalam waktu yang relatif singkat. Membuka jalur transportasi di darat dalam menghubungkan pusat-pusat kegiatan dan pertumbuhan antar desa dan kecamatan, menghubungkan transportasi laut dalam meningkatkan mobilitas masyarakat dan potensi wisata, serta mengembangkan transportasi udara dalam membuka peluang percepatan pembangunan sehingga integrasi domestik ini akan meningkatkan efisiensi ekonomi dan kelancaran arus barang dan jasa. Perhatian terhadap peningkatan konektivitas juga telah menjadi perhatian pemerintah pusat dalam peningkatan pemerataan pembangunan termasuk di wilayah perbatasan. Hal tersebut salah satunya dilakukan dengan penguatan sistem transportasi RPJMD KKA 2016-2021


116

laut dengan peningkatan utilisasi ALKI dan SLOC melalui perwujudan Pelabuhan Depan, Pendulum Nusantara dan “Short Sea Shipping”. Membangun konektivitas simpul transportasi utama pusat kegiatan strategis nasional dengan lokasi prioritas perbatasan dan kecamatan disekitarnya, pusat kegiatan wilayah (ibukota kabupaten), pusat kegiatan nasional (ibukota provinsi), dan menghubungkan dengan negara tetangga. Membangun konektivitas melalui pelayanan transportasi laut untuk meningkatkan kualitas dan intensitas pelayanan terhadap wilayah perbatasan laut. Selain itu optimalisasi pengawasan lintas batas negara dilakukan melalui kolaborasi peran dan fungsi secara terpadu antara Custom, Immigration, Quarantine, `Security (CIQS) sesuai dengan standar internasional dalam suatu sistem pengelolaan yang terpadu. Meskipun secara kelembagaan masing- masing merupakan institusi yang mandiri dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan lintas batas negara. Hal ini disertai dengan mereformasi pelayanan publik di kawasan perbatasan melalui penguatan desa di kecamatan lokasi prioritas penanganan kawasan perbatasan melalui fasilitasi, supervisi, dan pendampingan.

IV.2.7. Pembangunan Kawasan Permukiman Jumlah penduduk yang semakin meningkat mendorong kebutuhan pemukiman yang semakin meningkat pula. Sistem permukiman yang belum dibangun dengan baik dan adaptasi masyarakat terhadap kebutuhan rumah dan kemampuan ekonomi yang belum mapan menyebabkan pembangunan rumah- rumah berkembang secara tak terkontrol memanfaatkan ruang-ruang yang tersedia yang akhirnya mendorong munculnya pemukiman-pemukiman kumuh. Membangun kawasan pemukiman di pulau-pulau kecil dan terluar adalah juga tentang bagaimana membangun taraf hidup masyarakat ke arah yang lebih baik. Secara infrastuktur dapat menjamin kesehatan masyarakat dan kelestarian lingkungan, secara konsep perumahan dapat mencitrakan karakter budaya Melayu kepulauan yang dapat menjadi nilai tambah wisata dan secara penataan kawasan terhubung dengan berbagai fasilitas ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Sebagai masyarakat nelayan, mendorong kampung-kampung nelayan yang memiliki nilai estetika ditambah kondisi alam yang menjadi potensi besar dalam pengembangan pariwisata, menjadi pertimbangan dalam mendorong kampung berbasis ekowisata. Selain mengembangkan perumahan sesuai dengan tipologinya, keberadaan ekowisata membawa pengaruh positif bagi masyarakat sekitar, terutama di permukiman nelayan dalam hal peningkatan kesejahteraan lingkungan desa.Terakhir, membangun kawasan permukiman berarti membangun dari sisi permintaan (demand side).

IV.2.8. Peningkatan Integritas Moral, Karakter dan Budaya Masyarakat dan kebudayaan adalah dua hal yang saling berkaitan. Masyarakat dengan kemampuan akalnya membentuk budaya, dan budaya dengan nilai- nilainya menjadi landasan moral dalam kehidupan bermasyarakat. Seseorang yang berperilaku sesuai nilai-nilai budaya, khususnya nilai etika dan moral, akan disebut sebagai manusia yang berbudaya. Lebih lanjut kepribadian dalam kebudayaan diwujudkan melalui pembangunan karakter dan kegotong-royongan yang berdasar pada realitas kebhinekaan

117



dan kemaritiman sebagai kekuatan potensi bangsa dalam mewujudkan implementasi demokrasi politik dan demokrasi ekonomi Indonesia masa depan. Pengaruh budaya negatif disinyalir merupakan dampak dari banyaknya pendatang yang mengembangkan perilaku budaya negatif dan pergaulan masyarakat lokal yang semakin luas. Hal tersebut mendorong munculnya berbagai penyakit masyarakat yang mulai meningkat. Politik penyeragaman telah mengikis karakter Indonesia sebagai bangsa pejuang, memudarkan solidaritas dan gotong- royong, serta meminggirkan kebudayaan lokal. Pada saat yang sama, kemajuan teknologi informasi dan transportasi yang begitu cepat telah melahirkan “dunia tanpa batas” (borderless-state) yang pada gilirannya membawa dampak negatif berupa kejut budaya (culture shock) dan ketunggalan identitas global di kalangan generasi muda Indonesia. Tantangan utama yang dihadapi dalam rangka memperkukuh karakter dan jatidiri bangsa adalah meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengadopsi budaya global yang positif dan produktif serta meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya bahasa, adat, tradisi, dan nilai-nilai kearifan lokal yang bersifat positif sebagai perekat persatuan bangsa; meningkatkan promosi budaya antar daerah dan diplomasi budaya antarnegara; dan meningkatkan kualitas pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan warisan budaya. Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki budaya Melayu yang telah menjadi budaya keseharian dan menjadi jati diri masyarakat, sehingga dalam pengaruh globalisasi nilai-nilai budaya yang tidak dapat dihindarkan, penguatan kembali nilai budaya lokal perlu dilakukan. Karena arus pengaruh budaya global datang tanpa henti, maka upaya penguatan budaya lokal harus dilakukan secara terstruktur. Hal tersebut dapat dilakukan antara lain dengan melakukan penguatan lembaga kebudayaan sebagai basis budaya pembangunan dan karakter bangsa, menerapkan pendidikan karakter dan pekerti bangsa yang dilandasi oleh nilai-nilai kearifan lokal, meningkatkan kembali pemahaman tentang nilai-nilai kesejarahan dan wawasan kebangsaan, dan mendorong perlindungan, pengembangan dan aktualisasi nilai dan tradisi dalam rangka memperkaya dan memperkukuh khasanah budaya bangsa.

RPJMD KKA 2016-2021


118

PREHEADINGS

BAB. V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

V.1. Visi Visi amatlah penting dalam suatu kebijakan pembangunan mengingat visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Dengan adanya visi, maka segala sumber daya dapat digunakan secara terarah, guna mewujudkan kondisi akhir yang dicita-citakan melalui serangkaian tahapan kegiatan. Oleh karena itu, visi pembangunan mempunyai berbagai fungsi diantaranya (i) sebagai arah bagi semua kebijakan pembangunan, (ii) sebagai tujuan dan sasaran akhir yang hendak dicapai oleh kebijakan pembangunan, (iii) sebagai acuan dalam penyusunan program dan anggaran pembangunan, dan (iv) sebagai sarana untuk melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap semua kebijakan pembangunan. Lebih jauh, visi pembangunan dapat menjadi pranata yang berfungsi sebagai pedoman perilaku pembangunan, sebagai alat pemersatu masyarakat dalam pembangunan, dan sebagai sarana pengendali sosial dalam pembangunan. Penentuan visi pembangunan dengan misi dan strategi pencapaiannya amatlah penting, agar proses pembangunan dapat dilaksanakan dengan arah dan kebijakan yang jelas. Berhubung dengan itu, untuk menjawab permasalahan dan isu strategis daerah ke depan, maka visi pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas untuk jangka waktu 2016-2021 adalah sebagai berikut: “Kepulauan Anambas sebagai Kabupaten Maritim Terdepan yang Berdaya Saing, Maju dan Berakhlakul karimah” yang disingkat menjadi “ANAMBAS BERMADAH 2021”. Kalimat visi di atas mengandung tiga kata kunci yaitu Kabupaten Maritim Terdepan, Berdaya Saing, Maju dan Berakhlakul karimah. Pemaknaan tiga kata kunci tersebut secara lebih lanjut dijelaskan sebagai berikut:

KABUPATEN MARITIM TERDEPAN Kabupaten Maritim Terdepan; berarti kabupaten yang terletak di garis terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia, menjadi kawasan perbatasan dan beranda depan negara, yang memiliki sumber daya pesisir dan laut yang unggul, sehingga potensi tersebut akan dimanfaatkan sebesar-besarnya sebagai modal utama pembangunan, hingga hasilnya dapat menjadikan kabupaten ini setara, bahkan melampaui capaian pembangunan dari kabupaten/kota hasil pemekaran yang lain. Termasuk dalam bagian dari sumber daya tersebut adalah budaya bahari yang senantiasa terekspresikan dalam kehidupan masyarakat.

BERDAYA SAING Berdaya Saing; menunjukkan kemampuan KKA untuk menciptakan nilai tambah guna meningkatkan kesejahteraan. Daya saing daerah inilah yang menjadi salah satu hakikat, atau inti dari, penyelenggaraan otonomi daerah. Berdaya saing juga berarti memiliki semangat kompetisi dalam memajukan daerah yang ditandai dengan akses antar pulau, antar kabupaten/kota, yang lancar, aman, nyaman, dan terjangkau. Kewirausahaan

121



masyarakat yang berkembang, investasi baik asing maupun dalam negeri yang mulai tumbuh dan meningkat, infrastruktur pendukung aktivitas ekonomi dan utilitas dasar yang memadai, birokrasi termasuk pemerintahan desa yang bersih, profesional, dan melayani.

MAJU Sementara Maju; bermakna pembangunan yang mengarah pada peningkatan kualitas pembangunan, membuka simpul-simpul konektivitas antar wilayah, dan pembangunan yang mengutamakan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat luas yang ditandai dengan pemerataan, pelayanan pendidikan dan kesehatan yang prima dan berkualitas, sektor perikanan dan pariwisata yang tumbuh berkelanjutan, tersedianya mata pencaharian bagi masyarakat yang memadai dan dapat mensejahterakan, pemenuhan kebutuhan dalam wilayah yang sebagiannya bersumber dari hasil produksi sendiri, infrastruktur permukiman yang memadai, para lansia, anak-anak, dan perempuan mendapat perlindungan, perhatian dan pembinaan dari pemerintah daerah.

BERAKHLAKUL KARIMAH Sebagai bagian dari masyarakat yang memegang teguh nilai-nilai budaya Melayu pada akhirnya seluruh aspek pembangunan harus disandarkan pada spirit untuk meningkatkan ketaqwaan dan kelestarian adat istiadat Melayu yakni dengan mengedepan tatanan kehidupan masyarakat yang berakhlakul karimah. Maknanya adalah bahwa nilainilai agama teraktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan antar suku, ras, agama, dan antar golongan yang rukun dan saling menghormati. Dengan tetap memberikan kesempatan dan peluang bagi berkembangnya kebudayaan dari daerah lain sebagai bagian khasanah kekayaan Anambas, budaya Melayu dijadikan ciri dan karakteristik utama serta identitas daerah, serta nilai-nilai ramah lingkungan yang terinternalisasi dalam kebijakan, rencana, dan program pemerintah serta partisipasi masyarakat.

V.2. Misi Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas 20162021 tersebut, dapat ditempuh melalui 7 (tujuh) misi pembangunan sebagai berikut: 1.

Mewujudkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang bermutu dan terjangkau secara merata.

2.

Membangun infrastruktur dasar air bersih dan listrik yang memadai serta permukiman yang layak. Membangun konektivitas (transportasi dan telekomunikasi) wilayah dan sistem logistik daerah yang handal. Mengembangkan perikanan dan pariwisata sebagai basis sektor maritim serta pertanian yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan lokal dengan lingkungan hidup yang lestari. Menumbuhkembangkan kewirausahaan serta menciptakan iklim investasi yang kondusif.

3. 4.

5.

RPJMD KKA 2016-2021

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

122

6. 7.

123

Membangun birokrasi yang bersih, profesional, dan melayani serta memperkuat penyelenggaraan otonomi desa. Mengembangkan kehidupan masyarakat yang berakhlakul karimah dan berpayungkan budaya Melayu.



V.3. Tujuan dan Sasaran Penjabaran seluruh misi ke dalam masing-masing tujuan dan sasaran, selanjutnya ditunjukkan pada tabel berikut ini.

Tabel V.1. Penjabaran Misi, Tujuan dan Sasaran

MISI MISI I. Mewujudkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang bermutu dan terjangkau secara merata

TUJUAN Meningkatkan aksesibilitas penduduk terhadap pendidikan yang berkualitas

Meningkatkan akses dan mutu layanan kesehatan dasar dan rujukan

Misi II. Membangun infrastruktur dasar air bersih dan listrik yang memadai serta permukiman yang layak

Membangun satuan permukiman yang sehat dengan prasarana dasar yang berkualitas

Meningkatkan cakupan pelayanan sarana dan prasarana air bersih

Meningkatkan pasokan dan jangkauan pelayanan listrik

Misi III. Membangun konektivitas wilayah yang tangguh dengan sistem logistik daerah yang handal

Meningkatkan konektivitas antar pulau, antar daerah, dan dengan negara tetangga

SASARAN Meningkatnya akses dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat Meningkatnya proporsi anak yang terlayani pada pendidikan anak usia dini Terpenuhinya kebutuhan pendidik dan kependidikan yang profesional Memadainya sarana dan prasarana penunjang pendidikan Meningkatnya kualitas dan pemerataan akses pelayanan kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) Memadainya mutu pelayanan kesehatan dasar keluarga Meningkatnya pencegahan dan penanganan penyakit menular dan penyakit endemik Tersedianya perumahan yang layak dan terjangkau Terbangunnya ruang publik dan RTH yang berkualitas pada tiap satuan permukiman Meningkatnya pengelolaan sanitasi yang layak pada satuan permukiman Terbangun dan beroperasinya fasilitas pengelolaan sampah dan limbah cair pada tiga pulau besar Meningkatnya cakupan distribusi air bersih Terbangunnya fasilitas tampungan air Terlaksananya rehabilitasi dan perlindungan daerah tangkapan air pada tiga pulau besar Meningkatnya pasokan energi listrik Meningkatnya pemanfaatan energi terbarukan sebagai sumber listrik Meningkatnya distribusi listrik kepada pengguna rumah tangga Meningkatnya sarana prasarana transportasi laut dalam menunjang mobilitas kegiatan masyarakat dan pengembangan wisata Terhubungnya pusat-pusat

RPJMD KKA 2016-2021


124

MISI

TUJUAN

Meningkatkan layanan jaringan informasi dan komunikasi (TIK) Mengembangkan sarana prasarana sistem logistik daerah yang tangguh

Misi IV. Mengembangkan perikanan dan pariwisata sebagai basis sektor maritim serta pertanian yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan lokal dengan lingkungan hidup yang lestari

Meningkatkan produksi dan produktivitas perikanan tangkap dan budidaya secara ramah lingkungan

Mengembangkan hilirisasi sektor perikanan

Mengoptimalkan potensi wisata maritim yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan

125



SASARAN kegiatan dan pertumbuhan melalui sarana prasarana transportasi darat Meningkatnya akses daerah melalui transportasi udara Beroperasinya pos Custom, Immigration, Quarantine and Ports (CIQP) Meningkatnya pemanfaatan teknologi internet Lancarnya pasokan dan distribusi barang-barang kebutuhan masyarakat secara berkesinambungan Meningkatnya aksesibilitas pelaku usaha perikanan tangkap dan budidaya terhadap sarana, prasarana, informasi dan teknologi yang ramah lingkungan Meningkatnya kapasitas dan kemampuan SDM perikanan tangkap dan budidaya Berkurangnya kasus illegal fishing, unreported, unregulated (IUU) Tersedianya kawasan sentra produksi dan pengolahan hasil perikanan yang memadai dan terintegrasi dengan pusat perdagangan Meningkatnya investasi pada sektor industri perikanan Terciptanya produk-produk unggulan baru sektor perikanan olahan Berkembangnya industri end productperikanan dan terbukanya akses pasar yang dikelola masyarakat Meningkatnya publikasi mengenai pariwisata daerah Dikembangkannya destinasi wisata berbasiskan pulau-pulau kecil dengan infrastruktur yang memadai. Dikembangkannya destinasi wisata pada Kawasan Konservasi Perairan Nasional Taman Wisata Perairan (TWP) Kepulauan Anambas dan laut sekitarnya Terjaganya kelestarian lingkungan pada destinasi wisata Meningkatnya keterlibatan masyarakat lokal sebagai penggiat pariwisata daerah Dikembangkannya event-event pariwisata daerah

MISI

Misi V. Menumbuhkembangkan kewirausahaan serta menciptakan iklim investasi yang kondusif

TUJUAN

SASARAN

Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian, peternakan dan perkebunan

Berkembangnya kawasan sentra produksi pertanian, peternakan dan perkebunan Meningkatnya aksesibilitas pelaku usaha pertanian, peternakan dan perkebunan terhadap sarana, prasarana, informasi dan teknologi Meningkatnya kapasitas dan kemampuan SDM petani, peternak dan pekebun Meningkatnya produksi komoditas-komoditas pangan yang bersifat substitusi impor

Meningkatnya cadangan pangan daerah

Terbangunnya kerja sama antar daerah dengan daerah penghasil pangan untuk suplai pangan berkelanjutan

Mengembangkan layanan investasi yang memberikan kemudahan, kepastian, dan transparansi proses perizinan bagi investor dan pengusaha

Meningkatnya kepastian hukum terkait investasi dan usaha Meningkatnya kemudahan prosedur perizinan investasi dan usaha

Mengembangkan layanan investasi yang memberikan kemudahan, kepastian, dan transparansi proses perizinan bagi investor dan pengusaha

Meningkatnya kepastian hukum terkait investasi dan usaha Meningkatnya kemudahan prosedur perizinan investasi dan usaha

Meningkatkan daya tarik investasi daerah

Adanya insentif fiskal dan non fiskal serta fasilitasi investasi Meningkatnya iklim ketenagakerjaan yang kondusif Meningkatnya promosi investasi daerah secara lebih efektif Berkembangnya potensi investasi unggulan daerah Menguatnya kesepahaman antara pemerintah daerah dan pelaku usaha melalui koordinasi yang intens

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia UMKM dan wirausahawan

Berkembangnya pendidikan yang berbasis keterampilan dan kewirausahaan Tersedianya layanan pembinaan dan pendampingan bagi wirausaha pemula

Meningkatkan dan memperluas akses dan skema pembiayaan bagi UMKM dan wirausahawan

Berkembangnya sumbersumber pembiayaan baik bank maupun non bank

Meningkatkan nilai tambah

Meningkatnya kualitas produk

RPJMD KKA 2016-2021


126

MISI

Misi VI. Membangun birokrasi yang bersih, profesional, dan melayani serta memperkuat penyelenggaraan otonomi desa

TUJUAN produk dan jangkauan pemasaran

SASARAN UMKM Meningkatnya akses pasar produk-produk UMKM

Meningkatan kemitraan antara pengusaha besar dan UMKM lokal

Terbangunnya keterkaitan usaha antara pengusaha besar dan UMKM Terfasilitasi dan terbinanya pelaksanaan kemitraan usaha antara pengusaha besar dan UMKM

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel

Meningkatnya implementasi egovernment Meningkatnya pemenuhan hak masyarakat akan informasi publik Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi yang berorientasi pada efisiensi daerah Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Terbangunnya role model bagi pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi yang berorientasi pada efisiensi daerah

Meningkatkan kualitas organisasi dan sumberdaya aparatur pemerintah daerah pada setiap unit dan level pemerintahan

Terbangunnya organisasi perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran Meningkatnya profesionalitas aparatur Terbangunnya sistem insentif dan disinsentif berbasis kinerja Meningkatnya kualitas dan sinergitas produk-produk perencanaan daerah dalam mendorong prioritas daerah Meningkatnya partisipasi masyarakat yang berkualitas dalam perencanaan pembangunan Tersusunnya perundangan daerah yang harmonis Tegaknya perundangan daerah

Meningkatkan kualitas produkproduk perencanaan dan kebijakan daerah

127



Meningkatkan kualitas penyelenggaraan otonomi desa

Meningkatnya kapasitas pemerintahan desa Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pemerintahan desa

Meningkatkan kualitas pelayanan publik

Terimplementasikannya maklumat pelayanan Tersusun dan terlaksananya standar pelayanan oleh PD

MISI

MISI VII. Mengembangkan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berpayungkan budaya Melayu

TUJUAN

SASARAN

Membangun karakter generasi muda

Terintegrasikannya pendidikan karakter sebagai bagian dari kurikulum pendidikan maupun aktivitas ekstrakurikuler Terbinanya pemuda dari bahaya penyalahgunaan NAPZA dan pergaulan bebas Terbangunnya iklim yang kondusif bagi berkembangnya kreatifitas generasi muda

Membangun lingkungan yang berketeladanan

Meningkatnya peran orang tua dan masyarakat dalam pengelolaan persekolahan dan proses pembelajaran Terbangunnya gerakan keteladanan dari kalangan aparatur

Menghidupkan budaya Melayu sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat

Berdayanya pelaku, penggiat, dan komunitas-komunitas budaya Meningkatnya perlindungan dan apresiasi terhadap budaya daerah Terdokumentasikannya warisan-warisan budaya

Menginternalisasikan nilai-nilai agama dalam kehidupan seharihari

Meningkatnya kerukunan antar umat beragama Meningkatnya kerjasama dan kemitraan antara pemerintah daerah dan tokoh agama serta lembaga sosial keagamaan dalam upaya pemberdayaan umat Terpeliharanya kesatuan dan persatuan bangsa Meningkatnya aktivitas penyuluhan agama yang berbobot dan mencerahkan Meningkatnya pengelolaan dana sosial keagamaan

V.4. Agenda Prioritas Selain dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran, ketujuh misi diatas juga dijabarkan kedalam agenda-agenda prioritas yang sifatnya lebih konkrit sehingga perwujudan dari misi-misi tersebut menjadi lebih dapat dibayangkan dan terukur. Agenda-agenda prioritas ini adalah sebagaimana tertuang dalam dokumen penyampaian visi-misi pada saat masa

RPJMD KKA 2016-2021


128

kampanye sehingga menjadi bagian dari janji-janji politik Kepala dan Wakil Kepala Daerah. Penjabaran dari masing-masing misi kedalam agenda prioritas adalah sebagai berikut. 1.

Mewujudkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang bermutu dan terjangkau secara merata. Pemerataan fasilitas pendidikan dan kesehatan merupakan tantangan bagi sebuah daerah kepulauan seperti Kabupaten Kepulauan Anambas. Infrastruktur yang belum mampu menjangkau desa-desa di pulau kecil dan terluar juga mengakibatkan pelayanan dasar yang diberikan masih jauh dari maksimal, padahal keberadaan infrastruktur dasar inilah yang merupakan bentuk konkret peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain infrastruktur, sumberdaya manusia, dalam hal ini guru dan tenaga kependidikan memegang peranan yang penting dalam pemenuhan layanan dasar bagi masyarakat. Ketersediaan pengajar dan sarana prasarana yang belum merata di setiap pulau, mengakibatkan kualitas pendidikan yang masih minim. Begitupun halnya terhadap keberadaan tenaga kesehatan yang masih minim pada desa-desa di pulau kecil. Kebutuhan layanan dasar masyarakat khususnya pada bidang pendidikan dan kesehatan pada dasarnya bisa dipenuhi secara bertahap. Hal ini pun sejalan dengan target optimis Pemerintah pusat dalam mengangkat kondisi perbatasan dalam taraf yang lebih baik melalui pemenuhan kebutuhan layanan dasar. Program yang sepertinya dapat berjalan dengan dukungan agenda nasional. Tantangan selanjutnya adalah dalam menjamin pemerataan dan keterjangkauan bagi seluruh masyarakat Anambas. Dalam rangka mewujudkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang bermutu dan terjangkau secara merata, pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki delapan agenda prioritas hingga akhir periode RPJMD ini, diantaranya: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

2.

Membangun asrama sekolah sesuai kebutuhan. Mengembangkan kegiatan kepramukaan sebagai ekskul wajib di sekolah. Mengembangkan model sekolah adiwiyata dan sekolah layak anak.   Menyediakan beasiswa penuh (full scholarship) bagi mahasiswa berprestasi dan hasiswa kurang mampu dengan sistem pemberian beasiswa yang baru. Melanjutkan perlindungan kesehatan melalui BPJS untuk seluruh penduduk. Menyelesaikan pembangunan RSUD dengan jadwal peresmiannya paling lambat tahun 2017. Meningkatkan kesejahteraan guru, tenaga medis, dan paramedis yang bertugas di daerah terpencil. Membangun rumah singgah dan taman bagi para lansia dan orang cacat yang terlantar.

Membangun infrastruktur dasar air bersih dan listrik yang memadai serta permukiman yang layak. Pasokan listrik selalu menjadi tantangan bagi daerah kepulauan. Di Kabupaten Kepulauan Anambas, persoalan mengenai listrik ini tidak hanya dialami pulau-pulau kecil, namun juga desa desa di pulau-pulau besar seperti yang terjadi di Desa Tebang Kecamatan Palmatak yang belum dapat menikmati suplai listrik

129



selama 24 jam. Selain listrik, kelangkaan air minum dan air bersih menjadi permasalahan lain dalam pemenuhan kebutuhan dasar yang dihadapi Kabupaten Kepulauan Anambas. Jasa PDAM dan non PAM hanya melayani sebagian masyarakat saja. Beberapa wilayah masih bergantung pada air hujan dan harus menempuh jarak berkilo menyeberang pulau tetangga untuk memperoleh air bersih Pada agenda pembangunan infrastruktur dasar air bersih dan listrik yang memadai serta permukiman yang layak, Kabupaten Kepulauan Anambas akan menyelenggarakan sembilan agenda sebagai berikut: 1. 2. 3. 4.

5. 6.

7. 8. 9. 3.

Membangun embung dan memperbaiki sistem distribusi air bersih.   Memperbaiki kualitas dan kuantitas ketersediaan listrik.   Membangun rumah susun bagi warga kurang mampu, pekerja atau buruh pabrik, dan PNS golongan rendah.   Membangun Tempat Penampungan Sementara (TPS), Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), dan/atau Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) secara memadai sesuai kebutuhan.   Menyediakan taman pemakaman umum.   Menerbitkan dan menegakkan Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tentang kebersihan, keindahan wilayah, dan pengelolaan persampahan.   Melakukan penataan pemukiman dan perbaikan sistem sanitasi di pusat ibukota dan desa wisata.   Membangun taman kota/ ruang terbuka hijau.   Menyelenggarakan adipura desa.

Membangun konektivitas (transportasi dan telekomunikasi) wilayah dan sistem logistik daerah yang handal. Sebagai kabupaten kepulauan, aksesibilitas dan konektivitas menjadi tantangan yang harus ditanggulangi. Keterisoliran wilayah dalam hal transportasi dan komunikasi menyebabkan target-target pembangunan menjadi terhambat Sebagai wilayah perbatasan, Kabupaten Kepulauan Anambas harus mampu menjadi etalase terdepan, membuka kemudahan akses dari Negara tetangga. Kebutuhan akan transportasi yang handal, fasilitas komunikasi yang baik, dan tersedianya Custom, Immigration, Quarantine, `Security (CIQS) menjadi beberapa prioritas utama dalam pencapaian pembangunan. Sebagai wilayah yang sangat bergantung dari pasokan luar, maka kemandirian pangan menjadi salah satu upaya yang harus dilakukan. Ketergantungan terhadap pangan menjadi sangat rentan terutama jika cuaca buruk seperti tingginya gelombang air laut atau musim kemarau yang berkepanjangan nyata-nyata dapat mengakibatkan kerawanan pangan bagi masyarakat. Oleh karena itu perlu dibangun suatu kemampuan produksi pangan di pulau-pulau kecil yang berpenghuni, yang dapat menjamin ketersediaan pangan masyarakat lokal guna mengantisipasi kerawanan pangan akibat terhambatnya pasokan bahan makanan selama cuaca dan musim yang buruk. Terdapat 12 agenda prioritas dalam rangka Membangun konektivitas (transportasi dan telekomunikasi) wilayah dan sistem logistik daerah yang handal yang akan dilaksanakan pada periode tersebut, yaitu: 1.

Menyediakan transportasi reguler laut dan darat antar pulau/zona wilayah.  

RPJMD KKA 2016-2021


130

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 4.

Menyediakan kapal kargo reguler yang melayani rute Anambas, Natuna, Pulau Bintan, dan Batam.   Menyediakan kapal penumpang reguler yang melayani rute Anambas dan Pulau Bintan/Batam dengan frekuensi setiap hari dan waktu tempuh lebih cepat. Melanjutkan pembangunan jalan penghubung antar desa, antar kecamatan, antar desa dengan kecamatan, dan antar kecamatan dengan ibukota kabupaten.   Meningkatkan kualitas telekomunikasi seluler dan aksesibilitas internet. Menyelenggarakan siaran radio lokal.   Membangun gudang logistik. Membangun dan operasionalisasi pusat pelayanan pelabuhan, kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan terpadu (CIQP)   Membangun dermaga perintis pada pulau-pulau kecil terluar berpenduduk.   Membangun dan operasionalisasi bandara di Letung.   Mengembangkan dermaga penyeberangan Matak.   Membangun jembatan SP 2.

Mengembangkan perikanan dan pariwisata sebagai basis sektor maritim serta pertanian yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan lokal dengan lingkungan hidup yang lestari. Dalam mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia, pemerintah pusat memberikan perhatian khusus kepada pembangunan maritim yang akan dilakukan secara strategis, terstruktur dalam rangka percepatan pembangunan. Hal tersebut juga termasuk keberadaan pulau-pulau kecil terluar (PPKT) seperti hal nya yang dimiliki Kabupaten Kepulauan Anambas. Maka dalam implementasi program pusat, PPKT ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT) yang memiliki potensi sumber daya alam dan jasa lingkungan yang tinggi, juga mempunyai peran strategis dalam menjaga kedaulatan NKRI. Pulau-Pulau kecil terluar Indonesia memiliki nilai strategis sebagai titik dasar dari garis Pangkal Kepulauan Indonesia dalam penetapan wilayah Perairan Indonesia, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, dan Landas Kontinen Indonesia. Pemanfaatan, perlindungan, dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan membutuhkan peran yang terkoodinasi antara daerah, provinsi dan pusat. Pengejawantahan UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dijelaskan bahwa konservasi sumberdaya ikan adalah upaya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan sumberdaya ikan, termasuk ekosistem, jenis dan genetik untuk menjamin keberadaan, ketersediaan dan kesinambungannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumberdaya ikan. Atas perhatian yang begitu besar terhadap kondisi perikanan dan kelautan di PPKT, seharusnya dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah secara optimal. Memaksimalkan kontribusi sektor primer dan mengembangkan sektor sekunder dapat dikembangkan secara bersamaan dan bertahap. Menjadi wilayah yang berbatasan dengan negara tetangga menjadi catatan penting lain dimana pasar ekspor sangat dimungkinkan untuk diraih. Pemberdayaan nelayan baik nelayan tangkap, budidaya termasuk industri pengolahan harus diupayakan secara maksimal dan berkelanjutan. Orientasi produksi, pemasaran dan pengembangan wawasan bahari menjadi arah kebijakan yang harus dilakukan. Perkembangan pariwisata di Anambas secara bertahap akan berkembang seiring menyebarnya informasi dan terbukanya Anambas bagi para wisatawan.

131



Membuka jalur investasi untuk sektor pariwisata menjadi keharusan selain mempersiapkan sarana prasarana daerah. Banyaknya potensi wisata yang belum tergarap perlu diantisipasi oleh penyiapan rencana jangka panjang dalam menyeimbangkan manfaat bagi masyarakat dan dampak bagi lingkungan yang berkelanjutan. Ditetapkannya sebagai Taman Wista Perairan Nasional dan didukung oleh hasil survey CNN tahun 2012 Kepulauan Anambas khusunya Pulau Bawah sebagai pulau paling Tropis Se-Asia harus dijadikan momentum terbaik pemerintah daerah, dalam meningkatkan pembangunan dimana selain infrastruktur, peningkatan SDM perlu dilakukan. Terdapat 14 agenda prioritas yang menjadi komitmen pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Anambas hingga tahun 2021 dalam mengembangkan perikanan dan pariwisata sebagai basis sektor maritim serta pertanian yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan lokal dengan lingkungan hidup yang lestari, sebagai berikut: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

13. 14. 5.

Mengawal dan meningkatkan koordinasi penanganan illegal fishing. Mengoptimalkan pabrik es secara memadai untuk memenuhi kebutuhan. Meningkatkan kuota ketersediaan BBM untuk nelayan dan masyarakat umum. Memfasilitasi pembangunan stasiun pengisian bahan bakar terapung (Solar Packed Dealer Nelayan [SPDN]).   Menyiapkan rumput laut dan kerang mutiara sebagai produk unggulan baru.   Mengembangkan produk perikanan hasil olahan.   Mengembangkan tiga destinasi wisata utama dan melakukan promosi paket wisata bahari.   Melakukan revitalisasi lahan sawah.   Mengembangkan pertanian hortikultura.   Menyiapkan model penyimpanan dan distribusi hasil pertanian untuk konsumsi dalam daerah.   Melahirkan atlet olah raga air dan memfasilitasi Festival Olah Raga Air Tingkat Nasional. Menjadikan pulau Matak sebagai pusat/sentra pengembangan industri dan ketenagakerjaan, dan pulau Jemaja sebagai pusat/sentra pengembangan pariwisata, perikanan dan pertanian. Membangun titik labuh untuk jalur pelayaran wisata.   Membangun infrastruktur penunjang pariwisata.  

Menumbuhkembangkan kewirausahaan serta menciptakan iklim investasi yang kondusif. Jawaban atas tingginya angka pengangguran adalah dengan menumbuhkembangkan kewirausahaan di kalangan masyarakat. Kemandirian dalam berusaha menjadi salah satu strategi dalam mengimbangi minmnya lapangan pekerjaan yang tersedia di Kabupaten Kepulauan Anambas. Hal lain, ketergantungan daerah terhadap sektor MIGAS dalam dijawab dengan menarik investasi di luar sektor migas. Dalam menumbuhkan kewirausahaan dan iklim investasi yang kondusif, pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas mencanangkan 10 agenda prioritas hingga tahun 2021, yakni:

RPJMD KKA 2016-2021


132

1.

Menyelenggarakan pelatihan keahlian dan kewirausahaan bagi setiap lulusan SMA/sederajat yang tidak melanjutkan studi ke perguruan tinggi atau remaja putus sekolah .  

2. 3.

Menyelenggarakan program Sarjana Kewirausahaan   Menyalurkan produk dana bergulir dengan sistem dan persyaratan agunan ringan dan bunga yang rendah.   Membentuk/ membina 1 (satu) koperasi unggulan di setiap kecamatan.  

4. 5. 6. 7.

Mengoptimalkan pelayanan dan peningkatan peran koperasi pegawai.   Membentuk/ membina 1 (satu) koperasi nelayan unggulan   Menyediakan pusat jajanan kaki lima dan pasar tradisional unggulan di ibukota kabupaten.  

Menata pusat perdagangan dan jasa di ibukota Kabupaten.   Menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu secara transparan dan sesuai standar ISO. 10. Mengoptimalkan peran dan fungsi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang sehat dan mendukung pelayanan publik.   8. 9.

6.

Membangun birokrasi yang bersih, profesional, dan melayani serta memperkuat penyelenggaraan otonomi desa. Membangun birokrasi yang bersih telah menjadi amanah wajib bagi setiap daerah. Kabupaten Kepualaun Anambas memiliki komitmen serupa dengan mencanangkan Sembilan agenda prioritas dalam membangun birokrasi yang bersih, profesional, dan melayani serta memperkuat penyelenggaraan otonomi desa, yakni: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

7.

Membangun 10 unit gedung kantor di pusat perkantoran pemerintahan. Melaksanakan pengangkatan ASN secara transparan, adil, dan bebas intervensi.   Melaksanakan pengisian jabatan secara terbuka (open bidding) bagi semua tingkatan jabatan. Memberikan reward dan punishment kepada PD secara periodik.   Membuka nomor hotline pengaduan masyarakat.   Melakukan sosialisasi APBD melalui media massa dan website.   Memperbaiki tata penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).   Meningkatkan jumlah bantuan keuangan ke Desa. Menyelenggarakan kompetisi otonomi desa dengan apresiasi dalam bentuk tambahan bantuan keuangan ke desa.

Mengembangkan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berpayungkan budaya Melayu. Dalam visinya, kepala daerah terpilih menggunakan frasa “berakhlakul karimah” yang dimaksudkan bahwa masyarakat memegang teguh nilai-nilai budaya Melayu pada akhirnya seluruh aspek pembangunan harus disandarkan pada spirit untuk meningkatkan ketaqwaan dan kelestarian adat istiadat Melayu yakni dengan mengedepan tatanan kehidupan masyarakat yang berakhlakul karimah. Maknanya adalah bahwa nilai-nilai agama teraktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan antar suku, ras, agama, dan antar golongan yang rukun dan saling menghormati. Dengan tetap memberikan kesempatan dan peluang bagi

133



berkembangnya kebudayaan dari daerah lain sebagai bagian khasanah kekayaan Anambas, budaya Melayu dijadikan ciri dan karakteristik utama serta identitas daerah, serta nilai-nilai ramah lingkungan yang terinternalisasi dalam kebijakan, rencana, dan program pemerintah serta partisipasi masyarakat. 13 agenda prioritas yang dicanangkan dalam rangka mengembangkan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berpayungkan budaya Melayu hingga 2021 adalah: 1. Menegakkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang keamanan, ketertiban umum, dan penanganan penyakit masyarakat.   2. Memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba serta pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS.   3. Menerbitkan dan menegakkan Peraturan Daerah tentang Zakat, Infak, dan Sedekah.   4. Menyelenggarakan sertifikasi baca Alquran bagi siswa-siswi sekolah yang beragama Islam dan penyesuaian bagi agama dan kepercayaan lain.   5. Menyelenggarakan Madrasah Diniah Awaliyah bagi siswa SD yang beragama Islam.   6. Menyelenggarakan pesantren ramadhan bagi siswa-siswi sekolah menengah.   7. Menyelenggarakan Festival Seni Anambas, dan Festival Budaya Melayu setiap tahun.   8. Membangun gedung pusat pertunjukan seni dan budaya.   9. Menggalakkan kegiatan pertunjukan seni budaya, dan agama serta melakukan pembinaan terhadap sanggar-sanggar seni dan organisasi-organisasi remaja Masjid.   10. Mengintegrasikan budaya Melayu dalam kurikulum pendidikan formal.   11. Memaksimalkan peran organisasi kepemudaan dalam pembangunan daerah.   12. Menyediakan sarana prasarana olahraga yang representatif.   13. Membangun Masjid Agung.

RPJMD KKA 2016-2021


134

PREHEADINGS

BAB. VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (strategy focussed-management). Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas horison waktunya dengan serangkaian arah kebijakan.

VI.1. Strategi Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Satu strategi dapat terhubung dengan pencapaian satu sasaran. Dalam hal beberapa sasaran bersifat inherent dengan satu tema, satu strategi dapat dirumuskan untuk mencapai gabungan beberapa sasaran tersebut. Dalam mencapai pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas lima tahun ke depan, maka terdapat strategi-strategi dari setiap sasaran yang disampaikan sebagai berikut:

Misi 1. Mewujudkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang bermutu dan terjangkau secara merata Tujuan 1.1. Meningkatkan aksesibilitas penduduk terhadap pendidikan yang berkualitas

Tujuan 1.2. Meningkatkan akses dan mutu layanan kesehatan dasar dan rujukan

137

SASARAN STRATEGI Meningkatnya akses dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat Pemantapan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk jenjang pendidikan dasar sebagai upaya untuk mempersempit kesenjangan kualitas pelayanan pendidikan antar satuan pendidikan Meningkatnya proporsi anak yang terlayani pada pendidikan anak usia dini Peningkatan pemerataan dan keterjangkauan pendidikan anak usia dini melalui penyediaan sarana dan prasarana pendidikan Terpenuhinya kebutuhan pendidik dan kependidikan yang profesional Pemberian jaminan hidup dan fasilitas yang memadai terutama bagi guru yang ditempatkan di pulau-pulau terpencil Peningkatan efisiensi pemanfaatan guru dengan memperbaiki rasio guru-murid dan memaksimalkan beban mengajar Pengembangan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan Memadainya sarana dan prasarana penunjang pendidikan Peningkatan alokasi anggaran daerah untuk melengkapi dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan sekolah-sekolah eksisting SASARAN STRATEGI Meningkatnya kualitas dan pemerataan akses pelayanan kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pengembangan fasilitas pelayanan kesehatan dasar sesuai standar mencakup puskesmas (rawat inap/perawatan) dan jaringannya termasuk meningkatkan jangkauan pelayanan Pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan melalui penempatan tenaga kesehatan termasuk tenaga pegawai tidak tetap kesehatan/PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja), penempatan



tenaga kesehatan baru lulus Peningkatan mutu tenaga kesehatan melalui peningkatan kompetensi, pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi seluruh jenis tenaga kesehatan Pemberian sistem insentif bagi dokter umum dan dokter spesialis Pelayanan pengobatan gratis di puskesmas dan jaringannya Memadainya mutu pelayanan kesehatan dasar keluarga Peningkatan akses dan mutu paket pelayanan kesehatan dan gizi dengan fokus utama pada 1.000 hari pertama kehidupan, remaja calon pengantin, dan ibu hamil Peningkatan akses dan mutu pelayanan ibu hamil yang meliputi kunjungan ibu hamil, dan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih di fasilitas kesehatan serta penurunan kasus kematian ibu hamil Peningkatan pelayanan kesehatan penduduk usia produktif dan lanjut usia melalui upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif Peningkatan cakupan imunisasi tepat waktu pada bayi dan balita Pembinaan kesehatan reproduksi pada remaja melalui jalur pendidikan formal maupun nonformal Meningkatnya pencegahan dan penanganan penyakit menular dan penyakit endemik Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat melalui penurunan penyakit menular dan penyakit endemik

Misi 2. Membangun infrastruktur dasar air bersih dan listrik yang memadai serta permukiman yang layak Tujuan 2.1. Membangun satuan permukiman yang sehat dengan prasarana dasar yang berkualitas

SASARAN STRATEGI Tersedianya perumahan yang layak dan terjangkau Penyediaan hunian baru (sewa/milik) dan peningkatan kualitas hunian. Penyediaan hunian baru (sewa/milik) dilakukan melalui pengembangan sistem pembiayaan perumahan dan bantuan stimulan. Peningkatan kualitas hunian dilakukan melalui penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas, serta bantuan stimulan dan/atau kredit mikro perbaikan rumah termasuk penanganan permukiman tidak layak yang berbasis komunitas Keswadayaan masyarakat dan dunia usaha dalam penyediaan tempat tinggal yang layak dalam rangka mendukung penurunan angka kekurangan hunian Peningkatan kualitas rumah tidak layak huni termasuk dalam rangka penanganan kawasan permukiman kumuh Peningkatan efektifitas dan efisiensi manajemen lahan dan hunian melalui pengembangan instrumen pengelolaan lahan untuk perumahan seperti konsolidasi lahan (land consolidation), bank tanah (land banking), serta pemanfaatan lahan seperti lahan milik Negara, BUMN, swasta, dan masyarakat, tanah terlantar, serta tanah wakaf Terbangunnya ruang publik dan RTH yang berkualitas pada tiap satuan permukiman Optimalisasi lahan/aset yang belum dikelola seperti memanfaatkan sempadan sungai dan lapangan-lapangan di area kantor sebagai jalur ruang terbuka hijau dalam rangka menambah ruang publik dan ruang terbuka hijau Partisipasi publik untuk menciptakan ruang terbuka hijau. Dilakukan dengan: 1) mendorong pihak swasta untuk membangun ruang publik/RTH sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan jasa lingkungan, 2) warga masyarakat dalam menciptakan pekarangan yang hijau Meningkatnya pengelolaan sanitasi yang layak pada satuan permukiman Peningkatan aksesibilitas pelayanan sanitasi (air limbah domestik, sampah dan drainase lingkungan) sesuai standar pelayanan (pengelolaan air limbah sistem setempat dan terpusat, pelayanan sampah dan pengelolaan sampah secara 3R) Terbangun dan beroperasinya fasilitas pengelolaan sampah dan limbah cair pada tiga pulau besar Pembangunan infrastruktur limbah dengan sistem terpusat komunal, skala kawasan permukiman Pembangunan fasilitas pengelolaan sampah berbasis 3R (reduce, reuse, recycle)

RPJMD KKA 2016-2021

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

138

SASARAN

Tujuan 2.2. Meningkatkan cakupan pelayanan sarana dan prasarana air bersih

Tujuan 2.3. Meningkatkan pasokan dan jangkauan pelayanan listrik

STRATEGI yang didasarkan pada penerapan teknologi dan perubahan kesadaran dan perilaku masyarakat khususnya di tingkat rumah tangga, RT, RW dan kelurahan. Maka dalam penenerapan budaya di masyarakat, peran dan kewenangan kecamatan akan lebih ditingkatkan. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pemeliharaan lingkungan dan pengelolaan sampah salah satunya melalui pengembangan bank sampah di tingkat komunitas dengan memulai pada wilayah percontohan yang ditentukan

SASARAN STRATEGI Meningkatnya cakupan distribusi air bersih Peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya air dan lahan secara terpadu dan berkelanjutan dengan mendorong keseimbangan pendekatan non struktural dan struktural melalui penerapan paradigma eco-sustainable water infrastructure (ESWIN) Pelayanan air minum sesuai kebutuhan dasar (basic needs) penduduk dengan pembangunan air minum yang memenuhi prinsip 4K (kualitas, kuantitas, kontinuitas dan keterjangkauan) Peningkatan kualitas insfrastruktur air minum dilakukan melalui pembangunan infrastruktur air minum, optimalisasi infrastruktur air minum, rehabilitasi infrastruktur air minum, dan pengembangan inovasi teknologi air minum Menjamin ketersediaan dan kuantitas air melalui upaya konservasi sumber air baku air minum yakni perluasan daerah resapan air hujan, pemanfaatan air hujan (rain water harvesting) sebagai sumber air baku air minum maupun secondary uses pada skala rumah tangga (biopori dan penampung air hujan) dan skala kawasan (kolam retensi) Menjamin ketersediaan air melalui pembangunan prasarana air baku dalam rangka mendukung pencapaian pelayanan air minum Terbangunnya fasilitas tampungan air Percepatan persiapan dan pelaksanaan pembangunan tampungan-tampungan air skala kecil/menengah (embung, waduk lapangan, kolam, dan situ) pada daerahdaerah krisis dan wilayah-wilayah strategis Rehabilitasi waduk, embung, dan bangunan penampung air lainnya untuk mengembalikan fungsi dan kapasitas tampung Terlaksananya rehabilitasi dan perlindungan daerah tangkapan air pada tiga pulau besar Rehabilitasi hutan dengan mempertimbangkan jenis tanah dan jenis tanamannya Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan

SASARAN STRATEGI Meningkatnya pasokan energi listrik Percepatan pembangunan pembangkit listrik guna meningkatkan kapasitas daya listrik wilayah terutama untuk daerah yang mengalami keterbatasan pasokan listrik Peningkatan peran swasta dalam penyediaan listrik, melalui penyempurnaan mekanisme pembangunan pembangkit listrik oleh swasta, serta memberikan insentif tarif yang menarik minat swasta, terutama untuk pemanfaatan energi terbarukan Pengendalian pemanfaatan (sisi permintaan) yang sejalan dengan pelaksanaan konservasi energi Meningkatnya pemanfaatan energi terbarukan sebagai sumber listrik Identifikasi sumber-sumber energi listrik terbarukan yang layak dari sisi jumlah produksi listrik yang dihasilkan dan besar investasi yang dibutuhkan Penyediaan listrik yang bersumber dari enegri terbarukan dikhususkan pada daerah-daerah yang terpencil dan masih sulit untuk dijangkau oleh jaringan distribusi listrik Meningkatnya distribusi listrik kepada pengguna rumah tangga Percepatan pembangunan jaringan transmisi, distribusi, gardu induk dengan

139



meningkatkan pemanfaatan energi baru terbarukan (panas bumi, air, surya dan biomassa) termasuk skala kecil dan menengah yang disesuaikan dengan potensi

Misi 3. Membangun konektivitas wilayah yang tangguh dengan sistem logistik daerah yang handal Tujuan 3.1. Meningkatkan konektivitas antar pulau, antar daerah, dan dengan negara tetangga

Tujuan 3.2 Meningkatkan layanan jaringan informasi dan komunikasi (TIK)

SASARAN STRATEGI Meningkatnya sarana prasarana transportasi laut dalam menunjang mobilitas kegiatan masyarakat dan pengembangan wisata Optimalisasi manajemen dan kewenangan perusahaan daerah dalam mengelola transportasi laut Pemanfaatan integrasi program provinsi dan pusat yang diperuntukkan bagi wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar Pembukaan jalur pulau-pulau kecil dan terluar berpenghuni dan memiliki potensi wisata Terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pertumbuhan melalui sarana prasarana transportasi darat Peningkatan keterhubungan antar desa dengan pusat-pusat kegiatan dan pertumbuhan dengan berorientasi pada peningkatan kualitas lingkungan dan daya tarik wisata sesuai dengan RTRW Pembangunan jalan lingkar pulau serta moda transportasi darat dengan disain yang memiliki warna budaya khas melayu dan kepulauan Penetapan kawasan tanpa kendaraan bermotor Meningkatnya akses daerah melalui transportasi udara Koordinasi pembagian peran daerah, provinsi dan pusat dalam membangun sarana prasarana bandara Penataan kawasan sekitar bandara menjadi kawasan terpadu yang berfungsi sebagai pusat informasi budaya dan wisata Anambas Penguatan koordinasi dengan perusahaan peyedia jasa penerbangan Beroperasinya pos Custom, Immigration, Quarantine and Ports (CIQP) Pembukaan akses jalur pelayaran internasional dalam rangka meningkatkan kunjungan wisata Antisipasi dampak negatif keluar masuk orang dan barang Penguatan koordinasi dengan kementerian terkait SASARAN STRATEGI Berkembangnya komunikasi radio dalam mendukung penyebaran informasi masyarakat Pemanfaatan siaran radio lokal dan kerjasama radio nasional dalam penyebaran informasi pendidikan, kesehatan, pengetahuan dalam pembangunan, menghidupkan kembali nilai-nilai kultural dan budaya wisata bagi nelayan dan masyarakat pulau-pulau kecil Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi oleh masyarakat Penguatan kemitraan dengan organisasi masyarakat sipil, swasta dan media untuk meningkatkan penerimaan sinyal di wilayah kepulauan Pendirian dan pengoperasian laboratorium komputer dan warung seluler di desadesa pulau kecil dan sekolah Prakarsa komitmen penanganan jaringan informasi dan komunikasi di wilayah perbatasan dan pulau terluar kepada provinsi dan kementerian Meningkatnya penerapan dan pengelolaan teknologi informasi Pelaksanaan program-program yang berkaitan dengan implementasi TIK disertai dengan pelatihan aparatur secara bertahap dan berkelanjutan Pembentukan dan pengembangan komunitas IT di lingkungan pegawai Koordinasi pengembangan sistem informasi di lingkungan pemerintah daerah yang dimotori oleh PD yang membidangi

RPJMD KKA 2016-2021


140

Tujuan 3.3 Mengembangkan sarana prasarana sistem logistik daerah yang tangguh

SASARAN STRATEGI Lancarnya pasokan dan distribusi barang-barang kebutuhan masyarakat secara berkesinambungan Pembangunan dan pengoperasian gudang logistik disertai dengan penyiapan pelabuhan/darmaga Pembangunan jalur distribusi yang efisien dengan berpedoman pada rencana struktur ruang Pemanfaatan jalur short sea shipping yang menjadi perhatian pusat dalam mengoptimalisasi Sislognas

Misi 4. Mengembangkan perikanan dan pariwisata sebagai basis sektor maritim serta pertanian yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan lokal dengan lingkungan hidup yang lestari Tujuan 4.1 Meningkatkan produksi dan produktivitas perikanan tangkap dan budidaya secara ramah lingkungan

141

SASARAN STRATEGI Meningkatnya aksesibilitas pelaku usaha perikanan tangkap dan budidaya terhadap sarana, prasarana, informasi dan teknologi yang ramah lingkungan Peningkatan kapasitas armada perikanan tangkap, dan alat penangkapan ikan (API) yang handal, efisien, dan berdaya saing Alokasi yang proporsional antara stok sumber daya ikan, kemampuan sumber daya manusia dan jumlah kapal penangkapan ikan Peningkatan ketersediaan indukan dan stok produksi benih dengan cara: 1) Peningkatan kualitas input produksi, seperti benih ikan unggul, induk yang berkualitas, pakan murah bermutu, obat-obatan dan vitamin, serta ketersediaan dan kemudahan distribusinya; 2) Pengembangan teknologi pembuatan pakan kompetitif dengan sumber bahan baku lokal, 3) Penguasaan dan inovasi teknologi perbenihan dan induk unggul komoditas strategis; 4) Rekayasa lingkungan yang mendukung produktivitas reproduksi Ekstensifikasi kegiatan marikultur di lokasi-lokasi yang potensial Peningkatan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya, melalui: penyediaan sumber permodalan dan pengembangan fasilitas kredit yang murah, mudah dan aksesibel dan penyebaran informasi usaha perikanan, antara lain informasi tentang potensi dan sebarannya, cuaca dan harga ikan Meningkatnya kapasitas dan kemampuan SDM perikanan tangkap dan budidaya Fasilitasi dan introduksi teknologi perikanan tangkap dan budidaya terkini untuk masyarakat dengan menyelanggarakan pelatihan dalam rangka peningkatan kapasitas dan kemampuan perikanan tangkap dan budidaya dengan mendatangkan ahli perikanan tangkap maupun budidaya Pengiriman nelayan tangkap dan budidaya terpilih untuk belajar di daerah atau perusahaan yang memiliki kredibilitas yang cemerlang dalam perikanan tangkap dan budidaya Berkurangnya kasus illegal fishing, unreported, unregulated (IUU) Peningkatan jumlah dan partisipasi aktif kelompok masyarakat pengawas; memeprkuat kelembagaan kelompok pengawas masyarakat; serta peningkatan penertiban ketaatan pelaku usaha Koordinasi dengan berbagai pihak terkait pengawasan wilayah perairan melalui skema patroli gabungan dan inisiatif mandiri yang dilakukan oleh kelompok masyarakat yang melibatkan PPNS Penyelenggaraan kegiatan penyuluhan dan pembinaan masyarakat kaitannya dengan penangkapan ikan yang lestari dan budidaya yang berkelanjutan Penyelenggaraan pembinaan personal terhadap masyarakat yang terlibat dalam kasus-kasus pelanggaran pemanfaatan keanekaragaman hayati yang dilindungi oleh regulasi pemerintah maupun hukum adat



Tujuan 4.2 Mengembangkan hilirisasi sektor perikanan

SASARAN STRATEGI Tersedianya kawasan sentra produksi dan pengolahan hasil perikanan yang memadai dan terintegrasi dengan pusat perdagangan Pengembangan kawasan sentra produksi perikanan terpadu, lengkap dengan fasilitas pendukung dan terintegrasi (hulu-hilir) Sentra produksi dan pengolahan dengan pengembangan sistem rantai dingin dalam penanganan hasil perikanan yang didukung oleh revitalisasi dan pembangunan pabrik es, cold storage di lokasi-lokasi yang tepat Meningkatnya investasi pada sektor industri perikanan Penyediaan informasi tentang peluang investasi yang lengkap dan akurat sehingga dapat memberi kejelasan kepada calon investor sekaligus membantu mereka dalam pengambilan keputusan investasi Peningkatan daya tarik investasi pada sektor industri perikanan melalui kemudahan prosedur perizinan, insentif fiskal dan non fiskal Peningkatan promosi investasi pada sektor industri perikanan secara lebih efektif Terciptanya produk-produk unggulan baru sektor perikanan olahan Penelitian komoditas perikanan potensial, pengembangan diversifikasi produk olahan komoditas potensial berbasis sumber daya ikan setempat, menciptakan jaringan pasar dan distribusi pemasaran produk Berkembangnya industri end product perikanan yang dikelola masyarakat Peningkatan mutu, nilai tambah dan inovasi teknologi pengolahan hasil perikanan melalui: (1) pengembangan kapasitas, modernisasi, dan daya saing UMKM pengolahan hasil perikanan; (2) sertifikasi dan pengembangan standarisasi mutu; (3) pengembangan sarana prasarana pengolahan hasil perikanan Pembentukan dan pengembangan UMKM dan enterpreneur di bidang pengolahan perikanan dengan memberikan stimulan berupa dana inkubasi dan pinjaman modal yang mudah diakses Penciptaan pasar industri end product dengan penyelenggaraan festival, pameran dan membangun pasar industri end product Pembangunan dan pembukaan akses pasar untuk mendistribusikan produk olahan perikanan dalam lingkup daerah, luar daerah, dan mancanegara

Tujuan 4.3 Mengoptimalkan potensi wisata maritim yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan

SASARAN STRATEGI Meningkatnya publikasi mengenai pariwisata daerah Penyelenggaraan media dan pusat informasi pariwisata, lengkap dengan paketpaket wisata yang ditawarkan yang juga memiliki fungsi sebagai gerai produk Penyelenggaraan event wisata yang bekerjasama dengan media-media travelling dan adventure, dan para jurnalis wisata sebagai media publikasi pariwisata Paket-paket wisata dikemas menjadi sebuah produk komunikasi yang dibuat berdasarkan identifikasi dan pemetaan potensi wisata maritim Penguatan jejaring kerjasama dengan agen-agen perjalanan pariwisata dalam publikasi dan penyelenggaraan pusat informasi pariwisata Dikembangkannya destinasi wisata berbasiskan pulau-pulau kecil dengan infrastruktur yang memadai. Penetapan destinasi wisata berbasis pulau-pulau kecil dalam Rencana Induk Pariwisata Daerah Penyelenggaraan tourism summit untuk mengundang investor dalam pembangunan dan pengembangan destinasi wisata prioritas

RPJMD KKA 2016-2021


142

Tujuan 4.3 Mengoptimalkan potensi wisata maritim yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan

Tujuan 4.4 Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian, peternakan dan perkebunan

SASARAN STRATEGI Pembangunan dan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai untuk kawasan wisata baik dengan sumber daya daerah maupun kerjasama dengan swasta Dikembangkannya destinasi wisata pada Kawasan Konservasi Perairan Nasional Taman Wisata Perairan (TWP) Kepulauan Anambas dan laut sekitarnya Pengembangan dan peran aktif pada jejaring kawasan konservasi dalam mendukung promosi wisata, skema pendanaan berkelanjutan, dan sistem keamanan terpadu melibatkan sektor pemerintah pusat dan daerah, perusahaan swasta, dan kelompok masyarakat Peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi melalui pengawasan implementasi dokumen Rencana Pengelolaan dan Zonasi kawasan konservasi dalam mendukung kegiatan pariwisata yang berkelanjutan Penetapan destinasi wisata prioritas Kawasan Konservasi Perairan Nasional Taman Wisata Perairan (TWP) Kepulauan Anambas dan Laut sekitarnya dalam Rencana Induk Pariwisata Daerah Pembangunan dan penyediaan fasilitas titik labuh dan sandar kapal yang memadai dan ramah lingkungan sesuai arahan dokumen Rencana Pengelolaan dan Zonasi kawasan konservasi Terjaganya kelestarian lingkungan pada destinasi wisata Penyusunan dan penetapan regulasi kawasan-kawasan wisata dalam hal pengelolaan kebersihan disertai dengan penyediaan infrastruktur yang memadai Penetapan mekanisme insentif dan disinsentif bagi pelaku-pelaku usaha pariwisata yang menjaga kebersihan Rehabilitasi ekosistem laut yang kritis/rusak dengan mengembangkan program dan paket wisata pemulihan ekosistem laut Pengembangan volunteer tourism sebagai salah satu model wisata Meningkatnya keterlibatan masyarakat lokal sebagai penggiat pariwisata daerah Pengoptimalan aktivitas sadar wisata untuk menumbuhkembangkan kelompok sadar wisata (Pokdarwis) Optimalisasi keberadaan BUMDES untuk mendukung kelompok-kelompok wisata dari masyarakat lokal Dikembangkannya event-event pariwisata daerah Melestarikan perayaan budaya daerah sebagai salah satu event iconic daerah dan mempublikasikannya Penciptaan event-event wisata dan budaya yang dapat menarik pengunjung dan wisatawan sesuai dengan potensi dan identitas daerah, seperti event pelayaran dan olahraga air SASARAN STRATEGI Berkembangnya kawasan sentra produksi pertanian, peternakan dan perkebunan Pengembangan kawasan sentra produksi pertanian, peternakan dan perkebunan dilakukan secara terpadu dengan dukungan akses terhadap input produksi dan pasar Meningkatnya aksesibilitas pelaku usaha pertanian, peternakan dan perkebunan terhadap sarana, prasarana, informasi dan teknologi Penelitian dan pengembangan untuk menghasilkan benih-benih tanaman pangan dan perkebunan yang unggul serta pengembangan inovasi budidaya pertanian yang lebih efisien Penyediaan dan penyaluran benih unggul dan pupuk yang didukung subsidi yang lebih tepat sasaran dengan dilengkapi data petani penerima Meningkatnya kapasitas dan kemampuan SDM petani, peternak dan pekebun

143



Tujuan 4.4 Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian, peternakan dan perkebunan

SASARAN STRATEGI Penguatan sistem penyuluhan pertanian dengan meningkatkan jumlah dan kapasitas penyuluh serta memperkuat kelembagaan penyuluh terutama Balai Penyuluhan Pertanian di tingkat kecamatan Penguatan kelembagaan petani Meningkatnya produksi komoditas-komoditas pangan yang bersifat substitusi impor Identifikasi komoditas-komoditas pangan yang bersifat substitusi impor dan memungkinkan untuk dibudidayakan di daerah dan ditingkatkan produksinya

Tujuan 4.5 Meningkatnya cadangan pangan daerah

SASARAN STRATEGI Terbangunnya kerja sama antar daerah dengan daerah penghasil pangan untuk suplai pangan berkelanjutan Penggalangan kerjasama dengan daerah penghasil pangan untuk: 1) menjamin ketersediaan pangan daerah, 2) menjaga stabilitas harga pasokan pangan, dan 3) mengupayakan agar harga pangan sekompetitif mungkin dan meminimumkan kemungkinan harga ditentukan oleh segelintir pemasok Penentuan daerah yang menjadi mitra kerja sama harus mempertimbangkan rencana penyediaan kapal kargo reguler / tol laut dan rute yang dilaluinya

RPJMD KKA 2016-2021


144

Misi 5. Menumbuhkembangkan kewirausahaan serta menciptakan iklim investasi yang kondusif Tujuan 5.1 Mengembangkan layanan investasi yang memberikan kemudahan, kepastian, dan transparansi proses perizinan bagi investor dan pengusaha

SASARAN STRATEGI Meningkatnya kepastian hukum terkait investasi dan usaha Penyempurnaan dan perbaikan regulasi dan kebijakan dalam rangka mendorong pertumbuhan infrastruktur dan iklim investasi pemerintah melalui sinkronisasi dan harmonisasi peraturan antar instansi, dalam mendukung kepastian berusaha bagi investor Deregulasi (debottlenecking) terhadap beberapa peraturan yang menghambat dan mempersulit dunia usaha untuk berinvestasi dan berusaha Penghapusan rente ekonomi yang menyebabkan tingginya biaya perizinan Penyediaan tata ruang wilayah yang telah dijabarkan ke dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk kepastian perizinan lokasi usaha dan investasi Meningkatnya kemudahan prosedur perizinan investasi dan usaha Optimalisasi penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) yang antara lain dilakukan dengan mendorong pelimpahan wewenang perizinan investasi dari instansi teknis dan kepala daerah kepada PTSP Penggunaan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik (SPIPISE) Efisiensi perizinan bisnis menjadi maksimal 15 hari dan memberikan kemudahan administrasi yang selama ini menghambat dalam kegiatan investasi Penyederhanaan prosedur perizinan investasi dan usaha, terutama untuk industri pengolahan dan jasa, antara lain: sektor pariwisata, jasa transportasi laut, serta sektor industri manufaktur berbasis sumber daya alam

Tujuan 5.2 Meningkatkan daya tarik investasi daerah

SASARAN STRATEGI Adanya insentif fiskal dan non fiskal serta fasilitasi investasi Pembangunanan fasilitas pendukung, baik infrastruktur utama (jalan, listrik, air bersih, telekomunikasi, pengolah limbah, dan logistik), infrastruktur pendukung tumbuhnya industri, dan sarana pendukung kualitas kehidupan (Quality Working Life) bagi pekerja Pengembangan industri pengolahan melalui kerjasama dengan investor terutama investor dalam negeri Pembenahan regulasi yang mengatur tentang pemberian insentif fiskal dan non fiskal, terutama bagi: (i) investor yang berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur listrik dan telekomunikasi; (ii) investor yang mengembangkan industri yang dapat menghasilkan bahan baku atau barang modal sederhana

Meningkatnya iklim ketenagakerjaan yang kondusif Penciptaan lapangan pekerjaan dan gairah berwirausaha melalui pembinaan terhadap tenaga kerja dan calon wirausaha Keserikatan dan collective bargaining antara pekerja dan pemberi kerja agar lebih efektif dalam meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan pekerja

Meningkatnya promosi investasi daerah secara lebih efektif Pengembangan mekanime promosi investasi yang lebih efektif yang antara lain meliputi penyelarasan kegiatan promosi Tourism, Trade and Investment (TTI), pengembangan gerai promosi terpadu pada daerah-daerah sekitar yang menjadi pintu masuk, menjalin kerjasama dengan agen travel dan media-media promosi skala nasional dan internasional

145



SASARAN STRATEGI Peningkatan keikutsertaan daerah dalam ajang pertemuan bisnis antara pelaku usaha dengan pemerintah pusat/daerah lain Penyelenggaraan pertemuan investor (Anambas Summit) sebagai ajang promosi daerah Berkembangnya potensi investasi unggulan daerah Pelengkapan data dan informasi mengenai potensi investasi unggulan daerah yang valid, mutakhir, dan mudah diakses sebagai basis bagi investor untuk pengambilan keputusan Pengolahan bahan mentah dari pertanian, perkebunan, dan perikanan menjadi produk bernilai tambah tinggi (hilirisasi) dengan mendorong investasi di bidang tersebut Menguatnya kesepahaman antara pemerintah daerah dan pelaku usaha melalui koordinasi yang intens Wadah komunikasi antara pelaku usaha dan pemerintah daerah beserta pemangku kepentingan lainnya yang secara rutin mengadakan pertemuan untuk memonitor, mengatasi permasalahan investasi, dan mencarikan solusi terbaik agar dapat terus menjaga iklim investasi dan iklim usaha yang kondusif Tujuan 5.3 Meningkatkan kualitas sumber daya manusia UMKM dan wirausahawan

SASARAN STRATEGI Berkembangnya pendidikan yang berbasis keterampilan dan kewirausahaan Reorientasi Balai Latihan Kerja (BLK) menjadi Balai Latihan Kerja dan Kewirausahaan (BLKK) untuk meningkatkan keterampilan dan kemandirian masyarakat kurang mampu Pengembangan pendidikan vokasi yang sesuai dengan sumber daya dan kebutuhan lokal Pengembangan kurikulum kewirausahaan pada pendidikan formal Tersedianya layanan pembinaan dan pendampingan bagi wirausaha pemula Pengembangan model inkubator bisnis yang dikerjasamakan dengan pihak swasta untuk melakukan pembinaan dan pendampingan bagi wirausaha pemula

Tujuan 5.4 Meningkatkan dan memperluas akses dan skema pembiayaan bagi UMKM dan wirausahawan

SASARAN STRATEGI Berkembangnya sumber-sumber pembiayaan baik bank maupun non bank Peningkatan akses layanan pemberian kredit/pembiayaan UMKM oleh bank umum dan BPR, serta lembaga non bank. Perluasan akses layanan keuangan dilakukan pula tanpa melalui kantor bank atau dilakukan melalui cara non konvensional, melalui pemanfaatan teknologi informasi. Fasilitasi intermediasi untuk mendukung pembiayaan di berbagai sektor potensial bekerjasama dengan berbagai instansi-pemerintah seperti UPK PNPM Pengembangan credit rating bagi UMKM dan koperasi

Tujuan 5.5 Meningkatkan nilai tambah produk dan jangkauan pemasaran

SASARAN STRATEGI Meningkatnya kualitas produk UMKM Peningkatan keterampilan dan kapasitas SDM UMKM dalam proses produksi dan pengetahuan mengenai standarisasi dan sertifikasi produk Peningkatan penggunaan teknologi tepat guna dalam proses produksi UMKM diantaranya melalui bantuan mekanisasi produksi Pendampingan bagi UMKM yang hendak mendapatkan standar (SNI, HaKI) dan sertifikat (halal, keamanan pangan dan obat) Meningkatnya akses pasar produk-produk UMKM

RPJMD KKA 2016-2021


146

Peningkatan hub bagi produk-produk UMKM dan gerai-gerai pada pintu masuk kawasan dan lokasi-lokasi strategis Promosi produk-produk UMKM melalui even-even nasional maupun internasional Pemasaran produk-produk UMKM secara online dengan membangun/menyediakan situs pemasaran Tujuan 5.6 Meningkatkan kemitraan antara pengusaha besar dan UMKM lokal

SASARAN STRATEGI Terbangunnya keterkaitan usaha antara pengusaha besar dan UMKM Peningkatan jumlah UMKM lokal yang menjadi bagian dari rantai pasok (supply chain) dan pemasok bahan baku bagi industri besar Terfasilitasi dan terbinanya pelaksanaan kemitraan usaha antara pengusaha besar dan UMKM Pembinaan dan alih teknologi kepada UMKM mitra oleh industri besar

147



Misi 6. Membangun birokrasi yang bersih, profesional, dan melayani serta memperkuat penyelenggaraan otonomi desa Tujuan 6.1 Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel

SASARAN STRATEGI Meningkatnya implementasi e-government Penguatan master plan dan grand strategy e-gov yang dituangkan dalam peraturan daerah beserta petunjuk pelaksanaan teknisnya meliputi tindakan dan penyediaan sarana Peningkatan SDM melalui pendidikan dan pelatihan SDM di bidang teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi. Pelatihan tersebut bersifat “inhouse” di tingkat penyelenggara pemerintah daerah agar diperoleh pemahaman dan literasi yang menyeluruh di kalangan pegawai pemerintah daerah. Inhouse training tersebut dapat melibatkan para pakar di daerah maupun di lain daerah serta kerjasama dengan pihak perguruan tinggi yang ada. Meningkatnya pemenuhan hak masyarakat akan informasi publik Penyediaan informasi perencanaan dan proses berjalannya pembangunan melalui media alternatif dalam bentuk yang lebih populer Pengadaan media cetak atau elektronik, dengan mengembangkan bentuk yang sudah ada maupun membuat yang baru oleh PD yang bersangkutan terkait Keterbukaan Informasi Publik Pemanfaatan media sosial untuk peningkatan akses dan partisipasi masyarakat dalam interaksi pemerintah dan masyarakat Penguatan Goverment Public Relation (GPR) untuk membangun komunikasi interaktif antara pemerintah dan masyarakat Pembentukan perangkat PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) di setiap PD Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi yang berorientasi pada efisiensi daerah Penataan kelembagaan internal yang mencakup penataan tugas, fungsi dan kewenangan, dan penyederhanaan struktur secara vertikal dan/atau horisontal Percepatan penyelesaian batas daerah antara Kabupaten Kepulauan Anambas dan Kabupaten Natuna sebagai kabupaten induk Pengendalian jumlah dan redistribusi pegawai Penerapan sistem rekrutmen dan seleksi pegawai yang transparan, kompetitif, berbasis merit (prestasi) dan ICT (komputerisasi) Percepatan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan pelaksanaan reformasi birokrasi di daerah Penerapan sistem manajemen kinerja pegawai dan penguatan sistem informasi kepegawaian Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Peningkatan kualitas SDM aparatur dan kelembagaan pengelolaan keuangan daerah Peningkatan kualitas sistem perencanaan dan penganggaran, sistem manajemen pengelolaan keuangan daerah Pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah Peningkatan kemampuan manajerial dalam prinsip fleksibilitas pengelolaan anggaran untuk mencapai hasil dengan tetap menjaga prinsip akuntabilitas Terbangunnya role model bagi pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme Optimalisasi keberadaan SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) dan APIP (Aparat Pengawas Intern Pemerintah), sehingga dapat berperan sebagai garda depan dalam upaya pencegahan korupsi

RPJMD KKA 2016-2021


148

SASARAN STRATEGI Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi yang berorientasi pada efisiensi daerah Penataan kelembagaan internal yang mencakup penataan tugas, fungsi dan kewenangan, dan penyederhanaan struktur secara vertikal dan/atau horisontal

Tujuan 6.2 Meningkatkan kualitas organisasi dan sumberdaya aparatur pemerintah daerah pada setiap unit dan level pemerintahan

SASARAN STRATEGI Terbangunnya organisasi perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran Pengalokasian anggaran untuk mendanai suatu kegiatan didasarkan pada tugas dan fungsi unit kerja sesuai maksud pendiriannya (biasanya dinyatakan dalam peraturan perundangan yang berlaku) Struktur organisasi yang dibentuk sesuai dengan fungsi yang diemban Pemetaan urusan terkait pelimpahan dan penugasan urusan pemerintahan lingkup Kementerian Dalam Negeri Meningkatnya profesionalitas aparatur Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Penerapan sistem promosi secara terbuka, kompetitif, dan berbasis kompetensi Pendayagunaan pegawai untuk pengembangan karier dan pembentukan profesionalisme Terbangunnya sistem insentif dan disinsentif berbasis kinerja Penyusunan mekanisme penilaian kinerja pegawai Penentuan insentif dan disentif bagi pegawai yang berkinerja baik

Tujuan 6.3 Meningkatkan kualitas produk-produk perencanaan dan kebijakan daerah

SASARAN STRATEGI Meningkatnya kualitas dan sinergitas produk-produk perencanaan daerah dalam mendorong prioritas daerah Peningkatan sinergi perencanaan dan penganggaran pemerintah pusat dan daerah Pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian target pembangunan melalui LKPJ Tahunan Meningkatnya partisipasi masyarakat yang berkualitas dalam perencanaan pembangunan Peningkatan partisipasi masyarakat dengan memetakan potensial stakeholder dan mengintegrasikan dokumen musrenbang Desa kecamatan, dan kabupatan Tersusunnya perundangan daerah yang harmonis Peraturan perundangan yang efektif dan sinergis secara vertikal maupun horizontal dan serasi dengan kebutuhan pembangunan daerah Tegaknya perundangan daerah Penegakan peraturan perundangan daerah, terutama untuk menjaga ketertiban dan keamanan, kenyaman, dan konsistensi tata ruang Optimalisasi peran Satpol PP dalam menegakkan perundangan daerah

149



Tujuan 6.4 Meningkatkan kualitas penyelenggaraan otonomi desa

SASARAN STRATEGI Meningkatnya kapasitas pemerintahan desa Peningkatan kapasitas pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan kader pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pembangunan desa, pengelolaan keuangan desa serta pelayanan publik melalui fasilitasi, pelatihan, dan pendampingan Peningkatan ketersediaan data dan informasi desa yang digunakan sebagai acuan bersama perencanaan dan pembangunan desa Penguatan data berbasis RT dan RW Pembangunan mekanisme perencanaan partisipatif tingkat desa Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pemerintahan desa Penyediaan sarana dan prasarana berdasarkan kebutuhan dan kondisi karakter wilayah desa

Tujuan 6.5 Meningkatkan kualitas pelayanan publik

SASARAN STRATEGI Terimplementasikannya maklumat pelayanan Peningkatan kualitas perilaku dan profesionalisme aparatur pemerintah Peningkatan fasilitas penunjang kualitas pelayanan publik Penilaian dan pemeringkatan secara periodik terhadap jenis layanan yang tersedia Pelaksanaan umpan balik dari masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan Tersusun dan terlaksananya standar pelayanan oleh PD Ketersediaan SOP setiap unit pelayanan publik Menciptakan kebijakan pelayanan publik yang sederhana dan efektif Evaluasi berkala dan perbaikan terhadap SOP yang telah disusun

RPJMD KKA 2016-2021


150

Misi 7. Mengembangkan kehidupan masyarakat yang berakhlakul dan berpayungkan budaya Melayu Tujuan 7.1 Membangun karakter generasi muda

SASARAN STRATEGI Terintegrasikannya pendidikan karakter sebagai bagian dari kurikulum pendidikan maupun aktivitas ekstra kurikuler Penyusunan substansi pendidikan karakter yang mengedepankan akhlak dan kesalehan sosial, menumbuhkan nasionalisme dengan tetap bercorak pada tradisi dan budaya daerah Pengintegrasian pendidikan karakter sebagai bagian dari kurikulum pendidikan formal pada semua jenjang pendidikan Terbinanya pemuda dari bahaya penyalahgunaan NAPZA dan pergaulan bebas Penyediaan ruang bagi generasi muda untuk berekspresi dan menyalurkan semangatnya, diantaranya melalui kegiatan-kegiatan ekstra kurikuler, kompetisi, penyediaan ruang publik, dan keaktifan dalam organisasi-organisasi sosial kemasyarakatan Upaya preventif guna melindungi generasi muda terhadap bahaya penyalahgunaan napza dan minuman keras Pembinaan siswa melalui kegiatan kerohanian Terbangunnya iklim yang kondusif bagi berkembangnya kreativitas generasi muda Penyediaan iklim yang kondusif bagi tumbuhnya kreativitas melalui penyediaan ruang publik dan kompetisi Penyediaan ajang pemilihan dan penobatan para role model pemuda

Tujuan 7.2 Membangun lingkungan yang berketeladanan

SASARAN STRATEGI Meningkatnya peran orang tua dan masyarakat dalam pengelolaan persekolahan dan proses pembelajaran Pelibatan peran orang tua dan masyarakat dalam pengelolaan persekolahan dan proses pembelajaran, diantaranya dalam hal pengembangan kurikulum pendidikan karakter Pemberian ruang lebih besar bagi masyarakat dalam menjalankan model pembelajaran mandiri (informal, non-formal) dalam mengembangkan sekolah berbasis komunitas Terbangunnya gerakan keteladanan dari kalangan aparatur Penyelenggaraan gerakan keteladanan di kalangan aparatur dengan penentuan pada aspek-aspek tertentu misalnya pengelolaan sampah atau penetapan PD zona integritas/wilayah bebas korupsi

151



Tujuan 7.3 Menghidupkan budaya Melayu sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat

Tujuan 7.4 Menginternalisasikan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari

SASARAN STRATEGI Berdayanya pelaku, penggiat, dan komunitas-komunitas budaya Pemberdayaan komunitas-komunitas budaya melalui berbagai insentif untuk berkarya dan berkegiatan, diantaranya dalam bentuk pemberian ruang berekspresi Meningkatnya perlindungan dan apresiasi terhadap budaya daerah Pengembangan rumah budaya dan pusat kesenian Peningkatan kualitas pengelolaan PD yang terkait dalam upaya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan warisan budaya Pengaktualisasian nilai dan tradisi sebagai bagian dari kehidupan keseharian Terdokumentasikannya warisan-warisan budaya Pendokukentasian warisan budaya baik bendawi (tangible) maupun bukan bendawi (intangible) dan mempublikasikannya sehingga menjadi pengetahuan bersama dan bagian dari kekayaan masyarakat SASARAN STRATEGI Meningkatnya kerukunan antar umat beragama Penciptaan hubungan saling menghormati dan saling pengertian antar pemeluk agama melalui dialog lintas agama Optimalisasi keberadaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Pengembangan aktivitas-aktivitas yang dijalankan bersama antar tokoh dan lembaga agama, sebagai misal adalah bakti sosial Meningkatnya kerjasama dan kemitraan antara pemerintah daerah dan tokoh agama serta lembaga sosial keagamaan dalam upaya pemberdayaan umat Pengembangan kemitraan yang memungkinkan untuk dijalankan antara pemerintah daerah, tokoh agama, dan lembaga sosial keagaman dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan pemberdayaan umat Peningkatan kerjasama, koordinasi, dan kemitraan antara pemerintah daerah, tokoh agama, kepolisian, Tentara Nasioanal Indonesia, serta lembaga sosial dalam upaya menciptakan lingkungan aman, harmonis, dan rukun melalui pemberdayaan umat Terpeliharanya kesatuan dan persatuan bangsa Peningkatan kesadaran masyarakat akan kemajemukan yang menuntut setiap warga negara hidup rukun, toleran, gotong royong, dan menjaga hubungan sosial yang harmonis, dengan menghargai perbedaan suku, agama, bahasa, golongan, adat istiadat, agar tercipta keutuhan, persatuan, dan kesatuan dalam kebhinnekaan. Meningkatnya aktivitas penyuluhan agama yang berbobot dan mencerahkan Peningkatan jumlah dan kualitas penyuluh agama yang tersebar Peningkatan intensitas dialog antara guru agama dan pendakwah dengan cendekiawan Peningkatan kompetensi guru-guru pendidikan agama melalui pelatihan metodologi pembelajaran dan materi ajar Meningkatnya pengelolaan dana sosial keagamaan Peningkatan jumlah dana sosial keagamaan yang dikelola melalui ekstensifikasi donatur, diantaranya melalui optimalisasi potensi zakat dari aparatur pemerintah daerah Peningkatan kualitas penyaluran dana sosial keagamaan khususnya untuk pemberdayaan ekonomi umat dan peningkatan taraf hidup

RPJMD KKA 2016-2021


152

VI.2. Arah Kebijakan Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Arah kebijakan Kabupaten Kepulauan Anambas dalam pentahapan strategi lima tahun ke depan ditunjukkan sebagai berikut:

Misi 1. Mewujudkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang bermutu dan terjangkau secara merata ARAH KEBIJAKAN (TAHUN KE-)

STRATEGI

1 2 3 4 5 Pemantapan penerapan Standar Menetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang sesuai dengan kebutuhan Pelayanan Minimal (SPM) daerah dan memastikan penerapannya pada penyelenggaraan jenjang pendidikan untuk jenjang pendidikan dasar dasar sebagai upaya untuk mempersempit kesenjangan kualitas pelayanan pendidikan antar satuan pendidikan

153

Peningkatan pemerataan dan keterjangkauan pendidikan anak usia dini melalui penyediaan sarana dan prasarana pendidikan

Menyediakan sarana dan prasarana pendidikan, dukungan pendidik dan tenaga kependidikan, peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan

Mengembangkan kurikulum dan bahan ajar yang bermutu dengan model-model pembelajaran PAUD, yang mengacu pada tahap-tahap perkembangan anak

Meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya pendidikan PAUD kepada orangtua, dan masyarakat sebagai upaya membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak

Pemberian jaminan hidup dan fasilitas yang memadai terutama bagi guru yang ditempatkan di pulau-pulau terpencil

Memberikan jaminan hidup dan fasilitas yang memadai terutama bagi guru yang ditempatkan di pulau-pulau terpencil

Peningkatan efisiensi pemanfaatan guru dengan memperbaiki rasio guru-murid dan memaksimalkan beban mengajar Pengembangan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan

Meningkatkan efisiensi pemanfaatan guru dan memaksimalkan beban mengajar Memperbaiki rasio guru murid dengan menambah jumlah guru berkualitas pada sekolah dan lokasi yang kekurangan guru

Peningkatan alokasi anggaran daerah untuk melengkapi dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan sekolah-sekolah eksisting Pengembangan fasilitas

Menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas termasuk pembangunan ruang kelas baru (RKB), laboratorium, perpustakaan, WC, buku pelajaran dan peralatan peraga pendidikan disertai rehabilitasi dan revitalisasi sarana dan prasarana yang rusak

Meningkatkan kualifikasi pendidikan melalui sertifikasi tenaga pendidik dan kependidikan

Mengembangkan fasilitas pelayanan kesehatan dasar sesuai standar mencakup



STRATEGI pelayanan kesehatan dasar sesuai standar mencakup puskesmas (rawat inap/perawatan) dan jaringannya termasuk meningkatkan jangkauan pelayanan

1

ARAH KEBIJAKAN (TAHUN KE-) 2 3 4

5

puskesmas (rawat inap/perawatan) dan jaringannya Meningkatkan jangkauan pelayanan dasar dan jaringannya

Pemenuhan kebutuhan tenaga Memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan melalui kesehatan di fasilitas penempatan tenaga kesehatan termasuk tenaga pegawai tidak tetap pelayanan kesehatan melalui kesehatan/PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja penempatan tenaga kesehatan termasuk tenaga pegawai tidak tetap kesehatan/PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja), Peningkatan mutu tenaga kesehatan melalui peningkatan kompetensi, pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi tenaga kesehatan khususnya tenaga dokter, bidan dan perawat Pemberian sistem insentif bagi dokter umum dan dokter spesialis

Meningkatkan kompetensi, pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi tenaga kesehatan, khususnya dokter, bidan dan perawat.

Menyusun sistem insentif bagi dokter umum dan dokter spesialis dan memastikan sistem pemberian insentif berjalan sesuai

Pelayanan pengobatan gratis di Melanjutkan pelayanan pengobatan gratis di puskesmas dan jaringannya puskesmas dan jaringannya Peningkatan akses dan mutu paket pelayanan kesehatan dan gizi dengan fokus utama pada 1.000 hari pertama kehidupan, remaja calon pengantin, dan ibu hamil termasuk pemberian makanan tambahan terutama untuk keluarga miskin Peningkatan akses dan mutu pelayanan ibu hamil meliputi kunjungan dan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih di fasilitas kesehatan serta penurunan kasus kematian ibu hamil

Meningkatkan akses dan mutu paket pelayanan kesehatan dan gizi dengan fokus utama pada 1.000 hari pertama kehidupan, remaja calon pengantin, dan ibu hamil

Peningkatan pelayanan kesehatan penduduk usia produktif dan lanjut usia melalui upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif

Melakukan upaya promotif dengan cara penyuluhan, dimana penyuluhan masyarakat usia lanjut merupakan hal yang penting sebagai penunjang program pembinaan kesehatan usia lanjut Melakukan upaya preventif dengan cara pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya penyakit maupun kompilikasi penyakit yang disebabkan oleh proses ketuaan Melakukan upaya kuratif meliputi pengobatan pada usia lanjut dengan cara pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan kesehatan spesifikasi melalui sistem rujukan

Menyelenggarakan pelayanan terhadap ibu hamil, meliputi kunjungan ibu hamil, dan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih di fasilitas kesehatan serta penurunan kasus kematian ibu hamil

Melakukan upaya rehabilitatif meliputi upaya mengembalikan fungsi organ yang

RPJMD KKA 2016-2021


154

STRATEGI

1


5

telah menurun Peningkatan cakupan imunisasi Meningkatkan kesadaran dan tepat waktu pada bayi dan motivasi orang tua, sehingga balita masyarakat berpartisipasi aktif dalam upaya meningkatkan cakupan imunisas Meningkatkan peranan kader Posyandu dalam memantau ketepatan jadwal pemberian imunisasi dan kelengkapan jenis imunisasi bagi sasaran imunisasi Meningkatkan pelayanan di Pos Kesehatan Desa (PKD) bagi sasaran yang jarak lokasi tempat tinggalnya jauh dari Puskesmas Tersedianya vaksin beserta perlengkapan yang memadai untuk digunakan pada saat pelaksanaan imunisasi

Pembinaan kesehatan reproduksi pada remaja melalui jalur pendidikan formal maupun nonformal

Memberikan imunisasi anak tepat waktu dan sesuai jadwal, sehingga dapat mengoptimalkan perlindungan terhadap penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi Memberikan konseling mengenai kesehatan reproduksi melalui pola intervensi di sekolah mencakup sekolah formal dan non formal baik di dalam maupun di luar sekolah

Peningkatan kualitas kesehatan Memberikan penyuluhan tentang cara-cara penularan dan pencegahan untuk masyarakat melalui penurunan memotong rantai penularan penyakit menular dan penyakit Meningkatkan imunitas melalui pemberian imunisasi endemik Melakukan penemuan dan tata laksana penderita Meningkatkan surveilens epidemiologi dan penanggulangan wabah Meningkatkan upaya dan penyebarluasan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pencegahan dan pemberantasan penyakit

155



Misi 2. Membangun infrastruktur dasar air bersih dan listrik yang memadai serta permukiman yang layak SRATEGI Penyediaan hunian baru (sewa/milik) dan peningkatan kualitas hunian. Penyediaan hunian baru (sewa/milik) dilakukan melalui pengembangan sistem pembiayaan perumahan termasuk stimulan.

Peningkatan kualitas hunian dilakukan melalui penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas, serta bantuan stimulan dan/atau kredit mikro untuk perbaikan rumah termasuk penanganan permukiman tidak layak yang berbasis komunitas

Mendorong keswadayaan masyarakat dan dunia usaha dalam penyediaan tempat tinggal yang layak dalam rangka mendukung penurunan angka kekurangan hunian Peningkatan kualitas rumah tidak layak huni termasuk dalam rangka penanganan kawasan permukiman kumuh

1


5

Menyediakan hunian baru (sewa/milik) Pengembangan sistem pembiayaan perumahan termasuk bantuan stimulan Pemerintah mengupayakan ijin pemanfaatan kayu dari hutan produksi sebagai bahan baku bangunan perumahan Menggunakan bahan material yang ramah lingkungan dan material bangunan dari penambang yang sudah berijin Penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas

Penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas

Penanganan permukiman tidak layak berbasis komunitas

Penanganan permukiman tidak layak berbasis komunitas

Melakukan sosialisasi, prmosi, dan kerjasama dengan masyarakat untuk mendorong mendorong keswadayaan masyarakat dan dunia usaha dalam penyediaan tempat tinggal yang layak

Menangani kawasan permukiman kumuh

Menangani kawasan permukiman kumuh

Peningkatan efektifitas dan efisiensi manajemen lahan dan hunian melalui pengembangan instrumen pengelolaan lahan untuk perumahan seperti konsolidasi lahan (land consolidation), bank tanah (land banking), serta pemanfaatan lahan seperti lahan milik Negara, BUMN, swasta, dan masyarakat, tanah terlantar, serta tanah wakaf

Konsolidasi lahan (land consolidation), bank tanah (land banking) Memanfaatkan lahan seperti lahan milik negara, BUMN, swasta, dan masyarakat, tanah terlantar, serta tanah wakaf

Optimalisasi lahan/aset yang belum dikelola dari area perkantoran dan area pertanian seperti memanfaatkan sempadan sungai sebagai jalur ruang terbuka hijau dalam

Memanfaatkan sempadan sungai sebagai jalur ruang terbuka hijau

RPJMD KKA 2016-2021


156

SRATEGI

1


5

rangka menambah ruang publik dan ruang terbuka hijau Partisipasi publik untuk Mendorong pihak swasta untuk membangun ruang publik/RTH menciptakan ruang terbuka sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan jasa lingkungan, 2) hijau. Dilakukan dengan: 1) warga masyarakat dalam menciptakan pekarangan yang hijau mendorong pihak swasta untuk membangun ruang publik/RTH sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan jasa lingkungan, 2) warga masyarakat dalam menciptakan pekarangan yang hijau. Peningkatan aksesibilitas Megelola air limbah sistem setempat dan terpusat, pelayanan sampah dan pelayanan sanitasi (air limbah pengelolaan sampah secara 3R domestik, sampah dan drainase Membuat dokumen DED lingkungan) sesuai standar dengan SDM yang pelayanan (pengelolaan air berkompetan dan pengawasan limbah sistem setempat dan pelaksanaan kegiatan terpusat, pelayanan sampah dan Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan pengelolaan sampah secara 3R) drainase/gorong-gorong secara intensif Pembangunan infrastruktur Membuat Membangun Membangun limbah dengan sistem terpusat grand design infrastruktur infrastruktur komunal, skala kawasan pengelolaan limbah dengan limbah dengan permukiman limbah dan sistem terpusat sistem terpusat penanganan komunal, skala komunal, skala sampah di kawasan kawasan pulau-pulau permukiman permukiman besar maupun kecil skala kabupaten Pembangunan fasilitas pengelolaan sampah berbasis 3R (reduce, reuse, recycle) yang didasarkan pada penerapan teknologi dan perubahan kesadaran dan perilaku masyarakat khususnya di tingkat rumah tangga, RT, RW dan kelurahan. Maka dalam penenerapan budaya di masyarakat, peran dan kewenangan kecamatan akan lebih ditingkatkan.

Membangun dan mengoperasika n fasilitas pengelolaan sampah berbasis 3R (reduce, reuse, recycle)

Membangun dan mengoperasika n fasilitas pengelolaan sampah berbasis 3R (reduce, reuse, recycle)

Mengoptimalisasikan lahan tidur sehingga tidak perlu melakukan pembukaan lahan

Peningkatan peran serta Mengembangkan bank sampah di tingkat komunitas dengan memulai pada masyarakat dalam pemeliharaan wilayah percontohan yang ditentukan lingkungan dan pengelolaan sampah salah satunya melalui pengembangan bank sampah di tingkat komunitas dengan memulai pada wilayah percontohan yang ditentukan

157



SRATEGI

1


5

Peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya air dan lahan secara terpadu dan berkelanjutan dengan mendorong keseimbangan pendekatan non struktural dan struktural melalui penerapan paradigma eco-sustainable water infrastructure (ESWIN)

Mendorong keseimbangan pendekatan non struktural dan struktural melalui penerapan paradigma eco-sustainable water infrastructure (ESWIN)

Pelayanan air minum sesuai kebutuhan dasar (basic needs) penduduk dengan pembangunan air minum yang memenuhi prinsip 4K (kualitas, kuantitas, kontinuitas dan keterjangkauan) Peningkatan kualitas insfrastruktur air minum dilakukan melalui pembangunan infrastruktur air minum, optimalisasi infrastruktur air minum, rehabilitasi infrastruktur air minum, dan pengembangan inovasi teknologi air minum

Membangun air minum yang memenuhi prinsip 4K (kualitas, kuantitas, kontinuitas dan keterjangkauan)

Membangun infrastruktur air minum, optimalisasi infrastruktur air minum, rehabilitasi infrastruktur air minum, dan pengembangan inovasi teknologi air minum

Menjaga ketersediaan dan kuantitas air melalui upaya konservasi sumber air baku air minum yakni perluasan daerah resapan air hujan, pemanfaatan air hujan (rain water harvesting) sebagai sumber air baku air minum maupun secondary uses pada skala rumah tangga (biopori dan penampung air hujan) dan skala kawasan (kolam retensi)

Membangun infrastruktur air minum, optimalisasi infrastruktur air minum, rehabilitasi infrastruktur air minum, dan pengembangan inovasi teknologi air minum

Menjamin ketersediaan air melalui pembangunan prasarana air baku dalam rangka mendukung pencapaian pelayanan air minum

Membangun prasarana air baku

Percepatan persiapan dan Mempercepat persiapan dan pelaksanaan pembangunan tampungan-tampungan pelaksanaan pembangunan air skala kecil/menengah (embung, waduk lapangan, kolam, dan situ) pada tampungan-tampungan air skala daerah-daerah krisis dan wilayah-wilayah strategis kecil/menengah (embung, Sosialisasi dan waduk lapangan, kolam, dan konsultasi situ) pada daerah-daerah krisis publik dengan dan wilayah-wilayah strategis masyarakat desa mengenai desain dan dampak akibat dari

RPJMD KKA 2016-2021


158

SRATEGI

1


5

pembangunan estuari dam terhadap lingkungan dan estetika Melakukan reboisasi kawasan hutan Rehabilitasi waduk, embung, dan bangunan penampung air lainnya untuk mengembalikan fungsi dan kapasitas tampung

Melakukan perbaikan terhadap waduk, embung, dan bangunan penampung air lainnya

Rehabilitasi hutan dengan mempertimbangkan jenis tanah dan jenis tanamannya Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan

Melakukan rehabilitasi hutan dengan mempertimbangkan kebutuhan, jenis tanah dan jenis tanamannya

Percepatan pembangunan pembangkit listrik guna meningkatkan kapasitas daya listrik wilayah terutama untuk daerah yang mengalami keterbatasan pasokan listrik

Melakukan akselerasi pembangunan pembangkit listrik terutama untuk daerah yang mengalami keterbatasan pasokan listrik

Peningkatan peran swasta dalam penyediaan listrik, melalui penyempurnaan mekanisme pembangunan pembangkit listrik oleh swasta, serta memberikan insentif tarif yang menarik minat swasta, terutama untuk pemanfaatan energi terbarukan

Menyempurnakan mekanisme pembangunan pembangkit listrik oleh swasta, serta memberikan insentif tarif yang menarik minat swasta

Memberikan kesempatan dan mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan hutan

Pengendalian pemanfaatan (sisi Melakukan evaluasi dan pembatasan pemanfaatan agar sejalan dengan permintaan) yang sejalan pelaksanaan konservasi energi dengan pelaksanaan konservasi energi Identifikasi sumber-sumber energi listrik terbarukan yang layak dari sisi jumlah produksi listrik yang dihasilkan dan besar investasi yang dibutuhkan

Identifikasi sumber-sumber energi listrik terbarukan dan besar investasi yang dibutuhkan

Penyediaan listrik yang bersumber dari energi terbarukan dikhususkan pada daerah-daerah yang terpencil dan masih sulit untuk dijangkau oleh jaringan distribusi listrik Percepatan pembangunan jaringan transmisi, distribusi, gardu induk dengan meningkatkan pemanfaatan energi baru terbarukan (panas

159

Membangun sumber-sumber energi listrik terbarukan berdasarkan hasil identifikasi sebelumnya yang dilakukan secara bertahap pada daerah-daerah yang terpencil dan masih sulit untuk dijangkau oleh jaringan distribusi listrik Mendorong percepatan pembangunan jaringan transmisi, distribusi, gardu induk dengan meningkatkan pemanfaatan energi baru terbarukan (panas bumi, air, surya dan biomassa) termasuk skala kecil dan menengah yang disesuaikan dengan potensi



SRATEGI

1


5

bumi, air, surya dan biomassa) termasuk skala kecil dan menengah yang disesuaikan dengan potensi

Misi 3. Membangun konektivitas wilayah yang tangguh dengan sistem logistik daerah yang handal ARAH KEBIJAKAN (TAHUN KE-)

STRATEGI

1 Optimalisasi manajemen dan Menguatkan kewenangan perusahaan daerah manajemen dalam mengelola transportasi perusahaan laut daerah kaitannya dalam pengelolaan transportasi laut

2

3

4

5

Membagi kewenangan antar pihak terkait dalam pengelolaan transportasi laut Mengembangkan kerjasama dalam pengelolaan jangka panjang dalam rangka meningkatkan kontibusi peningkatan hasil daerah Pemanfaatan integrasi program provinsi dan pusat yang diperuntukkan bagi wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar

Pembukaan jalur pulau-pulau kecil dan terluar berpenghuni dan memiliki potensi wisata

Peningkatan keterhubungan antar desa dengan pusat-pusat kegiatan dan pertumbuhan

Melakukan koordinasi dengan pihak terkait baik tingkat provinsi, pusat maupun swasta Membuat DED rencana program terkait pembangunan, peningkatan, pengadaan dan pengelolaan sarana prasarana transportasi laut Membangun sarana dan prasarana dengan penerapan peraturan yang berlaku yang mempertimbangkan batas sempadan sugai, batas dengan mata air/sumber air, dan sempadan laut/pesisir Melaksanakan land clearing yang disesuaikan dengan kondisi lahan dan aspek teknis Menerapkan prinsip menebang satu pohon wajib menanam lima pohon dalam rangka melakukan penanaman kembali walaupun di lokasi berbeda Mendorong inisiatif daerah dan mengemas hasil kegiatan ke dalam bentuk media yang dapat disampaikan ke berbagai pihak terkait Mengintehrasikan rencana induk pariwisata dan rencana pengembangan jalur transportasi laut Mendorong inisiatif lokal dalam berpartisipasi pengembangan sarana prasarana lokal Menerjemahka Membangun dan peningkatan jalan yang disertai dengan n rencana drainase dan rambu jalan struktur ruang kabupaten ke

RPJMD KKA 2016-2021


160

STRATEGI dengan berorientasi pada peningkatan kualitas lingkungan dan daya tarik wisata sesuai dengan RTRW

Pembangunan jalan lingkar pulau serta moda transportasi darat dengan disain yang memiliki warna budaya khas melayu dan kepulauan

Penetapan kawasan tanpa kendaraan bermotor

Koordinasi pembagian peran daerah, provinsi dan pusat dalam membangun sarana prasarana bandara

1 dalam rencana detail, terutama terkait dengan rencana pembangunan jalan darat


5

Memantapkan Membebaskan lahan pada jalur Realisasi pembangunan jalan rencana jalan yang dilewati rencana jalan dan pengadaan noda lingkar pulau lingkar luar transportasi massal yang disertai proyeksi pemanfaatan dana bantuan provinsi dan pusat Zonasi Melakukan kawasan bebas pengadaan kendaraan transportasi bermotor dan publik dan jalur alternatif jalur kendaraan bersepeda Membuat peraturan pembatasan kepemilikan kendaraan pribadi Menguatkan koordinasi pembagian peran daerah, provinsi dan pusat dalam membangun sarana prasarana bandara

Penataan kawasan sekitar Integrasi RTRW dan implementasinya ke dalam dokumen RDTR disertai bandara menjadi kawasan program-program yang sinergis antar PD terkait terpadu yang berfungsi sebagai pusat informasi budaya dan wisata Anambas Penguatan koordinasi dengan Menguatkan koordinasi dengan perusahaan penyedia jasa penerbangan perusahaan peyedia jasa penerbangan Pembukaan akses jalur pelayaran internasional dalam rangka meningkatkan kunjungan wisata

Mendorong dan memanfaatkan pengembangan alur pelayaran eksisting di kawasan Kepulauan Riau Menetapkan Melaksanakan Sosialisasi lokasi kegiatan Kajian kepada yang Lingkungan masyarakat disesuaikan dan dengan RTRW stakeholder terkait

Antisipasi dampak negatif Kerjasama lintas daerah dalam memperketat pengawasan dampak negatif dari keluar masuk orang dan barang lalulintas keluar masuk barang dan orang Penguatan koordinasi dengan kementerian terkait Pemanfaatan siaran radio lokal dan kerjasama radio nasional dalam penyebaran informasi

161

Menguatkan koordinasi dengan kementerian terkait Menjalin Menyebarkuaskan informasi mengenai pendidikan, kesehatan, kerjasama pengetahuan dalam pembangunan melalui stasiun radio lokal dengan stasiun dan nasional



STRATEGI

1 pendidikan, kesehatan, radio lokal dan pengetahuan dalam nasional dalam pembangunan, menghidupkan penyebaran kembali nilai-nilai kultural dan informasi budaya wisata bagi nelayan dan pendidikan, masyarakat pulau-pulau kecil kesehatan, pengetahuan dalam pembangunan

Penguatan kemitraan dengan organisasi masyarakat sipil, swasta dan media untuk meningkatkan penerimaan sinyal di wilayah kepulauan Pendirian dan pengoperasian laboratorium komputer dan warung seluler di desa-desa pulau kecil dan sekolah


5

Menumbuhkembangkan nilai-nilai kultural dan budaya wisata bagi nelayan dan masyarakat pulau-pulau kecil Menjalin dan menguatkan kemitraan dengan organisasi masyarakat sipil, swasta dan media untuk meningkatkan penerimaan sinyal di wilayah kepulauan;

Memprakarsai komitmen penanganan jaringan informasi dan komunikasi di wilayah perbatasan dan pulau terluar kepada provinsi dan kementerian

Mendorong hadirnya laboratorium komputer dan warung seluler di desa-desa pulau kecil dan sekolah

Sosialisasi dan pengawasan terhadap anak-anak dan remaja dalam penggunaan internet ke ha-hal yang bersifat positif Prakarsa komitmen penanganan jaringan informasi dan komunikasi di wilayah perbatasan dan pulau terluar kepada provinsi dan kementerian

Mendorong hadirnya laboratorium komputer dan warung seluler di desa-desa pulau kecil dan sekolah

Pelaksanaan program-program yang berkaitan dengan implementasi TIK disertai dengan pelatihan aparatur secara bertahap dan berkelanjutan

Implementasi dan monitoring program-program yang berkaitan dengan implementasi TIK

Pembentukan dan pengambangan komunitas IT di lingkungan pegawai Koordinasi pengembangan sistem informasi di lingkungan pemerintah daerah yang dimotori oleh PD yang membidangi

Mendorong terbentuknya komunitas IT di lingkungan pemerintah Membentuk forum koordinasi pengembangan sistem informasi

Pembangunan dan pengoperasian gudang logistik disertai dengan penyiapan pelabuhan/darmaga Pembangunan jalur distribusi yang efisien dengan berpedoman pada rencana

Mengoptimalkan keberadaan gudang logistik disertai dengan penyiapan pelabuhan/darmaga

Melakukan pelatihan aparatur secara bertahap dan berkelanjutan

Mendorong aktivitas pada komuitas IT dalam mendukung penerapan dan pengelolaan teknologi informasi

Membangun jalur distribusi yang efisien dengan berpedoman pada rencana struktur ruang

RPJMD KKA 2016-2021


162

STRATEGI struktur ruang Pemanfaatan jalur short sea shipping yang menjadi perhatian pusat dalam mengoptimalisasi Sislognas

163

1


5

Koordinasi dan pengajuan kerjasama kepada kementrian atau lembaga terkait Penyiapan kontribusi daerah dalam realisasi keikutsertaan keterhubungan pada jalur distribusi nasional



Misi 4. Mengembangkan perikanan dan pariwisata sebagai basis sektor maritim serta pertanian yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan lokal dengan lingkungan hidup yang lestari STRATEGI

1 Peningkatan kapasitas armada Analisis perikanan tangkap, dan alat karakteristik penangkapan ikan (API) yang armada handal, efisien, dan berdaya saing perikanan tangkap, alat penangkapan ikan yang digunakan oleh nelayan (eksisting) dan kajian sumber daya perikanan

Alokasi yang proporsional antara stok sumber daya ikan, kemampuan sumber daya manusia dan jumlah kapal penangkapan ikan

Menentiksn alokasi yang proporsional antara stok sumber daya ikan, kemampuan sumber daya manusia dan jumlah kapal penangkapan ikan

Peningkatan ketersediaan indukan dan stok produksi benih dengan cara: 1) Peningkatan kualitas input produksi, seperti benih ikan unggul, induk yang berkualitas, pakan murah bermutu, obatobatan dan vitamin, serta ketersediaan dan kemudahan distribusinya; 2) Pengembangan teknologi pembuatan pakan kompetitif dengan sumber bahan baku lokal, 3) Penguasaan dan inovasi teknologi perbenihan dan induk unggul komoditas strategis; 4) Rekayasa lingkungan yang mendukung produktivitas reproduksi

Meningkatkan kualitas input produksi, yaitu benih ikan unggul, induk yang berkualitas, pakan murah bermutu, obatobatan dan vitamin, serta ketersediaan dan kemudahan distribusinya;

Ekstensifikasi kegiatan marikultur di lokasi-lokasi yang potensial

ARAH KEBIJAKAN (TAHUN KE-) 2 3 4 Kajian spasial- Menentukan Pengadaan temporal komunitas barang berupa parameter nelayan dengan armada oseanografi prioritas perikanan berjenjang tangkap, serta (I,II,III) dan alat kesesuaian jenis penangkapan armada dan alat ikan yang tangkap memiliki kapasitas lebih tinggi, berbahan bakar yang hemat, dan memiliki kemudahan dalam penggunaanya

Mengembangka n teknologi pembuatan pakan kompetitif dengan sumber bahan baku lokal

Mendorong penguasaan inovasi teknologi perbenihan dan induk unggul komoditas strategis

Kajian kelayakan parameter osenografi

Mengembangka n kegiatan marikultur di lokasi potensial

5

Rekayasa lingkungan yang mendukung produktivitas reproduksi

RPJMD KKA 2016-2021


164

STRATEGI

Peningkatan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya, melalui: penyediaan sumber permodalan dan pengembangan fasilitas kredit yang murah, mudah dan aksesibel dan penyebaran informasi usaha perikanan, antara lain informasi tentang potensi dan sebarannya, cuaca dan harga ikan Memfasilitasi dan introduksi teknologi perikanan tangkap dan budidaya terkini untuk masyarakat dengan menyelanggarakan pelatihan dalam rangka peningkatan kapasitas dan kemampuan perikanan tangkap dan budidaya dengan mendatangkan ahli perikanan tangkap maupun budidaya

ARAH KEBIJAKAN (TAHUN KE-) 2 3 4 terhadap kegiatan marikultur yang akan dikembangkan Menyediakan sumber permodalan dan pengembangan fasilitas kredit yang murah, mudah dan aksesibel dan penyebaran informasi usaha perikanan, antara lain informasi tentang potensi dan sebarannya, cuaca dan harga ikan 1

5

Menyelanggarakan pelatihan, dalam rangka peningkatan kapasitas dan kemampuan perikanan tangkap dan budidaya dengan mendatangkan ahli perikanan tangkap maupun budidaya melalui materi kelas dan paktek lapangan Menentukan Melakukan Mengalihkan lokasi sosialisasi dan sistem budidaya pengembangan publikasi dari keramba jaring tentang cara keramba jaring tancap yang penggunaan tancap kepada tidak jaring tancap jaring bersinggungan yang tidak apung dengan terumbu merusak karang terumbu karang Pengiriman nelayan tangkap dan Mengidentifikasi kelompok dan budidaya terpilih untuk belajar di individu nelayan terpilih untuk daerah atau perusahaan yang menjalani program magang memiliki kredibilitas yang cemerlang dalam perikanan tangkap dan budidaya Mengirimkan nelayan tangkap dan budidaya terpilih untuk belajar di daerah atau perusahaan yang memiliki kredibilitas yang cemerlang dalam perikanan tangkap dan budidaya Peningkatan jumlah dan Membentuk melakukan Menyelanggarak partisipasi aktif kelompok dan penguatan an lomba masyarakat pengawas; mengukuhkan kelembagaan Pokmaswas memperkuat kelembagaan Pokmaswas baru Pokmaswas Teladan tingkat kelompok pengawas masyarakat; yang potensial, melalui provinsi setiap serta peningkatan penertiban serta melakukan pelatihan dan tahunnya ketaatan pelaku usaha pendaftaran penyusunan Pokmaswas ke skema Dinas pengawasan Perikanan,Perta nian dan Pangan Provinsi Koordinasi dengan berbagai pihak Melakukan skema patroli gabungan dan inisiatif mandiri yang dilakukan oleh terkait pengawasan wilayah kelompok masyarakat yang melibatkan PPNS perairan melalui skema patroli gabungan dan inisiatif mandiri yang dilakukan oleh kelompok masyarakat yang melibatkan PPNS

165



1


Penyelenggaraan kegiatan penyuluhan dan pembinaan masyarakat kaitannya dengan penangkapan ikan yang lestari dan budidaya yang berkelanjutan

Menyelenggarak an kegiatan penyuluhan dan pembinaan masyarakat kaitannya dengan penangkapan ikan yang lestari dan budidaya yang berkelanjutan

Menyelenggarak an kegiatan penyuluhan dan pembinaan masyarakat kaitannya dengan penangkapan ikan yang lestari dan budidaya yang berkelanjutan

Penyelenggaraan pembinaan personal terhadap masyarakat yang terlibat dalam kasus-kasus pelanggaran pemanfaatan keanekaragaman hayati yang dilindungi oleh regulasi pemerintah maupun hukum adat

Membina masyarakat yang terlibat dalam kasus-kasus pelanggaran pemanfaatan keanekaragaman hayati yang dilindungi oleh regulasi pemerintah maupun hukum adat

Membina masyarakat yang terlibat dalam kasus-kasus pelanggaran pemanfaatan keanekaragaman hayati yang dilindungi oleh regulasi pemerintah maupun hukum adat

Pengembangan kawasan sentra produksi perikanan terpadu, lengkap dengan fasilitas pendukung dan terintegrasi (huluhilir)

Menyusun masterplan sentra produksi perikanan yang dilengkapi dengan kemudahan akses terhadap input produksi dan pasar

STRATEGI

Membangun kawasan sentra produksi perikanan untuk mendukung semua aktifitas perikanan baik penangkapan maupun budi daya

Membangun IPAL bagi Industri untuk menangani potensi pencemaran limbah industri yang tidak terkelola

Menerapkan peraturan mengenai pembayaran kompensasi (PES) dari perusahaan untuk mengganti kerusakan lingkungan akibat pembangunan Mengoptimalka n dana PSDH

Menerapkan prinsip menebang satu pohon wajib menanam lima pohon

5

RPJMD KKA 2016-2021


166

STRATEGI

1

Sentra produksi dan pengolahan dengan pengembangan sistem rantai dingin dalam penanganan hasil perikanan yang didukung oleh revitalisasi dan pembangunan pabrik es, cold storage di lokasilokasi yang tepat

5

Melakukan revitalisasi dan pembangunan pabrik es, cold storage di lokasi-lokasi yang tepat sebagai pendukung dalam mengembangkan penanganan hasil perikanan

Penyediaan informasi tentang peluang investasi yang lengkap dan akurat sehingga dapat memberi kejelasan kepada calon investor sekaligus membantu mereka dalam pengambilan keputusan investasi

Menyediakan informasi tentang peluang investasi yang lengkap dan akurat sehingga dapat memberi kejelasan kepada calon investor sekaligus membantu mereka dalam pengambilan keputusan investasi

Peningkatan daya tarik investasi pada sektor industri perikanan melalui kemudahan prosedur perizinan, insentif fiskal dan non fiscal

Memberikan kemudahan prosedur perizinan, insentif fiskal dan non fiskal

Peningkatan promosi investasi pada sektor industri perikanan secara lebih efektif

Meningkatkan promosi investasi pada sektor industri perikanan secara lebih efektif

Penelitian komoditas perikanan potensial, pengembangan diversifikasi produk olahan komoditas potensial berbasis sumber daya ikan setempat, menciptakan jaringan pasar dan distribusi pemasaran produk

167

ARAH KEBIJAKAN (TAHUN KE-) 2 3 4 dan dana DR

Kajian komoditas perikanan yang potensial untuk dikembangkan serta memiliki stok alam yang tersedia sepanjang tahun

Pengembangan diversifikasi produk olahan komoditas potensial berbasis sumber daya ikan setempat

Sertifikasi dan pengembangan standarisasi mutu

Peningkatan mutu, nilai tambah dan inovasi teknologi pengolahan hasil perikanan melalui: (1) pengembangan kapasitas, modernisasi, dan daya saing UMKM pengolahan hasil perikanan; (2) sertifikasi dan pengembangan standarisasi mutu; (3) pengembangan sarana prasarana pengolahan hasil perikanan

Pengembangan kapasitas, modernisasi, dan daya saing UMKM pengolahan hasil perikanan

Pengembangan sarana prasarana pengolahan hasil perikanan

Pembentukan dan pengembangan UMKM dan enterpreneur di bidang pengolahan perikanan dengan memberikan stimulan berupa dana inkubasi dan pinjaman modal yang mudah diakses

Memberikan stimulan berupa dana inkubasi dan pinjaman modal yang mudah diakses

Memberikan dukungan melalui penghargaan kepada pelaku usaha dalam mengembangka



Menciptakan jaringan pasar dan distribusi pemasaran produk

STRATEGI

1

ARAH KEBIJAKAN (TAHUN KE-) 2 3 4 n inovasi pengolahan hasil perikanan

5

Penciptaan pasar industri end product dengan penyelenggaraan festival, pameran dan membangun pasar industri end product Pembangunan dan pembukaan akses pasar untuk mendistribusikan produk olahan perikanan dalam lingkup daerah, luar daerah, dan mancanegara Penyelenggaraan media dan pusat informasi pariwisata, lengkap dengan paket-paket wisata yang ditawarkan yang juga memiliki fungsi sebagai gerai produk

Menyelenggarakan festival, pameran dan membangun pasar industri end product

Penyelenggaraan event wisata yang bekerjasama dengan mediamedia travelling dan adventure, dan para jurnalis wisata sebagai media publikasi pariwisata

Menyelenggarak an event wisata yang bekerjasama dengan mediamedia travelling dan adventure, dan para jurnalis wisata sebagai media publikasi pariwisata

Paket-paket wisata dikemas menjadi sebuah produk komunikasi yang dibuat berdasarkan identifikasi dan pemetaan potensi wisata maritim Penguatan jejaring kerjasama dengan agen-agen perjalanan pariwisata dalam publikasi dan penyelenggaraan pusat informasi pariwisata Penetapan destinasi wisata berbasis pulau-pulau kecil dalam Rencana Induk Pariwisata Daerah

Menyusun paket-paket wisata yang dikemas menjadi sebuah produk komunikasi yang dibuat berdasarkan identifikasi dan pemetaan potensi wisata maritim

Membangun dan membuka akses pasar untuk mendistribusikan produk olahan perikanan dalam lingkup daerah, luar daerah, dan mancanegara

Membangun ruangan sebagai media dan pusat informasi pariwisata, lengkap dengan paket-paket wisata yang ditawarkan yang juga memiliki fungsi sebagai gerai produk

Menyelenggarak an event wisata yang bekerjasama dengan mediamedia travelling dan adventure, dan para jurnalis wisata sebagai media publikasi pariwisata

Menjaring kerjasama dengan agen-agen perjalanan pariwisata dalam publikasi dan penyelenggaraan pusat informasi pariwisata

Menetapkan destinasi wisata berbasis pulaupulau kecil dalam Rencana Induk Pariwisata Daerah Penyelenggaraan tourism summit Mematangkan Menyelenggarak untuk mengundang investor dalam masterplan an tourism pembangunan dan pengembangan rencana summit destinasi wisata prioritas pengembangan pariwisata yang akan ditawarkan pada tourism summit Pembangunan dan penyediaan Menggalang kemitraan dan kerjasama dengan swasta dalam rangka pembangunan dan sarana dan prasarana yang penyediaan sarana dan prasarana yang memadai untuk kawasan wisata memadai untuk kawasan wisata baik dengan sumber daya daerah

RPJMD KKA 2016-2021


168

STRATEGI

1


5

maupun kerjasama dengan swasta Membangun dan menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk kawasan wisata Pengembangan dan peran aktif Menghadiri Mengawasi dan jejaring kawasan konservasi kegiatan yang mengimplement dalam mendukung promosi mengatasnamak asikan kerjawisata, skema pendanaan an jejaring kerja dan berkelanjutan, dan sistem kawasan kesepakatan keamanan terpadu melibatkan konservasi serta kelompok kerja sektor pemerintah pusat dan terlibat aktif jejaring kawasan daerah, perusahaan swasta, dan dalam kelompok konservasi kelompok masyarakat kerja dalam mendukung promosi wisata, skema pendanaan berkelanjutan, dan sistem keamanan terpadu Peningkatan efektivitas Diskusi terfokus terkait isi pengelolaan kawasan konservasi dokumen Rencana Pengelolaan melalui pengawasan implementasi dan Zonasi Kawasan Konservasi dokumen Rencana Pengelolaan TWP Kepulauan Anambas dan dan Zonasi kawasan konservasi Laut sekitarnya, bersama dalam mendukung kegiatan pengelola kawasan pariwisata yang berkelanjutan Bekerjasama dalam mewujudkan implementasi Rencana Pengelolaan dan Zonasi kawasan konservasi dengan melakukan pendampingan dan pengawasan Penetapan destinasi wisata Menetapkan destinasi wisata prioritas Kawasan Konservasi prioritas Kawasan Konservasi Perairan Nasional Taman Wisata Perairan Nasional Taman Wisata Perairan (TWP) Kepulauan Perairan (TWP) Kepulauan Anambas dan Laut sekitarnya Anambas dan Laut sekitarnya dalam Rencana Induk Pariwisata dalam Rencana Induk Pariwisata Daerah Daerah Pembangunan dan penyediaan Membangun dan Membangun dan fasilitas titik labuh dan sandar menyediakan menyediakan kapal yang memadai dan ramah fasilitas titik fasilitas titik lingkungan sesuai arahan labuh dan labuh & sandar dokumen Rencana Pengelolaan sandar kapal kapal yang dan Zonasi kawasan konservasi yang memadai memadai & dan ramah ramah lingkungan lingkungan sesuai arahan sesuai arahan dokumen Rencana Rencana Pengelolaan dan Pengelolaan dan Zonasi kawasan Zonasi kawasan konservasi konservasi Penyusunan dan penetapan Penyusunan dan pengesahan regulasi kawasan-kawasan wisata regulasi pengelolaan lingkungan dalam hal pengelolaan kebersihan di kawasan-kawasan wisata terkait disertai dengan penyediaan kebersihan dan ketersediaan infrastruktur yang memadai infrastruktur Penerapan mekanisme insentif Menyusun draft Membuat

169



ARAH KEBIJAKAN (TAHUN KE-) 2 3 4 5 kesepakatan bersama antara pemerintah dan pelaku-pelaku usaha untuk berkomitmen mewujudkan destinasi wisata yang bebas sampah anorganik dan menerapkan sistem keberlanjutan ekosistem Rehabilitasi ekosistem laut yang Inventarisasi Mengembangkan program dan paket wisata pemulihan ekosistem kritis/rusak dengan titik dan tingkat pesisir dan laut mengembangkan program dan kerusakan paket wisata pemulihan ekosistem ekosistem laut pesisir dan laut STRATEGI

1 dan disinsentif bagi pelaku-pelaku mekanisme usaha pariwisata yang menjaga insentif dan kebersihan disinsentif bagi pelaku-pelaku usaha pariwisata yang menjaga kebersihan

Pengembangan volunteer tourism sebagai salah satu model wisata Pengoptimalan aktivitas sadar wisata untuk menumbuhkembangkan kelompok sadar wisata (Pokdarwis)

Optimalisasi keberadaan BUMDES untuk mendukung kelompok-kelompok wisata dari masyarakat lokal Pelestarian perayaan budaya daerah sebagai salah satu event iconic daerah dan mempublikasikannya Penciptaan event-event wisata dan budaya yang dapat menarik pengunjung dan wisatawan sesuai dengan potensi dan identitas daerah, seperti event pelayaran dan olahraga air. Pengembangan kawasan sentra produksi pertanian, peternakan dan perkebunan dilakukan secara terpadu dengan dukungan akses terhadap input produksi dan pasar

Publikasi dan promosi volunteer tourism sebagai salah satu model wisata Identifikasi dan inventarisasi komunitas masyarakat yang memiliki minat terhadap industri pariwisata

Menguatkan kelembagaan Pokdarwis melalui pengembangan program sadar wisata yang sesuai dengan peluang dan potensi yang terjadi Mengoptimalkan keberadaan BUMDES untuk mendukung kelompok-kelompok wisata dari masyarakat lokal Melestarikan dan mempublikasikan perayaan budaya daerah sebagai salah satu event iconic daerah

Menciptakan event-event wisata dan budaya yang dapat menarik pengunjung dan wisatawan sesuai dengan potensi dan identitas daerah, seperti event pelayaran dan olahraga air Menyusun masterplan sentra produksi pertanian, peternakan, dan perkebunan yang mendapat dukungan melalui akses terhadap input produksi dan pasar Membangun kawasan sentra produksi pertanian, peternakan, dan perkebunan Penyempurnaan Pembentukan regulasi/kebijak Regulasi an tentang kebijakan

RPJMD KKA 2016-2021


170

ARAH KEBIJAKAN (TAHUN KE-) 2 3 4 5 tentang pelindungan cath area Penelitian dan pengembangan Mengembangka mengembangka untuk menghasilkan benih-benih n penelitian n inovasi tanaman pangan dan perkebunan untuk budidaya yang unggul serta pengembangan menghasilkan pertanian yang inovasi budidaya pertanian yang benih-benih lebih efisien lebih efisien tanaman pangan dan perkebunan yang unggul Penyediaan dan penyaluran benih Menyediakan dan menyalurkan benih unggul dan pupuk yang didukung subsidi yang unggul dan pupuk yang didukung lebih tepat sasaran dengan dilengkapi data petani penerima subsidi yang lebih tepat sasaran dengan dilengkapi data petani penerima STRATEGI

Penguatan sistem penyuluhan pertanian dengan meningkatkan jumlah dan kapasitas penyuluh serta memperkuat kelembagaan penyuluh terutama Balai Penyuluhan Pertanian di tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten

1 pelindungan pembukaan lahan

Memperkuat kelembagaan penyuluh terutama Balai Penyuluhan Pertanian di tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten Penguatan kelembagaan petani Mendrorong terbentuknya kelembagaan petani yang kuat dan memiliki posisi tawar serta jaringan yang luas Identifikasi komoditas-komoditas Mengidentifikasi komoditaspangan yang bersifat substitusi komoditas pangan yang bersifat impor dan memungkinkan untuk substitusi impor dan berpotensi dibudidayakan di daerah dan untuk dibudidayakan di daerah ditingkatkan produksinya dan ditingkatkan produksinya Penggalangan kerjasama dengan Melakukan kesepakatan kerja daerah penghasil pangan untuk: 1) dengan beberapa daerah penghasil menjamin ketersediaan pangan pangan daerah, 2) menjaga stabilitas harga pasokan pangan, dan 3) mengupayakan agar harga pangan sekompetitif mungkin dan meminimumkan kemungkinan harga ditentukan oleh segelintir pemasok Penentuan daerah yang menjadi Menentukan daerah yang menjadi mitra kerja sama harus mitra kerja sama dengan mempertimbangkan rencana mempertimbangkan rencana penyediaan kapal kargo reguler penyediaan kapal kargo reguler/ dan rute yang dilaluinya tol laut dan rute yang dilaluinya

171

Mengukuhkan dan penguatkan kapasitas penyuluh dalam menguatkan sistem penyuluhan pertanian



Misi 5. Menumbuhkembangkan kewirausahaan serta menciptakan iklim investasi yang kondusif STRATEGI Penyempurnaan dan perbaikan regulasi dan kebijakan dalam rangka mendorong pertumbuhan infrastruktur dan iklim investasi pemerintah melalui sinkronisasi dan harmonisasi peraturan antar instansi, dalam mendukung kepastian berusaha bagi investor

ARAH KEBIJAKAN (TAHUN KE-) 1 2 Menyempurnakan dan memperbaiki regulasi dan kebijakan dalam rangka mendorong pertumbuhan infrastruktur dan iklim investasi pemerintah melalui sinkronisasi dan harmonisasi peraturan antar instansi, dalam mendukung kepastian berusaha bagi investor

3

4

5

Deregulasi (debottlenecking) terhadap beberapa peraturan yang menghambat dan mempersulit dunia usaha untuk berinvestasi dan berusaha

Mengurai dan memperbaiki peraturan yang menghambat dan mempersulit dunia usaha untuk berinvestasi dan berusaha

Penghapusan rente ekonomi yang menyebabkan tingginya biaya perizinan

Menetapkan regulasi dan mengawasi praktek penghapusan rente ekonomi yang menyebabkan tingginya biaya perizinan

Penyediaan tata ruang wilayah yang telah dijabarkan ke dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk kepastian perizinan lokasi usaha dan investasi

Mempercepat penyusunan dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RTTR) yang didalamnya sudah terdapat berbagai peruntukan kawasan/lokasi aktivitas tertentu termasuk lokasi usaha.

Optimalisasi penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) yang antara lain dilakukan dengan mendorong pelimpahan wewenang perizinan investasi dari instansi teknis dan kepala daerah kepada PTSP

(1) Mempercepat Penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang efefktif dan efisien, (2) Efisiensi perizinan menjadi maskimal 15 hari dengan penyederhanaan prosedur perizinan, serta memberikan kemudahan administrasi namun tetap mempertimbangkan prinsip kehati-hatian

Penggunaan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik (SPIPISE) Efisiensi perizinan bisnis menjadi maksimal 15 hari dan memberikan kemudahan administrasi yang selama ini menghambat dalam kegiatan investasi

RPJMD KKA 2016-2021


172

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN (TAHUN KE-) 1

2

3

4

5

Penyederhanaan prosedur Menggunakan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik (SPIPISE) perizinan investasi dan usaha, terutama untuk industri pengolahan dan jasa, antara lain: sektor pariwisata, jasa transportasi laut, serta sektor industri manufaktur berbasis sumber daya alam

Pembangunanan fasilitas pendukung, baik infrastruktur utama (jalan, listrik, air bersih, telekomunikasi, pengolah limbah, dan logistik), infrastruktur pendukung tumbuhnya industri, dan sarana pendukung kualitas kehidupan (Quality Working Life) bagi pekerja

Menyusun perencanaan pembangunan sektor kelistrikan dan membangun powerplant dan gardugardu listrik yang dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga dan pengembangan industri dan melakukan kerjasama dengan pihak swasta dalam meningkatkan pasokan daya listrik

Menyusun perencanaan dan mengembangkan instalasi PDAM yang mampu melayani kebutuhan masyarakat di pemukiman dan kawasan perindustrian

dan memperlancar mobilitas orang, arus barang dan jasa di kawasan industri

Menyusun kajian Lingkungan tentang pengelolaan limbah pada pembangunan hotel

173

Meningkatkan pembangunan jaringan transportasi jalur laut dan darat yang mampu menjamin



Sosialisasi dan penyempurnaan Peraturan Penggunaan Air

Mengelola Sumber daya air dan Sumber Air Alternatif (RO & Sumur bor) oleh pemilik usaha tingkat menengah seperti

Menerapkan dan mengawasi aturan tentang pengelolaan limbah IKM (seperti hotel, laundry, bengkel dll)

STRATEGI


2

3

4 hotel

5

Pengembangan industri Meningkatkan pembangunan jaringan transportasi jalur laut dan darat pengolahan melalui yang mampu menjamin dan memperlancar mobilitas orang, arus barang kerjasama dengan dan jasa di kawasan industri investor terutama investor dalam negeri Pembenahan regulasi yang mengatur tentang pemberian insentif fiskal dan non fiskal, terutama bagi: (i) investor yang berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur listrik dan telekomunikasi; (ii) investor yang mengembangkan industri yang dapat menghasilkan bahan baku atau barang modal sederhana

Memperbaiki regulasi yang mengatur tentang pemberian insentif fiskal dan non fiskal, terutama bagi: (i) investor yang berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur listrik dan telekomunikasi; (ii) investor yang mengembangkan industri yang dapat menghasilkan bahan baku atau barang modal sederhana

Meningkatkan koordinasi dan kerjasama investasi antara pemerintah dan dunia usaha sebagai salah satu alternatif pembiayaan dan penyediaan infrastruktur untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik secara kualitas maupun kuantitas

Penciptaan lapangan pekerjaan dan gairah berwirausaha melalui pembinaan terhadap tenaga kerja dan calon wirausaha

Mengembangan sistem ketenagakerjaan terpadu melalui pengembangan keterampilan dan mental wirausaha serta sistem informasi kerja yang up-to-date dan iklim bekerja

Keserikatan dan collective bargaining antara pekerja dan pemberi kerja agar lebih efektif dalam meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan pekerja

Mengembangkan program kemitraan dengan dunia usaha/industri untuk mengembangkan standar kompetensi yang bersifat dinamis sesuai perkembangan iptek dan kebutuhan industri, pengembangan program pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi menggunakan kurikulum/modul pelatihan mengacu kepada standar yang dikembangkan industri, sertifikasi kompetensi

Pengembangan mekanime promosi investasi yang lebih efektif yang antara lain meliputi penyelarasan kegiatan promosi Tourism, Trade and Investment (TTI), pengembangan gerai promosi terpadu pada daerah-daerah sekitar yang menjadi pintu masuk, menjalin kerjasama dengan agen travel dan media-media

Mengembangkan mekanime promosi investasi yang lebih efektif yang antara lain meliputi penyelarasan kegiatan promosi Tourism, Trade and Investment (TTI), pengembangan gerai promosi terpadu pada daerah-daerah sekitar yang menjadi pintu masuk, menjalin kerjasama dengan agen travel dan media-media promosi skala nasional dan internasional

RPJMD KKA 2016-2021


174

STRATEGI


2

3

4

5

promosi skala nasional dan internasional Peningkatan keikutsertaan Meningkatkan keikutsertaan daerah dalam ajang pertemuan bisnis antara pelaku usaha dengan daerah dalam ajang pemerintah pusat/daerah lain pertemuan bisnis antara pelaku usaha dengan pemerintah pusat/daerah lain Penyelenggaraan pertemuan investor (Anambas Summit) sebagai ajang promosi daerah

Mengidentifikasi Mempersiapkan potensial masterplan investor investasi

Pelengkapan data dan informasi mengenai potensi investasi unggulan daerah yang valid, mutakhir, dan mudah diakses sebagai basis bagi investor untuk pengambilan keputusan

Melengkapi data dan informasi yang mengenai potensi investasi unggulan daerah yang valid, mutakhir, dan mudah diakses sebagai basis bagi investor untuk pengambilan keputusan

Pengolahan bahan mentah dari pertanian, perkebunan, dan perikanan menjadi produk bernilai tambah tinggi (hilirisasi) dengan mendorong investasi di bidang tersebut Wadah komunikasi antara pelaku usaha dan pemerintah daerah beserta pemangku kepentingan lainnya yang secara rutin mengadakan pertemuan untuk memonitor, mengatasi permasalahan investasi, dan mencarikan solusi terbaik agar dapat terus menjaga iklim investasi dan iklim usaha yang kondusif

Menyelenggarakan pertemuan investor (Anambas Summit)

Meningkatkan kuantitas produksi bahan mentah dari sektor pertanian, perkebunan dan terutama perikanan dan bersifat kontinu sebagai modal dasar industri hilirisasi

Membangun wadah komunikasi antara pelaku usaha dan pemerintah daerah beserta pemangku kepentingan lainnya yang secara rutin mengadakan pertemuan untuk memonitor, mengatasi permasalahan investasi, dan mencarikan solusi terbaik agar dapat terus menjaga iklim investasi dan iklim usaha yang kondusif

Reorientasi Balai Latihan (1) Mengoptimalkan peran BLKK dalam meningkatkan keterampilan dan kemandirian dengan Kerja (BLK) menjadi berwirausaha khususnya bagi masyarakat kurang mampu, (2) Meningkatkan akses informasi seluasBalai Latihan Kerja dan luasnya serta akses terhadap pelatihan itu sendiri khususnya bagi masyarakat kurang mampu Kewirausahaan (BLKK) untuk meningkatkan keterampilan dan kemandirian masyarakat kurang mampu Pengembangan Mengembangkan pendidikan vokasi yang sesuai dengan pendidikan vokasi yang sumber daya dan kebutuhan lokal sesuai dengan sumber daya dan kebutuhan lokal Pengembangan kurikulum Melakukan penataan kurikulum kewirausahaan di kewirausahaan pada lembaga pendidikan formal

175



STRATEGI


2

3

4

5

pendidikan formal Pengembangan model inkubator bisnis yang dikerjasamakan dengan pihak swasta untuk melakukan pembinaan dan pendampingan bagi wirausaha pemula

Mengembangkan model inkubator bisnis yang dikerjasamakan dengan pihak swasta untuk melakukan pembinaan dan pendampingan bagi wirausaha pemula

Peningkatan akses Mengembangkan lembaga pembiayaan/bank UMKM dan koperasi, serta optimalisasi sumber layanan pemberian pembiayaan non-bank, serta advokasi pembiayaan bagi umkm maupun koperasi kredit/pembiayaan UMKM oleh bank umum dan BPR, serta lembaga non bank. Perluasan akses layanan keuangan dilakukan pula tanpa melalui kantor bank atau dilakukan melalui cara non konvensional, melalui pemanfaatan teknologi informasi.

Fasilitasi intermediasi untuk mendukung pembiayaan di berbagai sektor potensial bekerjasama dengan berbagai instansipemerintah seperti UPK PNPM

Mendukung pembiayaan di berbagai sektor potensial bekerjasama dengan berbagai instansipemerintah seperti UPK PNPM

Pengembangan credit rating bagi UMKM dan koperasi

Mengembangkan credit rating bagi UMKM dan koperasi

Peningkatan keterampilan Meningkatkan akses ke pelatihan, dan layanan usaha terpadu (quick wins) mengenai standarisasi dan kapasitas SDM dan sertifikasi produk, serta penerapan teknologi tepat guna dalam proses produksi UMKM dalam proses produksi dan pengetahuan mengenai standarisasi dan sertifikasi produk Peningkatan penggunaan teknologi tepat guna dalam proses produksi UMKM diantaranya melalui bantuan mekanisasi produksi Pendampingan bagi Meningkatkan penerapan standarisasi produk (SNI , HaKI) dan sertifikasi (halal, keamanan pangan UMKM yang hendak dan obat) mendapatkan standar (SNI, HaKI) dan sertifikat (halal, keamanan pangan dan obat)

RPJMD KKA 2016-2021


176

ARAH KEBIJAKAN (TAHUN KE-)

STRATEGI

1 2 3 4 5 Penyediaan hub bagi Mengembangkan pemasaran produk UMKM yang terintegrasikan pariwisata serta lokasi-lokasi produk-produk UMKM strategis lainnya dan gerai-gerai pada pintu masuk kawasan dan lokasi-lokasi strategis Promosi produk-produk UMKM melalui eveneven nasional maupun internasional

Mempromosikan produk-produk UMKM melalui even-even nasional maupun internasional

Pemasaran produkMendukung pemasaran produk-produk UMKM terutama dengan memanfaatkan fasilitas dari produk UMKM secara pemeintah provinsi, pemerintah pusat secara online dengan membangun/menyediakan situs online dengan pemasaran membangun/menyediakan situs pemasaran Peningkatan jumlah Meningkatkan jumlah dan produktivitas UMKM lokal dan bersifat kontinu sebagai rantai pasok dan UMKM lokal yang pemasok bahan baku bagi industri besar menjadi bagian dari rantai pasok (supply chain) dan pemasok bahan baku bagi industri besar Pembinaan dan alih Menjadikan industri besar sebagai mitra pemerintah untuk membina UMKM dalam hal peningkatan teknologi kepada UMKM produksi maupun penerapan teknologi yang termutakhirkan dalam rangka peningkatan mitra oleh industri besar produktivitas UMKM

177



Misi 6. Membangun birokrasi yang bersih, profesional, dan melayani serta memperkuat penyelenggaraan otonomi desa STRATEGI Penguatan master plan dan grand strategy e-gov yang dituangkan dalam peraturan daerah beserta petunjuk pelaksanaan teknisnya meliputi tindakan dan penyediaan sarana

ARAH KEBIJAKAN (TAHUN KE-) 1 2 3 Memastikan pelaksanaan dan monitoring penerapan e-gov

4

5

Peningkatan SDM melalui pendidikan Peningkatan SDM melalui pendidikan dan pelatihan SDM di bidang dan pelatihan SDM di bidang teknologi teknologi informasi dan komunikasi yang terintegarsi informasi dan komunikasi yang terintegrasi. Pelatihan tersebut bersifat “inhouse” di tingkat penyelenggara pemerintah daerah agar diperoleh pemahaman dan literasi yang menyeluruh di kalangan pegawai pemerintah daerah. Inhouse training tersebut dapat melibatkan para pakar di daerah maupun di lain daerah serta kerjasama dengan pihak perguruan tinggi yang ada.

Penyediaan informasi perencanaan dan proses berjalannya pembangunan melalui media alternatif dalam bentuk yang lebih populer

Penguatan Government Public Relation (GPR) untuk membangun komunikasi interaktif antara pemerintah dan masyarakat

Penyajian ulang dokumen perencanaan dan laporan pembangunan dalam bentuk dan penyampaian yang lebih sederhana serta membagi ke dalam beberapa bagian yang disampaikan secara terpisah

Pemanfaatan media sosial untuk peningkatan akses dan partisipasi masyarakat dalam interaksi pemerintah dan masyarakat

Pengadaan media cetak atau elektronik, dengan mengembangkan bentuk yang sudah ada maupun membuat yang baru oleh PD yang bersangkutan terkait Keterbukaan Informasi Publik

Membentuk perangkat PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) di setiap PD

Membuat media cetak atau elektronik, dengan mengembang kan bentuk

Menginisiasi terbitnya majalah bulanan pemerintah daerah

RPJMD KKA 2016-2021


178


STRATEGI

1

2 yang sudah ada maupun membuat yang baru oleh PD yang bersangkutan terkait Keterbukaan Informasi Publik

3

4

5

Pemanfaatan media sosial untuk peningkatan akses dan partisipasi masyarakat dalam interaksi pemerintah dan masyarakat

Menciptakan kanal informasi dan media interaksi pemerintah dan masyarakat pada media sosial dan mensosialisasikan penggunaannya di masyarakat

Penguatan Goverment Public Relation (GPR) untuk membangun komunikasi interaktif antara pemerintah dan masyarakat

Menterjemahk Menyelenggarakan program dan kegiatan untuk an Goverment membangun komunikasi interaktif antara pemerintah dan Public masyarakat Relation (GPR) dalam program dan kegiatan untuk membangun komunikasi interaktif antara pemerintah dan masyarakat

Pembentukan perangkat PPID (Pejabat Membentuk Pengelola Informasi dan Dokumentasi) di perangkat setiap PD PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) di setiap PD dan memonitoring pelaksanaan kegiatannya

179

Penataan kelembagaan internal yang mencakup penataan tugas, fungsi dan kewenangan, dan penyederhanaan struktur secara vertikal dan/atau horisontal

Strukturisasi secara vertical maupun horizontal kelembagaan internal yang mencakup penataan tugas, fungsi dan kewenangan,

Percepatan penyelesaian batas daerah antara Kabupaten Kepulauan Anambas dan Kabupaten Natuna sebagai kabupaten induk

Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan dengan DPRD Provinsi sehingga penyelesaian persoalan batas daerah ini dapat disegerakan oleh pemerintah provinsi. Inisiatif ini harus diiringi dengan koordinasi yang baik dengan Kabupaten Natuna sehingga saling kesepahaman antara dua daerah ini dapat terbangun

Pengendalian jumlah dan redistribusi pegawai

Melakukan evaluasi redistribusi pegawai dan pembatasi jumlah sesuai dengan kebutuhan



STRATEGI


2

3

4

5

Penerapan sistem rekrutmen dan seleksi pegawai yang transparan, kompetitif, berbasis merit (prestasi) dan ICT (komputerisasi)

Membuat Mensosialisasikan dan mengawasi penyelenggaraan sistem sistem rekrutmen dan seleksi pegawai yang transparan, kompetitif, rekrutmen dan berbasis merit (prestasi) dan ICT (komputerisasi) seleksi pegawai yang transparan, kompetitif, berbasis merit (prestasi) dan ICT (komputerisasi )

Penerapan sistem manajemen kinerja pegawai dan penguatan sistem informasi kepegawaian

Mengawasi penyelenggaraan sistem manajemen kinerja pegawai dan Melakukan perbaikan serta penguatan sistem informasi kepegawaian

Percepatan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan pelaksanaan reformasi birokrasi di daerah

Menyusun masterplan dan roadmap reformasi birokrasi

Melaksanakan dan memobitoring penyelenggaraan roadmap reformasi birokrasi

Peningkatan kualitas SDM aparatur dan kelembagaan pengelolaan keuangan daerah

Pelatihan dengan materi dan SDM yang berkelanjutan

Peningkatan kualitas sistem perencanaan dan penganggaran, sistem manajemen pengelolaan keuangan daerah

Menyelenggar akan pelatihan terhadap aparatur perencana dan penganggran

Menyelengga rakan pelatihan terhadap aparatur perencana dan penganggran

Mendampingi dan mengevaluasi sistem manajemen pengelolaan keuangan daerah Pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah Peningkatan kemampuan manajerial dalam prinsip fleksibilitas pengelolaan anggaran untuk mencapai hasil dengan tetap menjaga prinsip akuntabilitas

Membina dan mengawasi pengelolaan keuangan daerah berbasis e-planning & e- budgeting Menyelengga rakan pelatihan dan bimbingan teknis dalam kemampuan manajerial dalam prinsip fleksibilitas pengelolaan anggaran untuk

Menyeleng garakan pelatihan dan bimbingan teknis dalam kemampuan manajerial dalam prinsip fleksibilitas

RPJMD KKA 2016-2021


180


STRATEGI

1

2 mencapai hasil dengan tetap menjaga prinsip akuntabilitas

3

4 pengelolaan anggaran untuk mencapai hasil dengan tetap menjaga prinsip akuntabilita s

5

Optimalisasii keberadaan SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) dan APIP (Aparat Pengawas Intern Pemerintah), sehingga dapat berperan sebagai garda depan dalam upaya pencegahan korupsi

Mengawal pelaksanaan dan evaluasi terselenggaranya SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) dan APIP (Aparat Pengawas Intern Pemerintah)

Penataan kelembagaan internal yang mencakup penataan tugas, fungsi dan kewenangan, dan penyederhanaan struktur secara vertikal dan/atau horisontal

Strukturisasi secara vertical maupun horizontal kelembagaan internal yang mencakup penataan tugas, fungsi dan kewenangan,

Pengalokasian anggaran untuk mendanai Memonitoring dan mengevaluasi pengalokasian anggaran untuk mendanai suatu kegiatan didasarkan pada tugas dan suatu kegiatan fungsi unit kerja sesuai maksud pendiriannya (biasanya dinyatakan dalam peraturan perundangan yang berlaku) Struktur organisasi yang dibentuk sesuai dengan fungsi yang diemban

Melakukan perampingan SOTK

Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Menyusun Standar Kompetensi Jabatan

Mendayagunakan pegawai untuk pengembangan karier dan pembentukan profesionalisme

Penerapan sistem promosi secara terbuka, Menyusun Menerapkan sistem promosi secara terbuka, kompetitif, dan kompetitif, dan berbasis kompetensi sistem promosi berbasis kompetensi secara terbuka, kompetitif, dan berbasis kompetensi Pendayagunaan pegawai untuk pengembangan karier dan pembentukan profesionalisme

Mengalokasikan pegawai sesuai dengan kemampuan dan bidang yang diminati serta menciptakan ruang kreatifitas bagi pegawai untuk mengembangkan karisr dan profesionalisme

Penyusunan mekanisme penilaian kinerja Membuat pegawai mekanisme penilaian kinerja pegawai Penyusunan Mekanisme penilaian kinerja pegawai Penentuan insentif dan disentif bagi pegawai yang berkinerja baik

181

Menyusun Mengevaluasi kinerja pegawai rencana sistem pemberian insentif dan



STRATEGI

Peningkatan sinergi perencanaan dan penganggaran pemerintah pusat dan daerah

ARAH KEBIJAKAN (TAHUN KE-) 1 disentif bagi pegawai yang berkinerja baik

2

3

5

Mendorong terbentuknya forum koordinasi perencanaan dan penganggaran pemerintah pusat dan daerah dan berpartisipasi aktif dalam forum tersebut

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian target pembangunan melalui LKPJ Tahunan

Peningkatan partisipasi masyarakat dengan memetakan potensial stakeholder dan mengintegrasikan dokumen musrenbang Desa kecamatan, dan kabupatan

4

Melakukan Monitoring dan evaluasi capaian target dengan pengukuran data secara akurat, valid.

Melakukan Monitoring dan evaluasi capaian target dengan pengukuran data secara akurat, valid.

Pemetaan stakeholder potensial di tingkat desa, kecamatan dan kabupaten Integrasi antara hasil Musrenbang desa, kecamatan, dan kabupaten

Peraturan perundangan yang efektif dan sinergis secara vertikal maupun horizontal dan serasi dengan kebutuhan pembangunan daerah

Mengidentifikasi peraturan perundangan yang perlu dievaluasi dan merumuskan peraturan perundangan yang efektif dan sinergis secara vertikal maupun horizontal dan serasi dengan kebutuhan pembangunan daerah

Penegakan peraturan perundangan daerah, terutama untuk menjaga ketertiban dan keamanan, kenyaman, dan konsistensi tata ruang

Menciptakan kanal pengaduan pelanggaran tata ruang dan mensosialisasikan penggunaannya Mengevaluasi penyelenggaraan pembangunan yang melanggar peraturan perundangan daerah terkait tata ruang Melakukan tindakan hukum pelanggaran tata ruang

Optimalisasi peran Satpol PP dalam menegakkan perundangan daerah

Memberikan pemahaman terhadap aparat Satpol-PP mengenai perundangan daerah

Menjalin kemitraan antara satpol PP dengan instansi vertical maupun horizontal

RPJMD KKA 2016-2021


182


STRATEGI

183

1

2 dalam penegakan hokum

Peningkatan kapasitas pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan kader pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pembangunan desa, pengelolaan keuangan desa serta pelayanan publik melalui fasilitasi, pelatihan, dan pendampingan

Menyelenggar akan bimbingan teknis pemerintah desa, Badan Permusyawarat an Desa, dan kader pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pembangunan desa, pengelolaan keuangan desa serta pelayanan publik melalui fasilitasi, pelatihan, dan pendampingan

Peningkatan ketersediaan data dan informasi desa yang digunakan sebagai acuan bersama perencanaan dan pembangunan desa

Mendorong desa dalam membangun basis data dan informasi yang valid dan akurat

Menyelengga rakan kerjasama dengan BPS atau universitas dalam peningkatan kapasitas aparat desa dalam penyediaan data dan informasi

Penguatan data berbasis RT dan RW

Mendorong RT dan RW membangun basis data dan informasi yang valid dan akurat

Menciptakan sistem pendataan bagi RT dan RW yang ramah pengguna (user friendly)



3

Menyelengga rakan bimbingan teknis pemerintah desa, Badan Permusyawar atan Desa, dan kader pemberdayaa n masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pembangunan desa, pengelolaan keuangan desa serta pelayanan publik melalui fasilitasi, pelatihan, dan pendampinga n

4

5

STRATEGI


2

3

Pembangunan mekanisme perencanaan partisipatif tingkat desa

Melakukan evaluasi dan memberikan rekomndasi pada proses perencanaan partisipatif yang terjadi di tingkat desa

Mengidentifi kasi kelompokkelompok masyarakat yang dapat dijadikan mitra dalam penyelenggar aan perencanaan partisipatif tingkat desa dan menyusun bersamasama mekanismeny a

Penyediaan sarana dan prasarana berdasarkan kebutuhan dan kondisi karakter wilayah desa

Evaluasi efektifitas fasilitas dasar pemerintahan desa disertai upaya tindak lanjut pembenahan

Peningkatan kualitas perilaku dan profesionalisme aparatur pemerintah

Menyelenggarakan sistem evaluasi kinerja dan profesionalisme aparatur pemerintah

Peningkatan fasilitas penunjang kualitas pelayanan publik

Meningkatkan dan memelihara fasilitas secara berkala dalam mendukung kecepatan, ketepatan dan kenyamanan pelayanan

Penilaian dan pemeringkatan secara periodik terhadap jenis layanan yang tersedia

Membuat kriteria penilaian terhadap jenis layanan yang tersedia

Mengukur penilaian terhadap jenis layanan yang tersedia

4

5

Mengukur penilaian terhadap jenis layanan yang tersedia

Pelaksanaan umpan balik dari masyarakat Upaya tindak lanjut dari saran/masukan, keluhan masyarakat atas pelayanan terhadap pelayanan yang diberikan yang diberikan Ketersediaan SOP setiap unit pelayanan publik

Pemeriksaan kelengkapan SOP di setiap PD dan unit di pemerintahan kabupaten dan tindak lanjut pemenuhan kelengkapan

Menciptakan kebijakan pelayanan publik Evaluasi kebijakan publik disertai tindak lanjut perbaikan yang tidak terlalu prosedural dan berbelit-belit Evaluasi berkala dan perbaikan terhadap SOP yang telah disusun

Evaluasi berkala dan perbaikan terhadap SOP yang telah disusun

RPJMD KKA 2016-2021


184

Misi 7. Mengembangkan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berpayungkan budaya Melayu STRATEGI Penyusunan substansi pendidikan karakter yang mengedepankan akhlak dan kesalehan sosial, menumbuhkan nasionalisame dengan tetap bercorak pada tradisi dan budaya daerah

ARAH KEBIJAKAN (TAHUN KE-) 1 2 Menyusun substansi pendidikan karakter yang mengedepankan akhlak dan kesalehan sosial, menumbuhkan nasionalisame dengan tetap bercorak pada tradisi dan budaya daerah

3

4

Pengintegrasian pendidikan karakter sebagai bagian dari kurikulum pendidikan formal pada semua jenjang pendidikan

Mengintegrasikan pendidikan karakter pada semua jenjang pendidikan

Penyediaan ruang bagi generasi muda untuk berekspresi dan menyalurkan semangatnya, diantaranya melalui kegiatankegiatan ekstra kurikuler, kompetisi, penyediaan ruang publik, dan keaktifan dalam organisasiorganisasi sosial kemasyarakatan

Merancang dan melaksanakan kegiatan-kegiatan ekstra kurikuler, kompetisi, penyediaan ruang publik, dan keaktifan dalam organisasi-organisasi sosial kemasyarakatan

5

Upaya preventif guna melindungi Menerapkan upaya preventif guna melindungi generasi muda terhadap bahaya generasi muda terhadap bahaya penyalahgunaan NAPZA dan minuman keras penyalahgunaan napza dan minuman keras Pembinaan siswa melalui kegiatan kerohanian

Menyelenggarakan kegiatan kerohanian yang diintegrasikan dengan kegiatan belajar dan mengajar di sekolah

Penyediaan iklim yang kondusif bagi Menciptakan ruang publik dan kompetisi kreativitas tumbuhnya kreativitas melalui penyediaan ruang publik dan kompetisi Penyediaan ajang pemilihan dan penobatan para role model pemuda

Menciptakan ajang pemilihan dan penobatan para role model pemuda/i dan melakukan pembinaan terhadap pemuda/i

Pelibatan peran orang tua dan masyarakat dalam pengelolaan persekolahan dan proses pembelajaran, diantaranya dalam hal pengembangan kurikulum pendidikan karakter

Menciptakan ruang dan forum untuk para orang tua dan masyarakat dalam pengembangan kurikulum pendidikan karakter

Pemberian ruang lebih besar bagi masyarakat dalam menjalankan model pembelajaran mandiri (informal, non-formal) dalam mengembangkan sekolah berbasis komunitas

Memberikan kemudahan perijinan bagi penyelenggaraan model pembelajaran mandiri (informal, non-formal) dalam mengembangkan sekolah berbasis komunitas dan memberikan pembinaan serta insentif bagi para inisiator dan pengelola

Penyelenggaraan gerakan keteladanan di kalangan aparatur dengan penentuan pada aspek-aspek tertentu misalnya pengelolaan sampah atau penetapan PD zona integritas/wilayah bebas korupsi

Membuat surat edaran tentang gerakan keteladanan dan mulai uji coba

Meningkatkan peran forum orang tua murid dan dewan sekolah dalam penyelenggaraan dan pengelolaan persekolahan

Mengawali gerakan keteladanan di kalangan aparatur dengan penentuan pada aspek-aspek tertentu misalnya pengelolaan sampah atau penetapan PD zona integritas/wilayah bebas korupsi

Pemberdayaan komunitas-komunitas Menciptakan ruang berekspresi dengan membangun dan mengoperasikan rumah budaya melalui berbagai insentif budaya, menyelenggarakan festival dan event budaya, serta memberikan insentif untuk berkarya dan berkegiatan, bagi kelompk dan komunitas yang berprestasi diantaranya dalam bentuk pemberian ruang berekspresi Pengembangan rumah budaya dan

185

Membangun dan mengoperasikan rumah budaya dan pusat kesenian dengan



STRATEGI pusat kesenian

ARAH KEBIJAKAN (TAHUN KE-) 1 2 3 melibatkan komunitas dan kelompok seni budaya

4

5

Peningkatan kualitas pengelolaan PD yang terkait dalam upaya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan warisan budaya

Memberikan pemahaman pada PD dan Masyarakat mengenai perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan warisan budaya

Menyusun rencana perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan warisan budaya

Menyelenggarakan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan warisan budaya

Pengaktualisasian nilai dan tradisi sebagai bagian dari kehidupan keseharian

Mengintegrasikan nilai dan tradisi dalam institusi pendidikan, pemerintahan

Menjadikan icon dan simbol budaya sebagai street furniture

Pendokumentasian warisan budaya baik bendawi (tangible) maupun bukan bendawi (intangible) dan mempublikasikannya sehingga menjadi pengetahuan bersama dan bagian dari kekayaan masyarakat

Mendokumentasikan warisan budaya baik bendawi (tangible) maupun bukan bendawi (intangible)

Penciptaan hubungan saling menghormati dan saling pengertian antar pemeluk agama melalui dialog lintas agama yang intens

Membangun saling pengertian antar pemeluk agama melalui dialog lintas agama yang intens

Mempublikasikannya sehingga menjadi pengetahuan bersama dan bagian dari kekayaan masyarakat

Optimalisasi keberadaan Forum Membangun forum dan ruang dialog Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan melibatkan FKUB dalam program pemerintah terkait Pengembangan aktivitas-aktivitas yang dijalankan bersama antar tokoh dan lembaga agama, sebagai misal adalah bakti sosial

Mengidentifikasi kegiatan-kegiatan pemberdayaan umat yang dibutuhkan Membangun kemitraan dan menyelenggarakan kegiatan bersama antar tokoh dan lembaga agama

Pengembangan kemitraan yang memungkinkan untuk dijalankan antara pemerintah daerah, tokoh agama, dan lembaga sosial keagaman dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan pemberdayaan umat

Mengidentifikasi kegiatan-kegiatan pemberdayaan umat yang dibutuhkan

Peningkatan kerjasama, koordinasi, dan kemitraan antara pemerintah daerah, tokoh agama, kepolisian, Tentara Nasioanal Indonesia, serta lembaga sosial dalam upaya menciptakan lingkungan aman, harmonis, dan rukun melalui pemberdayaan umat

Menjalain kerjasama, koordinasi, dan kemitraan antara pemerintah daerah, tokoh agama, kepolisian, Tentara Nasioanal Indonesia, serta lembaga sosial dalam upaya menciptakan lingkungan aman, harmonis, dan rukun melalui pemberdayaan umat

Peningkatan kesadaran masyarakat

Menyelenggarakan dialog dan kegiatan yang melibatkan antar suku, agama,

Mengembangkan berbagai pola kemitraan yang memungkinkan untuk dijalankan antara pemerintah daerah, tokoh agama, dan lembaga sosial keagaman dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan pemberdayaan umat

RPJMD KKA 2016-2021


186


STRATEGI

1 2 3 4 5 akan kemajemukan yang menuntut bahasa, golongan, adat istiadat, agar tercipta keutuhan, persatuan, dan kesatuan setiap warga negara hidup rukun, dalam kebhinnekaan. toleran, gotong royong, dan menjaga hubungan sosial yang harmonis, dengan menghargai perbedaan suku, agama, bahasa, golongan, adat istiadat, agar tercipta keutuhan, persatuan, dan kesatuan dalam kebhinnekaan.

187

Peningkatan jumlah dan kualitas penyuluh agama yang tersebar merata di seluruh wilayah

Mendorong peningkatan jumlah penyuluh agama, melakukan pendistribusian penyuluh agama secara merata dan menyelenggarakan pelatihan bagi penyuluh agama

Peningkatan intensitas dialog antara guru agama dan pendakwah dengan cendekiawan

Menciptakan forum diskusi dan berbagi pengetahuan guru agama dan pendakwah dengan cendekiawan dan mengawal penyelenggaraannya secara berkala

Peningkatan jumlah dana sosial keagamaan yang dikelola melalui ekstensifikasi donatur, diantaranya melalui optimalisasi potensi zakat dari aparatur pemerintah daerah

Mengoptimalkan potensi zakat dari aparatur pemerintah daerah dan pemanfaatannya bagi kepentingan masyarakat luas

Peningkatan kualitas penyaluran dana sosial keagamaan khususnya untuk pemberdayaan ekonomi umat dan peningkatan taraf hidup

Meningkatkan kualitas penyaluran dana sosial keagamaan khususnya untuk pemberdayaan ekonomi umat dan peningkatan taraf hidup dengan mengidentifikasi kebutuhan dan penerima dan mengembangkan program yang lebih berkualitas bagi kepentingan luas



RPJMD KKA 2016-2021


188

P

BAB. VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Perumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan sasaran serta indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program prioritas pembangunan jangka menengah daerah. Adapun program pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan pencapaian sasaran pembangunandaerah.

191



Misi MISI I. Mewujudkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang bermutu dan terjangkau secara merata

Tujuan Meningkatkan aksesibilitas penduduk terhadap pendidikan yang berkualitas

Meningkatkan akses dan mutu layanan kesehatan dasar dan rujukan

Sasaran

Strategi

Indikator

Capaian Awal 100,57

Akhir 105.57

Angka Partisipasi Sekolah PAUD Jumlah Tenaga Pendidik yang Tersertifikasi (orang)

60,74

72,74

189

369

Meningkatnya akses dan pemerataan Pemantapan penerapan Standar Pelayanan kesempatan memperoleh pendidikan yang Minimal (SPM) untuk jenjang pendidikan dasar berkualitas bagi masyarakat sebagai upaya untuk mempersempit kesenjangan kualitas pelayanan pendidikan antar satuan pendidikan Meningkatnya proporsi anak yang Peningkatan pemerataan dan keterjangkauan terlayani pada pendidikan anak usia dini pendidikan anak usia dini melalui penyediaan sarana dan prasarana pendidikan Terpenuhinya kebutuhan pendidik dan Pemberian jaminan hidup dan fasilitas yang kependidikan yang profesional memadai terutama bagi guru yang ditempatkan di pulau-pulau terpencil Peningkatan efisiensi pemanfaatan guru dengan memperbaiki rasio guru-murid dan memaksimalkan beban mengajar Pengembangan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan Memadainya sarana dan prasarana Peningkatan alokasi anggaran daerah untuk penunjang pendidikan melengkapi dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan sekolah-sekolah eksisting

Angka Partisipasi Sekolah

Presentase Satuan Pendidikan dengan Sarana dan Prasarana yang Memadai

89,36

98.36

Meningkatnya kualitas dan pemerataan Pengembangan fasilitas pelayanan kesehatan dasar akses pelayanan kesehatan sesuai Standar sesuai standar mencakup puskesmas (rawat Pelayanan Minimal (SPM) inap/perawatan) dan jaringannya termasuk meningkatkan jangkauan pelayanan Pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan melalui penempatan tenaga kesehatan termasuk tenaga pegawai tidak tetap kesehatan/PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja), penempatan tenaga kesehatan baru lulus Peningkatan mutu tenaga kesehatan melalui peningkatan kompetensi, pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi seluruh jenis tenaga kesehatan Pemberian sistem insentif bagi dokter umum dan dokter spesialis Pelayanan pengobatan gratis di puskesmas dan jaringannya

Unit pelayanan kesehatan (FKTP) yang terakreditasi (%)

0

10

Memadainya mutu pelayanan kesehatan dasar keluarga

Persentase individu yang mendapat pelayanan kesehatan

100%

Peningkatan akses dan mutu paket pelayanan kesehatan dan gizi dengan fokus utama pada 1.000 hari pertama kehidupan, remaja calon pengantin, dan ibu hamil termasuk pemberian makanan tambahan terutama untuk keluarga miskin

Program Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Bidang Urusan

PD PJ

Pendidikan

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Kesehatan

Dinas Kesehatan

Program Pendidikan Anak Usia Dini Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Program Upaya Kesehatan Masyarakat Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya

100%

Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita

RPJMD KKA 2016-2021

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

192

Misi

Tujuan

Sasaran

Meningkatnya pencegahan dan penanganan penyakit menular dan penyakit endemik

Misi II. Membangun infrastruktur dasar air bersih dan listrik yang memadai serta permukiman yang layak

193

Membangun Tersedianya perumahan yang layak dan satuan terjangkau permukiman yang sehat dengan prasarana dasar yang berkualitas



Strategi

Indikator

Capaian Awal

Akhir

Program

Peningkatan akses dan mutu pelayanan ibu hamil yang meliputi kunjungan ibu hamil, dan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih di fasilitas kesehatan serta penurunan kasus kematian ibu hamil

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia

Peningkatan pelayanan kesehatan penduduk usia produktif dan lanjut usia melalui upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif Peningkatan cakupan imunisasi tepat waktu pada bayi dan balita

Program Upaya Kesehatan Masyarakat Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Pembinaan kesehatan reproduksi pada remaja melalui jalur pendidikan formal maupun nonformal Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat Prevalensi melalui penurunan penyakit menular dan penyakit penyakit endemik menular (TBC, HIV dan penyakit endemik (Malaria)

Program Peningkatan Keselamatan Ibu melahirkan dan Anak Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Penyediaan hunian baru (sewa/milik) dan peningkatan kualitas hunian. Penyediaan hunian baru (sewa/milik) dilakukan melalui pengembangan sistem pembiayaan perumahan termasuk bantuan stimulan Peningkatan kualitas hunian dilakukan melalui penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas, serta bantuan stimulan dan/atau kredit mikro perbaikan rumah termasuk penanganan permukiman tidak layak yang berbasis komunitas Keswadayaan masyarakat dan dunia usaha dalam penyediaan tempat tinggal yang layak dalam rangka mendukung penurunan angka kekurangan hunian Peningkatan kualitas rumah tidak layak huni termasuk dalam rangka penanganan kawasan permukiman kumuh Peningkatan efektifitas dan efisiensi manajemen lahan dan hunian melalui pengembangan instrumen pengelolaan lahan untuk perumahan seperti konsolidasi lahan (land consolidation), bank tanah (land banking), serta pemanfaatan lahan seperti lahan milik Negara, BUMN, swasta, dan masyarakat, tanah terlantar, serta tanah wakaf

Jumlah rumah hunian baru yang layak yang terbangun

55,16

45

1,66

2

0

40 unit

Program Pengembangan Perumahan

Bidang Urusan

PD PJ

Perumahan rakyat dan kawasan permukiman

Dinas Pekerjaan Umum,Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Misi

Tujuan

Sasaran Terbangunnya ruang publik dan RTH yang berkualitas pada tiap satuan permukiman

Meningkatnya pengelolaan sanitasi yang layak pada satuan permukiman

Strategi

Indikator

Optimalisasi lahan/aset yang belum dikelola seperti memanfaatkan sempadan sungai sebagai jalur ruang terbuka hijau dalam rangka menambah ruang publik dan ruang terbuka hijau Partisipasi publik untuk menciptakan ruang terbuka hijau. Dilakukan dengan: 1) mendorong pihak swasta untuk membangun ruang publik/RTH sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan jasa lingkungan, 2) warga masyarakat dalam menciptakan pekarangan yang hijau

Persentase satuan permukiman yang memiliki ruang publik dan RTH dengan luas memadai

Peningkatan aksesibilitas pelayanan sanitasi (air limbah domestik, sampah dan drainase lingkungan) sesuai standar pelayanan (pengelolaan air limbah sistem setempat dan terpusat, pelayanan sampah dan pengelolaan sampah secara 3R)

Persentase rumah hunian dengan sanitasi yang layak

Terbangun dan beroperasinya fasilitas Pembangunan infrastruktur limbah dengan sistem Persentase pengelolaan sampah dan limbah cair pada terpusat komunal, skala kawasan permukiman penanganan tiga pulau besar sampah yang ditangani

Meningkatkan Meningkatnya cakupan distribusi air cakupan bersih pelayanan sarana dan prasarana air bersih

Pembangunan fasilitas pengelolaan sampah berbasis 3R (reduce, reuse, recycle) yang didasarkan pada penerapan teknologi dan perubahan kesadaran dan perilaku masyarakat khususnya di tingkat rumah tangga, RT, RW dan kelurahan. Maka dalam penenerapan budaya di masyarakat, peran dan kewenangan kecamatan akan lebih ditingkatkan. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pemeliharaan lingkungan dan pengelolaan sampah salah satunya melalui pengembangan bank sampah di tingkat komunitas dengan memulai pada wilayah percontohan yang ditentukan Peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya air dan lahan secara terpadu dan berkelanjutan dengan mendorong keseimbangan pendekatan non struktural dan struktural melalui penerapan paradigma eco-sustainable water infrastructure (ESWIN) Pelayanan air minum sesuai kebutuhan dasar (basic needs) penduduk dengan pembangunan air minum yang memenuhi prinsip 4K (kualitas, kuantitas, kontinuitas dan keterjangkauan)

Jumlah rumah hunian yang terlayani air bersih

Capaian Awal NA

Akhir 50%

Program

Bidang Urusan

Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

Lingkungan hidup

PD PJ Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Dinas Pekerjaan Umum,Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

2,79%

17,33%

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah



63,21

70

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Lingkungan Hidup

Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup

Lingkungan Hidup


Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku



Program Sarana Lingkungan dan Sumber Air Bersih Rumah Tidak Layak Huni



7.630 rt

9.630 rt

Peningkatan kualitas insfrastruktur air minum

RPJMD KKA 2016-2021


194

Misi

Tujuan

Sasaran

Strategi

Indikator

Capaian Awal

Akhir

Program

Bidang Urusan

PD PJ



dilakukan melalui pembangunan infrastruktur air minum, optimalisasi infrastruktur air minum, rehabilitasi infrastruktur air minum, dan pengembangan inovasi teknologi air minum Menjamin ketersediaan dan kuantitas air melalui upaya konservasi sumber air baku air minum yakni perluasan daerah resapan air hujan, pemanfaatan air hujan (rain water harvesting) sebagai sumber air baku air minum maupun secondary uses pada skala rumah tangga (biopori dan penampung air hujan) dan skala kawasan (kolam retensi) Menjamin ketersediaan air melalui pembangunan prasarana air baku dalam rangka mendukung pencapaian pelayanan air minum Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Terbangunnya fasilitas tampungan air

Percepatan persiapan dan pelaksanaan pembangunan tampungan-tampungan air skala kecil/menengah (embung, waduk lapangan, kolam, dan situ) pada daerah-daerah krisis dan wilayah2 strategis Rehabilitasi waduk, embung, dan bangunan penampung air lainnya untuk mengembalikan fungsi dan kapasitas tampung

Terlaksananya rehabilitasi dan perlindungan daerah tangkapan air pada tiga pulau besar

Rehabilitasi hutan dengan mempertimbangkan jenis tanah dan jenis tanamannya

Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan

Meningkatkan pasokan dan jangkauan pelayanan listrik

195

Meningkatnya pasokan energi listrik



Volume air yang tertampung pada fasilitasfasiltas tampungan air yang tersedia

1.300 m3

Persentase daerah tangkapan air yang terehabilitasi dan terlindungi

11,53%

Percepatan pembangunan pembangkit listrik guna Jumlah daya meningkatkan kapasitas daya listrik wilayah listrik total terutama untuk daerah yang mengalami yang tersedia keterbatasan pasokan listrik Peningkatan peran swasta dalam penyediaan listrik, melalui penyempurnaan mekanisme pembangunan pembangkit listrik oleh swasta, serta memberikan insentif tarif yang menarik minat

1.800 m3

Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku

4.115 Kw (2014)

27,00%

NA

Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan

Pekerjaan umum Dinas Pekerjaan dan penataan Umum,Penataan ruang Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Pekerjaan umum Dinas Pekerjaan dan penataan Umum,Penataan ruang Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Lingkungan Dinas Perhubungan Hidup dan Lingkungan Hidup Energi dan sumber daya mineral

Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral

Misi

Tujuan

Sasaran

Strategi

Indikator

Capaian Awal

Akhir

Program

Bidang Urusan

PD PJ

swasta, terutama untuk pemanfaatan energi terbarukan Pengendalian pemanfaatan (sisi permintaan) yang sejalan dengan pelaksanaan konservasi energi

Misi III. Membangun konektivitas wilayah yang tangguh dengan sistem logistik daerah yang handal

Meningkatkan konektivitas antar pulau, antar daerah, dan dengan negara tetangga

Meningkatnya pemanfaatan energi terbarukan sebagai sumber listrik

Identifikasi sumber-sumber energi listrik terbarukan yang layak dari sisi jumlah produksi listrik yang dihasilkan dan besar investasi yang dibutuhkan Penyediaan listrik yang bersumber dari enegri terbarukan dikhususkan pada daerah-daerah yang terpencil dan masih sulit untuk dijangkau oleh jaringan distribusi listrik

Produksi listrik dari sumber energi terbarukan

NA

NA

Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan

Energi dan sumber daya mineral


Meningkatnya distribusi listrik kepada pengguna rumah tangga

Percepatan pembangunan jaringan transmisi, distribusi, gardu induk dengan meningkatkan pemanfaatan energi baru terbarukan (panas bumi, air, surya dan biomassa) termasuk skala kecil dan menengah yang disesuaikan dengan potensi

Rasio elektrifikasi

62%

90%

Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan

Energi dan sumber daya mineral


Meningkatnya sarana prasarana transportasi laut dalam menunjang mobilitas kegiatan masyarakat dan pengembangan wisata

Optimalisasi manajemen dan kewenangan perusahaan daerah dalam mengelola transportasi laut

Persentase keterjangkauan pulau-pulau kecil dan terluar melalui Pemanfaatan integrasi program provinsi dan pusat transportasi laut yang diperuntukkan bagi wilayah perbatasan dan secara reguler pulau-pulau kecil terluar Pembukaan jalur pulau-pulau kecil dan terluar berpenghuni dan memiliki potensi wisata

NA

NA

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan, Program peningkatan pelayanan angkutan,

Perhubungan


Peningkatan keterhubungan antar desa dengan pusat-pusat kegiatan dan pertumbuhan dengan berorientasi pada peningkatan kualitas lingkungan dan daya tarik wisata sesuai dengan RTRW

80%

Terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pertumbuhan melalui sarana prasarana transportasi darat

Pembangunan jalan lingkar pulau dengan noda transportasi darat dengan disain yang memiliki warna budaya khas melayu dan kepulauan

Penetapan kawasan tanpa kendaraan bermotor

Persentase keterjangkauan desa-desa menuju pusat kegiatan dan pertumbuhan (berbasis ibukota kecamatan untuk desa pada satu pulau)

100%

Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan Program Perhubungan Dinas Perhubungan Pembangunan dan Lingkungan Prasarana dan Hidup Fasilitas Perhubungan, Program peningkatan pelayanan angkutan, Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan Program Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Pembangunan Jalan dan penataan Umum,Penataan dan Jembatan ruang Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Program Rehabilitasi/Pemeliha

RPJMD KKA 2016-2021


196

Misi

Tujuan

Sasaran

Strategi

Meningkatnya akses daerah melalui transportasi udara

Koordinasi pembagian peran daerah, provinsi dan pusat dalam membangun sarana prasarana bandara Penataan kawasan sekitar bandara menjadi kawasan terpadu yang berfungsi sebagai pusat informasi budaya dan wisata Anambas Penguatan koordinasi dengan perusahaan peyedia jasa penerbangan Beroperasinya pos Custom, Immigration, Pembukaan akses jalur pelayaran internasional Quarantine and Ports (CIQP) dalam rangka meningkatkan kunjungan wisata Antisipasi dampak negatif keluar masuk orang dan barang

Meningkatkan layanan jaringan informasi dan komunikasi (TIK)

Penguatan koordinasi dengan kementerian terkait Berkembangnya komunikasi radio dalam Pemanfaatan siaran radio lokal dan kerjasama mendukung penyebaran informasi radio nasional dalam penyebaran informasi masyarakat pendidikan, kesehatan, pengetahuan dalam pembangunan, menghidupkan kembali nilai-nilai kultural dan budaya wisata bagi nelayan dan masyarakat pulau-pulau kecil Meningkatnya pemanfaatan teknologi Penguatan kemitraan dengan organisasi oleh masyarakat masyarakat sipil, swasta dan media untuk meningkatkan penerimaan sinyal di wilayah kepulauan

Indikator

Beroperasinya bandara Letung

Belum beroperasi

Beroperasi

Beroperasinya Kantor Custom, Immigration, Quarantine and Pors (CIQP)

0

beroperasi

Jumlah desa yang terjangkau komunikasi radio

0

2

9 Mbps dari 54 Mbps yang ditargetkan (16%)

54 Mbps dari 54 Mbps yang ditargetkan

Jumlah lebar pita (Bandwidth) internet Kabupaten


Program raan Jalan dan Jembatan Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Program Pengembangan Wilayah Perbatasan

Bidang Urusan

PD PJ

Perhubungan


Penunjang Lainnya

Program Optimalisasi Komunikasi dan Pemanfaatan informatika Teknologi Informasi

Badan Pengelolaan Perbatasan

Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian

Pendirian dan pengoperasian laboratorium komputer dan warung seluler di desa-desa pulau kecil dan sekolah Prakarsa komitmen penanganan jaringan informasi dan komunikasi di wilayah perbatasan dan pulau terluar kepada provinsi dan kementerian

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

Implementasi Sistem Informasi Manajemen (SIM) Aplikasi Pembentukan dan pengembangan komunitas IT di Perkantoran Elektronik lingkungan pegawai Elektronik disetiap PD Koordinasi pengembangan sistem informasi di lingkungan pemerintah daerah yang dimotori oleh PD yang membidangi Mengembangkan Lancarnya pasokan dan distribusi barang- Pembangunan dan pengoperasian gudang logistik Jumlah kasus


Akhir

Program Komunikasi dan Dinas Komunikasi Pengembangan dan informatika Informatika, Statistik Perluasan Jaringan dan Persandian Teknologi Komunikasi dan Informasi Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

Meningkatnya penerapan dan pengelolaan Pelaksanaan program-program yang berkaitan teknologi informasi dengan implementasi TIK disertai dengan pelatihan aparatur secara bertahap dan berkelanjutan

197

Capaian Awal

NA

100%

Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi

Sekretariat Daerah

Komunikasi dan informatika


Program Optimalisasi Komunikasi dan Dinas Komunikasi Pemanfaatan informatika Informatika, Statistik Teknologi Informasi dan Persandian

5

0

Program

Perdagangan

Dinas Koperasi, UKM,

Misi

Tujuan sarana prasarana sistem logistik daerah yang tangguh

Misi IV. Mengembangkan perikanan dan pariwisata sebagai basis sektor maritim serta pertanian yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan lokal dengan lingkungan hidup yang lestari

Meningkatkan produksi dan produktivitas perikanan tangkap dan budidaya secara ramah lingkungan

Sasaran barang kebutuhan masyarakat secara berkesinambungan

Strategi disertai dengan penyiapan pelabuhan/darmaga

Indikator

Akhir

kelangkaan barang pokok pertahun

Pembangunan jalur distribusi yang efisien dengan berpedoman pada rencana struktur ruang Pemanfaatan jalur short sea shipping yang menjadi perhatian pusat dalam mengoptimalisasi Sislognas Meningkatnya aksesibilitas pelaku usaha Peningkatan kapasitas armada perikanan tangkap, Jumlah perikanan tangkap dan budidaya terhadap dan alat penangkapan ikan (API) yang handal, produksi sarana, prasarana, informasi dan efisien, dan berdaya saing perikanan teknologi yang ramah lingkungan Alokasi yang proporsional antara stok sumber Perikanan daya ikan, kemampuan sumber daya manusia dan budidaya jumlah kapal penangkapan ikan Peningkatan ketersediaan indukan dan stok produksi benih dengan cara: 1) Peningkatan kualitas input produksi, seperti benih ikan unggul, induk yang berkualitas, pakan murah bermutu, obat-obatan dan vitamin, serta ketersediaan dan kemudahan distribusinya; 2) Pengembangan teknologi pembuatan pakan kompetitif dengan sumber bahan baku lokal, 3) Penguasaan dan inovasi teknologi perbenihan dan induk unggul komoditas strategis; 4) Rekayasa lingkungan yang mendukung produktivitas reproduksi Ekstensifikasi kegiatan marikultur di lokasi-lokasi yang potensial Peningkatan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya, melalui: penyediaan sumber permodalan dan pengembangan fasilitas kredit yang murah, mudah dan aksesibel dan penyebaran informasi usaha perikanan, antara lain informasi tentang potensi dan sebarannya, cuaca dan harga ikan Meningkatnya kapasitas dan kemampuan Fasilitasi dan introduksi teknologi perikanan SDM perikanan tangkap dan budidaya tangkap dan budidaya terkini untuk masyarakat dengan menyelanggarakan pelatihan dalam rangka peningkatan kapasitas dan kemampuan perikanan tangkap dan budidaya dengan mendatangkan ahli perikanan tangkap maupun budidaya Pengiriman nelayan tangkap dan budidaya terpilih untuk belajar di daerah atau perusahaan yang memiliki kredibilitas yang cemerlang dalam perikanan tangkap dan budidaya

Capaian Awal

Perikanan tangkap

Program

Bidang Urusan

Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebuna n) Program pengembangan budidaya perikanan, 327.06 ton

1.000 Ton

14.153 Ton

18.966 Ton

Jumlah 0 Kel 60 Kel kelompok POKDAKAN POKDAKAN Nelayan , 36 Kel , 190 KUB, Tangkap dan KUB, 35 Kel 175 org Pembudidaya POKMASW POKMASW ikan yang AS dan 16 AS dan 54 Mengalami Kel Kelompok Peningkatan POKLAHSA POKLAHSA Produksi Pasca R R Pembinaan dan Pendampingan

Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir

PD PJ Perindustrian dan Perdagangan

Pangan

Dinas Perikanan,Pertanian dan Pangan

Kelautan dan perikanan




RPJMD KKA 2016-2021


198

Misi

Tujuan

Sasaran

Strategi

Berkurangnya kasus illegal fishing, unreported, unregulated (IUU)

Peningkatan jumlah dan partisipasi aktif kelompok masyarakat pengawas; memperkuat kelembagaan kelompok pengawas masyarakat; serta peningkatan penertiban ketaatan pelaku usaha; Koordinasi dengan berbagai pihak terkait pengawasan wilayah perairan melalui skema patroli gabungan dan inisiatif mandiri yang dilakukan oleh kelompok masyarakat yang melibatkan PPNS Penyelenggaraan kegiatan penyuluhan dan pembinaan masyarakat kaitannya dengan penangkapan ikan yang lestari dan budidaya yang berkelanjutan Penyelenggaraan pembinaan personal terhadap masyarakat yang terlibat dalam kasus-kasus pelanggaran pemanfaatan keanekaragaman hayati yang dilindungi oleh regulasi pemerintah maupun hukum adat Penyelenggaraan pembinaan personal terhadap masyarakat yang terlibat dalam kasus-kasus pelanggaran pemanfaatan keanekaragaman hayati yang dilindungi oleh regulasi pemerintah maupun hukum adat Mengembangkan Tersedianya kawasan sentra produksi dan Pengembangan kawasan sentra produksi perikanan hilirisasi sektor pengolahan hasil perikanan yang terpadu, lengkap dengan fasilitas pendukung dan perikanan memadai dan terintegrasi dengan pusat terintegrasi (hulu-hilir) perdagangan Sentra produksi dan pengolahan dengan pengembangan sistem rantai dingin dalam penanganan hasil perikanan yang didukung oleh revitalisasi dan pembangunan pabrik es, cold storage di lokasi-lokasi yang tepat

Meningkatnya investasi pada sektor industri perikanan

199



Penyediaan informasi tentang peluang investasi yang lengkap dan akurat sehingga dapat memberi kejelasan kepada calon investor sekaligus membantu mereka dalam pengambilan keputusan investasi Peningkatan daya tarik investasi pada sektor industri perikanan melalui kemudahan prosedur perizinan, insentif fiskal dan non fiskal Peningkatan promosi investasi pada sektor industri perikanan secara lebih efektif

Indikator Jumlah penanganan kasus IUU melalui pendampingan, pembinaan, dan penyuluhan masyarakat

Jumlah lokasi pengolahan dan pemasaran yang terbangun

Nilai investasi pada sektor industri perikanan yang terealisasi

Capaian Awal Akhir 0 Kasus 7 Kasus

0 unit

0

Program

Bidang Urusan

Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumber Daya Laut



Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan Program pengembangan perikanan budidaya Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir 7.500.000.00 Program Peningkatan 0 Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

Perindustrian

Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan



3 unit

Penanaman Modal

PD PJ


Misi

Tujuan

Sasaran Terciptanya produk-produk unggulan baru sektor perikanan olahan

Berkembangnya industri end product perikanan dan terbukanya akses pasar yang dikelola masyarakat

Strategi

Indikator

Capaian Awal

Akhir 3 Jenis

Penelitian komoditas perikanan potensial, pengembangan diversifikasi produk olahan komoditas potensial berbasis sumber daya ikan setempat, menciptakan jaringan pasar dan distribusi pemasaran produk

Jumlah jenis produk unggulan baru sektor perikanan olahan

1 Jenis

Peningkatan mutu, nilai tambah dan inovasi teknologi pengolahan hasil perikanan melalui: (1) pengembangan kapasitas, modernisasi, dan daya saing UMKM pengolahan hasil perikanan; (2) sertifikasi dan pengembangan standarisasi mutu; (3) pengembangan sarana prasarana pengolahan hasil perikanan Pembentukan dan pengembangan UMKM dan enterpreneur di bidang pengolahan perikanan dengan memberikan stimulan berupa dana inkubasi dan pinjaman modal yang mudah diakses

Jumlah UMKM pengolahan hasil perikanan yang produknya dipasarkan secara luas

16 Kel UMKM

54 Kel UMKM

Program

Bidang Urusan

PD PJ

Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan

Perindustrian




Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

Koperasi, usaha Dinas Koperasi, UKM, kecil, dan Perindustrian dan menengah; Perdagangan

Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir



Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Pariwisata

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Program

Pariwisata

Dinas Pariwisata,

Penciptaan pasar industri end product dengan penyelenggaraan festival dan pameran Pembangunan dan pembukaan akses pasar untuk mendistribusikan produk olahan perikanan dalam lingkup daerah, luar daerah, dan mancanegara Mengoptimalkan Meningkatnya publikasi mengenai potensi wisata pariwisata daerah maritim yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan

Penyelenggaraan media dan pusat informasi pariwisata, lengkap dengan paket-paket wisata yang ditawarkan yang juga memiliki fungsi sebagai gerai produk

Jumlah wisatawan (nusantara dan mancanegara)

134.119 Wisatawan

157.119 wisatawan

10 Pulau

20 Pulau

Pengembangan event wisata yang bekerjasama dengan media-media travelling dan adventure, dan para jurnalis wisata sebagai media publikasi pariwisata Paket-paket wisata dikemas menjadi sebuah produk komunikasi yang dibuat berdasarkan identifikasi dan pemetaan potensi wisata maritim Penguatan jejaring kerjasama dengan agen-agen perjalanan pariwisata dalam publikasi dan penyelenggaraan pusat informasi pariwisata

Dikembangkannya destinasi wisata

Penetapan destinasi wisata berbasis pulau-pulau

Jumlah

RPJMD KKA 2016-2021


200

Misi

Tujuan

Sasaran berbasiskan pulau-pulau kecil dengan infrastruktur yang memadai.

Strategi kecil dalam Rencana Induk Pariwisata Daerah Penyelenggaraan tourism summit untuk mengundang investor dalam pembangunan dan pengembangan destinasi wisata prioritas

Dikembangkannya destinasi wisata pada Kawasan Konservasi Perairan Nasional Taman Wisata Perairan (TWP) Kepulauan Anambas dan laut sekitarnya

Terjaganya kelestarian lingkungan pada destinasi wisata

Pembangunan dan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai untuk kawasan wisata baik dengan sumber daya daerah maupun kerjasama dengan swasta Pengembangan dan peran aktif jejaring kawasan konservasi dalam mendukung promosi wisata, skema pendanaan berkelanjutan, dan sistem keamanan terpadu melibatkan sektor pemerintah pusat dan daerah, perusahaan swasta, dan kelompok masyarakat Peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi melalui pengawasan implementasi dokumen Rencana Pengelolaan dan Zonasi kawasan konservasi dalam mendukung kegiatan pariwisata yang berkelanjutan Penetapan destinasi wisata prioritas Kawasan Konservasi Perairan Nasional Taman Wisata Perairan (TWP) Kepulauan Anambas dan Laut sekitarnya dalam Rencana Induk Pariwisata Daerah Pembangunan dan penyediaan fasilitas titik labuh dan sandar kapal yang memadai dan ramah lingkungan sesuai arahan dokumen Rencana Pengelolaan dan Zonasi kawasan konservasi Penyusunan dan penetapan regulasi kawasankawasan wisata dalam hal pengelolaan kebersihan disertai dengan penyediaan infrastruktur yang memadai Penerapan mekanisme insentif dan disinsentif bagi pelaku-pelaku usaha pariwisata yang menjaga kebersihan Rehabilitasi ekosistem laut yang kritis/rusak dengan mengembangkan program dan paket wisata pemulihan ekosistem laut

Indikator

Capaian Awal

Akhir

destinasi wisata pulau-pulau kecil yang terbangun

Program

Bidang Urusan

Pengembangan Destinasi Pariwisata

PD PJ Kebudayaan ,Pemuda dan Olahraga

Jumlah destinasi wisata pada Kawasan Konservasi TWP Kepulauan Anambas dan laut sekitarnya

7 Destinasi

14 Destinasi Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

Pariwisata


Jumlah destinasi wisata dengan kondisi bersih dan lestari

10 Destinasi

20 Destinasi Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

Pariwisata


Pariwisata


Pengembangan volunteer tourism sebagai salah satu model wisata Meningkatnya keterlibatan masyarakat lokal sebagai penggiat pariwisata daerah

201



Pengoptimalan program sadar wisata untuk menumbuhkembangkan kelompok sadar wisata (Pokdarwis)

Jumlah masyarakat lokal yang

14 Pelaku

28 Pelaku

Program Pengembangan Kemitraan

Misi

Tujuan

Sasaran

Strategi Optimalisasi keberadaan BUMDES untuk mendukung kelompok-kelompok wisata dari masyarakat lokal

Indikator

Berkembangnya kawasan sentra produksi Pengembangan kawasan sentra produksi pertanian, pertanian, peternakan dan perkebunan peternakan dan perkebunan dilakukan secara terpadu dengan dukungan akses terhadap input produksi dan pasar

Meningkatnya aksesibilitas pelaku usaha pertanian, peternakan dan perkebunan terhadap sarana, prasarana, informasi dan teknologi

Penelitian dan pengembangan untuk menghasilkan benih-benih tanaman pangan dan perkebunan yang unggul serta pengembangan inovasi budidaya pertanian yang lebih efisien Penyediaan dan penyaluran benih unggul dan pupuk yang didukung subsidi yang lebih tepat sasaran dengan dilengkapi data petani penerima

Meningkatnya kapasitas dan kemampuan Penguatan sistem penyuluhan pertanian dengan SDM petani, peternak dan pekebun meningkatkan jumlah dan kapasitas penyuluh serta memperkuat kelembagaan penyuluh terutama Balai Penyuluhan Pertanian di tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten Penguatan kelembagaan petani

Program

Bidang Urusan

3 event


Pariwisata

1

Program pengembangan perwilayahan industril

Perindustrian

Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

Pertanian


Pertanian


Akhir

2 event

Jumlah kawasan sentra produksi pertanian, peternakan dan perkebunan dengan infrastruktur yang memadai

0

Rata-rata peningkatan produksi komoditas pertanian, peternakan dan perkebunan

4.5 ton/ha

PD PJ

menjadi pelaku industri pariwisata

Dikembangkannya event-event pariwisata Pelestarian perayaan budaya daerah sebagai salah Jumlah daerah satu event iconic daerah dan mempublikasikannya penyelenggaraa n event wisata dan budaya Penciptaan event-event wisata dan budaya yang dapat menarik pengunjung dan wisatawan sesuai dengan potensi dan identitas daerah, seperti event pelayaran dan olahraga air Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian, peternakan dan perkebunan

Capaian Awal

Jumlah kelompok petani yang mengalami peningkatan produksi pasca pembinaan dan pendampingan Meningkatnya produksi komoditasIdentifikasi komoditas-komoditas pangan yang Rata-rata komoditas pangan yang bersifat substitusi bersifat substitusi impor dan memungkinkan untuk peningkatan impor dibudidayakan di daerah dan ditingkatkan produksi produksinya komoditas pangan yang bersifat substitusi impor



Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan 6 ton/ha

Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak

0

4.5 ton

40 kelompok Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan 6 ton Program Peningkatan Ketahanan Pangan

Dinas Perikanan,Pertanian dan Pangan Pertanian

Pertanian


Dinas Perikanan,Pertanian dan Pangan Dinas Perikanan,Pertanian dan Pangan

RPJMD KKA 2016-2021


202

Misi

Misi V. Menumbuhkemban gkan kewirausahaan serta menciptakan iklim investasi yang kondusif

Tujuan

Sasaran

Strategi

Indikator

Meningkatnya Terbangunnya kerja sama antar daerah cadangan pangan dengan daerah penghasil pangan untuk daerah suplai pangan berkelanjutan

Penggalangan kerjasama dengan daerah penghasil pangan untuk: 1) menjamin ketersediaan pangan daerah, 2) menjaga stabilitas harga pasokan pangan, dan 3) mengupayakan agar harga pangan sekompetitif mungkin dan meminimumkan kemungkinan harga ditentukan oleh segelintir pemasok Penentuan daerah yang menjadi mitra kerja sama harus mempertimbangkan rencana penyediaan kapal kargo reguler dan rute yang dilaluinya

Jumlah kerjasama antar daerah dalam bidang suplai pangan

Mengembangkan Meningkatnya kepastian hukum terkait layanan investasi investasi dan usaha yang memberikan kemudahan, kepastian, dan transparansi proses perizinan bagi investor dan pengusaha

Penyempurnaan dan perbaikan regulasi dan kebijakan dalam rangka mendorong pertumbuhan infrastruktur dan iklim investasi pemerintah melalui sinkronisasi dan harmonisasi peraturan antar instansi, dalam mendukung kepastian berusaha bagi investor Deregulasi (debottlenecking) terhadap beberapa peraturan yang menghambat dan mempersulit dunia usaha untuk berinvestasi dan berusaha Penghapusan rente ekonomi yang menyebabkan tingginya biaya perizinan Penyediaan tata ruang wilayah yang telah dijabarkan ke dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk kepastian perizinan lokasi usaha dan investasi

Ranperda Bidang Perizinan dan Penanaman Modal

Optimalisasi penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) yang antara lain dilakukan dengan mendorong pelimpahan wewenang perizinan investasi dari instansi teknis dan kepala daerah kepada PTSP Penggunaan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik (SPIPISE) Efisiensi perizinan bisnis menjadi maksimal 15 hari dan memberikan kemudahan administrasi yang selama ini menghambat dalam kegiatan investasi Penyederhanaan prosedur perizinan investasi dan usaha, terutama untuk industri pengolahan dan jasa, antara lain: sektor pariwisata, jasa transportasi laut, serta sektor industri manufaktur berbasis sumber daya alam

Waktu yang dibutuhkan untuk mengurus perizinan investasi dan usaha

Meningkatnya kemudahan prosedur perizinan investasi dan usaha

Meningkatkan daya tarik investasi daerah

203

Adanya insentif fiskal dan non fiskal serta Pembangunanan fasilitas pendukung, baik fasilitasi investasi infrastruktur utama (jalan, listrik, air bersih, telekomunikasi, pengolah limbah, dan logistik),



Jumlah jenis insentif fiskal dan non fiskal

Capaian Awal 0

0

7 hari kerja

0

Program Akhir 2 kerjasama Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebuna n)

Bidang Urusan

PD PJ

Pertanian


Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

penanaman modal

Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja

7 hari kerja Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

penanaman modal


penanaman modal


1

1


Misi

Tujuan

Sasaran

Strategi

Indikator

Capaian Awal

Akhir

5

0

Program

Bidang Urusan

PD PJ


Tenaga Kerja


penanaman modal


penanaman modal


infrastruktur pendukung tumbuhnya industri, dan sarana pendukung kualitas kehidupan (Quality Working Life) bagi pekerja Pengembangan industri pengolahan melalui kerjasama dengan investor terutama investor dalam negeri Pembenahan regulasi yang mengatur tentang pemberian insentif fiskal dan non fiskal, terutama bagi: (i) investor yang berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur listrik dan telekomunikasi; (ii) investor yang mengembangkan industri yang dapat menghasilkan bahan baku atau barang modal sederhana

Meningkatnya iklim ketenagakerjaan yang kondusif

Penciptaan lapangan pekerjaan dan gairah berwirausaha melalui pembinaan terhadap tenaga kerja dan calon wirausaha Keserikatan dan collective bargaining antara pekerja dan pemberi kerja agar lebih efektif dalam meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan pekerja

Jumlah kasus perselisihan hubungan industrial

Meningkatnya promosi investasi daerah secara lebih efektif

Pengembangan mekanime promosi investasi yang Nilai investasi lebih efektif yang antara lain meliputi yang terealisasi penyelarasan kegiatan promosi Tourism, Trade and Investment (TTI), pengembangan gerai promosi terpadu pada daerah-daerah sekitar yang menjadi pintu masuk, menjalin kerjasama dengan agen travel dan media-media promosi skala nasional dan internasional Peningkatan keikutsertaan daerah dalam ajang pertemuan bisnis antara pelaku usaha dengan pemerintah pusat/daerah lain Penyelenggaraan pertemuan investor (Anambas Summit) sebagai ajang promosi daerah

43.778.650.000 83.795.072.000 Program Peningkatan

Berkembangnya potensi investasi unggulan daerah

Pelengkapan data dan informasi mengenai potensi investasi unggulan daerah yang valid, mutakhir, dan mudah diakses sebagai basis bagi investor untuk pengambilan keputusan Pengolahan bahan mentah dari pertanian, perkebunan, dan perikanan menjadi produk bernilai tambah tinggi (hilirisasi) dengan mendorong investasi di bidang tersebut

19.800.000.000 24.300.000.000 Program Peningkatan

Nilai investasi pada sektor unggulan daerah yang terealisasi

Promosi dan Kerjasama Investasi

Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

RPJMD KKA 2016-2021


204

Misi

Tujuan

Sasaran

Menguatnya kesepahaman antara pemerintah daerah dan pelaku usaha melalui koordinasi yang intens

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia UMKM dan wirausahawan

205

Strategi

Wadah komunikasi antara pelaku usaha dan pemerintah daerah beserta pemangku kepentingan lainnya yang secara rutin mengadakan pertemuan untuk memonitor, mengatasi permasalahan investasi, dan mencarikan solusi terbaik agar dapat terus menjaga iklim investasi dan iklim usaha yang kondusif

Berkembangnya pendidikan yang Reorientasi Balai Latihan Kerja (BLK) menjadi berbasis keterampilan dan kewirausahaan Balai Latihan Kerja dan Kewirausahaan (BLKK) untuk meningkatkan keterampilan dan kemandirian masyarakat kurang mampu Pengembangan pendidikan vokasi yang sesuai dengan sumber daya dan kebutuhan lokal Pengembangan kurikulum kewirausahaan pada pendidikan formal Tersedianya layanan pembinaan dan Pengembangan model inkubator bisnis yang pendampingan bagi wirausaha pemula dikerjasamakan dengan pihak swasta untuk melakukan pembinaan dan pendampingan bagi wirausaha pemula

Indikator

Akhir

Forum koordinasi investasi yang terbentuk dan berjalan

0

1 forum

Jumlah pelaku UMKM dan wirausaha pemula

0

360

Jumlah inkubator bisnis yang terbangun dan berjalan

0

1

Meningkatkan Berkembangnya sumber-sumber dan memperluas pembiayaan baik bank maupun non bank akses dan skema pembiayaan bagi UMKM dan wirausahawan

Peningkatan akses layanan pemberian kredit/pembiayaan UMKM oleh bank umum dan BPR, serta lembaga non bank. Perluasan akses layanan keuangan dilakukan pula tanpa melalui kantor bank atau dilakukan melalui cara non konvensional, melalui pemanfaatan teknologi informasi. Fasilitasi intermediasi untuk mendukung pembiayaan di berbagai sektor potensial bekerjasama dengan berbagai instansi-pemerintah seperti UPK PNPM Pengembangan credit rating bagi UMKM dan koperasi

Jumlah kredit usaha untuk UMKM dan wirausaha pemula yang dikucurkan

Meningkatkan nilai tambah produk dan jangkauan pemasaran

Peningkatan keterampilan dan kapasitas SDM UMKM dalam proses produksi dan pengetahuan mengenai standarisasi dan sertifikasi produk Peningkatan penggunaan teknologi tepat guna dalam proses produksi UMKM diantaranya melalui bantuan mekanisasi produksi Pendampingan bagi UMKM yang hendak

Jumlah pelaku UMKM yang produknya terstandarisasi /tersertifikasi

Meningkatnya kualitas produk UMKM



Capaian Awal

Program

Bidang Urusan

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

penanaman modal

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

PD PJ



Program Koperasi, usaha Dinas Koperasi, UKM, pengembangan kecil, dan Perindustrian dan kewirausahaan dan menengah; Perdagangan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah

860.000.000 6.000.000.00 Program Penciptaan Koperasi, usaha Dinas Koperasi, UKM, 0 Iklim Usaha Usaha kecil, dan Perindustrian dan Kecil Menengah yang menengah; Perdagangan Kondusif

30

300

Pengembangan Industri Kecil dan Menengah


Misi

Tujuan

Sasaran

Strategi

Indikator

Capaian Awal

Akhir

Program

Bidang Urusan

PD PJ

mendapatkan standar (SNI, HaKI) dan sertifikat (halal, keamanan pangan dan obat) Meningkatnya akses pasar produk-produk Penyediaan hub bagi produk-produk UMKM dan Nilai penjualan UMKM gerai-gerai pada pintu masuk kawasan dan lokasi- produk-produk lokasi strategis UMKM Promosi produk-produk UMKM melalui eveneven nasional maupun internasional Pemasaran produk-produk UMKM secara online dengan membangun/menyediakan situs pemasaran Meningkatan Terbangunnya keterkaitan usaha antara kemitraan antara pengusaha besar dan UMKM pengusaha besar dan UMKM lokal

Terfasilitasi dan terbinanya pelaksanaan kemitraan usaha antara pengusaha besar dan UMKM

Misi VI. Membangun birokrasi yang bersih, profesional, dan melayani serta memperkuat penyelenggaraan otonomi desa

mewujudkan tata Meningkatnya implementasi ekelola government pemerintahan yang transparan dan akuntabel

232.181.539. 329.353.950. Program 000 585 Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah


Peningkatan jumlah UMKM lokal yang menjadi bagian dari rantai pasok (supply chain) dan pemasok bahan baku bagi industri besar

Jumlah UMKM lokal yang terlibat dalam rantai nilai (value chain) industri besar

0

2



Pembinaan dan alih teknologi kepada UMKM mitra oleh industri besar

Jumlah UMKM lokal yang menjadi binaan industri besar

0

14



Penguatan master plan dan grand strategy e-gov yang dituangkan dalam peraturan daerah beserta petunjuk pelaksanaan teknisnya meliputi tindakan dan penyediaan sarana

Jumlah penyelenggaraa n G to C, G to B, G to G, dan G to E secara daring

5

12

Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

Komunikasi dan Dinas Komunikasi informatika Informatika, Statistik dan Persandian Bagian Administrasi Pembangunan ,Sekretariat Daerah Badan Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan Daerah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Peningkatan SDM melalui pendidikan dan pelatihan SDM di bidang teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi. Pelatihan tersebut bersifat “inhouse” di tingkat penyelenggara pemerintah daerah agar diperoleh pemahaman dan literasi yang menyeluruh di kalangan pegawai pemerintah daerah. Inhouse training tersebut dapat melibatkan para pakar di daerah maupun di lain daerah serta kerjasama dengan pihak perguruan tinggi yang ada.

Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi


RPJMD KKA 2016-2021


206

Misi

Tujuan

Sasaran Meningkatnya pemenuhan hak masyarakat akan informasi publik

Strategi

Indikator

Penyediaan informasi perencanaan dan proses PD yang berjalannya pembangunan melalui media alternatif menyediakan dalam bentuk yang lebih populer informasi publik sesuai UU KIP (%)

Capaian Awal

Akhir

11 PD

33 PD

Pengadaan media cetak atau elektronik, dengan mengembangkan bentuk yang sudah ada maupun membuat yang baru oleh PD yang bersangkutan terkait Keterbukaan Informasi Publik Pemanfaatan media sosial untuk peningkatan akses dan partisipasi masyarakat dalam interaksi pemerintah dan masyarakat Penguatan Goverment Public Relation (GPR) untuk membangun komunikasi interaktif antara pemerintah dan masyarakat Pembentukan perangkat PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) di setiap PD

207

Meningkatnya akuntabilitas kinerja Penataan kelembagaan internal yang mencakup Persentase birokrasi yang berorientasi pada efisiensi penataan tugas, fungsi dan kewenangan, dan ketercapaian daerah penyederhanaan struktur secara vertikal dan/atau IKU horisontal Percepatan penyelesaian batas daerah antara Kabupaten Kepulauan Anambas dan Kabupaten Natuna sebagai kabupaten induk Pengendalian jumlah dan redistribusi pegawai Penerapan sistem rekrutmen dan seleksi pegawai yang transparan, kompetitif, berbasis merit (prestasi) dan ICT (komputerisasi) Penerapan sistem manajemen kinerja pegawai dan penguatan sistem informasi kepegawaian Percepatan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan pelaksanaan reformasi birokrasi di daerah Penerapan sistem manajemen kinerja pegawai dan penguatan sistem informasi kepegawaian

68%

Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah

WDP



Peningkatan kualitas SDM aparatur dan kelembagaan pengelolaan keuangan daerah

Opini BPK terhadap pengelolaan keuangan daerah (WTP)

95%

Program

Bidang Urusan

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

Komunikasi dan Dinas Komunikasi Informatika Informatika, Statistik dan Persandian

Program kerjasama informasi dengan mas media

Bagian Humas, Sekretariat Daerah

Program Peningktan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Bagian Humas, Sekretariat Daerah

Penunjang Lainnya

Penunjang Lainnya

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Program peningkatan

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan


Program Perencanaan Pembangunan Daerah

WTP

PD PJ

Bagian Hukum, Sekretariat Daerah

Penunjang Lainnya

Dinas Pendapatan Daerah Sekretariat Daerah bagian Keuangan Inspektorat

Misi

Tujuan

Sasaran

Strategi

Indikator

Capaian Awal

Akhir

Peningkatan kualitas sistem perencanaan dan penganggaran, sistem manajemen pengelolaan keuangan daerah Pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah

Peningkatan kemampuan manajerial dalam prinsip fleksibilitas pengelolaan anggaran untuk mencapai hasil dengan tetap menjaga prinsip akuntabilitas

Meningkatkan kualitas organisasi dan

Terbangunnya role model bagi Optimalisasi keberadaan SPIP (Sistem pemerintahan yang bersih dan bebas dari Pengendalian Intern Pemerintah) dan APIP korupsi, kolusi, dan nepotisme (Aparat Pengawas Intern Pemerintah), sehingga dapat berperan sebagai garda depan dalam upaya pencegahan korupsi

Zona Integritas (terhadap jumlah PD)

0

2

Meningkatnya akuntabilitas kinerja Penataan kelembagaan internal yang mencakup birokrasi yang berorientasi pada efisiensi penataan tugas, fungsi dan kewenangan, dan daerah penyederhanaan struktur secara vertikal dan/atau horisontal

Jumlah PD yang AKIP nya dievaluasi

0

33 PD

Terbangunnya organisasi perangkat Pengalokasian anggaran untuk mendanai suatu daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran kegiatan didasarkan pada tugas dan fungsi unit kerja sesuai maksud pendiriannya (biasanya

Persentase keterwakilan seluruh urusan

0

100%

Program sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan Program Akuntabilitas dan Koordinasi Aparatur Pengawasan Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Program Akuntabilitas dan Koordinasi Aparatur Pengawasan

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Bidang Urusan

PD PJ

Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah

Inspektorat dan Sekretariat Daerah

Inspektorat

Sekretariat Daerah

Penunjang Lainnya

Bagian Administrasi Pemerintahan Umum, Sekretariat Daerah Inspektorat

Penunjang Lainnya

Inspektorat

Penunjang Lainnya


RPJMD KKA 2016-2021


208

Misi

Tujuan sumberdaya aparatur pemerintah daerah pada setiap unit dan level pemerintahan

Sasaran

Meningkatnya profesionalitas aparatur

Strategi dinyatakan dalam peraturan perundangan yang berlaku) Struktur organisasi yang dibentuk sesuai dengan fungsi yang diemban

pemerintahan daerah

Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan

Persentase pejabat yang memenuhi standar kompetensi sesuai jabatannya

Penerapan sistem promosi secara terbuka, kompetitif, dan berbasis kompetensi Pendayagunaan pegawai untuk pengembangan karier dan pembentukan profesionalisme Terbangunnya sistem insentif dan disinsentif berbasis kinerja

Capaian Awal

46%

Akhir

90%

Penyusunan mekanisme penilaian kinerja pegawai persentase Penentuan insentif dan disentif bagi pegawai yang pegawai berkinerja baik berkinerja baik

91%

95%

Peningkatan sinergi perencanaan dan penganggaran pemerintah pusat dan daerah Pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian target pembangunan melalui LKPJ Tahunan

Tingkat ketercapaian RPJM (> 8O %)

100%

100%

Meningkatnya partisipasi masyarakat yang berkualitas dalam perencanaan pembangunan

Peningkatan partisipasi masyarakat dengan memetakan potensial stakeholder dan mengintegrasikan dokumen musrenbang Desa kecamatan, dan kabupatan

Persentase keterwakilan kelompokkelompok masyarakat dalam Musrenbang

100%

100%

Tersusunnya perundangan daerah yang harmonis

Peraturan perundangan yang efektif dan sinergis secara vertikal maupun horizontal dan serasi dengan kebutuhan pembangunan daerah

0

0

NA

80%

Meningkatkan Meningkatnya kualitas dan sinergitas kualitas produk- produk-produk perencanaan daerah dalam produk mendorong prioritas daerah perencanaan dan kebijakan daerah

Tegaknya perundangan daerah

209

Indikator



Jumlah perundangan yang tidak tumpang tindih/bertabrak an dengan perundangan lain Penegakan peraturan perundangan daerah, Persentase terutama untuk menjaga ketertiban dan keamanan, kasus kenyaman, dan konsistensi tata ruang pelanggaran Optimalisasi peran Satpol PP dalam menegakkan perundangundangan perundangan daerah daerah yang

Program

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Program Pendidikan Kedinasan

Bidang Urusan

Penunjang Lainnya

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Program peningkatan Penunjang disiplin aparatur Lainnya

Program kerjasama Penunjang pembangunan Lainnya Program perencanaan pembangunan daerah

PD PJ

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Semua PD

Badan Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan Daerah Program perencanaan Badan Penelitian, pembangunan Pengembangan dan ekonomi Perencanaan Daerah Program perencanaan Penunjang Badan Penelitian, pembangunan daerah Lainnya Pengembangan dan Perencanaan Daerah Daerah Prgram peningkatan pemberdayaan Kantor pemberdayaa peran serta dan perempuan dan perempuan dan kesetaraan gender pelindungan anak keluarga berencana dalam pembangunan Program Penataan Penunjang Bagian Hukum, Peraturan PerundangLainnya Sekretariat Daerah Undangan

Program Peningkatan Ketenteraman, Kantor Satuan Polisi Keamanan dan ketertiban umum, Pamong Praja Kenyamanan dan pelindungan Lingkungan, Program masyarakat Pemberantasan Penyakit Masyarakat

Misi

Tujuan

Sasaran

Meningkatkan Meningkatnya kapasitas pemerintahan kualitas desa penyelenggaraan otonomi desa

Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pemerintahan desa

Meningkatkan Terimplementasikannya maklumat kualitas pelayanan pelayanan publik

Tersusun dan terlaksananya standar pelayanan oleh PD

MISI VII. Mengembangkan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berpayungkan budaya Melayu

Strategi

Indikator ditangani Jumlah desa yang memiliki RPJM-Des sesuai standar

Capaian Awal

Peningkatan kapasitas pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan kader pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pembangunan desa, pengelolaan keuangan desa serta pelayanan publik melalui fasilitasi, pelatihan, dan pendampingan Peningkatan ketersediaan data dan informasi desa yang digunakan sebagai acuan bersama perencanaan dan pembangunan desa Penguatan data berbasis RT dan RW Pembangunan mekanisme perencanaan partisipatif tingkat desa Penyediaan sarana dan prasarana berdasarkan Persentase kebutuhan dan kondisi karakter wilayah desa pemenuhan fasilitas dasar minimal pemerintahan desa (kantor desa, kantor BPD, Balai desa) Peningkatan kualitas perilaku dan profesionalisme Persentase unit aparatur pemerintah pelayanan yang menetapkan Peningkatan fasilitas penunjang kualitas pelayanan maklumat pelayanan publik Penilaian dan pemeringkatan secara periodik terhadap jenis layanan yang tersedia Pelaksanaan umpan balik dari masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan

0

Ketersediaan SOP setiap unit pelayanan publik Menciptakan kebijakan pelayanan publik yang tidak terlalu prosedural dan berbelit-belit Evaluasi berkala dan perbaikan terhadap SOP yang telah disusun

Membangun Terintegrasikannya pendidikan karakter Penyusunan substansi pendidikan karakter yang karakter generasi sebagai bagian dari kurikulum pendidikan mengedepankan akhlak dan kesalehan sosial, muda maupun aktivitas ekstrakurikuler menumbuhkan nasionalisme dengan tetap bercorak pada tradisi dan budaya daerah Pengintegrasian pendidikan karakter sebagai bagian dari kurikulum pendidikan formal pada semua jenjang pendidikan

Akhir 52 desa

0

100

0

30,3

Persentase PD yang menetapkan SOP pelayanan publik

9

Presentase Satuan Pendidikan Dasar yang Menerapkan Kurikulum Muatan Lokal yang di SK kan oleh Gubernur

0

Program

Bidang Urusan

(Pekat) Program Peningkatan Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat Desa Masyarakat Dalam Membangun Desa

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan

PD PJ Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Penunjang Lainnya

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Penunjang Lainnya

Inspektorat

13

Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan

Penunjang Lainnya

50


Pendidikan

Sekretariat Daerah


RPJMD KKA 2016-2021


210

Misi

Tujuan

Sasaran Terbinanya pemuda dari bahaya penyalahgunaan NAPZA dan pergaulan bebas

Strategi

Indikator

Penyediaan ruang bagi generasi muda untuk berekspresi dan menyalurkan semangatnya, diantaranya melalui kegiatan-kegiatan ekstra kurikuler, kompetisi, penyediaan ruang publik, dan keaktifan dalam organisasi-organisasi sosial kemasyarakatan Upaya preventif guna melindungi generasi muda terhadap bahaya penyalahgunaan napza dan minuman keras Pembinaan siswa melalui kegiatan kerohanian

Jumlah kasus penyalahgunaan NAPZA dan pergaulan bebas yang melibatkan pemuda sebagai pelaku

Terbangunnya iklim yang kondusif bagi Penyediaan iklim yang kondusif bagi tumbuhnya berkembangnya kreatifitas generasi muda kreativitas melalui penyediaan ruang publik dan kompetisi Penyediaan ajang pemilihan dan penobatan para role model pemuda Membangun Meningkatnya peran orang tua dan lingkungan yang masyarakat dalam pengelolaan berketeladanan persekolahan dan proses pembelajaran

Terbangunnya gerakan keteladanan dari kalangan aparatur

Menghidupkan budaya Melayu sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat

Berdayanya pelaku, penggiat, dan komunitas-komunitas budaya



Akhir 4

0

2 Karya

Pelibatan peran orang tua dan masyarakat dalam pengelolaan persekolahan dan proses pembelajaran, diantaranya dalam hal pengembangan kurikulum pendidikan karakter Pemberian ruang lebih besar bagi masyarakat dalam menjalankan model pembelajaran mandiri (informal, non-formal) dalam mengembangkan sekolah berbasis komunitas Penyelenggaraan gerakan keteladanan di kalangan aparatur dengan penentuan pada aspek-aspek tertentu misalnya pengelolaan sampah atau penetapan PD zona integritas/wilayah bebas korupsi

Jumlah anggota masyarakat yang terlibat aktif dalam penyelenggaraa n pendidikan berbasis komunitas Jumlah gerakan keteladanan yang diinisiasi di kalangan aparatur pemerintah daerah

134 orang

150 orang

0

16 gerakan

Pemberdayaan komunitas-komunitas budaya melalui berbagai insentif untuk berkarya dan berkegiatan, diantaranya dalam bentuk pemberian ruang berekspresi

Jumlah pelaku, penggiat, dan komunitas budaya yang aktif mengadakan kegiatan setiap tahunnya Intensitas ekspresi budaya dalam kehidupan bermasyrakat

Program Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba

Bidang Urusan

5 Kegiatan


Program peningkatan Kepemudaan dan Dinas Pariwisata dan peran serta olah raga Kebudayaan kepemudaan

Program Pendidikan Non Formal

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

3 Kelompok 38 Kelompok Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya

5 Kegiatan

PD PJ

Kepemudaan dan Dinas Pariwisata dan olah raga Kebudayaan

Program peningkatan peran serta kepemudaan

Jumlah karya kreasi/inovasi generasi muda

Meningkatnya perlindungan dan apresiasi Pengembangan rumah budaya dan pusat kesenian terhadap budaya daerah Peningkatan kualitas pengelolaan PD yang terkait dalam upaya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan warisan budaya Mengaktualisasikan nilai dan tradisi sebagai

211

Capaian Awal 4

Program Pengelolaan Keragaman Budaya Program Pengembangan Nilai Budaya Program Pengelolaan

Pendidikan


Ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat Kepegawaian

Sekretariat Daerah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Kebudayaan


Kebudayaan

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Dinas Pariwisata dan

Misi

Tujuan

Sasaran

Strategi

Indikator

Capaian Awal

Akhir

bagian dari kehidupan keseharian Terdokumentasikannya warisan-warisan budaya

Menginternalisasi Meningkatnya kerukunan antar umat kan nilai-nilai beragama agama dalam kehidupan seharihari

Meningkatnya kerjasama dan kemitraan antara pemerintah daerah dan tokoh agama serta lembaga sosial keagamaan dalam upaya pemberdayaan umat

Pendokumentasian warisan budaya baik bendawi (tangible) maupun bukan bendawi (intangible) dan mempublikasikannya sehingga menjadi pengetahuan bersama dan bagian dari kekayaan masyarakat

Warisanwarisan budaya yang terdokumentasi kan dan terpublikasikan

Pembangunan saling pengertian antar pemeluk agama melalui dialog lintas agama yang intens Optimalisasi keberadaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Pengembangan aktivitas-aktivitas yang dijalankan bersama antar tokoh dan lembaga agama, sebagai misal adalah bakti sosial

Jumlah kasus intoleransi terhadap perbedaan agama dan keyakinan

Aktivitasaktivitas pemberdayaan umat yang dilaksanakan Pengembangan kemitraan yang memungkinkan untuk dijalankan antara pemerintah daerah, tokoh secara kemitraan agama, dan lembaga sosial keagaman dalam antara pelaksanaan kegiatan-kegiatan pemberdayaan pemerintah umat daerah, tokoh Peningkatan kerjasama, koordinasi, dan kemitraan agama, kepolisian, antara pemerintah daerah, tokoh agama, Tentara kepolisian, Tentara Nasioanal Indonesia, serta Nasioanal lembaga sosial dalam upaya menciptakan Indonesia serta lingkungan aman, harmonis, dan rukun melalui lembaga sosial pemberdayaan umat

5 warisan

5 Warisan

0

0

Ada

ada

9 Kali

38 Kali

Terpeliharanya kesatuan dan persatuan bangsa

Peningkatan kesadaran masyarakat akan kemajemukan yang menuntut setiap warga negara hidup rukun, toleran, gotong royong, dan menjaga hubungan sosial yang harmonis, dengan menghargai perbedaan suku, agama, bahasa, golongan, adat istiadat, agar tercipta keutuhan, persatuan, dan kesatuan dalam kebhinnekaan.

Persentase penanganan konflik yang dilatarbelakangi SARA (suku agama, ras, antar golongan)

100%

100%

Meningkatnya aktivitas penyuluhan agama yang berbobot dan mencerahkan

Peningkatan jumlah dan kualitas penyuluh agama yang tersebar merata di seluruh wilayah

Persentase penyuluh agama yang ditingkatkan kualitas dan

87%

90%

Peningkatan intensitas dialog antara guru agama dan pendakwah dengan cendekiawan

Program

Bidang Urusan

Kekayaan Budaya Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

PD PJ Kebudayaan

Kebudayaan


Program Ketenteraman, Badan Kesatuan pengembangan ketertiban umum, Bangsa dan Politik wawasan kebangsaan dan pelindungan Dalam Negeri masyarakat

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Program pengembangan wawasan kebangsaaan

Ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat Penunjang Lainnya

Program Kemitaan Pengembangan Wawasan Kebangsaan Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Ketenteraman, Badan Kesatuan ketertiban umum, Bangsa dan Politik dan pelindungan Dalam Negeri masyarakat

Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Bagian Kesra, Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah

RPJMD KKA 2016-2021


212

Misi

Tujuan

Sasaran

Strategi Peningkatan kompetensi guru-guru pendidikan agama melalui pelatihan metodologi pembelajaran dan materi ajar

Meningkatnya pengelolaan dana sosial keagamaan

213



Peningkatan jumlah dana sosial keagamaan yang dikelola melalui ekstensifikasi donatur, diantaranya melalui optimalisasi potensi zakat dari aparatur pemerintah daerah Peningkatan kualitas penyaluran dana sosial keagamaan khususnya untuk pemberdayaan ekonomi umat dan peningkatan taraf hidup

Indikator

Capaian Awal

Akhir

NA

1.600 jiwa

Program

Bidang Urusan

PD PJ

intensitas menyuluhnya

Jumlah masyarakat penerima manfaat dari dana sosial keagamaan yang terkumpul dan disalurkan

Program Kemitaan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Sekretariat Daerah

PREHEADINGS

BAB. VIII INDIKASI PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Kerangka pendanaan tahunan untuk masing-masing program sebagaimana tersaji pada tabel diatas adalah bersifat indikatif, artinya hanya memberikan panduan umum mengenai kebijakan pengalokasian anggaran sehingga tetap dapat disesuaikan dengan dinamika kondisi keuangan daerah. Hal lain yang juga dapat disesuaikan pada saat pelaksanaannya nanti adalah Perangkat Daerah (PD) penanggungjawab untuk masingmasing program. Perubahan PD penanggungjawab ini dimungkinkan untuk dilaksanakan pasca penetapan RPJMD ini menjadi Peraturan Daerah (Perda). Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, sepanjang tidak ada pengubahan terhadap target akhir, maka perubahan PD penanggungjawab ini ini cukup ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah.

217



N o

Kode

Program

Kondisi Kinerja Akhir RPJMD 2021

Capaian kinerja program dan kerangka pendanaan

Kondisi kinerja Indikator Kinerja Program Awal RPJMD 2015

2016 Target

2017 Rp

Target

2018 Rp

Target

2019 Rp

Target

2020 Rp

Target

PD PJ

2021 Rp

Target

Rp

Target

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1 PENDIDIKAN Program Pendidikan Anak Angka Partisipasi Sekolah Usia Dini PAUD

60,74

62,74

1.146.000.000

64,74

1.380.700.000

66,74

2.281.600.000

68,74

1.218.300.000

70,74

1.380.900.000

72,74

1.505.800.000

72,74


92,36%

18.499.500.000

94,36%

18.253.200.000

96,36%

19.249.200.000

98,36%

16.295.400.000

98,36%

17.553.700.000

98,36%


80



Pesentase Satuan Pendidikan dengan Sarana dan Prasarana yang Memadai

89,36%

90,36%

12.448.507.000

Program Pendidikan Menengah

Jumlah Siswa Magang SMK yang berkompeten (orang)

70 orang

80 orang

599.964.992

0

1.833

2.016

100.000.000

2.218

177.900.000

2.440

189 orang

30 orang

386.983.700

30 orang

420.200.000

30 orang

1.186.400.000

30 orang

7

8

7.049.555.000

10

3.280.700.000

12

3.833.100.000

Program Pendidikan Non Jumlah masyarakat yang Formal berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan non formal Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Jumlah Tenaga Pendidik yang Tersertifikasi (orang)

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Jumlah sekolah yang memenuhi standar nasional pengelolaan pendidikan

-

0

-

501.900.000

0

2.684

-

519.100.000

0

-

0

-

2.952

451.100.000

3.247

490.000.000

3.247


1.030.800.000

30 orang

708.800.000

30

775.200.000

369


14

3.186.300.000

16

2.946.000.000

18

3.207.700.000

18


2 KESEHATAN Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin di Fasilitas Pelayanan Kesehatan tahun 20162021

100%

15%

13.838.056.600

30%

7.133.300.000

45%

7.392.500.000

60%

7.309.800.000

75%

6.444.400.000

100%

7.039.500.000

100%

Dinas Kesehatan, Pegendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Jumlah Penduduk Peserta BPJS termasuk JKN (diluar ASN, TNI POLRI dan DPRD)

34.000

16.000

13.997.304.849

34.442

10.676.300.000

34.908

10.815.100.000

35.374

10.955.600.000

35.839

11.098.100.000

36.305

11.242.300.000

36.305


Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Persentase Desa Siaga Aktif tahun 2016-2021

98%

98%

1.000.000.000

98%

472.900.000

99%

246.400.000

99%

224.900.000

99%

184.100.000

100%

213.800.000

100%


Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Persentase Cakupan ASI Ekslusif

40,79%

43%

292.445.000

45%

681.700.000

48%

638.800.000

50%

712.200.000

53%

644.400.000

54%

695.000.000

54%


Program Pengembangan Persentase rumah tangga Lingkungan Sehat yang menerapkan Perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)

18,60%

19%

149.950.000

20%

42.600.000

22%

155.100.000

23,50%

-

26%

142.500.000

28%


Program Pencegahan dan Angka Annual Parasite Penanggulangan Penyakit Insident Menular

0,60%

7%

790.114.000

5%

423.900.000

4%

492.800.000

3%

515.300.000

2%

478.600.000

2%

516.700.000

100%


0

0

400.000.000

3 PKM

70.700.000

4 PKM

72.900.000

2 RS

65.500.000

0

7 PKM 2 RS


Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Jumlah Sarana Pelayanan Kesehatan yang Terstandarisasi

-

24,50%

-

0

-

RPJMD KKA 2016-2021

INDIKASI PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

218

N o

Kode

Program




2016

2017

2018

2019

2020

PD PJ

2021

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya

Jumlah Puskesmas yang dipenuhi sarana dan prasarana pelayanan kesehatan sesuai standar

0

7

14.461.217.557

7

13.553.000.000

7

13.689.900.000

7

13.869.900.000

7

12.336.600.000

7

13.365.700.000

7


Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paruparu/Rumah Sakit Mata

Jumlah Rumah sakit yang dipenuhi sarana dan prasarana pelayanan kesehatan sesuai standarisasi

0

2

8.633.645.000

2

7.845.800.000

3

8.122.600.000

3

7.965.800.000

3

7.181.000.000

3

775.200.000

3


Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Jumlah kemitraan yang terjalin dalam pelayanan kesehatan masyarakat

0

0

1 kemitraan

28.100.000

0

-

0

-

0

-

0

-

1 kemitraan


Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita

Cakupan pelayanan kesehatan anak balita

60,60%

60%

65%

496.500.000

70%

520.200.000

75%

524.800.000

80%

469.500.000

85%

507.900.000

85%


Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia

Persentase Pelayanan Kesehatan Lansia

77,54%

0

0

83%

301.300.000

86%

310.200.000

90%

309.200.000

93%

276.200.000

95%

311.900.000

95%


79%

0

0

85%

320.400.000

94%

328.500.000

98%

328.000.000

100%

276.200.000

100%

311.900.000

100%


86%

1.426.000.000

88%

1.496.700.000

89%

1.405.600.000

90%

1.288.900.000

90%

1.479.100.000

90%


596.900.000

294


Program Pengawasan dan Persentase Tempat Pengendalian Kesehatan Pengolahan Makanan Makanan (TPM) Memenuhi Syarat

0

904.677.000

Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

Persentase persalinan di fasilitas kesehatan

82,47%

84%

1.118.950.080

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Remaja Dan Lansia

Jumlah tenaga kesehatan yang mendapat pelatihan mengenai kesehatan remaja dan lansia

0

49

Panjang jalan dan jembatan yang terbangun (Km)

43,333

19,118

165.903.248.85 2

25,48

197.525.600.00 0

25,48

204.800.000.00 0

25,48

202.269.700.00 0

25,48

182.490.600.00 0

25,48

196.814.100.00 0

189,85


Program Panjang jalan dan Rehabilitasi/Pemeliharaa jembatan berkualitas baik n Jalan dan Jembatan (km)

43,333

22,75

2.095.900.000

30

3.566.600.000

30

3.696.300.000

30

3.654.900.000

35

3.222.200.000

35

3.475.100.000

226,08


Program Pembangunan Panjang drainase/gorongSaluran Drainase/Gorong- gorong (saluran Air) Gorong dibangun (KM)

14,785

2,7

3.922.885.000

1,5

2.139.600.000

1,75

2.555.400.000

1,75

2.530.300.000

1,75

2.209.500.000

1,75

2.405.800.000

25,99


848.055.000

49

604.600.000

49

619.900.000

49

618.500.000

49

552.300.000

49

3 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

219



N o

Kode

Program

2016 Target

Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

2017 Rp

Target

2018 Rp

Target

2019 Rp

Target

2020 Rp

Target

PD PJ

2021 Rp

Target

Rp

Target

5.583

39

711.095.000

1.000

4.279.200.000

1.000

4.380.700.000

1.000

4.310.900.000

1.000

3.912.700.000

1.000

4.187.900.000

10.622


Program Pengembangan, Jumlah air baku yang Pengelolaan, dan tersedia di Konversi Sungai waduk/embung/tempat penampungan air lainnya (M3)

367.560

220

300.000.000

163.000

16.049.400.000

500.000

11.107.000.000

1.000.000

13.120.200.000

1.500.000

97.956.600.000

2.000.000

105.945.900.00 0

5.530.780

Dinas Pekerjaan Umum,Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kecamatan Siantan

Program Pengembangan Jumlah rumah tangga Kinerja Pengelolaan Air yang terlayani air minum Minum dan Air Limbah dan IPAL yang tersedia.

4.880

1.200

17.866.147.604

1.097

11.056.700.000

1.070

9.582.900.000

1.070

9.465.200.000

1.070

8.469.900.000

1.070

9.177.800.000

11.457


0

0

0

15.000

6.419.800.000

15.000

6.662.400.000

15.000

6.560.100.000

15.000

5.800.000.000

15.000

6.326.500.000

75.000


Program Pengembangan Jumlah Wilayah Wilayah Strategis dan Waterfront City yang Cepat Tumbuh terbangun (M3)

20.935

0

0

19.677

7.133.300.000

4.000

2.190.400.000

4.000

2.155.500.000

4.000

1.933.300.000

4.000

2.049.400.000

56.612


Program Sarana Lingkungan dan Sumber Air Bersih Rumah Tidak Layak Huni

1.870

300

300

3.566.600.000

300

3.696.300.000

300

3.654.900.000

300

3.222.200.000

300

3.475.100.000

3.670


Program Pengembangan Jumlah Rumah yang Bantuan Stimulan tertangani (Unit) Perumahan Swadaya (BSPS)

0

30

60

2.231.200.000

75

2.829.200.000

90

3.373.700.000

105

3.498.400.000

120

4.366.100.000

480


Program Pengembangan Jumlah rumah dan rusun Perumahan yang dibangun oleh Pemerintah

0

0

100 rumah

12.839.600.000

100 rumah

12.777.200.000

1 rusun

1.405.600.000

0

Program Pengendalian Banjir

Panjang turap/talud/bronjong (batu miring) yang dibangun (M)




Panjang tanggul pemecah ombak yang terbangun (M3)

Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang mendapatkan sarana lingkungan dan sumber air bersih (KK)

4.088.748.000

4 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

Panjang Jalan dan Jembatan Perdesaan yang terbangun

0

15 Km

1.564.500.000

0

8.374.470.000 15 Km

5.973.200.000 15 Km

6.114.800.000 15 Km

6.091.500.000 15 Km

-

0

5.468.500.000 0

-

200 rumah dan Dinas Pekerjaan 1 rusun Umum,Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman -

75 Km


5 KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

Jumlah Kasus Kamtrantibmas yang tertangani tahun 20162021

Program Pengembangan Jumlah kasus intoleransi Wawasan Kebangsaan terhadap perbedaan

90%

90%

113.363.000

92%

213.300.000

95%

219.000.000

97%

215.500.000

98%

193.300.000

100%

204.900.000

100%

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

0 Kasus

0 Kasus

139.323.000

0 Kasus

106.200.000

0 Kasus

182.500.000

0 Kasus

178.000.000

0 Kasus

156.500.000

0 Kasus

169.200.000

0 Kasus

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

RPJMD KKA 2016-2021


220

N o

Kode

Program




2016 Target

2017 Rp

Target

2018 Rp

Target

2019 Rp

Target

2020 Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

agama dan keyakinan Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan Kabupaten Kepulauan Anambas

Dalam Negeri 0

9

1.170.000.000

87%

0

0

0

9 Pagayuban

70%

0

26.600.000

0

-

0

0

0

0

0

-

50%

Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Korban Pasca Bencana

0

0

0

0

-

0

Program Peningkatan Persentase pengaduan Keamanan dan masyarakat terhadap Kenyamanan Lingkungan keamanan dan kenyamanan lingkungan yang ditangani

0

0

0

50%

106.200.000

Program Peningkatan Persentase Pelanggaran Pemberantasan Penyakit Perda dan Perkada Pekat Masyarakat (Pekat) yang ditangani

0

0

0

50%

500

476

Program Peningkatan Pemahaman, Penghayatan, Pengamalan dan Pengembangan Nilai-nilai Keagamaan

Persentase Penyuluh Agama yang ditingkatkan Kualitas dan Intensitas menyuluhnya

Program Kemitraan Jumlah Mitra Masyarakat Pengembangan Wawasan terkait Pengembangan Kebangsaan Nasionalisme Program Pendidikan Politik Masyarakat

Persentase masyarakat menggunakan hak suara Pemilu Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden dan Pilkada

Program Pencegahan Dini Persentase Penanganan dan Penanggulangan Pencegahan dan Korban Bencana Alam Penanggulangan Bencana

PD PJ

2021

9

87%

135.673.000 9 Pagayuban

1.019.400.000

106.200.000

9

730.100.000

9

927.700.000

9

644.400.000

9

703.900.000

54

Sekretariat Daerah

88%

109.400.000

89%

93.700.000

90%

92.000.000

90%

98.000.000

90%

Sekretariat Daerah

213.300.000 9 Pagayuban

292.000.000 9 Pagayuban

281.100.000 9 Pagayuban

257.700.000 9 Pagayuban

-

80%

655.900.000

80%

580.000.000

0

118.600.000

50%

14.000.000

50%

12.900.000

-

95%

281.100.000

95%

70%

146.000.000

80%

159.300.000

106.200.000

60%

146.000.000

70%

477

700.700.000

477

4.198.200.000

477

50 Orang

411.200.000

50 Orang

447.200.000

20 Orang

276.200.000 9 Pagayuban Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri -

80%


50%

13.300.000

50%


1.196.800.000

95%

383.100.000

95%


85%

147.200.000

90%

169.200.000

90%

Satuan Polisi Pamong Praja

164.000.000

80%

147.200.000

80%

169.200.000

80%


843.400.000

477

791.700.000

477

1.113.700.000

2.861

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat

2.905.200.000

20 Orang

368.200.000

20 Orang

285.100.000

210 Orang


2.201 RTS

3.118.700.000

2.201 RTS

Sekretariat Daerah

5 Lembaga Sosial

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,

6 SOSIAL Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Peningkatan pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Jumlah PMKS yang dibina

50 Orang

0

Jumlah Kepala Keluarga Penerima Manfaat Raskin

0

2.201 RTS

5.455.747.675

2.201 RTS

3.209.800.000

2.201 RTS

3.467.400.000

2.201 RTS

3.373.700.000

2.201 RTS

2.853.900.000

Peningkatan pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial

0

1 Lembaga Sosial

393.207.500

1 Lembaga Sosial

496.500.000

1 Lembaga Sosial

447.200.000

1 Lembaga Sosial

440.400.000

1 Lembaga Sosial

368.200.000

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

221



291.737.000

0

-

-

N o

Kode

Program




2016 Target

2017 Rp

Target

2018 Rp

Target

2019 Rp

Target

2020 Rp

Target

PD PJ

2021 Rp

Target

Rp

Target dan Pemberdayaan Masyarakat

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 7 TENAGA KERJA Program Peningkatan Jumlah Tenaga Kerja yang Kualitas dan Produktivitas dilatih oleh Dinas Tenaga kerja Nakertrans

0

15 Orang

246.999.999

0

15 Orang

30 Orang

903.500.000

30 Orang

937.100.000

30 Orang

745.600.000

30 Orang

810.800.000

150 Orang


-

10 Orang

474.600.000

20 Orang

475.100.000

15 Orang

25.800.000

15 Orang

27.600.000

135 Orang


Program Peningkatan Kesempatan Kerja

Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan

75 Orang

0

Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

Persentase Kasus Perselsihan Industrail yang Berhasil Diselesaikan tahun 2016-2021

50%

55%

84,29%

84,29%

Program Peningkatan Persentase Korban Kualitas Hidup dan Kekerasan Perempuan Perlindungan Perempuan dan Anak yang Mendapat Pendampingan

69,62%

100%

Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan

89,11%

0

43,12%

100%

408.762.200

0

Persentase pemenuhan cadangan pangan daerah

0

25%

427.015.800

30%

142.500.000

40%

146.000.000

50%

Jumlah Dokumen Pemetaan, Penguasaan, Pemilikan Daerah Potensi Wisata

0

1 Paket Dokumen

284.540.000

1 Paket Dokumen

106.200.000

1 Paket Dokumen

82.100.000

0

0

0

0

0

-

0

1 TPST

0

0

0

-

1 TPST

257.330.000

0

199.600.000

60%

213.300.000

70%

438.100.000

80%

1.124.600.000

90%

193.300.000

100%

204.900.000

100%


87%

857.800.000

90%

1.369.000.000

93%

843.400.000

97%

616.800.000

100%

516.700.000

100%


100%

320.400.000

100%

912.600.000

100%

871.500.000

100%

810.100.000

100%

980.100.000

100%


92,10%

177.900.000

93,10%

72.900.000

94,30%

178.000.000

95,11%

162.900.000

95,11

62.300.000

95,11%


-

100%


133.600.000

70%


8 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

Persentase PD yang Responsif Gender

Indeks Pembangunan Gender

Program Pembinaan Unit Persentase Unit Usaha Usaha Penduduk Miskin Penduduk Miskin Desa Desa Tertinggal Tertinggal yang dibina

-

149.712.500

0

-

0

-

0

-

0

-

0

9 PANGAN Program Peningkatan Ketahanan Pangan

140.500.000

60%

128.800.000

70%

10 PERTANAHAN Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah

Program Pengembangan Jumlah Dokumen Sistem Informasi Pengembangan Pertanahan Pertanahan Kabupaten Kepulauan Anambas

-

1 Paket Dokumen

-

220.900.000 -

0

-

0

1 Paket Dokumen

220.900.000

1 Paket Dokumen

1 TPST

469.500.000

0

-

3 Paket Dokumen

Sekretariat Daerah

220.900.000

3 Paket Dokumen

Sekretariat Daerah

3 TPST

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan

11 LINGKUNGAN HIDUP Program Pengembangan Jumlah Tempat Kinerja Pengelolaan Pengelolaan Sampah

520.200.000

0

-

-

RPJMD KKA 2016-2021


222

N o

Kode

Program

2016 Target

Persampahan

Rp

Target

2018 Rp

Target

2019 Rp

Target

2020 Rp

Target

2 Paket

Persentase RTH Kabupaten Kepulauan Anambas setiap tahunnya

2%

0

Persentase tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas Wilayah Kota/kawasan perkotaan

0

0

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

persentase usaha/kegiatan yang telah memiliki dokumen lingkungan yang sudah melaksanakan kewajiban sesuai ketentuan pengelolaan lingkungan

50,75%

56,70%

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

jumlah sumber mata air yang dilindungi

3 lokasi

0

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Jumlah informasi lingkungan hidup berkualitas yang tersedia

2 Dokumen dan 1 Peralatan

2 dokumen terupdate

0

0

6 sekolah

6 sekolah

18.329 Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil

0

Program Peningkatan Jumlah Pendamping Desa Keberdayaan Masyarakat yang dilatih dalam Rangka Perdesaan Penyusunan RPJM-Des Sesuai Standar

0

10 Desa

Program Pengembangan Jumlah BUM Des yang Lembaga Ekonomi terbentuk

2

3 BUMDesa

Program Pertamanan dan Jumlah TPU yang Pemakaman terpelihara

Terselenggaranya Sekolah Adiwiyata

PD PJ

2021 Rp

Target

Rp

Target Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman

4 paket

Program Adiwiyata

2017

Terpadu (TPST) yang dibangun Jumlah Sarana Pendukung Pengelolaan Persampahan

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)




730.000.000

1 paket

181.500.000

2 Paket

319.400.000

2 Paket

374.900.000

3 Paket

460.200.000

3 Paket

356.300.000

17 paket


0

2%

363.100.000

2%

365.000.000

2%

374.900.000

1%

184.100.000

1%

178.200.000

10%


0

20%

2.853.100.000

-

20%

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman

1.300.000.000

0

150.000.000

0

150.000.000

0

-

0

-

0

-

0

61,20%

830.600.000

68,70%

2.007.800.000

76,10%

1.358.800.000

82,10%

1.196.800.000

88,06%

1.158.300.000

88,06%


1 lokasi

181.500.000

2 lokasi

365.000.000

1 lokasi

187.400.000

2 lokasi

368.200.000

1 lokasi

178.200.000

10 lokasi


2 dokumen terupdate

136.100.000

2 Dokumen Dan 1 Peralatan

205.300.000

2 dokumen terupdate

140.500.000

2 Dokumen dan 1 Peralatan

207.100.000

2 dokumen terupdate

2

1.361.600.000

2

2.920.500.000

2

2.905.200.000

0

-

0

133.600.000 14 dokumen Dinas Perhubungan Terupdate dan Lingkungan Dan Hidup 3 peralatan

-

6

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman

35 sekolah


3 sekolah

308.600.000

5 sekolah

410.600.000

5 sekolah

421.700.000

5 sekolah

322.200.000

5 sekolah

311.900.000

19. 000 Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil

172.400.000

19.500 Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil

182.500.000


177.900.000


156.500.000


169.200.000

21. 000 Dinas Dokumen Kependudukan dan Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pencatatan Sipil

398.277.500

10 Desa

925.800.000

10 Desa

666.200.000

10 Desa

862.100.000

10 Desa

773.300.000

2 Desa

543.500.000

52 Dinas Sosial, Pendamping Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

213.502.000

3 BUMdesa

172.400.000

3 BUMDesa

191.600.000

3 BUMdesa

253.000.000

3 BUMDesa

230.100.000

3 BUM Desa

12 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Program Penataan Administrasi Kependudukan

Peningkatan Pelayanan Dokumen Kependudukan

0

13 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

223



249.400.000 20 BUM Desa Dinas Sosial, Pemberdayaan

N o

Kode

Program




2016 Target

2017 Rp

Target

2018 Rp

Target

2019 Rp

Target

2020 Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Pedesaan

Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Program Peningkatan Tingkat Partisipasi Partisipasi Masyarakat Masyarakat(%) dalam Membangun Desa

0

0

0

80%

Jumlah Aparatur Pemerintahan Desa yang ditingkatkan Kapasitasnya

0

0

Program Pembinaan dan Jumlah Desa yang Fasilitasi Pengelolaan mendapat Pendampingan Keuangan Desa Pengelolaan Keuangan Desa

0

52

65%

65%

3 Dokumen

0

Program Rehabilitasi dan Persentase Prasarana & Pemeliharaan Prasarana Fasilitas LLAJ dan Fasilitas LLAJ terehabilitasi dan dipelihara

80%

2 paket

Peningkatan Pelayanan Angkutan

Persentase Keterjangkauan Desadesa Menuju Pusat Kegiatan dan Pertumbuhan

80%

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

Beroperasinya Bandara Letung

Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

PD PJ

2021

0

150.000.000 0

77.275.500

70%

85%

272.300.000

75%

392.400.000

75%

290.300.000

75%

99.800.000

90%

109.400.000

95%

103.000.000

99%

92.000.000

100%

98.000.000

100%


98.000.000

100%

Kecamatan

92.000.000

100%

136.100.000 104 Aparatur

337.600.000 104 Aparatur

327.900.000 104 Aparatur

487.900.000

0

52

154.300.000

52

155.100.000

52

159.200.000

52

156.500.000

52

151.500.000

52 Desa


68%

109.400.000

71%

109.400.000

74%

109.400.000

77%

109.400.000

80%

98.000.000

80%


3 Dokumen


52 Aparatur

- 364 Aparatur Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

14 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Program Keluarga Berencana

Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi Keluarga Berencana

1.370.170.000

15 PERHUBUNGAN Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Jumlah Dokumen Norma, Standar dan Prosedur Perhubungan

0

2 dokumen

2.723.300.000

1 Dokumen

1.439.700.000

0

500.000.000

2 paket

3.851.500.000

2 paket

6.846.800.000

2 paket

4.459.100.000

3 paket

5.205.700.000

2 paket

5.840.300.000

13 paket


2 paket

7.886.340.000

2 paket

9.350.000.000

2 paket

9.400.300.000

2 paket

9.652.700.000

2 paket

9.482.600.000

2 paket

9.177.800.000

12 Paket


80%

27 Paket

18.279.703.000

13 paket

7.897.600.000

4 paket

4.106.900.000

6 paket

4.685.800.000

6 paket

4.419.100.000

7 paket

5.346.200.000

63 paket


Jumlah Kasus Kecelakaan Lalu Lintas

14 kasus

12 kasus

1.040.916.000

10 kasus

4.774.600.000

8 kasus

4.791.500.000

6 kasus

2.108.600.000

4 kasus

1.380.900.000

2 kasus

2.227.600.000

2 kasus


Persentase Kendaraan yang Melakukan Uji Emisi dan Uji Petik

0

0

40%

1.361.600.000

60%

1.369.000.000

0

100%


0

-

-

0

0

-

-

0

0

-

-

16 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Program Pelayanan

Layanan Pengelolaan

0 Bulan

12 Bulan

27.200.000

12 Bulan

36.400.000

12 Bulan

28.100.000

12 Bulan

32.200.000

12 Bulan

34.700.000

60 Bulan

Dinas Komunikasi

RPJMD KKA 2016-2021


224

N o

Kode

Program

2016 Target

Informasi Publik

2017 Rp

Target

2018 Rp

Target

2019 Rp

Target

2020 Rp

Target

Jumlah Aplikasi EGovernment

Rp

Target

Rp

Target Informatika, Statistik dan Persandian

0 Orang

0

5 Aplikasi

1 Aplikasi

0

891.186.000

30 Orang

118.000.000

30 Orang

127.700.000

30 Orang

65.500.000

30 Orang

64.400.000

30 Orang

62.300.000

150 Orang


1 Aplikasi

70.700.000

1 Aplikasi

72.900.000

1 Aplikasi

65.500.000

1 Aplikasi

64.400.000

1 Aplikasi

62.300.000

11 Aplikasi


G-G (3 Aplikasi)

-

-

-

-

-

G-B (1 Aplikasi)

-

-

-

-

-

G-C (1 Aplikasi)

-

-

-

-

-

G-E

-

-

-

-

-

Jumlah Bulan Terpenuhinya Pelayanan Pengadaan Barang Jasa secara Elektronik

12 Bulan

12 Bulan

Persentase Penyediaan Layanan Informasi dan Publikasi Pemerintah

0

20%

0

0

0

360 Kegiatan

1.633.900.000 370 Kegiatan

1.734.000.000 380 Kegiatan

1.686.800.000 390 Kegiatan

Program Pengkajian dan Jumlah Dokumen dan Penelitian Bidang Perda yang disahkan Informasi dan Komunikasi DPRD

0 Dokumen/ Perda

0

0

1 Dokumen/ Perda

172.400.000 1 Dokumen/ Perda



Program Pengembangan Jumlah Desa/Kelurahan dan Perluasan Jaringan yang terjangkau Akses Teknologi Komunikasi Telekomunikasi dan Informasi

49 Titik dan 6 Desa

0

0

6 Desa

2.904.900.000

6 Desa

Program Pengembangan Jumlah bulan Komunikasi, Informasi penyelenggaraan akses dan Media Massa internet di lingkungan Pemkab Kabupaten Anambas

12 bulan

12 bulan

12 bulan

3.721.900.000

12 bulan

3.869.600.000

Program Penciptaan Iklim Jumlah Pelaku UMKM dan Usaha Kecil Menengah Wirausaha Pemula yang yang Kondusif dibina Pemerintah

135

0

0

0

-

10 Orang

365.000.000

0

Program Pengembangan Jumlah Pelaku UMKM Kewirausahaan dan yang Produknya Keunggulan Kompetitif tersertifikasi Usaha Kecil Menengah

16

0

0

0

-

10 Pelaku

255.500.000

10 Pelaku

Program Pengembangan Nilai Penjualan ProdukSistem Pendukung Usaha produk UMKM Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

96.492.951.00 0

0

0

> Rp 500 juta

Program Kerjasama Jumlah Kegiatan Informasi dengan Media Pemerintah yang Massa terpublikasi dan di promosi

PD PJ

2021

Informasi Publik

Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Peningkatan SDM dalam Komunikasi dan Bidang Komunikasi dan Informatika Informasi Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi




857.035.313

1.936.300.000

3.150.273.000

12 Bulan

363.100.000

12 Bulan

638.800.000

12 Bulan

637.200.000

12 Bulan

570.700.000

12 Bulan

614.800.000

72 Bulan

Sekretariat Daerah

40%

780.600.000

60%

812.200.000

80%

805.900.000

100%

718.100.000

100%

775.200.000

100%

Sekretariat Daerah

410.600.000

6 Titik (operasional Radio) 12 bulan

65.500.000

0

1.565.000.000

0


-

0

- 1.500 Kegiatan Sekretariat Daerah

133.600.000 5 Dokumen/ Dinas Komunikasi Perda Informatika, Statistik dan Persandian - 55 Titik dan 18 Dinas Komunikasi Desa Informatika, Statistik dan Persandian

3.748.600.000

12 bulan

3.405.700.000

12 bulan

3.653.200.000

72


-

10 Orang

322.200.000

10 Orang

436.500.000

155 Orang


252.900.000

10 Pelaku

220.900.000

10 Pelaku

240.500.000

56 Pelaku


17 KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH

18 PENANAMAN MODAL

225



208.800.000 > Rp 600 juta

328.500.000 > Rp 700 juta

327.900.000 > Rp 800 juta

285.300.000 > Rp 1 milyar

311.900.000 > Rp 1 milyar Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan

N o

Kode

Program

2016 Target

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Nilai Investasi yang Terealisasi (PMA/PMDN)


Jumlah PMA dan PMDN




43.778.650.00 50.345.447.50 0 0

2017 Rp

Target

2018 Rp

Target

2019 Rp

Target

Rp

Target

309.761.000 56.912.245.00 0

708.000.000 63.479.042.50 0

281.205.000

2 PMA dan

689.800.000

2 PMA dan

1.095.200.000

2 PMA dan

1.030.800.000

17 PMDN

-

19 PMDN

-

21 PMDN

-

730.100.000

74 peserta

871.500.000

2 PMA dan

2 PMA dan

2 PMDN

15 PMDN

512 peserta

34 peserta

7 cabang olahraga

0

0

7 cabang olahraga

100 Lapangan olahraga

0

0

4 Lapangan

4 kasus

0

0

5

2 Paket Dokumen

0

0

4 Kegiatan

730.100.000 70.045.840.00 0

2020 730.900.000 76.612.637.50 0

PD PJ

2021 Rp

Target

Rp

Target

644.400.000 83.795.072.00 0

703.900.000 83.795.072.00 Dinas Penanaman 0 Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja

2 PMA dan

589.100.000

2 PMA dan

641.500.000

2 PMA dan

23 PMDN

-

25 PMDN

-

25 PMDN

782.500.000

84 peserta


19 KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Program Peningkatan Jumlah Pemuda yang Peran Serta Kepemudaan mengikuti Kegiatan Kepemudaan Program Pembinaan dan Jumlah Kompetisi Cabang Pemasyarakatan Olahraga KKA Olahraga Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

Jumlah Sarana Prasarana Olahraga dalam Kondisi Baik

Program Upaya Jumlah Kasus Pencegahan Penyalahgunaan NAPZA Penyalahgunaan Narkoba dan Pergaulan Bebas yang melibatkan Pemuda sebagai Pelaku

600.000.000

134 peserta

708.000.000

1.561.400.000

708.000.000

-

134 peserta

7 cabang olahraga

1.916.600.000

7 cabang olahraga

5 Lapangan

730.100.000

6 lapangan

4 kasus

219.000.000

4 kasus

1.593.100.000

730.900.000

-

104 peserta

7 cabang olahraga

1.749.200.000

7 cabang olahraga

846.400.000 1.076 peserta Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga 1.871.100.000

7 cabang olahraga


7 Lapangan

644.400.000

8 lapangan

703.900.000 130 lapangan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

4 kasus

193.300.000

4 kasus

204.900.000

4 kasus


20 STATISTIK Program pengembangan Jumlah Dokumen data/informasi/statistik Pengembangan daerah Data/Informasi yang Disusun

415.341.000

2 Paket Dokumen

99.800.000

2 Paket Dokumen

109.400.000

2 Paket Dokumen

103.000.000

2 Paket Dokumen

92.000.000

2 Paket Dokumen

98.000.000

12 Paket Dokumen


0

1

146.000.000

1

146.000.000

1

140.500.000

1

138.100.000

1

151.500.000

4


0

0

1 Event/ Kegiatan

508.300.000

1 Event/ Kegiatan

529.300.000

1 Event/ Kegiatan

515.300.000

1 Event/ Kegiatan

460.200.000

2 Event/ Kegiatan

499.000.000

10 Event/ Kegiatan


0

3 Event

426.600.000

3 Event

438.100.000

3 Event

431.000.000

3 event

386.700.000

3 Event

418.800.000

18 Event


3 Event/ Kegiatan

363.100.000

3 Event/ Kegiatan

374.100.000

3 Event/ Kegiatan

365.300.000

3 Event/ Kegiatan

331.400.000

3 Kegiatan

356.300.000

29 Kegiatan


136.100.000

8 kelompok

146.000.000

8 kelompok

140.500.000

8 kelompok

128.800.000

8 Kelompok

133.600.000 39 Kelompok Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

2.660

219.000.000

3.960

252.900.000

5.280

92.000.000

5.280

98.000.000

18.500

40

191.600.000

60

206.000.000

80

202.500.000

100

231.700.000

100

21 PERSANDIAN Program Pengelolaan dan Jumlah Jenis Informasi Pengembangan yang diamankan melalui Persandian Daerah Persandian 22 KEBUDAYAAN Program Pengembangan Jumlah Penyelenggaraan Nilai Budaya Even Kebudayaan (Semarak Anambas) Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

Partisipasi dalam Kegiatan Event Kebudayaan di Tingkat Provinsi dan Nasional

3 Event

0

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

Jumlah Event Perlombaan Kebudayaan Anambas

11 event

3 Event/ Kegiatan

3 Kelompok

0

0

7 kelompok

0

0

0

1.320

0

0

0

20

Program Pengembangan Jumlah Pelaku, Penggiat, Kerjasama Pengelolaan dan Komunitas Budaya Kekayaan Budaya yang Aktif mengadakan Kegiatan Setiap Tahunnya

1.510.659.000

23 PERPUSTAKAAN Program Pengembangan Jumlah kunjungan Budaya Baca dan perpustakaan umum Pembinaan Perpustakaan daerah

219.000.000 -


24 KEARSIPAN Program perbaikan

Persentase arsip statis

172.400.000

Sekretariat Daerah

RPJMD KKA 2016-2021


226

N o

Kode

Program




2016

2017

2018

Target

0

0

0

5

36 KUB, 19 POKDAKAN

0

0

56 KUB,12 POKDAKAN

2.060.700.000

96 KUB,12 POKDAKAN

4.901.000.000

146 KUB,12 POKDAKAN

2.717.700.000

176 KUB,12 POKDAKAN

4.326.200.000

176 KUB,12 POKDAKAN

4.722.500.000

176 KUB,12 POKDAKAN

Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan

Program Pengembangan Jumlah Produksi Budidaya Perikanan Perikanan Budidaya

327.06 ton

90 Ton

115 Ton

4.520.600.000

215 Ton

4.380.700.000

315 Ton

31.394.700.000

415 Ton

2.025.400.000

515 Ton

2.227.600.000

1665 Ton


Program Pengembangan Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Perikanan Tangkap

14.153 Ton

14.860 Ton

15.603 Ton

9.558.800.000

16.383 Ton

12.229.600.000

17.203 Ton

12.745.400.000

18.063 Ton

16.332.200.000

18.966 Ton

17.375.400.000

18.966 Ton


3 POKMASWAS

0

0

3 POKMASWAS

Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah

Persentase dokumen/arsip daerah yang dialihmediakan

63.500.000

10

Rp

91.200.000

Target

15

Rp

103.000.000

Target

PD PJ

2021

Rp

dan dinamis pemerintah daerah yang dikelola melalui sistem kearsipan

Target

2020

Target sistem administrasi kearsipan

Rp

2019

20

Rp

Target

110.400.000

25

Rp

Target

133.600.000

25

Sekretariat Daerah

URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 25 KELAUTAN DAN PERIKANAN Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir

Jumlah kelompok Nelayan Tangkap dan Budidaya yang Mengalami Peningkatan Produksi Pasca Pembinaan dan Pendampingan

320.993.126

1.356.630.000

Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumber Daya Laut

Jumlah penangangan kasus IUU melalui pendampingan, pembinaan, dan penyuluhan masyarakat

Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan

Jumlah Jenis Produk Unggulan Baru Sektor Perikanan Olahan

5 jenis

0

0

2 jenis

136.100.000

2 jenis

146.000.000

2 jenis

149.900.000

Program Khusus Kepulauan Anambas terkait Pengembangan dan Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta Wilayah Perbatasan

Persentase Peningkatan kualitas lingkungan wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Melalui Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Konservasi dan Pemenuhan Prasarana dan Sarana yang Memadai

18,40%

0

0

30,20%

2.850.400.000

46,20%

1.825.200.000

57,40%

2.155.500.000

0

0

0

100 Kelompok

900 wisatawan

1.000 wisatawan

Program Pengembangan Jumlah Kegiatan Kerja Kemitraaan Sama yang dilakukan

6 kegiatan

-

Program Pengembangan Jumlah Destinasi Wisata Destinasi Pariwisata baru yang dibangun oleh pemerintah dengan Sarana dan Prasarana yang Memadai

0 destinasi

0

Program Pemberdayaan Jumlah kelompok usaha Masyarakat Pelaku Usaha kelautan dan perikanan Perikanan yang terdampingi dalam usaha peningkatan wirausaha

590.000.000 4 POKMASWAS

1.095.200.000 5 POKMASWAS

1.030.800.000 6 POKMASWAS

2 jenis

0

920.600.000 6 POKMASWAS

147.200.000

-

2 jenis

0

1.069.200.000

27 Dinas Perikanan, POKMASWAS Pertanian dan Pangan

142.500.000

15 jenis


-

57,40%


562.800.000 150 kelompok

547.600.000 200 kelompok

655.900.000 250 kelompok

616.800.000 275 kelompok

668.300.000 275 kelompok Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan

1.100 wisatawan

562.800.000

1.200 wisatawan

584.100.000

1.300 wisatawan

581.000.000

1.400 wisatawan

515.500.000

1.500 wisatawan

561.300.000

8.400 wisatawan


0

4 kegiatan

780.600.000

4 kegiatan

812.200.000

4 kegiatan

796.500.000

4 kegiatan

718.100.000

4 kegiatan

775.200.000

26 kegiatan


0

1 destinasi

1.171.000.000

1 destinasi

1.277.600.000

1 destinasi

7.216.100.000

-

3 destinasi


26 PARIWISATA Program Pengembangan Jumlah Wisatawan Pemasaran Pariwisata Domestik dan Mancanegara

27 PERTANIAN

227



719.978.000

0

-

0

N o

Kode

Program

2016 Target

Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan



Kondisi kinerja Indikator Kinerja Program Awal RPJMD 2015 Jumlah Produksi Pertanian/Perkebunan (Ton)

2017 Rp

Target

2018 Rp

Target

2019 Rp

Target

2020 Rp

Target

PD PJ

2021 Rp

Target

Rp

Target

4.231.430.500


Cengkeh

635

635

635

2.559.900.000

661,5

3.468.100.000

688

3.373.700.000

714,5

3.038.100.000

741

3.296.800.000

741 ton


Padi

385

385

485

2.841.300.000

585

3.787.500.000

685

3.654.900.000

785

3.314.300.000

885

3.564.100.000

885 ton


Persentase Petani yang Menerapkan Teknologi Tepat Guna

50%

0

0

60%

383.200.000

65%

177.900.000

70%

331.400.000

75%

365.300.000

75%


5%

0

0

5%

855.900.000

7%

474.600.000

10%

365.300.000

12%

322.200.000

15%

347.500.000

15%


136.100.000

80%

438.100.000

80%

140.500.000

85%

386.700.000

85%

418.800.000

85%


Program Pencegahan dan Persentase Peningkatan Penanggulangan Penyakit Produksi Peternakan (Sapi Ternak dan Unggas) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan

Persentase Peternak yang Meningkat Produksinya pasca Pendampingan atau Penerapan Teknologi Tepat Guna

0

0

0

70%

Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan

Jumlah Kelompok Petani yang mengalami Peningkatan Produksi Pasca Pembinaan dan Pendampingan

0

0

0

0

Cakupan Pemanfaatan Potensi SDH/Peningkatan Pengetahuan

0

Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

Jumlah Kasus Kelangkaan Barang Pokok

2 kasus

0

Program Pembinaan Pedagang Kaki lima dan Asongan

Jumlah kawasan PKL yang ditata

0

1 kawasan

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

Jumlah Pasar Tradisional dibangun dan beroperasi

18

401

- 10 Kelompok

54.700.000 10 Kelompok

46.800.000 10 Kelompok

48.700.000 10 Kelompok

44.500.000 40 Kelompok Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan

28 KEHUTANAN Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan

2 Kecamatan

205.000.000 2 Kecamatan

562.800.000 2 Kecamatan

766.600.000

0

-

354.000.000

1 kasus

219.000.000

1 kasus

292.000.000

0

-

0

-

0

-

6

Sekretariat Daerah

0 kasus


29 PERDAGANGAN 0

2 kasus

215.400.000

1 kasus

193.300.000

0 kasus

204.900.000

1 kawasan

257.700.000

0

-

3 Kawasan


401.604.900

0

-

1 kawasan

1

1.528.490.000

0

-

1

1.095.200.000

1

1.030.800.000

0

-

0

-

21


50

523.000.000

30

354.000.000

30

355.900.000

30

365.300.000

30

359.000.000

30

347.500.000

601


204.900.000

> Rp 4.5 milyar


3


30 PERINDUSTRIAN Program Pengembangan Jumlah IKM yang Industri Kecil Menengah Produktif

Program Pengembangan Nilai investasi pada sektor 2.035.200.000 Perwilayahan Industri industri perikanan yang terealisasi

0

0

0

- > Rp 1 milyar

438.100.000 > Rp 1 milyar

215.400.000 > Rp 1 milyar

193.300.000

> Rp 1.5 milyar

0

0

0

0

-

1

666.200.000

1

365.300.000

1

322.200.000

-

62%

65%

75%

282.900.000

80%

290.400.000

85%

276.200.000

90%

31 TRANSMIGRASI Pengembangan Wilayah Transmigrasi

Jumlah Kawasan Transmigrasi yang dikembangkan

-

32 ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Program Pembinaan dan Rasio Elektrifikasi Pengembangan Bidang

156.500.000

70%

263.200.000

311.900.000

90%

Sekretariat Daerah

RPJMD KKA 2016-2021


228

N o

Kode

Program




2016

2017

2018

2019

2020

PD PJ

2021

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

12 bulan

68.967.300.000

72 Bulan

Seluruh PD

891.000.000

72 bulan

Dinas Komunikasi Informatika,statistik dan Persandian Satpol PP, Dinas Pekerjaan Umum,Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Sekretariat DPRD, Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga,Kecamata n Siantan, Kecamatan Jemaja, Dinas Perikanan,Pertanian dan Pangan

23


Ketenagalistrikan

33 URUSAN PENUNJANG LAINNYA Program Pelayanan Jumlah Bulan pelayanan Administrasi Perkantoran administrasi keuangan

12 bulan

12 bulan

122.110.599.91 6

12 bulan

87.110.200.000

12 bulan

72.383.100.000

12 bulan

71.411.400.000

12 bulan

63.800.600.000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

12 bulan

12 bulan

31.322.702.976

12 bulan

962.200.000

12 bulan

1.003.900.000

12 bulan

937.100.000

12 bulan

883.800.000

Jumlah Gedung Kantor Perangkat Daerah yang dibangun (unit)

13

1 (tahap I)

8.500.000.000

1 (tahap II)

1

24.276.800.000

3

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Persentase Kepatuhan Aparatur

0

0

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Jumlah aparatur yang mengikuti bimbingan teknis/diklat

0

50

46%

0

Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan sarana prasarna aparatur

Persentase Pejabat Memenuhi Standar Kompetensi

229



0

758.707.500

0

15.976.800.000

32.238.200.000

3

43.178.200.000

100%

2

30.295.700.000

75%

99.800.000

80%

110.400.000

85%

103.100.000

90%

92.000.000

95%

98.000.000

95%

Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja, Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup, Badan Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan Daerah, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

50

689.800.000

50

711.800.000

50

702.800.000

50

626.000.000

50

677.100.000

300

Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan, Inspektorat, Sekretariat DPRD

52%

167.900.000

68%

812.200.000

72%

168.700.000

78%

718.100.000

80%

775.200.000

90%


N o

Kode

Program

2016 Target

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Jumlah bulan pelaksananaan pengawasan sirup dan monev tepra

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah




2017 Rp

Target

2018 Rp

Target

2019 Rp

Target

2020 Rp

Target

PD PJ

2021 Rp

Target

Rp

Target

0

12 bulan

199.300.000

12 bulan

90.700.000

12 bulan

91.200.000

12 bulan

93.700.000

12 bulan

92.000.000

12 bulan

89.000.000

72 Bulan

Sekretariat Daerah

Jumlah Perda yang Disahkan

50 Perda

10 Perda

10.226.819.467

10 Perda

4.348.200.000

10 Perda

4.471.900.000

10 Perda

4.404.600.000

10 Perda

3.958.700.000

10 Perda

4.277.000.000

60 Perda

Sekretariat DPRD

Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

Jumlah Anggota DPRD yang Dilantik dan Diambil Sumpah dalam Rangka Pergantian Anggota DPRD

15 Orang

3 Orang

345.691.600

3 Orang

163.300.000

3 Orang

173.400.000

3 Orang

168.700.000

3 Orang

147.200.000

3 Orang

160.300.000

18 Orang

Sekretariat DPRD

Program Peningkatan Pelayanan Humas dan Protokoler DPRD

Persentase Tetersediaan Perangkat Dokumentasi dan Publikasi DPRD tahun 2016-2021

100%

15,00%

449.609.073

30%

390.300.000

45%

292.000.000

60%

393.600.000

75%

257.700.000

100%

281.500.000

100%

Sekretariat DPRD

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang Disusun

0

6 paket dokumen

2.841.302.523

5 paket dokumen

935.000.000

6 paket dokumen

1.435.000.000

5 paket dokumen

1.235.000.000

7 paket dokumen

1.285.000.000

7 paket dokumen

1.765.000.000

Program Perencanaan Tata Ruang

Jumlah Dokumen Tata Ruang Daerah yang Disusun

0

1 laporan

119.920.100

1 paket dokumen, 1 laporan

426.600.000

1 laporan

109.400.000

1 laporan

103.100.000

1 laporan

92.000.000

1 laporan

98.000.000

2 Paket Dokumen

99.800.000

2 Paket Dokumen

109.400.000

2 Paket Dokumen

103.100.000

2 Paket Dokumen

92.000.000

2 Paket Dokumen

98.000.000

10 Paket Dokumen

Badan Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan Daerah

1 Laporan

70.700.000

1 Laporan

82.100.000

1 Laporan

84.300.000

1 Laporan

73.600.000

1 Laporan

84.600.000

6 Laporan


2 kali

572.800.000

2 kali

711.800.000

2 kali

843.400.000

2 kali

902.200.000

2 kali

980.100.000

10 kali


1 Laporan

85.300.000

1 Laporan

82.100.000

1 Laporan

84.300.000

1 Laporan

73.600.000

1 Laporan

80.100.000

6 Laporan


1 Laporan

85.300.000

1 Laporan

82.100.000

1 Laporan

84.300.000

1 Laporan

73.600.000

1 Laporan

80.100.000

5 Laporan


Program Pengembangan Jumlah Dokumen data Informasi Pengembangan Data/Informasi yang Disusun

0

Program Perencanaan Jumlah Dokumen Pemerintahan dan Rekomendasi Kerjasama Pembangunan Perencanaan Pemerintah dan Kerjasama Pembangunan

0

1 Laporan

Jumlah Rapat Koordinasi Teknis Kerjasama Wilayah Perbatasan

0

-

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Sosial dan Budaya

Jumlah Dokumen Rekomendasi Perencanaan Ekonomi Sosial dan Budaya

0

1 Laporan

Program Perencanaan Pembangunan Fisik dan Prasarana

Jumlah Dokumen Rekomendasi Perencanaan Pembangunan Fisik dan Prasarana

0

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Jumlah PD yang Memiliki Pengawas Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

0

5 PD

97.816.274

5 PD

242.300.000

5 PD

246.400.000

10 PD

328.000.000

8 PD

257.700.000

0

Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan

Jumlah Naskah Akademik Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

0

4 triwulan

185.900.000

4 triwulan

81.600.000

4 triwulan

260.900.000

4 triwulan

267.900.000

4 triwulan

263.200.000

4 triwulan

121.250.000

178.500.000

-

254.700.000

29 Paket Dokumen

Badan Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan Daerah, Sekretariat Daerah

1 Paket Badan Penelitian, Dokumen, 6 Pengembangan dan Paket Laporan Perencanaan Daerah

33 PD

24 triwulan

Inspektorat

Inspektorat, Sekretariat Daerah

RPJMD KKA 2016-2021


230

N o

Kode

Program




2016 Target

2017 Rp

Target

2018 Rp

Target

2019 Rp

Target

2020 Rp

Target

PD PJ

2021 Rp

Target

Rp

Target

Prosedur Pengawasan

Program Akuntabilitas dan Koordinasi Aparatur Pengawasan

Persentase PD yang melakukan Akuntabilitas dan Koordinasi Aparatur Pengawasan Tahun 20162021

100%

Program Peningkatan dan Penguatan Kapasitas, Kapabilitas Kelembagaan / SDM Aparat Pengawasan

Jumlah aparatur yang Mengikuti Bimbingan Teknis/Pelatihan/Workso p Dalam Rangka Mendukung Tupoksi APIP

0

Program Peningkatan Pengawasan Aparatur Negara

Jumlah laporan yang disusun

0

20 LHP dan 2 Laporan

5%

5%

Program Peningkatan dan Pendapatan Asli Daerah Pengembangan Tiap Tahun Pengelolaan Keuangan Daerah

100%

645.400.000

100%

702.700.000

100%

730.900.000

100%

662.800.000

100%

712.800.000

100%

Inspektorat

15

159.700.000

15

164.300.000

15

159.300.000

15

138.100.000

15

151.500.000

75

Inspektorat

173.720.000


252.300.000 -


255.500.000 -


253.000.000 -


230.100.000 -


550.000.000

5%

634.500.000

5%

657.000.000

5%

655.900.000

5%

589.100.000

5%

632.600.000

25%

Badan Pengelola Keuangan Daerah, Sekretariat Daerah

1 kali

514.700.000

1 Kali

264.600.000

1 kali

309.200.000

1 kali

331.400.000

1 kali

365.300.000

5 kali


-

100%

Sekretariat Daerah

249.400.000 120 LHP dan Inspektorat - 12 Laporan

Program Pengembangan Jumlah Pameran Terpadu Wilayah Perbatasan Pengelola Perbatasan

0

Program Penataan Daerah Otonomi Baru

Persentase PD yang menetapkan SPM dan SOP.

0

20%

18.054.600

20%

181.500.000

20%

72.900.000

20%

168.700.000

20%

184.100.000

0

Program Penataan Peraturan PerundangUndangan

Persentase perundangan daerah yang harmonis

0

100%

550.000.000

100%

305.900.000

100%

310.200.000

100%

309.200.000

100%

276.200.000

100%

302.900.000

100%

Sekretariat Daerah

WDP

0

0

WTP

2.139.600.000

WTP

2.217.800.000

WTP

2.155.500.000

WTP

1.933.300.000

WTP

2.049.400.000

WTP

Badan Pengelola Keuangan Daerah

37 orang

0

0

0

68%

91,00%

1.406.881.500

92%

829.600.000

93%

Program Pembinaan dan Opini BPK terhadap Fasilitasi Pengelolaan pengelolaan keuangan Keuangan daerah (WTP) Kabupaten/Kota Program Pendidikan Kedinasan

Jumlah Aparatur Mendapatkan Pendidikan Kedinasan

Program Pembinaan dan Persentase Pegawai Pengembangan Aparatur Berkinerja Baik

231

100%

-

1

730.100.000

1.460.200.000

0

-

1

920.600.000

1

980.100.000

3 Orang

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

94%

665.300.000

94%

749.400.000

95%

801.900.000

95%

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

Jumlah bulan Kunjungan Kerja/Koordinasi dan Konsultasi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

12 Bulan

12 Bulan

2.732.310.000

12 Bulan

855.100.000

12 Bulan

885.200.000

12 Bulan

871.500.000

12 Bulan

782.500.000

12 Bulan

846.400.000

72 Bulan

Sekretariat Daerah

Program Penelitian dan Pengembangan

Jumlah Dokumen Rekomendasi Penelitian dan Pegembangan

12 Bulan

12 Bulan

165.000.000

12 Bulan

177.900.000

12 Bulan

182.500.000

12 Bulan

178.000.000

12 Bulan

156.500.000

12 Bulan

169.200.000

72 Bulan




RPJMD KKA 2016-2021


232

PREHEADINGS

BAB. IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

RPJMD KKA 2016-2021

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

234

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah pada akhir periode masa jabatan. Indikator kinerja daerah dapat disusun berdasarkan indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (outcomes) atau kompositnya (impact). Indikator kinerja daerah dibagi dalam 3 (tiga) aspek meliputi (i) aspek kesejahteraan masyarakat, (ii) aspek pelayanan umum, dan (iii) aspek daya saing daerah. Gambaran lengkap kondisi dan rencana capaian kinerja selama 5 (lima) tahun Pemerintah.

Tabel IX.1. Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH

Sumber Data

Kondisi Awal Tahun

TARGET

Kinerja

2016

2017

2018

2019

2020

A. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT I. Ekonomi Makro dan Pemerataan Pembangunan 1. Ekonomi Makro 1. Pertumbuhan Ekonomi Dengan Migas (%)

PDRB

2014

2,29

2.4-2.6

2.5-2.7

2.7-2.9

2.8-3.0

2.9-3.1

2. Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Migas (%)

PDRB

2014

7,43

7.4-7.5

7.5-7.7

7.5-7.7

7.5-7.7

7.6-7.8

3. Inflasi Makro (Pertumbuhan GDP Deflator PDRB dengan Migas)

PDRB

2014

3,98

3.6-3.8

3.6-3.8

3.5-3.7

3.5-3.7

3.3-3.6

4. PDRB Dengan Migas per kapita ADHB (Juta Rp)

PDRB

2014

369,87

406,52

426,63

447,81

470,58

494,60

5. PDRB Tanpa Migas per kapita ADHB (Juta Rp)

PDRB

2014

49,42

59,82

65,79

72,31

79,51

87,38

6. PDRB Dengan Migas ADHK Tahun 2010 (Milyar Rupiah)

PDRB

2014

7. PDRB Tanpa Migas ADHK Tahun 2010 (Milyar Rupiah)

PDRB

2014

1636,96

1891,47

2034,42

2189,03

2356,34

2537,43

Sakernas

2015

6,38

6,25

6,13

6,00

5,88

5,77

PDRB

2014

13,36

14,72

15,42

16,15

16,90

17,67

Susenas

2014

0,33

0,33

0,33

0,32

0,32

0,32

IPM

2014

65,12

65,82

66,17

66,52

66,87

67,23

Kemiskinan

2014 (Sep)

4,57

4,39

4,30

4,22

4,13

4,05

IPM

2014

6,16

6,19

6,21

6,23

6,24

6,26

Susenas

2014

105,77

105,14

104,82

104,51

104,19

103,88

8. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%) 9. % PDRB Non Migas ADHB

12243,17 12853,36 13192,44 13556,01 13945,58 14362,82

2. Pemerataan Pembangunan 1. Indeks Gini II. Kesejahteraan Sosial 1. IPM 2. Persentase Penduduk Miskin (%) B. ASPEK PELAYANAN UMUM I. PELAYANAN URUSAN WAJIB I.1 Pendidikan 1. Rata-rata lama sekolah (tahun) 2. Angka Partisipasi Kasar SD/Paket A

RPJMD KKA 2016-2021


236


Sumber Data

Kondisi Awal

3. Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Paket B

Susenas

Tahun 2014

4. Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/ MA/Paket C

Susenas

5. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A

Susenas

6. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B

TARGET

Kinerja 88,86

2016 89,22

2017 89,39

2018 89,57

2019 89,75

2020 89,93

2014

87,72

88,07

88,25

88,42

88,60

88,78

2014

98,2

98,59

98,79

98,99

99,19

99,38

Susenas

2014

74,84

75,14

75,29

75,44

75,59

75,74

7. Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C

Susenas

2014

67,41

67,68

67,82

67,95

68,09

68,22

8. Angka Partisipasi Sekolah usia 7-12 tahun

Susenas

2014

98,2

98,59

98,79

98,99

99,19

99,38


Susenas

2014

93,73

94,11

94,29

94,48

94,67

94,86


Susenas

2014

86,07

86,41

86,59

86,76

86,93

87,11

IPM

2014

11,62

11,68

11,72

11,75

11,78

11,81

1. Angka kesakitan (%)/Morbidity rate (%)

Susenas

2014

12,51

12,26

12,14

12,02

11,90

11,78

2. Rata-rata lama sakit (hari)

Susenas

2014

6,91

6,77

6,70

6,64

6,57

6,51

3. Anak usia 24 - 59 bulan yang pernah disusui (%)

Susenas

4. Rata-rata lama anak usia 24-59 bulan disusui (bulan)

Susenas

2014

13,78

14,34

14,62

14,92

15,21

15,52

4. Rata-rata lama anak usia 24-59 bulan disusui tanpa makanan tambahan (bulan)

Susenas

2014

5,22

5,32

5,38

5,43

5,49

5,54

% Imunisasi pada anak umur 12-59 bulan

Susenas

2014

94,78

95,01

95,12

95,24

95,35

95,46

% Penduduk berobat ke fasilitas kesehatan

Susenas

2014

95,27

95,65

95,84

96,03

96,23

96,42

11. Angka harapan lama sekolah (tahun) I.2 Kesehatan

Angka harapan hidup (tahun)

IPM

2014

66,23

66,62

66,82

67,01

67,21

67,41

Susenas

2014

76,49

76,80

76,95

77,10

77,26

77,41

Susenas

2014

71,5

73,95

75,21

76,49

77,79

79,11

Lantai bukan tanah (%)

Susenas

2014

98,81

98,87

98,91

98,94

98,97

99,00

Atap beton, genteng, sirap, seng, dan asbes (%)

Susenas

2014

97,57

97,63

97,67

97,70

97,73

97,76

% Balita yang persalinannya dibantu oleh tenaga kesehatan I.3. Pekerjaan Umum % Rumah tangga yang mengakses air minum bersih I.4. Perumahan Rakyat

237




Sumber Data

Kondisi Awal Kinerja 97,27

2016 97,33

2017 97,37

2018 97,40

2019 97,43

2020 97,46

2014

1,37

1.3-1.4

1.3-1.4

1.3-1.4

1.3-1.4

1.3-1.4

IPG

2014

89,11

89,68

89,97

90,26

90,54

90,83

Susenas

2014

61,32

62,78

63,52

64,27

65,02

65,79

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Sakernas

2015

68,32

68,81

69,29

69,79

70,28

70,78

Tingkat Pengangguran Terbuka

Sakernas

2015

6,38

6,25

6,13

6,00

5,88

5,77

Rata-rata upah pekerja (Rp)

Sakernas

2015

Susenas

2014

6,69

7,51

7,95

8,42

8,92

9,45

Kontribusi sub sektor pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian terhadap PDRB

PDRB

2014

1,38

1,65

1,72

1,8

1,89

1,97

Pertumbuhan sub sektor pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian

PDRB

2014

7,27

7,4

7,5

7,5

7,6

7,7

Kontribusi sub sektor kehutanan terhadap PDRB

PDRB

2014

0,03

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

Pertumbuhan sub sektor kehutanan

PDRB

2014

7,46

7,2

7,2

7

6,9

6,8

Dinding terluas tembok dan kayu (%)

Susenas

Tahun 2014

SP, SUPAS (Proyeksi)

TARGET

I.6. Kependudukan dan Catatan Sipil Rata-rata laju pertumbuhan penduduk I.7. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indeks Pembangunan Gender I.8. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Angka prevalensi pemakaian kontrasepsi (wanita kawin 15-49 tahun) I.10. Ketenagakerjaan

4661968 5128165 5640981 6205079 6825587 7508146

I.18. Komunikasi dan Informatika % Penduduk mengakses internet II. PELAYANAN URUSAN PILIHAN II.1. Pertanian

II. 2. Kehutanan

II.3. Pariwisata Persentase Penduduk yang Melakukan Perjalanan Wisata

Susenas

II.4. Kelautan dan Perikanan Kontribusi sub sektor perikanan terhadap PDRB

PDRB

2014

3,01

3,33

3,43

3,52

3,62

3,72

Pertumbuhan sub sektor perikanan

PDRB

2014

5,27

5,5

5,6

5,7

5,8

5,9

RPJMD KKA 2016-2021


238


Sumber Data

Kondisi Awal Tahun

Kinerja

TARGET 2016

2017

2018

2019

2020

II.5. Perdagangan Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB

PDRB

2014

1,74

1,98

2,1

2,22

2,36

2,5

Pertumbuhan sektor perdagangan

PDRB

2014

8,68

8,8

8,9

9

9

9,1

PDRB

2014

982,02

1050,39

1093,11

1137,81

1185,72

1235,91

Susenas

2014

95,45

96,06

96,36

96,67

96,98

97,29

% penduduk dengan pendidikan > SLTA

Susenas

2014

5,58

5,75

5,92

6,10

6,28

6,47

% pekerja dengan pendidikan > SLTA

Sakernas

2015

11,14

11,47

11,81

12,16

12,52

12,90

C. DAYA SAING DAERAH I. KEMAMPUAN EKONOMI 1. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Produktivitas total daerah (Juta Rp/Pekerja) % Rumah Tangga dengan Sumber penerangan Listrik II. FASILITAS WILAYAH/INFRASTRUKTUR II.3. Sumberdaya Manusia

239



BAB. X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

X.1. Pedoman Transisi Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan RKPD setelah RPJMD ini berakhir, maka RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas 20162021 menjadi pedoman penyusunan RKPD dan RAPBD tahun pertama di bawah kepemimpinan bupati dan wakil bupati terpilih hasil pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) pada periode berikutnya. Selanjutnya RKPD masa transisi merupakan tahun pertama dan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMD bupati dan wakil bupati terpilih hasil pemilukada pada periode berikutnya yaitu pada tahun 2021 dan tahun 2022. Melalui pedoman transisi ini, maka diharapkan masalah-masalah pembangunan yang belum seluruhnya tertangani sampai dengan akhir periode RPJMD ini dan masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi dalam tahun pertama masa pemerintahan baru dapat terselesaikan.

X.2. Kaidah Pelaksanaan 1.

243

Guna mendukung efektifitas dan efisiensi implementasi RPJMD, maka diperlukan: Konsistensi penyusunan Renstra SKPD, RKPD, dan Renja SKPD dengan RPJMD, yang mana Perangkat Daerah (PD) Kabupaten Kepulauan Anambas berkewajiban untuk menyusun rencana strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pokok pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2016-2021 yang nantinya akan menjadi pedoman di dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) dan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Anambas;

2.

Bupati dan wakil bupati Kabupaten Kepulauan Anambas berkewajiban mengarahkan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2016-2021 dengan mengerahkan semua potensi dan kekuatan daerah;

3.

Bupati dan wakil bupati Kabupaten Kepulauan Anambas berkewajiban menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2016-2021 kepada masyarakat;

4.

Pengendalian dan evaluasi kinerja pencapaian program RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2016-2021 dilakukan oleh Bappeda secara berkala;

5.

Penyusunan RKPD Kabupaten Kepulauan Anambas pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 20162021;

6.

Penguatan kemampuan dan kapasitas DPRD untuk memantau dan mengevaluasi RPJMD;



7.

Penguatan kemampuan dan kapasitas pihak non pemerintah (non government stakeholders) untuk memantau dan mengevaluasi implementasi RPJMD.

Sasaran-sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD ini dapat dicapai selama ada sinergitas usaha antara SKPD dan seluruh komponen masyarakat termasuk dunia usaha. Oleh karena itulah SKPD serta para pemangku kepentingan wajib melaksanakan programprogram yang telah ditetapkan dengan sebaik–baiknya dan Bappeda wajib melakukan pemantauan terhadap penjabaran RPJMD dalam Renstra SKPD. Dalam proses pelaksanaannya, dimungkinkan dilakukan perubahan RPJMD sepanjang terjadi perubahan-perubahan yang mendasar mencakup antara lain terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan. Termasuk perubahan kebijakan ini adalah kebijakan nasional dan kebijakan daerah seperti Rencana Tata Ruang Wilayah yang menjadi acuan penyusunan RPJMD. Perubahan RPJMD tersebut ditetapkan dengan Peraturan Daerah, kecuali perubahan pada capaian sasaran tahunan yang tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka menengah, perubahannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

RPJMD KKA 2016-2021

PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

244

PREHEADINGS

245



BAB. XI PENUTUP

RPJMD KKA 2016-2021

PENUTUP

246

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 – 2021 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan. RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang berpedoman kepada Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2005-2025, memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas serta RPJMD Provinsi Kepulauan Riau. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 – 2021, dijadikan pedoman dalam : 1. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja (Renja) SKPD dan perencanaan penganggaran;  Penyusunan Laporan Kinerja Pertanggung Jawaban (LKPJ) pada akhir masa jabatan bupati terpilih periode 2016-2021. 2.

Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan  antara lintas SKPD maupun wilayah di Kabupaten Kepulauan Anambas, maupun dengan Provinsi Kepualuan Riau dan Nasional.

Keberhasilan dan implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 – 2021, sangat tergantung pada kesepakatan, kesepahaman dan komitmen bersama antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dengan seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Kepulauan Anambas pada tahun 2016 – 2021.

247



RPJMD KKA 2016-2021

PENUTUP

248

LAMPIRAN RPJM KKA 2016-2021

249



Lampiran 1. Tabel Rumus, Alat Verifikasi Indikator Sasaran PROGRAM Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

INDIKATOR KINERJA PROGRAM Jumlah bulan pelayanan administrasi keuangan Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan sarana prasarna aparatur

Jumlah gedung kantor yang dibangun (unit) Program Peningkatan Disiplin Aparatur

RUMUS

ALAT VERIFIKASI

(sudah jelas)

(sudah jelas)

Seluruh PD

(sudah jelas)

(sudah jelas)

(sudah jelas)

(sudah jelas)

Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian, Satpol PP, Dinas Pekerjaan Umum,Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Sekretariat Dewan, Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Kecamatan Siantan, Kecamatan Jemaja, Dinas Perikanan,Pertanian dan Pangan Dinas Pekerjaan Umum,Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup, Badan Perencanaan Pembangunan, Badan Kepegegawaian Daerah Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perikanan,Pertanian dan Pangan, Inspektorat, Sekretariat Dewan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Persentase kepatuhan aparatur Jumlah aparatur yang disiplin [dibagi] jumlah seluruh aparatur [dikali] 100

Program Peningkatan Kapasitas Jumlah aparatur yang Sumber Daya Aparatur mengikuti bimbingan teknis/diklat Persentase pejabat memenuhi standar kompetensi

Program Peningkatan Persentase perangkat daerah Pengembangan Sistem dengan capaian kinerja dan Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan yang baik Keuangan

(sudah jelas)

(sudah jelas)

(sudah jelas)

Jumlah pejabat memenuhi (sudah jelas) standar kompetensi [dibagi] jumlah seluruh pejabat [dikali] 100 Jumlah perangkat daerah Perangkat daerah dengan capain dengan capaian kinerja dan kinerja baik harus didefinisikan oleh keuangan yang baik [dibagi] PD jumlah seluruh perangkat daerah [dikali] 100

PD

Bagian Administrasi Pemerintahan Umum, Sekretariat Daerah

RPJMD KKA 2016-2021

LAMPIRAN

250

PROGRAM

INDIKATOR KINERJA PROGRAM Program Peningkatan Kapasitas Jumlah Perda yang disahkan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Program Penataan Jumlah anggota DPRD yang Kelembagaan dan dilantik dan diambil sumpah Ketatalaksanaan dalam rangka pergantian anggota DPRD Program Peningkatan Persentase tetersediaan Pelayanan Humas dan perangkat dokumentasi dan Protokoler DPRD publikasi DPRD Program Perencanaan Jumlah dokumen perencanaan Pembangunan Daerah pembangunan daerah yang disusun Program Perencanaan Tata Ruang Program Pengembangan data Informasi Program Kerjasama Pembangunan

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan

251

Jumlah dokumen tata ruang daerah yang disusun Jumlah dokumen pengembangan data/informasi yang disusun Jumlah kerjasama pembangunan Jumlah rapat koordinasi teknis kerjasama wilayah perbatasan Jumlah dokumen perencanaan pembangunan ekonomi Jumlah dokumen perencanaan pembangunan sosial dan budaya Jumlah PD yang memiliki pengawas internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Jumlah naskah akademik kebijakan sistem dan prosedur



RUMUS

ALAT VERIFIKASI

PD

(sudah jelas)

(sudah jelas)

Sekretariat DPRD

(sudah jelas)

(sudah jelas)

Sekretariat DPRD

(sudah jelas)

(sudah jelas)

Sekretariat DPRD

(sudah jelas)

(sudah jelas)

(sudah jelas)

(sudah jelas)

(sudah jelas)

(sudah jelas)

Badan Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan Daerah, Bagian Adpem, Bagian Hukum dan Ortal Sekretariat Daerah Badan Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan Daerah Badan Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan Daerah

(sudah jelas)

(sudah jelas)

(sudah jelas)

(sudah jelas)

(sudah jelas)

(sudah jelas)

(sudah jelas)

(sudah jelas)

(sudah jelas)

(sudah jelas)

Inspektorat

(sudah jelas)

(sudah jelas)

Inspektorat, bagian Adpem sekretariat Daerah

Badan Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan Daerah Badan Pengelolaan Perbatasan Badan Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan Daerah Badan Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan Daerah

PROGRAM Sistem dan Prosedur Pengawasan Program Akuntabilitas dan Koordinasi Aparatur Pengawasan

Program Peningkatan dan Penguatan Kapasitas, Kapabilitas Kelembagaan / SDM Aparat Pengawasan Program Peningkatan Pengawasan Aparatur Negara Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Program Pengembangan Wilayah Perbatasan Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan

INDIKATOR KINERJA PROGRAM pengawasan

RUMUS

ALAT VERIFIKASI

Persentase PD yang melakukan akuntabilitas dan koordinasi aparatur pengawasan

Jumlah PD yang melakukan akuntabilitas dan koordinasi aparatur pengawasan [dibagi] Jumlah seluruh PD [dikali] 100 (sudah jelas)

(sudah jelas)

Inspektorat

(sudah jelas)

Inspektorat

(sudah jelas)

(sudah jelas)

Inspektorat

Jumlah yang mengikuti bimbingan teknis/pelatihan/worksop dalam rangka mendukung tupoksi APIP Jumlah laporan yang disusun Pendapatan asli daerah tiap tahun

(sudah jelas)

Jumlah pameran terpadu pengelola perbatasan Persentase perundangan daerah yang harmonis

(sudah jelas)

Pendapatan daerah tahun n setelah mengalami kenaikan 5% dari tahun sebelumnya (n-1) (sudah jelas)

Dinas Pendapatan Daerah, Bagian Umum, Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Badan Pengelolaan Perbatasan

Jumlah perundangan daerah yang harmonis [dibagi] jumlah seluruh perundangan daerah [dikali]100 (sudah jelas)

Perundangan daerah yang harmonis adalah perundangan daerah yang tidak tumpang tindih/bertabrakan dengan perundangan lain (sudah jelas)

Bagian Hukum dan Organisasi Tata Laksana, Sekretariat Daerah

(sudah jelas)

(sudah jelas)


(sudah jelas)


(sudah jelas)

Bagian Adpem, Bagian Humas dan

Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota Program Pendidikan Kedinasan

Opini BPK terhadap pengelolaan keuangan daerah (WTP) Jumlah aparatur mendapatkan pendidikan kedinasan

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Persentase pegawai berkinerja Jumlah aparatur berkinerja baik baik [dibagi] jumlah seluruh aparatur [dikali] 100 Jumlah bulan kunjungan (sudah jelas)

Program Peningkatan

PD

Bagian Keuangan, Sekretariat Daerah

RPJMD KKA 2016-2021

LAMPIRAN

252

PROGRAM Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Program Perencanaan Sosial dan Budaya

INDIKATOR KINERJA PROGRAM kerja/koordinasi dan konsultasi kepala daerah dan wakil kepala daerah Jumlah bulan koordinasi perencanaan

Program Pendidikan Anak Usia Angka partisipasi sekolah Dini PAUD Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Presentase satuan pendidikan dengan sarana dan prasarana yang memadai

Program Pendidikan Menengah Jumlah siswa magang SMK yang berkompeten (orang) Program Pendidikan Non Jumlah masyarakat yang Formal berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan non formal Program Peningkatan Mutu Jumlah tenaga pendidik yang Pendidik dan Tenaga tersertifikasi (orang) Kependidikan Program Manajemen Pelayanan Jumlah sekolah yang Pendidikan memenuhi standar nasional pengelolaan pendidikan Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

253

Persentase ketersediaan obat dan vaksin di fasilitas pelayanan kesehatan



RUMUS

ALAT VERIFIKASI

PD Protokol, Bagian Umum, Sekretariat Daerah

(sudah jelas)

(sudah jelas)

Jumlah murid usia PAUD [dibagi] Jumlah penduduk usia PAUD [dikali] 100 Jumlah satuan pendidikan dengan sarana dan prasarana yang memenuhi SPM (SD&SMP) [dibagi] jumlah satuan pendidikan (SD&SMP) [dikali] 100 (sudah jelas)

(sudah jelas)

(sudah jelas)

(sudah jelas)

(sudah jelas)

Jumlah kumulatif item obat dan vaksin yang tersedia di (n) puskesmas [dibagi] (n x jumlah total item obat dan vaksin indikator) [dikali] 100

BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN PERENCANAAN DAERAH Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Memadai yang dimaksud adalah yang Dinas Pendidikan Pemuda dan memenuhi ketentuan tentang jenis dan Olahraga mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib pemerintah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal (sudah jelas) Jumlah masyarakat yang menjadi peserta pendidikan non formal

(sudah jelas)

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga


Standar Pengelolaan merupakan salah satu dari delapan standar nasional pendidikan menurut BNSP


fasilitas pelayanan yang dimaksud adalah puskesmas. (n) puskesmas = jumlah/banyaknya puskesmas


PROGRAM

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

INDIKATOR KINERJA PROGRAM

RUMUS

ALAT VERIFIKASI

Jumlah penduduk peserta BPJS termasuk JKN (diluar ASN, TNI POLRI dan DPRD) yang telah disesuaikan dengan peraturan yang berlaku

(sudah jelas)

(sudah jelas)

Program Promosi Kesehatan Persentase desa siaga aktif dan Pemberdayaan Masyarakat

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Persentase cakupan ASI ekslusif

Jumlah desa siaga yang aktif Desa siaga berpedoman pada [dibagi] jumlah desa siaga Keputusan Menteri Kesehatan yang dibentuk [dikali] 100 Republik Indonesia Nomor 564/MENKES/SK/VI II/2006, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Desa siaga. Desa Siaga Aktif adalah yang mempunyai Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) atau Upaya kesehatan bersumberdaya Masyarakat (UKBM) lainnya yang buka setiap hari dan berfungsi sebagai pemberi pelayanan kesehatan dasar, penanggulangan bencana dan kegawatdaruratan, surveilance berbasis masyarakat yang meliputi gizi, penyakit, lingkungan dan perilaku sehingga masyarakatnya menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Desa Siaga adalah Desa/Kelurahan yang penduduknya memiliki kesiapan sumber daya dan kemampuan serta kemauan untuk mencegah dan mengatasi masalahmasalah kesehatan, bencana dan kegawatdaruratan kesehatan secara mandiri. Jumlah bayi 0-6 bulan yang (sudah jelas) mendapat ASI Ekslusif di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu

PD




RPJMD KKA 2016-2021

LAMPIRAN

254

PROGRAM

255


RUMUS [dibagi] jumlah bayi 0-6 bulan yang tercatat dalam register pencatatan pemberian ASI [dikali] 100 Jumlah rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat di suatu wilayah pada periode waktu tertentu [dibagi] Jumlah rumah tangga yang dipantau/disurvei di wilayah dan pada kurun waktu yang sama [dikali] 100 Jumlah penderita positif malaria [dibagi] Jumlah penduduk berisiko pada wilayah kurun waktu yang sama [dikali] 1.000 (sudah jelas)

Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Jumlah rumah tangga yang menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

Angka annual parasite insident

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paruparu/Rumah Sakit Mata

Jumlah sarana pelayanan kesehatan yang terstandarisasi Jumlah Puskesmas yang dipenuhi sarana dan prasarana pelayanan kesehatan sesuai standar

Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Program Peningkatan

Jumlah kemitraan yang (sudah jelas) terjalin dalam pelayanan kesehatan masyarakat Cakupan pelayanan kesehatan Jumlah anak balita yang

Jumlah rumah sakit yang dipenuhi sarana dan prasarana pelayanan kesehatan sesuai standar



ALAT VERIFIKASI

PD

(sudah jelas)


(sudah jelas)


(sudah jelas)

Dinas Kesehatan, Pegendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Kesehatan, Pegendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

(sudah jelas)

(sudah jelas)

(sudah jelas)

(sudah jelas)


(sudah jelas)


(sudah jelas)

Dinas Kesehatan, Pegendalian

PROGRAM Pelayanan Kesehatan Anak Balita Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia

Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan

Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Remaja Dan Lansia Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

INDIKATOR KINERJA PROGRAM anak balita

RUMUS

mengakses pelayanan kesehatan [dibagi] jumlah total anak balita [dikali] 100 Persentase pelayanan Jumlah usila memperoleh kesehatan lansia yankes di fasyankes pada wilayah dan kurun waktu tertentu [dibagi] jumlah seluruh usila di wilayah dan kurun waktu yang sama [dikali] 100 Persentase Tempat Jumlah TPM memenuhi Pengolahan Makanan (TPM) syarat higiene sanitasi di memenuhi syarat suatu wilayah pada kurun waktu tertentu [dibagi] jumlah seluruh TPM yang ada di wilayah dan pada kurun waktu yang sama [dikali] 100 Persentase persalinan di Jumlah persalinan yang fasilitas kesehatan dilakukan di fasilitas kesehatan [dibagi] total jumlah persalinan [dikali] 100 Jumlah tenaga kesehatan yang (sudah jelas) mendapat pelatihan mengenai kesehatan remaja dan lansia Panjang jalan dan jembatan (sudah jelas) yang terbangun (Km) Panjang jalan dan jembatan berkualitas baik (km)

Program Pembangunan Saluran Panjang drainase/gorongDrainase/Gorong-Gorong gorong (saluran Air) dibangun

ALAT VERIFIKASI

PD Penduduk dan Keluarga Berencana

(sudah jelas)

yang termasuk dalam TPM antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran, Depot Air Minum (DAM), dan Makanan Jajanan



(sudah jelas)


(sudah jelas)


(sudah jelas)

Dinas Pekerjaan Umum,Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum,Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

(sudah jelas)

(sudah jelas)

(sudah jelas)

(sudah jelas)

Dinas Pekerjaan Umum,Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan

RPJMD KKA 2016-2021

LAMPIRAN

256

PROGRAM

Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Program Pengendalian Banjir

Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

257

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (KM) Panjang turap/talud/bronjong (batu miring) yang dibangun (M) Jumlah air baku yang tersedia di waduk/embung/tempat penampungan air lainnya (M3) Jumlah rumah tangga yang terlayani air minum Panjang tanggul pemecah ombak yang terbangun (M3)

RUMUS

ALAT VERIFIKASI

(sudah jelas)

(sudah jelas)

(sudah jelas)

(sudah jelas)

(sudah jelas)

(sudah jelas)

(sudah jelas)

(sudah jelas)

Persentase wilayah waterfront Wilayah waterfront city yang city yang terbangun terbangun [dibagi] wilayah waterfront city yang seharusnya dibangun [dikali] 100

(sudah jelas)

(sudah jelas)

(sudah jelas)

Program Pengembangan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Program Pengembangan

Jumlah rumah yang tertangani (Unit)

(sudah jelas)

(sudah jelas)

Jumlah rumah dan rusun

(sudah jelas)

(sudah jelas)


Permukiman Dinas Pekerjaan Umum,Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum,Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kecamatan Siantan Dinas Pekerjaan Umum,Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum,Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum,Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Waterfront City diartikan suatu proses pembangunan yang memiliki kontak visual dan fisik dengan air, pengembangan wilayah perkotaan yang secara fisik alamnya berada dekat dengan air dimana bentuk pengembangan pembangunan wajah kota berorientasi ke perairan (sudah jelas) Dinas Pekerjaan Umum,Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Program Sarana Lingkungan Jumlah rumah tidak layak dan Sumber Air Bersih Rumah huni yang mendapatkan Tidak Layak Huni sarana lingkungan dan sumber air bersih (KK) Program Pembangunan Panjang jalan dan jembatan Infrastruktur Perdesaan perdesaan yang terbangun


PD

DINAS PEKERJAAN UMUM,PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Dinas Pekerjaan Umum,Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum,Penataan

PROGRAM

INDIKATOR KINERJA PROGRAM Perumahan yang dibangun oleh pemerintah Program Pemeliharaan Jumlah Kasus Kamtrantibmas Kantrantibmas dan Pencegahan yang tertangani Tindak Kriminal Program Pengembangan Jumlah kasus intoleransi Wawasan Kebangsaan terhadap perbedaan agama dan keyakinan Jumlah pelaksanaan kegiatan keagamaan Kabupaten Kepulauan Anambas Program Peningkatan Persentase penyuluh agama Pemahaman, Penghayatan, yang ditingkatkan kualitas dan Pengamalan dan intensitas menyuluhnya Pengembangan Nilai-nilai Keagamaan

Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan Program Pendidikan Politik Masyarakat

Jumlah mitra masyarakat terkait pengembangan nasionalisme Persentase masyarakat menggunakan hak suara Pemilu Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden dan Pilkada

Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban

Persentase penanganan pencegahan dan

RUMUS

ALAT VERIFIKASI

PD Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

(sudah jelas)

(sudah jelas)

(sudah jelas)

(sudah jelas)


(sudah jelas)

(sudah jelas)

Sekretariat Daerah (Bagian Kesra)

Jumlah penyuluh agama yang mendapatkan pelatihan dan menyelesaikan pelatihannya dengan baik dan memberikan penyuluhan agama secara lebih sering dibanding sebelum diikutkan pelatihan [dibagi] jumlah total penyuluh agama yang ada di kabupaten [dikali] 100 (sudah jelas)

(sudah jelas)

Bagian Kesejateraan Masyarakat, Sekretariat Daerah

(sudah jelas)


Jumlah masyarakat menggunakan hak suara Pemilu Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden dan Pilkada [dibagi] jumlah masyarakat yang memiliki hak suara Pemilu [dikali] 100

(sudah jelas)


(sudah jelas)


RPJMD KKA 2016-2021

LAMPIRAN

258

PROGRAM Bencana Alam

INDIKATOR KINERJA PROGRAM penanggulangan bencana

RUMUS

ALAT VERIFIKASI

Persentase pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban pasca bencana

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

259

PD

Jumlah kebutuhan dasar bagi (sudah jelas) korban pasca bencana yang dipenuhi [dibagi] Jumlah kebutuhan dasar bagi korban pasca bencana yang seharusnya dipenuhi [dikali] 100 Persentase pengaduan Jumlah pengaduan (sudah jelas) masyarakat terhadap masyarakat terhadap keamanan dan kenyamanan keamanan dan kenyamanan lingkungan yang ditangani lingkungan yang ditangani [dibagi] jumlah pengaduan masyarakat terhadap keamanan dan kenyamanan lingkungan [dikali]100 Persentase pelanggaran Perda Jumlah pelanggaran Perda (sudah jelas) dan Perkada pekat yang dan Perkada Pekat yang ditangani ditangani [dibagi] Jumlah pelanggaran Perda dan Perkada Pekat [dikali] 100 Jumlah fakir miskin dan (sudah jelas) Setiap Tahun target FM dan PMKS Penyandang Masalah yang menerima bantuan sebanyak 500 Kesejahteraan Soaial (PMKS) orang yang menerima bantuan



(sudah jelas)

(sudah jelas)

Jumlah Kepala Keluarga Penerima Manfaat Raskin Persentase peningkatan peran serta kelembagaan kesejahteraan sosial di

(sudah jelas)

(sudah jelas)

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Bagian Ekonomi, Sekretariat Daerah

(sudah jelas)

(sudah jelas)







PROGRAM

INDIKATOR KINERJA PROGRAM Kabupaten Kepulauan Anambas Program Peningkatan Kualitas Jumlah tenaga kerja yang dan Produktivitas Tenaga kerja dilatih oleh Dinas Nakertrans Program Peningkatan Kesempatan Kerja Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan Persentase kasus perselisihan industrail yang berhasil diselesaikan

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

Persentase PD yang responsif gender

Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan Program Pembinaan Unit Usaha Penduduk Miskin Desa Tertinggal

Indeks Pembangunan Gender

Program Peningkatan Ketahanan Pangan

Persentase pemenuhan cadangan pangan daerah

Persentase korban kekerasan perempuan dan anak yang mendapat pendampingan

Persentase unit usaha penduduk miskin desa tertinggal yang dibina

RUMUS

ALAT VERIFIKASI

PD

(sudah jelas)

(sudah jelas)


(sudah jelas)

(sudah jelas)

Jumlah kasus perselisihan industrail yang berhasil diselesaikan [dibagi] jumlah kasus perselisihan industrail [dikali] 100 Jumlah PD yang Responsif Gender [dibagi] Jumlah seluruh PD [dikali] 100

(sudah jelas)

Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja

(sudah jelas)


Jumlah korban kekerasan perempuan dan anak yang mendapat pendampingan [dibagi] Jumlah korban kekerasan perempuan dan anak [dikali] 100 (sudah jelas)

(sudah jelas)


(sudah jelas)

Jumlah unit usaha penduduk miskin desa tertinggal yang dibina [dibagi] jumlah usaha penduduk miskin desa tertinggal [dikali] 100 Jumlah cadangan pangan daerah yang disediakan [dibagi] jumlah cadangan pangan daerah yang

(sudah jelas)

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Cadangan pangan daerah dihitung Dinas Perikanan,Pertanian dan berdasarkan kebutuhan daerah terhadap Pangan beberapa kebutuhan pokok seperti beras

RPJMD KKA 2016-2021

LAMPIRAN

260

PROGRAM

Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Program Perlindungan dan

261


RUMUS seharusnya disediakan [dikali] 100 (sudah jelas)

Jumlah dokumen pemetaan, penguasaan, pemilikan daerah potensi wisata Jumlah dokumen (sudah jelas) pengembangan pertanahan Kabupaten Kepulauan Anambas Jumlah Tempat Pengelolaan (sudah jelas) Sampah Terpadu (TPST) yang dibangun Cakupan pelayanan Jumlah desa mendapat pengangkutan sampah pelayanan pengangkutan sampah Persentase RTH Kabupaten Luas RTH Kabupaten Kepulauan Anambas Kepulauan Anambas [dibagi] luas wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas [dikali] 100 Persentase tersedianya luasan Luas RTH publik di Wilayah RTH publik sebesar 20% dari Kota/kawasan perkotaan luas wilayah Kota/kawasan [dibagi] 20% dari luas perkotaan Wilayah Kota/kawasan perkotaan [dikali] 100 Persentase pengawasan dan Jumlah kasus pencemaran pengendalian terhadap dan perusakan lingkungan pencemaran dan perusakan hidup yang mendapat lingkungan hidup pengawasan dan pengendalian [dibagi] Jumlah kasus pencemaran dan perusakan lingkungan hidup [dikali] 100 Persentase daerah tangkapan Jumlah daerah tangkapan air



ALAT VERIFIKASI

PD

(sudah jelas)

Bagian Adpum, Sekretariat Daerah

(sudah jelas)

Bagian Adpum, Sekretariat Daerah

(sudah jelas)

Dinas Pekerjaan Umum,Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup, Kecamatan Siantan

(sudah jelas)

(sudah jelas)


(sudah jelas)


(sudah jelas)


(sudah jelas)

Dinas Perhubungan dan Lingkungan

PROGRAM

INDIKATOR KINERJA PROGRAM Konservasi Sumber Daya Alam air yang terehabilitasi dan terlindungi

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Program Pertamanan dan Pemakaman

Jumlah informasi lingkungan hidup berkualitas yang tersedia Jumlah TPU yang terpelihara

Program Adiwiyata

Terselenggaranya sekolah Adiwiyata Program Penataan Administrasi Persentase penduduk yang Kependudukan memiliki KTP elektronik

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

Jumlah pendamping desa yang dilatih dalam rangka penyusunan RPJM-Des sesuai standar Jumlah BUM Des yang terbentuk Tingkat partisipasi masyarakat(%)

Program Peningkatan Kapasitas Jumlah aparatur pemerintahan Aparatur Pemerintah Desa desa yang ditingkatkan kapasitasnya Program Pembinaan dan Jumlah desa yang mendapat Fasilitasi Pengelolaan pendampingan pengelolaan Keuangan Desa keuangan desa

RUMUS

ALAT VERIFIKASI

PD

yang terehabilitasi dan terlindungi [dibagi] Jumlah daerah tangkapan air [dikali] 100 (sudah jelas)

(sudah jelas)


(sudah jelas)

(sudah jelas)

(sudah jelas)

(sudah jelas)

Dinas Pekerjaan Umum,Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jumlah penduduk yang memiliki KTP elektronik [dibagi] jumlah penduduk wajib KTP [dikali] 100% (sudah jelas)

Hidup

(sudah jelas)

(sudah jelas)


(sudah jelas)

(sudah jelas)

(sudah jelas)

(sudah jelas)

(sudah jelas)

(sudah jelas) (sudah jelas)

(sudah jelas)

(sudah jelas)

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Bagian Pemdes, Sekretariat Daerah

RPJMD KKA 2016-2021

LAMPIRAN

262

PROGRAM

INDIKATOR KINERJA PROGRAM Jumlah desa dengan pengelolaan keuangan baik

Program Keluarga Berencana

Angka prevalensi pemakaian kontrasepsi keluarga berencana

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

Jumlah dokumen norma, standar dan prosedur perhubungan Persentase prasarana & fasilitas LLAJ terehabilitasi dan dipelihara

Peningkatan Pelayanan Angkutan

Persentase keterjangkauan desa-desa menuju pusat kegiatan dan pertumbuhan

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan


Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

Jumlah kasus kecelakaan lalu lintas

Program Peningkatan Kelaikan Persentase kendaraan yang Pengoperasian Kendaraan melakukan uji emisi dan uji Bermotor petik Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Program Pelayanan Informasi Publik

263

Jumlah orang yang melalui pelabuhan (naik dan turun) Layanan Pengelolaan Informasi Publik



RUMUS

ALAT VERIFIKASI

PD

(sudah jelas)

(sudah jelas)

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Jumlah pasangan usia subur (PUS) yang memakai alat kontrasepsi keluarga berencana [dibagi] jumlah PUS [dikali] 100 (sudah jelas)

(sudah jelas)

(sudah jelas)

Jumlah prasarana & fasilitas (sudah jelas) LLAJ terehabilitasi dan dipelihara [dibagi] Jumlah prasarana & fasilitas LLAJ [dikali] 100 Jumlah desa yang terjangkau Pusat kegiatan dan pertumbuhan menuju pusat kegiatan dan berbasis kecamatan pertumbuhan [dibagi] Jumlah desa [dikali] 100 (sudah jelas) (sudah jelas)

(sudah jelas)

Jumlah Kendaraan yang Melakukan Uji Emisi dan Uji Petik [dibagi] Jumlah Kendaraan [dikali] 100

(sudah jelas)

Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup



(sudah jelas)


(sudah jelas)


(sudah jelas)

Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian

(sudah jelas)

PROGRAM

INDIKATOR KINERJA PROGRAM Program Fasilitasi Peningkatan Peningkatan SDM bidang SDM dalam Bidang komunikasi dan informatika Komunikasi dan Informasi Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi Program Pengembangan dan Perluasan Jaringan Teknologi Komunikasi dan Informasi Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Jumlah Aplikasi EGovernment G-G (3 Aplikasi) G-B (1 Aplikasi) G-C (1 Aplikasi) G-E Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan pengadaan barang jasa secara elektronik Persentase penyediaan layanan informasi dan publikasi pemerintah

Jumlah kegiatan pemerintah yang terpublikasi dan terpromosikan Jumlah dokumen dan Perda yang disahkan DPRD Jumlah desa/kelurahan yang terjangkau akses telekomunikasi Jumlah bulan penyelenggaraan akses internet di lingkungan Pemkab Kabupaten Anambas

RUMUS

ALAT VERIFIKASI

PD

(sudah jelas)

Jumlah SDM bidang kominfo yang mendapatkan pelatihan peningkatan kapasitas


(sudah jelas)

Aplikasi E-Government yang dimaksud Dinas Komunikasi Informatika, adalah G-G sebanyak 3 aplikasi, G-B Statistik dan Persandian sebanyak 1 aplikasi, G-C sebanyak 1 aplikasi, G-E

(sudah jelas)

(sudah jelas)

Bagian Adpemb, Sekretariat Daerah

Jumlah Layanan Informasi dan Publikasi Pemerintah yang disediakan [dibagi]Jumlah Layanan Informasi dan Publikasi Pemerintah yang seharusnya disediakan [dikali] 100 (sudah jelas)

(sudah jelas)


(sudah jelas)


(sudah jelas)

(sudah jelas)


(sudah jelas)

(sudah jelas)


(sudah jelas)

(sudah jelas)

DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

RPJMD KKA 2016-2021

LAMPIRAN

264

PROGRAM Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba

Program pengembangan data/informasi/statistik daerah Program Pengelolaan dan Pengembangan Persandian Daerah Program Pengembangan Nilai

265

INDIKATOR KINERJA PROGRAM Jumlah pelaku UMKM dan wirausaha pemula yang dibina pemerintah Jumlah pelaku UMKM yang produknya tersertifikasi

RUMUS

ALAT VERIFIKASI

PD

(sudah jelas)

(sudah jelas)


(sudah jelas)

(sudah jelas)


Nilai penjualan produkproduk UMKM

(sudah jelas)


Nilai investasi yang terealisasi (PMA/PMDN) Jumlah PMA dan PMDN

(sudah jelas)

(sudah jelas)

(sudah jelas)

(sudah jelas)

Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja

Jumlah pemuda yang mengikuti kegiatan kepemudaan Jumlah kompetisi cabang olahraga KKA Jumlah sarana prasarana olahraga dalam kondisi baik Jumlah kasus penyalahgunaan NAPZA dan pergaulan bebas yang melibatkan pemuda sebagai pelaku

(sudah jelas)

(sudah jelas)


(sudah jelas)

(sudah jelas)


(sudah jelas)

(sudah jelas)


(sudah jelas)

(sudah jelas)


Jumlah dokumen pengembangan data/informasi yang disusun Jumlah jenis informasi yang diamankan melalui persandian

(sudah jelas)

(sudah jelas)


(sudah jelas)

(sudah jelas)

Bagian Umum, Sekretariat Daerah

Jumlah penyelenggaraan

(sudah jelas)

(sudah jelas)


Nilai penjualan produkproduk UMKM



PROGRAM

RUMUS

ALAT VERIFIKASI

(sudah jelas)

(sudah jelas)


Jumlah event perlombaan kebudayaan Anambas Jumlah pelaku, penggiat, dan komunitas budaya yang aktif mengadakan kegiatan setiap tahunnya Jumlah kunjungan perpustakaan umum daerah

(sudah jelas)

(sudah jelas)


(sudah jelas)

(sudah jelas)


(sudah jelas)

(sudah jelas)


Persentase arsip statis dan dinamis pemerintah daerah yang dikelola melalui sistem kearsipan

Jumlah arsip statis dan dinamis pemerintah daerah yang dikelola melalui sistem kearsipan [dibagi]Jumlah arsip statis dan dinamis pemerintah daerah [dikali] 100

(sudah jelas)


Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah

Persentase dokumen/arsip daerah yang dialihmediakan

(sudah jelas)


Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir

Jumlah kelompok nelayan tangkap dan budidaya yang mengalami peningkatan produksi pasca pembinaan dan pendampingan

Jumlah dokumen/arsip daerah yang dialihmediakan [dibagi]Jumlah dokumen/arsip daerah [dikali] 100 (sudah jelas)

(sudah jelas)


Budaya Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

Program Pengelolaan Keragaman Budaya Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Program perbaikan sistem administrasi kearsipan

INDIKATOR KINERJA PROGRAM event kebudayaan (Semarak Anambas) Partisipasi dalam kegiatan event kebudayaan di tingkat provinsi dan nasional

PD

RPJMD KKA 2016-2021

LAMPIRAN

266

PROGRAM

INDIKATOR KINERJA PROGRAM Program Pengembangan Jumlah produksi perikanan Budidaya Perikanan budidaya Program Pengembangan Jumlah produksi perikanan Perikanan Tangkap tangkap Program Peningkatan Jumlah kasus pada nelayan Kesadaran dan Penegakan tangkap dan budidaya Hukum Dalam Pendayagunaan perikanan yang mengikuti Sumber Daya Laut pembinaan, penyuluhan, dan pendampingan Program Optimalisasi Jumlah jenis produk Pengelolaan dan Pemasaran unggulan baru sektor Produksi Perikanan perikanan olahan

Program Khusus Kepulauan Anambas terkait Pengembangan dan Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta Wilayah Perbatasan Program Pemberdayaan Masyarakat Pelaku Usaha Perikanan

267

RUMUS

ALAT VERIFIKASI

(sudah jelas)

(sudah jelas)

(sudah jelas)

(sudah jelas)

(sudah jelas)

(sudah jelas)

(sudah jelas)

Produk unggulan adalah produk yang potensial dikembangkan dengan memanfaatkan SDA dan SDM lokal yang berorientasi pasar dan ramah lingkungan. Sehingga memiliki keunggulan kompetitif dan siap menghadapi persaingan global (sudah jelas)

PD Dinas Perikanan,Pertanian dan Pangan Dinas Perikanan,Pertanian dan Pangan Dinas Perikanan,Pertanian dan Pangan


Jumlah wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dengan sarana dan prasarana yang memadai

(sudah jelas)

(sudah jelas)

(sudah jelas)


Program Pembinaan Pedagang Kaki lima dan Asongan Program Penataan Daerah Otonomi Baru

Jumlah kelompok usaha kelautan dan perikanan yang terdampingi dalam usaha peningkatan wirausaha Jumlah kawasan PKL yang ditata Persentase PD wajib SPM yang telah memilikinya

(sudah jelas)

(sudah jelas) (sudah jelas)


Jumlah wisatawan domestik dan mancanegara

Jumlah PD wajib SPM yang telah memiliki SPM [dibagi]Jumlah PD wajib SPM [dikali] 100 (sudah jelas)

Dinas Perikanan,Pertanian dan Pangan Dinas Perikanan,Pertanian dan Pangan



(sudah jelas)



PROGRAM

INDIKATOR KINERJA PROGRAM Program Pengembangan Jumlah kegiatan kerja sama Kemitraaan yang dilakukan Program Pengembangan Jumlah destinasi wisata Destinasi Pariwisata dengan sarana dan prasarana yang memadai Program Peningkatan Produksi Jumlah produksi Pertanian/Perkebunan pertanian/perkebunan (Ton) Cengkeh

RUMUS

ALAT VERIFIKASI

(sudah jelas)

(sudah jelas)


(sudah jelas)

(sudah jelas)


(sudah jelas)

(sudah jelas)

Dinas Perikanan,Pertanian dan Pangan Dinas Perikanan,Pertanian dan Pangan Dinas Perikanan,Pertanian dan Pangan Dinas Perikanan,Pertanian dan Pangan

Padi Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan

Persentase petani yang menerapkan teknologi tepat guna

PD

Jumlah Petani yang Menerapkan Teknologi Tepat Guna [dibagi]Jumlah Petani [dikali] 100 Persentase peningkatan (Jumlah Produksi produksi peternakan (sapi dan Peternakan (Sapi dan unggas) Unggas) tahun n [dikurang] Jumlah Produksi Peternakan (Sapi dan Unggas) tahun n-1 [dibagi]Jumlah Produksi Peternakan (Sapi dan Unggas) tahun n-1 [dikali] 100

(sudah jelas)

(sudah jelas)


Persentase peternak yang meningkat produksinya pasca pendampingan atau penerapan teknologi tepat guna

(sudah jelas)


Jumlah Peternak yang Meningkat Produksinya pasca Pendampingan atau Penerapan Teknologi Tepat Guna [dibagi]Jumlah Peternak mendapat Pendampingan atau Penerapan Teknologi Tepat [dikali] 100

RPJMD KKA 2016-2021

LAMPIRAN

268

PROGRAM Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan

Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Program Pengembangan Industri Kecil Menengah Program Pengembangan Perwilayahan Industri Pengembangan Wilayah Transmigrasi Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan

269

INDIKATOR KINERJA PROGRAM Jumlah kelompok petani yang mengalami peningkatan produksi pasca pembinaan dan pendampingan Terlaksananya program pemanfaatan potensi sumber daya hutan/peningkatan pengetahuan Jumlah kasus kelangkaan barang pokok

RUMUS

ALAT VERIFIKASI

(sudah jelas)

(sudah jelas)


(sudah jelas)

(sudah jelas)


(sudah jelas)

(sudah jelas)


Jumlah pasar tradisional beroperasi Jumlah IKM yang produktif

(sudah jelas)

(sudah jelas)

(sudah jelas)

(sudah jelas)

Nilai investasi pada sektor industri perikanan yang terealisasi Jumlah masyarakat transmigrasi di perbatasan yang terbina Rasio elektrifikasi

(sudah jelas)

(sudah jelas)

Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan

(sudah jelas)

(sudah jelas)



Jumlah penduduk yang mendapatkan layanan listrik [dibagi] jumlah penduduk [dikali] 100

PD


Rasio elektrifikasi menandakan tingkat Dinas Energi dan Sumber Daya perbandingan jumlah penduduk yang Mineral menikmati listrik dengan jumlah total penduduk di suatu wilayah atau negara

Lampiran 2. Rumus dan Alat Verifikasi Indikator Program Indikator Kinerja Program Kualitas Pelayanan Administrasi Keuangan Meningkatnya Kualitas Pelayanan Prima

Satuan

Rumus

Alat Verifikasi

Bulan

(sudah jelas)

(sudah jelas)

Seluruh PD

%

(sudah jelas)

(sudah jelas)

Seluruh PD

(sudah jelas)

(sudah jelas)

Seluruh PD

Tingkat kepatuhan aparatur

PD PJ

Meningkatnya Kapasitas Sumberdaya Aparatur

%

(sudah jelas)

(sudah jelas)

Seluruh PD

Jumlah laporan tahunan kinerja dan keuangan

Bulan

(sudah jelas)

(sudah jelas)

Seluruh PD

Angka Partisipasi Sekolah PAUD

%

(Jumlah murid usia PAUD) [dibagi] (Jumlah penduduk usia PAUD) [dikali] 100 (%)

(sudah jelas)


Presentase Satuan Pendidikan dengan Sarana dan Prasarana yang Memadai

%

Jumlah satuan pendidikan dengan sarana dan prasarana yang memenuhi SPM (SD&SMP) [dibagi] jumlah satuan pendidikan (SD&SMP) [dikali] 100 (%)

Jumlah Siswa Magang SMK yang berkompeten

Orang

(sudah jelas)

(sudah jelas)


Jumlah Paket Ujian Nasional Paket Kesetaraan A, B, dan C

Paket

(sudah jelas)

(sudah jelas)


Jumlah Tenaga Pendidik yang Tersertifikasi

Orang

(sudah jelas)

(sudah jelas)


Jumlah Bulan Terpenuhinya Biaya Operasional Sekolah Daerah (BOSDA)

Bulan

(sudah jelas)

(sudah jelas)


fasilitas pelayanan yang dimaksud adalah puskesmas. (n) puskesmas = jumlah/banyaknya puskesmas


(sudah jelas)


Persentase ketersediaan obat dan vaksin di fasilitas pelayanan kesehatan

Jumlah penduduk peserta PBI JKN yang telah disesuaikan dengan peraturan yang berlaku Persentase Desa Siaga Aktif

%

Orang %

Jumlah kumulatif item obat yang tersedia di (n) puskesmas x 100 dibagi (n x jumlah total item obat indikator) (sudah jelas) Jumlah desa siaga yang aktif dibagi jumlah desa siaga yang dibentuk x 100%

Memadai yang dimaksud Dinas Kesehatan, Pegendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah yang memenuhi ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib pemerintah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal

Desa Siaga Aktif adalah yang mempunyai Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) atau Upaya kesehatan bersumberdaya Masyarakat (UKBM)


RPJMD KKA 2016-2021

LAMPIRAN

270

Indikator Kinerja Program

Satuan

Rumus

Alat Verifikasi

PD PJ

lainnya yang buka setiap hari dan berfungsi sebagai pemberi pelayanan kesehatan dasar, penanggulangan bencana dan kegawatdaruratan, surveilance berbasis masyarakat yang meliputi gizi, penyakit, lingkungan dan perilaku sehingga masyarakatnya menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Desa Siaga adalah Desa/Kelurahan yang penduduknya memiliki kesiapan sumber daya dan kemampuan serta kemauan untuk mencegah dan mengatasi masalahmasalah kesehatan, bencana dan kegawatdaruratan kesehatan secara mandiri. Cakupan ASI Ekslusif

Jumlah Perda tentang Kawasan Tanpa Rokok

271



%

Jumlah bayi 0-6 bulan yang mendapat ASI Ekslusif di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu dibagi jumlah bayi 0-6 bulan yang tercatat dalam register pencatatan pemberian ASI x 100%

Perda

(sudah jelas)

(sudah jelas)


Kawasan Tanpa Rokok Dinas Kesehatan, Pegendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan Produk Tembakau, berdasarkan PP


Satuan

Rumus

Alat Verifikasi

PD PJ

109 tahun 2012 Cakupan Desa UCI

%

Jumlah desa/kelurahan UCI dibagi jumlah seluruh desa/kelurahan x 100%

Universal Child Immunization (UCI) adalah tercapainya imunisasi dasar secara lengkap pada bayi (0-11 bulan), ibu hamil, wanita usia subur dan anak sekolah tingkat dasar


Jumlah sarana pelayanan kesehatan yang terstandarisasi

unit

(sudah jelas)

(sudah jelas)


Jumlah puskesmas yang dipenuhi sarana dan prasarana pelayanan kesehatan

unit

(sudah jelas)

(sudah jelas)


Jumlah rumah sakit yang dipenuhi sarana dan prasarananya

unit

(sudah jelas)

(sudah jelas)


Jumlah Perda tentang Penggunaan Anggaran 10% untuk UKBM

unit

(sudah jelas)

(sudah jelas)


Cakupan pelayanan kesehatan anak balita

%

(Jumlah anak balita yang memperoleh pelayanan, pemantauan pertumbuhan minimal delapan kali) [dibagi] (jumlah seluruh anak balita [dikali] 100 (%)

(sudah jelas)


Persentase Pelayanan Kesehatan Lansia

%

(Jumlah usila memperoleh yankes di fasyankes pada wilayah dan kurun waktu tertentu) [dibagi] (jumlah seluruh usila di wilayah dan kurun waktu yang sama) [dikali] 100 (%)

(sudah jelas)


Persentase Tempat Pengolahan Makanan (TPM) Memenuhi Syarat

%

(Jumlah TPM memenuhi syarat higiene sanitasi di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu) [dibagi] (jumlah seluruh TPM yang ada di wilayah dan pada

(sudah jelas)


RPJMD KKA 2016-2021

LAMPIRAN

272


Satuan

Rumus

Alat Verifikasi

PD PJ

kurun waktu yang sama) [dikali] 100 (%) Persentase Persalinan di Fasilitas Kesehatan

%

(Jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu) [dibagi] (jumlah seluruh sasaran ibu bersalin di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama) [dikali] 100 (%)

(sudah jelas)


Jumlah Gedung Kantor yang dibangun

Unit

(sudah jelas)

(sudah jelas)


Panjang Jalan dan Jembatan yang terbangun

Km

(sudah jelas)

(sudah jelas)


Panjang Jalan dan Jembatan berkualitas baik

Km

(sudah jelas)

(sudah jelas)


Panjang Drainase/Gorong-gorong (Saluran Air)dibangun

Km

(sudah jelas)

(sudah jelas)


Panjang Turap/Talud/Bronjong (Batu Miring) yang dibangun

M3

(sudah jelas)

(sudah jelas)


(M3/Orang/Tahun)

(sudah jelas)

(sudah jelas)


Persentase Rumah Tangga yang terlayani Air Minum

%

(sudah jelas)

(sudah jelas)


Panjang tanggul pemecah ombak yang terbangun

M3

(sudah jelas)

(sudah jelas)


Wilayah Waterfront City yang terbangun

M3

(sudah jelas)

Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang mendapatkan sarana lingkungan dan sumber air bersih

Unit

(sudah jelas)

(sudah jelas)


Jumlah Rumah yang dibangun oleh Pemerintah

Unit

(sudah jelas)

(sudah jelas)


%

(sudah jelas)

(sudah jelas)


Kasus

(sudah jelas)

(sudah jelas)


Kegiatan

(sudah jelas)

(sudah jelas)


Jumlah air baku yang tersedia di waduk/embung/tempat penampungan air lainnya

Persentase tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas Wilayah Kota/kawasan perkotaan Jumlah kasus kamtrantibmas yang tertangani Jumlah pelaksanaan kegiatan keagamaan Kabupaten

273



Waterfront City diartikan Dinas Pekerjaan Umum,Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman suatu proses pembangunan yang memiliki kontak visual dan fisik dengan air, pengembangan wilayah perkotaan yang secara fisik alamnya berada dekat dengan air dimana bentuk pengembangan pembangunan wajah kota berorientasi ke perairan


Satuan

Rumus

Alat Verifikasi

(sudah jelas)

(sudah jelas)


%

(jumlah penyuluh agama yang mendapatkan pelatihan dan menyelesaikan pelatihannya dengan baik dan memberikan penyuluhan agama secara lebih sering dibanding sebelum diikutkan pelatihan) [dibagi] ( jumlah total penyuluh agama yang ada di kabupaten) [dikali] 100%

(sudah jelas)


Kepulauan Anambas Persentase penyuluh agama yang ditingkatkan kualitas dan intensitas menyuluhnya

Jumlah mitra masyarakat terkait pengembangan nasionalisme

PD PJ

mitra masyarakat

(sudah jelas)

(sudah jelas)


Persentase masyarakat menggunakan hak suara Pemilu Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden dan Pilkada

%

(sudah jelas)

(sudah jelas)


Persentase penanganan pencegahan dan penanggulangan bencana

%

(sudah jelas)

(sudah jelas)


Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Bagi Korban Pasca Bencana

%

(jumlah korban bencana yang diberi bantuan) [di bagi] (jumlah korban bencana) [dikali] 100 (%)

(sudah jelas)


Persentase pengaduan keamanan dan kenyamanan lingkungan yang ditindaklanjuti

%

(jumlah pengaduan keamanan dan kenyamanan lingkungan yang ditindaklanjuti) [dibagi] (jumlah pengaduan keamanan dan kenyamanan lingkungan) [dikali] 100 (%)

(sudah jelas)


Persentase penanganan Pelanggaran Perda dan Perkada Pekat

%

(jumlah kasus pelanggaran perda dan perkada pekat yang ditangani) [dibagi] (jumlah

(sudah jelas)


RPJMD KKA 2016-2021

LAMPIRAN

274


Satuan

Rumus

Alat Verifikasi

PD PJ

kasus pelanggaran perda dan perkada pekat) [dikali] 100 (%) Jumlah Fakir Miskin (FM) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Soaial (PMKS) yang menerima bantuan

Orang

(sudah jelas)


Orang

(sudah jelas)

(sudah jelas)


Jumlah Kepala Keluarga (KK) penerima manfaat raskin

KK

Persentase peningkatan peran serta kelembagaan kesejahteraan sosial di Kabupaten Kepulauan Anambas

%

(sudah jelas)

(sudah jelas)


jumlah tenaga kerja yang dilatih oleh Dinas Nakertrans

Orang

(sudah jelas)

(sudah jelas)

Dinas Ket

Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan

Orang

(sudah jelas)

(sudah jelas)

Disnakertrans

Persentase kasus perselisihan industrial yang berhasil diselesaikan

Kasus

(jumlah kasus yang diselesaikan) [dibagi] (jumlah total kasus yang terjadi) [dikali] 100 (%)

(sudah jelas)

Disnakertrans

Persentase PD yang responsif gender

%

(sudah jelas)

(sudah jelas)


Persentase korban kekerasan perempuan dan anak yang mendapat pendampingan

%

(sudah jelas)

(sudah jelas)


Indeks

(sudah jelas)

(sudah jelas)


%

(sudah jelas)

(sudah jelas)


Indeks Pembangunan Gender Persentase Unit Usaha Penduduk Miskin Desa Tertinggal yang dibina Jumlah kasus kelangkaan barang pokok

275

Setiap Tahun target FM Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan dan PMKS yang menerima Pemberdayaan Masyarakat Desa bantuan sebanyak 500 orang

Sekretariat Daerah (Bagian Ekonomi)

Kasus

(sudah jelas)

(sudah jelas)

Dinas Pertanian

Jumlah dokumen pemetaan, penguasaan, pemilikan daerah potensi wisata

Dokumen

(sudah jelas)

(sudah jelas)

Sekretariat Daerah (Bagian Adpum)

Jumlah Dokumen Pengembangan Pertanahan Kabupaten Kepulauan Anambas

Dokumen

(sudah jelas)

(sudah jelas)

Sekretariat Daerah (Bagian Adpum)

Jumlah tempat pengelolaan sampah terpadu (TPST) yang dibangun

Unit

(sudah jelas)

(sudah jelas)

BLH

Tersedianya tempat pembuangan akhir (TPA)

TPA

(sudah jelas)

(sudah jelas)

Dinas PU

Persentase RTH Kabupaten Kepulauan Anambas

%

(sudah jelas)

(sudah jelas)


NA

NA

Persentase daerah tangkapan air yang terehabilitasi dan

%



NA (jumlah daerah

NA

Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup


Satuan

terlindungi

Rumus

Alat Verifikasi

PD PJ

tangkapan air yang terehabilitasi dan terlindungi) [dibagi] (jumlah daerah tangkapan air) [dikali] 100 (%)

NA

NA

NA

Persentase penduduk yang memiliki KTP elektronik

%

(Jumlah penduduk yang memiliki KTP elektronik) [dibagi] (jumlah penduduk wajib KTP) [dikali] 100 (%)

(sudah jelas)

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jumlah pendamping desa yang dilatih dalam rangka penyusunan RPJM-Des sesuai standar

Desa

(sudah jelas)

(sudah jelas)


jumlah BUM Des yang terbentuk

unit

(sudah jelas)

(sudah jelas)


%

(sudah jelas)

(sudah jelas)


Tingkat partisipasi masyarakat Tingkat partisipasi masyarakat

NA


%

(sudah jelas)

(sudah jelas)

Kecamatan

Persentase aparatur pemerintahan desa yang ditingkatkan kapasitasnya

(%)

(sudah jelas)

(sudah jelas)


Jumlah Desa yang mendapat pendampingan pengelolaan keuangan desa

Desa

(sudah jelas)

(sudah jelas)

Sekretariat Daerah (Bagian Pemdes)

jumlah Dokumen norma, standar dan prosedur perhubungan

Dokumen

(sudah jelas)

(sudah jelas)


Persentase Prasarana & Fasilitas LLAJ terehabilitasi dan dipelihara

%

(sudah jelas)

(sudah jelas)


Persentase Keterjangkauan desa-desa menuju pusat kegiatan dan pertumbuhan

%

(sudah jelas)

(sudah jelas)



%

(sudah jelas)

(sudah jelas)


kasus

(sudah jelas)

(sudah jelas)


%

(sudah jelas)

(sudah jelas)


Layanan Pengelolaan Informasi Publik

Bulan

(sudah jelas)

(sudah jelas)


Peningkatan SDM bidang Komunikasi dan Informatika

Orang

(sudah jelas)

Jumlah SDM bidang kominfo yang mendapatkan pelatihan peningkatan kapasitas

Aplikasi

(sudah jelas)

Aplikasi E-Government Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian yang dimaksud adalah G-G sebanyak 3 aplikasi, G-B sebanyak 1 aplikasi, G-C

Jumlah kasus kecelakaan lalu lintas Persentase kendaraan yang melakukan uji emisi dan uji petik

Jumlah Aplikasi E-Government


RPJMD KKA 2016-2021

LAMPIRAN

276


Satuan

Rumus

Alat Verifikasi

PD PJ

sebanyak 1 aplikasi, G-E Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan pengadaan barang jasa secara elektronik Persentase penyediaan layanan informasi dan publikasi pemerintah Jumlah kegiatan pemerintah yang terpublikasi dan di promosi

(sudah jelas)

(sudah jelas)

Sekretariat Daerah (Bagian Adpemb)

%

(sudah jelas)

(sudah jelas)

Sekretariat Daerah (Bagian Humas)

Kegiatan

(sudah jelas)

(sudah jelas)

Sekretariat Daerah (Bagian Humas)

Dokumen dan Perda

(sudah jelas)

(sudah jelas)


Jumlah Desa/Kelurahan yang terjangkau akses telekomunikasi

Desa/Kelurahan

(sudah jelas)

(sudah jelas)


Seluler

Desa/Kelurahan

(sudah jelas)

(sudah jelas)


Radio

Desa/Kelurahan

(sudah jelas)

(sudah jelas)


UMKM dan Wirausaha

(sudah jelas)

(sudah jelas)

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Koperasi dan UMKM

Pelaku UMKM

(sudah jelas)

(sudah jelas)


Rupiah

(sudah jelas)

(sudah jelas)


Rp

(sudah jelas)

(sudah jelas)

Kantor Penaman Modal dan PTSP

PMA dan PMDN

(sudah jelas)

(sudah jelas)

Kantor Penaman Modal dan PTSP

Peserta

(sudah jelas)

(sudah jelas)


Cabang Olahraga

(sudah jelas)

(sudah jelas)


Unit

(sudah jelas)

(sudah jelas)


Kasus

(sudah jelas)

(sudah jelas)


Kegiatan

(sudah jelas)

(sudah jelas)


Event

(sudah jelas)

(sudah jelas)


Jumlah Dokumen dan Perda yang disahkan DPRD

Jumlah pelaku UMKM dan wirausaha pemula yang dibina pemerintah Jumlah pelaku UMKM yang produknya tersertifikasi Nilai penjualan produk-produk UMKM Nilai Investasi yang Terealisasi (PMA/PMDN) Jumlah PMA dan PMDN Jumlah pemuda yang mengikuti kegiatan kepemudaan Jumlah kompetisi cabang olahraga KKA Jumlah Sarana Prasarana Olahraga dalam kondisi baik Jumlah kasus penyalahgunaan NAPZA dan pergaulan bebas yang melibatkan pemuda sebagai pelaku Jumlah penyelenggaraan even kebudayaan (semarak anambas) Partisipasi dalam kegiatan event kebudayaan di tingkat provinsi dan nasional Jumlah event perlombaan Kebudayaan Anambas

Event

(sudah jelas)

(sudah jelas)


Kelompok

(sudah jelas)

(sudah jelas)


Orang, Kelompok

(sudah jelas)

(sudah jelas)


Jumlah produksi perikanan budidaya

Ton

(sudah jelas)

(sudah jelas)


Jumlah Produksi Perikanan Tangkap

Ton

(sudah jelas)

(sudah jelas)


Jumlah Tempat Pelelangan Ikan yang menjalankan sistem pelelngan ikan

Unit

(sudah jelas)

(sudah jelas)


Jumlah kasus pada nelayan tangkap dan budidaya perikanan yang mengikuti pembinaan, penyuluhan, dan pendampingan

Kasus

(sudah jelas)

(sudah jelas)


Jumlah jenis produk unggulan baru sektor perikanan olahan

Jenis

(sudah jelas)

(sudah jelas)


Jumlah pelaku, penggiat, dan komunitas budaya yang aktif mengadakan kegiatan setiap tahunnya Jumlah kelompok Nelayan Tangkap dan Budidaya yang Mengalami Peningkatan Produksi Pasca Pembinaan dan Pendampingan

277

Bulan




Satuan

Rumus

Alat Verifikasi

Unit

(sudah jelas)

(sudah jelas)


jumlah wisatawan domestik dan mancanegara

wisatawan

(sudah jelas)

(sudah jelas)


jumlah kegiatan kerja sama yang dilakukan

Kegiatan

(sudah jelas)

(sudah jelas)


jumlah destinasi wisata dengan sarana dan prasarana yg memadai

Destinasi

(sudah jelas)

(sudah jelas)


Jumlah Produksi Pertanian/Perkebunan (Ton)

Ton

(sudah jelas)

(sudah jelas)


Cengkeh

Ton

(sudah jelas)

(sudah jelas)


padi

Ton

(sudah jelas)

(sudah jelas)


Persentase Petani yang menerapkan teknologi tepat guna

%

(sudah jelas)

(sudah jelas)


Persentase Peningkatan Produksi Peternakan (Sapi dan Unggas)

%

(sudah jelas)

(sudah jelas)


Persentase Peternak Yang Meningkat Produksinya pasca Pendampingan atau Penerapan Teknologi Tepat Guna

%

(sudah jelas)

(sudah jelas)


Jumlah wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dengan sarana dan prasarana yang memadai

Peningkatan Pola Konsumsi Pangan

PD PJ

%

(sudah jelas)

(sudah jelas)


Ton

(sudah jelas)

(sudah jelas)


Jumlah Kelompok Petani yang mengalami Peningkatan Produksi pasca pembinaan dan pendampingan

Kelompok

(sudah jelas)

(sudah jelas)


Jumlah kerjasama antar daerah dalam bidang suplai pangan

Kerjasama

(sudah jelas)

(sudah jelas)


Kasus

(sudah jelas)

(sudah jelas)


Pasar Tradisional

(sudah jelas)

(sudah jelas)


IKM

(sudah jelas)

(sudah jelas)


Kawasan

(sudah jelas)

(sudah jelas)


Rupiah

(sudah jelas)

(sudah jelas)


Jumlah Produksi Komoditas Pangan Substitusi Import (Padi)

Jumlah kasus kelangkaan barang pokok Jumlah pasar tradisional beroperasi Jumlah IKM yang produktif Jumlah kawasan sentra industri Nilai investasi pada sektor industri perikanan yang terealisasi Jumlah wilayah transmigrasi yang terbangun

M3

(sudah jelas)

(sudah jelas)


Jumlah masyarakat transmigrasi di perbatasan yang terbina

Orang

(sudah jelas)

(sudah jelas)


Jumlah Perda yang di sahkan

Perda

(sudah jelas)

(sudah jelas)

Sekretariat DPRD

Jumlah anggota DPRD yang dilantik dan diambil sumpah dalam rangka pergantian anggota DPRD

Orang

(sudah jelas)

(sudah jelas)

Sekretariat DPRD

%

(sudah jelas)

(sudah jelas)

Sekretariat DPRD

Jumlah Dokumen perencanaan pembangunan Daerah yang disusun

Dokumen

(sudah jelas)

(sudah jelas)


Jumlah Dokumen Tata Ruang daerah yang disusun

Dokumen

(sudah jelas)

(sudah jelas)


Jumlah Dokumen Pengembangan Data/Informasi yang disusun

Dokumen

(sudah jelas)

(sudah jelas)


Mitra

(sudah jelas)

(sudah jelas)


Persentase ketersediaan Perangkat Dokumentasi dan Publikasi DPRD

Jumlah kerjasama pembangunan

RPJMD KKA 2016-2021

LAMPIRAN

278

Satuan

Rumus

Alat Verifikasi

Jumlah Dokumen perencanaan pembangunan ekonomi


Dokumen

(sudah jelas)

(sudah jelas)


Jumlah Dokumen perencanaan pembangunan sosial budaya

Dokumen

(sudah jelas)

(sudah jelas)


PD

(sudah jelas)

(sudah jelas)

Inspektorat

Naskah akademik kebijakan sistem dan prosedur pengawasan

Naskah akademik dan prosedur pengawasan

(sudah jelas)

(sudah jelas)

Inspektorat

Persentase PD yang melakukan Akuntabilitas dan Koordinasi Aparatur Pengawasan

%

(Jumlah PD yang melakukan Opname kas) [dibagi] (Jumlah seluruh PD) [dikali] 100 (%)

(sudah jelas)

Inspektorat

Jumlah yang mengikuti Bimbingan Teknis/Pelatihan/Worksop Dalam Rangka Mendukung Tupoksi APIP

Orang

jumlah orang yang mengikuti diklat baik JFA, atau bimtek lainnya.

(sudah jelas)

Inspektorat

Pendapatan Daerah tiap tahun

Rupiah

(sudah jelas)

Pendapatan daerah tahun n setelah mengalami kenaikan 5% dari tahun sebelumnya (n-1)

Jumlah PD yang memiliki Pengawas Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Terselengaranya Pameran Terpadu Pengelola Perbatasan Terselenggaranya Rapat Koordinasi Teknis Kerjasama Wilayah Perbatasan Naskah akademik kebijakan sistem dan prosedur pengawasan

Dispenda

Event

(sudah jelas)

(sudah jelas)


Kali rapat koordinasi

(sudah jelas)

(sudah jelas)


Naskah akademik dan prosedur pengawasan

(sudah jelas)

(sudah jelas)

Sekretariat Daerah

NA

NA

NA

NA

Sekretariat Daerah

NA

NA

NA

NA

Sekretariat Daerah

NA

NA

NA

NA

Jumlah aparatur mendapatkan pendidikan kedinasan

279

PD PJ

Sekretariat Daerah

Orang

(sudah jelas)

(sudah jelas)


Persentase pejabat memenuhi standar kompetensi

%

(Jumlah pejabat yang memenuhi standar kompetensi) [dibagi] (jumlah seluruh pejabat) [dikali] 100 (%)

(sudah jelas)


Persentase pegawai berkinerja baik

%

(jumlah pegawai yang berkinerja baik0 [dibagi] (jumlah seluruh pegawai) [dikali]

(sudah jelas)





Satuan

Rumus

Alat Verifikasi

PD PJ

100 (%) Rasio elektrifikasi

rasio

jumlah rumah tangga yang menikmati listrik dibagi jumlah rumah tangga total

Rasio elektrifikasi menandakan tingkat perbandingan jumlah penduduk yang menikmati listrik dengan jumlah total penduduk di suatu wilayah atau negara


RPJMD KKA 2016-2021

LAMPIRAN

280

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN

Recommend Documents