PERATURAN DAERAH KOTA BIMA NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA BIMA, Menimbang :
a. bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk, perlu dilakukan pengaturan tentang Administrasi Kependudukan; b.
bahwa dengan adanya perubahan sistim pencetakan Kartu Tanda Penduduk sebagai bagian dari penyelenggaraan pendaftaran penduduk, yaitu dari sistim manual menjadi sistim elektronik, dipandang perlu dilakukan penyesuaian terhadap Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Pencatatan Sipil;
c. bahwa
berdasarkan
pertimbangan
dimaksud pada huruf a dan huruf
sebagaimana b , maka perlu
membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah
Nomor
Retribusi
Penggantian
13
Tahun
2010
tentang
Biaya
Cetak
Kartu
Tanda
Penduduk Dan Pencatatan Sipil; Mengingat :
1.
Undang-Undang
Nomor
13
Tahun
2002
tentang
Pembentukan Kota Bima di Propinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor
126,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Nomor 4118); 2.
Undang-Undang Perlindungan
Nomor Anak
23
Tahun
(Lembaran
2002
Negara
tentang Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
3.
Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4.
Undang-Undang
Nomor
12
Tahun
2006
tentang
Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634); 5.
Undang-Undang
Nomor
23
Tahun
2006
tentang
Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4645); 6.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan
Daerah,
Dan
Dewan
Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043); 7.
Undang-Undang
Nomor
Pembentukan
Peraturan
(Lembaran Nomor
Negara
82,
12
Tahun
2011
Perundang-Undangan,
Republik Indonesia
Tambahan
tentang
Lembaran
Tahun
Negara
2011
Republik
Indonesia Nomor 5234); 8.
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan
Pemerintah
antara
Pemerintah,
Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, (Lembaran Nomor
Negara
159,
Republik Indonesia
Tambahan
Indonesia Nomor 4588);
Lembaran
Tahun
Negara
2007
Republik
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104); 11. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; 12. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional; 13. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Urusan
Pemerintah
Daerah
Kota
Bima
(Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2008 Nomor 6); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BIMA dan WALIKOTA BIMA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BIMA NOMOR 13 TAHUN 2010
TENTANG
RETRIBUSI
PENGGANTIAN
BIAYA
CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Bima
Nomor 13 Tahun
2010 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Pencatatan Sipil diubah dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 1 angka 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 1 16. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disebut Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 8 (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan jasa Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan akta pencatatan Sipil di ukur berdasarkan akumulasi dari biaya cetak dan biaya administrasi. (2) Besarnya tarif Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan akta pencatatan Sipil, adalah sebagai berikut:
TARIF RETRIBUSI (Rp)
NO
JENIS PELAYANAN
1
Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP)
2
Kartu Identitas Kerja
5,000
3
Kartu Penduduk Sementara
7,500
4
Kartu Identitas Penduduk Musiman
7,500
5
Kartu Keluarga
10,000
6
Akta Kematian
20,000
7
Akta Perkawinan
250,000
8
Akta Perceraian
250,000
9
Akta Pengesahan anak
50,000
10
Akta Pengakuan anak
50,000
11
Akta ganti nama bagi WNA
50,000
20,000
Pasal II
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bima. Ditetapkan di Raba- Bima pada tanggal 8 Maret 2013 WALIKOTA BIMA, TTD M. QURAIS H. ABIDIN Diundangkan di Raba- Bima pada tanggal 5 April 2013 SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA, TTD MUHAMMAD RUM LEMBARAN DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2013 NOMOR 137
Mengesahkan Salinan Sesuai Dengan Aslinya Kepala Bagian Hukum Setda Kota Bima, TTD M A R I A M A H, SH NIP : 19670311199303 2 013 Pembina Tk. I IV/b
