dan rahmat-nya penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bima Tahun dapat diselesaikan sesuai ketentuan

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas berkat dan rahmat-Nya penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bima Tahun 2013-2018 dapat diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan bagian tahapan pencapaian visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2008-2028. RPJMD merumuskan tantangan serta strategi kebijakan dan target yang akan diambil untuk menjawab permasalahan dalam 5 tahun ke depan. Dengan demikian, RPJMD merupakan pedoman bagi seluruh komponen baik itu pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan secara sinergis, koordinatif, dan saling melengkapi. Undang-Undang No. 17 tahun

2003 tentang Keuangan Negara,

mengamanatkan reformasi penganggaran dilakukan melalui penerapan Anggaran Berbasis

Kinerja

yang

pada

akhirnya

menghendaki

struktur

program

pembangunan yang berbasiskan pada capaian hasil. Penerapannya dalam perencanaan jangka menengah menghendaki adanya perumusan permasalahan, sasaran serta arah kebijakan pembangunan yang sistematis dan terstruktur. RPJMD Kota Bima Tahun 2013-2018 dimaksudkan untuk memberikan petunjuk penyusunan dokumen Rencana Strategis bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD), sehingga dapat dihasilkan suatu produk dokumen yang tersusun Kota Bima | Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2013-2018

i

dengan alur logika yang strategis, konsisten dan koheren. Dengan demikian, dokumen perencanaan tersebut akan lebih mudah untuk dipahami serta siap untuk dapat dievaluasi capaiannya. Arah kebijakan dan strategi pembangunan yang terukur kinerjanya akan lebih menjamin keberhasilan pencapaiannya. RPJMD Kota Bima Tahun 2013-2018 merupakan penjabaran visi dan misi Kepala Daerah terpilih yang bersinergi dengan visi, misi Provinsi NTB dan Nasional serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya dengan tetap memperhatikan dinamika kondisi daerah. Secara umum materi RPJMD berisi tentang visi, misi, tujuan, sasaran, dan program kepala daerah. Adapun aspek pembangunan yang dijabarkan meliputi urusan wajib dan urusan pilihan. Terima kasih yang tak terhingga kepada DPRD dan semua pihak yang telah bersama-sama membantu menyusun dokumen RPJMD Kota Bima Tahun 20132018 dan selanjutnya pemerintah daerah berharap agar Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bima Tahun 2013-2018 ini hendaknya dapat dilaksanakan secara konsisten, jujur, transparan, profesional, partisipatif, dan penuh tanggung jawab.

Kota Bima,

Desember 2013

WALIKOTA BIMA ttd M. QURAIS H. ABIDIN

Kota Bima | Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2013-2018

ii

DAFTAR ISI

Kata Pengantar Daftar Isi Daftar Gambar Daftar Tabel BAB I

:

PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Dasar Hukum Penyusunan 1.3. Hubungan Antar Dokumen 1.4. Sistematika Penyusunan RPJMD 1.5. Maksud dan Tujuan

1 1 5 11 13 15

BAB II

:

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 2.1. Aspek Geografi Dan Demografi 2.1.1. Aspek Geografis 2.1.2. Aspek Demografis 2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat 2.2.1. Pertumbuhan ekonomi 2.2.2. PDRB Per Kapita 2.2.3. Inflasi 2.2.4. Kesejahteraan Sosial 2.3. Aspek Pelayanan Umum 2.3.1. Fokus layanan urusan wajib 2.4. Aspek Daya Saing Daerah 2.4.1. Kemampuan Ekonomi Daerah 2.4.2. Fasilitas Wilayah/Infrastruktur 2.4.3. Iklim Investasi 2.4.4. Sumber Daya Manusia

17 17 17 27 33 33 35 37 38 45 46 73 73 77 86 89

BAB III

: GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN 3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu Periode 2008-2012 3.1.1. Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 3.1.2. Neraca Daerah 3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu Periode 2008-2012 2.3. Kerangka Pendanaan

BAB IV

:

ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS 4.1. Permasalahan Pembangunan 4.2. Isu Strategis


91 91 92 96 117 126 131 131 137

iii

BAB V

:

PENYAJIAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN 5.1. Visi 5.2. Misi 5.3. Tujuan dan Sasaran

139 140 143 149

BAB VI

:

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 6.1. Strategi Umum 6.2. Arah Kebijakan Pembangunan

152 152 153

BAB VII :

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

160

BAB VIII :

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

171

BAB IX

:

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

182

BAB X

:

PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN 10.1. Pedoman Transisi 10.2. Kaidah Pelaksanaan

191 192 194


iv

DAFTAR TABEL

Tabel

Tabel 2.1 Tabel 2.2 Tabel 2.3 Tabel 2.4 Tabel 2.5 Tabel 2.6 Tabel 2.7 Tabel 2.8 Tabel 2.9 Tabel 2.10 Tabel 2.11 Tabel 2.12 Tabel 2.13 Tabel 2.14 Tabel 2.15 Tabel 2.16 Tabel 2.17 Tabel 2.18 Tabel 2.19 Tabel 2.20 Tabel 2.21 Tabel 2.22

URAIAN

Hal

Luas Wilayah Kota Bima dirinci per Kecamatan Tahun 2012 Jenis Sifat Fisik Batuan dan Sistem Pergerakan Air Tanah Wilayah Bima Jenis dan Luas Penggunaan lahan Kota Bima Tahun 2012 Jumlah Penduduk Kota Bima dirinci menurut Kecamatan Kota Bima Tahun 2008 – 2012 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur Di Kota Bima Tahun 2010 – 2012 Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Bima Tahun 2008 – 2012 Jumlah Rumah Tangga dan Rata-Rata Jumlah Anggota Rumah Tangga Menurut Kecamatan di Kota Bima Tahun 2012 Jumlah Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja di Kota Bima Tahun 2008 – 2012 Jumlah Penduduk (Jiwa) Usia 15 Tahun Ke Atas Yang BekerjaMenurut Lapangan Pekerjaan Utama di Kota Bima Tahun 2008 – 2012 Pertumbuhan Ekonomi Per-Sektor di Kota Bima Tahun 2007 – 2012 Prosentase Pertumbuhan PDRB Perkapita Kota Bima Tahun 2007 – 2012 Nilai PDRB dan PDRB Perkapita di Kota Bima Tahun 2008 2012 Kontribusi Sektor Menurut Lapangan Usaha di Kota Bima Tahun 2007–2012 (%) Inflasi di Kota Bima Tahun 2008 - 2012 Kinerja Pembangunan Kesejahteraan Sosial Berdasarkan Indikator Pendidikan di Kota Bima Tahun 2008-2012 Kinerja Pembangunan Kesejahteraan Sosial Berdasarkan Indikator Kesehatan di Kota Bima Tahun 2008-2012 Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin dan Tingkat Kemiskinan Di Kota Bima Tahun 2008 - 2012 Tingkat Kemiskinan Menurut Kecamatan di Kota Bima Tahun 2012 Luas Lahan Bersertifikat di Kota Bima Tahun 2008 - 2012 (dalam m2) Jumlah Angkatan Kerja Menurut Kelompok Umur Kota Bima Tahun 2012 Angka Kriminalitas Kota Bima Tahun 2012*) Jumlah Grup, Gedung dan Dewan Kesenian di Kota Bima Tahun 2008 - 2012

17


19 21 28 29 30 30 31 33 34 35 35 37 38 39 40 40 41 42 43 44 45

v

Tabel

URAIAN

Tabel 2.23

Kondisi Pelayanan Umum Urusan Pendidikan di Kota Bima Tahun 2008-2012 Kondisi Pelayanan Umum Urusan Kesehatan di Kota Bima Tahun 2008-2012 Kondisi Pelayanan Umum Urusan Pekerjaan Umum di Kota Bima Tahun 2008-2012 Kondisi Pelayanan Umum Urusan Lingkungan Hidup di Kota Bima Tahun 2008-2012 Kondisi Pelayanan Umum Urusan Penataan Ruang di Kota Bima Tahun 2008-2012 Keadaan Pelayanan Umum Urusan Perencanaan Pembangunan di Kota Bima Tahun 2008-2012 Keadaan Pelayanan Umum Urusan Perumahan di Kota Bima Tahun 2008-2012 Keadaan Pelayanan Umum Urusan Perhubungan di Kota Bima Tahun 2008-2012 Kondisi Pelayanan Umum Bidang Komunikasi dan Informatika di Kota Bima Tahun 2008-2012 Keadaan Pelayanan Umum Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil di Kota Bima Tahun 2008-2012 Kondisi Pelayanan Umum Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Bima Tahun 2008-2012 Kondisi Pelayanan Umum Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kota Bima Tahun 2008-2012 Kondisi Pelayanan Umum Urusan Sosial di Kota Bima Tahun 2008-2012 Keadaan Pelayanan Umum Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Kota Bima Tahun 2008-2012 Kondisi Pelayanan Umum Urusan Kebudayaan di Kota Bima Tahun 2008-2012 Kondisi Pelayanan Umum Urusan Pemuda dan Olah Raga di Kota Bima Tahun 2008-2012 Keadaan Pelayanan Umum Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri di Kota Bima Tahun 2008-2012 Kondisi Pelayanan Umum Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, dan Perangkat Daerah di Kota Bima Tahun 2008-2012 Aspek Pelayanan Umum Urusan Bidang Pemberdayaan Masyarakat di Kota Bima Tahun 2008-2012 Kondisi Pelayanan Umum Urusan Statistik di Kota Bima Tahun 2008-2012 Kondisi Pelayanan Umum Urusan Perpustakaan di Kota Bima Tahun 2008-2012 Kondisi Pelayanan Umum Urusan Ketahanan Pangan di Kota Bima Tahun 2008-2012 Kondisi Pelayanan Umum Urusan Pilihan Pertanian di Kota Bima Tahun 2008-2012 Kondisi Pelayanan Umum Urusan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral di Kota Bima Tahun 2008-2012 Kondisi Pelayanan Umum Urusan Pariwisata di Kota Bima Tahun 2008-2012 Kondisi Pelayanan Umum Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan Kota Bima Tahun 2008-2012

Tabel 2.24 Tabel 2.25 Tabel 2.26 Tabel 2.27 Tabel 2.28 Tabel 2.29 Tabel 2.30 Tabel 2.31 Tabel 2.32 Tabel 2.33 Tabel 2.34 Tabel 2.35 Tabel 2.36 Tabel 2.37 Tabel 2.38 Tabel 2.39 Tabel 2.40 Tabel 2.41 Tabel 2.42 Tabel 2.43 Tabel 2.44 Tabel 2.45 Tabel 2.46 Tabel 2.47 Tabel 2.48


Hal 47 49 51 52 53 54 55 55 56 57 58 59 60 61 62 62 63 64 64 65 65 66 67 68 69 70

vi

Tabel

URAIAN

Tabel 2.49

Tabel 2.58

Kondisi Pelayanan Umum Urusan Pilihan Perdagangan di Kota Bima Tahun 2008-2012 Kondisi Pelayanan Umum Urusan Pilihan Perindustrian di Kota Bima Tahun 2008-2012 Pengeluaran Rumah Tangga di Kota Bima Tahun 2008 - 2012 Pengeluaran Rumah Tangga non-Pangan di Kota Bima Tahun 2008-2012 Produktivitas Per Sektor Di Kota Bima Tahun 2008-2012 (ribu Rupiah) Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan Kota Bima Tahun 2008-2012 Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum Kota Bima Tahun 2008-2012 Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Melalui Dermaga/Terminal di Kota Bima Tahun 2008-2012(dalam jiwa dan ton) Rasio Ketaatan Terhadap RTRW di Kota Bima Tahun 20082012 Rasio Luas Wilayah Produktif di Kota Bima Tahun 2008-2012

Tabel 2.59

Rasio Luas Wilayah Industri Tahun di Kota Bima 2008- 2012

80

Tabel 2.60

Rasio Luas Wilayah Kebanjiran di Kota Bima Tahun 2008-2012

81

Tabel 2.61

Luas Wilayah Kekeringan di Kota Bima Tahun 2008- 2012

81

Tabel 2.62

Rasio Luas Wilayah Perkotaan di Kota Bima Tahun 2008-2012

82

Tabel 2.63 Tabel 2.64

83 83

Tabel 2.68

Jenis dan Jumlah Bank di Kota Bima Tahun 2008-2012 Jenis dan Jumlah Perusahaan Asuransi di Kota Bima Tahun 2012 Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Air Bersih Di Kota Bima Tahun 2008-2012 Prakiraan Kebutuhan Beban Tenaga Listrik Kota Bima Tahun 2008-2012 Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik Kota Bima Tahun 2008-2012 Jenis, Kelas dan Jumlah Restoran Kota Bima Tahun 2012

Tabel 2.69

Kelas dan Jumlah Penginapan/Hotel di Kota Bima Tahun 2012

86

Tabel 2.70

Angka Kriminalitas di Kota Bima Tahun 2008-2012

87

Tabel 2.71 Tabel 2.72

Lama Proses Perijinan Kota Bima Jumlah dan Macam Insentif Pajak dan Retribusi Daerah Yang Mendukung Iklim Investasi Kota Bima (dalam Rupiah) Jumlah Perda yang Mendukung Iklim Usaha di Kota Bima Tahun 2008-2012 Jumlah Kelurahan Swasembada Kota Bima Tahun 2007-2011 Jumlah Lulusan S1/S2/S3 Tahun 2008-2012 Kota Bima (Data Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) Rasio Ketergantungan di Kota Bima Tahun 2008-2012 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Bima Tahun 2008-2012

87 88

Tabel 2.50 Tabel 2.51 Tabel 2.52 Tabel 2.53 Tabel 2.54 Tabel 2.55 Tabel 2.56 Tabel 2.57

Tabel 2.65 Tabel 2.66 Tabel 2.67

Tabel 2.73 Tabel 2.74 Tabel 2.75 Tabel 2.76 Tabel 3.1


Hal 71 72 74 74 76 78 78 79 79 80

84 84 85 85

88 89 90 90 93

vii

Tabel Tabel 3.2

URAIAN

Hal

Tabel 3.3

Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Daerah Kota Bima Tahun 2010 - 2012. Aset Pemerintah Kota Bima Tahun 2007 - 2012

100

Tabel 3.4

Jumlah Kewajiban Pemerintah Kota Bima Tahun 2007 – 2012

105

Tabel 3.5 Tabel 3.6

Jumlah Ekuitas Dana Pemerintah Kota Bima Tahun 2007 – 2012 Ratio Likuiditas Neraca Pemerintah Kota Bima Tahun 2008 – 2012 Ratio Solvabilitas Neraca Pemerintah Kota Bima Tahun 2008-2012 Ratio Aktivitas Neraca Pemerintah Kota Bima Tahun 2008-2012 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Pemerintah Kota Bima Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Pemerintah Kota Bima Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Pemerintah Kota Bima Tahun 2013-2018 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kota Bima 2013 - 2018 Strategi, Arah dan Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bima Tahun 2013 – 2018 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kota Bima 2014-2018 Penetapan Indikator Kinerja Daerah

108 111

Tabel 3.7 Tabel 3.8 Tabel 3.9 Tabel 3.10 Tabel 3.11 Tabel 5.1 Tabel 6.1 Tabel 7.1 Tabel 8.1 Tabel 9.1


95

113 116 119 119 128 149 154 161 172 183

viii

DAFTAR GAMBAR

Gambar

URAIAN

Hal

Gambar 1.1

Hubungan antara dokumen RPJMD dengan Renstra SKPD

12

Gambar 2.1

28

Gambar 2.4

Perkembangan Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kota Bima Tahun 2007-2012 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Bima Tahun 2008-2012 Pertumbuhan Ekonomi Per Sektor di Kota Bima Tahun 2007-2012 PDRB Per Kapita Tahun 2007-2012

Gambar 2.5

Pertumbuhan PDRB Per Kapita Tahun 2007-2012

36

Gambar 2.6

Inflasi Kota Bima dan Provinsi NTB Tahun 2007-2012

38

Gambar 3.1

Jumlah Aset Lancar Pemerintah Kota Bima 2007-2012

97

Gambar 3.2

Persentase Pertambahan Aset Lancar Pemerintah Kota Bima 2007-2012 Jumlah Kewajiban Pemerintah Kota Bima 2007-2012

97

Gambar 2.2 Gambar 2.3

Gambar 3.3 Gambar 3.4

Perkembangan Jumlah Ekuitas Dana Pemerintah Kota Bima 2007-2012


32 34 36

104 106

ix

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Pemerintah Kota Bima yang baru memasuki usia sebelas tahun senantiasa berupaya untuk melakukan perbaikan dan pembenahan pembangunan di segala bidang dengan tujuanagar masyarakat merasa lebih aman, nyaman, dan tentram dalam menjalani kehidupannya serta dapat berkarya nyata dalam membangun daerah.Titik awal pelaksanaan pembangunan yang baik tentunya harus dimulai dengan penyusunan perencanaan yang baik, aspiratif dan integratif serta berjenjang. Mengacu pada Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan jelas menyebutkan bahwa untuk menjamin terselenggaranya otonomi daerah maka diperlukan suatu sistem perencanaan pembangunan nasional dan sistem perencanaan pembangunan daerah yang mengacu pada penyelenggaraan pembangunan nasional.Perencanaan pembangunan daerah yang dilakukan harus berdasarkan pada azas demokrasi yang di dalamnya terkandung asas kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, partisipasi, berwawasan lingkungan serta kemandirian dengan menjaga kesatuan nasional. Berkaitan dengan penyelenggaraan otonomi daerah berupa pemilihan Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, maka diperlukan adanya penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD).

Proses

penyusunan

rencana


jangka

menengah

ini

1

mendeskripsikan visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih, secara politis diakui sebagai program prioritas pembangunan jangka menengah daerah. Dengan telah terpilihnya pasangan Bapak H.M. Qurais H. Abidin dan Bapak H. Arahman H. Abidin, SE., sebagai Walikota dan Wakil Walikota Bima periode jabatan 2013-2018,

maka RPJMD Kota Bima harus disusun sebagai

penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah terpilih untuk kurun waktu lima tahun yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah, RTRW Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional. RPJMD Kota Bima yang disusun mencakup analisis permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis daerah, tujuan dan sasaran pembangunan daerah, strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah, indikator sasaran dan target pencapaian pembangunan daerah yang bertumpu pada program pembangunan daerah lengkap dengan kerangka pendanaan serta kaidah pelaksanaannya. Penyusunan RPJMD Kota Bima 2013–2018 tersebut dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut : a.

Persiapan penyusunan RPJMD. Persiapan penyusunan dilakukan dengan membentuk tim, menyusun jadwal/agenda pelaksanaan.

b.

Penyusunan rancangan awal RPJMD Penyusunan rancangan awal dilakukan melalui tahap-tahap penelaahan dokumen-dokumen terkait, analisis gambaran umum, analisis pengelolaan keuangan, perumusan permasalahan dan isu-isu strategis, perumusan visi dan misi, perumusan tujuan dan sasaran, perumusan strategi dan arah kebijakan, hingga penyusunan program SKPD dan lintas SKPD dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan indikatif.

c.

Penyusunan rancangan RPJMD. Penyusunan rancangan dilakukan berdasarkan verifikasi dan integrasi seluruh Renstra SKPD dengan rancangan awal RPJMD menjadi rancangan RPJMD.


2

d.

Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD merupakan forum musyawarah antara para pemangku kepentingan untuk membahas dan

menyepakati

rancangan RPJMD Kota

Bima. Tujuan

Musrenbang RPJMD untuk mendapatkan masukan dan komitmen para pemangku kepentingan pembangunan daerah sebagai bahan penyempurnaan rancangan RPJMD Kota Bima menjadi rancangan akhir RPJMD Kota Bima. e.

Perumusan rancangan akhir RPJMD Perumusan rancangan akhir dilakukan berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RPJMD. Rancangan akhir RPJMD yang telah disempurnakan berdasarkan kesepakatan hasil Musrenbang RPJMD, selanjutnya dibahas dengan seluruh kepala SKPD untuk memastikan bahwa program pembangunan jangka menengah terkait dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing telah disempurnakan dengan kesepakatan hasil Musrenbang dan ditampung dalam rancangan akhir RPJMD. Rancangan akhir RPJMD Kota Bima diajukan dan dikonsultasikan kepada Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat.

f.

Penetapan peraturan daerah tentang RPJMD melalui Mekanisme pembahasan dan penetapan rancangan peraturan daerah tentang RPJMD Kota Bima 2013– 2018 dengan DPRD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan menjadi peraturan daerah tentang RPJMD Kota Bima 2013–2018.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penyusunan RPJMD Kota Bima 2013–2018 adalah sebagai berikut : a.

Pendekatan

Teknokratis.

Pendekatan

teknokratis

dalam

perencanaan

pembangunan daerah menggunakan metoda dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Metode ini Kota Bima | Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2013-2018

3

merupakan proses keilmuan untuk memperoleh pengetahuan secara sistematis berdasarkan data dan informasi yang akurat, serta dapat dipertanggungjawabkan dengan kerangka manajemen strategis dan berbasis kinerja. b.

Pendekatan

Politis. Pendekatan

politis merupakan

pendekatan

yang

ditawarkan oleh calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih pada saat kampanye melalui penerjemahan yang tepat dan sistematis atas visi, misi, dan program pembangunan serta pembahasan dengan DPRD dalam penetapan peraturan daerah tentang RPJMD Kota Bima 2013–2018. c.

Pendekatan Top Down dan Bottom Up. Hasil dari pendekatan bottom up melalui

penjaringan

aspirasi

masyarakat

bersama

stakeholder

dan

Musrenbang RPJMD serta pendekatan top down dengan penyelarasan pada dokumen perencanaan Provinsi dan Nasional sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan Nasional (dan provinsi) dengan rencana pembangunan daerah Kota Bima.

RPJMD ini akan menjadi pedoman dan acuan dasar dalam pemecahan permasalahan daerah. Juga sebagai tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah dibawah kepemimpinan Walikota dan WakilWalikota periode 2013-2018.Disamping itu, RPJMD juga

sebagai pedoman seluruh

pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan di wilayah Kota Bima untuk mendukung upaya pencapaian kesejahteraan bersama melalui sinergisitas, koordinasi dan sinkronisasi oleh masing-masing pelaku pembangunan di dalam satu pola sikap dan pola tindak.


4

1.2. Dasar Hukum Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD) Kota Bima Tahun 2013-2018disusun dengan mengacu pada beberapa peraturan perundangundangansebagai landasan hukum penyusunannya, yaitu: 1)

Undang – Undang Nomor 64 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah – Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 1649);

2)

Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 3851) ;

3)

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4118);

4)

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5)

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

6)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun


5

2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia

Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 7)

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8)

Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4700) ;

9)

Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

10) Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 11) Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 12) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Hidup

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);


6

13) Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233); 14) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 Tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Didaerah (Lembaran Negara Rebublik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Rebublik Indonesia Nomor 3373); 15) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 16) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Stándar Pelayanan Minimal(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 17) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 18) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4603); 19) Peraturan

Pemerintah

Nomor

3

Tahun

2007

tentang

Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Kota Bima | Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2013-2018

7

Informasi

Laporan

Penyelenggaraan

Pemerintahan

Daerah

Kepada

Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 20) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan

Daerah

Kabupaten/Kota

(Lembaran

Negara

Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 21) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 83,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4741); 22) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 23) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 24) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelengaaran Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 25) Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;


8

26) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517); 27) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 471); 28) Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang

Rencana

Pembangunan

Jangka

Panjang

Daerah

Provinsi

NusaTenggara Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2008 Nomor 3); 29) Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2009 tentang

Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah

Daerah

Provinsi

NusaTenggara Barat Tahun 2009-2013 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009 Nomor 14); 30) Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2010 Nomor26, Tambahan Lembaran Daerah provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 56); 31) Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bima Tahun 2011 -2031 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2012 Nomor 130); Kota Bima | Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2013-2018

9

32) Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2003 Nomor 6); 33) Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2003 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2003 Nomor 9); 34) Peraturan

Daerah

RencanaPembangunan

Kota

Bima

Jangka

Nomor

Panjang

9

Tahun

Daerah

2008

(RPJPD)

tentang

Kota

Bima

Tahun 2008-2028 ( Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2008 Nomor 9); 35) Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bima serta Staf Ahli Walikota (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2010 Nomor 99); 36) Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas-Dinas Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2010 Nomor 100); 37) Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2010 Nomor 101); 38) Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2010 Nomor 102); Kota Bima | Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2013-2018

10

39) Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2007 tetang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2010 Nomor 103); 1.3 Hubungan Antar Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bima 2013–2018 dengan dokumen perencanaan lainnya memiliki keterkaitan vertikal dan horisontal sebagai berikut: a.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bima 2013 2018 merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dengan memperhatikan RPJM Nasional Tahun 2010-2014 dengan visi Terwujudnya Indonesia yang Sejahtera, Demokratis dan Berkeadilan serta

memperhatikan pula

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2014–2018 yang sedang disusun, namun melalui konsultasi teknis juga dilakukan penyelarasan dengan visi jangka menengah Propinsi NTB yaitu Mewujudkan Masyarakat Nusa Tenggara Barat Yang Beriman, Berbudaya, Berdaya Saing dan Sejahtera. b.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bima Tahun 2013-2018 disusun dengan berpedoman pada RPJPD Kota Bima 2008–2028 dengan visi Mewujudkan Kota Bima yang Sejahtera, Maju dan Mandiri pada tahun 2028serta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bima Tahun 20112031 yang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah kota yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan dalam rangka mendorong perkembangan wilayah kota sebagai kawasan perdagangan dan jasa, serta pendidikan.


11

c.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bima 2013-2018 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD untuk jangka waktu lima tahun dan RencanaKerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bima yang merupakan rencana kerja tahunan. Berikut ini diagram alur yang memperlihatkan hubungan antara

perencanaan makro, perencanaan regional, dan spasial. Gambar 1.1 Hubungan antara dokumen RPJMD dengan Renstra SKPD

RPJP Nasional Diacu

RPJP Daerah Propinsi

Pedoman

Dijabarkan

RPJM Nasional

Diperhatikan

Pedoman

20 tahun

RKP

Diperhatikan

RPJM Daerah Propinsi

Dijabarkan

5 Tahun Pedoman

Pedoman Penyusunan RAPBD Propinsi

RKP Daerah Propinsi 1 Tahun

Pedoman

Diperhatikan

Diacu

RPJP Daerah Kab/Kota 20 tahun

Diperhatikan

Pedoman

Renstra SKPD 5 Tahun Propinsi

RPJM Daerah Kab/Kota

Pedoman

5 Tahun

Renja SKPD Propinsi 1 Tahun RKP Daerah Kab/Kota

Diperhatikan

Pedoman

Diperhatikan

Pedoman Penyusunan RAPBD Kab/Kota

Pedoman Renstra SKPD Kab/Kota 5 Tahun UU Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional


Pedoman

Renja SKPD Kab/Kota 1 Tahun

UU Keuangan Negara

12

RPJMD Kota Bima diterjemahkan dari visi dan misi kepala daerah terpilih periode 2013-2018 yang dalam penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kota Bima 2008-2028 dengan memperhatikan RPJM Nasional. Penyelarasan dilakukan dengan mensinkronkan tujuan dan sasaran RPJMD. Selanjutnya, RPJMD akan dijabarkan dalam perencanaan pembangunan tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan RPJMD menjadi pedoman penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) yang pada akhirnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD). Sebagai dokumen perencanaan kebijakan pembangunan 5 (lima) tahun kedepan, RPJMD Kota Bima Tahun 2013 -2018 juga mempedomani dokumen RTRW Pemerintah Daerah Kota Bima dan mengarah pada terwujudnya ketentuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan pemanfaatan ruang, baik kebijakan struktur tata ruang maupun kebijakan pola tataruang.;

1.4. Sistematika Penyusunan RPJMD Rancangan awal RPJMD Kota Bima Tahun 2013-2018 disusun dengan sistematika sebagai berikut: BAB I

: PENDAHULUAN Bab Ini berisi tentang gambaran umum penyusunan rancangan RPJMD terdiri dari latar belakang penyusunan, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, sistematika penulisan serta maksud dan tujuan.


13

BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH Menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah. BAB III : GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN Bab ini menyajikan gambaran hasil pengolahan data dan analisis terhadappengelolaan keuangan daerah yang terdiri dari Kinerja Keuangan Masa Lalu, Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu, dan Kerangka Pendanaan. BAB IV : ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS Bab ini berisi penyajian isu-isu strategis yang meliputi permasalahan pembangunan dan isu strategis. BAB V : PENYAJIAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN Bab ini berisi penjelasan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan. BAB VI : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN Bab ini berisi strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran dari masing masing misi serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih. BAB VII : KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Bab ini menguraikan hubungan antara kebijakan umum yang berisi arah kebijakan pembangunan berdasarkan strategi yang dipilih dengan target capaian indikator kinerja serta penjelasan tentang hubungan


14

antara program pembangunan daerah dengan indikator kinerja yang dipilih. BAB VIII : INDIKASI

RENCANA

PROGRAM

PRIORITAS

YANG

DISERTAI

KEBUTUHAN PENDANAAN Bab ini menguraikan hubungan urusan pemerintah dengan SKPD terkait beserta program yang menjadi tanggung jawab SKPD serta pencapaian target indikator kinerja pada akhir periode perencanaan yang dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan. BAB IX : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH Bab ini berisikan penetapan indikator kinerja daerah. BAB X : PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

1.5. Maksud dan Tujuan RPJMD

Kota

Bima

2013-2018

disusun

dengan

maksuduntuk

mensinergikan program pembangunan di daerah dalam rangka pelaksanaan RPJPD Kota Bima Tahun 2008-2028 dan memberikan arah sekaligus menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah, masyarakat dan dunia usaha di dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah yang berkesinambungan . Tujuan penyusunan RPJMD Kota Bima ini adalah: a. Disusun sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Kota Bima | Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2013-2018

15

Pembangunan Nasional, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. b. Menyediakan satu acuan resmi bagi seluruh jajaran pemerintah daerah danDPRD dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yangakan dibiayai dari APBD Kota, APBD Provinsi maupun APBN c. Menyediakan tolak ukur sebagai standar dalam mengevaluasi kinerja tahunan setiap satuan kerja perangkat daerah; d. Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum daerah sekarang dalam konstelasi regional dan nasional sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi daerah; e. Menjabarkan visi, misi, dan program prioritas kepala daerah terpilih. f. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan serta mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu dengan perencanaan pembangunan nasional. g. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.


16

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1.

Aspek Geografi Dan Demografi

2.1.1.

Aspek Geografis Secara geografis Kota Bima berada pada bagian timur Pulau Sumbawa

dengan titik koordinat pada posisi 1180 41’ 00” - 1180 48’ 00” Bujur Timur dan 80 30’ 00” - 80 20’ 00” Lintang Selatan. Sedangkan secara administratif Kota Bima berbatasan dengan wilayah-wilayah berikut : -

Sebelah Utara

:

Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima

-

Sebelah Timur

:

Kecamatan Wawo Kabupaten Bima

-

Sebelah Selatan

:

Palibelo Kabupaten Bima

-

Sebelah Barat

:

Teluk Bima

Kota Bima memiliki luas wilayah sebesar 222,25 Km2 mencakup 5 (lima) kecamatan dan 38 (tiga puluh delapan) kelurahan, dengan wilayah kecamatan paling luas adalah Kecamatan Asakota yaitu 60,03 km2 dan kecamatan dengan luas wilayah paling kecil adalah Kecamatan Rasanae Barat yaitu 10,14 km2. Tabel 2.1 Luas Wilayah Kota Bima dirinci per Kecamatan Tahun 2012 NO 1. 2. 3. 4. 5.

KECAMATAN Rasanae Barat Mpunda Rasanae Timur Raba Asakota JUMLAH

LUAS WILAYAH (Km2) 10,14 15,28 64,07 63,73 69,03 222,25

JUMLAH KELURAHAN 6 10 7 11 4 38

Sumber: BPS Kota Bima (DDA Kota Bima 2012)


17

a.

Kondisi Geomorfologi Geologi di Kota Bima disusun oleh batuan dari tua ke muda, yaitu batuan gunung api tua, batuan hasil gunung api batu gamping dan aluvium (Ratman dan Yasin, 1978). Batuan-batuan tersebut mempunyai umur mulai dari Miosen Awal sampai Holosen seperti berikut ini: 1) Batuan gunung api tua (Tlmv), meliputi: bagian Selatan dan merupakan daerah pegunungan terjal yang mengitari Teluk Kota Bima di bagian Selatan seperti Doro Parewa dan sekitarnya. Batuan gunung api tua ini penyusun utamanya adalah lava dan breksi berkomposisi andesit dan basalt, mengandung sisipan tufa bersifat andesit dan batu gamping, sedangkan lavanya sebagian berstruktur bantal dan bersisipan rijang merah. Umur batuan ini diperkirakan Miosen Awal. 2) Batuan gunung api(Tmv), meliputi: bagian Utara, penyusun utama batuan ini adalah lava dan breksi bersifat dasit umumnya berwarna kelabu tua, pejal dan setempat-setempat mengandung banyak urat kuarsa, batuannya termineralisasikan. 3) Batu gamping (Tlml), meliputi: bagian Selatan dan bagian Barat, penyusun utama batuan ini adalah batu gamping berlapis berwarna kelabu, pejal, mengandung sisipan-sisipan batu gamping tufaan, batupasir kuarsa, umur dari batuan ini Miosen Tengah. 4) Endapan Permukaan berupa Aluvium dan Endapan Pantai (Qa), meliputi: bagian teluk yang cukup luas. Penyusun utama terdiri dari kerikil dan pasir. Struktur geologi yang terdapat di Kota Bima adalah struktur sesar/patahan (fault) dan kekar (join).Struktur patahan dapat memicu


18

terjadinya bencana alam geologi.Potensi pertambangan bahan galian yang terdapat di Kota Bima antara lain: galena, marmer, batu gamping, andesit dan pasir. b. Kondisi hidrologi Kondisi Hidrologi Kota Bima dapat ditunjukkan oleh pola pengaliran sungai besar yang mengalir di Kota Bima yang masuk kategori sungai musiman. Pada musim hujan beberapa sungai mengalir dengan debit yang cukup besar, seperti: Sungai Lampe yang mengalir dan mengairi daratan persawahan di lembah wilayah Kota Bima dan bermuara di teluk Bima, sering terjadi banjir pada musim hujan. Kondisi Hidrogeologisistem pergerakan air tanah di daerah Kota Bima dapat ditelaah dari sifat perlakuan air tanah terhadap sifat fisik batuan (litologi). Dari pengamatan sifat fisik batuan dari peta geologi regional dapat dibedakan, menjadi 4 satuan sifat fisik batuan yang berkaitan dengan sifat pergerakan air tanah seperti yang dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.2 Jenis Sifat Fisik Batuan dan Sistem Pergerakan Air Tanah Wilayah Bima Sifat Fisik

Litologi Aluvial daratan/ endapan pantai Batu gamping

Sangat lepas Agak kompak

Tufa, dasitan, batuan vulkanik dan breksi

Kompak

Batuan vulkanik tua yaitu lava dan breksi

Sangat kompak

Sistem Pergerakan

Kelulusan

Melalui ruang antar butir

Tinggi

Melalui celah/rekah

Sedang–Tinggi

Melalui celah/rekah, zona antar butir pada zona lapuk pada bagian lembah Melalui celah/rekah, zona antar butir pada zona lapuk pada bagian lembah

Rendah

Sangat Rendah

Sumber : Sembiring, dkk, 1993


19

Pemunculan mata air dijumpai pada litologi batu gamping dan breksi dari kelompok batuan hasil gunung api tua. Pada umumnya debit mata air di Kota Bima berdebit kecil, tetapi ada sebagian mata air yang memiliki debit yang besar seperti mata air Nungga dimanfaatkan sebagi sumber air bersih oleh PDAM Bima. Disamping mata air Nungga, dulu PDAM sebenarnya memanfaatkan mata air Oi Sii juga tapi kondisi sekarang mata air Oi Sii sudah mengalami kekeringan. c.

Kondisi Klimatologi Kota Bima beriklim tropis dengan curah hujan rata-rata 130,43 mm dan hari hujan rata-rata 9,00 hari/bulan, puncaknya sekitar Bulan DesemberJanuari dengan temperatur berkisar 27,50 °C sampai dengan 34,50 °C. Matahari bersinar terik sepanjang musim dengan rata-rata intensitas penyinaran tertinggi pada Bulan Juni.

d. Penggunaan Lahan Penggunaan lahan di Kota Bima sampai 2012meliputi

kawasan

pertanian (10,13%), kawasan terbangun (5,89%), perkebunan dan tegalan (18,30%), ladang (5,82%), hutan (54,68%). Dalam perkembangannya selama kurun waktu 2008–2012 terjadi konversi lahan yang cukup besar mencapai sekitar ±2.1 Ha/tahun untuk fungsi perumahan, perkantoran, pendidikan, serta untuk pertokoan. Hal ini terjadi sebagai akibat pertumbuhan penduduk dan semakin pesatnya dinamika pertumbuhan kota yang berimplikasi pada penyesuaian terhadap kebutuhan lahan untuk pengembangannya. Secara rinci jenis dan luas penggunaan lahan di Kota Bima dapat dilihat pada tabel berikut.


20

Tabel 2.3 Jenis dan Luas Penggunaan lahan Kota Bima Tahun 2012 No

Jenis Penggunaan

Luas (Ha) 1.310

%

1

Tanah bangunan dan pekarangan

2

Sawah

2.251

10,13

3

Tegalan/kebun

4.069

18,31

4

Ladang/Huma

1.294

5,82

5.

Padang rumput/penggembalaan

6

0,03

6.

Hutan rakyat

2.830

12,73

7.

Hutan Negara

9.324

41,95

8.

Perkebunan

10

0,04

9

Kolam/empang

3

0.01

10

Tanah sementara tidak diusahakan

148

0,66

11

Lain-lain

795

3,58

22.225

100

Jumlah

5,89

Sumber: BPS Kota Bima (DDA Kota Bima, 2012)

e.

Potensi Pengembangan Wilayah Dalam RTRW Nasional, Kota Bima ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang berfungsi sebagai pintu gerbang dan simpul utama transportasi Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) Bima. Sementara, dalam RTRW Provinsi NTB, Kota Bima ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Teluk Bima di bidang pertumbuhan ekonomi khususnya dengan fokus pengembangan sektor Pariwisata, Industri, dan Perikanan. Keberadaan Kota Bima sebagai PKN dan KSP memiliki potensi yang sangat strategis dalam pengembangan wilayahkota. Secara kewilayahan Kota Bima dibagi menjadi beberapa pusat pelayanan dalam kerangka

rencana struktur ruang dengan maksud untuk

meningkatkan fungsi dan peran pusat-pusat pelayanan serta meningkatkan Kota Bima | Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2013-2018

21

kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana wilayah kota. Adapun pusat-pusat pelayanan yang dimaksud sebagaimana tertuang dalam Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bima Tahun 2011-2031 adalah sebagai berikut: 1) Pusat pelayanan kota meliputi : Pusat pelayanan Kota Bima di Kecamatan Rasanae Barat, sebagian Kecamatan Asakota dan sebagian Kecamatan Mpunda yang berfungsi sebagai pusat perdagangan dan jasa skala nasional serta pariwisata skala regional. 2) Sub pusat pelayanan kota meliputi: a) Sub pusat pelayanan kota di Kecamatan Mpunda yang meliputi Kelurahan Penatoi, Kelurahan Sadia dan Kelurahan Sambinae dan berfungsi sebagai pusat kegiatan pemerintahan, administrasi umum, dan pendidikan skala regional; b) Sub pusat pelayanan kota di Kecamatan Raba yang meliputi Kelurahan Rabangodu Utara, Kelurahan Rabadompu Timur, dan Kelurahan Rabadompu Barat dan berfungsi sebagai pusat kegiatan industri kecil dan kerajinan serta pusat pelayanan kesehatan skala regional; dan c) Sub pusat pelayanan kota di Kelurahan Oi Fo'o dan Kelurahan Nitu Kecamatan Rasanae Timur yang berfungsi sebagai pusat peruntukan industri. 3) Pusat lingkungan meliputi: a) Kelurahan Jatiwangi yang berfungsi sebagai pusat perdagangan dan jasa skala lokal, dan pusat pelayanan kesehatan skala lokal;


22

b) Kelurahan Mande yang berfungsi sebagai pusat pendidikan dan pusat perdagangan jasa skala regional; c) Kelurahan Manggemaci yang berfungsi sebagai pusat perdagangan dan jasa skala lokal serta sebagai pusat pelayanan umum; d) Kelurahan Santi yang berfungsi sebagai pusat perdagangan dan jasa skala lokal; e) Kelurahan Kodo dan sekitarnya yang berfungsi sebagai pusat pengembangan pertanian tanaman pangan dan hortikultura, pusat perdagangan dan jasa skala lokal, pusat pelayanan kesehatan skala lokal, dan simpul transportasi skala lokal; f)

Kelurahan Kolo yang berfungsi sebagai pusat pariwisata bahari, pusat perdagangan dan jasa skala lokal, dan pusat pelayanan kesehatan skala lokal.

Pusat-pusat pelayanan tersebut di atas dikembangkan sebagai pusat aktifitas skala kota dan regional, karena memiliki daya tarik yang tinggi terhadap perkembangan dan pertumbuhan kota. Disamping penetapan pusat-pusat pelayanan, dalam RTRW Kota Bima juga

ditetapkan

beberapa

kawasan

strategis.Kawasan

strategis

ini

dikembangkan dalam rangka mengakselerasi pertumbuhan wilayah dengan memanfaatkan potensi dan sumberdaya yang ada dengan secara berdaya guna dan berkelanjutan. Kawasan strategis juga menjadi wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan, karena mempunyai pengaruh signifikan dalam lingkup kota maupun regional di bidang ekonomi, sosial-budaya, dan/atau lingkungan.


23

Fungsi kawasan strategis kota dalam pembangunan berbasis spasial adalah : 1) Mendorong keterpaduan pembangunan nilai strategis kawasan yang bersangkutan dalam mendukung penataan ruang wilayah kota secara berkelanjutan; 2) Alokasi ruang untuk berbagai kegiatan pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, serta fungsi dan daya dukung lingkungan hidup dalam wilayah kota yang dinilai mempunyai pengaruh sangat penting terhadap wilayah kota bersangkutan; 3) Sebagai pertimbangan dalam penyusunan indikasi program utama RTRW kota; dan penyusunan rencana rinci tata ruang kota. Kawasan Strategis Kota meliputi Kawasan Strategis berdasarkan Kepentingan

Pertumbuhan

Ekonomi,

Kawasan

Strategis

berdasarkan

Kepentingan Sosial Budaya, dan Kawasan Strategis berdasarkan Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup. Adapun wilayah kawasan strategis dimaksud adalah meliputi: 1) Kawasan strategis kota berdasarkan kepentingan pertumbuhan ekonomi: a.

Kawasan Pantai Amahami – Ni’u di Kelurahan Dara, dan Pantai Kolo di Kelurahan Kolo dengan sektor unggulan pariwisata.

b.

Kawasan Perkotaan yang meliputi di Kelurahan Sarae, kelurahan Tanjung, Kelurahan Dara, dan Kelurahan Paruga dengan sektor unggulan perdagangan dan jasa.

c.

Kawasan Kelurahan Oi Fo’o, Kelurahan Nitu, Kelurahan Rontu, Kelurahan Panggi dengan sektor unggulan industri marmer.


24

2) Kawasan strategis kota berdasarkan kepentingan sosial budaya meliputi; Kawasan Istana Kesultanan Bima dan sekitarnya meliputi Kelurahan Paruga, Kelurahan Sarae, Kelurahan Melayu dan Kelurahan Dara. 3) Kawasan strategis kota berdasarkan kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup adalah Kawasan Hutan Lampe-Maria di Kelurahan Lampe dan Kawasan Nanga Nae Kapenta di

Kelurahan Jatibaru dan

Kelurahan Kolo yang berfungsi konservasi. f.

Kerentanan Kota Bima terhadap Bencana Secara umum Kota Bima memiliki potensi rawan terhadap bencana, baik bencana alam maupun bencana lainnya. 1) Banjir Posisi kawasan perkotaan yang dikelilingi oleh perbukitan yang memiliki kelerengan curam sampai landai

dan dilalui oleh tiga sungai besar,

menyebabkan tiap daerah aliran sungai tersebut menjadi daerah rawan banjir terutama di musim penghujan. Genangan air ini, selain disebabkan oleh kondisi topografi dan morfologi juga disebabkan oleh banyaknya saluran drainase yang tidak berfungsi secara optimal, serta beralihnya fungsi saluran irigasi menjadi drainase/air buangan. 2) Longsor Berdasarkan karakter litologi kawasannya, terdapat beberapa wilayah di Kota Bima yang merupakan daerah rawan longsor, yaitu : sebagian wilayah Kelurahan Penatoi, Kelurahan Penanae. Disamping itu, juga terdapat beberapa kawasan rawan longsor yang diakibatkan oleh kegiatan dan aktifitas manusia yaitu di Kelurahan Lampe, Kelurahan Rontu, Kelurahan Panggi, dan Kelurahan Sambinae.


25

3) Gelombang Pasang dan Tsunami Wilayah-wilayah yang rentan terkena bencana gelombang pasang dan tsunami adalah wilayah yang dekat dengan pantai Teluk Bima

atau

dengan kata lain adalah kawasan pesisir. Wilayah-wilayah yang masuk dalam kawasan rawan gelombang pasang dan tsunami adalah Kelurahan Kolo, Kelurahan Melayu, Kelurahan Tanjung, Kelurahan Paruga dan Kelurahan Dara. 4) Abrasi Pantai Abrasi pantai terjadi karena tergerusnya pantai oleh gelombang atau ombak tinggi pada waktu tertentu yang terus menerus. Hal ini dikarenakan pantai tidak memiliki penahan gelombang, sehingga mempercepat proses terjadinya abrasi pantai. Kawasan yang rawan abrasi pantai di Kota Bima adalah wilayah pesisir yang telah disebutkan di atas.Salah satu dampak abrasi pantai adalah terjadinya intrusi air laut yang dapat mempengaruhi kondisi air tanah di wilayah Kota Bima. 5) Gempa Bumi Gempa bumi merupakan fenomena alam yang waktu kejadiannya tidak bisa diprediksi.Kondisi tektonik di wilayah Provinsi NTB, termasuk didalamnya adalah Kota Bima merupakan jalur tumbukan lempeng Hindia-Australia dengan lempeng Euro-Asia menyebabkan wilayah ini memiliki ancaman kegempaan yang potensial.Selain ini terdapat juga ancaman dari utara berupa patahan busur belakang.Kedalaman pusat gempa di wilayah Kota Bima dan sekitarnya adalah sekitar 50 km.


26

2.1.2 a.

Aspek Demografis

Jumlah Penduduk Kota Bima Jumlah penduduk Kota Bima selama periode tahun 2008-2012 terus mengalami

peningkatan

yang

cukup

berarti,

dengan

rata-rata

laju

pertumbuhan penduduk tiap tahunnya sebesar 3,06%. Berdasarkan data hasil publikasi BPS Kota Bima tahun 2008-2012, jumlah penduduk Kota Bima pada tahun 2008 adalah sebanyak 129.843 jiwa yang terdiri dari 64.821 jiwa penduduk laki-laki dan 65.022 jiwa penduduk perempuan. Pada tahun 2009 jumlah penduduk Kota Bima mengalami peningkatan sebesar 1,89% dari jumlah penduduk Kota Bima pada tahun sebelumnya. Jumlah penduduk pada tahun 2009 sebesar 132.292 jiwa yang terdiri dari jumlah penduduk laki-laki sebesar 66.044 jiwa dan 66.248 jiwa penduduk perempuan. Pada tahun 2010 jumlah penduduk Kota Bima kembali mengalami peningkatan sebesar 7,78% sehingga mencapai 142.579 jiwa, yang terdiri dari jumlah penduduk laki-laki sebesar 70.009 jiwa dan penduduk perempuan sebesar 72.570 jiwa. Kemudian pada tahun 2011 jumlah penduduk Kota Bima meningkat menjadi 144.018 jiwa, terjadi peningkatan jumlah penduduk sebesar 1,01% jika dibandingkan dengan jumlah penduduk pada tahun sebelumnya. Jumlah penduduk tahun 2011 terbagi menjadi penduduk laki-laki sebesar 70.761 jiwa dan sebanyak 73.257 jiwa penduduk perempuan.Pada tahun 2012, penduduk Kota Bima telah mencapai 146.308 jiwa, dengan tingkat kepadatan 658 jiwa/km2.Jumlah penduduk ini terdiri atas 71.911 jiwa penduduk laki-laki dan 74.397 jiwa penduduk perempuan, dengan kenaikan sebesar 1,59%.


27

Gambar 2.1 Perkembangan Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kota Bima Tahun 2007-2012 150.000

680 146.308 142.579

140.000

144.018

660 658 640

648

642

620 135.000

132.292

600

129.843 130.000

595

127.373

580

584 125.000

573

560

120.000

Kepadatan Penduduk (jiwa/km2)

Jumlah Penduduk (Jiwa)

145.000

540

115.000

520 2007

2008

2009

2010

2011

Jumlah Penduduk (jiwa)

2012

Kepadatan

Berdasarkan distribusi penduduk tiap kecamatan, maka Kecamatan Raba memiliki jumlah penduduk terbesar, yaitu 35.755 jiwa pada tahun 2012. Sedangkan distribusi terendah terdapat pada Kecamatan RasanaE Timur yaitu sebanyak 16.630 jiwa sebagaimana terinci pada table berikut. Tabel 2.4. Jumlah Penduduk Kota Bima dirinci menurut Kecamatan Kota Bima Tahun 2008 – 2012 Kecamatan

Jumlah Penduduk (jiwa) 2008

2009

RasanaE Barat

29.075

29.624

31.126

31.440

31.940

Mpunda

25.983

26.474

32.498

32.826

33.347

RasanaE Timur

16.316

16.623

16.205

16.369

16.630

Raba

34.448

35.097

34.845

35.196

35.755

Asakota

24.021

24.474

27.905

28.187

28.635

129.843

132.292

Kota Bima

2010

142.579

2011

144.018

2012

146.308

Sumber :BPS Kota Bima (DDA Kota Bima 2008-2012)


28

Struktur penduduk Kota Bima didominasi oleh penduduk usia muda, hal ini dapat dilihat dari perkembangan penduduk usia 20-29 tahun yang jumlahnya lebih besar jika dibandingkan dengan kelompok penduduk usia yang lebih tua ataupun anak-anak. Sementara berdasarkan jumlah penduduk menurut jenis kelamin pada tahun 2012 menunjukan bahwa jumlah penduduk perempuan lebih sedikit daripada jumlah penduduk laki-laki. Hal ini berbeda dengan komposisi penduduk menurut jenis kelamin pada tahun 2011 dimana jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk laki-laki. Komposisi penduduk Kota Bima menurut jenis kelamin dan kelompok umur dapat diihat pada tabel berikut. Tabel 2.5 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur Di Kota Bima Tahun 2010 – 2012 Kelompok Umur

2010

2011

2012

L

P

L+P

L

P

L+P

L

P

L+P

0–4

7.358

6.835

14.193

7.470

6.997

14.467

7.591

7.106

14.697

5–9

7.099

6.811

13.910

7.138

6.781

13.919

7.254

6.886

14.140

10 – 14

7.075

6.818

13.893

6.911

6.600

13.511

7.023

6.703

13.726

15 – 19

7.391

7.872

15.263

7.329

7.491

14.820

7.448

7.608

15.056

20 – 24

7.282

8.546

15.828

7.181

8.616

15.797

7.298

8.750

16.048

25 – 29

6.426

6.685

13.111

6.588

6.874

13.462

6.695

6.981

13.676

30 – 34

5.562

5.826

11.388

5.583

5.909

11.492

5.674

6.001

11.675

35 – 39

4.959

4.930

9.889

5.096

5.156

10.252

5.179

5.236

10.415

40 – 44

4.139

4.567

8.706

4.214

4.457

8.671

4.283

4.526

8.809

45 – 49

3.459

3.582

7.041

3.607

3.877

7.484

3.666

3.937

7.603

50 – 54

2.900

2.972

5.872

2.982

3.071

6.053

3.030

3.119

6.149

55 – 59

2.004

2.044

4.048

2.149

2.226

4.375

2.184

2.261

4.445

60 – 64

1.440

1.658

3.098

1.491

1.617

3.108

1.515

1.642

3.157

65 – 69

1.100

1.172

2.272

1.172

1.296

2.468

1.191

1.316

2.507

70 – 74

806

928

1.734

782

918

1.700

795

932

1.727

75 <

1.009

1.324

2.333

1.068

1.371

2.439

1.085

1.392

Jumlah 70.009 72.570 142.579 70.761 73.257 144.018 Sumber : BPS Kota Bima (DDA Kota Bima Tahun 2010 – 2012)

81.630 81.531

2.477 146.308

Pada tahun 2012 kepadatan penduduk di Kota Bima adalah sebesar 658 jiwa/km², dengan kepadatan tertinggi berada di Kecamatan RasanaE Barat


29

dengan kepadatan sebesar 3.150 Jiwa/km². Sedangkan kepadatan penduduk paling rendah berada pada kecamatan Rasanae Timur dengan tingkat kepadatan 260 jiwa/km². Tabel 2.6 Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Bima Tahun 2008 – 2012 Jumlah Penduduk (jiwa/ km2)

Kecamatan

2008

2009

2010

2011

2012

RasanaE Barat

2.867

2.921

3.069

3.101

3.150

Mpunda

1.700

1.773

2.127

2.148

2.182

RasanaE Timur

255

259

253

255

260

Raba

541

551

547

552

561

Asakota

348

355

404

408

415

Kota Bima

584

595

642

648

658

Sumber :BPS Kota Bima (DDA Kota Bima 2008-2012)

Sedangkan ditinjau dari rata-rata jumlah anggota rumah tangga di Kota Bima, menunjukan angka yang masih cukup stabildimana satu rumah tangga rata-rata terdapat 4 jiwa.Pada tahun 2012 jumlah rumah tangga di Kota Bima mencapai 36.362 rumah tangga. Kecamatan Raba merupakan kecamatan dengan jumlah rumah tangga terbanyak dengan jumlah 8.976 rumah tangga, sedangkan kecamatan RasanaE Timur merupakan kecamatan dengan jumlah rumah tangga yang paling sedikit yaitu sebanyak 4.207 rumah tangga. Tabel 2.7 Jumlah Rumah Tangga dan Rata-Rata Jumlah Anggota Rumah Tangga Menurut Kecamatan di Kota Bima Tahun 2012 Luas Wilayah (Km2)

Jumlah Rumah Tangga

Jumlah Penduduk

Kepadatan Penduduk

Rata-Rata Jumlah Anggota Rumah Tangga

RasanaE Barat

10,14

7.663

31.940

3.150

4,16

Mpunda

15,28

8.687

33.347

2.182

3,84

RasanaE Timur

64,07

4.207

16.630

260

3,95

Raba

63,73

8.976

35.755

561

3,98

Asakota

69,03

6.829

28.635

415

4,19

222,25

36.362

146.308

658

4,02

Kecamatan

Kota Bima

Sumber :BPS Kota Bima 2012


30

b. Mata Pencaharian Utama Penduduk/Ketenagakerjaan Keadaan ketenagakerjaan di Kota Bima selama periode 2008 - 2012 menunjukkan adanya

perbaikan yang digambarkan dengan adanya

penurunan tingkat pengangguran. Jumlah penduduk yang tidak bekerja atau menganggur selama periode 2008-2012 terus mengalami penurunan.Pada tahun 2012 terjadi penurunan angka pengangguran sekitar 2.485 orang jika dibanding keadaan pada tahun 2010. Tabel 2.8 Jumlah Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja di Kota Bima Tahun 2008 – 2012

Kegiatan Utama

2008

2009

2010

2011

2012

Angkatan Kerja

57.341

61.438

69.636

66.177

60.405

- Bekerja

51.803

55.606

63.092

61.969

56.346

- Menganggur

5.538

5.833

6.544

4.208

4.059

Bkn Angk. Kerja

33.666

31.303

30.947

35.944

32.001

- Sekolah

11.976

11.521

11.676

9.677

9.842

- Urus Rumah Tangga

16.504

15.368

15.379

20.750

18.078

- Lainnya

5.186

4.414

3.891

5.517

10.081

Tingkat Partisipasi Angk. Kerja (%)

63,01

66,25

69,23

64,80

65,37

Tingkat Pengangguran Terbuka (%)

9,66

9,49

9,40

6,36

6,72

Sumber : BPS Kota Bima – Data Dalam Angka Kota Bima (data diolah)

Tingkat partisipasi angkatan kerja terus mengalami peningkatan yang signifikan selama periode 2008-2012 dari 63,01% pada tahun 2008 menjadi 66,25% pada tahun 2009 dan naik menjadi 69,23% tahun 2010, kembali mengalami penurunan hingga mencapai 64,80% pada tahun 2011, dan kembali meningkat hingga 65,37% pada tahun 2012.


31

Gambar 2.2 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Bima Tahun 2008-2012 12

Tingkat Pengangguran Terbuka (%)

10 9,66

9,49

9,4

8

6

6,36

6,72

4

2

0 2008

2009

2010

2011

2012

Mata pencaharian penduduk di Kota Bima cukup bervariasi. Selama periode tahun 2008-2012 sektor utama mata pencaharian penduduk Kota Bima masih di dominasi oleh sektor jasa kemasyarakatan, disusul dengan sektor perdagangan, kemudian sektor industri pengolahan dan sektor pertanian, perkebunan,

kehutanan dan perikanan. Hal ini antara lain

disebabkan karena sektor pertanian sudah mulai ditinggalkan seiring dengan semakin terus berkurangnya lahan pertanian sebagai dampak pesatnya pembangunan baik untuk pusat perdagangan, bangunan tempat tinggal maupun untuk keperluan perkantoran dan lain-lain. Sehingga penduduk perkotaan khususnya penduduk Kota Bima lebih tertarik untuk bekerja di sektor jasa (perkantoran, termasuk instansi pemerintahan) dan perdagangan.


32

Tabel 2.9 Jumlah Penduduk (Jiwa) Usia 15 Tahun Ke Atas Yang BekerjaMenurut Lapangan Pekerjaan Utama di Kota Bima Tahun 2008 – 2012

No

Lapangan Pekerjaan Utama

2008

2009

2010

2011

2012

1

Pertanian, Perkebunan, Kehutanan dan Perikanan

8.149

8.305

8.872

9.034

7.351

2

Pertambangan dan Penggalian

1.162

1.114

1.108

1.358

1.629

3

Industri Pengolahan

4.833

6.553

9.088

8.674

11.106

4

Listrik, Gas dan Air Bersih

559

462

369

0

79

5

Bangunan

2.352

2.615

3.016

3.414

4.221

6

Perdagangan, Hotel dan Restoran

12.324

12.953

14.521

12.676

14.425

7.154

7.696

8.624

5.825

6.238

771

805

886

1.373

1.631

14.498

15.101

16.608

19.615

23.417

7 8 9

Pengangkutan, Penggudangan dan Komunikasi Keuangan, Asuransi, Persewaan Bangunan dan Jasa Perusahaan Jasa Kemasyarakatan

Sumber : BPS Kota Bima Dalam Angka (data diolah).

2.2.

Aspek Kesejahteraan Masyarakat Kinerja pembangunan pada aspek kesejahteraan masyarakat merupakan

gambaran dan hasil dari pelaksanaan pembangunan selama periode tertentu terhadap kondisi kesejahteraan masyarakat yang mencakup pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, seni budaya dan olahraga. Hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan pada aspek kesejahteraan masyarakat selama periode 2008-2012 diuraikan sebagai berikut:

2.2.1.

Pertumbuhan ekonomi Kinerja

perekonomian

Kota

Bima

selama

periode

2007–2012

menunjukkan perkembangan yang fluktuatif. Namun secara umum menunjukkan tren yang positif. Fluktuasi perkembangan ekonomi dalam kurun waktu tersebut antara lain disebabkan oleh karena lonjakan inflasi sebagai dampak kenaikan harga BBM serta gagal panen hasil pertanian akibat cuaca ekstrem.


33

Tabel 2.10 Pertumbuhan Ekonomi Per-Sektor di Kota Bima Tahun 2007 – 2012 No

Sektor

A

2007 2008 2009 2010 2011

2012

Sektor Primer

B

- Pertanian

6,34

3,36

3,68

1,82

3,96

4,26

- Pertambangan dan Penggalian

7,69

1,33

4,33

5,71

6,23

5,58

- Indstr. Pengolahan

4,01

3,74

3,90

4,16

5,16

5,45

- Listrik, dan Air Bersih

12,95

1,67

3,82

8,57

5,79

5,98

- Bangunan

6,02

5,21

6,97

8,31

7,88

9,33

- Perdagangan. Hotel & Restoran

6,80

5,12

6,10

7,30

7,32

8,12

- Pengangkutan dan Komunikasi

7,36

4,69

5,85

6,25

5,00

4,56

- Bank & lemb. Keuangan Lainnya

7,09

7,22

7,68

7,60

6,29

6,19

- Jasa-Jasa

3,95

4,17

9,20

6,43

4,27

5,08

5,97

4,46

6,39

5,74

5,33

5,82

Sektor Sekunder

C

Sektor Tersier

Laju Pertumbuhan

Sumber : BPS Kota Bima (DDA Kota Bima Tahun 2008 – 2012)

Gambar 2.3 Pertumbuhan Ekonomi Per Sektor di Kota Bima Tahun 2007-2012 14 Pertanian

Pertumbuhan Ekonomi Per Sektor

12 Pertambangan dan Penggalian

10

Indstr. Pengolahan

8

Listrik, dan Air Bersih

6,39

5,82

6

5,97 4

5,74

5,33

Bangunan Perdagangan. Hotel & Restoran

4,46

Pengangkutan dan Komunikasi

2 Bank & lemb. Keuangan Lainnya

0 2007

2008

2009

2010

2011

2012


34

2.2.2.

PDRB Per Kapita

PDRB perkapita atas dasar harga berlaku Kota Bima selama periode 20072012 tumbuh rata-rata sebesar 10,01% per tahun, sedangkan pertumbuhan ratarata PDRB perkapita atas dasar harga konstan dalam periode yang sama sebesar 2,69% per tahun. Tabel 2.11 Prosentase Pertumbuhan PDRB Perkapita Kota Bima Tahun 2007 – 2012 Atas Dasar Harga Berlaku

Atas Dasar Harga Konstan 2000

Tahun

PDRB Perkapita (Juta Rp)

Pertumbuhan (%)

PDRB Perkapita (Juta Rp)

Pertumbuhan (%)

2007

5,313

-

3,080

-

2008

5,943

11,84%

3,156

2,47%

2009

6,702

12,78%

3,295

4,43%

2010

7,016

4,68%

3,234

-1,86%

2011

7,822

11,49%

3,372

4,26%

2012

8,546

9,26%

3,512

4,16%


Tabel 2.12 Nilai PDRB dan PDRB Perkapita di Kota Bima Tahun 2008 - 2012 Uraian

2008

2009

2010

2011

2012

Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan (Juta Rp)

409.737,63

435.961,34

460.999,33

485.578,99

513.825,11

Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rp)

771.598,92

886.646,62

1.000.121,69

1.126.503,11

1.250.380,48

129.843

132.292

142.579

144.018

146.308

PDRB perkapita Atas Dasar Harga Konstan (Juta Rp/jiwa)

3,156

3,295

3,234

3,372

3.512

PDRB perkapita Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rp/jiwa)

5,943

6,702

7,016

7,822

8,546

Jumlah Penduduk (jiwa)

Sumber : BPS Kota Bima


35

Gambar 2.4 PDRB Per Kapita Tahun 2007-2012

8,546

9 7,822

8

7,016

6,702

7

5,943

6

5,313

5 4

3,295

3,156

3,079

3,512

3,372

3,234

3 2 1 0 2007

2008

2009

2010

Atas Dasar Harga Konstan

2011

2012

Atas Dasar Harga Berlaku

Gambar 2.5 Pertumbuhan PDRB Per Kapita Tahun 2007-2012 14,000% 0,13%

12,000%

0,11%

0,12%

10,000%

0,09%

8,000% 6,000%

0,04%

4,000%

0,02%

0,04%

0,04%

2011

2012

0,05%

2,000% ,000% -0,02%

-2,000% -4,000% 2007

2008

Atas Dasar Harga Berlaku

2009

2010

Atas Dasar Harga Konstan 2000


36

Dari perkembangan kontribusi sektor terhadap perekonomian Kota Bima, sektor yang menyumbangkan andil paling besar dalam penciptaan nilai tambah pada tahun 2012 masih tetap dari sektor jasa-jasa yaitu sebesar 29,20%. Sektor dominan lainnya adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 20,66% dan sektor pertanian sebesar 17,55% serta sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 16,87% seperti terinci pada tabel berikut ini. Oleh karena itu, sejauh ini struktur perekonomian Kota Bima masih bersifat kota jasa dan perdagangan.

Tabel 2.13 Kontribusi Sektor Menurut Lapangan Usaha di Kota Bima Tahun 2007–2012 (%) No

Lapangan Usaha

2007

2008

2009

2010

2011

2012

1

Pertanian

19,78

18,62

17,78

17,00

17,55

17,11

2

Pertambangan dan Penggalian

0,12

0,13

0,13

0,13

0,13

0,13

3

Industri Pengolahan

2,82

2,97

2,86

2,79

2,71

2,73

4

Listrik, Gas dan Air Bersih

1,08

0,98

0,92

0,95

0,93

0,88

5

Bangunan

6,64

6,52

6,57

6,77

6,83

7,05

6

Perdagangan, Hotel &Restoran

18,88

19,60

19,81

20,27

20,66

21,42

7

Pengangkutan dan Komunikasi

19,85

20,11

18,37

17,84

16,87

15,98

8

Keuangan, Persw dan Jasa Prsh

4,74

5,04

5,06

5,16

5,12

5,15

9

Jasa – Jasa

26,07

26,02

28,49

29,10

29,20

29,55

PDRB

100

100

100

100

100

100


2.2.3.

Inflasi

Laju

inflasi

merupakan

ukuran

yang

dapat

menggambarkan

kenaikan/penurunan harga dari sekelompok barang dan jasa yang berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat. Inflasi di Kota Bima pada tahun 2012 adalah sebesar 3,61. Angka ini sedikit lebih rendah dibandingkan dengan inflasi propinsi NTB sebesar 3,99 per tahun.


37

Tabel 2.14 Inflasi di Kota Bima Tahun 2008 - 2012 Uraian

2008

2009

2010

2011

2012

Provinsi NTB

13,29

3,34

10,08

6,55

3,99

Inflasi Kota Bima

14,36

4,09

6,35

7,19

3,61

Sumber : BPS Kota Bima

Gambar 2.6 Inflasi Kota Bima dan Provinsi NTB Tahun 2007-2012 16 14,36

14

NIlai Inflasi Rata-Rata

12

13,29

Inflasi Provinsi NTB

10,08 10

Inflasi Kota Bima 8 7,19

Rata-rata Pertumbuhan Inflasi Prov. NTB

6,35

6

6,55 4,09

4

3,99

3,61

Rata-rata Pertumbuhan Inflasi Kota Bima

3,34

2 0

2008

2.2.4.

2009

2010

2011

2012

Kesejahteraan Sosial Pembangunan kesejahteraan sosial meliputi indikator angka melek huruf,

angka rata-rata lama sekolah, angka partisipasi kasar, angka pendidikan yang ditamatkan, angka partisipasi murni, angka kelangsungan hidup bayi, angka usia harapan hidup, persentase penduduk yang memiliki lahan, dan rasio penduduk yang bekerja. Kinerja pembangunan kesejahteraan sosial Kota Bima periode 20082012 pada masing-masing indikator sebagai berikut:


38

a)

Pendidikan Pembangunan pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan mutu pendidikan, perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan bagi seluruh warga kota dan masyarakat, terciptanya efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan, serta tercukupinya sarana dan prasarana pendidikan. Beberapa indikator keberhasilan pembangunan bidang pendidikan dapat dilihat dari Rata-rata Lama Sekolah, Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Pendidikan yang ditamatkan (APT). Tabel 2.15 Kinerja Pembangunan Kesejahteraan Sosial Berdasarkan Indikator Pendidikan di Kota Bima Tahun 2008-2012 No

Pendidikan

2008

2009

2010

2011

2012

1

Angka melek huruf (%)

92,6

92,8

93,7

100

100

9,24

9,25

9,39

9,71

10,22

108,85

108,87

108,89

108,91

108,93

- APK SD/MI

103,54

103,56

95,60

95,60

108,52

- APK SMP/MTs

90,54

90,52

98,87

98,76

114,34

- APK SMA/MA

97,90

97,88

118,18

121,20

124,95

7,05

7,28

7,17

7,30

7,15

- APT SD/MI (%)

97,33

98,21

98,10

100

99,74

- APT SMP/MTs (%)

88,83

94,34

97,70

99,96

99,58

- APT SMA/MA (%)

94,29

87,58

98,40

98,62

100,00

Angka Partisipasi Murni (APM) (%)

108,47

108,45

108,43

108,41

108,39

- APM SD/MI

96,91

97,14

98,88

98,57

92,49

- APM SMP/MTs

82,46

89,86

94,85

94,92

87,40

- APM SMA/SMK/MA

85,55

90,79

95,68

87,21

90,03

2 3

4

5

Angka rata-rata lama sekolah (tahun) Angka Partisipasi Kasar (APK) (jiwa)

Angka pendidikan yang ditamatkan (APT)

Sumber: Dinas Dikpora Kota Bima, 2013


39

b)

Kesehatan Derajat

kesehatan

masyarakat

selama

lima

tahun

terakhir

menunjukkan adanya peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator bidang kesehatan, antara lain: angka kematian bayi, umur harapan hidup, dan prevalensi gizi buruk. Tabel 2.16 Kinerja Pembangunan Kesejahteraan Sosial Berdasarkan Indikator Kesehatan di Kota Bima Tahun 2008-2012 No 1 2 3

Kesehatan Angka usia harapan hidup (tahun) Angka kematian bayi (AKB)/1000 kelahiran hidup Persentase balita gizi buruk (%)

2008

2009

2010

2011

2012

62,70

62,90

62,98

63,1

63,22

22

43

36

58

28

2,11

2,10

5,16

5,16

5,16

Sumber: BPS Kota Bima (Data di Olah)

c)

Kemiskinan Jumlah penduduk miskin di Kota Bima selama periode 2008-2012 mengalami kecenderungan fluktuatif. Berdasarkan hasil rekapitulasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) NTB, jumlah penduduk miskin di Kota Bima dapat ditunjukkan dalam tabel berikut.

Tabel 2.17 Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin dan Tingkat Kemiskinan Di Kota Bima Tahun 2008 - 2012

Uraian

2008

2009

2010

2011

2012

Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)

18.671

18.058

18.264

18.146

18.069

Tingkat Kemiskinan (%)

14,38

13,65

12,81

12,60

12,35

Sumber : Bappeda Kota Bima


40

Perkembangan jumlah penduduk miskin di Kota Bima perlu juga dilihat berdasarkan distribusinya pada setiap kecamatan.Hal ini penting untuk mempertajam program pembangunan di bidang penanggulangan kemiskikan yang berbasis pada wilayah atau yang dikenal dengan penanggulangan kemiskinan berbasis spasial.Adapun sebaran tingkat kemiskinan menurut kecamatan di Kota Bima pada tahun 2012 sebagaimana ditunjukan dalam tabel berikut. Tabel 2.18 Tingkat Kemiskinan Menurut Kecamatan di Kota Bima Tahun 2012

Kecamatan

Tingkat Kemiskinan (%)

Kecamatan Rasanae Barat

5,27

Kecamatan Mpunda

9,24

Kecamatan Rasanae Timur

18,54

Kecamatan Raba

14,08

Kecamatan Asakota

17,36

Kota Bima

12,35

Sumber : Bappeda Kota Bima

d)

Kepemilikan tanah Prosentase

luas

lahan

bersertifikat

menggambarkan

tingkat

ketertiban administrasi kepemilikan tanah di daerah.Semakin besar prosentase luas lahan bersertifikat menggambarkan semakin besar tingkat ketertiban administrasi kepemilikan lahan di suatu daerah.Penerbitan sertifikat tanah di Kota Bima dalam perkembangannya mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun.Hal ini nampak dipengaruhi oleh aktifitas pembangunan yang dilakukan baik oleh individu masyarakat maupun oleh lembaga


41

pemerintah dan swasta. Adapun luas lahan yang diterbitkan sertifikat pada tahun 2008 adalah sebesar 0,92% dari total luas daratan wilayah Kota Bima, kemudian pada tahun 2009 sebesar 11, 58% dan pada tahun 2012 hanya mencapai 0,84%. Secara jelas kepemilikan lahan di Kota Bima dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.19 Luas Lahan Bersertifikat di Kota Bima Tahun 2008 - 2012 (dalam m2) No

Uraian

2008

2009

2010

2011

2012

1.

Luas wilayah daratan

222.250.000

222.250.000

222.250.000

222.250.000

222.250.000

2.

Luas tanah bersertifikat HGB

-

289.891

303.895

-

-

3.

Luas tanah bersertifikat HM

1.995.234

24.451.636

23.924.394

5.615.254

1.830.495

4.

Luas tanah bersertifikat HPL

417.237

222.022

5.

Total luas tanah bersertifikat

1.995.234

25.158.764

24.450.311

5.615.254

1.830.495

6.

Prosentase HGB dibanding luas daratan

-

0,13

0,14

-

-

7.

Prosentase HM dibanding luas daratan

0,92

11,25

11,01

2,58

0,84

8.

Prosentase HGPL dibanding luas daratan

-

0,19

0,10

-

-

9.

Prosentase total luas lahan bersertifikat

0,92

11,58

11,25

2,58

0,84

Sumber : BPN Kota Bima


42

e)

Kesempatan Kerja Rasio penduduk yang bekerja adalah perbandingan jumlah penduduk yang bekerja terhadap jumlah angkatan kerja. Jika yang tersedia adalah angka pengangguran, maka angka yang digunakan adalah = (1 dikurangi dengan angka pengangguran).Dengan demikian rasio penduduk yang bekerja di Kota Bima dapat ditunjukan dari perhitungan berikut ini. Rasio penduduk ang ekerja

.346 0, 3 60.405

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 93,28% dari angkatan kerja yang ada memperoleh kesempatan kerja, sedangkan 6,72% nya masih mencari kerja atau pengangguran. Adapun jumlah angkatan kerja menurut kelompok umur di Kota Bima pada tahun 2012 dapat dilihat pada table berikut ini. Tabel 2.20 Jumlah Angkatan Kerja Menurut Kelompok Umur Kota Bima Tahun 2012 Angkatan Kerja Golongan umur Jumlah Mencari Bekerja Pekerjaan 15-19

9.032

656

9.688

20-24

9.650

676

10.326

25-29

8.147

654

8.801

30-34

7.000

512

7.512

35-39

6.322

470

6.702

40-44

5.313

355

5.668

45-49

4.584

308

4.892

50-54

3.707

249

3.956

55-59

2.681

179

2.860

Jumlah

56.346

4.059

60.405

Sumber : Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bima


43

f)

Angka Kriminalitas Keamanan, ketertiban dan penanggulangan kriminalitas merupakan salah

satu

prioritas

pembangunan

dalam

mewujudkan

stabilitas

penyelenggaraan pemerintahan terutama di daerah. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan rasa aman kepada masyarakat, menjaga ketertiban dalam pergaulan masyarakat, serta menanggulangi kriminalitas sehingga kuantitas dan kualitas kriminalitas dapat dikurangi. Angka kriminalitas yang tertangani adalah penanganan kriminal oleh aparat penegak hukum (polisi/kejaksaan).Angka kriminalitas yang ditangani merupakan jumlah tindak kriminal yang ditangani selama 1 tahun terhadap 10.000 penduduk. Tabel 2.21 Angka Kriminalitas Kota Bima Tahun 2012*) Kasus

Kejadian

Pembunuhan

4

Penganiayaan Berat

17

Penculikan Pencurian dengan Kekerasan

15

Pencurian dengan Pemberatan

61

Pencurian Ranmor

350

Pencurian Kawat Telepon

-

Pemerkosaan

4

Pembakaran

2

Senpi/Handak

0

Pemerasan

14

Penyelundupan Kejahatan Terhadap Kepala Negara Jumlah

0 467

Sumber : Kepolisian Resor Bima Kota *) Hanya tersedia data tahun terakhir 2012, data tahun sebelumnya tidak tersedia


44

g)

Seni Budaya Pembangunan kesejahteraan sosial pada aspek seni budaya di Kota Bima tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 menunjukan perkembangan yang tidak terlalu signifikan sebagaimana ditunjukan dalam table berikut.

Tabel 2.22 Jumlah Grup, Gedung dan Dewan Kesenian di Kota Bima Tahun 2008 - 2012 No. 1. 2. 3.

Uraian Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk. Jumlah gedung kesenian per 10.000 penduduk.

2008

2009

2010

2011

2012

1,19

1,32

1,66

1,66

2,52

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

Dewan kesenian

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Sementara dari perkembangan pelayanan bidang olah raga berdasarkan data tahun 2012 menunjukan bahwa jumlah organisasi pemuda sebanyak 9 lembaga, jumlah organisasi olah raga sebanyak 17 induk organisasi cabang olah raga, jumlah gelanggang olah raga 3 unit dan jumlah lapangan olah raga sebanyak 9 unit.

2.3.

Aspek Pelayanan Umum Pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan umum

dalam bentuk barang publik yang menjadi tanggungjawab pemerintah daerah dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.


45

2.3.1. Fokus layanan urusan wajib a)

Pendidikan Pembangunan pendidikan menjadi fokus utama di Kota Bima untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan daya saing masyarakat Kota Bima.Berbagai program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan 2012 telah memberikan hasil yang menggembirakan. Selama kurun waktu 2008 – 2012 upaya penyediaan layanan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah telah menunjukkan peningkatan. Hal ini dapat ditunjukan oleh kondisi pelayanan umum urusan pendidikan di Kota Bima yang telah dicapai selama kurun waktu 5 tahun terakhir. Pada jenjang pendidikan dasar, angka partisipasi sekolah (APS) di tingkat SD/MI pada tahun 2012 sebesar 924,98 dan APS SMP/MTs sebesar 874,05. Sedangkan dari aspek Angka Partisipasi Kasar (APK) tingkat SD/MI A pada tahun 2012 sebesar 108,52% dan APK tingkat SMP/MTs/ sebesar 114,34%. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 menunjukan trend menurun, dimana pada tahun 2008 APM SD/MI sebesar 96,91% turun menjadi 92,49% pada tahun 2012. Dari aspek rasio guru dan murid, baik untuk SD/MI maupun untuk SMP/MTs telah menunjukkan angka yang cukup baik dan mengalami peningkatan dari tahun 2008 sebesar 110,59% (SD/MI) dan 109,23 (SMP/MTs) dan pada tahun 2012 menjadi sebesar 123,09 (SD/MI) dan 128,31 (SMP/MTs). Sementara pada jenjang pendidikan menengah dapat ditunjukkan bahwa APS pada tahun 2008 sebesar 855,56 dan pada tahun 2012 naik menjadi 900,34. APM pada tahun 2008 sebesar 85,55 naik menjadi 90,03 pada tahun 2012. Sedangkan APK pada tahun 2012 sebesar 128,89. Rasio


46

guru/murid pada jenjang pendidikan menengah pada tahun 2008 sebesar 134,89menjadi 55,00

pada tahun 2012. Secara rinci gambaran kondisi

pelayanan umum urusan pendidikan di Kota Bima tahun 2008-2012 dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel 2.23 Kondisi Pelayanan Umum Urusan Pendidikan di Kota Bima Tahun 2008-2012 No 1

Uraian

Tahun 2008

2010

2011

2012

Pendidikan Dasar a.

b.

c.

d.

Angka Partisipasi Sekolah APS SD/MI

969,13 971,42 988,81 985,74 924,98

APS SMP/MTs

824,59 897,75 948,48 949,24 874,05

APK SD/MI

103,54 103,56

95,60

95,60 108,52

APM SD/MI

96,91

97,14

98,88

98,57

APK SMP/MTs

90,54

90,52

98,87

98,76 114,34

APM SMP/MTs

82,46

89,86

94,85

94,92

87,40

92,49

SD/MI

52,13

53,28

53,18

51,22

52,65

SMP/MTs

25,82

29,49

31,56

32,75

37,98

Rasio Ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah :

Rasio Guru/Murid SD/MI

110,59 119,12 118,20 122,76 123,09

SMP/MTs

109,23 108,27 110,65 132,69 128,31

Rasio guru/murid per kelas rata-rata pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs)

52,39

52,37

52,35

52,33

52,31

Jumlah ruang kelas jenjang SD/MI

485

490

495

502

512

Jumlah ruang kelas jenjang SMP/MTs

318

422

426

430

434

Jumlah guru pada jenjang pendidikan dasar (PNS)

1.020

1.091

1.116

1.104

1.104

-

-

-

-

- 108,00 108,91 108,93

Jumlah murid pendidikan dasar 2

2009

- 43.996

Pendidikan Menengah a.

Angka Partisipasi Sekolah APS SMA/MA/SMK APK SMA/MA/SMK

b.

128,81 128,83 128,85 128,87 128,89

APM SMA/MA/SMK

85,55

90,79

95,68

87,21

90,03

Rasio Ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah jenjang pendidikan menengah

22,26

23,24

33,17

23,75

31,17


47

No

Tahun

Uraian c.

2008

Rasio Guru/Murid

4

5

6 7

2011

2012

98,50

79,30

66,74

55,00

-

-

-

-

65

Jumlah ruang kelas

1.300

1.310

1.335

1.352

1.370

Jumlah guru

2.120

2.220

2.320

2.420

2.420

Jumlah murid

3

2010

134,89

Rasio Guru/Murid per kelas rata-rata jenjang pendidikan menengah

d.

2009

15.716 22.516 29.256 36.256 43.996

Jumlah Penduduk usia lebih dari 15 tahun yang buta huruf

1,38

1,36

1,34

1,24

1,14

Bangunan SD dalam kondisi baik

491

491

502

508

513

Bangunan SMP dalam kondisi baik

201

205

209

213

217

Bangunan SMA/SMK dalam kondisi baik

174

176

180

184

188

Jumlah siswa TK/RA

-

-

-

-

5092

APK PAUD

-

-

-

-

79,32

-

-

-

-

SD/MI

1,40

1,80

1,30

1,50

1

SMP/MTs

1,60

1,12

1,60

1,60

1

SMA/MA/SMK

1,15

1,20

1,00

1,70

1

96,00

96,20

-

-

Fasilitas Pendidikan

PAUD

Angka Putus Sekolah

Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D4 (SD/MI-SMA/MK/MA) Guru bersertifikasi

98,30

99,10

-

99,10

760

1.174

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga

b)

Kesehatan Upaya

pembangunan

kesehatan

yang

dilakukan

ditujukan

untukmeningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui penurunan angkakematian ibu dan bayi, menekan tingkat kesakitan penyakit menular,meningkatkan status gizi masyarakat terutama bayi dan balita sertameningkatkan

peran

serta

masyarakat

dalam

pembangunan

kesehatan.Kondisi pelayanan umum pada urusan kesehatan di Kota Bima selama periode 2008-2012 sebagaimanaditunjukan dalam tabel berikut.


48

Tabel 2.24 Kondisi Pelayanan Umum Urusan Kesehatan di Kota Bima Tahun 2008-2012 No

Uraian

Tahun 2008

2009

2010

2011

2012

94

96,73

93,38

94,55

13,09

12,09

10,52

10,41

11,69

3,85

3,77

3,50

3,47

3,07

1

Rasio Posyandu per satuan balita

2

Rasio Pustu per 100.000 penduduk

3

Rasio puskesmas per satuan penduduk

4

Rasio tenaga medis per 100.000 penduduk

18

23

23

28

24

5

Jumlah praktek dokter

15

19

29

44

55

6

Rasio dokter per satuan penduduk

1:4

1:5

1:4916

1:3273

1:2660

7

Rasio tenaga medis per 1.000 penduduk

2,24

2,75

3,18

3,68

3,23

176

256

370

550

695

2863

2794

2559

3113

3010

39

41

10

37

32

326

115

212

89

632

-

-

471

89

632

3337

3421

3575

3934

3271

8 9 10

Jumlah komplikasi kebidanan yang ditangani Jumlah pertolongan persalinan yang dilakukan oleh tenaga persalinan (bidan) Jumlah kasusgizi buruk mendapat penangangan

11

Penemuan dan penanganan penyakit TBC/TBA

12

Jumlah pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

13

Jumlah kunjungan bayi ke posyandu

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Bima

Dilihat dari berbagai indikator aspek pelayanan pada urusan kesehatan tersebut diatas, ada upaya penyediaan fasilitas kesehatan diarahkan untuk dapat meningkatkan jangkauan dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat Kota Bima yangbelum merata. Meskipun dari trend menunjukkan adanya peningkatan penyediaan sarana dan prasarana kesehatan seperti jumlah dokter dan tenaga medis, namun sampai pada


49

tahun 2012 rasio dokter per satuan penduduk yang sebesar 1:2.660 belum sesuai dengan standar minimum yaitu 1:2.500 penduduk. Demikian juga dengan penanganan penyakit TBC/TBA pada tahun 2008 sebanyak 326 kasus dan pada tahun 2012 terjadi peningkatan yang cukup tinggi yaitu 632 kasus.

c)

Pekerjaan Umum Pekerjaan umum dan pembangunan infrastruktur mempunyai peran vital dalam mewujudkan pemenuhan hak dasar rakyat seperti pangan, sandang,

papan,

rasa

aman,

pendidikan,

kesehatan

dan

lain-lain.

Infrastruktur, yang sering disebut pula prasarana dan sarana fisik, di samping memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan kesejahteraan sosial dan kualitas lingkungan juga terhadap proses pertumbuhan ekonomi suatu wilayah atau region. Hal tersebut dapat ditunjukkan dengan indikasi bahwa wilayah yang memiliki kelengkapan sistem infrastruktur yang berfungsi lebih baik dibandingkan dengan wilayah lainnya mempunyai tingkat kesejahteraan sosial dan kualitas lingkungan serta pertumbuhan ekonomi yang lebih baik pula.Sebaliknya, keberadaan infrastruktur yang kurang berfungsi dengan baik mengakibatkan problem sosial dan lingkungan. Secara tidak langsung, pembangunan infrastruktur PU dan permukiman akan mendukung produktivitas sektor ekonomi lainnya sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kondisi sosialbudaya kehidupan masyarakat melalui efek berganda. Sedangkan secara langsung terkait sektor konstruksi, infrastruktur PU juga akan menciptakan kesempatan kerja dan usaha. Oleh karena itu, keberadaan infrastruktur yang


50

baik akan dapat mendorong terciptanya stabilitas berbagai aspek dalam masyarakat guna menunjang laju pembangunan . Kondisi pelayanan umum pada urusan pekerjaan umum di Kota Bima selama periode 2008-2012

sebagaimana ditunjukan dalam tabel

berikut: Tabel 2.25 Kondisi Pelayanan Umum Urusan Pekerjaan Umum di Kota Bima Tahun 2008-2012 No 1 2 3 4 5

Uraian Total panjang jalan (km) Panjang jalan dalam kondisi baik (km) Panjang jalan dalam kondisi sedang (km) Panjang jalan dalam kondisi rusak (km) Panjang jalan dalam kondisi rusak berat (km)

Tahun 2008

2009

2010

2011

2012

369,49

369,49

369,49

369,49

258,50

186,93

196,75

220,47

230,99

108,03

11,48

8,44

13,52

6,52

34,51

22,90

20,36

16,01

12,48

19,63

80,56

76,33

56,67

56,67

33,96

6

Rasio jaringan irigasi

45,57

7

Pasok irigasi per area

0,68

8

Pasok irigasi relative

5348,75

9

Rancangan luas areal

1667,00

10 11

Persentase rumah tinggal bersanitasi Rasio tempat ibadah per satuan penduduk

59,21

59,23

60,04

63,19

74,92 398,44

12

Rasio TPU per satuan penduduk

0,0006

13

Rasio daya tampung TPS terhadap jumlah penduduk

0,25 ton per 1000 penduduk

14

Rasio TPS terhadap jumlah penduduk

0,258998

15

Jumlah rumah layak huni

40.002

Rasio rumah layak huni terhadap jumlah penduduk Rasio permukiman layak huni 17 terhadap luas wilayah pemukiman Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan 16


0,273 97,46

51

Berdasarkan tabel tersebut diatas nampak bahwa pelayanan umum bidang pekerjaan umum menunjukan perkembangan yang positif ditandai dengan semakin berkurangnya panjang jalan dalam kondisi rusak berat dan kondisi rusak. Pada tahun 2008 panjang jalan dalam kondisi rusak berat sepanjang 80,56 km berkurang pada tahun 2012 menjadi hanya 33,96 km. Sedangkan jalan dalam kondisi rusak pada tahun 2008 sepanjang 22,90 km berkurang pada tahun 2012 menjadi 19,63 km. Sementara berdasarkan rasio pelayanan jaringan irigasi pada tahun 2012 baru mencapai 45,57. Lebih lanjut merujuk pada data table tersebut diatas, pelayanan bidang pekerjaan umum masih dihadapkan pada beberapa tantangan yaitu antara lain rasio rumah layak huni terhadap jumlah penduduk yang masih rendah yaitu hanya sebesar

0,24serta

prosentase

rumah

bersanitasi

yang

baru

mencapai 74,92%. d)

Lingkungan Hidup Kondisi pelayanan umum pada urusan lingkungan hidup di Kota Bima selama periode 2008-2012 dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.26 Kondisi Pelayanan Umum Urusan Lingkungan Hidup di Kota Bima Tahun 2008-2012 Tahun No

Uraian

2008

2009 2010 2011

2012

1

Jumlah sampah yang ditangani (ton)

9,6

11,2

8,7

31,98

33,21

2

Jumlah volume produksi sampah (ton)

48

56

58

156

162

3

Prosentase sampah yang ditangani (%)

20

20

15

20,5

20,5

65,70

67,83

68,50

73,78

78,51

74,65

78,61

81,91

83,24

85,05

Prosentase penduduk berakses air minum (%) Prosentase luas permukiman yang 5 tertata (%) Sumber : Badan Lingukungan Hidup 4


52

Dalam urusan lingkungan hidup, sampai dengan akhir tahun 2012 cakupan penanganan persampahan baru mencapai 20,5% dari 38 kelurahan. Adapun di bidang pelayanan air minum, penduduk yang memiliki akses air minum pada 2012 mencapai78,51%. e)

Penataan Ruang Pada pelayanan urusan penataan ruang, persentase luas kawasan kumuh pada tahun 2012 mencapai 0,67% dari keseluruhan luas wilayah Kota Bima. Sedangkan berkaitan dengan dokumen penataan ruang, Kota Bima telah memiliki dokumen Perda RTRW Kota Bima sejak tahun 2007 dan direvisi pada tahun 2012 sesuai dengan arahan Undang-UndangNomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Tabel 2.27 Kondisi Pelayanan Umum Urusan Penataan Ruang di Kota Bima Tahun 2008-2012

No

Persentase luas kawasan kumuh (%) Tersedianya dokumen RTRW 2 yang telah ditetapkan dengan PERDA Tersedianya dokumen RDTRK 3 Kawasan Strategis yang telah ditetapkan dengan PERDA Sumber :Bappeda Kota Bima 1

f)

Tahun

Uraian 2008

2009

2010

2011

2012

0,78

0,78

0,78

0,70

0,67

Ada

Ada

Ada

ada

Ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Perencanaan Pembangunan Kondisi pelayann umum urusan perencanaan pembangunan di Kota Bima selama periode 2008-2012 telah mengacu pada ketentuan Undangundang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanan Pembangunan Nasional serta Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan


53

Daerah. Dalam hal ini Kota Bima telah memiliki dokumen perencanaan jangka panjang berupa RPJPD yang ditetapkan dengan Perda 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bima Tahun 2008-2028. Kemudian dokumen Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bima tahun 2008-2013 ditetapkan dengan Perda nomor 10 Tahun 2008. Sedangkan dokumen rencana pembangunan tahunan berupa RKPD setiap tahunnya ditetapkan dengan peraturan walikota.Adapun kondisi pelayanan umum pada urusan perencanaan pembangunan di Kota Bima Tahun 2008-2012 sebagaimana ditunjukan dalam table berikut ini.

Tabel 2.28 Keadaan Pelayanan Umum Urusan Perencanaan Pembangunan di Kota Bima Tahun 2008-2012 Tahun No

Uraian 2009

2010

2011

2012

1

Teresedianya dokumen RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

2

Teresedianya dokumen RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Teresedianya dokumen RKPD yang telah ditetapkan dengan PERWALI Sumber : Bappeda Kota Bima 3

g)

2008

Perumahan Adapun kondisi pembangunan pada pelayanan umum urusan perumahan di Kota Bima selama periode 2008-2012 secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:


54

Tabel 2.29 Keadaan Pelayanan Umum Urusan Perumahan di Kota Bima Tahun 2008-2012 Tahun No Uraian 2008 2009 2010 2011 2012 1

Luas Ruang Terbuka Hijau (ha)

Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB Rasio bangunan ber IMB per 3 satuan bangunan Sumber : Dinas Tata Kota dan Perumahan 2

4.161

4.161

4.161

4.161

4.161

18,71

18,71

18,71

18,71

18,71

1,03

0,85

1,14

0,93

0,97

Berdasarkan tabel tersebut di atas nampak bahwa luas ruang terbuka hijau di Kota Bima pada tahun 2012 mencapai 4.161 ha, dengan rasio persatuan luas wilayah ber HPL/HGB sebesar 18,71%. Sedangkan rasio penerbitan IMB bangunan dari tahun ke tahun selama periode 5 tahun terakhir mengalami jumlah yang bervariasi. Tantangan pembangunan bidang perumahan adalah bahwa rasio bangunan ber IMB per satuan bangunan yang masih

cukup

rendah

dimana

sampai

pada

tahun

2012

hanya

mencapai 0,97%. h)

Perhubungan Pelayanan umum pada urusan perhubungan di Kota Bima selama periode 2008-2012 sebagaimana ditunjukan dalam tabel berikut. Tabel 2.30 Keadaan Pelayanan Umum Urusan Perhubungan di Kota Bima Tahun 2008-2012 Tahun No Uraian 2008 2009 2010 2011 2012 1

Jumlah terminal Bis 3 Jumlah pelabuhan 2 1 laut 3 Rasio ijin trayek (%) 0,07 Jumlah angkutan 4 295 umum Jumlah penumpang 5 866.844 (Bis dan Kapal laut) Jumlah uji KIR 6 406 kendaraan umum Sumber : Dishubkominfo Kota Bima

3

3

3

3

1

1

1

1

0,06

0,05

0,04

0,04

406

430

601

646

875.600

884.000

981.600

1.117.80 0

430

663

712

799


55

Secara umum pelayanan umum pada urusan perhubungan selama lima tahun terakhir,

belum menunjukkan perubahan yang berarti. Hal

tersebut terkait dengan tidak terjadinya perubahan yang sangat drastis pada penyediaan prasarana perhubungan. Kondisi yang nampak terjadi perubahan yang menonjol adalah hanya pada perkembangan jumlah penumpang (Bus dan Kapal Laut) yang pada tahun 2008 mencapai 866.844 orang mengalami kenaikan yang cukup berarti pada tahun 2012 menjadi 1.177.800 orang. Hal ini menunjukkan mobilitas dan pergerakan penduduk yang keluar masuk wilayah Kota Bima semakin meningkat dari tahun ke tahunnya.

i)

Komunikasi dan Informatika Adapun kondisi pelayanan umum pada urusan komunikasi dan informatika di Kota Bima selama periode 2008-2012 sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut. Tabel 2.31 Kondisi Pelayanan Umum Bidang Komunikasi dan Informatika di Kota Bima Tahun 2008-2012 Tahun No

Uraian 2008

2009

2010

2011

2012

15

15

15

31

31

1

Jumlah jaringan telepon genggam (BTS)

2

Rasio warnet (%)

0,04

0,04

0,04

0,16

0,16

3

Rasio wartel (%)

0,09

0,09

0,09

0,02

0,02

4

Jumlah surat kabar (media)

9

9

9

11

11

26

26

Jumlah penyiaran radio/TV 26 26 26 lokal (pemancar) Sumber: Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Bima 5


56

Berdasarkan

tabel

tersebut

diatas

menunjukkan

adanya

perkembangan kinerja pelayanan umum bidang komunikasi dan informatika dari tahun 2008 ke tahun 2012. Pada tahun 2008 jumlah BTS sebanyak 15 unit naik menjadi 31 unit pada tahun 2012. Demikian juga dengan jumlah surat kabar, pada tahun 2008 terdapat 9 perusahaan penerbitan naik menjadi 11 perusahaan pada tahun 2012. j)

Kependudukan dan Catatan Sipil Pembangunan bidang kependudukan mengalami peningkatan terkait dengan peningkatan kualitas, pengendalian pertumbuhan dan kuantitas, pengarahan mobilitas dan persebaran penduduk yang serasi dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan, serta pengembangan informasi dan administrasi kependudukan. Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan kependudukan dan catatan sipil di Kota Bima selama periode 2008-2012 sebagaimanadapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.32 Keadaan Pelayanan Umum Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil di Kota Bima Tahun 2008-2012

No 1 2 3

Uraian Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk (%) Jumlah penduduk ber akte kelahiran (jiwa) Rasio pasangan berakte nikah (%)

Tahun 2008

2009

2010

2011

2012

-

-

-

-

43,75

-

-

-

-

71.775

-

-

-

-

81,92

Sumber : Dinas Dukcapil Kota Bima

Berdasarkan tabel tersebut diatas nampak bahwa data yang tersedia untuk tahun 2012 menunjukan rasio penduduk ber KTP per satuan


57

penduduk sebesar 43,75%, jumlah penduduk berakte kelahiran mencapai 71.775 jiwa, dan rasio pasangan berakte nikah sebesar 81,92%.Sementara data tahun-tahun sebelumnya tidak dapat disajikan disebabkan oleh updating server kependudukan yang dilakukan setiap tahunnya. k)

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pembangunan

pada

urusan

pemberdayaan

perempuan

dan

perlindungan anak selama lima tahun terakhir mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat dengan semakin meningkatnya upaya pertisipasi perempuan yang bekerja di lembaga pemerintah sebesar 11,43% dan perempuan yang bekerja di lembaga swasta sebesar 46,86%. Disamping itu perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan (KDRT) juga meningkat dengan semakin kecilnya angka rasio KDRT serta rendahnya angka tenaga kerja di bawah umur yang hanya mencapai 0,06. Kondisi pelayanan umum dalam urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kota Bima selama periode 2008 - 2012 dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Tabel 2.33 Kondisi Pelayanan Umum Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Bima Tahun 2008-2012 Tahun No 1 2

Uraian Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (%) Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta (%)

3

Jumlah pekerja perempuan (jiwa)

4

Rasio KDRT (%)

2008

2009

2010

2011

2012

10,34

10,43

11,61

11,87

11,43

39,18

40,63

43,04

44,18

46,86

20.126

19.977

20.239

20.576

20.943

-

-

-

-

0,65

-

-

0,06

Persentase jumlah tenaga kerja di bawah umur (%) Sumber : Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 5


58

l)

Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Pelayanan umum urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera diupayakan melalui pemberdayaan dan ketahanan keluarga secara menyeluruh,

terutama

dalam

kemampuan

pengasuhan

dan

penumbuhkembangan anak dan peningkatan kualitas lingkungan keluarga. Peningkatan kualitas lingkungan keluarga dilakukan melalui pengembangan akses terhadap kualitas hidup keluarga: ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Oleh karena itu, pada aspek ini penting untuk melihat jumlah keluarga pra sejahtera dan sejahtera 1, akseptor KB serta rata-rata anak per keluarga. Kondisi

pelayananumum pada urusan keluarga berencana dan

keluarga sejahtera di Kota Bima selama periode 2008-2012 sebagaimana ditunjukan dalam tabel berikut. Tabel 2.34 Kondisi Pelayanan Umum Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kota Bima Tahun 2008-2012

No

Tahun

Uraian 2008

2009

2010

2011

2012

1

Rata-rata jumlah anak per keluarga(jiwa)

1,26

1,31

1,35

1,43

1,78

2

Rasio akseptor KB (%)

82,89

79,27

83,97

83,86

84,44

3

Jumlah keluarga Pra Sejahtera (KK)

8.905

8.824

8.839

8.728

8.285

4

Jumlah keluarga Sejahtera 1 (KK)

6.541

6.654

6.669

6.573

6.660

Sumber : Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Berdasarkan tabel tersebut diatas rata-rata jumlah anak per keluarga mengalami peningkatan dari tahun 2008 dengan rata-rata anak perkeluarga 1,26 anak, naik menjadi 1,78 anak per keluarga pada tahun 2012. Sebaliknya pada kurun waktu tahun 2008 – 2012 rasio akseptor KB terus mengalami


59

kenaikan setiap tahunnya. Pada tahun 2008 rasio akseptor KB sebesar 82,89% naik menjadi 84,44% pada tahun 2012. Sedangkan jumlah keluarga Pra Sejahtera terjadi trend menurun dari 8.905 KK pada tahun 2008 turun menjadi 8.285 KK pada tahun 2012. Sedangkan keluarga sejahtera 1 terjadi kenaikan jumlah dari 6.541 KK pada tahun 2008 naik menjadi 6.660 pada tahun 2012. m)

Sosial Kondisi pelayanan umum pada urusan sosial di Kota Bima selama periode 2008-2012 sebagaimana ditunjukan dalam tabel berikut. Tabel 2.35 Kondisi Pelayanan Umum Urusan Sosial di Kota Bima Tahun 2008-2012

No 1 2 3

Uraian Jumlah sarana sosial (Panti jompo, panti asuhan, panti rehabilitasi) (unit) Persentase PMKS yang memperoleh bantuan social (%) Jumlah penyandang cacat (jiwa)

Tahun 2008 2009

2010

2011

2012

26

26

26

26

26

8

8

17

11

14

-

-

-

960

960

-

-

9.334

9.334

Jumlah penyandang masalah sosial (jiwa) Sumber :Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 4

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa sarana sosial di Kota Bima dari tahun 2008 sampai tahun 2012 tidak mengalami perubahan yaitu sebanyak 26 unit. Sedangkan PMKS yang memperoleh bantuan mengalami peningkatan meskipun tidak terlalu signifikan, dimana pada tahun 2008 sebesar 8% naik menjadi 14% pada tahun 2012. Dengan demikian jumlah PMKS yang memperoleh bantuan dalam kurun waktu tersebut masih relatif kecil.


60

n)

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Keadaan

pelayananumum urusan koperasi, usaha kecil dan

menengah di Kota Bima selama periode 2008-2012 sebagaimana ditunjukan dalam tabel berikut. Tabel 2.36 Keadaan Pelayanan Umum Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Kota Bima Tahun 2008-2012 No

Uraian

Tahun 2008

2009

2010

2011

2012

1

Jumlah koperasi aktif

-

104

97

97

97

2

Jumlah koperasi

-

135

137

142

142

3

Persentase koperasi aktif (%)

-

77,00

71,00

68,31

68,31

4

Jumlah UMKM

-

338

660

784

1874

5

Jumlah UKM non BPR/LKM

-

-

-

-

760

Sumber : Dinas Koperindag Kota Bima

Jumlah koperasi aktif di Kota Bima periode 2008-2012 belum mengalami perkembangan yang berarti.Pada 2011 dan tahun 2012 jumlah koperasi aktif tercatat 97 unit. Selama kurun waktu lima tahun jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) mengalami peningkatan yang signifikan, dimana pada 2011 tercatat 784 unit menjadi 1874 unit pada 2012.Sedangkan jumlah UKM non BPR/LKM sejumlah 760 unit. o)

Penanaman Modal Pelayanan umum urusan penanaman modal pada dasarnya mencakup keadaan jumlah investasi di daerah baik yang berupa penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun penanaman modal asing (PMA).Sampai saat ini Pemerintah Kota Bima terus mengupayakan peningkatan pelayanan bidang penanaman modal.


61

p)

Kebudayaan Kondisi pelayananumum pada urusan kebudayaan di Kota Bima sampai saat ini hanya bisa dilihat berdasarkan jumlah grup atau sanggar kesenian sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut : Tabel 2.37 Kondisi Pelayanan Umum Urusan Kebudayaan di Kota Bima Tahun 2008-2012 Tahun No Uraian 2008 2009 2010 2011 2012 1

Jumlah sanggar kesenian

18

20

25

25

38

2

Jumlah situs bersejarah

8

8

8

8

8

3

Dewan Kesenian

-

-

-

-

1

1

1

1

Jumlah gedung kesenian per 1 1 1000 jumlah penduduk Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bima 4

Berdasarkan tabel tersebut di atas nampak bahwa intensitas kegiatan kebudayaan di Kota Bima menunjukkan perkembangan yang positif selama kurun waktu tahun 2008-2012. q)

Pemuda dan Olahraga Pelayanan umum pada urusan pemuda dan olah raga di Kota Bima sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut : Tabel 2.38 Kondisi Pelayanan Umum Urusan Pemuda dan Olah Raga di Kota Bima Tahun 2008-2012 Tahun No

Uraian

2008

2009

2010

2011

2012

1

Jumlah organisasi pemuda

8

8

9

9

9

2

Jumlah organisasi olah raga

15

17

17

17

17

3

Jumlah kegiatan kepemudaan

2

2

2

2

2

9

9

9

9

9

3

3

3

3

3

7

7

7

8

9

4

Jumlah kegiatan olah raga Jumlah gelanggang olah raga 5 (non private) 6 Jumlah lapangan olah raga Sumber: Dinas Dikpora Kota Bima


62

Berdasarkan tabel tersebut di atas nampak bahwa kegiatan kepemudaan masih relatif minim dan dibutuhkan perhatian yang lebih lagi untuk masa yang akan datang. Hal ini dapat ditunjukan dengan jumlah kegiatan kepemudaan yang hanya 2 kali dalam tahun 2012.Sementara jumlah lapangan olah raga baru tersedia 9 unit saja.

r)

Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kondisi pelayanan urusan pada urusan penyelenggaraan keamanan dan ketertiban masyarakat di Kota Bima selama periode 2008-2012 sebagaimana ditunjukan dalam tabel berikut : Tabel 2.39 Keadaan Pelayanan Umum Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri di Kota Bima Tahun 2008-2012 No 1 2

Uraian Rasio jumlah Pol PP per 10.000 penduduk Rasio jumlah linmas per 10.000 penduduk

Tahun 2008

2009

2010 2011

2012

3,69

3,47

3,23

4,03

3,57

5,29

5,29

4,91

4,86

4,31

160

160

160

162

165

3

Jumlah pos kamling

4

Jumlah Yayasan

2

2

1

3

3

5

Jumlah organisasi profesi

2

2

2

2

1

6

Jumlah ORMAS

5

5

8

9

5

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat

s)

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian. Kondisi

pelayanan

umum

pada

urusan

otonomi

daerah,

pemerintahan umum, dan perangkat daerah di Kota Bima selama periode 2008-2012 sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut.


63

Tabel 2.40 Kondisi Pelayanan Umum Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, dan Perangkat Daerah di Kota Bima Tahun 2008-2012 No

Tahun

Uraian

1

Ketersediaan SIMDA

2

Ketersediaan SIMPEG

Sistem Informasi Pelayanan Perijinan dan administrasi pemerintahan 4 Penegakan PERDA Sumber :Bappeda Kota Bima

2008

2009

2010

2011

2012

Tidak ada Tidak ada

Tidak ada

ada

ada

Ada

Ada

ada

ada

Ada

ada

Ada

ada

ada

Ada

100%

100%

100%

100%

100%

3

t)

Pemberdayaan Masyarakat Gambaran kondisi

pelayanan umum pada urusan pemberdayaan

masyarakat di Kota Bima selama periode 2008-2012 sebagaimana ditunjukan dalam tabel berikut: Tabel 2.41 Aspek Pelayanan Umum Urusan Bidang Pemberdayaan Masyarakat di Kota Bima Tahun 2008-2012 Tahun No Uraian 2008 2009 2010 2011 2012 1

Jumlah kelompok binaan TTG dan ekonomi

38

38

38

38

38

2

Kelurahan berprestasi

3

3

2

3

3

3

Jumlah LPM

38

38

38

38

38

4

PKK aktif

100%

100%

100%

100%

100%

5

Jumlah posyandu aktif

38

38

42

42

42

6

Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat

Ada

ada

Ada

ada

Ada

7

Jumlah LSM aktif

1

1

8

13

9

Sumber :BPMPK Kota Bima

Dalam lima tahun terakhir, rata-rata jumlah kelompok binaan tidak mengalami peningkatan yang berarti. Kelompok binaan di Kota Bima terdiri dari dua jenis, menyangkut bidang ekonomi yang diutamakan untuk pedagang bakulan dan bidang teknologi tepat guna yang difokuskan untuk


64

peningkatan keterampilan masyarakat. Terkait dengan kelembagaan, sejak 2008 Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang ada berjumlah 38 sesuai dengan jumlah kelurahan yang ada di Kota Bima. Untuk menggerakkan potensi kaum perempuan maka organisasi Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) bergerak secara aktif di setiap kelurahan yang ada. u)

Statistik Pelayanan umum

urusan statistik di Kota Bima selama periode

2008-2012 menunjukkan bahwa setiap tahun dokumen Daerah Dalam Angka (DDA) dan buku PDRB selalu disusun dan dijadikan sumber informasi pembangunan Kota Bima. Tabel 2.42 Kondisi Pelayanan Umum Urusan Statistik di Kota Bima Tahun 2008-2012 Tahun No Uraian 2008 2009 2010 2011 2012 Buku DDA (Kota Bima Dalam Angka) 2 Buku PDRB Sumber :Bappeda Kota Bima 1

v)

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Perpustakaan Kondisi pelayanan umum urusan perpustakaan di Kota Bima selama periode 2008-2012 sebagaimanaditunjukkan dalam tabel berikut. Tabel 2.43 Kondisi Pelayanan Umum Urusan Perpustakaan di Kota Bima Tahun 2008-2012 No

Uraian

Tahun 2008 2009

2010

2011

2012

1

Jumlah perpustakaan

1

1

1

1

1

2

Jumlah pengunjung perpustakaan

-

320

855

3481

2304

Sumber : Kantor Arsip dan Perpustakaan Kota Bima Kota Bima | Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2013-2018

65

Pelayanan Umum urusan perpustakaan pada tabel tersebut di atas menggambarkan bahwa jumlah pengunjung perpustakaan mengalami perkembangan dari tahun ke tahun. Meskipun terjadi peningkatan pengunjung, namun jumlah tersebut masih cukup rendah dilihat dari jumlah penduduk kota. Hal ini bisa menjadi indikasi akan kurangnya minat baca masyarakat. w)

Ketahanan Pangan Kondisi pelayanan umum urusan ketahanan pangan

di Kota Bima

selama periode 2008-2012 ditunjukkan dalam sebagaimana tabel berikut. Tabel 2.44 Kondisi Pelayanan Umum Urusan Ketahanan Pangan di Kota Bima Tahun 2008-2012 Tahun No Uraian 2008 2009 2010 2011

1

Regulasi ketahanan pangan

2

Ketersediaan pangan nabati (ton)

2012

Belum ada regulasi dalam bentuk Perda maupun Perwali





84.089

85.561

71.072

74.568

99.818

17.416

20.474

14.434

Ketersediaan pangan hewani 15.884 19.541 (ton) Sumber: Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kota Bima 3

Berdasarkan tabel tersebut diatas nampak bahwa ketersediaaan bahan pangan nabati dan hewani mengalami fluktuasi dalam periode tahun 2008-2012. Ketersediaan pangan nabati pada tahun 2008 sebesar 84.089 ton kemudian naik pada tahun 2009 menjadi 85.561 ton, namun pada tahun 2010 ketersediaan pangan nabati mengalami penurunan menjadi 71.072 ton. Pada tahun 2011 kembali naik menjadi 74.568 ton dan pada tahun 2012 naik lagi menjadi 99.818 ton.


66

Ketersediaan pangan hewani juga mengalami yang sama, dimana pada tahun 2008 tersedia sebanyak 15.884 ton mengalami kenaikan menjadi 19.541 pada tahun 2009, namun mengalami penurunan pada tahun 2010 menjdi 17.416 ton. Tahun 2011 ketersediaan pangan hewani kembali mengalami kenaikan menjadi 20.474 ton tapi menurun kembali di tahun 2012 menjadi 14.434 ton. x)

Pertanian Kondisi pelayanan umum pada urusan pilihan pertanian di Kota Bima selama periode2008-2012 sebagaimana tabel berikut. Tabel 2.45 Kondisi Pelayanan Umum Urusan Pilihan Pertanian di Kota Bima Tahun 2008-2012 No

Uraian

Tahun 2008 2009

2010

2011

2012

1

Luas Panen (Ha)

7.529

7.096

7.761

2

Produksi Padi (ton)

36.685

36.139

38.018

14,10 16,64

13,43 15,89

14,05 15,63

13,59 15,32

0,18 0,21 0,18 0,19 2,66 2,97

0,18 0,20 0,17 0,18 2,55 2,96

0,17 0,19 0,15 0,17 2,49 2,99

0,16 0,18 0,14 0,16 2,57 2,99

Kontribusi sektor pertanian HB: tanaman pangan terhadap PDRB HK: (%) Kontribusi sektor perkebunan HB: 4 HK: terhadap PDRB (%) Kontribusi sektor kehutanan HB: 5 HK: terhadap PDRB (%) Kontribusi sektor peternakan HB: 6 HK: terhadap PDRB (%) Sumber :Dinas Pertanian dan Peternakan Kota Bima 3

Berdasarkan tabel tersebut diatas menunjukan bahwa luas panen dan jumlah produksi padi mengalami peningkatan.Pada tahun 2009 luas panen padi sebanyak 7.529 Ha naik menjadi 7.761 Ha pada tahun 2011.Kenaikan luas panen ini juga diikuti dengan peningkatan produksi padi, dimana pada tahun 2009 jumlah produksi sebanyak 36.685 ton naik menjadi 38.018 ton pada tahun 2011. Adapun kontribusi sektor pertanian tanaman


67

pangan terhadap PDRB berdasarkan harga berlaku dan harga konstan mengalami penurunan. Pada tahun 2009 kontribusi sektor pertanian tanaman pangan terhadap PDRB berdasarkan harga berlaku sebesar 14,10%,kemudian turun menjadi 13,59% pada tahun 2012. Sedangkan berdasarkan harga konstan pada tahun 2009 sebesar 16,64 turun menjadi 15,32% pada tahun 2012. Trend penurunan kontribusi sektor pada kurun waktu tahun 2008 – 2012 tersebut juga terjadi untuk sektor perkebunan dan sektor kehutanan. Sedangkan sektor peternakan berdasarkan harga konstan pada tahun 2009 sebesar 2,97% mengalami peningkatan menjadi 2,99% pada tahun 2012.

y)

Energi dan Sumber Daya Mineral Kondisi pelayanan umum urusan energi dan sumberdaya mineral di Kota Bima selama periode 2008-2012 menunjukan bahwa kontribusi sektor pertambangan dari tahun ke tahun adalah konstan sebagaimana ditunjukan pada tabel berikut ini. Tabel 2.46 Kondisi Pelayanan Umum Urusan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral di Kota Bima Tahun 2008-2012 No

Uraian

Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB berdasarkan harga berlaku (%) Kontribusi sektor pertambangan 2. terhadap PDRB berdasarkan harga konstan (%) Sumber :BPS Kota Bima (Data diolah) Keterangan: *) tidak ada data 1.

Tahun 2008

2009

2010

2011

2012

-*)

0,13

0,13

0,13

0,13

-*)

0,13

0,13

0,13

0,13


68

z)

Pariwisata Kondisi pelayanan umum urusan pilihan pariwisata di Kota Bima selama periode 2008-2012 menunjukkan bahwa jumlah kunjungan wisata di Kota Bima dari tahun ke tahun mengalami penurunan yang cukup berarti. Pada tahun 2008 jumlah kunjungan wisatawan baik domestik maupun mancanegara mencapai 12.101 wisatawan turun menjadi hanya 1456 kunjungan wisatawan saja pada tahun 2011, meskipun kembali mengalami kenaikan pada tahun 2012 menjadi 7785 wisatawan

sebagaimana tabel

berikut. Tabel 2.47 Kondisi Pelayanan Umum Urusan Pariwisata di Kota Bima Tahun 2008-2012 No

Uraian

1

Jumlah kunjungan wisatawan

Tahun 2008

2009

12.101

5268

2010 2011 4710

1456

2012 7785

Sumber: Dinas kebudayaan dan Pariwisata Kota Bima

Berdasarkan tabel tersebut di atas nampak bahwa kinerja bidang kepariwisataan masih dihadapkan pada tantangan terutama dalam hal menciptakan iklim pariwisata yang memiliki daya tarik yang baik bagi Kota Bima.

aa) Kelautan dan Perikanan Gambaran kondisi pelayanan umum urusan pilihan kelautan dan perikanan di Kota Bima selama periode 2008-2012

sebagaimana tabel

berikut.


69

Tabel 2.48 Kondisi Pelayanan Umum Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan Kota Bima Tahun 2008-2012 No

1 2

3

Tahun

Uraian Produksi perikanan budidaya (ton) Produksi perikanan penangkapan (ton) Kontribusi sektor perikanan dan kelautan terhadap PDRB berdasarkan HB/HK (%)

2008

2009

2010

2011

2012

-*)

-*)

487,84

479,27

614,12

1.053,10

1.308,10

1.373,50

1.507,10

1.517,80

-*)

0,66/ 0,80

0,80/ 0,80

0,70/ 0,79

0,64/ 0,83

Sumber: BPS Kota Bima (Data diolah) Keterangan: *) tidak ada data

Berdasarkan tabel tersebut diatas menunjukan bahwa pada tahun 2012 produksi perikanan budidaya sebanyak 479,27 ton dan produksi perikanan penangkapan sebanyak 1.507,10 ton. Sedangkan kontribusi sektor perikanan dan kelautan terhadap PDRB atas dasar harga berlaku adalah sebesar 0,66% pada tahun 2009 dan menjadi sebesar 0,64% pada tahun 2012. Sedangkan berdasarkan harga konstan 0,80% pada tahun 2009 naik sedikit menjadi 0,83% pada tahun 2012.

bb) Perdagangan Kondisi pelayananumum urusan pilihan perdagangan di Kota Bima selama periode 2008-2012 sebagaimana tabel berikut.


70

Tabel 2.49 Kondisi Pelayanan Umum Urusan Pilihan Perdagangan di Kota Bima Tahun 2008-2012 Tahun No

Uraian

Jumlah perusahan perdagangan besar Jumlah perusahan 2 perdagangan menengah Jumlah perusahaan 3 perdagangan kecil Kontribusi sektor perdagangan 4 terhadap PDRB (HB/HK) (%) Sumber: BPS Kota Bima Keterangan:*) tidak ada data 1

200 8

2009

2010

2011

2012

9

21

37

40

55

62

86

113

133

156

650

969

1252

1.510

1.988

-*)

16,66/ 15,29

17,12/ 15,55

17,56/ 15,91

18,31/ 16,32

Berdasarkan tabel tersebut di atas menunjukan bahwa pedagang kecil merupakan usaha perdagangan yang jumlahnya paling besar yaitu sebanyak 1.988 unit pada tahun 2012 dibandingkan jumlah pedagang besar sebanyak 55 unit dan jumlah pedagang menengah 156 unit. Namun kalau dilihat dari pertumbuhan jumlah perusahaan perdagangan selama periode tahun 2008-2012 menunjukkan pertumbuhan yang positif dari tahun ke tahun. Pada tahun 2008 jumlah pedagang besar hanya sejumlah 9 perusahaan, mengalami kenaikan yang cukup signifikan pada tahun 2012 menjadi sebanyak 55 perusahaan. Demikian juga dengan perusahaan perdagangan

menengah

yang

pada

tahun

2008

hanya

berjumlah

62 perusahaan naik menjadi 156 perusahaan pada tahun 2012. Dan jumlah perusahaan perdagangan kecil pada tahun 2008 sejumlah 650 berkembang sedemikian pesat menjadi 1.988 perusahaan.Sementara kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB berdasarkan harga berlaku dan harga konstan menunjukkan perkembangan selama kurun waktu tahun 2008 – 2012. Berdasarkan harga berlaku kontribusi sektor perdagangan sebesar 16,66%


71

naik menjadi 18,31% pada tahun 2012. Sedangkan berdasarkan harga konstan kontribusinya sebesar 15,29%

pada tahun 2009 naik menjadi

16,32% pada tahun 2012.

cc)

Perindustrian Pelayanan umum urusan pilihan perindustrian di KotaBima selama tahun 2008-2012 dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.50 Kondisi Pelayanan Umum Urusan Pilihan Perindustrian di Kota Bima Tahun 2008-2012 No

Uraian

Jumlah Industri kelompok bidang 1 IKAHH (Industri Kimia Argo dan hasil hutan) Jumlah industri kelompok bidang 2 ILMEA (Industri logam, mesin, elektronika dan Aneka) Kontribusi sektor perindustrian 3 terhadap PDRB (HB)/(HK)/(%) Sumber: Dinas Koperindag Kota Bima, 2013 Keterangan: *) tidak ada data

Tahun 2008 2009 2010 2011

2012

452

495

562

601

633

349

425

420

524

536

-*)

2,86/ 3,27

2,79/ 3,22

2,71/ 3,22

2,73/ 3,21

Jumlah industri kelompok bidang IKAHH menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2008 berjumlah 452 unit usaha naik pada tahun 2012 menjadi 633 unit usaha. Sedangkan jumlah industri kelompok ILMEA juga mengalami peningkatan jumlah.Pada tahun 2008 sebanyak 349 unit usaha dan naik menjadi 536 pada tahun 2012. Kontribusi sektor perindustrian dalam kurun waktu tahun 2008 – 2012 mengalami sedikit penurunan. Kontribusi sektor perdagangan berdasarkan harga berlaku pada tahun 2009 sebesar 2, 86% turun pada tahun 2012


72

menjadi 2,73. Sedangkan berdasarkan harga konstan kontribusinya pada tahun 2009 sebesar 3,27% turun pada tahun 2012 menjadi 3,21%.

dd) Transmigrasi Kondisi pelayanan urusan pilihan transmigrasi di KotaBima selama periode 2008-2012hanya diukur dari jumlah transmigran.Namun di Kota Bima tidak ada transmigran selama kurun waktu tahun 2008-2012.

2.4. Aspek Daya Saing Daerah Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah dan menjadi faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

2.4.1. Kemampuan Ekonomi Daerah Kemampuan ekonomi daerah berkaitan dengan

kapasitas ekonomi

daerah yang harus memiliki daya tarik (attractiveness) bagi pelaku ekonomi yang telah berada dan akan masuk ke suatu daerah untuk menciptakan multiplier effect. a)

Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita Indikator

pengeluaran

konsumsi

rumah

tangga

per

kapita

dimaksudkan untuk mengetahui tingkat konsumsi rumah tangga yang menjelaskan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga. Semakin besar rasio atau angka konsumsi RT semakin atraktif bagi peningkatan kemampuan ekonomi daerah.Angka konsumsi rumah tangga per kapita tahun 2008 – 2012 di Kota Bima sebagaimana ditunjukkan dalam tabel.


73

Tabel 2.51 Pengeluaran Rumah Tangga di Kota Bima Tahun 2008 - 2012 No.

Uraian

2008

2009

2010

2011 2012*)

1.

Total Pengeluaran RT

506.372

595.773 513.138 558.009

-

2.

Jumlah RT

31.683

33.073

35.606

35.930

-

3.

Rasio (1/2)

15,98

18,01

14,41

15,53

-

Sumber :BPS Kota Bima Keterangan: *) tidak ada data

Berdasarkan tabel tersebut diatas menunjukan bahwa total pengeluaran rumah tangga menunjukkan peningkatan dari tahun 2008 sebesar Rp.506.372,- dan pada tahun 2011 naik menjadi Rp.558.009. Adapun rasio konsumsi rumah tangga per kapita mengalami fluktuasi. Pada tahun 2008 sebanyak 15,98% naik pada thun 2009 menjadi 18,01%, kemudian turun lagi pada tahun 2010 menjadi 14,41% dan naik kembali pada tahun 2011 menjadi 15,53%. b)

Pengeluaran konsumsi non pangan per kapita Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita dibuat untuk mengetahui pola konsumsi rumah tangga di luar pangan. Prosentase pengeluaran konsumsi non pangan per kapita di Kota Bima pada tahun 2008–2012 sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut. Tabel 2.52 Pengeluaran Rumah Tangga non-Pangan di Kota Bima Tahun 2008-2012 No.

Uraian

2008

2009

2010

2011 2012*)

1.

Total Pengeluaran RT non Pangan

268.034

303.201

228.048

283.354

-

2.

Total Pengeluaran

506.372

595.773

513.138

558.009

-

3.

Rasio

52,93 %

50,89 %

44,44 %

50,78 %

-

Sumber :BPS Kota Bima Keterangan: *)tidak ada data


74

Tabel tersebut diatas menunjukan bahwa rasio konsumsi rumah tangga non pangan cenderung mengalami fluktuasi. Pada tahun 2008 rasio konsumsi rumah tangga non pangan sebesar 52,93% kemudian turun pada tahun 2009 menjadi 50,89% dan turun lagi pada tahun 2010 menjadi 44,44%. Selanjutnya kembali naik pada tahun 2011 menjadi 50,78%. c)

Produktivitas total daerah Produktivitas total daerah dihitung untuk mengetahui tingkat produktivitas tiap sektor per angkatan kerja yang menunjukkan seberapa produktif tiap angkatan kerja dalam mendorong ekonomi daerah per sektor. Produktifitas total daerah menurut sektor di Kota Bima pada tahun 2008 – 2012 sebagaimana ditunjukan tabel berikut.


75

Tabel 2.53 Produktivitas Per Sektor Di Kota Bima Tahun 2008-2012 (ribu Rupiah)

2008 NO

2009

2010

2011

2012

Sektor (Rp)

1.

PDRB

1.1

Pertanian

1.2

Pertambangan & Penggalian

1.3

Industri Pengolahan

1.4

Listrik,Gas & Air bersih

1.5

%

(Rp)

%

(Rp)

%

(Rp)

%

(Rp)

%

87.464.795

21,34

90.687.216

20,8

92.341.037

20,04

95.996.980

19,77

100.090.840

19,48

541.258

0,13

564.708

0,13

596.950

0,13

634.140

0,13

669.550

0,13

13.739.907

3,35

14.275.763

3,27

14.869.635

3,23

15.636.910

3,22

16.489.070

3,21

3.455.225

0,84

3.536.988

0,81

3.710.520

0,81

4.226.500

0,87

4.336.240

0,85

Konstruksi

28.826.315

7,11

31.160.834

7,15

33.749.364

7,32

36.407.710

7,50

39.804.470

7,75

1.6

Perdagangan, Hotel & Restoran

76.311.996

18,68

81.222.120

18,63

87.155.038

18,91

93.536.190

19,26

101.118.460

19,68

1.7

Pengangkutan & Komunikasi

71.918.950

17,41

75.497.055

17,32

80.216.835

17,41

84.227.340

17,34

88.066.070

17,14

1.8

Keuangan, sewa, & Js. Perusahaan

22.381.812

5,49

24.204.056

5,55

26.043.153

5,65

27.649.550

5,69

29.395.360

5,72

1.9

Jasa-jasa

26,33 122.143.870

26,51

127.307.000

26,22

133.825.060

26,04

2.

Jumlah Angkatan Kerja

105.097.369

25,65 114.762.429

69,64

Sumber :BPS Kota Bima


76

65,37

60,41

Berdasarkan tabel tersebut diatas menunjukan bahwa sektor pertanian mengalami penurunan selama kurun waktu 2008 -2012. Pada tahun 2008 kontribusi sektor pertanian sebesar 21,34% terus mengalami penurunan sampai tahun 2012 menjadi 19,48%. Sedangkan sektor yang mengalami peningkatan yang cukup signifikan adalah sektor perdagangan, hotel & restoran serta sektor jasa-jasa. Pada tahun 2008 sektor perdagangan 18,68% kemudian naik pada tahun 2012 menjadi 19,68%. Sektor jasa-jasa pada tahun 2008 sebesar 25,65% dan naik pada tahun 2012 menjadi 26,04%. Sektor jasa juga merupakan sektor yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB Kota Bima selama kurun waktu tersebut. Sedangkan jumlah angkatan kerja pada tahun 2010 tercatat sebesar 69,64% kemudian turun pada tahun 2010 menjadi 65,37% dan turun lagi pada tahun 2012 menjadi 60,41%.

2.4.2. Fasilitas Wilayah/Infrastruktur Suatu fasilitas wilayah atau infrastruktur menunjang daya saing daerah dalam hubungannya dengan ketersediaannya (availability) dalam mendukung aktivitas ekonomi daerah. a)

Aksesibilitas daerah 1.

Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan di Kota Bima pada tahun 2008-2012 mengalami penurunan disebabkan oleh terus meningkatnya jumlah kendaraan roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) setiap tahunnya. Disamping itu juga terjadi perubahan volume panjang pada tahun 2012 yang hanya menjadi 204,34 km saja untuk Jalan Kota


77

sesuai dengan SK Walikota Nomor 482 Tahun 2012 tentang Penetapan Status Ruas Jalan di Kota Bima. Sedangkan data yang ada pada tahun 2008 – 2011 adalah merupakan data bawaan dari Kabupaten induk pada saat dilakukan pemekaran/pembentukan Kota Bima. Tabel 2.54 Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan Kota Bima Tahun 2008-2012 No.

Uraian

2008

2009

2010

2011

2012

1.

Panjang Jalan *)

369,49

369,49

369,49

369,49

258,60

2.

Jumlah Kendaraan (roda 2 + roda 4)

22.836

27.624

29.973

37.265

40.421

3.

Rasio

1,62

1,34

1,23

0,99

0,64

Sumber: Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Bima Keterangan: *)panjang jalan tahun 2012 disesuaikan dengan Ketetapan baru.

2.

Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum dalam periode 1 (satu) tahun. Tabel 2.55 Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum Kota Bima Tahun 2008-2012 No.

Uraian

Satuan

1.

Jumlah orang

Orang

2.

Jumlah Barang

Ton

2008

2009

2010

2011

2012

810.000 810.000 875.000 973.000 1.081.800 -

-

-

-

-

Sumber :Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika

3.

Jumlah orang/barang melalui dermaga/ terminal per tahun Adapun Jumlah orang/barang yang melalui dermaga/terminal selama kurun waktu tahun 2008 – 2012 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2008 jumlah orang yang terangkut melalui dermaga dan


78

terminal sebanyak 810.000 mengalami kenaikan pada tahun 2012 menjadi 972.267 jiwa. Sedangkan barang yang terangkut pada dermaga pada tahun 2011 sebanyak 190.518 ton dan pada tahun 2012 turun menjadi 99.176 ton sebagaimana ditunjukan dalam tabel berikut. Tabel 2.56 Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Melalui Dermaga/Terminal di Kota Bima Tahun 2008-2012(dalam jiwa dan ton) 2008 No

2009

2010*)

2011

2012

Uraian Orang Brng Orang Brng Orang Brng Orang Brng Orang Brng

1.

Dermaga

10.000

2.

Terminal 800.000 Jumlah

-

810.000

33.453

-

47.523

-

63.553 190.518

72.915 99.176

- 800.000

- 899.352

- 899.352

- 899.352

- 833.453

- 946.875

- 962.905 190.518 972.267 99.176

Sumber :Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Keterangan: *) Data jumlah barang yang terangkut tidak ada.

b)

Penataan wilayah 1.

Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Ketaatan terhadap RTRW merupakan kesesuaian implementasi tataruang

hasil

perencanaan

tata

ruang

berdasarkan

aspek

administratif dan atau aspek fungsional dengan peruntukkan yang direncanakan sesuai dengan RTRW. Pada tahun 2012 rasio ketaatan terhadap RTRW adalah sebesar 70,001 sebagaimana ditunjukan dalam tabel berikut. Tabel 2.57 Rasio Ketaatan Terhadap RTRW di Kota Bima Tahun 2008- 2012 No

Uraian

2008

2009

2010

2011

2012

1.

Realisasi RTRW (Ha)

13.899

14.722

14.999,7

15.332

15.557,7

2.

Rencana Peruntukan RTRW (Ha)

22.225

22.225

22.225

22.225

22.225

3.

Rasio (1/2)

62,54

66,24

67,49

68,99

70,001

Sumber :Bappeda Kota Bima


79

-

2.

Luas wilayah produktif Luas wilayah produktif adalah persentase realisasi luas wilayah produktif terhadap luas rencana kawasan budidaya sesuai dengan RTRW. Rasio luas wilayah produktif di Kota Bima tahun 2008 sebesar 68,94 mengalami kenaikan yang cukup signifikan pada tahun 2012 menjadi 93,48. Adapun rincian rasio luas wilayah produktif tahun 2008-2012 dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.58 Rasio Luas Wilayah Produktif di Kota Bima Tahun 2008-2012 No

Uraian Luas Wilayah produktif (Ha) Luas Seluruh Wilayah Budidaya (Ha)

1. 2. 3.

Rasio (1/2)

2008

2009

2010

2011

2012

8.044,31

7.722

10.909

10.909

10.909

11.669

11.669

11.669

11.669

11.669

68,94

66,18

93,48

93,48

93,48


3.

Luas Wilayah Industri Luas wilayah industri adalah persentase realisasi luas kawasan Industri terhadap luas

kawasan budidaya sesuai dengan RTRW.

Adapun rasio luas wilayah industri di Kota Bima pada tahun 2012 adalah sebesar 0,52. Tabel 2.59 Rasio Luas Wilayah Industri Tahun di Kota Bima 2008- 2012 No 1. 2. 3.

Uraian Luas Wilayah Industri (Ha) Luas Seluruh Wilayah Budidaya (Ha) Rasio (1/2)

2008

2009

2010

2011

2012

18,72

18,72

18,72

18,63

60,94

11.669

11.669

11.669

11.669

11.669

0,16

0,16

0,16

0,16

0,52



80

Berdasarkan tabel tersebut di atas, nampak bahwa pada tahun 2012 luas wilayah industri meningkat cukup pesat yang disebabkan oleh adanya alokasi rencana peruntukan pengembangan industri marmer di Oi Foo dan industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan di kawasan pesisir Kota Bima.

4.

Luas Wilayah Kebanjiran Luas wilayah kebanjiran adalah persentase luas wilayah banjir terhadap luas rencana kawasan budidaya sesuai dengan RTRW. Tabel 2.60 Rasio Luas Wilayah Kebanjiran di Kota Bima Tahun 2008-2012 No 1. 2. 3.

Uraian Luas Wilayah Kebanjiran (Ha) Luas Seluruh Wil. Budidaya (Ha) Rasio (1/2)

2008

2009 2010

2011

2012

4.186

4.186

3.203

3.203

11.669

11.669 11.669 11.669

11.669

0,359

0,359

0,275

4.186

0,359

0,275

Sumber :BPBD Kota Bima

5.

Luas Wilayah Kekeringan/Kritis Luas wilayah kekeringan adalah luas wilayah kekeringan terhadap luas rencana kawasan budidaya sesuai dengan RTRW. Adapun luas luas wilayah kekeringan di Kota Bima pada tahun 2011 adalah sebesar 38,65%. Tabel 2.61 Luas Wilayah Kekeringan di Kota Bima Tahun 2008- 2012 No 1. 2. 3.

Uraian Luas Wilayah Kekeringan/Kritis (ha) Luas Seluruh Wilayah Budidaya (ha)

2008 11.669

Persentase (%)

-

2009 2010 2011 5.034

2012

5.378

4.811

4.511

11.669 11.669

11.669

11.669

41,23

38,65

43,14

46,09

Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kota Bima | Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2013-2018

81

6.

Luas Wilayah Perkotaan Luas wilayah perkotaan adalah persentase realisasi luas wilayah perkotaan terhadap luas rencana wilayah budidaya sesuai dengan RTRW.Adapun luas wilayah perkotaan di Kota Bima selama kurun waktu tahun 2008-2012 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2008 rasio luas wilayah perkotaan sebesar 12,16 kemudian naik pada tahun 2012 menjadi 16,40. Rasio luas wilayah perkotaan di Kota Bima secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.62 Rasio Luas Wilayah Perkotaan di Kota Bima Tahun 2008-2012 No 1. 2. 3.

Uraian Luas Wilayah Perkotaan (ha) Luas Seluruh Wil. Budidaya (ha) Rasio (1/2)

2008

2009 2010 2011 1.757

2012

1.418,5

1.525,2

1.914

1.914

11.669

11.669 11.669 11.669

11.669

12,16

13,07

16,40

15,06

16,40


c)

Fasilitas bank dan non bank Fasilitas bank dan non bank diukur dengan jenis dan jumlah bank dan cabang-cabangnya, dan jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang-cabangnya 1.

Jenis dan jumlah bank dan cabang-cabangnya Jumlah bank di Kota Bima adalah sebanyak 13 unit. Adapun secara rinci fasilitas bank dan non bank dapat dilihat pada tabel berikut.


82

Tabel 2.63 Jenis dan Jumlah Bank di Kota Bima Tahun 2008-2012 Jumlah No

Sektor 2008

2009

2010

2011

2012

1.

Bank Umum

4

4

5

6

7

2.

Bank Syariah

-

-

-

1

1

3.

BPR

3

3

4

5

5

7

7

9

12

13

Jumlah

Sumber: Bagian Ekonomi Setda Kota Bima

2.

Jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang-cabangnya Jumlah asuransi di Kota Bima pada tahun 2012 adalah sebanyak 4 unit sebagaimana ditunjukan dalam tabel berikut ini. Tabel 2.64 Jenis dan Jumlah Perusahaan Asuransi di Kota Bima Tahun 2012 Jumlah No

Sektor 2008

2009

2010

2011

2012

1.

Perusahaan Asuransi Jiwa

1.1

Konvensional

4

4

4

4

4

1.2

Syariah

-

-

-

-

-

4

4

4

4

4

Jumlah Sumber: BPS Kota Bima

d)

Ketersediaan air bersih Adapun prosentase rumah tangga yang menggunakan air bersih adalah sebanyak 78,51% sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut.


83

Tabel 2.65 Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Air Bersih Di Kota Bima Tahun 2008-2012 No

2008

2009 2010

2011 2012

1.

Leding (Perpipaan)

7.088

7.088

7.151

5.836

9.373

2.

Sumur Terlindung

1.108

2.142

2.178

3.006

1.470

3.

Sumur Tidak Terlindung

-

-

-

-

13

4.

Mata Air Terlindung

28

52

52

52

39

5.

Air Hujan (PAH)

-

-

-

14

14

6.

Air Kemasan

-

4

19

19

19

7. 8.

e)

Sumber Air Bersih

Total Jumlah Rumah Tangga yang 20.464 21.640 21.856 26.269 23.152 menggunakan air bersih Persentase Rumah Tangga yang 65,70 67,83 68,50 73,78 78,51 menggunakan air bersih Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi Kota Bima

Fasilitas listrik dan telepon 1.

Ketersediaan daya listrik Ketersediaan daya listrik di Kota Bima selama periode tahun 2008-2012 sebagaimana ditunjukkan dalam table berikut. Tabel 2.66 Prakiraan Kebutuhan Beban Tenaga Listrik Kota Bima Tahun 2008-2012

No

Uraian

Satuan

2008

2009

2010

2011

2012

1.

Susut Pemakaian Sendiri

kWH

1.748.384

1.814.957

1.800,419

977.307

88.439

2.

Produksi

kWH

88.699.935

97.066.896

111.387.134

125.669.002

10.564.147

3.

Beban Puncak

kw

14.910,42

15.183,33

18.609,58

22.318,75

22.745,00

95.025.877

35.387.082

38.049.853

41.737.068

47.542.517

Kapasitas Terpasang kWH (Existing) Sumber: BPS, Kota Bima Dalam Angka 4.


84

2.

Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik Rasio rumah tangga yang menggunakan listrik selama 2008-2012 tidak beubah banyak, hanya meningkat sekitar 2 % per tahun sebagaimana tabel berikut. Tabel 2.67 Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik Kota Bima Tahun 2008-2012 No

Uraian

2008

2009

2010

2011

2012

1.

Total Jumlah Rumah Tangga menggunakan listrik

17.927

18.033

18.828

22.672

25.107

2.

Jumlah Rumah Tangga

31.683

33.073

35.606

35.930

36.362

56,58

54,52

52,88

63,10

69,05

Persentase Rumah Tangga yang menggunakan listrik (%) Sumber: BPS, Bima Dalam Angka 8.

f)

Ketersediaan restoran Ketersediaan restoran pada suatu daerah menunjukan tingkat daya tarik investasi suatu daerah.Banyaknya restoran dan rumah makan menunjukan perkembangan kegiatan ekonomi suatu daerah dan peluangpeluang yang ditimbulkannya. Di Kota Bima pada tahun 2012 masih didominasi oleh rumah makan dan rumah makan kelas D. Jumlah rumah makan tahun 2012 adalah sebanyak 11 unit sedangkan rumah makan kelas D sebanyak 175. Sedangkan restoran hanya terdapat 1 unit usaha. Perkembangan jumlah usaha restoran pada tahun 2008 dan tahun 2012 di Kota Bima sebagaimana ditunjukan dalam tabel berikut. Tabel 2.68 Jenis, Kelas dan Jumlah Restoran Kota Bima Tahun 2012 2008 No

Uraian

2012

Jumlah Usaha

Jumlah Kursi

Jumlah Usaha

Jumlah Kursi

1.

Usaha rumah makan kelas D

166

664

175

700

2.

Usaha rumah makan

10

40

11

44

3.

Jenis Usaha Restoran

-

-

1

4

Sumber :DPPKAD Kota Bima Kota Bima | Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2013-2018

85

g)

Ketersediaan penginapan Ketersediaan penginapan/hotel merupakan salah satu aspek yang penting dalam meningkatkan daya saing daerah, terutama dalam menerima dan melayani jumlah kunjungan dari luar daerah.Semakin berkembangnya investasi ekonomi daerah akan meningkatkan daya tarik kunjungan ke daerah tersebut. Dengan semakin banyaknya jumlah kunjungan orang dan wisatawan

ke

suatu

daerah

perlu

didukung

oleh

ketersediaan

penginapan/hotel. Di Kota Bima pada tahun 2008 terdapat 14 unit hotel dengan 282 kamar dan pada tahun 2012 menjadi 17 unit dengan jumlah kamar sebanyak 393 kamar. Secara rinci jenis, kelas dan jumlah penginapan di Kota Bima dapat dilhat pada tabel berikut.

Tabel 2.69 Kelas dan Jumlah Penginapan/Hotel di Kota Bima Tahun 2012 2008 No

Jenis Penginapan/Hotel

Jumlah Hotel

Jumlah Kamar

2012 Jumlah Tempat Tidur

Hotel Non Bintang (hotel melati dan 14 282 322 penginapan lainnya) Total Jumlah 2. 14 282 322 penginapan/Hotel Sumber :Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bima 1.

2.4.3. a)

Jumlah Hotel

Jumlah Kamar

Jumlah Tempat Tidur

17

393

674

17

393

674

Iklim Investasi

Angka kriminalitas Adapun rasio angka kriminalitas di Kota Bima pada tahun 2012 adalah sebesar 0,0023. Secara rinci angka kriminalitas di kota Bima dapat di lihat pada tabel berikut.


86

Tabel 2.70 Angka Kriminalitas di Kota Bima Tahun 2008-2012 No

Jenis Kriminal

2008*) 2009*) 2010*) 2011*)

1.

Jumlah kasus Narkoba

-

2.

Jumlah kasus Pembunuhan

4

3.

Jumlah Kejahatan Seksual

4

4.

Jumlah kasus Penganiayaan

192

5.

Jumlah kasus Pencurian

147

6.

Jumlah kasus Penipuan Jumlah kasus Pemalsuan uang Total Jumlah Tindak Kriminal Selama 1 Tahun Jumlah Penduduk

26

7. 8. 9.

372 129.843

132.292

142.579

144.018

10. Angka Kriminalitas (8)/(9) Sumber :Kepolisian Resor Bima Kota Keterangan: *) data tindak kriminal tahun 2008-2011 tidak tersedia

b)

2012

162.511 0,0023

Jumlah Demonstrasi Adapun jumlah demonstrasi yang terjadi selama kurun waktu 2008 – 2012 belum diperoleh data yang pasti dari Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat.

c)

Kemudahan perijinan Dalam rangka menciptakan iklim investasi yang baik, jangka waktu pengurusan perijinan di Kota Bima dan biaya resmi yang berlaku dalam kemudahan perijinan sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut. Tabel 2.71 Lama Proses Perijinan Kota Bima

1.

SIUP

Lama mengurus (hari) 1-3

2.

TDP

1-3

3

Gratis

3.

IUI

1-3

3

Gratis

4.

TDI

1-2

3

5.

IMB

1-2

4 dokumen

Gratis Disesuaikan dengan kelas jalan serta fungsi dan luas bangunan Rp.510.000,-

No

Uraian

Jumlah persyaratan (dokumen) 3

6. HO 1-4 12 Sumber: Kantor Perijinan dan Pelayanan Terpadu


Biaya resmi (rata-rata maks Rph) Gratis

87

d)

Pengenaan Pajak Daerah (Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah) Jumlah dan macam serta retribusi daerah selama kurun waktu tahun 2008-2012 sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut. Tabel 2.72 Jumlah dan Macam Insentif Pajak dan Retribusi Daerah Yang Mendukung Iklim Investasi Kota Bima (dalam Rupiah) No

Uraian

2008

2009

2010

2011

2012

Jumlah Pajak yang 2.737.949.760 3.042.166.400 3.042.166.400 4.563.757.400 4.772.740.000 dikeluarkan Jumlah Insentif Pajak yang 2. mendukung 152.108.320 487.442.405 iklim investasi*) Jumlah 3. Retribusi yang 3.332.219.128 2.307.228.721 1.198.485.058 4.452.797.300 6.652.797.300 dikeluarkan Jumlah Pajak yang 4. 2.737.949.760 3.042.166.400 3.042.166.400 4.563.757.400 4.772.740.000 mendukung iklim investasi Sumber :DPPKAD Kota Bima Keterangan:*) data jumlah insentif pajak yang mendukung iklim investasi tahun 2008-2010 tidak tersedia 1.

e)

Peraturan Daerah (Perda) yang mendukung iklim usaha Perda merupakan sebuah instrumen kebijakan daerah yang sifatnya formal, melalui perda inilah dapat diindikasikan adanya insentif maupun disinsentif sebuah kebijakan di daerah terhadap aktivitas perekonomian. Tabel 2.73 Jumlah Perda yang Mendukung Iklim Usaha di Kota Bima Tahun 2008-2012 No

Uraian

2008 2009 2010 2011 2012

1.

Jumlah Perda terkait perijinan

-

-

1

3

3

2.

Jumlah Perda terkait lalu lintas barang &jasa

-

-

2

-

3

3.

Jumlah Perda terkait ketenagakerjaan

-

-

-

-

-

Sumber: Bagian hukum Setda Kota Bima


88

f)

Status Kelurahan (Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa) Adapun jumlah kelurahan swasembada di kota Bima selama kurun waktu tahun 2008-2012 sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut. Tabel 2.74 Jumlah Kelurahan Swasembada Kota Bima Tahun 2007-2011 No

Uraian

2007

2008

2009

2010

2011

1.

Jumlah Keluarahan Swakarya

14

14

14

14

14

2.

Jumlah Keluarahan Swasembada

24

24

24

24

24

3.

Jumlah Kelurahan (1)+(2)+(3)

38

38

38

38

38

63,16%

63,16%

63,16%

63,16%

63,16%

Persentase Desa berstatus swasemda dibagi jumlah desa/kelurahan (3)/(4) (%) Sumber :BPS Kota Bima 4.

2.4.4.

Sumber Daya Manusia Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan kunci

keberhasilan pembangunan nasional dan daerah.Hal ini dapat disadari oleh karena manusia sebagai subyek dan obyek dalam pembangunan.Mengingat hal tersebut, maka pembangunan SDM diarahkan agar benar-benar mampu dan memiliki etos kerja yang produktif, terampil, kreatif, disiplin dan profesional.Disamping itu juga mampu memanfaatkan, mengembangkan dan menguasai ilmu dan teknologi yang inovatif dalam rangka memacu pelaksanaan pembangunan nasional. Kualitas sumberdaya manusia juga memiliki peranan penting dalam meningkatkan daya saing daerah dan perkembangan investasi di daerah.Indikator kualitas sumberdaya manusia dalam rangka peningkatan daya saing daerah dapat dilihat dari kualitas tenaga kerja dan tingkat ketergantungan penduduk untuk melihat sejauhmana beban ketergantungan penduduk.


89

a)

Kualitas tenaga kerja (lulusan S1/S2/S3) Adapun jumlah lulusan berdasarkan jenjang pendidikan tinggi di Kota Bima selama kurun waktu tahun 2008-2012 sebagaimana ditunjukan dalam tabel berikut. Tabel 2.75 Jumlah Lulusan S1/S2/S3 Tahun 2008-2012 Kota Bima (Data Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) No

Uraian

2008 2009

2010

2011

2012

10.299 10.085

10.561

11.044

11.073

1.

Jumlah lulusan S1

2.

Jumlah lulusan S2

387

417

446

475

480

3.

Jumlah lulusan S3

-*)

-*)

-*)

13

13

4.

Jumlah lulusan S1/S2/S3

11.041

11.532

11.566

10.686 10.502

Sumber :Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Keterangan: *) Data tidak tersedia

b)

Tingkat ketergantungan Adapun tingkat ketergantungan penduduk di Kota Bima sampai dengan tahun 2012 sebagaimana ditunjukan dalam tabel berikut ini. Tabel 2.76 Rasio Ketergantungan di Kota Bima Tahun 2008-2012 No 1. 2. 3. 4. 5.

Uraian Jumlah Penduduk Usia < 15 tahun (jiwa) Jumlah Penduduk usia > 64 tahun (jiwa) Jumlah Penduduk Usia Tidak Produktif (1) &(2) (jiwa) Jumlah Penduduk Usia 15-64 tahun (jiwa0 Rasio ketergantungan (3) / (4) (%)

2008

2009

2010

2011

2012

37.511

38.810

39.551

41.996

41.897

6.509

5.207

5.322

6.339

6.607

44.020

44.017

44.873

48.335

48.504

83.353

85.826

87.419

94.244

95.514

52,81

51,29

51,33

51,29

50,78

Sumber :BPS Kota Bima, diolah


90

BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN

Keuangan Pemerintah Kota Bima dikelola berdasarkan ketentuan peraturan yang berlakudiantaranya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentangPengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimanatelah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan KeuanganDaerah, serta peraturan perundangundangan lain yang terkait.

3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu Periode 2008-2012 Kinerja keuangan masa lalu dimaksudkan untuk mengetahui kondisi keuangan dimasa lalu.Analisis terhadap kinerja keuangan Kota Bima mencakup kinerja pelaksanaan APBD dan neraca daerah.Keuangan daerah meliputi penerimaan atau pendapatan daerah, pengeluaran daerah atau belanja daerah dan pembiayaan daerah. Keuangan daerah dikelola dengan menganut azas-azas: tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Ditinjau dari sisi APBD, keuangan daerah dipergunakan untuk


91

membiayai program/kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dari tahun ke tahun diperkirakan akan terus meningkat, dimana peningkatan ini menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pembangunan, baik secara fisik maupun non fisik. Kinerja keuangan masa lalu dapat diukur dari kinerja pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Neraca Daerah sebagaimana dibawah ini.

3.1.1 Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Struktur APBD terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah. Asumsi dasar sebagai bahan penyusunan APBD dari tahun 2008 sampai dengan 2012 yaitu dengan memperkirakan faktor ekonomi makro antara lain; 1) pertumbuhan ekonomi; 2) tingkat inflasi; 3) stabilitas harga minyak; dan juga asumsi perkembangan PDRB maupun asumsi-asumsi lain yang berkaitan dengan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah. Kinerja pelaksanaan APBD dapat diukur dari perkembangan pertumbuhan pendapatan daerah dan proporsi realisasi belanja daerah.Rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah Kota Bima dapat dilihat pada tabel 3.1 di bawah ini.


92

Tabel 3.1. Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Bima Tahun 2008-2012 No.

Komponen

2008 Realisasi

2009 Realisasi

2010 Realisasi

2011 Realisasi

2012 Realisasi

Rata-rata Pertumbuhan (%)

1 PENDAPATAN 327,015,110,534.00 348,892,271,376.59 389,357,217,145.58 437,892,704,225.00 481,175,010,405.00 1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 6,271,131,482.00 7,225,339,807.00 8,423,778,850.20 10,997,844,891.00 14,166,203,707.00 1.1.1. Pajak Daerah 2,459,256,399 2,385,609,965 2,862,829,096 4,025,453,214.00 5,751,229,532.00 1.1.2. Retribusi daerah 1,902,060,312 2,574,090,496 2,011,219,985 2,555,713,487.00 4,316,851,474.00 1.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 17,007,747 295,402,136 501,084,594 555,411,161.00 570,375,790.00 1.1.4. Lain-lain PAD yang Sah 1,892,807,024 1,970,237,210 3,048,645,175 3,861,267,029.00 3,527,746,911.00

9.92 21.76 25.12 27.36 46.43 19.21

1.2 DANA PERIMBANGAN 1.2.1. Dana Bagi hasil pajak dan bukan pajak 1.2.2. Dana Alokasi Umum 1.2.3. Dana Alokasi Khusus 1.2.4. Dana Infrastruktur

7.39 7.64 6.66 14.88 0.00 0.00 72.38 -17.99

1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH

307,277,132,095.00 300,437,056,403.00 305,272,880,965.00 25,385,347,992.00 24,410,976,403.00 35,225,894,965.00 231,013,860,000.00 234,244,080,000.00 246,392,786,000.00 37,702,924,103.00 41,782,000,000.00 23,654,200,000.00 13,175,000,000.00

401,808,857,086.00 31,797,200,086.00 329,098,457,000.00 40,913,200,000.00

13,466,846,957.00

41,229,875,166.59 3,095,604,000.00

75,660,557,330.38 868,575,500.00

103,591,745,433.00

65,199,949,612.00

8,966,846,957.00

12,648,394,166.59

12,413,731,173.38

11,090,595,953.00

13,150,925,612.00

8.08

25,485,877,000.00

62,378,250,657.00

91,748,749,480.00

47,049,024,000.00

35.78

752,400,000.00

5,000,000,000.00

120.32

1.3.1. Pendapatan Hibah

1.3.3. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 1.3.4. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 1.3.5. Bantuan Keuangan dari Provinsi/Kabupaten/Kota Lainnya

323,303,113,901.00 32,438,396,901.00 267,829,417,000.00 23,035,300,000.00

4,500,000,000.00

Sumber : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bima, 2013

Berdasarkan tabel di atas bahwa rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan Kota Bima dari tahun 2008 sampai tahun 2012 mengalami peningkatan sebesar 9,92 %, dimana komponen lain-lain pendapatan daerah yang sah yang paling tinggi dengan rata-rata realisasi sebesar 72,38%, kemudian pendapatan asli daerah dengan rata-rata 21,76% dan dana perimbangan dengan rata-rata 7,39%. Meskipun demikian kontribusi pendapatan daerah terbesar berasal dari dana perimbangan dengan rata-rata sebesar 83,316%, lain-lain pendapatan daerah yang sah dengan rata-rata 14,51% dan pendapatan asli daerah memberikan kontribusi yang sangat kecil terhadapat pendapatan daerah Kota Bima yaitu rata-rata 2,32 %. Dengan demikian Pemerintah Kota Bima belum memiliki kemadirian yang cukup atas pendapatan daerah karena masih sumber pendapatan daerah mengharap banyak dari dana perimbangan.


93

a.

Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam daerahnya sendiri, yang terdiri dari penerimaan dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

b.

Dana Perimbangan Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Dana Perimbangan terdiri dari: 1) Dana Bagi Hasil, 2) Dana Alokasi Umum; dan 3) Dana Alokasi Khusus; dan 4) Dana Infrastruktur. 1) Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak,bersumber dari Pajak terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21. 2) Dana Alokasi Umum, dana transfer dari pusat yang dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan pokok belanja pegawai sebagai prioritas. 3) Dana Alokasi Khusus, sama halnya dengan DAU, merupakan dana transfer dari

pusat

atas

beberapa

kegiatan

yang

sudah

ditentukan

pembidangannya. 4) Dana Infrastruktur sama dengan dana DAK merupakan dana transfer dari pusat atas beberapa kegiatan yang sudah ditentukan pembidangannya. c.

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah terdiri dari pendapatan Hibah, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana


94

Penyesuaian

dan

Otonomi

Khusus,

dan

Bantuan

Keuangan

dari

Provinsi/Kabupaten/Kota Lainnya.

Selain mengukur kinerja APBD dari sumber pendapatan, juga dilakukan pada sisi realisasi belanja pemerintah daerah.Hal ini dikarenakan pengukuran kinerja suatu daerah juga dapat dilihat dari seberapa besar realisasi belanja yang telah terserap.Semakin banyak belanja yang terserap semakin bagus kinerja suatu daerah. Tabel 3.2. Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Daerah Kota Bima Tahun 2010 - 2012 No (1) A 1 2 3 4 5 B 1 2 3

Uraian

2010 (%)

2011 (%)

2012 (%)

(2) BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bantuan Keuangan Belanja Tidak Terduga

(3) 65.379 60.058 2.358 2.857 0.106 0.000

(4) 57.840 53.769 1.567 2.288 0.000 0.216

(5) 62.327 59.199 0.886 2.062 0.000 0.179

BELANJA LANGSUNG Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

34.621 3.668 12.570 18.383

42.160 3.921 15.574 22.666

37.673 3.655 17.007 17.011

Sumber : Data Sekunder setelah diolah, 2013.

Berdasarkan table di atas, bahwa kontribusi realisasi belanja tidak langsung terhadap APBD Kota Bima selama 3 (tiga) tahun dari tahun 2010 s/d tahun 2012 terjadi fluktuasi dimana pada tahun 2010 kontribusi realisasi belanjanya sebesar 65,37% menurun menjadi 57,84% pada tahun 2011 dan meningkat lagi pada tahun 2012 menjadi 62,32%. Kontribusi realisasi belanja langsung juga terjadi fluktuasi, namun sebaliknya pada tahun 2010 kontribusi


95

realisasinya sebesar 34,62% mengalami peningkatan pada tahun 2011 menjadi 42,16% dan menurun lagi pada tahun 2012 menjadi 37,67%. Kontribusi terbesar realisasi belanja terhadap APBD Kota Bima adalah belanja pegawai pada belanja tidak langsung yaitu sebesar 53 % sampai 60 % per tahun.

3.1.2 Neraca Daerah 1. ASET Aset lancar Pemerintah Kota Bima mengalami trend menurun sampai pada tahun 2010 yang cukup besar dari 14 % tahun 2008 menjadi 51% pada tahun 2009 dan 2,63% tahun 2010 dan mengalami kenaikan pada tahun 2011 secara perlahan sebesar 10,83%, 2012 sebesar 16,50% dengan rata-rata penurunan dalam 5 tahun terakhir sebesar 8,08%. Penurunan harta lancar terbesar disebabkan oleh hilangnya saldo hutang lancar tuntutan ganti rugi dari

Rp.

66,847,200,061.21 menjadi Rp. 32,716,633,524.09 pada tahun 2009 dan tahun 2012 kembali mengalami peningkatan menjadi Rp. 41,129,936,608.40, dan hal ini di disebabkan oleh meningkatnya piutang dana bagi hasil dan saldo kas daerah dan untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik dibawah ini.


96

Grafik 3.1. Jumlah Aset Lancar Pemerintah Kota Bima 2007-2012 90.000.000.000,00 80.000.000.000,00 70.000.000.000,00 60.000.000.000,00 50.000.000.000,00 40.000.000.000,00 30.000.000.000,00 20.000.000.000,00 10.000.000.000,00 0,00

2007

2008

2009

2010

2011

2012

JUMLAH ASET…

Grafik 3.2. Persentase Pertambahan Aset Lancar Pemerintah Kota Bima Tahun 2007-2012 20,00 10,00 0,00 (10,00)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

(20,00) (30,00) (40,00) (50,00) (60,00)

PERSENTASE PERTAMBAHAN ASET LANCAR


97

Apabila dilihat secara lebih mendetail, kas mengalami penurunan rata-rata sebesar 4,69% sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2012 sedangkan kas dibendarahara pengeluaran mengalami

trend penurunan rata rata sebesar

32,74% sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2012,

kas dibendahara

penerimaan tidak dapat dilakukan analisis karena hanya muncul pada tahun 2008 dan 2012, kas lainnya di bendahara pengeluaran juga tidak dapat dianalisis trend perkembangannya karena hanya muncul ttahun 2011 dan 2012 serta deposit tidak dapat dilakukan analisis trend pertumbuhan dan penurunannya karena tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 tidak lagi muncul nilanya. Sedangkan piutang pajak , piutang retribusi masing-masing mengalami pertumbuhan sebesar 98,66% dan 39,52 sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2012 serta persediaan mengalami pertumbuhan sebesar 28,84%. Investasi jangka panjang Pemerintah Kota Bima terdiri atas investasi permanen dan investasi non permanen, dimana investasi non permanen tidak dapat dianalisis karena pada tahun 2009 , investasi ini tidak muncul dalam neraca Pemerintah Kota Bima sedangkan investasi permanen mengalami trend penurunan sebesar 21, 12 %. Aset tetap dalam Neraca Pemerintah Kota Bima mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 20,7% selama kurun waktu 5 tahun sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2012. Pada tahun 2007 aset tetap pemerintah Kota Bima sebesar Rp. 351,333,609,592.87 menjadi Rp. 389,525,374,091.45 pada tahun 2008 dengan peningkatan sekitar 10, 9 %, tahun 2009 menjadi Rp. 494,589,373,083.77 dengan peningkatan sebesar 27 %, tahun 2010 menjadi Rp. 559,706,844,433.21 atau naik pertumbuhannya sebesar 13,2 %, selanjutnya tahun 2011 (42,2%), 2012 (10,4 %). Pertumbuhan asset tetap ini didorong oleh berbagai factor diantaranya


98

kegiatan inventarisasi, klasifikas dan penilaian asset tetap sesuai dengan aturan yang berlaku. Pertumbuhan asset terbesar berasal dari konstruksi dalam pengerjaan yang mengalami rata-rata pertumbuhan selama 5 tahun sebesar 168,40% dikuti dengan pertumbuhan asset tetap lainnya (27,42%), jalan/jaringan dan instalasi (24, 52%), Gedung dan Bangunan (24,32%), Peralatan dan Mesin (14,80%) serta asset tetap berupa tanah dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 1, 62%. Asset lainnya mengalami rata-rata pertumbuhan yang cukup signifikan selama 2007 – 2012 yaitu sebesar 99,507.66 %. Lonjakan terbesar terjadi pada tahun 2010 dengan pertumbuhan sebesar 497,473.31 % dari tahun sebelumnya walaupun pada tahun sebelumnya terjai penurunan namun pada tahun 2011 (42.49 %) terjadi peningkatan sampai pada tahun 2012 (122.36 % ) dari pos-pos yang lainnya pada asset lainnya yang mengalami pertumbuhan namun hanya muncul

pada

tahun

2010

yaitu

tagihan

tuntutan

ganti

rugi

sebesar

Rp.29,854,398,559.49 (2010), mengalami pertumbuhan pada tahun 2011 sebesar Rp. 25,575,195,946.49 dan selanjutnya tahun 2012 sebesar Rp. 26,068,944,472.40. hal ini dapat berarti bahwa sebagian besar tagihan tuntutan ganti rugi sudah dapat diselesaikan hingga tahun 2012. Secara keseluruhan , Aset pemerintah Kota Bima mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 1,64%. Dimana pada tahun 2008 (6.14 %), 2009 (0.14%), 2010 (0.18 %), 2011 (0.40%), 2012 (0.16 %). Dan pertumbuhan asset pemerintah Kota Bima ini didorong oleh beberapa factor diantaranya kegiatan inventarisasi asset, klasifikasi dan penilaian asset yang semakin gencar dilakukan oleh Pemerintah Kota Bima sesuai dengan peraturan yang berlaku.Data Jumlahaset pemerintah Kota Bima dapat dilihat pada tabel di bawah ini.


99

Tabel 3.3 Data Jumlah Aset Pemerintah Kota Bima Tahun 2007 s/d Tahun 2012 NO 1.1

URAIAN ASET

TAHUN 2007

2008

2009

2010

2011

2012

ASET LANCAR Kas Di kas daerah kas Di Bendahara Pengeluaran Kas Di Bendahara Penerimaan Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran Deposit Belanja Dibayar Dimuka Piutang Pajak Piutang Retribusi Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Piutang Dana Bagi Hasil Piutang Dana Alokasi Umum Piutang Dana Alokasi Khusus Piutang Deviden Piutang Lainnya Piutang Transfer dari Pemerintah Provinsi Persediaan

52,270,947,804.43

22,298,471,772.33

25,186,756,081.97

26,839,962,580.55

24,116,460,877.78

30,032,466,660.14

15,407,570,822

6,233,923,502.00

1,881,754,770.00

119,502,676.00

73,071,436.62

144,807,210.00

17,287,500.00

0.00

0.00

3,010,000.00

104,718,642.00

392,559,650.00

9,123,520.00

JUMLAH ASSET LANCAR PERTAMBAHAN ASSET LANCAR (%)

2,850,000,000.00

850,000,000.00

850,000,000.00

850,000,000.00

0.00

779,755,031.83

0.00

0.00

0.00

0.00

43,479,557.00

70,109,330.00

86,774,400.00

251,913,335.00

924,799,532.00

470,579,520.00

152,297,750.00

211,588,791.00

401,540,500.67

428,801,836.00

638,135,081.00

723,039,571.00

3,493,245,595.16

32,038,050,123.00

0.00

0.00 6,160,667,741.00

6,897,177,586.26

926,883,779.03

0.00 323,152,223.00

405,733,420.00

332,322,131.00

20,642,000.00

3,398,578,750.00

338,175,000.00

282,150,000.00

282,150,000.00

4,523,365,949.39

0.00

0.00

825,445,630.00

583,761,093.00

911,229,021.45

1,777,160,324.00

2,309,580,021.00

2,133,549,748.00

77,776,154,214.42

66,847,200,061.21

32,716,633,524.09

31,855,551,753.58

35,306,167,759.40

41,129,934,588.40

(14.05)

(51.06)

(2.63)

10.83

16.50

1,953,412,024.00


100

NO 1.2

URAIAN ASET

2007

INVESTASI JANGKA PANJANG Investasi Non Permanen

2,533,456,299.00

Investasi Permanen

2,511,565,350.75

JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG PERT. INVESTASI JANGKA PANJANG %) 1.3

TAHUN

5,045,021,649.75

ASSET TETAP Tanah

58,305,831,353.00

Peralatan dan Mesin

70,313,988,950.51

Gedung dan Bangunan Jalan, Jaringan dan Instalasi Aset Tetap Lainnya Konstruksi Dalam Pengerjaan

152,115,447,722.69 95,240,215,263.94 7,555,042,407.00 13,632,036,400.00

Akumulasi Penyusutan

-45,828,952,504.27

JUMLAH ASET TETAP PERTAMBAHAN ASSET TETAP (%)

351,333,609,592.87

2008

2009

2010

2011

2012

2,695,689,848.00 (0.06) 1,954,713,015.00 0.22

0.00 1.00 3,138,029,044.00 (0.61)

3,208,727,909.00 #DIV/0! 1,843,280,000.00 0.41

3,528,529,518.00 (0.10) 1,843,280,000.00 0.00

3,859,104,714.00 (0.09) 3,843,280,000.00 (1.09)

4,650,402,863.00

3,138,029,044.00

5,052,007,909.00

5,371,809,518.00

7,702,384,714.00

(7.82)

(32.52)

60.99

6.33

43.39

61,170,756,353.00 4.91 84,577,379,686.51 20.29 178,376,419,446.69 17.26 122,069,187,241.94 28.17 7,874,077,407.69 4.22 10,043,846,600.00 (26.32) -74,586,292,644.38 (62.75) 389,525,374,139.98

65,431,054,353.00 6.96 97,183,743,539.75 14.91 196,394,816,335.04 10.10 131,833,023,779.46 8.00 7,194,317,560.57 (8.63) 20,721,891,208.95 106.31 -24,169,473,693.00 67.60 494,589,373,083.77

67,301,582,773.00 2.86 111,242,625,177.10 14.47 165,036,517,176.20 (15.97) 196,938,293,236.30 49.38 17,000,599,070.61 136.31 2,187,227,000.00 89.44 0.00 100.00 559,706,844,709.70

68,024,459,773.00 1.07 124,911,978,338.79 12.29 327,128,995,116.35 98.22 237,663,084,949.94 20.68 21,582,113,516.61 26.95 16,871,433,605.00 671.36

62,789,014,923.00 (7.70) 139,969,251,767.29 12.05 366,333,997,516.87 11.98 276,551,629,881.80 16.36 16,893,876,152.61 (21.72) 16,669,857,813.00 1.19

796,182,066,130.26

879,207,628,054.57

10.9

27.0

13.2

42.2

10.4


101

NO 1.4

URAIAN ASET

TAHUN 2007

2008

2009

2010

2011

2012

ASSET LAINNYA Tagihan Penjualan Angsuran Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Kemitraan Dengan Pihak Ketiga

0.00

0.00

0.00

29,854,398,559.49

0.00

0.00

Aset Tidak Berwujud

0.00

Aset Lain-lain JUMLAH ASET LAINNYA

26,068,944,472.40

0.00

99,350,000.00

99,350,000.00

3,749,561,130.63

3,749,561,130.63

6,000,000.00

0.00

16,863,784,611.67

68,418,534,813

3,749,561,130.63

3,749,561,130.63

6,000,000.00

29,854,398,559.49

42,538,330,558.16

94,586,829,285.25

0.00

(99.84)

497,473.31

42.49

122.36

464,772,538,194.82

530,450,035,651.86

626,468,802,931.77

879,398,373,965.82

1,022,626,776,642.22

6.14

0.14

0.18

0.40

0.16

PERT.ASSET LAINYA JUMLAH ASSET PERT.JUMLAH ASSET

25,575,195,946.49

437,904,346,587.67

Sumber : DPPKAD Kota Bima 2012.


102

2. KEWAJIBAN Kewajiban jangka pendek Pemerintah Kota Bima selama periode 2007 sampai dengan 2012 terjadi pertumbuhan yang fluktuatif dimana terjadi kenaikan dan juga penurunan. Pada awal periode tahun 2007 kewajiban jangka pendek berjumlah sebesar Rp. 41,533,479,108.00, kemudian disusul penurunan kewajiban jangka pendek tahun 2008 ( Rp.12,142,945,292.28), 2009 dan 2010 (0 %), tahun 2011 terjadi kembali kewajiban jangka pendek sebesar Rp. 649,251,331.82 dan pada akhir priode 2012 mengalami penurunan sebesar Rp.

122,963,520.00.

dengan rata-rata penurunan kewajiban jangka pendek sebesar 50,36%. Terjadinya penurunan dalam kewajiban jangka pendek merupakan sebuah prestasi yang mengembirakan karena kewajiban jangka pendek ini terjadi penurunan setiap tahunnya sehingga menjadi indikator bahwa selama 5 tahun terakhir terjadi peningkatan

kinerja pembayaran / pelunasan kewajiban

dan efektifitas

penggunaan kewajiban jangka pendek oleh Pemerintah Kota Bima. Faktor utama penyebab terjadinya pembayaran kewajiban jangka pendek meliputi bagian lancar utang dalam negeri – utang pemerintah pusat pada tahun 2007 sebesar Rp. 11,518,408,000.00 dan tahun 2008 sudah terbayar. Utang jangka pendek lainnya juga mengalami penurunan sedikit demi sedikit setiap tahunnya, Kewajiban jangka pendek ini menunjukkan penurunan yang fositif dimana terjadi pertumbuhan yang negatif atau penurunan kewajiban jangka pendek. Kewajiban jangka panjang dalam Pemerintah Kota Bima sejak tahun 2007 sampai dengan 2012 tidak pernah dilakukan dan untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik 3 dibawah ini.


103

Grafik 3.3. Jumlah kewajiban pemerintah kota bima 2007-2012 45.000.000.000,00 40.000.000.000,00 35.000.000.000,00 30.000.000.000,00 25.000.000.000,00 20.000.000.000,00 15.000.000.000,00 10.000.000.000,00 5.000.000.000,00 0,00

2007

2008

2009

2010

2011

2012

JUMLAH KEWAJIBAN

Secara keseluruhan persentase pertumbuhan kewajiban Pemerintah Kota Bima selama priode 2007 sampai dengan 2012 mengikuti perkembangan dari kewajiban jangka pendek karena memang Pemerintah Kota Bima tidak memiliki kewajiban jangka panjang. Walaupun demikian Pemerintah Kota Bima seharusnya melakukan pengelolaan kewajiban jangka pendek yang efektif dalam rangka meingkatkan kinerja pengelolaan keuangan.Rinciankewajiban pemerintah Kota Bima dapat dilihat pada table di bawah ini.


104

Tabel 3.4. Data Jumlah Kewajiban Pemerintah Kota Bima Tahun 2007 s/d Tahun 2012 TAHUN NO

URAIAN KEWAJIBAN 2007

1.1

2008

2010

2011

2012

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Utang Perhitungan fihak Ketiga (PFK) utang pemotongan Pajak Pusat - PPN/PPh Bagian Lancar Utang Dalam Negeri Pemerintah Pusat Utang Konstruksi Dalam Pekerjaan Utang Jangka Pendek Lainnya

JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

896,466.00

3,777,774,485.28

0.00

0.00

10,394,848.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

392,559,650.00

9,123,520.00

11,518,408,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

30,014,174,642.00

8,365,170,807.00

0.00

0.00

246,296,833.20

113,840,000.00

41,533,479,108.00

12,142,945,292.28

0.00

0.00

649,251,331.82

122,963,520.00

(70.76)

(100.00)

0.00

0.00

(81.06)

PERT. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

1.2

2009

KEWAJIBAN JANGKA PANJANG Utang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Utang Jangka Panjang Lainnya

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12,142,945,221.52

0.00

0.00

649,251,331.82

122,963,520.00

(70.76)

(100.00)

0.00

0.00

(81.06)

PERT. KEWAJIBAN JANGKA PANJANG JUMAH KEWAJIBAN

41,533,479,108.00

PERT. KEWAJIBAN Sumber : DPPKAD Kota Bima Tahun 2012


105

3. EKUITAS DANA Pertumbuhan ekuitas dana Pemerintah Daerah Kota Bima selama kurun waktu 2009 sampai dengan 2012 dengan rata-rata pertumbuhan 21,22% pertahun meskipun komponen-komponen tertentu mengalami penurunan. Secara lebih rinci, pada tahun 2008 pertumbuhannya naik secara signifikan sebesar 50,94%, dan pada tahun 2009 mengalami penurunan sebesar 40,19%, 2010 (2,63%), kemudian terjadi pertumbuhan pada tahun 2011 sebesar 8,79% dan tahun 2012 (18,32%). Adapun ekuitas dana Pemerintah Kota Bima adalah ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi serta ekuitas dana cadangan. Dimana setiap komponen terdiri atas pos-pos yang turut andil dalam naik dan turunnya pertumbuhan ekuitas dana Pemerintah Kota Bima. Untuk lebih jelasnya tentang

trend

perkembangan ekuitas dana pada Pemerintah Kota Bima dapat dilihat pada grafik 4 . GRAFIK 3.4. Perkembangan Jumlah Ekuitas Dana Pemerintah Kota Bima 2007-2012 1.200.000.000.000,00

1.000.000.000.000,00

800.000.000.000,00

600.000.000.000,00

400.000.000.000,00

200.000.000.000,00

0,00

2007

2008

2009

2010

2011

2012

JUMLAH EKUITAS DANA


106

Ekuitas dana lancar yang terdiri dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA), pendapatan yang ditangguhkan, cadangan piutang, cadangan persediaan, dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek. Ekuitas dana lancar mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 7,05% dan pertumbuhan terbesar pada item cadangan piutang dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 123.43 % dan penurunan terbesar pada item Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek dengan rata-rata sebesar 77,88%, kemudian disusul oleh cadangan persediaan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 28,84%, namun demikian peningkatan cadangan piutang memberikan sumbangsih terbesar pada ekiutas dana lancar sehingga ekiutas dana lancar ini mengalami pertumbuhan walaupun tidak secara signifikan. Untuk ekuitas dana investasi yang terdiri dari diinvestasikan dalam investasi jangka panjang, diinvestasikan dalam investasi asset tetap, diinvestasikan dalam investasi asset lainnya dan dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka panjang. Pada awal priode 2008 terjadi trend pertumbuhan sebesar 50,94%, disusul tahun 2009 terjadi penurunan sebesar 40,94%, tahun 2010 juga terjadi penurunan sebesar 2,63% dan pertumbuhan terjadi pada tahun 2011 sebesar 8,79% ,2012 (8,79%).Equitas Dana Pemerintah Kota Bima dapat dilihat pada table di bawah ini.


107

Tabel 3.5. Data Jumlah Ekuitas Dana Pemerintah Kota Bima Tahun 2007 s/d Tahun 2012 TAHUN NO


1.1

2008

2010

2011

2012

EKUITAS DANA LANCAR Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

70,527,622,160.43

25,604,620,789.05

27,918,510,851.97

27,809,465,256.55

24,179,137,465.78

30,177,273,870.14

17,287,500.00

0.00

0.00

3,010,000.00

104,718,642.00

6,422,189,957.99

36,863,756,193.88

3,886,893,650.67

2,268,926,173.03

8,411,485,774.00

8,705,268,808.26

Pendapatan yang Ditangguhkan Cadangan Piutang Cadangan Persediaan

825,445,630.00

583,761,093.00

911,229,021.45

1,777,160,324.00

2,309,580,021.00

2,133,549,748.00

Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek

-41,532,582,642.00

-8,365,170,807.00

0.00

0.00

-246,296,833.20

-113,840,000.00

Jumlah Ekuitas Dana Lancar

36,242,675,106.42

54,704,254,768.93

32,716,633,524.09

31,855,551,753.58

34,656,916,427.58

41,006,971,068.40

50.94

(40.19)

(2.63)

8.79

18.32

5,045,021,649.75

4,650,402,863.00

3,138,029,044.00

5,052,007,909.00

5,371,809,518.00

7,702,384,714.00

351,333,609,592.87

389,525,374,091.45

494,589,373,083.77

559,706,844,433.21

796,182,065,299.69

879,207,628,054.57

3,749,561,130.63

3,749,561,130.63

6,000,000.00

29,854,398,559.49

42,538,330,558.16

94,586,829,285.25

0.00

0.00

397,925,338,085.08

497,733,402,127.77

594,613,250,901.70

844,092,205,375.85

981,496,842,053.82

10.50

25.08

19.46

41.96

16.28

PERT. EKUITAS DANA LANCAR (%) 1.2

2009

EKUITAS DANA INVESTASI Diinvestasikan Dalam Investasi Jangka Panjang Diinvestasikan Dalam Investasi Aset Tetap Diinvestasikan Dalam Investasi Aset Lainnya Dana Yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang JUMLAH EKUITAS DANA INVESTASI

360,128,192,373.25

PERT. EKUITAS DANA INVESTASI


108

TAHUN NO


1.3

2008

2009

2010

2011

2012

EKUITAS DANA CADANGAN Diinvestasikan Dalam Dana Cadangan

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

JUMLAH EKUITAS DANA CADANGAN

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

452,629,592,854.01

530,450,035,651.86

626,468,802,655.28

878,749,121,803.43

1,022,503,813,122.22

14.19

17.19

18.10

40.27

16.36

PERT. EKUITAS DANA CADANGAN

JUMLAH EKUITAS DANA

396,370,867,479.67

PERT. EKUITAS DANA (%)

Sumber : DPPKAD Kota Bima Tahun 2012


109

Analisa lebih lanjut terhadap neraca Pemerintah Daerah Kota Bima untuk mengetahui kemampuan keuangan Pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan akan digunakan metode analisis ratio likuiditas, ratio aktivitas dan ratio sovabilitas dan penjelasan lebih lanjjut terhadap analisis tersebut sebagai berikut. 4. RATIO LIKUIDITAS Dalam mencermati neraca keuangan Pemerintah Daerah, Ratio likuiditas yang digunakan adalah ratio lancar dan ratio quick (cepat).Ratio likuiditas adalah ratio yang menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam menyelesaikan kewajiban jangka pendek yang dimilikinya. Untuk memperoleh ratio lancar, rumusan yang digunakan adalah dengan membagi asset lancar dengan kewajiban jangka pendek sedangkan rato quick (cepat) diperoleh dengan mengurangkan asset lancar dengan persediaan kemudian dibagi dengan kewajiban jangka pendek, dengan rumus sebagai berikut:





Dengan hasil perhitungan ratio likuiditas Pemerintah Daerah Kota Bima untuk tahun 2007 – 2012 berdasarkan formulasi yang diatas dapat dilihat pada tabel 3.6.


110

Tabel 3.6. Ratio Likuiditas Neraca Pemerintah Kota Bima Tahun 2008 – 2012 Ratio Likuiditas

2008

2009

2010

2011

2012

Ratio Lancar

1.87

0

0

54.38

334.49

Ratio Quick

1.85

0

0

50.82

317.14

Sumber : DPPKA Kota Bima, 2012

a.

Ratio Lancar Ratio lancar adalah ratio yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan Pemerintah Kota Bima untuk melunasi kewajiban/hutang jangka pendek atau mengetahui seberapa jauh jumlah asset lancar dapat menjamin hutang lancarnya. Semakin tinggi ratio berarti hutang-hutang yang ada akan semakin terjamin. Menurut criteria yang dibuat oleh Dun dan Bradstreet (D&B), angka ratio mengindikasikan besarnya kemampuan Pemerintah Daerah untuk mencairkan asset lancarnya untuk melunasi tagihan jangka pendeknya adalah lebih dari 4,0. Namun apabila ratio yang diperoleh adalah lebih kecil dari 1,5 maka diindikasikan Pemerintah Daerah akan mengalami kesulitan dalam membayar kewajiban jangka pendeknya. Dari hasil perhitungan diperoleh ratio lancar pemerintah Kota Bima tahun 2008 adalah sebesar 1.87 tahun 2009 adalah sebesar 0, Tahun 2010 sebesar 0, Tahun 2011 sebesar 54,38 dan tahun 2012 sebesar 334,49. Nilai ini mengindikasikan bahwa ada perkembangan yang besar dalam ratio lancar mulai tahun 2008 - 2010 yang pernah mengalami kesulitan dalam hutang jangka pendeknya dan tahun 2011 – 2012 pada akhirnya Pemerintah Kota Bima akhirnya tidak mengalami kesulitan dalam melunasi hutang-hutang


111

jangka pendek yang dialaminya. Sehingga hal ini merupakan prestasi sangat baik dari Pemerintah Kota Bima yang harus dipertahankan.

b. Ratio Cepat (Quick) Ratio quick digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban -kewajiban jangka pendek yang dimiliki tanpa memperhitungkan persediaan. Ratio ini dinilai lebih valid dari ratio lancar karena asset lancar yang nantinya akan dicairkan untuk menutup tagihan jangka pendek sudah dikurangkan dengan jumlah persediaan, yang dinilai kurang liquid untuk membayar hutang, ratio ini sebaiknya tidak kurang dari satu atau 100% karena apabila kurang dari 1 maka berarti bahwa pemerintah daerah tidak mampu untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya. Dari perhitungan ratio quick yang dilakukan, Pemerintah Kota Bima diperoleh ratio sebesar 1,85 pada tahun 2008, tahun 2009 (0), tahun 2010 (0), tahun 2011 sebesar 50,82 dan tahun 2012 sebesar 317,14. Nilai ratio tersebut menunjukkan bahwa kemampuan asset lancar Pemerintah Kota Bima setelah dikurangi persediaan yang dimiliki pernah tidak liquid pada tahun 2008 - 2010 dan kemudian tahun 2011 - 2012 kemampuan asset lancar Pemerintah Kota Bima sangat likuid. Berdasarkan analisi ratio lancar dan ratio quick tersebut diatas, maka diperoleh kesimpulan bahwa berdasarkan perhitungan terhadap ratio lancar dan ratio quick pada pemerintah Kota Bima pada tahun 2011 - 2012 diperoleh nilai yang tinggi.


112

5. RASIO SOLVABILITAS Ratio solvabilitas adalah ratio yang digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi seluruh kewajibannnya baik kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang.Ratio solvabilitas juga merupakan ratio untuk mengukur seberapa besar beban hutang yang ditanggung pemerintah daerah dibandingkan dengan asset yang dimiliki atau untuk mengukur sejauh mana asset pemerintah daerah dibiayai oleh hutang. Rumus solvabilitas yang digunakan untuk pemerintah daerah adalah



Ratio hutang terhadap total asset =



Ratio hutang terhadap modal =

Berdasarkan rumusan tersebut diatas dapat dihitung tingkat solvabilitas pemerintah daerah Kota Bima yang ditunjukkan pada tabel sebagai berikut : Tabel 3.7. Ratio Sovabilitas Neraca Pemerintah Kota Bima Tahun 2008-2012 Ratio Solvabilitas

2008

2009

2010

2011

2012

Ratio Total Hutang terhadap asset

0.0261

0

0

0.000738

0.00012

Ratio Total Hutan terhadap Modal

0.0268

0

0

0.000739

0.00012

Sumber : DPPKA Kota Bima, 2012

a.

Ratio Total Hutang terhadap Total Aset Ratio ini dipakai untuk menunjukkan besarnya bagian dari seluruh asset yang dibiayai hutang. Formulasi yang dipakai adalah total hutang dibagi dengan total asset. Semakin kecil nilai yang didapat dari perhitungan berarti


113

semakin baik ratio hutang terhadap total asset.Ratio ini juga dapat mengukur besarnya kemampuan pemerintah daerah dalam membayarkan hutangnya terhadap kreditur. Dari hasil perhitungan didapat ratio hutang terhadap total asset pemerintah daerah Kota Bima adalah sebesar 0,0261 untuk tahun 20098 kemudian semakin menurun hingga tahun 2011 sebesar 0,000739 dan tahun 2012 sebesar 0,00012. Dari kecilnya nilai ratio yang diperoleh tahun 2011 dan 2012 dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah Kota Bima sangat solvable dan tidak bergantung kepada hutang untuk memenuhi asetnya. b. Ratio Total Hutang terhadap Modal Ratio total hutang terhadap modal diformulasikan dengan membagi antara total hutang dengan total modal. Ratio ini merupakan perbandingan antara hutang dan ekuitas dalam pendanaan Pemerintah daerah dan menunjukkan kemampuan modal pemerintah daerah untuk memenuhi seluruh kewajiban yang dimiliki.Semakin kecil ratio ini maka semakin sehat kondisi/keadaan keuangan Pemerintah daerah. Dari hasil perhitungan dari neraca pemerintah daerah Kota Bima tahun 2011 sebesar 0,000739 dan 2012 sebesar 0,00012 menunjukkan bahwa

Pemerintah Kota Bima tidak akan

kesulitan dalam memenuhi kewajibannya jika memutuskan untuk mengajukan pinjaman kepada kreditur. 6. RASIO AKTIVITAS Untuk mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah daerah dalam menggunakan dana secara efektif dan efisien, digunakan ratio aktivitas. Karena perhitungan ratio ini berdasarkan pada perbandingan antara pendapatan daerah dengan pengeluaran pada satu periode tertentu, maka ratio ini di yakini dapat


114

mengukur tingkat efesiensi kegiatan operasional pemerintahan pemerintah daerah.Ratio akttivitas yang digunakan adalah ratio rata-rata umur piutang dan ratio rata-rata umur persediaan. Rata-rata umur piutang adalah ratio untuk melihat berapa lama, hari yang diperlukan untuk melunasi piutang (merubah piutang menjadi kas), dihitung dengan formula sebagai berikut : 

Rata-rata umur piutang =



Perputaran piutang =



Rata-rata piutang pendapatan daerah =

Rata-rata umur persediaan adalah ratio untuk melihat berapa lama dana tertanam dalam bentuk persediaan (menggunakan persediaan untuk memberikan pelayanan public , dihitung dengan formula sebagai berikut: 

Rata-rata umur persediaan =



Perputaran piutang = nilai persediaan yang digunakan dalam satu tahun: rata-rata nilai persediaan



Rata-rata nilai persediaan =

Berdasarkan formulasi diatas, ratio aktivitas pemerintah daerah Kota Bima untuk tahun 2008 - 2012 adalah sebagai berikut :


115

Tabel 3.8. Ratio Aktivitas Neraca Pemerintah Kota Bima Tahun 2008-2012 Ratio Aktivitas Rata-rata Umur Piutang

2008

2009

2010

2011

2012

23.72

21.32

1.82

3.51

6.60

0.79

0.78

1.26

1.70

6.49

Rata-rata umur persediaan Sumber : DPPKA Kota Bima, 2012

a.

Ratio Rata-rata Umur Piutang Ratio ini dipakai untuk mengukur lamanya umur rata-rata piutang atau lamanya waktu yang diperlukan mulai dari proses sampai dengan pembayaran tunai. Bila ratio rata-rata umur piutang besar maka kemungkinan piutang tak tertagih juga akan menjadi semakin tinggi. Perhitungan ratio ini diperoleh dengan cara membagi jumlah hari dalam satu tahun yaitu 365 hari dengan perputaran piutang yang mana perputaran piutang didapat dengan menjumlahkan saldo awal dengan saldo akhir kemudian dibagi dua. Dari proses`perhitungan yang dilakukan didapat ratio 23,72 untuk tahun 2008, , kemudian tahun 2009 diperoleh ratio 21,32, tahun 2010 (1,82), tahun 2011 sebesar 3,51 dan tahun 2012 menjadi sebesar 6,60 sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa tingkat umur piutang Pemerintahan Kota Bima sudah cukup baik karena rata-rata tingkat umur piutang dari tahun ketahun memperlihatkan penurunan walaupun

untuk tahun 2011 dan 2012

mengalami kenaikan. b. Ratio Rata-rata Umur Persediaan Ratio ini dipakai untuk mengukur lamanya umur rata-rata persediaan atau lamanya waktu yang diperlukan mulai dari proses persediaan sampai dengan kas. Bila ratio rata-rata umur persediaan besar maka kemungkinan besar Kota Bima | Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2013-2018

116

persediaan untuk menjadi kas menjadi semakin rendah. Perhitungan ratio ini diperoleh dengan cara membagi jumlah hari dalam satu tahun yaitu 365 hari dengan perputaran persediaan yang mana perputaran persediaan didapat dengan menjumlahkan saldo awal dengan saldo akhir kemudian dibagi dua. Dari proses`perhitungan yang dilakukan didapat ratio 0,79 untuk tahun 2008, , kemudian tahun 2009 diperoleh ratio 0,78, tahun 2010 (1,76), tahun 2011 sebesar 1,70 dan tahun 2012 menjadi sebesar 6,49 sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa tingkat umur persediaan Pemerintahan Kota Bima sudah cukup baik karena rata-rata tingkat umur persediaan dari tahun ketahun memperlihatkan kenaikan.

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu Periode 2008-2012 Keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan kesadaran untuk secara efektif memberikan perhatian kepada isu dan permasalahan strategis secara tepat. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan menghasilkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah. Kebijakan

pengelolaan

keuangan

yang

dilakukan

adalah

dengan

memprioritaskan pemenuhan belanja yang bersifat wajib dan mengikat serta berdasarkan skala prioritas yang memenuhi kriteria realistis, terukur, penting dan mendesak sehingga anggaran yang terbatas tersebut dapat berdampak langsung kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat.


117

3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran Proporsi penggunaan anggaran Kota Bima periode tahun 2008-2012 di dominasi oleh pemenuhan belanja pegawai atau belanja aparatur yang terdiri atas: a.

Belanja Tidak Langsung 1) Belanja gaji dan tunjangan 2) Belanja tambahan penghasilan 3) Belanja penerimaan anggota dan pimpinan DPRD serta operasional KDH/WKDH

b.

Belanja Langsung 1) Belanja honorarium PNS 2) Belanja uang lembur 3) Belanja beasiswa pendidikan PNS 4) Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 5) Belanja premi asuransi kesehatan 6) Belanja makanan dan minuman pegawai 7) Belanja pakaian dinas dan atributnya 8) Belanja pakaian khusus dan hari-hari tertentu 9) Belanja perjalanan dinas 10) Belanja perjalanan pindah tugas 11) Belanja pemulangan pegawai 12) Belanja Modal Modal (Kantor, Mobil Dinas, Meubelair, peralatan dan perlengkapan dll)


118

Tabel 3.9. Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Pemerintah Kota Bima

No

Uraian

Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur (Rp)

Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp)

Prosentase

(a)

(b)

(a) / (b) x 100%

1

Tahun anggaran 2010

345,375,778,299

362,965,795,367

95,15

2

Tahun anggaran 2011

419,907,179,942

422,178,617,392

99,46

3

Tahun anggaran 2012

458,058,835,787

460,558,835,787

99,46

Tabel 3.10 Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Pemerintah Kota Bima No

A.

Uraian

2011

2012

219,084,307,376

235,360,133,087

279,922,459,801

219,084,307,376

235,360,133,087

279,922,459,801

126,291,470,923

184,547,046,855

178,136,375,986

Belanja Pegawai

13,381,818,433

17,161,904,350

17,284,553,159

Belanja Barang Jasa

45,852,505,947

68,171,468,319

80,416,429,159

Belanja Modal

67,057,146,543

99,213,674,186

80,435,393,668

17,590,017,068

2,271,437,450

2,500,000,000

Pembentukan Dana Cadangan

0

0

0

Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

250,000,000

510,000,000

2,500,000,000

17,340,017,068

1,761,437,450

0

Penyelesaian Kegiatan DPA-L

0

0

0

Pembayaran Kewajiban Tahun Lalu Yang Blm Terselesaikan

0

0

0

Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai

B.

C.

Belanja Langsung

Pengeluaran Pembiayaan

Pembayaran Pokok Utang

2010

Berdasarkan tabel di atas, maka ada beberapa kesimpulan terkait dengan kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu periode 2010 – 2012 Pemerintah Kota Bima antara lain : Kota Bima | Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2013-2018

119

1.

Adanya kesenjangan antara pendapatan dan kebutuhan belanja setiap tahunnya, hal ini tercermin dari selisih antara jumlah usulan anggaran pada setiap musrenbang dengan pagu indikatif yang ada.

2.

Adanya ketergantungan yang besar terhadap pemerintah provinsi dan pusat, yang tercermin dari perbedaan yang mencolok antara pendapatan yang berasal dari transfer pemerintah provinsi dan pusat dengan pendapatan yang berasal dari pendapatan asli daerah (PAD).

3.

Keterbatasan sumberdaya manusia aparatur yang mampu mengelola perencanaan anggaran, pelaksanaan dan penatausahaan keuangan sesuai dengan stándar akuntansi pemerintah.

4.

Belanja daerah masih didominasi oleh belanja pegawai, sehingga dana yang tersedia untuk alokasi belanja pembangunan menjadi terbatas.

5.

Belanja daerah belum mampu menggerakan ekonomi lokal dan sekaligus memperbaiki

kesejahteraan

masyarakat

melalui pertumbuhan

output

perekonomian, penciptaan lapangan kerja dan perbaikan pendapatan masyarakat. 6.

Pengeluaran belanja daerah belum berorientasi pada kinerja dan kepentingan publik.

Adapun opini BPK atas hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bima untuk Tahun 2008 – 2012 adalah sebagai berikut : 1.

LKPD Kota Bima tahun 2008 dengan opini tidak menyatakan suatu pendapat atas keseluruhan kepatutan terhadap peraturan perundangundangan. BPK menemukan adanya ketidakpatuhan, kecurangan dan


120

ketidakpatutan dalam pengujian kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan pada Pemerintah Kota Bima. Pokok-pokok temuan ketidakpatutan terhadap peraturan perundangundangan dalam pelaporan keuangan yang ditemukan BPK RI adalah sebagai berikut : a.

Pengeluaran kas daerah pada tahun anggaran 2008 ada yang dilakukan tidak melalui mekanisme APBD;

b.

Dana Alokasi Khusus pada Dinas Kesehatan dan Dinas Pekerjaan Umum dicairkan pada akhir TA. 2008 melalui Rekening Penampungan;

c.

Kas daerah Pemerintah Kota Bima yang disimpan pada 14 rekening PT BNI 46 tidak memperoleh jasa giro;

d.

Realisasi belanja penunjang operasional Walikota dan Wakil Walikota Bima melebihi jumlah yang seharusnya dan pemberian tambahan penghasilan kepada Walikota dan Wakil Walikota;

e.

Ada sebagian Pendapatan daerah yang terlambat disetor dan belum disetor ke kas daerah;

f.

Pendapatan jasa giro kas daerah TA 2008 yang dikenakan pajak penghasilan;

g.

Realisasi pembayaran uang lembur dan biaya perjalanan dinas lebih besar dari pada yang seharusnya;

h.

Realisasi pemberian pinjaman kepada UD Siar Poultry lebih besar dari pada nilai dalam perjanjian;

i.

Pekerjaan pada Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan dan Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman TA 2008 terlambat diselesaikan dan belum dikenakan denda keterlambatan


121

serta pekerjaan pada Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman kurang diselesaikan. 2.

LKPD Kota Bima tahun 2009 dengan opini tidak menyatakan suatu pendapat atas keseluruhan kepatutan terhadap peraturan perundangundangan. BPK menemukan adanya ketidakpatuhan, kecurangan dan ketidakpatutan dalam pengujian kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan pada Pemerintah Kota Bima. Pokok-pokok temuan ketidakpatutan terhadap peraturan perundangundangan dalam pelaporan keuangan yang ditemukan BPK RI adalah sebagai berikut : a.

Sertifikat deposito milik Pemerintah Kota Bima dikuasai oleh pihak lain;

b.

Belanja barang dan jasa pada dua SKPD direalisasikan sebagai belanja modal;

c.

Proposal bantuan tahun 2008 digunakan sebagai dasar pencairan bantuan sosial tahun 2009;

d.

Pembayaran belanja jasa konsultansi pengawasan yang dilakukan sebelum pekerjaan selesai;

e.

Pelaksanaan pekerjaan rehabilitasi gedung TK tidak sesuai ketentuan;

f.

Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah tidak berdasarkan peraturan daerah;

g. Pelaksanaan pekerjaan swakelola sebesar tidak sesuai dengan ketentuan; h.

Pembayaran honorarium kepada Muspida dilakukan secara rutin setiap bulan tanpa didukung bukti pelaksanaan kegiatan;

i.

Realisasi belanja pada Dinas Kebersihan, Pertamanan, dan Pemakaman tidak didasarkan pada dokumen yang sah;


122

j.

Denda atas pinjaman pendanaan usaha mikro dan menengah belum dikenakan;

k.

Pendapatan jasa giro dikenakan pajak penghasilan dan tidak disetor ke kas daerah;

l.

Pelaksanaan perjalanan dinas anggota DPRD direalisasikan pada jadwal yang bersamaan dengan pelaksanaan sidang paripurna;

m. Dana perhitungan pihak ketiga disimpan dalam rekening tabungan atas nama pribadi bendahara gaji; n.

Laporan pembayaran dana tambahan penghasilan bagi guru PNS Daerah terlambat disampaikan dan sisa dana tambahan bagi guru PNS Daerah belum disetor ke kas negara;

o.

Pembayaran kepada pihak ketiga pada dua SKPD dilakukan melalui, rekening bendahara pengeluaran;

p.

Kontrak pekerjaan mendahului penetapan anggaran dan keterlambatan penyelesaian pekerjaan pada tujuh SKPD belum.

3.

LKPD Kota Bima tahun 2010 dengan opini tidak menyatakan suatu pendapat atas keseluruhan kepatutan terhadap peraturan perundangundangan. BPK menemukan adanya ketidakpatuhan, kecurangan dan ketidakpatutan dalam pengujian kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan pada Pemerintah Kota Bima. Pokok-pokok temuan ketidakpatutan terhadap peraturan perundangundangan dalam pelaporan keuangan yang ditemukan BPK RI adalah sebagai berikut : a.

Biaya penunjang operasional kepala daerah tidak dikenakan pajak penghasilan;


123

b.

Realisasi pembagian insentif pemungutan PBB melebihi ketentuan;

c.

Pembayaran honorarium dan uang lembur tidak didukung dengan bukti pelaksanaan kegiatan;

d.

Belanja makanan dan minuman pimpinan daerah dan sekretaris daerah serta belanja premi jaminan kesehatan dibayarkan secara tunai;

e.

Pengadaan software dilaksanakan tidak sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

f.

Realisasi belanja honor pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Bima tidak sesuai peruntukannya;

g.

Perjalanan dinas dilaksanakan pada waktu yang sama dengan rapat paripurna;

h.

Penerimaan Pengembalian Dana Bergulir tidak disetor ke kas daerah;

i.

Penerimaan dana pembinaan dari PD BPR-LKP digunakan langsung tanpa melalui mekanisme APBD;

j.

Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2010 pada dua SKPD disetor ke kas daerah tidak tepat waktu.

4.

LKPD Kota Bima tahun 2011 dengan opini tidak menyatakan suatu pendapat atas keseluruhan kepatutan terhadap peraturan perundangundangan. BPK menemukan adanya ketidakpatuhan, kecurangan dan ketidakpatutan dalam pengujian kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan pada Pemerintah Kota Bima. Pokok-pokok temuan ketidakpatutan terhadap peraturan perundangundangan dalam pelaporan keuangan yang ditemukan BPK RI adalah sebagai berikut :


124

a.

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah atas Dana Jamkesmas dan Jampersal Pusat TA 2011 pada Dinas Kesehatan disetor ke Kas Daerah tidak tepat waktu;

b.

Alokasi Dana Kapitasi Askes Semester I Tahun 2011 untuk pengadaan obat disimpan di rekening pribadi;

c.

Penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah TA 2011 digunakan untuk kepentingan pribadi;

d.

Pemberian insentif pajak daerah tidak sesuai ketentuan;

e.

Realisasi Tunjangan Perumahan Pimpinan DPRD Kota Bima TA 2011 melebihi Tunjangan Perumahan Pimpinan DPRD Provinsi NTB;

f.

Kelebihan pembayaran biaya Perjalanan Dinas dan Uang Lembur;

g.

Biaya Langsung Personil Konsultan Perencanaan dan Pengawasan dibayarkan melebihi ketentuan;

h.

Realisasi Perjalanan Dinas TA 2011 di Bappeda dan Sekretariat DPRD melebihi standar harga;

i.

Pemecahan paket pekerjaan Belanja Modal atas satu ruas jalan pada Dinas PU dan pengadaan meubelair pada Sekretariat DPRD;

j.

Keterlambatan penyelesaian paket pekerjaan pengadaan bagan perahu berlistrik 5-10 GT pada Dinas Kelautan dan Perikanan belum dikenakan denda;

k.

Realisasi Belanja Modal pada Dinas Pekerjaan Umum tidak sesuai ketentuan dan belum dikenakan denda keterlambatan;


125

l.

Penggunaan

dana

Hibah

dan

Bantuan

Sosial

belum

dipertanggungjawabkan. Biaya penunjang operasional kepala daerah tidak dikenakan pajak penghasilan; 5.

LKPD Kota Bima tahun 2012 dengan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas keseluruhan kepatutan terhadap peraturan perundang-undangan. BPK menemukan adanya ketidakpatuhan, kecurangan, dan ketidakpatutan dalam pengujian kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan pada Pemerintah Kota Bima. Pokok-pokok temuan ketidakpatuhan, kecurangan dan ketidakpatutan yang signifikan adalah sisa kas di bendahara pengeluaran pada 11 (sebelas) SKPD terlambat disetor dan kelebihan pembayaran perjalanan dinas pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Bappeda, Sekretariat DPRD, dan Sekretariat Daerah.

3.3. Kerangka Pendanaan 3.3.1. Penghitungan Kerangka Pendanaan Kerangka pendanaan keuangan daerah meliputi penerimaan atau pendapatan daerah, pengeluaran daerah atau belanja daerah dan pembiayaan daerah. Kerangka pendanaankeuangan daerah dikelola dengan menganut azasazas: tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Kemampuan kerangka pendanaan keuangan daerah dapat dilihat dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.Keuangan daerah dalam APBD Kota Bima yang dipergunakan untuk membiayai program/kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kota Bima dari tahun ke tahun


126

terus meningkat.Peningkatan ini menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pembangunan. Pendanaan program kegiatan yang akan diakomodir dalam periode tahun 2014-2018 ini sangatlah penting untuk dikaji. Dari dasar analisis gambaran umum pengelolaankeuangan daerah pada periode tahun 2008-2012, maka dapat disusun suatu analisis dalam rangka pendanaan program kegiatan pada periode tahun 2014-2018. Berdasarkan kecenderungan yang ditunjukan oleh hasil analisa terhadap rata-rata laju pertumbuhanpendapatan, belanja dan pembiayaan daerah Kota Bima tahun 2008-2012, maka didapat angka proyeksi/prediksi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerahtahun 2014-2018 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut:


127

Tabel 3.11. Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Pemerintah Kota Bima Tahun 2014-2018 No.

Komponen

1

PENDAPATAN

1.1

PENDAPATAN ASLI DAERAH

1.2


Tahun 2013 (N-0)

N+1

N+2

N+3

N+4

N+5

539,961,294,100

9.92

593,503,747,365

652,355,459,521

717,042,895,611

788,144,724,847

866,296,997,162

17,275,702,000

21.76

21,034,617,650

25,611,413,052

31,184,045,721

37,969,193,873

46,230,681,427

1.1.1.

Pajak Daerah

5,076,301,000

25.12

6,351,620,517

7,947,338,660

9,943,949,203

12,442,168,377

15,568,015,359

1.1.2.

Retribusi daerah

8,184,181,000

27.36

9,678,667,666

11,379,517,015

13,281,324,797

15,355,628,209

17,536,147,599

1.1.3.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

800,000,000

46.43

1,171,439,280

1,715,337,482

2,511,767,131

3,677,978,348

5,385,660,382

1.1.4.

Lain-lain PAD yang Sah

3,215,220,000

19.21

3,832,890,187

4,569,219,894

5,447,004,590

6,493,418,940

7,740,858,087

445,015,447,103

7.39

477,915,697,310

513,248,282,103

551,193,025,391

591,943,045,565

635,705,738,375

26,758,175,103

7.64

28,803,524,299

31,005,216,493

33,375,202,278

35,926,345,727

38,672,494,224

DANA PERIMBANGAN 1.2.1.

Dana Bagi hasil pajak dan bukan pajak

1.2.2.

Dana Alokasi Umum

377,377,812,000

6.66

402,497,251,850

429,288,719,674

457,863,510,849

488,340,328,920

520,845,778,706

1.2.3.

Dana Alokasi Khusus

40,879,460,000

14.88

46,614,921,161

52,954,345,936

59,954,312,263

67,676,370,919

76,187,465,445

1.2.4.

Dana Infrastruktur

-

-

-

-

-

-

-


128

No. 1.3

Komponen LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH

2.1

-

N+1

N+2

N+3

N+4

N+5

94,553,432,405

113,495,764,366

134,665,824,500

158,232,485,410

184,360,577,360

-

-

-

-

-

-

1.3.1.

Pendapatan Hibah

1.3.3.

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

15,028,133,997

8.08

16,242,622,592

17,555,259,271

18,973,975,805

20,507,344,966

22,164,632,331

1.3.4.

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

62,642,011,000

35.78

78,310,809,812

95,940,505,095

115,691,848,695

137,725,140,443

162,195,945,029

1.3.5.

Bantuan Keuangan dari Provinsi/Kabupaten/Kota Lainnya

Tahun 2013 (N-0)


N+1

N+2

N+3

N+4

N+5

BELANJA

568.486.580.689

10.27

626,866,433,054

691,241,514,291

762,227,495,181

840,503,271,863

926,817,458,672

BELANJA TIDAK LANGSUNG

348,785,244,266

11.86

390,139,384,349

436,396,727,565

488,138,628,063

546,015,368,943

610,754,334,901

323,835,749,566

11.13

360,933,151,099

400,638,920,172

442,636,478,832

486,297,789,313

530,533,295,431

No. 2

77,670,144,997

Rata-rata Pertumbuhan (%) 22.38

Tahun 2013 (N-0)

Komponen

2.1.1.

Belanja Pegawai

2.1.2.

Belanja Hibah

12,458,494,700

41.77

17,661,810,411

25,038,301,537

35,495,599,221

50,320,408,603

71,336,829,846

2.1.3.

Belanja Bantuan Sosial

10,603,500,000

-10.16

9,526,164,387

8,558,288,106

7,688,749,882

6,907,558,383

6,205,737,414

2.1.4.

Belanja Bantuan Keuangan

487,500,000

13.84

554,980,601

631,801,985

719,257,119

818,817,946

932,160,156

2.1.5.

Belanja Tidak Terduga

1,400,000,000

4.52

1,463,277,851

1,529,415,763

1,598,543,008

1,670,794,698

1,746,312,054


129

No. 2.2

Komponen

3.1.

N+1

N+2

N+3

N+4

N+5

236,727,048,705

254,844,786,726

274,088,867,118

294,487,902,921

316,063,123,771

219,701,336,423

2.2.1. Belanja Pegawai

23,169,811,400

4.51

24,215,370,705

25,308,111,847

26,450,163,950

27,643,752,217

28,891,202,266

2.2.2. Belanja Barang dan Jasa

81,709,489,136

21.60

91,761,903,451

102,553,139,526

111,099,586,336

118,459,515,292

127,001,873,719

114,822,035,887

5.16

120,749,774,548

126,983,535,353

136,539,116,832

148,384,635,411

160,170,047,786

PEMBIAYAAN DAERAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN

30,177,273,870

13.38

34,214,983,364

38,792,937,083

43,983,419,530

49,868,386,852

56,540,760,900

3.1.1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya

30,177,273,870

13.38

34,214,983,364

38,792,937,083

43,983,419,530

49,868,386,852

56,540,760,900

-

-11.00

-

-

-

-

-

PENGELUARAN PEMBIAYAAN

1,700,000,000

-26.78

1,244,674,938

911,303,354

667,221,438

488,514,001

357,671,256

3.2.2. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

1,700,000,000

-26.78

1,244,674,938

911,303,354

667,221,438

488,514,001

357,671,256

-

-

-

-

-

-

-

3.1.5. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

3.2.

Rata-rata Pertumbuhan (%) 10.16

BELANJA LANGSUNG

2.2.3. Belanja Modal

3

Tahun 2013 (N-0)

3.2.3. Pembayaran Pokok Utang


130

BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

4.1.

Permasalahan Pembangunan Laju pembangunan Kota Bima selam periode 2008 -2012 telah mencapai

berbagai keberhasilan yang cukup berarti diberbagai sektor dan bidang pembanguan seperti pembangunan infrastruktur fisik, pembangunan ekonomi, pembangunan social budaya dan keagaaman, maupun tata kelola pemerintahan daerah dan kelembagaan. Pada sisi lain, Pemerintah Kota Bima juga dihadapkan pada berbagai tantangan dan permasalahan yang menyebabkan target kinerja pembangunan dalam kurun waktu tersebut belum dapat mencapai tujuan dan hasil yang diharapkan. Tantangan dan permasalahan pembangunan tersebut perlu dijadikan bahan untuk melakukan kilas balik untuk dijadikan batu loncatan untuk mencapai keberhasilan pada periode berikutnya. Oleh karena itu, berikut akan disajikan permasalahan pembangunan yang dihadapi pada periode sebelumnya dan yang diperkirakan masih dihadapi pada tahun-tahun berikutnya untuk ditangani dan selesaikan

selama kurun waktu

tahun 2013-2018 yang akan datang. Permasalahan-permasalahan tersebut, antara lain adalah: A. Bidang Infrastruktur, Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup 1) Pertumbuhan kawasan yang tidak terkendali dan tertata dengan baik telah menimbulkan kawasan-kawasan kumuh (slump area) disamping hunian liar (squatter settlement) yang pada umumnya menempati lokasi di daerah pesisir pantai dan bantaran sungai. Kawasan-kawasan ini pada dasarnya Kota Bima | Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2013-2018

131

juga merupakan kantong-kantong kemiskinan Kota yang memiliki akses yang sangat baik dengan kawasan perdagangan dan jasa pada pusat Kota. 2) Penyediaan air bersih melalui jaringan perpipaan di Kota Bima masih dilaksanakan oleh PDAM Kabupaten Bima. Hingga saat ini tingkat pelayanan PDAM baru mencapai 29,95 persen (Kota Bima Dalam Angka Tahun 2012), bahkan menunjukan indikasi makin menurun pencapaianya yang antara lain disebabkan oleh masih kurang baiknya manajemen pengelolaanya. Hal ini berdampak pada terjadinya eksploitasi air tanah secara masif oleh masyarakat secara mandiri untuk memenuhi kebutuhan air bersih. 3) Akibat penggundulan hutan dimasa lalu dan masih rendahnya upaya-upaya rehabilitasi hutan dan lahan pada saat ini menyebabkan daerah tangkapan hujan di hulu dapat mengganggu daur hidrologi kota. Hal ini menyebabkan jika terjadi intensitas hujan yang tinggi di daerah hulu dalam beberapa saat menyebabkan banjir kiriman pada daerah hilir Kota yang bermuara di sungai Padolo (kelurahan Paruga dan Dara) dan sungai Melayu (Kelurahan Melayu). 4) Beberapa wilayah yang berlokasi di dataran tinggi seperti Kelurahan Oi Fo'O dan Nitu justru mengalami kekeringan dan kesulitan air baku baik untuk memenuhi kebutuhan air minum maupun irigasi. 5) Pengembangan Kawasan Pesisir Kota Bima dimulai dari Pintu gerbang Ni'u (kelurahan Dara) hingga pantai Kolo/So Ati (Kelurahan Kolo) dengan konsep Kota Tepian Air (waterfront city) Kota Bima perlu mendapat dukungan yang berarti baik dalam hal perencanaan maupun dalam implementasi melalui pembiayaan APBD maupun APBN. Kota Bima | Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2013-2018

132

6) Parkir merupakan permasalahan tersendiri yang telah terjadi cukup lama tanpa ada penyelesaian yang berarti. Permasalahan parkir kota yang masih semrawut terutama pada sepanjang koridor jalan utama kawasan pusat perdagangan dan jasa telah menyebabkan kemacetan pada jam-jam tertentu yang menjadi puncak kesibukan masyarakat kota. Manajemen pengelolaan parkir belum tertata dengan baik, khusus pada aspek finansial juga memiliki permasalahan yang sama dimana pendapatan asli daerah dari sektor parkir masih jauh dari potensi yang dimilikinya. 7) Kebutuhan wilayah akan tersedianya terminal AKAP type A sudah semakin mendesak. Pembangunan terminal AKAP tipe A tersebut direncanakan pada kawasan Ni'U dengan melakukan reklamasi pantai secara terbatas. Pada tahun 2013, pemerintah Kota Bima telah mempersiapkan anggaran untuk pelaksanaan reklamasi serta dokumen teknis pendukungnya baik berupa DED dan kajian AMDAL. Oleh karena itu, pembangunan terminal AKAP type A tersebut diharapkan dapat segera terlaksana dengan pembiayaan APBN. 8) Optimalisasi fungsi jaringan irigasi pada daerah irigasi yang ada belum menjadi perhatian yang sungguh-sungguh dalam rangka penciptaan ketahanan pangan daerah. 9) Pembukaan jalan ekonomi dan atau jalan usaha tani dengan dukungan pemeliharaan jalan dan jembatan Kota Bima sangat dibutuhkan untuk memberikan akses kegiatan ekonomi masyarakat. 10) Tingginya pertumbuhan fasilitas perumahan di Kota Bima baik secara swadaya mandiri maupun oleh pengembang (developer) perumahan. hal ini diindikasikan peningkatan guna lahan tanah bangunan dan pekarangan Kota Bima | Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2013-2018

133

sebesar 36,71% pada kurun waktu tahun 2011-2012 (Kota Bima Dalam Angka Tahun 2012). Pertumbuhan yang pesat tersebut diatas belum di dukung dengan dokumen master plan perumahan yang memadai serta belum ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah yang mengatur tentang ijin dan persyaratan pengadaan perumahan oleh masyarakat dan swasta. 11) Sejalan dengan diselesaikannya PERDA No. 04 tahun 2012 tentang RTRW Kota Bima Tahun 2011-2031, maka perlu diikuti segera dengan percepatan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) pada tiap Kecamatan maupun kawasan strategis sehingga dapat menjadi dasar bagi pemanfaatan tata ruang dan pengendaliannya. 12) Upaya perbaikan pelayanan pemberian ijin mendirikan bangunan (IMB) sebagai salah satu instrumen pengendalian pemanfaatan ruang sangat diperlukan mengingat Kota Bima termasuk salah satu dari 16 Kota se Indonesia dengan pelayanan publik paling rendah, termasuk diantaranya adalah belum optimalnya pelayanan pemberian IMB. 13) Masih rendahnya kondisi sanitasi lingkungan dan perumahan, diindikasikan oleh prosentase penanganan sampah masih sebesar 20,50%, jumlah rumah tinggal bersanitasi masih sebesar 74,92% dan cakupan rumah tangga yang memanfaatkan air bersih masih sebesar 78,51%.

B. Bidang Ekonomi 1) Angka pengangguran yang masih relatif tinggi, yakni sebesar 30,30% dan pengurangan jumlah penduduk miskin belum terjadi secara signifikan (Strategi Penanggulangan Kemisinan Daerah Tahun 2012).


134

2) Tumbuhnya wirausaha baru belum didukung oleh penguatan kapasitas yang memadai baik dari aspek lokasi usaha, permodalan, ketrampilan, maupun jaringan dan informasi pemasaran; 3) Masih rendahnya pemanfaatan sumber daya lokal dalam pengembangan industri rumah tangga dan industri kecil menengah; 4) Alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan penggunaan lainnya dalam kawasan perkotaan belum diantisipasi dengan program intensifikasi pada lahan-lahan pertanian berkelanjutan; 5) Pengelolaan jaringan irigasi tersier dalam rangka ketahanan pangan belum dikelola secara optimal; 6) Pengembangan industri olahan berbasis pertanian dan perikanan masih kurang diperhatikan baik perencanaan maupun pendanaannya; 7) Bantuan modal usaha bagi masyarakat berpenghasilan rendah belum merata akibat tersendatnya pergerakan dana bergulir pada masyarakat. 8) Keberadaan Pedagangan Kaki Lima (Lima) belum dikelola dan ditata secara optimal. 9) Prasarana dan sarana ekonomi masih terbatas dalam rangka mendukung peran dan fungsi

Kota Bima sebagai kawasan strategis nasional dan

kawasan strategis Propinsi NTB.

C. Bidang Sosial Budaya 1) Pelayanan kesehatan masih sangat terbatas sehingga banyak sekali pasien dan masyarakat yang harus dirujuk ke Kota Mataram maupun Denpasar. Hal ini disebabkan oleh minimnya ketersediaan sarana dan prasarana


135

maupun fasilitas pelayanan kesehatan yang baik serta kurang tersedianya tenaga medis khususnya dokter spesialis yang memadai di Kota Bima; 2) Rendahnya mutu pelayanan kesehatan terhadap masyarakat yang terasuransi kesehatan (Jamkesmas, Jamkesda dan ASKES); maupun perlu diberikan perhatian pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat yang belum terasuransi; 3) Pemerataan pelayanan kesehatan belum menjangkau ke seluruh wilayah Kota Bima terutama pada pelayanan penyakit tertentu antara lain HIV AIDS, gangguan kejiwaan dan TB Paru; 4) Advokasi terhadap perilaku hidup sehat masih cukup lemah sehingga PHBS belum menjadi budaya hidup warga Kota Bima; 5) Angka/prosentase jumlah rumah sehat di Kota Bima masih cukup rendah yang diindikasikan dengan masih tingginya prosentase masyarakat yang tidak memiliki sanitasi rumahtangga dan sumber air bersih; 6) Partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan dan pelayanan publik masih rendah; 7) Akses dan layanan pendidikan yang bermutu dalam berbagai jenjang pendidikan masih belum optimal; 8) Masih rendahnya pengarusutamaan gender (PUG) dalam pembangunan dan upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak; 9) Pengembangan dan pemanfaatan potensi pariwisata dan budaya lokal belum optimal; 10) Masih adanya konflik sosial, kenakalan remaja dan penyakit masyakat seperti minuman keras; 11) Belum optimalnya reformasi birokrasi dan tatakelola pemerintahan. Kota Bima | Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2013-2018

136

4.2.

Isu Strategis Adapun isu-isu strategis pembangunan Kota Bima yang perlu menjadi

perhatian dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2013-2018 : a.

Pembentukan karakter masyarakat yang religius dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal. 1) Peningkatan kerukunan beragama, dan pengamalan keagamaan; 2) Peningkatan kualitas sarana prasarana Ibadah dan Penguatan lembaga dan petugas Keagamaan; 3) Peningkatan upaya pemberantasan penyakit sosial dan kenakalan remaja; 4) Pelestarian nilai nilai budaya lokal;

b.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang didukung tingkat kesehatan jasmani, rohani dan mental-spiritual yang berdaya saing, dan menguasai teknologi. 1) Peningkatan mutu dan manajemen pelayanan pendidikan baik formal maupun non formal; 2) Peningkatan mutu dan akses layanan kesehatan pada semua unit pelayanan kesehatan; 3) Peningkatan Partisipasi dan Peran Aktif Pemuda dalam Berbagai Bidang Pembangunan;

c.

Pembangunan yang merata dan adil dengan pelayanan pemerintahan yang prima. 1) Peningkatan kualitas SDM dan sarana prasarana aparatur

untuk

peningkatan kualitas administrasi pemerintahan dan pelayanan publik. 2) Jaminan perlindungan sosial bagi kelompok masyarakat miskin. Kota Bima | Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2013-2018

137

3)

Jaminan Perlindungan dan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin.

4) Penguatan Kapasitas Kelembagaan PUG dan, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak. 5) Peningkatan pengelolaan dan pendayagunaan aset daerah. 6) Peningkatan pengelolaan dan pemeliharaan arsip daerah.

d.

Penyediaan infrastruktur untuk mendukung pembangunan ekonomi lokal yang berdaya saing serta perwujudan kawasan perdagangan dan jasa 1) Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berbasis pemanfaatan sumber daya lokal melalui penguatan infrastruktur fisik, ekonomi dan sosial dengan dukungan pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi. 2) Peningkatan pemanfaatan sumber daya pertanian, pesisir dan kelautan secara produktif dan berkelanjutan. 3) Peningkatan produksi dan ketahanan pangan. 4) Peningkatan layanan air bersih yang merata dan terjangkau. 5) Optimalisasi pemanfaatan ruang dalam rangka pemanfaatan dan pelestarian sumber daya hutan tanah dan air. 6) Peningkatan kondisi lingkungan yang bersih, sehat dan nyaman. 7) Menajamen pengelolaan perparkiran. 8) Pengembangan berbagai potensi pariwisata. 9) Optimalisasi upaya penanggulangan bencana dan kesiapsiagaan bencana. 10) Penguatan stabilitas sosial, politik dan keamanan.


138

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Perumusan visi dan misi jangka menengah daerah yang dituangkan dalam dokumen RPJMD adalah merupakan penjabaran dari visi misi Walikota/Wakil Walikota terpilih. Sejalan dengan hal tersebut, maka keberlanjutan rencana pembangunan daerah jangka panjang sebagaimana tertuang dalam RPJPD Kota Bima Tahun 2008-2028 adalah sesuatu yang sangat penting untuk diperhatikan. Beberapa arah kebijakan RPJPD Kota Bima 2008-2028 untuk penyusunan RPJMD tahap II (2013-2018) adalah : a.

Memantapkan kembali pencapaian sampai sejauh ini disegala bidang/urusan kepemerintahan dengan menekankan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

b.

Peningkatan kesejahteraan

rakyat dapat ditunjukkan

oleh

membaiknya

berbagai indikator pembangunan sumber daya manusia, antara lain meningkatnya pendapatan perkapita; menurunnya angka kemiskinan dan tingkat

pengangguran

sejalan

dengan

pertumbuhan ekonomi

yang

berkualitas disertai dengan berkembangnya lembaga jaminan sosial; meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat yang didukung dengan pelaksanaan sistem pendidikan nasional yang mantap; meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat; meningkatnya kesetaraan gender; meningkatnya kesejahteraan dan perlindungan anak. c.

Dalam kerangka pencapaian pembangunan yang berkelanjutan, pengelolaan sumber daya alam

dan

pelestarian

fungsi


lingkungan

hidup

makin 139

berkembang melalui penguatan kelembagaan dan peningkatan kesadaran masyarakat yang ditandai dengan berkembangnya proses rehabilitasi dan konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang disertai dengan menguatnya partisipasi aktif masyarakat. Kondisi itu didukung dengan meningkatnya

kualitas

perencanaan

tata

ruang

serta

konsistensi

pemanfaatan ruang dengan mengintegrasikannya ke dalam dokumen perencanaan pembangunan terkait dan penegakan peraturan dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang.

5.1

Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bima

Tahun 2013 - 2018 merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota BimaTahun 2008-2028. Oleh karena itu perlu perhatian yang tidak hanya untuk menghadapi permasalahan yang belum terselesaikan, namun juga untuk mengantisipasi perubahan yang muncul di masa yang akan datang sebagaimana tertuang dalam visi misi Walikota/Wakil Walikota Bima yang terpilih. Berdasarkan permasalahan serta isu

strategis yang ada, maka visi

Pemerintah Kota Bima Tahun 2013-2018 adalah: “TERWUJUDNYA KOTA BIMA SEBAGAI KOTA PERDAGANGAN DAN JASA YANG BERIMAN, MAJU, ADIL DAN SEJAHTERA”. Visi tersebut di atas mengandung makna dan arti sebagai berikut: a. Kota Perdagangan dan Jasa memiliki makna sebuah

Kota yang bentuk

aktivitasnya pada pengembangan ekonomi yang lebih menitikberatkan pada aspek perniagaan sesuai dengan karakteristik masyarakat kota, yang Kota Bima | Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2013-2018

140

didalamnya melekat penyelenggaraan fungsi jasa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan tidak meninggalkan potensi lainnya. Pengembangan kota perdagangan diarahkan pada upaya untuk lebih meningkatkan produktifitas, sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kota secara keseluruhan. Kota Jasa lebih menekankan pada fungsi kota dalam pelayanan publik di berbagai bidang yang menunjang sebagai pusat transaksi dan distribusi. b. Beriman memiliki makna masyarakat Kota Bima yang selalu mengamalkan nilai-nilai keagamaan dalam membangun karakter pelaku pembangunan yang religius. SDM yang berkualitas dan berlandaskan iman merupakan salah satu tolok ukur menuju keberhasilan pembangunan Kota Bima. Landasan moral dan etika manusia yang terbentuk tidak hanya memiliki muatan spiritual, tetapi juga muatan sosial, sehingga pada prakteknya tidak saja ditunjukan dengan ketaatan ritual individu, tetapi juga harus diaplikasikan dalam kehidupan sosial, sehingga tercipta kesalehan kolektif yang religius untuk mewujudkan kehidupan bersama dalam melestarikan nilai-nilai budaya lokal. Nilai religius sosial sebagai perwujudan sifat masyarakat Kota Bima yang bertaqwa

merupakan

kesatuan

utuh

dari sikap serta nilai-nilai yang

mempengaruhi cara berfikir dan bertindak. Dalam perspektif agama, keimanan dan ketakwaan merupakan syarat mutlak bagi tercapainya kesejahteraan. c. Maju memiliki makna kualitas sumber daya manusia yang baik yang ditandai dengan terus membaiknya angka IPM Kota Bima, ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai serta daya saing dan daya tarik daerah yang terus membaik. Upaya secara terus menerus untuk menciptakan SDM yang berkualitas, baik dari aspek pendidikan maupun aspek kesehatan, yang Kota Bima | Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2013-2018

141

berlandaskan iman menjadi hal yang sangat penting. Disamping itu, Masyarakat Kota Bima harus mempunyai kepercayaan diri dan kemandirian untuk berperan maksimal dalam pembangunan di Kota Bima dimasa yang akan datang. Sektor pendidikan mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam menentukan tingkat kualitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang diharapkan yaitu yang mampu melakukan inovasi, kreasi serta memiliki karakter dan budi pekerti. Beberapa peningkatan dan akselerasi program

diperlukan

dalam

mengatasi

belum

optimalnya

partisipasi

masyarakat yang mampu secara ekonomi untuk mengakses layanan pendidikan, belum memadainya kualitas dan kuantitas sarana prasarana pendidikan, belum memadainya jumlah guru tetap dan jumlah guru yang berpendidikan keguruan, masih kurang baiknya distribusi tenaga pengajar. d. Adil memiliki makna bahwa Pelayanan pemerintahan yang prima merupakan syarat penting untuk dapat mendorong proses pembangunan daerah secara cepat, adil dan merata. Hal ini sesuai dengan harapan seluruh masyarakat. Dalam kondisi demikian, tata pemerintahan berjalan secara demokratis, taat hukum, transparan, menerapkan sistem perencanaan, penganggaran dan pengawasan secara terpadu yang berlandaskan pada partisipasi masyarakat serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotime (KKN). Dengan cara demikian diharapkan akan dapat diwujudkan pola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, bersih dan berwibawa serta didukung oleh partisipasi aktif masyarakat secara keseluruhan. Disamping itu, pentingnya juga menekankan agar hasilhasil pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh warga Kota Bima terutama membaiknya aksesibilitas masyarakat miskin terhadap sarana dan prasarana publik yang baik serta berkembangnya wilayah-wilayah terisolir dan terpencil Kota Bima | Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2013-2018

142

menjadi lebih terbuk dengan tersedianya infrastruktur perkotaan dan pedesaan yang baik. e. Sejahtera memiliki makna masyarakat Kota Bima memiliki pendapatan per kapita yang baik, angka kemiskinan yang terus berkurang, pemenuhan kebutuhan dasar yang membaik serta daya beli masyarakat yang terus meningkat. Oleh karena itu, pembangunan diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat yang memiliki kehidupan yang layak dan bermartabat serta terpenuhinya kebutuhan dasar manusia dengan titik berat pada

penanggulangan

kemiskinan,

penanganan

penyandang

masalah

kesejahteraan sosial dan kerawanan sosial, mendorong pertumbuhan investasi dan pemberdayaan masyarakat.

Memperhatikan visi tersebut di atas, serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Kota Bima dapat lebih berperan dalam perubahan yang terjadi di lingkup regional, nasional maupun global.

Agar

visi

tersebut

dapat

diwujudkan

dan

mendorong

efektivitas dan efisiensi pemanfaatan potensi yang dimiliki, maka ditetapkan misi RPJMD Kota Bima tahun 2013-2018 yang didalamnya mengandung gambaran tujuan serta sasaran yang ingin dicapai.

5.2

Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bima

tahun 2013-2018, berorientasi

pada

pembangunan

dan

peningkatan

kompetensi segenap sumber daya yang terdapat di Kota Bima dalam segala bidang, guna menyiapkan kemajuan, kemandirian dan kemampuan bersaing. Kota Bima | Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2013-2018

143

Dengan memperhatikan isu dan pencapaian visi Kota Bima yang beriman, maju, adil dan sejahtera tersebut, maka dirumuskan 4 (empat) misi Kota Bima dalam rangka pencapaian visi Kota Bima 2013 – 2018 sebagai kota perdagangan yang mengandung arti dimana kota yang mendasarkan bentuk aktivitasnya pada pengembangan ekonomi yang lebih menitikberatkan pada aspek perniagaan sesuai dengan karakteristik masyarakat kota, yang didalamnya melekat penyelenggaraan fungsi jasa yang menjadi tulang punggung pembangunan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan tidak meninggalkan potensi lainnya. Pengembangan kota perdagangan diarahkan pada upaya untuk lebih meningkatkan produktifitas, sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kota secara keseluruhan, serta sebutan sebagai kota jasa sebenarnya tidak lepas dari status kota perdagangan, karena perdagangan akan selalu terkait dengan persoalan perniagaan atau proses transaksi dan distribusi barang dan jasa. Kota Jasa lebih menekankan pada fungsi kota dalam pelayanan publik di berbagai bidang. Membangun kota perdagangan tidak bisa lepas dari pengembangan potensi ekonomi lokal. Untuk menunjang terwujudnya Kota Bima sebagai pusat transaksi dan distribusi, maka salah satu faktor penting adalah bagaimana mengembangkan potensi lokal agar memiliki nilai tambah ekonomi, yang diharapkan menjadi ikon Kota Bima. Misi Pertama

: “Membentuk manusia yang BERIMAN melalui penguatan serta peningkatan nilai-nilai ajaran agama untuk membentuk karakter manusia yang religius sehingga dapat membendung dan membentengi dari nilai-nilai yang merusak moral dan


144

aqidah serta tetap mengembangkan dan melestarikan nilainilai budaya lokal”. Sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan berlandaskan iman merupakan salah satu tolok ukur menuju keberhasilan pembangunan kota bima yang “berteman”. Landasan moral dan etika manusia yang terbentuk tidak hanya memiliki muatan spiritual, tetapi juga muatan sosial, sehingga pada prakteknya tidak saja ditunjukan dengan ketaatan ritual individu, tetapi juga dapat diaplikasikan dalam kehidupan sosial, sehingga tercipta kesalehan kolektif

yang religius untuk

mewujudkan

kehidupan bersama dalam

melestarikan nilai-nilai budaya lokal. Nilai religius sosial sebagai perwujudan sifat masyarakat kota bima yang bertaqwa merupakan kesatuan utuh dari sikap serta nilai-nilai yang mempengaruhi cara berfikir dan bertindak. Program bima berzakat dan maghrib mengaji dalam rangka membumikan al qur'an

sehingga terbentuk karakter

komunitas yang Qur’ani, ditunjukkan oleh sikap sebagai penyebar salam perdamaian, penyambung silaturrahim, penyantun yang lemah, pengucap yang sejuk, dan pengasah kecerdasan spiritual. Wujud dari nilai-nilai religius ini dilaksanakan dengan cara memberikan bantuan kepada lembaga dan kegiatan keagamaan seperti MTQ tingkat kelurahan sampai nasional. Beberapa kegiatan peningkatan kemampuan dan ketrampilan seni baca Al-Qur'an, juga mendatangkan qori dan qori'ah internasional. Indikator keberhasilannya adalah Kota Bima memiliki qori dan qori'ah yang meraih juara di tingkat propinsi dan tingkat nasional. Upaya peningkatan dan dukungan ini terus dilaksanakan pemerintah Kota Bima, seperti pembangunan rumah ibadah umat beragama, masjid, mushalla dan Kota Bima | Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2013-2018

145

TPQ sebagai sarana peningkatan dan penguatan nilai-nilai religius masyarakat, insentif bagi petugas agama, imam masjid, marbot/bilal, guru ngaji yang memegang peranan penting dalam membentuk ketahanan aqidah ummat. Dalam perspektif agama, keimanan dan ketakwaan merupakan syarat mutlak bagi tercapainya kesejahteraan.

Misi Kedua

: “Mewujudkan manusia yang MAJU melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia sehingga mempunyai tingkat intelektualitas yang tinggi, memiliki daya saing, dan menguasai teknologi, didukung oleh tingkat kesehatan baik jasmani maupun rohani, mental-spiritual”.

Dalam rangka mencapai tujuan misi tersebut, diperlukan upaya secara terus menerus untuk menciptakan SDM yang berkualitas, baik dari aspek pendidikan maupun aspek kesehatan, yang berlandaskan iman. Masyarakat Kota Bima harus mempunyai kepercayaan diri dan kemandirian untuk berperan maksimal dalam pembangunan di Kota Bima pada masa yang akan datang. Sektor pendidikan mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam menentukan tingkat kualitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang diharapkan yaitu yang mampu melakukan inovasi, kreasi serta memiliki karakter dan budi pekerti. Beberapa peningkatan dan akselerasi program diperlukan dalam mengatasi belum optimalnya partisipasi masyarakat yang mampu secara ekonomi untuk mengakses layanan pendidikan, belum memadainya kualitas dan kuantitas sarana prasarana pendidikan, belum memadainya jumlah guru tetap dan jumlah


146

guru yang berpendidikan keguruan, dan masih kurang baiknya distribusi tenaga pengajar. Pemerintah Kota Bima dalam hal ini terus melakukan terobosan sebagai upaya penciptaan masyarakat Kota Bima yang “MAJU” seperti : pemberian beasiswa bagi siswa berprestasi yang memungkinkan warga miskin dan berprestasi mendapat peluang sampai tingkat pendidikan tinggi, program wajib belajar 12 tahun dengan program aksi bebas biaya pendidikan sampai tingkat SMU, SMK, dan sederajat. Sektor kesehatan juga tidak lepas dari upaya yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Bima, antara lain : program aksi bebas biaya kesehatan dasar, persalinan dan uang jaminan perawatan di rumah sakit, pembangunan rumah sakit type D untuk memberikan layanan kesehatan yang lebih bermutu dan terjangkau, serta bebas biaya ambulance, santunan kematian dan pemakaman.

Misi Ketiga

: “Mewujudkan masyarakat yang ADIL melalui pembangunan yang merata dimana masyarakat memiliki akses dan tingkat pelayanan pemerintahan yang prima”.

Misi mewujudkan pelayanan pemerintahan yang prima merupakan perwujudan dari pemerintahan yang baik, bersih dan profesional. Pelayanan pemerintahan yang prima merupakan syarat penting untuk dapat mendorong proses pembangunan daerah secara cepat, adil dan merata. Hal ini sesuai dengan harapan seluruh masyarakat. Dalam kondisi demikian, tata pemerintahan berjalan secara demokratis, taat hukum, transparan, menerapkan sistem perencanaan, penganggaran dan pengawasan secara terpadu yang berlandaskan pada partisipasi masyarakat serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotime (KKN). Kota Bima | Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2013-2018

147

Dengan cara demikian diharapkan akan dapat diwujudkan pola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, bersih dan berwibawa serta didukung oleh partisipasi aktif masyarakat secara keseluruhan.

Misi Keempat : “Menjadikan

masyarakat

SEJAHTERA

berbasiskan

pembangunan ekonomi lokal dengan penyediaan infrastruktur yang memadai dan diikuti perluasan akses ekonomi dalam upaya penguatan struktur ekonomi lokal yang berdaya saing dengan dukungan stabilitas sosial politik dan keamanan”. Pembangunan

yang

diarahkan

pada

peningkatan

kesejahteraan

masyarakat yang memiliki kehidupan yang layak dan bermartabat adalah terpenuhinya kebutuhan dasar manusia dengan titik berat pada penanggulangan kemiskinan, penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial, mendorong pertumbuhan investasi dan pemberdayaan masyarakat. Peningkatan layanan bisnis dan investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi pengangguran sebagai upaya peningkatan kesempatan kerja dan perlindungan tanaga kerja yang berdaya saing. Daya dukung berupa bantuan modal dan teknologi serta ketersediaan infrastruktur menjadi katalisator pencapaian pembangunan pada bidang lainnya. Salah

satu

upaya

untuk meningkatkan

ketersediaan

infrastruktur

dan

keterpaduan tata ruang wilayah adalah peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar wilayah dengan cara pengaturan pola penggunaan lahan pada wilayah yang berkembang pesat serta dengan meningkatkan peran maupun aspirasi masyarakat dalam perencanaan tata ruang wilayah berupa


148

penyediaan dokumen rencana tata ruang sesuai kebutuhan ataupun peningkatan pelayanan pengendalian pemanfaatan ruang kepada masyarakat.

5.3

Tujuan dan Sasaran Dalam

mewujudkan

visi

melalui

pelaksanaan

misi

yang

telah

ditetapkan tersebut di atas, diperlukan adanya kerangka yang jelas pada setiap misi, menyangkut tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang akan dijalankan, akan memberikan arah bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan terkait aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum maupun aspek daya saing daerah. Tujuan dan sasaran pada pelaksanaan masing-masing misi dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 5.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kota Bima 2013 - 2018 VISI / MISI

TUJUAN

SASARAN

VISI : TERWUJUDNYA KOTA BIMA SEBAGAI KOTA PERDAGANGAN DAN JASA YANG BERIMAN, MAJU, ADIL DAN SEJAHTERA" 1) Membentuk manusia yang BERIMAN melalui penguatan serta peningkatan nilai-nilai ajaran agama untuk membentuk karakter manusia yang religius sehingga dapat membendung dan membentengi dari nilainilai yang merusak moral dan aqidah serta tetap mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai budaya local.

1 Mewujudkan kehidupan . sosial masyarakat yang religius

a. Terwujudnya kerukunan hidup antar umat beragama, toleransi dan saling hormat menghormati. b. Terwujudnya masyarakat yang taat beragama, bermental spiritual dan religius.

2 Meningkatkan citra . daerah dan menjamin keberlangsungan kearifan lokal


c. Tercegah semakin meluasnya penyebaran dan penggunaan narkoba a. Terwujudnya masyarakat yang berbudaya dan beretika. b. Teraktualisasinya adat budaya dan kearifan lokal

149

VISI / MISI 2) Menciptakan manusia yang MAJU melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia sehingga mempunyai tingkat intelektualitas yang tinggi, memiliki daya saing, dan menguasai teknologi, didukung oleh tingkat kesehatan baik jasmani maupun rohani, mentalspiritual

TUJUAN

SASARAN

1 Menciptakan manusia . yang memiliki daya saing dan menguasai teknologi.

a. Terwujudnya pelayanan pendidikan dasar yang bermutu, merata dan terjangkau dengan dukungan sarana dan prasarana pelayanan pendidikan yang berkualitas b. Terwujudnya tenaga pendidikan yang memadai dan berkompeten c. Terwujudnya masyarakat yang gemar membaca d. Terwujudnya kualitas sumber daya manusia yang terampil dengan kemampuan kreatifitas dan inovasi yang berdaya saing

2 Meningkatkan kualitas . kehidupan manusia melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia.

a. Terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau. b. Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan Kesehatan yang merata dan berkualitas c. Terwujudnya masyarakat dan lingkugan yang sehat

3) Mewujudkan masyarakat yang ADIL melalui pembangunan yang merata dimana masyarakat memiliki akses dan tingkat pelayanan pemerintahan yang prima.

1 Mengurangi kesenjangan . antar manusia dan antar kawasan/wilayah sehingga hasil pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat 2 Mewujudkan . pengelolaan pemerintah yang transparan dan akuntabel


a. Terwujudnya perencanaan dan pelayanan sosial yang bermutu, merata antar masyarakat dan wilayah. b. Tercapainya kesejahteraan dan taraf hidup yang memadai.

a. Tersedianya Standar Pelayanan Minimum (SPM) dan SOP penyelenggaraan pemerintahan daerah. b. Tersedianya aturan hukum yang efektif dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik c. Terwujudnya pendayagunaan aparatur pemerintah daerah yang berkualitas. d. Terwujudnya rencana pembangunan daerah yang berkualitas dan partisipatif e. Terwujudnya tata kelola keuangan daerah yang tertib, akuntabel dan transparan f. Terwujudnya pengawasan yang professional g. Tersedianya data dan layanan informasi daerah berbasis teknologi informasi dan komunikasi h. Tertatanya administrasi kependudukan yang berkualitas i. Terselamatkannya dokumen/ arsip daerah

150

VISI / MISI 4) Menjadikan masyarakat SEJAHTERA berbasiskan pembangunan ekonomi lokal dengan penyediaan infrastruktur yang memadai dan diikuti perluasan akses ekonomi dalam upaya penguatan struktur ekonomi lokal yang berdaya saing dengan dukungan stabilitas sosial politik dan keamanan

TUJUAN

SASARAN

1 Mengoptimalkan potensi . ekonomi domestik dalam upaya memperkuat struktur ekonomi melalui pengembangan kewirausahaan, penataan kelembangan dan investasi dengan dukungan infrastruktur yang memadai

a. Terwujudnya rencana pembangunan bidang Ekonomi yang berkualitas b. Tersedianya sarana dan prasarana perekonomian yang memadai c. Tersedianya pelaku usaha yang professional d. Terwujudnya rencana pembangunan infrastruktur dan SDA yang berkualitas e. Tersedianya sarana dan prasarana wilayah yang merata dan seimbang f. Terwujudnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota dan kawasan g. Terwujudnya Wilayah Kota Sebagai Kota Adipura

2 Menjamin ketersediaan . lapangan kerja dengan meningkatkan kualitas dan kreatifitas tenaga kerja 3 Meningkatkan pangsa . pasar produksi unggulan lokal

4 Meningkatkan ketahanan . masyarakat dan daya dukung lingkungan

h. Terwujudnya pengembangan destinasi wisata dan promosi pariwisata. i. Terwujudnya pelayanan investasi satu pintu secara terpadu (one stop services). Terbukanya kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja

a. Terwujudnya perekonomian daerah yang kuat dengan dukungan hasil SDA yang berkualitas. b. Tersedianya data dan informasi lingkungan hidup daerah a. Terwujudnya pengelolaan DAS yang memadai b. Tereksploitasinya SDA sesuai dengan daya dukung lingkungan dan tata ruang c. Terlindunginya kawasan sumber mata air d. Tersedianya SOP penanggulangan bencana e. Terciptanya stabilitas daerah f.


Terwujudnya suasana politik yang santun dan bertanggungjawab

151

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

6.1. Strategi Umum Strategi

merupakan

rumusan

perencanaan

komprehensif

tentang

bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi.

Perencanaan

strategik

tidak

saja

mengagendakan

aktivitas

pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat dapat dilakukan dengan baik, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas Pemerintahan, sistem manajemen dan pemanfaatan teknologi informasi. Strategi juga

dapat diartikan sebagai langkah-langkah yang berisikan

program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi, yang dirumuskan dengan kriterianya mencakup : (a) hubungan yang rasional antara visi dan misi dengan prioritas program kepala daerah terpilih, (b) hubungan yang kuat dengan analisis sumber daya daerah dan isu-isu strategik, (c) pernyataan yang umum guna memandu pengembangan program pembangunan tahunan selama lima tahun, dan (d) dikembangkan dalam suatu pemetaan strategi daerah. Strategi diperlukan untuk memperjelas arah pengembangan program prioritas kepala daerah.


152

6.2 Arah Kebijakan Pembangunan Arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang ditetapkan agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran selama 5 tahun kedepan. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Arah kebijakan pembangunan Kota Bima masih menitik beratkan pada upaya peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur perkotaan yang berkualitas, merata dan seimbang didukung dengan peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan pendayagunaan kondisi dan potensi yang dimiliki secara optimal guna peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka percepatan pembangunan diperlukan adanya Fokus Strategi Daerah yang kemudian akan menjadi arah kebijakan pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan. Arah Kebijakan pembangunan Pemerintah Kota Bima tetap memperhatikan Arah Kebijakan Pembangunan

Provinsi

Nusa

Tenggara

Barat

(RPJMD

Provinsi)

serta

memperhatikan Arah Kebijakan Pembangunan Nasional (RPJM Nasional) dengan mempertimbangkan potensi sumberdaya yang dimiliki dan kearifan lokal masyarakat Kota Bima. Secara garis besar, strategi dan arah kebijakan umum pembangunan Pemerintah Kota Bima periode tahun 2013-2018 adalah sebagaimana diuraikan dalam tabel 6.1 berikut.


153

Tabel 6.1. Strategi, Arah dan Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bima Tahun 2013 – 2018 VISI : Terwujudnya Kota Bima Sebagai Kota Perdagangan Dan Jasa Yang Beriman, Maju, Adil dan Sejahtera TUJUAN

SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

Misi 1 : Membentuk manusia yang BERIMAN melalui penguatan serta peningkatan nilai-nilai ajaran agama untuk membentuk karakter manusia yang religius sehingga dapat membendung dan membentengi dari nilai-nilai yang merusak moral dan aqidah serta tetap mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai budaya lokal. 1. Mewujudkan kehidupan sosial masyarakat yang religius

a. Terwujudnya kerukunan hidup antar umat beragama, toleransi dan saling hormat menghormati.

Fasilitasi, Sosialsasi, Mediasi dan Koordinasi

Pemberdayaan forum kerukunan antar umat beragama dan etnis.

b. Terwujudnya masyarakat yang taat beragama, bermental spiritual dan religius.

Edukasi, Fasilitasi, Koordinasi dan Sosialisasi

Peningkatan kualitas rumah ibadah serta sarana prasarana keagamaan dan Pemberdayaan lembaga-lembaga keagamaan, tokoh agama, tuan guru, kiyai, ulama dan petugas keagamaan.

c. Tercegah semakin meluasnya penyebaran Sosialisasi bahaya narkoba dan dan penggunaan narkoba rehabilitasi korban narkoba a. Terwujudnya masyarakat yang berbudaya Fasilitasi, Inventarisasi, 2. Meningkatkan citra dan beretika. dokumentasi, publikasi dan daerah dan menjamin revitalisasi. keberlangsungan kearifan lokal b. Teraktualisasinya adat budaya dan kearifan lokal


Fasilitasi dan promosi adat budaya

154

Peningkatan penyebarluasan informasi bahaya Narkoba dan pencegahan meluasnya peredaran Narkoba dan penyakit sosial lainnya. Pemberdayaan sanggar seni dan Organisasi budaya

Pameran dan festival budaya

TUJUAN

SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

Misi 2 : Mewujudkan manusia yang MAJU melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia sehingga mempunyai tingkat intelektualitas yang tinggi, memiliki daya saing, dan menguasai teknologi, didukung oleh tingkat kesehatan baik jasmani maupun rohani, mental-spiritual 1. Menciptakan manusia a. yang memiliki daya saing dan menguasai teknologi.

b.

Terwujudnya pelayanan pendidikan dasar yang bermutu, merata dan terjangkau dengan dukungan sarana dan prasarana pelayanan pendidikan yang berkualitas. Terwujudnya tenaga pendidikan yang memadai dan berkompeten.

Perencanaan dan penataan pelayanan pendidikan dasar serta Fasilitasi penyusunan rencana induk pengembangan pendidikan. Fasilitasi pengembangan kapasitas individu dan ketrampilan tenaga fungsional pendidikan.

Peningkatan sistem penyelenggaraan pendidikan dan Penyediaan sarana prasarana pendidikan yang berkualitas Peningkatan keahlian dan ketrampilan guru dan tenaga kependidikan

c.

Terwujudnya masyarakat yang gemar membaca.

Fasilitasi dan sosialisasi.

d.

Terwujudnya kualitas sumber daya manusia yang terampil dengan kemampuan kreatifitas dan inovasi yang berdaya saing.

Fasilitasi dan revitalisasi sarana dan a. prasarana kepemudaan, olahraga, bimbingan dan latihan kerja. b.

2. Meningkatkan kualitas kehidupan manusia melalui a. peningkatan kualitas sumber daya manusia. b.

Pembinaan perpustakaan dan Peningkatan minat baca masyarakat

a. Terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau.

Koordinasi dan Optimalisasi pelayanan kesehatan.

b. c.

Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan Kesehatan yang merata dan berkualitas.

Fasilitasi penyediaan dan Revitalisasi sarana prasarana kesehatan.

Terwujudnya masyarakat dan lingkugan yang sehat

Fasilitasi dan mobilisasi

b. c.


155

Peningkatan akses Pelayanan Keluarga Berencana

Penyediaan sarana prasarana kesehatan dan kefarmasian. a.

c.

Peningkatan kemandirian dan produktifitas generasi muda di berbagai bidang pembangunan. Peningkatan kualitas pencari kerja sesuai dengan kebutuhan pasar. Penyediaan akses layanan kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau Penyediaan subsidi layanan kesehatan bagi masyarakat miskin

Pengendalian penyebaran penyakit menular dan tidak menular. Peningkatan peran serta masyarakat di bidang kesehatan menuju keluarga siaga dan terciptanya PHBS. Pengawasan dan pembinaan kesehatan lingkungan.

TUJUAN

SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

Misi 3 : Mewujudkan masyarakat yang ADIL melalui pembangunan yang merata dimana masyarakat memiliki akses dan tingkat pelayanan pemerintahan yang prima. 1. Mengurangi kesenjangan antar manusia dan antar kawasan/wilayah sehingga hasil pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat

2. Mewujudkan pengelolaan pemerintah yang transparan dan akuntabel

a. Terwujudnya perencanaan dan pelayanan 1. sosial yang bermutu, merata antar masyarakat dan wilayah. 2.

Koordinasi, Sosialisasi, Fasilitasi Sinergi kegiatan pembangunan sosial kewenangan pusat, dan Konsultasi provinsi dan kabupaten/kota Revitalisasi pelaksanaan program perlindungan sosial .

a. Peningkatan layanan sosial, latihan kerja dan kesempatan kerja bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial dan disabilitas. b. Rehabilitasi penyandang masalah kesejahteraan sosial dan disabilitas

a. Tersedianya Standar Pelayanan Minimum Memfasilitasi proses pengembangan (SPM) dan SOP penyelenggaraan SOP dan SPM penyelenggaran pemerintahan daerah. pelayanan pemerintahan daerah

a. Peningkatan kemampuan dan pendapatan keluarga miskin serta upaya pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan. b. Peningkatkan pemberdayaan, kualitas hidup serta perlindungan perempuan dan anak a. Penyediaan dokumen SOP dan SPM penyelenggaran pelayanan pemerintahan daerah b. Peningkatan kualitas dan kompetensi pelayanan publik

b. Tersedianya aturan hukum yang efektif dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik c. Terwujudnya pendayagunaan aparatur pemerintah daerah yang berkualitas.

Penyelenggaraan tugas belajar, diklat struktural dan diklat fungsional

b.

Tercapainya kesejahteraan dan taraf hidup yang memadai.

Pemberdayaan masyarakat dan kesetaraan gender.

Koordinasi, konsultasi, legislasi dan Menyebarluaskan dan meningkatkan pemahaman Sosialisasi masyarakat terhadap produk hukum daerah

Fasilitasi pengembangan kapasitas dan disiplin kerja pegawai d. Terwujudnya rencana pembangunan Koordinasi/Regulasi/ Sosialisasi/ daerah yang berkualitas dan partisipatif fasilitasi dan Konsultasi yang diarahkan pada program/kegiatan pembangunan. e. Terwujudnya tata kelola keuangan daerah Mengembangkan SOP pengelolaan yang tertib, akuntabel dan transparan keuangan dan manajemen asset


156

Penyediaan dan penyebarluasan peraturan dan kerangka normatif perencanaan pembangunan daerah Peningkatan penatausahaan pendapatan dan belanja daerah serta manajemen asset

TUJUAN

SASARAN f. Terwujudnya pengawasan yang professional g. Tersedianya data dan layanan informasi daerah berbasis teknologi informasi dan komunikasi h. Tertatanya administrasi kependudukan yang berkualitas i. Terselamatkannya dokumen/ arsip daerah

STRATEGI Fasilitasi, koordinasi penguatan pengawasan internal yang efektif dan profesional.

ARAH KEBIJAKAN Pengembangan SOP pengawasan dan TPTGR

Fasilitasi/ Sosialisasi/ Publikasi dan Penyediaan data dan informasi pembangunan yang berbasis adopsi teknologi IT IT Fasilitasi E-KTP

Pengembangan metode pendataan kependudukan

Sosialisasi/ Inventarisasi / Fasilitasi Pengembangan digital arsip dan pengelolaan arsip secara / Duplikasi baku

Misi 4 : Menjadikan masyarakat SEJAHTERA berbasiskan pembangunan ekonomi lokal dengan penyediaan infrastruktur yang memadai dan diikuti perluasan akses ekonomi dalam upaya penguatan struktur ekonomi lokal yang berdaya saing dengan dukungan stabilitas sosial politik dan keamanan. TUJUAN

1. Mengoptimalkan potensi ekonomi domestik dalam upaya memperkuat struktur ekonomi melalui pengembangan kewirausahaan, penataan kelembangan dan investasi dengan dukungan infrastruktur yang memadai.

SASARAN a. Terwujudnya rencana pembangunan bidang Ekonomi yang berkualitas

b. Tersedianya sarana dan prasarana perekonomian yang memadai

c. Tersedianya pelaku usaha yang professional


STRATEGI Koordinasi/ Konsultasi yang diarahkan pada sinergi kegiatan pembangunan Ekonomi kewenangan pusat, provinsi dan kabupaten/kota 1. Fasilitasi perencanaan kawasan perdagangan dan jasa serta revitalisasi sarana dan prasarana 2. Fasilitasi pengembangan usaha bagi pedagang kaki lima /usaha informal Fasilitasi permodalan, promosi, kerjasama usaha, ketrampilan dan informasi usaha

157

ARAH KEBIJAKAN

Pengembangan perencanaan Ekonomi yang partisipatif

Pembangunan pasar baru dan pengembangan serta penataan sarana dan prasarana perdagangan pada kawasan strategis ekonomi. Pembangunan lapak dan penataan kawasan kaki lima

Pemberian dana bergulir dan kredit lunak bagi UMKM

TUJUAN

SASARAN d. Terwujudnya rencana pembangunan infrastruktur dan SDA yang berkualitas

e. Tersedianya sarana dan prasarana wilayah yang merata dan seimbang

STRATEGI Koordinasi/Fasilitasi/ Konsultasi yang diarahkan padasinergi kegiatan pembangunan infrastruktur dan SDA kewenangan pusat, provinsi dan kabupaten/kota Fasilitasi, Revitalisasi/Konstruksi jalan, Jembatan, terminal, Pelabuhan, sumber air baku dan air bersih

ARAH KEBIJAKAN Pengembangan perencanaan infrastruktur dan SDA yang partisipatif a. b. c.

f. Terwujudnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota dan kawasan

Integrasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang

g. Terwujudnya Wilayah Kota Sebagai Kota Adipura

1. Revitalisasi kawasan pertokoan, kawasan kaki lima dan kawasan a. kumuh b.

Pemantapan dan peningkatan kualitas jalan, jembatan dan utilitas lainnya Pengembangan dan revitalisasi terminal dan pelabuhan laut Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana prasarana perkotaan

a.

Penyediaan dokumen perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian penataan ruang

b.

Penertiban bangunan tanpa ijin Penataan dan revitalisasi kawasan pusat perdagangan dan jasa Penataan kawasan kumuh dan lingkungan wilayah pesisir

2. Regulasi dan perbaikan pengelolaan sampah

Pengembangan sistem pengelolaan sampah Pengembangan daya tarik obyek wisata

h.

Terwujudnya pengembangan destinasi wisata dan promosi pariwisata.

Fasilitasi dan promosi pengembangan destinasi wisata

i.

Terwujudnya pelayanan investasi satu pintu secara terpadu (one stop services).

Edukasi, Sinkronisasi dan koordinasi pelayanan investasi satu pintu Peningkatan pelayanan perijinan satu pintu secara terpadu

2 Menjamin ketersediaan lapangan kerja dengan Terbukanya kesempatan kerja dan meningkatkan kualitas perlindungan tenaga kerja dan kreatifitas tenaga kerja.


Fasilitasi dan Edukasi yang di arahkan pada peningkatan kompetensi, kreatifitas, kemandirian, dan kewirausahaan.

158

Peningkatkan kesempatan kerja serta mendorong mobilitas tenaga kerja dalam rangka mengurangi pengangguran

TUJUAN

SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

3 Meningkatkan pangsa a. Terwujudnya perekonomian daerah yang Pengembangan potensi ekonomi kuat dengan dukungan hasil SDA yang daerah melalui Intensifikasi dan pasar produksi berkualitas. ekstensifikasi unggulan lokal

Peningkatan produksi pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan/kelautan

4. Meningkatkan ketahanan masyarakat dan daya dukung lingkungan

b. Tersedianya data dan informasi lingkungan hidup daerah

Inventarisasi dan dokumentasi data lingkungan hidup daerah

Pemantapan penyajian data dan informasi lingkungan hidup yang akurat

a. Terwujudnya pengelolaan DAS yang memadai

Sinkronisasi dan integrasi pengelolaan sungai

Peningkatan fungsi sungai sebagai saluran drainase primer dan penataan Daerah Aliran Sungai

b.

Tereksploitasinya SDA sesuai dengan daya dukung lingkungan dan tata ruang

Regulasi/Inventarisasi/ sosialisasi/ fasilitasi/ reklamasi yang diarahkan pada Pengendalian dampak Pelaksanaan pengendalian pengelolaan dan eksploitasi SDA pemanfaatan SDA khususnya daerah pertambangan

Invetarisasi kawasan dan regulasi c. Terlindunginya kawasan sumber mata air pemanfaatan areal sekitar kawasan sumber mata air d.

Tersedianya SOP penanggulangan bencana

e. Terciptanya stabilitas daerah

f.

Regulasi dan advokasi SOP penanggulangan bencana

Penyediaan RPB dan penyebarluasan SOP penanggulangan bencana

Advokasi, edukasi, promosi dan sosialisasi pentingnya stabilitas daerah.

Pemberdayaan kawasan dan kelompok masyarakat yang rawan konflik

Edukasi / Matrikulasi / Fasilitasi Terwujudnya suasana politik yang santun yang diarahkan pada Pendidikan dan bertanggungjawab politik


Pelestarian dan perlindungan kawasan sumber mata air

159

Pengembangan pola rekrutmen dan kaderisasi Orpol dan Ormas

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Dalam mewujudkan capaian keberhasilan pembangunan, Pemerintah Daerah Kota Bima menetapkan rangkaian program sesuai dengan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang dilaksanakan oleh SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bima. Penetapan program pembangunan dan penanganan urusan pembangunan yang disesuaikan dengan misi pembangunan daerah adalah sebagaimana di tuangkan dalam tabel 7.1 berikut.


160

Tabel 7.1 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan

SASARAN

STRATEGI

INDIKATOR KINERJA (Outcomes)

ARAH KEBIJAKAN

CAPAIAN KINERJA KONDISI AWAL

KONDISI AKHIR

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BIDANG URUSAN

SKPD PENANGGUNG JAWAB

VISI : Terwujudnya Kota Bima Sebagai Kota Perdagangan Dan Jasa Yang Beriman, Maju, Adil dan Sejahtera Misi 1 : Membentuk manusia yang BERIMAN melalui penguatan serta peningkatan nilai-nilai ajaran agama untuk membentuk karakter manusia yang religius sehingga dapat membendung dan membentengi dari nilai-nilai yang merusak moral dan aqidah serta tetap mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai budaya lokal a.

b.

c.

d.

e.

Terwujudnya kerukunan hidup antar umat beragama, toleransi dan saling hormat menghormati. Terwujudnya masyarakat yang taat beragama, bermental spiritual dan religius.

Fasilitasi, Sosialisasi, Mediasi dan Koordinasi

Pemberdayaan forum kerukunan antar umat beragama dan etnis

Edukasi, Fasilitasi, Koordinasi dan Sosialisasi

Tercegah semakin meluasnya penyebaran dan penggunaan narkoba

Sosialisasi bahaya narkoba dan rehabilitasi korban narkoba

Terwujudnya masyarakat yang berbudaya dan beretika. Teraktualisasinya adat budaya dan kearifan lokal

Fasilitasi, Inventarisasi, dokumentasi, publikasi dan revitalisasi.

Peningkatan kualitas rumah ibadah serta sarana prasarana keagamaan dan Pemberdayaan lembagalembaga keagamaan, tokoh agama, tuan guru, kiyai, ulama dan petugas keagamaan Peningkatan penyebarluasan informasi bahaya Narkoba dan pencegahan meluasnya peredaran Narkoba dan penyakit sosial lainnya Pemberdayaan sanggar seni dan organisasi budaya

Fasilitasi dan promosi adat budaya

Pameran dan festival budaya

Konflik yang berlatar belakang SARA

7 Kasus

2 Kasus

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Bakesbanglinmas

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian

SETDA (Bag. Kesra); DPPKAD; Kecamatan; Kelurahan


Bakesbanglinmas; SatPol PP; BPPKB

Cakupan bantuan untuk lembaga keagamaan dan petugas keagamaan

80%

100%

Program Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan Keagamaan dan Sosial Kemasyarakatan

Penyakit sosial masyarakat yang ditangani (NAPZA, Judi dan WTS)

10,32

3,03

Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)

Jumlah grup kesenian (sanggar seni) per 10.000 Penduduk

0,14

1,52

Program Pengembangan Nilai Budaya

Urusan Wajib Kebudayaan

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Penyelenggaraan festival seni dan budaya

1 kali setahun

2 kali setahun

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

Urusan Wajib Kebudayaan



161

SASARAN

STRATEGI


ARAH KEBIJAKAN


KONDISI AKHIR


BIDANG URUSAN


Misi 2 : Mewujudkan manusia yang MAJU melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia sehingga mempunyai tingkat intelektualitas yang tinggi, memiliki daya saing, dan menguasai teknologi, didukung oleh tingkat kesehatan baik jasmani maupun rohani, mental-spiritual a.

b

c.

Terwujudnya pelayanan pendidikan dasar yang bermutu, merata dan terjangkau dengan dukungan sarana prasarana pelayanan pendidikan yang berkualitas

Perencanaan dan penataan pelayanan pendidikan dasar serta Fasilitasi penyusunan rencana induk pengembangan pendidikan

Peningkatan sistem penyelenggaraan pendidikan dan Penyediaan sarana prasarana pendidikan yang berkualitas

Terwujudnya tenaga pendidikan yang memadai dan berkompeten

Fasilitasi pengembangan kapasitas individu dan ketrampilan tenaga fungsional pendidikan

Peningkatan keahlian dan ketrampilan guru dan tenaga kependidikan

Terwujudnya masyarakat yang gemar membaca

Fasilitasi dan sosialisasi

Pembinaan perpustakaan dan Peningkatan minat baca masyarakat

Penduduk yang berusia >15 Tahun tidak melek huruf (buta aksara)

1,14%

0,94%

Program Pendidikan Non Formal

Urusan Wajib Pendidikan

Dikpora

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

79,32%

91,31%

Program Pendidikan Anak Usia Dini


Dikpora

Angka Partisipasi Sekolah (APS) per 1.000 Penduduk jenjang Dikdas

908,27

943,07

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun


Dikpora

Angka partisipasi sekolah (APS) per 1.000 jenjang Pendidikan Menengah

900,34

922,18

Program Pendidikan Menengah


Dikpora

Rata-rata lama sekolah

10,22 Thn

12 Thn

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan


Dikpora

Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV

90,93%

95,93%

Program Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan


Dikpora

Jumlah Taman Bacaan Masyarakat (TBM) yang ditangani

2 TBM

12 TBM

Program Pengembangan Budaya Baca Dan Pembinaan Perpustakaan

Urusan Wajib Perpustakaan

Kantor Arsip dan Perpustakaan


162

SASARAN d.

e.

Terwujudnya kualitas sumber daya manusia yang terampil dengan kemampuan kreatifitas dan inovasi yang berdaya saing Terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau.

STRATEGI Fasilitasi dan revitalisasi sarana dan prasarana kepemudaan, olahraga, bimbingan dan latihan kerja

ARAH KEBIJAKAN a.

b.

Koordinasi dan Optimalisasi pelayanan kesehatan


a.

b.

c.

Peningkatkan kemandirian dan produktifitas generasi muda di berbagai bidang pembangunan Peningkatan kualitas pencari kerja sesuai dengan kebutuhan pasar. Penyediaan akses layanan kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau

Penyediaan subsidi layanan kesehatan bagi masyarakat miskin Peningkatan akses Pelayanan Keluarga Berencana

CAPAIAN KINERJA


BIDANG URUSAN


Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

Urusan Wajib Kepemudaan dan Olahraga

Dikpora

Program Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja

Urusan Wajib Ketenagakerjaan

Disosnakertrans

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Urusan Wajib Kesehatan

Dinas Kesehatan

Program Perbaikan Gizi Masyarakat


Dinas Kesehatan

Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak


Dinas Kesehatan


Dinas Kesehatan

Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

BPPKB

KONDISI AWAL

KONDISI AKHIR

Jumlah kegiatan olahraga dan kepemudaan

11

18

Tingkat pengangguran terbuka

6,36%

3,80%

Angka usia harapan hidup

63,70 Tahun

67,17 Tahun

Cakupan Pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin

62%

90%

Presentase Balita Gizi Buruk

0,22%

0,01%

Angka Kematian Bayi (AKB)

9,27 / 1.000 KH

0,59 / 1.000 KH

Angka Kematian Ibu (AKI)

198,7 / 100.000 KH

75 / 100.000 KH

84,91%

92,00%

75,00%

100,00%

Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

84,44%

99,69%

Program Keluarga Berencana

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Penerima kartu jaminan kesehatan seperti: jamkesmas, jamkesda, jampersal (BPJS) Cakupan peserta KB aktif


163

SASARAN f.

g.

Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang merata dan berkualitas

Terwujudnya masyarakat dan lingkugan yang sehat

STRATEGI Fasilitasi penyediaan dan Revitalisasi sarana prasarana kesehatan

Fasilitasi dan mobilisasi


ARAH KEBIJAKAN Penyediaan sarana prasarana kesehatan dan kefarmasian

a.

b.

c.

Pengendalian penyebaran penyakit menular dan tidak menular Peningkatan peran serta masyarakat di bidang kesehatan menuju keluarga siaga dan terciptanya PHBS Pengawasan dan pembinaan kesehatan lingkungan


KONDISI AKHIR


BIDANG URUSAN



Dinas Kesehatan


Dinas Kesehatan

Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular


Dinas Kesehatan

Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit ParuParu/Rumah Sakit Mata Program Pengadaan, Peningkatan Dan Perbaikan Sarana Dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu Dan Jaringannya.

Ketersediaan Rumah sakit type D

Tidak Ada

Ada

Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per 10.000 penduduk

1,64

1,46

Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

89,47%

100%

% Rumah Tangga yang melaksanakan PHBS

54,50%

58,50%

Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat.


Dinas Kesehatan

Cakupan Jamban Keluarga

58,00%

83,00%

Program Pengembangan Lingkungan Sehat


Dinas Kesehatan


164

SASARAN

STRATEGI


ARAH KEBIJAKAN


KONDISI AKHIR


BIDANG URUSAN


Misi 3 : Mewujudkan masyarakat yang ADIL melalui pembangunan yang merata dimana masyarakat memiliki akses dan tingkat pelayanan pemerintahan yang prima. a.

b.

Terwujudnya perencanaan dan pelayanan sosial yang bermutu, merata antar masyarakat dan wilayah.

Tercapainya kesejahteraan dan peningkatan taraf hidup yang memadai.

1.

2.

Koordinasi, Sosialisasi, Fasilitasi dan Konsultasi Perencanaan sosial Revitalisasi pelaksanaan program perlindungan sosial .

Pemberdayaan masyarakat dan kesetaraan gender

Sinergi kegiatan pembangunan sosial kewenangan pusat, provinsi dan kabupaten/kota a. Peningkatan layanan sosial, latihan kerja dan kesempatan kerja bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial dan disabilitas. b. Rehabilitasi penyandang masalah kesejahteraan sosial dan disabilitas a. Peningkatan kemampuan dan pendapatan keluarga miskin serta upaya pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan. b.

Angka IPM

69,83

74,83

Program perencanaan sosial budaya

Urusan Wajib Perencanaan Daerah

Bappeda

Urusan Wajib Sosial

Dinsosnakertrans

Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial

7,97%

18,68%

Program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya

PMKS yg memperoleh bantuan sosial

14,00%

28,18%

Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial

Urusan Wajib Sosial

Dinsosnakertrans

Angka kemiskinan

12,35%

7,45%

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan/Kelurahan

Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

BPMPK; 38 Kelurahan

Rasio KDRT

0,56

0,35

Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

BPPKB

Peningkatkan pemberdayaan, kualitas hidup serta perlindungan perempuan dan anak


165

Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan

SASARAN c.

d.

e.

f.

g.

h.

i.

Tersedianya Standar Pelayanan Minimum (SPM) dan SOP penyelenggaraan pemerintahan daerah

STRATEGI Memfasilitasi proses pengembangan SOP dan SPM penyelenggaran pelayanan pemerintahan daerah


ARAH KEBIJAKAN

Tersedianya aturan hukum yang efektif dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik Terwujudnya pendayagunaan aparatur pemerintah daerah yang berkualitas.

Koordinasi, konsultasi, legislasi dan Sosialisasi

Fasilitasi pengembangan kapasitas dan disiplin kerja pegawai

Penyediaan dokumen SOP dan SPM penyelenggaran pelayanan pemerintahan daerah b. Peningkatan kualitas dan kompetensi pelayanan publik Menyebarluaskan dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap produk hukum daerah Penyelenggaraan tugas belajar, diklat struktural dan diklat fungsional

Terwujudnya rencana pembangunan daerah yang berkualitas dan partisipatif

Koordinasi/Regulasi/ Sosialisasi/ fasilitasi dan Konsultasi yang diarahkan pada program/kegiatan pembangunan.

Penyediaan dan penyebarluasan peraturan dan kerangka normatif perencanaan pembangunan daerah

Terwujudnya tata kelola keuangan daerah yang tertib, akuntabel dan transparan

Mengembangkan SOP pengelolaan keuangan dan manajemen asset

Peningkatan penatausahaan pendapatan dan belanja daerah serta manajemen asset

Terwujudnya pengawasan yang professional

Fasilitasi, koordinasi penguatan pengawasan internal yang efektif dan profesional.

Pengembangan SOP pengawasan dan TPTGR

Tersedianya data dan layanan informasi daerah berbasis teknologi informasi dan komunikasi

Fasilitasi/ Sosialisasi/ Publikasi dan adopsi teknologi IT

Penyediaan data dan informasi pembangunan yang berbasis IT


KONDISI AKHIR

Dokumen SPM, dokumen SOP, Informasi alur pelayanan publik

Tidak Ada

Ada

Tingkat penyelesaian aduan pelayanan publik

55,00%

85,00%

Cakupan Produk Hukum yang di sosialisasikan

100%

100%

998 PNS

1.671 PNS

Ada

Ada

a.

Pegawai yang telah mengikuti diklat teknis dan penjejangan struktural Dokumen RPJPD dan RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA Dokumen RKPD yg telah ditetapkan dgn PERWALI Peingkatan Opini Pengelolaan Keuangan dari BPK


Program pembinaan dan peningkatan pelayanan Publik

Ada

Ada

WDP

WTP

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

Program Pendidikan Kedinasan


SETDA



Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah


21,76%

31,24%

Jumlah temuan auditor yang ditindaklanjuti dan diselesaikan

70%

100%

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Ketersediaan Website

Ada

Aktif

Program pengembangan komunikasi, informasi dan Media Massa

166


Program perencanaan pembangunan daerah

Pertumbuhan PAD


BIDANG URUSAN

Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika

SETDA

BKD

Bappeda

DPPKAD

Inspektorat

SETDA (Bag. Humas); Bappeda

SASARAN j.

k.

STRATEGI

Tertatanya administrasi kependudukan yang berkualitas

Fasilitasi E-KTP

Terselamatkannya dokumen/ arsip daerah

Sosialisasi/ Inventarisasi / Fasilitasi / Duplikasi


ARAH KEBIJAKAN


KONDISI AKHIR


BIDANG URUSAN


Pengembangan metode pendataan kependudukan

Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk

69,93%

72,93%

Program Penataan Administrasi Kependudukan

Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil

Disdukcapil

Pengembangan digital arsip dan pengelolaan arsip secara baku

SKPD yang sudah menerapkan pengelolaan arsip secara baku

16,67%

100,00%

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Kearsipan

Urusan Wajib Kearsipan


Misi 4 : Menjadikan masyarakat SEJAHTERA berbasiskan pembangunan ekonomi lokal dengan penyediaan infrastruktur yang memadai dan diikuti perluasan akses ekonomi dalam upaya penguatan struktur ekonomi lokal yang berdaya saing dengan dukungan stabilitas sosial politik dan keamanan a.

b.

Terwujudnya rencana pembangunan bidang Ekonomi yang berkualitas

Tersedianya sarana dan prasarana perekonomian yang memadai

Koordinasi/Sosialisasi/fasilitasi/ Konsultasi yang diarahkan pada sinergi kegiatan pembangunan Ekonomi kewenangan pusat, provinsi dan kabupaten/kota 1.

2.

c.

Tersedianya pelaku usaha yang professional

Fasilitasi perencanaan kawasan perdagangan dan jasa serta revitalisasi sarana dan prasarana Fasilitasi pengembangan usaha bagi pedagang kaki lima /usaha informal

Fasilitasi permodalan, promosi, kerjasama usaha, ketrampilan dan informasi usaha

Pengembangan perencanaan Eonomi yang partisipatif

Pembangunan pasar baru dan pengembangan serta penataan sarana dan prasarana perdagangan pada kawasan strategis ekonomi. Pembangunan lapak dan penataan kawasan kaki lima Pemberian dana bergulir dan kredit lunak bagi UMKM

Pertumbuhan Ekonomi

5,82%

7,02%

Laju inflasi

3,61%

2,96%

PDRB perkapita ADHK

Rp. 3,51 Juta/Jiwa

Rp. 4,25 Juta/Jiwa

Pasar tradisional modern

Tidak tersedia

Tersedia

Cakupan Pedagang Kaki Lima Dan Asongan yang ditangani

232 orang

UMKM yang mendapat bantuan modal

5,34%



Bappeda

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri

Urusan Pilihan Perdagangan

Diskoperindag

1450 orang

Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima Dan Asongan

Urusan Pilihan Perdagangan

Diskoperindag

21,52%

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Diskoperindag; SETDA (Bag. Ekonomi)

167

Program perencanaan pembangunan ekonomi

SASARAN d.

e.

Terwujudnya rencana pembangunan infrastruktur dan SDA yang berkualitas Tersedianya sarana dan prasarana wilayah yang merata dan seimbang

STRATEGI Koordinasi/Sosialisasi/fasilitasi/ Konsultasi yang diarahkan pada sinergi kegiatan pembangunan infrastruktur dan SDA kewenangan pusat, provinsi dan kabupaten/kota Fasilitasi, Revitalisasi/Konstruksi jalan, Jembatan, terminal, Pelabuhan, sumber air baku dan air bersih

ARAH KEBIJAKAN

Pengembangan perencanaan infrastruktur dan SDA yang partisipatif a.

b. c.

f.

g.

Terwujudnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota dan kawasan

Terwujudnya Wilayah Kota Sebagai Kota Adipura

Integrasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang

1.

2.

Revitalisasi pasar, kawasan pertokoan, kawasan kaki lima dan kawasan kumuh

Regulasi dan perbaikan pengelolaan sampah


Pemantapan dan peningkatan kualitas jalan, jembatan dan utilitas lainnya Pengembangan dan revitalisasi terminal dan pelabuhan laut Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana prasarana perkotaan

CAPAIAN KINERJA


BIDANG URUSAN


KONDISI AWAL

KONDISI AKHIR

Master plan infrastruktur skala kawasan dan skala kota

10%

75%

Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam


Bappeda

Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik

41,79%

51,64%

Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Pekerjaan Umum

Dinas PU dan Tamben

Ketersediaan Terminal AKAP type A

0%

100%

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

Perhubungan

Dishubkominfo

Cakupan Rumah tangga pengguna air bersih

78,51%

86,21%

Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku

Pekerjaan Umum

Dinas PU dan Tamben

Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik (Rasio Elektrifikasi)

69,05%

77,89%

Program Pembinaan dan pengembangan bidang ketenaga listrikan

Urusan Pilihan Energi dan Sumberdaya Mineral

Dinas PU dan Tamben

1 Dok

5 Dok

Penataan Ruang

Dinas Tata Kota dan perumahan

0,97

1,08

Penataan Ruang


Tidak ada

Ada


Bappeda

18,71

18,93

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

Urusan Lingkungan Hidup

BLH; DKPP

0,67%

0,46%

Program Pengembangan Perumahan

Perumahan


20,50%

73,22%

Lingkungan Hidup

DKPP; BLH; 38 Kantor Kelurahan

a.

Penyediaan dokumen perencanaan, pemanfaatan dan Dokumen RDTRK pengendalian penataan ruang b. Penertiban bangunan Rasio bangunan ber- IMB tanpa ijin per satuan bangunan a. Penataan dan revitalisasi kawasan Dokumen RTBL pusat perdagangan dan jasa Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB b. Penataan kawasan Lingkungan pemukiman kumuh dan lingkungan kumuh wilayah pesisir Pengembangan sistem Persentase penanganan pengelolaan sampah sampah


168

Program Perencanaan Tata Ruang Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

SASARAN h.

i.

j.

k.

l.

m.

n.

Terwujudnya pengembangan destinasi wisata dan promosi pariwisata. Terwujudnya pelayanan investasi satu pintu secara terpadu (one stop services). Terbukanya kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja Terwujudnya perekonomian daerah yang kuat dengan dukungan hasil SDA yang berkualitas.

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

Fasilitasi dan promosi pengembangan destinasi wisata

Pengembangan daya tarik obyek wisata

Edukasi, Sinkronisasi dan koordinasi pelayanan investasi satu pintu secara terpadu

Peningkatan pelayanan perijinan satu pintu

Fasilitasi dan Edukasi yang di arahkan pada peningkatan kompetensi, kreatifitas, kemandirian, dan kewirausahaan Pengembangan potensi ekonomi daerah melalui Intensifikasi dan ekstensifikasi

Tersedianya data dan informasi lingkungan hidup daerah

Inventarisasi dan dokumentasi data lingkungan hidup daerah

Terwujudnya pengelolaan DAS yang memadai

Sinkronisasi dan integrasi pengelolaan sungai

Tereksploitasinya SDA sesuai dengan daya dukung lingkungan dan tata ruang

Regulasi/Inventarisasi/ sosialisasi/ fasilitasi/ reklamasi yang diarahkan pada Pengendalian dampak pemanfaatan SDA khususnya daerah pertambangan

Peningkatkan kesempatan kerja serta mendorong mobilitas tenaga kerja dalam rangka mengurangi pengangguran Peningkatan produksi pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan/kelautan

Pemantapan penyajian data dan informasi lingkungan hidup yang akurat Peningkatan fungsi sungai sebagai saluran drainase primer dan penataan Daerah Aliran Sungai Pelaksanaan pengendalian pengelolaan dan eksploitasi SDA


CAPAIAN KINERJA


BIDANG URUSAN


Urusan Pilihan Pariwisata

Disbudpar

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum

KPPT

Urusan Wajib Ketenagakerjaan

Disosnakertrans

KONDISI AWAL

KONDISI AKHIR

Jumlah Kunjungan wisatawan

7.785 Org

12.685 Org

Program Pengembangan pemasaran pariwisata

Lama proses perijinan

1-4 hari

1-2 hari

ProgramPeningkatan Pelayanan Perizinan

Angka partisipasi angkatan kerja

67,79

72,89

Program peningkatan kesempatan kerja

Ketersediaan pangan utama

23.960 ton

26.356 ton

Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)

Urusan Wajib Ketahanan Pangan

Dispertanak; Dishutbun; BKPP

Tingkat Pendapatan petani

8%

13%

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

Urusan Wajib Ketahanan Pangan

BKPP; Dispertanak; Dishutbun

Cakupan bina kelompok industri hasil perikanan dan kelautan

4 Klpk

20 Klpk

Program Industrialisasi Hasil Perikanan dan Kelautan

Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan

Dinas Kelautan dan Perikanan

Dokumen KLHS Dokumen AMDAL

60%

100%

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan Lingkungan Hidup

Lingkungan Hidup

BLH

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

Pekerjaan Umum

Dinas PU dan Tamben

Rasio Jaringan Irigasi

45,57

47,48

% Pertambangan tanpa ijin yang ditertibkan

13,20%

25,00%

Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan


SETDA (Bag. Ekonomi) Dinas PU dan Tamben

Kontribusi sektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB

5,58%

5,99%

Program Pemberdayaan masyarakat lingkar tambang


Dinas PU dan Tamben


169

SASARAN o.

p.

q.

r.

Terlindunginya kawasan sumber mata air

STRATEGI


ARAH KEBIJAKAN


KONDISI AKHIR

Sumber mata air Terlindungi

60%

90%

Luas Lahan Kritis

4.690 Ha

2.190 Ha


BIDANG URUSAN


Urusan Lingkungan Hidup

BLH

Urusan Pilihan Kehutanan

Dishutbun

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum

BPBD

Invetarisasi kawasan dan regulasi pemanfaatan areal sekitar kawasan sumber mata air

Pelestarian dan perlindungan kawasan sumber mata air

Tersedianya SOP penanggulangan bencana

Regulasi dan advokasi SOP penanggulangan bencana

Penyediaan RPB dan penyebarluasan SOP penanggulangan bencana

Perda RPB dan SOP Penanggulangan Bencana

Tidak Ada

Ada

Program Penyuluhan dan Penanggulangan Bencana

Terciptanya stabilitas daerah

Advokasi, edukasi, promosi dan sosialisasi pentingnya stabilitas daerah.

Pemberdayaan kawasan dan kelompok masyarakat yang rawan konflik

Rasio Pos Siskamling per jumlah Kelurahan

4,34

6,00

Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan


Bakesbanglinmas; Kecamatan; Kelurahan

Penegakan Perda

100,00%

100,00%

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan


Kesbanglinmas; Satpol PP

Angka kriminalitas dan gangguan keamanan per 10.000 penduduk

31,92

7,89

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal


Kesbanglinmas; Satpol PP

Tingkat partisipasi masyarakat dalam politik

76,12%

85%

Program pendidikan politik masyarakat


Bakesbanglinmas

Terwujudnya suasana politik yang santun dan bertanggungjawab

Edukasi / Matrikulasi / Fasilitasi yang diarahkan pada Pendidikan politik

Pengembangan pola rekrutmen dan kaderisasi Orpol dan Ormas


170

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Program Rehabilitasi Hutan Dan Lahan

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Indikasi rencana program prioritas Pemerintah Kota Bima berisi programprogram baik untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan SKPD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Adapun pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Programprogram prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi SKPD dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD, termasuk menjabarkannya ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Pencapaian target kinerja program (outcome) di masing-masing urusan sesungguhnya tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Pemerintah Kota Bima namun juga oleh sumber pendanaan lainnya (APBN, APBD Provinsi, dan Sumber-sumber pendanaan lainnya). Namun demikian, pencantuman pendanaan di dalam Tabel 8.1 hanya yang bersumber dari APBD Pemerintah Kota Bima.

Kota Bima | Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2013 - 2018

171

Tabel 8.1. Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kota Bima 2013-2018 (dalam jutaan rupiah )

KODE Bidang Urusan Pemerintahan dan Program REKENING Prioritas Pembangunan

(1)

x

xx

(2)

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Outcomes)

(3)

Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Thn 0) 2013

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

318.696

Semua SKPD

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun-1 (2014)

Lintas Urusan

Tahun-2 (2015)

54.817

Tahun-3 (2016)

59.013

Tahun-4 (2017)

63.474

Tahun-5 (2018)

68.197

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD

73.196


x

xx 01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

x

xx 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

% Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

60%

65%

17.300

70%

18.625

80%

20.033

85%

21.523

90%

23.101

100%

100.582

Semua SKPD

x

xx 03

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

% Meningkatnya disiplin aparatur

85%

87%

1.628

90%

1.753

92%

1.885

94%

2.025

95%

2.174

95%

9.465

Semua SKPD

x

xx 05

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

% Jumlah PNS yang terlayani untuk ikut pendidikan dan pelatihan

65%

70%

615

75%

662

80%

712

85%

765

90%

821

90%

3.575

Semua SKPD

x

xx 06

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

% Terlaksananya pelaporan capaian kinerja dan keuangan tepat waktu

100%

100%

2.426

100%

2.611

100%

2.809

100%

3.018

100%

3.239

100%

14.103

Semua SKPD

1 01

%Terlayaninya kebutuhan administrasi perkantoran

100%

100%

32.848

100%

35.362

100%

38.036

100%

40.865

100%

43.861

100%

190.972

Semua SKPD

URUSAN WAJIB

129.333

139.481

148.837

160.133

172.170

Pendidikan

22.562

24.290

26.127

28.071

30.128

1

01 15

Program Pendidikan Anak Usia Dini

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

79,32%

79,32%

1

01 16

1

Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun

Angka Partisipasi Sekolah (APS) per 1.000 Penduduk jenjang Dikdas

908,27

915,12

14.000

922,02

15.073

929,01

16.213

936,02

17.419

943,07

18.696

01 17

Program pendidikan menengah

Angka partisipasi sekolah (APS) per 1.000 Penduduk Jenjang Dikmen

900,34

904,73

8.083

908,94

8.702

913,36

9.360

917,71

10.056

922,18

1

01 18

Program pendidikan non formal

Penduduk yang berusia >15 Tahun tidak melek huruf (buta aksara)

1,14%

1,10%

97

1,06%

105

1,02%

113

0,98%

121

1

01 20

Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan

Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV

90,93%

91,93%

128

92,93%

138

93,93%

149

94,93%

1

01 22

Program manajemen pelayanan pendidikan

10,71 Thn

153

11,19 Thn

165

11,62 Thn

177

12 Thn

Rata-rata lama sekolah

Kota Bima - Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2013-2018

10,22 Thn

100

82,31%

108

85,31%

116

88,31%

124

91,31%

134

749.954

131.177 91,31%

581

Dikpora

943,07

81.401

Dikpora

10.793

922,18

46.994

Dikpora

0,94%

130

0,94%

566

Dikpora

160

95,93%

171

95,93%

746

Dikpora

190

12 Thn

204

12 Thn

889

Dikpora

172


(1)

1 02

(2)


(3)


Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)


Kesehatan

1

02 15

Program obat dan perbekalan kesehatan

1

02 16

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Tahun-2 (2015)

16.650

Tahun-3 (2016)

17.924

Tahun-4 (2017)

19.279

Tahun-5 (2018)

20.714


22.232


(17)

96.800

% Ketersediaan Obat Esensial Generik di Fasyankes dasar

97%

97,60%

Angka usia harapan hidup

63,22 Tahun

64,07 Tahun

Cakupan Pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin

62%

70%

% Rumah Tangga yang melaksanakan PHBS

55%

55,70%

345

56,40%

372

57,10%

400

57,80%

429

58,50%

461

58,50%

2.006 Dinas Kesehatan: SETDA

Presentase Balita Gizi Buruk

5,16%

5,02%

585

4,87%

630

4,49%

677

4,12%

728

4,00%

781

4,00%

3.401

Dinas Kesehatan

1.528

7.982

98,20% 64,32 Tahun

1.645

8.593

75%

98,80% 65,27 Tahun

1.769

9.243

80%

99,40% 66,22 Tahun

1.901

9.931

85%

100% 67,17 Tahun

2.040

100%

8.883

Dinas Kesehatan

46.408

Dinas Kesehatan

67,17 Tahun 10.659

90%

90%

1

02 19

Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.

1

02 20

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

1

02 21

Program pengembangan lingkungan sehat

Cakupan Jamban Keluarga

58,00%

63,00%

244

68,00%

263

73,00%

283

78,00%

304

83,00%

326

83,00%

1.421

Dinas Kesehatan

1

02 22

Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

89,47%

94,74%

333

100,00%

358

100,00%

386

100%

414

100%

445

100%

1.936

Dinas Kesehatan

1

02 25

Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per 10.000 penduduk

1,64

#REF!

2.657

#REF!

2.860

#REF!

3.077

1,49

3.306

1,46

3.548

1,46

15.447

Dinas Kesehatan

1

02 26

Ketersediaan Rumah sakit type D

Tidak Ada

30%

2.000

60%

2.153

80%

2.316

100%

2.488

100%

2.671

Ada

11.628

Dinas Kesehatan

1

02 28

Penerima kartu jaminan kesehatan seperti: jamkesmas, jamkesda, jampersal (BPJS)

75%

80%

583

85%

628

90%

676

95%

726

100%

779

100%

3.392

Dinas Kesehatan

Angka Kematian Bayi (AKB)

9,27 / 1.000 KH

7,02 / 1.000 KH

2.276

Dinas Kesehatan

1

02 32

Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya. Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata. Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan

Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

Angka Kematian Ibu (AKI) Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan

1 03

198,7 / 150/ 100.000 KH 100.000 KH 84,91%

5,81 / 1.000 KH 120/ 392 100.000 KH

85,62%

Pekerjaan Umum

3,60 / 1.000 KH 100/ 422 100.000 KH

90,00%

36.885

2,39 / 1.000 KH 80/ 453 100.000 KH

90,43%

39.714

0,59 / 1.000 KH 75/ 487 100.000 KH

90,89%

42.699

0,59 / 1.000 KH 523

92,00%

45.883

75/ 100.000 KH 92,00%

49.246

214.427

1

03 15

Jalan Penghubung dari ibukota Program Pembangunan Jalan dan Jembatan kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (minimal dilalui roda 4)

92,04%

93,63%

25.412

95,22%

27.357

96,81%

29.403

98,40%

31.591

100,00%

33.896

100%

147.660

Dinas PU dan Tamben

1

03 18

Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

41,79%

43,60%

4.910

45,48%

5.286

47,45%

5.685

49,50%

6.108

51,64%

6.556

51,64%

28.546

Dinas PU dan Tamben

Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik


173


(1) 1

03 24

1

03 25

1

03 27

1 04

(2) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya dan Pengolahan Air Program Penyediaan Baku Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah



Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun-1 (2014) Target

Rp. (6)

(3)

(4)

(5)

Rasio Jaringan Irigasi

45,57

45,94

Cakupan Rumah tangga pengguna air bersih

78,51%

79,01%

Persentase rumah tinggal bersanitasi

74,92%

78,53%

Persentase Penduduk berakses air minum

2.584 250

Tahun-2 (2015) Target

Rp.

(7)

(8)

46,32 80,76%

80,25%

Perumahan

275

82,31% 3.728

78,51%

2.782


Rp.

(9)

(10)

46,70 82,54%

2.993 300

86,28% 4.014

85,82%

913


Rp.

(11)

(12)

47,09 84,35%

90,00%

995

3.215 330

90,44% 4.317

Target

Rp.

(13)

(14)

47,48 86,21%

3.451 365

94,80% 4.638

92,60%

1.110


Tahun-5 (2018)

Target

Rp.

(15)

(16)

(17)

47,48

15.025

Dinas PU dan Tamben

86,21%

1.520

Dinas PU dan Tamben

21.676

Dinas PU dan Tamben

94,80% 4.978

94,85%

1.212


94,85%

1.302

5.532

1

04 15

Program Pengembangan Perumahan

Lingkungan pemukiman kumuh

0,67%

0,62%

200

0,58%

228

0,53%

300

0,49%

325

0,46%

350

0,46%

1.403


1

04 19

Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

Cakupan pelayanan bencana kebakaran

80%

84,50%

713

89,00%

767

95,20%

810

98,00%

887

100%

952

100%

4.129

BPBD

1 05

Penataan Ruang

1

05 15

Program Perencanaan Tata Ruang

1

05 17

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

1 06 1

06 19

1

06 20

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah

1

06 21

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

06 22

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

1

06 23

Program Perencanaan Sosial Budaya

1

06 24

Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

1.638

Dokumen RDTRK

1 Dok

2 Dok

1.182

2 Dok

1.273

Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan

0,97

0,99

339

1,01

365

Perencanaan Pembangunan Program Perencanaan Pengembangan Kotakota menengah dan besar

1

1.521

2.809

392 0 1,03

3.024

0 392

421 0 1,06

3.252

0 421

452 0 1,08

3.494

0 452

4.424 5 Dok

2.455


1,08

1.969


3.751

16.330

Dokumen RTBL

Tidak Ada

Ada

306

Ada

330

Ada

354

Ada

381

Ada

409

Ada

1.780

Bappeda

% Aparat perencana yang sudah mengikuti diklat

0%

5%

250

10%

269

15%

289

20%

311

25%

334

25%

1.453

Bappeda

Dokumen RPJPD dan RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA

Ada

Ada

Dokumen RKPD yg telah ditetapkan dgn PERWALI

7.801

Bappeda

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Pertumbuhan Ekonomi

5,82%

6,21%

6,52%

6,75%

6,92%

7,02%

7,02% 1.808

Bappeda

Ada 1.342

Ada 1.445

3,61%

3,51%

PDRB per kapita (ADHK)

Rp. 3,63 Juta/Jiwa

Angka IPM

69,83

70,83

350

71,83

377

72,83

405

73,83

435

74,83

467

74,83

2.035

Bappeda

Master plan infrastruktur skala kawasan dan skala kota

10,00%

25,00%

250

40,00%

269

60,00%

289

65,00%

311

75,00%

334

75,00%

1.453

Bappeda


335

360

Rp. 3,91 Juta/Jiwa

3,11%

Ada 1.792

Rp. 3,51 Juta/Jiwa

Rp. 3,76 Juta/Jiwa

3,26%

Ada 1.669

Laju inflasi

311

3,41%

Ada 1.554

387

Rp. 4,08 Juta/Jiwa

2,96%

415

Rp. 4,25 Juta/Jiwa

2,96% Rp. 4,25 Juta/Jiwa

174


(1)

1 07

(2)

(3)

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)


Perhubungan

1

07 15

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

1

07 18

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

1 08



Tahun-2 (2015)

2.564 Jumlah orang/barang melalui dermaga/terminal Ketersediaan Terminal AKAP type A

972.267 120.000 orang dan org dan 99.176 ton 14.964 ton barang barang 0%

20%

Lingkungan Hidup

600

1.964

Tahun-3 (2016)

2.761 120.000 org dan 14.965 ton barang 50%

2.617

646

2.114

Tahun-4 (2017)


2.840

695

2.274

Tahun-5 (2018)


3.103

747

2.443


3.346

08 15

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Persentase penanganan sampah

20,50%

25,66%

1

08 17

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

% Sumber mata air terlindungi

60%

66%

225

72%

250

78%

280

84%

300

90%

1

08 19

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan Lingkungan Hidup

Dokumen KLHS dan Dokumen AMDAL

60%

68%

175

76%

200

84%

230

92%

250

1

08 24

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB

18,71

18,73

275

18,77

300

18,82

345

18,89

380

1 09 1

09 16

Pertanahan Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

33,71%

4.478 Cakupan lahan pemerintahan daerah yang bersertifikat

0,85%

0,92%

4.478

2.090

52,29%

4.821 1,00%

4.821

2.248

64,19%

5.185 1,08%

5.185

2.416

5.571

2.622

(17)

14.909

3.491

Dishubkominfo

100%

11.418

Dishubkominfo

15.548 73,22%

11.288

DKPP; BLH; 38 Kantor Kelurahan

350

90%

1.405

BLH

100%

275

100%

1.130

BLH

18,93

425

18,93

1.725

BLH;DKPP

73,22%

5.571 1,17%

802


120.000 org dan 14.965 ton barang

3.643

1

1.942


2.593

5.979 1,27%

5.979

26.034 1,27%

26.034

SETDA

0

1 10 1

10 15

1 11

Kependudukan dan Catatan Sipil Program Penataan Administrasi Kependudukan

1.400 Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk

69,93%

70,95%

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1

11 16

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

1

11 17

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

1.400

1.507 71,49%

300

1.507

1.621 72,03%

350

1.621

1.742 72,58%

405

1.742

1.869 72,93%

474

1.869

8.139 73%

575

Disdukcapil

2.104

Cakupan pembinaan terhadap organisasi perempuan

70,83%

72,66%

175

74,49%

200

76,32%

225

78,16%

250

80,00%

325

80,00%

Rasio KDRT

0,56

0,52

125

0,47

150

0,43

180

0,39

224

0,35

250

0,35


8.139

1.175

BPPKB

929

BPPKB

175


(1)

1 12

(2)

12 15

Program Keluarga Berencana

1

12 17

Program Pelayanan Kontrasepsi

1

12 20

Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS Termasuk HV/AIDS

1

13 15

1

13 16

1 14

(3)

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)


Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

1

1 13



1.201

Kesejahteraan Sosial

Tahun-3 (2016)

1.319

Tahun-4 (2017)

1.422

Tahun-5 (2018)

1.551

1.664

91,32%

300

94,97%

320

98,77%

350

99,69%

375

99,69%

1.600

BPPKB; DIKES

Cakupan Penduduk yang menggunakan alat kontrasepsi

66,12%

66,81%

684

67,50%

737

68,19%

792

68,88%

851

69,57%

914

69,57%

3.978

BPPKB

Korban Penyalahgunaan NAPZA per satuan penduduk

17,37

14,63

262

13,67

282

12,30

310

11,62

350

10,31

375

10,31

1.579

BPPKB

820

900

955

1.025

1.150

4.850

Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial

7,97%

10,11%

470

12,26%

500

14,40%

530

16,54%

575

18,68%

650

18,68%

PMKS yg memperoleh bantuan sosial

14,00%

16,10%

350

18,52%

400

21,30%

425

24,50%

450

28,18%

500

28,18%

Ketenagakerjaan

420

460

500

550

600

1

14 16

Program Peningkatan Kesempatan Kerja

1

15

1

15 16

Program Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan Kompetitif UKM

Usaha Mikro dan Kecil /UMKM

1.874 UMKM

1.956 UMKM

200

2.042 UMKM

215

2.132 UMKM

225

2.226 UMKM

250

2.323 UMKM

1

15 17

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

UMKM yang mendapat bantuan modal

5,34%

7,67%

1.030

9,79%

1.109

14,07%

1.193

17,97%

1.282

21,52%

2.725 2.125

Dinsosnakertrans Dinsosnakertrans

2.530

Tingkat pengangguran terbuka

6,36%

5,74%

225

5,18%

250

4,67%

275

4,22%

300

3,80%

325

3,80%

1.375

Disosnakertrans

Angka partisipasi angkatan kerja

67,79

68,76

195

69,77

210

70,80

225

71,84

250

72,89

275

72,89

371

Disosnakertrans

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

1.230

Penanaman Modal Daerah Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana Dan Prasarana Daerah

7.157

255

Program Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja

16 17

(17)

87,82%

14 15

1


84,44%

1

1 16


Cakupan peserta KB aktif

Sosial Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Pmks) ProgramLainnya Pelayanan Dan Rehabilitasi

Tahun-2 (2015)

1.324

151 Database Potensi SDA dan Investasi


Tidak ada

Tersedia

151

1.418

162 Tersedia

162

1.532

174 Tersedia

174

1.676

187 Tersedia

187

7.179

300 2.323 UMKM

1.376

21,52%

201 Tersedia

201

1.190

5.989

Diskoperindag Diskoperindag; SETDA (Bag. Ekonomi)

875 Tersedia

875

Bappeda

176


(1)

1 17

(2)

17 15

Program Pengembangan Nilai Budaya

1

17 17

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

1

17

Program Penngembangan Lembaga Adat/Budaya

1

18 16

1 19

(3)

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)


Kebudayaan

1

1 18



825

19 15

Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan

1

19 16

Program Pemeliharaan Kantrantibmas Dan Pencegahan Tindak Kriminal

1

19 17

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

1

19 19

1

1

981

Tahun-4 (2017)

1.113

Tahun-5 (2018)

1.198


1.334


(17)

5.451

0,14

0,33

275

0,65

350

0,95

425

1,24

450

1,52

500

1,52

2.000


Penyelenggaraan festival seni dan budaya

1 Kali Setahun

1 Kali Setahun

400

2 Kali Setahun

431

2 Kali Setahun

463

2 Kali Setahun

498

2 Kali Setahun

534

2 Kali Setahun

2.326


Cakupan lembaga adat/budaya yang ditangani

10%

20%

150

40%

200

50%

225

60%

250

70%

300

70%

1.125


532 Jumlah kegiatan kepemudaan

2 Keg

2 Keg

573 2 Keg

532 Jumlah kegiatan olahraga

9 Keg

2 Keg

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

1

Tahun-3 (2016)

Jumlah grup kesenian (sanggar seni) per 10.000 Penduduk

Kepemudaan dan Olahraga Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

Tahun-2 (2015)

616 2 Keg

573 2 Keg

2.168

662 2 Keg

616 3 Keg

2.365

710 3 Keg

662 3 Keg

2.546

3.092 13 Keg

710 4 Keg

2.736

3.092

2.936

12.752

Penegakan Perda

100%

100%

476

100%

513

100%

551

100%

592

100%

636

100,00%

Angka kriminalitas dan gangguan keamanan per 10.000 penduduk

31,92

26,69

132

20,85

142

15,91

153

12,42

164

7,89

176

Jumlah konflik yang berlatar belakang SARA

7 Kasus

6 Kasus

153

5 Kasus

165

4 Kasus

177

3 Kasus

191

2 Kasus

Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban Dan Keamanan

Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan

4,34

4,61

714

4,74

769

5,13

827

5,26

888

19 20

Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)

Penyakit sosial masyarakat yang ditangani (Miras, Judi dan WTS)

10,32

8,68

250

7,17

300

5,73

325

4,35

19 21

Program Pendidikan Politik Masyarakat

Tingkat partisipasi masyarakat dalam politik

76,12%

77,87%

443

79,65%

477

81,43%

513

83,21%


Dikpora

23 Keg

2.768

Satpol PP

7,89

766

Satpol PP

205

2 Kasus

891

Bakesbanglinmas

6,00

953

6,00

4.150

Bakesbanglinmas; Kecamatan; Kelurahan

350

3,03

375

3,03

1.600

Bakesbanglinmas; Satuan Pol PP

552

85,00%

592

85,00%

2.578

Bakesbanglinmas

177


(1)

1 20

1

20 17

(2)


(3)


Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)


Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Tahun-2 (2015)

16.345 Peingkatan Opini Pengelolaan Keuangan dari BPK

WDP

Pertumbuhan PAD

21,76%

23,39%

WTP

Tahun-3 (2016)

17.611

WTP 6.281

18.960

WTP 6.762

25,15%

Tahun-4 (2017)

20.405

WTP 7.273

27,03%

Tahun-5 (2018)

21.921

WTP 7.814

29,06%



(17)

95.242

WTP 8.387

31,24%

36.516

DPPKAD; SETDA

31,24%

1

20 20

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Jumlah temuan auditor yang ditindaklanjuti dan diselesaikan

70%

76%

641

82%

690

88%

742

94%

797

100%

856

100%

3.727

Inspektorat

1

20 26

Program Penataan Peraturan Perundangundangan

Cakupan Produk Hukum yang di sosialisasikan

100%

100%

1.955

100%

2.105

100%

2.264

100%

2.433

100%

2.611

100%

11.368

SETDA, Dikpora, PU, Tata Kota, Bappeda, Dishub, DPPKAD, KPPT, BPBD

20 28

Program Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan Publik

2.731

SETDA

1

Dokumen SPM, dokumen SOP, Informasi alur pelayanan publik

Tidak Ada

Tidak Ada

Ada 470

Tingkat penyelesaian aduan pelayanan publik

55%

60,55%

Ada 506

70%

Ada 544

73%

Ada 584

80%

Ada 627

85%

85%

1

20 30

Program Penyuluhan dan Penanggulangan Bencana

Perda RPB dan SOP Penanggulangan Bencana

Tidak Tersedia

Ada

305

Ada

329

Ada

354

Ada

380

Ada

408

Ada

1.775

BPBD

1

20 45

Program Pendidikan Kedinasan

Pegawai yang telah mengikuti diklat teknis dan penjejangan struktural

998 PNS

1160

929

1280

1.000

1400

1.075

1556

1.155

1672

1.240

1672

5.398

BKD

1

20 46

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Jumlah Pegawai yang telah mengikuti Diklat Prajabatan dan diklat teknis lainnya

1.476 CPNS

100 CPNS

673

150 CPNS

220 CPNS

3.912

BKD; SETDA

1

20 50

Program Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan Keagamaan dan Sosial Kemasyarakatan

Cakupan Lembaga keagamaan, petugas keagamaan dan kegiatan keagamaan yang ditangani

80%

85%

1

20 51

Program Peningkatan Pelayanan Perizinan

Lama proses perijinan

1-4 hari

1-3 hari

1 21

Ketahanan Pangan

4.827

265

90%

1-2,5 hari

5.174

1

21 15

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

Tingkat Pendapatan petani

1

21 16

Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)

Ketersediaan pangan utama

1

21 18

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan

% Adopsi Teknologi pertanian/perkebunan yang dimanfaatkan petani


8,00%

9%

23.960 ton 24.430 ton 80%

83%

400 4.200 574

724

5.196

300

220 CPNS

95%

1-2,5 hari

5.532 10% 24.905 ton 86%

425 4.490 617

779

220 CPNS

25.385 ton 90%

220 CPNS

898

5.589

100%

6.005

100%

6.445

100%

28.061

SETDA; Kecamatan; Kelurahan;

340

1 hari

400

1 hari

450

1 hari

1.755

KPPT

5.939 11%

837

475 4.800 664

6.414 12% 25.869 ton 94%

500 5.200 714

6.866 13% 26.356 ton 100%

550 5.550 766

29.924 13%

2.350

BKPP; Dispertanak; Dishutbun

26.356 ton

24.240

BKPP; Dispertanak; Dishutbun;

100%

3.334

BKPP

178


(1)

1 22

(2)

22 15

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan/Kelurahan

1

22 17

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan

1

23 15

1 24 1

24 18

1 25

(3)

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)


Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1

1 23



4.563

4.909

Tahun-4 (2017)

5.280

Tahun-5 (2018)

5.673


6.089


(17)

26.513

12,35%

11,45%

1.829

10,45%

1.969

9,45%

2.118

8,45%

2.275

7,45%

2.442

7%

10.634

BPMPK; 38 Kelurahan

Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat

30%

45%

2.734

50%

2.940

65%

3.162

80%

3.397

90%

3.646

90%

15.880

BPMPK; SETDA; 5Kecamatan; 38 Kelurahan

Data Daerah dalam angka

100%

100%

Buku PDRB

Ada

Ada

250

Kearsipan Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Kearsipan

Tahun-3 (2016)

Angka Kemiskinan

Statistik Program Pengembangan Data/Informasi /Statistik Daerah

Tahun-2 (2015)

250

269 100% Ada

225 SKPD yang sudah menerapkan pengelolaan arsip secara baku

16,67%

33,33%

Komunikasi dan Informatika

225

269

289 100% Ada

242 50,00%

2.531

242

289

311 100% Ada

261 66,67%

2.740

261

311

334 100% Ada

280 83,33%

2.961

280

334

1.453 100% Ada

300 100,00%

3.193

300

1.453

Bappeda

1.308 100%

3.437

1.308


14.862

1

25 15

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Web site milik pemerintah daerah

Ada

Aktif

125

Aktif

150

Aktif

175

Aktif

200

Aktif

225

Aktif

875

Dishubkominfo; SETDA; Bappeda

1

25 18

Program Kerjasama Informasi Dan Media Massa

%Penyebarluasan informasi pembangunan dan penyelenggaran pemerintah daerah

100%

100%

2.406

100%

2.590

100%

2.786

100%

2.993

100%

3.212

100%

13.987

SETDA; Dishubkominfo

1 26

Perpustakaan

1

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

26 01

200 Jumlah Taman Bacaan Masyarakat (TBM) yang ditangani

2 TBM

Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun

2.304 Org


2 TBM

230 2 TBM

200 260 Org

260 2 TBM

230 260 Org

300 2 TBM

260 300 Org

350 2 TBM

300 300 Org

1.340 12 TBM

350 400 Org

1.340 3.824 Org


179


(1)

(2)


(3)


Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)


Tahun-2 (2015)

Tahun-3 (2016)

Tahun-4 (2017)

Tahun-5 (2018)


2

URUSAN PILIHAN

11.010

11.955

12.959

13.926

15.005

64.855

2 01

Pertanian

1.315

1.476

1.679

1.815

1.955

8.241

2

01 17

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan

2

01 19

Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

2

01 22

Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

2 02

Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar Jumlah populasi ternak besar dan kecil


(17)

17,11%

17,33%

250

17,48%

306

17,65%

350

17,86%

400

18,00%

450

18,00%

1.756

Dispertanak, BKPP

39.289,64 Ton

39.969,20 Ton

350

40.660,51 Ton

400

41.363,78 Ton

500

42.079,21 Ton

525

42.807,02 Ton

550

42.807,02 Ton

2.325

Dispertanak; Dishutbun

32.672 Ekor

33.078 Ekor

715

33.489 Ekor

770

33.905 Ekor

828

34.326 Ekor

890

34.753 Ekor

955

34.753 Ekor

4.160

Dispertanak

Kehutanan

1.054

1.125

1.211

1.300

1.398

6.088

2

02 16

Program Rehabilitasi Hutan Dan Lahan

Luas Lahan Kritis

4690 Ha

4.190 Ha

520

3.690 Ha

550

3.190 Ha

592

2.690 Ha

635

2.190 Ha

685

2.190 Ha

2.982

Dishutbun

2

02 17

Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Hutan

Luas Kerusakan kawasan hutan

1630 Ha

1530 Ha

534

1.430 Ha

575

1.330 Ha

619

1.230 Ha

665

1.130 Ha

713

1.130 Ha

3.106

Dishutbun

2 03

Energi dan Sumberdaya Mineral

2

03 16

Program Pengawasan Dan Penertiban Kegiatan Rakyat Yang Berpotensi Merusak Lingkungan

2

03 17

Program Pembinaan dan pengembangan bidang ketenaga listrikan

2

03 18

Program Pemberdayaan masyarakat lingkar tambang

2 04 2

04 15

1.231

1.393

1.473

1.576

6.990

% Pertambangan rakyat tanpa ijin yang ditertibkan

13,20%

15,26%

506

17,38%

545

19,68%

586

22,24%

630

25,00%

676

25%

Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik (Rasio Elektrifikasi)

69,05%

70,73%

75

72,46%

81

74,22%

87

76,03%

93

77,89%

100

77,89%

436

Dinas PU dan Tamben

Kontribusi sektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB

5,58%

5,78%

650

5,87%

690

5,90%

720

5,96%

750

5,99%

800

5,99%

3.610

Dinas PU dan Tamben

Pariwisata Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

1.316

200 Jumlah Kunjungan wisatawan


7.785 Org

8.583 Org

200

260 9.464 Org

260

300 10.434 Org

300

350 11.505 Org

350

400 12.685 Org

400

2.944

SETDA (Bag. Ekonomi); Dinas PU dan Tamben

1.510 12.685 Org

1.510

Disbudpar

180


(1)

2 05

(2)


(3)


Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)


Kelautan Perikanan

Tahun-2 (2015)

4.134

Tahun-3 (2016)

4.469

Tahun-4 (2017)

4.817

Tahun-5 (2018)

5.164

5.570

2

05 20

Program Pengembangan Budidaya Perikanan

Produksi perikanan budi daya

2

05 21

Program Pengembangan Perikanan Tangkap

Jumlah produksi perikanan tangkap

1.517,80 Ton

1.569,19 Ton

2.488

1.622,33 Ton

2.678

1.677,26 Ton

2.881

1.734,05 Ton

3.095

1.792,77 Ton

2

05 23

Program Optimalisasi Pengelolaan Dan Pemasaran Produksi Perikanan

Konsumsi ikan per kapita/Tahun

21 Kg

21,35 Kg

572

21,75 Kg

616

22,21 Kg

663

22,69 Kg

712

23,19 Kg

764

2

05

Program Industrialisasi Hasil Perikanan dan Kelautan

Cakupan bina kelompok industri hasil perikanan dan kelautan

4 Klpk

7 Klkp

225

10 Klpk

260

12 Klpk

290

15 Klpk

300

20 Klpk

350

2 06

Perdagangan

2

06 18

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri

2

06 19

Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima Dan Asongan

2 07

2

07 16

2 08 2

08 16

614,12 Ton 663,10 Ton

2.091 Pasar tradisional modern Cakupan Pedagang Kaki Lima Dan Asongan yang ditangani

Tidak tersedia

Tersedia

232 orang

204 orang

Perindustrian Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

1.891

Jumlah industri Kecil Menengah (IKM)

354 IKM

Tersedia

200 224 orang

Pertumbuhan Industri

3,91%

310 IKM 4,25%

Jumlah


100 Org

195.159

210.449

2.525

249 282 orang

267

431 IKM

5,16%

145 225.271

242.256

Dislutkan

23,19 Kg

3.328

Dislutkan

20 Klpk

1.425

Dislutkan

12.156 Tersedia

10.994

Diskoperindag

1450 orang

1.163

Diskoperindag

4.988 2201 IKM

5,46%

156

14.465

1.146

156 140 Org

Dislutkan

1.146

1.067

4.988

Diskoperindag

5,46%

167 150 Org

(17)

4.936

901,32 Ton

3.322 1.792,77 Ton

Tersedia

400 IKM

145 130 Org

2.353

1.134


24.154

2.792

1.067

994 4,86%

135

Tersedia

232 264 orang

368 IKM

135 120 Org

2.190

1.056 901,32 Ton

2.601

994

924 4,56%

125

Tersedia

215 244 orang

338 IKM 858

70 Org

2.036

983 834,75 Ton

2.421

924

125 Transmigran swakarsa

914 773,09 Ton

2.251

858

Ketransmigrasian Program Transmigrasi Lokal

849 715,98 Ton


167

727 150 Org

727

Disosnakertrans

260.370

181

BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah dilakukan untuk menjamin pencapaian tujuan dan sasaran dari visi dan misi Walikota/Wakil Walikota terpilih yang telah dijabarkan ke dalam program prioritas pembangunan daerah Pemerintah Kota Bima lima tahun mendatang. Indikator kinerja daerah ini disusun secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk memperjelas gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kebijakan/program/kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi yang telah ditetapkan. Indikator kinerja ini merupakan kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja daerah. Dalam hal ini, indikator kinerja digunakan untuk mengetahui apakah kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilakukan bila dibandingkan terhadap hasil perencanaan yang hendak dicapai dapat terpenuhi. Dalam hal tersebut, indikator kinerja daerah sebagai gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah/wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatannya, yang ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun dengan target yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Daerah Pemerintah Kota Bima periode Tahun 2013-2018 ditetapkan berdasarkan uraian program pada masing-masing misi, sebagaimana dijabarkan dalam tabel 9.1 sebagai berikut.


182

BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Bima Tahun 2013-2018 ini pada dasarnya menjabarkan suatu perencanaan strategis yang erat kaitannya dengan proses menetapkan ke mana daerah Kota Bima akan diarahkan perkembangannya, dan apa yang hendak dicapai dalam lima tahun mendatang (2013-2018); bagaimana mencapainya; dan langkahlangkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai sesuai visi, misi, dan program kepala daerah terpilih. Periodesasi RPJMD Pemerintah Kota Bima ini disesuaikan dengan masa jabatan kepala daerah, yakni 2013-2018. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bima Tahun 2013-2018 ini disusun dengan mempertimbangkan hasil kajian dan konsepsi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Pemerintah Kota Bima Tahun 2008-2028, dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014 yang tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010. Selain itu juga mempertimbangkan asas kesinambungan dengan program-program pembangunan yang termuat dalam RPJMD Pemerintah Kota Bima

Tahun 2008-2013, serta mempertimbangkan arah pembangunan

kewilayahan sebagaimana dimuat dalam Rencana Tata Ruang Wilayah daerah Kota Bima. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Kota Bima Tahun 2013-2018 ini menjadi landasan dan rujukan dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) Pemerintah Kota Bima. Selanjutnya RPJMD Kota Bima Tahun 2013-2018 ini akan dijabarkan ke dalam Kota Bima | Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2013-2018

191

rencana pembangunan tahunan daerah, yakni Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bima, yang merupakan dokumen perencanaan daerah Pemerintah Kota Bima untuk periode satu tahun.

10.1. Pedoman Transisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bima Tahun 2013 2018 ini selanjutnya menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) mulai tahun 2014 hingga 2018. Perencanaan pembangunan untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019 berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD 2008 2028 Pemerintah Kota Bima dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019. Hal ini didasarkan karena pada tahun 2019 merupakan masa transisi antara periodesasi RPJMD 2013-2018 dengan RPJMD periode 2018-2023, dimana dalam tahun 2018 masih dalam proses penyusunan. Dalam RPJMD Pemerintah Kota Bima Tahun 2013-2018 telah ditetapkan agenda pembangunan prioritas yang akan dilaksanakan Pemerintah Daerah Kota Bima selama kurun waktu kepemimpinan kepala daerah terpilih adalah sebagai berikut: a.

Mewujudkan pendidikan gratis yang berkualitas dan terakses serta merata;

b.

Menjamin dan meningkatkan kesehatan masyarakat yang merata dan mudah dijangkau dengan pembebasan biaya kesehatan.

c.

Pembangunan dan peningkatan infrastruktur yang menjangkau kantongkantong pemukiman penduduk dan memfasilitasi pembangunan ekonomi rakyat.

d.

Pengembangan dan penguatan ekonomi Kerakyatan yang saling bersinergi dan berkelanjutan dalam rangka mempercepat penanggulangan kemiskinan;

e.

Pelembagaan sistem penguatan kapasitas SDM masyarakat dan pemerintah.


192

f.

Terciptanya kerukunan dan kedamaian serta sinergitas dan harmonisasi kehidupan bermasyarakat di daerah Kota Bima;

g.

Sinergi dan harmonisasi pembangunan kewilayahan Pemerintahah Daerah Kota Bima melalui pemantapan rencana detail penataan ruang (RDTRK) secara berkelanjutan dengan memperhatikan kesejahteraan rakyat dan lingkungan hidup. Selama kurun waktu lima tahun ke depan, diasumsikan berbagai program

dan kegiatan pembangunan yang dirumuskan dalam RPJMD Pemerintah Kota Bima Tahun 2013-2018 ini telah dilaksanakan dengan konsisten oleh lembaga perangkat daerah, yang didukung peran aktif seluruh stakeholders dan partisipasi masyarakat. Hasil yang diperoleh diharapkan dapat menjadi fondasi bagi kesinambungan pelaksanaan program-program pembangunan daerah Kota Bima. Secara garis besar, pembangunan yang berlangsung lima tahun ke depan bukan saja diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kualitas layanan publik, terutama di bidang pendidikan, dan kesehatan, perekonomian rakyat yang semakin berdaya, makin berkurangnya jumlah penduduk dan keluarga miskin, dan berkurangnya jumlah pengangguran, tetapi sekaligus mampu mewujudkan masyarakat Kota Bima sebagai masyarakat kota perdagangan dan jasa yang BERIMAN, MAJU, ADIL dan SEJAHTERA yang memiliki kepedulian terhadap sesama, berkualitas dan beriman serta bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Disamping itu, dalam periode lima tahun ke depan, diharapkan kesenjangan atau disparitas antara wilayah yang tertinggal dan wilayah yang sudah maju dapat terkurangi secara signifikan, dan berbagai fasilitas layanan publik yang ada di Pemerintah Kota Bima juga diharapkan dapat berjalan dengan baik, karena didukung kinerja aparat pemerintahan yang bersih, kreatif, inovatif, disiplin, dan akuntabel. Kota Bima | Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2013-2018

193

Program transisi tahun 2019 sudah barang tentu akan dirumuskan dengan tetap berusaha menjamin keberlanjutan dari apa yang telah dilaksanakan dan dicapai pada tahun-tahun sebelumnya. Untuk periode selanjutnya, program pembangunan yang dikembangkan dapat lebih banyak berorientasi pada upaya memfasilitasi dan memberi berbagai kemudahan ekonomi (economic facilities) yang benar-benar nyata, dan peluang-peluang sosial (social opportunities) yang adil kepada masyarakat. Kemudahan ekonomi adalah kesempatan dan makin terbukanya akses masyarakat terhadap berbagai sumber-sumber produksi dan pasar. Sedangkan peluang-peluang sosial adalah upaya meningkatkan kesempatan masyarakat melakukan mobilitas sosial-ekonomi secara vertikal didukung kualitas pendidikan dan kesehatan yang baik, serta makin meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam berbagai sendi kehidupan.

10.2. Kaidah Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bima Tahun 2013-2018 ini hendaknya dapat dilaksanakan secara konsisten, jujur, transparan, profesional, partisipatif, dan penuh tanggung jawab, dengan kaidahkaidah pelaksanaan, sebagai berikut : a.

Badan/Dinas/Unit Satuan Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bima, serta masyarakat, termasuk dunia usaha, agar melaksanakan programprogram dalam RPJMD Tahun 2013-2018 ini dengan sebaik baiknya;

b.

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bima Tahun 2013-2018 ini selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) mulai tahun 2014 hingga 2018;

c.

Badan/Dinas/Unit Satuan Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bima, berkewajiban menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsi Badan/Dinas/Unit Satuan Kerja masing-masing, yang berpedoman pada RPJMD Pemerintah Kota Bima


194

Tahun 2013-2018, yang nantinya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Badan/Dinas/Unit Satuan Kerja (Renja-SKPD); d.

Badan/Dinas/Unit Satuan Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bima, berkewajiban menjamin konsistensi antara RPJMD Pemerintah Kota Bima Tahun 2013-2018 dengan Rencana Strategis (Renstra) Badan/Dinas/Unit Satuan Kerja masing-masing;

e.

Konsepsi prioritas dalam dokumen RPJMD Pemerintah Daerah Kota Bima Tahun 2013-2018 ini baik mengenai aspek program maupun wilayah, hanya mempunyai implikasi terhadap konsentrasi intervensi terhadap program dan wilayah prioritas, baik dalam kerangka anggaran maupun kegiatan, dan tidak berimplikasi terhadap peniadaan program maupun wilayah non-prioritas;

f.

Konsepsi deskripsi program prioritas dan program penunjang beserta kegiatan pokoknya tidak berimplikasi pada besaran pengalokasian belanja, tetapi lebih pada logika alur berpikir mengenai skala prioritas pentingnya sebuah program beserta kegiatan pokoknya dalam mewujudkan sasaran pembangunan yang diagendakan.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD Pemerintah Kota Bima Tahun 2013-2018, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Pemerintah Kota Bima berkewajiban untuk melakukan fasilitasi, monitoring dan evaluasi terhadap penjabaran RPJMD Pemerintah Kota Bima Tahun 2013-2018 ke dalam Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD).

WALIKOTA BIMA

M. QURAIS H. ABIDIN


195

dan rahmat-nya penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bima Tahun dapat diselesaikan sesuai ketentuan

Recommend Documents