TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
Pembangunan Nasional Series 1 Series 3 10 0
Nurhadi Susanto MAP UGM
Series 2
PENGANTAR
Nurhadi Susanto - MAP UGM
APA ITU RPJMD ? 1. DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH 5 TAHUN
4. Disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif;
RPJMD ?
2. PENJABARAN VISI, MISI DAN PROGRAM KDH TERPILIH
3. Memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah, dan program kewilayahan
TEKNIK PENYUSUNAN RPJMD
Nurhadi Susanto - MAP UGM
TAHAPAN PENYUSUNAN RPJMD
ALUR TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN RPJMD (Lampiran III Permendagri No 54/2010) Persiapan Penyusunan RPJMD
1
2 Rancangan Awal RPJMD Penelaahan RPJPD PROV
Pengolaha ndata dan informasi SPM Hasil evaluasi capaian RPJMD
Analisis Gambaran umum kondisi daerah & pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan
Perumusan Kebijakan umum dan program pembangunan daerah
VISI, MISI dan Program KDH
Penelaahan RTRW prov. Dan RTRW prov. lainnya
Penelaahan RPJMN, RPJMD Provinsi & daerah lainnya
Analisis isu-isu strategis
Perumusan Permasalahan Pembangunan Daerah
Penyusunan Rancangan Renstra SKPD
Perumusan Strategi dan arah kebijakan
Perumusa n Penjelasa n visi dan misi serta Tujuan dan Sasaran
Perumusan Indikasi rencana program prioritas disertai kebutuhan pendanaan
Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik
Rancangan RPJMD
3 4
Pembahasan dengan DPRD
Musrenbang RPJMD Rancangan Akhir RPJMD Konsultasi rancangan akhir RPJMD dengan MENDAGRI
Penyelarasan program prioritas dan pendanaan
5
Pembahasan dan penetapan Perda RPJMD
TAHAP I PERSIAPAN PENYUSUNAN RPJMD (Pasal 53)
a. Penyusunan rancangan keputusan kepala daerah ttg pembentukan tim penyusun RPJMD; b. Orientasi mengenai RPJMD; c. Penyusunan agenda kerja tim penyusun RPJMD; dan d. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.
TIM PENYUSUN RPJMD Susunan keanggotaan tim sekurang-kurangnya sebagai berikut: •
Penanggungjawab : Sekretaris Daerah
•
Ketua Tim
: Kepala Bappeda
•
Wakil Ketua
: Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
•
Sekretaris
: Sekretaris Bappeda
•
Kelompok Kerja
: Kepala SKPD sesuai dengan kebutuhan.
Tim Penyusun dipersiapan oleh Bappeda dan diusulkan kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah
AGENDA KERJA TIM PENYUSUN RPJMD NO
Kegiatan
Bulan I 1
A.
PERSIAPAN PENYUSUNAN RPJMD
B.
PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RPJMD
C.
PENYIAPAN SURAT EDARAN KDH
D.
PENYUSUNAN RANCANGAN RPJMD
E.
MUSRENBANG RPJMD
F
PENYUSUNAN RANCANGAN AKHIR RPJMD
G
PENETAPAN PERDA RPJMD
G. 1.
Penyampaian rancangan perda tentang RPJMD kepada DPRD
G. 2.
Pembahasan rancangan perda tentang RPJMD bersama DPRD
G. 3.
Persetujuan bersama perda tentang RPJMD oleh DPRD dan Kepala daerah
H
Penyampaian peraturan daerah tentang RPJMD provinsi kepada menteri dan peraturan daerah tentang RPJMD kabupaten/kota kepada Gubernur
2
Bulan II 3
4
1
2
3
Bulan III 4
1
2
3
Bulan IV 4
1
2
Bulan V 3
4
1
2
Bulan VI 3
4
1
2
3
4
TAHAPAN PENYUSUNAN RPJMD
Pembahasan Ranwal dengan DPRD
Pelantikan
Nota kesepakatan
Pasal 61 ayat 4
Ranc. Akhir Pasal 67
Penyampaian Raperda RPJMD Pasal 74
Penetapan RPJMD Pasal 76
1
2
3
4
5
Pasal 68-696 Konsultasi ke Mentri/Gub
TAHAP II Penyusunan Rancangan Awal RPJMD
TAHAP III. Penyusunan Rancangan RPJMD (Pasal 63) Dengan SE Kepala Daerah, Bappeda menyampaikan rancangan awal RPJMD kepada kepala SKPD sbg pedoman penyusunan rancangan Renstra SKPD Kebijakan umum dan program pemb. jangka menengah daerah serta indikasi rencana program prioritas yg disertai kebutuhan pendanaan yg telah disepakati kepala daerah dan DPRD menjadi acuan kepala SKPD merumuskan kegiatan dalam rancangan renstra SKPD Penyampaian rancangan renstra SKPD kepada kepala Bappeda paling lambat 14 (empat belas) hari sejak SE kepala daerah diterima; Bappeda melakukan verifikasi terhadap rancangan renstra SKPD utk mengintegrasikan dan menjamin kesesuaian dgn rancangan awal RPJMD
TAHAP IV. MUSRENBANG RPJMD (Pasal 65) • •
Musrenbang RPJMD merupakan forum musyawarah antara para pemangku kepentingan utk membahas dan menyepakati rancangan RPJMD Rancangan RPJMD yg dibahas, yaitu untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan mencakup : a. Sasaran pembangunan jangka menengah daerah; b. Strategi dan sinkronisasi arah kebijakan pemb. jangka menengah daerah dgn pendekatan atas bawah dan bawah atas sesuai dgn kewenangan penyelenggaraan pem. daerah; c. Kebijakan umum dan program pemb. jangka menengah daerah dgn visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah; d. Indikasi rencana program prioritas pemb. jangka menengah daerah yg disesuaikan dgn kemampuan pendanaan; e. Capaian indikator kinerja daerah pada kondisi saat ini dan pada akhir periode RPJMD; f. Komitmen bersama antara pemangku kepentingan utk mempedomani RPJMD dalam melaksanakan pemb. daerah. g. Sinergi dengan RPJMN dan RPJMD daerah lainnya
TAHAP V. Penyusunan Rancangan Akhir RPJMD (Pasal 68)
Hasil Musrenbang merupakan bahan masukan untuk merumuskan rancangan akhir RPJMD;
Rancangan akhir RPJMD dibahas dgn seluruh kepala SKPD untuk memastikan bahwa program jangka menengah terkait dgn tugas dan fungsi SKPD yg disepakati dalam musrenbang telah ditampung dalam rancangan akhir RPJMD;
Pembahasan rancangan akhir RPJMD paling lambat 4 (empat) bulan setelah kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih;
RPJMD Prov. sebelum disampaikan kepada DPRD untuk ditetapkan dgn Perda terlebih dahulu dikonsultasikan dgn Mendagri.
Dalam permohonan konsultasi dijelaskan dgn pokok-pokok substansi materi yg perlu dikonsultasikan dgn lampiran sbb : a. Rancangan akhir RPJMD; b. Berita acara hasil musrenbanga RPJMD. c. Hasil pengendalian dan evaluasi kebijakan perenc. Pemb. jangka menengah daerah provinsi.
TAHAP VI PENETAPAN RPJMD (Pasal 74, 77, 79) Kepala daerah menyampaikan rancangan Perda ttg RPJMD kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama paling lambat 5 (lima) bulan setelah terpilih; Rancangan Perda ttg RPJMD tsb dilengkapi dgn lampiran : a. Rancangan akhir RPJMD perihal hasil konsultasi dgn Mendagri b. Berita Acara hasil kesepakatan Musrenbang RPJMD Perda ttg RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih; Perda ttg RPJMD disampaikan Gubernur Paling lama 7(tujuh) hari setelah ditetapkan ke Mendagri; Mendagri Cq. Dirjen Bina Bangda melakukan klarifikasi Perda yg telah ditetapkan
SISTEMATIKA DOKUMEN RPJMD (Pasal 40 ayat (2) PP 8/2008)
BAB I PENDAHULUAN BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN
ALUR LOGIS KETERHUBUNGAN ANTAR MATERI RPJMD
PEMILUKADA Mau kemana kita…
Dengan cara apa… Visi & Misi
Tujuan & Sasaran
Kebijakan Umum & Program Pemb. Daerah
Penjelasan Visi & Misi
Penelaahan RPJMN & RPJMD Provinsi
Dimana kita..
Strategi & Arah Kebijakan
Isu-isu Strategi s
Evaluasi RPJMD lalu
Permasalahan Pembanguna n Daerah
Gambaran Umum Kondisi Daerah
Gambaran Pengelolaan KueDa
Program Prioritas Program Prioritas
Pagu Indikati f Pagu Indikati f
Indikator Kinerja Daerah
BAB I. PENDAHULUAN Memuat hal-hal sebagai berikut: 1.
2.
3.
4. 5.
Latar Belakang, minimal memuat : a. Definisi RPJMD b. Amanat regulasi penyusunan RPJMD (state of the art) c. Nilai strategis RPJMD d. Tanggal pelantikan dan masa bakti/periodesasi KDH Dasar Hukum Penyusunan, minimal memuat: a. Undang-undang Pembentukan Daerah b. Undang-undang dan PP terkait perencanaan pemb. nasional dan daerah c. PP, Permendagri, Permen K/L terkait Hubungan Antar Dokumen RPJMD dengan Dokumen perencanaan pembangunan daerah Lainnya, minimal memuat : Bagan Alir dan penjelasan keterkaitan antar dokumen RPJMD dgn dokumen rencana pemb. daerah lainnya. Maksud dan Tujuan, memuat maksud dan tujuan dari penyusunan RPJMD (lihat slide berikut) Sistematika penulisan, memuat penjelasan ringkas dari masing-masing BAB dalam RPJMD
BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
Karakteristik lokasi dan Wilayah
Potensi Pengembangan Wilayah ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI
Wilayah rawan Bencana
Demografi Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
Kesejahteraan Sosial Seni Budaya dan olahraga
ASPEK PELAYANAN UMUM
Pelayanan dasar Pelayanan Penunjang Kemampuan Ekonomi Daerah
ASPEK DAYA SAING DAERAH
Fasilitas Wilayah/Infrastruktur Iklim Berinvestasi Sumber Daya Manusia
CATATAN PENTING BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH Data Minimal 5 Tahun Terakhir
Disajikan dalam bentuk Tabel, Grafik, dan Gambar
Diuraikan makna data dan informasi dengan menjelaskan kenapa data tersebut demikian
Membandingkan dengan standar lokal, nasional, regional dan internasional.
Mencantumkan Sumber dan tahun data.
BAB III. GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN Memuat penjelasan ttg realisasi dan proyeksi pengelolaan keuangan daerah, dari aspek kemampuan pendanaan program jangka menengah mencapai visi, misi dan program kepala daerah. Cakupan: pendapatan daerah, pajak, retribusi daerah, dana perimbangan dan sumber pendapatan daerah lainnya. belanja daerah, baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung pembiayaan daerah, penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah, antara lain SILPA, pinjaman daerah dan investasi serta penyertaan modal daerah. neraca daerah mengungkapkan ttg kekayaan/aset daerah, kewajiban dan ekuitas daerah. kebijakan pengelolaan keuangan daerah.
Tabel Yang Harus Disajikan dalam BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN
3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu 3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD Tabel T-III.C.78 Rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan 3.1.2 Neraca Daerah Tabel T-III.C.79 Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Tabel T-III.C.80 Analisa Rasio Keuangan 3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu 3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran Tabel T-III.C.81 Analisa Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur 3.2.2 Analisis Pembiayaan Tabel T-III.C.82 Defisit Ril Anggaran Tabel T-III.C.83 Komposisi Penutup Defisit Anggaran Tabel T-III.C.84 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan
(Lanjutan)
3.3 Kerangka Pendanaan 3.3.1 Analisis Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat Tabel T-III.C.85 Pengeluaran Periodik Wajib, dan Mengikat Serta Prioritas Utama 3.1.2 Penghitungan Kerangka Pendanaan Tabel T-III.C.49.(Tabel T-III.C.86) Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Mendanai Pembangunan Daerah Tabel T-III.C.50 (Tabel T-III.C.87) Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
Tabel 3.2 Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja No A 1 2 3 4 5 6 7 8 B 1 2 3
Uraian Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai Belanja Bunga Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bagi Hasil Belanja Bantuan Keuangan Belanja Tidak Terduga Belanja Langsung Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal
(n-3) (%)
(n-2) (%)
(n-1)**) (%)
Langkah 1 : Melakukan Proyeksi Kapasitas Keuangan Daerah Langkah 2 : Menghitung Belanja Periodik Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas Utama Langkah 3 : Menghitung Kapasitas Riil Keuangan Daerah Langkah 4 : Menyusun Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
Contoh: Proyeksi Kapasitas Keuangan Daerah
Alokasi Kapasitas Riil KeuDa LANGKAH 4
Dana Pada Prioritas I
Mendanai Program yang wajib dan mengikat serta dialokasikan prioritas utama (Belanja langsung, belanja tidak langsung dan pengeluaran pembiayaan)
Dana Pada Prioritas II
Mendanai Program pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah Terpilih (Belanja langsung, belanja tidak langsung dan pengeluaran pembiayaan)
Dana Pada Prioritas III
Belanja tidak langsung yang besarnya disesuaikan dg kemamp. Keuda, seperti: bansos, tamb penghsl PNS, hibah, dll (Sisa I dan II)
dialokasikan
dialokasikan
TABEL T-III.C.49 RENCANA PENGGUNAAN KAPASITAS RIIL KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.......*) Proyeksi
No
I II.a II.b II.c II.d II
III.a III.b III
Uraian
Kapasitas riil kemampuan keuangan Rencana alokasi pengeluaran prioritas I Belanja Langsung Pembentukan dana cadangan Dikurangi: Belanja Langsung yang wajib dan mengikat serta prioritas utama Pengeluaran pembiayaan yang wajib mengikat serta prioritas utama Total Rencana Pengeluaran Prioritas I (II.a+II.b-II.cII.d) Sisa kapasitas riil kemampuan keuangan daerah setelah menghitung alokasi pengeluaran prioritas I (I-II) Rencana alokasi pengeluaran prioritas II Belanja Tidak Langsung Dikurangi: Belanja tidak langsung yang wajib dan mengikat serta prioritas utama Total rencana pengeluaran prioritas II (III.a-III.b) Surplus anggaran riil atau Berimbang (I-II-III)*
Tahun n+1
Tahun n+2
Tahun n+3
Tahun n+4
Tahun n+5
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Proyeksi
No.
Uraian
1.
Pendapatan
2.
Pencairan dana cadangan (sesuai Perda)
3.
Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran
Total penerimaan
4.
Dikurangi: Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kapasitas riil kemampuan keuangan (mendanai visi, misi dan belanja tidak langsung lainnya)
Tahun 2013 (Rp)
Tahun 2014 (Rp)
Tahun 2015 (Rp)
Tahun 2016 (Rp)
Tahun 2017 (Rp)
2.129.225.239.343,04
2.343.064.224.578,94
2.579.099.695.104,86 2.839.698.948.109,99
-
-
-
-
-
127.753.514.360,58
140.583.853.474,74
154.745.981.706,29
170.381.936.886,60
187.649.238.867,30
2.256.978.753.703,62
2.483.648.078.053,68
2.733.845.676.811,15 3.010.080.884.996,59
3.315.136.553.322,30
1.017.905.719.882,41
1.119.971.230.261,13
1.232.487.067.707,65 1.356.542.559.526,81
1.493.342.356.939,70
1.239.073.033.821,21
1.363.676.847.792,54
1.501.358.609.103,50 1.653.538.325.469,78
1.821.794.196.382,60
3.127.487.314.455,00
CATATAN PENTING BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN 1.
Harus konsisten antara Tabel Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah utk mendanani pemb. Daerah, dgn Tabel Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah, dan Tabel Kerangka Pendanaan Alokasi Kapasitas Riil Keuangan Daerah. 2. Perlu dihitung Kerangka Pendanaan Alokasi Kapasitas Riil Keuangan Daerah (Prioritas I, II dan III). Cek dan Ricek dengan BAB VIII. 3. Harus konsisten antara data hasil perhitungan Alokasi Kapasitas Riil Keuangan dgn Tabel BAB VIII. Indikasi Rencana Program Prioritas yg Disertai Kebutuhan Pendanaan.
BAB IV. ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS • Dalam BAB ini diuraikan 2 Hal : a. Permasalahan Pembangunan Daerah b. Isu – Isu Strategis • Permasalahan pemb. daerah adalah “gap expectation”antara kinerja pemb. yg dicapai saat ini dgn yg direncanakan serta antara apa yg ingin dicapai dimasa datang dgn kondisi riil saat perenc. dibuat: 1. Terkait dengan Gambaran Umum Kondisi Daerah BAB II 2. Permasalahan harus diuraikan secara kuantitatif/kualitatif dan dibandingkan dgn Standar/Indikator nasional, regional maupun internasional. • Isu strategis adalah kondisi atau hal yg harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perenc. pemb. karena dampaknya yg signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang.
Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis – Memiliki pengaruh yg besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pemb. nasional; – Merupakan tugas dan tanggung jawab Pem. Daerah; – Luasnya dampak yg ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat; – Memiliki daya ungkit yg signifikan terhadap pemb. daerah; – Kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola; dan • Prioritas janji politik yg perlu diwujudkan. METODE PENENTUAN ISU STRATEGIS : • Focussed group discussion • Pembobotan CONTOH ISU STRATEGIS : 1. PELAYANAN KESEHATAN 2. PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP 3. PELAYANAN DAN MUTU PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
CATATAN PENTING BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS
1. Permasalahan daerah : • Permasalahan daerah harus sesuai dgn yg diuraikan dalam BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah. • Permasalahan diuraikan secara kuantitatif dan dibandingkan dgn Standar/Indikator nasional, regional maupun internasional. • Analisis permasalahan tidak hanya mengemukakan faktor-faktor diluar kendali pemerintah daerah, tetapi juga menganalisis kemungkinan adanya permasalahan yg ditimbulkan karena tidak adanya/tidak tepatnya kebijakan yg telah ditetapkan. 2. Isu – isu Strategis : • Isu Strategis diuraikan dgn lengkap, bukan urutan list isu strategsi, yg dilengkapi dgn data dan informasi yg kuantitatif sebagaimana telah diuraikan pada BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah. • Isu Strategis supaya diprioritaskan kepada prioritas dan sasaran pemb. nasional, seperti pendidikan, kesehatan, kemiskinan, pengangguran, penurunan kualitas lingkungan hidup, dsb.
BAB V. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.
PIRAMIDA PERENCANAAN
Indikator Kinerja
KRITERIA TUJUAN
Dapat dijabarkan lebih operasional menjadi sasaran strategis, dgn memperhatikan Misi pemb. daerah yg telah ditetatpkan. Satu atau beberapa Tujuan, dapat dimanfaatkan untuk mewujudkan satu Misi. Rumusan Tujuan disusun dgn memperhatikan isu-isu strategik yg ditemukan. Rumusannya menggunakan bahasa yg jelas dan mudah dipahami.
KRITERIA SASARAN • Ditetapkan untuk mewujudkan Tujuan; • Upaya mewujudkan satu Tujuan dapat dilakukan melalui beberapa sasaran; • Memenuhi kriteria SMART yaitu: Specific : sasaran dapat diidentifikasi dgn jelas Measurable : sasaran memiliki ukuran yg jelas dan terukur. Achievable : sasaran dapat dicapai sesuai dgn kapasitas dan sumber daya yg ada. Relevant : ada keterkaitan (relevan) antara target dgn tujuan. Time Bond : ada jadwal waktu/periode pencapaian sasaran.
SASARAN
Target
Indikator
Kondisi Saat ini
2013
2014
Meningkatkan pertumbuhan Ekonomi Kota
Persentase pertumbuhan Ekonomi
7-8%
7-8%
7-8%
Menurunnya tingkat kemiskinan
Persentase Penurunan penduduk miskin
<7%
<7%
<7%
Meningkatnya rata-rata lama sekolah
Rata-rata lama sekolah
9 Tahun
10 Tahun
10 Tahun
Meningkatnya angka harapan hidup
Angka harapan hidup
71,19 )*
72 tahun
72,2 tahun
Terciptanya birokrasi yang profesional
Opini BPK
WDP
WTP
WTP
Angka kriminalitas
426
<300
<200
?
?
?
76,92
77,5
78
8.505,32 Ha
8.505,32 Ha
8.505,32 Ha
Deskripsi
Terwujudnya masyarakat yang tertib dan tentram
Meningkatnya IPM Terwujudnya pelayanan infrastruktur perkotaan yg berstandar nasional Meningkatnya kualitas lingkungan hidup kota )*Data 2007
Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 IPM
Luas Kawasan lindung
CATATAN PENTING BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN 1. VISI : • Makna Visi supaya dijelaskan secara rinci, dan dikaitkan dgn Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok dalam RPJPD. • Setiap kata yg tercantum dalam kalimat visi supaya dijelaskan makna/artinya, sehingga mudah dipahami oleh setiap orang, apa yg sesungguhnya ingin dicapai pada akhir periode RPJMD. 2. MISI : • Misi, supaya diuraikan makna dan tujuan dari Misi tsb. • Misi harus menggambarkan secara keseluruhan mulai dari analisa Isu Strategis dan Visi yg telah ditetapkan, sebagai penyempurnaan dari Misi yg dibuat oleh Kepala Daerah pada Saat Kampanye yg perlu disempurnakan berdasarkan kondisi umum daerah, gambaran pengelolaan daerah dan visi kepala daerah. 3. TUJUAN DAN SASARAN : • Setiap pernyataan sasaran dari setiap tujuan yg dirumuskan, supaya memuat indikator kinerja yg terukur. • Sasaran harus sesuai sbg sasaran RPJMD, karena pencapiannya dapat dilakukan oleh lebih satu SKPD.
BAB VI. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perenc. komprehensif ttg bagaimana Pem. Daerah MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN RPJMD dgn efektif dan efisien. Strategi dan arah kebijakan merupakan komponen/bagian yg diperlukan dalam mencapai tujuan dan sasaran pemb. jangka menengah, sbg dasar perumusan program menurut fungsi/ bidang/sub-bidang/sub-sub-bidang urusan pem. yg menjadi kewenangan daerah. Arah Strategi Kebijakan
Tujuan Sasaran Strategi
Arah Kebijakan
STRATEGI Strategi merupakan langkah-langkah yg memuat sejumlah program indikatif utk mewujudkan visi dan misi. Rumusan strategi merupakan uraian pernyataan yg menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan diwujud kan. Strategi akan dilengkapi dgn arah kebijakan, yg menunjukkan fokus atau prioritas perhatian yg ditetapkan utk mendukung terjaganya proses pemb. agar menuju pada tujuan, sesuai dgn kurun waktu 5 tahun mendatang (RPJMD).
Keterkaitan Sasaran Dengan Strategi
Sasaran 1
Strategi 1
Sasaran 1
Atau Sasaran 2
Strategi 2
Sasaran 2
Sasaran 3
Strategi 1
Hubungan Sasaran dan Strategi 2015 1
2
2016
2017
2018
2019
Terwujudnya aparatur yang Disiplin Strategi 1: Reformasi Birokrasi Terwujudnya kelembagaan dan
tatalaksana pemerintahan yang baik Strategi 2: 3 Peningkatan infrastruktur Teraksesnya Ibukota kabupaten dan distrik-distrik perhubungan 4
Strategi 3:
Infrastruktur Peningkatan Listrik,cakupan dan telekomunikasi pembangunan infrastruktur
6
7
Air bersih 5
Strategi 4:
Berkembangnya sektor pertanian Ekonomi Pengembangan
Strategi 5: Peningkatan cakupan Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat pelayanan kesehatan Strategi 6: Peningkatan cakupan Meningkatnya taraf pendidikan masyarakat pelayanan Pendidikan 8
Kerakyatan
Strategi 7: Pengamalan dan sehat Mewujudkan masyarakat yang mental danpemantapan spiritual nilai budaya dan keagamaan didukung oleh pemberdayaan otsus
Contoh Penentuan Alternatif Strategi PELUANG Faktor Eksternal Faktor Internal
•Semakin berkembangnya pasar bebas •Natuna, berada dalam pertumbuhan Negara-negara tetangga, Singapura, Malaysia, Vietnam, Thailand, China, Brunai Darussalam dan Filipina.
TANTANGAN Pengelolaan kawasan pesisisir, laut dan pulaupulau kecil dan pulau terluar di Kabupaten Natuna, Relatif belum tersentuh
KEKUATAN •Luas Lautan yang sangat luas sehingga sangat mendukung pengembangan sector perikanan dan kelautan •Potensi Sumber Daya alam yang berlimpah dengan kandungan Gas Alam, Minyak Bumi.
Strategi 1 Pengembangan Potensi dan Sumberdaya Alam
Strategi 2 Pengelolaan Wilayah Pesisir , laut dan pulaupulau kecil yang berkelanjutan
Strategi 3
Strategi 4
KELEMAHAN •Produk barang dan jasa yang dihasilkan dari kegiatan pengelolaan sumber daya alam, pertanian, perkebunan, dan perikanan, yang belum optimal.
Arah Kebijakan • Arah Kebijakan merupakan pedoman utk mengarahkan rumusan strategi yg dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun; • Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dgn urutan waktu pelaksanaannya.
Strategi Pelaksanaan Arah Kebijakan Sasaran /target kinerja
Sasaran 1
Sasaran 2
ARAH KEBIJAKAN Tahun 1
Tahun 2
Tahun 3
Tahun 4
Tahun 5
Strategi 1 Strategi 2 Strategi 3
Sasaran 3
Strategi 4 Sasaran 4
Sasaran 5
Strategi 5 Strategi 6 Strategi 7
Arah Kebijakan 5 tahun Arah Kebijakan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Infrastruktur Perhubungan
Infrastruktur Penunjang
2015
2016
Pembangunan sarana & prasarana Pemerintahan
Peningkatan Disiplin Aparatur
Membuka akses perhubungan ke ibukota kabupaten
Pembangunan infr. Perhubungan darat
Pembangunan Infr. Perhubungan Udara
Membuka Akses Pehubungan ke Distrik-distrik
Pembangunan Jaringan Telekomunikasi
Pembangunan Jaringan Listrik
2017
Membuka Akses Pehubungan ke Distrik-distrik
Pembangunan jaringan Air bersih
2018
2019
Arah Kebijakan 2015 • Penyelengg. tata pemerintahan yang baik; • Peningkatan profesionalisme birokrasi; • Penyediaan saranaprasarana pendidikan; • Pengembangan pusat-pusat ekonomi unggulan; • Peningkatan aksesibilitas infrastruktur kesehatan • Perbaikan pelayanan publik secara bertahap;
2016
2017
• Pemenuhan SPM Daerah
• Perwujudan lingk. sehat;
• Peningkatan pelayanan prima;
• Pemenuhan pendidikan yang terjangkau;
• Pemberdayaan perilaku hidup sehat;
• Perbaikan layanan kesehatan;
• Peningkatan saranaprasarana kesehatan;
• Peningkatan layanan pendidikan;
• Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan infrastruktur dasar • Melanjutkan arah kebijakan tahun 2012
• Peningkatan ketahanan pangan; • Pemberdayaan UMKM & Koperasi • Melanjutkan arah kebijakan tahun 2013
2018 • Penciptaan sistem distribusi dan pemasaran komoditas unggulan; • Penguatan ketahanan sosial masyarakat.
• Melanjutkan arah kebijakan tahun 2014 dan tahun-tahun sebelumnya
2019 • Perwujudan masyarakat yang rukun dan damai;
• Melanjutkan arah kebijakan tahun 2015 dan tahun-tahun sebelumnya
Tema Pembangunan Tahunan (BERDASARKAN ARAH KEBIJAKAN RPJMD
Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Sarana Pemerintahan
2015
Pemenuhan Pelayanan Dasar
2016
Pengembangan Ekonomi Kerakyatan
2017
Peningkatan layanan di kecamatan
Optimalisasi peran penduduk asli dalam pembangunan
2019 2018
CATATAN PENTING BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKN
• Arah kebijakan belum dirumuskan sebagai acuan perumusan prioritas dan sasaran pemb. tahunan dalam RKPD. • Arah Kebijakan mengarahkan rumusan strategi yg dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran selama 5 (lima) tahun.
BAB VII. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah • KEBIJAKAN UMUM dimaksudkan agar pilihan program prioritas di masing-masing strategi tepat dan inheren; • PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH adalah kumpulan program prioritas yg berhubungan langsung dgn pencapaian SASARAN yg di dalamnya termasuk program calon kepala daerah terpilih; • Untuk menghasilkan program prioritas yg inheren di tiap strategi maka kebijakan umum di buat pada empat perspektif: masyarakat/layanan, proses internal, kelembagaan, & keuangan.
PERBEDAAN ARAH KEBIJAKAN DAN KEBIJAKAN UMUM
ARAH KEBIJAKAN
KEBIJAKAN UMUM
• Merupakan Pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5(lima) tahun
• Mengarahkan pemilihan program yang lebih tepat dan rasional berdasarkan strategi yang dipilih dengan mempertimbangkan faktorfaktor penentu keberhasilan untuk mencapai sasaran
• Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya
• Kebijakan umum lebih spesifik menjurus ke program berdasarkan strategi yang dibuat.
• Membantu menghubungkan setiap strategi kepada sasaran secara lebih rasional • Merupakan fokus/tema pembangunan tahunan dalam RKPD
Tabel T-III.C.90 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Provinsi/Kabupaten/Kota..... Capaian Kinerja No
Sasaran
Strategi dan Arah Kebijakan
(1)
(2)
(3)
Indikator Kinerja (outcome)
Kondisi Awal
(4)
(5)
Kondisi Akhir
Program Pembangunan Daerah
Bidang Urusan
SKPD Penanggung Jawab
(6)
(7)
(8)
(9)
Tabel …. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah (Modifikasi Tabel T-III.C.90) Capaian Kinerja Sasaran
Strategi
NO
(1)
(2)
Kebijakan Umum
Program Pembangunan Daerah
Indikator Kinerja
(3)
(4)
(5)
Kondisi Awal
Kondisi Akhir
(6)
(7)
Bidang Urusan
SKPD Penanggung Jawab
(8)
(9)
Contoh Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah No
(1) 1
Sasaran
Strategi
Kebijakan Umum Program Pembangunan Daerah
(2) (3) Terjaganya Menciptakan 1. pertumbuhan Iklim ekonomi Investasi Kondusif Yang Mendorong Realisasi Investasi Dan Produktivitas Usaha
1.
(4) (5) Penyederha Program Peningkatan naan Promosi dan Kerjasama prosedur Investasi pelayanan penanaman modal dan pemberian insentif penanaman modal yang lebih menarik. Peningkatan a. Program investasi Peningkatan dan Iklim Investasi transaksi di dan Realisasi sektor Investasi perdaganga a. Program n, jasa dan Peningkatan industri. Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
Indikator
(6) Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)
Nilai Realisasi PMDN dan PMA
Laju pertumbuhan nilai perdagangan dalam negeri
Capaian Kinerja Kondisi Kondisi Awal Akhir (2010) (2014) (7) (8)
Periodesasi
Bidang Urusan
SKPD Penangg ung Jawab (9) (10) (11) 2010-2014 Penanaman Kantor Modal Pelayana Daerah n Perizinan Terpadu
2012-2014 Penanaman Kantor Modal Pelayana Daerah n Perizinan Terpadu 2010-2014 Perdagangan Dinas Perindust rian, Perdagan gan, Koperasi dan UMKM
CATATAN PENTING BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
• BAB ini mempunyai keterkaitan dengan Strategi dalam BAB VI Strategi dan Arah Kebijakan. • Kebijakan Umum dan Program Pemb. Daerah disajikan dgn format modifikasi T-III.C.90 Kebijakan Umum dan Program Pemb. Daerah • Indikator Kinerja (Outcome) dan Capaian Kinerja dlm Tabel Kebijakan Umum dan Program supaya memperhatikan Indikator dan Target Kinerja pencapaian SPM. • Program dalam Tabel Kebijakan Umum dan Program Pemb. Daerah merupakan daftar program untuk pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Terpilih.
BAB VIII. Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan • Dalam bagian ini diuraikan hubungan urusan pemerintah dengan SKPD terkait beserta program yg menjadi tanggung jawab SKPD. • Pada bagian ini, disajikan pula pencapaian target indikator kinerja pada akhir periode perencanaan yg dibandingkan dgn pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan. • Indikasi program prioritas harus menyebutkan pagu indikatifnya.
Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten/Kota.....*) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kode
1 1
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan
1
01
1 1
01 01
Urusan Wajib Kesehatan Program Pelayanan Kesehatan 01 Dasar (Program Permendagri 13) 02 Program......... 03 Dst .....
2 2 2 2
01 01 01
Urusan Pilihan Pertanian 01 Program......... 03 Dst .....
2
02
01
Indikator Kondisi Kinerja Kinerja pada Program Awal RPJMD (outcome) (Tahun 0)
Tahun-1
target Rp
Tahun-2
target
Rp
85%
5,5M
Tahun-3
Target Rp target
Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4
78,0
80%
4M
Tahun-4
90%
6M
92%
Rp
7M
Kondisi Kinerja pada akhir Tahun-5 SKPD periode Penang RPJMD gung Jawab target Rp target Rp
95%
2M
Dst .......
Keterangan : - Indikator Kinerja Program, prioritaskan indikator kinerja SPM - Target Capaian Kinerja Program , prioritaskan pencapaian SPM
100
24,5M
Dinas Keseha tan
PENERAPAN SPM DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RPJMD PERUMUSAN PERMASALAHAN LAYANAN SKPD
KINERJA PELAYANAN SKPD BERDASARKAN SPM
Analisis isu-isu strategis
PROGRAM
OUTCOME
Perumusan Penjelasan visi dan misi
Perumusan Strategi dan arah kebijakan
Perumusan Tujuan dan Sasaran
SPM x STANDAR Belanja
Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah PAGU
Indikasi rencana Program prioritas disertai kebutuhan pendanaan
STANDAR INTERNASIONAL/ NASIONAL/ DAERAH LAINNYA
TINGGI SESUAI RENDAH
Analisis Gambaran Pelayanan SKPD
Dibahasan Dengan DPRD Utk Memperoleh Masukan & Saran
CONTOH SPM BIDANG KESEHATAN NO 1.
JENIS LAYANAN/INDIKATOR KINERJA KESEHATAN a. Pelayanan Kesehatan Dasar 1 Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 2 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani 3 4 5 6 7 8
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Cakupan pelayanan nifas Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani Cakupan kunjungan bayi Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Cakupan pelayanan anak balita
RENCANA PENCAPAIAN TARGET TAHUN
95% 80%
2015 2015
90%
2015
90% 80% 90%
2015 2015 2010
100%
2010
90%
2010
9
Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin
100%
2010
10
Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan
100%
2010
11
Cakupan Penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat
100%
2010
12
Cakupan peserta KB aktif
70%
2010
13
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit
100%
2010
14
Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin
100%
2015
CATATAN PENTING BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN 1. Indikator kinerja 1 (satu) Indikator untuk 1 program. 2. Target Kinerja Program supaya mengintegrasikan target kinerja pencapaian RPJMN dalam Buku III untuk setiap Provinsi, pencapaian SPM dan MDG’s. 3. Total pagu anggaran pada setiap program diiisi sesuai dgn hasil penghitungan pada BAB III Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah yg Disertai Kebutuhan Pendanaan. 4. Program yg disajikan memuat program bersifat strategis utk mencapai visi dan misi Kepala Daerah, serta program-program yg bersifat administratif penyelenggaraan pem. daerah selama 5 (lima) tahun. 5. BAB VIII memuat semua program dan pendanaan 5 tahun, baik belanja langsung dan tidak langsung, termasuk Bantuan Sosial, Bantuan Ke Kab/Kota dan Desa.
Tabel 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
Bidang Urusan Pemerintahan Kode
(1)
1 1
1 1
2
3
4
dan Program Prioritas Pembangunan
(2) Urusan Wajib Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Program Pendidikan Menengah
Kondi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan si Kondisi Kinerj Kinerja pada SKPD Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 a Indikator Tahun-5 (2017) (2013) (2014) (2015) (2016) akhir periode Penang Awal RPJMD Kinerja Program RPJM ung D (outcome) Jawab (Tahu Rp Rp Rp Rp Rp n 0) target (000) target (000) target (000) target (000) target (000) target Rp (3)
(2012) (4)
(5)
(6)
(7)
Persentase kinerja 80,31 81,43 331.00 82,55 pemerataan dan % % 0.000 % perluasan pendidikan Dasar Persentase kinerja 79.07 80,2 % 50.000. 81,35 pemerataan dan % 000 % perluasan pendidikan Menengah (SMA, MA, SMK) Prosentase kinerja 69.89 70,33 10.000. 70,78 pelayanan PKPLK % % 000 %
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
336.00 83,67 341.00 84,79 346.00 85,91 351.000 85,91% 351.0 Disdikp 0.000 % 0.000 % 0.000 % .000 00.00 ora 0 60.000 82,48 72.000 83,62 86.500 84,76 103.000 84,76% 103.0 Disdikp .000 % .000 % .000 % .000 00.00 ora 0
Program 12.000 Pendidikan .000 Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus Program Peningkatan 272.60 273.00 4.200.0 274.00 4.700. Pendidikan Tinggi layanan fasilitasi 0 0 00 0 000 pendidikan tinggi orang
71,22 16.500 71,66 20.000 72,11 24.000. 72,11% 24.00 Disdikp % .000 % .000 % 000 0.000 ora
275.50 5.200. 277.00 5.750. 278.50 6.300.0 278.500 6.300 Disdikp 0 000 0 000 0 00 orang .000 ora
PEMBAHASAN KEBIJAKAN UMUM DAN INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DENGAN DPRD (PASAL 61 PERMENDAGRI NOMOR 54 TAHUN 2010) 1.
Kepala daerah mengajukan kebijakan umum dan program pemb. jangka menengah daerah dan indikasi rencana program prioritas yg disertai kebutuhan pendanaan yg tercantum dalam rancangan awal RPJMD yg telah disempurnakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, kepada DPRD untuk dibahas dan memperoleh kesepakatan
2. Pengajuan kebijakan umum dan program pemb. jangka menengah daerah dan indikasi rencana program prioritas yg disertai kebutuhan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 10 (sepuluh) minggu sejak kepala daerah dan wakil kepala daerah dilantik 3. Pembahasan dan kesepakatan terhadap kebijakan umum dan program pemb. jangka menengah daerah dan indikasi rencana program prioritas yg disertai kebutuhan pendanaan pada ayat (2), paling lama 2 (dua) minggu sejak diajukan kepala daerah 4. Hasil pembahasan dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam nota kesepakatan yg ditandatangani oleh kepala daerah dan ketua DPRD. 5. Kebijakan Umum dan Program Pemb. Jangka Menengah dan Indikasi Rencana Program Prioritas yg Disertai Kebutuhan Pendanaan Dalam Rancangan Awal RPJMD, digunakan sebagai pedoman penyusunan Rancangan Renstra SKPD.
BAB IX. PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
1. Penetapan indikator kinerja daerah dalam RPJMD bertujuan utk memberi gambaran ttg ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pem. daerah, khususnya dlm memenuhi kinerja pd aspek kesejahteraan, layanan, dan daya saing. 2. Indikator Kinerja Daerah ditunjukan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pemb. daerah setiap tahun atau indikator capaian yg bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yg diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. 3. Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dgn mengambil indikator dari program prioritas yg telah ditetapkan (outcomes) atau kompositnya (impact). 4. Indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan.
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
No.
1. 1.1 1.3. 1.4. 1.5. 1. 1.1. 1.2. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 3. 3.1 2.2
FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Pertumbuhan PDRB (%) PDRB ADH berlaku per kapita (Juta Rp.) PDRB ADH konstan per kapita (Juta Rp.) Angka Kemiskinan (%) Kesejahteraan Sosial Pendidikan Angka melek huruf (%) Angka rata-rata lama sekolah (tahun) Kesehatan Angka Kelangsungan Hidup Bayi Angka Usia Harapan Hidup (tahun) Persentase Balita Gizi Buruk (%) Ketenagakerjaan Persentase Penduduk yang Bekerja (%) Seni Budaya dan Olahraga Jumlah gedung olahraga
Target Capaian Setiap Tahun
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2016
Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD 2011
Tahun 2012
Tahun 2013
6,34% 16,03 6,37 4,48
6,41% 17,15 6,67 4,30
6,45% 18,06 6,87 3,90
6,49% 19,49 7,26 3,50
6,53% 20,69 7,54 3,10
6,57% 22,05 7,88 2,70
6,57% 22,05 7,88 2,70
98,89 6,99
99 7,99
99 8,99
99,5 9,99
99,5 10,99
100 12,00
100 12,00
993 68,31 0,73
995 68,40 0,50
996 68,50 0,35
997 68,60 0,20
997 68,70 0,15
998 68,75 0,10
998 70,00 0,10
59%
62%
65%
68%
71%
74%
74%
-
-
10
11
12
14
14
Tahun 2014 Tahun 2015
Tahun 2016
CATATAN PENTING BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
1. Perumusan Indikator Kinerja Daerah dalam Tabel Penetapan Indikator Kinerja Daerah sesuai dgn Indikator Kinerja Kunci sebagaimana Lampiran I Permendagri 54/2010
2. Penetapan Indikator Kinerja Daerah merupakan akumulasi dari pencapaian target kinerja program dalam BAB VIII Indikasi Rencana Program Prioritas yg Disertai Kebutuhan Pendanaan. 3. Dimungkinkan penambahan Indikator Kinerja Daerah, bagi daerah khusus atau daerah istimewa sesuai dgn kebutuhan.
BAB X. Pedoman Transisi & Kaidah Pelaksanaan Dalam bagian ini perlu dinyatakan bahwa RPJMD menjadi pedoman penyusunan RKPD dan RAPBD tahun pertama dibawah kepemimpinan Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih hasil Pemilukada pada periode berikutnya. SKPD, serta masyarakat termasuk dunia usaha, berkewajiban utk melaksanakan program-program dalam RPJMD dgn sebaik-baiknya; SKPD berkewajiban utk menyusun rencana strategis yg memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dgn tugas dan fungsi masing-masing SKPD dan menjadi pedoman dalam menyusun Renja SKPD setiap tahun; SKPD berkewajiban menjamin konsistensi antara RPJMD dgn Renstra SKPD; Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD, Bappeda berkewajiban utk melakukan pemantauan terhadap penjabaran RPJMD ke dalam Renstra SKPD. Gub/Bupati/Walikota wajib mempublikasi RPJMD kepada Masyarakat.
THANK YOU
