KOTA SURAKARTA KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA) TAHUN ANGGARAN 2017 BAB I PENDAHULUAN

-3-

LAMPIRAN: NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KOTA SURAKARTA DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR : 910/3896 – 910/7101 TENTANG : KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 2017

KOTA SURAKARTA KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA) TAHUN ANGGARAN 2017

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD, berupa keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Komponennya meliputi: (a) asas umum pengelolaan keuangan daerah; (b) pejabatpejabat yang mengelola keuangan daerah; (c) struktur APBD; (d) penyusunan RKPD, KUA, PPAS, dan RKA-Perangkat Daerah; (e) penyusunan dan penetapan APBD; (f) pelaksanaan dan perubahan APBD; (g) penatausahaan keuangan daerah; (h) pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; (i) pengendalian defisit dan penggunaan surplus APBD; (j) pengelolaan kas umum daerah; (k) Pengelolaan piutang daerah; (l) Pengelolaan investasi daerah; (m) Pengelolaan barang milik daerah; (n) Pengelolaan dana cadangan; (o) Pengelolaan utang daerah; (p) Pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah; (q) penyelesaian kerugian daerah; (r) pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah; (s) pengaturan pengelolaan keuangan daerah. Sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Surakarta Tahun anggaran 2017 harus

-4-

mendukung tercapainya sasaran utama dan prioritas pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Tengah. Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat, antara lain diwujudkan dalam penyusunan KUA (Kebijakan Umum APBD) dan PPAS (Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara) yang disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD sebagai dasar dalam penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017. KUA dan PPAS Pemerintah kota Surakarta Tahun Anggaran 2016 berpedoman pada RKPD Kota Surakarta Tahun 2017, yang telah disinkronisasikan dengan RKP Tahun 2017 dan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017. Hasil Sinkronisasi kebijakan tersebut disampaikan kepada Gubernur bersamaan dengan penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2017 serta dokumen lainnya yang dipersyaratkan dalam rangka evaluasi Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2017. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka perlu memperhatikan kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terkait Tema dan Prioritas pembangunannya pada Tahun 2017. Berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017, Tema Pembangunan Nasional Tahun 2017 yaitu: “Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja serta Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan Antarwilayah”, untuk mendukung pencapaian 3 (tiga) dimensi pembangunan dengan prioritas pembangunan nasional sebagai berikut: 1. Dimensi Pembangunan Manusia a. Revolusi Mental 1) Penegakan Hukum dan Kelembagaan Politik; 2) Reformasi Birokrasi Pemerintahan; 3) Peningkatan Kemandirian Ekonomi dan Daya Saing Bangsa; 4) Peneguhan Jati Diri dan Karakter Bangsa; 5) Penguatan Daya Rekat Sosial dalam Kemajemukan; b. Pembangunan Pendidikan 1) Meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan dasar, serta memperluas dan meningkatkan pemerataan, akses, kualitas dan relevansi pendidikan menengah; 2) Meningkatkan kualitas pembelajaran melalui perkuatan penjaminan mutu pendidikan, pengembangan kurikulum sesuai kebutuhan zaman, serta perkuatan sistem penilaian pendidikan yang komprehensif dan kredibel; 3) Meningkatkan profesionalisme, kualitas, pengelolaan dan penempatan guru yang merata;

-5-

4) Revitalisasi LPTK untuk meningkatkan mutu pendidikan keguruan; 5) Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan masyarakat dan layanan pendidikan anak usia dini; 6) Meningkatkan kualitas pendidikan vokasi serta pendidikan dan pelatihan keterampilan kerja; 7) Meningkatkan akses, kualitas, relevansi, dan daya saing pendidikan tinggi; dan 8) Meningkatkan kualitas pendidikan kewargaan, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan. c. Pembangunan Kesehatan 1) Memperkuat upaya promotif dan preventif dengan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat; 2) Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan: 3) Mempercepat perbaikan gizi masyarakat; 4) Meningkatkan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi. d. Pembangunan Perumahan dan Permukiman 1) Meningkatkan akses masyarakat berpendapatan rendah terhadap hunian baru yang layak, aman, dan terjangkau melalui fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan, bantuan stimulan pembangunan rumah swadaya serta penciptaan iklim yang kondusif dalam penyediaan perumahan; 2) Peningkatan kualitas hunian dan permukiman bagi masyarakat berpendapatan rendah melalui bantuan stimulan perumahan swadaya, penyediaan prasarana, sarana dan utilitas, serta penyelesaian rencana penanganan kawasan kumuh dalam rangka pencegahan dan penanganan permukiman kumuh; 3) Peningkatan akses air minum dan sanitasi yang layak melalui sinergi pembangunan infrastruktur, penerapan manajemen layanan terpadu, serta peningkatan keterlibatan dan perubahan perilaku masyarakat; 4) Menjamin ketahanan air melalui pembangunan dan pengelolaan infrastruktur air baku dan sanitasi, serta optimasi sistem eksisting air minum dan pelaksanaan bauran air. 2. Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan a. Kedaulatan Pangan 1) Peningkatan produksi padi dan pangan lain, terutama produktivitas, diversifikasi, dan efisiensi rantai pasokan pangan; 2) Kelancaran distribusi pangan dan akses pangan masyarakat; 3) Peningkatan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat, terutama kecukupan nutrisi bagi masyarakat miskin dan keseimbangan gizi bagi masyarakat; 4) Penanganan gangguan terhadap produksi pangan. b. Kedaulatan Energi 1) Meningkatkan produksi energi primer; 2) Meningkatkan Cadangan Energi;

-6-

3) Meningkatkan peranan energi baru dan energi terbarukan dalam bauran energi; 4) Meningkatkan Aksesibilitas energi; 5) Meningkatkan efisiensi dalam penggunaan energi; c. Kemaritiman dan Kelautan 1) Konektivitas (tol) laut dan industri maritim; 2) Peningkatan industri perikanan dan hasil laut; 3) Penataan ruang laut, konservasi dan rehabilitasi pesisir dan laut, serta wilayah bahari; 4) Peningkatan kesejahteraan nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam; 5) Penanggulangan dan penyelesaian illegal, unreported, unregulated (UU) Fishing dan keamanan laut; 6) Penetapan batas laut, penamaan pulau, dan pengelolaan pulaupulau kecil. d. Pariwisata 1) Pemasaran Pariwisata Nasional: mendatangkan sebanyak mungkin wisatawan manca negara dan mendorong peningkatan wisatawan nusantara; 2) Pembangunan Destinasi Pariwisata: meningkatkan daya tarik daerah tujuan wisata sehingga berdaya saing di dalam negeri dan di luar negeri; 3) Pembangunan Industri Pariwisata: meningkatkan partisipasi usaha lokal dalam industri pariwisata nasional serta meningkatkan keragaman dan daya saing produk/jasa pariwisata nasional di setiap destinasi periwisata yang menjadi fokus pemasaran; 4) Pembangunan Kelembagaan Pariwisata: membangun sumber daya manusia pariwisata serta organisasi kepariwisataan nasional. e. Kawasan Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) 1) Pertumbuhan Industri; 2) Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Luar Jawa. 3. Dimensi Pemerataan Dan Kewilayahan a. Pemerataan Antarkelompok Pendapatan 1) Mendorong aktivitas ekonomi untuk menghasilkan kesempatan kerja dan usaha yang lebih luas: Memperluas industri manufaktur untuk memperluas lapangan kerja baru yang berkualitas; Mendorong pengeluaran pemerintah dan penciptaan investasi yang padat karya; Dukungan regulasi yang mendorong iklim investasi; dan Hubungan industrial yang harmonis; 2) Pengembangan ekonomi produktif: Meningkatkan akses permodalan dan layanan kredit mikro; Pendampingan dan pengembangan kelompok usaha; dan Mendorong terwujudnya kemudahan, kepastian, dan perlindungan usaha;

-7-

3) Perluasan pelayanan dasar, melalui: Peningkatan ketersediaan infrastruktur dan sarana dan Pengembangan dan penguatan sistem terkait penyediaan layanan dasar; 4) Penyelenggaraan perlindungan sosial yang komprehensif: Efektivitas program Bidik Misi; Penataan asistensi sosial: KIS, KIP, dan KKS; Perluasan cakupan kepesertaan jaminan sosial; dan Integrasi data kependudukan dan kepesertaan jaminan sosial. b. Reforma Agraria 1) Reforma agraria melalui redistribusi tanah dan bantuan pemberdayaan masyarakat; 2) Membangun sistem Pendaftaran Tanah Publikasi Positif; 3) Pencapaian proporsi kompetensi SDM ideal bidang pertanahan untuk mencapai kebutuhan minimum juru ukur pertanahan; 4) Penyediaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. c. Daerah Perbatasan 1) Pembangunan infrastruktur Kawasan Perbatasan; 2) Peningkatan keamanan wilayah perbatasan sebagai halaman depan Negara; 3) Peningkatan kesejahteraan masyarakat wilayah perbatasan melalui peningkatan penyediaan kebutuhan fasilitas sosial dan ekonomi. d. Daerah Tertinggal 1) Percepatan Pembangunan infrastruktur/konektivitas; 2) Promosi potensi daerah tertinggal untuk mempercepat pembangunan; 3) Pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar publik; 4) Pengembangan perekonomian masyarakat yang didukung SDM yang berkualitas. e. Pembangunan Perdesaan dan Perkotaan 1) Pembangunan Perdesaan; 2) Pembangunan Perkotaan; f. Pengembangan Konektivitas Nasional. 1) Mempercepat pembangunan infrastruktur jalan terutama pembangunan jalan perbatasan di Kalimantan, Nusa Tenggara Timur dan Papua, penyelesaian pembangunan jalan tol Trans Jawa, Jalan Tol Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi dengan memastikan penyelesaian pembebasan lahan; 2) Mempercepat penyelesaian pembangunan jalur ganda kereta api terutama lintas selatan Jawa, jalur kereta api Lintas Sumatera dan Sulawesi serta memulai pembangunan jalur kereta api di Kalimantan dan Papua; 3) Meningkatkan jaringan transportasi yang mendukung aksesibilitas dari dan menuju kawasan strategis, seperti Kawasan Pariwisata, Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan Industri, serta aksesibilitas pada wilayah terpencil, perdalaman, dan daerah tertinggal;

-8-

4) Mengurangi kemacetan dan penggunaan kendaraan pribadi di kawasan perkotaan melalui pembangunan fasilitas dan sistem angkutan umum massal yang modern, maju, aman, nyaman, dan harga yang terjangkau, baik berbasis jalan rel maupun bus rapid transit yang terintegrasi dengan simpul-simpil transportasi lainnya, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas jaringan jalan kota; 5) Mempercepat pembangunan pelabuhan laut dan pelabuhan penyeberangan sebagai tulang punggung konektivitas antarpulau (tol laut) yang terintegrasi dengan simpul moda transportasi lainnya; 6) Membangun dan meningkatkan kapasitas bandara baik sebagai pengumpul dan pengumpan, terutama bandara pada pintu-pintu utama pariwisata, serta bandara-bandara lainnya untuk mendukung aksesibilitas dan perekonomian wilayah dan penanganan bencana; 7) Mendorong pengembangan industri nasional dan pemanfaatan produk industri dalam negeri dalam pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan nilai tambah domestik dan daya saing industri nasional; 8) Meningkatkan standar keselamatan pelayanan transportasi sesuai dengan standar keselamatan internasional, serta mengembangkan sarana dan prasarana transportasi yang telah mempertimbangkan kemampuan adaptasi terhadap dampak perubahan iklim dan memberikan dampak minimum terhadap lingkungan; 9) Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM transportasi yang berkompeten baik melalui penerapan standar kompetensi dan peningkatan kualitas fasilitas sarana-sarana pendidikan yang mengacu kepada standar internasional; 10) Mentransformasi Kewajiban Pelayanan USO (Universal Service Obligation) menjadi braodband-ready, melalui: (i) menyusun ulang definisi dan ruang lingkup Kewajiban Pelayanan Univeral (KPU) untuk mengakomodasi pita lebar; (ii) melakukan reformulasi kebijakan penggunaan KPU yang lebih berorientasi kepada ekosistem pita lebar; dan (iii) memperkuat kelembagaan pengelolaan dana KPU. Berpedoman pada Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017, Tema Pembangunan Daerah Jawa tengah Tahun 2017 adalah “Meningkatkan Ketahanan Pangan dan Energi Berkelanjutan serta Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran Guna Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat dan Kemandirian Wilayah”, dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017, meliputi:

-9-

1. Peningkatan ketahanan pangan dan energi melalui pembangunan pertanian dalam arti luas serta pengembangan dan pemanfaatan energi secara berkelanjutan; 2. Percepatan penanggulangan kemiskinan secara terpadu melalui pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin, peningkatan pendapatan masyarakat miskin serta pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil untuk masyarakat miskin; 3. Peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia diberbagai bidang dan layanan sosial dasar masyarakat secara berkelanjutan; 4. Penguatan potensi ekonomi kerakyatan berbasis komoditas lokal, industri kreatif dan sentra/klaster untuk pengurangan pengangguran; 5. Pemantapan pembangunan infrastruktur dengan memperhatikan keberlanjutan sumberdaya alam dan lingkungan hidup serta pengurangan risiko bencana; 6. Pemantapan implementasi reformasi birokrasi menuju penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik. Berpedoman pada Peraturan Walikota Surakarta Nomor 28 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Surakarta Nomor 12-A tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surakarta Tahun 2017, Tema Pembangunan Kota Surakarta Tahun 2017 adalah “Meningkatkan Jejaring Perdagangan, Pariwisata, dan Budaya untuk Memperkuat Produktivitas Kota” dengan Prioritas Pembangunan Kota Surakarta Tahun 2017 meliputi: 1. Kemudahan pelayanan publik yang transparan, responsif, tidak diskriminasi dan demokratis; 2. Pemberdayaan masyarakat dan umkm melalui pengembangan ekonomi kreatif serta standarisasi kualitas dan kompetensi sumber daya manusia; 3. Pengembangan layanan pendidikan dan kesehatan yang merata dan tanpa diskriminasi; 4. Penyediaan sarana prasarana publik yang menyeluruh melalui penyediaan perumahan, permukiman serta ruang publik yang mendorong pertumbuhan jasa berbasis wisata dan budaya masyarakat; 5. Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Yang Seimbang Dan Selaras Dengan Lingkungan. Adapun garis besar kebijakan umum penyusunan KUA-PPAS Kota Surakarta Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut: 1. APBD merupakan kerangka kebijakan publik yang memuat hak dan kewajiban pemerintah daerah dan masyarakat yang tercermin dalam rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan; 2. Sasaran pembangunan daerah Tahun 2017 berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surakarta Tahun 2016-2021;

- 10 -

3. Pelimpahan kewenangan P3D, Belanja Hibah dan Bantuan Sosial disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan peraturan pelaksanaannya; 4. APBD Tahun Anggaran 2017 disusun dengan pendekatan kinerja yang berpedoman pada prinsip efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat serta tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya; 5. Perencanaan APBD Tahun Anggaran 2017 memperhatikan: a. Hasil Musrenbang Tahun 2016; b. Pokok-pokok pikiran DPRD Kota Surakarta untuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surakarta Tahun 2017; c. Prioritas pembangunan Pemerintah Pusat dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017; d. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surakarta. B. Tujuan Penyusunan KUA Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kota Surakarta Tahun Anggaran 2017, bertujuan untuk: 1. Melakukan optimalisasi pendapatan daerah dan belanja daerah terhadap APBD Kota Surakarta Tahun Anggaran 2017; 2. Meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat secara lebih optimal; 3. Mewujudkan keterpaduan program nasional dan daerah dalam upaya peningkatan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah; 4. Mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan. C. Dasar Hukum Penyusunan KUA Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kota Surakarta Tahun Anggaran 2017, berdasarkan pada peraturan perundang-undangan berikut: 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45); 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

- 11 -

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3857); 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional, Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219); 5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279); 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan

- 12 -

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 23. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik

- 13 -

Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016); 24. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 26. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 27. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219); 28. Peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 29. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 30. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan bagi Guru Pegawai Negeri Sipil; 31. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan; 32. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 33. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017; 34. Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi; 35. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan; 36. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri

- 14 -

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah; 39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD; 41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pemerintah Daerah; 42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017; 43. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017; 44. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 8 seri E Nomor 1); 45. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 65); 46. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 4); 47. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2010 Nomor 2); 48. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2010 Nomor 7); 49. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surakarta Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2016 Nomor 9);

- 15 -

50. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2016 Nomor 10); 51. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017; 52. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 28 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Surakarta Nomor 12-A tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surakarta Tahun 2017; 53. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tunjangan Perumahan Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2016; 54. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 15 Tahun 2015 tentang Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta; 55. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 27-C Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta; 56. Keputusan Walikota Surakarta Nomor 010/75.2/1/2016 tentang Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2017.