NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KOTA SURAKARTA DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR NOMOR
: 910/2.761 : 910/2.508
TANGGAL: 30 JULI 2012 TENTANG
KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 2012
PEMERINTAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2012
DAFTAR ISI Halaman
LEMBAR JUDUL ………………..…….……………………………………………………………
i
DAFTAR ISI ………………………………………………………………………………………...
ii
NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KOTA SURAKARTA DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 910/2.761-910/2.508 TANGGAL 30 Juli 2012 TENTANG KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA
SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 2012 ……………………………...………….........
1
BAB I
PENDAHULUAN ………………………………………….........…....……....
3
A. Latar Belakang Penyusunan KUA Perubahan APBD …….......……
3
B. Tujuan Penyusunan KUA Perubahan APBD ……………..............
5
C. Dasar Hukum Penyusunan KUA Perubahan APBD ………...........
7
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD ……………….......……...
12
A. Perubahan Asumsi Dasar Kebijakan Umum APBD ……….........…
12
B. Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah ……….....……..........
19
C. Perubahan Kebijakan Belanja Daerah ………….......………..........
19
D. Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah …….......…….………..
24
PENUTUP ………….......…...........................................................
26
BAB II
BAB III
ii
NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KOTA SURAKARTA DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR : 910/2.761 NOMOR : 910/2.508 TANGGAL : 30 Juli 2012 TENTANG KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 2012
Yang bertanda tangan di bawah ini : 1. Nama : Ir. H. JOKO WIDODO Jabatan : Walikota Surakarta Alamat Kantor : Jalan Jenderal Sudirman Nomor 2 Surakarta bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Surakarta, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA. 2. a. Nama : Y. F. SUKASNO, S.H. Jabatan : Ketua DPRD Kota Surakarta Alamat Kantor : Jl. Adi Sucipto No.143 Surakarta b. Nama : SUPRIYANTO, S.H. Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Surakarta Alamat Kantor : Jl. Adi Sucipto No.143 Surakarta c. Nama : Ir. MUHAMMAD RODHI Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Surakarta Alamat Kantor : Jl. Adi Sucipto No.143 Surakarta sebagai Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surakarta, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA. Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P – APBD), diperlukan Kebijakan Umum Perubahan APBD yang disepakati bersama antara Pemerintah Kota Surakarta dengan DPRD untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar
1
penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012. Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum Perubahan APBD yang meliputi perubahan asumsi – asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2012, Perubahan terhadap Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012. Secara lengkap Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini. Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012. Surakarta, 30 Juli 2012
WALIKOTA SURAKARTA
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA
selaku, PIHAK PERTAMA
selaku, PIHAK KEDUA
Ir. H. JOKO WIDODO
Y. F. SUKASNO, S.H. KETUA
SUPRIYANTO, S.H. WAKIL KETUA
Ir. MUHAMMAD RODHI WAKIL KETUA
2
Lampiran : Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kota Surakarta Dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor : 910/2.761-910/2.508 Tanggal : 30 Juli 2012
KOTA SURAKARTA
KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (KUPA) TAHUN ANGGARAN 2012 BAB I PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG PENYUSUNAN KUA PERUBAHAN APBD Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah melaksanakan bidang kewenangan urusan wajib dan urusan pilihan. Secara lebih spesifik pembagian urusan dimaksud diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Penyelenggaraan urusan tersebut diimplementasikan dalam bentuk program dan kegiatan yang didanai melalui APBD setiap tahunnya. APBD Kota Surakarta Tahun anggaran 2012 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 15 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2012, yang sebelumnya didahului dengan adanya Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Surakarta dengan DPRD Kota Surakarta Nomor 910/4.172-910/2.014 tanggal 25 November 2011 tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
3
Surakarta
Tahun
Anggaran
2012
dan
Nota
Kesepakatan
antara
Pemerintah Kota Surakarta dengan DPRD Kota Surakarta Nomor 910/4.173-910/2.015 tanggal 25 November 2011 tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Kota Surakarta Tahun Anggaran 2012, dengan merujuk pada Peraturan Walikota Surakarta Nomor Nomor 9-A Tahun 2011 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surakarta Tahun 2012. Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang ditegaskan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2012, perubahan APBD dilaksanakan apabila terjadi: 1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD; 2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja; 3. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; 4. Keadaan darurat; dan 5. Keadaan luar biasa. Memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Kota Surakarta Tahun Anggaran 2012 sampai dengan bulan Juni 2012 dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi dalam Kebijakan Umum APBD (KUA) Kota Surakarta Tahun Anggaran 2012, meliputi : penyesuaian standar satuan harga, perubahan asumsi ekonomi makro yang telah disepakati terhadap kemampuan fiskal daerah, penyesuaian sasaran dan hasil yang harus dicapai, perubahan kebijakan pusat, Proyeksi Belanja yang menjadi prioritas sesuai aspirasi masyarakat dan permasalahan aktual yang berkembang serta adanya penjadwalan
4
ulang beberapa kegiatan, maka harus dilakukan perubahan dokumen penganggaran daerah sesuai dengan peraturan perundangan di atas. Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dilakukan secara menyeluruh guna menampung seluruh perubahan asumsi-asumsi dalam pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang terjadi karena perubahan asumsi makro yang berimbas pada stuktur APBD Kota Surakarta Tahun Anggaran 2012, maupun untuk menampung tambahan belanja prioritas yang belum diakomodir dalam APBD Kota Surakarta Tahun Anggaran 2012.
B. TUJUAN PENYUSUNAN KUPA Dengan memperhatikan permasalahan-permasalahan yang ada, maka penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Kota Surakarta Tahun Anggaran 2012 bertujuan untuk : 1. Memberikan pedoman umum atas perubahan asumsi-asumsi kebijakan umum APBD Tahun Anggaran 2012; 2. Menyesuaikan perubahan prediksi penerimaan Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain pendapatan yang sah; 3. Menyesuaikan penetapan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SILPA) sesuai Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2011; 4. Menyesuaikan dampak kebijakan kewajiban pemakaian bahan bakar minyak non subsidi bagi kendaraan dinas sebagaimana diamanatkan dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 500/1518/SJ tanggal 24 April 2012 tentang Antisipasi Dampak Ekonomi Global; 5. Menyesuaikan perubahan anggaran Tambahan Penghasilan Guru PNSD dan Tunjangan Profesi Guru PNSD dengan berpedoman pada: a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2012 tanggal 9 Maret 2012, tentang Pedoman Umum Dan Alokasi Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah
5
Kepada
Daerah
Provinsi,
Kabupaten,
Dan
Kota
Tahun
Anggaran 2012; b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.07/2012 tanggal 9 Maret 2012, tentang Pedoman Umum Dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota Tahun Anggaran 2012. 6. Menyesuaikan perubahan kebijakan pemerintah pusat terkait Dana Alokasi Khusus dengan berpedoman pada : a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 209/PMK.07/2011 tanggal 12 Desember 2011 tentang Pedoman Umum Dan Alokasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2012; b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 56 tahun 2011 tanggal 16 Desember 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 Untuk Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa (SD/SDSLB); c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 57
tahun 2011 tanggal 16 Desember 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun
Anggaran
2012
Untuk
Sekolah
Menengah
Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMP/SMPLB). 7. Menyesuaikan perubahan kebijakan pemerintah pusat terkait desentralisasi Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dengan berpedoman pada : a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2011 tentang Pendoman Umum dan Alokasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2012; b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah; c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS Dan Laporan Keuangan Dalam rangka pelaksanaan program BOS tahun 2012.
6
8. Menegaskan kembali design BPMKS dari pola belanja langsung ke hibah. 9. Menyesuaikan perubahan kebijakan penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dengan berpedoman pada : a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan DBHCHT dan Sanksi atas Penyalahgunaan Alokasi DBHCHT; b. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pengelola DBHCHT di Provinsi Jawa Tengah 10. Menyelesaikan kegiatan fisik yang belum selesai pada APBD Tahun Anggaran 2012. 11. Menyesuaikan perubahan pemberian hibah dan bantuan sosial dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD; 12. Mempercepat realisasi program peningkatan Sumber Daya Manusia masyarakat yang diselenggarakan Solo Techno Park (STP); 13. Melakukan perubahan kebijakan pengganggaran terkait dinamika permasalahan yang timbul di masyarakat yang perlu mendapat penanganan
secara
cepat
dengan
memperhatikan
prioritas
nasional, regional dan daerah; 14. Melakukan
penajaman
prioritas kegiatan
melalui pergeseran
anggaran, penambahan alokasi anggaran dan penjadwalan ulang beberapa kegiatan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012; 15. Melakukan
penyesuaian
penempatan
kode
rekening
sesuai
ketentuan yang berlaku.
C. DASAR HUKUM PENYUSUNAN KUPA Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Kota Surakarta Tahun 2012, secara spesifik - legal formal mendasarkan pada peraturan perundang-undangan berikut : 1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
7
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3857); 2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang - Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang - Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5. Undang
- Undang
Nomor
25
tahun
2004
tentang
Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 6. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undangundang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 7. Undang - Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 8. Undang - Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 9. Undang - Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan
(Lembaran Negara Republik
8
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan
dan
Pengawasan
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan
Daerah
kepada
Pemerintah,
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan
perwakilan
Penyelenggaraan
Rakyat
Daerah
Pemerintahan
dan
Daerah
Informasi kepada
Laporan
Masyarakat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi , dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Tata Kerja Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik
9
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah; 20. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan,
dan
Penyebarluasan
Peraturan
Perundang-
undangan; 21. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan; 22. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2001 tentang Visi dan Misi Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2001 Nomor 24 Seri D Nomor 20); 23. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang Menjadi Kewenangan pemerintah Daerah (lembran Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 4); 24. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2010 Nomor 7); 25. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) Kota Surakarta Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2010 Nomor 12); 26. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2011 Nomor 14);
10
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah; 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,Tata
Cara
Penyusunan,
Pengendalian
dan
Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012; 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD; 32. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak; 33. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 9-A Tahun 2011 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surakarta Tahun 2012; 34. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 010/68-B/I/2011 Tahun 2011 tentang Standarisasi Satuan Harga Pemerintah Kota Surakarta Tahun 2012.
11
BAB II PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD
A. PERUBAHAN ASUMSI DASAR KEBIJAKAN UMUM APBD 1. Kondisi Perekomonian Nasional Dalam paruh kedua tahun 2011 hingga memasuki tahun 2012, perkembangan
berbagai faktor eksternal
seperti
pertumbuhan
ekonomi global dan harga minyak mentah di pasar internasional, telah menyebabkan beberapa indikator ekonomi makro terutama harga minyak mentah Indonesia (ICP) dan nilai tukar berbeda cukup signifikan dari asumsi yang digunakan dalam APBN 2012. Berbagai perkembangan tersebut diperkirakan memberikan tekanan yang sangat berat terhadap pelaksanaan APBN 2012. Terdapat empat faktor utama yang mempunyai dampak yang cukup signifikan terhadap postur APBN 2012: a. Kondisi
perekonomian
global
diperkirakan
mengalami
perlambatan pertumbuhan ekonomi sebagai akibat dari krisis utang dan fiskal di Eropa. Kondisi ini di samping akan membawa dampak pada neraca pembayaran, diperkirakan juga akan memengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia. b. Kecenderungan naiknya harga minyak mentah di pasar dunia yang sangat tinggi (jauh di atas asumsi harga minyak yang digunakan dalam penyusunan APBN). Hal ini akan berdampak secara signifikan terhadap APBN, karena meningkatnya beban subsidi BBM dan listrik secara tajam. c. Adanya kecenderungan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika
Serikat,
sebagai akibat
dari ketidakpastian
penyelesaian krisis global, akan berpengaruh cukup signifikan terhadap berbagai besaran APBN. d. Lifting minyak yang diperkirakan hanya akan mencapai 930 ribu barel per hari (lebih rendah dari asumsi lifting dalam APBN 2012 sebesar 950 ribu barel per hari) akan berdampak pada penurunan penerimaan dari sektor migas.
12
Mengacu pada perkembangan kondisi tersebut, asumsi dasar ekonomi makro tahun 2012 diperkirakan mengalami penyesuaian sebagai berikut: TABEL II.1 PERUBAHAN ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO 2012 NO Indikator Makro
APBN
RAPBN -P
1
Pertumbuhan ekonomi (%) yoy
6,7
6,5
2
Inflasi (%) yoy
5,3
7,0
3
Suku bunga SPN 3 bln (%)
6,0
5,0
4
Nilai tukar (Rp/USD1)
8.800,0
9.000,0
5
Harga minyak (USD/barel)
90,0
105,0
6
Lifting minyak (ribu barel per hari)
950,0
930,0
Sumber: Kemernkeu RI dalam Nota Keuangan dan Rancangan RAPBN TA 2012.
Sampai dengan periode triwulan ke-1 tahun 2012 indikator ekonomi makro menunjukkan sinyal yang positif. Tingkat inflasi sampai dengan bulan Mei sebesar 3,97% (y to y) atau 0,88% (q to q) dari target tingkat inflasi tahun 2012 sebesar 5,3% - 7% (yoy). Sumbangan angka inflasi masih berasal dari tekanan bahan pangan (volatile food) dan kemungkinan tekanan dari depresiasi rupiah dan kenaikan sektor energi melalui kenaikan BBM. Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) sampai dengan triwulan I2012 mengalami penurunan karena menurunnya kinerja neraca transaksi berjalan akibat melambatnya ekspor dan meningkatnya impor. Di sisi transaksi modal dan finansial, mengalami surplus oleh aliran investasi langsung dan portfolio menghasilkan cadangan devisa pada akhir Maret 2012 mencapai USD 110,5 miliar, atau setara dengan 6,1 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri Pemerintah. Stabilitas sistem perbankan (FSI) tetap terjaga dengan didukung kinerja utama sektor perbankan, tercermin pada tingginya rasio kecukupan modal (CAR/Capital Adequacy Ratio) sebesar 18,41% per Februari 2012 jauh di atas batas minimum 8% dan terjaganya rasio kredit bermasalah (NPL/Non Performing Loan) gross di bawah 5%.
13
Sementara itu, penyaluran kredit untuk pembiayaan kegiatan perekonomian terus berlanjut, tercermin pada pertumbuhan kredit sampai dengan akhir Februari 2012 mencapai 24,2% (yoy). Dengan memperhatikan kinerja triwulan I 2012 dan imbangan antara inflasi yang terkendali dan ruang bagi pertumbuhan ekonomi, ditetapkan BI rate sebesar 5,75%. Secara Lengkap progress indikator ekonomi makro tahun 2012 sampai dengan triwulan ke-1 tahun 2012, dapat dilihat dari tabel sebagai berikut: TABEL II.2 INDIKATOR EKONOMI MAKRO NASIONAL (TRIWULAN I TAHUN 2012) NO INDIKATOR MAKRO 1. Inflasi (dari prediksi sebesar 4,5%±1%) 2. Nilai Tukar Rp terhadap $ US (dari prediksi sebesar 8.800,0)
3.
4.
5.
SATUAN PER TRIWULAN I 2012 0,88 (q to q) atau 3,97% (yoy)
Melemah Point to point melemah sebesar 0,87% (q to q) ke level Rp. 9.139/USD atau secara rerata melemah sebesar 1,03% (q to q) ke level Rp. 9.066/USD Rp 8.536 per dolar AS Neraca pembayaran Sedikit melambat: Indonesia (NPI) Cadangan devisa pada akhir Maret 2012 tercatat sebesar 110,5 miliar dolar AS, atau setara dengan 6,1 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri Pemerintah. Sistem keuangan BI rate: 5,75% modal (CAR/Capital Adequacy Ratio) jauh di atas minimum 8% sebesar 18,41% dan terjaganya rasio kredit bermasalah (NPL/Non Performing Loan) gross di bawah 5%. Kredit tumbuh sebesar 24,2% (yoy) Pertumbuhan Ekonomi PDB (Prediksi 2012 sebesar 6,3– ADHB:Rp. 1,972,4 triliun 6,7% yoy) ADHK:Rp. 632,8 triliun (konstan tahun 2000) Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Triwulan I-2011 dibandingkanTriwulan IV2010, yang diukur dari kenaikan Produk Domestik Bruto (PDB) meningkat sebesar 1,4 persen (q-to-q) atau meningkat sebesar 6,3% dibandingkan dengan Triwulan I Tahun 2011
14
NO
INDIKATOR MAKRO
SATUAN PER TRIWULAN I 2012 Pertumbuhan tertinggi pada triwulan I 2012 dihasilkan oleh Sektor Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan sebesar 20,9 persen, karena adanya musim panen tanaman padi pada Triwulan I-2012. Dibandingkan dengan Triwulan I tahun 2011, pertumuhan tertinggi dihasilkan oleh sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 10,3% Pada Triwulan I-2012 dibandingkan dengan Triwulan IV-2010, hanya Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga secara riil meningkat sebesar 0,5 persen, sedangkan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah turun sebesar 45,1 persen dan Pembentukan Modal Tetap Bruto turun 4,8 persen. Ekspor Barang dan Jasa juga turun sebesar 7,2 persen dan Impor Barang dan Jasa turun sebesar 6,2 persen. Dibandingkan dengan Triwulan I 2011 semua komponen mengalami kenaikan, masingmasing: PMTB sebesar 9,9%, konsumsi pemerintah sebesar 5,9%, konsumsi rumah tangga 4,9%, ekspor 7,8% dan impor sebesar 8,2%
Sumber: Laporan indikator ekonomi makro Triwulan I 2012 Bank Indonesia dan BPS dalam http://www.bi.go.id dan http://www.bps.go.id.
2. Kondisi Perekomonian Provinsi Jawa Tengah Pada Tahun 2012, kondisi perekonomian di Jawa Tengah diharapkan akan mengalami peningkatan sejalan dengan kondisi perekonomian Nasional, hal ini sejalan dengan gerakan “Bali nDeso mBangun Deso” yang berorientasi pada pedesaan dan diarahkan pada kegiatan yang langsung menyentuh pada masyarakat, bersifat padat karya dan merupakan upaya konkrit dalam rangka mendorong perkembangan
sektor
riil.
Selain
itu
juga
didukung
dengan
pembangunan yang lebih menitikberatkan pada pengembangan dan penguatan keberadaan koperasi dan UMKM sebagai penopang ekonomi kerakyatan terbesar di Jawa Tengah. Kejadian bencana alam pasca erupsi Merapi, banjir lahar dingin, iklim yang tidak menentu dan cenderung ekstrem, kemungkinan timbulnya dampak negatif pasca Pemilukada, dan tuntutan kenaikan upah ketenagakerjaan, secara tidak langsung akan mempengaruhi
15
kinerja sektor riil. Selain itu faktor eksternal antara lain dampak terjadinya perubahan ekonomi global khususnya pasar bebas, fluktuasi perekonomian negara-negara maju dan perubahan harga minyak dunia yang belum stabil akan menjadi perhatian sehingga tidak akan berdampak serius terhadap kondisi perekonomian daerah. Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Nasional dan peranan Provinsi Jawa Tengah dalam Koridor Ekonomi Jawa, maka tantangan ke depan yang dihadapi adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan merata melalui peningkatan kualitas produk barang dan jasa secara lebih kompetitif, perekonomian berbasis pertanian dan UMKM, dengan mendorong kemandirian ekonomi dan daya saing produk-produk lokal dan UMKM di pasar regional ataupun global dengan tetap mengacu pada Standar Mutu Nasional maupun Standar Mutu Internasional serta kejelasan akan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI). Di sisi lain meningkatkan pendapatan perkapita dan
mengurangi
pengangguran,
sehingga
dapat
mewujudkan
masyarakat yang semakin sejahtera, mandiri, berkemampuan dan berdaya saing tinggi dalam lingkungan alam yang lestari. Penguatan
struktur
perekonomian
tersebut
akan
semakin
mendekati riil dengan komposisi perkiraan berbagai indikator perekonomian sebagai berikut: TABEL II.3 ASUMSI DASAR EKONOMI JAWA TENGAH 2012 NO INDIKATOR MAKRO 1. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)/triliun rupiah Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)/triliun rupiah 2. PDRB/kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)/juta rupiah Atas Dasar Harga Berlaku (ADHK)/ juta rupiah 3. Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) 4. Inflasi (%)
AWAL 501,676 211,097 15,493 6,519 6,25-6,75 4-6
Sumber: RKPD pemprov jateng 2012
Untuk perekonomian Jawa Tengah pada triwulan I-2012 meningkat sebesar 6,7% (q to q) atau 6,1% (yoy). Pertumbuhan
16
terjadi pada sektor pertanian, pertambangan dan penggalian serta sektor keuangan-real estate-jasa perusahaan. Pertumbuhan tertinggi dihasilkan oleh sektor pertanian sebesar 44,4% karena panen raya tanaman pangan yang terjadi pada triwulan-I Tahun 2011. Nilai PDRB triwulan I Tahun 2012 Atas Dasar Harga berlaku (ADHB) mencapai Rp. 135,142,5 milyar sedangkan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) mencapai sebesar Rp. 52.129,9 milyar. Sementara itu laju inflasi Jawa Tengah pada triwulan I-2012 tercatat sebesar 0,08% dibandingkan dengan Triwulan IV 2011. Laju inflasi Jawa Tengah sampai dengan triwulan-I 2012 lebih rendah dibandingkan dengan laju inflasi nasional sampai dengan triwulan I2012 sebesar 0,21% (q to q). Prediksi angka inflasi Provinsi Jawa Tengah tahun 2011 berkisar antara ±5%. TABEL II.4 PERKEMBANGAN INDIKATOR EKONOMI PROVINSI JATENG TAHUN 2012 TRIWULAN I NO 1. 2. 3. 6.
INDIKATOR EKONOMI Inflasi ADHB ADHK Pertumbuhan ekonomi
SATUAN PER TRIWULAN I 2012 Naik 0,08% (q to q) 135.142,5 miliar rupiah 52.129,9 miliar rupiah 6,7% (q to q) atau 6,1% (yoy)
Sumber: BPS Provinsi Jateng dalam http://www.bpsjateng.go.id.
3.
Kondisi Perekomonian Kota Surakarta Pertumbuhan ekonomi Kota Surakarta tahun 2012 diprediksi sebesar 6,07%. Kontibusi terbesar masih berasal dari sektor tersier dan
sekunder,
dimana
sektor
jasa-jasa
diprediksi
memberi
kontribusi terbesar sebesar 10,99%, sektor listrik, gas dan air bersih sebesar 7,25% dan sektor peangkutan dan komunikasi sebesar 6,83%. PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) sebesar Rp. 11.787.353,74 (juta rupiah) sedangkan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) sebesar Rp. 5.740.237,91 (juta rupiah).
17
TABEL II.5 PERUBAHAN ASUMSI DASAR EKONOMI KOTA SURAKARTA TAHUN 2012 NO 1.
2.
3. 4.
INDIKATOR MAKRO PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)/juta rupiah Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)/juta rupiah PDRB/kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) /juta rupiah Atas Dasar Harga Berlaku (ADHK) /juta rupiah Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) Inflasi (%)
AWAL
PERUBAHAN
11.020.163,56 5.742.409,96
11.787.353,74 5.740.237,91
-
22.888.065,51 11.146.093,03
6,11 -
6,07 4,5
Sumber: BPS Kota Surakarta, 2012
Untuk Kota Surakarta inflasi sampai dengan Triwulan I-Tahun 2012 lebih rendah dibandingkan dengan inflasi Provinsi Jateng dan angka inflasi nasional. Sampai dengan bulan Mei 2012 Kota Surakarta justru mengalami inflasi 0,74% (year to date) atau inflasi sebesar 4,16% (year on year). Terkendalinya angka inflasi di Kota Surakarta karena kontinuitas pasokan pangan yang relatif lancar dan mencukupi kebutuhan. Secara umum berdasarkan indikator ekonomi makro pada skala nasional, Provinsi Jateng dan Kota Surakarta arah kegiatan ekonomi tahun 2012 diprediksi masih memberi sinyal yang positif karena faktor fundamental ekonomi nasional dan daerah, ditengah ancaman ekonomi global yang melambat akibat krisis utang di Eropa dan Amerika Serikat dan issue energi, utamanya kenaikan harga minyak dunia yang dipengaruhi konflik di timur tengah. Dalam rangka mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi daerah yang tinggi dan berkualitas tersebut, APBD sebagai instrumen utama kebijakan fiskal dirancang untuk menjalankan fungsinya baik sebagai alat stabilisasi ekonomi, alat alokasi sumber daya untuk menggerakkan
ekonomi,
maupun
alat
memperbaiki
distribusi
pendapatan. Kebijakan alokasi anggaran dalam APBD akan diarahkan
18
kepada upaya memacu pertumbuhan ekonomi lokal yang selanjutnya diharapkan dapat menimbulkan efek spiral bagi peningkatan PAD.
B. PERUBAHAN KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH Dengan melihat kondisi aktual kinerja ekonomi daerah dan nasional, serta memperhatikan realisasi APBD Kota Surakarta Tahun Anggaran 2011 dan evaluasi kinerja bidang pendapatan sampai dengan bulan Juni 2012, maka kebijakan pendapatan perubahan APBD Kota Surakarta diarahkan sebagai berikut: 1. Pendapatan Asli Daerah yang dianggarkan dalam Perubahan APBD T.A 2012 mempertimbangkan: a. Perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. b. Realisasi Pendapatan Asli Daerah sampai dengan semester I tahun 2012; c.
Keputusan Walikota Surakarta tentang Pengesahan Laporan Keuangan Perusahaan Milik Daerah Tahun 2012.
2. Penyesuaian dana perimbangan yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. 3. Penyesuaian alokasi dana Penyesuaian yang bersumber dari Pemerintah Pusat berupa Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Insentif Daerah (DID) dan Dana Bantuan Operasional Sekolah ( BOS ) berpedoman pada Keputusan Penetapan Alokasi dari Kementerian Keuangan 4. Penyesuaian pendapatan BLUD yang bersumber dari jasa layanan, hibah, hasil kerjasama dengan pihak ketiga, APBD, APBN dan lainlain pendapatan BLUD yang sah.
C. PERUBAHAN KEBIJAKAN BELANJA DAERAH Sesuai hasil evaluasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2012 sampai dengan bulan Juni 2012 dan penyesuaian belanja hibah dari pemerintah pusat dan provinsi Jawa Tengah serta memperhatikan sinkronisasi kebijakan belanja dari pemerintah pusat dan provinsi Jawa
19
Tengah, maka kebijakan belanja perubahan APBD Kota Surakarta Tahun Anggaran 2012 diarahkan sebagai berikut: 1. Belanja Tidak Langsung a. Belanja Pegawai 1) Gaji PNS dihitung dengan memperhatikan perubahan peraturan penggajian PNS dengan berdasar pada realisasi pembayaran gaji sampai bulan Juni 2012; 2) Tambahan penghasilan hanya diberikan kepada PNS/CPNSD dan
direncanakan
sesuai
ketentuan
dalam
Peraturan
Walikota Nomor 30-A Tahun 2010 tentang Tambahan Penghasilan Berdasarkan beban kerja PNSD dan CNPSD di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta dan Keputusan Walikota
Nomor
840/58-B/I/2011
tentang
Pemberian
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja dengan Kriteria
Tanggung
Jawab
Pekerjaan
di
Lingkungan
Pemerintah Kota Surakarta; 3) Pemberian tambahan penghasilan bagi guru PNSD/CPNSD yang belum bersertifikasi dan tunjangan profesi guru disesuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat; 4) Penganggaran belanja gaji, tunjangan dan biaya penunjang operasional Walikota dan Wakil Walikota berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; 5) Penganggaran belanja uang representasi/tunjangan dan belanja
penunjang
komunikasi
insentif
Pimpinan
dan
Anggota DPRD serta penunjang operasional pimpinan DPRD berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 beserta perubahan-perubahannya serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007; 6) Pemberian insentif atas pemungutan pajak dan retribusi daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah.
20
b. Belanja Bunga Belanja bunga memperhitungkan kembali kewajiban-kewajiban yang memasuki masa jatuh tempo pembayaran sampai akhir tahun 2012. c. Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan 1) Pemberian hibah dan bantuan sosial berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial; 2) Penganggaran bantuan keuangan kepada partai politik berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang bantuan keuangan kepada partai politik 3) Alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diterima sekolah swasta dialokasikan pada belanja hibah sesuai pedoman pelaksanaan DAK dari Pemerintah Pusat d. Belanja Tidak Terduga Belanja tidak terduga dianggarkan untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang yang tidak diperkirakan sebelumnya, seperti bencana alam, bencana sosial termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup. 2. Belanja Langsung a. Penyesuaian
alokasi
belanja
Program/kegiatan
yang
bersumber pemerintah pusat dan provinsi Jawa Tengah; b. Penyesuaian
sasaran
Program/kegiatan
memperhatikan
dinamika permasalahan yang timbul di masyarakat. c. Rencana anggaran
atas kegiatan-kegiatan
yang
waktu
pelaksanaannya baik secara administratif maupun fisik tidak dapat diselesaikan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012 dihindari, dan direncanakan dalam APBD Tahun Anggaran berikutnya; d. Kegiatan-kegiatan
yang
bersifat
pembangunan
fisik
(kontruksi) memperhatikan batas waktu penyelesaian sampai dengan batas akhir pembayaran pekerjaan pada minggu kedua bulan Desember 2012 dan tidak dapat diluncurkan
21
pada tahun anggaran berikutnya, kecuali mengalami force majeur. e. Pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik memperhatikan Peraturan Walikota Nomor 1-B Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan APBD Kota/ APBD Propinsi dan APBN Tahun 2012; f. Belanja pegawai 1) Pemberian honorarium bagi pegawai dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan dibatasi dengan mempertimbangkan
asas
efisiensi,
kepatutan
dan
kewajaran serta pemerataan penerimaan penghasilan, yang besarnya mengacu pada standarisasi satuan harga tahun 2012. 2) Upah/honor THL dihitung sesuai ketentuan tentang pedoman
pemberian
upah
bagi
tenaga
honorer
daerah/THL dan penetapan upah bagi tenaga honorer daerah dan pekerja harian lepas di jajaran Pemerintah Kota Surakarta Tahun 2012. 3) Kebutuhan
tambahan
tenaga
kerja
mendukung
kinerja
program
dilaksanakan
secara
outsourcing
dalam
dan dan
rangka
kegiatannya dikriteriakan
sebagai jasa dari pihak ketiga dialokasikan pada belanja barang dan jasa, serta penyesuaian upah/honor dengan Upah Minimum Kota (UMK). 4) Belanja upah/honor THL yang masuk database tetapi belum terangkat atau tidak dapat terangkat sebagai CPNSD, honor tim yang berasal dari unsur non PNS serta tenaga ahli/narasumber non PNS dikriteriakan sebagai belanja pegawai Non PNS e. Belanja Barang dan Jasa 1) Belanja barang dan jasa di setiap SKPD digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan tidak
22
menambah
nilai
aset/modal,
termasuk
belanja
pemeliharaan. 2) Dalam perubahan APBD, anggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan riil dan dikurangi dengan sisa barang persediaan tahun anggaran 2011. 3) Penganggaran belanja perjalanan dinas daerah, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi. 4) Belanja
pemeliharaan
aset
barang,
infrastruktur,
kontruksi dianggarakan pada belanja barang dan jasa 5) Penganggaran belanja modal yang akan diserahkan kepemilikannya kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan, dialokasikan pada belanja barang dan jasa. 6) Penyesuaian penggunaan jenis BBM bagi kendaraan dinas. f. Belanja Modal 1) Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengadaan
aset tetap berwujud, yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambah nilai aset/modal. 2) Biaya pendukung dalam rangka proses pengadaan belanja
modal dikapitalisasi pada nilai belanja modal tersebut. 3) Nilai
satuan
minimum
kapitalisasi
aset
tetap
adalah
pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi dan restorasi yang meliputi: a) Pengeluaran untuk pengadaan per satuan peralatan dan mesin, dan alat olahraga yang sama dengan atau lebih dari Rp.1.000.000,-. b) Pengeluaran untuk pembangunan gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp. 10.000.000,-. c) Nilai satuan minimum aset tetap dikecualikan terhadap pengeluaran untuk tanah, jalan/ irigasi/ jaringan, dan
23
aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian. 4) Penganggaran perubahan belanja modal memperhatikan
skala
prioritas
kebutuhan
dan
jadwal
waktu
proses
pengadaannya, mengingat perubahan APBD mempunyai durasi waktu efektif pelaksanaan hanya 3 bulan 5) Pengadaan kendaraan dinas sebagai pendukung mobilitas
kerja bagi SKPD. 6) Meningkatkan cakupan pelayanan pendidikan, khususnya
bagi masyarakat miskin melalui penambahan Sekolah Plus jenjang SD dan SMP. 7) Biaya
BLUD
merupakan
biaya
operasional
dan
non
operasional. Biaya operasional mencakup seluruh biaya yang menjadi beban BLUD dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi sedangkan biaya non operasional mencakup seluruh biaya yang menjadi beban BLUD dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi. 8) Pengeluaran
biaya BLUD diberikan fleksibilitas dengan
mempertimbangkan
volume
dan
kegiatan
pelayanan,
dimana fleksibilitas tersebut merupakan pengeluaran yang disesuaikan dan signifikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA yang telah ditetapkan secara definitif. 9) Fleksibiltas pengeluaran biaya BLUD hanya berlaku untuk
biaya BLUD yang berasal dari pendapatan selain APBN/APBD dan hibah terkait.
D. PERUBAHAN KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH Realisasi APBD Kota Surakarta Tahun Anggaran 2011 dan evaluasi kinerja bidang pembiayaan sampai dengan bulan Juni 2012, maka
kebijakan
pendapatan
perubahan
APBD
Kota
Surakarta
diarahkan sebagai berikut:
24
1. Penerimaan Pembiayaan a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu (SILPA) Tahun 2011 disesuaikan dengan hasil audit BPK atas Laporan Keuangan APBD Tahun Anggaran 2011. b. Penerimaan kredit bergulir diperhitungkan sampai akhir tahun 2012 dengan memperhatikan realisasi penerimaan sampai bulan Mei 2012. 2. Pengeluaran Pembiayaan a. Penambahan penyertaan modal kepada perusahaan daerah dialokasikan
berpedoman
pada
peraturan
daerah
atau
ketentuan lain yang mengatur mengenai penyertaan modal, untuk penguatan modal perusahaan daerah, khususnya PD. BPR Bank Solo dan PDAM; b. Pembayaran hutang pokok dialokasikan sesuai kewajiban jatuh tempo tahun 2012; c. Pengeluaran kredit bergulir kepada Koperasi dan UMKM dihitung sesuai kebutuhan samapai akhir tahun 2012.
25
BAB III PENUTUP
Demikianlah Kebijakan Umum Perubahan APBD ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan dan RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2012.
Surakarta, 30 Juli 2012
WALIKOTA SURAKARTA
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA
selaku, PIHAK PERTAMA
selaku, PIHAK KEDUA
Ir. H. JOKO WIDODO
Y. F. SUKASNO, S.H. KETUA
SUPRIYANTO, S.H. WAKIL KETUA
Ir. MUHAMMAD RODHI WAKIL KETUA
26
