KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KABUPATEN KENDAL TAHUN ANGGARAN 2010

NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR : 910 / 14 / 2009 TANGGAL : 10 JULI 2009 TENTANG KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010 Yang bertanda tangan di bawah ini : 1.

Nama

:

Dra. Hj. SITI NURMARKESI

Jabatan

:

Wakil Bupati Kendal yang melaksanakan tugas dan kewajiban Bupati Kendal

Alamat Kantor

:

Jl. Soekarno Hatta No. 193 Kendal

Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kendal. 2.

a.

b.

c.

Nama

:

Drs. H. AKHMAT SUYUTI

Jabatan

:

Ketua DPRD Kabupaten Kendal

Alamat Kantor

:


Nama

:

H.M. ABDULLAH, SE

Jabatan

:

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kendal

Alamat Kantor

:


Nama

:

H. HASANUDDIN, SE, SIP, MSi

Jabatan

:

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kendal

Alamat Kantor

:


Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kendal. Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran sementara APBD Tahun Anggaran 2010. Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap kebijakan umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2010 dan dalam hal terjadi pergeseran asumsi yang melandasi penyusunan KUA akibat adanya kebijakan pemerintah, dapat dilakukan penambahan/pengurangan program serta pagu anggaran indikatif.

~i~

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2010 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini. Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2010.

Kendal, 10 Juli 2009 PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KENDAL Selaku, PIHAK KEDUA

BUPATI KENDAL WAKIL BUPATI Selaku, PIHAK PERTAMA

Dra. Hj. SITI NURMARKESI

Drs. H. AKHMAT SUYUTI KETUA

H.M. ABDULLAH, SE WAKIL KETUA

H. HASANUDDIN, SE, SIP, MSi WAKIL KETUA

~ ii ~

DAFTAR ISI HALAMAN

I.

PENDAHULUAN ……………………………………………………...…………………………………………. 1 A. Latar Belakang ……………………...………………..………………………………………. 1 2 B. Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD ………………………………………………. C. Dasar Penyusunan Kebijakan Umum APBD ………………………...…………………….2

II. KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH …………………………………………………………….…… 3 A. Kondisi Perekonomian …………………………………..…………………………………….3 B. Prospek Ekonomi Tahun 2009 ………………………………………...…...………………..4 III. ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)…………………………………………… 5 5 A. Pertumbuhan Ekonomi …………………………………………...……………………………… B. Laju Inflasi ………………………………………….……………………………………….

5

C. PDRB ………………..………….……………………...………………….

5

6 IV. KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH ……………………………… A. Pendapatan Daerah …………………………………………….………………………………………. 7 B. Belanja Daerah ……….….….………………………...………………………………………………. 9 C. Pembiayaan Daerah …………………………………………….……………………………………… 15 V. PENUTUP ………………………………….……………………………………..………………………. 16

Kebijakan Umum APBD Tahun Anggarana 2010

~i~

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010

I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang Penyusunan kebijakan umum APBD (KUA) mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD merupakan rencana kerja tahunan daerah disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam Undang-Undang tersebut setiap pemerintah daerah wajib untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Kebijakan umum APBD pada dasarnya adalah rencana tahunan yang bersifat makro juga merupakan bagian dari rencana jangka panjang daerah dan rencana jangka menengah daerah disusun dengan memperhatikan dan mengacu pada agenda Pembangunan Nasional, Kebijakan Pemerintah Pusat serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Kebijakan Umum APBD Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2010 memuat program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk setiap urusan pemerintahan daerah yang

disertai dengan proyeksi perencanaan

pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang disertai dengan asumsi yang mendasarinya.

Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2010

~1~

B. Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD Tujuan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah : 1. Memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pada tahun 2010 agar berdayaguna dan berhasilguna ; 2. Mengoptimalkan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ; 3. Meningkatkan koordinasi antara eksekutif dan legislatif dalam memantapkan penyusunan perencanaan anggaran yang transparan dan akuntabel. C. Dasar Penyusunan Kebijakan Umum APBD Dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 adalah : 1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ; 2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ; 4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah; 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2010

~2~

II. KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH A. Kondisi Perekonomian Kondisi makro perekonomian Kabupaten Kendal cenderung semakin membaik bila dibandingkan tahun sebelumnya. Adanya kebijakan-kebijakan pemerintah di bidang ekonomi diharapkan memberikan pengaruh terhadap perbaikan ekonomi daerah. Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai salah satu indikator ekonomi Kabupaten Kendal menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2006 PDRB Kabupaten Kendal berdasarkan harga berlaku sebesar Rp 6,914,938.92 juta naik menjadi Rp 7,705,181.53 juta. Sedangkan berdasarkan harga konstan pada tahun 2006 mencapai Rp 4,434,408.16 juta dan pada tahun 2007 mencapai Rp 4,625,437.33 juta. Dengan demikian pertumbuhan ekonomi berdasarkan harga konstan 2006 naik sebesar 3.67% dan pada tahun 2007 naik sebesar 4.31%. Pendapatan perkapita yang ditunjukkan dengan nilai PDRB perkapita adalah salah satu angka yang dipakai untuk melihat keberhasilan pembangunan dari aspek perekonomian suatu wilayah. Perkembangan PDRB perkapita Kabupaten

Kendal

atas

dasar

harga

berlaku

maupun

harga

konstan

menunjukkan adanya peningkatan dari tahun ke tahun. Dalam kurun waktu tiga tahun dari tahun 2005 hingga 2007 PDRB perkapita Kabupaten Kendal berdasarkan harga berlaku mengalami peningkatan sebesar 23.67% dari Rp 6,714,762.93 juta menjadi Rp 8,304,438.08 juta pada tahun 2007. Laju inflasi, selama tahun 2007, bisa terkendali pada angka satu digit yaitu sebesar 6,96%. Nilai inflasi tersebut lebih rendah dibandingkan tahun 2006 yang mencapai 6,08%. Seiring dengan perkembangan laju inflasi pada tahun 2008 diperkirakan mengalami sedikit kenaikan menjadi 8.09% terutama disebabkan oleh perubahan harga pada barang dan jasa transportasi dan komunikasi. PDRB

menurut

7,705,181,530,000.00

harga

atau

berlaku

meningkat

tahun dari

2007

tercatat

tahun

2006

sebesar sebesar

6,914,938,920,000.00. PDRB menurut harga konstan pada tahun 2007,


~3~

Rp. Rp.

sebesar Rp. 4,625,437,370,000.00 atau meningkat dari tahun 2006 sebesar Rp 4,434,408,160,000.00. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kendal tahun 2007 sebesar 4.31 persen lebih tinggi 0.64% dari tahun 2006 sebesar 3.67%. Data PDRB tahun 2007, pendapatan regional perkapita menurut harga berlaku Rp 7,113,248.22 juta, tahun 2006 pendapatan regional per kapita rp 6,470,352.44 juta Kondisi perekonomian makro Kabupaten Kendal pada tahun 2009 diperkirakan tidak jauh berbeda dengan tahun 2008. Sejalan dengan trend yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, maka laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kendal tahun 2009 diperkirakan tetap berada dibawah laju pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah, yang akan didominasi oleh sektor Industri pengolahan, Pertanian, Perdagangan, hotel dan restoran; Jasa-jasa, Bangunan; Keuangan; Pengangkutan dan komunikasi. Perkembangan PDRB dari tahun 2005-2007 dan prediksi pada tahun 2008-2009, baik atas dasar harga konstan maupun atas dasar harga berlaku.

B. PROSPEK EKONOMI TAHUN 2010 Ekonomi Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2010 dalam konteks makro regional, dengan memperhatikan latar belakang kondisi ekonomi tahun-tahun sebelumnya maupun kondisi umum perekonomian Nasional dan regional Jawa Tengah, diestimasikan masih mampu berkembang dan bertumbuh secara dinamis dalam kerangka pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Walaupun mungkin akan melambat dibandingkan tahun sebelumnya akibat krisis keuangan global yang berimbas pada berbagai negara belahan dunia termasuk kawasan Asia. Kondisi ini memerlukan sikap hati-hati dan sedikit konservatif utamanya dalam mengatasi eksesnya pada sektor riil dan imbasnya pada kelompokkelompok masyarakat yang rentan (keluarga miskin dan kelompok marjinal). Perkembangan ekonomi nasional sudah barang tentu akan berimbas pada kinerja ekonomi Kabupaten Kendal Tahun 2010. Agar proyeksi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kendal pada tahun 2010 tidak jauh berbeda dengan Tahun


~4~

2009, maka perlu ditunjang dengan nilai investasi yang tinggi serta nilai ekspor dan impor yang proporsional. Laju inflasi akan mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan laju inflasi ekonomi nasional dan regional Jawa tengah, sehingga perlu adanya kebijakan khusus untuk mejaga stabilitas harga. Pada Tahun 2010 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kendal diproyeksikan pada kisaran 4,35 %. Sementara itu, inflasi diperkirakan pada kisaran 7,11 %. Kebijakan ekonomi daerah harus mampu ikut meredam gejolak ekonomi, sehingga kelompok rentan relatif memiliki ketahanan untuk menghadapinya. Proyeksi pertumbuhan ekonomi daerah harus sejalan dengan strategi, kebijakan, program dan kegiatan prioritas yang dijalankan untuk melindungi, menjamin pelayanan dasar dan keberlangsungan usaha produktif kelompok rentan. Dengan mempertimbangkan prospek pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi pada Tahun 2009, maka diharapkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kendal Tahun 2010 masih tetap mampu membuka peluang kesempatan kerja dan berusaha bagi kelompok masyarakat usia produktif.

III. ASUMSI-ASUMSI

DASAR

DALAM

PENYUSUNAN

RANCANGAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD) Asumsi-asumsi dasar ekonomi makro dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2010 adalah : A. Pertumbuhan Ekonomi

Kabupaten Kendal

diperkirakan

berada

pada

kisaran 4,35 %. B. Laju Inflasi Kabupaten Kendal pada tahun 2010 berada pada kisaran 7,11%. C. PDRB menurut lapangan usaha berdasarkan harga berlaku dapat mencapai kurang lebih Rp 10.206.285,64 juta rupiah. PDRB atas dasar harga konstan kurang lebih Rp. 5.113.091,95 juta rupiah dan PDRB/Kapita atas dasar harga konstan kurang lebih Rp. 5.316.711,33 juta rupiah.


~5~

Tabel Asumsi Ekonomi Makro Kabupaten Kendal No.

Indikator

Tahun 2010

PDRB 1.

Atas dasar harga berlaku (Juta Rp)

10.206.285,64

Atas dasar harga konstan (Juta Rp)

5.113.091,95

2.

Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)

4,35

3.

Inflasi (%)

7,11

4.

PDRB/Kapita atas dasar harga konstan (Juta Rp)

5.316.711,33

IV. KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH Kebijakan alokasi penganggaran dalam rangka mewujudkan pembangunan Kabupaten Kendal tahun 2010 secara umum ditujukan dalam rangka memecahkan permasalahan penting (important) dan mendesak ( urgent ) yang dapat menjadi sektor/bidang pengungkit ( leverage sector ) dan mengarah pada sektor/bidang pendorong utama (prime move) pembangunan guna tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas, serta penciptaan lapangan kerja yang memadai. pendidikan;

Dengan tetap memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar seperti kesehatan

dan

perumahan

pemukiman

serta

penanggulangan

kemiskinan. Berkenaan dengan hal tersebut diatas, agar alokasi anggaran pada program dan kegiatan SKPD lebih realistis, terukur serta akuntabel perlu disusun kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah sebagai pedoman dalam penyusunan APBD Kabupaten Kendal tahun 2010.


~6~

A. Pendapatan Daerah Dalam

kebijakan

perencanaan

pendapatan

daerah

Pemerintah

Daerah

memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1) Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana lancar sebagai hak pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun, anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. 2) Seluruh pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto, mempunyai makna bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil. 3) Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Pendapatan daerah terdiri dari: 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) a) Dalam

merencanakan

Pendapatan

Asli

target

Daerah

pendapatan ditetapkan

daerah secara

dari rasional

kelompok dengan

mempertimbangkan realisasi penerimaan tahun lalu, potensi, dan asumsi pertumbuhan ekonomi yang dapat mempengaruhi terhadap masing masing jenis penerimaan, obyek penerimaan serta rincian obyek penerimaan; b) Dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah, pemerintahan daerah tidak menetapkan kebijakan yang memberatkan dunia usaha dan masyarakat. Upaya peningkatan pendapatan asli daerah dapat ditempuh melalui penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, meningkatkan ketaatan wajib pajak dan pembayar

retribusi

daerah

serta

peningkatan

pengendalian

dan

pengawasan atas pemungutan pendapatan asli daerah untuk terciptanya


~7~

efektifitas dan efisiensi yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan; c) Upaya Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah serta lain-lain pendapatan yang sah terus ditingkatkan sesuai dengan potensi pungutan; d) Regulasi Peraturan daerah tentang Pendapatan Daerah yang tidak bertentangan dengan kebijakan investasi ( Pro Investasi ); e) Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah yakni PDAM; Perusda Farmasi; Perusda Aneka Usaha; Perusda BPR Kendali Artha dan Perusda BPR/BKK untuk memberikan konstribusi kepada pemerintah daerah. f) Menyelenggarakan pelayanan prima melalui pengadaan sarana dan prasarana yang dapat memberikan kenyamanan dan keamanan serta pelayanan yang cepat dan sederhana dengan didukung oleh teknologi informasi yang memadai. 2) Dana Perimbangan Sebelum adanya penetapan pagu Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2010 dari pemerimtah atasan yakni Pusat maupun Provinsi , maka proyeksi pendapatan

dari

pos

Dana

Perimbangan

pemerintah

daerah

dapat

menggunakan pagu definitif Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2008. Untuk penyesuaian pagu definitif Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2008 akan ditampung di dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2010. 3) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah a) Lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah termasuk dana penyesuaian dan dana otonomi khusus dianggarkan pada lain-lain pendapatan daerah yang sah. b) Dana bagi hasil pajak dari provinsi yang diterima oleh Kabupaten merupakan lain-lain pendapatan daerah yang sah.


~8~

Proyeksi APBD tahun 2010 dengan asumsi tidak ada perubahan kebijakan peraturan perundangan yang mengatur tentang pendapatan yang berakibat hilangnya obyek pendapatan seperti pembatalan PERDA berkaitan dengan pendapatan; Tidak terjadi kenaikan harga yang ekstrem seperti inflasi atau devaluasi serta kondisi perekonomian yang stabil maka proyeksi pendapatan tahun 2010 digambarkan sebagai berikut : Pendapatan Asli Daerah diprediksi sebesar Rp 72.901.689.000,- yang terdiri dari Hasil Pajak Daerah Rp 16.703.000.000,-; Hasil Retribusi Daerah sebesar Rp 36.406.884.000,- ; Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar Rp 3.794.702.000,- Serta Lain-lain

pendapatan

yang

sah

Rp

15.997.103.000,-.

Sedangkan

Dana

Perimbangan sebesar Rp 638.015.155.000,- yang terdiri dari Bagi hasil Pajak/Bukan Pajak Rp. 50.311.095.000,- Dana Alokasi umum Rp 512.809.060.000,dan Dana Alokasi Khusus Rp 74.895.000.000,-. Selanjutnya untuk Pos Lain-lain Pendapatan yang sah sebesar Rp 48.490.179.000,- terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya Rp 32.896.387.000,-, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sebesar Rp. 3.924.492.000,- dan Bantuan Keuangan dari Provinsi sebesar Rp 11.669.300.000,-. Dengan demikian Total pendapatan tahun 2010 diprediksi sebesar Rp 759.407.023.000,-. B. Belanja Daerah Dengan berpedoman pada prinsip –prinsip penganggaran, belanja daerah tahun anggaran 2010 disusun dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja dan berimbang

yang

berorientasi

pada

pencapaian

hasil

dari

input

yang

direncanakan. Belanja daerah tahun 2010 akan dipergunalan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Kabupaten, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, terutama terhadap target kinerja yang harus dipenuhi sebagai konsekuensi tahun terakhir pelaksanaan RPJMD. Kebijakan perencanaan belanja daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun anggaran 2010 sebagai berikut :


~9~

1) Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial dan penanggulangan kemiskinan. 2) Belanja daerah disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan capaian kinerja RKPD tahun lalu yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan secara terukur. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. 3) Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, pemerintah daerah memberikan perhatian yang maksimal terhadap upaya peningkatan investasi di daerah yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat secara luas, termasuk investasi bidang pendidikan. 4) Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah harus mempunyai tolok ukur yang jelas serta Spesifict, Measurable, Acceptable, Reliable, Time (SMART) yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. 5) Penggunaan dana perimbangan diprioritaskan untuk kebutuhan sebagai berikut: a) Penerimaan dana bagi hasil pajak

diprioritaskan untuk mendanai

perbaikan lingkungan pemukiman di perkotaan dan di perdesaan, pembangunan irigasi, jaringan jalan dan jembatan;


~ 10 ~

b) Penerimaan

dana

pengalokasiannya

bagi untuk

hasil

sumber

mendanai

daya

pelestarian

alam

diutamakan

lingkungan

areal

pertambangan, perbaikan dan penyediaan fasilitas umum, sosial, pelayanan

kesehatan

dan

pendidikan

untuk

tercapainya

standar

pelayanan minimal yang ditetapkan peraturan perundang - undangan; c) Dana alokasi umum

ditujukan untuk mendanai kebutuhan belanja

pegawai negeri sipil daerah dan urusan wajib dalam rangka peningkatan pelayanan dasar dan pelayanan umum; d) Dana alokasi khusus (DAK) dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kebutuhan fisik, sarana dan prasarana dasar yang menjadi urusan daerah antara lain program dan kegiatan pendidikan, kesehatan dan lain-lain sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh menteri teknis terkait sesuai dengan peraturan perundang - undangan; e) Pemerintah daerah menyediakan dana pendamping/ cost sharing pada program/kegiatan yang berasal dari pusat maupun Provinsi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. 6) Belanja Pegawai. a) Besarnya penyediaan gaji pokok/tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) mempedomani ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah

tentang

Peraturan

Gaji

Pegawai

Negeri

Sipil

dan

diproyeksikan tidak ada kenaikan gaji PNS ; b) Penganggaran gaji dan tunjangan ketiga belas PNSD dan tunjangan jabatan struktural/fungsional dan tunjangan lainnya dibayarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ; c) Untuk mengantisipasi pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD), pemerintah daerah menganggarkan dalam APBD sesuai dengan jumlah CPNSD dan formasi pegawai tahun 2010 ;


~ 11 ~

d) Dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan produktivitas PNSD, khususnya bagi PNSD yang tidak menerima tunjangan jabatan struktural, tunjangan jabatan fungsional atau yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan, diberikan Tunjangan Umum setiap bulan. Besarnya Tunjangan Umum dimaksud tetap berpedoman pada Peraturan Presiden Republik lndonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum Bagi Pegawai Negeri Sipil ; e) Dalam merencanakan belanja pegawai diperhitungkan "accres" gaji yang disesuaikan dengan kebutuhan untuk mengantisipasi adanya kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga, dan penambahan jumlah pegawai akibat adanya mutasi ; f) Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/PMK.05/2007 tentang Pemberian Uang Makan Bagi Pegawai Negeri Sipil, maka pegawai negeri sipil daerah dan pegawai tidak tetap diberikan uang makan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah yang diatur dalam peraturan bupati. Pemberian uang makan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pegawai ; g) Pemberian honorarium bagi PNSD dibatasi dengan mempertimbangkan asas efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta pemerataan penerimaan penghasilan, yang besarannya ditetapkan dalam keputusan kepala daerah. 7) Belanja Hibah a) Belanja Hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus menerus. Uang dan barang yang diberikan

dalam

bentuk

hibah

harus

digunakan

sesuai

dengan

persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah.


~ 12 ~

b) Hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya dapat diberikan dalam rangka menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan di daerah dan layanan dasar

umum

sepanjang

ditetapkan

dalam

peraturan

perundang-

undangan. c) Hibah diberikan kepada perusahaan daerah dalam rangka menunjang peningkatan

pelayanan

kepada

badan/lembaga/organisasi

masyarakat

swasta

dan

hibah

dan/atau

kepada

kelompok

masyarakat/perorangan sepanjang berpartisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. d) Pemberian hibah dalam bentuk barang dilakukan apabila barang tersebut tidak dimanfaatkan oleh pemerintah daerah tetapi dibutuhkan oleh kelompok masyarakat/perorangan. 8) Bantuan Sosial a) Bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemberian bantuan sosial tersebut tidak secara terus menerus/tidak berulang setiap tahun anggaran, selektif dan memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya. b) Untuk optimalisasi fungsi APBD sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 16 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 pengalokasian bantuan sosial tahun demi tahun diupayakan semakin berkurang agar APBD berfungsi sebagai instrument pemerataan dan keadilan

dalam

rangka

peningkatan

kesejahteraan

masyarakat.

Pengurangan jumlah bantuan sosial bertujuan agar dana APBD dapat dialokasikan mendanai program dan kegiatan pemerintahan daerah yang dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta


~ 13 ~

meningkatkan efisiensi dan efektifitas perekonomian. Dengan demikian dapat dihindari adanya diskriminasi pengalokasian dana APBD yang hanya dinikmati oleh kelompok masyarakat tertentu saja. 9) Belanja Bantuan Keuangan a) Belanja bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa atau pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan desa penerima bantuan. b) Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah/pemerintah desa penerima bantuan, sedangkan bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukan

dan

pengelolaannya

diarahkan/ditetapkan

oleh

pemerintah/pemerintah daerah pemberi bantuan. Untuk pemberi bantuan bersifat khusus dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD atau anggaran pendapatan dan belanja desa penerima bantuan. c) Dalam rangka menghindari duplikasi penganggaran, dalam APBD kabupaten, urusan pemerintahan daerah yang bukan merupakan kewenangan kabupaten tidak dapat dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD Kabupaten, namun dapat dianggarkan pada Belanja Bantuan Keuangan, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus. Bantuan keuangan tersebut disalurkan ke kas daerah/desa yang bersangkutan. 10) Belanja Tidak Terduga Belanja Tidak Terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa/tanggap darurat dalam rangka pencegahan dan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan dan ketertiban di daerah dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2010

~ 14 ~

bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang didukung dengan bukti-bukti yang sah. Proyeksi belanja daerah tahun 2010 sebesar Rp 787.360.612.000,- terdiri dari Belanja Tidak Langsung meliputi belanja pegawai, bunga, hibah, bantuan sosial, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga sebesar Rp 538.827.932.400,dan Belanja Langsung meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal sebesar Rp. 248.532.679.600-. C. Pembiayaan Daerah Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. 1) Penerimaan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu; Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; Penerimaan Pinjaman Daerah; Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman; Penerimaan Piutang Daerah dan Penerimaan Kembali Penyertaan Modal (Investasi) Daerah. 2) Pengeluaran Pembiayaan digunakan untuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah/BUMD; Pembayaran Pokok Utang; Pemberian Pinjaman Daerah dan Sisa lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan (SILPA). Sisi pembiayaan daerah dari penerimaan daerah tahun anggaran 2010 sebesar Rp. 28.727.136.850,- dan pengeluaran daerah sebesar Rp. 773.547.850,-.


~ 15 ~

V. PENUTUP Demikianlah Kesepakatan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2010 ini disusun untuk menjadi pedoman dalam penyusunan PPAS dan RAPBD Tahun Anggaran 2010. Kendal, 10 Juli 2009 BUPATI KENDAL WAKIL BUPATI

SITI NURMARKESI


~ 16 ~

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Recommend Documents