IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Media Trend Vol. 10 No. 1 Maret 2015, hal. 27-46

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes) UNTUK MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DESA (Studi Kasus di Desa Bandung Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto) Selamet Joko Utomo Fakultas Ekonomi Universitas Trunojoyo [email protected]

Abstract This study analyzes the implementation of policies APBDes in improving rural development. In APBDes policy implementation is often in its execution is still a dominance of village government. APBDes policies should apply the principle of good governance that include participation, transparency and accountability so that the goal is done in village development can be achieved. Qualitative descriptive analysis techniques using domain analysis technique which uses the pattern of semantic relationships. The results show, that in the process of policy implementation APBDes held in the village of Bandung has not met the principles of Good Governance. In terms of community participation, the community has not been involved in policy-making process of development and community participation has not been instituted so that people do not have the power to influence policy-making, in terms of transparency, the village government is not open to the public in the financial management of the village where the people do not have access to know the size budget managed by the village government. In terms of accountability, accountability of village government in its financial management was limited to formal legal qualifies only, and not be accountable to the village where the government is accountable for the implementation of its development to the people they lead. Keywords: APBDes, Good Governance

27


PENDAHULUAN

sebagai upaya penyerahan atau

Penerapan otonomi daerah memerlukan

dukungan

pengembangan pengelolaan lebih

dan

suatu

sistem

pembangunan

mendorong

yang

keterlibatan

masyarakat secara lebih luas. Pada tataran

pemerintahan,

pengakuan

urusan

pemerintahan

terutama terkait dengan pengaturan dan

pengurusan

kepentingan

masyarakat setempat sesuai dengan prakarsa

sendiri

berdasarkan

aspirasi masyarakat.

perlu

Pelibatan masyarakat dalam

ditumbuhkan perilaku pemerintahan

setiap proses penentuan kebijakan

yang

pembangunan

jujur,

terbuka,

bertanggungjawab dan demokratis

dampak

(good

pelaksanaan

governance).

Sedangkan

akan

memberikan

positif

terhadap kebijakan

pada tataran kemasyarakatan harus

pembangunan tersebut.

dikembangkan

partisipasi diharapkan masyarakat

mekanisme

yang

melakukan

Dengan

memberikan peluang partisipasi bagi

mampu

warga dalam proses pengambilan

pembangunan (melalui perencanaan

kebijakan.

tata ruang

desa)

perencanaan

bersama-sama

Melalui undang-undang No.

dengan

Tahun

tentang

melaksanakan pembangunan sesuai

Pemerintahan Daerah, Pemerintah

dengan keinginan masyarakat dan

Indonesia mengisyaratkan adanya

mengawasi jalannya pembangunan

desentralisasi

serta hasil pembangunan dan yang

32

wewenang

2004

atau

penyerahan

pemerintahan

pemerintah

setempat,

oleh

paling utama adalah masyarakat

Pemerintah Pusat kepada Daerah

dapat menikmati hasil pembangunan

Otonom dalam kerangka Negara

yang dibiayai melalui pajak-pajak

Kesatuan

yang

Republik

Indonesia.

berasal

dari

jerih

payah

Undang-undang tersebut merupakan

rakyat. Islamy (2004) mencatat ada

penyempurnaan

tiga hal yang bisa dipetik dengan

Undang

nomor

dari 22

Undang-

tahun

1999

adanya

pelibatan dalam

bawahan

tentang otonomi daerah. Penjelasan

(masyarakat)

penentuan

secara teoritis tentang desentralisasi

kebijakan, yaitu: (a). masyarakat

oleh Kunarjo (2002) diterangkan

akan memiliki sense of belonging 28


terhadap keputusan yang mereka

desa,

sendiri

pembiayaan desa. Penerimaan desa

ikut

membuatnya;

masyarakat

memiliki

(b).

sense

of

2)

belanja

dimaknai

desa;

sebagai

3)

semua

partisipation; dan (c). masyarakat

penerimaan uang melalui rekening

akan memiliki rasa ikut bertanggung

desa yang merupakan hak desa

jawab (sense of accountability) atas

dalam satu tahun anggaran yang

keberhasilan

tidak perlu dibayar kembali oleh

pelaksanaan

keputusan tersebut.

desa. Belanja desa yaitu semua

Pemerintahan

desa,

pengeluaran

dari

rekening

desa

sebagaimana tingkat pemerintahan

yang merupakan kewajiban desa

di atasnya, memiliki kewenangan

dalam satu tahun anggaran yang

untuk

tidak akan diperoleh pembayarannya

mengurus

dan

mengatur

masyarakatnya.

Untuk

melaksanakan

kewenangan,

desa yaitu semua penerimaan yang

pemerintahan desa memiliki sumber-

perlu dibayar kembali dan/ atau

sumber

untuk

pengeluaran yang akan diterima

membiayai kegiatan-kegiatan yang

kembali baik pada tahun anggaran

harus

yang bersangkutan maupun pada

setiap

bisa

penerimaan

dilakukan. desa

Kemampuan

dalam

menggali

kembali

Secara

desa.

Pembiayaan

tahun- tahun anggaran berikutnya.

penerimaan dan membelanjakannya tentunya sangat berbeda.

oleh

Dari

APBDes

tersebut

semua

kegiatan

terakomodir

eksplisit semuanya itu dapat dilihat

pemerintahan, pembangunan desa

dalam Anggaran Pendapatan dan

berikut

Belanja Desa (APBDes). APBDes,

ditimbulkannya, sehingga dipandang

oleh karenanya merupakan sebuah

sangat

representasi

masyarakat

dalam

pemerintahan desa akan mencapai

penyusunan,

penetapan

tujuan-tujuan

pelaksanaannya.

bagaimana

spesifik

dalam

penganggaran

perlu

adanya

pelibatan proses dan

Karena strategi

membangun dan mengatur desanya.

yang

Sesuai dengan kewenangan yang

mengakomodasi

dimiliki sebagaimana diatur dalam

kebutuhan

Peraturan Pemerintah No. 37 tahun

masyarakat desa adalah keterlibatan

2007,

masyarakat dalam setiap tahapan

APBDes

komponen

yaitu;

terdiri 1)

dari

tiga

pendapatan

proses

paling

yang

yang

jitu

dalam berbagai

berkembang

penyusunan

di

dan 29


pelaksanaan

APBDes

(Centre

for

tersebut

Participatory

Development (CéPAD) Indonesia,

prakteknya,

biasanya

hanyalah

superficial belaka dan hanya untuk memenuhi persyaratan legal.

2004).

Dengan mendasarkan pada Seyogyanya

setiap

bahwa pemerintahan desa adalah

menurut

pemerintahan yang paling bawah

Rinusu (2003) harus melibatkan 3

yang langsung berhubungan dengan

komponen utama stakeholder, yaitu

rakyat di mana rakyat Indonesia

masyarakat, eksekutif, dan legislatif.

sebagian besar masih tinggal di

Proses penyusunan anggaran yang

pedesaan. Pembangunan di desa

melibatkan

dengan

melibatkan

banyak dampak positifnya daripada

dalam

perencanaannya

negatifnya,

lebih

mengakibatkan pembangunan yang

tercapainya

pembangunan

yang

sesuai

betul-betul

dibutuhkan

oleh

masyarakat

masyarakat,

karena

tingginya

pendanaan

tahapan

dalam

penganggaran

banyak

pihak

lebih

dimungkinkan

masyarakat

dengan itu

akan

kebutuhan

sendiri,

dimana

perencanaan

partisipasi memungkinkan semakin

pembangunan tersebut dituangkan

banyaknya preferensi masyarakat

dalam APBDes. Berkaitan dengan

desa yang bisa diakomodasi oleh

hal tersebut di atas, perlu kiranya

anggaran (Maryunani, 2002). Namun

diadakan

pada

penelitian

prakteknya

masyarakat

implementasi Anggaran Pendapatan

kelompok

marginal.

dan Belanja Desa (APBDes) dalam

menjadi

Misalnya dalam tahap penyusunan

meningkatkan

anggaran, di tingkat desa yang

desa.

terlibat adalah rukun tetangga (RT), rukun

tentang

warga

(RW),

pembangunan

di

Penelitian ini dibatasi pada

tokoh

masyarakat

di

masyarakat, dewan kelurahan dan

Kecamatan

Gedeg

badan

Tapi

Mojokerto. Pemilihan masyarakat di

kenyataan selama ini dalam proses

daerah ini didasarkan atas beberapa

penganggaran

benar-benar

hal antara lain. Pemerintah Desa

terlibat secara aktif hanya aparat

Bandung telah menyusun APBDes

desa/kelurahan.

disetiap tahunnya, namun dalam

perwakilan

desa.

yang

Kalau seandainya

ada pelibatan masyarakat dalam

pelaksanaannya

penyusunan

kendala-

anggaran,

pada

kendala

Desa

Bandung Kabupaten

masih

banyak

yang

dihadapi 30


sehingga

dalam

penyusunan

pelaksanaan

rencana

kerja

pemerintah desa belum

optimal.

Dalam

kebijakan

implementasi

gugur gunung, rembug desa, gotong royong.

Ini

menunjukkan

masyarakat

Desa

bahwa

Bandung

mempunyai modal social yang cukup

APBDes seringkali proses- proses

untuk

menjadi monopoli pemerintah desa.

pengambilan

Peran masyarakat hanya sebagai

pembangunan. Hal ini merupakan

pelengkap

kebijakan

cikal

dilakukan

masyarakat

dari

pembangunan

yang

pemerintah desa.

dalam

proses kebijakan

bakal

dari

partisipasi

dalam

proses

pembangunan untuk meningkatkan

. Selain alasan di atas Desa Bandung

ikut

Kecamatan

pembanguna di Desa Bandung.

Gedeg

Di samping itu, berdasarkan

Mojokerto adalah salah satu desa

data

yang secara rutin melaksanakan

wawancara dengan beberapa tokoh

kegiatan

rencana

masyarakat Desa Bandung yang

melalui

peneliti temui dengan sistem acak

kegiatan Musrenbang desa dan juga

diindikasikan bahwa sebagian besar

membuat rencana anggaran kerja

masyarakat Desa Bandung tidak

selama satu tahun anggaran dalam

mengetahui kegiatan-kegiatan apa

bentuk

yang

penyusunan

pembangunan

desa

APBDes

yang

dibahas

awal

akan

di

lapangan,

dilakukan

hasil

oleh

bersama Badan Permusyawaratan

pemerintah Desa Bandung beserta

Desa (BPD) yang tertuang dalam

jumlah pembiayaannya seperti yang

Rencana Kerja Pembangunan Desa

tertuang dalam APBDes. Padahal

(RKP-Desa) tahunan. serta tujuan

dari APBDes tersebut terakomodir

penelitian

semua

ini

untuk

mengetahui

kegiatan

pemerintahan,

implementasi kebijakan Anggaran

pembangunan

Pendapatan dan Balanja Desa (

penganggaran yang ditimbulkannya.

APBDes) Desa Bandung Kecamatan

Masyarakat

Gedeg Kabupaten Mojokerto.

pelibatan terhadap dirinya berkaitan

Kondisi sosial kemasyarakatan

dengan

desa

merasa

pembangunan

berikut

adanya

terbatas

Desa Bandung masih sangat terjaga

hanya dalam musyawarah dusun,

dengan baik. Sebagai desa di pulau

itupun sebatas pada permintaan

jawa, masih kentalnya budaya jawa

pemerintah desa agar masyarakat

seperti masih terlaksananya budaya

mengajukan

usul-usul

berkaitan 31


dengan

Namun

pelembagaan demokrasi secara kuat

usulan-usulan

guna tercapainya kesejahteraan dan

tersebut, sebagian masyarakat tidak

keadilan sosial, maka tata kelola

tahu bagaimana kelanjutannya.

pemerintahan dengan menggunakan

’nasib’

pembangunan. dari

pada

Sutoro (2001), memaparkan bahwa

pemerintah

desa

yang

asas

good

governance

penting.

menjadi

Maksudnya

adalah

dominan misalnya, dalam hal ini

berimbangnya pilar- pilar kekuatan/

lurah desa dengan perangkatnya,

kelompok-

telah

untuk

terbukti

menciptakan

kelompok

tidak

kepentingan

saling

mendominasi

pemerintahan tanpa kontrol warga

tetapi sebaiknya saling memberikan

yang memberikan kemudahan bagi

akses

suburnya praktek kolusi, korupsi dan

pemerintahan

nepotisme.

society.

Untuk

menumbuhkan

,

yakni:

antara

pilar

dengan

civil

desa

Tujuan Penelitian TINJAUAN PUSTAKA mengetahui

Teori Pembangunan

perencanaan

Pembangunan

1. Untuk mekanisme pembangunan dilaksanakan

di

yang

sebagai suatu perubahan tingkat

Desa

kesejahteraan secara terukur dan

Bandung Kecamatan Gedeg

alami.

Kabupaten Mojokerto.

kesejahteraan

2. Untuk

mengetahui

pelaksanaan Pendapatan Desa

Anggaran dan

(APBDes)

Belanja di

Desa

Perubahan

politik,

atau

ditentukan

oleh

hukum.

Perubahan

alami ditentukan oleh siapa yang berperan

dalam

(Salim,2002

Kabupaten Mojokerto.

2006)

mengetahui

tingkat

dimensi dari definisi ekonomi, sosial,

Bandung Kecamatan Gedeg

3. Untuk

diartikan

perubahan

dalam

itu

Wrihatnolo,

Konsep Partisipasi Masyarakat

pengawasan

dan

pertanggungjawaban

dari

ditegaskan di atas memiliki tradisi

Anggaran

yang sangat kaya berkaitan dengan

Belanja

pengambilan keputusan, khususnya

implementasi Pendapatan

dan

Desa (APBDes) di Desa.

Indonesia

di

level

desa.

sebagaimana

Dalam

berbagai 32


literatur,

partisipasi

masyarakat

dalam

dengan

atasan,

atau

antara

pembangunan

masyarakat dengan pemerintahan

diinterpretasikan bermacam-macam.

yang diberi nama partisipasi vertikal.

"Partisipasi masyarakat proses

adalah untuk

'gerakan'

terlibat

pembuatan

dalam

keputusan,

Partisipasi

Masyarakat Dilihat

Dari Bentuknya

dalam pelaksanaan kegiatan, ikut

Bentuk-bentuk

partisipasi

menikmati hasil kegiatan tersebut,

masyarakat menurut Forum Inovasi

dan

(2002)

ikut

serta

dalam

mengevaluasinya." (Uphoff, 1992).

dapat

mendiskusikan rancangan

Makna Partisipasi Masyarakat

melalui

Dalam Pembangunan

interaktif;

Partisipasi berasal dari kata participation

yang

program kebijakan

public

usulan/keluhan

atau antara

hearing,

2)

1)

dialog

menyampaikan dalam

berbagai

peran

kegiatan; 3) menolak kebijakan

serta, dan secara luas diartikan

dengan mendatangi kantor DPRD

peran atau ikut serta mengambil

dan Pemerintah Daerah secara

bagian

bersama-sama; 4) merencanakan

dalam

tertentu.

artinya

berupa;

suatu

kegiatan

Mubyarto

(1984)

mendefinisikan partisipasi sebagai kesediaan

untuk

dan

melaksanakan

proyek

pembangunan oleh masyarakat.

membantu

berhasilnya setiap program sesuai

Tinjauan Partisipasi Masyarakat

kemampuan

Dari Tahapannya

setiap

orang

tanpa

berarti mengorbankan kepentingan

Arnstein yang dikutip dalam

diri sendiri.

Forum

Partisipasi Masyarakat Dari sudut

tipologinya yang dikenal dengan

pandang Jenismya

Delapan

Menurut Nelson di dalam Ndraha

(1990)

ada

dua

jenis

Inovasi

(2002)

Tangga

lewat

Partisipasi

Masyarakat (Eight Rungs on The Ladder

of

Citizen

Participation)

partisipasi yaitu partisipasi antara

menjelaskan peran serta masyarakat

sesama warga atau anggota suatu

yang didasarkan kepada kekuatan

perkumpulan

masyarakat untuk menentukan suatu

yang

dinamakan

partisipasi horisontal, dan partisipasi

produk

yang

partisipasi masyarakat .

dilakukan

oleh

bawahan

akhir.

Delapan

tangga 33


dilembagakan/diregulasikan

dalam

Strategi Menumbuhkan Partisipasi

suatu produk hukum (misalkan di

Masyarakat

daerah

Peningkatan

keterlibatan

dalam

Pelembagaan

bentuk

Perda).

partisipasi

akan

masyarakat atau partisipasi dalam

dibutuhkan bila mana tradisi, atau

pembangunan

sistem serta mekanismenya yang

daerah

dikemukakan oleh Tjokroamidjojo

berlaku

di

(1996) sebagai berikut; pertama

tidak/kurang

menyediakan

adalah

untuk

mobilisasi

kegiatan-

pemerintahan

keterlibatan

ruang

masyarakat.

kegiatan masyarakat serasi untuk

Dikarenakan

kepentingan-kepentingan

mengatur tentang partisipasi, maka

pencapaian tujuan pembangunan,

proses

kedua

dengan

dilakukan secara partisipastif pula,

oto-aktivitas,

dimana tersedia ruang bagi pihak-

swakarya

pihak yang memiliki kepentingan

adalah

meningkatkan swadaya

dan

masyarakat yang

sendiri.

Pada

pertama,

cara

partisipasi

dalam

regulasi

ini

penyusunanya

kebijakan

akan

harus

tersebut

untuk

terlibat.

masyarakat lebih didasarkan pada hubungan satu arah dari atas ke bawah.

Sedangkan

pada

Konsep Good Governance

cara

Dimensi

kedua terutama ditujukan kepada

menurut

sektor usaha swasta. Perhatian

sebagaimana disampaikan oleh

khusus

Turner dan Hulme (1997) dalam

kepada

masyarakat

golongan

tertentu

berperan

penting

meningkatkan

partisipasi

good

World

bukunya

dalam

“Governance,

dalam

and Development, Making The State

yang

work”.

Melembagakan Konsep

mengidentifikasi

Partisipasi Dalam Pembangunan

dimensi

yang

diutarakan

berkembangnya

hukum untuk

berkelanjutan dari partisipasi, maka

(legal

partisipasi

development),

itu

sendiri

perlu

Administrstion

World

Bank

empat

kunci pada

sektor publik, yaitu akuntabilitas (accountability),

serta

berjudul

governance

sebelumnya, bahwa untuk menjamin konsep

Bank

dapat

pembangunan.

Seperti

governance

kerangka pembangunan

framework

for informasi 34


(information), dan transparansi (transpiration).

b. Partisipatif Masyarakat

harus

dalam Konsepsi Tentang Anggaran

dilibatkan

setiap

proses

penganggaran, demi menjamin

Anggaran menurut Rufus Wixon

adanya

dalam

(1999)

kebutuhan

“suatu

masyarakat dengan peruntukan

rencana yang disajikan secara

anggaran. Selain itu juga untuk

kuantitatif

biasanya

memainkan

peran

kontrol

dinyatakan dalam satuan uang

masyarakat

sehingga

dapat

yang disusun untuk periode

mencegah

yang akan datang”. Sementara

praktek korupsi.

Burhanuddin

didefinisikan

Syamsi

sebagai

yang

dalam

Basri

mendefiniskan,

(2003)

“anggaran

kesesuaian

antara

dan

dan

aspirasi

menemukan

c. Disiplin Penyusunan

anggaran

adalah hasil perencanaan yang

berorientasi

pada

berkaitan dengan bermacam-

masyarakat,

macam kegiatan secara terpadu

meninggalkan

yang dinyatakan dalam satuan

antara

pembiayaan

uang

penyelenggaraan

pemerintah,

dalam

jangka

waktu

tertentu”.

menurut

Rinusu

(2003),

ada

masyarakat. untuk

kebutuhan

tanpa

harus

keseimbangan

pembangunan

Dalam penyusunan anggaran

harus

dan

pelayanan

Disiplin

mencegah

penting terjadinya

beberapa prinsip dasar yang harus

pencampuradukan dan duplikasi

diakomodir, yaitu:

anggaran

a. Transaparan

berkaitan

Anggaran

ketepatan dalam

memberikan informasi tentang

pengimplementasian

untuk

tujuan,

menghindari kebocoran maupun

sasaran, yang

dapat

dengan

juga

waktu

manfaat

hendaknya

disamping

hasil

dan

diperoleh

masyarakat dari suatu kegiatan

pemborosan. d. Keadilan

atau proyek yang dianggarkan.

Pembiayaan

pemerintah

Oleh karena itu, dalam setiap

dilakukan

mekanisme

proses

pajak

penganggaran

harus

dilakukan secara transparan.

melalui

dan

dibebankan

retribusi kepada

yang

segenap 35


lapisan

masyarakat.

karena

itu,

pemerintah

Oleh

belanja

wajib

merupakan batas tertinggi untuk

mengalokasikan penggunaannya secara

adil

sehingga

dianggarkan

setiap jenis belanja.

bisa

seluruh

Sudut Pandang Ekonomi Politik

masyarakat tanpa diskriminasi

dan Sudut Pandang Teori Pilihan

dalam pemberian pelayanan.

Rasional

dinikmati

oleh

e. Efisiensi dan Efektivitas Dana

yang

baiknya

Pendekatan klasik menyatakan

tersedia

dimanfaatkan

dengan

untuk

peningkatan

harus

bahwa

cara

terbaik

untuk

sebaik-

mewujudkan kepentingan publik

menghasilkan

adalah cara dimana tidak ada

pelayanan

publik

intervensi

dan kesejahteraan masyarakat

terbaik

secara maksimal.

negara

dalam

f.

yang

Untuk itu

perencanaan

perlu

publik. yang

Keputusan

dapat

adalah

dibuat dengan

mengarahkan

anggota

ditetapkan secara jelas, sasaran,

masyarakat

hasil dan manfaat yang akan

tujuan-tujuan tertentu dimana

diperoleh masyarakat dari setiap

tujuan-tujuan ini dapat dicapai

proyek yang diprogramkan.

sebaik-baiknya kalau tidak ada

Rasional dan Terukur

campur tangan dari negara.

Dalam menyusun anggaran baik

Karena

menyangkut

keputusan politik sangat patut

maupun

sisi

pendapatan

pengeluaran

memperhatikan

agar

itu

aspek

perkembangan

diukur sebagaimana ditentukan

sebagai

dalam

konsekuensi

Pemerintah 2000,

No.

yaitu

Peraturan 105

(1).

dari

dipertanyakan, maka sebaiknya

dibiarkan

10

kearifan

harus

rasionalitas anggaran dan dapat

pasal

mencapai

Tahun Jumlah

masyarakat

saja akibat

terbentuk konsekuensi-

yang

tidak

disengaja oleh tindakan dan keputusan

individu

dalam

pendapatan yang dianggarkan

kapasitas pribadi, atau dengan

merupakan

kata

perkiraan

yang

lain

masyarakat

politik

terukur secara rasional yang

sebaiknya digeser dan diganti

dapat

masyarakat sipil (Caporaso dan

dicapai

untuk

setiap

sumber pendapatan; (2). Jumlah

Levine, 1994). 36


Bagi sebagian penulis dengan

dan tujuannya karena adanya

metode

keterbatasan

empiris-analitis,

"ekonomi

politik"

tersebut.

Untuk

tampaknya

itu, individu harus membuat

merupakan sebuah label formal

pilihan-pilihan tertentu dalam

yang dapat diterapkan pada

upaya mencapai tujuan dan

berbagai macam studi yang

keinginannya.

berkaitan dengan aspek-aspek

pilihan yang merupakan pilihan

kebijakan publik. Hal ini tidak

terbaik

memiliki

pencapaian

art i

metodologi

penting

tertentu

hanyalah

dan

merupakan

Tentu

dan

saja

memberikan tujuan

dan

keinginan serta memberikan kepuasan.

Individu

akan

piranti klasifikasi siap pakai,

menghitung opportunity cost

berguna

untuk

menarik

atas setup pilihan yang akan dia

perhatian

pembaca

potensial

buat. Rasionalitas individu pada

dan sebagainya. Teori

gilirannya akan

pilihan

mengasumsikan perilaku oleh

manusia seperangkat

Selain

rasional

pilihan yang didasarkan atas

bahwa

pencapaian keinginan terbaik

dipandu

tersebut (Green dan Shapiro,

akal.

itu

juga

mengasumsikan

bahwa

berbagai

fenomena

memberikan

sosial

1994).

KERANGKA BERPIKIR

dapat dijelaskan melalui aktifitas yang mendasar dari individuindividu dalam masyarakat. Aktifitas individu-individu itu sendiri seringkali

dimotivasi

oleh tujuan atau keinginan yang

Sebagaimana

diuraikan

mencerminkan pilihan mereka.

dimuka bahwa obyek penelitian ini

Dan individu dalam beraktifitas

adalah

tentunya

Pendapatan

akan

menghadapi

implementasi dan

Anggaran

Belanja

keterbatas-keterbatasan. Tidak

(APBDes)

akan mungkin individu akan

peningkatan

mencapai

pedesaan dengan batasan ruang 37

semua

keinginan

dalam

Desa rangka

pembangunan


lingkup: pelaksanaan APBDes di

kelembagaan

serta

Desa Bandung Kecamatan Gedeg

kapasitas

interelasi

Kabupaten

stakeholders

Mojokerto.

normatif

dalam

APBDes

pelaksanaan

pemerintah

telah

Peraturan

Menteri

tentang

pedoman

menerbitkan Dalam

Secara

Negeri

pelaksanaan APBDes. Menyoroti

dan

penting

sekaligus

apara

terhadap

hasil pembangunan di desa. Landasan

teori

yang

dipersiapkan sebagai grand theory yang

dikemukakan

sebelumnya

arti

realitas,

untuk

pada

bab

mendukung

kajian ini antara lain: konsep good

Anggaran Pendapatan dan Belanja

governance.

Sedangkan

pisau

Desa

bedah

digunakan

adalah

(APBDes)

dalam

pembangunan

desa

proses

yang

yang

pendekatan good governance untuk

mempunyai dampak yang luas bagi

memahami implementasi APBDes

masyarakat

yaitu:

desa

akhirnya

yang

akan

kesejahteraan

pada

meningkatkan

masyarakat

aspek

transparansi,

akuntabilitas,

partisipasi,

desa.

kelembagaan serta relevansi dari

Dengan melihat semakin tingginya

pelaksanaan APBDes dengan hasil

penerimaan desa baik yang berasal

pembangunan di Desa Bandung

dari pendapatan asli desa, dana

Kecamatan

bantuan

Mojokerto.

dari

pemerintah

yang

berbentuk Alokasi Dana Desa (ADD)

Hasil

dan dari penghasilan lainnya yang

diharapkan

sah sesuai dengan undang- undang,

implementasi

belum

Pendapatan

bisa

meningkatkan

Gedeg

Kabupaten

penelitian

yang

adalah

eksplorasi

dari

Anggaran

dan

Belanja

kesejahteraan masyarakat desa dan

(APBDes)

merupakan hegemoni dari aparat

pembangunan di Desa Bandung

pemerintah

peneliti

sebagai masukan bagi pemerintah,

berupaya untuk menganalisis dan

praktisi dan dunia ilmu pengetahuan

mendeskripsikan

aspek

untuk menciptakan pembangunan

implementasi

desa yang lebih baik sebagaimana

Anggaran Pendapatan dan Belanja

yang dimaksud dalam teori dan

Desa

sesuai

berkaitan

desa;

berbagai

dengan

(APBDes)

menafsirkan/ fenomena

maka

dengan

menginterprestasikan social,

nilai,

dan

dengan

dalam

Desa

kondisi

proses

obyektif

sosial ekonomi masyarakat desa. Secara skematis kerangka konsep 38


dapat

digambarkan

sebagaimana

diatas.

seutuhnya dari obyek yang diteliti, tanpa harus dirinci secara detail unsur-unsur

METODE PENELITIAN

yang

ada

dalam

keutuhan obyek penelitian.

Jenis Penelitian Dari yang

perumusan

telah

masalah

dikemukakan

penelitian

ini

pendekatan

maka

PEMBAHASAN

HASIL

PENELITIAN

menggunakan

deskriptif

kualitatif

Peranan Partisipasi Masyarakat

dengan maksud untuk mengetahui

Dan

Mekanisme

Dalam

secara mendalam dan memperoleh

Perencanaan Pembangunan Desa

gambaran

tentang

partisipasi

Partisipasi masyarakat dalam

masyarakat

melalui

Musrenbang

perencanaan pembangunan daerah

Kelurahan

dalam

perencanaan

khususnya

pembangunan

daerah.

Penelitian

di

Kecamatan

Desa

Gedeg

Bandung Kabupaten

deskriptif kualitatif berusaha untuk

Mojokerto secara spesifik bisa dilihat

mencari dan memperoleh informasi

dari tiga hal, yaitu: kepesertaan,

mendalam

penguasaan

suatu

kasus/peristiwa

materi

musrenbang,

yang terjadi dengan menempatkan

pelaksanaan Musrenbang dan jenis

teori pada data yang dperolehnya

partisipasinya.

(Bungin, 2007).

Dari

sisi

kepesertaan

Analisis data yang digunakan

sedikitnya keterwkilan perempuan

dalam penelitian ini adalah analisis

dalam Musrenbang desa tidak bisa

domain (Domain Analysis). Menurut

disimpulkan

Bungin (2007) teknik analisis domain

partisipasi

masyarakat

Desa

digunakan

Bandung

khususnya

pada

untuk

menganalisis

bahwa

gambaran obyek penelitian secara

keterwakilan

umum atau ditingkat permukaan,

dikategorikan

namun relatif utuh tentang obyek

partispasi yang pasif, akan tetapi

penelitian tersebut. Teknik ini dipakai

ketidakhadiran kelompok perempuan

dalam

dalam musrenbang desa karena ada

penelitian

eksplorasi, penelitian untuk

artinya ini

yang

bertujuan

analisis

hanya

memperoleh

hasil

ditargetkan gambaran

perempuan

peranan

dalam

bisa definisi

anggapan bahwa perempuan tidak perlu

terlibat

dalam

proses

musrenbang desa. 39


Dari

sisi

disimpulkan

materi

bahwa

dapat

didasarkan

pada

kekuatan

kerjasama

masyarakat untuk menentukan suatu

masyarakat dengan pemerintah di

produk akhir. Dan masyarakat desa

tingkat desa sudah berjalan sesuai

bandung tidak dapat memastikan

dengan

usulan mereka dilaksanakan oleh

aturan

merencanakan,

dalam

melaksanakan,dan

menegosiasikan usulan. Dapat dari

pemerintah

desa.

Kondisi

menimbulkan

disimpulkan

bahwa

ini

asymmetric

information dimana masyarakat tidak

sisi

pelaksanaan

peranan

mengetahui

partisipasi

masyarakat

dalam

bahasan dalam penentuan prioritas

Musrenbang sudah sangat optimal.

program yang dilaksanakan oleh

Hal ini bisa dilihat dari berjalannya

pemerintah desa.

musyawarah yang demokratis dan

apa

yang

Bahkan

menjadi

kecenderungan

negosiasi yang alot antar perwakilan

bahwa

masyarakat untuk mempertahankan

masyarakat

usulannya

hanyalah semu dan sebuah kepura-

meskipun

apa

peranan

partisipasi

melalui

Musrenbang

disampaikan peserta terkadang tidak

puraan

rasional. Dari sisi jenis partisipasi

fenomena pelaksanaan tersebut di

tersebut diatas dapat disimpulkan

kaji

bahwa

ekonomi politik dimana peserta baik

didalam

perencanaan

(Camouflage).

dengan

pembangunan daerah telah terjadi

atas

partisipasi

maupun

vertikal

masyarakat

dengan

yaitu

antara

Pemerintah

nama

Apabila

pendekatan

kelompok

atas

teori

(profesi)

nama

pribadi

mengusulkan atau menegosiasikan

Desa dan partisipasi horisontal yaitu

pendapatnya

partisipasi

“kepentingan” politik dan sekaligus

antar/sesama

peserta

Untuk mengetahui tahap dan partisipasi

belakangi

“kepentingan ekonomi”; kepentingan

musyawarah.

tingkatan

dilatar

masyarakat

politik

berarti

bagaimana

bersangkutan

yang

mendapakan

tambahan

“kekuasaan”

dengan Delapan Tangga Partisipasi

kepentingan

ekonomi

Masyarakat (Eight Rungs on The

“keuntungan

Ladder of Citizen Participation) yang

keduanya dalam teori ini keduanya

diperkenalkan oleh Arnstein, yang

merupakan

menjelaskan peran serta masyarakat

berkaitan

digunakan

tipologi

yang

dikenal

mendapat

ekonomi”

satu dengan

dan (yang

kesatuan), usulan

yang 40


diperjuangkan. Begitu pula apabila

tahapan Placation dan pada tingkat

proses musyawarah ini dilihat dari

pertanda (Tokenisme) yaitu tingkat

pandangan

peran serta masyarakat, dimana

teori

pilihan

rasional

maka secara rasional para elit desa

masyarakat

akan memperjuangkan kepentingan

berpendapat,

kelompok dan pribadinya dengan

tidak mempunyai kemampuan untuk

mengabaikan

mendapatkan

kepentingan

masyarakat banyak. Dari

usulan,

tangga

didengar tetapi

dan

masyarakat

jaminan

bahwa

pandangan

dan

partisipasi

pendapatnya akan dipertimbangkan

tersebut diatas dan berdasarkan

oleh pengambil keputusan. Pada

hasil penelitian dapat disimpulkan

tingkat ini partisipasi masyarakat

bahwa

memiliki kemungkinan sangat kecil

tingkatan

partisipasi

dalam

perencanaan

masyarakat

pembangunan desa bandung telah mencapai

pada

(Placation). Tangga

Tangga Menurut

Kelima

dikategorikan

untuk

menghasilkan

perubahan

dalam masyarakat.

Kelima Arnstein

(placation)

pada

Tingkat

Tokenisme (pertanda) yaitu tingkat peran serta masyarakat, dimana masyarakat berpendapat,

didengar tetapi

dan

masyarakat

tidak mempunyai kemampuan untuk mendapatkan usulan,

jaminan

bahwa

pandangan

dan

pendapatnya akan dipertimbangkan oleh pengambil keputusan. Pada tingkat ini partisipasi masyarakat memiliki kemungkinan sangat kecil untuk

menghasilkan

perubahan

dalam masyarakat Dapat tahap

dan

perencanaan

pembangunan yang dilakukan di Desa

disimpulkan tingkatan

Mekanisme

Bandung

sudah

berjalan

bahwa

bagus, dimana dimulai dari tingkatan

partisipasi

yang paling rendah yaitu RT, namun

masyarakat di Desa Bandung pada

untuk

kedepannya

partisipasi 41


masyarakat dari yang paling bawah

pembangunan dan anggaran kurang

untuk

transparan

dilembagakan

dengan

sehingga

pelembagaan

tersebut

tidak

sehingga

pernah

masyarakat

tahu

program

diharapkan masyarakat mempunyai

pembangunan pemerintah desa dan

kekuatan

menegosiasikan

anggaran yang menyertainya. Disini

usulan mereka dan juga menjamin

dapat disimpulkan bahwa dalam

usulan tersebut direalisasikan oleh

pengelolaan

pemerintah desa.

pembangunan

Pelaksanaan Kebijakan APBDes

desa bandung kurang transparan.

Pelakanaan

kebijakan APBDes di

Dari tinjauan teori pilihan rasional,

Desa Bandung dari hasil penelitian

dimana masyarakat akan terlibat

dilapangan dapat ditemukan fakta

dalam proses pembangunan ketika

bahwa dalam proses penyusunan

pembangunan

APBDes

keuntungan ekonomi bagi individu

dalam

sering

mengalami

anggaran desa,

dan

pemerintah

itu

keterlambatan, hal ini dikarenakan

maupun

karena sumber daya yang dimiliki

juga masyarakat Desa Bandung,

Desa Bandung masih sangat rendah

mereka akan terlibat dalam proses

dan belum maksimalnya sosialisasi

pembangunan di Desa bandung

dan pelatihan penyusunan APBDes

ketika program tersebut memberikan

oleh

manfaat

Pemerintah

Kabupaten

kelompoknya.

member

baginya.

Demikian

Hal

ini

Mojokerto. Hal ini menyebabkan

menyebabkan

pemerintah

mengalami

pembangunan yang dilaksanakan

mengadopsi

oleh pemerintah Desa bandung tidak

kesulitan

desa dalam

program

kebijakan APBDes sesuai dengan

sesuai

Permendagri No. 35 Tahun 2007.

Pemerintah Desa (RKPDes)

Dari

Pertanggungjawaban APBDes

sisi

pelaksanakan

program

dengan

Rencana

Kerja

pembangunan yang tertuang dalam

Dari hasil penelitian tentang proses

Rencana Kerja pemerintah Desa

pertanggungjawaban APBDes yang

(RKPDes) dimana dalam dokumen

dilaksanakan oleh pemerintah Desa

RKPDes ada tujuh program kerja

Bandung ditemukan fakta bahwa

yang

pertanggungjawaban APBDes oleh

direncanakan,

hanya

empat

terlaksana

program.

Ini

pemerintah Desa bandung Masih

disebabkan karena pemerintah desa

sebatas

untuk

bandung

persyaratan

legal

dalam

pengelolaan

memenuhi formal

sesuai 42


dengan perundang- undangan dan

Daerah, hal ini dikarenakan

belum bersifat bertanggung gugat,

sumber daya manusia yang

yaitu

ada di desa masih rendah

pemerintah

desa

wajib

mempertanggungjawabkan

dan sosialisasi yang kurang

pelaksanaan

program

pembangunannya

dari pemerintah Kabupaten

kepada

masyarakat yang dipimpinnya.

Mojokerto. 4. Dalam penyusunan laporan

KESIMPULAN DAN SARAN

pertanggungjawaban pemerintah dalam program

Kesimpulan 1. Mekanisme

perencanaan

pembangunan Bandung

di

Desa

dimulai

pembangunan

yang

dilaksanakan

oleh

pemerintah Desa Bandung

dari

masih

sebatas

memenuhi

musyawarah di tingkat RT,

syarat legal saja, pemerintah

RW, Tingkat

desa

kemudian

dusun yang

usulan-

program

usulan


pembangunan

dibawa

pada

tidak

laporan

musrenbang

pembangunannya

kepada masyarakat.

desa. 2. Belum

dilembagakannya

mekanisme

perencanaan

pembangunan tingkat

RT,

tingkat

mulai RW

dusun,

Saran 1. Dari

sisi

mekanisme

dari

perencanaan pembangunan

maupun

perlu adanya pendampingan

ini

oleh pihak yang independen

tawar

dan kompeten tidak hanya

dalam

dibutuhkan

di

memperjuangkan usulannya

Musrenbang

desa

sangat rendah.

tetapi harus dimulai dari para

menyebabkan

hal

daya

masyarakat

3. Dalam kebijakan

pelaksanaan APBDes

dilaksanakan

di

Musrenbang

tingkat

di

akan

tingkat

yang

RT/RW dan tingkat dusun,

Desa

dan

perlu

adanya

Bandung masih belum sesuai

pelembagaan

mekanisme

dengan jadwal yang telah


ditentukan oleh Pemerintah 43


desa mulai dari tingkat RT,

pembangunannya

kepada

RW dan Dusun.

masyarakat

dengan

2. Dari

sisi

desa

pelakanaan

beberapa cara seperti dalam


forum RTan, dan ditempel

desa

adanya

pada papan pengumuman

oleh

pihak

yang terdapat di masing-

independen

dan

masing RT, RW dan dusun

perlu

pendampingan yang

kompeten mulai dari proses

sehingga

pra

mengetahui

musrenbang

sampai

musrenbang desa. 3. Untuk

program

pembangunan

meningkatkan

transparansi

dalam

pengelolaan keuangan desa, pemerintah

masyarakat

desa

yang

dilakanakan oleh pemerintah desa. 5. Berkaitan

dengan

sumber

harus

daya manusia yang dimiliki

memberikan informasi yang

oleh pemerintah yang masih

jelas tentang anggaran desa

rendah

dan program pembangunan

penyusunan APBDes yang

pemerintah desa baik melalui

masih

forum

warga,

pemerintah desa, pemerintah

pengumuman yang ditempel

Kabupaten Mojokerto perlu

di papan pengumuman di

mengadakan pelatihan bagi

masing- masing RT, dan juga

aparatur

bisa disampaikan pada forum

dalam proses penyusunan

pertemuan

APBDes

rembug

warga

sehingga mengetahui dana

yang

lainnya

masyarakat berapa dikelola

besar oleh

pemerintah desa. 4. Untuk akuntabilitas

meningkatkan pelaksanaan

dan

sosialisasi

kurang

kepada

pemerintah

sehingga

desa

dalam

penyusunan APBDes olehb pemerintah

desa

tidak

mengalami keterlambatan. 6. Perlu

adanya

organisasi

penguatan

kemasyarakatan

untuk meningkatkan peran

APBDes, pemerintah desa

masyarakat

dalam

proses

harus

pembangunan


sehingga pemerintah desa

pelaksanaan

prinsip- prinsip pengelolaan 44

desa,


keuangan

desa

seperti,

ah/kasimun.html.

partisipasi, transparasi dan akuntabilitas

pengelolaan

keuangan

desa

January

28, 2004 Forum Inovasi. 2002. Partisipasi

dapat

Masyarakat dalam

tercapai gunan meningkatkan

Penyelenggaraan Otonomi

pembangunan di desa dan

Daerah. http://www.forum-

menciptakan

pelaksanaan

inovasi.or.id. 27 September 2008.

pembangunan

desa

yang

Green, Donald p., Shapiro, Ian.

bertanggung gugat.

1994. Pathologies of Rational Choice Theory; A Critique of

Daftar Putaka

Aplecations in Political Science.

Bungin, Burhan. 2003. Analisis Data

Yale University Press, New

Penelitian

Kualitatif:

Heaven and London.

dan

Islamy, M. Irfan, 2004. “Membangun

Arah

Maysrakat Partisipatif”. Jurnal

Penguasaan Model Aplikasi.

Ilmiah Administrasi Publik, Vol.

Raja

IV No.2, hal.3-9, 2004

Pemahaman

Filosofis

Metodologis

ke

Grafindo

Persada.

Jakarta.

.

Bungin, Burhan. 2007. Penelitian Kualitatif: Ekonomi, dan

Komunikasi, Kebijakan

Ilmu

Kencana

sosial Prenada

Publik, Lainnya. Media

Group. Jakarta.

Mubyarto.

1984.

Strategi

Pembangunan Pedesaan. P3PK. Universitas

Gadjah

Mada

Yogyakarta. Ndraha, Taliziduhu. 1990. Pembangunan Masyarakat;

Caporaso, James., P.Levine, David.

Mempersiapkan Masyarakat

1992. Theories of Political

Tinggal Landas. Rineka Cipta.

Economy. Cambridge

Jakarta.

University Press.

Rinusu

Centre for Participatory Developmen

dan

Panduan

Sri

Mastuti,

Praktis

2003.

Mengontrol

(CéPAD) Indonesia, 2004.

APBD, Jakarta : Civic Education

“Advokasi

and

APBDes

di

Budget

Transperency

Kabupaten Sidoarjo”, tanpa

Advocation (CiBa) & Friedrich

nomor,

Ebert Stiftung (FES)

www.forumdesa.org/makal 45


Tjokroamidjojo, Bintoro. 1996.

Enviromental and Development.

Perencanaan Pembangunan.

Gatekeeper Series No. 31,

PT. Toko Gunung Agung.

London.

Jakarta. Uphoff, N, 1992. Sustainable

Wrihatnolo, Randy R, dan Riant Nugroho D, 2006, Manajemen

Agriculture Programme of the

Pembangunan

Indonesia,

International Institute for

Media Komputindo, Jakarta

Elex

46

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Recommend Documents