IMPLEMENTASI HASIL RESES ANGGOTA DPRD DALAM KEBIJAKAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

eJournal Administrative Reform, 2017, 5 (2): 325 ISSN 2338-7637, ar.mian.fisip-unmul.ac.id © Copyright 2017

IMPLEMENTASI HASIL RESES ANGGOTA DPRD DALAM KEBIJAKAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Baharuddin Demmu 1, Adri Patton 2 , Jamal Amin 3 Abstrak Penelitian ini mengkaji (1) implementasi hasil reses anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur terhadap kebijakan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016; (2) Faktor yang mendukung dan menghambat implementasi Hasil Reses dalam APBD; (3) Kebijakan yang mendorong implementasi hasil reses dalam penyusunan APBD. Aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui reses anggota DPRD, sebagian telah terimplementasi dalam APBD, meskipun hasil reses yang berupa pokokpokok pikiran DPRD belum digunakan secara maksimal sebagai acuan dalam penyusunan maupun pembahasan APBD Provinsi Kalimantan Timur. Kata Kunci: Dewan Perwakilan Rakyat Daera, Reses, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Abstract This research analyzed: (1) the implementation of recess result of the East Kalimantan Province Regional House OF Representative members towards the Regional Revenue and Expenditure budget policy in the year 2016; (2) Factors which supported and hindered the implementation of the recess results for the regional revenue and expenditure budget; (3) Policies which encouraged the implementation of the recess result in the budgeting. Moreover, this research belonged to qualitative research. The public aspirations which were conveyed through the recess of the house of representative members were partly implemented in the regional budget. However, the result of recess in the forms of main ideas from the House of Representative members had not been employed optimally as the reference either for budget planning or for the discussion of the East Kalimantan Province regional budget. Keywords: Regional House of Representative, Recess, Regional Revenue and Expenditure Budget.

1

Mahasiswa Program Magister Ilmu Administrasi Negara, Fisip – Unmul Samarinda. Dosen Program Magister Ilmu Administrasi Negara, Fisip – Unmul Samarinda. 3 Dosen Program Magister Ilmu Administrasi Negara, Fisip – Unmul Samarinda. 2

eJournal Administrative Reform, Volume 5, Nomor 2, 2017: 325-334

Pendahuluan DPRD yang merupakan representasi perwakilan rakyat di parlemen daerah dipilih secara langsung oleh rakyat di daerah, sesuai ketentuan Konstitusi Republik Indonesia Undang-undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat (3) “Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.” Keberadaan DPRD semakin kuat seiring bergulirnya era otonomi daerah pasca keruntuhan orde baru 1998. Otonomi Daerah dilaksanakan dilahirkan melalui Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi daerah. Kewajiban anggota DPRD Provinsi menurut pasal 108 huruf (i) UU Pemda adalah “anggota DPRD Provinsi berkewajiban menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala.” Selanjutnya anggota DPRD mempunyai kewajiban memperjuangkan aspirasi masyarakat. Reses anggota DPRD sebagai pelaksanaan fungsi DPRD sebagaimana ditentukan pasal 96 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, DPRD Provinsi menjaring aspirasi masyarakat. Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur periode 2014-2019 merupakan hasil proses demokrasi langsung melalui pemilihan umum (pemilu) tahun 2014. Komposisi anggota berdasarkan partai yang berhasil menduduki kursi anggota legislatif Provinsi Kalimantan Timur terdiri dari 55 orang anggota yang meliputi 10 Partai Politik Peserta Pemilu 2014, yaitu Partai Golongan Karya (Golkar) sebanyak 12 kursi, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebanyak 7 kursi, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) sebanyak 6 kursi, Partai Demokrat sebanyak 5 kursi, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebanyak 5 kursi, Partai Amanat Nasional (PAN) sebanyak 5 kursi, Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) sebanyak 5 kursi, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebanyak 4 kursi, Partai Nasional Demokrat (NASDEM) sebanyak 3 kursi, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebanyak 3 kursi. Sebagai pelaksanaan kewajiban menyerap aspirasi masyarakat, maka anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan 3 kali reses dalam satu periode sebelum penyusunan dan pembahasan APBD pada tahun berikutnya. Hasil reses yang merupakan tahapan serapan aspirasi masyarakat oleh anggota DPRD Provinsi diharapkan akan terealisasi dalam usulan penyusunan APBD Provinsi Kalimantan Timur setiap tahun anggaran. Pengertian dan Jenis Kebijakan Publik Istilah “kebijakan” atau “policy”digunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun suatu lembaga pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu (Anderson dalam Budi Winarno, 2014:19). Istilah publik berasal dari bahasa Inggris public yang berarti umum, masyarakat, negara. (Lijan Poltak Sinambela, 2014: 5). Kata publik telah di

326

Implementasi Hasil Reses Anggota DPRD dalam Kebijakan... (Baharuddin Demmu)

terima menjadi Bahasa Indonesia baku menjadi kata publik yang berarti umum, orang banyak, orang ramai.(J.S. Badudu, Sutan M.Zain, 2001:781-782). Definisi atau konsep kebijakan menurut Friedrick (Islamy, 2004:17): ”a proposed course of action of a person, group, or government within agiven environment providing obstacles and oppurtunities which the policy was proposed to utilize and evercome in an effort to reach a goal or realize an objective or a purpose.” (serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu). Konsep ini menunjukkan bahwa perhatian kita dalam mempelajari kebijakan publik seharusnya di tujukan pada apa yang senyatanya dilakukan oleh pemerintah bukan sekedar apa yang ingin dilakukan. Partisipasi Masyarakat dalam Kebijakan Daerah Partisipasi masyarakat adalah kerjasama antara rakyat dan pemerintah dalam merencanakan, melaksanakan, melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan, masyarakat diasumsikan mempunyai aspirasi, nilai budaya yang perlu diakomodasikan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan (Loekman Soetrisno, 1995 : 207). Kebijakan melibatkan masyarakat secara langsung dalam proses pembangunan akan membawa dampak penting, yaitu : (1) terhindar dari peluang terjadinya manipulasi. Keterlibatan masyarakat akan memperjelas apa yang sebenarnya dikehendaki oleh masyarakat; (2) memberikan nilai tambah pada legitimasi rumusan perencanaan karena semakin banyak jumlah mereka yang terlibat akan semakin baik; (3) meningkatkan kesadaran dan keterampilan politik masyarakat (Sugandi Yogi Suprayogi, 2011:183). Kebijakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Lembaga perwakilan rakyat ada yang disebut dengan parlemen atau legislatif. Parlemen sendiri menurut Jimly Asshiddiqie asal katanya dari perkataan bahasa Prancis “parle” yang berarti “to speak” (berbicara). Istilah itu menyiratkan pengertian, dalam rangka menyuarakan aspirasi dan kepentingan rakyat yang berdaulat itu. Oleh karena itu, wakil memiliki tanggung jawab secara individual sebagai anggota Lembaga Perwakilan Rakyat terhadap yang diwakili (Jimly Asshiddiqie dalam Efriza, 2014:27) Secara etimologis, menurut Kamus umum Bahasa Indonesia oleh Poerwadarminta, perkataan anggaran bersumber dari kata “anggar” atau “kirakira” atau “perhitungan”, sehingga pengertian anggaran negara atau daerah berarti perkiraan atau perhitungan jumlahnya pengeluaran atau belanja yang akan dikeluarkan oleh negara (Mei Susanto, 2013: 103).

327


Anggaran menurut Glenn A Welsch dikaitkan dengan fungsi-fungsi dasar manejemen yang meliputi fungsi perencanaan, koordinasi dan pengawasan (Didit Herlianto, 2015:1). Penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan sangat ditentukan oleh kinerja anggaran (performance budgeting). Oleh karena itu, faktor efisiensi dan efektivitas menjadi ukuran dalam menentukan suatu kinerja sistem pemerintahan, mengingat anggaran merupakan bagian integral dari perencanaan program. Proses penyusunan dan pengelolaan anggaran tersebut harus mengemban tiga fungsi utama, yaitu fungsi alokasi, fungsi distribusi dan fungsi stabilitas, baik dibidang ekonomi maupun bidang lainnya (Sedarmayanti, 2003: 38) Faktor yang mendukung dan menghambat Implementasi Hasil Reses Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur Terhadap Kebijakan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016 1.

Faktor Sumber daya Sumber daya berdasarkan pendapat George C Edward III adalah sumberdaya manusia maupun sumberdaya finansial dan fasilitas yang tersedia yang dapat menunjang efektivitas implementasi. Faktor sumber daya dalam implementasi hasil reses DPRD Provinsi Kalimantan Timur adalah : Sumberdaya manusia Faktor sumber daya manusia yang mempengaruhi dalam implementasi hasil reses dalam penyusunan APBD diantaranya sumber daya Anggota DPRD dan sumber daya masyarakat. Daya juang anggota DPRD dalam mengusulkan dan mengawal usulan menurut masyarakat sangat besar pengaruhnya terhadap implementasi hasil reses dalam APBD, apalagi fungsi DPRD dalam undang undang nomor 23 tahun 2014 menpunyai 3 fungsi yaitu: legislasi (pembentukan perda provinsi), budget (anggaran), dan pengawasan. Faktor sumber daya Anggota DPRD Provinsi dalam rangka untuk meningkatkan kapasitas dalam melaksanakan tugas dan fungsi anggota DPRD, maka secara berkala melakukan kegiatan kegiatan pelatihan-pelatihan dan bimtek (bimbingan teknis). Faktor sumber daya masyarakat, masyarakat belum memiliki pemahaman terhadap prosedur pengusulan anggaran dan dapat memenuhi syarat administratif. Pemahaman syarat-syarat dan prosedur penganggaran sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi hasil reses dalam APBD. Sumberdaya Finansial Pendanaan untuk kegiatan reses anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, untuk beberapa daerah pemilihan yang telah ada sarana jalan yang

328


memadai dan jarak yang tidak terlalu jauh sudah mencukupi, namun ketersediaan dana untuk memfasilitasi reses, terutama bagi daerah pemilihan yang luas dan jarak yang jauh dari pusat pemerintahan Kota Samarinda, tentu masih sangat terbatas. Faktor Keuangan Daerah yang menyebabkan terbatasnya anggaran APBD Kaltim, diakibatkan bagian Kalimantan Timur dari Dana Perimbangan Pusat dan daerah yang masih sangat kurang dan tidak adil jika dibandingkan dengan sumbangan Kalimantan Timur bagi pendapatan negara. Selain itu dana aspirasi masng-masing anggota DPRD yang kurang memadai untuk menampung usulan masyarakat. Fasilitas yang tersedia Fasilitas daerah yang disediakan untuk anggota DPRD masih terbatas, karena wilayah Kalimantan Timur sangat luas dan sarana penghubung antar daerah dibeberapa tempat masih harus mengandalkan jalur sungai. Sehingga untuk melakukan reses dengan jangkauan yang luas membutuhkan waktu yang panjang dan kesiapan fisik yang prima. 2.

Faktor Komunikasi Komunikasi berdasarkan pendapat George C Edward III agar kebijakan terlaksana dengan baik maka proses komunikasi harus dilakukan secara efektif. Program disosialisasikan kepada kelompok sasaran untuk menghindari distorsi, dan kesalahpahaman dan lain sebagainya. Dalam implementasi penelitian ini ditemukan bahwa proses komunikasi dilakukan meliputi Komunikasi pada pelaksanaan Reses Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur dan komunikasi pada saat penyusunan dan pembahasan anggaran. Pada pelaksanaan reses komunikasi telahdilakukan dengan baik yang meliputi : 1. Komunikasi oleh pimpinan DPRD kepada Anggota DPRD tentang jadwal dan tujuan pelaksanaan reses serta kewajiban penyusunan laporan hasil kegiatan oleh masing-masing anggota DPRD. 2. Komunikasi oleh Anggota DPRD dengan masyarakat konstituen di masing-masing daerah pemilihan 3. Komunikasi Anggota DPRD dengan Masyarakat tentang Hasil Reses dalam daerah pemilihannya. Komunikasi yang dilakukan untuk proses penganggaran daerah dilakukan meliputi tahapan proses penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD Provinsi Kalimantan Timur.Pada tahap penyusunan, Musrenbang merupakan forum yang diharapkan mempertemukan berbagai pihak untuk mengajukan usulan anggaran. Dalam proses Musrenbang di tingkatdesa, Kecamatan dan kabupaten sangat jarang Anggota DPRD Provinsi dilibatkan, Namun pada proses musrenbang provinsi, DPRD Provinsi merupakan pihak 329


yang dilibatkan. Dalam proses musrenbang DPRD Provinsi menyampaikan pokok-pokok pikiran. Komunikasi pada tahap pembahasan dan penetapan APBD Provinsi Kalimantan Timur meliputi : 1) Komunikasi anggota DPRD dengan Badan Anggaran dalam proses pembahasan APBD 2) Komunikasi anggota DPRD dengan Mitra Komisi dalam pembahasan APBD 3) Komunikasi Pimpinan DPRD kepada Kepala Daerah 4) Komunikasi antara Badan Anggaran dengan TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) Komunikasi pada tahap pembahasan dan penetapan telah dilakukan namun tidak menempatkan dokumen pokok-pokok pikiran hasil reses anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur sebagai dasar acuan pokok dalam pembahasan anggaran. Bahkan menurut pendapat anggota DPRD komunikasi yang dijalin terkesan lebih mengedepankan negosiasi kepentingan politik para pihak. Menurut pendapat masyarakat komunikasi dalam pembahasan APBD kurang transparan, sehingga sulit masyarakat mengakses proses pembahasan anggaran secara menyeluruh. 3.

330

Faktor Disposisi Disposisi yang dimaksud Erdward III adalah komitmen dan kejujuran, komitmen adalah kemauan yang tinggi untuk melaksanakan program dan kejujuran yang mengarah pada arah program, taat aturan hukum yang telah digariskan sehingga tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan. Aspek disposisi yang dapat digambarkan berdasarkan hasil penelitian adalah komitmen anggota DPRD menurut masyarakat daya juang anggota DPRD dalam memperjuangkan implementasi hasil reses dalam APBD sangat berpengaruh terhadap terimplementasi atau tidak usulan masyarakat. Tingkat daya juang ini merupakan wujud dari komitmen anggota DPRD pada masyarakat. Namun menurut masyarakat belum semua anggota DPRD menunjukkan komitmen yang sungguh-sungguh dalam memperjuangkan implementasi hasil reses dalam APBD. APBD Provinsi Kalimantan Timur yang merupakan produk kesepakatan Pemerintah Daerah dan DPRD menurut masyarakat belum secara menyeluruh mencerminkan keberpihakan pada rakyat. Anggaran dalam APBD menurut masyarakat sebagian besar masih berorientasi kepentingan pengambil kebijakan. Selain itu diakui oleh responden yang merupakan anggota DPRD bahwa dalam negosiasi anggaran seringkali kepentingan politik pihak eksekutif (pemerintah daerah) maupun pihak legislatif lebih mengemuka. Kepentingan politis, mengakibatkan kurangnya komitmen anggaran bagi


publik, karena adanya unsur politis dalam rangka mewujudkan kepentingan tertentu. 4.

Faktor Struktur birokrasi Struktur birokrasi menurut Edward III berkaitan dengan struktur dan mekanisme pelaksanaan, hubungan-hubungan yang terjadi serta normanorma yang berlaku dalam birokrasi yang semuanya perlu diperhatikan karena dapat mempengaruhi efektivitas implementasi program. Struktur birokrasi yang mendukung Struktur birokrasi yang mendukung dalam implementasi kebijakan penyusunan APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2016 adalah: 1) Regulasi yang mengatur adanya Hak budget DPRD yang menjadi faktor pendukung pelaksanaan hasil reses dalam penyusunan APBD 2) Struktur birokrasi yang mengatur mekanisme adanya forum bersama Pemerintah Provinsi dan DPRD untuk membahas usulan-usulan dari kedua lembaga. Struktur birokrasi yang menghambat Struktur birokrasi yang menghambat dalam implementasi kebijakan penyusunan APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2016 adalah: 1) Keterbatasan kewenangan Pemerintah Provinsi yang membatasi bentuk usulan masyarakat yang dapat diakomodir 2) Faktor Pemerintah Daerah, dukungan dari pemerintah daerah dalam implementasi hasil reses DPRD yang tertuang dalam Pokok-pokok pikiran DPRD belum terlihat menurut pendapat para responden. 3) Usulan program melalui reses DPRD Provinsi dalam mekanisme anggaran akan dimasukkan dalam bantuan keuangan kepada kabupaten/kota. Bantuan Keuangan dalam struktur anggaran termasuk belanja tidak langsung, dalam ketentuan penganggaran ditentukan belanja tidak langsung tidak boleh lebih besar jumlahnya dari belanja langsung. 4) Regulasi yang mewajibkan pokok-pokok pikiran DPRD sebagai salah satu acuan dalam penyusunan RAPBD selain musrenbang lemah/tidak bersanksi 5) Belum ada aturan secara rinci bahwa dalam penyusunan dan pembahasan APBD memuat rekomendasi hasil reses setiap anggota DPRD 6) Tata Tertib DPRD dan PP 16 tidak tegas mengatur tentang pelaksanaan hasil reses dalam penyusunan APBD.

331


7) Faktor Kewenangan Daerah yang mempengaruhi usulan tidak dapat diakomodir karena bukan kewenangan pemerintah provinsi namun menjadi kewenangan pemerintah pusat atau pemerintah kabupaten/kota 8) Faktor Mekanisme, usulan rakyat dalam reses harus masuk musrenbang sedangkan tidak semua masyarakat mendapatkan undangan untuk hadir dalam musrenbang desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, serta provinsi. Sehingga seringkali usulan masyarakat melalui reses tidak masuk dalam hasil musrenbang 9) Usulan masyarakat untuk dapat dianggarkan dalam APBD Provinsi harus ada dukungan administrasi dari kabupaten, hal ini yang sering sulit dipenuhi oleh masyarakat. Faktor yang menyebabkan adalah tidak semua masyarakat memiliki akses kepada pemerintah kabupaten/kota. Kebijakan untuk mendorong implementasi Hasil Reses dalam Penyusunan APBD 1. Kebijakan Pelaksanaan Reses Anggota DPRD a. Penyampaian hasil reses melalui Pokok-pokok Pikiran DPRD yang disampaikan di paripurna seharusnya disampaikan kepada pemerintah sebelum pelaksanaan musrenbang desa, kecamatan, kabupaten dan provinsi, dimaksudkan agar aspirasi masyarakat dapat diakomodir dalam hasil-hasil musrenbang. b. Substansi Laporan Reses Anggota DPRD dan Dokumen Pokok-pokok pikiran DPRD sudah seharusnya di susun dalam bahasa program yang jelas dan konkrit sehingga memudahkan untuk dirujuk untuk penyusunan APBD. c. Hendaknya dibentuk tim perumus pokok-pokok pikiran yang meliputi perwakilan masing-masing dapil dan didampingi tenaga ahli bertugas memastikan hasil reses setiap anggota DPRD telah termuat dalam pokokpokok pikiran secara jelas dan konkrit 2. Kebijakan berkaitan Implementasi Hasil Reses dalam Penyusunan dan Pembahasan APBD a. Kebijakan yang mendorong implementasi hasil reses, membutuhkan adanya regulasi yang mengatur bahwa pokok-pokok pikiran anggota DPRD harus menjadi prioritas dalam Musrenbang dan menjadi acuan dalam penyusunan KUA PPAS oleh pemerintah. b. Pada tahapan pembahasan KUA PPAS hingga RAPBD menjadi APBD, pokok-pokok pikiran DPRD seharusnya kembali menjadi rujukan dalam pembahasan dalam forum mitra komisi maupun pembahasan Banggar dengan TAPD. Langkah ini memerlukan ketelitian anggota DPRD untuk memastikan aspirasi masyarakat terakomodir dalam APBD.

332


c. Perlu dilakukan inovasi dalam proses perencanaan partisipatif sedemikian rupa sehingga aspirasi politik masyarakat diyakini benar-benar terserap dalam dokumen perencanaan APBD. d. Perlu penguatan kapasitas dan komitmen, baik bagi kalangan pemerintah daerah maupun DPRD untuk memprioritaskan usulan masyarakat yang menyangkut kebutuhan dasar hidup rakyat. e. Meminimalkan permasalahan atau mengeliminasi polemik kepentingan antara pemerintah dan DPRD dalam penyusunan APBD. f. Proses politik dalam penyusunan APBD jangan hanya menjadi arena interaksi antara DPRD dan pemerintah, tapi juga sebagai arena publik dimana ada transparansi dan akses bagi masyarakat. g. Para pembuat keputusan yang terlibat dalam proses legislasi APBD harus mempunyai sistem evaluasi untuk membandingkan dan memprioritaskan proposal anggaran. Kesimpulan 1. Hasil reses anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur yang tertuang dalam Pokok-pokok Pikiran Anggota DPRD sebagian telah terimplementasi dalam APBD Tahun 2016. Namun karena kondisi anggaran yang terbatas, maka tidak semua usulan masyarakat dapat dianggarkan dalam APBD. 2. Faktor yang mendukung Implementasi hasil reses adalah (1)Komunikasi antara anggota DPRD dengan masyarakat berjalan dengan baik, (2) Struktur birokrasi yang mendukung adalah adanya hak budget DPRD dan Forum bersama pemerintah dan DPRD; (3) Sumberdaya anggota DPRD yang sangat baik dan fasilitas reses yang cukup memadai. (4) Disposisi : komitmen sebagian besar anggota DPRD untuk memperjuangkan hasil reses. Sedangkan faktor yang menghambat Implementasi hasil reses: (1) komunikasi antara pemerintah dan DPRD masih sangat politis belum secara menyeluruh untuk mengimplementasikan hasil reses, (2)sumber daya berkaitankeuangan daerah yang terbatas; (3) disposisi, berkaitan komitmen pemerintah dan DPRD yang belum secara keseluruhan untuk mengimplementasikan hasil reses; (4) struktur birokrasi dalam implementasi hasil reses yang belum dilaksanakan dengan efektif. Saran 1. Pokok-pokok pikiran DPRD sebaiknya digunakan secara maksimal sebagai acuan dalam penyusunan maupun pembahasan APBD Provinsi Kalimantan Timur. 2. Perlu adanya regulasi terutama Tata tertib DPRD, mengatur hasil reses yang terangkum dalam dokumen Pokok-pokok Pikiran DPRD menjadi acuan wajibdalam penyusunan dan pembahasan APBD.

333


3.

4.

5.

6.

7.

Sebaiknya dilakukan Revisi format laporan hasil reses dan Pokok-pokok Pikiran DPRD menjadi dokumen yang mudah dijadikan acuan dalam penyusunan dan pembahasan APBD Mekanisme penyampaian pokok-pokok pikiran DPRD sebaiknya dilakukan sebelum pemerintah melakukan tahapan musrenbang dan penyusunan KUA PPAS. DPRD Provinsi Kalimantan Timur sebaiknya secara konsisten menjalankan kewajiban tata tertib DPRD salah satunya adalah keharusan kehadiran pemerintah dalam paripurna penyampaian pokok-pokok pikiran DPRD. Pimpinan DPRD hendaknya melakukan upaya untuk mendorong Gubernur menindak lanjuti hasil-hasil reses yang terangkum dalam Pokok-pokok Pikiran DPRD. Hendaknya dilakukan kajian lebih mendalam untuk mengatasi kendala regulasi berkaitan usulan masyarakat yang dianggarkan dalam APBD Provinsi dalam ketentuannya dimasukkan menjadi biaya tidak langsung, sedangkan alokasi biaya tidak langsung tidak boleh lebih besar dari biaya langsung. Hal ini menjadi kendala ketika masyarakat mengharapkan implementasi hasil reses lebih besar.

Daftar Pustaka Efriza, 2014. Studi Parlemen – Sejarah, Konsep, dan Lanskap Politik Indonesia. Setara Press: Malang Herlianto, Didit 2015, Anggaran Keuangan, Gosyen Publishing: Yogjakarta. Islamy, Irfan. 2016. Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara. PT Bumi Aksara, Yogjakarta. J.S. Badudu, Sutan M. Zain, 2001, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Pustaka Sinar Harapan: Jakarta. Sedarmayanti, 2003. Good Governance : Dalam Rangka Otonomi daerah, Mandar Maju: Bandung. Sinambela, Lijan Poltak. 2014, Reformasi Pelayanan Publik, Teori, Kebijakan dan Implementasi, PT Bumi Aksara: Jakarta. Sugandi Yogi Suprayogi, 2011. Administrasi Publik, Konsep dan Perkembangan Ilmu di Indonesia, Graha Ilmu: Yogjakarta. Winarno, Budi, 2013. Etika Pembangunan, CAPS (Center for Academic Publishing Service), Jakarta. _______. 2014. Kebijakan Publik Teori, Proses dan Studi Kasus, CAPS (Center of Academic Publishing Service): Yogjakarta.

334

IMPLEMENTASI HASIL RESES ANGGOTA DPRD DALAM KEBIJAKAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Recommend Documents