Raisya Andayu Putri Universitas Lampung
KEBIJAKAN PENGALOKASIAN DANA BANTUAN HUKUM DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) PROVINSI LAMPUNG Raisya Andayu Putri, Nurmayani, Marlia Eka Putri Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lampung Jl. Soemantri Brojonegoro No. 1 Gedung Meneng Bandar Lampung 35145 e-mail:
[email protected] ABSTRAK Pemerintah Provinsi Lampung memberikan alokasi anggaran belanja hibah dana bantuan hukum dalam APBD tahun 2012 yang ditujukan untuk warga yang tidak mampu. Akan tetapi dalam pelaksanaan di lapangan penyerapan dana tersebut belum optimal dikarenakan berbagai hambatan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana pengaturan pemerintah tentang kebijakan pengalokasian dana bantuan hukum dalam APBD Provinsi Lampung dan (2) Bagaimana penerapan kebijakan pengalokasian dana bantuan hukum dalam APBD Provinsi Lampung. Penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan empiris. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder yang dilakukan dengan studi pustaka dan lapangan. Berdasarkan penelitian ini maka: (1) Bantuan hukum merupakan urusan pemerintah yang bersifat pilihan. Pemerintah daerah dalam menjalankan amanat UU No.16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum untuk membantu mengakses dana bantuan hukum menggunakan Peraturan Gubernur No.49 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan dan Hibah Yang Bersumber Dari APBD. (2) Pemerintah daerah menganggarkan belanja hibah bantuan hukum sebagai wujud pemerataan keadilan, dana bantuan hukum tersebut dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2012, namun dana tersebut tidak terserap sama sekali,
kemudian dana tersebut masuk dalam kas daerah untuk dianggarkan tahun
berikutnya. Dari hasil penelitian ini disarankan LBH dan masyarakat tidak mampu untuk mengakses dana bantuan hukum bersumber dari APBD harus sesuai dengan prosedur ketentuan dan peraturan yang berlaku di daerah. Pemerintah diharapkan lebih optimal dalam penerapan kebijakan yang dibuat, sehingga manfaat dari kebijakan tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat. Kata Kunci: Kebijakan pemerintah, bantuan hukum, pemerintah daerah
1
Raisya Andayu Putri Universitas Lampung
Pemberian bantuan hukum sering disebut
I. PENDAHULUAN Dalam konsep negara hukum, negara
dengan istilah legal aid yaitu bantuan
mengakui dan melindungi hak asasi tiap
hukum merupakan jasa hukum yang khusus
manusia dan individu. Pengakuan negara
diberikan
terhadap hak individu ini tersirat dalam
memerlukan pembelaan secara cuma-cuma,
persamaan kedudukan di hadapan hukum.1
baik di luar maupun di dalam pengadilan
kepada
fakir
miskin
yang
secara pidana, perdata, dan tata usaha Dalam
proses
hukum
di
pengadilan,
masyarakat sangat memerlukan bantuan hukum untuk mendapatkan pembelaan di
negara dari seseorang
yang mengerti
pembelaan hukum, kaidah hukum, serta hak asasi manusia.2
hadapan hukum yaitu dengan menggunakan jasa advokat. Menggunakan jasa advokat
Bantuan hukum untuk masyarakat tidak
tentu memerlukan biaya yang cukup besar.
mampu,
Tidak semua lapisan masyarakat dapat
memberdayakan keberadaan dan kesamaan
membayar jasa advokat terutama bagi
hukum bagi seluruh lapisan masyarakat,
masyarakat yang kurang mampu.
juga bertujuan untuk menggugah kesadaran
selain
bertujuan
untuk
dan kepatuhan hukum masyarakat, yaitu Banyak
perkara
yang
melibatkan
masyarakat tidak mampu maupun buta hukum
namun
hanya
bisa
menerima
keputusan hakim tanpa adanya pembelaan
melalui penggunaan hak yang disediakan oleh
negara
kepentingan
dalam
hal
hukumnya
membela di
depan
pengadilan.
secara hukum, hal itu disebabkan karena ketidakmampuan untuk membayar jasa
Ketentuan dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-
advokat dan kurang memiliki pengetahuan
Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang
yang luas tentang hukum. Masyarakat tidak
Bantuan Hukum (UU No. 16 Tahun 2011)
mampu merupakan permasalahan yang
disebutkan
sangat perlu diperhatikan oleh pemerintah.
mengalokasikan anggaran penyelenggaraan
Oleh karena itu, peran pemerintah sangat
Bantuan
diperlukan
Pendapatan
dalam
membuat
suatu
bahwa:
Hukum dan
“Daerah
dapat
dalam
Anggaran
Belanja
Daerah.”
kebijakan tentang alokasi dana bantuan
Kemudian, pasal 19 ayat (2) menyebutkan
hukum.
bahwa: “Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan
1
Pipin Syarifin, 1999, Pengantar Ilmu Hukum, Pustaka Setia, Bandung, Hlm. 21
2
Bantuan
Hukum
Supriadi, Tujuan Memberi Jasa Bantuan Hukum, Arsita, Yogyakarta, 2001, Hlm. 333.
1
Raisya Andayu Putri Universitas Lampung
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
perkara tersebut dibiayai oleh APBD
dengan Peraturan Daerah.”
Provinsi Lampung.
Sesuai dengan ketentuan Pasal 19 UU No.
Program bantuan hukum oleh pemerintah
16 Tahun 2011 tersebut, maka daerah dapat
Provinsi Lampung untuk masyarakat tidak
mengalokasikan
hukum
mampu pada tahun 2012 belum optimal
dalam APBD yang disesuaikan dengan
dimanfaatkan untuk masyarakat dan masih
kebutuhan daerah masing-masing. Untuk
banyak LBH yang belum mengetahui
membantu LBH dan masyarakat yang tidak
tentang adanya belanja hibah berupa dana
mampu dalam mengakses bantuan hukum,
bantuan hukum yang bersumber pada
maka pemerintah daerah diharapkan segera
APBD Provinsi Lampung. Pemerintah telah
membuat
menetapkan
dana
Peraturan
bantuan
Daerah
tentang
besarnya
anggaran
dana
Bantuan Hukum.. Pemerintah Daerah dan
bantuan hukum tahun anggaran 2012 yaitu
LBH diwajibkan bekerja sama untuk
sebesar Rp. 150.000.000,00 namun realisasi
memberikan informasi kepada masyarakat
anggaran tersebut tidak terserap sama
tentang adanya bantuan hukum diberikan
sekali, artinya pemanfaatan belanja hibah
secara cuma-cuma yang ditujukan untuk
dana bantuan hukum tersebut kurang
masyarakat tidak mampu.
efektif
dijalankan
sehingga
anggaran
tersebut tidak dipergunakan. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja
Bantuan
dan
Hibah
yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung (Pergub No. 49 Tahun 2011) menjelaskan bahwa adanya pemberian belanja bantuan sosial dan belanja hibah dana bantuan hukum dalam bentuk pembelaan dan konsultasi hukum oleh advokat dalam proses hukum di
pengadilan.
Advokat
membantu
memberikan solusi maupun pendampingan secara hukum masyarakat tidak mampu secara cuma-cuma dan honorium atas
Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: a. Bagaimana
pengaturan
pemerintah
tentang kebijakan pengalokasian dana bantuan
hukum
dalam
Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung? b. Bagaimana
penerapan
kebijakan
pengalokasian dana bantuan hukum dalam
Anggaran
Belanja Lampung?
Daerah
Pendapatan (APBD)
dan
Provinsi
2
Raisya Andayu Putri Universitas Lampung
Berdasarkan latar belakang masalah di atas,
2004) urusan pemerintahan yang menjadi
tujuan penelitian ini adalah:
kewenangan pemerintahan daerah, diselenggarakan
a. Untuk
mengetahui
berdasarkan
yang
kriteria,
pengaturan
terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan.
kebijakan
Urusan pemerintahan provinsi yang bersifat
pengalokasian dana bantuan hukum
pilihan meliputi urusan pemerintahan yang
dalam APBD Provinsi Lampung.
secara nyata ada dan berpotensi untuk
pemerintah
tentang
b. Untuk mengetahui penerapan kebijakan
meningkatkan kesejahteraan masyarakat
pengalokasian dana bantuan hukum
sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan
dalam APBD Provinsi Lampung.
potensi
unggulan
daerah
yang
bersangkutan. Dana bantuan hukum merupakan urusan
II. METODE PENELITIAN Pendekatan masalah yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Data yang dikumpulkan guna menunjang hasil penelitian adalah data primer dan data sekunder.
Prosedur
Pengumpulan
data
dilakukan dengan teknik studi pustaka dan teknik studi lapangan. Data dianalisis dengan
menggunakan
cara
deskriptif
pemerintah provinsi yang bersifat pilihan. Jadi,
dalam
pencairan
dana
tersebut
pemerintah lebih mementingkan urusan wajib terlebih dahulu, karena di dalam UU No. 16 Tahun 2011 daerah dapat atau tidak dapat mengalokasikan dana bantuan hukum karena pemerintah tetap memperhatikan keuangan daerah. Namun, hal tersebut menjadi urusan wajib pemerintah apabila
kualitatif.
daerah telah membuat Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum. Pemberian hibah tersebut
III. PEMBAHASAN A. Pengaturan Kebijakan
Pemerintah Pengalokasian
Tentang Dana
Bantuan Hukum Dalam Anggaran Pendapatan
Dan
Belanja
Daerah
(APBD) Provinsi Lampung
ditujukan
untuk
menunjang
pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintahan
daerah
dengan
memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat. Menurut Pasal 4 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
Menurut UU No. 32 Tahun 2004 tentang
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan
Pemerintahan Daerah (UU No. 32 Tahun
Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari
3
Raisya Andayu Putri Universitas Lampung
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Permendagri
No.32
Tahun
4) Menginformasikan
2011)
pemohon
hasil keputusan/persetujuan Gubernur
Pemberian hibah memenuhi kriteria paling sedikit:
kepada
terhadap usulan proposal; 5) Melaksanakan tugas khusus lainnya
1) Peruntukannya secara spesifik telah
yang diberikan oleh Gubernur.
ditetapkan; 2) Tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan
Pemerintah telah membuat pengaturan tentang pemberian belanja hibah yang diharapkan
dapat
mempermudah
masyarakat yang tidak mampu maupun
perundangan-undangan; dan 3) Memenuhi persyaratan penerima hibah .
LBH dalam mengakses dana bantuan hukum tersebut yaitu Pergub No. 49 Tahun
Penerima belanja hibah dana bantuan
2011 dikarenakan dana bantuan hukum
hukum
lulus
untuk masyarakat yang tidak mampu di
mengefektifkan
Provinsi Lampung dalam APBD Tahun
pelaksanaan verifikasi daerah membentuk
Anggaran 2012 merupakan belanja hibah
Tim Verifikasi yang terdiri dari ketua,
daerah. Dalam membuat Pergub No. 49
sekretaris dan anggota. Verifikasi dimaksud
Tahun 2011 tersebut, pemerintah tetap
meliputi aspek validasi atas benar atau
menggunakan peraturan lebih tinggi yang
tidaknya keberadaan subtansi kegiatan yang
berkaitan dengan pemberian belanja hibah
akan dilaksakan. Tugas dan fungsi Tim
dan
Verifikasi diatur dalam pasal 58 ayat 3
pembuatan
Pergub No. 49 Tahun 2011 antara lain:
Permendagri No. 39 Tahun 2012. Banyak
1) Memilah usulan permohonan bantuan
pihak yang ingin mendapatkan belanja
sosial apakah melalui anggaran belanja
hibah dana bantuan hukum namun tidak
langsung atau tidak langsung;
mengetahui mekanisme yang ada dalam
atau
verifikasi.
LBH
harus
Untuk
telah
2) Melakukan pengkajian terhadap usulan proposal bantuan sosial dan hibah; 3) Mempersiapkan hasil
verifikasi
bahan dan
rekomendasi
bantuan
Pergub pemerintah
sosial
sebagai
dasar
peraturan
tersebut
yaitu
tersebut, dengan
sehingga LBH
antara maupun
masyarakat terjadi perbedaan pendapat.3
menyampaikan
kepada Gubernur, sebagaimana hasil keputusan; 3
Hasil wawancara dengan Kasubbag Anggaran Biro Keu. Setda Lampung tanggal 19 Agustus 2013.
4
Raisya Andayu Putri Universitas Lampung
B. Penerapan Kebijakan Pengalokasian
dikarenakan pihak LBH masih belum
Dalam
mengetahui tentang mekanisme yang ada
Anggaran Pendapatan Dan Belanja
dalam Pergub No. 49 Tahun 2011 tetapi
Daerah (APBD) Provinsi Lampung
tetap
Dana
Bantuan
Hukum
memaksakan
pemerintah
untuk
memberikan dana bantuan hukum. Kementerian Hukum dan HAM telah mengakreditasi 7 (tujuh) LBH di Provinsi Lampung,
namun
dari
ketujuh
LBH
tersebut terdapat beberapa LBH yang belum
mengetahui
tentang
pemerintah
daerah yang telah menganggarkan dana bantuan hukum tersebut dalam APBD tahun anggaran 2012, salah satunya yaitu LBH B. Lampung yang hanya mengetahui dan mendapatkan dana bantuan hukum yang bersumber dari APBN.4 Berbeda dengan BKBH FH Unila yang telah mengetahui adanya dana bantuan hukum bersumber dari APBD dan telah berulang-
Belanja hibah dana bantuan hukum tidak hanya disalurkan melalui ketujuh LBH yang telah terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan HAM saja. Seluruh LBH di Provinsi Lampung dapat mengakses dana bantuan hukum tersebut dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi. LBH tersebut harus memiliki persyaratan paling sedikit: 1) Telah terdaftar pada pemerintah daerah setempat sekurang-kurangnya 3 tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; 2) Berkedudukan
dalam
wilayah
kali memberikan proposal suatu usulan
administrasi pemerintah daerah yang
pencairan dana bantuan hukum bersumber
bersangkutan; dan
dari APBD namun sampai saat ini belum
3) Memiliki sekretariat tetap.
mendapatkan dana tersebut, akan tetapi BKBH untuk tahun anggaran 2013 telah
Sesuai dengan amanat UU No. 16 Tahun
mendapatkan
2011,
dana
bersumber dari APBN.
bantuan
hukum
5
pernah mendapatkan proposal
berupa
usulan pencairan dana dari LBH kepada Perbedaan
dan
pemerintah
daerah
mengupayakan agar terlaksananya amanat
Pemerintah daerah mengakui bahwa belum
Gubernur.
LBH
pendapat
ini
Undang-Undang
tersebut.
LBH
mengajukan suatu usulan tertulis berupa proposal kepada Gubernur agar dituangkan anggaran dana bantuan hukum dalam APBD. Gubernur menunjuk SKPD untuk
4
Hasil wawancara dengan Kepala Operasional LBH B.Lampung tanggal 4 September 2013. 5 Hasil wawancara dengan anggota BKBH FH Unila tanggal 9 September 2013.
melakukan
evaluasi
terhadap
usulan
tersebut. Jika usulan telah disetujui, maka
5
Raisya Andayu Putri Universitas Lampung
TAPD memberikan pertimbangan atas
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
rekomendasi besarnya bantuan hibah sesuai
Lampung
dengan
daerah.
No.16 Tahun 2011) dan Pergub No. 49
Usulan dimaksud akan dituangkan dalam
Tahun 2011. Penyaluran/penyerahan dana
RAPBD
bantuan hukum dari pemerintah daerah
kemampuan
tahun
ditetapkan
keuangan
berikutnya,
Surat
kemudian
Keterangan
(SK)
kepada
Tahun Anggaran 2012 (Perda
LBH
dilakukan
setelah
Gubernur tentang pemberian hibah dan
penandatanganan NPHD dan pencairan
bantuan sosial. Setiap Pemberian hibah
dana
dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah
mekanisme pembayaran langsung.
Daerah (NPHD). LBH yang ingin menerima dana bantuan hukum
bersumber
dari
APBD
harus
mengajukan permohonan pencairan belanja hibah kepada Gubernur melalui Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD). PPKD mencairkan belanja hibah sesuai dengan tahapan naskah
yang tertuang dalam
perjanjian
hibah
yang
ditandatangani oleh Gubernur dan penerima hibah. Berdasarkan naskah perjanjian hibah PPKD melakukan pencairan belanja hibah sesuai
dengan
ketentuan
perundang-undangan.
LBH
peraturan diharuskan
dimaksud
dilakukan
dengan
Laporan penggunaan dana bantuan hukum dan surat pernyataan tanggung jawab disampaikan kepada kepala daerah paling lambat tanggal 10 Januari pada tahun anggaran berikutnya. Sedangkan buktibukti pengeluaran dana bantuan hukum dapat disimpan dan dipergunakan oleh LBH selaku obyek jika terjadi pemeriksaan oleh pemerintah. Realisasi dana bantuan hukum
dicantumkan
pada
laporan
keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran berkenaan. Dalam
upaya
pemerataan
keadilan
melakukan penatausahaan belanja hibah
masyarakat luas tanpa ada perbedaan
sesuai dengan ketentuan perundangan dan
sedikitpun, pemerintah setiap tahun terus
naskah perjanjian hibah yang telah dibuat
mengalokasikan
dan disetujui.
bantuan hukum dalam APBD hingga tahun
Gubernur
menetapkan
daftar
LBH
penerima dana bantuan hukum beserta jumlah
dana
yang
akan
dihibahkan
belanja
hibah
berupa
2013. Namun, pemerintah mengaku bahwa sampai anggaran tahun 2012 berakhir belum ada LBH yang mengajukan proposal suatu usulan pencairan dana tersebut.6
berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran 6
Hasil wawancara dengan Kasubbag Anggaran Biro Keuangan Setda. Lampung tanggal 19 Agustus 2012.
6
Raisya Andayu Putri Universitas Lampung
Maka dana tersebut dikembalikan ke kas
negara khususnya perkara yang melibatkan
daerah untuk dialokasikan kembali pada
masyarakat yang tidak mampu dan LBH
tahun anggaran berikutnya.
mengetahui mekanisme tata cara dan
APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012
telah
mengalokasikan
anggaran
sebesar Rp. 3.950.000.000 untuk belanja hibah dan khusus untuk dana bantuan hukum
alokasi
anggaran sebesar Rp.
150.000.000. Hingga akhir tahun anggaran
prosedur pemberian belanja hibah dana bantuan hukum. Sehingga alokasi anggaran belanja hibah dana bantuan hukum dapat terealisasikan sesuai dengan tujuan dan manfaat kebijakan tersebut dapat benarbenar dirasakan oleh masyarakat.
2012, realisasi anggaran dana bantuan hukum tersebut tidak terserap sama sekali, itu artinya dana tersebut tidak sama sekali digunakan dan dikembalikan lagi ke kas daerah untuk di alokasikan kembali tahun berikutnya.
IV. PENUTUP A. Kesimpulan Berdasarkan penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
Setiap kebijakan yang diberikan pemerintah untuk
daerah
selalu
dipertimbangkan
1) Belanja hibah dana bantuan hukum
dampak dari kebijakan tersebut. Untuk saat
merupakan urusan pemerintah yang
ini,
bersifat pilihan menurut UU No. 32
dikarenakan
pemerintah
belum
membentuk suatu Perda tentang bantuan
Tahun
hukum,
daerah
Daerah, yaitu dana dapat dianggarkan
merupakan pihak yang paling bertanggung
atau tidak dianggarkan karena lebih
jawab dalam penerapan kebijakan tersebut.
mementingkan urusan pemerintah yang
Pemerintah daerah belum optimal dalam
bersifat wajib. Provinsi Lampung dalam
memberikan sosialisasi tentang kebijakan
menjalankan amanat UU No. 16 tentang
pemerintah adanya dana bantuan hukum
Bantuan Hukum untuk mempermudah
bersumber
LBH
masyarakat dan LBH mengakses dana
Sosialisasi
bantuan hukum menggunakan peraturan
dimaksud dapat membantu para advokat
yang ada di daerah yaitu Peraturan
lebih memahami fungsi dan lebih adil
Gubernur Nomor 49 Tahun 2011 tentang
dalam melaksanakan tugas sebagai advokat
Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan
untuk pemerataan keadilan semua warga
dan
maupun
maka
dari
pemerintah
APBD
masyarakat
kepada
luas.
2004
Hibah
tentang
Yang
Pemerintahan
Bersumber
Dari
7
Raisya Andayu Putri Universitas Lampung
Anggaran Daerah
Pendapatan Provinsi
dan
Belanja
Lampung.
Masih
B. Saran
banyak LBH yang ingin mengakses
Berdasarkan
belanja hibah dana bantuan hukum tidak
pembahasan dalam penulisan skripsi ini,
lulus
penulis memberikan saran atau pemikiran
verifikasi
dikarenakan
oleh
tidak
pemerintah
memperhatikan
hasil
penelitian
dan
sebagai berikut:
terlebih dahulu mekanisme pemberian belanja hibah di peraturan yang berlaku di daerah
1) Diharapkan LBH dan masyarakat yang tidak mampu dalam mengakses dana bantuan hukum bersumber dari APBD
2) Pemerintah Provinsi Lampung terus menganggarkan
belanja
memperhatikan
prosedur
dana
ketentuan yang ada pada peraturan yang
bantuan hukum dalam APBD bertujuan
berlaku di daerah. Sehingga tidak terjadi
untuk pemerataan keadilan dan manfaat
perbedaan pendapat antara beberapa
untuk masyarakat. Pemerintah masih
pihak yang merasa dirugikan oleh
kurang
pemerintah.
optimal
dalam
hibah
harus
penerapan
kebijakan pengalokasian dana bantuan hukum
karena
telah
dan bertanggung jawab dalam penerapan
menganggarkan dana bantuan hukum
kebijakan pengalokasian dana bantuan
dalam APBD Tahun Anggaran 2012,
hukum untuk masyarakat yang tidak
namun dana bantuan hukum tersebut
mampu.
tidak terserap sama sekali, artinya adalah
terciptanya
dana tersebut tidak digunakan sama
daerah yang baik dan manfaat penerapan
sekali kemudian dana tersebut masuk
kebijakan
dalam kas daerah untuk dianggarkan
masyarakat khususnya masyarakat yang
tahun
tidak mampu.
berikutnya.
pemerintah
2) Pemerintah diharapkan lebih optimal
Pemerintah
juga
kurang memberikan informasi adanya alokasi dana bantuan hukum bersumber dari
APBD, sehingga masih banyak
LBH dan masyarakat luas yang belum mengetahui tentang adanya alokasi dana bantuan hukum tersebut.
Hal
ini
bertujuan
pengelolaan
tersebut
dapat
untuk
keuangan
dirasakan
8
Raisya Andayu Putri Universitas Lampung
Marbun, SF. 1997. Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di
DAFTAR PUSTAKA
Indonesia. Liberty. Yogyakarta. A. Buku/Literatur Mardiasmo. Arikunto,
Suharsimi.
2002.
Prosedur
Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Rineka Cipta. Jakarta.
Undang. Rajawali Pers. Jakarta.
Halim, Abdul. 2002. Akuntansi Sektor Publik Akuntasi Keuangan Daerah. Salemba Empat. Jakarta.
Harahap, Yahya. 1988. Pelayanan Hukum Orang
Miskin.
Otonomi
dan
Manajemen Keuangan Daerah. PT. Andi. Yogyakarta. Marzuki, Peter Mahmud. 2005. Penelitian
Asshiddiqie, Jimly. 2006. Perihal Undang-
Bagi
2002.
Anugrah.
Bandung.
Hukum. Kencana Prenada Group. Jakarta.
Muhammad, Abdulkadir. 2004. Hukum dan Penelitian
Hukum.
Citra
Aditya
Bakti. Bandung.
Nasution, Adnan Buyung. 1988. Bantuan Hukum di Indonesia. LP3ES. Jakarta.
Nurcholis, Hanif. 2005. Teori Praktik
Hendra, Frans. 2009. Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum. Gramedia Pustaka. Jakarta.
Pemerintah dan Otonomi Daerah. Grasindo. Jakarta.
Nurmayani. 2009. Hukum Administrasi Daerah.
H.R, Ridwan. 2003. Hukum Administrasi
Universitas
Lampung.
Bandar Lampung.
Negara. UII Pres. Yogyakarta. Indroharto.
1993.
Usaha
memahami
Undang-Undang tentang Peradilan Tata
Usaha
Negara.
Pustaka
Prajudi,
Atmosudirdjo.
Administrasi
1981.
Negara.
Hukum Ghalia
Indonesia. Jakarta.
Harapan. Jakarta. Rahardjo, Satjipto. 1986. Hukum dan Masyarakat. Angkasa. Bandung.
9
Raisya Andayu Putri Universitas Lampung
Saragih,
Juli
Panglima.
2003.
B. Peraturan Perundang-undangan
Desentralisasi Fiskal Dan Keuangan Daerah
Dalam
Otonom.
Ghalia
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas
Indonesia. Jakarta.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Sardiman. 2004. Dana Bantuan Hukum.
Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman
Graha Utama. Bandung.
Pemberian
Hibah
dan
Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Soekanto,
Soerjono.
Penelitian
1986.
Hukum.
Pengantar Universitas
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
indonesia Press. Jakarta. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi ____. 2009. Penelitian Hukum Normatif
Manusia Republik Indonesia Nomor
Suatu Tinjauan Singkat. PT. Raja
03 Tahun 2013 tentang Tata Cara
Grafindo Persada. Jakarta.
Verifikasi dan Akreditasi Lembaga
S.T. Kansil, Christine. 2008. Pemerintahan Desa di Indonesia. Sinar Grafika. Jakarta.
Bantuan Hukum. Arsita. Yogyakarta.
Syarifin, Pipin. 1999. Pengantar Ilmu Hukum. Pustaka Setia. Bandung
Tim Penyusun Kamus-Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1989. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Balai Pustaka. Jakarta.
Rajagrafindo
Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian
Bantuan
Hukum
dan
Penyaluran Dana Bantuan Hukum
Yuswanto. 2012. Hukum Desentralisasi
Jakarta.
Kemasyarakatan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Supriadi. 2001. Tujuan Memberi Jasa
Keuangan.
Bantuan Hukum atau Organisasi
Persada.
Peraturan Gubernur Lampung nomor 49 Tahun
2011
tentang
Pedoman
10
Raisya Andayu Putri Universitas Lampung
Pengelolaan Belanja Bantuan dan Hibah
Yang
Bersumber
Dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung.
Peraturan
Daerah
Provinsi
Lampung
Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
Undang-Undang nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
11
