ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

29/12/2015

Jurusan Statistika

2013

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

Kampus UII Terpadu, Jl.Kaliurang KM 14.5 Yogyakarta

Telp: 0274-895920 | http: fmipa.uii.ac.id | email : [email protected]

Pengertian dan Dasar Hukum

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

Tujuan dan Fungsi

Cara Penyusunan Pelaksanaan, Pengawasan dan pertanggung jawaban Sumber dan Jenis Pembelanjaan Daerah

Dyah Kartika Sari Miranti Cahya N Firman Bhakti Bahari Sri Siska Wiraniyati

Jurusan Statistika

2013



Tujuan dan Fungsi Cara Penyusunan Pelaksanaan, Pengawasan dan pertanggung jawaban Sumber dan Jenis Pembelanjaan Daerah



PENGERTIAN Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah suatu rancangan keuangan tahunan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang di ajukan setiap tahun oleh pemerintah daerah kepada DPRD untuk dibahas dan kemudian disahkan sebagai peraturan daerah. DASAR HUKUM TENTANG KEUANGAN DAERAH DAN APBD :  UU No. 32 Tahun 2003 tentang Pemerintah Daerah.  UU No. 33 Tahun 2003 tentang perimbangan keuangan antaa pemerintah pusat dan daerah  PP No. 105 2000 tentang Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Daerah  Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002 tentang Pedoman, Pengurusan, Pertanggungjawaban Keuangan Daerah serta Tata Cara Pengawasan, Penyusunan dan Perhitunagn APBD.

1

29/12/2015

Jurusan Statistika

2013



Tujuan dan Fungsi Cara Penyusunan Pelaksanaan, Pengawasan dan pertanggung jawaban



TUJUAN APBD : APBD disusun dengan tujuan sebagai pedoman penerimaan dana dan pengeluaran penyelenggaraan negara di daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat. Dengan APBD maka pemborosan, penyelewengan dan kesalahan dapat dihindari.

Sumber dan Jenis Pembelanjaan Daerah

Jurusan Statistika

2013






FUNGSI APBD APBD yang di susun oleh setiap daerah memiliki fungsi sebagai berikut: 1.Fungsi Otorisasi APBD berfungsi sebagai dasar bagi pemerintah daerah dalam menjalankan pendapatan dan belanja untuk masa satu tahun 2. Fungsi Perencanaan APBD merupakan pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan penyelenggaraan pemerintah daerah pada tahun yang bersangkutan. 3. Fungsi Pengawasan APBD merupakan pedoman bagi DPRD, BPK dan Instansi pelaksanaan pengawasan lainnya dalam menjalankan fungsi pengawasannya.

2

29/12/2015

Jurusan Statistika

2013



Tujuan dan Fungsi Cara Penyusunan Pelaksanaan, Pengawasan dan pertanggung jawaban



4. Fungsi Alokasi Dalam APBD telah digambarkan dengan jelas sumber-sumber pendapatan dan alokasi pembelajaran yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah 5. Fungsi Distribusi Sumber-sumber pendapatan dalam APBD digunakan untuk pembelanjaan -pembelanjaan yang disesuaikan dengan kondisi setiap daerah dengan mempertimbangkan asas peradilan dan keputusan.

Sumber dan Jenis Pembelanjaan Daerah

Jurusan Statistika

2013






CARA PENYUSUNAN APBD APBD disusun melalui beberapa tahan kegiatan antara lain : 1. Pemerintah Daerah menyusun Rancangan Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). 2. Pemerintah Daerah mengajukan RAPBD kepada DPRD untuk dibahas bersama antara pemerintah daerah dan DPRD. Dalam pembahasan ini pihak Pemerintah Daerah (eksekutif) dilakukan oleh Tim Anggaran Eksekutif yang beranggotakan Sekretaris Daerah, BAPPEDA, dan pihak-pihal lain yang di anggap perlu, sedangkan DPRD dilakukan oleh Panitia Anggaran yang anggotanya terdiri dari fraksi-fraksi. 3. RAPBD yang telah disetujui DPRD disahkan menjadi APBD melalui Peraturan Daerah untuk dilaksanakan.

3

29/12/2015

Jurusan Statistika

2013




PELAKSANAAN, PENGAWASAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN APBD A. Pelaksanaan APBD APBD yang telah disahkan oleh DPRD menjadi kewajiban pemerintah daerah untuk melaksanakannya. Dalam pelaksanaan APBD semua pengeluaran harus didasarkan pada Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA), Daftar Isian Proyek Daerah (DIPDA), Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan suarat Keputusan Otorisasi (SKO). B. Pengawasan Pelaksanaan APBD Pengawasan Pelaksanaan APBD terbagi secara eksternal dan internal. Pengawasan eksternal dilakukan DPRD dan BPK, sedangkan pengawasan internal dilakukan oleh Pemerintah Daerah sendiri melalui instansi-instansi dalam jajarannya.

Jurusan Statistika

2013



Tujuan dan Fungsi





C. Pertanggungjawaban APBD Setiap tahun anggaran berakhir, pemerintah daerah mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBD kepada DPRD, di samping itu ada pula laporan pelaksanaan APBD triwulan yang di sampaikan tiap tiga bulan.

Cara Penyusunan Pelaksanaan, Pengawasan dan pertanggung jawaban Sumber dan Jenis Pembelanjaan Daerah

4

29/12/2015

Jurusan Statistika

2013




SUMBER-SUMBER PENERIMAAN DAERAH Sumber-sumber penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi adalah sebagai berikut : 1. Pendapatan asli daerah, Pendapat asli daerah yaitu penerimaanpenerimaan yang diperoleh dari pungutanpungutan daerah, seperti : pajak daerah, restribusi daerah, hasil pengolahan kekayaan daerah, keuntungan dari perusahaan-perusahaan milik daerah, dan lain-lain . .

Jurusan Statistika

2013


2. Pengertian dan Dasar Hukum




3. 4.



Dana perimbangan Dana perimbangan adalah dana yang dialokasikan dalam APBD untuk daerah. Dana perimbangan meliputi dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusu.  Dana bagi hasil adalah dana yang berasal dari APBD yang dialokasikan kepada daerah sebagai bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam di daerah oleh negara  Dana alokasi umum adalah dana yang berasal dari APBD yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan sebagai wujud dari pemerataan kemampuan keuangan antara daerah.  Dana alokasi khusus adalah dana yang bersumber dari APBD yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus daerah yang disesuaikan dengan prioritas nasional. Pinjaman daerah Penerimaan lain-lain yang sah

5

29/12/2015

Jurusan Statistika

2013






JENIS-JENIS PEMBELANJAAN DAERAH Secara umum jenis-jenis pembelanjaan daerah dapat dijelaskan sebagai berikut : a. Belanja Rutin Belanja rutin adalah pengeluaran yang secara rutin dibelanjakan oleh pemerintah daerah antara lain untuk : 1. Belanja gaji 2. Belanja barang 3. Belanja pemeliharaan 4. Belanja perjalanan dinas b. Belanja pembangunan Belanja pembangunan adalah semua jenis pengeluaran untuk kegiatan pembangunan di daerah yang meliputi pelaksanaan proyek fisik dan non fisik.

Jurusan Statistika

2013





Tujuan dan Fungsi Cara Penyusunan

TERIMA KASIH

Pelaksanaan, Pengawasan dan pertanggung jawaban Sumber dan Jenis Pembelanjaan Daerah

6

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

Recommend Documents