PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH SEBAGAI PELAKSANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

SKRIPSI

PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH SEBAGAI PELAKSANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

A.A. NGURAH WISNU SARI BUANA KALERAN NIM. 1103005136

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR 2016

i

SKRIPSI




ii


Skripsi ini dibuat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Udayana



iii

Lembar Persetujuan Pembimbing

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI PADA TANGGAL 20 MEI 2016

Pembimbing I

Dr. I Nyoman Suyatna, S.H., M.H. NIP.195909231986011001

Pembimbing II

Kadek Sarna, S.H.,M.Kn NIP.198104242008121002

iv

SKRIPSI INI TELAH DIUJI PADA TANGGAL : 20 MEI 2016

Panitia Penguji Skripsi Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana Nomor: 217/UN14.1.11/PP.05.02/2015 Tanggal: 20 Mei 2016 Ketua

: Dr. I Nyoman Suyatna, S.H., M.H.

(

)

Sekretaris

: Kadek Sarna, SH.,M.Kn

(

)

Anggota

: 1. Ketut Suardita, SH.,MH

(

)

: 2. Cokorde Dalem Dahana, SH.,M.Kn

(

)

v

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN Dengan

ini

penulis

menyatakan

bahwa

Karya

Ilmiah/Penulisan

Hukum/Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi manapun, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh penulis lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila Karya Ilmiah/Penulisan Hukum/Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain dan/atau dengan sengaja mengajukan karya atau pendapat yang merupakan hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademikdan/atau sanksi hukum yang berlaku. Demikian Surat Pernyataan ini saya buat sebagai pertanggungjawaban ilmiah tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun juga.

Denpasar, 20 Mei 2016 Yang menyatakan,

A.A Ngr Wisnu Sari Bhuana K NIM 1103005136

vi

KATA PENGANTAR Puji syukur penulis panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat-Nya, skripsi yang berjudul “PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA

DAERAH

SEBAGAI

PELAKSANAAN

ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH” dapat diselesaikan sebagai tugas akhir mahasiswa sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Udayana. Melalui kesempatan ini tidak lupa penulis sampaikan rasa terima kasih kepada berbagai pihak yang berperan dalam proses penyelesaian skripsi ini, diantaranya: 1. Bapak Prof. Dr. I Gusti Ngurah Wairocana, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana. 2. Bapak I Ketut Sudiarta, S.H., M.H., Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Udayana. 3. Bapak I Wayan Bela Siki Layang, S.H., MH., Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Udayana. 4. Bapak I Wayan Suardana, S.H., MH., Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Udayana. 5. Bapak I Ketut Suardita, S.H., M.H., Ketua Bagian Hukum Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Udayana.

vii

6. Bapak I Ketut Sudiarta, S.H., M.H., sebagai Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis dari awal kuliah di Fakultas Hukum Universitas Udayana. 7. Bapak Dr. I Nyoman Suyatna, S.H., M.H., Dosen Pembimbing I atas waktu, bimbingan, masukan serta motivasinya selama penyelesaian skripsi ini. 8. Bapak Kadek Sarna, S.H., M.Kn., Dosen Pembimbing II atas waktu, bimbingan, dan masukan yang telah diberikan selama penyelesaian skripsi. 9. Keluargaku tercinta, kepada kedua orang tuaku tersayang A.A Ngurah Manik Kaleran dan Ni Luh Sekar Ariani. Terima kasih atas dukungan dan doanya selama penulis menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Udayana. 10. Para teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan motivasi. 11. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini. Penulis menyadari sepenuhnya masih banyak kekurangan dalam penulisan hasil penelitian ini, meskipun demikian penulis tetap bertanggung jawab terhadap isi skripsi ini dan berharap semoga skripsi ini bermanfaat.

Denpasar, 20 Mei 2016 Penulis

viii

DAFTAR ISI Halaman Halaman Sampul Depan ……………………………….……………....... i Halaman Sampul Dalam ……..……………………………..…………..

ii

Halaman Prasyarat Gelar Sarjana Hukum …….……..…………….…....

iii

Halaman Persetujuan Pembimbing Skripsi .…………………………….

iv

…………………………...……….

v

Halaman Surat Pernyataan Keaslian …………………………………….

vi

Kata Pengantar ……………………….………………………...………..

vii

Halaman Pengsahan Ujian Skripsi

Daftar Isi ……………………………………………….………..………. ix Abstrak …………………………………………………………………..

xi

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah …………………………………….

1

1.2 Rumusan Masalah ………………………………………….

11

1.3 Ruang Lingkup Masalah ……………………………………

11

1.4 Orisinalitas Penelitian ………………………………………

11

1.5 Tujuan Penelitian ……………………………………………

12

1.5.1 Tujuan Umum ..........................................................

12

1.5.2 Tujuan Khusus .........................................................

13

1.6 Manfaat Penelitian ..................................................................

13

1.6.1. Manfaat Teoritis .....................................................

13

1.6.2. Manfaat Praktis .......................................................

14

1.7 Landasan Teoritis ....................................................................

14

1.8 Metode Penelitian ...................................................................

20

1.8.1 Jenis Penelitian .........................................................

20

1.8.2 Jenis Pendekatan ...................................................... 21 1.8.3 Sumber Bahan Hukum .............................................. 22 1.8.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .......................

23

1.8.5 Teknik Analisis Bahan Hukum ................................

24

ix

BAB II KEPALA

TINJAUAN UMUM MENGENAI PERTANGGUNGJAWABAN DAERAH

DALAM

PELAKSANAAN

ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) 2.1 Pertanggungjawaban Kepala Daerah Berdasarkan Perundang Undangan Indonesia .....................................................................

28

2.2 Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah ....................................................................................

43

2.3 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ..............................................

44

BAB III PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) DIATUR DALAM PERUNDANG UNDANGAN DI INDONESIA 3.1 Pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam Pengelolaan Keuangan Daerah ……………..................................................................

48

3.2 Laporan Pertanggungjawaban Akuntansi Berbasis Akrual .. 3.3 Analisis

Terhadap

Pertanggungjawaban

Kepala

Daerah

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah …

55 Dalam 68

BAB IV MEKANISME PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) 4.1 Mekanisme Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Berdasarkan Prinsip Good Financial Governance (GFG).. 75 4.2 Hambatan-Hambatan Yang Dihadapi Oleh Kepala Daerah Dalam Mempertanggungjawabkan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) ……………………………………………………

91

BAB V PENUTUP A. Kesimpulan ........................................................................

102

B. Saran ……………………………………………………...

104

DAFTAR PUSTAKA

x

RINGKASAN SKRIPSI

xi

Abstrak Indonesia merupakan bangsa yang besar terdiri dari berbagai macam wilayah, ras dan suku, dalam hal menyikapi heterogenitas bangsa ini maka diaturlah sebuah corak system pemerintahan di Indonesia, dengan membagi kekuasaan baik di tingkat pusat dan pada tingkat daerah. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah ditandai dengan adanya pertanggungjawaban kepala daerah terhadap pelaksanaan APBD. APBD adalah Rencana Pendapatan dan Belanja suatu Daerah untuk satu tahun berjalan (1 periode) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda). Mengingat bahwa laporan keuangan pemerintahan sebagai sarana pertanggungjawaban keuangan pemerintahan yang disampaikan kepada DPRD setiap akhir tahun anggaran adalah salah satu wujud dari sistem pemerintahan demokrasi. Memang harus diakui bahwa pada masa berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ditandai dengan adanya pertanggungjawaban kepala daerah kepada DPRD adalah merupakan penyimpangan dari sistem pemerintahan presidensil. Akan tetapi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagai pengganti terhadap Undang-Undang sebelumnya, maka kepala daerah tidak lagi bertanggungjawab kepada DPRD,yang pada akhirnya membawa kekaburan terhadap pertanggungjawaban kepala daerah dalam pelaksanaan APBD dan kedudukan DPRD sebagai lembaga pengawas. Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah Bagaimana pertanggungjawaban kepala daerah dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam peraturan perundang undangan di indonesia, dan bagimana mekanisme pertanggungjawaban kepala daerah dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menurut per undang undangan di indonesia. Penelitian skripsi ini merupakan penelitian Hukum Normatif (yuridis normative) dengan mengumpulkan berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Sebagai pelaksana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan (Library Research). Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Sebagai pelaksana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Mekanisme-mekanisme pertanggungjawaban kepala daerah dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menurut UndangUndang No 23 Tahun 2014 meliputi Mekanisme Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Berdasarkan Prinsip Good Financial Governance (GFG), Mekanisme Pertanggungjawaban Kepala Daerah Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD), dan Analisis Terhadap Pertanggungjawaban Kepala Daerah Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD). Demikian juga dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa yang menjadi Faktor Penghambat yang dihadapi Kepala Daerah Dalam Mempertanggungjawabkan Anggaran Pendapatan Dan Belanja

xii

Daerah adalah hambatan yang bersifat politis, hambatan yang bersifat prosedural, dan hambatan yang bersifat ekonomis. Kata Kunci: Pertanggungjawaban Kepala Daerah, Pemerintah Daerah Abstract Indonesia is a nation composed of a variety of regions, races and tribes, in terms of addressing the heterogeneity of this nation then was arranged a pattern of system of Government in Indonesia, by dividing the power both at central level and at the local level. In the framework of the Organization of the local government is characterized by the presence of the regional heads of liability towards the implementation of the BUDGETS. GRANT income and Expenditure Plan is an area for a one-year run (1st period) which is set by local regulations (Perda). Given that the financial report of the Government as a means of financial accountability of Government submitted to PARLIAMENT every year end budget is one manifestation of the democratic system of Government. Indeed it must be admitted that at the time of the enactment of Act No. 32 of 2004 was marked by the existence of accountability of the head of the region to the DPRD is a deviation from the presidensil system of Government. However, after the enactment of Act No. 23 of 2014 as a substitute against the Act before, then head of the area was no longer responsible to PARLIAMENT, which ultimately brought the haze toward the accountability of the head of the region in the implementation of BUDGETS and the position of PARLIAMENT as an institution Trustees. The issue raised in this thesis is how the accountability of the head of the region in the implementation of the budget of income and Expenditure area (BUDGETS) in laws invitation in indonesia, and how mechanisms of accountability in the implementation of the budget of area head of income and Expenditure area (BUDGETS) according to per invitation. This thesis research is the normative legal research (juridical normative) by collecting a wide range of legislation relating to the Liability of the head area as implementing Budget income and Expenditure area (BUDGETS) in the framework of the Organization of the local government. Data collection was done through the research libraries (Library Research). Legislation relating to the Liability of the head area as implementing Budget income and Expenditure area (BUDGETS) in the framework of the Organization of local governments, namely Act No. 23 of 2014. Mechanisms of accountability in the implementation of the budget of area head of income and Expenditure area (BUDGETS) according to law No. 23 of 2014 include a mechanism for preparing the Budget income and Expenditure area (BUDGETS) based on the principles of Good Financial Governance (GFG), head of the Accountability Mechanisms in the implementation of Regional Budget of income and Expenditure area (BUDGETS), and an analysis of the Accountability of the head of the region in the implementation of the budget of income and Expenditure area (BUDGETS). Likewise in this research it can be known that that becomes a barrier Factor facing the head of the Region In Charge of budget revenue and Shopping Area are the barriers are political, obstacles that are procedural obstacles that are economical. Keywords: Accountability Of Heads Of Regional, Local Government

xiii

PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH SEBAGAI PELAKSANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Recommend Documents