Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berupa

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1.

Latar Belakang Undang-Undang No.17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-

Undang No.1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, memberikan amanat kepada pemerintah mulai dari Presiden, Gubernur, Walikota/Bupati untuk wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berupa laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut setidaknya harus meliputi laporan realisasi APBN/APBD, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Dengan diberlakukannya kedua peraturan pemerintah tersebut, maka aparatur baik di Kantor Kesehatan Pelabuhan telah mempunyai pedoman berupa standar dan sistem yang baku untuk menyusun laporan realisasi anggaran dan pertanggungjawaban keuangan sesuai prinsip-prinsip tata kelola keuangan pemerintahan yang baik . Sistem Administrasi Keuangan dan Perlengkapan yang baik, Sangat dibutuhkan untuk mewujudkan program program dibidang kesehatan masyarakat, sebagaimana yang tertuang dalam salah satu Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2010-2014 bahwa peningkatan kualitas pengelolaan anggaran dan Barang Milik Negara (BMN) Kementerian Kesehatan secara efektif, efisien dan dilaporkan sesuai ketentuan dengan indikator yaitu tersusunnya laporan keuangan

Universitas Sumatera Utara

Kementerian Kesehatan setiap tahun anggaran sesuai peraturan perundang-undangan yang belaku sehingga terwujudnya pengelolaan keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) (Kementerian Kesehatan Jakarta, 2010). Anggaran pemerintah merupakan dokumen formal hasil kesepakatan antara eksekutif dan legeslatif tentang belanja yang ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan pemerintah dan pendapatan yang diharapkan untuk menutup keperluan belanja tersebut atau pembiayaan yang diperlukan dalam perkirakan akan terjadi defisit atau surplus. Dengan demikian, anggaran mengkoordinasikan aktifitas belanja pemerintah dan memberikan landasan bagi upaya perolehan pendapatan dan pembiayaan oleh pemerintah untuk suatu periode tertentu yang biasanya mencakup periode tahunan. Namun tidak tertutup kemungkinan disiapkannya lebih atau kurang dari setahun. Fungsi anggaran di lingkungan pemerintah mempunyai pengaruh penting dalam akuntansi dan pelaporan keuangan, antara lain karena; 1) Anggaran merupakan pernyataan kebijakan publik, 2) Anggaran merupakan target fiskal yang menggambarkan keseimbangan antara belanja, pendapatan dan pembiayaan yang diinginkan, 3) Anggaran menjadi landasan pengendalian yang memiliki konsekuensi hukum, 4) Anggaran memberi landasan penilaian kinerja pemerintah, 5) Hasil pelaksanaan anggaran dituangkan dalam laporan keuangan pemerintah sebagai pernyataan pertanggung jawaban pemerintah kepada publik (Pandu, 2009). Pengelolaan anggaran memerlukan usaha-usaha dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, upaya menuju ke arah tersebut perlu juga


pembentukan peraturan dan perundang undangan yang berlaku agar dapat terealisasi anggaran dan pembangunan khususnya bidang kesehatan. Pembangunan Kesehatan di wilayah pelabuhan dan bandara merupakan bagian integral dari Pembangunan Kesehatan Nasional. Berdasarkan Permenkes RI No. 356/Menkes/Per/IV/2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan. Salah satu tugas pokok dan fungsinya adalah melaksanakan pencegahan masuk dan keluarnya penyakit, penyakit potensial wabah, surveilans epidemiologi, pengendalian dampak kesehatan lingkungan, pelayanan kesehatan, pengawasan obat, makanan, kosmetik dan alat kesehatan serta bahan adiktif (OMKABA), serta pengamatan terhadap penyakit baru dan penyakit yang muncul kembali, bioterorisme, unsur biologi, kimia dan pengamanan radikal di wilayah kerja bandara, pelabuhan dan lintas batas darat negara. Program yang dilaksanakan dalam menunjang tugas pokok dan fungsi adalah Program Kekarantinaan dan Surveilans Epidemiologi seperti mendeteksi kapal-kapal yang datang dari daerah/negara yang terjangkit penyakit, Program Kesehatan Pelabuhan seperti kunjungan poliklinik dalam pemantauan kesiagaan gawat darurat medik, penerbitan buku International Certificate of Vaccination (ICV) untuk meningitis dan program pengendalian resiko lingkungan seperti pengawasan dan pemberantasan nyamuk, pemberantasan tikus dan pinjal serta pengawasan penyediaan air bersih (Depkes RI, 2007). Kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggungjawab masing-


masing, dalam rangka mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum sesuai dengan moral dan etika (Prawirosentono, 1999). Oleh karena itu kinerja perorangan (individual performance) dengan kinerja lembaga (institutional performance) atau kinerja perusahaan (corporate performance) mempunyai keterkaitan antara satu dengan lainnya, karena kinerja suatu lembaga atau organisasi sangat dipengaruhi oleh faktor perilaku individu yang ada di dalam organisasi tersebut, sehingga berpengaruh terhadap output dan outcome yang akan diraih oleh organisasi. Organisasi akan berhasil mencapai tujuannya apabila perilakuperilaku individu di dalamnya dapat diarahkan dan dimotivasi untuk mencapai output tertentu (Ruky, 2002). Pelaksanaan kinerja akan sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor baik yang bersumber dari pekerja sendiri maupun yang bersumber dari organisasi. Dari pekerja sangat dipengaruhi oleh kemampuan atau kompetensinya sedang dari sisi organisasi dipengaruhi oleh seberapa hal baik kepemimpinan suatu organisasi dalam hal pemberdayaan pekerja, dan peningkatan kemampuan pekerja (Wibowo, 2007). Menurut teori Gibson (1997) bahwa kinerja dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu; Faktor individu, psikologis dan organisasi. Secara teoritis variabel individu terdiri dari; kemampuan, keterampilan, latar belakang keluarga, dan demografis, variabel psikologis yang terdiri dari; persepsi, sikap, kepribadian, belajar dan motivasi serta variabel organisasi terdiri dari; sumberdaya, kepemimpinan, imbalan, struktur dan disain pekerjaan.


Aspek kinerja menurut Mangkunegara (2005) terdiri dari dua aspek yaitu aspek kuantitatif dan aspek kualitatif. Aspek kuantitatif meliputi 1) proses kerja dan kondisi pekerjaan, 2) waktu yang digunakan atau lamanya melaksanakan pekerja3) jumlah kesalahan dalam melaksanakan pekerjaan. Sedangkan aspek kualitatif meliputi: 1) ketepatan kerja dan kualitas pekerjaan, 2) tingkat kemampuan dalam bekerja, 3) kemampuan menganalisis data/informasi, kemampuan/ kegagalan menggunakan mesin/peralatan dan 4) kemampuan mengevaluasi (keluhan/keberatan) Kinerja

pengelolaan

keuangan

Kantor

Kesehatan

Pelabuhan

Aceh,

kemungkinan belum berjalan sesuai yang diharapkan. Pada Tahun Anggaran 2009 terjadi salah satu program kegiatan yang tidak dapat terealisasi yaitu pada Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit, Kegiatan Penanggulangan Penyakit Menular dengan Sub. Kegiatan Pengawasan Lalu Lintas Orang/Barang/Alat Angkut terhadap penanggulangan penyakit PHEIC (Public Health Emergincy of International Consern) adalah Belanja Modal Peralatan dan Mesin berupa pengadaan 1 (satu) unit kenderaan roda empat untuk operasional kegiatan tersebut, karena adanya pemblokiran anggaran atau tanda bintang saat Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) disahkan, dan pembukaan bintang pada DIPA terjadi pada akhir trimester ke III setelah menempuh langkah-langkah dan prosedur serta aturan yang berlaku, namun pelaksanaan pelelangan tidak dapat dilakukan karena waktu tidak mencukupi untuk melakukan proses tersebut (Dirjen P2PL 2010). Pengelola keuangan dalam melaksanakan program perencanaan realisasi harus sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Anggaran DIPA yang bertanda


bintang dalam pencairan dana diikuti penyusunan administrasi penyediaan barang dan jasa pada tahun anggaran berjalan. Persiapan penyusunan administrasi untuk pelaksanaan program tersebut seperti persiapan dokumen-dokumen pengumuman proyek pengadaan barang dan jasa, penyusunan jadwal pelelangan, penyelenggaraan lelang dalam menyediaan barang dan jasa dan pertanggung jawaban kegiatan harus dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan. Pengelolaan keuangan yang masih belum sesuai antara perencanaan dan realisasi yang telah ditetapkan pada DIPA, dapat mengakibatkan kegiatan program pokok Kantor Kesehatan Pelabuhan tertunda seperti program lingkungan sehat dan program pemberantasan penyakit, kegiatan tersebut meliputi sarana air bersih dan sanitasi dasar, pemeliharaan dan pengawasan kualitas lingkungan, pengendalian dampak resiko pencemaran lingkungan dan pengembangan wilayah sehat dan penanggulangan faktor resiko/pemberantas vektor (Laporan Tahunan Kantor Kesehatan Pelabuhan, 2010). Sesuai dengan penelitian yang dilakukan Syahputra, (2002) menyimpulkan variabel kemampuan individu dan persepsi berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai Yayasan Pendidikan Sinar Husni Deli Serdang. Asih (2006) tentang auditor dalam bidang auditing pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Propinsi Jawa Barat menunjukkan pengalaman dari lamanya bekerja sebagai auditor mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerjanya bidang auditing. Permasalahan yang terjadi menyangkut faktor yang memengaruhi kinerja pengelola keuangan, sangat bervariatif, tercermin dalam penyelesaian tugas dari


masing-masing pengelola yang masing tumpang tindih dan belum sepenuhnya memahami uraian dari tugas masing-masing. Pengelolaan keuangan di salah satu KKP (Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Lhokseumawe) belum sepenuhnya mencapai target antara perencanaan dan realisasi anggaran secara maksimal, disebabkan oleh faktor-faktor tersebut di atas. Masa kerja petugas biasa hanya tiga atau dua tahun, karena sebagian besar petugas pengelolaan keuangan tidak menjabat secara kontinyu atau petugas pengelola keuangan selalu berganti-ganti setiap dua atau tiga tahun, maka pengalaman sebagai sumber pengetahuan menjadi petugas pengelola keuangan cenderung tidak permanen karena kondisi waktu yang berulang menyebabkan petugas selalu belajar terlebih dahulu. Hasil wawancara 10 orang pengelola keuangan, 50% tingkat pemahaman terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) masih belum optimal, sebagian pegawai masih bertanya kepada rekan kerja atau pimpinan dalam melaksanakan prosedur yang akan dilakukan, 80% menginginkan pergantian masa jabatan pengelola keuangan di atas 3 tahun. Namun ada juga yang beranggapan bahwa jika besarnya anggaran yang akan dikelola akan menunjukkan makin sulitnya atau besarnya beban pekerjaan pengelolaan anggaran (60%). Untuk meningkatkan kinerja pengelola keuangan, pimpinan harus selalu memberikan pengawasan melekat, 30% menyatakan bimbingan atau arahan pelaksanaan pengelolaan dalam rapat-rapat kurang tepat sasaran sehingga dana anggaran Dipa masih ada yang tidak terealisasi. Perilaku sangat memengaruhi terhadap capaian kinerja petugas pengelola keuangan, karena perilaku merupakan hasil dari berbagai pengalaman serta interaksi


manusia dengan lingkungannya, yang diwujudkan dalam bentuk pengetahuan dan sikap/perilaku serta tindakan. Perilaku manusia bersifat holistik atau menyeluruh (Muchlas, 2005). Untuk menunjang pelaksanan pengelolaan keuangan yang baik, sumber daya merupakan penentu yang cukup konsisten terhadap kinerja organisasi (Scot, 2003). Sumber daya tersebut berupa gaya kepemimpinan, kemampuan, keterampilan, penilaian dan minat sangat diperlukan untuk menerapkan tekhniktekhnik pengelolaan keuangan secara profesional sehingga realisasi anggaran sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. 1.2. Permasalahan Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh faktor individu (kemampuan, keterampilan), psikologis (sikap, motivasi) dan organisasi (sumber daya, kepemimpinan) terhadap kinerja pengelola keuangan di Kantor Kesehatan Pelabuhan Provinsi Aceh. 1.3. Tujuan penelitian Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh faktor individu (kemampuan, keterampilan), psikologis (sikap, motivasi) dan organisasi (sumber daya, kepemimpinan) terhadap kinerja pengelola keuangan di Kantor Kesehatan Pelabuhan Provinsi Aceh. 1.4. Hipotesis Ada pengaruh faktor individu (kemampuan, keterampilan), psikologis (sikap, motivasi) dan organisasi (sumber daya, kepemimpinan) terhadap kinerja pengelola keuangan di Kantor Kesehatan Pelabuhan Provinsi Aceh.


1.5. Manfaat Penelitian 1. Sebagai sumber informasi pengembangan analisis kebijakan kesehatan tentang pengaruh faktor individu, psikologis dan organisasi terhadap kinerja pengelola keuangan Kantor Kesehatan Pelabuhan Provinsi Aceh. 2. Bagi instansi terkait sebagai bahan masukan yang dijadikan untuk pertimbangan dan mengambil kebijakan bagi manajemen keuangan dalam peningkatan kinerja pengelola keuangan. 3. Bermanfaat bagi pengembangan dalam ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan terutama dalam menerapkan kebijakan kesehatan untuk mencapai realisasi anggaran kesehatan.


Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berupa

Recommend Documents