KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (KU-APBD) TAHUN ANGGARAN 2016
PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN
TAHUN 2015
DAFTAR ISI
Halaman
Daftar Isi ..........................................................................................................................
i
Daftar Tabel ..................................................................................................................... iii Nota Kesepakatan ............................................................................................................ iv
BAB
I
: PENDAHULUAN
1.1. 1.2. 1.3. 1.4.
BAB
II
III
1 5 6 13
: KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH
2.1. 2.2.
BAB
Latar Belakang ........................................................................ Maksud dan Tujuan ................................................................ Dasar Hukum .......................................................................... Sistematika Penulisan .............................................................
Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah pada Tahun Sebelumnya Rencana Target Ekonomi Makro pada Tahun Perencanaan . 32
15
: ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN DELANJA DAERAH (R-APBD)
3.1. Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBN/APBD .................... 36 3.2. Laju Inflasi .................................................................................. 39 3.3. Pertumbuhan PDRB (Migas dan Non Migas) ............................. 41
BAB
IV
: KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH
4.1.
Pendapatan Daerah 4.1.1. Kebijakan Perencanaaan Pendapatan Daerah yang akan dilakukan pada Tahun Anggaran Berkenan .................................................... 44 4.1.2. Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah............... 48 4.1.3. Upaya-upaya Pemerintah Daerah dalam Mencapai Target
4.2.
50
Belanja Daerah 4.2.1. Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja Daerah Meliputi Total Perkiraan Belanja Daerah ........................................................................ 54 4.2.2. Kebijakan Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, dan Belanja Tidak Terduga ........ 65
4.2.3. Kebijakan Pembangunan Daerah, Kendala yang Dihadapi, Strategis dan Prioritas Pembangunan Daerah yang Disusun Secara Terintegrasi dengan Kebijakan dan Prioritas Pembangunaan Nasional yang akan Dilaksanakan di Daerah 66
4.2.4. Kebijakan Belanja Berdasarkan 4.2.4.1. Urusan Pemerintah Daerah (Urusan Wajib dan Urusan Pilihan)
77
4.2.4.2. Program dan Kegiatan pada Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) .................................................................... 97
4.3.
Pembiayaan Daerah 4.3.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan ........................ 108 4.3.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan ....................... 109
BAB
V
: PENUTUP ................................................................................. 110
DAFTAR TABEL
Halaman
2.1.
Perkembangan PDRB Kabupaten Sarolangun Th. 2000-2014 Berdasarkan Harga Berlaku
16
2.2.
Perkembangan PDRB Kabupaten Sarolangun Th. 2000-2014 Berdasarkan Harga Konstan
18
2.3.
Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Sarolangun Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2012-2013 21
2.4.
Tingkat Inflasi Kabupaten Sarolangun dari tahun 2010-2013 ............................... 23
2.5.
Struktur Ekonomi Kabupaten Sarolangun Tahun 2009 - 2013 ............................. 24
2.6.
Struktur Perekonomian Kabupaten Sarolangun Menurut Sektor Primer, Sekunder dan Tertier Tahun 2009 - 2013 26
2.7.
PDRB Per Kapita Kabupaten Sarolangun Berdasarkan Atas Berlaku dan Harga Konstan dengan Migas Tahun 2000 2013 29
2.8.
Pendapatan Regional Per Kapita Kabupaten Sarolangun Berdasarkan Atas Harga Berlaku dan Harga Konstan dengan Migas Tahun 2000 - 2013 ......................................................................... 31
3.1.
PDRB Kabupaten Sarolangun Tahun 2000 – 2013 Berdasarkan Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha
3.2.
PDRB Kabupaten Sarolangun Berdasarkan Harga Konstan 2000-2013 Menurut Lapangan Usaha
4.1.
Rincian Belanja Tidak Langsung Menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi Tahun Anggaran 2016 59
4.2.
Rincian Belanja Langsung Menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi Tahun Anggaran 2016
42
43
62
BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Dimana dokumen ini merupakan salah satu bagian dari rencana jangka panjang daerah dan rencana jangka menengah daerah yang disusun dengan memperhatikan dan mengacu pada agenda Pembangunan Nasional, Kebijakan Pemerintah Pusat, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi, yang ditujukan sebagai upaya untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten. KUA Kabupaten Sarolangun Tahun 2016 disusun dengan mendasar pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sarolangun Tahun 2016 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2015. RKPD merupakan rencana kerja tahunan daerah disusun berdasarkan amanat
Undang-Undang Nomor 17
tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam Undang-Undang tersebut setiap pemerintah daerah wajib untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD Kabupaten Sarolangun Tahun 2016 disusun melalui beberapa pendekatan perencanaan yaitu teknokratis, partisipastif, politis, atas-bawah dan bawah atas (top-down/bottom up) melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sarolangun. RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsisten antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Pemerintah Kabupaten Sarolangun dari tahun ke tahun senantiasa berupaya untuk melakukan perbaikan dan pembenahan pembangunan disegala bidang dengan tujuan agar masyarakat merasa lebih aman, nyaman dan tentram dalam menjalani kehidupannya serta dapat berkarya nyata dalam membangun daerahnya, meskipun dalam pelaksanaannya ditemui berbagai permasalahan baik itu yang bersifat lokal, nasional maupun global, namun demikian Pemerintah Kabupaten Sarolangun tetap konsisten dalam upaya mengatasi berbagai kendala dan tetap berupaya dalam mengembangkan potensi-potensi yang ada. Hal ini ditunjukkan dengan berbagai upaya perbaikan dan pemulihan yang dilakukan telah mampu menciptakan berbagai aktivitas ekonomi dan kehidupan sosial yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat perlu adanya perencanaan yang partisipatif, transparan dan akuntabel. Oleh sebab itu, Pemerintah Kabupaten Sarolangun telah memiliki dokumen perencanaan yang telah ditetapkan oleh daerah dan memberikan arah jangka panjang yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-D) Kabupaten Sarolangun Tahun 20062025. Sedangkan dokumen yang memberikan arah jangka menengah yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-D) Kabupaten Sarolangun Tahun 2011-2016. Hal ini berarti bahwa dalam operasionalisasi anggaran daerah lebih ditekankan pada alokasi sumberdaya dan tetap mengacu pada dokumen-dokumen perencanan yang telah ditetapkan. Penganggaran daerah termasuk kategori perencanaan pembangunan jangka pendek yang merupakan bagian dari perencanaan pembangunan jangka menengah dan perencanaan jangka panjang, yang terdiri dari atas formulasi kebijakan anggaran (budget policy formulation) dan perencanaan operasional anggaran (budget operation planing). Penyusunan Kebijakan Umum APBD termasuk kategori formulasi kebijakan anggaran yang menjadi acuan dalam perencanaan operasional anggaran. Formulasi kebijakan anggaran berkaitan dengan analisa fiskal, sedangkan perencanaan operasional anggaran lebih ditekankan pada alokasi sumber daya. Dengan didasarkan pada mekanisme perencanaan yang diarahkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional, maka sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), diperlukan suatu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sarolangun Tahun 2016, yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2016, dan selanjutnya akan menjadi landasan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sarolangun Tahun 2016. Dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pemerintah telah mengeluarkan pedoman dalam penyusunan anggaran daerah yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta secara teknis dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 Anggaran 2016.
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Dengan mempedomani peraturan-peraturan tersebut diatas, maka pemerintah daerah diwajibkan untuk menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KU-APBD) yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD).
Dalam kaitan penyusunanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maka Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun menyusun Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2016. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KU-APBD) Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2016 merupakan dokumen yang memuat target dari pencapaian kinerja yang terukur dari setiap urusan pemerintah daerah melalui program-program yang akan dilaksanakan dan disertai dengan kebijakan dan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang disertai dengan asumsi yang mendasarinya untuk masa satu tahun anggaran. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2016 yang dijadikan dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dan memiliki kedudukan yang strategis, maka dalam penetapan kebijakan-kebijakan yang tertuang didalamnya ditetapkan secara bersama-sama oleh Dewan Perwakilan Daerah dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun. Substansi dari Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah memuat kesepakatan-kesepakatan yang merupakan petunjuk dan ketentuan umum sebagai pedoman dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2016, yang selanjutnya dijabarkan dan dijadikan pedoman utama dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2016, yang akan dijabarkan lebih lanjut oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Tahun Anggaran 2016.
1.2. Maksud dan Tujuan 1.2.1. Maksud Maksud dari penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KU-APBD) Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2016 adalah untuk menyerasikan dan menyelaraskan berbagai aspirasi dari seluruh potensi pembangunan di Kabupaten Sarolangun agar terjadi kesinergian dalam perencanaan program, kegiatan dan anggaran, serta pelaksanaannya dalam satu tahun anggaran.
1.2.2. Tujuan
Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KU-APBD) Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2016 adalah : 1. Memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pada Tahun Anggaran 2016 agar berdayaguna dan berhasilguna. 2. Mengoptimalkan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016. 3. Meningkatkan koordinasi antara eksekutif dan legislatif dalam pemantapan penyusunan perencanaan anggaran. 4. Tersedianya dokumen perencanaan dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran tahunan di daerah agar kegiatan-kegiatan pembangunan Kabupaten Sarolangun dapat terlaksana dan bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat. 1.3. Dasar Hukum Dasar hukum penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2016, adalah : 1). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2). Undang-Undang Nomor
54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo,
Kabupaten Muara Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969) 3). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4). Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 5). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);
6). Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 7).
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8).
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9).
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 11). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 12). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 13). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 14). Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 15). Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4659); 16). Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 17). Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 18). Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 19). Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 20). Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 21). Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 22). Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 23). Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829); 24). Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864); 25). Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972); 26). Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
27). Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 28). Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahaan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5) 29). Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3); 30). Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 137); 31). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 32). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 33). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 594 34). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. 35). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015; 36). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 903);
37). Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 2 Tahun 2005 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2007 Seri E Nomor 2); 38). Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sarolangun Tahun 2006-2025; 39). Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 02 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sarolangun Tahun 2011-2016; 40). Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 04 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sarolangun (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2008 Nomor 04) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 04 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sarolangun (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2009 Nomor 08); 41). Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sarolangun Tahun 2016. 1.4. Sistematika Penulisan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KU APBD) Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2016, disusun dengan sistematika sebagai berikut : BAB I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Maksud dan Tujuan 1.3. Dasar Hukum 1.4. Sistematika Penulisan BAB II. KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH 2.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah pada Tahun Sebelumnya 2.2. Rencana Target Ekonomi Makro pada Tahun Perencanaan BAB III. ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (R-APBD) 3.1. Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBN/APBD
3.2. Laju Inflasi 3.3. Pertumbuhan PDRB (Migas dan Non Migas) BAB IV. KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH 4.1. Pendapatan Daerah 4.1.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang akan Dilakukan pada
Tahun Anggaran
Berkenaan 4.1.2. Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lainlain Pendapatan Daerah
yang Sah
4.1.3. Upaya-upaya Pemerintah Daerah dalam Mencapai Target 4.2. Belanja Daerah 4.2.1. Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja Daerah meliputi Total Perkiraan Belanja Daerah 4.2.2. Kebijakan Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, dan Belanja Tidak Terduga 4.1.3. Kebijakan Pembangunan Daerah, Kendala yang Dihadapi, Strategi dan Prioritas Pembangunan Daerah yang Disusun Secara Terintegrasi dengan Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional yang akan dilaksanakan di daerah 4.2.4. Kebijakan Belanja Berdasarkan : - Urusan Pemerintahan Daerah (Urusan Wajib dan Urusan Pilihan) - Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) 4.3. Pembiayaan Daerah 4.3.1. Kebijakan Peneriman Pembiayaan 4.3.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan
BAB V. PENUTUP
BAB II
KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH
Perekonomian daerah tidak dapat terlepas dengan perekonomian daerah sekitar, perekonomian nasional bahkan perekonomian dunia. Ada faktor-faktor perekonomian yang tidak dapat dikendalikan oleh daerah seperti yang menyangkut kebijakan sektor moneter dan sektor riil yang merupakan kewenangan pemerintah pusat. Selain itu juga pengaruh perekonomian internasional seperti pengaruh harga minyak dunia dan nilai tukar mata uang pasti akan berpengaruh terhadap perekonomian daerah. Kerangka Ekonomi Makro Daerah pada dasarnya memberi gambaran kondisi ekonomi makro Kabupaten Sarolangun pada tahun sebelumnya. Gambaran kondisi ekonomi makro tersebut tentunya akan dapat tercapai dengan melalui berbagai kegiatan yang sesuai dengan prioritas kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan. Kondisi ekonomi daerah secara umum dapat digambarkan dengan beberapa indikator. Indikator ekonomi yang sering digunakan adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), laju pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, struktur ekonomi, PDRB per kapita dan Pendapatan Regional Per Kapita.
2.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah pada Tahun Sebelumnya 2.1.1. Produk Domestik Regional Bruto PDRB 2.1.1.1. PDRB Atas Harga Berlaku Kondisi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Sarolangun berdasarkan harga berlaku selama periode tahun 2000-2014 menunjukkan kondisi yang cenderung meningkat. Adapun lebih jelasnya perkembangan PDRB Kabupaten Sarolangun berdasarkan harga berlaku dapat dilihat pada tabel 2.1. Tabel 2.1. Perkembangan PDRB Kabupaten Sarolangun Th. 2000-2014 Berdasarkan Harga Berlaku (Juta Rupiah).
PDRB Atas Harga Berlaku Tahun
Dengan Migas 2000
Perkembangan (%)
(Rp. 000)
629.410
Tanpa Migas 585.775
Dengan Migas
Tanpa Migas
-
-
2001
724.345
666.228
15,08
13,73
2002
847.846
756.148
17,05
13,50
2003
1.045.741
945.820
23,34
25,08
2004
1.236.231
1.101.897
18,22
16,50
2005
1.480.579
1.264.910
19,77
14,79
2006
1.820.227
1.515.882
22,94
19,84
2007
2.215.792
1.841.909
21,73
21,51
2008
2.671.409
2.311.306
20,56
25,48
2009
3.249.677
2.820.858
21,65
22,05
2010
3.795.188
3.210.453
16,79
13,81
2011
4.667.127
3.893.247
22,97
21,27
2012
5.380.165
4.477.141
15,28
15,00
2013*
6.432.168
5.359.398
19,55
19,71
2014**
11.317.495
9.653.630
75,95
80,12
23,62
22,17
Rata-rata Sumber : PDRB Kabupaten Sarolangun, Tahun 2014 Keterangan :
* ) Angka diperbaiki ** ) Angka sementara
Dari Tabel 2.1 dapat dilihat bahwa PDRB Kabupaten Sarolangun tahun 2012 dengan migas atas dasar harga berlaku sebesar Rp 5.380.165 (dalam jutaan rupiah), dan pada tahun 2013 meningkat menjadi Rp 6.432.168 (dalam jutaan rupiah) atau terjadi kenaikan sebesar 19,55%. Sedangkan apabila dihitung dengan tanpa migas maka PDRB Kabupaten Sarolangun tahun 2012 sebesar Rp 4.477.141 (dalam jutaan rupiah), pada tahun 2013 meningkat mencapai Rp 5.359.398 (dalam jutaan rupiah) dan pada tahun 2014 meningkat meningkat menjadi Rp 11.317.495 (dalam jutaan rupiah) atau sebesar 75,95 %. Secara rata-rata selama periode 2000-2014 laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Sarolangun dengan migas berdasarkan harga berlaku mengalami peningkatan rata-rata sebesar 23,62% dan PDRB tanpa migas berdasarkan harga berlaku dengan rata-rata laju pertumbuhan sebesar 22,17%. Peningkatan yang cukup signifikan ini disebabkan oleh struktur perekonomian PDRB yang biasanya dinilai hanya 9 Sektor sekarang menjadi 17 Sektor.
2.1.1.2. PDRB Atas Harga Konstan
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Sarolangun selama periode 2000-2014 berdasarkan atas harga konstan menunjukkan kondisi yang cenderung meningkat. Untuk lebih jelasnya perkembangan PDRB Kabupaten Sarolangun menurut harga konstan dapat dilihat pada tabel 2.2. Tabel 2.2. Perkembangan PDRB Kabupaten Sarolangun Th. 2000 – 2014 Berdasarkan Harga Konstan (Juta Rupiah).
PDRB Atas Harga Konstan Tahun
Perkembangan (%)
(Rp. 000) Dengan Migas
Tanpa Migas
Dengan Migas
Tanpa Migas
2000
629.410
585.775
-
-
2001
670.479
613.703
6,52
4,77
2002
708.850
640.747
5,72
4,41
2003
748.661
677.637
5,62
5,76
2004
795.581
719.502
6,27
6,18
2005
849.831
763.269
6,82
6,08
2006
908.639
807.130
6,92
5,75
2007
978.196
876.968
7,66
8,65
2008
1.055.110
986.553
7,86
12,50
2009
1.139.440
1.076.977
7,99
9,17
2010
1.231.627
1.146.604
8,09
6,47
2011
1.339.988
1.246.575
8,80
8,72
2012
1.444.748
1.342.945
7,82
7,73
2013*
1.559.394
1.454.539
7,94
8,31
2014**
8.944.249
7.539.872 7,23
7,27
Rata-rata Sumber : PDRB Kabupaten Sarolangun, Tahun 2014 Keterangan : * ) Angka diperbaiki ** ) Angka sementara
Dari Tabel 2.2 menggambarkan bahwa PDRB Kabupaten Sarolangun tahun 2012 dengan migas atas dasar harga konstan sebesar Rp 1.444.748 (dalam jutaan rupiah), dan pada tahun 2013 meningkat menjadi Rp 1.559.394 (dalam jutaan rupiah) atau naik
sebesar 7,94%. Sedangkan apabila dihitung dengan tanpa migas maka PDRB Kabupaten Sarolangun tahun 2012 atas harga konstan sebesar Rp 1.342.945 (dalam jutaan rupiah), dan pada tahun 2013 meningkat mencapai Rp 1.454.539 (dalam jutaan rupiah) atau naik sebesar 8,31%. Apabila dilihat secara rata-rata selama periode 2000-2013 laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Sarolangun dengan migas berdasarkan harga konstan mengalami peningkatan rata-rata sebesar 7,23% dan PDRB tanpa migas berdasarkan harga konstan dengan rata-rata laju pertumbuhan sebesar 7,27%.
2.1.1.3. Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan ekonomi daerah yang tercermin dalam bentuk pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang merupakan penjumlahan dari seluruh nilai tambah dari berbagai kegiatan ekonomi pada lapangan-lapangan usaha disemua sektor ekonomi dari suatu daerah pada periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dipengaruhi oleh perkembangan masing-masing sektor yang berperan dalam membentuk nilai tambah perekonomian suatu daerah. Nilai pertumbuhan yang diperoleh tersebut merupakan dampak nyata dari suatu kondisi ekonomi yang terjadi pada tahun yang bersangkutan. Pertumbuhan ekonomi daerah dapat dilihat dari PDRB berdasarkan atas harga konstan maupun PDRB berdasarkan atas harga berlaku. Selain itu juga, dengan berdasarkan perhitungan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) akan diketahui struktur ekonomi dan pertumbuhan ekonomi daerah. Peranan dari masing-masing sektor dalam PDRB dapat menentukan skala prioritas pembangunan. Tingkat pertumbuhan riil PDRB dapat mencerminkan keberhasilan dari pembangunan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Sedangkan pendapatan per kapita per tahun merupakan indikator tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk suatu daerah. Indikator-indikator tersebut sebagai bahan acuan oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan evaluasi dan perencanaan program pembangunan yang telah, sedang berjalan dan akan dilaksanakan. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sarolangun pada tahun 2013 menunjukkan pertumbuhan yang cukup positif yaitu sebesar 7,94%, terlihat dari meningkatnya PDRB AHK Tahun 2000 dengan migas sebesar Rp 1.559.394 (dalam jutaan rupiah), sedangkan pada tahun 2012 mencapai sebesar 1.444.748 (dalam jutaan rupiah) atau tumbuh sebesar 8,80%. Sedangkan laju pertumbuhan ekonomi tanpa migas pada tahun 2012 tumbuh mencapai 7,82% dengan PDRB AHK Tahun 2000 tanpa migas sebesar Rp 1.342.945 (dalam jutaan rupiah). Untuk lebih jelasnya laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sarolangun Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2012-2013 (persen) menurut lapangan usaha dapat dilihat pada
tabel 2.3.
Tabel 2.3. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sarolangun Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2012-2013 (persen).
No
Lapangan Usaha
2012*)
2013**)
1
2
3
4
1. Pertanian
4,60
4,90
2. Pertambangan dan Penggalian
11,56
7,94
3. Industri Pengolahan
10,82
6,03
4. Listrik, Gas dan Air Bersih
6,46
8,17
5. Bangunan
12,88
25,92
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran
12,74
10,23
7. Pengangkutan dan Komunikasi
7,12
6,64
8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan
10,12
7,70
9. Jasa-jasa
3,46
5,86
PDRB Dengan Migas
7,82
7,94
PDRB Tanpa Migas
7,73
8,31
Sumber : PDRB Kabupaten Sarolangun, Tahun 2013 Keterangan : * ) Angka diperbaiki ** ) Angka sementara
Dari tabel 2.3 dapat dilihat bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sarolangun pada tahun 2013 didorong oleh seluruh sektor yang semuanya mengalami pertumbuhan positif. Sektor yang mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sarolangun pada tahun 2013 yang paling tertinggi disumbangkan dari sektor bangunan yang mencapai sebesar 25,92%, yang kemudian diikuti oleh sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran mencapai 10,23%, sektor listrik, gas dan air bersih mencapai 8,17%, sektor pertambangan dan penggalian mencapai 7,94%, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan mencapai 7,70%, sektor pengangkutan dan komunikasi mencapai 6,64%, sektor industri pengolahan mencapai 6,03%, sektor jasa-jasa mencapai 5,86% dan sektor pertanian mencapai 4,90%. 2.1.1.4. Tingkat Inflasi
Inflasi merupakan salah satu indikator makro ekonomi yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat stabilitas ekonomi suatu negara atau wilayah. Inflasi didefinisikan meningkatnya harga barang dan jasa kebutuhan masyarakat secara rata-rata (agregat) pada waktu berjalan terhadap waktu sebelumnya. Besarnya nilai inflasi sangat dipengaruhi oleh tingkat harga barang dan jasa. Dalam perekonomian faktor harga sangat menentukan, baik dunia bisnis maupun terhadap konsumen. Di dunia bisnis, harga akan mempengaruhi struktur biaya dan keuntungan. Berbeda dengan konsumen, harga akan mempengaruhi daya beli masyarakat sehingga tidak mampu untuk membeli barang dan jasa yang diperlukan. Sedangkan inflasi yang tinggi akan membatasi gerak investor dan dipihak konsumen akan mengurangi daya beli dan menurunnya kesejahteraan masyarakat. Berbeda dengan tingkat inflasi yang rendah akan merangsang dunia usaha untuk melakukan investasi dan bahkan dapat meningkatkan kesejahteraan konsumen. Pada sisi lain inflasi yang negatif (deflasi) secara terus menerus dapat juga mengakibatkan terjadinya resesi ekonomi. Untuk itu diperlukan usaha yang sungguh-sungguh dari berbagai pihak dalam menjaga tingkat inflasi pada suatu titik yang aman dalam mendukung perkembangan dan pertumbuhan ekonomi secara optimal terutama yang berkaitan dengan permintaan harga barang dan jasa.
Perkembangan tingkat inflasi Kabupaten Sarolangun selama periode 2010-2014 mengalami pertumbuhan fluktuatif, pada tahun 2010 sebesar 8,89%, sedangkan di tahun 2011 mengalami penurunan sebesar 3,00% dan pada tahun 2012 kembali mengalami penurunan menjadi sebesar 2,70%. Namun tingkat inflasi mengalami peningkatan yang cukup tajam terjadi pada tahun 2013 yakni menjadi sebesar 7,79%. Pada tahun 2014 tingkat inflasi mengalami peningkatan lagi dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 8,89%. Adapun tingkat inflasi Kabupaten Sarolangun dari tahun 2010-2014 dapat dilihat pada tabel 2.4. Tabel 2.4 Tingkat Inflasi Kabupaten Sarolangun dari tahun 2010-2013 No Tahun Tingkat Inflasi (%) 1 2010 8,89 2 2011 3,00 3 2012 2,70 4 2013 7,79 5 2014 8,89 Sumber : BPS Kabupaten Sarolangun, Tahun 2014
2.1.1.5. Struktur Ekonomi
Struktur perekonomian Kabupaten Sarolangun dari periode tahun 2009 - 2013 memiliki pola yang sama. Berdasarkan besarnya kontribusi sektoral terhadap PDRB selama periode ini urutan dalam struktur ekonomi relatif tidak mengalami perubahan. Secara berurutan yang menduduki peringkat pertama yaitu sektor pertanian, kemudian diikuti oleh sektor pertambangan dan penggalian, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor
jasa-jasa, sektor bangunan, sektor industri pengolahan, sektor
pengangkutan dan komunikasi, sektor keuangan, persewaaan dan jasa perusahaan, dan yang terakhir adalah sektor listrik, gas dan air bersih. Untuk lebih jelasnya struktur perekonomian Kabupaten Sarolangun periode tahun 2009 - 2013 dapat dilihat pada tabel 2.5. Tabel 2.5. Struktur Ekonomi Kabupaten Sarolangun Tahun 2009 – 2013 (persen)
No
Lapangan Usaha
2009
2010
2011
2012*
2013**
1
2
4
5
6
5
6
1. Pertanian
42,42
39,86
37,45
35,87
33,61
2. Pertambangan dan Penggalian
16,44
19,64
21,13
21,51
22,35
3. Industri Pengolahan
2,61
3,85
4,11
4,32
4,45
4. Listrik, Gas dan Air Bersih
0,29
0,29
0,31
0,33
0,35
5. Bangunan
6,08
5,79
6,10
6,50
8,12
12,58
12,05
13,47
14,87
15,36
7. Pengangkutan dan Komunikasi
5,35
4,73
4,56
4,37
4,07
8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan
3,19
3,26
3,15
3,22
3,19
11,05
10,54
9,71
9,00
8,53
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran
9. Jasa-jasa PDRB
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
Sumber : PDRB Kabupaten Sarolangun, Tahun 2013 Keterangan : * ) Angka diperbaiki ** ) Angka sementara
Dari tabel 2.5. menunjukkan bahwa kontribusi dari masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan perekonomian Kabupaten Sarolangun pada tahun 2013 sektor pertama yang memberikan kontribusi terbesar masih diduduki oleh sektor Pertanian yang memberikan kontribusi sebesar 33,61%. Pada sektor Pertanian ini yang memberikan kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB di sektor pertanian adalah sub sektor tanaman perkebunan yakni sebesar 15.15%. Sektor kedua diberikan oleh sektor pertambangan dan penggalian yang memberikan kontribusi sebesar 22,35%. Kontribusi yang terbesar dalam pembentukan PDRB pertambangan dan penggalian ini diberikan oleh sub sektor minyak dan gas bumi dengan kontibusi sebesar 16,68%. Pada urutan ketiga diduduki oleh Sektor perdagangan, hotel dan restoran yang memberikan kontribusi
sebesar 15,36%. Sub sektor terbesar yang memberikan kontribusi dalam pembentukan sektor ini adalah sub sektor sub sektor perdagangan besar dan eceran dengan kontribusi sebesar 13,33%. Sektor keempat ditempati oleh sektor jasa-jasa dengan kontribusi sebesar 8,53%. Sub sektor terbesar yang memberikan kontribusi dalam pembentukan PDRB sektor ini adalah sub sektor jasa-jasa administrasi pemerintahan dan pertahanan sebesar 4,91%. Sektor kelima ditempati oleh sektor bangunan dengan kontribusi sebesar 8,12%. Urutan keenam ditempati oleh sektor industri dan pengolahan dengan kontribusi sebesar 4,45%, Sub sektor terbesar yang memberikan kontribusi dalam pembentukan PDRB sektor ini adalah sub sektor industri barang kayu dan hasil hutan lainnya sebesar 1,54%. Sektor Pengangkutan dan komunikasi menempati urutan ketujuh dengan kontribusi sebesar 4,07%, dimana sub sektor angkutan jalan raya memberikan kontribusi terbesar pada sektor ini yaitu sebesar 3.57 persen. Urutan kedelapan ditempati oleh sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan dengan kontribusi sebesar 3,19%, sedangkan yang menempati urutan terakhir dalam pembentukan perekonomian Kabupaten Sarolangun yaitu urutan kesembilan ditempati oleh sektor Listrik, gas dan air bersih dengan kontribusi sebesar 0,35%. Selanjutnya, dari kesembilan sektor diatas dapat diklasifikasikan menjadi tiga sektor yaitu sektor primer, sekunder dan tertier yang memberikan kontribusi terhadap pembentukan perekonomian Kabupaten Sarolangun. Untuk lebih jelasnya struktur perekonomian Kabupaten Sarolangun menurut Sektor Primer, Sekunder dan Tertier tahun 2009-2013 dapat dilihat pada tabel 2.6. Tabel 2.6. Struktur Perekonomian Kabupaten Sarolangun Menurut Sektor Primer, Sekunder dan Tertier Tahun 2009 - 2013 (Persen)
No
1.
2.
Lapangan Usaha
2009
2010
2011
2012*
2013**
Sektor Primer
58,86
59,50
58,58
57,38
55,96
- Pertanian
42,42
39,86
37,45
35,87
33,61
- Pertambangan dan Penggalian
16,44
19,64
21,13
21,51
22,35
Sektor Sekunder
8,98
9,93
10,52
11,15
12,92
- Industri Pengolahan
2,61
3,85
4,11
4,32
4,45
- Listrik, Gas, dan Air Bersih
0,29
0,29
0,31
0,33
0,35
- Bangunan
6,08
5,79
6,10
6,50
8,12
3.
Sektor Tertier
32,17
30,58
30,89
31,46
31,15
- Perdagangan, Hotel & Restoran
12,58
12,05
13,47
14,87
15,36
- Pengangkutan dan Komunikasi
5,35
4,73
4,56
4,37
4,07
- Keuangan, Persewaan dan Jasa
3,19
3,26
3,15
3,22
3,19
11,05
10,54
9,71
9,00
8,53
Perusahaan - Jasa-Jasa Sumber : PDRB Kabupaten Sarolangun, Tahun 2013 Keterangan : * ) Angka diperbaiki ** ) Angka sementara
Dari tabel 2.6. memperlihatkan bahwa perekonomian Kabupaten Sarolangun pada tahun 2013 masih didominasi oleh sektor Primer dengan kontribusi sebesar 55,96%. Kontribusi terbesar dalam pembentukan sektor primer ini disumbangkan oleh sektor Pertanian yaitu sebesar 33,61%, dan diikuti dengan sumbangan dari sektor Pertambangan dan Penggalian dengan kontribusi sebesar 22,35%. Sektor sekunder peranannya dalam pembentukan perekonomian Kabupaten Sarolangun di tahun 2013 dengan memberikan kontribusi sebesar 12,92%. Pada sektor sekunder ini yang memberikan sumbangan terbesar disumbangkan oleh sektor bangunan dengan kontribusi sebesar 8,12%, dan diikuti dengan sektor Industri Pengolahan dengan kontribusi sebesar 4,45% serta kontribusi sektor Listrik, Gas, dan Air Bersih sebesar 0,35%. Sedangkan sektor Tertier pada tahun 2013 memberikan kontribusi dalam pembentukan perekonomian Kabupaten Sarolangun yaitu sebesar 31,15%. Sektor yang memberikan sumbangan terbesar dalam pembentukan sektor ini adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran dengan kontribusi sebesar 15,36%, diikuti oleh sektor jasa-jasa 8,53% dan sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 4,07%, terakhir disumbangkan oleh sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan dengan kontribusi diberikan hanya
sebesar 3,19%.
Selama periode 2009-2013 pembentukan perekonomian Kabupaten Sarolangun dapat dikatakan bahwa masih tetap didominasi oleh sektor primer, kemudian diikuti oleh sektor tersier dan sektor sekunder. Pada periode tersebut tidak terlihat adanya perubahan yang signifikan karena urutan kontribusinya masih tetap sama dengan persentase peranan dari masing-masing sektor sedikit mengalami perubahan. Pada tabel 2.6 diatas dapat juga dilihat bahwa selama periode 2011 sampai dengan 2013, dimana sektor primer sebagai sektor dominan selama tiga tahun terakhir kontribusinya terus mengalami penurunan dimana masing-masing sebesar 58.58 persen tahun 2011; 57.38 persen tahun 2012; dan 55.96 persen tahun 2013. Terlihat adanya transformasi ekonomi Kabupaten Sarolangun
pada sektor primer pada tahun 2013 bergeser sebesar negatif 1.42 persen (transformasi ekonomi terutama di sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan yang bergeser sebesar negatif 2.27 persen). Kontribusi sektor sekunder selama tiga tahun terakhir masing-masing sebesar 10.52 persen, 11.15 persen, dan 12.92 persen. Sektor ini dari tahun 2012 ke tahun 2013 bergeser sebesar positif 1.77 persen lebih besar dibanding tahun sebelumnya yang sebesar 0.63 persen (transformasi ekonomi terutama di sektor bangunan bergeser sebesar positif 1.62 persen). Sama dengan sektor primer, sektor tertier juga bergerak ke arah negatif. Kontribusi sektor tertier sebesar 31.46 persen di tahun 2012 dan 31.15 persen ditahun 2013 yang berarti terjadi pergeseran sebesar negatif 0.31 persen (transformasi ekonomi terutama di sektor
jasa-jasa
yang bergeser sebesar negatif 0.48 persen). Selama periode 2011-2013 ini, kontribusi sektor primer terus menurun atau bergeser ke arah negatif. Berbeda dengan sektor sekunder dan tersier yang cenderung bergeser ke arah positif. Hal ini menunjukkan bahwa perekonomian Kabupaten Sarolangun secara bertahap mulai mengurangi ketergantungannya terhadap sektor primer terutama sektor pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan (bercorak agraris) menuju ke perekonomian yang bercorak nonagraris.
2.1.1.6. PDRB Per Kapita dan Pendapatan Regional Per Kapita
Indikator makro ekonomi yang juga dapat melihat gambaran dari perekonomian suatu daerah yaitu dapat diukur dengan menggunakan PDRB Per Kapita dan Pendapatan Regional Per Kapita. Kedua indikator ini lebih komprehensif dalam menggambarkan kondisi perekonomian daerah dan perkembangan nilai tambah yang dihasilkan per kapita penduduk. Indikator ini secara simultan menunjukkan apakah pertumbuhan perekonomin daerah yang terjadi mampu meningkatkan kesejahteraan seiring dengan semakin cepatnya laju pertambahan penduduk. PDRB yang meningkat dengan distribusi yang semakin merata mencerminkan peningkatan pendapatan perkapita. Peningkatan PDRB Per Kapita dan peningkatan Pendapatan Regional Per Kapita berdampak pada daya beli masyarakat yang semakin meningkat. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menggambarkan besarnya PDRB per penduduk, sedangkan PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan riil (nyata) per kapita (per kepala). Selanjutnya untuk menentukan besarnya pendapatan yang diperoleh per kepala penduduk di suatu daerah dapat dilihat dengan pendapatan regional per kapita. Untuk lebih jelasnya gambaran tentang PDRB Per Kapita Atas Harga Berlaku dan Atas Harga Konstan dengan migas selama periode tahun 2000-2013 dapat dilihat pada
tabel 2.7. Tabel 2.7.
PDRB Per Kapita Kabupaten Sarolangun Berdasarkan Atas Harga Berlaku dan Harga Konstan Dengan Migas Tahun 2000 - 2013
Harga Berlaku
Harga Konstan
No
Tahun
1.
2000
3.534.085
-
3.534.085
-
2.
2001
3.977.355
12,54
3.681.584
4,17
3.
2002
4.579.387
15,14
3.828.641
3,99
4.
2003
5.372.334
17,32
3.846.131
0,46
5.
2004
6.310.231
17,46
4.060.972
5,59
6.
2005
7.444.510
17,98
4.273.041
5,22
7.
2006
8.875.260
19,22
4.430.153
3,68
8.
2007
10.558.816
18,97
4.661.384
5,22
9.
2008
12.481.129
18,21
4.929.591
5,75
10.
2009
14.891.155
19,31
5.221.328
5,92
11.
2010
15.412.244
3,50
5.001.633
-4,21
12.
2011
18.489.456
19,97
5.308.544
6,14
13.
2012*
20.695.887
11,93
5.557.515
4,69
14.
2013**
24.041.084
16,16
5.828.444
4,88
Nilai (RP)
Pertumbuhan (%)
Rata-Rata
Nilai (RP)
15,98
Pertumbuhan (%)
3,96
Sumber : PDRB Kabupaten Sarolangun, Tahun 2013
Pada tabel 2.7 diatas tergambar bahwa PDRB Per Kapita Kabupaten Sarolangun berdasarkan harga berlaku dengan migas pada tahun 2013 mencapai sebesar 24.041.084 rupiah setahun, sedangkan pada tahun 2012 hanya mencapai sebesar 20.695.887 rupiah, ini menunjukan selama dua tahun terakhir telah terjadi peningkatan PDRB perkapita sebesar 16,66%. Hal ini berarti menggambarkan bahwa besarnya PDRB Per Penduduk di Kabupaten Sarolangun tahun 2013 mencapai sebesar Rp 24.041.084 dalam satu tahun. Jika dilihat secara rata-rata selama periode 2000-2013 laju pertumbuhan PDRB Per Kapita Atas Harga Berlaku dengan migas di Kabupaten Sarolangun mengalami peningkatan pertumbuhan dengan rata-rata sebesar 15,98%. Apabila dilihat berdasarkan atas harga konstan 2000 dengan migas yang bertujuan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi riil per kapita (per kepala) pada tabel 2.7 diatas memberikan gambaran bahwa PDRB Per Kapita AHK Kabupaten Sarolangun pada tahun 2013 mencapai sebesar 5.828.444 rupiah setahun, sedangkan di tahun 2012 mencapai sebesar 5.557.515 rupiah setahun, hal ini menunjukkan terjadinya peningkatan pertumbuhan sebesar 4,88%. Sementara itu, jika dilihat dari rata-rata pertumbuhan PDRB Per Kapita AHK dengan di Kabupaten Sarolangun selama periode tahun 2000-2013 mencapai sebesar 3,96%.
Selanjutnya, untuk melihat gambaran besarnya pendapatan yang diperoleh per kepala penduduk Kabupaten Sarolangun dapat dilihat dari besarnya nilai Pendapatan Regional Per Kapita. Untuk lebih jelasnya Pendapatan Regional Per Kapita di Kabupaten Sarolangun selama periode tahun 2000-2013 berdasarkan harga berlaku dan harga konstan dengan migas dilihat pada tabel 2.8. Tabel 2.8. Pendapatan Regional Per Kapita Kabupaten Sarolangun Berdasarkan Atas Harga Berlaku dan Harga Konstan Dengan Migas Tahun 2000 – 2013
No
Tahun
Harga Berlaku
Harga Konstan
Nilai (RP)
Pertumbuhan (%)
Nilai (RP)
Pertumbuhan (%)
1.
2000
3.189.324
-
3.189.324
-
2.
2001
3.589.351
12,54
3.322.432
4,17
3.
2002
4.132.649
15,14
3.455.141
3,99
4.
2003
4.848.243
17,32
3.470.925
0,46
5.
2004
5.694.649
17,46
3.664.804
5,59
6.
2005
6.718.275
17,98
3.856.181
5,22
7.
2006
8.009.450
19,22
3.997.967
3,68
8.
2007
9.528.770
18,97
4.206.637
5,22
9.
2008
11.263.554
18,21
4.448.682
5,75
10.
2009
13.438.473
19,31
4.711.957
5,92
11.
2010
13.908.729
3,50
4.513.696
(4,21)
12.
2011
16.685.751
19,97
4.790.667
6,14
13.
2012*
18.676.937
11,93
5.015.350
4,69
14.
2013**
21.695.800
16,16
5.259.848
4,87
Rata-Rata
15,98
3,96
Sumber : PDRB Kabupaten Sarolangun, Tahun 2013
Dari tabel 2.8 menggambarkan bahwa besarnya nilai Pendapatan Regional Per Kapita di Kabupaten Sarolangun berdasarkan Harga Berlaku dengan migas pada tahun 2013 mencapai 21.695.800 rupiah setahun, ini menunjukkan bahwa besarnya pendapatan bersih per kepala (per kapita) penduduk Kabupaten Sarolangun sebesar 21.695.800 rupiah setahun atau 1,807,983
rupiah sebulan. Bila dibandingkan dengan tahun 2012 nilai pendapatan regional per kapita mancapai sebesar 18.676.937 rupiah setahun atau 1,556,411 rupiah sebulan, hal ini berarti pendapatan regional per kapita mengalami kenaikan sebesar 16,66%. Selanjutnya, Pendapatan Regional Per Kapita berdasarkan Harga Konstan dengan migas di tahun 2013 sebesar 5.259.848 rupiah setahun, sedangkan di tahun 2012 hanya mencapai sebesar Rp 5.015.350, maka terjadi kenaikan sebesar 4,87%.
2.2. Rencana Target Ekonomi Makro pada Tahun Perencanaan
Ekonomi Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2016 dalam konteks makro regional, dengan memperhatikan latar belakang kondisi ekonomi tahun-tahun sebelumnya maupun kondisi umum perekonomian Nasional dan regional Provinsi Jambi, diestimasikan masih mampu berkembang dan bertumbuh secara dinamis dalam kerangka pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Walaupun mungkin akan melambat dibandingkan tahun sebelumnya akibat krisis keuangan global yang berimbas pada berbagai negara belahan dunia termasuk kawasan Asia. Kondisi ini memerlukan sikap hati-hati dan sedikit konservatif utamanya dalam mengatasi eksesnya pada sektor riil dan imbasnya pada kelompok-kelompok masyarakat yang rentan (keluarga miskin dan kelompok marjinal). Perkembangan ekonomi nasional sudah barang tentu akan berimbas pada kinerja ekonomi Kabupaten Sarolangun Tahun 2016. Agar proyeksi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sarolangun pada tahun 2016 tidak jauh berbeda dengan Tahun Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2016, maka perlu ditunjang dengan nilai investasi yang tinggi. Laju inflasi akan mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan laju inflasi ekonomi nasional dan regional, sehingga perlu adanya kebijakan khusus untuk mejaga stabilitas harga. Pada Tahun 2016 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sarolangun diproyeksikan pada kisaran 7 – 8%. Sementara itu, inflasi diperkirakan pada kisaran 2 – 5,3 %. Kondisi ekonomi Kabupaten Sarolangun tahun 2016 masih stabil dan kondusif hal ini ditandai oleh kondisi kehidupan masyarakat yang damai, namun kualitas distribusi pendapatan dianggap masih cukup merata hal ini dibuktikan terjadinya penurunan angka kemiskinan dan kondisi ini pada tahun 2016 kita tetap pertahankan sebagaimana kondisi tahun sebelumnya dengan terus mendorong pertumbuhan hingga mencapai pada angka 8 persen atau lebih, mengingat pada tahun 2016 ada beberapa kebijakan Pemerintah khususnya dibidang keuangan dalam rangka penyaluran kredit usaha rakyat serta adanya beberapa kegiatan pembangunan baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi yang dialokasikan dalam wilayah Kabupaten Sarolangun dan akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan PDRB sehingga dapat mendorong laju pertumbuhan yang cukup tinggi. Kondisi ekonomi tahun 2016 akan dipengaruhi oleh lingkungan eksternal yang diperkirakan tetap membaik jika krisis keuangan global tidak berdampak secara signifikan terhadap kondisi perekonomian Indonesia, maka stabilitas ekonomi nasional dapat
di pertahankan minimal sama dengan tahun 2013. Dari sisi lingkungan eksternal terdapat beberapa hal perkiraan yang akan memberikan pengaruh positif terhadap perekonomian Kabupaten Sarolangun tahun 2016, antara lain adalah : 1. Berkaitan dengan ekonomi nasional tergantung kebijakan ekonomi makro yang dikeluarkan oleh Pemerintah, harga minyak mentah dunia yang mengalami penurunan, serta harga komoditi pertanian yang semakin membaik. 2. Gejolak keuangan global diperkirakan pada tahun 2016 kembali membaik, karena langkah-langkah yang ditempuh oleh Negaranegara maju diperkirakan mampu memulihkan kembali sektor keuangan global yang pada gilirannya akan meningkatkan stabilitas moneter internasional yang lebih baik 3. Perekonomian AS diperkirakan mulai meningkat secara bertahap, dengan perekonomian asia yang diperkirakan akan tetap tumbuh tinggi dan perekonomian dunia pada tahun 2016 diperkirakan tumbuh lebih tinggi yang pada gilirannya akan meningkatkan perdagangan dunia yang artinya komoditi dari Kabupaten Sarolangun akan tetap terserap oleh pasar dunia (ekspor) 4. Harga barang-barang di pasaran semakin stabil sehingga pembangunan dapat berjalan sesuai rencana dan masyarakat tetap terdorong untuk menginvestasikan dananya di Kabupaten Sarolangun
Adapun lingkungan internal yang diperkirakan berpengaruh positif terhadap perekonomian Kabupaten Sarolangun tahun 2016 adalah sebagai berikut : 1. Stabilitas keamanan politik dalam wilayah Kabupaten Sarolangun dapat terjaga sehingga kelangsungan kegiatan ekonomi dapat berjalan lebih baik. 2. Langkah-langkah perbaikan infrastruktur akan mendorong perbaikan investasi dan percepatan sektor rill. 3. Meningkatnya ekspor komoditi dan perdagangan antar daerah melalui Kabupaten Sarolangun.
Untuk itu, kebijakan-kebijakan ekonomi daerah harus mampu ikut meredam gejolak ekonomi, sehingga kelompok rentan relatif memiliki ketahanan untuk menghadapinya. Proyeksi pertumbuhan ekonomi daerah harus sejalan dengan strategi, kebijakan, program dan kegiatan prioritas yang dijalankan untuk melindungi, menjamin pelayanan dasar dan keberlangsungan usaha produktif kelompok rentan. Dengan mempertimbangkan prospek pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi pada Tahun 2016, maka diharapkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sarolangun pada Tahun 2016 masih tetap mampu membuka peluang kesempatan kerja dan berusaha bagi kelompok masyarakat.
BAB III
ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)
3.1. Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBN
Perhitungan besaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (R-APBN) Tahun Anggaran 2016 dihitung berdasarkan asumsi dasar ekonomi makro yang diperkirakan akan terjadi pada tahun 2016. Asumsi perekonomian nasional pada tahun 2016 sangat dipengaruhi oleh perkiraan perkembangan ekonomi global dan domestik yang merupakan sasaran dan asumsi ekonomi makro yang jadikan dasar dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2016. Adapun asumsi-asumsi dasar ekonomi makro tersebut adalah :
1. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,8 – 6,2 persen 2. Laju Inflasi sebesar 4,00 - 5,00 persen 3. Nilai tukar rupiah sebesar Rp 12.800 – 13.200 per USD 4. Tingkat Bunga SPN 3 Bulan sebesar 4% - 6% 5. Harga minyak Indonesia (ICP) USD 60-80 USD per barel 6. Lifting minyak 830.000 – 850.000 barel per hari 7. Lifting gas bumi 1.100 – 1.200 ribu barel setara minyak per hari 8. Lifting minyak dan gas bumi 1.930 – 2.050 ribu barel setara minyak per hari
Sedangkan asumsi dasar yang mendasari dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2016 adalah : 1. Pertumbuhan ekonomi daerah tidak terlepas dari fenomena pertumbuhan ekonomi Nasional, fluktuasi ekonomi yang terjadi dalam skala Nasional sangat berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi di daerah. 2. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sarolangun diperkirakan berada pada kisaran 3. Laju inflasi Kabupaten Sarolangun berada pada kisaran 2 % - 5,3 %
7 – 8 %.
4. Peningkatan investasi, mendorong ekspor non migas, serta memberi stimulus fiskal dalam batas kemampuan keuangan daerah untuk menggerakkan semua sektor produksi, terutama industri dan petanian. Koordinasi antara kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil ditingkatkan untuk mendorong peran masyarakat dalam pembangunan ekonomi. 5. Situasi daerah yang semakin kondusif menjadi daya tarik bagi investor untuk menanamkan investasinya, sehingga dapat mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan serta mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat. 6. Pada tahun 2016 kondisi ekonomi Kabupaten Sarolangun masih stabil dan kondusif, hal ini dikarenakan perekonomian dunia diperkirakan akan tumbuh lebih baik dibanding tahun 2013. Namun demikian masih terdapat risiko global yang perlu diwaspadai yang dapat mempengaruhi perekonomian nasional dan daerah.
7. Pada tahun 2016 ada beberapa kebijakan pemerintah khususnya dibidang keuangan dalam rangka penyaluran kredit usaha rakyat serta adanya beberapa kegiatan pembangunan baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi yang dialokasikan dalam wilayah Kabupaten Sarolangun akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan PDRB sehingga dapat mendorong laju pertumbuhan yang cukup tinggi 8. Diharapkan perkiraan target penerimaan pendapatan daerah dapat terpenuhi, sehingga dapat memberikan dukungan pertumbuhan perekonomian daerah dan mampu mencukupi kebutuhan pelayanan dasar serta penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Sarolangun 9. Perkiraan kebutuhan belanja daerah dapat membiayai program dan kegiatan prioritas daerah yang telah direncanakan. 10. Meningkatkan kualitas belanja dan pengelolaan keuangan daerah serta memantapkan pengelolaan pembiayaan anggaran. 11. Kondisi politik yang stabil perlu dijaga di tahun 2016, sehingga diharapkan kondisi perekonomian baik secara nasional maupun regional sampai akhir tahun anggaran 2016 diperkirakan cukup stabil dan kondusif.
Agar keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun dapat dikelola dengan baik, maka harus selalu menggali potensi pendapatan, melakukan efisiensi belanja serta mengembangkan sumber pembiayaan. Mengingat pertumbuhan pendapatan daerah dipengaruhi oleh kecenderungan (trend) konsumsi masyarakat dan perencanaannya didasarkan pada asumsi indikator ekonomi makro, seperti pertumbuhan inflasi, PDRB, tarif dan pertumbuhan penduduk serta pertimbangan realisasi pertumbuhan selama 5 tahun terakhir dan rencana kinerja pendapatan daerah. Sedangkan asumsi pertumbuhan belanja, menggunakan 3 tahun terakhir. Upaya untuk mewujudkan stabilitas keuangan daerah akan terus dilaksanakan sejalan dengan momentum pertumbuhan ekonomi daerah yang akan terjadi. Dari sisi penerimaan daerah, berbagai upaya untuk peningkatan penerimaan jenis pajak dan retribusi daerah akan terus ditingkatkan.
3.2. Laju Inflasi
Laju inflasi merupakan salah satu sasaran akhir yang sangat penting dalam kebijakan ekonomi makro. Laju inflasi yang mencerminkan kenaikan harga secara umum perlu ditekankan pada tingkat yang rendah sehingga tidak membahayakan pencapaian sasaran ekonomi makro lainnya seperti pendapatan riil masyarakat, untuk itu diperlukan adanya pemantauan dengan seksama perubahan yang terjadi pada barang-barang
dan jasa.
Pertumbuhan ekonomi yang meningkat mendorong terjadinya laju inflasi. Laju inflasi pada tahun 2014 sebesar 8,89 persen, lebih tinggi dibandingkan tahun 2013 yang mencapai sebesar 7,79 persen. Tingginya inflasi di tahun 2014 ini disebabkan terjadinya perubahan indeks umum harga konsumen Kabupaten Sarolangun sepanjang bulan Januari sampai dengan Desember 2014. Hal ini terjadi karena pada bulan Januari terjadi beberapa peningkatan harga yang cukup signifikan untuk beberapa komoditas barang dan jasa, terutama untuk komoditas bahan makanan yaitu komoditas sayuran dan
bumbu-bumbuan,
akibat adanya musim penghujan dan imbas dari pergantian tahun. Diharapkan dalam sepanjang tahun 2016 perekonomian Kabupaten Sarolangun diperkirakan tumbuh lebih tinggi dengan stabilitas ekonomi yang tetap terjaga dan ketahanan ekonomi yang lebih baik. Adapun tantangan yang dihadapi dalam bidang ekonomi adalah persaingan usaha yang makin ketat seperti teknologi, permodalan dan kualitas sumber daya manusia. Selain itu tantangan yang dihadapi masih rentannya struktur ekonomi, kesempatan berusaha, ketimpangan pendapatan dan belum berkembangnya ekonomi kerakyatan, masih rendahnya investasi, serta masih belum memadainya infrastruktur suprastruktur ekonomi dan perdagangan. Sementara itu, kondisi ekonomi suatu daerah sangat dipengaruhi oleh berbagai kebijakan dibidang keuangan baik kebijakan fiskal maupun moneter seperti tingkat suku bunga, inflasi, maupun nilai tukar rupiah. Dengan stabilnya kondisi ekonomi makro seperti laju inflasi dibawah 2 digit, rata-rata nilai tukar rupiah terhadap USD tahun 2016 mencapai Rp 12.800 – 13.200 per USD dan tingkat suku bunga 6-6,5 persen, merupakan
variabel-variabel yang sangat penting untuk mendukung
bidang riil. Kondisi stabilitas ekonomi makro, seperti kestabilan nilai tukar rupiah, terkendalinya laju inflasi dan kestabilan suku bunga dalam negeri akan mempengaruhi prospek perekonomian Kabupaten Sarolangun tahun 2016. Dengan perkiraan relatif stabilnya nilai tukar rupiah diperkirakan pada rentang Rp. 12.800 – 13.200 per USD dan menurunnya suku bunga dalam negeri serta dukungan efektivitas kebijakan moneter yang hati-hati, maka laju inflasi diharapkan diperkirakan dengan kisaran 4 - 5%.
3.3. Pertumbuhan PDRB (Migas dan Non Migas)
Dari nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dapat memberikan gambaran mengenai nilai tambah bruto yang dihasilkan unit-unit produksi pada suatu daerah dalam periode tertentu. Lebih jauh, perkembangan besaran nilai PDRB merupakan salah satu indikator yang dapat dijadikan ukuran untuk menilai keberhasilan pembangunan suatu daerah, dengan kata lain pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat tercermin melalui pertumbuhan nilai PDRB. Berdasarkan data PDRB Kabupaten
Sarolangun, perkembangan perekonomian 2000-2013 menunjukkan angka
pertumbuhan yang positif. Pada Tabel 3.1. terlihat perkembangan PDRB Kabupaten Sarolangun
menurut lapangan usaha
berdasarkan harga berlaku selama periode 2000-2013. Pada tahun 2000 PDRB Kabupaten Sarolangun dengan migas sebesar Rp. 629.410 juta, sedangkan dengan menggunakan angka perhitungan PDRB tanpa migas diperoleh nilai Rp. 585.775 juta. Selama periode 2000-2013 PDRB Sarolangun
selalu mengalami peningkatan. Hingga tahun 2013 sudah mencapai Rp.
6.432.168 juta (dengan migas) dan Rp. 5.359.398juta (tanpa migas).
Tabel 3.1. PDRB Kabupaten Sarolangun Tahun 2000-2013 Berdasarkan Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)
Lapangan Usaha
2000
2010
2011
2012*
2013**
336.482
1.512.891
1.748.011
1.930.130
2.161.587
51.160
745.185
986.308
25.573
146.099
191.654
232.209
285.970
1.064
10.876
14.425
17.973
22.437
17.894
219.868
284.786
349.705
522.047
98.199
457.396
628.796
800.196
987.696
42.051
179.411
212.994
235.077
261.544
21.639
123.563
146.985
173.406
205.127
35.348
399.898
453.168
484.439
548.353
PDRB
629.410
3.795.188
4.667.127
5.380.165
6.432.168
PDRB Tanpa Migas
585.775
3.210.453
3.893.247
4.477.141
5.359.398
1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan 2. Pertambangan dan Penggalian 3. Industri Pengolahan
1.157.031
1.437.407
4. Listrik Gas dan Air Bersih 5. Bangunan 6. Perdagangan, Hotel dan Restoran 7. Pengangkutan dan Telekomunikasi 8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahan 9. Jasa-jasa
Sumber : PDRB Kabupaten Sarolangun , Tahun 2013 Keterangan : *) Angka diperbaiki **) Angka sementara
PDRB Kabupaten Sarolangun
berdasarkan harga konstan tersaji pada Tabel 3.2. Pada tahun 2000 PDRB Kabupaten
Sarolangun dengan migas sebesar Rp. 629.410 juta dan Rp.585.775 juta tanpa migas. Selama periode 2000-2013 PDRB Sarolangun berdasarkan harga konstan juga cenderung mengalami peningkatan. Hingga tahun 2013 PDRB Kabupaten Sarolangun berdasarkan harga konstan sudah mencapai Rp. 1.559.394 juta dengan migas dan Rp. 1.454.539 juta tanpa migas.
Tabel 3.2. PDRB Kabupaten Sarolangun Berdasarkan Harga Konstan 2000-2013
Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) Sumber
:
Lapangan Usaha
Kabupaten Sarolangun,
1.
Keterangan :
2011
2012*
2013**
581.921
610.174
638.227
669.484
51.160
131.797
150.151
167.504
180.805
25.573
51.404
58.762
65.120
69.045
1.064
4.049
4.757
5.064
5.478
17.894
77.030
89.564
101.097
127.300
98.199
179.642
205.878
232.113
255.850
42.051
71.399
76.876
82.352
87.818
21.639
60.378
67.173
73.967
79.661
35.348
74.006
76.655
79.304
83.952
PDRB
629.410
1.231.627
1.339.988
1.444.748
1.559.394
PDRB Tanpa Migas
585.775
1.146.604
1.246.575
1.342.945
1.454.539
PDRB Tahun
dan Perikanan 2.
Pertambangan dan Penggalian
3.
Industri Pengolahan
4.
Listrik, Gas dan Air Bersih
5.
Bangunan
6.
Perdagangan, Hotel dan Restoran
7.
Pengangkutan dan Telekomunikasi
8.
Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahan
9.
sementara
2010
336.482
2013
Pertanian, Peternakan, Kehutanan
2000
Jasa-jasa
*) Angka diperbaiki **) Angka
BAB V PENUTUP Penyusunan Kebijakan Umum APBD ini disusun sebagai konsekuensi dari pemberlakuan kebijakan keuangan Negara yang telah diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dimana keberadaannya telah menjadi komitmen bersama antara legislative dan eksekutif, serta merupakan langkah awal yang cukup strategis guna penyiapan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2016. Pada dasarnya penyusunan Kebijakan Umum APBD merupakan bagian dari upaya untuk pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Sarolangun. Selain itu juga, Kebijakan Umum APBD Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2016 memuat komponen-komponen pelayanan dan target pencapaian kinerja yang diharapkan pada setiap unsur pemerintah daerah yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2016. Tingkat pencapaian kinerja dan pelayanan yang diharapkan tidak terlepas dari kondisi dan kemampuan daerah. Demikianlah Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2016 ini dibuat, yang selanjutnya akan dibahas bersama antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun dengan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sarolangun guna memperoleh kesepakatan menjadi Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2016, yang akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Perda Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2016.
Sarolangun,
November 2015
KETUA DPRD KAB. SAROLANGUN
BUPATI SAROLANGUN
H. MUHAMMAD SAIHU
Drs. H. CEK ENDRA
PPAS APBD TA. 2016 PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN ANGGARAN 2016
PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2015
DAFTAR ISI
Halaman
Daftar Isi ..........................................................................................................................
i
Daftar Tabel ..................................................................................................................... iii Nota Kesepakatan ............................................................................................................ iv BAB
I
: PENDAHULUAN 1.5. 1.6. 1.7. 1.8.
BAB
II
Latar Belakang ........................................................................ Maksud dan Tujuan ................................................................ Landasan Hukum .................................................................... Sistematika Penulisan .............................................................
1 2 3 10
: RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 12 2.3. Pendapatan Asli Daerah ......................................................... 13 2.4. Dana Perimbangan ..................................................................... 15 2.5. Lain-lain Pendapatan yang Sah .................................................. 18
BAB
III
: PRIORITAS BELANJA DAERAH ..................................................... 23
BAB
IV
: PLAFON ANGGARAN SEMENTARA URUSAN,,,PEMERINTAHAN,,,DAN,,,PROGRAM/KEGI-ATAN 4.4. 4.5.
Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program Kegiatan 65 4.2.1. Program Kegiatan Pada Setiap SKPD
BERDASARKAN
40
4.2.1.1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 67 4.2.1.2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 69 4.2.1.3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 73 4.2.1.4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
74
4.2.1.5. Program Peningkatan dan Pengembangan Promosi Daerah
75
4.2.1.6. Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja .................................................................... 77 4.2.A. Program Urusan Wajib 4.2.1.
Pendidikan ................................................. 79
4.2.2.
Kesehatan .................................................. 85
4.2.3.
Pekerjaan Umum ....................................... 92
4.2.4.
Perencanaan Pembangunan ...................... 96
4.2.5.
Perhubungan ............................................. 100
4.2.6.
Lingkungan Hidup ...................................... 103
4.2.7.
Kependudukan dan Catatan Sipil ............... 104
4.2.8.
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
4.2.9.
Sosial, Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian
4.2.10.
Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
4.2.11.
Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
4.2.12.
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 114
4.2.13.
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ..... 132
4.2.14.
Komunikasi dan Informatika .................... 135
4.2.15.
Kearsipan dan Perpustakaan ................... 136
104
106 110 112
4.2.B. Program Urusan Pilihan
4.6.
4.2.1.
Pertanian .................................................. .137
4.2.2.
Kehutanan ................................................ .143
4.2.3.
Energi dan Sumber Daya Mineral ............ .146
4.2.4.
Perikanan dan Peternakan ....................... .147
4.2.5.
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan .150
Plafond Anggaran Sementara untuk Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga 421
BAB
V
: RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH ............................................. 423
BAB
VI
: PENUTUP ................................................................................. 426
DAFTAR TABEL
Halaman
2.1.
Target Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2016 ............................................................................................ 21
4.1.
Plafond Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan ...................... 61
4.2.
Rincian Plafond Anggaran SKPD per Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2015 - Dinas Pendidikan .............................................................................................. 154 - Dinas Kesehatan ............................................................................................... 165 - Rumah Sakit Umum Daerah ............................................................................. 175 - Dinas PU dan Pera ............................................................................................. 177 - Distaksiman 196 - Bappeda ............................................................................................................ 202 - Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika ............................................ 209 - Badan Lingkungan Hidup Daerah ..................................................................... 215
- Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ............................................................ 218 - Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana ........................... 221 - Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi .................................................... 225 - Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga ..................................... 231 - Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik ................................................................. 235 - Polisi Pamong Praja ........................................................................................... 239 - Sekretariat Daerah Kabupaten Sarolangun ...................................................... 243 - Sekretariat DPRD .............................................................................................. 257 - Inspektorat ........................................................................................................ 265 - Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ........................... 268 - Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah .................................. 273 - Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu ............................................... 277 - Kantor Camat Sarolangun ................................................................................. 280 - Kantor Camat Pelawan ..................................................................................... 285 - Kantor Camat Limun ......................................................................................... 290 - Kantor Camat Batang Asai ................................................................................ 295 - Kantor Camat Pauh ........................................................................................... 299 - Kantor Camat Mandiangin ................................................................................ 304 - Kantor Camat Air Hitam .................................................................................... 309 - Kantor Camat Bathin VIII .................................................................................. 313 - Kantor Camat Cermin Nan Gedang ................................................................... 317 - Kantor Camat Singkut ....................................................................................... 322 - Kelurahan Pasar Sarolangun .............................................................................. 327 - Kelurahan Dusun Sarolangun ............................................................................ 330 - Kelurahan Gunung Kembang ............................................................................. 333 - Kelurahan Sarolangun Kembang ....................................................................... 337 - Kelurahan Aur Gading........................................................................................ 341 - Kelurahan Sukasari ............................................................................................ 344 - Kelurahan Pauh.................................................................................................. 347 - Kelurahan Limbur Tembesi ................................................................................ 351 - Kelurahan Sungai Benteng................................................................................. 355 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah ......................................................... 358
- Sekretariat Korpri .............................................................................................. 365 - Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa ........................... 369 - Kantor Pengolahan Data Elektornik .................................................................. 376 - Kantor Perpustakaan dan Arsip ........................................................................ 380 - Dinas Pertanian ................................................................................................. 383 - Badan Pelaksana Penyuluhan ........................................................................... 391 - Dinas Perkebunan dan Kehutanan ................................................................... 397 - Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ........................................................... 402 - Dinas Perikanan dan Peternakan ...................................................................... 407 - Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi ............................................... 414
4.3.
Plafond Anggaran Sementara untuk Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2015 ...... 422
5.1.
Rincian Plafond Anggaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2015 .......................... 425
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2016, Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyusun Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD (PPASAPBD), yang disusun berdasarkan Kebijakan Umum APBD sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2016 adalah merupakan
program dan prioritas dan batas maksimal yang dapat dianggarkan
kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk setiap program dan kegiatan yang yang akan dilaksanakan. Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD ini lebih lanjut akan dibahas dan disepakati bersama antara Pimpinan DPRD dengan Kepala Daerah untuk dijadikan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2016, yang dituangkan dalam Nota Kesepakatan. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD yang telah disepakati ini, akan digunakan sebagai pedoman utama bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) yang akan dianggarkan dalam APBD Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2016, yang akan dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sarolangun
Anggaran
Tahun Anggaran 2016.
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2016, pada dasarnya merupakan follow up dalam menjalankan Kebijakan Umum APBD. Selain itu juga, PPAS APBD ini merupakan komitmen dari penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun untuk senantiasa menjalankan aturan-aturan yang berlaku dalam pengelolaan keuangan daerah. Keuangan daerah harus dikelola dengan secara tertib, taat peraturan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azaz keadilan, kepatutan dan bermanfa’at bagi masyarakat.
1.2. Maksud dan Tujuan
1.2.1. Maksud
Maksud dari penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2016 adalah menentukan skala prioritas dan urutan program untuk urusan wajib dan urusan pilihan, serta tersusunnya plafon anggaran batas maksimal untuk dialokasikan pada setiap masing-masing program dan kegiatan SKPD, yang selanjutnya akan dianggarkan dalam
APBD Tahun Anggaran 2016. Dengan demikian
(PPAS) setelah dibahas dan disepakati menjadi Prioritas
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) maka akan dijadikan
dasar bagi seluruh SKPD dalam menyusun RKA-SKPD dan sebagai pedoman utama dalam penyusunan Rancangan Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2016.
1.2.2. Tujuan Tujuan dari penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2016 adalah sebagai berikut :
1. Tersusunnya skala prioritas program dan kegiatan yang lebih realistis baik untuk urusan wajib maupun urusan pilihan. 2. Terpenuhinya skala prioritas yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang dianggap paling penting dan paling luas jangkauannya, sehingga dalam pengalokasian anggaran untuk masing-masing program dan kegiatan dapat dilakukan secara ekonomis, efisien, efektif dan akuntabel.
3. Terpenuhinya plafon anggaran batas tertinggi yang dapat dianggarkan oleh tiap-tiap fungsi pada setiap SKPD.
1.3. Landasan Hukum Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2016, dilandasi dasar hukum sebagai berikut :
42).
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
43).
Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969)
44).
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
45).
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
46).
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);
47).
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
48). Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
49). Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
50). Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
51). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
52). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
53). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
54). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
55). Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
56). Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4659);
57). Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
58). Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
59). Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
60). Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
61). Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
62). Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
63). Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
64). Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
65). Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
66). Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
67). Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
68). Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
69). Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahaan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5)
70). Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
71). Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 137);
72). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
73). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
74). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 594
75). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
76). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015;
77). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 903);
78). Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 2 Tahun 2005 tentang (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2007 Seri E Nomor 2);
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
79). Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sarolangun Tahun 2006-2025;
80). Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 02 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sarolangun Tahun 2011-2016;
81). Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 04 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sarolangun (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2008 Nomor 04) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 04 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sarolangun (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2009 Nomor 08);
82). Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sarolangun Tahun 2016.
1.4. Sistematika Penulisan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2016, disusun dengan sistematika sebagai berikut : BAB I . PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Maksud dan Tujuan 1.3. Landasan Hukum 1.4. Sistematika Penulisan
BAB II. RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 2.1. Target Pendapatan Daerah 2.2. Penerimaan Pembiayan Daerah
BAB III. PRIORITAS BELANJA DAERAH
BAB
IV. PLAFON ANGGARAN DAN PROGRAM DAN KEGIATAN
SEMENTARA
BERDASARKAN
URUSAN
PEMERINTAHAN
4.1. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan 4.2. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program Kegiatan 4.3. Plafon Anggaran Sementara untuk Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga
BAB V. RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH 5.1. Target Penerimaan Pembiayaan Daerah 5.2. Pengeluaraan Pembiayaan Daerah
BAB VI. PENUTUP
BAB II
RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH
Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah yang memberikan kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju masyarakat yang madani. Otonomi daerah yang dilaksanakan memberikan peluang seluas-luasnya bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan pemerintah daerah dengan cara menggali sumber-sumber penerimaan yang baru sekaligus mengintensifikasikan sumber penerimaan yang sudah ada. Disisi lain adanya otonomi daerah akan semakin bertambah kewenangan dan tanggung jawab pemerintah daerah, maka anggaran daerah yang dibutuhkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan semakin besar, oleh karena itu kondisi keuangan suatu daerah merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan kemampuan daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
Pendapatan daerah yang merupakan unsur penting dalam mendukung kebutuhan belanja daerah diharapkan dapat memanfaatkan momentum pertumbuhan ekonomi yang akan memberikan konsekuensi logis bagi peningkatan potensi penerimaan daerah. Disamping itu, perlu dihindari upaya peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah yang akan menambah beban masyarakat dan dapat menimbulkan distorsi baik jangka pendek maupun jangka panjang. Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan
Undang-Undang Nomor 33 Tahun
2004, yang dimaksud dengan Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Selanjutnya penerimaan daerah dalam pelaksanaan Desentralisasi terdiri atas Pendapatan Daerah dan Pembiayaan. Sumber-sumber Pendapatan Daerah terdiri dari beberapa unsur yaitu ; Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, sedangan pembiayaan daerah bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah, Penerimaan Pinjaman Daerah, Dana Cadangan Daerah, dan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan. Daerah melaksanakan semua kewenangannya yang berkaitan dengan desentralisasi dibiayai dari anggaran daerah. Dalam era otonomi daerah sekarang ini sangat diharapkan penerimaan Daerah dapat menutupi kebutuhan rutin pemerintah daerah kabupaten. Dengan demikian suatu daerah dikatakan mampu untuk melaksanakan otonomi daerah salah satu cirinya adalah terletak pada kemampuan keuangan daerah. Dengan kata lain daerah otonom harus memiliki
kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan mengunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerahnya. Oleh karenanya ketergantungan pada Pemerintah Pusat harus seminimal mungkin, sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar, yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Pada Tahun Anggaran 2016, direncanakan target anggaran pendapatan daerah sebesar
Rp. 1.127.002.404.228,79.
Pendapatan daerah ini berasal dari : 2.1.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pendapatan
Asli
Daerah
pada
tahun
2016
direncanakan
sebesar
Rp. 64.282.000.246,79 terjadi penurunan sebesar Rp. 13.452.794.168,17 jika dibandingkan target Tahun Anggaran 2015 yang ditargetkan
sebesar
Rp. 77.734.794.414,96. Penurunan ini disebabkan karena terjadinya penurunan pada Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Adapun Jenis objek target pendapatan asli daerah dapat diuraikan sebagai berikut :
a. Hasil Pajak Daerah Direncanakan
sebesar
Rp.
10.887.500.000,00
mengalami
penurunan
sebesar Rp. 11.337.000.000,00 jika dibandingkan target Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 22.224.500.000,00
b. Hasil Retribusi Daerah Direncanakan sebesar Rp. 2.990.810.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp. 801.511.370,00 jika dibandingkan target Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 3.792.321.370,00.
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Direncanakan sebesar Rp. 3.067.546.746,79 mengalami peningkatan sebesar Rp. 0.79 jika dibandingkan dengan target Tahun anggaran 2015 sebesar
d. Lain-lain PAD yang Sah
Rp. 3.067.546.746,00.
Direncanakan sebesar Rp. 47.336.143.500,00 mengalami penurunan sebesar Rp. 1.314.282.798,96 jika dibandingkan target
tahun
anggaran
2015
sebesar
Rp. 48.650.426.298,96.
2.2.
Dana Perimbangan Dana Perimbangan pada Tahun 2016 direncanakan sebesar
Rp. 936.956.913.000,00 mengalami
kenaikan sebesar Rp. 226.276.650.000,00 jika dibandingkan dengan target Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 710.680.263.000,00. Kenaikan ini disebabkan adanya kenaikan penerimaan dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Adapun
Jenis
objek
target
Dana
Perimbangan
dapat
diuraikan
sebagai
berikut :
a. Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak Direncanakan sebesar Rp. 125.298.135.000,00 memiliki target yang sama dengan Tahun Anggaran 2015 yaitu sebesar Rp. 125.298.135.000,00.
b. Dana Alokasi Umum Direncanakan sebesar Rp. 587.491.363.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp. 69.803.645.000,00 dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 517.687.718.000,00.
c. Dana Alokasi Khusus Pada Tahun 2016, Kabupaten Sarolangun mendapatkan DAK Non Fisik dan Dak Fisik. Dimana DAK Non Fisik ini terbagi pula menjadi tiga kelompok sebagai berikut: 1) DAK Non Fisik berupa Tunjangan Profesi Guru sebesar
Rp. 74.979.635.000,00
2) Tamsil Guru sebesar Rp. 3.602.200.000,00 3) Bantuan Operasional Sekolah sebesar Rp. 38.478.000.000 Selain DAK non fisik, Kabupaten Sarolangun mendapatkan DAK Fisik yang terbagi menjadi tiga kelompok yaitu DAK Reguler, DAK Infrastruktur Publik Daerah (IPD) dan DAK Affirmasi. Dari ketiga kelompok tersebut Kabupaten Sarolangun
hanya mendapatkan DAK Reguler dan DAK IPD. Dimana dari 11 (sebelas) Bidang pengalokasian DAK Reguler yang di salurkan Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah, Kabupaten Sarolangun hanya mendapatkan alokasi DAK sebanyak 8 (Delapan) bidang dengan total dana sebesar (IPD) sebesar 1).
Rp. 41.686.420.000,00 dan DAK Infrastruktur Publik Daerah
Rp. 65.421.160.000,00. Adapun rincian Dana Alokasi Khusus pada Tahun 2016 sebagai berikut :
Bidang Pendidikan Untuk Bidang Pendidikan Dana Alokasi Khusus pada tahun 2016 direncanakan sebesar Rp. 4.592.760.000,dipergunakan untuk Pendidikan SD/SDLB.
2).
Bidang Kesehatan dan KB Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan pada tahun 2016 ditargetkan sebesar Rp.
25.532.500.000,- yang
diperuntukkan bagi pelayanan bidang kesehatan dan KB yaitu :
3).
a.
Bidang Pelayanan Dasar Rp. 11.458.940.000
b.
Bidang Pelayanan Rujukan Rp. 7.426.300.000
c.
Bidang Pelayanan Kefarmasian Rp. 5.681.950.000
d.
Bidang Keluarga Berencana Rp. 965.310.000
Bidang Perumahan, Air Minum dan Sanitasi Untuk Bidang ini pada Tahun 2016 dialokasikan anggaran sebesar
Rp. 1.078.980.000 yang bersumber dari
Dana Alokasi Khusus yang diperuntukkan : a. Bidang Air Minum Rp. 593.440.000 b. Bidang Sanitasi Rp. 485.540.000 4).
Bidang Kedaulatan Pangan Untuk Bidang ini Pada Tahun 2016 dialokasikan anggaran sebesar
Rp. 4.661.590.000 yang bersumber dari
DAK Reguler yang diperuntukkan a. Dinas Pertanian Kabupaten Sarolangun sebesar Rp. 3.261.609.192,b. Dinas Perkebunanan dan Kehutanan sebesar Rp. 530.000.000,c. Dinas Perikanan dan Peternakan Kab. Sarolangun sebesar Peternakan)
(DAK untuk Bidang Perkebunan) Rp. 649.480.808,- (DAK Untuk Biddang
d. Badan Pelaksana Penyuluhan Rp. 220.500.000.,5).
Bidang Kelautan dan Perikanan Untuk anggaran Dana Alokasi Khusus Bidang Kelautan dan Perikanan ditargetkan sebesar Rp. 1.522.440.000
6).
Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Untuk Peningkatan kualitas lingkungan di Kabupaten Sarolangun, pada tahun 2016 dialokasikan anggaran sebesar Rp. 2.145.300.000 dari Dana Alokasi Khusus yang diperuntukkan : a. Bidang Lingkungan Hidup sebesar Rp. 996.770.000 b. Bidang Kehutanan sebesar Rp. 1.148.530.000
7).
Bidang Transportasi Tahun 2016, Kabupaten Sarolangun mendapatkan DAK Reguler bidang Transportasi yang diperuntukkan untuk Bidang Perhubungan sebesar
8).
Rp. 282.800.000,-.
Bidang Sarana dan Prasarana Perdagangan Untuk Bidang Perdagangan pada Tahun 2016 dialokasikan anggaran DAK sebesar Rp. 1.870.050.000. Sesuai dengan Juklak dan Juknis DAK , dana ini akan digunakan untuk pembangunan Pasar Tradisional.
Selain itu ada pula DAK Infrastruktur Publik Daerah sebesar
Rp. 65.421.160.000 yang diperuntukkan dan
akan diakomodir oleh Dinas PU dan PERA Kabupaten Sarolangun pada tahun 2016
2.3.
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada Tahun 2016 direncanakan sebesar Rp. 125.763.490.982,00 mengalami penurunan sebesar Rp. 2.450.674.657,00 jika dibandingkan dengan target Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 205.170.165.639,00. Penurunan ini disebabkan oleh menurunnya penerimaan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya dan Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus. Adapun Jenis objek target Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah dapat diuraikan sebagai berikut : a. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Direncanakan
sebesar
Rp.
33.841.333.982,00
mengalami
sebesar Rp. 3.286.390.657,00 jika dibandingkan target Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 37.127.724.639,00.
penurunan
b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Direncanakan sebesar Rp. 91.922.157.000,00 mengalami penurunan dari tahun 2015 yaitu sebesar Rp. 27.642.284.000,00 dibandingkan target Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 119.564.441.000,00. Selanjutnya dari sisi lain, dimana format struktur Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) terjadi perubahan dari orientasi struktur APBD semula dengan konsep keseimbangan antara anggaran pendapatan dan belanja (balance budget) menjadi format struktur APBD yang senantiasa menunjukkan adanya selisih kemampuan anggaran pendapatan dengan beban belanja yang akan dikeluarkan (surplus/deficit budget). Dengan demikian, akan memberikan konsekuensi adanya sumber-sumber pembiayaan untuk menutupi selisih anggaran. Guna mewujudkan kesinambungan fiskal tersebut, maka perlu dilakukan alternatif pembiayaan yang paling mungkin untuk dapat dilakukan dengan cepat dalam rangka memenuhi kebutuhan defisit anggaran belanja daerah yang ada, dan alternatif pembiayaan yang sangat mungkin diterapkan pada saat ini adalah dengan lebih mengoptimalkan sumber penerimaan yang diperoleh dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA). Anggaran pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan yang dipergunakan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Pembiayaan Daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan dapat dikelompokkan atas : 1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) 2. Pencairan Dana Cadangan 3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 4. Penerimaan Pinjaman Daerah 5. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman 6. Penerimaan Piutang Daerah Rencana penerimaan pembiayaan daerah dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2016 ditargetkan sebesar Rp. 48.918.228.613,21. Untuk lebih jelasnya rencana target Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2016 dapat dilihat pada tabel 2.1. berikut ini :
Tabel 2.1. Target Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2016
TARGET TAHUN
DASAR
NO
PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH
ANGGARAN 2016
HUKUM
1
2
3
4
Pendapatan Asli Daerah
Rp. 64.228.000.246,79
1
Pajak Daerah
Rp. 10.887.500.000,-
.2
Retribusi Daerah
Rp. 2.990.810.000,-
.3
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Rp. 3.067.546.746,79
.4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah
Rp. 47.336.143.500,-
Dana Perimbangan
Rp 936,956,913,000.00
1
Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
Rp 125,298,135,000.00
2
Dana Alokasi Umum
Rp 587,491,363,000.00
3
Dana Alokasi Khusus
Rp 224,167,415,000.00
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Rp 125,763,490,982.00
1
Hibah
-
2
Dana Darurat
-
3
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
Rp
33,841,333,982.00
4
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
Rp
91,922,157,000.00
5
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya JUMLAH PENDAPATAN DAERAH
Rp 1,127,002,404,228.79
Penerimaan Pembiayaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)
Rp 48,918,228,613.21
Pencairan Dana Cadangan
-
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
-
Penerimaan Pinjaman Daerah
-
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
-
Penerimaan Piutang Daerah
-
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN
Rp
48,918,228,613.21
JUMLAH DANA TERSEDIA Rp.1,175,920,632,842.00
Dari tabel 2.1. diatas terlihat bahwa target pendapatan daerah tahun anggaran 2016 sebesar Rp. 1.127.002.404.228,79 sedangkan target penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp. 48.918.228.613,21 Hal ini berarti kemampuan keuangan daerah bila dilihat dari total target pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Sarolangun untuk tahun anggaran 2016 yang tersedia untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebesar Rp.1.175.920.632.842,00.
BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH
Prioritas adalah suatu upaya mengutamakan sesuatu dari pada yang lain. Prioritas merupakan proses dinamis dalam pembuatan keputusan yang saat ini dinilai paling penting dengan dukungan komitmen untuk melaksanakan keputusan tersebut. Penetapan prioritas tidak hanya mencakup keputusan apa yang penting untuk dilakukan, tetapi juga menentukan skala atau peringkat wewenang/urusan/fungsi atau program dalam kegiatan
fungsi-fungsi yang harus dilakukan lebih dahulu dibandingkan program dan
yang lain.
Penentuan prioritas dalam penyusunan APBD sangat diperlukan karena adanya keterbatasan sumber daya terutama untuk mencapai Kebijakan Umum APBD. Penentuan Prioritas dalam APBD termasuk kategori perumusan kebijakan anggaran yang disusun berdasarkan Kebijakan Umum APBD. Tujuan dari pada penetapan prioritas tersebut adalah terpenuhinya skala dan lingkup kebutuhan masyarakat yang dianggap paling penting dan paling luas jangkauannya, agar alokasi sumber-sumber dapat dilakukan secara ekonomis, efisien, efektif, akuntabel, mengurangi tingkat resiko dan ketidakpastian, tersusunnya program atau kegiatan yang lebih realistis. Selanjutnya, dalam menentukan prioritas dapat didasarkan pada pertimbangan terhadap aspek-aspek sebagai berikut :
1. Skala dan bobot pelayanan berdasarkan urgensi dan jangkauan dalam penentuan kebutuhan masyarakat. 2. Kemampaun untuk memperlancar atau mempercepat pencapaian tingkat pelayanan yang diharapkan dalam Kebijakan Umum. 3. Ketersediaan sumber daya dan waktu untuk melaksanakan program dan kegiatan. Lebih lanjut dapat dijelaskan bahwa prioritas dalam rancangan anggaran belanja setidaknya memuat kebijakan, progam dan kegiatan-kegiatan dengan ketentuan sebagai berikut : 1. Self Liquidity Dalam hal ini kebijakan, program dan kegiatan-kegiatan yang diusulkan dalam anggaran harus dapat membiayai dirinya sendiri. 2. Reproduktif Artinya keuntungan yang akan diperoleh dimasa yang akan datang jauh lebih besar dibandingkan uang yang dikeluarkan untuk menyelesaikan kebijakan, program dan kegiatan yang bersangkutan.
3. Produktif Disini, kebijakan, program dan kegiatan-kegiatan yang diusulkan dalam anggaran harus dapat menghasilkan sesuatu. 4. Non Produktif Kebijakan, program dan kegiatan-kegiatan yang diusulkan dalam anggaran tidak menghasilkan sesuatu tetapi sangat diperlukan oleh publik.
Sementara itu, penggunaan belanja daerah diharapkan dapat lebih diarahkan dalam mendukung peningkatan nilai tambah sektor-sektor ekonomi yang akan memberikan kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi daerah dan penerapan tenaga kerja sebagai upaya untuk meningkatkan perluasan lapangan kerja guna menurunkan angka kemiskinan. Disamping itu, penggunaan belanja juga harus dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas kebutuhan dasar masyarakat (pendidikan, kesehatan, perumahan dan permukiman), penanggulangan masalah sosial, menjaga kelayakan penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial. Upaya penggunaan belanja sebagaimana tersebut diatas harus tetap dalam koridor pencapaian sasaran pembangunan daerah dan pelaksanaan program daerah yang tertuang dalam RPJM Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 20112016. Anggaran belanja daerah merupakan suatu hal yang sangat penting, karena didalamnya menggambarkan tentang kebijakan dan program pembangunan daerah, hak dan kewajiban daerah dan sebagai alat pengawasan penyelenggaran pemerintahan di daerah. Oleh karena itu maka anggaran belanja daerah setiap tahun anggaran dalam penyusunan haruslah diperhitungkan secara cermat, menetapkan skala prioritas sesuai dengan arah kebijakan dan dalam pelaksanaannya dapat mencapai sasaran program yang telah ditetapkan secara berhasilguna sesuai dengan Kebijakan Umum APBD. Oleh karena itu setiap anggaran belanja yang diusulkan didasarkan pada visi dan misi daerah serta tujuan yang telah ditetapkan dalam RPJM Daerah. Disamping itu berupaya untuk seoptimal mungkin meningkatkan efisien, efektivitas dan penghematan dibidang
belanja daerah.
Dengan arah kebijakan pada masing-masing bidang pembangunan selanjutnya disusun program-program pembangunan. Program pembangunan yang membutuhkan pendanaan APBD adalah program pembangunan yang tertuang dalam struktur APBD yaitu Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan sebagai cerminan dari kapasitas fiskal daerah. Kemampuan daerah dalam memberikan pelayanan sangat tergantung kepada pendanaannya. Wujud desentraslisasi fiskal berimplikasi pada perlunya desentralisasi otoritas pengambilan keputusan tentang pengeluaran dalam rangka pelayanan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Otoritas diperlukan agar Pemerintah Daerah mampu melakukan manajemen pengeluaran publik secara tepat. Untuk itu, maka disusunlah skala prioritas pembangunan Kabupaten Sarolangun Tahun 2016, adalah sebagai berikut :
1. Meningkatkan Infrastruktur Pelayanan Umum 2. Meningkatkan Perekonomian Masyarakat dan Daerah 3. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik 5. Meningkatkan Tata Kehidupan Masyarakat Yang Agamis, Berbudaya dan Harmonis Dari uraian diatas, maka dalam menentukan anggaran belanja sangat diperlukan skala prioritas pembangunan daerah, hal ini dikarenakan terbatasnya ketersediaan anggaran atau sumber daya yang ada untuk dapat membiayai pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah. Adapun prioritas pembangunan daerah secara lebih rinci dapat dilihat pada matrik prioritas pembangunan dibawah ini :
Matriks Prioritas Pembangunan
No
1.
Prioritas Pembangunan
Meningkatkan Infrastruktur Pelayanan Umum
Sasaran
1. Meningkatkan
Kualitas dan Ketersediaan Infrastruktur Dasar Pelayanan Umum, Pemerintahan, Perekonomian, dan Sosial Budaya.
Kebijakan Umum
SKPD Melaksanakan
Nama Program
1. Mengoptimalkan Jarak Tempuh Antar Desa dan Titik Produksi
- Dinas PU & PERA
1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
2. Mendorong Peningkatan Sarana dan Prasarana Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
- Dinas Hubkominfo
2. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Komunikasi dan 3. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 4. Program Pengembangan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan
3. Mendorong Terjaganya System Keselamatan Transportasi
- Dinas Hubkominfo
5. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 6. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas 7. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
4. Memperluas dan Mengefektifkan Sarana Irigasi
- Dinas PU & PERA
5. Mendorong Dan Memfasilitasi Penyediaan Energy Listrik Untuk Masyarakat
- Dinas ESDM
8. Program Peningkatan Kualitas Jasa Pelayanan Sarana dan Prasarana Kelistrikan
6. Peningkatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana
- Dinas PU & PR
9.
- BPBD
Program Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong
10. Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong
No
Prioritas Pembangunan
Sasaran
Kebijakan Umum
SKPD Melaksanakan
7. Mendorong Peningkatan Penataan Perumahan dan Pemukiman
- Dinas PU & PR
8. Mendorong Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemerintahan dan Fasilitas Umum
- Dinas PU & PR
9. Mendorong Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pertanian Dan Penyuluhan
Nama Program
11. Program Pengembangan Perumahan
- Dinas Taksiman
12. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Perkotaan
- Semua SKPD
13. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- Dinas Pertanian
14. Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian 15. Program Pengembangan Sarana dan Prasarana BBI Padi dan BBU Holtikultura
10. Mendorong Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan
- BPMPD
16. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
No
Prioritas Pembangunan
Sasaran
Kebijakan Umum 11. Mendorong Pemerataan Kualitas Sarana Prasarana Kesehatan
12. Mendorong Pemerataan Kualitas Sarana Prasarana Olahraga,
SKPD Melaksanakan
Nama Program
- Dinkes
17. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskes mas Pembantu dan Jaringannya
- RSUD
18. Program Pengadaan, Peningkatan, Sarana Dan Prasarana RumahSakit/ Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
- Dinas PU dan PR
19. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Ibadah
- Disbudparpora
Pariwisata, Seni, Budaya Dan Keagamaan
2. Peningkatkan
Keserasian Penataan Ruang Wilayah
1. Mendorong Keserasian Penataan Ruang Wilayah
20. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata - Bappeda - Dinas Sosnakertrans
1. Program Perencanaan Tata Ruang 2. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi
2.
Meningkatkan Perekonomian Masyarakat dan Daerah
1. Percepatan Program-Program Pro Rakyat Terutama Pro Poor, Pro Job, Pro Growth dan Pro Environment.
1. Pembinaan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Termasuk Industri Kecil dan Rumah Tangga
- Dinas Perindagkop - Setda
1. Program Peningkatan Industri Kecil dan Menengah 2. Program
Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM 3. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
4. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif
2. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa
- BPMPD - Dinas Perindagkop
5.
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
6.
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
- Kecamatan
3. Perluasan Kesempatan Kerja Produktif
- Dinas Sosnakertrans
7.
Program Peningkatan Kesempatan Kerja
4. Mengembangkan Kebijakan Yang Pro Rakyat
- Bappeda
8.
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
- Setda - Kecamatan - Bappeda
9. Program Perencanaan Sosial dan Budaya
2.Peningkatan dan Revitalisasi Sektor Pertanian, Perikanan, Peternakan, Kehutanan dan Perkebunan
1. Mendorong Pengembangan Usaha dan Peningkatan Produktivitas Sektor Pertanian dan Pendapatan Petani Khususnya Sektor Perkebunan, Pertanian Pangan dan Hortikultura
-Dinas Sosnakertrans
10. Program Operasional dan Pelayanan Pemukiman Transmigrasi
- Dinas ESDM
11. Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan
- Bappeda
12. Program Perencanaan Pembangunan Ekonom
- Setda
13. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pembangunan Daerah
- Dinas Pertanian
14. Program Peningkatan Perencanaan Pembangunan Pertanian
- Dinas Pertanian
15. Program Peningkatan Ketahanan Pangan
- BPP - Setda
2. Mendorong Pengembangan Perikanan dan
- BPP
16. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan
- BPP
17. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian
- Dinas Bunhut
18. Program Penyuluhan Kehutanan dan Perkebunan
- Diskanak
19. Program Pengembangan Budidaya Perikanan
Pengembangan Pemasaran Serta Penanganan Pasca Panen Hasil Perikanan
20. Program Pemberantasan dan Pengendalian Hama Penyakit Ikan 21. Program Pemberdayaan SDM Perikanan
3. Mendorong Pengembangan Peternakan Rakyat dan Usaha Tani Bidang Peternakan
- BPP
22. Program Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani
- Diskanak
23. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan 24. Program Peningkatan pemasaran Hasil Produksi Peternakan
3. Peningkatan Kualitas Lingkungan dan Sumberdaya Alam Dalam Rangka Pembangunan Yang Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan
1. Mendorong Pengembangan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan SDA dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
- BLHD
1. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 2. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 3. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
- Dinas Bunhut
4. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan 5. Program Konservasi Keanekaragaman Hayati 6. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan
- Diskanak
7. Program Perlindungan dan Rehabilitasi Sumber Daya Perikanan
4. Menumbuh Kembangkan Daya Saing Daerah
1. Mendorong Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Produk Industri
- Dinas Perindagkop
- Dinas Sosnakertrans
- Dinas Perindagkop
1. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
2. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 3. Program Perlindungan Konsumen Dan Pengamanan Perdagangan 4. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
- Dinas Buhut
5. Program Pengembangan Komoditas Unggulan
- Dinas
2. Mendorong Peningkatan Kegiatan Penanaman Modal Daerah
Perindagkop
6. Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial
- Semua SKPD
7. Program Peningkatan dan Pengembangan Promosi Daerah
- Bappeda
8.
Program Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi
No
3.
Prioritas Pembangunan
Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia
Sasaran
Kebijakan Umum
1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan Umum, Kejuruan dan Keagamaan
1. Mendorong Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat
SKPD Melaksanakan
- Diknas
Nama Program
1. Program Pendidikan Anak Usia Dini
2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 3. Program Pendidikan Menengah 4. Program Pendidikan Tinggi 5. Program Pendidikan Non Formal - Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah 2. Mendorong Peningkatan Peran, Kualitas dan Kinerja Lembaga Pendidikan
2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Derajat Kesehatan Masyarakat
1. Mendorong Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat
6. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan perpustakaan
- Diknas
- Dinas Kesehatan
7.
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
8.
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
1. Program Upaya Kesehatan Masyarakat 2. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 3. Program Perbaikan Gizi Masyarakat 4. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 5. Program Peningkatan Keselamatan Ibu
Melahirkan dan Anak 6. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
7. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin (Jamkes) 8. Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan
- Dinas Budparpora
9. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
2. Mendorong Peningkatan Peran, Kualitas dan Kinerja Lembaga Pelayanan Kesehatan
- Dinas Kesehatan
10. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
3. Mendorong Kegiatan Penyuluhan Pentingnya Kesehatan Lingkungan dan Pola Hidup Sehat
- Dinas Kesehatan
12. Program Pengembangan Lingkungan Sehat
3. Peningkatan Kualitas Keluarga Sejahtera
- BPPKB
1. Program Keluarga Berencana
4. Peningkatan Kualitas Pemuda, Remaja, Perempuan dan Anak
- Dinas
1. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
11. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Budpapora - Kecamatan - Kelurahan
- BPPKB
2. Program Peningkatan Pembinaan Pemuda, Olahraga dan Seni Budaya 3. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 4. Program Perlindungan Perempuan dan
Anak - BPMPD
No
4.
Prioritas Pembangunan
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik
Sasaran
1. Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan
SKPD Melaksanakan
Kebijakan Umum
1. Melakukan Perluasan Rentang Kendali Dalam Pelimpahan Wewenang Pelayanan Masyarakat Kepada Pemerintahan Kecamatan dan Aparat Desa
5. Program Peningkatan Peran Perempuan Pedesaan
Nama Program
- Semua SKPD
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- BKP2D
2. Program Fasilitas Pindah / Purna Tugas PNS
- BPMPD
3. Program Fasilitas Purna Tugas Kepala Desa
- Dinas Hubkominfo
4. Program Peningkatan Operasional Kegiatan UPTD
-
5. Program Perlindungan dan
Dinas
Sosnakertrans
- Setwan
6. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
- Setda
7. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah
- Kecamatan
8. Program Penataan Administrasi Kependudukan
- Dinas Dukcapil
2. Mendorong Terciptanya Dokumentasi Sistem Administrasi Pemerintahan Secara Berkesinambungan
Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan/Tr ansmigrasi
- Kantor PDE
9. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi
- Dinas Hubkominfo
10. Program Penyelenggaraan Manajemen dan Rekayasa Lalulintas
- SKPD
11. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 12. Program Pengembangan Data/Informasi Pembangunan Daerah
13. Program Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
- Bappeda
14. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah
-Setda - Kecamatan - Inspektorat
- Kantor PDE
2. Meningkatkan Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah
3. Menumbuhkemban gkan Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
- DPPKAD
1. Mendorong Peningkatan Kualitas dan Kinerja Sumberdaya Manusia Baik Pada Tingkat Birokrasi Maupun Pelayanan
- Setda
- Kecamatan
- BKP2D
1. Meningkatkan Implementasi dan Pengawasan Peraturan Perundang
1. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
- Semua SKPD
2. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- BPMPD
3. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa
- Kecamatan
3. Meningkatkan Jaminan dan Kepastian Hukum dalam Masyarakat
15. Program Peningkatan Administrasi Pemerintahan Daerah 16. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 17. Program Pengolahan Data dan Informasi Elektronik 18. Program Peningkatan, Pengembangan dan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah
- Inspektorat
4. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
- Kantor Satpol PP
5. Program Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia SATPOL PP
- Kantor PDE
6. Program Fasilitas Peningkatan Kualitas SDM Bidang Komunikasi dan Informasi
- Semua SKPD
7. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- Setda
1. Program Penataan Peraturan Perundang Undangan
- Setwan
undangan Pokok Kepegawaian dan Akuntabilitas Kinerja Aparat
2. Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia 3. Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Pemanfaatan Tanah
4. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik
1. Mendorong Penyediaan Informasi Kepada Masyarakat Tentang Prosedur Pelayanan Publik Serta Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Cepat, Murah dan Transparan Oleh Lembaga Penyelenggara Pemerintahan
- Distaksiman - BPBD
1. Program Peningkatan Pertamanan, Kebersihan dan Damkar 2. Program Pelayanan Publik
- Dinas Hubkominfo
3. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 4. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas 5. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Massa Media
No 5.
Prioritas Pembangunan Meningkatkan Tata
Sasaran 1. Meningkatkan Kehidupan
Kebijakan Umum 1. Mendorong Peningkatan
- Setwan
6. Program Peningkatan dan publikasi kegiatan DPRD
- Kantor PDE
7. Program Layanan pengadaan secara elektronik (LPSE)
- Setda
8. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Humas dan Protokoler
- Dinas Hubkominfo
9. Program Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informasi
SKPD Melaksanakan - Setda
Nama Program 1. Program
Peningkatan dan
Kehidupan Masyarakat Yang Agamis, Berbudaya dan Harmonis
Masyarakat Yang Agamis
2. Meningkatkan dan Melestarikan NilaiNilai Adat dan Budaya lokal dalam kerangka NKRI
3. Meningkatkan penanganan terhadap kelompok masyarakat penyandang cacat, masalah kesejahteraan sosial dan korban bencana alam
Pemahaman Nilainilai Keagamaan Dalam Masyarakat
- Kecamatan
1. Menumbuhkembangkan Nilai BudayaYang Positif Sebagai Modal Sosial Masyarakat Untuk Mengembangkan Kehidupan Yang Lebih Baik
- Disbudparpora
1. Mendorong Peningkatan Penuntasan Permasalahan Kesejahteraan Sosial
- Ktr Kesbangpol
- BPMPD
Pengembangan Nilai Keagamaan
2. Program
Pengembangan dan peningkatan Nilai Budaya
- Kecamatan 3. Program
Pengelolaan Kekayaan /Keragaman Budaya
- Ktr Satpol PP - Kecamatan
- Kesbangpol
4. Program
Pemeliharaan Kantramtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
5. Program
Peningkatan Keamanan Dan Kenyaman Lingkungan - Kesbangpol - Setda
- Satpol PP
6. Program Kemitraan
dan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
7. Program
Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat) - Dinas Sosnakertrans - BPBD - Dinas Sosnakertrans - Setda
8. Program
Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam 9. Program Pelayanan
dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 10. Program
Kesejahteraan Sosial
4. Meningkatkan Harmonisasi Kehidupan Antar Umat Beragama dan Antar Suku serta kesetaraan gender
1. Meningkatkan Keamanan, Kenyamanan dan Keserasian Dalam Kehidupan Masyarakat
- BPMPD - Kecamatan - Kelurahan
- Ktr Kesbangpolinmas
1. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan 2. Program Pendidikan Politik Masyarakat
BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN
4.1. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Plafon Anggaran Sementara adalah merupakan jumlah rupiah batas maksimal yang dapat dianggarkan pada masingmasing urusan dan tiap-tiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk setiap program dan kegiatan. Plafon anggaran sementara ditujukan untuk menghasilkan alokasi dana yang akurat, adil dan mampu memberikan insentif bagi Satuan Kerja Perangkat daerah untuk melaksanakan prinsip Value For Money dalam melakukan pengeluaran daerah. Dalam rangka menentukan plafon anggaran sementara untuk urusan wajib dan urusan pilihan sebagai suatu upaya dalam memberikan batas maksimal untuk pengalokasian anggaran pada setiap SKPD yang selanjutnya akan dianggarkan pada Rancangan APBD Tahun Anggaran 2017, maka harus dilakukan optimalisasi belanja yang dilakukan secara efisien, efektif dan ekonomis yang pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu dalam anggaran daerah dan khususnya manajemen pengeluaran daerah harus mampu berperan sebagai insentif dalam mendorong laju pembangunan daerah, disamping itu juga dalam pengalokasian anggaran harus sesuai dengan kebutuhan dan skala prioritas serta berbagai bentuk pengalokasian anggaran harus dapat mencerminkan aspek ekonomis, efisien, efektivitas dalam pengalokasian anggaran. Penilaian terhadap kewajaran anggaran belanja dari berbagai usulan program dan kegiatan dikaitkan dengan kebijakan anggaran, tolok ukur kinerja dan standar biaya yang berlaku. Dalam kebijakan pemerintah, ditetapkannya plafon atau batas maksimal anggaran belanja bagi setiap Satuan Kerja. Plafon anggaran tersebut merupakan salah satu aspek yang dipertimbangkan untuk menilai kewajaran biaya suatu program dan kegiatan. Selanjutnya, dapat diuraikan plafon anggaran sementara untuk masing-masing urusan dan per SKPD sebagai berikut : I. URUSAN WAJIB A. PENDIDIKAN 1. Dinas Pendidikan Plafon anggaran sementara yang dialokasikan pada Dinas Pendidikan yang mencakup untuk anggaran belanja UPTD, SKB, SLB, SMP, SMK dan SLTA
se-Kabupaten Sarolangun total keseluruhannya sebesar
Rp. 358,471,758,451,-, untuk belanja tidak langsung sebesar
Rp. 267.157.816.451,- dan belanja
langsung sebesar
Rp 91.313.942.000,- , maka besaran persentase anggaran daerah
yang dialokasikan pada urusan wajib pendidikan yaitu sebesar 30,70 persen dari total belanja.
B. KESEHATAN 1. Dinas Kesehatan Plafon anggaran sementara yang dialokasikan pada Dinas Kesehatan dan Puskesmas se-Kabupaten Sarolangun total keseluruhannya sebesar
Rp. 74.716.415.335,- untuk belanja tidak langsung sebesar
Rp. 31.133.127.902,- dan belanja langsung sebesar
Rp.
43.583.287.433.,-, maka
besaran persentase anggaran daerah yang dialokasikan pada urusan wajib kesehatan yaitu sebesar 6,40 persen dari total belanja.
2. RSUD Plafon anggaran sementara yang dialokasikan pada RSUD total keseluruhannya sebesar Rp 55.559.646.859,- , untuk belanja
tidak
langsung
sebesar
Rp.
11.308.686.859,-
dan
belanja
langsung
sebesar
Rp. 44,250,960,000,- maka besaran persentase anggaran daerah yang dialokasikan pada urusan wajib RSUD yaitu sebesar 4,76 persen dari total belanja.
C. PEKERJAAN UMUM 1. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Plafon anggaran sementara yang dialokasikan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat total keseluruhannya sebesar Rp. 202.803.498.478,- untuk belanja tidak langsung sebesar Rp. 4.321.154.978,- dan belanja langsung sebesar Rp. 198.482.343.500,- , maka besaran persentase anggaran daerah yang dialokasikan pada urusan wajib PU dan PERA yaitu sebesar 17,37. persen dari total belanja.
2. Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan Plafon anggaran sementara yang dialokasikan pada Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan total keseluruhannya Rp.
9.359.981.366,-
sebesar untuk
belanja
tidak
langsung
sebesar
Rp. 3.281.461.974,- dan belanja langsung sebesar Rp. 6.078.519.392,- maka besaran persentase anggaran daerah yang dialokasikan pada urusan wajib Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan yaitu sebesar 0,80 persen dari total belanja.
D. PERENCANAAN PEMBANGUNAN 1. BAPPEDA Plafon anggaran sementara yang dialokasikan pada Bappeda total keseluruhannya sebesar Rp untuk belanja tidak langsung sebesar Rp. 2.987.396.374,- dan belanja langsung sebesar
10.434.843.374,Rp
7.447.447.000,- maka besaran persentase anggaran daerah yang dialokasikan pada urusan wajib perencanaan pembangunan daerah yaitu sebesar 0,89 persen dari total belanja.
E. PERHUBUNGAN 1. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Plafon anggaran sementara yang dialokasikan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika termasuk belanja langsung untuk UPTD Terminal dan UPTD PKB total keseluruhannya sebesar Rp. 7.227.045.689,- , untuk belanja tidak langsung sebesar Rp. 3.873.228.089,- dan belanja langsung sebesar Rp. 3.353.817.600,- , maka besaran persentase anggaran daerah yang dialokasikan pada urusan wajib perhubungan yaitu sebesar 0,62 persen dari total belanja.
F. LINGKUNGAN HIDUP
1. Badan Lingkungan Hidup Plafon anggaran sementara yang dialokasikan pada Badan Lingkungan Hidup total keseluruhannya sebesar Rp. 4.079.846.861,- , untuk belanja tidak langsung
sebesar Rp. 1.869.006.861,- dan belanja langsung sebesar
Rp. 2.210.840.000,- maka besaran persentase anggaran daerah yang dialokasikan pada urusan wajib Lingkungan Hidup yaitu sebesar 0,35 persen dari total belanja.
G. KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 1. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Plafon anggaran sementara yang dialokasikan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil total keseluruhannya sebesar Rp. 3.367.035.554,- , untuk belanja tidak langsung sebesar Rp. 2.234.461.054,- dan belanja langsung sebesar
Rp. 1.132.574.500,-, maka besaran persentase anggaran daerah yang dialokasikan pada urusan wajib
Kependudukan dan Catatan Sipil yaitu sebesar 0,29 persen dari total belanja.
H. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KB 1. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Plafon anggaran sementara yang dialokasikan pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana total keseluruhannya berjumlah
Rp. 5.528.114.524,- , untuk belanja tidak langsung sebesar
Rp.
2.605.031.024,- dan belanja langsung sebesar Rp. 2.923.083.500,- , maka besaran persentase anggaran daerah yang dialokasikan pada urusan wajib Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB yaitu sebesar 0,47 persen dari total belanja.
I. SOSIAL, KETENAGA KERJAAN DAN KETRANSMIGRASIAN 1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Plafon anggaran sementara yang dialokasikan pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi total keseluruhannya sebesar Rp. 6.135.649.189,- , untuk belanja tidak langsung sebesar Rp. 3.121.225.189,- dan belanja langsung sebesar Rp. 3.014.424.000,-. maka besaran persentase anggaran daerah yang dialokasikan pada urusan wajib Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi yaitu sebesar 0,53 persen dari total belanja.
J. KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA 1. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Plafon anggaran sementara yang dialokasikan pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga total keseluruhannya Rp.
7.393.382.415,-,
sebesar untuk
belanja
tidak
langsung
sebesar
Rp. 2.564.604.915,- dan belanja langsung sebesar Rp. 4.828.777.500,- , maka besaran persentase anggaran daerah yang dialokasikan pada urusan wajib kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga yaitu sebesar 0,63 persen dari total belanja.
K. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI 1. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Plafon anggaran sementara yang dialokasikan pada Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat total keseluruhannya sebesar
Rp. 3.219.807.023,- , untuk belanja tidak langsung sebesar
Rp. 1.517.547.023,- dan belanja langsung sebesar Rp. 1.702.260.000,- , maka besaran persentase anggaran daerah yang dialokasikan pada urusan wajib kesatuan bangsa dan politik dalam negeri yaitu sebesar 0,28 persen dari total belanja
2. Satuan Polisi Pamong Praja Plafon anggaran sementara yang dialokasikan pada Kantor Polisi Pamong Praja total keseluruhannya sebesar Rp. 6.740.494.619,- , untuk belanja tidak langsung
sebesar Rp. 2.861.874.019,- dan belanja langsung sebesar
Rp. 3.878.620.600 maka besaran persentase anggaran daerah yang dialokasikan pada urusan wajib polisi pamong praja yaitu sebesar 0,58 persen dari total belanja.
L. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
1. DPRD
Plafon anggaran sementara DPRD hanya dialokasikan untuk belanja tidak langsung sebesar Rp. 14.546.141.286,maka persentase anggaran daerah yang dialokasikan pada urusan wajib DPRD yaitu sebesar 1,25 persen.
2. KDH Plafon anggaran sementara KDH hanya dialokasikan untuk belanja tidak langsung sebesar Rp. 511.216.720,- maka persentase anggaran daerah yang dialokasikan pada urusan wajib KDH yaitu sebesar 0,04 persen.
3. Sekretariat Daerah Plafon anggaran sementara yang dialokasikan pada Sekretariat Daerah total keseluruhannya sebesar Rp. 54.617.642.533,- , untuk belanja tidak langsung sebesar Rp. 14.332.818.683,- dan belanja langsung sebesar Rp. 40.284.823.850,- maka besaran persentase anggaran daerah yang dialokasikan pada urusan wajib sekretariat daerah yaitu sebesar 4,68 persen dari total belanja. Sedangkan alokasi anggaran per Bagian di Setda dapat dijelaskan per bagian sebagai berikut : 1) Sekretariat Daerah Rp. 23.820.225.283,2) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Rp. 4.624.420.000,3) Bagian Umum dianggarkan sebesar Rp. 6.437.187.350,4) Bagian Hukum dianggarkan sebesar Rp. 713.000.000,5) Bagian Organisasi dianggarkan sebesar Rp. 825.000.000,6) Bagian
Administrasi
Kesejahteraan
Rakyat
dianggarkan
sebesar
Pemerintahan
Umum
dianggarkan
sebesar
Rp. 9.920.532.000,7) Bagian
Administrasi
Rp. 1.478.130.000,8) Bagian
Administrasi
Pembangunan
dianggarkan
sebesar
Rp. 1.245.465.900,9)
Bagian Perekonomian dan SDA dianggarkan sebesar
10) Bagian
Humas
dan
Rp. 878.682.000,Protokoler
Rp. 3.000.000.000,11) Bagian Layanan Pengadaan dianggarkan sebesar Rp. 1.675.000.000,-
2. Sekretariat DPRD
dianggarkan
sebesar
Plafon anggaran sementara yang dialokasikan pada Sekretariat DPRD total keseluruhannya sebesar Rp. 18.774.179.515,- , untuk belanja tidak langsung
sebesar Rp. 2.197.171.565,- dan belanja langsung sebesar
Rp. 16.577.007.950,- maka besaran persentase anggaran daerah yang dialokasikan pada urusan wajib sekretariat DPRD yaitu sebesar 1,61 persen dari total belanja.
3. Inspektorat Kabupaten Plafon anggaran sementara yang dialokasikan pada Inspektorat Kabupaten total keseluruhannya sebesar Rp. 5.648.243.739,- , untuk belanja tidak langsung sebesar Rp. 3.305.513.739,- dan belanja langsung sebesar
Rp.
2.342.730.000,- maka besaran persentase anggaran daerah yang dialokasikan pada urusan wajib ini yaitu sebesar 0,48 persen dari total belanja.
4. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Plafon anggaran sementara yang dialokasikan pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah total keseluruhannya sebesar Rp.
188.501.934.844,06
Rp.. 197.905.665.544,06 untuk belanja tidak langsung sebesar dan
belanja
langsung
sebesar
Rp. 9.403.730.700,- maka besaran persentase anggaran daerah yang dialokasikan pada urusan wajib ini yaitu sebesar 16,95 persen dari total belanja.
5. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Plafon anggaran sementara yang dialokasikan pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah total keseluruhannya sebesar
Rp. 10.911.609.895,- , untuk belanja tidak langsung sebesar
Rp 5.692.761.895,- dan belanja langsung sebesar Rp. 5.218.848.000,- maka besaran persentase anggaran daerah yang dialokasikan pada urusan wajib ini yaitu sebesar 0,93 persen dari total belanja.
6. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Plafon anggaran sementara pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu total keseluruhannya sebesar Rp. 2.676.156.278,- , untuk belanja tidak langsung
sebesar Rp. 1.619.195.878,- dan belanja langsung sebesar
Rp. 1.056.960.400,-, maka besaran persentase anggaran daerah yang dialokasikan pada urusan wajib ini yaitu sebesar 0,23 persen dari total belanja.
7. Kantor Camat Sarolangun Plafon anggaran sementara yang dialokasikan pada Kantor Camat Sarolangun total keseluruhannya sebesar Rp. 5.432.739.974,- untuk belanja tidak langsung
sebesar Rp. 4.269.279.974,- dan belanja langsung sebesar
Rp. 1.163.460.000,-, maka besaran persentase anggaran daerah yang dialokasikan pada urusan wajib ini yaitu sebesar 0,47 persen dari total belanja.
8. Kantor Camat Pelawan Plafon anggaran sementara yang dialokasikan pada Kantor Camat Pelawan total keseluruhannya sebesar Rp. 1.992.629.066,- , untuk belanja tidak langsung sebesar Rp. 1.341.681.866,- dan belanja langsung sebesar Rp. 650.947.200,- maka besaran persentase anggaran daerah yang dialokasikan pada urusan wajib ini yaitu sebesar 0,17 persen dari total belanja.
9. Kantor Camat Limun Plafon anggaran sementara yang dialokasikan pada Kantor Camat Limun total keseluruhannya sebesar Rp. 2.222.324.033,- , untuk belanja tidak langsung
sebesar Rp. 1.534.400.033,- dan belanja langsung sebesar
Rp. 687.924.000,- maka besaran persentase anggaran daerah yang dialokasikan pada urusan wajib ini yaitu sebesar 0,19 persen dari total belanja.
10. Kantor Camat Batang Asai Plafon anggaran sementara yang dialokasikan pada Kantor Camat Batang Asai total keseluruhannya sebesar Rp. 2.749.361.557,- untuk belanja tidak langsung
sebesar Rp. 2.012.731.557,- dan belanja langsung sebesar
Rp. 736.630.000,-, maka besaran persentase anggaran daerah yang dialokasikan pada urusan wajib ini yaitu sebesar 0,24 persen dari total belanja.
11. Kantor Camat Pauh
Plafon anggaran sementara yang dialokasikan pada Kantor Camat Pauh total keseluruhannya sebesar Rp. 2.817.992.057,- untuk belanja tidak langsung
sebesar Rp. 2.162.662.057,- dan belanja langsung sebesar
Rp. 655.330.000,- maka besaran persentase anggaran daerah yang dialokasikan pada urusan wajib ini yaitu sebesar 0,24 persen dari total belanja.
12. Kantor Camat Mandiangin Plafon anggaran sementara yang dialokasikan pada Kantor Camat Mandiangin total keseluruhannya sebesar Rp. 2.290.706.957,-, untuk belanja tidak langsung sebesar Rp. 1.628.599.257,- dan belanja langsung sebesar Rp. 662.107.700,- maka besaran persentase anggaran daerah yang dialokasikan pada urusan wajib ini yaitu sebesar 0,20 persen dari total belanja.
13. Kantor Camat Air Hitam Plafon anggaran sementara yang dialokasikan pada Kantor Camat Air Hitam total keseluruhannya sebesar Rp. 1.593.740.897,- untuk belanja tidak langsung
sebesar Rp. 942.205.197,- dan belanja langsung sebesar
Rp. 651.535.700,- maka besaran persentase anggaran daerah yang dialokasikan pada urusan wajib ini yaitu sebesar 0,14 persen dari total belanja.
14. Kantor Camat Bathin VIII Plafon anggaran sementara yang dialokasikan pada Kantor Camat Bathin VIII total keseluruhannya sebesar Rp. 2.158.197.920,- untuk belanja tidak langsung
sebesar Rp. 1.459.197.920,- dan belanja langsung sebesar
Rp. 699.000.000,- maka besaran persentase anggaran daerah yang dialokasikan pada urusan wajib ini yaitu sebesar 0,18 persen dari total belanja.
15. Kantor Camat Cerminan Nan Gedang Plafon anggaran sementara yang dialokasikan pada Kantor Camat Cermin Nan Gedang total keseluruhannya sebesar Rp. 1.639.853.108,- untuk belanja tidak langsung
sebesar Rp. 928.815.408.,- dan belanja langsung sebesar
Rp. 711.037.700,- maka besaran persentase anggaran daerah yang dialokasikan pada urusan wajib ini yaitu sebesar 0,14 persen dari total belanja.
16. Kantor Camat Singkut Plafon anggaran sementara yang dialokasikan pada Kantor Camat Singkut total keseluruhannya sebesar Rp. 2.186.292.272,- untuk belanja tidak langsung
sebesar Rp. 1.460.512.272,- dan belanja langsung sebesar
Rp. 725.780.000,- maka besaran persentase anggaran daerah yang dialokasikan pada urusan wajib ini yaitu sebesar 0,19 persen dari total belanja.
17. Kelurahan Dusun Sarolangun Plafon anggaran sementara yang dialokasikan pada Kelurahan Dusun Sarolangun total keseluruhannya sebesar Rp. 238.470.000,-. Anggaran belanja pada kelurahan ini hanya dianggarkan untuk belanja langsung saja, sementara untuk belanja tidak langsung dialokasikan pada Kantor Camat Sarolangun, maka besaran persentase anggaran daerah yang dialokasikan pada urusan wajib ini yaitu sebesar 0,02 persen dari total belanja.
18. Kelurahan Sarolangun Kembang Plafon anggaran sementara yang dialokasikan pada Kelurahan Sarolangun Kembang total keseluruhannya sebesar Rp. 233.450.000,- Anggaran belanja pada kelurahan ini hanya dianggarkan untuk belanja langsung saja, sementara untuk belanja tidak langsung dialokasikan pada Kantor Camat Sarolangun, maka besaran persentase anggaran daerah yang dialokasikan pada urusan wajib ini yaitu sebesar 0,02 persen dari total belanja.
19. Kelurahan Aur Gading Plafon anggaran sementara yang dialokasikan pada Kelurahan Aur Gading total keseluruhannya sebesar Rp. 250.114.000,- Anggaran belanja pada kelurahan ini hanya dianggarkan untuk belanja langsung saja, sementara untuk belanja tidak langsung dialokasikan pada Kantor Camat Sarolangun, maka besaran persentase anggaran daerah yang dialokasikan pada urusan wajib ini yaitu sebesar 0,02 persen dari total belanja.
20. Kelurahan Pasar Sarolangun Plafon anggaran sementara yang dialokasikan pada Kelurahan Pasar Sarolangun total keseluruhannya sebesar Rp. 272.840.000,-. Anggaran belanja pada kelurahan ini hanya dianggarkan untuk belanja langsung saja, sementara untuk
belanja tidak langsung dialokasikan pada Kantor Camat Sarolangun, maka besaran persentase anggaran daerah yang dialokasikan pada urusan wajib ini yaitu sebesar 0,02 persen dari total belanja.
21. Kelurahan Sukasari Plafon anggaran sementara yang dialokasikan pada Kelurahan Pasar Sarolangun total keseluruhannya sebesar Rp. 276.500.000,- Anggaran belanja pada kelurahan ini hanya dianggarkan untuk belanja langsung saja, sementara untuk belanja tidak langsung dialokasikan pada Kantor Camat Sarolangun, maka besaran persentase anggaran daerah yang dialokasikan pada urusan wajib ini yaitu sebesar 0,02 persen dari total belanja. 22. Kelurahan Gunung Kembang Plafon anggaran sementara yang dialokasikan pada Kelurahan Gunung Kembang total keseluruhannya sebesar Rp. 227.890.000 Anggaran belanja pada kelurahan ini hanya dianggarkan untuk belanja langsung saja, sementara untuk belanja tidak langsung dialokasikan pada Kantor Camat Sarolangun, maka besaran persentase anggaran daerah yang dialokasikan pada urusan wajib ini yaitu sebesar 0,02 persen dari total belanja.
23. Kelurahan Pauh Plafon anggaran sementara yang dialokasikan pada Kelurahan Pauh total keseluruhannya sebesar Rp. 238.860.000,-. Anggaran belanja pada kelurahan ini hanya dianggarkan untuk belanja langsung saja, sementara untuk belanja tidak langsung dialokasikan pada Kantor Camat Pauh, maka besaran persentase anggaran daerah yang dialokasikan pada urusan wajib ini yaitu sebesar 0,02 persen dari total belanja.
24. Kelurahan Limbur Tembesi Plafon anggaran sementara yang dialokasikan pada Kelurahan Limbur Tembesi total keseluruhannya sebesar Rp. 218.380.000,-. Anggaran belanja pada kelurahan ini hanya dianggarkan untuk belanja langsung saja, sementara untuk belanja tidak langsung dialokasikan pada Kantor Camat Bathin VIII, maka besaran persentase anggaran daerah yang dialokasikan pada urusan wajib ini yaitu sebesar 0,02 persen dari total belanja. 25. Kelurahan Sungai Benteng
Plafon anggaran sementara yang dialokasikan pada Kelurahan Sungai Benteng total keseluruhannya sebesar Rp. 221.990.000,-. Anggaran belanja pada kelurahan ini hanya dianggarkan untuk belanja langsung saja, sementara untuk belanja tidak langsung dialokasikan pada Kantor Camat Singkut, maka besaran persentase anggaran daerah yang dialokasikan pada urusan wajib ini yaitu sebesar 0,02 persen dari total belanja.
26. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Plafon anggaran sementara yang dialokasikan pada Badan Penganggulangan Bencana Daerah total keseluruhannya sebesar Rp. 4.556.939.763,94. Anggaran belanja pada SKPD ini, untuk belanja tidak langsung sebesar Rp. 1.246.289.763,94 dan alokasi anggaran untuk belanja langsung sebesar
Rp. 3.310.650.000,-, maka
besaran persentase anggaran daerah yang dialokasikan pada urusan wajib ini yaitu sebesar 0,39 persen dari total belanja.
27. Sekretariat Korpri Plafon anggaran sementara yang dialokasikan pada Kantor Sekretariat Korpri total keseluruhannya sebesar Rp. 729.550.000,-. Anggaran belanja pada kantor ini hanya dianggarkan untuk belanja langsung saja, maka besaran persentase anggaran daerah yang dialokasikan pada urusan wajib ini yaitu sebesar 0,06 persen dari total belanja.
M. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Plafon anggaran sementara yang dialokasikan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa total keseluruhannya sebesar
Rp. 9.748.838.035,-, untuk belanja tidak langsung sebesar
Rp. 2.163.845.035,- dan belanja langsung sebesar Rp. 7.584.993.000,- maka besaran persentase anggaran daerah yang dialokasikan pada urusan wajib ini yaitu sebesar 0,83 persen dari total belanja.
N. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 1. Kantor Pengolahan Data Elektronik Plafon anggaran sementara yang dialokasikan pada Kantor Pengolahan Data Elektronik total keseluruhannya sebesar Rp. 3.344.009.534,- , untuk belanja tidak langsung sebesar Rp. 1.291.446.534,- dan belanja langsung sebesar Rp. 2.052.563.000,-, maka besaran persentase anggaran daerah yang dialokasikan pada urusan wajib ini yaitu sebesar 0,29 persen dari total belanja.
O. KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 1. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Plafon anggaran sementara yang dialokasikan pada Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi total keseluruhannya sebesar Rp. 2.158.814.412,- , untuk belanja tidak langsung sebesar Rp. 809.964.412,- dan belanja langsung sebesar Rp. 1.348.850.000,- , maka besaran persentase anggaran daerah yang dialokasikan pada urusan wajib ini yaitu sebesar 0,18 persen dari total belanja.
II. URUSAN PILIHAN A. PERTANIAN 1. Dinas Pertanian Plafon anggaran sementara yang dialokasikan pada Dinas Pertanian total keseluruhannya sebesar Rp. 11.479.039.534,- , untuk belanja tidak langsung
sebesar Rp. 2.826.060.342,- dan belanja langsung sebesar
Rp. 8.652.979.192,- maka besaran persentase anggaran daerah yang dialokasikan pada urusan pilihan ini yaitu sebesar 0,98 persen dari total belanja.
2. Badan Pelaksana Penyuluhan Plafon anggaran sementara yang dialokasikan pada Badan Pelaksana Penyuluhan total keseluruhannya sebesar Rp. 13.065.449.266,- untuk belanja tidak langsung sebesar Rp. 7.704.658.266,- dan belanja langsung sebesar
Rp.
5.360.791.000,- maka besaran persentase anggaran daerah yang dialokasikan pada urusan pilihan ini yaitu sebesar 1,12 persen dari total belanja.
B. KEHUTANAN 1. Dinas Perkebunan dan Kehutanan Plafon anggaran sementara yang dialokasikan pada Dinas Perkebunan dan Kehutanan total keseluruhannya sebesar Rp. 10.335.865.055,- , untuk belanja tidak langsung sebesar Rp. 3.947.335.055,- dan belanja langsung sebesar Rp. 6.388.530.000,-, maka besaran persentase anggaran daerah yang dialokasikan pada urusan pilihan ini yaitu sebesar 0,89 persen dari total belanja.
C. ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 1. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Plafon anggaran sementara yang dialokasikan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral total keseluruhannya sebesar Rp. 7.810.663.433,- untuk belanja tidak langsung sebesar Rp. 2.069.463.433,- dan belanja langsung sebesar Rp. 5.741.200.000,- maka besaran persentase anggaran daerah yang dialokasikan pada urusan pilihan ini yaitu sebesar 0,67 persen dari total belanja.
D. PERIKANAN DAN PETERNAKAN 1. Dinas Perikanan dan Peternakan Plafon anggaran sementara pada Dinas Perikanan dan Peternakan total keseluruhannya sebesar Rp. 8.358.551.046,untuk belanja tidak langsung sebesar Rp. 2.382.130.238,- dan belanja langsung sebesar
Rp.
5.976.420.808,- maka besaran persentase anggaran daerah yang dialokasikan pada urusan pilihan ini yaitu sebesar 0,72 persen dari total belanja. E. INDUSTRI 1. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Plafon anggaran sementara yang dialokasikan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi total keseluruhannya sebesar
Rp. 8.180.205.675,- untuk belanja tidak langsung sebesar
Rp. 3.145.341.675,- dan belanja langsung sebesar Rp. 5.034.864.000,- maka besaran persentase anggaran daerah
yang dialokasikan pada urusan pilihan perindustrian, perdagangan dan koperasi yaitu sebesar 0,70 persen dari total belanja.
Dari uraian diatas dapat dijelaskan secara lebih rinci Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Tabel 4.1. berikut ini : Tabel 4.1. di excel Sambungan Tabel 4.1. di excel Sambungan Tabel 4.1. di excel 3
Sambungan Tabel 4.1. di excel 4
4.2. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program Kegiatan
Program dan kegiatan pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terdiri dari semua program yang berhubungan dengan kelancaran aktivitas pelayanan sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing SKPD. Dengan keterbatasan sumberdaya dan mengacu pada prioritas pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017, maka prioritas-prioritas pembangunan tahun 2017 adalah prioritas yang terfokus sebagai upaya penyelesaian terhadap masalah-masalah yang mendesak dan berdampak luas terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam sistem anggaran kinerja, setiap usulan program, kegiatan dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dinilai kewajarannya. Selain itu perlu dilakukan evaluasi terhadap kinerja program dan kegiatan yang diusulkan dengan didasarkan pada tolok ukur kinerja pelayanan dan standar biaya. Usulan program dan kegiatan masing-masing SKPD perlu ditetapkan dengan pemberian plafon atau batas maksimal yang dapat dianggarkan pada satuan kerja bersangkutan. Plafon anggaran tersebut merupakan salah satu aspek yang dipertimbangkan untuk menilai kewajaran biaya suatu program dan kegiatan. Penilaian terhadap kewajaran anggaran biaya dari usulan program dan kegiatan dikaitkan dengan kebijakan anggaran, tolok ukur kinerja dan standar biaya yang berlaku. Selanjutnya, anggaran yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang maksimal guna kepentingan masyarakat. Oleh karena itu untuk dapat mengendalikan tingkat efisiensi dan efektifitas anggaran, maka dalam perencanaan perlu ditetapkan secara jelas arah dan tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang akan diperoleh masyarakat dari suatu program dan kegiatan yang diprogramkan. Adapun program dan kegiatan yang direncanakan pada setiap SKPD pada APBD Tahun Anggaran 2017, antara lain dapat diuraikan per SKPD sebagai berikut : 4.2.1. Program Kegiatan Pada Setiap SKPD Program kegiatan pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terdiri dari semua program yang berhubungan dengan kelancaran aktivitas pelayanan sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing SKPD. Adapun program yang dilaksanakan meliputi program pelayanan administrasi perkantoran, peningkatan sarana dan prasarana aparatur, peningkatan disiplin aparatur, peningkatan kapasitas sumber daya aparatur. Pada anggaran Tahun 2017, masing-masing SKPD Kabupaten Sarolangun telah memiliki program kegiatan yang direncanakan sesuai dengan kebutuhan setiap SKPD. Program tersebut meliputi :
1). Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2). Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 3). Program Peningkatan Disiplin Aparatur 4). Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5). Program Peningkatan dan Pengembangan Promosi Daerah 6). Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
4.2.1.1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran A. Sasaran Sasaran yang ingin dicapai dari program Pelayanan Administrasi Perkantoran adalah : 1)
Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Seluruh PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun
2)
Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum
3)
Terpenuhinya Sarana Pelayanan Administrasi Kepegawaian
B. Kegiatan Pembangunan Program Pelayanan Administrasi perkantoran lebih merupakan aktivitas rutin dalam rangka menjalankan fungsi pelayanan di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Dari sasaran yang ingin dicapai maka dilakukan beberapa kegiatan baik yang bersifat pemberian pelayanan maupun pembelian perlengkapan per kantor. 1) 2) 3)
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
4) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 5) Penyediaan Alat Tulis Kantor 6) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7)
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
8) Penyediaan Makanan dan Minuman
9) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 10)
Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/ Teknis Perkantoran
11) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 12) Penyediaan Jasa Sewa 13) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 14) Penyediaan Bahan Bakar Minyak Genset/Diesel 15) Penyediaan Jasa Tim Terpadu Pengendalian dan Pengawasan Angkutan Batu Bara 16) Penyediaan Jasa Pembungutan Retribusi Terminal dan Petugas PKB 17) Penyediaan Jasa Petugas Lapangan dan Perparkiran 18) Penyediaan Jasa Kebersihan Perkarangan dan Lingkungan Sport Center 19) Investarisasi Aset SKPD 20) Koordinasi dan Konsultasi Kegiatan Perencanaan 21) Penyediaan Jasa Penerangan Umum 22) Penatausahaan dan Pengelolaan Surat Menyurat 23) Penatausahaan Arsiparis Sekretariat Daerah 24) Inventarisasi dan Labelisasi aset Sekretariat Daerah 25) Pengendalian dan Pengawasan Inventaris Barang Milik Daerah 26) Pengendalian dan Pengawasan Jasa Sewa Tenda dan Sewa Penginapan 27) Mobilisasi Peralatan dan Perlengkapan Bagian Umum 28) Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kehumasan 29) Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan dan Perlengkapan Kehumasan 30) Penyusunan Perencanaan dan Akuntabilitas Kinerja Diskannak 31) Monitoring dan Evaluasi Program Diskannak 32) Operasional Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) 33) Operasional Rumah Potong Hewan (RPH) Sarolangun 34) Validasi Data Statistik Perikanan dan Peternakan 35) Operasional Kantor Cabang Dinas (KCD) 4.2.1.2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur A. Sasaran Sasaran yang ingin di capai :
1)
Terpenuhinya Sarana Pelayanan Administrasi Kepegawaian
2)
Meningkatan Mutu pelayanan pemerintah
3)
Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor
4)
Terciptanya suasana ruang dan perkantoran yang nyaman dan terawat.
B. Kegiatan Pembangunan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur terdiri dari beberapa kegiatan :
1). Pembangunan Gedung Kantor 2). Pemasangan Conblock Kantor 3). Pembangunan Mushola 4). Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 5). Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 6). Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 7). Pengadaan Mebeleur 8). Pengadaan Komputer 9). Pengadaan Alat-alat Studio 10). Pengadaan Alat-alat Komunikasi 11). Pengadaan Reagent Laboratorium 12). Pengadaan Alat Alat Bengkel 13). Pengadaan Alat-Alat Labor 14). Sound Sistem dan Ac Ruang Aula 15). Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 16). Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional 17). Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 18). Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer 19). Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Komunikasi 20). Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Studio 21). Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Elektronik 22). Pemeliharaan Rutin / Berkala Alat-alat Sound System 23). Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Air Minum 24). Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Listrik
25). Pemeliharaan Rutin/Berkala Musholla 26). Pemeliharaan Rutin/Berkala Mesin Genset 27). Pemeliharaan Rutin / Berkala Taman Kantor 28). Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 29). Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 30). Pemeliharaan Rutin Berkala Mess 31). Pemeliharaan Operasional Alat Berat 32). Pemeliharaan Peralatan Server dan Jaringan 33). Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair 34). Rehab Plafon Kantor Lurah 35). Belanja Premi Asuransi Kendaraan Dinas 36). Rehab Berat Pagar Kantor Camat Limun 37). Pengadaan Buku-buku Perpustakaan 38). Asuransi Kendaraan Dinas/Operasional Roda Empat 39). Pengadaan Jaringan/ Instalasi Listrik dan Telepon 40). Operasional UPTD Pasar 5 Kecamatan 41). Pengadaan Printer 42). Pengadaan Kursi Lipat 43). Rehabilitasi Jaringan Internet 44). Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan dan Asuransi 45). Pengadaan Jaringan/Instalasi Listrik dan Telepon 46). Pembangunan Balai Pertemuan dan Perlengkapannya 47). Pengadaan Perlengkapan RT 48). Pembangunan Tempat Parkir 49). Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas Bupati 50). Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas Wakil Bupati 51). Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas Sekda 52). Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas 53). Operasional dan Pengurusan Honorarium Pengurusan Mess Sarolangun di Jambi 54). Belanja Operasional Mess Pemda Kab. Sarolangun Jambi 55). Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas
56). Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Pol 57). Penambahan Daya 58). Rehabilitasi Sedang/Berat Pagar Kantor 59). Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jaga 60). Pembangunan Gudang 61). Pengadaan Jaringan Internet 62). Penataan Perpustakaan 63). Pembangunan Paviliun Rumah Dinas Ketua 64). Pengadaan Peralatan Rumah Tangga 65). Pengadaan Alat Perlengkapan Diri Damkar 66). Pengadaan Peralatan Damkar 67). Pengadaan Loker 68). Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan dan Asuransi 69). Asuransi Kendaraan Damkar 70). Pembangunan Rumah Dinas Guru SD No. 155/VII Pulau Salak Baru Kec. BTA 71). Pengadaan Meubeleur Pustu SAD 72). Rehabilitasi Sedang/Berat Aula Bappeda 73). Rehabilitasi Sedang/Berat Sumur 74). Implementasi E-Planning 75). Rehabilitasi Kendaraan Dinas Untuk Operasional Suku Anak Dalam (SAD) 76). Premi Asuransi Kantor Bupati,Rumah Dinas/Jabatan dan Mess Sarolangun 77). Pengadaan Tanah Untuk Fasilitas Masyarakat RT. 08 Kel. Dusun Sarolangun 78). Terali Gedung Kantor 79). Nozel Besar 80). Nozel Kecil 81). Pariable Selang 82). Rehabilitasi Papan Nama Kantor (Arab Melayu) 83). Penimbunan Turap Belakang Kantor 84). Pembangunan Pagar Gedung RPH (DAK Reguler Pertanian) 85). Pembuatan Tandon Air, Pengolahan Limbah, Gudang dan Rumah Diesel (DAK Reguler Pertanian)
86). Pengadaan Peralatan Pendukung RPH Ruminansia (DAK Reguler Pertanian) 87). Pengadaa Pengolah Data dan Pelaporan Puskeswan (DAK Reguler Pertanian) 88). Pengadaan Jaringan Listrik RPH (DAK Reguler Pertanian) 89). Administrasi Pelaporan DAK (DAK Reguler Pertanian) 90). Pembuatan Buku Agenda Kerja SKPD 91). Operasional SMP, SMA dam SMK 4.2.1.3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur A. Sasaran Sasaran program ini adalah untuk meningkatkan disiplin aparatur terutama yang berhubungan dengan perlengkapan seragam dinas dengan atributnya. B. Kegiatan Program peningkatan disiplin aparatur dicapai melalui kegiatan : 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 2) Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 3) Monitoring dan Penjatuhan Sanksi Hukuman Disiplin PNS 4) Penegakan Disiplin 5) Pengadaan Pakaian Protokoler 6) Kerjasama Aparatur Dishubkominfo, Kepolisian dan TNI 4.2.1.4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur A. Sasaran Sasaran yang ingin dicapai : 1) Terpenuhi dan tersusunnya Formasi Pegawai 2) Meningkatnya Pegawai yang mempunyai disiplin tinggi 3) Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan Aparatur 4) Peningkatan Pendidikan dan Sumber Daya Manusia B. Kegiatan Peningkatan kapasitas Sumberdaya Aparatur dicapai melalui kegiatan berikut :
1)
Pendidikan dan Pelatihan Formal
2)
Pemilihan Nakes Teladan dan Puskesmas Berprestasi
3)
Bimbingan Teknis Petugas SIAK e-KTP
4)
Penyelenggaraan Bimtek Perhitungan Angka Kredit (PAK) Jabatan Fungsional
5)
Bimbingan Konsultasi PLKB
6)
ASDEKSI dan ADKASI
7)
Penyelenggaraan Diklat Prajabatan Bagi CPNS Gol I dan II
8)
Penyelenggaraan Diklat Prajabatan CPNS Umum Gol III
9)
Pengiriman Peserta Diklat Teknis
10)
Pengirimana Peserta TOT, MOT, TOF dan TOC
11)
Penyelenggaraan DIKLATPIM IV Pola Kemitraan
12)
Pengiriman Peserta DIKLATPIM III
13)
Pengiriman Peserta DIKLATPIM II
14)
Pelatihan/Magang Petugas Pembibitan Hortikultura
15)
Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Disiplin Pegawai
16)
Tim Penilai Angka Kredit
17)
Studi Banding Reformasi Birokrasi Ke Daerah Terbaik
18)
Penyelenggaraan Bimtek Masa Persiapan Pensiun
19)
Pendidikan dan Pelatihan Petugas Pemadam Kebakaran Lokal
20)
Pengelolaan Administrasi Ternak Pemerintah
21)
Lomba kelompok agribisnis dan petugas peternakan
22)
Pelatihan Petani Ternak
23)
Lomba Pokmaswas Tingkat Kabupaten
24)
Pembinaan Administrasi dan Pengembangan Kelompok Tani
25)
Pembinaan dan Penilaian Kinerja Pegawai Distaksiman
4.2.1.5. Program Peningkatan dan Pengembangan Promosi Daerah A. Sasaran Sasaran yang ingin dicapai : 1) Dapat menumbuhkembangkan daya saing daerah 2) Mendorong peningkatan kegiatan penanaman modal daerah
B. Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Promosi Daerah dicapai melalui kegiatan berikut : 1)
Pameran Pembangunan Tk. Kabupaten
2)
Pawai Pembangunan
3)
Pameran Pembangunan
4)
Promosi Wisata Keluar Provinsi
5)
Expose dan Publikasi Wisata Melalui Media Photo dan Surat Kabar
6)
Promosi Daerah Dalam Provinsi
7)
Sarolangun Expo Pameran dan Bazar
8)
Penerbitan Majalan Gema Sarolangun Emas, Kliping Pers dan Berita Bergambar
9)
Pendokumentasian Kegiatan Pembangunan Daerah
10)
Pameran Pembangunan dan Bazar
11)
Peringatan Hari Krida Pertanian Tahun 2016
12)
Pameran Tingkat Nasional
13)
Peringatan Hari Pangan Sedunia (HPS) Ke-36
14)
Pameran Pembanguna Pertanian dalam Rangka Hut . Provinsi Jambi
15)
Pekan Flora Flori Nasional (PF2N)
16)
Pameran Anggrek
17)
Peyelenggaraan Peringatan Hari Krida Pertanian Tk. Provinsi Jambi
18)
Pembuatan Data Base Perindustrian dan Perdagangan
19)
Pameran Hari Krida Pertanian
20)
P2WKSS
21)
Pameran promosi dalam daerah
4.2.1.5. Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan A. Sasaran Sasaran yang ingin dicapai: 1) Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan 2) Mendorong terciptanya dokumentasi sistem administrasi pemerintahan secara berkesinambugan B. Kegiatan
Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dicapai melalui kegiatan berikut :
1) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtiar kinerja SKPD 2) Pembuatan Buku Agenda Pendidikan 3) Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan SKPD 4) Rakor Perencanaan Pendidikan 5) Pendataan dan Inventarisasi Ulang Aset Diknas 6) Penyelenggaraan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terhadap Pelaksanaan Tugas Sekretariat 7) Penyelenggaraan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terhadap Pelaksanaan Cipta Karya 8) Penyelenggaraan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terhadap Pelaksanaan Bidang Pengairan 9) Penyelenggaraan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terhadap Pelaksanaan Bidang Bina Marga 10) Penyelenggaraan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terhadap Pelaksanaan Perumahan Rakyat 11) Penyelenggaraan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terhadap Pelaksanaan Alkal 12) Penyusunan Harga Dasar Satuan Upah dan Bahan (Bahan Gedung Kebinamargaan dan Irigasi) 13) Entri Data Base Bidang Pekerjaan Umum dan Data Aset Dinas Pekerjaan Umum 14) Penyelenggaraan Kegiatan Survey ke PU-an 15) Penyusunan Rencana Kerja dan Pengumpulan Data Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan SKPD 16) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 17) Penyusunan Perencanaan dan Laporan SKPD 18) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD 19) Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan SKPD 20) Inventarisasi, Pendataan dan Pelaporan Aset Barang Milik Daerah 21) Inventarisasi, Pendataan dan Pelaporan Penerimaan Sektor Perhubungan Dari Kominfo 22) Penyusunan Perencanaan dan Laporan SKPD-BLHD 23) Inventarisasi Aset 24) Penyusunan Pelaporan Akhir Tahun 25) Penatausahaan dan Pengendalian Verifikasi 26) Penyusunan standarisasi harga pemerintah Kab. Sarolangun 27) Penyusunan renja, rka dan dpa skpd perindagkop
28) Penyusunan /penataan sistem administrasi kepegawaian 29) Monitoring dan Evaluasi Program Kegiatan
4.2.A. Program Urusan Wajib Program yang merupakan Urusan Wajib pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dijelaskan sebagaimana pada Pasal 31 ayat (2) dan (3). Ayat (2) menyebutkan bahwa Belanja penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Sedangkan pada Ayat (3) peningkatan kualitas kehidupan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 4.2.1. Pendidikan A. Sasaran Sasaran pendidikan di Sarolangun adalah peningkatan kualitas pelayanan pendidikan umum, kejuruan dan keagamaan. B. Program dan Kegiatan Pembangunan Berdasarkan sasaran tersebut diatas, langkah-langkah yang akan ditempuh dijabarkan ke dalam program-program pembangunan dan kegiatan-kegiatan pokok sebagai berikut :
1) PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI •
Pembinaan Kelompok Bermain (KB), SPS dan TPA
•
Kegiatan Magang Tendik PAUD
•
Satuan PAUD Sejenis (SPS)
•
Gebyar Paud Tk. Kabupaten
•
Pengiriman Peserta Gebyar PAUD Tk. Provinsi
•
Workshop Pengelola dan Tenaga Pendidik PAUD
•
Workshop Penyusunan Menu Pembelajaran PPAUD
•
Insentif Tenaga Pendidik PAUD
•
Kelompok Kerja Pemilik PAUD dan PLS
•
Kelompok Kerja Pengelola PAUD dan MKKS TK
•
Pembinaan dan Peningkatan Program Organisasi Mitra PAUD
-
GOPTKI
-
Forum PAUD
-
HIMPAUDI
-
Bunda PAUD
-
IGTKI
Lomba Sekolah Sehat TK
Dana Operasional Pendidikan (DOP) -
TK/RA
-
Lembaga PAUD
Pengadaan Buku Rapor Untuk PAUD
Pemb. Paud Aulia Desa Sungai Baung Kec. Sarolangun
Pemb. RKB PAUD Tunas Bangsa Desa Sendang Sari Kec. Singkut
2) PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN
Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SD Tk. Kabupaten
Pengiriman Peserta O2SN Ke Tk. Provinsi
Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SD Tk. Kabupaten
Pengiriman Pesera FLS2N SD ke Tk. Provinsi
Ujian Sekolah (US)
Try Out Ujian Sekolah (US) SD/MI
Olimpiade Sains SD
Pelaksanaan Kelompok Kerja Pengawasan Sekolahan (KKPS) TK/SD
Lomba Sekolah Sehat SD/MI
Kegiatan Entri Data Peserta Ujian SD
Pelaksanaan Porseni Guru
Dana Operasional Pengelola BOS SD dan SMP
Pengadaan Meubleuir SD/MI
Pembangunan Pagar SD No. 02/VII Sarolangun Kec. Sarolangun
Pembangunan Pagar SD No. 120/VII Pulau Melako Kec. Bathin VIII
Pembangunan Pagar SD No. 61/VII Bukit Murau Kec. Singkut
Pembangunan Pagar SD No. 57/VII Sungai Benteng Kec. Singkut
Pembangunan Pagar Madrasah Raudatussaadah Sei. Abang Kec. Sarolangun
Rehabilitasi Rumah Guru SD 166/VII Guruh Baru
Pembangunan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan (DAK SD/SDLB)
Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMP Tk. Kabupaten
Pengiriman Peserta O2SN SMP Ke Tk. Provinsi
Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SD Tk. Kabupaten
Pengiriman Peserta FLSN SMP Ke Tk. Provinsi
Pelaksanaan Ujian Nasional SMP/MTs
Olimpiade Sains SMP
Kegiatan Entri Data Peserta Ujian SLTP dan SLTA
Lomba Sekolah Sehat Tingkat SMP/MTs
Liga Pendidikan Indonesia (LPI) SMP
Pengadaan Meubeleir SMP/MTs
Pemb. Asrama Putri Ponpes Nurul Huda Kec. Mandiangin
Pemb. Rumah Pembelajaran Tahfiz Al-Quran Kec. Mandiangin
Pemb. RKB MDT Desa Siliwangi Singkut
Pemb. Pagar SMP N 24 Sarolangun Kec. Limun
3) PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH
Pelaksanaan Ujian Akhir Nasional ( UAN) SMA/MA/SMK
Lomba Olimpiade Sain SMA
Pelaksanaan Kegiatan Kelompok Kerja Pengawas Sekolah SMP/SMA/SMK
Lomba Sekolah Sehat SMA/SMK/MA
Dana Operasional SMA, SMK dan MA
Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembebasan SPP
Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (OOSN) SMA tingkat Kabupaten
Pengiriman peserta OOSN SMA Tingkat Provinsi
Fistifal Lomba Seni Siswa Nasional (FLSSN) SMA tingkat Kabupaten
Pengiriman peserta (FLSSN) SMA Tingkat Provinsi
Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMK
Pengiriman Peserta O2SN SMK Ke tingkat Provinsi
Gebyar SMK Tingkat Provinsi
Olimpiade Saint Terapan Nasional (OSTN) SMK
Kegiatan Liga Pendidikan Indonesia (LPI) SMA
Lomba Kompetensi Siswa SMK
Debat Bahasa Inggris SMA/SMK
Debat Bahasa Indonesia SMA/SMK
Fistifal Lomba Seni Siswa Nasional (FLSSN) SMK Tingkat Kabupaten
Pengiriman Peserta FLSSN SMK ke Tingkat Provinsi
Kihajar Award
Pengadaan Meubeler SMA/SMK/MA
Gebyar Pelopor Keselamatan Berlalulintas SMA/SMK
4) PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL
Pengembangan Pendidikan Keaksaraan Fungsional ( KF )
Pelaksanaan Paket A
Pelaksanaan Paket B
Pelaksanaan Paket C
Pembinaan Kegiatan Magang Pengelola PKBM
Pembinaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
Pelaksanaan Ujian Sekolah Paket A dan UN Paket B dan C
Kelompok Kerja Penilik PLS
Pembangunan Sekolah Suku Anak Dalam (SAD) Bukit Suban Kec. Air Hitam
Pembangunan Rumah Guru Suku Anak Dalam (SAD) Bukit Suban Kec. Air Hitam
Pembinaan dan Peningkatan Pendidikan Kecakapan Hidup SAD
Insentif Guru SAD
Beasiswa Khusus Anak SAD
Pengadaan Perlengkapan Sekolah untuk anak SAD
Dukumentasi dan Publikasi SAD
Kegiatan Temu Konsultasi Pengelola SAD
Pengadaan Genset Khusus SAD
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas Genset
5) PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Pelaksanaan Pendampingan Kurikulim 2013 SD
Pelaksanaan Pendampingan Kurikulim 2013 SMP
Pelaksanaan Pendampingan Kurikulim 2013 SMA
Pelaksanaan Pendampingan Kurikulim 2013 SMK
Pemilihan Pengawas sekolah, Kepsek dan Guru Berprestasi
Pelatihan Penilaian Kinerja Guru
6) PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN
Pendampingan Operator Dapodik
Pengelolaan Website Diknas
Pemberian Bantuan Bea Siswa SD/SMP/SMA yang berprestasi
Gebyar Pendidikan
Dana Operasional MDT
Pengiriman Siswa/Guru Berprestasi ke Tingkat Nasional
Pelaksanaan Akreditasi Sekolah
Peningkatan dan Pembinaan Program Organisasi Pendidikan
7) PROGRAM PENDIDIKAN TINGGI
Beasiswa Bagi Mahasiswa Berprestsi
Tim Pengelola Beasiswa Bagi Mahasiswa Berprestasi
BOS
8) UPTD Pendidikan Kecamatan 9) UPTD SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SKB) 10) SEKOLAH LUAR BIASA (SLB) NEGERI SAROLANGUN
4.2.2. Kesehatan A. Sasaran Sasaran pembangunan kesehatan di Kabupaten Sarolangun adalah peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan derajat kesehatan masyarakat. B. Program dan Kegiatan Pembangunan Program dan kegiatan dibidang kesehatan sebagai berikut :
1) PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Pertemuan Berkala Kepala Puskesmas dan Minilok Puskesmas
Penyediaan Alat Kesehatan Poskesdes
Penyediaan Dana Operasional Posyandu
2) PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN
Operasional Instalasi Farmasi
Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
3) PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Pengembangan media promosi dan informasi perilaku hidup sehat
Pemberdayaan Pola Hidup Sehat (Dana Pajak Rokok)
Pembinaan Lingkungan Sosial (DBCHT)
Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat
Peningkatan dan Pembinaan Desa P2WKSS
Operasional Desa Siaga
Pembinaan Desa PHBS
Survei Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)
Orientasi Petugas UKS Puskesmas dan Guru UKS Sekolah Dasar serta Dokter Kecil
4) PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT
Penyediaan Pemberian Makanan Tambahan (PMT)
Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP),Anemia Gizi Besi, Gangguan Kurang Yodium (GAKY),Kurang vitamin A,dan kekurangan zat gizi mikro lainnya.
Surveilance dan Pendampingan kasus gizi kurang/buruk
Penyuluhan Gizi Sekolah
Pelatihan Peningkatan Pelayanan Gizi di institusi pendidikan
Pelatihan MBA bagi petugas Puskesmas
Pelatihan Motivator bagi Petugas Puskesmas
5) PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT
Pengawasan kualitas air minum
Advokasi pelaksanaan STBM (sanitasi total berbasis masyarakat)
Forum Kabupaten Kota Sehat Pengembangan Tatanan Kabupaten Sehat
Study EHRA (Enviromental Health Risk Assesment)
Pemberdayaan Pasar Sehat
6) PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR
Penyemprotan/fogging sarang nyamuk
Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik (penyediaan RDT)
Peningkatan imunisasi
Penyimpanan Vaksin (Chold Chain)
Pengadaan Mesin Fogging
Pengadaan Kelambu Berinsektisida
Pengadaan Masker
Komisi AIDS
Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS
Pekan Imunisasi Nasional (PIN)
Surveilen Epidemologi
Pos TB Desa
Penyakit Tidak Menular
7) PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN
Penyusunan standar pelayanan kesehatan
Pembangunan dan pemuktahiran data dasar standar pelayanan kesehatan dan Profil Kesehatan
Penyediaan Data Kesehatan Kabupaten Terpilih Menurut Jenis Kelamin
Penyusunan DHA
Akreditasi Puskesmas
Pengadaan format laporan pelayanan kesehatan
8) PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PENDUDUK MISKIN (JAMINAN KESEHATAN)
Peningkatan jaminan kesehatan daerah
Operasional dan Monev JKN
Dana Kapitasi Puskesmas Pada FKTP - Sarolangun - Pelawan - Sungai Baung - Batang Asai - Pauh - Pematang Kabau - Air Hitam - Singkut V - Limbur Tembesi - Cermin Nan Gendang - Mersip - Pulau Pandan - Butang Baru - Mandiangin - Singkut
9) PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS/PUSKESMAS PEMBANTU DAN JARINGANNYA
Pembangunan Poskesdes -
Poskesdes Muara Ketalo
-
Poskesdes Pulau Buayo
Pembangunan Pustu -
Poskesdes Bukit Suban (SAD)
Rehabilitasi Berat/Total Puskesmas
-
Puskesmas Pulau Pandan
-
Puskesmas Limbur Tembesi
Rehabilitasi Sedang/Berat Polindes Jadi Permanen -
Desa Baru (Puskesmas Sei. Baung)
-
Muara Danau
Teralis Puskesmas Spintun
Pengadaan Kendaraan Ambulance (Dana Pajak Rokok)
Pembangunan Gedung Pelayanan Penyakit Akibat Dampak Langsung Asap Rokok (Dana Pajak Rokok)
DAK 2017 - Pelayanan Dasar - Pelayanan Kefarmasian
10) PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN LANSIA
Pertemuan Peningkatan Pelaporan Program Usila dan Remaja bagi Petugas Puskesmas
Pelatihan PKPR Bagi Petugas Puskesmas
Pertemuaan Pelayanan Kesehatan ReproduksiEnsensial Bagi Petugas Puskesmas (Dana Pajak Rokok)
Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (Konselor Sebaya) (Dana Pajak Rokok)
Orientasi Pelayanan Kesehatan Reproduksi Terpadu Bagi Petugas Puskesmas (Dana Pajak Rokok)
11) PROGRAM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KESEHATAN MAKANAN
Pembinaan Tempat Pengelolaan Makanan
Penyediaan Reagent Food Contamination KIT
Pengawasan Kantin Sekolah
12) PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN DAN ANAK
Pembinaan Pelayanan Neo Natal
Pelaksanaan PWS KIA
Kompanye KIE persalinan dan kesiapan menghadapi komplikasi persalinan
Deteksi bumil, bulin dan bufas komplikasi
Monev Kesga
Pengadaan Buku KIA dan Striker P4K
13) PUSKESMAS SE KAB. SAROLANGUN
Puskesmas Sarolangun
Puskesmas Limbur Tembesi
Puskesmas Pelawan
Puskesmas Singkut
Puskesmas Pulau Pandan
Puskesmas Lubuk Resam
Puskesmas Pauh
Puskesmas Air Hitam
Puskesmas Pematang Kabau
Puskesmas Mandiangin
Puskesmas Butang Baru
Puskesmas Pekan Gedang
Puskesmas Mersip
Puskesmas Se. Baung
Puskesmas Singkut V
14) PROGRAM PENYELENGGARAAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
Operasional BLUD RSUD
15) PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/ RUMAH SAKIT PARU-PARU/RUMAH SAKIT MATA
Pembangunan/Renovasi Ruang Pelayanan Rawat Jalan, Rawat Inap dan Ruang Penunjang DAK Reguler
Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah sakit (DAK Reguler)
Pengadaan Mobil Ambulance Jenazah (DAK Reguler)
Pengadaaan Obat-obatan Rumah Sakit
Pengaspalan Jalan di lingkungan Rumah Sakit
Pembangunan Pagar Di Lingkungan Rumah Sakit
Pembangunan Rumah Dinas Dokter
4.2.3. Pekerjaan Umum
A. Sasaran Sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur dasar pelayanan umum, pemerintahan, perekonomian, dan sosial budaya. B. Program dan Kegiatan Pembangunan 1) PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN
Pembangunan Jalan
Pembangunan Jembatan
Rehabilitasi Sedang/Berat Jembatan
Peningkatan Jalan
DAK IPD (Infrastruktur Publik Daerah)
Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Dalam Kab. Sarolangun
DAK Infrastruktur Jalan
2) PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE / GORONG-GORONG
Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong
3) PROGRAM PEMBANGUNAN TURAP/TALUD/BRONJONG
Pembangunan Turap/Talud/Bronjong
4) PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA
Pemeliharaan (OP) Jaringan Irigasi Kab. Sarolangun
Pembangunan Jaringan Irigasi
Rehabiitasi Jaringan Irigasi
DAK – IPD Infrastruktur Irigasi
Pembangunan Jaringan Air Limbah/Sanitasi (DAK Air Limbah/Sanitasi)
Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum (DAK Infrastruktur Air Minum)
Pembangunan Jaringan Air Bersih/Minum (DAK IPD)
Pembangunan Jaringan Air Limbah/Sanitasi (DAK IPD)
5) PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH
Pembangunan Pasar
6) PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA INFRASTRUKTUR PERKOTAAN
Pembangunan Pagar, Gapura, Taman, Turap, Anjungan dan Asrama
Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan
7) PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
Fasilitas dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu
Penyusunan SPM bidang perumahan rakyat
Pembangunan Rumah Suku Anak Dalam (SAD)
Pembinaan Perumahan Formal dan Non Formal
Identifikasi dan pendataan rumah layak huni
Penyusunan Kebijakan dan Strategi Pengembangan Kawasan Perumahan Kab. Sarolangun
8) PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA IBADAH
Pembangunan Mesjid dan Sarana dan Prasarana
Pemeliharaan Mesjid dan Sarana dan Prasarana
9) PROGRAM PAMSIMAS
BOP PAMSIMAS
Dana Sharing Program PAMSIMAS
10) PROGRAM PELAYANAN PUBLIK
Penyuluhan dan Pembinaan Kebersihan Pedagang Pasar dan Pedagang Kaki Lima
Pengawasan, Penegendalian dan Penertiban Pedagang Pasar dan Pedagang Kaki Lima
Pelatihan Kader Peduli Sampah
Penilaian Lomba Kebersihan dan Adipura
Identifikasi Pemanfaat Ruang Umum Kota Untuk Penataan dan Pengembangan Taman dan Ruang Terbuka Hijau Kota
Pembinaan dan Sosialisasi Penataan Bangunan dan Lingkungan
Pengawasan, Pengendalian dan Penertiban Bangunan dan Gedung
Pengawasan, Penertiban dan Pembongkaran Reklame
Pembinaan dan Sosialisasi Pelayanan Rekomendasi Perizinan Bangunan
Pelayanan Penerbitan Rekomendasi (Advise Planning) IMB, SITU dan Reklame
Pelayanan Sedot Tinja dan Kakus
11) PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA UMUM KOTA
Pemeliharaan Rutin Taman PKK dan Ruas Jalan Rumah Dinas Bupati
Pemeliharaan Rutin Taman Sepanjang Ruas Jalan Masuk Perkantoran Bupati
Pemeliharaan Rutin Taman Sepanjang Ruas Jalan Lintas (Jalur Dua) Sarolangun
Pengecatan Kerab Jalan Lintas dan Jalan Kantor Bupati
Pengecatan Turap Sungai Tembesi Dalam Kota Sarolangun
Pemeliharaan dan pengecatan Jembatan Beatrix
Pemeliharaan Rutin Taman Lapangan Gunung Kembang
Pemeliharan Rutin Taman Ruang Terbuka Hijau
Pemeliharan Rutin Taman Tugu Adipura
Pembangunan Sumur Resapan
12) PROGRAM PENINGKATAN KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN
Pengadaan Training + Topi Lapangan
Pengadaan Sepatu Bot dan Sarung Tangan Petugas Kebersihan
Pengadaan Alat-alat Kebersihan dan Pertamanan
Pengadaan dan Penanaman Peneduh dan Pembuatan Pagar Pohon Peneduh
Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Kebersihan
Pembibitan Tanaman Hias
Pemasangan Lampu Taman Tepian Cik Minah
Pemasangan Lampu Taman Pasar Singkut
13) PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN SAMPAH
Rehab Rumah Jaga Kantor UPTD TPA
Pengadaan Tanah Timbun Untuk TPA
Pemilahan dan Pengolahan Sampah Organik TPA Menjadi Kompos
Rehab Ringan / Sedang Mesin Pencacah / Pemilah Sampah
Peningkatan Kapasitas Petugas Pengelola TPA
4.2.4. Perencanaan Pembangunan A. Sasaran
Sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya profesionalisme dan kualitas sumber daya aparatur perencana baik bidang, penganggaran, pengkajian, penelitian pengendalian, pelaporan, evaluasi dan meningkatkan keserasian penataan ruang wilayah serta meningkatnya Promosi dan Kerjasama Investasi. B. Program dan Kegiatan Pembangunan 1) PROGRAM PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI
Penyusunan Profil Daerah
Penyusunan Informasi dan Publikasi Daerah
Penyusunan Indeks Harga Konsumen dan Inflasi Kota Sarolangun
Pengadaan Buku Sarolangun Dalam Angka (SDA) Kabupaten Sarolangun
Pengadaan Buku Produk Domestik Bruto (PDRB) Kabupaten Sarolangun
Penyusunan Buku Saku Data Pembangunan Daerah Kabupaten Sarolangun
Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah
2) PROGRAM KERJASAMA PEMBANGUNAN
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur
Pokja AMPL Kabupaten Sarolangun
Perencanaan dan Pengendalian Bidang Cipta Karya
Koordinasi Perencanaan Bidang Kelitbangan
3) PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pelatihan Perencanaan Pembangunan Daerah (PPD)
4) PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik Perencanaan Pembangunan Daerah
Fasilitasi Pemantauan Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD di Desa/Kelurahan
Fasilitasi Pemantauan Musyawarah Perencanaan Pambangunan RKPD di Kecamatan
Forum Gabungan SKPD
Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD Kabupaten Sarolangun
Mengikuti Forum Gabungan SKPD Provinsi, Musrenbang Provinsi, Musrenbang Nasional dan Koordinasi Perencanaan Pembangunan
Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2016 dan RKPD Tahun 2017
Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) TA 2017 dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD T.A 2017
Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) TA 2016 dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD T.A 2016
Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)
Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
Perencanaan Umum (Survey Usulan Rencana Program dan Prioritas Kegiatan Pembangunan Tahun 2017)
Tim Fasilitasi Dana DAK di Kabupaten Sarolangun
Penyusunan Rancangan Teknokratis RPJMD Periode 2017 - 2022
Memori Serah Terima Jabatan Bupati Sarolangun
Penyusunan LKPJ Akhir Masa Jabatan Bupati Sarolangun
Paparan LKPJ Kepala SKPD Kabupaten Sarolangun
Evaluasi Pengawasan Realisasi Anggaran Daerah
Review RPJPD Periode 2006 - 2025
5) PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi
Penyusunan Analisis Indikator Ekonomi Daerah
Fasilitasi dan Koordinasi Kerjasama Sektor Pertanian
Penyusunan Analisis Pengembangan Pertanian Organik di Kabupaten Sarolangun
Penyusunan Perencanaan Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Pertanian di Kabupaten Sarolangun
Penyusunan Analisis Kebutuhan Financial /Permodalan Bagi Usaha Kecil Menengah di Kabupaten Sarolangun
Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
RKPPMD Kabupaten dan Ikut Serta Dalam RKPPMD Provinsi/Regional
Pembentukan Forum CSR
6) PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL DAN BUDAYA
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya
Penyusunan Indikator Sosial Budaya
Penyusunan Informasi Ketenagakerjaan
Pelaporan dan Evaluasi PKH dan PKKPM
Fasilitasi Perguruan Tinggi
7) PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG
Perencanaan dan Koordinasi Bidang Penataan Ruang
Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Kecamatan Singkut
Penyusunan Draft Raperda Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Kecamatan Mandiangin
8) PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI
Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal
Pengendalian dan Pelaporan PMA dan PMDN Kabupaten Sarolangun
Peta Jalan (Road Maps) Penanaman Modal
Fasilitasi Kerja sama Antar Daerah
4.2.5. Perhubungan A. Sasaran Sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya pemerataan dan keadilan pelayanan transportasi baik antar wilayah maupun antar golongan masyarakat di perkotaan, perdesaan, maupun daerah terpencil dan Terkendalinya keamanan dan kenyamanan Lalu Lintas. B. Program dan Kegiatan Pembangunan 1)
PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ
Rehabilitasi/Pemeliharaan Lampu Lalu Lintas (Traffic Light dan Warning Light)
Rehabilitasi dan Penataan Sarana dan Prasarana Rambu Jalan
2)
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN
Monitoring, Pengawasan, Pengendalian dan Pengamanan terpadu Angkutan Lebaran Idul Fitri, Idul Adha, Natal dan Tahun Baru
Operasi Terpadu (Razia Gabungan) Kegiatan Lalu Lintas dengan Instansi terkait
Pengendalian dan Pengawasan Parkir
Pengawasan dan Penertiban Angkutan Barang dan Penumpang dalam Kab.Sarolangun
Pendataan, Monitoring dan Pengawasan Perbengkelan dan Cucian Kendaraan Bermotor
Monitoring, Pengendalian dan Pengawasan Angkutan Batu Bara
Survei Alur Sungai Dalam Kabupaten Sarolangun
Monitoring, Pengendalian dan Pengawasan Trayek AKAP, AKDP, Angkutan Pedesaan dan Travel dalam Kab. Sarolangun
3)
PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Operasional Kendaraan Bus
Pembangunan Halte
4)
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS
Pengadaan Sarana dan Prasarana Keselamatan Transportasi Darat
Pengendalian/Pengawasan dan Pengamanan Lalu Lintas
Forum Komunikasi LLAJ Pemkab. Sarolangun
5)
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PERIZINAN BIDANG PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI
Penyuluhan Keselamatan Lalu Lintas
Pengendalian dan Pengawasan Izin Penjualan Alat Telekomunikasi, Jasa Titipan, Wartel dan Warnet dalam Kabupaten Sarolangun
6)
PROGRAM PENYELENGGARAAN MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS
Survei dan Penetapan Potensi Lokasi Pemasangan Rambu-rambu Lalu Lintas, Marka Jalan dan Guard Rail dalam Kab. Sarolangun
7)
Tim Teknis Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) PROGRAM PENGEMBANGAN ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBRANGAN
Pendataan dan Monitoring ASDP
8)
PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MASA MEDIA
Kelompok Informasi Masyarakat di Pedesaan
Sosialisai PERDA
9)
PROGRAM PENINGKATAN OPERASIONAL KEGIATAN UPTD
UPTD Terminal
UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor
4.2.6. Lingkungan Hidup A. Sasaran Sasaran yang ingin dicapai adalah terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, berkurangnya kegiatan pertambangan tanpa ijin (PETI) dan usaha-usaha pertambangan yang merusak dan yang menimbulkan pencemaran, perlindungan dan Konservasi SDA serta meningkatnya kualitas dan akses informasi lingkungan hidup. B. Program dan Kegiatan Pembangunan 1) PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
Pemantauan dan Pembinaan AMDAL dan UKL-UPL
Pembinaan, Sosialisasi dan Penilaian Sekolah ADIWIYATA (Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan)
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengendalian terhadap Lingkungan
Pengendalian dan Pengujian Kualitas Lingkungan Akibat Pencemaran LH
Pengawasan Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Pemulihan Kualitas Lingkungan
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Laboratorium
2) PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM
Program Menuju Indonesia Hijau (MIH)
3) PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP
Lomba Poster Menggambar dan Kerajinan 3R
Penilaian Kalpataru
Program Penilaian Adipura Tingkat Nasional
Penyusunan Laporan SLHD dan Laporan Periodik sampah
4.2.7. Kependudukan dan Catatan Sipil A. Sasaran Sasaran yang ingin dicapai adalah tertatanya administrasi kependudukan, terselenggaranya pelayanan akta gratis dan meningkatnya pendataan administrasi kependudukan. B. Program dan Kegiatan Pembangunan 1) PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan SIAK e-KTP
Penyusunan Profil Kependudukan
4.2.8. Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB A. Sasaran Sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya kesetaraan gender dalam pembangunan, meningkatnya penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak, meningkatnya kualitas anak dan perempuan serta meningkatnya pelayanan KB dan keluarga sejahtera. B. Program dan Kegiatan Pembangunan 1) PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN
Koordinasi, Pembinaan dan Evaluasi GSI
Pembinaan dan Lomba PPLBS Tingkat Kabupaten/Provinsi
Pembinaan P2WKSS
Peringatan Hari Ibu
Pembekalan Organisasi Perempuan
2) PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
Orientasi dan Pembinaan Remaja tentang Pornografi dan Pornoaksi
Sosialisasi KDRT
Pelaksanaan P2TP2A
Jambore Anak Tingkat Provinsi
Forum Anak Daaerah
Sosialiasi Pencegahan dan Pemberantasan Kejahatan Seksual pada Anak
Rapat Koordinasi Kota Layak Anak
3) PROGRAM KELUARGA BERENCANA
Operasional Klinik KB
TKBK Kecamatan ke Desa
TKBK Kabupaten Ke Kecamatan
Momentum KB Bhakti IBI
Momentum TNI KB -Kes
Operasional R/R
Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK)
Pelatihan Petugas Klinik KB
4) PROGRAM KELUARGA SEJAHTERA
Pembinaan dan Lomba UPPKS
Harganas Tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten
Pembinaan dan Lomba PLKB
Operasional Kegiatan Penerangan dan Motivasi
Operasional Pos KB Desa
Pembinaan dan Lomba BKB,BKR, BKL ( Tribina)
Pembinaan dan Lomba Keluarga Harmonis dan KB Lestari
4.2.9. Sosial, Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian A. Sasaran Sasaran yang ingin dicapai pada urusan sosial, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian adalah terselenggaranya pembinaan kesejahteraan sosial, pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (kat) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (pmks) lainnya, terselenggaranya pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial, terbinanya anak terlantar melalui kegiatan bimbingan sosial bagi anak terlantar, panti asuhan/panti jompo, meningkatkan produktifitas tenaga kerja serta meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat transmigrasi. B. Program dan Kegiatan Pembangunan
Program dan kegiatan terdiri dari ; 1) PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJ
Pelatihan Keterampilan Institusional Kejuruan Menjahit
Pelatihan Keterampilan Institusional Kejuruan Tata Rias/Salon
Pelatihan Keterampilan Institusional Kejuruan Service HP
Pelatihan Keterampilan Non Institusional Kejuruan Tata Rias
Pelatihan Keterampilan Non Institusional Kejuruan Menjahit
Pembinaan Desa P2WKSS
Pelatihan Keterampilan Kerajinan Batu Akik
A
2) PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA
Penyusunan Informasi Bursa Tenaga Kerja
Pelayanan Informasi Pasar Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja
Penanggulangan Penyaluran TKI Ilegal
Monitoring Tenaga Kerja Asing di Perusahaan dalam Rangka Pengurusan Perpanjangan IMTA
3) PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN
Pendaptaran Wajib Lapor Ketenaga Kerjaan
Pembinaan Pelanggaran Norma Kerja dan Norma K3
Penanggulangan Unjuk Rasa dan Pemogokan Kerja
Survey harga Penetapan Harga Kebutuhun Hidup Layak
Pembinaan Pembuatan Perjanjian Kerja dan Peraturan Perusahaan
Penanggulangan Kasus PHI/PHK
Verifikasi Serikat Pekerja atau Serikat Buruh( SP/SB)
Pembentukan/Pembinaan LKS Bipartit dan Tripartit
Peringatan Bulan K3
4) PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA ALAM
Penyediaan Stok Barang Penanggulangan Bencana dan Pengungsi
Pelatihan TAGANA (Taruna Siaga Bencana)
Pembinaaan dan Monitoring Orsos
Insentif Anggota TAGANA
Rehab Gudang Stok Bencana
5) PROGRAM OPERASIONAL DAN PELAYANAN PEMUKIMAN TRANSMIGRASI
Operasional dan Monitoring Transmigrasi Mangus Tunggal Sepintun
6) PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH TRANSMIGRASI
Kegiatan Pengembangan Wilayah Transmigrasi
Perenanaan Teknik Pendukung APBN 2016 Bidang P3Trans
Perenanaan Teknik Pendukung APBN 2016 Bidang P2MKT
7) PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL
Pendampingan Program Keluarga Harapan (PKH)
Pelatihan Keterampilan Penyandang Cacat, Korban NAPZA dan PMKS
Pembinaan Lanjut Usia
Pembinaan dan Pengiriman PMKS
8) PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
Pendataan PMKS dan PSKS
Penanganan Orang Terlantar
Pelatihan dan Pemberdayaan Karang Taruna
Penyuluhan dan Bimbingan Sosial PSM dan TKSK
Monitoring dan Evaluasi KUBE
Penanganan Nilai-Nilai Kepahlawanan Kejuangan & Perintis Kemerdekaan
Monitoring dan Evaluasi RS-RTLH
Bakti Sosial Hari Kesetiakawanan Nasional (HKSN)
Pembuatan Papan Slogan Himbauan Tentang Kesejahteraan Sosial
Bantuan Peralatan Untuk Karang Taruna
9) PROGRAM PENANGANAN DAN PEMBERDAYAAN KOMUNITAS ADAT TERPENCIL
Bimbingan Sosial Komunitas Adat Terpencil
Bantuan Khusus Sembako Untuk KAT (Komunitas Adat Terpencil) SAD
Bantuan Jaminan Hidup (Jadup) Untuk Suku Anak Dalam
10) PROGRAM PENANGANAN NILAI KEPAHLAWANAN KEJUANGAN DAN PERINTIS
Rehab Jembatan Taman Makam Pahlawan
Pembuatan Papan Data Pahlawan
11) PROGRAM PEMBINAAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT DAN KAWASAN
Pembinaan PKK di Lokasi Transmigrasi
Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Desa
Pembinaan Organisasi Kepemudaan Transmigrasi
Pembinaan KUD
Pembinaan Masyarakat Transmigrasi
Sosialisasi dan Penyuluhan HTR
4.2.10. Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga A. Sasaran Sasaran yang ingin dicapai pada urusan seni budaya adalah meningkatnya nilai budaya pelaksanaan pembinaan lembaga adat, meningkatnya destinasi pariwisata dan budaya, serta meningkatnya pembinaan pemuda, olahraga dan seni budaya. B. Program dan Kegiatan Pembangunan Program dan kegiatan terdiri dari ; 1) PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN/KERAGAMANAN BUDAYA
Penampilan Kesenian dalam Rangka Penyambutan Tamu Kehormatan
Pemilihan dan Pengiriman Bujang Upik Tingkat Provinsi Jambi
Tampilan Seni Budaya Ke Luar Provinsi
2) PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN
Pelatihan Paskibraka
Pembinaan Sarjana Penggerak Pembangunan Perdesaan ( SP3 )
Jambore Pemuda Indonesia
Peringatan Hari Sumpah Pemuda Kab. Sarolangun
Pramuka
3) PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI WISATA
Pameran Pariwisata Keluar Provinsi
Jelajah Wisata
Pendataan dan Bimbingan Kepariwisataan
4) PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAHRAGA
Pelaksanaan Senam Kesegaran Jasmani (SKJ) Kabupaten
Lomba Perahu Tradisional Sarolangun
Perahu Naga HUT Provinsi
Perahu Naga Luar Provinsi Jambi
Pekan Paralimpic Provinsi
Pembinaan Cabang Olahraga Kab. Sarolangun
Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Olahraga
Pembinaan dan Penunjang Kegiatan Sekretariat Koni
5) PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN NILAI BUDAYA
Pemeliharaan Benda Cagar Budaya
4.2.11. Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat A. Sasaran Sasaran yang ingin dicapai pada urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, adalah berkembangnya Wawasan Kebangsaan, Terbinanya Pendidikan Politik Masyarakat, Meningkatnya SDM Desa Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan serta Berkurangnya Penyakit Masyarakat (Pekat). B. Program dan Kegiatan Pembangunan Program dan kegiatan pembangunan untuk urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, sebagai berikut : 1) PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN
Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba
2) PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL
Forum Komunikasi Intelejen Daerah (FORKOMINDA)
Pemantauan dan Pengawasan Kegiatan Orang Asing
Forum Koordinasi dan Pengawasan Penganut Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM)
Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)
Forum Komunikasi Tokoh Agama, Tokoh Adat dan Etnis/PKB
Fasilitasi dan Penanganan Ganggugan Keamanan Dalam Negeri (TIMDU/PDKDN)
Kerjasama Pengembangan Kemampuan Aparat Pol. PP dengan TNI/POLRI dan Kejaksaan
Pengawalan dan Pengamanan
Penegakan Perda
Patroli Keamanan
Penjagaan Rumah Dinas, Perkantoran dan Pejabat Daerah
3) PROGRAM KEMITRAAN DAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN
Forum Komunikasi antar Umat Beragama (FKUB)
Pendidikan Bela Negara
Penataran Ketahanan Bangsa
Peningkatan Kerjasama Pemerintah dan Perguruan Tinggi
Penguatan Pusat Pendidikan Kebangsaan (PPK)
4) PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT
Penyusunan Data Base Partai Politik
Verifikasi dan Pembinaan LSM
Pemberdayaan Partai Politik
Orientasi Pembinaan dan Pengendalian Tibum Generasi Muda dan Osis
Verifikasi dan Pendataan Organisasi Kemasyarakatan Dalam Kabupaten Sarolangun
5) PROGRAM PENINGKATAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT (PEKAT)
Penanganan Unjukrasa, Aksi Demo dan Tawuran Pelajar
Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Miras, Narkoba
Penertiban Umum
6) PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN SDM SATPOL PP
Pelatihan Gabungan
Peningkatan SDM Aparatur (Diklat Up Grading)
Citra Praja Wibawa
4.2.12.
Otonomi
Daerah,
Pemerintahan
Umum,
Administrasi
Keuangan
Daerah,
Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian A. Sasaran Sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatkan kapasitas kelembagaan, meningkatnya kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah, meningkatnya pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah, terlaksananya sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH, meningkatnya intensivikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah, meningkatkan kompetensi aparatur pemerintah daerah, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.
B. Program dan Kegiatan Pembangunan
1). Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
Dialog/Audiensi Dengan Tokoh-Tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan
Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri
Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Luar Negeri
Penyesdiaan jasa jaminan Pemeliharaan Kesehatan (KDH/WKDH)
Pelayanan Biaya Rumah Tangga KDH dan Wakil KDH
2). Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pembangunan Daerah
Pembangunan Pagar Pembatas dengan Parkiran Kantor Dinas Bupati
Pembangunan Pagar Hutan Kota Kantor Bupati (Lanjutan)
Pengendalian Administrasi Pembangunan
Penyusunan Evaluasi dan Pelaporan
Fasilitasi Tim Pembinaan Jasa Kontruksi
Penyusunan Rencana Teknis
Pelaksanaan Pawai/Pameran Pembangunan
3). Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
Publikasi Peraturan Perundang - undangan
Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang - undangan
Naskah Akademik Penyusunan Perda
Penerbitan Buku - buku Himpunan Kumpulan Perda
4). Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM
Forum Komunikasi Pelayanan Hukum dan Advokasi Bagi Aparatur Pemerintah Daerah
Gerakan Aksi Nasional Hak Asasi Manusia
5). Program Peningkatan dan Pengembangan Kapasitas Aparatur di Bidang Hukum
Bintek Bidang Hukum
6). Program Peningkatan Hukum dan Akses Publik Terhadap Informasi Hukum
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
7). Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Rekapitulasi dan Evaluasi Absensi
Road Map Reformasi Birokrasi
Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP)
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Penyusunan LAKIP Kabupaten
Penyusunan LAKIP Sekretariat Daerah
Penyusunan SOTK (Struktur Organisasi Tata Kerja)
Penyusunan Analisis Jabatan dan ABK
Sosialisasi Perubahan PP 41 Tahun 2007
Pembuatan dan Percetakan Tupoksi SKPD
Evaluasi Pelayanan Publik
8). Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Pemerintahan
Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian Setda
Pembuatan SPK Tenaga Kerja Kontrak Daerah
9). Program Peningkatan dan Pengembangan Nilai Keagamaan
MTQ Tingkat Kabupaten
MTQ Tingkat Provinsi
Pembinaan Pegawai Syara'
Pembinaan Da'I dan Da'iyah
Pengajian Majelis Taklim
Safari Ramadhan
Pengelolaan Masjid Al-Sulthon
Operasional Rumah Tahfiz Alqur'an
Training Center (TC) MTQ Tingkat Provinsi
Pengadaan Baju MTQ Tingkat Kabupaten
Pengadaan Baju MTQ Tingkat Provinsi
Pembinaan Guru Seni Baca Al qur'an dan Anak Khatam Al-Quran
Pendidikan Formal dan Non Formal Qori dan Qori'ah
Tim Pembimbing Haji Daerah (TPHD) dan Domestik Haji
Operasional Klinik Kesehatan
Operasional Badan Narkotika Kabupaten (BNK)
Sosialisasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)
Operasional Tim Pembina UKS (TP-UKS) Kabupaten
Lomba Cerds Cermat (LCC) UKS Siswa SD dan SLTP
Pembinaan dan Operasional Komda Lansia
Bimbingan Teknis Pembina UKS
Pengadaan Al-Quran
Mazakarah Bahsul Musai
Pembekalan Kader Ulama
Sosialisasi Fatwa MUI
10). Program Peningkatan Administrasi Pemerintahan Daerah
Bintek Kompetensi Camat
Raker Camat
Pelaksanaan Penilaian Camat Teladan
Rapat-Rapat Koordinasi Pemerintahan Daerah
Pembinaan administrasi Kecamatan dan Paten
Buku Harian Bupati dan Wakil Bupati
11). Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Bintek Pengisian LPPD bagi SKPD
Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerinatahan Daerah
Apkasi
Hari Otonomi Daerah
Study Banding LPPD ke Daerah Terbaik
Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan
12). Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
Inventarisasi, Pengkajian dan Mediasi Konflik Lahan di Kab. Sarolangun
Sertifikat Tanah Masyarakat Pra Sejahtera 8102
Pembakuan Nama Rupa Bumi
Pengsertifikatan Tanah Asset Pemkab. Sarolangun
Pengukuran Batas dan Tapal Batas
Persiapan Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
Diklat Teknis Topografi dan Pemetaan
13). Program Kemitraan dan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Keagamaan bagi PNS dan Masyarakat
14). Program Kesejahteraan Sosial
Koordinasi dan Pengawasan Distribusi Raskin
Koordinasi Pengawasan Distribusi Pupuk Bersunsidi
15). Program Peningkatan Ketahanan Pangan
Koordinasi dan Pengawasan Distribusi Kebutuhan Pangan, Perikanan, Peternakan dan Pertanian
16). Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Perkebunan dan Kehutanan
Koordinasi dan Pengawasan Sektor Perkebunan dan Kehutanan
17). Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
Koordinasi dan Pengawasan Sektor Pertambangan Minerba, Gas Elpiji dan BBM Bersubsidi
18). Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif
Koordinasi, Evaluasi dan Pengawasan Investasi, Pasar, Industri dan UKM
Penagihan Tunggakan KUPEM
Tim Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah
Forum Pengembangan Ekonomi Daerah
19). Program Pengembangan Data/Informasi Pembangunan Daerah
Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah
20). Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Humas dan Protokoler
Peliputan Kegiatan Pembangunan Daerah
Mengikuti Pelatihan Kehumasan dan Protokoler
Peliputan Siaran RSPD Sarolangun
Peliputan Media Cetak dan Elektronik
Pengoperasionalan Media Centre Kehumasan
21). Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pembangunan Daerah
Fasilitasi Tim Pengaduan dan Sanggah
Fasilitasi ULP
Fasilitasi Tim Koordinasi Rencana Umum Pengadaan
Fasilitasi Tim Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa
Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa
22). Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
Rapat Paripurna Istimewa HUT Kabupaten
Rapat Paripurna Istimewa 16 Agustus
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
Kegiatan Reses
Rapat Gabungan Komisi, Fraksi dan Pimpinan
Rapat Komisi
Rapat Fraksi
Rapat Pembahasan Kebijakan Umum (KU) dan PPAS
Rapat Pembahasan Kebijakan Umum (KU) dan PPAS Perubahan
Rapat - Rapat Paripurna Istimewa Lainnya
Rapat Badan Kehormatan Dewan
Rapat - Rapat DPRD Lainya
Rapat - Rapat Badan Legislasi
Rapat Pembahasan dan Pengesahan APBD
Rapat Pembahasan dan Pengesahan Perhitungan Anggaran dan LKPJ
Rapat Pembahasan dan Pengesahan Perhitungan Anggaran dan LKPJ Akhir Masa Jabatan Bupati
Rapat Pembahasan dan Pengesahan APBD Perubahan
Pembuatan Raperda Inisiatif Dewan
Penyusunan Penelaah dan Pengkajian Kegiatan DPRD
Pengamanan/Antisipasi Demo Masyarakat
23). Program Peningkatan dan Publikasi Kegiatan DPRD
Dokumentasi Kegiatan Anggota DPRD
24). Program Pemeliharaan Kesehatan Anggota Dewan BPJS
General Cek-Up
25). Program pengembangan Data dan Informasi
Penyebaran Informasi Pembangunan Daerah
26). Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan BPK
Tindak Lanjut Pemeriksaan APIP
Ekspose Hasil Pemeriksaan
Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala Berdasarkan PKPT
Pendampingan Audit
Pemeriksaan Kasus dan Khusus Tujuan Tertentu Dilingkungan Pemerintah Kab. Sarolangun
Inventarisasi Data Hasil Pengawasan Internal
Pembuatan Aplikasi Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan
27). Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
Diklat Tekhnis Akuntabilitas Kinerja
Diklat Jafung P2UPD dan Auditor
Pelatihan Kantor di Sendiri (PKS)
Penyelenggaraan Pra Rakorwasda/nas
Penyelenggaraan Rakorwasda/nas
Penyusunan Kebijakan sistem dan prosedur pengawasan
Pelaksanaan Evaluasi LAKIP SKPD
Pelaksanaan Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Berkala
Pemberdayaan Jabatan Fungsional APIP
Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Online
Review LKJ Kabupaten
28). Program Peningkatan, Pengembangan dan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah
Optimalisasi penerimaan daerah
Rekonsiliasi pendapatan daerah & rapat kerja dana perimbangan
Penyusunan dan penyempurnaan produk hukum
Bimtek peningkatan SDM Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD)
Pemeliharaan arsip dan data kepegawaian DPPKAD
Penyusunan pelaporan DPPKAD
Konsolidasi dana tugas pembantuan dan urusan bersama (Tim koordinasi UAPPA/B-WTP)
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan P-APBD dan penyusunan rancangan peraturan KDH dan peraturan KDH tentang penjabaran APBD dan P-APBD
Penyusunan rancangan peraturan daerah dan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan penyusunan rancangan peraturan KDH dan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
Verifikasi dan penerbiatan jumlah dana UP/GU surat pertanggungjawaban SKPD Kabupaten Sarolangun
Bimbingan teknis pengelolaan keuangan daerah
Pelaksanaan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (SIPKD)
Penatausahaan dan Pengendalian Dana DAK
Peningkatan penerimaan PAD
Optimalisasi penerimaan PBB dan BPHTB
Diklat penerimaan pendapatan daerah
Sistem manajemen pendapatan daerah
Operasional Administrasi PBB P2 dan BPHTB
Pendataan dan Pendaftaran pajak asli daerah
Pemeliharaan dan pemutakhiran basis data PBB P2
Pengendalian dan penatausahaan perbendaharaan
Pengelolaan kas daerah dan pengendalian pajak
Validasi dan Verifikasi data SP2D
Optimalisasi fungsi bendahara umum daerah dan kuasa BUD
Penatausahaan dan penertiban administrasi belanja bantuan keuangan Kabupaten Sarolangun
Asistensi dan bimtek penatausahaan keuangan daerah
Pengendalian, penatausahaan Gaji PNSD
Penyuluhan wajib pajak dan restribusi daerah
Optimalisasi Piutang dan rakor PAD
Penatausahaan dan pengendalian penagihan pajak dan retribusi
Diklat penatausahaan PAD
Penatausahaan administrasi sewa ruko / toko / kios/los
Penertiban pajak dan retribusi daerah
Pemutahiran Data Objek pajak
Peningkatan manajemen aset/barang daerah
Pemberdayaan dan penghapusan aset daerah
Kegiatan penunjang sekretariat majelis pertimbangan TP-TGR
Penyusunan laporan mutasi barang milik daerah
Penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah (RKBMD) dan rencana pemeliharaan Barang milik daerah
Asistensi dan bimbingan teknis pengelolaan barang daerah
Optimalisasi Penerimaan PPB P2 dan Rakor PBB P2
29). Program Fasilitasi Pindah/ Purna Tugas PNS
Administrasi pengurusan pensiun PNS (BUP)
30). Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat dan Penyesuaian Masa Kerja PNS
Pelaksanaan pelantikan jabatan
Seleksi penerimaan Bantuan Pendidikan,Tugas Belajar dan Izin Belajar
Seleksi Penerima Pendidikan Praja IPDN
Monitoring Tugas Belajar
Beasiswa Pendidikan Tugas Belajar PNS S1, S2, S3
Penganugerahaan penghargaan Satya Lancana Karya Satya
Pengangkatan sumpah janji PNS
Seleksi dan Pemberian penghargaan kepada PNS Teladan
Pemutahiran Data Base PNS
Administrasi Pengurusan Kartu Pegawai
Administrasi pengurusan Karis/Karsu
Seleksi Penerimaan CPNSD Kab. Sarolangun Formasi Umum
Seleksi Pengangkatan CPNS Formasi Honorer
Pendataan, Monitoring dan Evaluasi Tenaga Kontrak Daerah
Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan
Rakor Kepegawaian
31). Program Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Monitoring dan Pengawasan Perizinan
32). Program Khusus, Pelatihan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis
Sosialisasi Perda Perizinan
Sosialisasi Perizinan Melalui Media Cetak
Audit Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008
33). Program Peningkatan dan Pengembangan Nilai-Nilai Keagamaan
MTQ Tingkat Kecamatan
Pelaksanaan MTQ Tingkat Kabupaten 2016
MTQ Tingkat Kabupaten
Rapat Majelis Taklim dan hari Besar Keagamaan
Pengajian Majelis Taklim
Majlis Taklim
Pelaksanaan MTQ Tingkat Kelurahan
Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan
Rapat Majelis Taqlim
Kegiatan BKMT
34). Program Peningkatan Pembinaan Pemuda, Olahraga dan Seni Budaya
Pembinaan Generasi Muda, Olahraga dan Seni Budaya
Pembinaan Kepramukaan Tingkat Kecamatan
Pembinaan Karang Taruna
Adipura
Pembinaan Kepramukaan Tingkat Kecamatan
Pembinaan Generasi Muda
Pekan Pesona Budaya
Melaksanakan pekan Pesona Budaya
Pembinaan Paskibraka
Pembinaan Pramuka
Pembinaan Kepramukaan Tingkat Kecamatan
Pembinaan Generasi Muda dan karang Taruna
Pembinaan Ketua RT dan Ketua Lingkungan
35). Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindakan Kriminal
Pembinaan Penanggulangan dan Pengendalian Ketertiban
36). Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
Persiapan Lomba Desa dan Kelurahan
Lomba Desa
Kegiatan Pelaksanaan Paten
Melaksanakan Lomba Desa
Persiapan Lomba Desa dan Pedesaan
Persiapan Lomba Desa dan Kelurahan
Persiapan Lomba Desa
Pembinaan LPM
Sosialisasi Penilaian Adipura
Rapat Koordinasi RT/Lingkungan
Dana Penunjang Sekretariat LPM
37). Program Peningkatan Peran Serta dan Kesejahteraan Gender dalam Pembangunan
Pembinaan PKK dan KB
Pembinaan PKK, KB dan Jambore PKK
Melaksanakan Pembinaan GSI/Posyandu
Melaksanakan Lomba PKK Kecamatan Limun
Pembinaan Pemberdayaan Perempuan
Pembinaan GSI
Lomba 10 Program Pokok PKK
Pembinaan Posyandu
Pembuatan Kebun PKK Kecamatan
Pembinaan PKK, PAUD dan Posyandu
Pembinaan KB, BKB dan PHBS
Jambore PKK Kecamatan
Jambore PKK ke Kabupaten
Pembinaan Persiapan Lomba Desa/Kelurahan
Dana Penunjang Sekretariat TP PKK Kelurahan
38). Program Pengembangan dan Peningkatan Nilai Budaya
Pembinaan Lembaga Adat
39). Program Koordinasi Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Desa
Rapat Koordinasi Tingkat Kecamatan
40). Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa
Rakor Kades dan BPD Tingkat Kecamatan Limun
Rapat Koordinasi Tingkat Kecamatan
41). Program Peningkatan Administrasi Pemerintahan Daerah
Pembinaan Administrasi Kecamatan
42). Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
Pembentukan Badan Pembina (BAPOR) Korpri
Pembentukan Badan Pembina Rohani (BABINROH) Korpri
Pembentukan Badan Pembina Kesenian (BAPENI) Korpri
43). Program Penataan Administrasi Kependudukan
Pembinaan Tertib Administrasi Kependudukan
Pembinaan Tertib Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
Pembinaan Pelayanan Publik Bidang Kependudukan
44). Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat
Pelayanan Masyarakat Terpadu Kecamatan
45). Program Kebersihan Lingkungan
Lomba Kebersihan RT
Penyuluhan Kebersihan Lingkungan
46). Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 47). Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
Pembinaan Koordinasi Pengendalian dan Evaluasi
Identifikasi dan Veifikasi Penyusunan Data Dampak Penanganan Pasca Bencana
Rapat Koordinasi Tim Penanggulangan Bencana
Penyusunan Protap Penanggulangan Bencana/SOP
Desa Tangguh Bencana
48). Program Penyelenggaraan Pendidikan Tenaga Tehnis dan Masyarakat
Pelatihan Manajemen Tim Reaksi Cepat (TRC) Penanggulangan Bencana
Bimtek Pengoperasian Peralatan Penanggulangan Bencana
Bimtek Relawan dan Aparatur Penanggulangan Bencana
49). Program Pembinaan Penanganan Darurat dan Logistik
Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
Penyelenggaraan Ruang Pusat Pengendalian Operasional (PUSDAKOP)
Peralatan dan Perlengkapan Tim Reaksi Cepat (TRC)
Biaya Operasional TRC Penanggulangan Bencana
Apel Gabungan Siaga Bencana
50). Program Penghimpun Data dan Informasi Pembangunan Daerah
Inventarisasi Mitigasi dan Kerusakan Infrastruktur Pasca Bencana
Penyusunan Data Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana
Pembuatan Peta Daerah Rawan Bencana
51). Program Pelayanan Publik
Sosialisasi Tanggap Darurat Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran
Pencegahan Penanganan dan Penangguhan Kebakaran
52). Program Pengembangan Data dan Informasi
Pembuatan Website Korpri
53). Program Peningkatan Kesejahteraan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Pembentukan LKBH, Pengukuhan dan Pendampingan Hukum Bagi Anggota Korpri
4.2.13. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa A. Sasaran Sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya administrasi pemerintahan daerah/kecamatan/desa/ kelurahan, meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan, dan tersusunnya perencanaan, pelaksanaan, pemberdayaan masyarakat desa. B. Program dan Kegiatan Pembangunan
1) PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT
Lomba Desa dan Kelurahan
Bulan Bhakti Gotong Royong
Tim Fasilitasi Kabupaten dan Kecamatan (ADD)
Tim Fasilitasi Kabupaten dan Kecamatan Dana Desa
Pemuktahiran Data Profil Desa
Cetak Buku Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan (P2DK)
Pelaksanaan Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa
Fasilitasi Evaluasi penyusunan APBDes
2) PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI PEDESAAN
Pembinaan Posyantek dan Gelar Teknologi Tepat Guna
3) PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA
Rapat Koordinasi Kepala Desa/Lurah
Sosialisasi dan Informasi Petunjuk Pelaksanaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD)
Pelatihan Perangkat Desa dan BPD
Bimtek Administrasi Keuangan Desa
Pembinaan dan Penyelesaian Permasalahan Desa
Inventarisasi Data dan Pengukuran Ulang TKD Non Sawit
Pembekalan awal Masa Jabatan Kepala Desa
Sosialisasi Perda Tentang Pemerintahan Desa
Sosialisasi dan Informasi Petunjuk Pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan P2DK
Pendampingan Program Percepatan Pembangunan Desa/ Kelurahan
Peningkatan Kesejahtraan Keluarga Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (PKKPM)
4) PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA DAN KESETARAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN
Dana Penunjang Sekretariat PKK, Kab. Sarolangun
Jambore Kader PKK Tingkat Kabupaten
Jambore Kader PKK Tingkat Provinsi
Jambore Kader PKK Tingkat Nasional
HKG PKK Tingkat Kabpaten
HKG PKK Tingkat Provinsi
HKG PKK Tingkat Nasional
Rakor TP PKK Desa/Kelurahan se Kabupaten Sarolangun
Lomba Busana
Evaluasi Perencanaan dan Program Pokja II
Sosialisasi Tentang Upaya Peningkatan Kesehatan Keluarga
Sosialisasi Program Pokja III
Sosialisasi Tentang Kelompok PKDRT
5) PROGRAM PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN PEDESAAN
Lomba P2- WKSS
Lomba Pos Yandu
Lomba Lingkungan Bersih dan Sehat (LBS)
6) PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN NILAI BUDAYA
Penyuluhan Hukum Adat
Rapat Kerja Pengurus Lembaga Adat Kab dan Kecamatan
Operasional Sekretariat Lembaga Adat Kabupaten
7) PROGRAM
MONITORING,
EVALUASI
DAN
PELAPORAN
ADD
DAN
PERCEPATAN
DESA/KELURAHAN
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD)
Monitoring, dan Evaluasi Pelaksanaan P2DK
Inventarisasi dan Fasilitasi Simpan Pinjam Perempuan Aset PNPM
8) PROGRAM FASILITASI PURNA TUGAS KEPALA DESA
Penghargaan Purna Tugas Kepala Desa
9) PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA
Monitoring Pemilihan Anggota BPD
4.2.14. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA A. Sasaran
PEMBANGUNAN
Sasaran yang ingin dicapai pada urusan komunikasi dan informatika adalah terciptanya perbaikan Sistem Komunikasi dan Informatika, Berkembangnya Pelaksanaan Komunikasi dan Informatika Daerah, Meningkatnya Kualitas Pelayanan Komunikasi dan Informatika, serta Tersedianya Data yang Akurat Bagi Daerah B. Program dan Kegiatan Pembangunan Berdasarkan sasaran tersebut diatas, langkah-langkah yang akan ditempuh dijabarkan ke dalam program-program pembangunan dan kegiatan-kegiatan pokok sebagai berikut : 1) PROGRAM FASILITAS PENINGKATAN SDM BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI
Managemen Training SIMDA
2) PROGRAM LAYANAN PENGADAAAN SECARA ELEKTROONIK (LPSE)
Operasional Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)
3) PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TIK
Pengelolaan Jaringan TIK
4) PROGRAM PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI ELEKTRONIK
Operasional Verifikasi Perekaman untuk Wibsite
Operasional Perangkat Lunak dan Data Base Kepegawaian
Operasional SIMDA
Operasional SIM Gaji
Operasional Pelayanan Telekomunikasi Daerah dan Persandian
4.2.15. KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN A. Sasaran Sasaran yang ingin dicapai pada urusan kearsipan dan perpustakaan daerah adalah terciptanya perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan, Terjaganya Dokumen Arsip, Berkembangnya Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan serta Meningkatnya Kualitas Pelayanan Informasi. B. Program dan Kegiatan Pembangunan Berdasarkan sasaran tersebut diatas, langkah-langkah yang akan ditempuh dijabarkan ke dalam program-program pembangunan dan kegiatan-kegiatan pokok sebagai berikut :
1). PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
Kegiatan Lomba Pidato dan Mendongeng Tingkat SD dan SLTP
Pembinaan Perpustakaan Desa dan Kelurahan
Pengelolaan Perpustakaan Desa
Pengadaaan Buku Perpustakaan
Pengolahan Buku Perpustakaan
Operasional Perpustakaan Keliling
Pelatihan Perpustakaan
Pengadaan Meubeleur Perpustakaan Desa
2).
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI
Pelatihan Arsip
Pengolahan Arsip
3).
PROGRAM KERJASAMA INFORMATIKA DENGAN MEDIA MASSA
Kerjasama Media Massa
Pembinaan P2WKSS
4.2.B. Program Urusan Pilihan 4.2.1. PERTANIAN A. Sasaran Sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatkan produksi, produktivitas, nilai tambah dan daya saing¸ berkembangnya komoditas unggulan, berkembangnya agribisnis, berkembangnya sarana dan prasarana BPP dan PPL, mewujudkan fungsi dan manfaat hutan yang optimal, dan meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan petani.
B. Program dan Kegiatan Pembangunan 1) PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN
Pengadaan Benih Padi Unggul
Pengadaan Saprodi Penangkaran Kedelai
SLPHT Padi Sawah
Perbanyakan Benih Dasar di BBI Padi Limun
Pengembangan Padi Sawah Metode Tricho Kompos
Pengembangan Padi Sawah Metode SRI
Dem Farm Padi Sawah Metode Salibu
Pengembangan Jagung Manis
Pengadaan Alat dan Bahan Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman
Pemurnian Benih Padi Ladang
Tanam dan panen Perdana
Pembinaan, Monev dan Temu Lapang
Pelatihan Pengembangan Padi Sawah Metode Salibu
Pelatihan Petani Penangkar Kedele
Studi Komperatif Pengembangan Padi Sawah Metode SALIBU
Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan
Pembinaan, Monev dan Pelaporan Pengembangan Serealia, Kabi dan Perbenihan
Dem Farm Padi Sawah Teknologi Jajar Legowo
Dem Farm Budidaya Jagung Hibrida
2) PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERTANIAN
Musrenbangtan
Pertemuan Validasi Data Statistik Pertanian
Rakor Evaluasi Kegiatan Pertanian Tk.Kabupaten
Ubinan Swakarsa (Tanaman Pangan dan Holtikultura)
Posko P2 BN dan Upsus Pajale
Survey Kepuasan Masyarakat Tani
Penyusunan Data Base Potensi Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura
3) PROGRAM PENGEMBANGAN HOLTIKULTURA
Pengembangan P2WKSS
Pengembangan Sayuran Organik
Pengembangan Tanaman Anggrek
Pengadaan Buah-Buahan Pola Pekarangan
Pengembangan Kawasan Buah-Buahan
Pembuatan Demplot Bawang Merah
Pengembangan Buah Naga Pola Pekarangan
Budidaya Buah Tanaman Biofarmaka
Operasional dan Pemeliharaan Demplot Buah Naga
Temu Lapang Holtikultura
Demplot Usaha Tani Cabe
Pengembangan Tanaman Jeruk
Pengembangan Tanaman Semangka
Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Hortikultura
4) PROGRAM PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA BBI PADI DAN BBU HOLTIKULTURA
Operasional BBI Padi Limun
Operasional BBU Hortikultura Singkut
5) PROGRAM PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA PERTANIAN
Pengadaan Alsintan - Pengadaan Hand Traktor Singkal - Pengadaan Hand Traktor Cakar Baja - Pengadaan Power Tresher - Pengadaan Pompa Air 3 Inch - Belanja Administrasi Pengadaan Alsintan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa (Non Kontruksi)
Pelatihan UPJA, untuk Operator dan Manajemen
Pelatihan Operator Alsintan ke Pabrikan
Rapat Koordinasi Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Tk. Kab
Rapat Tim Verivikasi dan Validasi RDKK Pupuk Bersubsidi
Pelatihan Pengelolaan UPPO dan Rumah Kompos
Perencanaan, Pengawasan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian
Pengembangan dan Pengelolaan DAK Bid. Pertanian
Pembangunan Embung (DAK Reguler Bidang Kedaulatan Pangan)
Pembangunan DAM Parit (DAK Reguler Bidang Kedaulatan Pangan)
Pembangunan Irigasi Tanah Dangkal (DAK Reguler Bidang Kedaulatan Pangan)
Administrasi Pelaporan DAK (DAK Reguler Bidang Kedaulatan Pangan)
6) PROGRAM MONITORING DAN EVALUASI PENGELOLAAN PEMBANGUNAN PERTANIAN
Pembinaan dan Pendampingan Program PUAP
7) PROGRAM PENANGANAN PASCA PANEN, PPHP DAN PHPT
Peningkatan Kemampuan SDM Petugas Penanganan Pasca Panen
Pembinaan, Monev dan Pelaporan Informasi Harga Pasar Komoditi Pertanian
Fasilitasi Pasar Tani
Pengadaan Terpal Jemur
Pengadaan Peralatan Informasi Harga Komoditi Pertanian
Penyebar Luasan Informasi Harga Pasar Komoditi Pertanian Melalui Media Massa/Elektronik
Pembinaan, Monev dan Pelaporan Penanganan Pasca Panen Tanaman Pangan dan Hortikultura
Pembinaan, Monev dan Pelaporan Penanganan Pengedalian Hama Penyakit Tanaman
8) PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
Pengadaan Sumber Informasi Teknologi
Pertemuan Teknis Penyuluh
Pengadaan Buku Teknologi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
Pengdaan Jurnal Badan Pelaksana Penyuluhan Kab.Sarolangun
Pembuatan Baligho
Pengawalan dan Pendampingan Penyusunan RDK RDKK
Pembinaan Dan Penyuluhan P2WKSS
Asah Terampil Kelompok Tani
Penyusunan Monografi BPP
Pengadaan Buku Kerja Penyuluh
Buku Pintar Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
Penyusunan Monografi BP3K
9) PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
Penyusunan Program dan Rencana Kerja Tahunan Penyuluhan (RKTP) BP3K dan Penyuluh
Penilaian BP3K, PPL dan Kelompok Tani Terbaik Tingkat Kabupaten
Penyusunan Program dan rencana Kerja Tahunan Penyuluhan (RKTP) BPP
Petak Contoh BP3K dan BPP
Petak Contoh Penyuluh
Penilaian Angka Kredit Kenaikan Pangkat Fungsional
Diklat Pembekalan Penyuluh
Penjenjangan Kelas Kelompok Tani
Peningkatan Kapasitas Penyuluh
Supervisi Evaluasi dan Penilaian Kinerja Penyuluh
Bimbingan Penyuluh
10) PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN LEMBAGA PETANI
Pembuatan Papan Merek Kelompok Tani
DAK Reguler Bidang Kedaulatan Pangan
11) BP3K
BP3K Sarolangun
BP3K Bathin VIII
BP3K Pauh
BP3K Mandiangin
BP3K Air Hitam
BP3K Pelawan
BP3K Singkut
BP3K Limun
BP3K Batang Asai
BP3K Cermin Nan Gedang
4.2.2. KEHUTANAN
A. Sasaran Sasaran yang ingi dicapai pada urusan perkebunan dan kehutanan adalah meningkatkan kualitas dan produksi perkebunan, terciptanya perlindungan dan pengembangan kebun dan hutan, dan tercapainya optimalisasi pemanfaatan hutan. B. Program dan Kegiatan Pembangunan 1) PROGRAM REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN
Inventarisasi, Identifikasi dan Pemantauan Penggunaan Kawasan Lahan
Penguatan dan Saksi Ahli Perkara Bunhut
Penyusunan Rencana Teknis Tahunan dan Rancangan RHL
Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) (PSDH/DR)
Bulan Bhakti Menanam Nasional
Monev, Pelaporan dan Penatausahaan Hasil Hutan
Dak Reguler Bidang Kehutanan
2) PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA HUTAN
Patroli Pengamanan dan Penerbitan Peredaran Hasil Hutan
Pembinaan Penangkar Benih dan Pengawasan Peredaran Bibit
Penanganan Gangguan Keamanan Usaha Perkebunan dan Kehutanan
Pencegahan Kebakaran Hutan Serta Penanganan dampak Perubahan Iklim
Sarana Brigade Kebakaran Lahan dan Kebun
Pengadan Sarana dan Prasarana Polhut
Pembinaan dan Pengawasan Peredaran Pupuk dan Pestisida
3) PROGRAM PENYULUHAN KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
Peningkatan Sistem Pelayanan Pusat Informasi Kehutanan
Dak Reguler Bidang Kedaulatan Pangan - Pembangunan Jalan Produksi Perkebunan
4) PROGRAM KONSERVASI KEANEKARAGAMAN HAYATI
Fasilitasi Pembentukan Hutan Kota
Fasilitasi dan Pendampingan Kegiatan Perhutanan Sosial dan Kemitraan
5) PROGRAM PENGOLAHAN DATA, EVALUASI KEGIATAN BUNHUT
Pembuatan Buku Statistik BUNHUT
Monitoring dan Evaluasi Kegiatan BUNHUT
Musrenbang BUNHUT
Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan SKPD
Pengumpulan Data Harga Pasar Komoditi Perkebunan Dan Kehutanan
Promosi Kegiatan Bunhut
6) PROGRAM PENGEMBANGAN KOMODITAS UNGGULAN PERKEBUNAN
Dana Pendamping PSP (Prasarana dan Sarana Pertanian)
Dana Pendamping Peningkatan Produksi Perkebunan
Dana Pendamping Peremajaan Karet
Dana Pendamping P2HP
Pembinaan Usaha Perkebunan
Pengadaan Bibit Sawit Dalam Polybag
Bantuan Bibit Karet Dalam Polibag
Pengadaan Bibit Kopi Dalam Polybag
Pengadaan Bibit Coklat Dalam Polybag
Pembuatan Peta Penyebaran Lokasi Bantuan Komoditi Perkebunan
7) PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGAWASAN PRODUKSI PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN
Keikut sertaan Kegiatan Pemkab Sarolangun
8) UPTD
UPTD Bunhut Sarolangun
UPTD Bunhut Pauh
UPTD Bunhut Limun
UPTD KPHP Unit VII Hulu ( CNG)
UPTD KPHP Pauh
4.2.3. ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
A. Sasaran Sasaran yang ingin dicapai adalah adanya perlindungan dan konservasi SDA, meningkatnya kualitas dan akses informasi SDA, terpenuhinya kebutuhan listrik, berkurangnya kegiatan Pertambangan Tanpa Ijin (PETI) dan usaha-usaha pertambangan yang merusak dan yang menimbulkan pencemaran serta terbinanya bidang pertambangan sebagai sumber penerimaan PAD.
B. Program dan Kegiatan Pembangunan 1) PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG KETENAGALISTRIKAN
Koordinasi Ketenagalistrikan
Pengadaan Jaringan Listrik
Pengadaan Lampu Jalan
Pembangunan Amper Meter
2) PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS JASA PELAYANAN SARANA DAN PRASARANA
Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Dinas ESDM Kab. Sarolangun
4.2.4. PERIKANAN DAN PETERNAKAN A. Sasaran Sasaran yang ingin dicapai adalah berkembangnya perikanan dan peternakan, berkembangnya agribisnis perikanan budidaya dan peningkatan produksi untuk konsumsi masyarakat, adanya perlindungan dan rehabilitasi sumberdaya perikanan budidaya, berkembangnya sdm perikanan untuk petani dan petugas serta meningkatnya kesejateraan petani ternak. B. Program dan Kegiatan Pembangunan 1) PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN
Pengadaan Sarana produksi BBI Limun dan Singkut
Peningkatan Pengelolaan BBI Limun dan Singkut
Sosialisasi CBIB
Sosialisasi Gemar Makan Ikan
Forum Peningkatan Konsumsi Ikan (FORIKAN)
Pengadaan Sarana prasarana Pengolahan Hasil Perikanan
Pembangunan Gudang Pakan BBI Singkut (DAK Reguler Bidang Kelautan dan Perikanan)
Rehabilitasi Rumah Karyawan BBI (DAK Reguler Bidang Kelautan dan Perikanan)
Pengadaan Cetak Kolam Kawasan Sentra Budidaya Air Tawar (DAK Reguler Bidang Kelautan dan Perikanan)
Pengadaan Kolam Permanen untuk Pengembangan Ikan Semah (DAK Reguler Bidang Kelautan dan Perikanan)
Pengadaan Induk/Calon Induk Untuk BBI (DAK Reguler Bidang Kelautan dan Perikanan)
Pengadaan Peralatan Pengolahan Hasil Perikanan (DAK Reguler Bidang Kelautan dan Perikanan)
Penunjang Kegiatan DAK Perikanan (DAK Reguler Bidang Kelautan dan Perikanan)
Pengadaan Bibit Ikan untuk pengembangan Budidaya Ikan
Pembinaan, Koordinasi dan Evaluasi Pengembangan Budidaya dan hasil Perikanan
Restocking
Pengadaan Kolam Percontohan Pembesaran Ikan Semah di Kolam air Deras di Lubuk Bedorong Kec. Limun
2) PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT HEWAN
Pengadaan Obat-obatan Hewan
Pengawasan Lalu lintas Hewan dan Obat Hewan
Pengawasan Pemeriksaan Pengujian Pangan Asal Hewan
Operasional Online Veterinary Service Sistem (NVS)
Pengendalian Penyakit Hewan Menular
Pembinaan Teknis Pangan Asal Hewan yang ASUH
Pembuatan Baliho peringatan dan kewaspadaan penyakit hewan menular
Rapat Koordinasi Tk. Kabupaten dan Kecamatan rencana bebas rabies
Surveilance Penyakit Hewan dan Pemeriksaan Spesimen di Lab.
Pengadaan bahan uji dan test antigen penyakit hewan dan bahan pangan asal hewan
3) PROGRAM PEMBERANTASAN DAN PENGENDALIAN HAMA PENYAKIT IKAN
Konsultasi, Koorinasi dan Monitoring Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ikan
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pos Pelayanaan Kesehatan Ikan
Pengadaan Obat-obatan Ikan
Pengadaan Bahan Kimia
Pembangunan Bak Pembuangan Limbah Pos Pelayanan Kesehatan Ikan
4) PROGRAM PEMBERDAYAAN SDM PERIKANAN
Pembinaan dan Pelatihan Penerapan Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan
Pembinaan dan Pelatihan Teknologi Budidaya Perikanan
5) PROGRAM PENINGKATAN PEMASAAN HASIL PRODUKSI PETERNAKAN
Pengadaan Sarana pengembangan IB
Optimalisasi Padang Pengembalaan dengan pola integrasi Sapi-Sawit
Operasional Pasar Ternak
Pendamping Kegiatan dana tugas pembantu Peternakan
Pengadaan Alat dan Mesin Peternakan
Peningkatan dan Pengembangan SPR
6) PROGRAM PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SUMBERDAYA PERIKANAN
Pembentukan kawasan suaka perikanan (reservat dan lubuk larangan)
Konsultasi, Koordinasi, monitoring dan Pembinaan Suaka Perikanan
Pembangunan MCK KKP
Penyusunan Profil KKP
Operasional Perahu Motor Pokmaswas
Pengadaan Sapras Pokmaswas
Pengelolaan dan Pengawasan SDP serta Pembinaan Pokmaswas
Pembentukan Pokmaswas
Rehab Perahu Pokmaswas
Panen Lubuk Larangan
7) PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PETERNAKAN
Pameran expo tingkat provinsi dan nasional serta hari pangan nasional
Hari krida pertanian
4.2.5.
KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
A. Sasaran Sasaran yang ingin dicapai pada urusan koperasi dan usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan adalah meningkatnya kemampuan teknologi
industri, meningkatnya perlindungan konsumen dan pengamanan
perdagangan
berfungsinya sistem lembaga koperasi, produktivitas usaha dan daya saing ekspor kumkm, meningkatnya aksesibilitas UMKM pada lembaga keuangan. B. Program dan Kegiatan Pembangunan 1) PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH
Pembinaan P2WKSS
Operasional Showroom Dekranasda
Pembinaan Oleh Dekranasda
Pembinaan Kelompok Membatik
Operasional Industri Kompon dan Industri Hilir Kompon
Partisipasi Dekranasda dalam Pameran dalam Dan Luar Daerah
2) PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF UKM
Pameran gebyar koperasi nasional
Sosialisasi Kepada Koperasi Penerima Bantuan Sosial
Pembentukan dan bantuan usaha bagi kopwan p2wkss
3) PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN TEKNOLOGI INDUSTRI
Pelatihan industri kerajinan rotan
Pelatihan industri kerajinan batu aji
Pembuatan haki motif batik
4) PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI
Penilian kesehatan koperasi/ksp
Rapat koordinasi kop/kud/lkm/up2k penerima dana bergulir
Penilaian koperasi berprestasi
Koordinasi/konsultsi bantuan dari kementerian koperasidan ukm RI
Pelatihan manajemen koperasi
Evaluasi dan monitoring dana bergulir dari kemente3rian koperasi dan ukm RI
5) PROGRAM PENGEMBANGAN SENTRA-SENTRA INDUSTRI POTENSIAL
Evaluasi dan monitoring industri Penerima Bantuan Peralatan
Koordinsi/konsultasi bantuan dari kementerian perindustrian RI
6) PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN
Pengawasan dan pengendalian barang dan jasa yang beredar di Pasaran
Pasar murah
Pengawasan metrologi
Koordinasi/konsultasi bantuan pusat kementerian perdagangan RI
Badan penyelesaian sengketa konsumen (bpsk)
Operasional Tim Penertiban Pedagang Pasar Rakyat
Operasional Tim Pemantauan Bahan Berbahaya
Pembangunan Pasar (DAK Reguler)
Sosialisasi Mutu Olah Karet
Pembangunan Pasar Desa Pulau Pandan (Lanjutan) - Pemasangan Atap - Pengerasan Pelataran/Lantai - Pengecetan
7) PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI
Pemantauan dan Pelaporan Perkembangan Harga Sembako dan Barang Strategis Lainnya Untuk lebih jelasnya, penjelasan tersebut diatas secara ringkas digambarkan dalam Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2016, sebagaimana disajikan pada tabel 4.2. pada masing-masing SKPD berikut ini :
4.2. Plafon Anggaran Sementara untuk Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga
Plafon anggaran sementara yang dialokasikan pada Belanja Tidak Langsung total keseluruhannya sebesar Rp. 616.869.997.617,- , yang terdiri dari : 1. Belanja Pegawai sebesar Rp. 441.579.499.539,2. Belanja Hibah sebesar Rp.15.853.767.650,3. Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp. 200.000.000,4. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa dan Partai Politik sebesar Rp. 157.505.539.629,5. Belanja Tidak Terduga sebesar Rp. 1.731.190.799,-
Untuk lebih jelasnya, penjelasan tersebut diatas secara ringkas digambarkan dalam Plafon Anggaran Sementara untuk Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2016, sebagaimana disajikan pada tabel 4.3. berikut ini :
Tabel 4.3 Plafon Anggaran Sementara untuk Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga
Tahun Anggaran 2016
NO
URAIAN
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
1.
Belanja Pegawai
Rp 441,579,499,539.00
2.
Belanja Bunga
Rp
-
3.
Belanja Subsidi
Rp
-
4.
Belanja Hibah
Rp 15,853,767,650.00
5.
Belanja Bantuan Sosial
Rp
6.
Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa
Rp
7.
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota Rp 157,505,539,629.00 dan Pemerintahan Desa
8.
Belanja Tidak Terduga
Rp JUMLAH
200,000,000.00 -
1,731,190,799.00
Rp 616,869,997,617.00
493
BAB V RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH
Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka setiap daerah dituntut untuk untuk lebih dapat memanfaatkan semua potensi yang digunakan secara efisien, efektif, ekonomis dan optimal. Untuk itu, didalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus memperhatikan prinsip-prinsip anggaran. Pada sisi penerimaan pembiayaan daerah, harus dapat mengoptimalkan alternatif penerimaan yang paling cepat dan memungkinkan dalam mengatasi munculnya defisit anggaran yang diperkirakan akan terjadi. Disamping itu, perlu mulai dipertimbangkan untuk mencari alternatif sumber-sumber pembiayaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan dari sisi pengeluaran pembiayaan, harus dapat memenuhi penyertaan modal. Pembiayaan Daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan meliputi : 7. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) 8. Pencairan Dana Cadangan 9. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 10. Penerimaan Pinjaman Daerah 11. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman 12. Penerimaan Piutang Daerah Sedangkan, untuk pengeluaraan pembiayaan mencakup : 1. Pembentukan Dana Cadangan 2. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
494
3. Pembayaran Pokok Utang 4. Pemberian Pinjaman Daerah
Pembiayaan defisit APBD bersumber dari penerimaan pembiayaan yang berasal dari penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA). SiLPA tahun anggaran sebelumnya ini bersumber dari pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan.
Rencana penerimaan pembiayaan daerah dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) untuk Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun Anggaran 2016 direncanakan sebesar Rp. 48.918.228.613,21 . Sementara itu, dari sisi pengeluaran pembiayaan sebesar Rp. 8.262.000.000,- yaitu berupa penyertaan modal kepada BPD sebesar Rp. 5.262.000.000,- dan PDAM sebesar Rp. 3.000.000.000,-. Selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan
maka disebut dengan pembiayaan neto. Pembiayaan neto ini direncanakan targetnya sebesar
Rp. 40.656.228.613,21 Jumlah pembiayaan neto yang diperoleh tersebut harus dapat menutup defisit anggaran. Adapun target penerimaan Pembiayaan Daerah pada Tahun Anggaran 2016 dapat dilihat pada tabel 5.1. Tabel 5.1
495
Rincian Plafon Anggaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2016 PLAFON ANGGARAN NO
SEMENTARA (Rp)
URAIAN PEMBIAYAAN DAERAH
1
Penerimaan Pembiayaan
1.1
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)
1.2
Pencairan Dana Cadangan
-
1.3
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
-
1.4
Penerimaan Pinjaman Daerah
-
1.5
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
-
1.6
Penerimaan Piutang Daerah
-
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN
Rp
Rp
48.918.228.613,21
48.918.228.613,21
2
Pengeluaran Pembiayaan
2.1
Pembentukan Dana Cadangan
2.2
Penyertaan Modal (Investasi) Daerah
2.3
Pembayaran Pokok Utang
-
2.4
Pemberian Pinjaman Daerah
-
Rp
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN Pembiayaan Neto
Rp Rp
8,262,000,000.00
8,262,000,000.00 40,656,228,613.21
BAB VI PENUTUP
Demikianlah Proritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2016 dibuat untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan APBD Tahun Anggaran 2016.
Sarolangun,
November 2015
KETUA DPRD KAB. SAROLANGUN
BUPATI SAROLANGUN
H. MUHAMMAD SAIHU
Drs. H. CEK ENDRA
496
497
