PROYEKSI DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017
GAMBARAN UMUM APBD KABUPATEN GUNUNGKIDUL 2012 - 2016
PENDAPATAN
TAHUN 2012 2013 2014 2015 2016
PAD
DANA PERIMBANGAN
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH
68.065.973.303,33
792.658.061.528,00
212.249.565.000,00
76.674.187.127,33
880.664.275.030,00
235.703.791.499,20
90.333.148.739,76 145.856.402.583,18
932.934.541.815,00 972.629.596.921,00
271.939.312.464,04 424.923.255.373,90
172.352.153.315,38
1.371.136.459.000,00
196.509.836.394,81
Ket. : untuk tahun 2016 masih bersifat prediktif
BELANJA DAERAH
TAHUN
BELANJA LANGSUNG
2012
798.919.265.786,79
381.382.801.606,20
2013
853.628.028.319,50
437.015.195.159,00
2014
901.484.951.548,45
443.885.722.480,00
1.148.349.737.646,03
504.430.786.073,18
1.211.228.190.474,44
546.910.521.079,00
2015
Ket. : untuk tahun 2016 masih bersifat prediktif
BELANJA TIDAK LANGSUNG
2016
DANA PERIMBANGAN
Ket. : untuk tahun 2016 masih bersifat prediktif
TAHUN
BAGI HASIL PAJAK/BUKAN PAJAK
DAU
DAK
2012
34.129.152.528,00
687.944.489.000,00
70.584.420.000,00
2013
36.311.427.030,00
779.069.238.000,00
65.283.610.000,00
2014
23.983.387.815,00 27.291.255.921,00
847.388.294.000,00 872.566.961.000,00
61.562.860.000,00 72.771.380.000,00
27.517.205.000,00
954.997.369.000,00
388.621.885.000,00
2015 2016
PEMBIAYAAN (SILPA DAN PENYERTAAN MODAL)
TAHUN
Ket. : untuk tahun 2016 masih bersifat prediktif
PENYERTAAN MODAL
SILPA
2012
6.500.000.000,00
114.190.307.971,66
2013
13.000.000.000,00
110.770.296.731,97
2014
23.000.000.000,00
73.232.997.919,65 116.545.240.786,13
2015
7.104.645.035,00 24.962.000.000,00
2016
43.171.589.753,25
PROYEKSI APBD 2017
DASAR PERHITUNGAN PROYEKSI, ANTARA LAIN : 1. Regulasi –regulasi (baik dari pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten) 2. Data potensi pendapatan (PBB P2, pengembangan daya tarik wisata dan jumlah kunjungan wisatawan, rumah makan, dll) 3. Pengembangan obyek pajak maupun retribusi (penambahan jumlah kios atau los) 4. Fluktuasi suku bunga bank 5. dll
PROYEKSI PENDAPATAN DAERAH RP 1.854.682.805.000,00 1. PENDAPATAN ASLI DAERAH Rp 185.019.201.000,00 2. DANA PERIMBANGAN
Rp 1.450.798.604.000,00
3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YG SAH
Rp 218.865.000.000,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH RP 185.019.201.000,00 a. HASIL PAJAK DAERAH
Rp 36.500.000.000,00
b. RETRIBUSI DAERAH
Rp 31.905.382.000,00
c. PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YG DIPISAHKAN d. LAIN-LAIN PAD YG SAH
Rp 12.207.507.000,00 Rp 104.406.312.000,00
DANA PERIMBANGAN RP 1.450.798.604.000,00
a. BAGI HASIL PAJAK/ BUKAN PAJAK Rp 20.771.000.000,00 b. DANA ALOKASI UMUM Rp 987.897.369.000,00 c. DANA ALOKASI KHUSUS Rp 442.130.235.000,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YG SAH RP 218.865.000.000,00
a. DANA BAGI HASIL PAJAK DARI PROVINSI Rp 78.539.000.000,00 b. DANA PENYESUAIAN & OTONOMI KHUSUS Rp 15.200.000.000,00 c. BANTUAN KEUANGAN DARI PROVINSI Rp 25.126.000.000,00
BELANJA DAERAH RP 1.859.682.805.000,00 1. BELANJA TIDAK LANGSUNG Rp 1.234.682.805.000,00 2. BELANJA LANGSUNG Rp 625.000.000.000,00
BELANJA TIDAK LANGSUNG RP 1.129.684.765.190 BELANJA PEGAWAI
989.360.374.000,00
BELANJA BUNGA BELANJA HIBAH
1.500.000.000,00
BELANJA BANTUAN SOSIAL BELANJA BAGI HASIL KEPADA PEMERINTAH DESA BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA DAN PARTAI POLITIK BELANJA TIDAK TERDUGA
8.500.000.000,00 232.322.431.000,00 3.000.000.000,00
BELANJA LANGSUNG RP 625.000.000.000,00
PEMBIAYAAN DAERAH
PEMBIAYAAN DAERAH
5.000.000.000,00
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH
20.000.000.000,00
SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN DAERAH TAHUN SEBELUMNYA
20.000.000.000,00
PENERIMAAN KEMBALI PEMBERIAN PINJAMAN
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH
0
15.000.000.000,00
PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) PEMERINTAH DAERAH 15.000.000.000,00 PEMBAYARAN POKOK UTANG
0
PEMBERIAN PINJAMAN DAERAH
0
KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH UNSUR PENTING DALAM STRUKTUR APBD MENENTUKAN KEMAMPUAN PEMDA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN BESARAN PAD SEBAGAI INDIKATOR KEMANDIRIAN DAERAH DALAM PEMENUHAN PENDAPATANNYA SUMBER TERBESAR PENDAPATAN DAERAH ADALAH DANA PERIMBANGAN (Ketergantungan kepada pemerintah pusat masih sangat besar)
KEBIJAKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan. Kebijakan yang ditempuh untuk mendorong kenaikkan PAD antara lain :
OPTIMALISASI SUMBER-SUMBER PAD
MENGUPAYAKAN SUMBER PENDAPATAN BARU
MEMACU PENINGKATAN PENERIMAAN
INVENTARISASI POTENSI
MENETAPKAN TARGET BAGI SKPD PENGAMPU PENDAPATAN
MENEKAN ANGKA KEBOCORAN PAJAK DAN RETRIBUSI
UPAYA DAN STRATEGI PENINGKATAN KUALITAS DAN MEMPERLUAS AKSES PELAYANAN KPD WAJIB PAJAK & RETRIBUSI PENINGKATAN KUALITAS PRASARANA DAN SARANA PELAYANAN
MELAKSANAKAN PEMBINAAN KESADARAN WAJIB PAJAK PENINGKATAN POTENSI WAJIB PAJAK PENGEMBANGAN PENGELOLA PAD INVENTARISASI RETRIBUSI
SUMBER POTENSI
DAYA
OBYEK
APARATUR PAJAK
DAN
MENCARI PELUANG SUMBER PENDAPATAN BARU
MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM KPD WAJIB PAJAK/RETRIBUSI MENINGKATKAN PELAYANAN SETORAN DENGAN JEMPUT BOLA PELAYANAN PEMBAYARAN SECARA ONLINE MENINGKATKAN KEMAMPUAN PETUGAS PUNGUT
KEBIJAKAN BELANJA BELANJA
DAERAH
DIGUNAKAN
UNTUK
PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN KABUPATEN SESUAI UU NO. 23 TAHUN 2014
BELANJA TIDAK LANGSUNG 1. BELANJA PEGAWAI DIALOKASIKAN UNTUK GAJI POKOK DAN TUNJANGAN PNSD 2.BELANJA HIBAH DAN BANSOS BELANJA HIBAH DAN BANSOS DIALOKASIKAN UNTUK MASYARAKAT, KELOMPOK, ORGANISASI KEMASYARAKATAN
3. BELANJA BAGI HASIL UNTUK MENGANGGARKAN BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI KEPADA DESA 10% 4. BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK BELANJA HAL HAL YANG TIDAK DAPAT DIRENCANAKAN SEBELUMNYA, MISALNYA UNTUK PENANGANAN KORBAN BENCANA
5. BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA DAN PARTAI POLITK ALOKASI DANA DESA BANTUAN PELAKSANAAN PILKADES BANTUAN KEU DESA (APBN-DANA DESA) BANTUAN PARPOL 6. BELANJA TIDAK TERDUGA
KEBIJAKAN PEMBIAYAAN 1. PENERIMAAN PEMBIAYAAN PENERIMAAN PEMBIAYAN BERSUMBER DARI SILPA DAN PENERIMAAN KEMBALI PINJAMAN 2. PENGELUARAN PEMBIAYAAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN UNTUK PENYERTAAN MODAL PADA BPD DAN BDG
MATERI DAPAT DI UNDUH DI ALAMAT
bappeda.gunungkidulkab.go.id
