KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN ANGGARAN 2013

PE

PEMERINTAH KOTA BEKASI

KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN ANGGARAN 2013

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2013

Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi TA 2013

DAFTAR ISI

I

PENDAHULUAN ................................................................................................................... 1-1 1.1 1.2 1.3

II

Latar Belakang ................................................................................................................. 1-1 Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD ............................... 1-1 Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD .................. 1-2

PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD .......................................................... 2-1 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

Kebijakan dan Alokasi Anggaran Pembangunan Tahun 2013 ...................... 2-1 Perubahan Asumsi Dasar Kebijakan Umum APBD ........................................... 2-8 Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah .........................................................2-12 Perubahan Kebijakan Belanja Daerah ..................................................................2-17 Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah.........................................................2-26

III PENUTUP .................................................................................................................................. 3-1

i


BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa setiap Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KU-APBD), yang secara teknis diatur dalam: (i) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; dan (ii) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013. KU-PAPBD Kota Bekasi Tahun Anggaran 2013 merupakan pedoman dalam menentukan arah Kebijakan Perubahan Anggaran untuk periode sisa tahun anggaran berjalan, yang memuat hasil evaluasi tahunan (tahun sebelumnya, tahun berjalan, dan tahun perencanaan), deskripsi kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan perubahan pendapatan daerah, kebijakan perubahan belanja daerah, kebijakan perubahan pembiayaan daerah, serta strategi pembiayaannya. Proses penyusunan KU PAPBD Kota Bekasi Tahun Anggaran 2013 berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bekasi tahun 2013 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2013-2018, dimana tahun 2013 ini adalah tahun transisi antara RPJMD Tahun 2008-2013 dengan RPJMD Tahun 2013-2018 dan tahun pertama kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Selanjutnya, mencermati adanya kondisi yang dalam perkembangannya tidak sesuai dengan asumsi-asumsi dalam KU-APBD yang telah ditetapkan, dipandang perlu untuk meninjau kembali beberapa kebijakan penganggaran seiring dengan realisasi APBD TA 2013. Berdasarkan kondisi tersebut, dipandang perlu dilakukan perubahan rumusan APBD yang telah ditetapkan, sesuai ketentuan dalam Pasal 155 dan Pasal 156 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 1.2 Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tujuan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KU P-APBD) adalah menyediakan dokumen perencanaan penganggaran untuk sisa satu tahun anggaran 1-1


berjalan yang disepakati bersama antara Pemerintah dengan DPRD Kota Bekasi untuk digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD (PPAS P-APBD) dan penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) serta kriteria Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD). Penyusunan dan penetapan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KU P-APBD) merupakan upaya dalam melakukan penyesuaian capaian target kinerja dan/atau prakiraan dan/atau Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan sebelumnya untuk dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Kebijakan Umum Perubahan APBD (KU PAPBD) memberikan penjelasan tentang pertimbangan-pertimbangan yang menjadi dasar dalam melakukan perubahan, antara lain: (i) perbedaan asumsi dengan KU-APBD TA 2013 yang telah ditetapkan sebelumnya; (ii) program dan kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam Perubahan APBD dengan mempertimbangkan tingkat kepentingan (urgensi) dan sisa waktu pelaksanaan APBD tahun anggaran berjalan; (iii) capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus dikurangi dalam Perubahan APBD apabila asumsi KUA tidak tercapai; dan (iv) capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus ditingkatkan dalam perubahan APBD apabila melampaui asumsi KUA. 1.3 Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD Landasan hukum penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja (KU P-APBD) Kota Bekasi Tahun Anggaran 2013 adalah sebagai berikut : (1)

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

(2)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 66, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4400);

(3)

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

(4)

Undang-Undang

Nomor

25

Tahun

2004

tentang

Sistem

Perencanaan

Pembangunan Nasional; (5)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Menjadi 1-2


Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); (6)

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4438);

(7)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;

(8)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Daerah;

(9)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4124;

(10)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

(11)

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;

(12)

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

(13)

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

(14)

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4817);

(15)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tatacara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

(16)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

(17)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara

1-3


Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; (18)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;

(19)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.07/2013 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru PNSD kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2013;

(20)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 42/PMK.07/2013 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD kepada Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2013;

(21)

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 44/PMK.07/2013 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2013;

(22)

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 64 Tahun 2012 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;

(23)

Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 973/kep.589/OTDAKSM/2013 tentang Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota atas Keberhasilan Kinerja Pemungutan dan Pengelolaan Administrasi PBB Sektor Pedesaan dan Perkotaan Tahun 2013;

(24)

Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 465 Tahun 2013 tentang Penetapan Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan Dalam Bentuk Uang Kepada Individu, Keluarga, Masyarakat, Kelompok Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan, Pemerintah Daerah Lain dan Pemerintah serta Partai Politik pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;

(25)

Peraturan Daerah Kota Bekasi No. 13 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bekasi Tahun 2011-2031;

(26)

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2013-2018;

(27)

Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Bekasi Tahun 2013;

(28)

Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2013.

1-4


BAB II PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 2.1 Kebijakan dan Alokasi Anggaran Pembangunan Tahun 2013 Kebijakan Umum Perubahan APBD (KU P-APBD) Kota Bekasi Tahun Anggaran 2013 ini merupakan upaya dalam melakukan penyesuaian capaian target kinerja dan/atau prakiraan dan/atau Rencana Keuangan Pemerintah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2013 yang telah ditetapkan sebelumnya untuk dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah dan DPRD Kota Bekasi melalui Nota Kesepakatan. Penjelasan yang akan disampaikan dalam dokumen KU P-APBD Kota Bekasi TA2013 mencakup pertimbangan yang mendasari perubahan yang dilakukan, yaitu : (i) perbedaan asumsi dengan KU-APBD TA 2013 yang telah ditetapkan sebelumnya; (ii) program dan kegiatan yang diusulkan untuk ditampung dalam P-APBD dengan mempertimbangkan tingkat kepentingan (urgensi) dan sisa waktu pelaksanaan APBD TA 2013; (iii) capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus dikurangi dalam P-APBD apabila asumsi KUA tidak tercapai; dan (iv) capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus ditingkatkan dalam P-APBD apabila melampaui asumsi KUA. Mengacu pada ketentuan yang diatur dalam pasal 155 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 serta memperhatikan pertimbangan tersebut diatas, alasan yang meyebabkan perlunya dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah: (i) perkembangan yang tidak sesuai asumsi KUA; (ii) keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar satuan kerja perangkat daerah, antar kegiatan, dan antar jenis belanja dan atau antar jenis kode rekening; (iii) keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan; (iv) keadaan darurat; dan (v) keadaan luar biasa. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bekasi Tahun Anggaran 2013 yang telah ditetapkan, dan selanjutnya menjadi dasar dalam perhitungan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kota Bekasi TA 2013 adalah sebagai berikut: (i) Anggaran Pendapatan ditetapkan sebesar Rp. 2.750.609.367.929,00 yang terdiri atas Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 871.275.048.121,00, Dana Perimbangan sebesar Rp. 1.204.659.805.293,00 dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp. 674.674.514.515,00; (ii) Anggaran Belanja ditetapkan sebesar Rp. 3.026.036.053.610,00 yang terdiri atas anggaran Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 1.256.848.766.580,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 1.769.187.287.030,00; dan (iii) Anggaran Pembiayaan 2-1


Daerah (Netto) sebesar Rp. 275.426.685.681,00 yang terdiri atas penerimaan pembiayaan sebesar

Rp.

292.257.055.481,00

dan

pengeluaran

pembiayaan

sebesar

Rp.

16.830.369.800,00. Pada Tabel-2.1 disajikan Ringkasan APBD TA 2013. Tabel-2.1 RINGKASAN APBD KOTA BEKASI TAHUN ANGGARAN 2013 NO

URAIAN

APBD TA.2013 (Murni)

I

PENDAPATAN

1 2 3

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bagian Dana Perimbangan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

II

BELANJA

3.026.036.053.610,00

1

Belanja Tidak Langsung a. Belanja Pegawai b. Belanja Bunga c. Belanja Hibah d. Belanja Bantuan Sosial e. Belanja Bantuan Keuangan f. Belanja Tidak Terduga Belanja Langsung a. Belanja Langsung Penunjang Urusan b.Belanja Langsung Urusan

1.256.848.766.580,00 1.147.225.247.580,00 300.000.000,00 59.735.150.000,00 30.671.000.000,00 905.019.000,00 18.012.350.000,00 1.769.187.287.030,00 155.027.185.570,00 1.614.160.101.460,00

SURPLUS / (DEFISIT)

(275.426.685.681,00)

III

PEMBIAYAAN (Netto)

275.426.685.681,00

1 2 3

Penerimaan Pembiayaan Pengeluaran Pembiayaan SiLPa Tahun Berjalan

2

2.750.609.367.929,00 871.275.048.121,00 1.204.659.805.293,00 674.674.514.515,00

292.257.055.481,00 16.830.369.800,00 -

Sumber : BPKAD, September 2013

Selanjutnya, dalam perjalanan realisasi anggaran sepanjang semester pertama TA 2013 terdapat transfer bantuan khusus (specific grant) dari Pemerintah Pusat dan Provinsi, yang diterima setelah penetapan APBD TA 2013 sebagaimana diuraikan diatas. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 2013 pada bagian Lampiran Nomor IV Hal-hal Khusus Lainnya nomor 14. Program dan kegiatan yang dibiayai dari dana transfer dan sudah jelas peruntukannya seperti Dana Darurat, Dana Bencana Alam, dan pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak lainnya, yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan dalam APBD, dapat dilaksanakan mendahului penetapan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dengan cara: 2-2


a. menetapkan peraturan kepala daerah tentang perubahan penjabaran APBD dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD; b. menyusun RKA-SKPD dan mengesahkan DPA-SKPD sebagai dasar pelaksanaan kegiatan; ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD, atau dicantumkan dalam LRA, apabila pemerintah daerah telah menetapkan perubahan APBD atau tidak melakukan perubahan APBD. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka alokasi dana dari sumber spesifik grant telah diperhitungkan ke dalam anggaran pada perhitungan PERUBAHAN PENJABARAN APBD KOTA BEKASI TA 2013. Transfer anggaran tersebut secara garis besar terdiri dari sebagai berikut: (i) sebesar Rp. 43.915.116.840,00 sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.07/2013 tanggal 27 Pebruari 2013 tentang Pedoman Umum Dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2013; (ii) sebesar Rp. (564.375.000,00) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 42/PMK.07/2013 tanggal 27 Pebruari 2013 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2013; (iii) sebesar Rp. 683.450.500,00 sesuai Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2562/Menkes/Per/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan dan Surat Edaran Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI nomor JP.01.01.4.2029.2012 tentang Mekanisme Pemanfaatan dana di Fasilitas Kesehatan (iv) sebesar Rp. 7.168.825.600,00 sesuai Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2012 (v) sebesar Rp. 2.670.363.588,00 sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 44/PMK.07/2013 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2013; (vi) sebesar Rp. 319.000.000,00 sesuai Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 973/kep.589/OTDAKSM/2013 tentang Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota atas Keberhasilan Kinerja Pemungutan dan Pengelolaan Administrasi PBB Sektor Pedesaan dan Perkotaan Tahun 2013, dan (vii) sebesar Rp. 5000.000.000,00 sesuai Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 465 Tahun 2013 tentang Penetapan Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan Dalam Bentuk Uang Kepada Individu, Keluarga, Masyarakat, Kelompok Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan, Pemerintah Daerah Lain dan Pemerintah serta Partai Politik pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013. Selain dana-dana tersebut, terdapat dana transfer dari Provinsi Jawa Barat, Provinsi DKI Jakarta dan

2-3


Pemerintah Pusat yang dananya telah ditransfer ke Kas Daerah pada Tahun 2012 namun kegiatannya belum dilaksanakan sehingga harus dianggarkan kembali pada APBD Tahun Anggaran 2013 dengan pendanaan dari SILPA Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp, 41.005.218.884,00. Penganggaran dana-dana transfer tersebut telah dilakukan dengan cara melakukan Perubahan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 10 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 dimana telah dilakukan tiga kali perubahan. Selanjutnya perubahan dimaksud ditampung dalam Perubahan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 sehingga anggaran pendapatan, belanja maupun pembiayaan yang diajukan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 secara kumulatif

termasuk perubahan-perubahan yang telah dilakukan melalui Perubahan

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 sebagaimana dijelaskan di atas. Dengan demikian, dalam Penjabaran APBD TA 2013 terdapat perubahan perhitungan Jumlah Pendapatan APBD TA 2013 menjadi sebesar Rp. 2.809.118.298.957,00 (diluar penerimaan dari pos pembiayaan) atau Jumlah Belanja APBD TA 2013 berubah menjadi Rp. 3.118.084.585.201,00.

Rincian perubahan perhitungan yang dilakukan pada

Perubahan Penjabaran APBD TA 2013 disajikan secara ringkas pada Tabel-2.2.

2-4


Tabel-2.2 PERUBAHAN PADA PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2013

Sumber : BPKAD, Oktober 2013.

Selanjutnya, dalam rangka menyusun perhitungan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD), terdapat beberapa kebijakan Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Kota Bekasi yang berkaitan langsung dengan perubahan jumlah Anggaran Pendapatan maupun Anggaran Belanja. Kebijakan tersebut antara lain berpengaruh terhadap jumlah anggaran pendapatan yang diperkirakan mengalami penambahan yang menyebabkan surplus anggaran dikarenakan adanya penambahan penerimaan pada komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari Pendapatan Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah dan Hasil Pengeloaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Selain itu, penambahan penerimaan juga terjadi pada komponen Dana Perimbangan yang berasal dari Bagi Hasil Pajak/Bukan 2-5


Pajak serta dari komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang berasal dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak dari Provinsi. Selain itu juga terdapat perubahan pada Pembiayaan Daerah, dimana pada komponen Penerimaan Pembiayaan Daerah terdapat penambahan penerimaan yang berasal dari pos SiLPA tahun anggaran 2012. Penambahan penerimaan pendapatan yang cukup signifikan pada hakekatnya merupakan implikasi dari adanya kebijakan Pusat dan Provinsi, yang menyebabkan diperlukannya perubahan / penyesuaian proporsi alokasi anggaran belanja daerah, baik alokasi pada anggaran belanja tidak langsung maupun anggaran belanja langsung. Perubahan alokasi anggaran pada komponen Belanja Tidak Langsung yaitu adanya penyesuaian alokasi anggaran pada pos Belanja Pegawai yang secara kumulatif masih mengalami peningkatan. Sementara itu,

perubahan alokasi anggaran Belanja Langsung terjadi

penambahan alokasi anggaran pada seluruh komponennya. Berdasarkan kondisi seperti tersebut, maka perubahan dan/atau penyesuaian yang dilakukan pada alokasi anggaran belanja daerah hanya merupakan implikasi dari adanya penambahan penerimaan pendapatan, sehingga penyesuaian / perubahan yang dilakukan tidak mengakibatkan terjadinya defisit anggaran belanja. Dengan demikian, arah kebijakan dalam Pembiayaan Daerah pada tahun anggaran 2013 dapat difokuskan pada penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah, Dana Bergulir dan penyelesaian kewajiban Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga. Berdasarkan pertimbangan atas perubahan asumsi dalam perhitungan rencana target capaian penerimaan pendapatan daerah, belanja daerah, dan pengelolaan pembiayaan daerah, jumlah Anggaran Belanja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi

Tahun

Anggaran

2013

setelah

Perubahan

(P-APBD)

adalah

sebesar

Rp.3.322.819.147.160,26. Anggaran Belanja tersebut terdiri atas Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 1.321.443.094.458,26

dan Belanja Langsung sebesar Rp.

2.001.376.052.702,00. Sementara itu, jumlah Anggaran Pendapatan pada P-APBD TA 2013 diperhitungkan sebesar Rp. 2.923.800.978.600,00 dan Anggaran Pembiayaan Daerah (Netto) diperhitungkan sebesar Rp. 399.018.168.560,26. Pada Tabel-2.3 disajikan ringkasan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kota Bekasi Tahun Anggaran 2013, mencakup anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan anggaran pembiayaan daerah.

2-6


Tabel-2.3 PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (P-APBD) KOTA BEKASI TAHUN ANGGARAN 2013

Sumber : BPKAD, Oktober 2013

Berdasarkan uraian tersebut diatas, uraian selanjutnya akan menyajikan penjelasan tentang asumsi dan perubahan-perubahan asumsi yang mendasari dalam perhitungan penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kota Bekasi Tahun Anggaran 2013, yang mencakup asumsi dasar penetapan kebijakan penyusunan anggaran, asumsi penerimaan pendapatan daerah, asumsi belanja daerah, dan asumsi penerimaan / pengeluaran pembiayaan daerah. Selanjutnya, berdasarkan asumsi dan perubahan asumsi tersebut, akan diuraikan pula mengenai beberapa perubahan kebijakan anggaran pendapatan, perubahan kebijakan anggaran belanja, dan perubahan kebijakan anggaran pembiayaan daerah, yang menjadi acuan dalam pelaksanaan APBD Perubahan TA 2013.

2-7


2.2 Perubahan Asumsi Dasar Kebijakan Umum APBD Penyusunan dan penetapan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja (KUPA / KU P-APBD) Kota Bekasi Tahun Anggaran 2013 mempertimbangkan serta memperhitungkan kembali berbagai kondisi yang terjadi baik dalam skala lokal, regional, maupun nasional. Kondisi-kondisi tersebut menjadi asumsi dasar dalam penyusunan dan penetapannya, sehingga terdapat beberapa asumsi yang dipandang perlu untuk dirubah dan disesuaikan dengan perkembangan kondisi yang ada seiring dengan pelaksanaan APBD TA 2013 selama semester pertama. 2.2.1

Asumsi Dasar Pendapatan

a.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Berdasarkan hasil kajian potensi penerimaan pendapatan sampai akhir 2013, didapat indikasi hasil dan potensi penerimaan yang cukup optimal dari sub-sub komponen sumber penerimaan tertentu. Oleh karenanya target penerimaan Pendapatan Asli Daerah dirubah dari semula sebesar Rp. 871.275.048.121,00 menjadi Rp. 946.060.108.441,00. Dengan demikian, penerimaan pendapatan asli daerah dari masing-masing sumber penerimaan diasumsikan sebagai berikut: 

Penerimaan dari pos Pendapatan Pajak Daerah dirubah dari semula sebesar Rp. 674.763.073.321,00 menjadi Rp. 718.251.958.508,00 atau meningkat sekitar Rp. 42.488.885.187,00 yang diperkirakan didapat dari peningkatan penerimaan pada pos pajak restoran, pajak hiburan, pajak penerangan jalan dan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan;



Penerimaan dari pos Hasil Retribusi Daerah dirubah dari semula sebesar Rp.

45.977.967.400,00 menjadi Rp.

47.603.065.200,00 atau meningkat

sekitar Rp. 1.625.097.800,00 yang diperkirakan didapat dari peningkatan pada retribusi perijinan tertentu, yaitu dari retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan retribusi Izin Gangguan/Keramaian; 

Penerimaan dari pos Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dirubah dari semula Rp. 9.479.323.600,00 menjadi Rp. 11.345.698.260,00 atau meningkat sekitar Rp. 1.866.374.660,00 yang diperkirakan didapat dari Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD;



Penerimaan dari pos Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah dirubah dari semula sebesar Rp. 141.054.683.800,00 menjadi Rp. 168.859.386.473,00 atau meningkat sekitar Rp. 27.804.702.673,00 yang diperkirakan didapat dari peningkatan penerimaan pada pos Penerimaan Bunga Deposito, pendapatan

2-8


dari pengembalian kegiatan KPU, pendapatan PAD lainnya dan pendapatan BLUD dari RSUD.

b.

Dana Perimbangan Penerimaan pendapatan dari sumber Dana Perimbangan direncanakan semula sebesar Rp. 1.204.659.805.293,00 dirubah menjadi Rp. 1.210.085.226.723,00 atau meningkat sekitar Rp. 5.425.421.430,00 yang disebabkan oleh penyesuaian hasil rekonsiliasi pada pos penerimaan Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak (dari sub-komponen PBB dan Hasil Cukai Tembakau).

c.

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Penerimaan pendapatan dari sumber Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah direncanakan semula sebesar Rp. 674.674.514.515,00 dirubah menjadi sebesar Rp. 767.655.643.436,00 atau meningkat sebesar Rp. 92.981.128.921,00 yang disebabkan oleh adanya pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya yang semula Rp. 435.281.396.155,00 meningkat menjadi Rp. 477.201.780.976,00, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus yang semula sebesar Rp. 174.552.873.000,00, kini menjadi Rp. 213.125.791.500,00, Dana Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya yang semula Rp. 64.840.245.360,00 menjadi Rp. 77.328.070.960,00.

d.

Asumsi Dasar Lainnya Beberapa kondisi eksternal dalam skala regional Nasional maupun regional Jawa Barat diasumsikan akan mempengaruhi penerimaan pendapatan Kota Bekasi, sehingga patut dipertimbangkan dalam rangka penetapan Kebijakan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja (P-APBD) Kota Bekasi. Kondisi tersebut antara lain adalah: 

Pertumbuhan perekonomian Indonesia tahun 2013 diperkirakan 7% atau turun dari target pertumbuhan ekonomi dalam APBN. Penurunan target pertumbuhan

perekonomian

ini

disebabkan

oleh

pengaruh

kondisi

perekonomian global yang mengalami perlambatan sebagai akibat krisis utang dan fiskal di Eropa dan Amerika Serikat, serta kecenderungan kenaikan harga minyak mentah di pasar dunia. 

Sejalan

dengan

pertumbuhan

ekonomi,

diperkirakan

dapat

tercipta

kesempatan kerja baru yang diperkirakan akan mampu menyerap potensi

2-9


tenaga kerja baru, sehingga tingkat pengangguran terbuka dapat diturunkan sampai 6,0% - 6,4% dari jumlah angkatan kerja; 

Terbukanya lapangan kerja baru dapat menunjang pengurangan angka kemiskinan dari semula 14,15% pada tahun 2009 yang menurun menjadi sekitar 12,0%-13,5% pada tahun 2010, dan 11,5%-12,5% pada tahun 2011, dan ditekan lagi menjadi 10,5%-11,5% pada tahun 2012 serta menjadi 9,5%10,5% pada tahun 2013;



Upaya pencapaian tingkat pertumbuhan ekonomi akan dapat diwujudkan melalui perbaikan iklim investasi dan iklim usaha yang diorientasikan pada pembentukan modal tetap bruto sebesar 10,9% dan mendorong pertumbuhan ekspor non-migas sebesar 13,5%;



Nilai tukar rupiah diperhitungkan sekitar Rp 9.000,00 per-USD dan suku bunga Bank Indonesia diperkirakan dapat bertahan pada posisi 5,0%;



Laju inflasi nasional diperhitungkan sekitar 6,8% dan nilai defisit APBN diperkirakan hanya sekitar 2,23% dari PDB;



Kebijakan fiskal pada tahun 2013 melanjutkan arah kebijakan fiskal yang telah ditetapkan pada tahun 2012, yaitu memberi stimulus kepada perekonomian

namun

dengan

terus

menjaga

ketahanannya,

guna

mengantisipasi dampak terberat krisis ekonomi; 

Kebijakan stimulus fiskal terutama ditujukan untuk: (i) mempertahankan sekaligus meningkatkan daya beli masyarakat antara lain melalui insentif perpajakan, pemberian subsidi dan bantuan langsung tunai; (ii) mencegah timbulnya PHK secara luas dan meningkatkan daya tahan usaha dalam menghadapi krisis antara lain melalui penurunan tarif perpajakan dan bea masuk, potongan tarif listrik, subsidi bunga, dan pemberian kredit usaha rakyat; (iii) menangani dampak PHK dan mengurangi tingkat pengangguran dengan meningkatkan belanja infrastruktur padat karya melalui penambahan anggaran untuk infrastruktur; serta (iv) mempercepat laju pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan meneruskan reformasi di seluruh kementerian negara/lembaga (K/L);



Program role sharing penyediaan sarana prasarana pendidikan yang masih dilanjutkan, perlu dioptimalkan pelaksanaannya. Hal tersebut dimungkinkan untuk mendukung Program Wajib Belajar Dua belas Tahun. Kebijakan tersebut akan dapat lebih optimal seiring dengan pengalihan Anggaran 2-10


Bantuan Operasional Sekolah menjadi bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 2.2.2 Asumsi Belanja Daerah Asumsi ekonomi makro Laju inflasi berpengaruh terhadap kesinambungan pembiayaan pembangunan di daerah, yang dapat dilihat dari indikasi kemampuan keuangan daerah dalam penyediaan anggaran untuk kebutuhan pembiayaan pelaksanaan pembangunan pada semua sektor kegiatan. Laju inflasi nasional tahun kalender (Januari-April 2012) sebesar 1,09%, sedangkan laju inflasi year on year (April 2012 terhadap April 2011) sebesar 4,5%. Sedangkan laju inflasi di Kota Bekasi tahun kalender (Januari-April 2012) sebesar 0,9% laju inflasi year on year (April 2012 terhadap April 2011) sebesar 4,4%. Dengan demikian laju inflasi Kota Bekasi masih berada di bawah angka inflasi nasional, baik tahun kalender maupun year of year. Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh kenaikan indeks harga konsumen. Pada bulan April 2012 terdapat enam kelompok pengeluaran mengalami inflasi, satu kelompok mengalami deflasi. Inflasi tertinggi terjadi pada kelompok kesehatan yakni sebesar 0,60%, diikuti kelompok bahan makanan sebesar 0,22%, kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau sebesar 0,19%, kelompok transport, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,18%, kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar sebesar 15%, serta kelompok pendidikan, rekreasi dan olah raga sebesar 0,00%. Sedangkan kelompok sandang mengalami deflasi sebesar 0,93%. Mencermati kondisi seperti diuraikan diatas, dan dengan memperhatikan perkembangan asumsi inflasi nasional tahun 2013 yang diprediksi dapat mencapai 10%, maka inflasi Kota Bekasi pada tahun 2013 (yoy) berada pada kisaran 7,5% - 10%. Implikasi perubahan indeks harga konsumen diperkirakan masih akan berpengaruh besar terhadap trend inflasi di Kota Bekasi adalah kelompok / jenis komoditas bahan makanan, minuman, rokok & tembakau. Demikian pula dengan kelompok / jenis komoditas transportasi, komunikasi dan jasa keuangan, diperkirakan akan mempunyai kontribusi terhadap potensi inflasi di Kota Bekasi, yang disebabkan oleh diterapkannya regulasi nasional terhadap jenis / komoditas tersebut. Dengan menjaga laju inflasi sedemikian, sektor-sektor yang rentan terhadap perubahan laju inflasi akan dapat dipertahankan atau dikembangkan potensi dan

2-11


daya dukungnya terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Bekasi. Hal tersebut terutama terhadap sektor-sektor unggulan berdaya saing tinggi dan selama ini menjadi pendorong dan penggerak utama perekonomian Kota Bekasi, antara lain mencakup: (i) sektor Pertanian terutama ikan hias dan tanaman hias; (ii) sektor Industri Pengolahan; (iii) sektor Listrik, Gas dan Air minum; dan (iv) sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran. Dengan demikian, upaya penyediaan prasarana dan sarana dasar maupun pendukung pertumbuhan ekonomi Kota Bekasi perlu diprioritaskan.

2.3 Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah 2.3.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Perubahan kebijakan perencanaan pendapatan disusun dengan memperhatikan trend historis pertumbuhan realisasi penerimaan Pendapatan Daerah tahun 2008– 2013, serta perkembangan situasi perekonomian lokal, regional dan nasional. Trend historis pertumbuhan Pendapatan Daerah tahun 2008–2013 mencapai 10,78%, dan menurut komponen pembentuknya adalah: (i) pendapatan asli daerah rata-rata 36,63% per-tahun, (ii) dana perimbangan rata-rata 10,40% pertahun, dan (iii) lain-lain pendapatan daerah yang sah rata-rata 28,45% per-tahun. Realisasi pertumbuhan pendapatan TA 2012 (dari TA 2011) mencapai 25,08% dengan pertumbuhan penerimaan pendapatan pada masing-masing komponen pembentuknya sebagai berikut: (i) pertumbuhan penerimaan dari sumber PAD mencapai 20,21% atau dibawah rata-rata trend pertumbuhan historis; (ii) pertumbuhan penerimaan dari sumber Dana Perimbangan mencapai 24,22% atau diatas rata-rata trend pertumbuhan historis;dan (iii) pertumbuhan penerimaan dari sumber Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah mencapai 31,68% atau jauh diatas rata-rata trend pertumbuhan historis. Kondisi tersebut menunjukkan perkembangan kemampuan keuangan daerah relatif membaik, yang berarti bahwa potensi perbaikan jumlah penerimaan pendapatan diperkirakan masih dapat dilakukan pada tahun anggaran berjalan. Pada APBD 2013 (murni) telah diterapkan strategi antisipatif dalam menyusun rencana penerimaan pendapatan yang berasal dari sumber diluar komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemerintah telah menetapkan beberapa langkah kebijakan nasional terkait dengan kondisi tersebut, antara lain: rencana relokasi struktur anggaran DAU pada DAK yang diperuntukkan mendukung stabilitas

2-12


pertumbuhan ekonomi masyarakat, restrukturisasi anggaran keuangan daerah melalui efisiensi anggaran pembangunan dan peningkatan kontribusi peran serta dunia usaha dan masyarakat. Kebijakan peningkatan Pendapatan Daerah dalam RPJMD tahun 2013-2018 adalah “peningkatan pendapatan daerah melalui penggalian potensi dan penyuluhan kepada masyarakat, disertai dengan tertib administrasi pungutan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Kebijakan perencanaan target penerimaan pendapatan daerah didasarkan pada arah kebijakan pendapatan daerah yang mengedepankan upaya peningkatan peran dan kontribusi PAD dalam upaya meningkatkan kemandirian keuangan daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, terdapat perubahan rencana penerimaan pendapatan daerah yang diprioritaskan pada peningkatan penerimaan dari pos Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya dari komponen pajak daerah serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Sementara itu, perubahan rencana penerimaan dari pos Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah diarahkan pada peningkatan penerimaan dari sumber dana bagi hasil pajak dan retribusi dari provinsi, serta adanya dana penyesuaian untuk pembayaran tunjangan profesi dan tambahan penghasilan guru. Berdasarkan kebijakan tersebut, perubahan kebijakan rencana pendapatan daerah yang diterapkan dalam mendukung pencapaian target penerimaan pendapatan daerah pada P-APBD tahun 2013 adalah: 1.

Perencanaan penerimaan dari sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pos Pendapatan Pajak Daerah yang mencakup: a) Penerimaan dari pos pajak restoran melalui peningkatan target jumlah penerimaan dari pajak rumah makan, yang diharapkan dapat menutupi adanya penurunan jumlah penerimaan wajib pajak dari yang beromzet dibawah Rp. 3.000.000,00/bulan sesuai Perda No. 08 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran ; b) Penerimaan dari pos pajak hiburan melalui peningkatan target jumlah penerimaan dari pajak tontonan film/bioskop sesuai Perda No. 07 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan; c) Penerimaan dari pos pajak penerangan jalan disebabkan adanya potensi baru berupa penambahan jumlah perumahan dan rumah toko;

2-13


d) Penerimaan dari pos Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan melalui penambahan jumlah wajib pajak dan peningkatan sistem administrasi pengelolaan pajak. 2.

Perencanaan penerimaan dari sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pos Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang mengalami kenaikan, antara lain : a) Penerimaan dari pos jasa giro kas daerah dan pos pendapatan bunga deposito karena adanya keterlambatan pelaksanaan kegiatan – kegiatan fisik sehingga dana yang tersimpan di bank saldonya cukup besar; b) Penerimaan dari pos Pendapatan dari Pengembalian karena adanya pengembalian dari kegiatan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2012; c) Penerimaan pendapatan dari PAD lainnya; dan d) Penerimaan dari pos pendapatan dari RSUD karena adanya silpa tahun 2012.

3.

Perencanaan penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dari pos Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya yang mencakup: a) Penerimaan dari pos dana bagi hasil pajak dari provinsi melalui intensifikasi penerimaan bagi hasil dari sumber pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan; b) Penerimaan dari pos dana bagi hasil retribusi khususnya retribusi bidang kemetrologian;

4.

Perencanaan penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dari pos Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus yang berasal dari penetapan alokasi anggaran untuk Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD.

5.

Dan perencanaan penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dari pos Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya yang berasal dari penetapan alokasi Bantuan Keuangan dari Provinsi Jawa Barat dan DKI Jakarta.

2-14


2.3.2 Perubahan Target Pendapatan Daerah Pada Tabel-2.4 disajikan rangkuman Perubahan Rencana Pendapatan Daerah Kota Bekasi tahun 2013 yang disusun berdasarkan pada perubahan kebijakan sebagaimana diuraikan diatas. Tabel-2.4 PERUBAHAN RENCANA PENDAPATAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2013

Sumber : BPKAD, September 2013

Jumlah penerimaan pendapatan daerah dari sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) direncanakan sebesar Rp. 946.060.108.441,00, dari Dana Perimbangan direncanakan sebesar Rp. 1.210.085.226.723,00, dari Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah direncanakan sebesar Rp. 767.655.643.436,00 dan dari Pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 399.018.168.560,26. Dengan demikian, 2-15


target Penerimaan Pendapatan Kota Bekasi pada APBD TA 2013 setelah perubahan adalah sebesar Rp. 2.923.800.978.600,00 tanpa memperhitungkan penerimaan dari Pembiayaan atau sebesar Rp. 3.322.819.147.160,26 apabila didalamnya termasuk penerimaan dari Pembiayaan. 2.3.3 Upaya Pencapaian Target Pendapatan Sesuai arah kebijakan, strategi pelaksanaan serta target capaian yang telah ditetapkan, maka perlu dilakukan berbagai upaya yang terarah untuk dapat mewujudkannya. Upaya-upaya untuk mencapai target yang ditetapkan dilakukan secara terintegrasi, namun dikoordinasikan secara terstruktur berdasarkan komponen pembentukkan Pendapatan Daerah. Untuk itu, strategi yang terarah guna mencapai target dari masing-masing bagian komponen pendapatan adalah seperti diuraikan dibawah ini. (a)

Penerimaan dari sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) direncanakan mampu diperoleh penerimaan sebesar Rp. 946.060.108.441,00. Upayaupaya yang dilakukan untuk mencapai target penerimaan sebagaimana direncanakan antara lain adalah sebagai berikut : a. Perkuatan

kelembagaan

dan

sistem

operasional

pemungutan

pendapatan daerah, melalui pelaksanaan pembinaan serta evaluasi pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah; b. Peningkatan pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ektensifikasi; c. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat melalui penyediaan sarana dan prasarana pelayanan umum, penyempurnaan sistem pungutan, dan peningkatan kapasitas aparatur; d. Revitalisasi dan restrukturisasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar mampu meningkatkan kontribusi pendapatan daerah; e. Pengembangan kerjasama baik dalam hal upaya peningkatan pendapatan daerah maupun pengelolaan asset daerah; f. Peningkatan dan penggalian potensi sumber-sumber pendapatan lain. (b)

Penerimaan dari sumber Dana Perimbangan direncanakan mampu diperoleh penerimaan sebesar Rp. 1.210.085.226.723,00. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target penerimaan sebagaimana direncanakan antara lain adalah sebagai berikut:

2-16


a. Melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan PBB, pajak Orang Pibadi Dalam Negeri (PPH OPDN), PPh pasal 21 dan BPHTB; b. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi dalam pelaksanaan pengelolaan Dana Perimbangan; c. Melakukan

konsultasi

perubahan

mekanisme

alokasi

dan

restrukturisasi DAU dan DAK, untuk tahun 2013 dan seterusnya. (c)

Penerimaan dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, direncanakan pada TA 2013 adalah sebesar Rp. 767.655.643.436,00. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target penerimaan sebagaimana direncanakan antara lain adalah sebagai berikut: a. Melakukan

koordinasi

dalam

rangka

efektifitas

dan

efisiensi

pengelolaan dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya; b. Melakukan koordinasi dan konsultasi pengembangan program / kegiatan yang terkait dengan alokasi dana penyesuaian dan otonomi khusus, bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya.

2.4 Perubahan Kebijakan Belanja Daerah 2.4.1 Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah Alokasi belanja daerah dalam kurun waktu tahun 2008-2013 mengalami peningkatan yang cukup signifikan (sekitar 121,89%) yaitu dari Rp. 1,36 trilyun pada tahun 2008 menjadi Rp. 3,03-trilyun pada tahun 2013, dengan rata-rata peningkatan anggaran belanja 20,37% per-tahun. Selama periode tersebut, komposisi antara belanja aparatur dengan belanja publik yang hampir setara yaitu rata-rata sekitar 45,86% Belanja Tidak Langsung dan 54,14% Belanja Langsung, sehingga belum mengindikasikan alokasi belanja aparatur yang merefleksikan kuantitas dan kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan, atau dengan kata lain kebijakan belanja daerah kota bekasi dalam kurun waktu 2008-2013 menunjukkan keberpihakan pemerintah daerah untuk belanja kepentingan publik. Sejalan dengan diberlakukannya peraturan baru mengenai pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan kemudian direvisi dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59

2-17


Tahun 2007 (merujuk pada Peraturan Pemerintah No. 38 / 2007 dan Peraturan Pemerintah No. 41 / 2007), telah diupayakan penyesuaian pada arah kebijakan keuangan daerah sejak tahun 2007 (masa transisi). Namun demikian, pada tahun 2013 ini belum menerapkan beberapa ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor21 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Kebijakan penyusunan Belanja Daerah Kota Bekasi didasarkan pada pendekatan anggaran kinerja (berorientasi pada hasil), yaitu ”Meningkatkan Akuntabilitas Perencanaan Anggaran serta memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan alokasi anggaran, yang berorientasi pada Tugas Pokok dan Fungsi masingmasing SKPD guna peningkatan Kinerja Pelayanan dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat”. Berdasarkan trend historis belanja daerah tahun 2005–2011, perubahan signifikan pada belanja daerah tahun 2012 (implikasi alokasi anggaran pelayanan publik) dan dilatarbelakangi kebutuhan prioritas program dan kegiatan yang berorientasi peningkatan kualitas dan kuantitas pelayan publik, maka perubahan kebijakan anggaran belanja tahun 2013 diarahkan pada keseimbangan proporsi antara belanja publik dengan belanja aparatur yang didasarkan pada isu strategis serta prioritas program pembangunan daerah tahun 2013. Berdasarkan kebijakan tersebut, maka pelaksanaan penyusunan anggaran belanja daerah bertujuan meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan alokasi anggaran dimaksud. Oleh karenanya Belanja Daerah diprioritaskan untuk efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Dengan demikian, pada prinsipnya bahwa setiap peningkatan alokasi belanja yang direncanakan oleh setiap pengguna anggaran harus diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Arah Kebijakan Belanja Daerah Kota Bekasi tahun 2013, mengacu pada RKPD Kota Bekasi tahun 2013. Oleh karena itu, kebijakan perencanaan anggaran belanja daerah didasarkan pada prioritas sebagai berikut: 1.

Belanja Daerah diprioritaskan untuk memenuhi kewajiban Daerah dalam meningkatkan

kualitas

kehidupan

masyarakat

Kota

Bekasi,

yang

diwujudkan dalam bentuk peningkatan : (i) pelayanan dasar (pendidikan dan kesehatan); (ii) fasilitas sosial; dan (iii) fasilitas umum yang layak; 2-18


2.

Belanja Daerah disusun berdasarkan standar pelayanan pelayanan minimal, standar analisis belanja, standar harga, tolok ukur kinerja dan secara bertahap akan menerapkan standar analisis beban kerja per-SKPD;

3.

Belanja Daerah terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung, yang

diarahkan

pada

peningkatan

kemampuan

penyelenggaraan

pelayanan publik (merujuk pada prinsip good governance) yang didasarkan pada pola kinerja merit system agar mampu mencerminkan pembiayaan yang dikeluarkan setara dengan kinerja dan keluaran yang dihasilkan; 4.

Pemerintah Daerah akan melakukan inventarisasi dan penilaian terhadap seluruh barang milik Pemerintah Daerah dalam rangka menyusun Neraca Awal Daerah secara bertahap dan berkelanjutan.

Berdasarkan arah kebijakan perencanaan belanja sebagaimana diuraikan diatas, pada Tabel-2.5 disajikan Perubahan Rencana Belanja Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2013. Secara keseluruhan, dibandingkan usulan sebelum perubahan, anggaran belanja daerah tahun 2013 mengalami kenaikan 9,81%, dari semula Rp. 3.026.036.053.610,00 menjadi Rp. 3.322.819.147.160,26 yang terdiri dari: (a)

Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 1.321.443.094.458,26 naik sekitar 5,14% atau mengalami kenaikan sebesar Rp. 64.594.327.878,26 dari rencana anggaran sebelum perubahan, yang disebabkan oleh penambahan anggaran pada (i) pos belanja pegawai sebesar Rp. 37.864.059.878,26 (ii) pos belanja hibah sebesar Rp. 38.465.268.000,00 (iii) pos belanja bantuan sosial sebesar Rp. 265.000.000,00 dan pada (iv) pos belanja tidak terduga mengalami penurunan sebesar Rp. (12.000.000.000,00).

(b)

Belanja Langsung sebesar Rp. 2.001.376.052.702,00 naik sekitar 13,12% atau mengalami kenaikan sebesar Rp. 232.188.765.672,00 dari rencana anggaran sebelum perubahan, yang disebabkan penambahan anggaran pada: (i) pos belanja langsung penunjang urusan sebesar Rp. 1.200.000.000,00; dan (ii) pos belanja langsung urusan sebesar Rp. 230.988.765.672,00.

2-19


Tabel-2.5 PERUBAHAN RENCANA BELANJA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2013

Sumber : BPKAD, Oktober 2013

2.4.2 Kebijakan Belanja Pegawai, Bunga, Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan, dan Belanja Tidak Terduga Kelompok belanja ini disebut pula kelompok belanja tidak langsung yang merupakan kelompok belanja yang dianggarkan tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Berdasarkan penempatan anggaran, anggaran Belanja Tidak Langsung dibedakan menjadi dua kelompok anggaran, yaitu: Belanja Tidak Langsung SKPD, yang terdiri dari belanja pegawai; dan Belanja Tidak Langsung PPKD, yang meliputi belanja belanja bunga, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan dan belanja tak terduga. Dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2013 terdapat beberapa faktor yang menyebabkan dilakukan Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2013 berupa penambahan atau penyesuaian atas dana-dana transfer dari Pemerintah maupun pihak lain di mana berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2013 dimungkinkan untuk dilakukan perubahan dalam APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran

2-20


2013. Selanjutnya berkaitan dengan kebijakan pada masing-masing jenis belanja pada Belanja Tidak Langsung dapat diuraikan sebagai berikut: a. Belanja Pegawai; 1).

Penambahan pagu anggaran untuk tunjangan profesi guru PNSD yang bersumber dari Pemerintah Pusat sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.07/2013 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru PNSD Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2013 dan telah dialokasikan dalam APBD Tahun Anggaran 2013 melalui Peraturan Walikota Bekasi Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 10 Tahun 2013 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2013;

2).

Penyesuaian pagu anggaran untuk tambahan penghasilan guru PNSD yang bersumber dari Pemerintah Pusat sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 42/PMK.07/2013 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2013 dan telah dialokasikan dalam APBD Tahun Anggaran 2013 melalui Peraturan Walikota Bekasi Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 10 Tahun 2013 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2013;

3).

Penambahan pagu anggaran untuk iuran Askes. Berdasarkan hasil rekonsiliasi dengan PT Askes terdapat kekurangan pengalokasian anggaran iuran Askes pegawai berdasarkan surat dari PT Askes nomor: 351/V-08/0813 perihal Iuran Wajib Pemda (PP 28 Tahun 2003).

4).

Penyesuaian atas kelebihan pengalokasian acress gaji dan tunjangan sebesar 3% yang semula dialokasikan sebesar 10%, ternyata kenaikan gaji dan tunjangan dari Pemerintah Pusat hanya sebesar 7%;

5).

Penambahan anggaran untuk insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah untuk penambahan target pendapatan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013.

6).

Penyesuaian pagu anggaran tunjangan perumahan anggota DPRD hasil survey harga pasar.

b. Belanja Bunga tidak ada perubahan anggaran;

c. Belanja Hibah, terdapat beberapa perubahan anggaran yaitu; (i) adanya pergeseran anggaran belanja langsung yang berasal dari kegiatan Penunjang 2-21


Kegiatan RW, disebabkan

adanya kendala administrasi dan belum

ditemukannya formulasi yang tepat apabila di alokasikan kedalam belanja langsung sesuai arahan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan (ii) adanya penambahan pagu anggaran guna memenuhi usulan-usulan bantuan dari masyarakat yang telah direkomendasi oleh dinas/instansi terkait, serta adanya bantuan keuangan ke sekolah-sekolah swasta yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus; d. Belanja Bantuan Sosial, terdapat beberapa perubahan anggaran yaitu

adanya usulan bantuan dari kelompok/lembaga kemasyarakatan; e. Belanja Bantuan Keuangan tidak terdapat perubahan anggaran; dan f.

Belanja Tidak Terduga terdapat pergeseran anggaran dalam rangka pemenuhan pada belanja hibah kaitan dengan usulan-usulan dari masyarakat yang telah direkomendasi namun belum dialokasikan pada APBD Murni Tahun Anggaran 2013.

2.4.3 Kebijakan Pembangunan Daerah Berdasarkan rencana target capaian pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMD Kota Bekasi 2008-2013 (masa transisi dengan RPJMD Kota Bekasi Tahun 20132018) serta sesuai arah kebijakan pembangunan dalam RKPD Kota Bekasi tahun 2013, maka dalam rangka pencapaian rencana target pembangunan telah ditetapkan isue-isue strategis yang menjadi acuan pokok dalam perencanaan program pembangunan tahun 2013. Dalam RKPD tahun 2013 telah ditetapkan 5 (lima) isu strategis yang merupakan pokok perhatian dalam penyelenggaraan Pembangunan Kota Bekasi tahun 2013, yaitu : 1. Aksesibilitas, Peningkatan Mutu dan manajemen pendidikan 2. Aksesibiltas dan Mutu Pelayanan Kesehatan serta Perilaku Hidup Bersih dan

Sehat 3. Peningkatan iklim usaha kecil untuk menciptakan kemandirian usaha 4. Peningkatan

aksesibilitas dan percepatan penyelesaian pembangunan

infrastruktur kota yang strategis 5. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Kualitas Aparatur.

Kebijakan dan perencanaan program tahun 2013 , mengacu pada

kebijakan dan

program prioritas pembangunan antara Nasional, Provinsi , sehingga terdapat sinkronisasi antara kebijakan dan program Pemerintah pusat , Pemerintah Provinsi

2-22


Jawa Barat dan Pemerintah Kota Bekasi. Keselarasan prioritas pembangunan dapat dilihat pada Tabel 2.4. Tabel 2.4 Keselarasan Prioritas Pembangunan Antara Nasional, Provinsi dan Kota Bekasi TA 2013 NO 1

2 3

4 5 6

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL PROVINSI JAWA BARAT KOTA BEKASI Reformasi Birokrasi Peningkatan Kinerja Penguatan kapasitas dan Tata Kelola Aparatur pemerintahan menuju tata kelola Pemerintahan yang baik Pendidikan Peningkatan Kualitas Peningkatan Akses dan Pendidikan manajemen pendidikan Kesehatan Peningkatan Kualitas Peningkatan Kualitas Kesehatan Kesehatan Masyarakat melalui Penciptaan Lingkungan dan Pola Hidup Sehat Penanggulangan Kemiskinan Ketahanan Pangan Infrastruktur

Peningkatan Daya Beli Masyarakat Kemandirian Pangan Pengembangan Peningkatan kapasitas dan Infrastruktur Wilayah kualitas infrastruktur & utilitas kota Menyelenggarakan tata ruang kota yang seimbang dan berkelanjutan Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan berbasis data yang terintegrasi

7

Iklim Investasi dan Usaha

8

Energi

9 10 11

-

Kemandirian Energi dan Kecukupan Air Baku Lingkungan Hidup Penanganan Bencana dan dan Bencana Pengendalian Lingkungan Hidup Daerah Tertinggal, Pembangunan Perdesaan Terdepan, Terluar, dan Pasca konflik Kebudayaan, Pengembangan Budaya Kreativitas, dan Lokal dan Inovasi Teknologi Destinasi Wisata

Membangun kemandirian ekonomi masyarakat melalui penguatan iklim usaha dan kewirausahaan -

Sumber : RKPD Kota Bekasi Tahun 2013

2-23


2.4.4 Kebijakan Belanja Berdasarkan Urusan a.

Kebijakan Belanja Langsung (Penunjang Urusan)

Belanja Langsung (penunjang urusan) adalah belanja langsung yang tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan salah satu urusan pemerintahan. Pada rencana anggaran belanja tahun 2013, kebijakan belanja langsung (operasional kantor) diarahkan pada peningkatan pelayanan administrasi perkantoran, peningkatan sumber daya aparatur serta pemenuhan sarana dan prasarana aparatur, yang dituangkan dalam program sebagai berikut: 1).

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;

2).

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;

3).

Program Peningkatan Disiplin Aparatur;

4).

Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur; dan

5).

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.

b.

Kebijakan Belanja Langsung (Urusan)

Belanja langsung pemerintah daerah terdiri dari belanja langsung urusan wajib dan belanja langsung urusan pilihan. Berdasarkan ketentuan dalam pasal 7 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota, terdapat 26 (dua puluh enam) urusan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota, berkaitan dengan pelayanan dasar, dan 8 (delapan) urusan yang bersifat pilihan yang secara nyata ada di daerah dan berpotensi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah. Relevan dengan hal tersebut, kebijakan belanja langsung urusan yang ditetapkan di Kota Bekasi mencakup 23 urusan wajib dan 4 urusan pilihan, yang terdiri dari: (a).

Urusan Wajib (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Pendidikan; Kesehatan; Pekerjaan umum; Perumahan Penataan ruang; Perencanaan pembangunan; Perhubungan; Lingkungan hidup; Kepemudaan dan olahraga;

2-24


(10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (b).

Penanaman modal; Koperasi dan usaha kecil dan menengah; Kependudukan dan catatan sipil; Ketenagakerjaan; Keluarga berencana dan keluarga sejahtera; Komunikasi dan informatika; Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri; Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian; Pemberdayaan masyarakat dan desa; Sosial; Kebudayaan; Kearsipan; dan Perpustakaan.

Urusan Pilihan (1) (2) (3) (4)

Pertanian; Pariwisata; Perdagangan; dan Perindustrian.

Kebijakan belanja langsung (urusan), baik wajib maupun pilihan, didasarkan pada kebijakan penanganan isu-isu strategis pembangunan Kota Bekasi dan penetapan prioritas program pembangunan Kota Bekasi tahun 2013. Secara garis besar, kebijakan terkait dengan perencanaan anggaran belanja langsung urusan antara lain adalah sebagai berikut: (a).

Kebijakan

dalam

penyusunan

rencana

belanja

langsung

urusan

diprioritaskan pada upaya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat sesuai kebutuhan dan dinamika sosial yang berkembang dalam meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan umum kepada masyarakat; (b).

Kebijakan belanja langsung dalam konteks pembangunan infrastruktur / suprastruktur diupayakan untuk penyelesaian pembangunan stadion, RSUD dan gedung perkantoran Pemerintah Kota Bekasi dan melibatkan partisipasi swasta/masyarakat, agar dapat mendukung kemandirian perekonomian masyarakat yang lebih jauh akan berdampak positif pada reduksi beban APBD, dan menciptakan lapangan kerja baru serta menumbuhkan rasa memiliki.

(c).

Kebijakan belanja langsung dialokasikan untuk pembangunan kebutuhan pelayanan

dasar

masyarakat

dalam

menciptakan

keserasian

pembangunan antar kawasan di Kota Bekasi merujuk pada pola pembangunan Bagian Wilayah Kota (BWK) yang diarahkan untuk :

2-25




Pembangunan/ rehabilitasi gedung sekolah, penambahan unit kelas, rehabilitasi ruang kelas SD dan SLTP serta sarana dan prasarana penunjang kegiatan pendidikan, untuk mempercepat penuntasan WaJar DikDas 9 Tahun, dan menunjang upaya merintis WaJar DikMen 12 Tahun;



Peningkatan

sarana

prasarana

penunjang

kesehatan,

untuk

meningkatkan mutu dan jangkauan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, terutama bagi penduduk miskin; 

Pembangunan/ rehabilitasi infrastruktur jaringan jalan, termasuk prasarana dan sarana transportasi perkotaan, untuk meningkatkan mobilitas arus barang dan produktivitas kegiatan perdagangan jasa yang menunjang pertumbuhan ekonomi kerakyatan, ekonomi lokal dan ekonomi regional;



Pemberdayaan masyarakat dalam rangka pengentasan kemiskinan, keterbelakangan dan keterpencilan.

(c)]

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

Kebijakan perencanaan anggaran belanja SKPD didasarkan pada prioritas program pembangunan sesuai arahan RKPD tahun 2013. Dengan demikian, dasar penetapan anggaran belanja SKPD mengacu pada bobot peran SKPD dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

2.5 Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Munculnya rekening pembiayaan dalam struktur APBD dimaksudkan untuk menutup defisit anggaran atau memanfaatkan surplus anggaran. Akan tetapi, mengingat dalam pengeluaran pembiayaan terdapat komponen kewajiban pembayaran utang yang harus dibayarkan serta adanya rencana peningkatan pendapatan maupun peningkatan pelayanan masyarakat melalui BUMD/ BLUD, maka penganggaran pengeluaran pembiayaan pada kenyataannya tidak melihat kondisi surplus maupun defisit anggaran. Kondisi anggaran tahun 2013 menunjukkan indikasi potensi surplus anggaran yang berasal dari SiLPA tahun anggaran 2012, sehingga pemanfaatan SiLPA maupun potensi

2-26


penerimaan pembiayaan lainnya dapat dilakukan secara optimal. Sehubungan dengan kondisi tersebut, maka perubahan kebijakan pembiayaan daerah dilakukan dengan fokus pada pembentukkan dana cadangan guna mengantisipasi apabila terjadi potensi defisit anggaran. 2.5.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Kebijakan penerimaan pembiayaan menerapkan kaidah yang berlaku, yaitu mengelola secara efisien dan efektif penerimaan dari sumber sebagai berikut : (i) sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun anggaran 2012; (ii) pencairan dana cadangan; (iii) hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; (iv) penerimaan pinjaman daerah; dan (v) penerimaan piutang daerah (pemberian pinjaman dan pengeluaran pembiayaan yang terdiri dari pembentukan dana cadangan, penyertaan modal pemerintah, pembayaran cicilan pokok hutang yang jatuh tempo, dan pemberian pinjaman). Perubahan Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2013 diarahkan atas pertimbangan terhadap kondisi anggaran yang relatif cukup memadai untuk menuntaskan kewajiban-kewajiban pemerintah daerah yang tertunda proses penyelesaiannya pada tahun anggaran lalu (TA 2012), yang tidak dapat ditanggulangi dari SiLPA dan Penerimaan Piutang Daerah. Pada komponen penerimaan pembiayaan daerah, khususnya SiLPA, terdapat peningkatan jumlah penerimaan sebesar Rp.136.928.607.600,26 (yang berasal dari SiLPa tahun 2012) sehingga jumlah SiLPa TA 2012 yang semula Rp. 292.257.055.481,00 dirubah menjadi Rp. 429.185.663.081,26. 2.5.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Kebijakan pengeluaran pembiayaan ditetapkan untuk optimasi penerimaan kembali pengeluaran pembiayaan yang diperuntukkan pembentukan dana cadangan, penyertaan modal pemerintah, pembayaran cicilan pokok hutang yang jatuh tempo, dan pemberian pinjaman. Pada tahun 2013 ini prioritas kebijakan pengeluaran pembiayaan difokuskan pada pembiayaan netto untuk penyertaan modal pemerintah dan dana bergulir serta pembayaran hutang kepada pihak ketiga yang jatuh tempo. Perubahan kebijakan pembiayaan yang dilakukan sebagai upaya efisiensi pengeluaran pembiayaan pemerintah tahun 2013 adalah sebagai berikut : (1)

Penambahan penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah pada tahun anggaran 2013 sebesar Rp. 4.757.792.000,00; 2-27


(2)

Dana bergulir Koperasi dan PPK-IPM sebesar Rp. 8.465.618.321,00;

(3)

Dan pembayaran hutang kepada pihak ketiga yang jatuh tempo sebesar Rp. 113.714.400,00.

Sehingga pengeluaran pembiayaan yang semula Rp. 16.830.369.800,00 dirubah menjadi Rp. 30.167.494.521,00. Tabel-2.5 PERUBAHAN RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2013

Sumber : BPKAD Oktober 2013

Adapun jumlah Pembiayaan Daerah (netto) yang semula Rp. 275.426.685.681,00 dirubah menjadi sebesar Rp. 399.018.168.560,26.

2-28


BAB III PENUTUP Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUP-APBD) adalah Dasar kebijakan penyusunan anggaran perubahan yang mencakup dasar-dasar dan asumsi perubahan kebijakan pembangunan tahunan daerah dan mengatur rincian perkiraan alokasi anggaran serta merupakan pedoman dalam penyusunan rancangan APBD perubahan. Oleh karena itu, Penyusunan KUP-APBD dilaksanakan untuk mensinkronisasikan

antara

RPJMD

Kota

Bekasi

Tahun

2008

-2013

(tahun

terakhir/transisi) dan RKPD Tahun 2013, sedangkan operasionalisasinya sebagaimana tertuang di dalam pasal 85 Permendagri Nomor 59 Tahun 2007. Rancangan KUP-APBD yang memuat dasar pertimbangan perubahan penganggaran, asumsi penyusunan perubahan APBD, kebijakan Pendapatan Daerah, Kebijakan Belanja Daerah, kebijakan Pembiayaan Daerah dan Strategi Pencapaiannya sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Kebijakan perubahan penganggaran belanja Tahun Anggaran 2013 diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efesien dan efektif. Kebijakan dalam penyusunan Balanja Daerah Kota Bekasi berdasarkan pendekatan anggaran kinerja (berorientasi pada hasil), yaitu ”Meningkatkan Akuntabilitas Perencanaan Anggaran serta memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan alokasi anggaran, yang berorientasi pada Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing SKPD guna peningkatan Kinerja Pelayanan dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat”. Berdasarkan kebijakan tersebut,

maka

pelaksanaan

penyusunan anggaran

belanja daerah bertujuan

meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan alokasi anggaran dimaksud. Oleh karena itu, orientasi Belanja Daerah diprioritaskan untuk efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing dari satuan kerja perangka daerah (SKPD). Dengan demikian, setiap peningkatan alokasi belanja yang direncanakan oleh setiap pengguna anggaran harus diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan Umum Perubahan APBD Kota Bekasi TA 2013 merupakan dasar acuan penyusunan perubahan APBD Tahun Anggaran 2013 yang berisi ketentuan-ketentuan perencanaan dan pelaksanaan yang disepakati oleh Pemerintah Kota Bekasi dan Dewan 3-1


Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi. Kebijakan Umum perubahan APBD berfungsi sebagai dasar penyusunan Rancangan perubahan APBD Kota Bekasi Tahun Anggaran 2013, yang akan dipergunakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam melaksanakan program dan kegiatan. Dokumen KUP- APBD Kota Bekasi TA 2013 merupakan dokumen yang tidak terpisahkan dari dokumen perancanaan lainnya. Demikian Kebijakan Umum perubahan APBD ini dibuat untuk dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan PPAS dan perubahan RAPBD Kota Bekasi Tahun Anggaran 2013, atas kontribusi pemikiran serta kerja samanya diucapkan terima kasih.

Bekasi,

Oktober 2013

WALIKOTA BEKASI

DR.H.RAHMAT EFFENDI

3-2

NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KOTA BEKASI DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI NOMOR

: 554 Tahun 2013 03 Tahun 2013

TANGGAL

: 11 Oktober 2013

TENTANG KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN ANGGARAN 2013

PEMERINTAH DAERAH KOTA BEKASI 2013

NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KOTA BEKASI DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI NOMOR

TANGGAL

: 554 Tahun 2013 03 Tahun 2013 : 11 Oktober 2013

TENTANG KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013 Yang bertanda tangan di bawah ini : 1.

Nama Jabatan Alamat Kantor

: DR.H. RAHMAT EFFENDI : Walikota Bekasi : Jl. A. Yani No. 1 Bekasi

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Bekasi 2.

a. Nama Jabatan Alamat Kantor b. Nama Jabatan Alamat Kantor c. Nama Jabatan Alamat Kantor d. Nama Jabatan Alamat Kantor

: H.ANDI ZABIDI,SE : Ketua DPRD Kota Bekasi : Jl. Chairil Anwar No. 112 Bekasi : SUTRIYONO,S.Pd : Wakil Ketua DPRD Kota Bekasi : Jl. Chairil Anwar No. 112 Bekasi : H.TUMAI,SE : Wakil Ketua DPRD Kota Bekasi : Jl. Chairil Anwar No. 112 Bekasi : H.YUSUF NASIH,S.Sos,MM : Wakil Ketua DPRD Kota Bekasi : Jl. Chairil Anwar No. 112 Bekasi

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi. Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) diperlukan Kebijakan Umum Perubahan-APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013. Berdasarkan hal tersebut, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum Perubahan APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RP-APBD) Tahun Anggaran 2013, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan dan Perubahan APBD TA 2013.

Secara lengkap Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini. Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS Perubahan) Tahun Anggaran 2013.

WALIKOTA BEKASI Selaku, PIHAK PERTAMA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI Selaku, PIHAK KEDUA

DR.H. RAHMAT EFFENDI

H.ANDI ZABIDI,SE KETUA

SUTRIYONO,S.Pd WAKIL KETUA

H.TUMAI,SE WAKIL KETUA

H.YUSUF NASIH,S.Sos,MM WAKIL KETUA

KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN ANGGARAN 2013

Recommend Documents