RANCANGAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2014

PE PEMERINTAH KOTA BEKASI

RANCANGAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2014

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2013

DAFTAR ISI Kata Pengantar Daftar Isi ............................................................................................................................................ i Daftar Tabel .................................................................................................................................... ii Daftar Grafik ................................................................................................................................. iii BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang ...................................................................................................... I.1 1.2 Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD .......................................... I.1 1.3 Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum APBD ............................ I.2 BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO KOTA BEKASI 2.1 Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Tahun Sebelumnya .... II.1 2.2 Rencana Target Ekonomi Makro Tahun 2013 ...................................... II.4 BAB III ASUMSIASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD) TAHUN 2014 3.1 Asumsi Dasar Dalam APBN ..........................................................................III.1 3.2 Asumsi Dalam Penyusunan RAPBD 2014 ..............................................III.5 3.3 Asumsi‐asumsi Lainnya .................................................................................III.6 BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH 4.1 Kebijakan Pendapatan Daerah .................................................................... IV.1 4.2 Kebijakan Belanja Daerah ............................................................................. IV.6 4.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah ................................................................ IV.14 4.4 Kebijakan Pembangunan Daerah............................................................ IV.16 4.5 Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Bekasi Tahun 2014 ..................................................................................................... IV.25 BAB V PENUTUP .............................................................................................................. V‐1

Rancangan Kebijakan Umum APBD Kota Bekasi Tahun Anggaran 2014 | Daftar Isi

i

DAFTAR TABEL Tabel 2.1 Produk Domestik Regional Bruto Kota Bekasi Atas Harga Berlaku Tahun 2008‐2011 (Juta Rupiah) ........................................... II.1 Tabel 2.2 Produk Domestik Regional Bruto Kota Bekasi Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2008‐2011 (Juta Rupiah) ................. II.2 Tabel 2.3 Proyeksi PDRB Kota Bekasi Tahun 2008‐2014 (Trilyun Rupiah) ............................................................................................................... II.5 Tabel 4.1 Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2012‐2014 (Milyar Rupiah) .............................................................................................................. IV.5 Tabel 4.2 Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2013‐2014 .................................... IV.9 Tabel 4.3 Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2012‐2014 ....................... IV.15 Tabel 4.4 Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Bekasi Tahun 2014 ................................................................................................. IV.26


ii

DAFTAR GRAFIK Gambar 2.1 Proyeksi LPE Kota Bekasi Tahun 2008‐2014 (%)… .................... II.4


iii

LAMPIRANLAMPIRAN


iv

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KU‐APBD) merupakan salah satu dokumen perencanaan yang harus disusun oleh pemerintah daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai dasar dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setiap tahunnya. Penyusunannya merupakan amanat Undang‐ Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang selanjutnya diatur secara teknis dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. KU‐APBD disusun sebagai pedoman dalam menentukan arah kebijakan anggaran dalam kurun waktu satu tahun. Untuk keperluan itu, KU‐APBD disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang telah disusun sebelumnya, yang secara umum memuat evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran tahun sebelumnya, kerangka ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, serta strategi pembiayaan pembangunan daerah. 1.2 Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD Penyusunan KU‐APBD Tahun Anggaran 2014 bertujuan untuk menyediakan dokumen perencanaan anggaran tahunan yang memuat gambaran kondisi ekonomi makro daerah, asumsi‐asumsi yang mendasari penyusunan APBD, Rancangan Kebijakan Umum APBD Kota Bekasi Tahun Anggaran 2014 | Bab I I.1

kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaiannya. Sebagai dokumen perencanaan maka KU‐APBD merupakan bagian dari mekanisme penyusunan Rencana APBD sehingga prosesnya melibatkan Pemerintah Daerah dan DPRD Kota Bekasi. Hasilnya dituangkan dalam Nota Kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Pemerintah Kota Bekasi dengan DPRD Kota Bekasi, yang selanjutnya menjadi dasar atau acuan dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) untuk Tahun Anggaran 2014. 1.3 Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum APBD Kebijakan Umum Anggaran Kota Bekasi Tahun 2014 disusun dengan memperhatikan

ketentuan‐ketentuan

peraturan

perundang‐undangan

sebagai berikut: 1. Undang‐Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663); 2. Undang‐Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang‐Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang‐Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); Rancangan Kebijakan Umum APBD Kota Bekasi Tahun Anggaran 2014 | Bab I I.2

5. Undang‐Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang‐ Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang‐ Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6. Undang‐Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Undang‐Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005‐2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4700); 8. Undang‐Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 9. Undang‐undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); Rancangan Kebijakan Umum APBD Kota Bekasi Tahun Anggaran 2014 | Bab I I.3

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Rancangan Kebijakan Umum APBD Kota Bekasi Tahun Anggaran 2014 | Bab I I.4

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 32 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2013; 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 39 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014; 25. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi; 26. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi Tahun 2011‐2031; 27. Peraturan WaliKota Bekasi Nomor 18 Tahun 2007 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah. 28. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 59 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bekasi Tahun 2014. Rancangan Kebijakan Umum APBD Kota Bekasi Tahun Anggaran 2014 | Bab I I.5

29. Peraturan Walikota Nomor……….Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2013‐2018.

Rancangan Kebijakan Umum APBD Kota Bekasi Tahun Anggaran 2014 | Bab I I.6

BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO KOTA BEKASI 2.1 Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Tahun Sebelumnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Bekasi, sebagai salah satu indikator perekonomian daerah, dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, yang tentu menggambarkan geliat pembangunan ekonomi dan kesejahteraan yang juga meningkat dari waktu ke waktu. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kota Bekasi meningkat sebesar 14,23% pada tahun 2010 dan 12,73% pada tahun 2011, yaitu dari sebesar Rp. 31,47 trilyun pada tahun 2009 menjadi Rp. 35,95 trilyun pada tahun 2010, dan Rp. 40,52 trilyun pada tahun 2011. Gambaran progresifitas kenaikan PDRB (ADHB) Kota Bekasi tahun 2008‐2011 dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel 2.1 Produk Domestik Regional Bruto Kota Bekasi Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2008 – 2011 (Dalam Juta Rupiah) LAPANGAN USAHA 1. Pertanian 2. Industri Pengolahan

2008

2009

2010

2011

262.838

271.780

318.618

341.294

13.344.270

13.499.050 15.092.961 17.168.824

3. Listrik, Gas dan Air Bersih

1.045.975

1.159.616

1.364.064

1.607.057

4. Bangunan

1.091.818

1.146.303

1.218.520

1.376.313

5. Perdagangan, Hotel dan Restoran

8.633.457

9.640.712 11.077.001 12.491.928

6. Transportasi dan Komunikasi

2.362.760

2.676.363

3.137.586

3.572.443

7. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan

1.103.847

1.199.730

1.360.573

1.566.220

8. Jasa‐Jasa

1.680.396

1.881.833

2.109.743

2.404.729

PDRB ADHB

29.525.360 31.475.388 35.679.065 40.528.808

Sumber : Kota Bekasi Dalam Angka 2011 Rancangan Kebijakan Umum APBD Kota Bekasi Tahun Anggaran 2014 | Bab II II.1

Kenaikan yang optimis juga dapat dilihat dari PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) yang menunjukkan trend kenaikan yang positif, dari sebesar Rp.14,62 trilyun pada tahun 2009 menjadi Rp.15,47 trilyun pada tahun 2010, dan Rp.16,57 trilyun pada tahun 2011. Kenaikan ini rata‐rata mencapai angka 5,84% pada tahun 2010, dan 7,08% pada tahun 2011. Gambaran tentang kenaikan yang progresif PDRB (ADHK) Kota Bekasi tahun 2008‐2011 dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel 2.2 Produk Domestik Regional Bruto Kota Bekasi Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2008 – 2011 (Dalam Juta Rupiah) LAPANGAN USAHA

2008

2009

2010

2011

131.569

130.853

132.841

135.205

6.388.658

6.344.557

6.539.236

6.868.060

3. Listrik, Gas dan Air Bersih

512.610

562.665

627.785

696.315

4. Bangunan

529.219

542.549

564.793

620.425

5. Perdagangan, Hotel dan Restoran

3.882.989

4.148.716

4.424.414

4.782.975

6. Transportasi dan Komunikasi

1.170.570

1.366.630

1.550.993

1.707.287

7. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan

563.669

596.093

646.581

704.352

8. Jasa‐Jasa

863.119

930.532

989.466

1.056.921

1. Pertanian 2. Industri Pengolahan

PDRB ADHK

14.042.404 14.622.594 15.476.108 16.571.540

Sumber: Kota Bekasi Dalam Angka 2011

Berdasarkan kontribusinya terhadap PDRB (ADHK), struktur perekonomian Kota Bekasi secara umum dikonstruksi sektor industri pengolahan yang rata‐ rata mencapai 43,15% sepanjang tahun 2008‐2011, diikuti oleh sektor perdagangan, hotel, dan restoran sebesar 28,37%, sektor transportasi dan komunikasi sebesar 9,50%; sektor jasa sekitar 6,32%; sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan sebesar 4,25%; Listrik, Gas dan Air Bersih sebesar 3,94%; Bangunan sebesar 3,72%; dan Pertanian sebesar 0,88%. Rancangan Kebijakan Umum APBD Kota Bekasi Tahun Anggaran 2014 | Bab II II.2

Namun demikian, kendati sektor industri pengolahan adalah sektor yang paling besar memberikan kontribusi, namun pertumbuhannya sepanjang empat tahun terakhir hanya sekitar 18,96%. Pertumbuhan tertinggi justru dikontribusi oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 35,58%; diikuti oleh sektor transportasi dan komunikasi sebesar 21,22%. Inilah ketiga sektor utama yang dalam beberapa tahun ke depan masih akan menjadi tiang penyangga perekonomian Kota Bekasi, yang apabila dilihat dalam konteks pengelompokkan lapangan usahanya, maka struktur perekonomian Kota Bekasi didominasi oleh sektor sekunder (Industri Pengolahan; Listrik, Gas, dan Air Bersih, serta Bangunan) yang mencapai 50,80%; disusul sektor tertier yang mencapai 48,32% (Perdagangan, Hotel dan Restoran; Transportasi dan Komunikasi; Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan; serta Jasa‐jasa lainnya); dan sisanya adalah sektor primer yang hanya sebesar 0,88% (Pertanian, Pertambangan). Sektor primer ini diprediksi pada tahun‐tahun mendatang akan jauh berkurang bahkan mencapai titik nihil mengingat alih fungsi lahan pertanian yang makin massif guna menunjang fungsi kota yang makin kompleks. Didukung oleh komposisi penduduk yang menguntungkan, dengan lebih dari 70% adalah penduduk usia produktif serta 63,79%‐nya merupakan angkatan kerja, maka akan menjadi faktor pendorong terus meningkatnya LPE dan PDRB Kota Bekasi di masa depan. Dan seiring dengan LPE dan PDRB yang terus meningkat tersebut, pendapatan per kapita masyarakat Kota Bekasi juga diproyeksikan akan terus meningkat setiap tahunnya, yang sejak tahun 2008 tumbuh rata‐rata mencapai 27,22%, dari Rp.13,19 juta per tahun menjadi Rp. 16,73 juta pada tahun 2011, dan diproyeksikan akan mencapai Rp.19,73 juta pada tahun 2014. Rancangan Kebijakan Umum APBD Kota Bekasi Tahun Anggaran 2014 | Bab II II.3

2.2 Rencana Target Ekonomi Makro Tahun 2014 Dengan struktur perekonomian yang didominasi oleh sektor sekunder dan tersier, maka ekonomi Kota Bekasi akan sangat bergantung pada kondusifitas iklim perekonomian nasional dan global, demikian juga dengan pertumbuhan ekonominya. Turun drastisnya Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Bekasi tahun 2009 hingga di titik 4,13% adalah implikasi dari faktor kondusifitas dimaksud. Namun demikian, dengan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) tiga tahun setelahnya yang mencapai rata‐rata 6,49%, serta asumsi LPE tahun 2013 yang mencapai 6,72%, maka LPE tahun 2014 diproyeksikan akan mencapai 7,12%. Angka ini masih diatas angka proyeksi nasional yang berkisar 6,5% ‐ 6,9% kendati masih sedikit di bawah proyeksi Provinsi Jawa Barat yang berkisar antara 7,21% ‐ 7,29%. Dan dengan asumsi LPE tersebut, maka PDRB (ADHK) diproyeksi akan mencapai Rp.19,165 trilyun pada tahun 2014. Sedangkan PDRB (ADHB) diproyeksi akan mencapai Rp.52,080 trilyun rupiah pada tahun 2014. Grafik 2.1 Proyeksi Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Bekasi Tahun 2008 – 2014 (Dalam %)

Sumber : Diolah dari Buku Indikator Makro Kota Bekasi, 2011 Rancangan Kebijakan Umum APBD Kota Bekasi Tahun Anggaran 2014 | Bab II II.4

Untuk mencapai target laju pertumbuhan ekonomi tersebut di atas, maka diperlukan upaya untuk meningkatkan kinerja sektor‐sektor yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah, antara lain: a. Meningkatkan kinerja sektor unggulan yang menjadi penggerak utama pertumbuhan Kota Bekasi, yakni sektor tersier yang terdiri dari lapangan usaha perdagangan, hotel dan restoran serta transportasi dan komunikasi; b. Meningkatkan kinerja sektor potensial, yaitu sektor sekunder (Industri Pengolahan; Listrik, Gas, dan Air Bersih, serta Bangunan), yang memberikan kontribusi terbesar bagi PDRB Kota Bekasi. Upaya meningkatkan kinerja sektor ini diupayakan melalui penciptaan iklim yang kondusif bagi masuknya investasi khususnya di sektor ini; Gambaran tentang proyeksi PDRB pada tahun 2014 sekaligus target capaian PDRB pada tahun 2014 dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel 2.3 Proyeksi PDRB Kota Bekasi (Dalam Trilyun Rupiah) TAHUN PDRB (ADHK) PDRB (ADHB) 2008

14,042,404

29,527,369

2009

14,622,594

31,477,396

2010

15,476,108

35,681,076

2011

16,571,540

40,530,819

2012

17,287,278

43,602,685

2013

18,260,639

48,124,414

2014 19,165,112 52,080,241 Sumber : Diolah dari Buku Indikator Makro Kota Bekasi, 2011

Rancangan Kebijakan Umum APBD Kota Bekasi Tahun Anggaran 2014 | Bab II II.5

BAB III ASUMSIASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD) 3.1 Asumsi Dasar Dalam APBN Pertumbuhan ekonomi Kota Bekasi sangat dipengaruhi oleh kondusifitas perekonomian nasional bahkan global mengingat struktur perekonomian Kota Bekasi yang ditopang oleh sektor industri pengolahan dengan kontribusi rata‐rata mencapai 43,15% sepanjang tahun 2008‐2011. Karenanya fluktuasi ekonomi yang terjadi dalam skala nasional akan sangat berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah. Pengalaman turun drastisnya Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Bekasi tahun 2009 hingga di titik 4,13% adalah implikasi dari faktor kondusifitas dimaksud di atas. Di samping itu, perekonomian daerah juga dapat dipengaruhi oleh faktor‐ faktor non ekonomi yang secara langsung maupun tidak langsung berdampak pada perekonomian daerah. Politik adalah salah satu faktor non ekonomi yang berpotensi mempengaruhi fluktuasi perekonomian nasional dan daerah. Hal ini terkait dengan akan dengan digelarnya hajatan demokrasi yaitu Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta Pemilihan Presiden pada tahun yang sama. Seperti pengalaman pada Pemilu sebelumnya, biasanya dunia usaha akan sedikit menahan diri untuk melakukan ekspansi usaha pada tahun‐tahun politik, mengingat potensi kerentanan yang cukup mempengaruhi tingginya resiko

Rancangan Kebijakan Umum APBD Kota Bekasi Tahun Anggaran 2014 | Bab III III.1

bagi usaha mereka. Sikap wait and see dengan mudah dapat diprediksi akan banyak dilakukan dunia usaha pada tahun 2014. Berdasarkan asumsi tersebut, pertumbuhan ekonomi nasional diproyeksikan berkisar antara 6,8% ‐ 7,2%, sementara proyeksi pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat diproyeksi berkisar antara 7,21% ‐ 7,29%. Dalam pada itu, kemajuan pembangunan ekonomi telah mendorong harapan yang besar terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat dengan tuntutan dan aspirasi rakyat terhadap kesejahteraan semakin tinggi. Untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan kualitas manusia, pembangunan didorong pada empat jalur (track), yaitu : pro‐pertumbuhan (progrowth), pro‐lapangan kerja (projob), pro‐pengurangan kemiskinan (propoor), dan pro‐lingkungan (proenvironment). Dengan kemajuan yang dicapai pada tahun 2012 dan 2013, serta masalah yang diperkirakan masih akan dihadapi hingga tahun 2014, maka tantangan pokok yang akan dihadapi pada tahun 2014 dan menjadi kebijakan perkuatan ekonomi nasional mencakup 6 hal, yaitu: 1. Mendorong Investasi dan Ekspor 2. Meningkatkan efektifitas belanja negara 3. Menjaga daya beli masyarakat 4. Menjaga stabilitas ekonomi, antara lain nilai tukar Rupiah 5. Meningkatkan pembangunan infrastruktur 6. Menjaga stabilitas sosial dan politik Berdasarkan kinerja yang telah dicapai, potensi yang dimiliki, tantangan dan masalah yang dihadapi, serta keinginan untuk mencapai sasaran RPJMN 2010‐2014 yaitu “Mewujudkan Indonesia yang Demokratis, Sejahtera dan Berkeadilan”, maka tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2014 adalah

“Memantapkan

Perekonomian

Nasional

Bagi

Peningkatan


Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan.” Berdasarkan tema tersebut maka prioritas RKP tahun 2014 mencakup 14 Prioritas Nasional, yaitu: 1. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola; 2. Pendidikan; 3. Kesehatan; 4. Penanggulangan Kemiskinan; 5. Ketahanan Pangan; 6. Infrastruktur; 7. Iklim Investasi dan Iklim Usaha; 8. Energi; 9. Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana; 10. Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Pasca‐Konflik; 11. Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi; 12. Bidang Politik, Hukum dan Keamanan lainnya; 13. Bidang Perekonomian lainnya; dan 14. Bidang Kesejahteraan Rakyat. Di samping ke‐14 prioritas nasional tersebut, RKP 2014 didasarkan pada 3 isu strategis tahun 2014, yang merupakan Kebijakan (inisiatif) baru setelah RPJMN 2010‐2014 ditetapkan antara lain: 1. Pemantapan Perekonomian Nasional, melalui: (1) Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI); (2) Surplus Beras 10 Juta ton 2014; (3) Konversi Energi; (4) Low Cost Emission Car (Green Car); dan (5) Percepatan Pembangunan Propinsi Papua dan Propinsi Papua Barat; 2. Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan, mencakup: (1) Master Plan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan


Indonesia (MP3KI); (2) Peningkatan Pelayanan Sanitasi dan Air Bersih dalam rangka pencapaian MDGs; dan (3) Pembangunan Shelter Bencana; 3. Pemeliharaan Stabilitas Sosial dan Politik, melalui: (1) Percepatan Pemenuhan Minimum Essential Force tahap I; (2) Peningkatan Personel dan Kapasitas Polri; dan (3) Penanganan Ancaman Gangguan Keamanan Dalam Negeri. Beberapa kebijakan dalam RKP 2014 diatas, disusun berdasarkan asumsi‐ asumsi makro yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) Tahun 2014, yaitu: (a) Suku bunga acuan yang digunakan dalam APBN adalah Surat Perbendaharaan Negara (SPN) dengan tenor 3 (tiga) bulan dan suku bunga berkisar 5,0%‐6,0%; (b) Pertumbuhan ekonomi dalam RAPBN 2014 diperkirakan sebesar 6,5% ‐ 6,9%; (c) Stabilitas ekonomi makro dijaga dengan laju inflasi nasional diasumsikan berada pada level 4,5% atau lebih rendah dari asumsi tahun 2013 yang sebesar 6,8%; nilai tukar rupiah antara Rp8.700‐Rp9.400 per dollar Amerika Serikat ; dan harga minyak mentah Indonesia (ICP) diasumsikan besarannya antara US$100‐US$120 per barrel dengan lifting minyak berkisar antara 910‐940 ribu barrel per hari. (d) Perekonomian dunia diperkirakan akan lebih baik dibanding tahun 2013, dengan asumsi perekonomian Eropa yang mulai membaik dan berangsur pulihnya ekonomi Amerika Serikat. Namun, masih terdapat risiko global yang dapat mempengaruhi perekonomian nasional, yakni (i) krisis utang Eropa terus berlanjut dan lambatnya pemulihan ekonomi Amerika Serikat; (ii) krisis politik di beberapa kawasan dunia; dan (iii) meningkatnya perubahan iklim global. (e) Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2014 didorong dengan upaya meningkatkan investasi, menjaga ekspor nonmigas, serta memberi Rancangan Kebijakan Umum APBD Kota Bekasi Tahun Anggaran 2014 | Bab III III.4

dorongan fiskal dalam batas kemampuan keuangan negara dengan mempertajam belanja negara. Peran investasi terhadap pertumbuhan ekonomi makin besar. Keterbatasan kemampuan pemerintah dalam pembiayaan investasi menjadikan peran masyarakat termasuk swasta menjadi sangat penting. 3.2 Asumsi Dalam APBD 2014 Seiring dengan proyeksi perekonomian nasional dan global tahun 2014 yang terus meningkat, kondisi perekonomian daerah Kota Bekasi pada tahun 2014 pun diproyeksikan mengalami pertumbuhan yang setara dengan pertumbuhan nasional. Atas dasar itulah APBD Kota Bekasi tahun 2014 menjadikan beberapa indikator ekonomi makro sebagai asumsi dalam penyusunannya, yang antara lain mencakup indikator‐indikator makro perekonomian daerah sebagai berikut: 1. Dengan asumsi Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Bekasi tahun 2013 berhasil mencapai angka 6,72%, maka LPE tahun 2014 diproyeksikan akan mencapai 7,12%. Angka ini masih diatas angka proyeksi nasional yang berkisar 6,5% ‐ 6,9% kendati masih sedikit di bawah proyeksi Provinsi Jawa Barat yang berkisar antara 7,21% ‐ 7,29%; 2. Dengan asumsi LPE tersebut, maka PDRB (ADHK) tahun 2014 diproyeksi akan mencapai Rp.19,165 trilyun pada tahun 2014. Sedangkan PDRB (ADHB) diproyeksi akan mencapai Rp.52,080 trilyun rupiah pada tahun 2014.; 3. Sejalan dengan peningkatan nilai PDRB tersebut, maka PDRB (ADHB) per kapita sebagai salah satu indikator kesejahteraan juga diproyeksikan mencapai Rp.19,73 juta per tahun. 4. Berdasarkan Indeks Harga Konsumen tahun 2008 hingga 2013, laju inflasi Kota Bekasi diharapkan relatif stabil pada kisaran sebesar 3,40%‐ 3,50%, sehingga tidak terlalu berdampak terhadap perekonomian daerah.


3.3 AsumsiAsumsi Lainnya Beberapa asumsi lain dalam lingkup perencanaan pembangunan di Kota Bekasi yang merupakan pertimbangan pokok dalam perumusan dan penyusunan program prioritas pembangunan tahun 2014 antara lain adalah sebagai berikut: (1) Program Wajib Belajar 9 tahun di Kota Bekasi dinilai telah tuntas, sehingga akan ditingkatkan menjadi Wajib Belajar 12 tahun. Hal ini berkonsekuensi pada pembiayaan berupa subsidi yang masih akan diberikan di tingkat SMA dan sederajat untuk meningkatkan aksesibilitas pada jenjang pendidikan tersebut; (2) Sebagai bagian dari komitmen berkehidupan berbangsa dan bernegara, Pemerintah Kota Bekasi juga akan memfasilitasi penyelenggaraan Pemilu 2014 agar dapat berjalan dengan aman dan lancar, serta LUBER, Jujur dan Adil. Dengan demikian diharapkan tidak terjadi gejolak yang dapat menyebabkan terganggunya kondusifitas daerah; (3) Pembiayaan lain yang menjadi urusan wajib Pemerintah Kota Bekasi masih akan dialokasikan dengan berprinsip pada kebijakan yang pro poor, projob, progrowth, dan proenvironment. Karenanya upaya meningkatkan kualitas dan aksesibilitas layanan kesehatan masih akan terus ditingkatkan efektivitasnya. (4) Pembangunan dan/atau rehabilitasi infrastruktur jaringan jalan, termasuk prasarana dan sarana transportasi perkotaan, untuk meningkatkan mobilitas arus barang dan produktivitas kegiatan perdagangan jasa yang menunjang pertumbuhan ekonomi kerakyatan, ekonomi lokal dan ekonomi regional. Pelibatan sektor swasta akan terus didorong dengan prinsip kemitraan yang saling menguntungkan guna memecahkan beban transportasi yang makin berat di Kota Bekasi;


(5) Pengembangan, pembangunan dan/atau rehabilitasi pusat‐pusat perdagangan dan industri sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi dalam skala mikro, kecil dan menengah maupun pengembangan serta pemberdayaan Koperasi; (6) Sejalan dengan fokus RKP 2014 pada upaya peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan, kebijakan, program dan kegiatan yang berkontribusi terhadap pencapaian Master Plan Percepatan dan Perluasan

Pengurangan

Kemiskinan

Indonesia

(MP3KI)

serta

Peningkatan Pelayanan Sanitasi dan Air Bersih dalam rangka pencapaian MDGs juga akan dilakukan melalui pendekatan sektoral.


BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH

4.1

Kebijakan Pendapatan Daerah

Dalam konteks keuangan daerah, yang dimaksud dengan Pendapatan Daerah adalah hak‐hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih, yang didapat dari sumber penerimaan internal maupun eksternal pemerintah daerah. Sumber penerimaan pendapatan daerah secara garis besar mencakup pendapatan asli daerah, pendapatan dari dana perimbangan pusat‐daerah, dan lain‐lain sumber pendapatan yang sah. Pendapatan daerah dari sumber pendapatan asli daerah didapat dari penerimaan pajak‐pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan sumber pendapatan asli daerah lainnya yang yang sah. Kemudian pendapatan daerah dari sumber dana perimbangan didapat dari bagi hasil pajak dan bukan pajak, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus yang mana kebijakan penetapannya merupakan kewenangan Pemerintah (pusat). Selanjutnya, untuk pendapatan dari sumber lain‐lain pendapatan daerah yang sah didapat dari penerimaan dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian / otonomi khusus, bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya, dan dana penguatan desentralisasi fiskal dan percepatan pembangunan daerah. Sejalan dengan proses dan mekanisme perencanaan pembangunan daerah baik perencanaan tahunan, jangka menengah, maupun jangka panjang, aspek keuangan daerah merupakan bagian yang menjadi pertimbangan pokok dalam perencanaan. Hal tersebut berkaitan erat dengan penetapan rencana program / kegiatan yang akan ditetapkan sebagai prioritas untuk Rancangan Kebijakan Umum APBD Kota Bekasi Tahun Anggaran 2014 | Bab IV IV.1

dilaksanakan pada setiap tahun anggaran. Daya dukung aspek keuangan daerah sangat berpengaruh penting terhadap probabilitas maupun prospek keberhasilan pelaksanaan program / kegiatan yang ditetapkan. Oleh karenanya pendapatan daerah ‐ khususnya konteks pendapatan asli daerah (sendiri) ‐ menjadi tolok ukur dalam menetapkan tingkat kemampuan fiskal daerah. Kebijakan anggaran pendapatan tahun 2014 sebagaimana telah digariskan dalam RPJMD Kota Bekasi 2013 – 2018 diarahkan pada upaya “Peningkatan Pendapatan Daerah melalui penggalian potensi dan penyuluhan kepada masyarakat, disertai dengan tertib administrasi pungutan sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku”. Hal ini dilakukan dengan berpedoman pada kebijakan sebagai berikut: 1) Sumber penerimaan pendapatan khususnya Pajak dan Restribusi Daerah diupayakan optimal dari segi hasil (yield) berdasarkan azas keadilan (equity), memperhatikan efisiensi ekonomi, kemampuan melaksanakan (ability to implement) dan kecocokan sebagai sumber Penerimaan Daerah

(suitability

as

local

revenue

source).

Lebih

lanjut

pengadministrasian penerimaan pendapatan daerah meliputi upaya Pajak (tax effort) yaitu antara penerimaan pajak dengan kapasitas atau kemampuan bayar pajak (PDRB), hasil guna (eficiency) yaitu mengukur hubungan antara hasil pungut suatu pajak dengan potensi pajak. 2) Hasil guna menyangkut semua tahap administrasi penerimaan pajak yaitu menentukan wajib pajak, menetapkan nilai kena pajak, memungut pajak, menegaskan sistem pajak, dan membukukan penerimaan. Dalam usaha mencapai efesiensi ini, tiga faktor yang mengancam yang patut diperhatikan adalah penghindaran pajak oleh wajib pajak, kolusi antara wajib pajak dengan petugas pajak, dan penipuan oleh petugas pajak.

Rancangan Kebijakan Umum APBD Kota Bekasi Tahun Anggaran 2014 | Bab IV IV.2

Daya guna mengukur bagian dari hasil pajak digunakan untuk menutup biaya memungut pajak yang bersangkutan. 3) Penyusunan kebijakan bidang pendapatan daerah antara lain memperhatikan faktor yang mempengaruhi potensi sumber penerimaan daerah yaitu kondisi awal daerah, peningkatan cakupan atau ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan, perkembangan PDRB per kapita riil, pertumbuhan penduduk, tingkat inflasi, penyesuaian tarif, pembangunan fasilitas baru, sumber pendapatan baru, dan perubahan peraturan dan perundang‐undangan. 4) Rencana Tindak Peningkatan Pendapatan Daerah (Local Government Revenue Improvement Action Plan) adalah program terencana dan terpadu untuk: a). mencapai sasaran penerimaan daerah yang sesuai dengan potensi yang ada, dan b). mengidentifikasikan tindakan‐tindakan yang diperlukan dalam mengantisipasi perubahan‐perubahan yang terjadi pada sumber‐sumber penerimaan daerah. Dari kedua tujuan diatas, jelas bahwa rencana peningkatan daerah ini merupakan program yang bersifat selfcorrected. Hal ini berarti, selain untuk mencapai sasaran penerimaan daerah yang sesuai dengan potensi yang ada (yang realistis), program terpadu ini juga ditujukan untuk merekomendasikan revisi pada Peraturan Daerah untuk mengantisipasi perubahan‐ perubahan. 5) Seiring Pengalihan wewenang pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kepada Pemerintah Kota Bekasi mulai tahun 2013, perlu dipersiapkan secara matang, baik yang menyangkut masalah sumberdaya manusia, sarana dan prasarana, maupun basis datanya, sehingga proses peralihan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar.


Arah kebijakan yang perlu diambil dalam melaksanakan upaya‐upaya peningkatan pendapatan daerah dilakukan melalui penggalian potensi dan penyuluhan kepada masyarakat disertai dengan tertib administrasi pungutan peraturan perundangan yang berlaku. Demikian pula peningkatan kualitas pelayanan kepada publik dilaksanakan secara profesional melalui peningkatan kompetensi aparatur daerah kualitas kinerja layanan lembaga serta penyederhanaan prosedur pengelolaan pendapatan daerah menuju terpenuhinya kepuasan pelayanan publik. Sumber Pendapatan Daerah terdiri dari tiga komponen utama, yaitu pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain‐lain pendapatan daerah yang sah. Berdasarkan hasil analisis potensi sumber‐sumber pendapatan, target pendapatan TA 2014 dalam RPJMD Kota Bekasi, realisasi penerimaan pendapatan TA 2012 dan target penerimaan pendapatan TA 2013, maka penerimaan pendapatan daerah TA 2014 direncanakan mencapai Rp.2.705.135.661.550,00 turun sekitar 1,65% dibandingkan tahun 2013. Jumlah penerimaan pendapatan terbesar berasal dari sumber Dana Perimbangan diperhitungkan sebesar Rp.1.281.726.540.200,00 naik sekitar 6,40% dibandingkan tahun 2013 dengan asumsi belum diperhitungkannya Dana Alokasi Khusus (DAK). Sementara penerimaan dari

sumber

Pendapatan

Asli

Daerah

diperhitungkan

sebesar

Rp.948.998.074.550,00 naik sekitar 8,92% dibandingkan tahun 2013. Sedangkan pendapatan dari sumber Lainlain Pendapatan yang Sah diperhitungkan sebesar Rp.474.411.046.800,00 turun sekitar 29,68% dengan asumsi belum diperhitungkannya pendapatan hibah, dana darurat, dana penyesuaian otonomi khusus, dan bantuan keuangan dari pemerintah provinsi dan pemerintah daerah lainnya. Karenanya pendapatan dari sumber ini tetap diharapkan meningkat realisasinya dibandingkan tahun 2013. Gambaran tentang konstruksi pendapatan daerah tahun 2014 dapat dilihat pada tabel berikut ini.


Tabel 4.1 Pendapatan Daerah Tahun 2013 dan Proyeksi Pendapatan Tahun 2014 Proyeksi No U R A I A N T.A.2013 T.A. 2014 I 1 . 1 1 . 1 . 1 1 . 1 . 2 1 . 1 . 3 1 . 1 . 4 1 . 2 1 . 2 . 1 1 . 2 . 2 1 . 2 . 3 1 . 3 1 . 3 . 1

1 . 3 . 2 1 . 3 . 3 II 2 . 1 2 . 1 . 1

PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Pendapatan Pajak Daerah Hasil Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain‐lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah DANA PERIMBANGAN Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus LAINLAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya PEMBIAYAAN DAERAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya TOTAL DANA TERSEDIA

2,750,609,367,929.00 2,705,135,661,550.00 871,275,048,121.00 948,998,074,550.00 674,763,073,321.00 744,298,189,800.00 45,977,967,400.00 50,775,137,000.00 9,479,323,600.00 10,387,632,000.00 141,054,683,800.00

143,537,115,750.00

1,204,659,805,293.00 1,281,726,540,200.00 117,234,308,293.00 117,234,308,290.00 1,051,235,707,000.00 36,189,790,000.00 674,674,514,515.00

1,164,492,231,910.00 0.00 474,411,046,800.00

435,281,396,155.00

474,411,046,800.00

174,552,873,000.00

0.00

64,840,245,360.00

0.00

275,426,685,681.00 292,257,055,481.00

16,830,369,800.00 0.00

292,257,055,481.00

0.00

3,026,036,053,610.00 2,688,305,291,750.00

Arah kebijakan yang perlu diambil dalam melaksanakan upaya‐upaya peningkatan pendapatan daerah melalui penggalian potensi dan penyuluhan kepada masyarakat perlu disertai dengan tertib administrasi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Demikian pula peningkatan kualitas pelayanan publik yang dilaksanakan secara profesional melalui peningkatan kompetensi aparatur daerah, kualitas kinerja layanan lembaga serta penyederhanaan prosedur pengelolaan pendapatan daerah menuju terpenuhinya kepuasan pelayanan publik.


Dalam upaya peningkatan pendapatan daerah yang berorientasi pada kepuasan pelayanan publik, maka strategi kebijakan di bidang pendapatan pada tahun 2014 diarahkan pada upaya sebagai berikut : 1)

Intensifikasi sumber‐sumber Pendapatan Daerah;

2)

Peningkatan partisipasi publik (swasta dan masyarakat) dan stakeholder lainnya dalam pendapatan daerah;

3)

Peningkatan kualitas aparatur pendapatan daerah;

4)

Optimalisasi sistem organisasi dan kelembagaan pendapatan daerah;

5)

Penegakan peraturan bidang pendapatan daerah;

6)

Peningkatan kualitas koordinasi dan kerjasama dengan dinas dan instansi terkait.

4.2

Kebijakan Belanja Daerah

Dalam struktur APBD, anggaran belanja menempati posisi yang sentral karena rencana kerja yang telah disusun akan dituangkan dalam bentuk anggaran belanja. Belanja daerah secara umum diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah sesuai dengan amanat pasal 22 UU Nomor 32 tahun 2004. Besarnya anggaran belanja akan sejalan dengan besarnya anggaran pendapatan. Untuk itu dalam menghitung perkiraan anggaran belanja masih berpedoman pada perkiraan perolehan anggaran pendapatan. Namun demikian dalam APBD kita juga mengenal adanya istilah anggaran defisit ataupun anggaran surplus. Dalam prakteknya, anggaran defisit ataupun surplus akan menjadi balance karena adanya anggaran pembiayaan. Kebijakan anggaran belanja tahun 2014 diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efesien dan efektif. Kebijakan dalam penyusunan Balanja Daerah Kota Bekasi berdasarkan pendekatan anggaran berbasis kinerja. Berdasarkan pendekatan tersebut, maka pelaksanaan


penyusunan anggaran belanja daerah bertujuan meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan alokasi anggaran dimaksud. Oleh karenanya, orientasi Belanja Daerah diprioritaskan untuk dalam rangka mencapai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing‐masing dari satuan kerja perangka daerah (SKPD). Dengan demikian, pada prinsipnya bahwa setiap peningkatan alokasi belanja yang direncanakan oleh setiap pengguna anggaran harus diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Arah Kebijakan Belanja Daerah Kota Bekasi tahun 2014 sebagaimana telah digariskan dalam RPJMD Kota Bekasi 2013‐2018, mengacu kepada visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih yang pengelolaannya akan didasarkan pada prioritas sebagai berikut : 1) Belanja Daerah diprioritaskan untuk memenuhi kewajiban Daerah dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Kota Bekasi, yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan : (i) pelayanan dasar (pendidikan dan kesehatan); (ii) fasilitas sosial; dan (iii) fasilitas umum yang layak; 2) Belanja Daerah disusun berdasarkan standar pelayanan pelayanan minimal, standar analisis belanja, standar harga, dan tolok ukur kinerja, dan secara bertahap akan menerapkan standar analisis beban kerja per‐ SKPD; 3) Belanja Daerah yang terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung diarahkan pada peningkatan kemampuan penyelenggaraan pelayanan publik (merujuk pada prinsip good governance) yang didasarkan pada pola kinerja merit system agar mampu mencerminkan pembiayaan yang dikeluarkan setara dengan kinerja dan keluaran yang dihasilkan; 4) Belanja Tidak Langsung, yang meliputi belanja pegawai, belanja bunga, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan, dan Rancangan Kebijakan Umum APBD Kota Bekasi Tahun Anggaran 2014 | Bab IV IV.7

belanja tak terduga disusun dengan memperhatikan efisiensi, efektivitas, dan proporsionalitasnya dalam pelaksanaan urusan wajib yang menjadi tanggung jawab pemerintah kota. Kondisi Belanja Daerah pada saat ini masih dipengaruhi oleh adanya kebijakan Pemerintah Pusat dalam bidang kepegawaian, yaitu kebijakan kenaikan gaji pegawai serta kebijakan pengangkatan CPNSD formasi Tahun 2014 dari tenaga magang, honorer, sukwan dll. Kebijakan Pemerintah Daerah yang harus tetap diakomodir adalah program peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan dan kesehatan dalam mencapai visi dan misi Kota Bekasi yaitu Bekasi Maju, Sejahtera dan Ihsan. Program pembangunan lain yang direncanakan antara lain program peningkatan infrastruktur, program pengembangan ekonomi, serta program reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik dan perencanaan pembangunan yang menjadi prioritas pada tahun 2014. Berdasarkan proyeksi pendapatan yang diprediksi turun, maka belanja tidak langsung tahun 2014 yang diperkirakan turun sebesar 8,66% menjadi Rp.1,148,015,663,380.00 dari sebesar Rp.1,256,848,766,580.00 pada tahun 2013. Demikian pula dengan belanja langsung pada Tahun Anggaran 2014 juga diproyeksi mengalami penurunan sebesar 12,94% menjadi Rp.1,540,289,628,370.00 dari sebesar Rp.1,769,187,287,030.00,‐ pada tahun 2013.. Dengan demikian secara keseluruhan belanja daerah tahun 2014 juga mengalami penurunan menjadi sebesar Rp.2,688,305,291,750.00 turun sebesar 11,16% dibanding belanja daerah tahun 2013 yang mencapai Rp.3,026,036,053,610.00. Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 ini belum mengalokasikan belanja yang pendanaannya bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK), Pendapatan Hibah, Dana Darurat, Dana Penyesuaian Otonomi Khusus, dan Bantuan Keuangan Dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya. Gambaran tentang belanja daerah tahun 2014 dapat dilihat pada tabel berikut ini.


Tabel 4.2 Belanja Daerah TA. 2013 dan Proyeksi Belanja Daerah TA. 2014 No 2014 2013 URAIAN 1,256,848,766,580.00 1,148,015,663,380.00 I BELANJA TIDAK LANGSUNG 1,147,225,247,580.00 1,047,999,484,380.00 1 Belanja Pegawai 300,000,000.00 300,000,000.00 2 Belanja Bunga 59,735,150,000.00 58,648,790,000.00 3 Belanja Hibah 30,671,000,000.00 36,162,370,000.00 4 Belanja Bantuan Sosial 905,019,000.00 905,019,000.00 Belanja Bantuan Keuangan kepada 5 Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 18,012,350,000.00 4,000,000,000.00 6 Belanja Tidak Terduga 1,769,187,287,030.00 1,540,289,628,370.00 II BELANJA LANGSUNG 1 Belanja Langsung Penunjang Urusan 155,227,185,570.00 167,238,892,570.00 2 Belanja Langsung Urusan 1,613,960,101,460.00 1,373,050,735,800.00 3,026,036,053,610.00 2,688,305,291,750.00 BELANJA DAERAH 2,750,609,367,929.00 2,705,135,661,550.00 PENDAPATAN DAERAH 275,426,685,681.00 16,830,369,800.00 DEFISIT Belanja tidak langsung adalah belanja yang tidak dipengaruhi secara langsung oleh adanya program atau kegiatan. Belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan keuangan, bantuan sosial dan belanja tidak terduga. Selanjutnya berkaitan dengan kebijakan pada masing‐masing jenis belanja pada Belanja Tidak Langsung dapat diuraikan sebagai berikut: a. Belanja Pegawai; 1. Besaran anggaran gaji pokok dan tunjangan PNSD disesuaikan dengan hasil rekonsiliasi jumlah pegawai dan belanja pegawai dalam rangka perhitungan DAU Tahun Anggaran 2014;


2. Untuk mengantisipasi adanya kenaikan gaji berkala, tunjangan keluarga, mutasi dan penambahan PNSD telah diperhitungkan acress sebesar 2,5 % dari jumlah belanja pegawai; 3. Untuk mengantisipasi rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD yang ditetapkan pemerintah dengan kenaikan sebesar 10%; 4. Untuk mengantisipasi pengangkatan CPNSD, telah dianggarkan belanja pegawai sesuai dengan kebutuhan pengangkatan CPNSD dan formasi pegawai tahun 2014. 5. Penganggaran tambahan penghasilan pegawai dialokasikan untuk PNSD/CPNSD dengan pertimbangan sebagai berikut : a. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja yaitu berupa tunjangan daerah (baik untuk pejabat struktural/fungsional maupun staf), insentif bagi pengelola rumah tangga, Insentif TU Pimpinan, Insentif Bagian Kesos, , tunjangan kesejahteraan (khusus pada Setwan), b. Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja yaitu berupa extrafooding bagi petugas lapangan dan tunjangan resiko kerja pada Kantor Arsip Daerah. c. Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi yaitu berupa tunjangan bendahara, pengelola keuangan (vakasi), tunjangan PPK SKPD, tunjangan khusus aparatur pengawasan (pada Inspektorat), tunjangan khusus (pada Bappeda, Pengelola keuangan daerah, Panitia penaksir dan penilai barang daerah, Penghapus aset daerah, Majelis TPTGR). d. Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja yaitu berupa tunjangan kinerja tahunan. e. Tunjangan profesi guru PNSD dan tambahan penghasilan guru PNSD non sertifikasi yang bersumber dari dana penyesuaian dan otonomi khusus.


6.

Penganggaran biaya pemungutan pajak daerah dialokasikan sebesar 5% dari target penerimaan pajak daerah Tahun Anggaran 2014;

7.

Penganggaran iuran asuransi kesehatan berpedoman pada pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2003 tentang Subsidi dan Iuran Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Asuransi Kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun serta Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 138/MENKES/PB/II/2009 dan Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Tarif Pelayanan Kesehatan bagi Peserta PT. Askes (Persero) dan Anggota Keluarganya di Puskesmas, Balai Kesehatan Masyarakat dan Rumah Sakit Daerah;

8.

Penganggaran penghasilan dan penerimaan lain pimpinan dan anggota DPRD serta belanja penunjang kegiatan didasarkan pada peraturan pemerintah No. 24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2007. Penganggaran tersebut juga didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional. Pada APBD Tahun Anggaran sebelumnya pengelompokkan kemampuan keuangan daerah Kota Bekasi masuk dalam kategori tinggi.

9.

Penganggaran belanja walikota dan wakil walikota didasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. untuk besaran belanja penunjang operasional walikota dan wakil walikota ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah dimana


untuk Kota Bekasi masuk dalam klasifikasi PAD di atas Rp 150 milyar paling rendah Rp. 600 juta dan paling tinggi sebesar 0,15 %; b. Belanja Bunga dianggarkan untuk pembayaran bunga pinjaman jangka panjang berupa pinjaman ke Pemerintah Pusat untuk program WJUDSP dan MBUDSP; c. Belanja Hibah, dianggarkan untuk pemberian hibah dalam bentuk uang, kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Pada APBD Tahun Anggaran 2014, hibah diberikan antara lain kepada masyarakat kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu dalam bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat istiadat, dan keolahragaan non‐profesional serta kepada organisasi kemasyarakatan. Pencantuman alokasi belanja hibah dalam KUA‐PPAS Tahun Anggaran 2014 telah didasarkan pada hasil verifikasi dan evaluasi proposal oleh SKPD teknis dan telah dituangkan dalam rekomendasi SKPD serta Nota Pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah Kota Bekasi (TAPD) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; d. Belanja Bantuan Sosial, dianggarkan dalam rangka pemberian bantuan berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Pada APBD Tahun Anggaran 2014, anggaran belanja bantuan sosial berupa uang kepada individu dan atau keluarga terdiri dari yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan. Bantuan sosial yang tidak dapat


direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan. Pencantuman alokasi belanja bantuan sosial dalam KUA‐PPAS Tahun Anggaran 2014 telah didasarkan pada hasil verifikasi dan evaluasi proposal oleh SKPD teknis dan telah dituangkan dalam rekomendasi SKPD serta Nota Pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah Kota Bekasi (TAPD) kecuali untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; e. Belanja Bantuan Keuangan, dianggarkan untuk pemberian bantuan dalam rangka untuk melaksanakan program khusus dari pemerintah pusat atau pemerintah provinsi dalam rangka pemberdayaan masyarakat atau tujuan lain yang telah ditentukan. Pada APBD TA 2014 belanja bantuan keuangan diberikan kepada Partai Politik sesuai Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik; f. Belanja Tak Terduga, adalah pengeluaran yang diperuntukkan kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang, seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun‐tahun sebelumnya yang telah ditutup.


4.3

Kebijakan Pembiayaan Daerah

Dibandingkan tahun 2011, pembiayaan daerah Kota Bekasi 2012 dan 2013 cenderung mengalami peningkatan dari sebesar Rp. 86,713 milyar pada tahun 2011 menjadi Rp. 276,625 milyar pada tahun 2012 dan Rp.292,257 milyar pada tahun 2013. Peningkatan sangat drastis terjadi pada tahun 2012 yang naik hingga lebih dari 221% yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun 2011 yang mencapai Rp.278,625 milyar. Demikian pula pada tahun 2013, yang dibandingkan tahun 2012 penerimaan pembiayaan yang bersumber dari SILPA tahun 2012 juga mengalami kenaikan sebesar 4,89%. Sementara, bila penerimaan pembiayaan sepanjang tahun 2011‐2013 cenderung naik, pada pengeluaran pembiayaan justru cenderung mengalami penurunan, dari sebesar Rp.47,095 milyar pada tahun 2011, turun sebesar 28,71% menjadi sebesar Rp.33,57 milyar pada tahun 2012. Trend penurunan ini juga terjadi pada tahun 2013 menjadi Rp.16,83 milyar atau turun sebesar 49,87%. Mengacu pada Undang‐Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, fungsi pembiayaan daerah pada dasarnya adalah untuk menutup atau menyeimbangkan struktur APBD apabila diprediksi defisit. Karenanya arah kebijakan pembiayaan tahun 2014 juga diarahkan sebagaimana fungsinya sesuai amanat undang‐undang dimaksud. Sementara itu penerimaan pembiayaan dari SILPA pada tahun 2014 tidak diproyeksikan guna mamacu peningkatan kinerja para stakeholder dan Satauan Peangkat Kerja Daerah (SKPD) serta guna mencapai proses perencanaan yang ideal. Namun guna menutupi kewajiban pembayaran pokok pinjaman pemerintah daerah pada tahun 2014 yang mencapai Rp.330.369.800,‐ serta penyertaan modal atau investasi pemerintah daerah sebesar Rp.16,5 milyar menggunakan dana yang masih tersedia yaitu selisih positif (surplus) antara


Pendapatan Daerah dengan Belanja Daerah. Gambaran mengenai kebijakan pembiayaan daerah ini dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel 4.3 Pembiayan Daerah TA. 2013 dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kota Bekasi TA. 2014 No I

II

URAIAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2013 2014 292.257.055.481,00

0

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA) Pencairan Dana cadangan

292.257.055.481,00

0.00

‐

‐

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Penerimaan Pinjaman Daerah

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Penerimaan Piutang daerah

PENGELUARAN PEMBIAYAAN 16.830.369.800,00 16,830,369,800.00 Pembentukan Dana Cadangan ‐ 0 Penyertaan Modal (Investasi) 16.500.000.000,00 16,500,000,000.00 Daerah Pembayaran Pokok Utang 330.369.800,00 330,369,800.00 PEMBIAYAAN NETTO 275.426.685.681,00 (16,830,369,800.00) Sumber Penerimaan Pembiayaan Daerah secara ideal berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran daerah (SILPA), penerimaan pinjaman daerah, dana cadangan daerah dan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan. Namun demikian, pada tahun 2014 tidak diperhitungkan sumber penerimaan pembiayaan. Untuk memenuhi pengeluaran pembiayaan daerah yang

besarannya

sama

dengan

tahun

2013

yaitu

sebesar

Rp.16,830,369,800.00 menggunakan dana yang masih tersedia yaitu selisih positif antara Pendapatan Daerah dengan Belanja Daerah. Dengan demikian


pembiayaan netto tahun 2014 diproyeksi menjadi defisit sebesar Rp. (16,830,369,800.00). 4.4

Kebijakan Pembangunan Daerah

Arah Kebijakan dan Prioritas Program Pembangunan Daerah tahun 2014 disusun berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja sampai dengan tahun 2012, rencana capaian kinerja tahun 2013, dan isu‐isu strategis tahun 2014, sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bekasi tahun 2014. Berdasarkan hal tersebut maka kebijakan pembangunan daerah didasarkan pada upaya untuk mewujudkan visi ”Bekasi Maju, Sejahtera, dan Ihsan” yang dijabarkan ke dalam 5 (lima) misi dengan 15 (lima belas) sasaran misi. Sebagaimana diuraikan dalam RKPD Kota Bekasi 2014, berdasarkan uraian permasalahan dan tantangan pembangunan, target kinerja RPJMD 2013‐2018 dan prediksi kondisi sosial, ekonomi, politik serta kemasyarakatan yang berkembang, diperkirakan sejumlah isu strategis pembangunan yang relevan dan akan dihadapi oleh Kota Bekasi sebagai berikut: 1)

Kesejahteraan Sosial

2)

Pariwisata, Seni dan Budaya

3)

Pemuda dan Olahraga

4)

Ketersediaan Infrastruktur dan Utilitas Perkotaan

5)

Kualitas Lingkungan Hidup

6)

Perumahan dan Permukiman

7)

Pengendalian Pemanfaatan Ruang

8)

Kualitas Layanan dan Aksesibilitas Pendidikan dan Kesehatan

9)

Industri Perdagangan, UMKM dan Koperasi

10) Iklim Investasi dan Daya Saing Daerah 11) Kesempatan Kerja 12) Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat 13) Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat Rancangan Kebijakan Umum APBD Kota Bekasi Tahun Anggaran 2014 | Bab IV IV.16

14) Reformasi Birokrasi 15) Perencanaan Pembangunan Berdasarkan kerangka berpikir penyusunan RKPD Tahun 2014, tahun 2014 merupakan pelaksanaan tahun pertama RPJMD tahun 2014‐2019 sehingga mengambil orientasi sebagai tahun penataan dan kelembagaan. Karenanya isu strategis pembangunan pada tahun 2014 diarahkan pada: (1) Reformasi Birokrasi; (2) Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat; (3) Perencanaan Pembangunan; serta (4) Penyelenggaraan Pemilihan Umum Legislatif, DPD, dan Pemilihan Presiden. Berdasarkan fokus isu strategis tersebut maka Tema Pokok Pembangunan tahun 2014 adalah “Reformasi Birokrasi Untuk Meningkatkan Pelayanan Publik Berbasis Perencanaan Pembangunan Partisipatif.” Berdasarkan tema pokok tersebut maka progam strategis pembangunan tahun 2014 adalah sebagai berikut: 1. Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah 2. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 3. Program penanganan pengaduan masyarakat 4. Program Penataan Peraturan Perundang‐undangan 5. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 6. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 7. Program peningkatan pelayanan perijinan 8. Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 9. Program Penataan Administrasi Kependudukan 10. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 11. Program Pengembangan data/informasi 12. Program

peningkatan

kapasitas

kelembagaan

perencanaan

pembangunan daerah 13. Program perencanaan pembangunan daerah 14. Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh


15. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan (Sumber : RPJMD, 2013‐2018) Berdasarkan hasil penjaringan aspirasi yang dilakukan melalui mekanisme Musrenbang secara berjenjang, serta aspirasi yang dikompilasi melalui Forum Rencana Kerja SKPD dan hasil reses anggota DPRD Kota Bekasi, maka kebijakan pembangunan daerah khususnya kebijakan alokasi anggaran daerah adalah sebagai berikut: Berdasarkan bidang pembangunan daerah, kebijakan anggaran dialokasikan sebagai berikut: NO 1 2 3

Bidang Bidang Sosial budaya Bidang Fisik Bidang Ekonomi

(%) 53.65 42.81 3.54

Kebijakan pembangunan daerah diarahkan dalam melaksanakan seluruh urusan wajib dan pilihan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Bekasi, yang mencakup urusan‐urusan sebagai berikut: KODE

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN

JML KEG

1

URUSAN WAJIB

1

1

Pendidikan

1

1

15 Program Pendidikan Anak Usia Dini

7

1

1

16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

19

1

1

17 Program Pendidikan Menengah

4

1

1

9

1

1

1

1

18 Program Pendidikan Non Formal Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga 20 Kependidikan 22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

1

2

1

2

15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

5

1

2

16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat

42

Kesehatan

72

5 28 94


1

2

17 Program Pengawasan Obat dan Makanan

1

1

2

19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

2

1

2

20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat

2

1

2

21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat

2

1

2

22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

10

1

2

23 Program Sandarisasi Pelayanan Kesehatan

2

1

2

11

1

2

1

2

24 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana 26 Rumah Sakit , Rumah Sakit Jiwa, Rumah Sakit Paru‐paru, Rumah Sakit Mata 27 Program Peningkatan Pelayanan RSUD

1

2

29 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita

1

1

2

30 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia

1

1

2

1

1

2

1

3

32 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 33 Kesehatan Pekerjaan Umum

1

3

15 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

19

1

3

16 Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong‐gorong

599

1

3

1732

1

3

1

3

18 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Program Pembangunan Sistem Informasi/Database Jalan dan 22 Jembatan 27 Program Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air

1

3

28 Program Pengendalian Banjir

1

3

31

1

3

32 Program Peningkatan Pelayanan PJU

1

4

1

4

1

4

1

4

17 Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya 19 Kebakaran 20 Program Pengelolaan Areal Pemakaman

1

4

21

1

4

1

5

Program Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana PJU Perumahan

Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Pendidikan Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan 22 Prasarana Puskesmas / Puskesmas Pembantu dan jaringannya Penataan Ruang

6 2

6 2429

17 2 28 3 29 101 5 6 17 63 10 26


1

5

15 Program Perencanaan Tata Ruang

7

1

5

17 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

19

1

6

1

6

1

6

1

Perencanaan Pembangunan

39

6

15 Program Pengembangan Data Informasi Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan 20 Pembangunan Daerah 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

13

1

6

22 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

10

1

6

4

1

6

1

7

23 Program Perencanaan Sosial Budaya Program Perencanaan Prasarana wilayah dan Sumber Daya 24 Alam Perhubungan

1

7

16

1

7

17 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

8

1

7

11

1

7

1

8

19 Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan 20 Bermotor Lingkungan Hidup

91

1

8

15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

55

1

8

16

1

8

17 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

1

8

19

1

8

20 Program Peningkatan Pengendalian Polusi

2

1

8

24 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

10

1

8

25 Program Penyediaan dan Pengolahan Air Bersih

1

1

10

1

10 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan

22

1

11

Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender 11 18 dalam Pembangunan Program Peningkatan Kualitas Hidup, Perlindungan 11 20 Perempuan dan Anak

13

1

12

31

1

12 15 Program Keluarga Berencana

1 1

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Kependudukan dan Catatan Sipil

Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

4 2

6 31 9

3

9 8 6

22

7 6

11


1

12 21 Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba

20

1

13

27

1

13 16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

22

1

13 17 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

5

1

14

Sosial

1

Ketenagakerjaan Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga 14 15 Kerja 14 16 Program Peningkatan Kesempatan Kerja Program Perlindungan Pengembangan Lembaga 14 17 Ketenagakerjaan 15 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

1

15 16

1

15 18 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

10

1

16

16

1

16 15 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

16

1

17

11

1

17 16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

11

1

18

76

1

18 16 Program Peningkatan peran serta kepemudaan

13

1

18 20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga

12

1

18 21 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga

51

1

19

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

35

1

19 16

Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

15

1

19 17 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

8

1

5

1

19 21 Program Pendidikan Politik Masyarakat Program Pengembangan Kehidupan Demokrasi Dalam 19 23 Pilkada 19 24 Program Pendidikan Kepamongprajaan

1

20

1 1 1

1

1 1 1

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Penanaman Modal Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga

Otda, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat 20 15 Daerah Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / 20 16 Wakil Kepala Daerah Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan 20 17 Keuangan Daerah

24 6 6 12 15 5

2 2 397 11 5 72


1

20 20

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

7

1

20 21

Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

4

1

20 23 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

21

1

20 26 Program Penataan Peraturan Perundang‐undangan

10

1

20 28

Program Penataan dan Pengembangan Organisasi Pemerintah Daerah

10

1

20 29

Program Pengadaan, Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur

161

1

20 30 Program Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah

1

20 33

1

20 35 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

5

1

20 36 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

39

1

20 38 Program Peningkatan Pembinaan Keagamaan

6

1

20 39 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Pemerintah

28

1

22

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

66

1

22 18

Program Peningkatan Partisipasi masyarakat Kelurahan dan Kecamatan dalam Pembangunan

66

1

24

Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

7

10

2

Kearsipan Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip 24 16 Daerah 25 Komunikasi dan Informatika Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media 25 15 Massa 26 Perpustakaan Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan 26 15 Perpustakaan URUSAN PILIHAN

2

1

12

2

1

2

4

Pertanian Program Pengembangan Produk Pertanian, Peternakan dan 17 Perikanan Pariwisata

2

4

15 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

9

2

4

16 Program Pengembangan Destinasi Kepariwisataan

1

2

6

2

6

1 1 1 1 1

5

Perdagangan Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan 15 Perdagangan

10 23 23 9 9

12 10

19 5


2

6

17 Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

0

2

6

3

2

6

2

7

19 Program Pembinaan Pedagang / Usaha Informal Program penataan prasarana dan peningkatan pelayanan 20 Pasar Perindustrian

2

7

16 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

8

2

7

17 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Urusan Wajib

5

Urusan Pilihan

Total

8 13

3658 50 3708

Selanjutnya, kebijakan belanja langsung meliputi secara garis besar dibagi ke dalam kebijakan belanja langsung penunjang urusan dan belanja langsung urusan. Prioritas pelaksanaan kebijakan belanja langsung tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: 1)

Belanja Langsung Penunjang Urusan; adalah belanja langsung yang tidak terkait langsung dengan pelaksanaan salah satu urusan pemerintahan. Pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja TA 2014, kebijakan belanja langsung penunjang urusan secara umum diarahkan untuk memberikan dukungan terhadap kegiatan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan pada setiap SKPD. Oleh karenanya, kebijakan belanja langsung penunjang urusan diarahkan pada : 1. Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran, antara lain diupayakan melalui peningkatan kesejahteraan dengan rencana menaikan tunjangan daerah dan tunjangan kinerja tahunan; 2. Peningkatan sumber daya aparatur, melalui pengiriman pegawai ke diklat ;


3. Pemenuhan sarana dan prasarana aparatur, melalui pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor; 4. Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, melalui pembuatan laporan keuangan dan capaian kinerja (progress kegiatan) bulanan, semesteran dan tahunan. 5. Dalam rangka efisiensi perlu dilakukan kajian menyeluruh terhadap alokasi belanja ini dengan memperhatikan beban kinerja dan menghentikan penerimaan Tenaga Kontrak Kerja pada tahun 2014. 2)

Belanja Langsung Urusan, yaitu anggaran belanja untuk kegiatan dalam rangka melaksanakan salah satu atau beberapa urusan pemerintahan seperti urusan pendidikan, kesehatan, pemerintahan umum, infrastruktur serta urusan pemerintahan yang lain. Secara garis besar kebijakan belanja langsung dapat dijelaskan sebagai berikut: 1.

Belanja Langsung agar diprioritaskan pada upaya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat sesuai kebutuhan dan dinamika sosial yang berkembang dalam meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan umum kepada masyarakat.

2.

Belanja langsung dalam konteks pembangunan infrastruktur / suprastruktur diupayakan untuk melibatkan partisipasi swasta dan

masyarakat,

agar

dapat

mendukung

kemandirian

perekonomian masyarakat yang lebih jauh akan berdampak positif pada reduksi beban APBD, dan menciptakan lapangan kerja baru serta menumbuhkan rasa memiliki. 3.

Belanja Langsung, agar dialokasikan untuk pembangunan kebutuhan pelayanan dasar masyarakat dalam menciptakan keserasian pembangunan antar kawasan di Kota Bekasi (merujuk pada pola pembangunan Bagian Wilayah Kota / BWK), yang diarahkan untuk :


a. Pembiayaan subsidi operasional pendidikan, pembangunan gedung sekolah, penambahan unit kelas rehabilitasi ruang kelas SD dan SLTP / SLTA serta sarana dan prasarana penunjang kegiatan pendidikan untuk mendukung Wajib Belajar 12 Tahun; b. Pembiayaan

subsidi

operasional

pelayanan

kesehatan

dialokasikan untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan khususnya bagi masyarakat yang tidak mampu. c. Pembangunan/ rehabilitasi infrastruktur jaringan jalan, termasuk prasarana dan sarana transportasi perkotaan, untuk meningkatkan mobilitas arus barang dan produktivitas kegiatan perdagangan jasa yang menunjang pertumbuhan ekonomi kerakyatan, ekonomi lokal dan ekonomi regional; d. Pengembangan,

pembangunan/

rehabilitasi

pusat‐pusat

perdagangan dan industri sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi dalam skala mikro, kecil dan menengah; e. Pemberdayaan

masyarakat

dalam

rangka

pengentasan

kemiskinan, keterbelakangan dan keterpencilan. 4.5

Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2014

Berdasarkan sejumlah kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja sebagaimana dipaparkan di atas, maka Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Bekasi Tahun 2014 dapat diproyeksikan ringkasannya sebagai berikut:


Tabel 4.4 Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Bekasi Tahun 2014 No

U R A I A N

TA.2014 2,705,135,661,550.00

I

PENDAPATAN

1 . 1

PENDAPATAN ASLI DAERAH

1 . 1 . 1

Pendapatan Pajak Daerah

1 . 1 . 2

Hasil Retribusi Daerah

50,775,137,000.00

1 . 1 . 3

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

10,387,632,000.00

1 . 1 . 4

Lain‐lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

1 . 2

DANA PERIMBANGAN

1 . 2 . 1

Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

1 . 2 . 2

Dana Alokasi Umum

1,164,492,231,910.00

1 . 2 . 3

Dana Alokasi Khusus

0.00

1 . 3

LAINLAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

1 . 3 . 1

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

1 . 3 . 2

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

0.00

1 . 3 . 3

Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

0.00

II 2.1

BELANJA

2,688,305,291,750.00

BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai

1,148,015,663,380.00

2.1.1. 2.1.2

948,998,074,550.00 744,298,189,800.00

143,537,115,750.00 1,281,726,540,200.00 117,234,308,290.00

474,411,046,800.00 474,411,046,800.00

1,047,999,484,380.00 300,000,000.00

2.1.3

Belanja Bunga Belanja Hibah

58,648,790,000.00

2.1.4

Belanja Bantuan Sosial

36,162,370,000.00

2.1.5

Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa Belanja Tidak Terduga

2.1.6 2.2 2.2.1 2.2.2

BELANJA LANGSUNG Belanja Langsung Penunjang Urusan Belanja Langsung Urusan SURPLUS (DEFISIT)

905,019,000.00 4,000,000,000.00 1,540,289,628,370.00 167,238,892,570.00 1,373,050,735,800.00 16,830,369,800.00


III

PEMBIAYAAN

3.1

PENERIMAAN PEMBIAYAAN Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA) Pencairan Dana cadangan

3.1.1 3.1.2

(16,830,369,800.00) 0 0.00 ‐

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Penerimaan Pinjaman Daerah

‐ ‐

3.1.6

Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Penerimaan Piutang daerah

3.2

PENGELUARAN PEMBIAYAAN

3.2.1 3.2.2

Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal (Investasi) Daerah

3.2.3

3.1.3 3.1.4 3.1.5

Pembayaran Pokok Utang

‐ ‐ 16,830,369,800.00 0 16,500,000,000.00 330,369,800.00


BAB V PENUTUP Kebijakan Umum APBD Kota Bekasi Tahun 2014 merupakan pedoman pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2014 yang berisi ketentuan‐ketentuan yang telah disepakati oleh Pemerintah Kota Bekasi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi. Kebijakan Umum APBD berfungsi sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan APBD Kota Bekasi Tahun Anggaran 2014, yang merupakan panduan untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun dan melaksanakan program dan kegiatannya Sesuai dengan amanat pasal 105 ayat 3c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pembahasan KUA dan PPAS diharapkan dapat berlangsung sesuai dengan jadwal waktu perencanaan yang telah ditentukan sehingga tidak menyebabkan mundurnya proses penyusunan, penyampaian dan pembahasan RAPBD Tahun 2014 yang ditenggat paling lambat harus telah disahkan oleh DPRD sebagai Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2014 paling lambat tanggal 30 Nopember 2013. Semoga Allah SWT., Tuhan Yang Maha Esa meridho setiap ikhtiar yang dilakukan dalam rangka membangun dan mensejahterakan masyarakat Kota Bekasi sesuai dengan visi Kota Bekasi yang “Maju, Sejahtera, dan Ihsan”. Amien yaa Robbal ‘alamiin.. Bekasi, Juni 2013

Rancangan Kebijakan Umum APBD Kota Bekasi Tahun Anggaran 2014 | Bab V V.1

RANCANGAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2014

Recommend Documents