KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2017

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2017

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN 2016

Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2017 | DAFTAR ISI

iii

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI____________________________________________________________ iv DAFTAR TABEL ________________________________________________________ v DAFTAR GAMBAR ______________________________________________________ vi BAB I PENDAHULUAN __________________________________________________ 1 1.1. LATAR BELAKANG PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN ______ 1 1.2. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN ______________________________ 2 1.3. DASAR PENYUSUNAN KUA _______________________________________ 3 BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH _____________________________ 8 2.1. PERKEMBANGAN INDIKATOR EKONOMI MAKRO DAERAH PADA TAHUN 2014 DAN PERKIRAAN PADA TAHUN 2017. ____________________ 8 2.2. RENCANA TARGET EKONOMI MAKRO PADA TAHUN 2017. ____________ 13 BAB III ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD) ________ 16 3.1. ASUMSI DASAR YANG DIPERGUNAKAN DALAM APBN________________ 17 3.2. LAJU INFLASI __________________________________________________ 17 3.3. PERTUMBUHAN PDRB. __________________________________________ 18 3.4. LAIN – LAIN ASUMSI ____________________________________________ 20 BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH ____ 23 4.1. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH _______________________________ 23 4.2. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH ___________________________________ 26 4.3. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH ________________________________ 57 BAB V PENUTUP ______________________________________________________ 58

Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2017 | DAFTAR ISI

iv

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Nilai dan Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013-2014 ..................................................................................................... 10 Tabel 2.2 Struktur PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2011-2013 (persen) ............................................................................ 11 Tabel 2.3 PDRB Per Kapita dan Pendapatan Per Kapita Kota Pekalongan Tahun 2010-2014 .......................................................................................... 12 Tabel 2.4 Laju Inflasi Kota Pekalongan Tahun 2010-2014............................................. 13 Tabel 3.1 Laju Inflasi Kota Pekalongan Tahun 2010-2014............................................. 17 Tabel 3.2 Peranan PDRB Menurut Lapangan Usaha (persen) Kota Pekalongan Tahun 2010─2014 ......................................................................................... 18 Tabel 3.3 Laju Pertumbuhan Riil PDRB Menurut Lapangan Usaha (persen), Kota Pekalongan tahun 2011─2014 ...................................................................... 19 Tabel 4.1 Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kota Pekalongan dalam Rancangan KUA-PPAS dengan Prioritas Nasional ....................................... 46 Tabel 4.2 Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kota Pekalongan dalam Rancangan KUA-PPAS dengan Prioritas Provinsi Jawa Tengah .................. 49

Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2017 | DAFTAR TABEL

v

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1

Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kota Pekalongan Tahun 2010-2014 ................................................................................................... 9

Gambar 3.1

Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kota Pekalongan dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2010-2014................................................... 18

Gambar 4.1

Piramida Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 ...... 36

Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2017 | DAFTAR GAMBAR

vi

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN Rangkaian pentahapan perencanaan pembangunan sampai dengan implementasi program dan kegiatan dalam kerangka APBD Tahun Anggaran 2017, telah diawali dengan penyelenggaraan Musrenbang mulai dari tingkat Kelurahan sampai dengan ditetapkannya Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2017 melalui Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 26 Tahun 2016. Tahapan selanjutnya adalah pengajuan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan dibahas dan disepakati bersama antara Walikota dengan Pimpinan DPRD Kota Pekalongan. Hal ini merupakan bentuk pelaksanaan dari ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa “Kepala daerah menyusun KUA dan PPAS berdasarkan RKPD dan diajukan kepada DPRD untuk dibahas bersama”. Selanjutnya di dalam ayat (2) dan ayat (3) secara berturut-turut disebutkan “KUA serta PPAS yang telah disepakati kepala daerah bersama DPRD menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah. Kemudian, Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja perangkat Daerah disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan Daerah sebagai bahan penyusunan Rancangan Perda tentang APBD tahun berikutnya”. Ketentuan lain yang juga menjadi pedoman adalah pasal 17 ayat (2) UndangUndang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyebutkan bahwa “Penyusunan Rancangan APBD berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)”. Kemudian di dalam pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional juga telah diamanatkan bahwa “RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD”. Dengan demikian, Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) pada dasarnya merupakan bagian pentahapan dalam upaya mewujudkan target-target yang telah ditetapkan dalam RKPD Kota Pekalongan, dalam hal ini RKPD Tahun 2017. Dan selanjutnya Kebijakan Umum APBD (KUA) ini akan menjadi pedoman dalam penyepakatan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebelum nantinya menjadi dasar dalam penyusunan RAPBD Kota Pekalongan Tahun 2017. Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2017, Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2017 harus sinkron dengan dokumen perencanaan Daerah yang bersangkutan. Sehingga secara terstruktur, arah kebijakan pembangunan antar berbagai level pemerintahan akan sinkron satu dengan yang lainnya. KUA dan PPAS Pemerintah Provinsi Tahun 2017 berpedoman pada RKPD Provinsi Tahun 2017 yang telah disinkronisasikan dengan RKP Tahun 2017, sedangkan KUA dan PPAS Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2017 | BAB I PENDAHULUAN

1

Pemerintah Kabupaten/Kota berpedoman pada RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2017 yang telah disinkronisasikan dengan RKP Tahun 2017 dan RKPD Provinsi Tahun 2017. Dengan demikian, pada dasarnya Kebijakan umum APBD adalah sasaran dan kebijakan daerah dalam satu tahun anggaran yang menjadi petunjuk dan ketentuan umum yang disepakati sebagai pedoman penyusunan R-APBD. Rancangan KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2017 pada saat sekarang ini sudah diajukan oleh Pemerintah Kota Pekalongan kepada DPRD Kota Pekalongan melalui surat Walikota Pekalongan nomor 050/02146 tanggal 30 Juni 2016 perihal Pengajuan KUA-PPAS APBD Kota Pekalongan Tahun 2017. Namun, sebelum dilakukan pembahasan, Pemerintah Pusat menerbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri tersebut, terdapat 2 (dua) point penting terkait Perencanaan dan Penganggaran, yaitu Diktum Kedua yang mengamanatkan Pemerintah Daerah segera melakukan penyesuaian dokumen Rencana Pembangunan Daerah sesuai Kelembagaan Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; dan Diktum Ketiga yang mengamanatkan agar Penyusunan KUA PPAS Tahun 2017 dilaksanakan secara paralel dengan Pembentukan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan antara Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dilakukan penyusunan kembali Rancangan KUA-PPAS RAPBD Tahun Anggaran 2017 setelah sebelumnya dilakukan penyusunan kembali RKPD Kota Pekalongan tahun 2017 sesuai dengan Organisasi Pemerintah Daerah yang baru sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan. Disamping itu, Pemerintah Kota Pekalongan pada saat ini telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2021. Oleh karena itu, RKPD dan Kebijakan Umum APBD Tahun 2017 ini, disusun dengan memuat sinkronisasi perencanaan tahunan dengan memperhatikan pencapaian target-target pembangunan yang ada dalam dokumen RPJMD. Kebijakan Umum APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2017 ini memuat program-program yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk setiap urusan pemerintahan daerah yang disertai dengan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang disertai dengan asumsi yang mendasarinya.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN Maksud dari penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai landasan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun 2017 yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Adapun tujuan dari penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah memuat antara lain: 1) Memberikan arah pembangunan melalui penuangan pokok-pokok kebijakan yang memuat sinkronisasi kebijakan Pemerintah dengan Pemerintah Daerah; Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2017 | BAB I PENDAHULUAN

2

2) Mengatur tentang prinsip dan kebijakan penyusunan APBD berkaitan dengan gambaran kondisi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah dan strategi pencapaiannya, serta kebijakan daerah lainnya; 3) Mewujudkan terciptanya sinergitas, integrasi dan keseimbangan antara pendekatan perencanaan program pembangunan berbasis sektoral/per-bidang pembangunan, dengan pendekatan perencanaan pembangunan berbasis kewilayahan; 4) Mewujudkan efisiensi dan efektivitas rencana alokasi sumber daya untuk optimalisasi pembangunan daerah.

1.3. DASAR PENYUSUNAN KUA Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2017 ini berpedoman beberapa regulasi yang berkaitan dan digunakan sebagai rujukan, antara lain: 1.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);

5.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

6.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 232);

7.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8.

Undang – undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2017 | BAB I PENDAHULUAN

3

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2017 | BAB I PENDAHULUAN

4

21. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179); 22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 23. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017; 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 564); 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017. 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017. 28. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; 29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025; 30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 20132018; 31. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017; 32. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2009 Nomor 10); 33. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2009 Nomor 11); 34. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah; 35. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan; 36. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Penyelenggaraan dan Retribusi Terminal;

Nomor

9

Tahun

2010

tentang

37. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel; 38. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran;

Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2017 | BAB I PENDAHULUAN

5

39. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan; 40. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Pihak Ketiga; 41. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; 42. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir; 43. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet; 44. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan; 45. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame; 46. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; 47. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil; 48. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor Penyelenggaraan dan Retribusi Ijin Gangguan;

15

Tahun

2011

tentang

49. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kota Pekalongan; 50. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; 51. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir; 52. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; 53. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor Penyelenggaraan dan Retribusi Izin Trayek;

24

Tahun

2011

tentang

54. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; 55. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 26 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan; 56. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 27 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan dan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan; 57. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 28 Tahun 2011 tentang Rumah Pemotongan Hewan dan Retribusi Rumah Pemotongan Hewan; 58. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 31 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Tera /Tera Ulang; 59. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 32 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan; 60. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 33 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman; Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2017 | BAB I PENDAHULUAN

6

61. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 34 Tahun 2011 tentang Retribusi Penyedotan Kakus; 62. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 35 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; 63. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 36 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan; 64. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran; 65. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 38 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar; 66. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 52 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelimpahan Urusan Pemerintahan Kota Pada Lurah; 67. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009-2029; 68. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran; 69. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; 70. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Pekalongan; 71. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-D) Kota Pekalongan Tahun 2005-2025; 72. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing; 73. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; 74. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2016-2021; 75. Peraturan daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan; 76. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pekalongan Tahun 2017; 77. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 37 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pekalongan Tahun 2017.

Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2017 | BAB I PENDAHULUAN

7

BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. PERKEMBANGAN INDIKATOR EKONOMI MAKRO DAERAH PADA TAHUN 2015 DAN PERKIRAAN PADA TAHUN 2017. Kondisi perekonomian dunia yang bergejolak akibat krisis ekonomi global yang sampai sekarang masih terjadi sangat mempengaruhi kondisi ekonomi domestik Indonesia secara umum maupun Kota Pekalongan secara khusus. Namun sejak satu tahun terakhir, beberapa negara seperti Amerika Serikat mulai recovery dan bangkit dari keterpurukan ekonomi global. Menguatnya mata uang Dollar Amerika terhadap mata uang negara lainnya, termasuk Indonesia ditambah dengan harga minyak dunia yang sempat merosot pada pertengahan tahun 2016, bahkan sempat mencapai harga terendah sejak bulan Juli 2010 menyebabkan nilai tukar rupiah mengalami depresiasi yang semakin kuat. Kerjasama regional Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang akan dimulai 1 Januari 2016 juga perlu menjadi perhatian bagi perekonomian Indonesia dan Jawa Tengah pada khususnya. Dengan dimulainya MEA, maka perekonomian regional akan semakin terbuka, yang akan berimplikasi pada terbukanya arus barang dan jasa antar negara ASEAN. Perubahan perkembangan perekonomian dunia ini, meskipun dalam skala nasional, namun pada akhirnya tetap berpengaruh terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat. Pelambatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan inflasi akan ikut mempengaruhi perputaran ekonomi di Daerah yang akan sangat dirasakan dampaknya pada masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Oleh karena itu, kebijakan Pemerintah Daerah, baik dalam mendorong penyerapan anggaran yang pada akhirnya akan ikut menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi daerah, ataupun dalam hal penetapan sektorsektor pembangunan strategis yang selama ini menjadi tumpuan pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, menjadi sangat dibutuhkan. Upaya yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekalongan guna menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan-kebijakan pembangunan pada sektorsektor strategis dan juga menjadi prioritas sesuai dengan visi dan misi pembangunan jangka menengah (RPJMD), tidak dapat dilepaskan dari kondisi keuangan Negara karena masih tingginya ketergantungan APBD terhadap sumber pendapatan dari Pemerintah Pusat dan juga Pemerintah Provinsi. Pada bulan September 2016, Pemerintah Pusat sempat mengambil kebijakan penundaan dana transfer kepada Daerah sebagai akibat rendahnya Pendapatan Negara. Kondisi ini sempat menjadi perhatian serius, khususnya terkait dengan kebijakan pembangunan pada tahun 2017. Namun demikian, perkembangan implementasi kebijakan tax amnesty sampai saat ini terus menunjukkan progress yang positif, sehingga penerimaan Negara diprediksikan akan dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, kebijakan alokasi pendapatan yang bersumber Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2017 | BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

8

dari dana Transfer Pemerintah Pusat diasumsikan tidak mengalami pengurangan atau penundaan. Perkembangan ekonomi makro Kota Pekalongan masih lebih banyak didorong oleh peningkatan konsumsi, terutama konsumsi pemerintah (realisasi belanja APBD) dan rumah tangga. Kinerja sektor utama masih didominasi oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran, serta industri pengolahan. Pada tahun 2017, sektor-sektor ini diprediksikan akan mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan. Sektor Perdagangan yang juga sejalan dengan sekotr industry pengolahan, khususnya batik, selain akan tetap memasok kebutuhan pasar lokal, juga akan menunjukkan trend positif sejalan dengan semakin pendeknya waktu tempuh pemasaran ke beberapa kota seperti Jakarta, Surabaya, Yogyakarta dan Solo. Infrastruktur jalan, berupa pembangunan jalan tol yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat akan berdampak positif, karena waktu tempuh ke Kota Pekalongan dari berbagai kota akan semakin pendek. Disamping itu, ketersediaan akomodasi perhotelan yang representative dan menyuguhkan kenyamanan serta tumbuhnya kuliner yang menyebar ke berbagai kawasan Kota, juga menjadi salah satu faktor pendukung. Tingginya perhatian Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Pekalongan yang akan mengembangkan objek wisata alam di daerah Petungkriyono secara langsung ataupun tidak langsung akan sangat relevan dengan tumbuhnya kedua sektor ini di Kota Pekalongan. Ketersediaan akomodasi perhotelan yang ada akan menjadi satu kesatuan paket wisata (wisata alam dan wisata belanja) yang akan berkembang di Kota Pekalongan. Untuk mendukung pertumbuhan sektor-sektor unggulan tersebut, Pemerintah Kota Pekalongan pada waktu-waktu yang akan datang juga telah mengambil kebijakan yang sejalan dengan kebijakan Pemerintah Pusat dan Provinsi, khususnya dalam penyediaan infrastruktur jalan. Upaya ini diharapkan akan dapat memberikan pengaruh positif bagi terus meningkatnya pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan.

a. Pertumbuhan Ekonomi 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 Kota Pekalongan (%)

2010 5,51

2011 5,49

2012 5,61

2013 5,91

2014 5,48

2015 5,00

Prov Jateng (%)

5,84

5,30

5,34

5,14

5,42

5,44

Nasional (%)

6,22

5,94

5,87

5,61

5,01

4,79

Kota Pekalongan (%)

Prov Jateng (%)

Nasional (%)

Sumber: BPS Kota Pekalongan, 2016

Gambar 2.1 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kota Pekalongan Tahun 2010-2015 Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2017 | BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

9

Pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan menunjukkan adanya fluktuasi selama lima tahun sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2015. Puncak pertumbuhan ekonomi terjadi pada tahun 2013, yaitu sebesar 5,91. Kemudian menunjukkan penurunan sampai dengan tahun 2015, bahkan berada di bawah Provinsi Jawa Tengah meskipun masih di atas Nasional.

b. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Selama kurun waktu 2013 – 2014 nilai PDRB Kota Pekalongan mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Nilai PDRB pada Tahun 2013 Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) sebesar Rp. 6.396,42 Milyar naik pada Tahun 2014 menjadi Rp. 7.092,78 Milyar. Nilai PDRB Atas Harga Dasar Konstan (ADHK) naik dari Rp. 5.456,19 Milyar menjadi Rp. 5.755,28 Milyar. Sektor PDRB yang memberikan kontribusi dominan terhadap PDRB Kota Pekalongan tahun 2014 yaitu sektor Perdagangan besar dan eceran, Reparasi Mobil dan sepeda motor (22,14%); industri pengolahan (21,65%); serta konstruksi (14,90%). Jika dibandingkan dengan tahun 2014, maka ketiga sektor tersebut masih menjadi sektor dominan dalam PDRB Kota Pekalongan. Apabila dilihat dari laju pertumbuhan PDRB pada tiap sektor tahun 2013, maka diketahui bahwa meskipun nilai laju pertumbuhan lebih kecil dibandingkan tahun 2013, tetapi semua sektor mengalami pertumbuhan positif. Tabel 2.1 Nilai dan Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013-2014 No.

Lapangan Usaha

ADHB (Milyar Rp) 2014

ADHK (Milyar Rp)

2015

2014

Laju PDRB (%)

2015

2014

2015

1

Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

373.908,25

413.679,62

298.986,88

311,209.41

-2.06

4.09

2

Pertambangan dan Penggalian

-

-

-

-

-

-

3

Industri pengolahan

1.539.506,40

1.677.230,21

1.252.412,45

6.33

3.99

1,302,422.46

4

Listrik Gas dan Air Bersih

11.393,22

11.800,77

11.564,85

11,334.13

1.00

-1.99

5.

Pengadaan air, pengelolaan sampah Limbah dan daur ulang

8.132,85

8.732,45

7.281,29

7,465.94

2.50

2.54

6

Konstruksi

1.030.311,08

1.114.835,87

797.212,77

842,141.21

4.70

5.64

1.570.212,89

1.701.476,38 1.295.313,29

5.08

3.62

7.

Perdagangan besar dan eceran, Reparasi Mobil dan sepeda motor

1,342,161.54

Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2017 | BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

10

ADHB (Milyar Rp)

Lapangan Usaha

No.

2014

ADHK (Milyar Rp)

2015

2014

Laju PDRB (%)

2015

2014

2015

8.

Transportasi dan Pergudangan

430.018,75

484.716,36

389.708,63

409,631.43

4.67

5.11

9.

Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

350.184,06

410.713,27

270.113,24

291,125.26

6.58

7.78

10.

Informasi dan Komunikasi

277.311,93

301.972,24

268.607,64

291,659.71

10.98

8.58

11.

Jasa Keuangan dan Asuransi

413.907,82

463.133,19

322.511,27

344,739.85

6.50

6.89

12.

Real Estate

184.030,96

160.681,83

172,688.74

7.22

7.47

13.

Jasa Perusahaan

25.651,07

206.759,53 29.195,11

21,190,30

22,959.19

15.81

8.35

14.

Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

335.654,47

369.819,93

257.034,28

271,898.83

0.96

5.78

15.

Jasa Pendidikan

328.179,91

225.893,08

236,682.22

10.20

4.78

16.

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

84.819,18

351.217,68 95.021,76

65.331,21

69,972.05

10.08

7.10

17.

Jasa lainnya

129.553,75

137.967,25

111.439,25 5.755.282,26

115,003.76

8.59

3.20

6,043,095.73

5.48

5.00

PDRB 7.092.776,58 7.778.271,61 Sumber data : BPS Kota Pekalongan, 2016

Tabel 2.2 Struktur PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2011-2013 (persen) Lapangan Usaha

2010

2011

2012

2013

2014

2015

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

6,15

6,07

5,86

5,60

5,27

5.32

–

–

–

–

–

--

A

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

B


C

Industri Pengolahan

19,30

19,89

20,82

21,53

21,67

21.56

D

Pengadaan Listrik dan Gas

0,20

0,19

0,19

0,17

0,16

0.15

E

Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang

0,15

0,14

0,13

0,12

0,11

0.11

F

Konstruksi

14,26

13,93

14,08

14,37

14,91

14.33

G

Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

24,02

24,61

23,55

22,98

22,14

21.87

H


7,24

6,79

6,41

6,10

6,14

6.23


11

Lapangan Usaha

2010

2011

2012

2013

2014

2015

(1)

(6)

(7)

(2)

(3)

(4)

(5)

I


4,66

4,59

4,56

4,52

4,67

5.28

J


4,02

3,95

3,96

3,93

3,91

3.88

K


5,59

5,50

5,71

5,78

5,84

5.95

L

Real Estat

2,70

2,62

2,55

2,52

2,59

2.66

Jasa Perusahaan

0,33

0,33

0,34

0,36

0,39

0.38

O


5,11

4,93

5,01

4,87

4,73

4.75

P

Jasa Pendidikan

3,28

3,51

3,98

4,26

4,43

4.52

Q


1,02

1,07

1,14

1,14

1,20

1.22

Jasa lainnya

1,98

1,89

1,72

1,76

1,84

1.77

Produk Domestik Regional 100 Bruto Sumber data : BPS Kota Pekalongan, 2016

100

100

100

100

100

M,N

R,S,T ,U

PDRB per kapita merupakan PDRB yang dibagi dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun. Pada Tahun 2014, PDRB per kapita Kota Pekalongan ADHB mencapai Rp.24,15 juta, meningkat dibandingkan dengan tahun 2013. Sedangkan PDRB per kapita Kota Pekalongan ADHK tahun 2014 sebesar Rp.19,60 juta, juga meningkat dibandingkan tahun 2013. PDRB per kapita Kota Pekalongan secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.3 PDRB Per Kapita dan Pendapatan Per Kapita Kota Pekalongan Tahun 2010-2014 PDRB Per Kapita (atas dasar harga konstan) (Rp. Juta) 16,40

Pendapatan Per Kapita (atas dasar harga berlaku) (Rp Juta) 16,40

No

Tahun

1

2010

2

2011

17,12

18,18

3

2012

17,89

19,94

4

2013

18,76

21,99

2014

5 19,60 Sumber data : PDRB Kota Pekalongan Tahun 2015, diolah

24,15

c. Inflasi Inflasi Kota Pekalongan selama tahun 2015 tercatat sebesar 3,46 %. Angka ini lebih kecil bila dibandingkan dengan tahun 2014 yaitu sebesar 7,82 % dan juga tahun 2013 dan 2012 yang masing-masing tercatat sebesar 7,4 % dan 3,55 %. Untuk tingkat Nasional dan Provinsi Jawa Tengah, dibandingkan dengan kondisi perubahan harga yang terjadi di Kota Pekalongan tidak ada perbedaan yang mencolok. Pada tingkat nasional di tahun 2015 tercatat inflasi sebesar 3,35 %, sementara di tingkat Provinsi Jawa Tengah inflasi sebesar 2,73 %. Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2017 | BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

12

Perkembangan inflasi kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah dan nasional dapat dilihat pada grafik dibawah ini: Tabel 2.4 Laju Inflasi Kota Pekalongan Tahun 2010-2014 2010

2011

2012

2013

2014

2015

Kota Pekalongan (%)

3,77

2,45

3,55

7,40

7,82

3,46

Prov Jateng (%)

6,88

2,68

4,24

7,99

8,22

2,73

Nasional (%) 6,69 3,79 Sumber: Kota Pekalongan Dalam Angka 2015

4,30

8,38

8,36

3,35

2.2. RENCANA TARGET EKONOMI MAKRO PADA TAHUN 2017. Pada tahun 2017 perekonomian global diperkirakan akan tumbuh sebesar 3,5 %, lebih tinggi dari tahun 2016. Pertumbuhan ini didukung oleh peningkatan pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang. Faktor lain, harga komoditas, diperkirakan masih tetap rendah. Sementara inflasi global diperkirakan cenderung stabil. Sementara itu, Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2017 diprediksi pada kisaran 5,5 hingga 5,9 %. Untuk Kota Pekalongan sendiri, Pertumbuhan Ekonomi diperkirakan mencapai 5,6 – 6 % dengan asumsi meningkatnya pertumbuhan di beberapa sektor sebagai akibat rencana pembangunan interchange jalan tol dan rencana pembangunan jalan lingkar PETANGLONG. 2.2.1. Tantangan Perekonomian Tahun 2017. Kondisi perekonomian Kota Pekalongan secara langsung maupun tidak langsung dipengaruhi oleh dinamika perubahan lingkungan strategis, baik regional Provinsi Jawa Tengah dan Nasional serta dinamika Internasional. Perkembangan lingkungan strategis pada tahun 2017 yang mempengaruhi perekonomian Kota Pekalongan, diperkirakan sebagai berikut: a. Implementasi ASEAN Economic Community (AEC) sejak awal tahun 2016 akan semakin memberikan tantangan bagi persaingan tenaga kerja profesional; b. Rencana pembangunan jalan tol ruas Pemalang - Batang dan Batang – Semarang, akan banyak mempengaruhi struktur perekonomian terutama pada sektor retail dan sikap para pelaku ekonomi lokal yang harus diantisipasi dengan berbagai kebijakan yang akomodatif, fasilitatif tetapi tetap memperhatikan keberlanjutan pembangunan di masa yang akan datang. c. Ancaman bencana alam berupa genangan rob yang makin meluas di wilayah Pekalongan Utara akan ikut memperlambat perekonomian Kota Pekalongan. Aktivitas ekonomi masyarakat akan sangat terganggu dengan kondisi tersebut apabila tidak dilakukan upaya antisipasi secara terpadu oleh semua komponen Pemerintah dan Masyarakat Kota Pekalongan. d. Meningkatnya jumlah wisatawan di Kota Pekalongan, baik pada agenda religi tahunan ataupun pada kunjungan harian memerlukan penyikapan secara baik dan menyeluruh sehingga akan memberikan dampak yang signifikan bagi perekonomian Kota Pekalongan. e. Ketergantungan bahan pangan pokok dan hasil hortikultura dari luar daerah mengakibatkan ketersediaan dan kenaikan harga bahan pangan mudah terganggu yang berdampak pada ketidakstabilan harga. Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2017 | BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

13

f.

Kenaikan tarif listrik yang disebabkan oleh kenaikan tarif dasar listrik dan berkurangnya subdisi BBM berpotensi meningkatkan inflasi dan perlambatan pertumbuhan ekonomi.

g. Masih rendahnya kualitas SDM mengakibatkan daya saing yang rendah; h. Tingginya permintaan produk yang berkualitas menuntut peningkatan standar kualitas produk; i.

Dengan perkembangan wilayah sekitar Pekalongan, maka Kota Pekalongan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah harus mampu memberikan kontribusi sebagai pendorong seiring dengan perkembangan tersebut.

j.

Belum optimalnya pemanfaatan sumberdaya alam lokal, khususnya perikanan, ditambah lagi dengan semakin meluasnya genangan akibat rob atau air laut pasang. Disamping itu, perikanan Kota Pekalongan yang berbasis pada perikanan tangkap dimana kewenangan pengelolaannya akan dipindah ke Provinsi, berpotensi pada penurunan pendapatan. Demikian juga dengan pengendalian kebijakan di bidang perikanan tangkap yang kemudian tidak berbasis pada kebutuhan lokal.

k. Meningkatnya persaingan antar daerah dalam menarik investasi dari dunia usaha yang relatif sulit untuk dapat dipenuhi mengingat terbatasnya lahan. l.

Regulasi perekonomian dan advokasi alokasi anggaran Provinsi Jawa Tengah dan Pusat disesuaikan dengan peran dan kontribusi Kota Pekalongan terhadap perekonomian Provinsi Jawa Tengah dan Pusat.

m. Perubahan kebijakan terhadap alokasi transfer dana ke Daerah oleh Pemerintah Pusat ataupun Pemerintah Provinsi memberikan dampak terhadap strategi dan arah kebijakan pembangunan tahunan. Hal ini juga berpengaruh terhadap aktivitas ekonomi, khususnya yang bersumber dari dana Pemerintah. n. Beban pemerintah dalam penyediaan subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan beras serta produk lainnya mengurangi alokasi pendanaan ke daerah. Pemerintah daerah harus menggali sumber-sumber pendanaan melalui penggalian potensi daerah, kemitraan dengan kalangan dunia usaha, pinjaman daerah dan swadaya masyarakat. Faktor-faktor internal yang berpengaruh terhadap perekonomian Kota Pekalongan pada tahun 2017, sebagai berikut: a. Letak strategis dan dukungan penyediaan sarana dan prasarana perekonomian yang baik mempengaruhi tingkat efisiensi pengelolaan perekonomian dan daya tarik bagi investasi di daerah, terutama industri kreatif dan kerajinan. b. Menurunnya kontribusi sektor primer dan peningkatan teknologi tepat guna berdampak pada tergesernya tenaga kerja kurang terampil/buruh. c. Meningkatnya iklim yang kondusif dalam penanaman modal yang dibuktikan dengan meningkatnya nilai investasi, melalui pelayanan perijinan usaha serta rendahnya angka kriminalitas yang sangat mempengaruhi kelancaran usaha dan kegiatan perekonomian. Tantangan-tantangan tersebut sangat menentukan perkembangan perekonomian Kota Pekalongan. Oleh karena itu, tantangan ini harus dapat diantisipasi secara proporsional melalui penetapan prioritas rencana kegiatan dan pendanaan pembangunan daerah.


14

2.2.2. Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2017. Prioritas kebijakan pembangunan ekonomi Kota Pekalongan secara makro tahun 2017 adalah (1) pemantapan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dengan tujuan utama meningkatkan penanaman modal, (2) memperluas kesempatan kerja dan mendorong wirausaha baru, (3) meningkatkan perlindungan usaha mikro, kecil dan sektor informal, (4) mengurangi jumlah penduduk miskin dan (5) meningkatkan pelatihan keterampilan dan perintisan usaha. Namun demikian, di sisi lain, keterbatasan keuangan daerah dalam pembiayaan pembangunan daerah berimplikasi luas terhadap perekonomian daerah. Pemerintah Kota Pekalongan diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), efisiensi pendanaan pembangunan dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Berkaitan dengan kondisi yang tersebut di atas maka usaha-usaha yang harus dilakukan dalam pemantapan perekonomian daerah, adalah sebagai berikut: a. Meningkatkan upaya-upaya promosi atas potensi unggulan daerah, baik dalam bentuk produk barang berupa batik dan produk olahan lainnya, ataupun dalam bentuk wisata budaya, wisata alam, dan wisata religi. b. Meningkatkan jejaring dan kerja sama promosi dan usaha pariwisata dengan berbagai pihak, baik Pemerintah Daerah lain ataupun para pelaku industri pariwisata di seluruh Indonesia. c. Mengantisipasi munculnya dampak-dampak ekonomi sebagai akibat peristiwa bencana genangan rob yang semakin meluas hingga dapat melumpuhkan aktiviitas ekonomi masyarakat. d. Menjamin ketersediaan prasarana dan sarana perekonomian (revitalisasi pasar tradisional, perlindungan UMKM) agar berfungsi dengan baik dan sektor-sektor lain sebagai penunjang pertumbuhan dan distribusi barang semakin efisien. e. Meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja melalui pelatihan ketrampilan berbasis kompetensi, kewirausahaan, teknologi tepat guna, pendidikan kecakapan hidup (life skill) serta menyempurnakan sistem pengupahan. f.

Meningkatkan jejaring bisnis antara pengusaha Kota Pekalongan dengan pengusaha daerah lain skala nasional maupun perluasan jejaring kerja sama bisnis dengan Negara lain dengan fokus produk unggulan batik dan kerajinan.

g. Mewujudkan ketertiban hukum dan keamanan dalam masyarakat guna menjamin kegiatan usaha dalam masyarakat dapat terselenggara dengan baik. h. Meningkatkan pelayanan perijinan usaha secara terpadu melalui peningkatan fasilitasi perijinan bagi usaha mikro, kecil serta sektor informal agar dapat menjadi usaha formal dan mudah mengakses kredit perbankan. i.

Meningkatkan kerjasama antar daerah dan mengembangkan kemitraan usaha dan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan sektor informal. Melalui kerjasama kemitraan dan program tanggung jawab sosial perusahaan (program CSR) dari dunia usaha untuk mengembangkan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan lembaga keuangan mikro (LKM) di tingkat Rukun Warga (RW).

j.

Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam membantu pemasaran produk unggulan daerah.


15

BAB III ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)

Efektivitas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang tertuang dalam RKPD Tahun 2017 sebagai pelaksanaan agenda RPJMD tahun 2016-2021 di tahun kedua, tidak terlepas dari kapasitas anggaran yang dapat terkelola oleh Pemerintah Kota Pekalongan. Untuk itu, kebutuhan belanja pembangunan daerah akan selalu mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah sebagai salah satu penopang strategis dalam implementasi RKPD, yang akan selalu berdampingan dengan sumber-sumber pendanaan non APBD, seperti APBN, Hibah, dana kemitraan swasta, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui Corporate Social Resposibility (CSR). APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah (penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah). Untuk pendapatan daerah bersumber dari: 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah; 2) Dana Perimbangan terdiri dari Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus; 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi Pendapatan Hibah, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus dan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya. Selanjutnya untuk penerimaa pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA), Pencairan Dana Cadangan dan Penerimaan kembali investasi pemerintah. Sedangkan pengeluaran pembiayaan terdiri dari Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah dan Pembayaran Pokok Utang. Selain dana dari penerimaan daerah tersebut, daerah menerima dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat berupa dana dekonsentrasi, dana tugas pembantuan dan urusan bersama, yang dialokasikan untuk menunjang program dan kegiatan pembangunan yang dilakukan berdasarkan prioritas dan bersifat penugasan kepada perangkat daerah. Kondisi perekonomian daerah yang stabil diharapkan tetap terjaga pada tahun 2017 melalui sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter nasional yang didukung dengan kebijakan fiskal daerah serta penguatan kelembagaan keuangan mikro dan sektor riil. Harapan dan keyakinan terhadap kondisi tersebut didasarkan pada proyeksi optimis perbaikan perekonomian nasional seiring dengan perbaikan pertumbuhan ekonomi dunia, meskipun tetap harus diwaspadai gejolak ekonomi global. Dengan pertimbangan berbagai kondisi ekonomi tersebut, maka perhitungan perencanaan APBD Tahun 2017 dihitung berdasarkan berbagai asumsi sebagai berikut : Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2017 | BAB III ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)

16

1. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); 2. Laju Inflasi; 3. Pertumbuhan PDRB; dan 4. Lain-lain asumsi.

3.1. ASUMSI DASAR YANG DIPERGUNAKAN DALAM APBN Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan dokumen yang memuat kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode satu tahun. Didalam menyusun APBD tentunya mengacu pada kebijakan pemerintah dalam penganggaran nasional yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2017, yang selanjutnya akan menjadi acuan dalam penyusunan APBN Tahun 2016. Sebagaimana asumsi yang digunakan dalam penyusunan RKP 2016, Pertumbuhan ekonomi nasional akan terus meningkat dan diprediksi tahun 2017 sekitar 5,5 – 5,9 % dipengaruhi oleh pertumbuhan ekspor hingga mencapai 4,5 – 5,0 %, membaiknya iklim investasi dan peluang pasar domestik yang luas sehingga ikut mendorong investasi tumbuh 6 – 6,6 % yang didukung oleh kemudahan perijinan berinvestasi melalui deregulasi dan harmonisasi peraturan pusat dengan daerah, percepatan pembangunan infrastruktur untuk peningkatan daya saing usaha, serta peningkatan peran daerah dalam menarik investasi. Sementara itu, tingkat inflasi diperkirakan stabil pada kisaran 4,0 % diharapkan akan meningkatkan daya beli masyarakat sehingga pada akhirnya akan mendorong konsumsi masyarakat dapat tumbuh 5,4 – 5,5 %. Konsumsi pemerintah diperikarakn tumbuh 6,7 % dengan didorong oleh penyerapan anggaran yang merata dan berkualitas dengan program-program pembangunan yang semakin efisien.

3.2. LAJU INFLASI Inflasi Kota Pekalongan selama tahun 2015 tercatat sebesar 3,46 %. Angka ini lebih kecil bila dibandingkan dengan tahun 2014 yaitu sebesar 7,82 % dan juga tahun 2013 dan 2012 yang masing-masing tercatat sebesar 7,4 % dan 3,55 %. Untuk tingkat Nasional dan Provinsi Jawa Tengah, dibandingkan dengan kondisi perubahan harga yang terjadi di Kota Pekalongan tidak ada perbedaan yang mencolok. Pada tingkat nasional di tahun 2015 tercatat inflasi sebesar 3,35 %, sementara di tingkat Provinsi Jawa Tengah inflasi sebesar 2,73 %. Perkembangan inflasi kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah dan nasional dapat dilihat pada Tabel 3.1. Tabel 3.1 Laju Inflasi Kota Pekalongan Tahun 2010-2014 2010

2011

2012

2013

2014

2015

Kota Pekalongan (%)

3,77

2,45

3,55

7,40

7,82

3,46

Prov Jateng (%)

6,88

2,68

4,24

7,99

8,22

2,73

Nasional (%)

6,69

3,79

4,30

8,38

8,36

3,35

Sumber: Kota Pekalongan Dalam Angka 2015

Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2017 | BAB III ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)

17

3.3. PERTUMBUHAN PDRB. Pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan menunjukkan adanya fluktuasi selama lima tahun sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2015. Puncak pertumbuhan ekonomi terjadi pada tahun 2013, yaitu sebesar 5,91. Kemudian menunjukkan penurunan sampai dengan tahun 2015, bahkan berada di bawah Provinsi Jawa Tengah meskipun masih di atas Nasional. 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 Kota Pekalongan (%)

2010 5,51

2011 5,49

2012 5,61

2013 5,91

2014 5,48

2015 5,00

Prov Jateng (%)

5,84

5,30

5,34

5,14

5,42

5,44

Nasional (%)

6,22

5,94

5,87

5,61

5,01

4,79

Kota Pekalongan (%)

Prov Jateng (%)

Nasional (%)

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2010-2014

Gambar 3.1 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kota Pekalongan dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2010-2015

Struktur Ekonomi Struktur lapangan usaha sebagian masyarakat Kota Pekalongan tidak bergeser dari lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reperasi Mobil dan Sepeda Motor ke lapangan usaha ekonomi lainnya, yang terlihat dari peranan setiap tahunnya terhadap pembentukan PDRB Kota Pekalongan. Peranan terbesar pada struktur perekonomian tahun 2015 adalah pada lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (21,87 %), kemudian diikuti lapangan usaha Industri Pengolahan (21,56 %) dan lapangan usaha Konstruksi (14,33 %). Struktur ekonomi ini adalah gambaran dari nilai PDRB atas dasar harga berlaku. Tabel 3.2 Peranan PDRB Menurut Lapangan Usaha (persen) Kota Pekalongan Tahun 2010─2015 Lapangan Usaha

2010

2011

2012

2013

2014

2015

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

6,15

6,07

5,86

5,60

5,27

5.32

–

–

–

–

–

--

19,30

19,89

20,82

21,53

21,67

21.56

0,20

0,19

0,19

0,17

0,16

0.15

A


B


C

Industri Pengolahan

D



18

Lapangan Usaha

2010

2011

2012

2013

2014

2015

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

0,15

0,14

0,13

0,12

0,11

0.11

E


F

Konstruksi

14,26

13,93

14,08

14,37

14,91

14.33

G


24,02

24,61

23,55

22,98

22,14

21.87

H


7,24

6,79

6,41

6,10

6,14

6.23

I


4,66

4,59

4,56

4,52

4,67

5.28

J


4,02

3,95

3,96

3,93

3,91

3.88

K


5,59

5,50

5,71

5,78

5,84

5.95

L

Real Estat

2,70

2,62

2,55

2,52

2,59

2.66

Jasa Perusahaan

0,33

0,33

0,34

0,36

0,39

0.38

O


5,11

4,93

5,01

4,87

4,73

4.75

P

Jasa Pendidikan

3,28

3,51

3,98

4,26

4,43

4.52

Q


1,02

1,07

1,14

1,14

1,20

1.22

Jasa lainnya

1,98

1,89

1,72

1,76

1,84

1.77

Produk Domestik Regional Bruto

100

100

100

100

100

100

M,N

R,S,T ,U

Sumber : BPS Kota Pekalongan Tahun 2015

Pertumbuhan Sektor-sektor Ekonomi Laju pertumbuhan PDRB Kota Pekalongan tahun 2015 mencapai 5,00 persen, lebih lambat dibandingkan tahun 2014 dengan pertumbuhan 5,48 persen. Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 8,58 persen. Sedangkan lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas merupakan satusatunya lapangan usaha yang mengalami kontraksi 1,99 persen. Pertumbuhan ekonomi ini merupakan gambaran dari nilai PDRB atas dasar harga konstan. Tabel 3.3 Laju Pertumbuhan Riil PDRB Menurut Lapangan Usaha (persen), Kota Pekalongan tahun 2011─2015 (1)

Lapangan Usaha

2011

2012

2013

2014

2015

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

A


3,81

2,29

1,09

-2,06

4,09

B


–

–

–

–

–

C D

Industri Pengolahan

7,39

11,26

10,48

6,33

3,99


6,40

10,47

7,31

1,00

-1,99


19

Lapangan Usaha

2011

2012

2013

2014

2015

(2)

(3)

(4)

(1)

(5)

(6)

(7)

E


2,17

1,88

0,25

2,50

2,54

F

Konstruksi

2,58

5,89

6,33

4,70

5,64

G


6,32

1,49

2,85

5,08

3,62

H


4,14

3,56

3,17

4,67

5,11

I


5,05

5,47

6,19

6,58

7,78

J


8,21

10,36

9,02

10,98

8,58

K


4,32

5,73

6,15

6,50

6,89

L

Real Estat

5,07

6,56

7,09

7,22

7,47

Jasa Perusahaan

6,65

8,77

4,49

15,81

8,35

O


4,24

0,53

2,75

0,96

5,78

P

Jasa Pendidikan

9,54

13,55

8,71

10,20

4,78

Q


8,58

9,95

5,29

10,08

7,10

Jasa lainnya

2,53

0,30

8,93

8,59

3,20

5,49

5,61

5,91

5,48

5,00

M,N

R,S, T,U

Produk Domestik Regional Bruto Sumber : BPS Kota Pekalongan Tahun 2015

Laju pertumbuhan tertinggi kedua yaitu lapangan usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 10,98 persen, diikuti lapangan usaha Jasa Pendidikan tumbuh sebesar 10,20 persen, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial tumbuh sebesar 10,08 persen, Jasa Lainnya tumbuh sebesar 8,59 persen, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum tumbuh sebesar 7,33 persen, Real Estate tumbuh sebesar 7,22 persen, Jasa Keuangan dan Asuransi tumbuh sebesar 6,50 persen, Industri Pengolahan tumbuh sebesar 6,23 persen, Konstruksi tumbuh sebesar 6,01 persen, diikuti lapangan usaha lain yang mengalami pertumbuhan dibawah 5 persen.

3.4. LAIN – LAIN ASUMSI Asumsi-asumsi lain yang turut berpengaruh dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kota Pekalongan Tahun Anggaran 2017, antara lain: 1. Kebijakan tax amnesty yang menunjukkan keberhasilan pada periode I (akhir bulan September 2016) akan memberikan dampak positif bagi penerimaan pendapatan di tahun 2017. Bahkan dimungkinkan akan dapat menaikkan besaran dana transfer dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Namun demikian, untuk mencegah terjadinya ketidakstabilan penganggaran, maka pada penyusunan APBD Tahun Anggaran 2017 diasumsikan tetap sebagaimana pendapatan pada APBD Tahun Anggaran 2016.


20

2. Pendapatan lain (selain Bagi Hasil Pajak) yang bersumber dari Pemerintah Pusat adalah DAK dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Kedua pendapatan dari pos mata anggaran ini diasumsikan sama dengan usulan. Kerangka kebijakan pengalokasian dana transfer Pemerintah Pusat mengalami perubahan yang signifikan terkait dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) yang dilaksanakan mengikuti perubahan ketentuan sebagaimana juga telah dilaksanakan pada tahun 2016. Kebijakan DAK terbagi ke dalam dua kelompok besar, yaitu DAK Non Fisik dan DAK Fisik. DAK Non Fisik bersifat given, diperuntukkan seperti Bantuan Operasional Sekolah / BOS dan Bantuan Operasional Kesehatan / BOK) dan DAK Fisik. Sedangkan DAK Fisik Tahun 2017 diterapkan berdasar pada proposal based (usulan daerah) dan prioritas nasional dengan memperhatikan perubahan kewenangan dari kabupaten/kota ke provinsi. Disamping itu, terdapat 3 bidang DAK regular Fisik yang tidak dialokasikan namun pada tahun 2017, yaitu DAK bidang Kehutanan, bidang Prasarana Pemerintahan Daerah, dan bidang Transportasi. Terkait dengan kewajiban pendampingan DAK, Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan berupa tidak perlunya penyediaan dana pendamping atas alokasi DAK yang diberikan kepada daerah yang bersangkutan. Sedangkan untuk Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT), kebijakan penggunaannya masih mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 28/PMK.07/2016 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi DBHCHT yang penggunaannya sebagai berikut : (a) paling sedikit 50% untuk mendanai program/kegiatan : (1) peningkatan kualitas bahan baku; (2) pembinaan industri; (3) pembinaan lingkungan sosial; (4) sosialisasi ketentuan di bidang cukai; dan/atau (5) pemberantasan barang kena cukai ilegal; dan (b) paling sedikit 50% untuk mendanai prohram/kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah. 3. Pemerintah Kota Pekalongan juga masih mengandalkan pendapatan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Oleh karena itu, berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi, juga akan mempengaruhi besarnya alokasi pendapatan yang bersumber dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. 4. Upaya percepatan pembangunan jalan tol yang diprediksikan akan sampai di wilayah Pemalang pada tahun 2017, disamping akan berdampak negative berupa semakin tingginya kemacetan arus lalu lintas dalam kota, namun di sisi lain akan meningkatkan aktivitas perekonomian di Kota Pekalongan. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Pekalongan akan memprioritaskan pembangunan infrastruktur yang akan sejalan dengan dinamika pembangunan tersebut. 5. Implementasi pembagian kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah akan dimulai pada Tahun 2017. Sebagai tahun awal, akan terjadi beberapa penyesuaian-penyesuaian yang harus disikapi oleh Pemerintah Daerah, seperti pengalokasian anggaran untuk Pendidikan Menengah yang pada tahun 2017 akan menjadi kewenangan penuh Pemerintah Provinsi. Hal ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dimana penyusunan Kebijakan Umum Anggaran APBD Tahun Anggaran 2017 mengacu pada pembagian kewenangan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2017 | BAB III ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)

21

penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Namun demikian, hal ini masih dikecuallikan untuk urusan Kesatuan Bangsa, dimana sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor : 100/2215/SJ tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum, masih dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sambil menunggu ketentuan lebih lanjut. 6. Tahun 2017 merupakan tahun kedua dari tahapan implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan Tahun 20162021. Orientasi atas penanaman pondasi bagi upaya pencapaian target-target sasaran pembangunan jangka menengah juga menjadi prioritas dalam pembangunan tahun 2017. 7. Kota Pekalongan sebagai salah satu anggota Kota Kreatif UNESCO merupakan posisi strategis. Hal ini akan memacu keterlibatan berbagai pihak, baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, para pelaku usaha, pengrajin, komunitas, ataupun masyarakat secara luas, untuk ikut berperan secara aktif. Potensi ini harus didorong dengan mengkolaborasikan melalui berbagai program dan kegiatan yang juga akan menjadi prioritas pembangunan di Tahun 2017. 8. Perubahan iklim yang semakin tinggi dampaknya terhadap bencana rob di wilayah utara Kota Pekalongan menjadi salah satu perhatian Pemerintah Kota Pekalongan. Berbagai upaya untuk meminimalisir dampak bencana tersebut akan terus dilakukan di waktu-waktu yang akan dating. Disamping itu, Pemerintah Kota Pekalongan juga terus aktif mengajak peran serta Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi untuk ikut membantu menangani permasalahan tersebut. 9. Tahun 2017 adalah tahun penerapan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Penyesuaian-penyesuaian dalam penganggaran dilakukan dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2017, khususnya bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mengalami penggabungan atau pemecahan ke dalam Organisasi Perangkat Daerah baru. 10. Dalam penyusunan kebijakan umum APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2017 juga memperhatikan saran, perbaikan, dan rekomendasi dari DPRD Kota Pekalongan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menindaklanjuti hasil pembahasan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 dimana Pemerintah Kota Pekalongan diminta untuk lebih mencermati kembali penganggaran dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi sehingga lebih sesuai dengan pagu definitive yang diberikan, maka khusus pengalokasian anggaran bersumber dari DAK dan Bantuan Keuangan APBD Provinsi dilakukan dengan memperhatikan alokasi pada tahun anggaran 2016.


22

BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2017 sebagaimana dalam penyusunan KUA tahun-tahun sebelumnya, dilakukan sesuai kaidah dalam perencanaan pembangunan yang terdiri atas sumber-sumber pendapatan daerah, pengeluaran belanja daerah, dan ketersediaan pembiayaan anggaran. Selain mempertimbangkan asumsi dasar ekonomi makro dan penetapan berbagai besaran dalam Rincian APBN Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tertuang dalam RKP Tahun 2017, kebijakan penyusunan APBD Tahun 2017 juga memperhatikan kebutuhan untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah, berbagai kebijakan yang akan dilakukan terkait pelaksanaan pembangunan melalui berbagai program, dan juga perkembangan realisasi APBD pada tahun-tahun sebelumnya. Kebijakan penganggaran daerah yang tercermin dalam postur APBD, sangat berpengaruh dalam pembangunan daerah, karena APBD merupakan implementasi dari kebijakan fiskal dan sekaligus mencerminkan gambaran tahapan berbagai program pemerintah daerah guna mewujudkan visinya. Dari sisi kebijakan fiskal, APBD berperan sebagai salah satu instrumen untuk memfasilitasi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dari sisi operasionalisasi pelaksanaan programprogram pemerintah, alokasi belanja APBD dapat diarahkan untuk penyediaan sarana dan prasarana pelayanan publik, penyediaan barang dan jasa, dan penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat. Reformasi yang dilakukan dalam kebijakan pengelolaan keuangan daerah, telah berjalan sesuai kaidah yang menjamin dilakukannya pengelolaan dengan semangat efisiensi dan efektivitas anggaran, transparansi dan akuntabilitas publik, rasa keadilan masyarakat, serta pencapaian kinerja yang optimal. Hal ini merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sejalan dilaksanakannya kebijakan Otonomi Daerah, maka semangat desentralisasi, demokratisasi, transparansi dan akuntabilitas mewarnai proses penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam proses pengelolaan keuangan daerah.

4.1. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH Penyusunan anggaran tahun 2017 ini secara umum disusun secara rasional dengan memperhatikan kondisi keuangan daerah dan skala prioritas pembangunan Daerah, dalam hal ini belanja daerah tidak akan melampaui kemampuan pendapatan dan pembiayaan daerah. Prinsip dalam pengelolaan keuangan maka pendapatan daerah diproyeksikan pada besaran pendapatan yang optimis tercapai, sedangkan pada sisi belanja adalah merupakan batas tertinggi yang dapat dibelanjakan. Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2017 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2017 | BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH

23

1)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada tahun 2017 Pendapatan Asli Daerah diasumsikan naik 11,19% dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2016. Asumsi kenaikan ini masih di atas target yang diitetapkan dalam RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2016-2021, yaitu sebesar 9,70%. Namun jika dibandingkan dengan target Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 hanya naik berkisar 0,3%. Selanjutnya dalam penganggaran Pendapatan Asli Daerah akan memperhatikan hal-hal sebagai berikut : a. Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah : 1) Peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 2) Data potensi pajak daerah dan retribusi daerah dengan memperhatikan realisasi penerimaan tahun-tahun sebelumnya. 3) Pajak Daerah diasumsikan naik 7,92% dan Retribusi Daerah diasumsikan turun 3,07% dibandingkan dengan target perubahan tahun 2016. b. Penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan didasarkan pada realisasi penerimaan tahun sebelumnya. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan diasumsikan turun 50,26% dibandingkan dengan target perubahan tahun 2016. c. Penganggaran Lain-lain PAD yang Sah diperoleh proyeksi dari pendapatan bunga atau jasa giro, pendapatan BLUD dan penerimaan lain-lain. Lain-lain PAD yang Sah diasumsikan naik 2,18% dibandingkan dengan target perubahan tahun 2016.

2)

Dana Perimbangan Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari dana perimbangan memperhatikan hal-hal sebagai berikut : a.

Penganggaran Dana Bagi Hasil (DBH) terdiri dari : 1) Pendapatan dari DBH-Pajak yang terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) Pertambangan, Perkebunan dan Perhutanan (PBB P3) dan DBHPajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH-PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21 dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2016. Dana Bagi Hasil Pajak dianggarkan sesuai dengan pagu definitif Dana Bagi Hasil Pajak Tahun 2017; 2) Pendapatan dari DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2016 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2016. DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dianggarkan sesuai dengan usulan DBHCHT; 3) Pendapatan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH-SDA), yang terdiri dari DBH-Kehutanan, DBH-Pertambangan Mineral dan Batubara, DBHPerikanan, DBH-Minyak Bumi, DBH-Gas Bumi, dan DBH-Pengusahaan Panas Bumi dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun 2016. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH-SDA) dianggarkan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2017 | BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH

24

sesuai dengan pagu definitif Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Tahun 2017. b.

Penganggaran Dana Alokasi Umum (DAU) : Penganggaran DAU diasumsika sama masih sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2016.

c.

Penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK): Rencana DAK dianggarkan sesuai dengan pagu definitif DAK Tahun Anggaran 2017, turun sebesar 30,95% dibandingkan dengan pagu DAK tahun 2016.

3)

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan hal-hal sebagai berikut: a.

Penerimaan pendapatan hibah APBN Murni dari Pemerintah Pusat dalam rangka penguatan program SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum) guna mewujudkan pencapaian target 100 % akses air bersih pada tahun 2019;

b.

Penganggaran pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah yang diterima dari pemerintah provinsi didasarkan pada Surat Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Tengah tentang prakiraan alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2016 dengan tetap memperhatikan realisasi penerimaan tahun-tahun sebelumnya.

c.

Pendapatan yang bersumber dari Pajak Rokok dialokasikan paling sedikit 50% untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

d.

Tahun 2017 Kota Pekalongan memperoleh Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus yang berasal dari Dana Insentif Daerah (DID) sebagai penghargaan (reward) kepada Daerah yang mempunyai kinerja baik, dengan Kriteria Utama : Opini BPK terhadap LKD Wajar Tanpa Pengecualian, penetapan Perda APBD tepat waktu dan Kriteria Kinerja : Kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah, pelayanan dasar publik, ekonomi dan kesejahteraan

e.

Pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan dari pemerintah provinsi diasumsikan sesuai dengan usulan tahun 2017, akan tetapi didalam pelaksanaan nantinya tetap akan mengacu pada pagu definitif dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Dalam upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah, khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka kebijakan Pendapatan Daerah dalam APBD Tahun 2017 diuraikan sebagai berikut : 1.

Optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah melalui Intensifikasi penagihan, sosialisasi dan peningkatan basis data;

2.

Validasi dan up date Wajib Pajak dan Wajib Retribusi Daerah;

3.

Melakukan evaluasi dan revisi Peraturan Daerah Pendapatan Asli Daerah;

4.

Meningkatkan pelayanan masyarakat dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah.

5.

Meningkatkan koordinasi antar SKPD dalam bidang Pendapatan Daerah;

Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2017 | BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH

25

6.

Memberikan reward and punishment, dan kebijakan stimulus fiscal kepada Wajib Pajak Daerah;

7.

Memperkuat penggunaan IT untuk mendukung system, prosedur dan pelayanan;

8.

Mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana serta Sumber Daya Manusia yang ada;

9.

Mengintensifkan pendapatan melalui peningkatan kerjasama dengan pihak terkait;

10. Meningkatkan pengelolaan aset dan keuangan daerah lebih efisien; 11. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam upaya meningkatkan keuntungan agar meningkatkan kontribusi Pendapatan Daerah; 12. Optimalisasi pelayanan Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) melalui branch image; 13. Optimalisasi manajemen kas daerah dengan memanfaatkan idle cash dalam bentuk deposito; 14. Meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait dalam optimalisasi penerimaan DBH Pajak/Bukan Pajak melalui koordinasi dengan DJPK, Provinsi dan KPP Pratama;

4.2. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar, serta belanja daerah untuk urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada standar harga satuan regional. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: (a) pendidikan, (b) kesehatan, (c) pekerjaan umum dan penataan ruang, (d) perumahan rakyat dan kawasan permukiman, (e) ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan (f) sosial. Sementara urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: (a) tenaga kerja, (b) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, (c) pangan, (d) pertanahan, (e) lingkungan hidup, (f) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, (g) pemberdayaan masyarakat dan desa, (h) pengendalian penduduk dan keluarga berencana, (i) perhubungan, (j) komunikasi dan informatika, (k) koperasi, usaha kecil, dan menengah, (l) penanaman modal, (m) kepemudaan dan olahraga, (n) statistik, (o) persandian, (p) kebudayaan, (q) perpustakaan, dan (r) kearsipan. Sedangkan urusan pemerintahan pilihan meliputi: (a) kelautan dan perikanan, (b) pariwisata, (c) pertanian, (d) perdagangan, dan (e) perindustrian. Disamping urusan wajib dan pilihan sebagaimana diuraikan di atas, terdapat urusan penunjang yang juga diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, yang meliputi : a) perencanaan, b) keuangan, c) kepegawaian serta pendidikan dan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2017 | BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH

26

pelatihan, d) penelitian dan pengembangan, dan juga e) fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terkait dengan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2017, Pemerintah Kota Pekalongan menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, sesuai dalam konteks Kota Pekalongan, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Selanjutnya, program dan kegiatan akan disertai dengan memberikan informasi yang jelas dan terukur dan memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan.

4.2.1. Kebijakan terkait dengan perencanaan belanja daerah meliputi total perkiraan belanja daerah Kebijakan dan alokasi anggaran belanja diarahkan antara lain untuk menunjang kelancaran kegiatan penyelenggaraan operasional pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, mendukung stabilitas dan kegiatan ekonomi daerah dalam memacu pertumbuhan ekonomi, menciptakan dan memperluas lapangan kerja, serta mengurangi kemiskinan. Pada dasarnya Anggaran Tahun 2017 sudah merupakan tahun kedua periodisasi RPJM-D Tahun 2016-2021. Hal ini sejalan dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan Tahun 2016-2021. Sehingga, sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, telah dilakukan Perubahan RKPD Tahun 2017. Demikian juga dengan KUA-PPAS yang telah diajukan kepada Ketua DPRD, dilakukan pengajuan kembali dengan menyesuaikan terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan. Total perkiraan belanja pada tahun 2017 sebesar Rp 962.599.549.000,- dengan estimasi 42,12% (Rp. 405.451.869.000,-) untuk belanja tidak langsung dan 57,88% (Rp 557.147.680.000,-) untuk belanja langsung. Belanja Tidak Langsung (BTL) meliputi belanja pegawai, hibah, bantuan sosial, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. Sedangkan Belanja Langsung (BL) adalah belanja yang terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan bidang pemerintahan dan diukur dengan capaian kerja.

4.2.2. Kebijakan belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga a.

Belanja Pegawai 1) Asumsi penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana pemberian gaji ke-13 beserta tunjangannya dan gaji pokok ke-14 sebagaimana dialokasikan pada tahun 2016, kenaikan tunjangan PNSD termasuk di dalamnya tunjangan kinerja, perhitungan accress serta penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon PNSD sesuai formasi pegawai Tahun 2017; Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2017 | BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH

27

2) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2017 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan. 3) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Pimpinan dan Anggota DPRD, dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. 4) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi PNSD dibebankan pada APBD dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara. 5) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 6) Tunjangan profesi guru PNSD dan Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2017 melalui DAK dianggarkan dalam APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota pada kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja pegawai, obyek belanja gaji dan tunjangan, dan rincian obyek belanja sesuai dengan kode rekening berkenaan. b.

Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Implementasi pengaturan tentang Belanja Hibah dan Bantuan Sosial dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 dimana didalamnya memberikan definisi tersendiri penerima hibah kepada Lembaga dan Badan. Sedangkan persyaratan "berbadan hukum Indonesia” hanya untuk Organisasi Kemasyarakatan berbentuk yayasan dan/atau perkumpulan. Disamping itu, pengaturan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial juga mengacu pada Peraturan Walikota Pekalongan nomor 33 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan.

c.

Belanja Bagi Hasil Pajak 1. Penganggaran dana Bagi Hasil Pajak Daerah yang bersumber dari pendapatan pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota mempedomani Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Tata cara penganggaran dana bagi hasil pajak daerah tersebut memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah pada Tahun Anggaran 2017, sedangkan pelampauan target Tahun Anggaran 2016 yang belum direalisasikan kepada pemerintah kabupaten/kota ditampung dalam Perubahan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2017 | BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH

28

APBD Tahun Anggaran 2017 atau dicantumkan dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017. 2. Penganggaran dana bagi hasil yang bersumber dari retribusi daerah provinsi dilarang untuk dianggarkan dalam APBD Tahun 2017 sebagaimana maksud Pasal 94 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. 3. Dalam rangka pelaksanaan Pasal 72 ayat (1) huruf c dan ayat (3) UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah kabupaten/kota menganggarkan belanja bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota. 4. Dari aspek teknis penganggaran, Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dan Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dalam APBD harus diuraikan ke dalam daftar nama pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah desa selaku penerima sebagai rincian obyek penerima bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah sesuai kode rekening berkenaan. d.

Belanja Bantuan Keuangan Bantuan keuangan kepada partai politik dialokasikan dalam APBD Tahun Anggaran 2017 dan dianggarkan pada jenis belanja bantuan keuangan, obyek belanja bantuan keuangan kepada partai politik dan rincian obyek belanja nama partai politik penerima bantuan keuangan. Besaran penganggaran bantuan keuangan kepada partai politik berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tatacara Perhitungan, Penganggaran dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

e.

Belanja Tidak Terduga Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2016 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, kebutuhan mendesak lainnya yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2017, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.


29

4.2.3. Arah Kebijakan Nasional Tahun 2017 Arah kebijakan pembangunan nasional Tahun 2017 diarahkan untuk “Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja serta Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan Antarwilayah”. Sasaran Pokok RKP Tahun 2017 adalah sebagai berikut : 1) Pertumbuhan ekonomi sebesar 7,1 % dengan angka realisasi dan angka penyesuaian target antara 5,5 – 5,9 %). 2) Pengangguran sebesar 5,0 – 5,3 % dengan angka realisasi dan angka penyesuaian target antara 5,1 – 5,4 %). 3) Angka Kemiskinan sebesar 8,5 – 9,5 % dengan angka realisasi dan angka penyesuaian target antara 9,5 – 10,5 %). 4) Gini Ratio sebesar 0,38. 5) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 75,7. Sedangkan Prioritas Pembangunan Nasional sesuai dengan Rencana Kerja Pembangunan Nasional Tahun 2017 adalah sebagai berikut : 1. Pembangunan Manusia dan Masyarakat a.

Revolusi Mental, dengan Program Prioritas : 1) Reformasi Birokrasi Pemerintahan 2) Penegakan Hukum Dan Kelembagaan Politik 3) Kemandirian Ekonomi Dan Daya Saing Bangsa 4) Peneguhan Jati Diri Dan Karakter Bangsa 5) Penguatan Daya Rekat Sosial Dalam Kemajemukan

b.

Kesehatan, dengan Program Prioritas : 1) Penguatan upaya promotif dan preventif dengan “Gerakan Masyarakat Hidup Sehat” 2) Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan 3) Perbaikan gizi masyarakat 4) Peningkatan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.

c.

Pendidikan, dengan Program Prioritas : 1) Penyediaan guru dan dosen yang berkualitas dan penempatan yang merata; 2) Peningkatan dan penjaminan mutu pendidikan. 3) Penyediaan bantuan pendidikan yang efektif. 4) Pengembangan pembelajaran yang berkualtias. 5) Peningkatan pendidikan agama dan pendidikan karakter. 6) Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana yang berkualitas. 7) Penguatan kelembagaan perguruan tinggi. 8) Peningkatan kapasitas IPTEK, Inovasi dan Daya Saing pergurutan tinggi. 9) Peningkatan relevansi pendidikan.

d.

Perumahan dan Permukiman, dengan Program Prioritas : 1) Fasilitasi penyediaan hunia layak baru. Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2017 | BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH

30

2) Fasilitasi peningkatan kualitas hunian dan penataan kawasan permukiman (termasuk kawasan kumuh). 3) Penyediaan akses air minum dan sanitasi. 4) Peningkatan ketersediaan air baku. 2. Pembangunan Sektor Unggulan a. Kedaulatan Pangan, dengan Program Prioritas : 1) Peningkatan mutu pangan, kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat. 2) Peningkatan produksi padi dan pangan lain. 3) Kelancaran distribusi pangan dan akses pangan masyarakat 4) Peningkatan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat. 5) Penanganan gangguan terhadap produksi pangan b. Maritim dan Kelautan, dengan Program Prioritas : 1) Konektivitas (tol) laut dan industri maritim 2) Peningkatan industri perikanan dan hasil laut 3) Tata Ruang Laut, konservasi dan rehabilitasi pesisir dan laut, serta wisata bahari 4) Kesejahteraan nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam 5) Penanggulangan dan penyelesaian Illegal, Unreported, Unregulated (IUU) Fishing dan keamanan laut 6) Penetapan batas laut, penamaan pulau, dan pengelolaan pulau-pulau kecil c. Kedaulatan Energi, dengan Program Prioritas : 1) Peningkatan peranan energi baru dan energi terbasukan dalam bauran enerti 2) Peningkatna aksesibilitas energi. 3) Pengembagnan cadangan energi 4) Penyediaan energi primer. 5) Efisiensi dan konservasi energi. 6) Pengelolaan subsidi energi yang lebih efisien, transparan dan tepat sasaran. d. Pembangunan Pariwisata, dengan Program Prioritas : 1) Promosi wisata Indonesia 2) Pengembangan 10 destinasi wisata. 3) SDM dan kelembagaan pariwisata 4) Layanan kemudahan wisman masuk. 5) Penciptaan ekonomi lokal dan sikap masyarakat. 6) Jaminan keselamatan kebersihan, keamanan dan ketertiban destinasi wisata. e. Percepatan Pertumbuhan Industri Dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dengan Program Prioritas : 1)

Pengembangan kawasan industri / KEK;

2)

Penumbuhan populasi industri. Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2017 | BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH

31

3)

Penguatan pertumbuhan ekonomi kreatif.

4)

SDM industri yang kompeten dan disiplin.

5)

Produktivitas dan daya saing industri.

6)

Ketersediaan infrastruktur dan energi.

7)

Ketersediaan dan kualitas bahan baku bagi industri.

8)

Hubungan industrial yang harmonis.

9)

Pemberiaan insentif fiskal yang harmonis,

10) Pembiayaan dengan akses dan biaya yang kompetitif. 3. Pemerataan dan Kewilayahan a. Antar Kelompok Pendapatan, dengan Program Prioritas : 1) Pencipataan lapangan kerja dan keahlian tenaga kerja. 2) Perhatian khsusu kepada usaha mikro, kecil dan koperasi. 3) Pengembangan kewirausahaan. 4) Perkuatan basis perekonomian perdesaan. 5) Perluasan pelayanan dasar. 6) Pengurangan beban penduduk miskin dan rentan. b. Reforma Agraria, dengan Program Prioritas : 1) Penguatan kerangka regulasi dan penyelesaian konflik agraria. 2) Penataan penguasaan dan pemilikan tanah obyek reforma agraria. 3) Kepastian hukum dan legalisasi hak atas tanah obyek refroma agraria. 4) Pemberdayaan masyarakat dalam penggunaan, pemanfaatan dan produksi atas Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA); dan 5) Kelembagaan pelaksana reforma agraria pusat dan daerah. c. Daerah Perbatasan, dengan Program Prioritas : 1) Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu; 2) Pembangunan 10 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) sebagai pusat pengembangan perbatasan negara. 3) Membuka isolasi lokpri, peningkatna sarpras, peningkatna SDM dan penguatan sosial ekonomi serta penyediaan air baku. 4) Pengamanan sumber daya dan batas wilayah darat, laut dan udara 5) Peningkatan kualitas diplomasi kerja sama sosial- ekonomi. d. Daerah Tertinggal, dengan Program Prioritas : 1) Prioritas pengembangan ekonomi lokal. 2) Peningkatan aksesibilitas. 3) Pemenuhan pelayanan dasar publik. 4) Peningkatan SDM dan IPTEK. e. Desa dan Kawasan Perdesaan, dengan Program Prioritas : 1) Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum di Desa termasuk Kawasan Transmigrasi


32

2) Penanggulangan Kemiskinan dan Pengembangan Masyarakat Desa termasuk di Kawasan Transmigrasi

Usaha

Ekonomi

3) Pembangunan SDM, Pemberdayaan, dan Modal Sosial Budaya Masyarakat Desa termasuk di Kawasan Transmigrasi 4) Penguatan Pemerintahan Desa 5) Pengawalan Implementasi UU Desa secara Sistematis, Konsisten, dan Berkelanjutan 6) Pengembangan Ekonomi Kawasan termasuk Kawasan Transmigrasi untuk Mendorong Pusat Pertumbuhan dan Keterkaitan Desa-Kota 7) Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa dan Kawasan termasuk Kawasan Transmigrasi dan Sumber Daya Hutan. f.

Perkotaan, dengan Program Prioritas : 1) Mewujudkan sistem perkotaan; 2) Pemenuhan standar pelayanan perkotaan (SPP) 3) Mengembangkan kota hijau yang berketahanan iklim dan bendana 4) Mengembangkan kota cerdas yag berdaya saing dan berbasis TIK. 5) Meningkatkan kapasitas pengelolaan kota.

g. Konektivitas, dengan Program Prioritas : 1) Pembangunan dan pengembangan transportasi laut. 2) Pembangunan dan pengembangan jalan untuk aksesibiltas dan daya saing wilayah. 3) Pembangunan dan pengembangan kapasitas bandara pengumpul dan pengumpan. 4) Pembangunan dan pengembangan pita lebar dan penyiaran. 5) Pembangunan dan pengembangan transportasi perkeretaapian. 6) Pembangunan dan pengembangan jaringan sabung penyebarangan serta angkutan sungai dan danau (Inland Waterway). 7) Pembangunan dan pengembangan transportasi umum massal perkotaan. 8) Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM transportasi. 4. Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan, Dan Keamanan, meliputi : a. Reformasi Regulasi, Kepastian Dan Penegakan Hukum, terdiri dari : 1) Reformasi Regulasi, dengan Program Prioritas : a) Otonomi Daerah. b) Perizinan dan Ivestasi. c) Penataan Ruang 2) Kepastian dan penegakan hukum, dengan Program Prioritas : a) Penegakan hukum yang berkualitas. b) Pencegahan dan pemberantasan korupsi efektif. c) Penghormatan, perlindungan dan pemenuhan akan atas kehadilan. b. Stabilitas Keamanan dan Ketertiban, dengan Program Prioritas : 1) Deteksi dini dan bebas ancaman terorisme Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2017 | BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH

33

2) Keselamatan dan keamanan laut yang terkendali 3) Lingkungan bersih penyalahgunaan narkoba 4) Pelayanan prima kepolisian 5) Postur pertahanan berdaya gentar tinggi dan wilayah perbtasan yang aman 6) Keamanan data dan informasi (keamanan cyber) c. Konsolidasi Demokrasi Dan Efektivitas Diplomasi, dengan Program Prioritas : 1) Penguatan lembaga demokrasi 2) Peningkatan akses dan kualitas informasi publik 3) Pemenuhan kebebasan sipil dan hak-hak politik 4) Pencegahan konflik sosial politik dan penanggulangan terorisme 5) Pemeliharaan stabilitas keamanan kawasan. 6) Perlindungan WNI/BHI di luar negeri. 7) Penguatan diplomasi ekonomi dan kerjasama pembangunan 8) Pemantapan peran di ASEAN 9) Penguatan diplomasi soft power. d. Reformasi Birokrasi, dengan Program Prioritas : 1) Pelaksanaan road map reformasi birokrasi 2015-2019. 2) Penerapan standar pelayanan publik dan sitem informasi perijinan 3) Peningkatan disiplin dan pengawasan kinerja dan administrasi keuangan. 5. Pembangunan Ekonomi, meliputi : a. Perbaikan Iklim Investasi dan Iklim Usaha, dengan Program Prioritas : 1) Peningkatan kemudahan berusaha. 2) Pelaksanaan deregulasi dan harmonisasi regulasi perizinan investasi pusat dan daerah. 3) Pengembangan layanan perizinan terpadu. 4) Peningkatan persaingan usaha yang sehat. 5) Percepatan fasilitasi penyelesaian masalah investasi. 6) Pembenahan iklim ketenagakerjaan dan hubungan industri yang harmonis. 7) Pengembangan infrastruktur pendukung kawasan strategsi. b. Peningkatan Ekspor Non Migas, terdiri dari : 1) Sisi produksi, dengan Program Prioritas : a) Peningkatan kualitas dan standar produk ekspor. b) Peningkatna realisasi investasi berorientasi ekspor c) Peningkatan ekspor produk koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah. d) Pengembangan industri pengolahan sumber daya alam berorientasi ekspor 2) Sisi permintaan, dengan Program Prioritas : a) Pengembangan fasilitasi ekspor


34

b) Peingkatan efektivitas kerjasama perdagangan internasional (market access). c) Penguatan market invelligence, promosi, dan asistenesi ekspor. c. Reformasi Fiskal, terdiri dari : 1) Pengoptimalan pendapatan Negara, dengan Program Prioritas : a) Pengoptimalan perpajakan b) Dukungan regulasi c) Pengoptimalan PNBP d) Penguatan institusi 2) Peingkatan kualitas Belanja Negara, dengan Program Prioritas : a) Perbaikan pelaksanaan anggaran. b) Peningkatan efektivitas dan efisiensi belanja produktif. c) Peningkatan efektivitas dan efisienasi transfer ke daerah dan dana desa. d) Belanja subsidi dan bantuan sosial yang tepat sasaran.

4.2.4. Arah Kebijakan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Tahun 2017 yang merupakan tahun keempat RPJMD, menjadi tahun yang strategis untuk melihat ketercapaian pembangunan daerah jangka menengah Jawa Tengah. Memperhatikan hasil kinerja pembangunan tahun sebelumnya, dengan berbagai permasalahan dan isu strategis, maka upaya pencapaian target pembangunan daerah tahun 2017 dilakukan melalui berbagai strategi dan kebijakan yang diarahkan untuk “Meningkatkan Ketahanan Pangan dan Energi Berkelanjutan Serta Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran Guna Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat dan Kemandirian Wilayah”. Guna percepatan pencapaian tujuan pembangunan daerah tahun 2017 tersebut, ditetapkan prioritas pembangunan daerah tahun 2017, meliputi: 1) Peningkatan ketahanan pangan dan energi melalui pembangunan pertanian dalam arti luas serta pengembangan dan pemanfaatan energi secara berkelanjutan; 2) Percepatan penanggulangan kemiskinan secara terpadu melalui upaya pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin, peningkatan pendapatan masyarakat miskin, dan pemberdayaan ekonomi mikro dan kecil untuk masyarakat miskin; 3) Peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia diberbagai bidang dan layanan sosial dasar masyarakat secara berkelanjutan; 4) Penguatan potensi ekonomi kerakyatan berbasis komoditas lokal, industri kreatif dan sentra/klaster untuk pengurangan pengangguran; 5) Pemantapan pembangunan infrastruktur dengan memperhatikan keberlanjutan sumberdaya alam dan lingkungan hidup serta pengurangan risiko bencana; 6) Pemantapan implementasi reformasi birokrasi menuju penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik. Prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 diarahkan terutama untuk mendukung perwujudan ketahanan pangan dan energi serta percepatan


35

pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran. Prioritas pembangunan daerah tahun 2017 lebih ditujukan pada upaya-upaya antara lain: 1) Peningkatan produktivitas kedelai dan garam; 2) Program pembangunan 1000 embung melalui peningkatan kuantitas dan kualitas embung/tampungan air; 3) Peningkatan jaringan irigasi; 4) Pengembangan energi baru terbarukan; 5) Pemberian bantuan siswa miskin untuk pendidikan menengah dan khusus; 6) Pembiayaan kesehatan masyarakat miskin non kuota apbn; 7) Peningkatan kualitas rumah tidak layak huni; 8) Penanganan infrastruktur pendukung pariwisata dan pengurangan kemiskinan; 9) Penanganan lahan kritis. Prioritas pembangunan ini dapat digambarkan sebagaimana gambar berikut.

Gambar 4.1 Piramida Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Prioritas pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2017 tersebut dijabarkan lebih rinci dalam fokus pembangunan, yaitu sebagai berikut: 1) Peningkatan ketahanan pangan dan energi melalui pembangunan pertanian dalam arti luas serta pengembangan dan pemanfaatan energi secara berkelanjutan, dengan fokus pada : a.

Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian dalam arti luas melalui pengembangan bibit unggul bersertifikat tahan perubahan iklim dan OPT, pengembangan induk dan benih ikan unggul, pengembangan pakan ikan mandiri/pakan lokal, rekayasa dan pemanfaatan teknologi pertanian dan perikanan; Validasi RDKK dan pengendalian distribusi pupuk bersubsidi; Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2017 | BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH

36

Menjamin ketersediaan BBM bersibsidi untuk nelayan; Pengendalian hama terpadu; Pengendalian alih fungsi lahan persawahan/ pertanian; Peningkatan populasi ternak dengan penyediaan bibit unggul dan pencegahan pemotongan betina produktif; Pemanfaatan lahan hutan dibawah tegakan; Pembangunan dan peningkatan sarpras pelabuhan perikanan; Pengembangan alat tangkap ikan ramah lingkungan; Peningkatan kualitas mutu dan perbaikan sistem penyimpanan dan pendistribusian garam rakyat. b.

Peningkatan dan produktivitas kedelai antara lain melalui fasilitasi sarana produksi, optimalisasi pemanfaatan lahan dan peningkatan kapasitas petani dengan pelatihan.

c.

Peningkatan ketersediaan air baku utamanya dengan memperbanyak pembangunan embung/tampungan air sebagai bagian dari “program pembangunan 1.000 embung” serta mendorong dukungan Nasional, Kabupaten/kota dan masyarakat/swasta terhadap program tersebut.

d.

Peningkatan kondisi jaringan irigasi yang tersinkronisasi dengan Kabupaten/kawasan utama penghasil padi dan sawah LP2B serta mendorong peninngkatan partisipasi masyarakat.

e.

Peningkatan daya saing produk pangan lokal melalui pengembangan sertifikasi pangan organik, Prima 3 serta penyediaan pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman.

f.

Revitalisasi perikanan.

g.

Peningkatan diversifikasi, distribusi dan aksesibilitas pangan melalui pengembangan pemanfaatan pekarangan; pengembangan diversifikasi pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal; penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM); peningkatan kemandirian dan penanganan kerentanan pangan masyarakat, pengembangan lumbung pangan masyarakat, peningkatan ketersediaan dan cadangan pangan masyarakat serta pengembangan cadangan pangan Provinsi Jawa Tengah.

h.

Peningkatan kapasitas petani melalui pelatihan, akses teknologi, sumbersumber pembiayaan, informasi harga dan akses pasar.

i.

Peningkatan pelayanan jaringan listrik melalui pembangunan jaringan listrik perdesaan, EBT, sambungan listrik murah, fasilitasi perijinan dan jaringan pelayanan dan akses listrik kepada PLN, fasilitasi dukungan pembangunan PLTU Batang dan Cilacap serta mendorong upaya-upaya untuk hemat energi.

Balai

Perbenihan

pertanian,

peternakan,

perkebunan

dan

2) Percepatan penanggulangan kemiskinan secara terpadu melalui pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin, peningkatan pendapatan masyarakat miskin serta pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil bagi masyarakat miskin, dengan fokus pada : a.

Pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin, antara lain dengan: 1)

Pola sharing program dan pendanaan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, yaitu : - Akses layanan pendidikan melalui pemberian Bantuan Siswa Miskin (BSM) dengan pola sharing yaitu Pemerintah Provinsi untuk Pendidikan Menengah dan Khusus, sedangkan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Pendidikan Dasar. Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2017 | BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH

37

-

-

b.

Akses kesehatan melalui Jamkesda/pembiayaan kesehatan masyarakat miskin non kuota APBN, dengan sharing pembiayaan Pemerintah Provinsi sebesar 40% dan Kabupaten/Kota sebesar 60%. Catatan : Apabila seluruh pembiayaan kesehatan masyarakat miskin sudah ditangani Pemerintah Pusat (universal coverage), maka alokasi anggaran dari APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota hanya untuk pembiayaan buffer/cadangan. Akses infrastruktur pada perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), dengan pola sharing penanganan Pemerintah Pusat sebesar 20%, Pemerintah Provinsi sebesar 30% dan Kabupaten/Kota sebesar 50%. Catatan : Apabila proporsi Pusat kurang atau lebih dari 20%, maka penanganan kekurangan perbaikan RTLH akan diperhitungkan secara proporsional antara Provinsi dan Kabupaten/Kota

2)

Peningkatan pemenuhan kecukupan pangan, akses pelayanan dan infrastruktur dasar, diutamakan pada Kabupaten/Kecamatan/Desa dengan tingkat kemiskinan tinggi.

3)

Pengembangan pasar lelang dan sistem resi gudang serta fasilitasi penyelenggaraan pasar murah menjelang lebaran.

4)

Peningkatan pembinaan dan fasilitasi kelompok rentan dan PMKS dengan peningkatan jumlah PSKS, pembinaan kelompok binaan PMKS non Panti, dan fasilitasi pemenuhan dokumen kependudukan bagi kelompok rentan.

5)

Pemenuhan layanan kebutuhan dasar PMKS yang tidak produktif dengan pelibatan Pemerintah Daerah, Dasa Wisma (Dawis) serta Dunia Usaha dan Industri (DUDI) didukung dengan data pemetaan dan penyebaran PMKS.

6)

Peningkatan pelayanan adminduk bagi kelompok miskin melalui unit layanan penduduk miskin sebagai upaya mempermudah dalam mendapatkan layanan dasar.

Peningkatan pendapatan melalui pemberdayaan masyarakat miskin antara lain : 1) Peningkatan kemampuan berusaha dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis potensi sumber daya lokal; pembangunan karakter dan jiwa berusaha bagi pemuda; jaminan dan kepastian usaha serta kepastian harga jual/produk; pengembangan Usaha Kecil Menengah; peningkatan kewirausahaan perempuan melalui optimalisasi kelompok Dawis; dan pelibatan DUDI untuk menumbuhkan kesempatan berusaha. 2) Membangun sinergitas dengan dunia usaha, masyarakat dan para pemangku kepentingan untuk berpartisipasi aktif dalam penanganan kemiskinan.

c.

Pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil bagi masyarakat miskin, antara lain dengan : 1) Pengembangan wirausaha baru berbasis Usaha Kecil Menengah. 2) Fasilitasi perluasan akses permodalan, pasar dan jaminan harga. 3) Fasilitasi kepengurusan sertifikat hak atas tanah kerjasama dengan BPN sehingga bisa digunakan sebagai agunan pengajuan kredit usaha.


38

3) Peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia diberbagai bidang dan layanan sosial dasar masyarakat secara berkelanjutan, dengan fokus pada : a.

Peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan dan kepastian dalam penyelenggaraan pendidikan melalui optimalisasi pengelolaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus dengan pemberian BOSDA Dikmen dan Diksus; peningkatan sarpras pendidikan pendidikan guna memenuhi SPM dan SNP utamanya peningkatan ketersediaan SMA/SMK di wilayah kecamatan yang belum memiliki satuan pendidikan menengah; pengembangan kurikulum muatan lokal dengan penambahan substansi kewirausahaan khususnya untuk pendidikan menengah; peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan dengan studi lanjut ke S1/D4 dan pelatihan kompetensi teknis guru dan tendik; pengembangan potensi siswa dan peningkatan mutu lulusan dengan fasilitasi lomba-lomba dan karya ilmiah; optimalisasi peran swasta dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan dengan program CSR dan partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pendidikan.

b.

Peningkatan minat dan budaya baca masyarakat melalui peningkatan sarana prasarana dan pengembangan layanan perpustakaan daerah; serta pengembangan jaringan kemitraan.

c.

Peningkatan akses serta mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan melalui peningkatan sarana prasarana pelayanan kesehatan; optimalisasi pelaksanaan Bintek, Diklat dan Workshop bagi Tenaga Medis dan Non Medis; optimalisasi peran Dokter dan Bidan PTT; stimulan pemberian bantuan jamban keluarga di kab/kota; Peningkatan upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit menular di 35 kab/kota; serta Peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan.

4) Penguatan potensi ekonomi kerakyatan berbasis komoditas lokal, industri kreatif dan sentra/klaster dalam rangka percepatan pengurangan pengangguran, dengan fokus pada : a.

Peningkatan produktivitas dan daya saing koperasi dan UMKM melalui pengembangan Produk Unggulan Daerah berbasis Sumber Daya Lokal melalui Pendekatan One Village One Product; penguatan kapasitas dan kelembagaan Koperasi; perluasan akses pembiayaan dengan pendampingan manajemen dan usaha; peningkatan kualitas sumber daya manusia pengurus/pengelola koperasi dan UMKM dengan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi, bimbingan teknis, magang serta PKL; serta perluasan pangsa pasar bagi produk koperasi dan UMKM dengan pameran dan promosi.

b.

Pengembangan klaster industri yang berbasis potensi lokal yang menyerap tenaga kerja.

c.

Peningkatan penguasaan akses dan informasi pasar, promosi, kemitraan/kerjasama usaha dengan mengoptimalkan perkuatan jejaring antar sentra/klaster industri dan mendorong penerapan standar mutu produk lokal.

d.

Peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga kerja; perluasan dan pengembangan kesempatan bekerja; perbaikan usaha iklim serta penguatan hubungan industrial ketenagakerjaan.

e.

Peningkatan kemampuan dan produktivitas kerja serta peningkatan etos kerja untuk meningkatkan kondisi kerja yang kompetitif; perluasan dan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2017 | BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH

39

pengembangan kesempatan bekerja; program magang kerja; perbaikan iklim serta penguatan hubungan industrial ketenagakerjaan f.

Peningkatan realisasi dan persebaran investasi di Jawa Tengah dengan pemberian kemudahan perizinan melalui PTSP, pengembangan klaster industri yang berbasis potensi lokal yang menyerap tenaga kerja, peningkatan promosi, membangun citra positif potensi dan peluang investasi Jawa Tengah.

g.

Pembangunan pariwisata sesuai potensi lokal daerah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat melalui peningkatan daya tarik destinasi wisata, penyediaan infrastruktur pendukung, peningkatan kualitas dan kapasitas SDM Pariwisata, serta optimalisasi pemasaran pariwisata.

5) Pemantapan pembangunan infrastruktur dengan memperhatikan keberlanjutan sumberdaya alam dan lingkungan hidup, dengan fokus pada : a.

Peningkatkan kualitas dan kapasitas jalan dan jembatan menuju Jawa Tengah bebas lubang dengan ruas tuntas utamanya pada ruas-ruas jalan strategis serta menjaga kondisi baik meningkat dari tahun 2016.

b.

Peningkatan penanganan banjir pada Wilayah Sungai Bodri Kuto dan PemaliComal utamanya di S. Bodri, Kendal, Blukar, Damar, Sibulanan, Meduri, Bremi, Pemali, Comal serta mendorong pada Wilayah Sungai kewenangan Pusat utamanya di Sungai Bengawan Solo, BKT, Serang, Juwana, Lusi, Wulan, Kabuyutan, Cisanggarung, Gelis, Piji, Logung, Mangkang, progo, Wawar, Tipar, Serayu, Citanduy, Cibereum, Cikonde, Luk Ulo dan sabuk pantai di wilayah Pantura.

c.

Memfasilitasi percepatan penyelesaian dan operasionalisasi pembangunan infrastruktur strategis di Jawa Tengah diantaranya Jalan Tol (Bawen-Solo, Pejagan-Semarang); JJLS; Bandara Internasional A. Yani Semarang; Pelabuhan Tanjung Emas; Waduk (Logung, Pidekso, Gondang, Kuningan); DI Slinga Purbalingga; Reaktifasi KA; Jalan Nasional (antara lain Pelebaran Klampok - Banjarnegara, Wangon-Temanggung, Tegal - Purwokerto).

d.

Peningkatan cakupan pelayanan air bersih utamanya percepatan penyelesaian dan operasionalisasi pengembangan SPAM Regional (Bregas, Keburejo); pelibatan peran swasta dan masyarakat dalam penyediaan serta pengelolaan air bersih.

e.

Peningkatan pelayanan transportasi publik dan keselamatan utamanya percepatan operasionalisasi Angkutan massal anglomerasi Kedungsapur (koridor Semarang - Bawen); keselamatan lalu lintas angkutan jalan dan fasilitasi percepatan rencana Bandara Wirasaba Purbalingga.

f.

Menurunkan beban pencemaran akibat pembuangan air limbah melalui Program Penilaian Kinerja Perusahaan dan Program Kali Bersih, Pembangunan IPAL di sentra-sentra IKM dan Peningkatan kapasitas pelaku usaha UMKM.

g.

Peningkatan mitigasi dan penanganan pasca bencana melalui Peningkatan dan pemeliharaan saluran air; rehabilitasi dan konservasi Daerah Aliran Sungai termasuk lahan kritis dan kawasan pesisir; Penangan darurat pasca banjir/longsor.

h.

Percepatan pembangunan Tempat Pembuangan Akhir sampah (TPA Regional).


40

6) Pemantapan implementasi reformasi birokrasi menuju penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik, dengan fokus pada : a.

Perbaikan kinerja birokrasi yang mencakup 8 area perubahan, yaitu : 1) Penataan organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran antara lain melalui penyusunan produk hukum daerah bidang kelembagaan, fasilitasi usulan pengembangan kapasitas kelembagaan perangkat daerah dan UPT, dan penataan Lembaga Non Struktural. 2) Penataan Tatalaksana meliputi Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif efisien, terukur dan sesuai prinsip-prinsip good governance melalui Penerapan sistem tata kerja birokrasi berbasis teknologi informasi; Peningkatan sarana PTSP; penanganan pengaduan masyarakat berbasis pada teknologi informasi; Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat (SKM) pelayanan publik. 3) Penataan peraturan perundang-undangan yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif, serta selaras melalui Penerapan kebijakan peraturan perundang-undangan; pengawasan dan penanganan terhadap pelanggaran peraturan daerah; Pemantauan dan evaluasi efektivitas Perda/Perkada secara periodik. 4) Peningkatan kapasitas SDM Aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, capable, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera melalui penghitungan kebutuhan pegawai dengan analisis jabatan dan ABK, penyusunan peta jabatan, penetapan nomenklatur jabatan fungsional umum, pengadaan pegawai dengan selesi/tes CAT dan sistem permbinaan karier yang terbuka. 5) Peningkatan Pengawasan pelaksanaan pembangunan yang bebas KKN melalui Pengimplementasian aksi PPK yang difokuskan pada peningkatan kemudahan berusaha, transparansi perencanaan dan penganggaran; penerapan SPIP, pembangunan Zona Integritas, transparansi pengadaan barang/jasa pemerintah, penanganan pengaduan masyarakat melalui berbagai media, 6) Peningkatan Akuntabilitas dengan kapasitas dan kapabilitas kinerja birokrasi melalui Reformasi Birokrasi Berbasis Kompetensi; pengembangan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Peningkatan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan keuangan, optimalisasi pemberdayaan aset daerah, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan 7) Peningkatan Pelayanan publik dengan Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat melalui Peningkatan kualitas pelayanan berupa kecepatan, kemudahan dan kepastian serta transparansi proses perizinan; Peningkatan sarana penanganan pengaduan masyarakat berbasis pada teknologi informasi; penerapan Sistem Manajemen Mutu (SMM) dan Sertifikasi ISO 9001:2008; Optimalisasi fungsi SPIP sebagai media pengawasan. 8) Pembentukan mindset dan cultural set aparatur yang memiliki integritas dan kinerja tinggi melalui peningkatan prioritas perubahan cara pandang dan perilaku dari birokrat menjadi pelayan publik dan pengembangan budaya kerja.


41

b.

Peningkatan partisipasi masyarakat terutama dalam setiap pengambilan kebijakan dan kehidupan berdemokrasi.

c.

Pemantapan kondusivitas wilayah dari gangguan resiko sosial dan antisipasi dampak pelaksanaan Pilkada.

d.

Peningkatan pemanfaatan dan pengelolaan aset daerah.

e.

Gerakan revolusi mental guna mengembalikan nilai-nilai luhur Pancasila melalui pengembangan seni, budaya daerah dan olahraga serta menghidupkan kembali budaya gotong royong dan handarbeni.

f.

Penataan administrasi kependudukan guna optimalisasi pembangunan berbasis administrasi kependudukan melalui fasilitasi dan sosialisasi masyarakat;

Sebagai suatu kesatuan wilayah, sektor dan sistem pembangunan di Jawa Tengah, selain hal tersebut di atas diharapkan pula dukungan dari Kabupaten/Kota untuk dapat memprioritaskan program/kegiatan pembangunan pada Tahun 2017 yaitu : 1. Meningkatakan kondisi baik prasarana jalan dan jembatan utamanya di Kabupaten Magelang, Kendal, Sukoharjo, Batang, Grobogan, Banyumas, Kudus, Jepara, Blora, Klaten, Semarang, Wonogiri, Cilacap, Kebumen, Pati, Karanganyar, Rembang, Purworejo, Tegal dan Kota Magelang. 2. Meningkatan kondisi baik jaringan irigasi utamanya di Kabupaten Blora, Grobogan, Tegal, Banyumas, Batang, Purbalingga, Semarang, Brebes, Jepara, Cilacap, Kota Semarang dan Salatiga. 3. Dapat mendukung “Program Pembangunan 1.000 Embung” dengan membangun/revitalisasi embung/tampungan air sesuai kewenangan Kabupaten/Kota utamanya untuk mendukung air baku pertanian dan air minum masyarakat di wilayah rawan kekeringan. 4. Dukungan dan fasilitasi untuk percepatan pembangunan infrastruktur starategis di Provinsi Jawa Tengah. 5. Dukungan untuk mendorong petani menanam kedelai. 6. Meningkatkan upaya-upaya untuk pengendalian pemanfaatan ruang dan alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian utamanya di sawah LP2B. 7. Usulan Bantuan Keuangan Provinsi Kepada Kabupaten/Kota dan Desa pada Tahun 2017 diharapkan untuk diprioritaskan pada : a.

Pembangunan/revitalisasi embung/tampungan air, peningkatan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi dan penanggulangan banjir.

b.

Penanganan infrastruktru desa utamanya pada desa miskin dengan katagori kuning dan merah.

c.

Merupakan kewenangan Kabupaten/Kota atau Desa (Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa), sudah siap secara teknis dan dapat diselesaikan pada tahun berkenaan serta tidak duplikasi anggaran dengan sumber dana lainnya.

4.2.5. Arah Kebijakan Pembangunan Kota Pekalongan Tahun 2017 Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah tahun anggaran 2017 disusun dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Kebijakan perencanaan belanja daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun anggaran 2017 sebagai berikut: Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2017 | BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH

42

1. Pengalokasian anggaran pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar yang meliputi Jenjang Pendidikan PAUD, TK/RA, SD/MI dan SMP/MTs baik Negeri ataupun Swasta, diberikan melalui pemberian Fasilitasi Operasional Pendidikan (FOP) dan pemberian beasiswa miskin, pengalokasian dana untuk peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan Standard Nasional Pendidikan (SNP) serta pemberian bantuan kesra bagi Guru dan Tenaga Kependidikan Non PNS baik pada Sekolah Negeri ataupun Sekolah / Madrasah Swasta 2. Dalam upaya untuk tetap mendorong kemampuan masyarakat dalam mengakses layanan pendidikan menengah dan tinggi, dimana mulai tahun 2017 akan dipindahkan kewenangannya kepada Pemerintah Provinsi (khususnya pendidikan menengah), maka dialokasikan pembiayaan pendidikan bagi siswa yang berasal dari keluarga miskin (BSM) 3. Melanjutkan upaya pembangunan mental dan spiritual keagamaan dalam rangka meningkatkan religiusitas masyarakat melalui peningkatan bantuan transport guru TPQ/Madin 4. Melanjutkan upaya meringankan beban masyarakat miskin dalam mengakses layanan kesehatan, baik melalui pembayaran premi kepada Penerima Bantuan Iuran kepada BPJS Kesehatan maupun layanan langsung kepada pasien dari masyarakat miskin dengan memperbaiki mekanisme penerbitan SKTM dalam rangka pengendalian penggunaan anggaran. 5. Penyiapan pemberian layanan kesehatan di Puskesmas sampai dengan pukul 21.00 WIB masing-masing 1 (satu) Puskesmas pada tiap Kecamatan (Puskesmas Tirto, Puskesmas Jenggot, Puskesmas Noyontaan, dan Puskesmas Dukuh) melalui penyediaan alat kesehatan dan penunjangnya serta tenaga kesehatan sesuai standar. 6. Penataan kembali terhadap Puskesmas dengan rasio pelayanan yang melebihi kapasitas, baik melalui perluasan bangunan ataupun upaya lain berupa relokasi dengan tetap memperhatikan jangkauan akses masyarakat yang dilayani. 7. Melanjutkan upaya-upaya untuk menurunkan kemiskinan dengan menggunakan basis data terpadu serta koordinasi intensif dengan berbagai stakeholder guna mengefektifkan implementasi program dan kegiatan pembangunan. 8. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana layanan perkotaan serta kawasan strategis kota sesuai dengan amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 untuk meningkatkan kualitas dan daya dukung bagi daya tarik wisatawan sehingga akan memberikan pengaruh positif bagi pertumbuhan ekonomi di Kota Pekalongan secara bertahap dan berkelanjutan 9. Penyiapan jalan akses sesuai dengan rencana pembangunan jalan tol dan jalan lingkar PETANGLONG serta peningkatan kualitas jalan kota lainnya 10. Melanjutkan upaya-upaya penanganan dan penanggulangan genangan, baik sebagai akibat pasang air laut (rob), luapan air sungai, ataupun limbah domestik, dengan mendorong peran serta Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dan juga koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten sekitar, sesuai dengan kewenangannya masing-masing. 11. Melanjutkan pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka mendukung upaya pencapaian target nasional 100-0-100 dalam penataan kawasan kumuh, yaitu 100 % Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2017 | BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH

43

terpenuhinya akses air minum, 0 % bebas kawasan kumuh, dan 100% akses sanitasi sehat pada tahun 2019. Upaya ini antara lain diwujudkan melalui sinergi penyelenggaraan pembangunan masyarakat yang terpadu seperti Program NUSP (Neighborhood Upgrading Shelter Sector Project) dan P2KKP (Program Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman) / KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) 12. Peningkatan kualitas pelayanan publik baik dalam pengertian luas ataupun dalam rangka layanan yang ramah bagi masyarakat berkebutuhan khusus sebagai bagian menyeluruh dari upaya-upaya pelayanan umum yang menjadi tugas dan tanggung jawab Pemerintah Kota Pekalongan 13. Belanja pembangunan peningkatan sarana prasarana umum dan pengelolaan kebersihan kota guna meningkatkan kualitas lingkungan yang sehat, bersih, aman dan nyaman 14. Mendorong perluasan dan kesempatan bekerja dan berusaha melalui peningkatan iklim investasi, peningkatan kualitas layanan perijinan, penguatan promosi produk unggulan daerah, dan juga peningkatan kualitas tenaga kerja 15. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana perdagangan untuk mendorong majunya pasar tradisional sehingga akan menyentuh secara langsung sendi-sendi perekonomian masyarakat menengah ke bawah. Peningkatan upaya perlindungan konsumen melalui layanan kemetrologian sejalan dengan pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten/Kota. 16. Meningkatkan kualitas pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah serta meningkatkan produksi perikanan, baik perikanan tangkap ataupun perikanan budidaya 17. Mempertahankan dan meningkatkan prestasi olahraga melalui peningkatan kualitas sarana dan prasarana keolahragaan yang diawali dengan kajian secara menyeluruh terhadap sarana dan prasarana yang ada di Kota Pekalongan 18. Peningkatan kapasitas kelembagaan legislatif melalui Pembinaan Teknis (Bintek), pelatihan ESQ, ataupun forum koordinasi antar kelembagaan legislatif di Indonesia. Mengalokasikan belanja tidak langsung yang meliputi gaji dan tunjangan PNS, serta penyediaan dana BPJS kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sesuai ketentuan yang berlaku 19. Peningkatan gaji bagi tenaga kontrak minimal sebesar Upah Minimum Kota serta penyediaan dana BPJS kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sesuai ketentuan yang berlaku. 20. Penganggaran guna menindaklanjuti kesepakatan kerjasama antara Pemerintah Kota Pekalongan dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Perguruan Tinggi serta lembaga lainnya dibidang pendidikan tinggi dan menengah, lingkungan hidup, pariwisata dan budaya, penguatan sistem inovasi daerah 21. Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, maka pelaksanaan percepatan pembangunan diupayakan melalui program Sistem Inovasi Daya Saing Daerah dengan memanfaatkan teknologi informasi, antara lain melalui pembangunan e-development Kota Pekalongan, penguatan integrasi SIM perencanaan dan Keuangan, Pekalongan Broadband City, pengembangan SIM keuangan daerah berbasis akrual, Pengembangan SIM Barang Daerah ( SIMBADA) dan SIM Rujukan terpadu Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2017 | BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH

44

22. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap Perangkat Daerah harus bersifat inovatif yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat 23. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana perkantoran berupa bangunan gedung, pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung, ataupun sarana mobilitas, baik untuk penyesuaian terhadap dinamika perubahan Perangkat Daerah ataupun secara lebih luas dalam upaya peningkatan kualitas layanan publik. 24. Dalam rangka pengendalian dan efektifitas penganggaran, kebijakan penganggaran perjalanan dinas dan belanja Alat Tulis Kantor tetap diarahkan pada pemusatan di kegiatan yang berada di bawah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 25. Melanjutkan penguatan manajemen aset daerah baik melalui penguatan SDM Pengelola Barang Daerah ataupun melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dalam rangka mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 26. Belanja Tak Langsung khusus belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan dianggarkan dengan prinsip proporsional, pemerataan, dan penyeimbang akan dilakukan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta kemampuan keuangan daerah 27. Penguatan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dengan terus meningkatkan akses masyarakat dalam suatu perspektif check and balance dari kebijakan pembangunan daerah 28. Proyeksi penyediaan belanja tidak terduga akan dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2015 dan estimasi kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi dan belum tertampung dalam bentuk program kegiatan pada tahun 2017 29. Penyesuaian kegiatan serta alokasi anggaran yang bersumber dari DAK dan dana transfer lainnya dari Pemerintah Pusat. 30. Penyusunan plafon belanja program kegiatan prioritas tambahan atau “waiting list” yang akan dipertimbangkan sebagai usulan plafon belanja tambahan.

4.2.6. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kota Pekalongan dengan Prioritas Nasional dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa prioritas pembangunan Kota Pekalongan dilaksanakan dalam rangka menyelesaikan berbagai permasalahan pembangunan dan sejalan tujuan sasaran pembangunan sesuai dengan RPJPD Kota Pekalongan Tahap III, serta memperhatikan arah kebijakan Provinsi Jawa Tengah tahun 2017 dan arah kebijakan nasional tahun 2017, maka Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kota Pekalongan dengan Prioritas Nasional dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 ditunjukkan dalam tabel-tabel berikut.


45

Tabel 4.1 Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kota Pekalongan dalam Rancangan KUA-PPAS dengan Prioritas Nasional

NO

1 1.

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL

PROGRAM

URAIAN BELANJA PEGAWAI, BUNGA SUBSIDI, HIBAH, BANSOS, BAGI HASIL, BANKEU, BELANJA TDK TERDUGA 4

2 3 PEMBANGUNAN MANUSIA DAN MASYARAKAT Pendidikan Program Pendidikan Anak Usia Dini Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Program Pendidikan Non Formal Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

ALOKASI ANGGARAN BELANJA DALAM RANCANGAN APBD BELANJA PEGAWAI, BUNGA SUBSIDI, HIBAH, BANSOS, PROGRAM (Rp) JUMLAH BAGI HASIL, BANKEU, BELANJA TDK TERDUGA 5 6 7=5+6 3.147.458.000

3.147.458.000

18.870.546.000

18.870.546.000

441.855.000

441.855.000

15.518.700.000

15.518.700.000

1.566.984.000

1.566.984.000

Hibah FOP SD/MI Swasta Hibah FOP SMP/MTs Swasta Kesehatan

Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Program Perbaikan Gizi Masyarakat Program pelayanan kesehatan penduduk miskin Program pengembangan wawasan kebangsaan

Program pendidikan politik masyarakat

1.478.940.000 3.466.560.000 1.641.817.000

1.478.940.000 3.466.560.000 1.641.817.000

1.067.745.000

1.067.745.000

12.800.000.000

12.800.000.000

537.500.000

537.500.000

81.000.000

81.000.000


46

NO

1

2.

3.

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 2 Perumahan dan Permukiman

PROGRAM 3 Program Pengembangan Perumahan


PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN Pangan Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan) Kelautan dan Program pengembangan Perikanan budidaya perikanan Program pengembangan perikanan tangkap Pariwisata Program pengembangan pemasaran pariwisata Program pengembangan destinasi pariwisata Program pengembangan Kemitraan Industri Program pengembangan sentra industri dan Kluster Industri Program pengembangan industri kecil dan menengah PEMERATAAN DAN KEWILAYAHAN Ketenagakerjaan Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Program Peningkatan Kesempatan Kerja Sosial Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

ALOKASI ANGGARAN BELANJA DALAM RANCANGAN APBD BELANJA PEGAWAI, BUNGA SUBSIDI, HIBAH, BANSOS, PROGRAM (Rp) JUMLAH BAGI HASIL, BANKEU, BELANJA TDK TERDUGA 5 6 7=5+6 19.568.000.000 19.568.000.000

676.000.000

676.000.000

1.820.000.000

1.820.000.000

2.460.000.000

2.460.000.000

170.250.000

170.250.000

1.276.900.000

1.276.900.000

234.975.000

234.975.000

8.000.000.000

8.000.000.000

407.000.000

407.000.000

4.117.898.000

4.117.898.000

705.821.000

705.821.000

240.600.000

240.600.000


47

NO

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL

1

2

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

4.

5.

PROGRAM


3 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Program pembangunan jalan dan jembatan Program Pemanfaatan Ruang

PEMBANGUNAN POLITIK, HUKUM, PERTAHANAN DAN KEAMANAN Fungsi Lainnya Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan PEMBANGUNAN EKONOMI Penanaman Modal Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana, dan prasarana daerah Perdagangan Program Pengembangan Ekspor Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri Fungsi Lainnya Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah JUMLAH

ALOKASI ANGGARAN BELANJA DALAM RANCANGAN APBD BELANJA PEGAWAI, BUNGA SUBSIDI, HIBAH, BANSOS, PROGRAM (Rp) JUMLAH BAGI HASIL, BANKEU, BELANJA TDK TERDUGA 5 6 7=5+6 1.226.250.000 1.226.250.000

46.486.612.000

46.486.612.000

3.225.000.000

3.225.000.000

105.000.000

105.000.000

721.900.000

721.900.000

211.010.000

211.010.000

476.590.000

476.590.000

40.350.000

40.350.000

90.000.000

90.000.000

4.909.740.000

4.909.740.000

1.118.000.000

1.118.000.000

153.961.501.000

4.945.500.000

158.907.001.000


48

Tabel 4.2 Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kota Pekalongan dalam Rancangan KUA-PPAS dengan Prioritas Provinsi Jawa Tengah NO 1 1.

ALOKASI ANGGARAN BELANJA DALAM RANCANGAN APBD BELANJA BELANJA TIDAK PROGRAM JUMLAH LANGSUNG LANGSUNG 2 3 5 6 7=5+6 Peningkatan ketahanan pangan dan energi melalui pembangunan pertanian dalam arti luas serta pengembangan dan pemanfaatan energi secara berkelanjutan Pangan Program Peningkatan Ketahanan Pangan 676.000.000 676.000.000 (pertanian/perkebunan) Kelautan dan Perikanan Program pengembangan budidaya perikanan 1.820.000.000 1.820.000.000 Program pengembangan perikanan tangkap 2.460.000.000 2.460.000.000 Pertanian Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 1.340.000.000 1.340.000.000 Program Peningkatan Prasarana Produksi Peternakan 165.760.000 165.760.000 Program peningkatan pemasaran hasil produksi 37.500.000 37.500.000 pertanian/perkebunan PRIORITAS PROVINSI JAWA TENGAH

URAIAN

2.

Percepatan penanggulangan kemiskinan secara terpadu melalui upaya pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin, peningkatan pendapatan masyarakat miskin, dan pemberdayaan ekonomi mikro dan kecil untuk masyarakat miskin Pendidikan 1.478.940.000 1.478.940.000 3.466.560.000 3.466.560.000 Kesehatan Program pelayanan kesehatan penduduk miskin 12.800.000.000 12.800.000.000 Perumahan dan Permukiman Program Pengembangan Perumahan 19.568.000.000 19.568.000.000 Sosial Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 240.600.000 240.600.000 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan 1.226.250.000 1.226.250.000 Sosial Koperasi dan UKM Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan 362.500.000 362.500.000 Kompetitif Usaha Kecil Menengah Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah 938.850.000 938.850.000 yang konduksif

3.

Peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia diberbagai bidang dan layanan sosial dasar masyarakat secara berkelanjutan Pendidikan Program Pendidikan Anak Usia Dini 3.147.458.000

3.147.458.000


49

NO

PRIORITAS PROVINSI JAWA TENGAH

1

2

Kesehatan

Perpustakaan

4.

URAIAN PROGRAM 3 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Program Pendidikan Non Formal Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

ALOKASI ANGGARAN BELANJA DALAM RANCANGAN APBD BELANJA BELANJA TIDAK JUMLAH LANGSUNG LANGSUNG 5 6 7=5+6 18.870.546.000 18.870.546.000 441.855.000 441.855.000 15.518.700.000 15.518.700.000 1.566.984.000 1.710.000.000

1.566.984.000 1.710.000.000

914.750.000

914.750.000

Penguatan potensi ekonomi kerakyatan berbasis komoditas lokal, industri kreatif dan sentra/klaster untuk pengurangan pengangguran Industri Program pengembangan sentra industri dan Kluster 8.000.000.000 Industri Program pengembangan industri kecil dan menengah 407.000.000 Perdagangan Program Pengembangan Ekspor 90.000.000 Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri 4.909.740.000 Ketenagakerjaan Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga 4.117.898.000 Kerja Program Peningkatan Kesempatan Kerja 705.821.000 Penanaman Modal Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 211.010.000 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi 476.590.000 Investasi Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana, dan 40.350.000 prasarana daerah Pariwisata Program pengembangan pemasaran pariwisata 170.250.000 Program pengembangan destinasi pariwisata 1.276.900.000 Program pengembangan Kemitraan 234.975.000 Fungsi Lainnya Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi 1.118.000.000 Usaha Mikro Kecil Menengah

8.000.000.000 407.000.000 90.000.000 4.909.740.000 4.117.898.000 705.821.000 211.010.000 476.590.000 40.350.000 170.250.000 1.276.900.000 234.975.000 1.118.000.000


50

NO 1 5.

5.

ALOKASI ANGGARAN BELANJA DALAM RANCANGAN APBD BELANJA BELANJA TIDAK PROGRAM JUMLAH LANGSUNG LANGSUNG 2 3 5 6 7=5+6 Pemantapan pembangunan infrastruktur dengan memperhatikan keberlanjutan sumberdaya alam dan lingkungan hidup serta pengurangan risiko bencana Pekerjaan Umum dan Program pembangunan jalan dan jembatan 46.486.612.000 46.486.612.000 Penataan Ruang Program Pemanfaatan Ruang 3.225.000.000 3.225.000.000 Program Pengendalian Banjir 15.909.600.000 15.909.600.000 Perhubungan Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas 750.000.000 750.000.000 Perhubungan Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas 1.592.900.000 1.592.900.000 Lingkungan Hidup Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan 4.215.500.000 4.215.500.000 Persampahan Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan 809.550.000 809.550.000 Lingkungan Hidup Program peningkatan pengendalian polusi 1.453.600.000 1.453.600.000 PRIORITAS PROVINSI JAWA TENGAH

URAIAN

Pemantapan implementasi reformasi birokrasi menuju penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik Kepegawaian, Pendidikan dan Program Pendidikan Kedinasan 165.300.000 Pelatihan Program pembinaan dan pengembangan aparatur 1.751.830.000 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.024.490.000 Ketentraman, Ketertiban Program pengembangan wawasan kebangsaan 537.500.000 Umum dan Perlindungan Masyarakat Sosialisasi Penanganan Konflik Sosial 15.500.000 Perencanaan Pembangunan Program perencanaan pembangunan daerah 1.805.000.000 Administrasi Kependudukan Program Penataan Administrasi Kependudukan 1.052.900.000 dab Catatan Sipil Fungsi Lainnya Program mengintensifkan penanganan pengaduan 105.000.000 masyarakat Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 721.900.000 JUMLAH

187.186.469.000

4.945.500.000

165.300.000 1.751.830.000 1.024.490.000 537.500.000

15.500.000 1.805.000.000 1.052.900.000 105.000.000 721.900.000 192.131.969.000


51

4.2.7 Kebijakan Belanja berdasarkan urusan Pemerintahan Daerah (Urusan Wajib dan Urusan Pilihan) dan SKPD. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah setelah mengatur secara rinci tentang pembagian kewenangan Urusan Pemerintahan, khususnya terkait dengan Urusan Konkuren, yaitu Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Dalam Pasal 11 ayat (1) disebutkan bahwa“Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Selanjutnya dalam ayat (2), disebutkan bahwa “Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga telah merinci Pembagian urusan pemerintahan konkuren antaraPemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Namun demikian, serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota yang diatur berdasarkan UndangUndang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak diundangkan (Pasal 404). Hal yang hampir sama, dapat dilihat di dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, yang menyebutkan bahwa “Dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan setelah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ditetapkan, pemerintah daerah menyelesaikan secara seksama inventarisasi P3D antar tingkatan/susunan pemerintahan sebagai akibat pengalihan urusan pemerintahan konkuren paling lambat tanggal 31 Maret 2016 dan serah terima Personel, Sarana dan Prasarana serta Dokumen (P2D) paling lambat 2 Oktober 2016 sebagaimana dimaksud Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120/253/SJ tanggal 16 Januari 2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Setelah Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Dengan demikian, penyelenggaraan kewenangan urusan Pemerintahan konkuren secara efektif akan dilaksanakan mulai Tahun 2017. Atau dengan kata lain, pengaturan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang ada dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) ini masih mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 dengan tetap memberikan peluang terhadap terjadinya perubahan-perubahan sebagai akibat dinamika Pemerintahan yang ada. Selanjutnya Kebijakan Belanja berdasarkan urusan Pemerintahan Daerah (Urusan Wajib dan Urusan Pilihan) dan SKPD dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut ini :


52

Tabel 4.2 Kebijakan Belanja berdasarkan urusan Pemerintahan Daerah KODE

URUSAN / BIDANG / SKPD PELAKSANA

1

2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT KELURAHAN PANJANG BARU KESEHATAN DINAS KESEHATAN RSUD BENDAN BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KECAMATAN PEKALONGAN UTARA KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN KECAMATAN PEKALONGAN BARAT KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR SOSIAL DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR TENAGA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PANGAN DINAS PERTANIAN DAN PANGAN PERTANAHAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG LINGKUNGAN HIDUP DINAS LINGKUNGAN HIDUP ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KECAMATAN PEKALONGAN UTARA KELURAHAN KANDANG PANJANG KELURAHAN PANJANG WETAN KELURAHAN DEGAYU KELURAHAN BANDENGAN KELURAHAN KRAPYAK

11 11.01 11.01.110101 11.01.30050306 11.01.3130050605 11.02 11.02.110201 11.02.110202 11.02.30050306 11.03 11.03.110301 11.04 11.04.110401 11.05 11.05.110501 11.05.110502 11.05.110503 11.05.300506 11.05.300507 11.05.300508 11.05.300509 11.06 11.06.110601 11.06.30050306 12 12.01 12.01.120101 12.02 12.02.120201 12.03 12.03.120301 12.04 12.04.110301 12.05 12.05.120501 12.06 12.06.120601 12.07 12.07.120201 12.07.300506 12.07.30050601 12.07.30050602 12.07.30050603 12.07.30050604 12.07.30050606

PLAFON 2017 3 360.469.144.000 59.685.386.000 52.108.278.000 7.560.108.000 17.000.000 154.809.223.000 54.657.696.000 100.130.527.000 21.000.000 103.132.788.000 103.132.788.000 26.691.255.000 26.691.255.000 12.856.892.000


8.121.920.000 2.709.645.000 1.588.600.000 128.200.000 67.727.000 90.800.000 150.000.000 3.293.600.000 2.839.270.000 454.330.000 82.088.036.000 6.292.047.000 6.292.047.000 2.351.000.000 2.351.000.000 1.489.600.000 1.489.600.000 9.240.000.000 9.240.000.000 15.230.389.000 15.230.389.000 2.813.800.000 2.813.800.000 6.421.100.000 1.509.980.000 117.950.000 165.120.000 196.290.000 112.850.000 85.210.000 307.480.000

53

KODE


1 12.07.30050607 12.07.3130050605 12.07.300507 12.07.30050701 12.07.30050702 12.07.30050703 12.07.30050704 12.07.30050705 12.07.30050706 12.07.300508 12.07.30050801 12.07.30050802 12.07.30050803 12.07.30050804 12.07.30050805 12.07.30050806 12.07.30050807 12.07.300509 12.07.30050901 12.07.30050902 12.07.30050903 12.07.30050904 12.07.30050905 12.07.30050906 12.07.30050907 12.08 12.08.110601

2 KELURAHAN PADUKUHAN KRATON KELURAHAN PANJANG BARU KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN KELURAHAN JENGGOT KELURAHAN BUARAN KRADENAN KELURAHAN KURIPAN KERTOHARJO KELURAHAN KURIPAN YOSOREJO KELURAHAN SOKO DUWET KELURAHAN BANYURIP KECAMATAN PEKALONGAN BARAT KELURAHAN MEDONO KELURAHAN PODOSUGIH KELURAHAN TIRTO KELURAHAN SAPURO KEBULEN KELURAHAN BENDAN KERGON KELURAHAN PASIRKRATONKRAMAT KELURAHAN PRINGREJO KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR KELURAHAN KAUMAN KELURAHAN PONCOL KELURAHAN KLEGO KELURAHAN GAMER KELURAHAN NOYONTAANSARI KELURAHAN SETONO KELURAHAN KALI BAROS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PERHUBUNGAN DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PENANAMAN MODAL DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT STATISTIK DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PERSANDIAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KEBUDAYAAN DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PERPUSTAKAAN DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

12.09 12.09.120901 12.10 12.10.121001 12.10.30050309 12.11 12.11.121101 12.12 12.12.121201 12.13 12.13.121301 12.13.30050306 12.14 12.14.121001 12.15 12.15.121001 12.16 12.16.121301 12.17 12.17.121701

PLAFON 2017


3 199.950.000 154.570.000 145.696.000 123.330.000 138.370.000 97.290.000 132.970.000 118.570.000 151.610.000 112.024.000 198.410.000 116.450.000 112.210.000 169.760.000 247.330.000 238.790.000 253.810.000 94.400.000 270.360.000 167.170.000 138.650.000 85.210.000 162.090.000 187.630.000 109.570.000 1.837.740.000 1.837.740.000 7.040.713.000 7.040.713.000 8.132.034.000 7.198.334.000 933.700.000 7.499.740.000 7.499.740.000 1.761.380.000 1.761.380.000 3.195.370.000 3.195.370.000 0 105.000.000 105.000.000 40.000.000 40.000.000 2.549.573.000 2.549.573.000 5.666.550.000 5.666.550.000

54

KODE


1

2

12.18 12.18.121701 20 20.01 20.01.200101 20.02 20.02.121301 20.03 20.03.120301 20.06 20.06.121101 20.07 20.07.120101 30 30.01 30.01.300101 30.01.300506 30.01.30050601 30.01.30050602 30.01.30050603 30.01.30050604 30.01.30050606 30.01.30050607 30.01.3130050605 30.01.300507 30.01.30050701 30.01.30050702 30.01.30050703 30.01.30050704 30.01.30050705 30.01.30050706 30.01.300508 30.01.30050801 30.01.30050802 30.01.30050803 30.01.30050804 30.01.30050805 30.01.30050806 30.01.30050807 30.01.300509 30.01.30050901 30.01.30050902 30.01.30050903 30.01.30050904 30.01.30050905 30.01.30050906 30.01.30050907 30.02 30.02.110401

PLAFON 2017

KEARSIPAN DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PARIWISATA DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PERTANIAN DINAS PERTANIAN DAN PANGAN PERDAGANGAN DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA URUSAN PENUNJANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KECAMATAN PEKALONGAN UTARA KELURAHAN KANDANG PANJANG KELURAHAN PANJANG WETAN KELURAHAN DEGAYU KELURAHAN BANDENGAN KELURAHAN KRAPYAK KELURAHAN PADUKUHAN KRATON KELURAHAN PANJANG BARU KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN KELURAHAN JENGGOT KELURAHAN BUARAN KRADENAN KELURAHAN KURIPAN KERTOHARJO KELURAHAN KURIPAN YOSOREJO KELURAHAN SOKO DUWET KELURAHAN BANYURIP KECAMATAN PEKALONGAN BARAT KELURAHAN MEDONO KELURAHAN PODOSUGIH KELURAHAN TIRTO KELURAHAN SAPURO KEBULEN KELURAHAN BENDAN KERGON KELURAHAN PASIRKRATONKRAMAT KELURAHAN PRINGREJO KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR KELURAHAN KAUMAN KELURAHAN PONCOL KELURAHAN KLEGO KELURAHAN GAMER KELURAHAN NOYONTAANSARI KELURAHAN SETONO KELURAHAN KALI BAROS KEUANGAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN


3 422.000.000 422.000.000 28.120.178.000 7.195.333.000 7.195.333.000 2.657.125.000 2.657.125.000 1.213.500.000 1.213.500.000 8.064.720.000 8.064.720.000 8.989.500.000 8.989.500.000 86.470.322.000 4.673.612.000 4.143.200.000 30.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 33.950.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 35.212.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 26.250.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 13.081.750.000 75.000.000

55

KODE 1 30.02.121101 30.02.121201 30.02.300201 30.02.30050301 30.03 30.03.300301 30.04 30.04.300101 30.05 30.05.30050301 30.05.30050302 30.05.30050303 30.05.30050304 30.05.30050305 30.05.30050306 30.05.30050307 30.05.30050308 30.05.30050309 30.05.300504 30.05.300505 30.05.300506 30.05.30050601 30.05.30050602 30.05.30050603 30.05.30050604 30.05.30050606 30.05.30050607 30.05.3130050605 30.05.300507 30.05.30050701 30.05.30050702 30.05.30050703 30.05.30050704 30.05.30050705 30.05.30050706 30.05.300508 30.05.30050801 30.05.30050802 30.05.30050803 30.05.30050804 30.05.30050805 30.05.30050806 30.05.30050807 30.05.300509 30.05.30050901 30.05.30050902 30.05.30050903 30.05.30050904


PLAFON 2017

2 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU BADAN KEUANGAN DAERAH BAGIAN TATA PEMERINTAHAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH FUNGSI LAINNYA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN BAGIAN HUKUM BAGIAN ORGANISASI BAGIAN PEREKONOMIAN BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN BAGIAN RUMAH TANGGA DAN PERLENGKAPAN BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL SEKRETARIAT DPRD INSPEKTORAT KECAMATAN PEKALONGAN UTARA KELURAHAN KANDANG PANJANG KELURAHAN PANJANG WETAN KELURAHAN DEGAYU KELURAHAN BANDENGAN KELURAHAN KRAPYAK KELURAHAN PADUKUHAN KRATON KELURAHAN PANJANG BARU KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN KELURAHAN JENGGOT KELURAHAN BUARAN KRADENAN KELURAHAN KURIPAN KERTOHARJO KELURAHAN KURIPAN YOSOREJO KELURAHAN SOKO DUWET KELURAHAN BANYURIP KECAMATAN PEKALONGAN BARAT KELURAHAN MEDONO KELURAHAN PODOSUGIH KELURAHAN TIRTO KELURAHAN SAPURO KEBULEN KELURAHAN BENDAN KERGON KELURAHAN PASIRKRATONKRAMAT KELURAHAN PRINGREJO KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR KELURAHAN KAUMAN KELURAHAN PONCOL KELURAHAN KLEGO KELURAHAN GAMER


3 60.000.000 108.030.000 12.838.720.000 0 4.290.245.000 4.290.245.000 1.569.890.000 1.569.890.000 62.854.825.000 1.406.315.000 1.490.425.000 1.344.822.000 1.692.300.000 1.124.300.000 464.310.000 4.577.770.000 9.828.924.000 235.380.000 24.872.742.000 1.978.570.000 3.934.555.000 105.000.000 106.000.000 101.880.000 116.000.000 124.700.000 144.540.000 114.400.000 1.926.889.000 114.600.000 132.100.000 121.900.000 136.220.000 132.100.000 133.000.000 1.755.700.000 117.720.000 102.000.000 117.600.000 122.500.000 135.080.000 140.000.000 143.280.000 2.878.445.000 156.703.000 102.000.000 101.880.000 114.600.000

56

KODE


1 30.05.30050905 30.05.30050906 30.05.30050907

2 KELURAHAN NOYONTAANSARI KELURAHAN SETONO KELURAHAN KALI BAROS JUMLAH BELANJA LANGSUNG Sumber : Aplikasi SIMRAL

PLAFON 2017 3 137.475.000 135.500.000 134.600.000 557.147.680.000

4.3. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran atau penggunaan dari surplus anggaran. Pembiayaan terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. 4.3.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah

Kebijakan Penerimaan Penerimaan pembiayaan pada tahun 2017 diasumsikan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA), dengan memperhitungkan kemungkinan terjadinya kelebihan penerimaan (over-target). Selain itu, SiLPA ini juga mengasumsikan adanya efisiensi yang akan terjadi pada pelaksanaan APBD 2016 yaitu perkiraan selisih positif antara pengeluaran riil dengan anggaran yang disediakan. 4.3.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Untuk kebijakan pengeluaran pembiayaan pada APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2017 adalah pembiayaan untuk penyertaan modal bagi Perusahaan Daerah Kota Pekalongan dan Bank Jateng, serta penyertaan modal dari penerusan hibah APBN Murni kepada PDAM. Penyertaan Modal kepada Perusahaan Daerah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah dan sesuai dengan kajian analisis keuangan Perusahaan Daerah.


57

BAB V PENUTUP

Kebijakan Umum APBD (KUA) Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2017, merupakan bagian dari pentahapan perencanaan pembangunan yang diawali dari Penyusunan Dokumen Perencanaan Jangka Pendek (RKPD) Kota Pekalongan Tahun 2017 serta KUA dan PPAS itu sendiri. Selanjutnya KUA Tahun 2017 ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebelum akhirnya kedua dokumen tersebut (KUA dan PPAS) akan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2017. Penyusunan KUA Tahun Anggaran 2017 merupakan formulasi kebijakan anggaran yang menjadi acuan dalam perencanaan operasional anggaran, dimana di dalamnya memuat arah dan kebijakan sebagai penjabaran dari kebijakan pemerintah daerah, serta aspirasi masyarakat. KUA Tahun Anggaran 2017 memuat komponen-komponen pelayanan dan tingkat pencapaian yang diharapkan pada setiap bidang kewenangan pemerintah daerah yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. Komponen dan kinerja pelayanan yang diharapkan tersebut disusun, disamping berdasarkan aspirasi masyarakat, juga mempertimbangkan kondisi dan kemampuan daerah, termasuk kinerja pelayanan yang telah dicapai dalam tahuntahun anggaran sebelumnya. Selanjutnya KUA Tahun Anggaran 2017 dalam pelaksanaannya diperlukan strategi atau cara tertentu yang diharapkan dapat memperlancar atau mempercepat pencapaian Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2017 karena adanya keterbatasan kemampuan pemerintah daerah, terutama dalam sumber daya, maka disusun strategi dan prioritas sesuai kemampuan pemerintah daerah. Asumsi-asumsi yang mendasari penyusunan KUA merupakan asumsi kondisi pada saat penyusunan yang disesuaikan pula dengan peraturan perundangan yang mendasarinya. Dinamika pelaksanaan pembangunan pemerintahan sangat dimungkinkan akan memunculkan terjadinya perubahan kondisi yang tidak sesuai asumsi. Selain itu pendapatan–pendapatan yang bersumber dari dana perimbangan (DAK, DAU dan Bagi Hasil Pajak / Bukan Pajak), dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, sangat bergantung pada kebijakan pemerintah yang lebih tinggi (Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi), oleh karena itu disepakati pengaturan sebagai berikut: 1. Dalam hal terjadi pergeseran asumsi yang melandasi penyusunan KUA akibat adanya kebijakan pemerintah maupun pemerintah daerah, dapat dilakukan penambahan atau pengurangan estimasi pendapatan daerah, maupun program dan kegiatan serta pagu anggaran indikatifnya; 2. Penambahan program dan kegiatan dilakukan dengan mempertimbangkan usulan program kegiatan dan plafon prioritas tambahan yang disampaikan dalam PPAS sesuai dengan tingkat urgenitas dan kebutuhan; 3. Penambahan atau pengurangan estimasi pendapatan daerah, maupun program dan kegiatan serta pagu anggaran indikatif tersebut dilakukan ketika proses pembahasan RAPBD tanpa melakukan perubahan Nota Kesepakatan KUA dan Nota Kesepakatan PPAS. Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2017 | BAB V PENUTUP

58

Demikianlah Kebijakan Umum APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2017, yang dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan PPAS dan RAPBD Tahun Anggaran 2017. Pekalongan,

November 2016

WALIKOTA PEKALONGAN PEKALONGAN

ACHMAD ALF ARSLAN DJUNAID, SE

Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2017 | BAB V PENUTUP

59

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2017

Recommend Documents