Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Depok Tahun 2009

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Depok Tahun 2009

PEMERINTAH KOTA DEPOK TAHUN 2008

PEMERINTAH KOTA DEPOK

DAFTAR ISI

Halaman BAB I.

BAB II.

BAB III.

PENDAHULUAN ……………………………………………………………….

1

1.1.

Latar Belakang …………………………………………………………

1

1.2.

Tujuan ……………………………………………………………………

2

1.3.

Dasar Hukum ……………………………………………………………

2

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH ………………………………..

5

2.1.

Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Daerah .......................

5

2.2.

Rencana Target Ekonomi Makro Pada Tahun 2009 ……………..

7

ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN

8

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD) ……..

BAB IV.

3.1.

Asumsi APBN Tahun 2009 …………………………..……………….

8

3.2.

Laju Inflasi dan Pertumbuhan PDRB Kota Depok ………………..

8

3.3.

Asumsi Lainnya ………………………………………………………... 9

KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH

10

4.1

Pendapatan Daerah ……………………………………………………

10

4.1.1. Kebijakan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2009 .......

10

4.1.2. Target Pendapatan Daerah .................................................

11

4.1.3. Upaya-Upaya Pemerintah Daerah Dalam Mencapai Target

12

Belanja Daerah ................................................................................

12

4.2.1. Kebijakan Belanja Daerah ...................................................

12

4.2.2. Kebijakan Belanja Tidak Langsung ......................................

13

4.2.

4.2.3. Kebijakan Pembangunan Daerah, Strategi dan Prioritas Pembangunan Daerah .........................................................

14

4.2.4. Kebijakan Belanja Daerah Berdasarkan Urusan dan SKPD

18

Pembiayaan Daerah .......................................................................

22

PENUTUP ……………………………………………………………………….

23

4.3. BAB V.

Kebijakan Umum APBD Kota Depok Tahun 2009

iii


BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Pembangunan daerah merupakan upaya pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan,

berdaya

saing,

maupun

peningkatan

indeks

pembangunan

manusia.

Pembangunan Daerah Kota Depok dimaksudkan untuk mewujudkan Visi Jangka Panjang : “Depok Kota Niaga dan Jasa yang Religius dan Berwawasan Lingkungan”, sebagaimana tercantum dalam RPJPD Kota Depok Tahun 2006-2025, dan Visi jangka menengah : “Menuju Kota Depok yang Melayani dan Mensejahterakan”, sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kota Depok Tahun 2006-2011. Berdasarkan hasil workshop isu strategis yang telah dilaksanakan bersama stakeholder Kota Depok, terdapat beberapa masukan seperti adanya peningkatan berbagai jenis pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, dan persampahan. Selaian itu, masyarakat juga mengharapkan adanya peningkatan upaya penanggulangan kemiskinan,

pemberdayaan

kelembagaan

masyarakat,

pengendalian

tata

ruang,

pengendalian banjir, dan pengembangan kebijakan yang mampu meningkatkan iklim investasi, dan pelaksanaan pemilihan umum yang lancar dan damai. Sesuai

amanat

UU

No.

25

Tahun

2004

tentang

Sistem

Perencanaan

Pembangunan Nasional maupun UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, RPJMD perlu dijabarkan ke dalam rencana pembangunan tahunan yang disebut RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah). Selanjutnya berdasarkan PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah berkewajiban menyampaikan rancangan Kebijakan Umum APBD sebagai landasan penyusunan RAPBD. Berdasarkan Pasal 83 Ayat (1) Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Kepala Daerah menyusun rancangan KUA dan PPAS berdasarkan RKPD dan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap tahun. Rancangan KUA Kota Depok Tahun 2009 disusun berdasarkan RKPD Kota Depok Tahun 2009 dan Permendagri No. 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009. Rancangan KUA memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah,


1


kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaiannya berupa langkah-langkah kongkrit dalam mencapai target. Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 32 Tahun 2008

tentang

pedoman penyusunan APBD Tahun Angaran 2009, bahwa Kepala Daerah menyampaikan rancangan KUA Tahun 2009 dan PPAS (Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara) Tahun 2009 disampaikan kepada DPRD dalam waktu bersamaan. Hal ini dimaksudkan dalam rangka

percepatan

pembahasan

RAPBD sehingga sesuai dengan target waktu yang

ditentukan. Substansi KUA juga dilakukan penyederhanaan, hanya mencakup hal-hal yang sifatnya kebijakan umum dan tidak menjelaskan hal-hal yang bersifat teknis dan detail. Lebih lanjut KUA yang telah disepakati melalui pembahasan antara TAPD dan Panitia Anggaran

DPRD,

masing-masing

dituangkan

ke

dalam

Nota

Kesepakatan

yang

ditandatangani bersama antara Kepala Daerah dengan Pimpinan DPRD. Penyusunan KUA disusun berdasarkan azas umum pengelolaan keuangan daerah, yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif dan efisien, ekonomis, transparan, bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

1.2. Tujuan. Tujuan

penyusunan

Rancangan

Kebijakan

Umum

APBD

Kota

Depok

Tahun Anggaran 2009 adalah memberikan landasan serta pedoman umum bagi penetapan Proritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam rangka penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Depok Tahun Anggaran 2009.

1.3. Dasar Hukum. Dasar hukum penyusunan KUA meliputi : 1. Undang-Undang Nomor 15 tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon; 2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 4. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 5. Undang-Undang

Nomor

25

tahun

2004

tentang

Sistem

Perencanaan

Pembangunan Nasional; 6. Undang-Undang Nomor. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 7. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;


2


8. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang (RPJP) Nasional; 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah; 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga; 11. Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2004-2009; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tatacara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerinah Daerah Kabupaten/Kota. 16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah. 17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. 18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah; 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009. 24. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 12 tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok tahun 2000-2010;


3


25. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 2 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok tahun 20062011; 26. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Depok tahun 2006-2025. 27. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Depok. 28. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah.


4

PEMERIN NTAH KOTA DEPO OK

BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. Perrkembangan Indikator Makro Eko onomi Daera ah P Pembanguna an ekonomi Kota Depok menga alami berba agai kemajuan, hal ittu dapat dilihat dari be eberapa indikator makro o ekonomi daerah, d anta ara lain Prod duk Domesttik DRB). PDR RB Kota De epok terakh hir (tahun 2 2006/angka sementara a), Regionall Bruto (PD atas dasa ar harga berrlaku, menga alami pening gkatan sebe esar 18,91 % dibanding Tahun 2005, yaitu darri Rp 7.541.666,15,- (d dalam juta) pada Tahu un 2005 me enjadi Rp 8.967.779,01 8 ,(dalam juta) j pada Tahun 20 006. Sedangkan atas dasar harrga konstan n mengalam mi peningka atan sebesa ar 6,65 % dari Rp. 4.750.034,10 (dalam juta a) Tahun 2005 2 menjadi Rp. 5.066 6.129,06,- (dalam ( juta) Tahun 200 06.

Ga ambar 2.1: PDRB P Kota D Depok Tahun n 2003-2006 10,0 000,000 9,0 000,000 8,0 000,000 7,0 000,000 6,0 000,000 5,0 000,000 4,0 000,000 3,0 000,000 2,0 000,000 1,0 000,000 2003

2004

PDRB atas a dasar ha arga berlaku

2005

2006

PDRB atas a dasar harga konstan

S Sumber: BPS Kotta Depok, 2006

P Proporsi terbesar dari PD DRB Kota D Depok adalah h sektor terssier (50,22 %), % kemudia an diikuti se ektor sekund der (47,13 %), % dan sekktor primer (2,65 %). F Fakta ini me emperlihatka an bahwa sektor s tersie er mulai menggeser ssektor sekun nder yang sebelumnya a merupaka an penyumb bang terbesar terhadap p PDRB Kotta Depok. Secara S rinci perkemban ngan proporrsi sumbang gan sektor-sektor dapat disimak pad da berikut:


Tabel 2.1. DISTRIBUSI PERSENTASE PDRB KOTA DEPOK TAHUN 2003-2006 ATAS DASAR HARGA BERLAKU

KELOMPOK SEKTOR (1)

2003

2004

2005)*

2006)*

(2)

(3)

(4)

(5)

A. P R I M E R

3,59

3,23

2,99

2,65

01. PERTANIAN

3,59

3,23

2,99

2,65

-

-

-

-

B. S E K U N BD E R

48,51

48,59

48,57

47,13

03. INDUSTRI PENGOLAHAN

38,30

38,52

38,49

37,54

4,34

4,09

4,81

4,73

02. PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN

04. LISTRIK, GAS DAN AIR MINUM 05. BANGUNAN/KONSTRUKSI

5,87

5,98

5,27

4,86

C. T E R S I E R

47,90

48,18

48,44

50,22

06.PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN

30,44

30,60

30,07

32,32

07. PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI

5,66

5,64

6,81

6,42

08.BANK & LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA

3,82

3,94

3,83

3,53

09.JASA-JASA

7,98

8,00

7,71

7,94

Sumber: BPS Kota Depok, 2006

Kemajuan ekonomi Kota Depok juga terlihat dari cukup tingginya Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), yaitu mencapai 6,65 %, lebih tinggi dibanding rata-rata pertumbuhan Jawa Barat (6,01 %). Dari semua sektor yang ada, sektor tersier mengalami pertumbuhan paling pesat, yaitu mencapai 7,73 %. Subsektor yang paling mendukung pesatnya laju pertumbuhan sektor tersier adalah subsektor perdagangan, hotel dan restoran yang meningkat mencapai 9,39 %. Angka ini merupakan yang paling tinggi dibanding subsektor-subsektor yang berkembang di Kota Depok.

Subsektor yang tinggi pula

pertumbuhannya adalah jasa-jasa yang mengalami pertumbuhan mencapai 8,04 %. Berdasarkan hasil kajian ekonomi regional Jawa Barat yang disusun oleh Bank Indonesia, menunjukkan bahwa perekonomian Jawa Barat triwulan I - 2008 diperkirakan tumbuh sekitar 6,62 %, lebih tinggi dibanding capaian tahun lalu. Pada triwulan II, prospek perekonomian Jawa Barat bahkan diperkirakan akan tumbuh pada kisaran 6,70 %7,10 %. Prospek yang masih positif ini ditopang oleh pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan investasi di Propinsi Jawa Barat.

Namun demikian, berdasarkan data BPS bahwa inflasi sampai Bulan Oktober 2008 mencapai 12,03. Hal ini terkait dengan dampak kenaikan harga BBM yang sudah mulai dirasakan sehingga dikhawatirkan akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi.


6


2.2. Rencana Target Ekonomi Makro Pada Tahun 2009 Perekonomian Kota Depok sangat dipengaruhi oleh perkembangan lingkungan eksternal dan internal. Krisis global yang disebabkan oleh krisis keuangan Amerika dan krisis energi dunia saat ini diperkirakan akan memberikan pengaruh terhadap perekonomian secara umum pada tahun 2009, yang berpotensi memicu inflasi dan perlambatan pertumbuhan ekonomi. Secara internal, perekonomian Kota Depok akan dipengaruhi oleh jumlah penduduk, yang di satu sisi merupakan potensi pasar barang dan jasa, namun di sisi lain merupakan beban pembangunan ekonomi jika daya beli masyarakat menurun. Faktor lainnya adalah ketersediaan infrastruktur. Melalui penyediaan infrastruktur yang baik, diperkirakan mempengaruhi efisiensi perekonomian dan daya tarik investasi. Struktur perekonomian Kota Depok yang didominasi oleh sektor tersier telah menempatkan Depok sebagai kota jasa dan perdagangan. Oleh karena itu upaya mendorong pertumbuhan ekonomi kota Depok perlu diselaraskan dengan upaya pengembangan sektor jasa dan perdagangan sebagai factor pengungkitnya. Pada tahun 2009 diperkirakan kontribusi sektor tersier akan makin besar seiring dengan melemahnya pertumbuhan sektor primer dan sekunder. Faktor yang tidak kalah penting adalah ketentraman dan ketertiban daerah yang berpengaruh besar dalam kelancaran usaha dan aktivitas ekonomi. Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2009 diharapkan berlangsung lancar dan aman sehingga tidak berdampak negatif terhadap perekonomian daerah. Dengan catatan bahwa berbagai tantangan di atas dapat diatasi dan diantisipasi dengan baik, maka prospek perekonomian Kota Depok tahun 2009 diperkirakan tetap meningkat, apalagi mengingat kondisi ekonomi makro yang semakin baik dari tahun ke tahun. Di sisi permintaan, sektor konsumsi rumah tangga akan menjadi pendorong utama pertumbuhan. Infrastruktur jalan yang meningkat dan adanya pelayanan satu pintu diharapkan akan lebih memacu daya tarik investasi di Kota Depok. Di sisi penawaran, pertumbuhan ekonomi Kota Depok diperkirakan didorong oleh sektor tertier, seperti perdagangan, hotel, dan restoran, serta jasa-jasa. Akan tetapi, dengan terjadinya krisis keuangan dunia, maka diperkirakan akan berdampak pada perekonomian Kota Depok pada tahun 2009.


7


BAB III ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)

Berbagai asumsi yang menjadi dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2009 adalah asumsi dasar APBN, laju inflasi, pertumbuhan PDRB dan asumsi lainnya.

3.1. Asumsi APBN Tahun 2009. Beberapa asumsi dalam penyusunan APBN tahun 2009 sebagai berikut : 1. Harga minyak mentah dunia diperkirakan masih tetap tinggi, berkisar antara 80 dollar AS per barel. 2. Penerimaan dari pajak sebesar 13,8 – 14,1 % dari PDB, sementara hutang pemerintah 32,0-34,0 persen dari PDB, sehingga target defisit APBN tahun 2009 diperkirakan berada pada kisaran 1 % dari PDB. Tingkat defisit yang relatif tinggi ini akan mempengaruhi peningkatan kebutuhan pembiayaan, namun memberikan keleluasaan dalam menentukan besarnya pengeluaran pemerintah. 3. Nilai tukar rupiah diasumsikan berada pada kisaran Rp. 9.400 per dolar AS, sedangkan tingkat suku bunga SBI tiga bulan sebesar 7,5 %. Kondisi ini diharapkan dapat mendorong sektor riil untuk lebih berperan dalam pertumbuhan ekonomi, menjaga stabilitas ekonomi, dan meningkatkan kemampuan ekonomi yang akan memperluas lapangan kerja dan mengurangi jumlah penduduk miskin. 4. Laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2009 diperkirakan 6 % dan laju inflasi diperkirakan 6,2 %. 5. Angka Pengangguran Terbuka diperkirakan dapat ditekan menjadi 6,5% - 7,5% dan tingkat kemiskinan turun menjadi sekitar 10% - 11% pada akhir tahun 2009.

3.2. Laju Inflasi dan Pertumbuhan PDRB Kota Depok Berdasarkan data BPS sampai dengan bulan Oktober 2008 laju inflasi Kota Depok tahun 2008 sebesar 12,03 persen dengan inflasi tertinggi terjadi pada bulan Juni 2008 sebesar 2,45 persen. Angka inflasi Kota Depok cukup tinggi dibanding daerah lain, bahkan lebih tinggi dibanding angka rata-rata nasional. Sedangkan pertumbuhan PDRB, PDRB tahun 2006 atas harga berlaku meningkat 18,91 persen dibanding tahun 2005 yaitu dari Rp. 7.541.666,15,- juta pada tahun 2005 menjadi Rp. 8.967.779,01,- juta pada tahun 2006. Sedangkan PDRB atas harga konstan


8


mengalami peningkatan sebesar 6,65 persen dari Rp. 4.750.034,10,- juta tahun 2005 menjadi Rp. 5.066.129,06,- juta pada tahun 2006. Jika dilihat dalam kurun waktu empat tahun terakhir, laju pertumbuhan PDRB adalah sebagai berikut: Tabel 3.1: Laju Pertumbuhan PDRB Kota Depok Tahun 2003-2006* Laju Pertumbuhan PDRB Kota Depok

2003

2004

2005

2006

Atas Harga Berlaku

14,20

13,77

19,11

18,91

Atas Harga Konstan

6,26

6,50

6,96

6,65

*Sumber BPS Kota Depok

3.3. Asumsi Lainnya Asumsi dasar lainnya yang dipergunakan dalam penyusunan APBD Kota Depok Tahun Anggaran 2009 adalah : 1. Jumlah penduduk meningkat. Berdasarkan data BPS tahun 2007, rata-rata laju pertumbuhan penduduk Kota Depok sebesar 3,43 %, dengan kepadatan penduduk mencapai 7.339,37 jiwa/km2. 2. Investasi akan meningkat, terkait dengan kondisi infrastruktur yang semakin membaik dan peningkatan pelayanan publik yang lebih baik. Berdasarkan hasil kajian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2008 terhadap 21 unit pelayanan di Kota Depok, rata-rata IKM sebesar 75,71% (sementara), menurut SK MEN-PAN Nomor : 25/M.PAN/2/2004, angka ini dapat diartikan bahwa menurut persepsi masyarakat kota Depok, layanan publik di Kota Depok tergolong dalam kategori B atau kinerja unit pelayanan baik. 3. Pelaksanaan Pemilu legislatif dan Presiden pada tahun 2009 dapat mempengaruhi stabilitas sosial politik, apabila berlangsung lancar dan damai dapat meningkatkan aktivitas sosial ekonomi masyarakat. Sebaliknya, jika pemilu berlangsung tidak kondusif, berpotensi menurunnya aktivitas sosial ekonomi masyakarat. 4. Penerapan Perda No. 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah memenuhi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan dan Kewenangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Kelembagaan Perangkat Daerah. Hal ini akan berpengaruh terhadap peningkatan belanja langsung maupun tidak langsung sebagai akibat bertambahnya unit kerja Pemerintah Kota. 5. Rencana kenaikan gaji PNS dan pengangkatan CPNSD.


9


BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH

4.1. Pendapatan Daerah 4.1.1.

Kebijakan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2009 Kebijakan pendapatan daerah tahun anggaran 2009 memperhatikan prinsi-prinsip

sebagai berikut : 1. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran. 2. Seluruh pendapatan daerah

dianggarkan

dalam

APBD

secara

bruto,

dalam

pengertian bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan dan/atau dikurangi dengan bagi hasil. 3. Pendapatan daerah merupakan perkiraan terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan dalam kurun waktu satu tahun anggaran. Selanjutnya disampaikan kebijakan dari masing-masing sumber pendapatan daerah sebagai berikut : a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumber pendapatan daerah yang menjadi kewenangan dan secara langsung dipengaruhi

oleh

kinerja

Pemerintah

Daerah

adalah

Pendapatan

Asli

Daerah.

Pada dasarnya peroleh penerimaan daerah dari sumber PAD selalu meningkat setiap tahun. Sesuai arahan RPJMD, setiap tahun PAD diupayakan dapat meningkat sebesar 5% dibanding capaian tahun sebelumnya. Sumber pendapatan asli daerah yang diharapkan mengalami peningkatan adalah : penerimaan atas pajak daerah, retribusi ijin tertentu dengan proporsi terbesar adalah IMB dan ijin pemanfaatan ruang. Sedangkan dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah mengalami kenaikan pada penerimaan jasa giro dan pemakaian air bersih.

b. Dana Perimbangan Dana Perimbangan merupakan kewenangan Pemerintah Pusat. Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2009, arah kebijakan alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) adalah:


10


a. Dialokasikan kepada daerah berdasarkan persentase untuk mendanai kebutuhan daerah. b. Mengalami proses penyempurnaan dalam perhitungan, penetapan alokasi dan ketepatan waktu penyalurannya ke daerah. c. Akan ditingkatkan akuntabilitas/tanggung gugat serta efektivitas penggunaannya.

Untuk

Dana

Alokasi

Umum

(DAU),

berdasarkan

RKP

2009,

diupayakan

sekurang-kurangnya 26% dari pendapatan dalam negeri netto yang ditetapkan dalam APBN dengan terus meningkatkan akurasi data dasar perhitungan DAU yang bersumber dari instansi

yang

berwenang,

serta

meningkatkan

transparansi

dan

akuntabilitas

penggunaannya. DAU sebagai penopang utama pembiayaan pembangunan daerah diharapkan dapat meningkat pada tahun 2009. Arah kebijakan Dana Alokasi Khusus tahun 2009 : a. Diprioritaskan untuk membantu daerah dengan kemampuan fiskal rendah dan sedang dalam rangka mendanai kegiatan penyediaan sarana dan prasarana fisik pelayanan dasar masyarakat yang menjadi urusan daerah. b. Meningkatkan akses penduduk miskin terhadap pelayanan dasar, melalui kegiatan khusus di bidang kesehatan, pendidikan, kependudukan, dan infrastruktur. c. DAK digunakan untuk membiayai bidang-bidang tertentu, yaitu pendidikan, kesehatan, pertanian, kependudukan, infrastruktur jalan, irigasi, air minum, lingkungan hidup, kelautan dan perikanan, kehutanan dan perhubungan.

c. Lain-lain Pendapatan yang Sah. Pengelolaan Lain-lain Pendapatan yang Sah merupakan kewenangan Pemerintah Pusat dan Provinsi. Oleh sebab itu kebijakan tentang sumber pendapatan ini tergantung kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Provinsi berdasarkan hasil koordinasi dan konsultasi dengan daerah.

4.1.2.

Target Pendapatan Daerah

a. Pendapatan Asli Daerah Pendapatan

Asli

Daerah

terdiri

atas

Pajak

Daerah,

Retribusi

Daerah,

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Untuk pajak daerah terdiri dari 6 jenis pajak (pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, PJU dan parkir). Sedangkan retribusi daerah terdapat 22 jenis retribusi. Hasil pengelolaan kekayaan daerah


11


bersumber dari 2 pos, yaitu bagian laba PDAM dan bagian laba atas penyertaan modal pada Bank Jabar. Sesuai RPJMD, setiap tahun PAD diupayakan dapat meningkat sebesar 5% dibanding capaian tahun sebelumnya. b. Dana Perimbangan Dana Perimbangan Kota Depok selama 5 tahun terakhir (2004-2008) mengalami pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 12,00 % dan kontribusi terhadap APBD dalam kurun waktu yang sama sebesar 68,94 %. Dana Perimbangan pada tahun 2009 diharapkan mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. c. Lain-lain Pendapatan yang Sah Lain-lain pendapatan yang sah Kota Depok terdiri dari hibah, dana darurat, dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya, Dana Penyesuaian dan otonomi khusus, serta bantuan keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya. Kewenangan pengelolaan Lain-lain Pendapatan yang Sah ada pada Pemerintah Pusat dan Provinsi.

Namun demikian, diharapkan adanya peningkatan dari sumber

pendapatan ini, khususnya pada Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi serta dari Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya. 4.1.3.

Upaya-Upaya Pemerintah Daerah Dalam Mencapai Target Upaya mengoptimalkan penerimaan daerah dari sumber dana perimbangan akan

dilakukan melalui : 1. Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah 2. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan, 3. Peningkatan kualitas sumberdaya aparatur. 4. Optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan PBB, Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh OPDN), PPh Pasal 21 dan; 5. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan Dana Perimbangan.

4.2. Belanja Daerah 4.2.1.

Kebijakan Belanja Daerah Belanja Daerah adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah

yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.


12


Kebijakan belanja daerah Tahun 2009 diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan program RPJMD (tahun ke empat) serta Urusan Wajib dan Pilihan pemerintah daerah berdasarkan PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Perda No. 07 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Depok Perda No. 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Urusan wajib terdiri dari : pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, penataan

ruang,

perencanaan

pembangunan,

perhubungan,

lingkungan

hidup,

kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, sosial, ketenagakerjaan, koperasi dan usaha kecil menengah, penanaman modal, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, otonomi daerah pemerintahan umum administrasi keuangan

perangkat

daerah

kepegawain

dan

persandian,

ketahanan

pangan,

pemberdayaan masyarakat desa, statistik, kearsipan, komunikasi dan informatika serta perpustakaan. Sedangkan urusan pilihan terdiri dari: pertanian, energi dan sumber daya mineral, pariwisata, kelautan dan perikanan, perdagangan serta industri.

4.2.2.

Kebijakan Belanja Tidak Langsung Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang tidak terkait secara langsung

dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja tidak langsung terdiri dari Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Tidak Terduga. Kebijakan untuk belanja tidak langsung adalah sebagai berikut : 1. Mengalokasikan belanja pegawai, dalam bentuk gaji dan tunjangan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada Tahun 2009, alokasi belanja pegawai akan mengalami

peningkatan seiring adanya kebijakan kenaikan gaji PNS sebesar 15, penyesuaian eselonering dalam rangka pelaksanaan SOPD baru, biaya pemungkutan pajak daerah dan pengangkatan CPNSD. 2. Mengalokasikan

tambahan

penghasilan

kepada

Pegawai

Negeri

Sipil

untuk

meningkatkan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja, kondisi kerja, dan pertimbangan obyektif lainnya. 3. Mengalokasikan belanja hibah yang digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta yang secara spesifik


13


telah ditetapkan peruntukannya. Belanja hibah diperkirakan mengalami penurunan terkait dengan selesainya program PPK-IPM. 4. Mengalokasikan belanja bantuan sosial yang digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. 5. Mengalokasikan belanja tidak terduga yang merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya.

4.2.3.

Kebijakan Pembangunan Daerah, Strategi dan Prioritas Pembangunan Daerah Kebijakan pembangunan Kota Depok tahun 2009 ditetapkan berdasarkan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Kota Depok Tahun 2006 – 2011, isu strategis dan masalah mendesak/aktual, serta dengan memperhatikan arahan RKP (Rencana Kerja Pemerintah) serta RKPD Propinsi Jawa Barat tahun 2009.

Mengingat keterbatasan

sumberdaya anggaran, maka ditetapkan skala prioritas pembangunan. Proses penetapan prioritas pembangunan daerah tahun 2009 dilakukan berdasarkan bagan alir berikut. Gambar 4.1. Bagan Alir Penetapan Prioritas Pembangunan Daerah

Kebijakan Pemerintah Pusat

Evaluasi Kinerja Pembangunan 2007 dan 2008

Isu strategis Pembangunan Tahun2009

- Visi dan misi - Kondisi obyektif

RPJMD KOTA DEPOK

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN

RENCANA KERJA TAHUN 2009

Prioritas Pembangunan Jabar

Berdasarkan alur tersebut, maka ditetapkan Program Prioritas Tahun 2009 adalah sebagai berikut :

I.

Peningkatan Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan. Sasaran : Meningkatkan pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan. Program : ¾ Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan


14


¾ Penyelenggaraan dan Peningkatan Kesehatan keluarga ¾ Penanganan Penyakit Menular dan Tidak Menular ¾ Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan dan Sanitasi Dasar ¾ Penyelenggaraan Promosi Kesehatan ¾ Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Baik Jalur Sekolah dan Luar Sekolah. ¾ Peningkatan Kualitas Tenaga Pendidik dan Kependidikan ¾ Peningkatan Pembinaan Generasi Muda, Olah Raga dan Seni Budaya Sekolah ¾ Peningkatan Manajemen Pelayanan

II. Penanggulangan Kemiskinan Sasaran : Penyediaan lapangan pekerjaan, Meningkatkan Pendapatan Masyarakat, Memperbaiki Sanitasi Lingkungan Program : ¾ Peningkatan Kualitas Ketenagakerjaan ¾ Perlindungan Ketenagakerjaan ¾ Pengembangan Agribisnis Perkotaan ¾ Penataan Lingkungan Pemukiman ¾ Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan. ¾ Penyelenggaraan dan Peningkatan Kesehatan keluarga. ¾ Peningkatan Kewaspadaan Pangan dan Gizi. ¾ Peningkatan Pelayanan Masyarakat Veteriner dan kesehatan Hewan ¾ Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan ¾ Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Sejahtera ¾ Peningkatan Manajemen Pelayanan ¾ Penyelenggaraan Jaminan Sosial. ¾ Penataan Lingkungan Pemukiman

III. Peningkatan Pelayanan Transportasi Masyarakat Sasaran : Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Jalan dan Jembatan, Meningkatkan Efektifitas Manajemen Transportasi, Sosialisasi dan Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Pengguna Jalan. Program : ¾ Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi


15


¾ Pengembangan Manajemen Transportasi ¾ Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan ¾ Pengelolaan dan Pengembangan Aset Daerah

IV. Penanggulangan dan Peningkatan Layanan Persampahan Sasaran : Mengatasi Keterbatasan Lahan TPS dan TPA, Mengoptimalkan Kualitas Pelayanan Persampahan, Meningkatkan Jangkauan Pelayanan Persampahan. Program : ¾ Peningkatan Manajemen Pengelolaan Persampahan di TPA ¾ Peningkatan Manajemen Pengelolaan Persampahan di TPS ¾ Peningkatan Manajemen Pelayanan

V. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Sasaran : Mengoptimalkan Peran Kelembagaan Lokal, Meningkatkan Keswadayaan Masyarakat Program : ¾ Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan ¾ Peningkatan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup ¾ Peningkatan Pelestarian seni dan Budaya ¾ Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Sejahtera

VI. Pengendalian Tata Ruang Sasaran : Meningkatkan

dan

Menegakkan

Regulasi

Tata

Ruang,

Meningkatkan

dan

Mengoptimalkan Perencanaan Tata Ruang, Memelihara Kawasan Lindung dan Situ serta pemulihan pasca bencana. Program : ¾ Perencanaan, Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang & Bangunan ¾ Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan ¾ Peningkatan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup

VII. Pengendalian Banjir Sasaran : Memperbaiki Sistem Drainase, Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Mencegah Banjir.


16


Program : ¾ Pengendalian Banjir ¾ Peningkatan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup ¾ Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan ¾ Penataan Lingkungan Pemukiman

VIII. Peningkatan Pelayanan Air Bersih Sasaran: Meningkatkan jumlah pelanggan dan fasilitasi pengelolaan air bersih Kota Depok. Program : ¾ Peningkatan Jangkauan Layanan Air Bersih

IX. Investasi Sasaran : Meningkatkan

Potensi

Daerah,

Menciptakan

Iklim

Investasi

yang

Kondusif,

Meningkatkan Peran Swasta dalam pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Program : ¾ Pengembangan Obyek Wisata ¾ Peningkatan Produktifitas Usaha Koperasi dan UKM ¾ Pengembangan dan Penataan Pasar Rakyat ¾ Pengembangan Usaha Industri Rumah Tangga, Kecil dan Menengah ¾ Pengembangan Usaha Perdagangan dan Jasa ¾ Peningkatan Daya Tarik Investasi ¾ Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan

X. Pemilihan Umum 2009 Sasaran : Meningkatkan

Kewaspadaan

dan

Mengantisipasi

Konflik

Sosial,

Meningkatkan

Partisipasi Masyarakat Program : ¾ Peningkatan Kualitas Kehidupan Politik ¾ Peningkatan Kerjasama Antar Lembaga ¾ Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan


17


Selain prioritas pembangunan sebagaimana diuraikan diatas, terdapat beberapa Sasaran pembangunan yang harus dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan sosial, politik dan kemasyarakatan, yaitu

Program : peningkatan kualitas

kehidupan beragama, peningkatan kualitas kehidupan politik, pembinaan organisasi sosial

kemasyarakatan,

peningkatan

pelestarian

peningkatan seni

dan

pembinaan

budaya.

generasi

Selanjutnya

muda

dan

olahraga,

terdapat

pula

beberapa

program dan kegiatan yang harus dilaksanakan sehubungan pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2006-2011. Adapun target Indikator Makro Kota Depok untuk tahun 2009 sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok 2006-2011, meliputi peningkatan Indek Kepuasan Masyarakat sebesar 2,5 %, mengurangi titik kemacetan minimal 2 titik, mengurangi titik banjir pada 1 lokasi, bertambahnya cakupan pelayanan sambungan air bersih 1400 Sambungan Rumah (SR), bertambahnya unit pengolahan sampah pada 10 lokasi, penataan kawasan kumuh pada 3 lokasi, meningkatnya LPE 6,48, pertumbuhan PAD sebesar 5%, dan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 80,21 (meliputi Indeks Kesehatan (IK) 74,79, Indeks Pendidikan (IP) 70,00, Indeks Daya Beli (IDB) 622,99).

4.2.4.

Kebijakan Belanja Daerah Berdasarkan Urusan dan SKPD Kebijakan Belanja Daerah berdasarkan Urusan dan SKPD dapat dilihat pada Tabel

berikut : Tabel 4.1: ARAH KEBIJAKAN BELANJA UNTUK TIAP URUSAN PEMERINTAHAN TAHUN 2009

No

Urusan

Kebijakan

SKPD pelaksana

1

Pendidikan

Meningkatkan angka partisipasi SMP dan SMA; Penanganan buta aksara; Penanganan siswa rawan drop-out/miskin; Peningkatan mutu pelayanan pendidikan;

Dinas Pendidikan

2

Kesehatan

Menekan Angka kematian bayi dan ibu; Penanganan gizi kurang/buruk; Pelayanan kesehatan untuk keluarga miskin; Optimalisasi layanan RSUD, penanganan penyakit menular dan tidak menular; Peningkatan mutu pelayanan kesehatan;

Dinas Kesehatan, RSUD


18


Urusan

No 3

Pekerjaan Umum

Kebijakan

SKPD pelaksana

Peningkatan dan pemerataan pembangunan jalan; Penanganan kemacetan; Penanganan banjir kota; Peningkatan DAS dan situ;

Dinas Bina Marga dan Sumberdaya Air

Pembangunan dan pengelolaan UPS; Peningkatan taman kota; Peningkatan TPS, TPA dan TPU; Merebut adipura;

Dinas Kebersihan dan Pertamanan

4

Perumahan

Peningkatan pelayanan air bersih; Penanganan rumah tidak layak huni; Peningkatan kualitas kawasan kumuh;

Dinas Tataruang dan Pemukiman

5

Penataan Ruang

Peningkatan perencanaan tataruang; Pengendalian tataruang/RTH; Pembangunan gedung/kantor;

Dinas Tataruang dan Pemukiman

6

Perencanaan Pembangunan

Peningkatan penyusunan rumusan kebijakan, koordinasi perencanaan, pengendalian pelaksanaan pembangunan;

Bappeda

7

Perhubungan

Optimalisasi manajemen transportasi ; Penegakan aturan dan tertib lalu lintas;

Dinas Perhubungan

8

Lingkungan Hidup

Peningkatan pengendalian pencemaran dan penghijauan kota;

Badan Lingkungan Hidup

9

Pertanahan

10

Kependudukan dan capil

Pelaksanaan Sistem Administrasi Kependudukan (SIAK); Penertiban kependudukan;

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

11

Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Sosialisasi KDRT dan KPA; Peningkatan pemberdayaan wanita (P2WKSS, UP2K, kelompok wanita rawan ekonomi);

Badan Pemberdayaan

Setda

12

Keluarga berencana dan Keluarga sejahtera

Peningkatan program KB dan kesehatan reproduksi; Revitalisasi posyandu;

13

Sosial

Peningkatan pelayanan santunan kematian; Pemberdayaan ekonomi PMKS; Nikah Masal;

Perempuan dan KB Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Dinas Tenaga Kerja dan Sosial

14

Ketenagakerjaan

Peningkatan penyediaan lapangan kerja dan kualitas ketenagakerjaan;

Dinas Tenaga Kerja dan Sosial


19


No

Urusan

Kebijakan

SKPD pelaksana

15

Koperasi dan UKM

Pemberdayaan usaha mikro dan kecil; revitalisasi koperasi;

Dinas KUKM dan Pasar

16

Penanaman Modal

Peningkatan promosi dan potensi investasi daerah; Peningkatan peran swasta dalam pembiayaan infrastruktur:

Bappeda

17

Kebudayaan

Pengembangan seni dan budaya khas/asli Depok

Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata, Seni dan Budaya

18

Kepemudaan dan Olahraga

Peningkatan prestasi pemuda dan olahraga

Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata, Seni dan Budaya

19

Kesbang dan Politik dalam negeri

Peningkatan partisipasi politik warga dalam Pemilu 2009; Menjaga kerukunan antarumat beragama;

Kantor Kesbangpollinmas

20

Otda, Pemerintahan umum, Administrasi keuangan, perangkat daerah, Kepegawaian, dan persandian

Peningkatan SDM aparatur, Kebijakan kinerja kelembagaan, dan Manajemen aset daerah; Pemberdayaan kecamatan dan kelurahan; Peningkatan kualitas kehidupan beragama; Fasilitasi Pemilu legislatif dan Presiden;

Setda

Peningkatan kualitas peran dan fungsi legislatif

Setwan

Peningkatan kualitas pengawasan

Inspektorat Daerah

Peningkatan pendapatan, pengelolaan keuangan, dan penganggaran

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kecamatan

Peningkatan pelayanan masyarakat, K3 dan kualitas musrenbang Peningkatan daya tarik investasi Penurunan penyimpangan narkotika Penertiban PKL, bangunan liar dan perijinan; Pengamanan pilpres dan legislatif; Peningkatan SDM dan sarana prasarana pelayanan pemadam kebakaran Peguatan Kelembagaan Masyrarakat;


Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Sekretariat Badan Narkotika Kota Satuan Polisi Pamong Praja Dinas Pemadam Kebakaran Kantor Kesbangpollinmas

20


No

Urusan

Kebijakan

SKPD pelaksana

21

Ketahanan Pangan

Menjaga ketersediaan, distribusi , konsumsi dan keamanan pangan;

22

Pemberdayaan masyarakat dan desa

Peningkatan keswadayaan dan keberdayaan masyarakat; Peningkatan peran kelembagaan masyarakat; PNPM-P2KP

23

Statistik

24

Karsipan

25

Komunikasi dan Informatika

Peningkatan kualitas pelayanan informasi dan komunikasi (peningkatan akses informasi bagi masy)

Dinas Komunikasi dan Informasi

26

Perpustakaan

Peningkatan pelayanan perpustakaan

27

Pertanian

Peningkatan produktivitas pertanian; Pemantapan komoditas hortikultura; Peningkatan daya beli petani miskin; Peningkatan pelayanan keswan dan kesmavet;

Kantor Arsip dan Perpustakaan Dinas Pertanian dan Perikanan

28

Energi dan SDM

Pengendalian air bawah tanah, dan distribusi migas

29

Pariwisata

Pengembangan potensi wisata unggulan/khas daerah

30

Perikanan

Peningkatan Komoditas unggulan Perikanan

31

Perdagangan

Penataan dan peningkatan kenyamanan pasar

Perlindungan tenaga kerja Peningkatan ketersediaan dan kualitas data/statistic Peningkatan manajemen arsip dan perpustakaan

Perlindungan konsumen; Pemberdayaan pedagang mikro dan kecil; 32

Industri

33

Transmigrasi

Pemberdayaan industri rumah tangga dan kecil; Pengembangan industri /kerajinan potensial;


Kantor Pemberdayaan masyarakat dan Ketahanan Pangan, Dinas Kesehatan, Dinas Indag, Dinas Pertanian dan Perikanan,Dinas KUKM&Pasar Kantor Pemberdayaan masyarakat dan Ketahanan Pangan, Bapeda, Setda Disnakersos Bappeda Kantor Arsip dan Perpustakaan

Dinas Indag, Dinas Bina Marga dan SDA Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata, Seni dan Budaya Dinas Pertanian dan Perikanan Dinas KUKM dan Pasar Dinas Indag

Dinas Indag

Disnakersos

21


4.3. Pembiayaan Daerah Pembiayaan daerah disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Kebijakan pembiayaan tahun 2009 untuk Penerimaan Pembiayaan berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran TA sebelumnya, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman. Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan diarahkan untuk penyertaan modal daerah, pembayaran pokok utang dan pemberian pinjaman daerah. Pada tahun 2009, akan ditingkatkan dana penyertaan modal daerah kepada Bank Jabar dan Banten.


22


BAB V PENUTUP

Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun 2009 yang memuat kebijakan dan arah umum pembangunan daerah, setelah disepakati antara Walikota dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) akan menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2009. Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2009.

Depok,

2008

PIMPINAN DPRD

WALIKOTA DEPOK

(H. NAMING D BOTHIN. S.Sos)

(H. NUR MAHMUDI ISMA’IL)

KETUA


23


NOTA KESEPAKATAN Antara PEMERINTAH KOTA DEPOK Dengan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK

Nomor

: 172/853-Setwan/08 910.54/40/NK/TAPD/Huk/2008

Tanggal : 13 Desember 2008 Tentang KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN ANGGARAN 2009

Yang bertanda tangan dibawah ini : 1. Nama

: H. NUR MAHMUDI ISMA’IL

Jabatan

: Walikota Depok

Alamat Kantor

: Jalan Margonda Raya Nomor 54, Depok

Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Depok 2. a. Nama

: H. NAMING D. BOTHIN, S.Sos

Jabatan

: Ketua DPRD Kota Depok

Alamat Kantor

: Jalan Boelevard Kota Kembang Sektor Anggrek

b. Nama

: Drs. AMRI YUSRA, M.Si

Jabatan

: Wakil Ketua DPRD Kota Depok

Alamat Kantor


c. Nama

: AGUNG WITJAKSONO, SH,MM

Jabatan

: Wakil Ketua DPRD Kota Depok

Alamat Kantor


sebagai

pimpinan

DPRD

bertindak

selaku

dan

atas

nama Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok. Dengan

ini

menyatakan

bahwa

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disepakati

bersama

antara DPRD

dijadikan sebagai dasar

diperlukan

dengan

penyusunan

dalam

rangka Kebijakan

Pemerintah

Prioritas

dan

penyusunan Anggaran Umum

Daerah

Plafon

APBD

yang

untuk

selanjutnya

Anggaran

Sementara

APBD Tahun Anggaran 2009.


i


Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap kebijakan umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2009, Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD Tahun Anggaran 2009. Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2009 disusun dalam Lampiran yang menjadi kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini. Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2009.

Depok,

2008 PIMPINAN

WALIKOTA DEPOK

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK

selaku,

selaku,

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

(H. NUR MAHMUDI ISMA’IL)

(H. NAMING D BOTHIN, S.Sos) KETUA

(Drs. AMRI YUSRA, M.Si) WAKIL KETUA

(AGUNG WITJAKSONO, SH,MM) WAKIL KETUA


ii



iii

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Depok Tahun 2009

Recommend Documents