Analisis kinerja keuangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) kota depok tahun anggaran 2010-2014
Nama : Suci Ramadhani NPM : 27212166 Jurusan : Akuntansi Dosen Pembimbing : Dr. Dra. Peni Sawitri, MM
Latar belakang Pemerintah daerah sebagai pihak yang diberikan tugas dalam menjalankan roda pemerintahan, pembangunan dan layanan sosial masyarakat. Wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban keuangan daerahnya. Untuk dinilai apakah pemerintah daerah tersebut sudah berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak.
Pengelolaan keuangan daerah sangat besar pengaruhnya terhadap nasib suatu daerah, karena dapat menentukan apakah daerah tersebut dapat menjadi daerah yang kuat, berkembang atau tidak. Tergantung dari cara pengelolaan keuangannya. Peraturan pemerintah no 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan yang baik akan memberikan manfaat pada efektifitas pelayanan publik dengan pemberian pelayanan yang tepat sasaran dan meningkatkan mutu pelayanan publik.
Rumusan Masalah
Batasan Masalah
Tujuan Masalah
• Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Kota Depok ditinjau dari Rasio Kemandirian. • Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Kota Depok ditinjau dari Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah. • Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Kota Depok ditinjau dari Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah. • Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Kota Depok ditinjau dari Rasio Aktivitas. • Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Kota Depok ditinjau dari Rasio Pertumbuhan.
• penulis membatasi penelitian ini hanya pada analisis kinerja keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kota Depok Tahun Anggaran 2010 – 2014. Dan dengan menggunakan Rasio Kemandirian, Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah, Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah, Rasio Aktifitas dan Rasio Pertumbuhan.
• Untuk mengetahui Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Depok ditinjau dari Rasio Kemandirian. • Untuk mengetahui Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Depok ditinjau dari Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah. • Untuk mengetahui Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Depok ditinjau dari Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah. • Untuk mengetahui Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Depok ditinjau dari Rasio Aktifitas. • Untuk mengetahui Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Depok ditinjau dari Rasio Pertumbuhan.
TAHUN
Rasio Kemandirian
REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) (Rp)
BANTUAN PEMERINTAH (Rp)
PRESENTASE
(1)
(2)
(1 : 2)
2010
142.380.788.621,00
667.535.226.354,00
21,33%
2011
282.747.544.886,76
670.534.565.738,00
42,17%
2012
474.705.361.540,18
804.427.210.250,00
59,01%
2013
581.207.570.935,26
882.959.151.918,00
65,82%
2014
659.173.522.492,23
988.939.408.957,00
66,65%
Rata-Rata rasio kemandirian selama 5 tahun : 51,00% TAHUN
Rasio Efektifitas
REALISASI PAD (Rp)
ANGGARAN PAD (Rp)
PRESENTASE
(1)
(2)
(1 : 2)
2010
142.380.788.621,00
128.229.208.876,94
111,04%
2011
282.747.544.886,76
257.464.813.546,74
109.82%
2012
474.705.361.540,18
387.942.005.405,00
122,37%
2013
581.207.570.935,26
513.087.581.193,55
113,28%
2014
659.173.522.492,23
638.584.271.255,45
Rata-Rata rasio efektifitas selama 5 tahun : 111,94%
103,22%
REALISASI BELANJA DAERAH (Rp)
REALISASI PENDAPATAN DAERAH (Rp)
PRESENTASE
(1)
(2)
(1 : 2)
2010
1.088.629.034.046,33
1.111.708.060.137,00
97,92%
2011
1.350.085.338.873,00
1.329.137.909.464,76
101,58%
2012
1.371.444.184.912,00
1.634.893.022.148,18
83,89%
2013
1.883.224.062.227,73
1.921.402.778.745,26
98,01%
2014
2.011.328.640.125,00
2.207.866.591.868,23
91,10%
TAHUN
Rasio Efisiensi
Rata-Rata rasio efisiensi selama 5 tahun : 94,50%
REALISASI TOTAL BELANJA OPERASI (Rp)
REALISASI TOTAL BELANJA DAERAH (Rp)
PRESENTASE
(1)
(2)
(1 : 2)
2010
582.058.899.491,00
1.088.629.034.046,00
2011
683.947.885.939,00
1,350.085.338.873,00
50,66%
2012
664.651.499.274,00
1.371.444.184.912,00
48,46%
2013
689.832.315.500,73
1.883.224.062.227,73
36,63%
2014
750.107.532.194,00
2.011.328.640.125,00
37,29%
TAHUN
Rasio Aktivitas Belanja Operasi
REALISASI TOTAL BELANJA MODAL (Rp)
REALISASI TOTAL BELANJA DAERAH (Rp)
PRESENTASE
(1)
(2)
(1 : 2)
2010
506.570.134.555,00
1.088.629.034.046,00
46,53%
2011
666.137.452.934,00
1.350.085.338.873,00
49,34%
2012
706.792.685.638,00
1.371.444.184.912,00
51,54%
2013
1.193.391.746.727,00
1.883.224.062.227,73
63,37%
2014
1.261.221.107.931,00
2.011.328.640.125,00
62,71%
TAHUN
Rasio Aktivitas Belanja Modal
53,47%
Rasio Pertumb uhan PAD
TAHUN 2010 2011 2012 2013 2014
REALISASI PENERIMAAN PAD Xn-Xn-1 (Rp) (1) 140.366.756.265,76 191.957.816.653,42 106.502.209.395,08 77.965.951.556,97
REALISASI PENERIMAAN PAD Xn-1 (Rp) (2) 142.380.788.621,00 282.747.544.886,76 474.705.361.540,18 581.207.570.935,26
PRESENTAS E (1 : 2) 99% 68% 22% 13%
TAHUN
Rasio Pertumbuhan Belanja Operasi
PRESENTASE (1 : 2)
2010
-
-
-
2011
101.888.986.448,00
582.058.899.491,00
18%
2012
(19.296.386.665,00)
683.947.885.939,00
-3%
2013
25.180.816.226,73
664.651.499.274,00
4%
2014
60.275.216.693,27
689.832.315.500,73
9%
TAHUN
Rasio Pertumbuhan Belanja Modal
REALISASI BELANJA OPERASI XN-1 (Rp) (2)
REALISASI BELANJA OPERASI Xn-Xn-1 (Rp) (1)
REALISASI BELANJA MODAL XN1 (Rp) (2)
REALISASI BELANJA MODAL Xn-Xn-1 (Rp) (1)
2010
-
-
PRESENTASE (1 : 2) -
2011
159.567.318.379,00
506.570.134.555,00
31%
2012
40.655.232.704,00
666.137.452.934,00
6%
2013
486.599.061.089,00
706.792.685.638,00
69%
2014
67.829.361.204,00
1.193.391.746.727,00
6%
Kinerja Keuangan Pemerintahan Kota Depok jika dilihat dari Rasio Kemandirian Daerah tergolong tinggi dan pola hubungannya termasuk pola partisipatif yaitu peranan pemerintah pusat semakin berkurang, mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi. Perolehan masing-masing prsentase tahun 2010 – 2014 adalah sebesar 21,33%, 42,17%, 59,01%, 65,82% dan 66,65%.
Kinerja keuangan Pemerintah Kota Depok jika dilihat dari Rasio Efektifitas untuk tahun 2010 sebesar 111,04%, tahun 2011 sebesar 109,82%, tahun 2012 sebesar 122,37%, tahun 2013 sebesar 113,28% dan pada tahu 2014 sebesar103,22% telah dikatakan efektif karena perolehan persentase dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 berada diatas 100%.
Kinerja Keuangan Pemerintahan Kota Depok jika dilihat dari Rasio Aktivitas adalah sebagian besar dana yang dimiliki Pemerintah Daerah diprioritaskan untuk kebutuhan belanja operasi dan rasio belanja modal relatif sama. Ini dapat dibuktikan dari ratarata rasio belanja operasi yang masih sama dengan rata-rata rasio belanja modal. Perolehan belanja operasi dari tahun 2010-2014 berturut-turut 53,47%, 50,66%, 48,46%, 36,63% dan 37,29%. Sedangkan rasio belanja modal dari tahun 2010 sampai dengan 2014 adalah 46,53%, 49,34%, 51,54%, 63,37% dan 62,71%.
Kinerja Keuangan Pemerintahan Kota Depok jika dilihat dari Rasio Efisiensi tahun 2010, 2013, dan tahun 2014 dinyatakan kurang efisien karena berada pada skala 90%-100% yang masingmasing persentase sebesar 97,92%, 98,01% dan 91,10%. Sementara pada tahun 2011 dinyatakan tidak efisien karena berada pada skala 100% ke atas yang persentase nya sebesar 101,58%. Tahun 2012 dinyatakan cukup efisien karena perolehan presentase berada pada skala 80%-90% yaitu sebesar 83,89%.
Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Depok jika dilihat dari Rasio Pertumbuhan cenderung berfluktuatif terutama pada tahun 2012 yang sempat mengalami penurunan. Penyerapan anggaran belanja operasi tahun 2012 yang dirasa kurang karena hanya mampu menyerap sebesar 83,65% atau senilai Rp.664.651.499.274,00 dari total yang di anggarkan sebesar Rp.794.558.983.615,55
saran Berdasarkan hasil penelitian serta hal-hal yang berkaitan dengan keterbatasan penelitian, maka peneliti memberikan sara sebagai berikut Bagi Pemerintahan Kota Depok Dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Kota Depok yang lebih cepat, pemerintah Kota Depok mengalokasikan Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Darah (APBD) untuk mendorong perekonomian lebih ditingkatkan. Penyerapan anggaran merupakan faktor penting untuk keberhasilan pemerintah daerah dalam menjalankan pemerintahannya, dalam penyerapan anggaran. Pemerintah Kota Depok harus terus mengoptimalkan penerimaan dari potensi pendapatannya yang telah ada. Dalam mendukung peningkatan pajak dan retribusi, pemerintah KotaDepok diharapkan selalu melakukan pengawasan dan pengedalian secara benar dan berkelanjutan untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan dalam perolehan Pendapatan Asli Daerah. Untuk peneliti selanjutnya Bagi peneliti selanjutnya diharapakan untuk lebih rinci lagi dalam menganalisa kinerja keuangan pemerintah daerah, dengan menggunakan berbagai macam rasio yang lebih banyak dan diharapkan untuk menambah lagi jangka waktu penelitian, tidak hanya 5 tahun saja.
