Analisis Keterlambatan Penetapan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Perda APBD) Kota Bekasi Tahun Anggaran 2013

Analisis Keterlambatan Penetapan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Perda APBD) Kota Bekasi Tahun Anggaran 2013 Ni’matul Ma’rifah, Roy Valiant Salomo 1. Departemen Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia 2. Departemen Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia E-mail: [email protected]

Abstrak Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh pemerintah daerah dan DPRD. APBD ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember sebelum tahun anggaran berjalan. Namun, dalam pelaksanaannya masih banyak daerah di Indonesia terlambat menetapkan APBD termasuk Kota Bekasi. Setiap tahun Kota Bekasi selalu terlambat menetapkan APBD. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori kebijakan publik dan penganggaran daerah. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab keterlambatan penetapan APBD di Kota Bekasi tahun anggaran 2013, yaitu:1) Adanya keterlambatan pembahasan KUA-PPAS antara DPRD dan TAPD; 2) Adanya keterlambatan evaluasi Raperda APBD oleh gubernur Jawa Barat; 3) Belum ada sanksi dari pemerintah pusat terhadap keterlambatan penetapan APBD di daerah; 4) Belum adanya peran aktif eksekutif dan legislatif dalam mendorong penetapan APBD tepat waktu. Rekomendasi yang diberikan yaitu memperjelas pokok-pokok pikiran dewan, memperjelas hak dewan dalam penganggaran, dan memperjelas hasil reses dewan yang masuk ke dalam penganggaran serta memberlakukan sanksi bagi daerah yang terlambat.

The Analysis of Local Government Budget Delay in Bekasi City Fiscal Year 2013 Abstrack Local Government budget is an annual financial of local government plan which is discussed by legislative and executive, determined no later than December 31 of the current budget year. In practice, Bekasi City experienced budget delay in 2013. This research used public policy and local budgeting theories. By using qualitative research methods with data collection techniques in-depth interviews and document studies for collecting the data. The results showed that the cause of the delay were: 1)The delay of General Budget Policies–Provisional Budget Priorities and Funding Levels (KUA-PPAS) discussion between legislative and executive budget committee will affect further processes; 2)The delay of local government budget plan evaluation that done by governor ; 3)The absence of punishment from central government regarding local government budget delay, and; 4)The local government that has not been active promoting local government budget punctually. The recommendation from this research are clarifying the legislative budget authority, the form of aspirations, the recess result that possesses into the budget, and give the punishment for the local government budget delay. Keywords: Rregional budget; budget delay; budgeting process

Analisis keterlambatan..., Ni Matul Ma Rifah, FISIP UI, 2014

Pendahuluan Tema sentral reformasi total di Indonesia adalah mewujudkan masyarakat madani dan terciptanya good governance (Mardiasmo, 2002:3). Good governance merupakan suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha (World Bank dalam Mardiasmo, 2002:24). Menurut Haris (2007:39) salah satu cara untuk mewujudkan good governance di Indonesia yaitu melalui penyelenggaraan desentralisasi. Diberlakukannya desentralisasi memberikan konsekuensi bagi daerah untuk mengelola keuangannya sendiri. Keuangan daerah dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dikelola berdasarkan sistem pengelolaan keuangan daerah yang diatur oleh pemerintah pusat. Dalam proses penetapan peraturan daerah tentang APBD melibatkan berbagai tahapan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, masa APBD meliputi waktu satu tahun yaitu mulai tanggal 1 Januari hingga 31 Desember. Salah satu prinsip pengelolaan keuangan daerah yang harus dipatuhi oleh setiap pemerintah daerah yaitu keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Prinsip tepat waktu artinya penyusunan APBD hingga penetapan APBD harus dilaksanakan sesuai dengan pedoman dan jadwal yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Pemerintah pusat telah menetapkan pedoman pengelolaan keuangan sesuai dengan tahapan dan jadwal. Tahapan dalam penyusunan APBD menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu dimulai dari penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), penyusunan Rencana Kerja Anggaran SKPD (RKA-SKPD), pembahasan RAPBD, evaluasi RAPBD oleh gubernur dan penetapan APBD. Sesuai dengan peraturan, sebelum APBD ditetapkan daerah tidak bisa menggunakan anggaran dalam rangka pembangunan dan pelayanan publik. Oleh karena itu, penetapan APBD seharusnya dapat dilakukan tepat waktu karena meskipun anggaran dapat disusun dengan baik, jika proses penetapannya terlambat akan berpotensi menimbulkan masalah dalam pelaksanaannya (Sugianto, 2008:18).


Meskipun terdapat ancaman permasalahan yang ditimbulkan dari adanya keterlambatan penetapan APBD, tetapi masih terdapat banyak daerah di Indonesia yang terlambat menetapkan APBD dari tahun ke tahun. Hal ini dapat digambarkan dalam grafik penetapan APBD berikut.

350 325 300 275 250 225 200 175 150 125 100 75 50 25 -

327 274 214 211

118

2010

2012

2013

2011

186 176 160 139 115 109 76 62 60 44

Des Thn Sblm

2009

Jan

Peb

73 60 62 41 21

Mar

21

12 10 6

12 4

Apr

Mei

2 11

1

Juni

Juli

Grafik 1 Penetapan APBD TA 2009-2013 Provinsi, Kabupaten, dan Kota di Indonesia Sumber: Kementerian Keuangan RI, 2013

Grafik 1 menunjukkan masih banyak daerah di Indonesia yang terlambat menetapkan APBD dari tahun ke tahun. Dari tabel di atas dapat dilihat jumlah daerah yang terlambat dari tahun 2009 hingga 2013 yaitu 406 daerah (77,48 persen), 310 daerah (59.16 persen), 311 daerah (59,35 persen) 250 daerah (47,7 persen) dan 197 daerah (37,59 persen). Salah satu daerah yang selalu terlambat dalam menetapkan APBD yaitu Kota Bekasi. Bahkan karena keterlambatannya, Kota Bekasi pernah mendapatkan sanksi penundaan DAU pada tahun anggaran 2011 karena terlambat menetapkan APBD hingga batas waktu yang telah ditentukan. Bahkan Kota Bekasi menjadi satu-satunya daerah yang pernah mendapatkan sanksi penundaaan DAU dan merupakan salah satu daerah yang memiliki keterlambatan paling lama di antara daerah yang lain di provinsi Jawa Barat Apabila dibandingkan dengan daerah lain di pulau jawa, provinsi Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah daerah terlambat terbanyak dari tahun ke tahun khususnya dari tahun anggaran 2010 hingga 2013. Dari lima provinsi di pulau Jawa, Jawa Barat menjadi penyumbang terbesar keterlambatan dengan persentase 48,15 persen daerah atau sejumlah 13 daerah dari 27 daerah yang berada di Jawa Barat terlambat, Selain menjadi provinsi dengan keterlambatan terbanyak di Pulau Jawa, provinsi Jawa Barat juga termasuk ke dalam lima


besar provinsi dengan keterlambatan daerah terbanyak di Indonesia yaitu Provinsi Papua Barat (58 persen), Jambi (58 persen), Riau (54 persen), Jawa Barat (48 persen), dan Papua (47 persen). APBD kota Bekasi pada tahun 2010 hingga 2013 ditetapkan pada tanggal 23 Februari 2010, 11 April 2011, 15 Februari 2012, dan 25 Januari 2013. Keterlambatan proses penetapan APBD di Kota Bekasi tentu saja memiliki beberapa dampak terhadap pengelolaan anggaran di Kota Bekasi seperti keterlambatan penyampaian APBD kepada pemerintah pusat karena APBD yang sudah ditetapkan wajib dilaporkan kepada pemerintah pusat paling lambat 31 Januari tahun berjalan (Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005), tahun anggaran tidak berjalan satu tahun (Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pasal 19), lamanya proses pencairan anggaran untuk berbagai program pembangunan dan pelayanan masayarakat di daerah, tertundanya beberapa kegiatan yang seharusnya dapat dilaksankan pada awal tahun, tertumpuknya beberapa kegiatan pembangunan di akhir tahun, mengurangi kualitas pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah Kota Bekasi dan tertundanya sejumlah kegiatan dan pembangunan infrastruktur. Dari penjelasan yang telah diungkapkan di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat banyak permasalahan yang dapat ditimbulkan dari keterlambatan penetapan APBD mulai dari pelanggaran disiplin anggaran hingga terhambatnya pelaksanaan pelaksanaan pembangunan daerah dan karena terlambatnya pencairan dana. Untuk itu permasalahan mengenai hal-hal apa saja yang menyebabkan keterlambatan penetapan APBD di Kota Bekasi menarik untuk diteliti, dilihat dari kendala dan permasalahan yang dialami dalam proses penyusunan APBD di Kota Bekasi. Untuk dapat memfokuskan penelitian maka analisis dilakukan pada penyusunan satu tahun anggaran yaitu tahun anggaran 2013. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab keterlambatan penetapan APBD di Kota Bekasi tahun anggaran 2013.

Tijauan Teoritis Pengertian kebijakan menurut James E. Andersen (1969) dalam Winarno (2012:20) merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seseorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan. Proses pembuatan kebijakan publik melibatkan tahapan-tahapan yang kompleks karena didalam pembuatannya akan selalu melibatkan berbagai proses dan variabel yang harus dikaji (Winarno, 2012: 35). Hal ini juga sejalan dengan pandangan Randall B. Ripley (1995) dalam Subarsono (2008:11)


yang mengemukakan bahwa proses pembuatan kebijakan publik harus melalui tahapantahapan kebijakan publik. Pertama, penyusunan agenda kebijakan merupakan suatu proses agar suatu masalah bisa mendapat perhatian dari pemerintah. Kedua, tahapan formulasi dan legitimasi kebijakan yaitu menganalisis kebijakan dan informasi yang berhubungan dengan berusaha mengembangkan alternatif-alternatif kebijakan, membangun dukungan dan melakukan negosiasi, sehingga sampai pada sebuah kebijakan yang dipilih. Ketiga yaitu tahap implementasi kebijakan. Dalam proses implementasi sering ada mekanisme insentif dan sanksi agar implementasi suatu kebijakan berjalan dengan baik. Tahapan terakhir yaitu evaluasi kebijakan yang bermanfaat bagi penentuan kebijakan baru di masa yang akan datang, agar kebijakan yang akan datang lebih baik dan lebih berhasil. Menurut Nugroho (2011: 505) perumusan kebijakan merupakan inti dari kebijakan publik karena dalam perumusan dibahas mengenai batas-batas kebijakan publik.Pengertian formulasi kebijakan menurut Dye (2008: 42) yaitu policy formulation is the development of policy alternatives for dealing with problems on the public agenda (formulasi kebijakan adalah pengembangan dari berbagai alternatif untuk menentukan permasalahan dalam agenda kebijakan). Menurut Thurmaier dan Willoughby (2001: 37) inti dari proses penganggaran merupakan proses pengambilan keputusan untuk menemukan keseimbangan yang tepat antara pengeluaran, penerimaan dan utang. Masing-masing elemen tersebut membutuhkan keputusan yang tepat seperti bagaimana mengalokasikan sumber-sumber keuangan pemerintah melalui kebijakan dan program. Oleh karena itu, masalah penganggaran merupakan bagian integral dari masalah kebijakan publik. Dennis Palumbo (1995) dalam Thurmaier dan Willoughby (2001: 37) mendefiniskan kebijakan publik sebagai pedoman dalam membuat peraturan, hukum, dan program. Pedoman tersebut tidak tampak (invisible) dan dimanifestasikan di dalam strategi pemecahan masalah publik oleh pemerintah. Karena proses penganggaran merupakan sebuah proses pemilihan alternatif dan pengambilan keputusan maka proses penganggaran dapat dilihat pula dalam konsep perumusan kebijakan publik yang memiliki tahapan-tahapan pengambilan keputusan. Shah (2007: 221) menyatakan bahwa setiap proses anggaran pemerintah memerlukan siklus di antaranya yaitu tahap persiapan (priorities, envelope, timetable, instruction, departemental review, execution review and submission), persetujuan (submission to council, budget coverage, committee deliberation, public coment, adjustment and approaval, executive concurrence), Pelaksanaan (warrants, policy intent, apportionment and allotment, pre-audit, midyear adjustment and discretion, subsystem) dan audit dan evaluasi (financial audit,


management and operations audit, program audits, reporting. Faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan dalam proses penganggaran menurut Thurmaier dan Willoughby (2001:7) yaitu

kondisi finansial (financial condition), faktor politik (politic factor),

pengaturan organisasi pembuat anggaran (organization setting of the state budget office), dan karakteristik personal pembuat anggaran (personal characteristics of budget examiners). Hopwood dan Tomkins (1984:134) berpendapat bahwa dalam proses anggaran melibatkan dua organisasi yang berasal dari birokrasi dan lembaga politik yaitu lembaga perwakilan atau parlemen. Hubungan keduanya memiliki peran yang penting dimana lembaga perwakilan bertindak untuk mengontrol dan mengarahkan birokrasi. Andersen, Lessen, & Nielsen (2010: 4) menyatakan bahwa dokumen anggaran yang terlambat (late budget) adalah dokumen anggaran yang ditetapkan (enacted) setelah awal tahun fiskal yang baru. Penetapan anggaran harus dilakukan tepat waktu karena beberapa alasan di antaranya yaitu biaya ekonomi (economic cost), sebagai pengukur produktivitas legisltif (as a measure of legislative productivity), dan sebagai pengukur good governance (Andersen, Lessen, & Nielsen (2010: 4). Keterlambatan penetapan anggaran disebabkan oleh berbagai faktor. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Andersen, Lassen, & Nielsen pada tahun 2010: 21), terdapat beberapa faktor yang menyebabkan anggaran ditetapkan terlambat. Yaitu lamanya proses pembahasan anggaran dengan legislatif yang disebabkan oleh berbagai pembahasan yang rumit seperti: tingkat pengangguran (unemployment), pemerintahan yang terpisah (divided government), pemilihan umum (election), jumlah penduduk (population), full time legislative, dan deadline. Hasil penelitian serupa juga dilakukan oleh Jeff Cummins pada tahun 2010 dalam hasil penelitian jurnalnya yang berjudul “Applying Method the Madness: An Empirical Analysis of California Budget Delays” yang mengungkapkan hasil penelitiannya secara garis besar sama dengan hasil penelitian Andersen, Lassen, & Nielsen (2010) yang juga menghasilkan penalitian faktor penyebab keterlambatan penetapan anggaran yaitu lamanya pembahasan anggaran dengan legislatif dan adanya pemilihan umum (Cummins, 2010). Hasil penelitian serupa juga dihasilkan oleh Klarner, Phillips & Muckler yang berjudul “The Causes of Fiscal Stalemate” (2010) yang juga menambahkan perubahan pendapatan perkapita dan surplus anggaran sebagai faktor penyebab keterlambatan penetapan anggaran.


Metode Penelitian Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif karena penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan penyebab keterlambatan penetapan APBD di Kota Bekasi pada tahun anggaran 2013 secara mendalam dengan cara menyajikan pandangan berbagai sumber informasi secara terperinci. Berdasarkan tujuannya penelitian ini termasuk ke dalam penelitian deskriptif. Penelitian ini termasuk dalam penelitian murni atau basic research atau academic research. Berdasarkan dimensi waktu, penelitian ini termasuk ke dalam penelitian cross-sectional. Berdasarkan teknik pengumpulan data, penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data kualitatif. Jenis data yang dikumpulkan pada saat penelitian terdiri dari dua jenis yaitu data primer dan data sekunder dengan instrumen berupa wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Data primer diperoleh dari wawancara berbagai narasumber yaitu pemerintah pusat (Kementerian Dalam Negeri RI dan Kementerian Keuangan RI), Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Bekasi (Sekretaris daerah, Bappeda, BPKAD, dan Dispenda), LSM (FITRA), dan Akademisi. Data hasil wawancara yang dilakukan selama penelitian kemudian dianalisis dengan berpedoman pada teknis analisis data kualitaif menurut Miles dan Huberman (2007: 16) yang dibagi menjadi tiga alur kegiatan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

Hasil Penelitian Pembentukan Kota Bekasi baru dilakukan pada tahun 1996 dengan dikeluarkannya undangundang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Tingkat II Bekasi menggantikan kota bekasi sebagai kota administratif. Pada awal terbentuk Kota Bekasi hanya memiliki 4 kecamatan yaitu Bekasi Timur, Bekasi Selatan, Bekasi Barat, dan Bekasi Utara dengan 18 kelurahan dan 8 desa. Pada tahun 2003 menjadi 10 kecamatan dengan 52 kelurahan dan pada tahun 2008 jumlah kecamatan menjadi 12 dengan dengan jumlah kelurahan sebanyak 56 kelurahan. Jumlah penduduk Kota Bekasi pada tahun 2012 sebesar 2.523.032 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 11.184 jiwa/km2. Dalam proses penyusunan APBD, penduduk dalam setiap kelurahan berhak memberikan aspirasinya melalui musrenbang kelurahan yang hasilnya akan dibawa ke dalam proses musrenbang kecamatan. Setiap kecamatan di Kota Bekasi nantinya akan diikutsertakan dalam proses musrenbang Kota. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan APBD di daerah yaitu kepala daerah, DPRD, dan Tim Anggaran


Pemerintah Daerah (TAPD). Di Kota Bekasi TAPD terdiri dari Sekretaris Daerah sebagai koordinator, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota Bekasi, dan Dinas Pendapatan Daerah. Dalam penyusunan APBD setiap tahun akan melibatkan tahapan dan jadwal yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan untuk tahun 2013 dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2013. Adapun jadwal penyusunan APBD berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 yaitu sebagai berikut. Tabel 1 Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan APBD No. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

7. 8.

9. 10.

Uraian Penyusunan RKPD Penyampaian Rancangan KUA-PPAS oleh Ketua TAPD kepada Kepala Daerah Penyampaian Rancangan KUA-PPAS oleh Kepala Daerah kepada DPRD Rancangan KUA-PPAS disepakati antara kepala daerah dan DPRD Surat Edaran Kepala Daerah perihal Pedoman RKA-SKPD dan RKA-PPKD Penyusunan dan Pembahasan RKA-SKPD dan RKA-PPKD serta penyusunan Rancangan APBD Penyampaian Rancangan APBD kepada DPRD Pengambilan persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah Hasil Evaluasi Rancangan APBD

Penetapan Perda APBD dan Perkada Penjabaran APBD sesuai dengan hasil evaluasi Sumber: Lampiran Permendagri 22/2011

Waktu

Keterangan

Akhir Bulan Mei Minggu 1 bulan Juni

1 minggu

Pertengahan bulan Juni

6 minggu

Akhir bulan Juli Awal bulan Agustus

1 minggu

Awal Agustus sampai dengan akhir September

7 minggu

Minggu pertama bulan Oktober Paling lama satu bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan 15 hari kerja (bulan Desember) Paling lambat Akhir Desember (31 Desember)

2 bulan

Tahapan penyusunan APBD berdasarkan peraturan tersebut yaitu penyusunan RKPD, penyusunan dan pembahasan KUA-PPAS, penyusunan RKA-SKPD, penyusunan RAPBD, evaluasi RAPBD oleh gubernur, dan penetapan APBD. Penentuan jadwal penyusunan APBD di daerah dijadikan pedoman bagi daerah dalam menyusun anggaran setiap tahun. Apabila daerah tidak mengikuti jadwal yang telah ditentukan dan menetapkan APBD melebihi waktu yang telah ditentukan yaitu pada tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya, maka


penetapan APBD di daerah dikatakan terlambat. Selain itu, prinsip pengelolaan keuangan daerah juga harus disusun dan dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Tahapan penyusunan yang pertama yaitu penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Proses perencanaan RKPD di Kota Bekasi yang merupakan dokumen awal dan proses penyusunan APBD di Kota Bekasi dapat dilihat bahwa secara umum proses perencanaan RKPD berjalan dengan baik dan tidak ada masalah yang signifikan mempengaruhi proses perencanaan terutama dalam menyebabkan keterlambatan penetapan RKPD. Setiap tahapan dalam proses perencanaan RKPD Kota Bekasi berjalan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku. Hal tersebut dilakukan karena adanya komitmen dan upaya untuk selalu mengikuti jadwal yang sudah ada. Upaya untuk selalu mengikuti jadwal perencanaan juga dapat dilihat dari pelaksanaan perencanaan RKPD dari tahun ke tahun seperti yang terdapat dalam tabel berikut. Tabel 2 Perbandingan Jadwal Tahapan Perencanaan (RKPD) Kota Bekasi Tahun Anggaran 2011-2013 No 1.

Tahapan 2011 26 Jan - 2 Feb 2010

Musrenbang Tingkat Kelurahan 2. Musrenbang Tingkat 8 – 10 Februari Kecamatan 2010 3. Forum SKPD 16 Februari 2010 4. Musrenbang tingkat Kota 15 Maret 2010 5. Penyampaian dan 31 Mei 2010 Penetapan RKPD Sumber: Bappeda Kota Bekasi, 2013

Tahun Anggaran 2012 17-24 Januari 2011 7-9 Februari 2011 21 Maret 2011 28 Maret 2011 11 Mei 2011

2013 16-24 Januari 2012 13-16 Februari 2012 28 Februari 2012 12 Maret 2012 4 Juni 2012

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa pelaksanaan tahapan perencanaan Kota Bekasi (RKPD) selalu dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Dalam tabel dapat dilihat bahwa musrenbang tingkat kelurahan dilaksanakan pada bulan Januari dari tahun ke tahun khususnya dari tahun 2010 hingga tahun 2012 kecuali pada tahun 2010 sedikit terlambat. Namun keterlambatan tersebut tidak signifikan karena hanya berselisih 2 hari dari jadwal yang ditentukan. Ketepatan waktu perencanaan juga dapat dilihat dari pelaksanaan musrenbang kecamatan yang dilaksanakan pada bulan Februari secara berturut-turut selama tiga tahun dari tahun 2010 hingga 2012. Ketepatan juga terjadi pada tahapan lainnya yaitu tahapan forum SKPD, musrenbang tingkat Kota, dan penetapan RKPD. Masing-masing


tahapan sudah sesuai dengan jadwal yang ditetapkan yaitu pada bulan Maret hingga minggu pertama bulan Juni. Bahkan pada tahapan forum SKPD pelaksanaannya lebih cepat dari yang seharusnya. Tahapan penyusunan APBD yang kedua yaitu pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS). Penyusunan KUA-PPAS merupakan tahapan yang paling krusial dalam tahapan penyusunan APBD karena di dalamnya melibatkan pembahasan dengan dewan dan melibatkan penentuan prioritas sehingga membutuhkan proses yang lama. Dalam KUA-PPAS aspirasi dan keinginan anggota dewan dimasukan dan melalui proses perdebatan yang panjang karena tidak semua aspirasi dapat masuk ke dalam KUA-PPAS. Dalam pembahasan KUA-PPAS, Kota Bekasi mengalami keterlambatan dalam pelaksanaannya. Hal tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut. Tabel 3 Jadwal Penyusunan KUA-PPAS Kota Bekasi Tahun Anggaran 2012 No 1.

Uraian Penyusunan RKPD

Waktu 4 Juni 2012

2.

Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh Ketua TAPD kepada kepala daerah Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh kepala daerah kepada DPRD Rancangan KUA dan Rancangan PPAS disepakati antara kepala daerah dan DPRD

11 Juni 2012

3.

4.

12 Juni 2012

19 November 2012

Keterangan Perwal Nomor 20 Tahun 2012 Surat Sekretaris Daerah Nomor 903/1330Bappeda/VI/2012 Surat Walikota Bekasi Nomor 900/1451Bappeda/VII/2012 Nota Kesepakatan Nomor 201A Tahun 2012 dan Nomor 20A Tahun 2012

Sumber: BPKAD Kota Bekasi, 2013

Pembahasan KUA-PPAS di Kota Bekasi memakan waktu lama karena beberapa hal. Pertama yaitu pengaturan mengenai penyampaian pokok-pokok pikiran DPRD yang belum jelas. Pokok-pokok pikiran dewan seharusnya disampaikan pada saat pembahasan RKPD. Namun, di Kota Bekasi penyampaian pokok-pokok pikiran juga dilakukan pada saat pembahasan KUA-PPAS sehingga proses pembahasan KUA-PPAS menjadi semakin lama. Meskipun pada dasarnya hal tersebut tidak melanggar peraturan, tetapi memasukkan pokok pikiran pada saat pembahasan KUA-PPAS akan berdampak pada berubahnya perencanaan Kota Bekasi yang sebenarnya telah ditetapkan dalam dokumen RKPD. Terlebih lagi dokumen RKPD juga sudah memuat aspirasi-aspirasi dewan dan masyarakat melalui proses musrenbang tingkat kelurahan, tingkat kecamatan, forum SKPD, dan musrenbang tingkat kota. Salah satu dampak yang ditimbulkan dari belum adanya peraturan penyampaian pokok-pokok pikiran DPRD


yaitu lamanya proses pembahasan KUA-PPAS di Kota Bekasi yang berdampak pula terhadap keterlambatan tahapan penyusunan anggaran berikutnya yaitu penyusunan dokumen RKASKPD dan penetapan APBD. Penyebab kedua atas keterlambatan pembahasan KUA-PPAS yaitu pemahaman DPRD terhadap pedoman penyusunan APBD yang belum tepat. Pemahaman DPRD terhadap ketentuan jadwal persetujuan RAPBD yang belum tepat menimbulkan proses pembahasan anggaran di Kota Bekasi tidak sesuai dengan jadwal dan mengalami kecenderungan keterlambatan setiap tahun mengingat mind set DPRD mengenai batas waktu persetujuan RAPBD dan penetapan Perda APBD yang masih belum tepat. Belum tepatnya pemahaman DPRD Kota Bekasi mengenai batas waktu persetujuan dan penetapan Perda APBD juga berdampak pada lamanya proses pembahasan KUA-PPAS di Kota Bekasi karena pembahasan KUA-PPAS di Kota Bekasi baru dilaksanakan pada bulan Oktober padahal penyerahan rancangan KUA-PPAS oleh eksekutif sejak pertengahan bulan Juni. Penyebab keterlambatan pembahasan KUA-PPAS yang ketiga yaitu adanya perbedaan persepsi antara DPRD dan TAPD dalam proses pembahasan KUA-PPAS. Perbedaan persepsi terutama terletak pada cara penghitungan pendapatan. Perbedaan persepsi yang terjadi dalam proses pembahasan KUA-PPAS menjadi salah satu penyebab terlambatnya pembahasan KUA-PPAS dengan anggota dewan karena perbedaan-perbedaan persepsi menimbulkan proses negosiasi yang panjang dan akhirnya tidak sedikit pula diskusi atau pembahasan KUAPPAS yang tidak memiliki penyelesaian. Selain menyebabkan pembahasan KUA-PPAS mengalami pembahasan yang lama, perbedaan persepsi antara dewan dan TAPD dalam proses penganggaran juga menimbulkan proses diskusi semakin lama karena SKPD sebagai penyedia data tidak bisa secara langsung dapat memberikan data yang diminta oleh DPRD sehingga pembahasan yang seharusnya bisa selesai di dalam satu pertemuan, tetapi karena belum sinkronnya data antara DPRD dan TAPD menyebabkan pembahasan semakin berlarutlarut dan menyebabkan penetepan KUA-PPAS menjadi lama. Selanjutnya penyebab keterlambatan pembahasan KUA-PPAS yang keempat yaitu perbedaan kepentingan terhadap program dan kegiatan yang dianggarkan dalam APBD. Terdapat perbedaan kepentingan dalam proses pembahasan anggaran khususnya dalam pembahasan KUA-PPAS dimana anggota DPRD akan membawa kepentingan aspirasi masyarakat sebagai salah satu kewajiban anggota dewan dalam proses pembahasan karena dewan harus bisa memenuhi janji kosntituennya. Apabila dilihat dari sudut pandang eksekutif dan TAPD maka


kepentingan unsur tersebut berkaitan dengan tugasnya menjalankan fungsi-sungsi pemerintahan sesuai dengan bidangnya. Adanya perbedaan kepentingan menjadi salah satu penyebab keterlambatan penetapan APBD karena dalam proses pembahasan KUA-PPAS antara dewan dan eksekutif membutuhkan perdebatan yang panjang dimana dewan berusaha memasukan berbagai aspirasinya dengan menjaga kedudukannya sebagai wakil masyarakat dan eksekutif dalam hal ini TAPD menjaga kepentingannya sebagai wakil dari pemerintah daerah untuk menentukan prioritas-prioritas Kota Bekasi serta penganggaran yang akan digunakan. Penyebab keterlambatan KUA-PPAS yang terakhir yaitu keterlambatan jadwal pembahasan KUA-PPAS oleh DPRD. Pada dasarnya penyampaian KUA-PPAS oleh eksekutif sudah dilakukan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan yaitu pada tanggal 12 Juni. Namun, DPRD baru melakukan pembahasan pada bulan Oktiber dan disetujui pada bulan November. Hal tersebut disebabkan karena dari DPRD yang tidak kooperatif dalam penjadwalan pembahasan KUA-PPAS dengan berbagai alasan terutama alasan dalam penyesuaian jadwal anggota badan anggaran untuk melakukan pembahasan dengan dewan. Alasan lain yang dikemukakan oleh DPRD juga karena adanya SKPD yang kadang kurang siap dalam menyediakan data dan dalam penjelasannya tidak mudah dipahami oleh DPRD. Tahapan penyusunan APBD setelah adanya persetujuan KUA-PPAS yaitu penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD). RKA-SKPD Kota Bekasi tahun anggaran 2013 tidak dilakukan sesuai dengan tahapan penyusunan akibat keterlambatan pembahasan KUA-PPAS yang sangat panjang. DPRD mengusulkan agar RKA-SKPD disusun setelah persetujuan RAPBD. Oleh karena itu, penyusunan RKA-SKPD bukan merupakan penyebab keterlambatan penetapan APBD. Keterlambatan penyusunan RKA-SKPD justru merupakan penyebab keterlambatan penyampaian APBD kepada pemerintah pusat yang tercakup dalam ranah pembahasan sistem informasi keuangan daerah (SIKD) dimana dalam SIKD tersebut daerah paling lambat menyampaikan APBD tanggal 31 Januari pada tahun anggaran berjalan. Apabila penetapan APBD di Kota Bekasi dilakukan pada tanggal 25 Januari 2013 dan penyampaian paling lambat dilakukan paling lambat tanggal 31 Januari kepada pemerintah pusat maka penyusunan RKA-SKPD harus disusun secepat mungkin. Tahapan keempat dalam penyusunan APBD yaitu penyusunan RAPBD. Pelaksanaan pembahasan RAPBD Kota Bekasi tahun anggaran 2013 disepakati pada tanggal 7 Desember


2012. Pengambilan kesepakatan tersebut tergolong sangat cepat karena persetujuan KUAPPAS baru dilakukan pada tanggal 19 November 2012, tetapi Raperda APBD sudah disampaikan kepada DPRD oleh TAPD pada tanggal 26 November 2012 dan disepakati pada tanggal 7 Desember 2012. Namun, proses tersebut bisa berjalan dengan cepat karena ditundanya proses penyusunan RKA-SKPD sehingga proses pembahasan Raperda APBD bisa berlangsung cepat. Jadi, tahapan penyusunan Raperda APBD tidak menjadi penyebab keterlambatan penetapan APBD karena Raperda APBD disusun dan disepakati sangat cepat bahkan lebih cepat dari waktu yang ditentukan. Seharusnya Raperda APBD dapat disusun selama tujuh minggu bersama dengan RKA-SKPD, tetapi pelaksanaan yang terjadi di Kota Bekasi hanya dilakukan selama kurang lebih dua minggu jauh lebih cepat dari proses yang seharusnya. Setelah RAPBD disetujui oleh DPRD dan kepala daerah selanjutnya Raperda APBD disampaikan kepada gubernur untuk dilakukan evaluasi. Setelah Raperda APBD disepakati bersama oleh kepala daerah dan DPRD, selanjutnya Raperda APBD wajib dievaluasi oleh gubernur untuk dikoreksi konsistensi isi Raperda APBD. Berdasarkan waktunya, penyampaian RAPBD oleh walikota Bekasi kepada Gubernur Jawa Barat untuk dievaluasi dilakukan pada tanggal 13 Desember 2012 tepat tiga hari kerja setelah persetujuan dengan DPRD. Hasil evaluasi oleh Gubernur diterima oleh Kota Bekasi pada tanggal 10 Januari 2013 atau selama 20 hari kerja. Tahapan evaluasi oleh Gubernur Jawa Barat melebihi dari jadwal yang seharusnya karena proses evaluasi dilakukan melebihi lima belas hari kerja. Padahal dalam peraturan proses evaluasi gubernur seharusnya dilakukan selambat-lambatnya lima belas hari kerja setelah disampaikannya Raperda APBD oleh pemerintah Kota Bekasi. Gubernur Jawa Barat menghabiskan waktu sekitar dua puluh hari kerja dan melebihi waktu yang seharusnya. Hal tersebut tentu saja merugikan daerah karena apabila akhirnya dihitung dari persetujuan Raperda APBD tepat waktu, dua puluh hari kerja sangat berpengaruh terhadap penetapan Perda APBD tepat waktu karena setelah evaluasi daerah harus melakukan pembahasan Raperda APBD kembali dengan DPRD sesuai dengan hasil evaluasi Gubernur. Jadi, apabila Gubernur melakukan evaluasi selama dua puluh hari kerja maka hal tersebut dapat digolongkan ke dalam salah satu penyebab keterlambatan penetapan APBD Kota Bekasi. Tahapan terakhir dalam penyusunan APBD yaitu penetapan APBD. Rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD yang telah dievaluasi oleh gubernur ditetapkan oleh kepala daerah menjadi peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Sesuai dengan


peraturan yang telah ditetapkan pemerintah daerah menetapkan Perda APBD tahun anggaran 2013 seharusnya ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember 2013. Namun, karena berbagai kendala yang dihadapi selama proses penyusunan APBD Kota Bekasi, melaksanakan penetapan Perda APBD pada tanggal 25 Januari 2013. Apabila dibandingkan dengan ketentuan yang ada, keterlambatan penetapan tersebut tergolong terlambat karena ditetapkan sudah melewati batas waktu yang seharusnya yaitu pada tanggal 31 Desember 2013. Tabel 4 Perbandingan Pedoman dan Pelaksanaan Penyusunan APBD Kota Bekasi Tahun Anggaran 2013 No.

Uraian

1. 2.

Penyusunan RKPD Penyampaian Rancangan KUA-PPAS oleh Ketua TAPD kepada Kepala Daerah Penyampaian Rancangan KUA-PPAS oleh Kepala Daerah kepada DPRD Rancangan KUA-PPAS disepakati antara kepala daerah dan DPRD Surat Edaran Kepala Daerah perihal Pedoman RKA-SKPD dan RKAPPKD Penyusunan dan Pembahasan RKA-SKPD dan RKA-PPKD serta penyusunan Rancangan APBD Penyampaian Rancangan APBD kepada DPRD Pengambilan persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah

3.

4.

5.

6.

7. 8.

9.

Hasil Evaluasi Rancangan APBD 10. Penetapan Perda APBD dan Perkada Penjabaran APBD sesuai dengan hasil evaluasi Sumber: Olahan peneliti, 2014

Ketentuan Waktu Keterangan Akhir Bulan Mei Minggu 1 bulan Juni 1 minggu

Pelaksanaan Waktu Keterangan 4 Juni 2012 11 Juni 2012 1 minggu

Pertengahan Juni

12 Juni 2012

bulan

6 minggu

Akhir bulan Juli

21 minggu

19 November 2012

Awal bulan Agustus

1 minggu

Awal Agustus sampai dengan akhir September

7 minggu

-

Minggu pertama bulan Oktober Paling lama satu bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan 15 hari kerja (bulan Desember) Paling lambat Akhir Desember (31 Desember)

2 bulan

26 November 2012 7 Desember 2012

2 bulan

10 Januari 2013 25 Januari 2013

Tabel di atas merupakan perbandingan waktu yang ditentukan dengan pelaksanaan di Kota Bekasi. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa tahapan dan jadwal yang telah ditentukan ada yang dpatuhi dan juga tidak dipatuhi oleh Kota Bekasi sehingga penetapan APBD menjadi terlambat. Keterlambatan penetapan APBD di Kota Bekasi yang terjadi setiap tahun


disebabkan oleh permasalahan yang menyebabkan setiap proses penyusunan berjalan lamban dan terlambat dari waktu yang telah ditentukan. Namun, tidak setiap permasalahan yang dihadapi merupakan penyebab keterlambatan penetapan APBD di Kota Bekasi. Berdasarkan analisis tahapan yang telah dilakukan maka tahapan yang di dalamnya terdapat permasalahan yang menyebabkan keterlambatan penetapan APBD yaitu tahapan penyusunan KUA-PPAS dan tahapan evaluasi Raperda APBD oleh gubernur Jawa Barat. Selain karena keterlambatan pembahasan KUA-PPAS yang disebabkan berbagai faktor seperti belum jelasnya sistem perencanaan di Kota Bekasi, perbedaan kepentingan dan persepsi antara DPRD dan TAPD dalam proses pembahasan maupun penjadwalan dengan DPRD dan adanya keterlambatan evaluasi Raperda APBD Kota Bekasi oleh Gubernur Jawa Barat untuk tahun anggaran 2013, ada pula hal lain yang menjadi penyebab keterlambatan penetapan APBD Kota Bekasi tahun anggaran 2013. Apabila dianalisis lebih lanjut terdapat dua hal yang sebenarnya juga dapat disimpulkan sebagai hal yang menyebabkan keterlambatan penetapan APBD di Kota Bekasi tahun anggaran 2013 yaitu belum adanya sanksi terhadap keterlambatan penetapan APBD di daerah dan belum aktifnya peran pemerintah daerah dalam mendorong daerah menetapkan APBD tepat waktu. Sampai saat ini memang belum ada sanksi terhadap keterlambatan penetapan APBD di daerah. Sanksi yang ada selama ini yaitu sanksi terhadap keterlambatan penyampaian APBD dari daerah kepada pemerintah pusat. Belum adanya sanksi yang secara jelas memberikan punishment terhadap daerah dalam menetapkan APBD tepat waktu ternyata menyebabkan tidak adanya unsur atau dorongan yang dapat menekan daerah untuk menetapkan APBD tepat waktu. Belum adanya sanksi terhadap keterlambatan penetapan APBD menjadi salah satu kelemahan dalam penyusunan APBD karena kepatuhan terhadap penetapan APBD tepat waktu hanya berdasarkan pada kesadaran dan komitmen daerah untuk menetapkan APBD tepat waktu. Terlebih lagi, memang peraturan tentang pengalolaan keuangan daerah hanya bersifat sebagai pedoman yang tidak bisa mengikat daerah agar menetapkan APBD tepat waktu. Meskipun belum ada sanksi yang jelas mengatur keterlambatan penetapan APBD di daerah, tetapi sejauh ini memang sudah ada upaya untuk mendorong daerah menetapkan APBD tepat waktu melalui sanksi terhadap penyampaian APBD. Namun sanksi yang diberikan pun masih hanya bersifat sanksi adminsitratif saja karena pemerintah daerah bisa melakukan penundaan transfer ke daerah apabila daerah terlambat menetapkan APBD tepat waktu bukan sanksi terhadap keterlambatan penetapan APBD.


Faktor lain yang dapat disimpulkan sebagai salah satu faktor yang menyebabkan keterlambatan penetapan APBD di Kota Bekasi terlambat yaitu belum aktifnya peran eksekutif dan legislatif dalam mendorong daerah menetapkan APBD tepat waktu. Hal tersebut terlihat dari beberapa kegiatan yang seharusnya dapat dilakukan sebagai upaya untuk mendorong penetapan APBD tepat waktu tetapi tidak atau belum dilakukan oleh Kota Bekasi. Kegiatan pertama yaitu, pada saat penyampiaan KUA-PPAS oleh pemerintah daerah sesuai dengan waktu yang diberikan, tetapi proses pembahasan baru dilakukan empat bulan kemudian, pemerintah daerah dalam hal ini TAPD dan walikota tidak melakukan upayaupaya yang berarti yang dapat mendorong DPRD melakukan pembahasan dengan segera. Hal tersebut terlihat lebih jelas karena hampir setiap tahun penjadwalan terhadap KUA-PPAS selalu terlambat dan hingga kini belum ada solusi terhadap permasalahan tersebut. Apalagi setelah ditelusuri, pembahasan KUA-PPAS yang lama merupakan penyebab utama keterlambatan penetapan APBD di Kota Bekasi. Proses pembahasan KUA-PPAS yang selalu terlambat merupakan salah satu bukti bahwa eksekutif dan legislatif belum aktif mendorong penetapan APBD tepat waktu. Pembahasan dan persetujuan KUA-PPAS yang terlambat setiap tahun dibiarkan begitu saja dan tidak ada upaya penyelesaian yang berarti baik dari eksekutif maupun legislatif. Keterlambatan KUAPPAS yang disebabkan oleh keterlambatan penjadwalan pembahasan KUA-PPAS hampir terjadi setiap tahun, tetapi eksekutif tidak melakukan berbagai upaya untuk dapat mendorong DPRD melakukan penjadwalan pembahasan KUA-PPAS. Hal tersebut juga terjadi di DPRD karena DPRD juga tidak berupaya untuk memberikan jadwal pembahasan KUA-PPAS sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Meskipun lamanya proses pembahasan KUA-PPAS tidak sepenuhnya berasal dari DPRD, tetapi memberikan penjadwalan pembahasan KUAPPAS yang sangat terlambat sangat berdampak terhadap lamanya persetujuan KUA-PPAS dan semakin terlambatnya proses yang selanjutnya. Kegiatan kedua yang dapat memberikan gambaran belum aktifnya pemerintah daerah dalam proses pembahasan yaitu ketika belum ada pembahasan KUA-PPAS dengan DPRD pemerintah daerah tidak melaporkan kejadian tersebut kepada pemerintah provinsi atau gubernur. Padahal menurut Permendagri Nomor 37 Tahun 2012, pemerintah daerah berhak melaporkan DPRD apabila hingga wkatu yang telah ditentukan belum ada pembahasan KUAPPAS. Tujuan pelaporan tersebut yaitu agar ada tindak lanjut segera dari pemrintah provinsi


untuk mendorong DPRD segera melakukan pembahasan KUA-PPAS dan memfasilitasi permasalahan-permasalahan yang menjadi kendala lamanya pembahasan KUA-PPAS.

Simpulan Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa hal yang menjadi penyebab keterlambatan penetapan APBD di Kota Bekasi tahun anggaran 2013. Penyebab pertama yaitu adanya keterlambatan pembahasan KUAPPAS antara DPRD dan eksekutif yang berdampak pada terlambatnya tahapan APBD selanjutnya. Keterlambatan pembahasan KUA-PPAS terjadi karena dalam proses pembahasan menghadapi beberapa hambatan di antaranya yaitu penerjemahan pokok-pokok pikiran dewan yang belum jelas, pemahaman DPRD Kota Bekasi terhadap pedoman penyusunan APBD yang belum tepat, adanya perbedaan persepsi antara DPRD dan TAPD dalam proses pembahasan KUA-PPAS, perbedaan kepentingan terhadap program dan kegiatan yang dianggarkan dalam pembahasan KUA-PPAS, dan adanya keterlambatan jadwal pembahasan KUA-PPAS oleh DPRD. Penyebab keterlambatan penetapan APBD yang kedua yaitu adanya keterlambatan evaluasi Raperda APBD Kota Bekasi tahun anggaran 2013 oleh Gubernur Jawa Barat karena melebihi batas waktu yang ditentukan. Penyebab keterlambatan yang ketiga yaitu belum adanya sanksi dari pemerintah pusat terhadap keterlambatan penetapan APBD sehingga tidak ada dorongan bagi pemerintah daerah maupun DPRD untuk dapat menetapkan APBD tepat waktu karena sanksi yang ada saat ini merupakan sanksi terhadap keterlambatan penyampaian APBD kepada pemerintah pusat. Penyebab keterlambatan yang keempat yaitu belum aktifnya peran eksekutif dan legislatif dalam mendorong penetapan APBD tepat waktu di Kota Bekasi karena beberapa kegiatan yang seharusnya dapat dilakukan untuk mendorong penetapan APBD tepat waktu tidak dilakukan oleh Pemerintah Kota Bekasi.

Saran Setelah peneliti melakukan penelitian dan mempertimbangkan berbagai temuan yang terjadi dalam proses penyusunan APBD di Kota Bekasi, peneliti memberikan enam saran yang dapat dipertimbangkan untuk dilakukan oleh Pemerintah Kota Bekasi dan Pemerintah pusat. Pertama, pemerintah pusat segera memberlakukan sanksi bagi daerah yang terlambat menetapkan APBD di daerah, guna mendorong daerah dalam menetapkan APBD tepat waktu. Kedua, memperjelas pokok-pokok pikiran dewan dengan membuat kesepakatan dengan


dewan mengenai waktu penyampaian pokok-pokok pikiran, format pokok-pokok pikiran, dan pihak yang menyusun maupun menyampaikan pokok-pokok pikiran baik dalam pembahasan KUA-PPAS

maupun

dalam

pembahasan

RAPBD.

Ketiga,

memperjelas

hak-hak

penganggaran DPRD dalam proses pembahasan anggaran, apakah dalam tataran input, output atau ke dalam urusan kegiatan secara rinci. Keempat, eksekutif khususnya kepala daerah dan sekretaris daerah sebagai ketua TAPD yang menyusun anggaran harus lebih aktif dalam melakukan komunikasi politik dengan DPRD terutama dalam proses pembahasan anggaran. Kelima, eksekutif dan legislatif harus memperjelas peraturan hasil reses dewan yang harus dimasukan ke dalam proses perencanaan dan penganggaran APBD. Keenam, pemerintah daerah Kota Bekasi harus segera menyepakati sistem perencanaan dengan metode mitra antara SKPD dan Komisi di DPRD sesuai dengan yang sudah direncanakan agar proses perencanaan dapat berjalan selaras antara DPRD dan pemerintah daerah.

Daftar Referensi Buku: Haris, Syamsuddin. (2007). Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Demokratisasi, dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah. Jakarta: LIPI Press.

Desentralisasi,

Hopwood, Anthony dan Tomkins, Cyril. (1984). Issues in Public Sector Accounting. Great Britain: Phillip Allan Publisher. Mardiasmo. (2002). Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: ANDI Yogyakarta. Miles, Matthew dan Huberman, Michael. (1992). Analisis Data Kualitatif. Penerjemah Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta: UI-Press. Nugroho, Riant. (2011). Public Policy Edisi Ketiga. Jakarta: PT Elex Media Komputindo. Shah, Anwar. (2007). Local Budgeting: Public Sector, Governance, and Accountabilty Series. Washington, D.C: The World Bank. Subarsono. (2008). Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Sugianto. (2008). Pajak dan Retribusi Daerah (Pengelolaan Pemerintah Daerah Dalam Aspek Keuangan, Pajak, dan Retribusi Daerah). Jakarta: Grasindo. Thurmaier, Kurt M dan Willoghby, Katherine G. (2001). Policy and Politics in State Budgeting. New York: M.E Sharpe Inc. Winarno, Budi. (2002). Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Media Pressindo.


Publikasi Ilmiah: Andersen, Asger Lau, dan Lessen, David Dreyer. (2010). Late Budget. Departement of Economics, University of Copenhagen. Cummins, Jeff. (2010). Applying Method to the Madness: An Empirical Analysis of California Budget Delays. Departemen of Political Science, California State University. Klarner, Carl E, Phillips, Justin H., dan Muckler, Matt. (2010). The Causes of Fiscal Stalemate. Departemen of Political Science, Colombia University.

Peraturan Perundangan: Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5155. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 508.


Analisis Keterlambatan Penetapan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Perda APBD) Kota Bekasi Tahun Anggaran 2013

Recommend Documents