APBD PERDA NO. 01 TAHUN 2011 2011 PERDA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH ABSTRAK
: Kepala daerah mengajukan Perda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama. APBD yang diajukan merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2011 yang dijabarkan kedalam kebijakan umum APBD serta pemerintah daerah dengan DPRD pada tanggal 8 Desember 2010. Dasar Hukum : UU 50/1999, 30/2002, 17/2003, 1/2004, 15/2004, 25/2004, 32/2004, 33/2004, 28/2009, PP 109/2000, 20/2001, 65/2001, 66/2001, 24/2004, 24/2005, 3/2007, PERMENDAGRI 13/2006, 37/2010 Perda ini mengatur tentang : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011,
STATUS
:
-
Mulai berlaku pada tanggal diundangkan Diundangkan pada tanggal 10 Januari 2011
POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PERDA NO. 2 TAHUN 2011 2011 PERDA TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH ABSTRAK
: Penyelenggaraan otonomi daerah guna percepatan tercapainya kesejahteraan masyarakat, diperlukan adanya pengaturan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, ekonomis, dan transparan, sehingga keuangan daerah dapat lebih optimal dimanfaatkan untuk pembangunan berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu perlu mengatur kembali pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Boalemo yang sesuai dengan perkembangan perundangundangan karena Perda Kabupaten Boalemo Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu diganti. Dasar Hukum : UU 28/1999, 50/1999, 38/2000, 17/2003, 1/2004, 10/2004, 15/2004, 25/2004, 32/2004, 33/2004, 28/2009, PP 23/2005, 24/2005, 54/2005, 55/2005, 56/2005, 57/2005, 58/2005, 65/2005, 79/2005, 6/2006, 8/2006, 3/2007, 60/2008, KEPRES 74/2001, PERPRES 54/2010, PERMENDAGRI 13/2006, Perda ini mengatur tentang : Pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah, dengan sistematika sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum 2. Azaz Umum Pengelolaan Keuangan Daerah 3. Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah a. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah b. Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah c. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah d. Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang e. Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang f. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan g. Pejabat Penatausahaan keuangan SKPD h. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran 4. Azas Umum APBD 5. Struktur APBD 6. Penyusunan Rancangan APBD 7. Penetapan APBD 8. Pelaksanaan APBD 9. Pengelolaan Barang Milik Daerah 10. Penatausahaan dan Pertanggungjawaban APBD 11. Penyelesaian Kerugian Daerah 12. Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 13. Ketentuan Penutup
STATUS
:
-
Mulai berlaku pada tanggal diundangkan Diundangkan pada tanggal 21 Januari 2011
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERDA NO. 03 TAHUN 2011 2011 PERDA TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BOALEMO ABSTRAK
: Pembagian urusan pemerintah antara pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, bidang kependudukan dan catatan sipil merupakan urusan pemerintah yang wajibdilaksanakan oleh setiap daerah dengan memperhatikan aspek koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi serta komunikasi kelembagaan antara pemerintah pusat dan daerah. Organisasi perangkat daerah, bidang kependudukan dan catatan sipil merupakan rumpun urusan pemerintahan yang diwadahi dalam bentuk dinas. Dasar Hukum : UU 8/1974, 50/1999, 38/2000, 10/2004, 32/2004, 33/2004, 23/2006, PP 37/2007, 38/2007, 41/2007, 25/2008, PERMENDAGRI 57/2007, PERDA KAB. BOALEMO 3/2008 Perda ini mengatur tentang : Pembentukan organisasi dan tata kerja dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Boalemo, dengan sistematika sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum 2. Pembentukan 3. Kedudukan, Tugas dan Fungsi 4. Susunan Organisasi 5. Unit Pelaksana Teknis Dinas 6. Kelompok Jabatan Fungsional 7. Tata Kerja 8. Kepegawaian dan Eselonering 9. Ketentuan Penutup
STATUS
:
-
Mulai berlaku pada tanggal diundangkan Diundangkan pada tanggal 17 Maret 2011
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD PERDA NO. 04 TAHUN 2011 2011 PERDA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010 ABSTRAK
daerah mengajukan Rancangan Perda tentang : Kepala pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK, paling lambat enam bulan setelah tahun anggaran berakhir. Dasar Hukum : UU 28/1999, 50/1999, 30/2002, 17/2003, 1/2004, 10/2004, 15/2004, 25/2004, 32/2004, 33/2004, 28/2009, PP 20/2001, 65/2001, 66/2001, 24/2004, 23/2005, 24/2005, 54/2005, 55/2005, 56/2005, 57/2005, 58/2005, 65/2005, 8/2006, PERMENDAGRI 13/2006, PERDA 9/2009, 2/1010, 2/2011 Perda ini mengatur tentang : Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2010.
STATUS
:
-
Mulai berlaku pada tanggal diundangkan Diundangkan pada tanggal 22 Agustus 2011
PERUBAHAN APBD PERDA NO. 05 TAHUN 2011 2011 PERDA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2011 ABSTRAK
: Perubahan APBD Tahun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 diperlukan karena terdapat perkambangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan tahun anggaran 2011. Dasar Hukum : UU 12/1985, 28/1999, 50/1999, 17/2003, 1/2004 10/2004, 15/2004, 25/2004, 32/2004, 33/2004, 28/2009, PP 20/2001, 65/2001, 66/2001, 24/2004, 23/2005, 24/2005, 54/2005, 55/2005, 56/2005, 57/2005, 58/2005, 65/2005, 8/2006, PERMENDAGRI 13/2006, PERDA KAB. BOALEMO 1/2011, 2/2011 Perda ini mengatur tentang : Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011.
STATUS
:
-
Mulai berlaku pada tanggal diundangkan Diundangkan pada tanggal 12 September 2011
PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PERDA NO. 6 TAHUN 2011 2011 PERDA TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH ABSTRAK
: Penyelenggaraan pajak dan retribusi daerah di Kbupaten Boalemo perlu disesuaikan dengan kebijakan otonomi daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah, dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan jenis objek pendapatan asli daerah khususnya retribusi dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kebijakan pajak dan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah. Dasar Hukum :
UU 50/1999, 38/2000, 32/2004, 23/2006, 28/2009, 12/2011, PP 27/1983, 38/2007, 58/2005, 69/2010, 91/2010, PERATURAN BERSAMA MENKEU DAN MENDAGRI 186/PMK.07/2010, 213/PMK.07/2010, PERMENDAGRI 13/2006, 59/2007, 43/1999, PERMENKEU 11/PMK.07/2010, 147/PMK.07/2010, 148.PMK.07/2010
Perda ini mengatur tentang : Pajak daerah dan retribusi daerah, dengan sistematika sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum 2. Pajak 3. Nama, Objek dan Subjek Pajak, Dasar Pengenaan, Tarif, Cara Penghitungan dan masa Pajak 4. Pemungutan Pajak 5. Retribusi 6. Nama, Objek, Subjek dan Golongan Retribusi, Dasar Pengenaan, Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip yang Dianut Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi 7. Pemungutan Retribusi 8. Wilayah Pemungutan Pajak dan Retribusi 9. Pengembalian Kelebihan Pembayaran 10. Kedaluarsa Penagihan 11. Penghapusan Piutang Pajak dan Retribusi yang Kedaluarsa 12. Pembukuan dan Pemeriksaan 13. Sanksi 14. Peninjauan Tarif 15. Insentif Pemungutan 16. Ketentuan Khusus 17. Penyidikan
18. Ketentuan Pidana 19. Ketentuan Penutup STATUS
:
-
Mulai berlaku pada tanggal diundangkan Diundangkan pada tanggal 28 November 2011
