Pedoman Penyusunan ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA GAMPONG

Pedoman Penyusunan

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA GAMPONG

Pedoman Penyusunan

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA GAMPONG Buku ini diterbitkan oleh Pemerintah Aceh atas kerjasama dengan LOGICA (Local Governance Innovation for Communities in Aceh)

Pemerintah Aceh

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA GAMPONG Cetakan Pertama, Agustus 2009 Penyusun : Ismail Amir, Farid Hadi Rahman, Frisca A. Nilawati, Joko Purnomo, Furqan, M. Rifai Editor : Lalu Suhayatman, Kamaruddin Andalas, Farid Hadi Rahman, Sugeng Bayu Wahyono Ilustrasi : Ary Lesmana, Rinal

Semua bahan dalam buku ini diperkenankan untuk dikutip dan digandakan dengan mencantumkan sumbernya.

P E D O M A N

P E N Y U S U N A N

A N G G A R A N

P E N D A PATA N

D A N

B E L A N J A

G A M P O N G

Daftar Isi KATA PENGANTAR GUBERNUR ACEH ~ vii KATA PENGANTAR LOGICA ~ viii KATA PENGANTAR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA ~ x TERIMOUNG GEUNASEH ~ xi BAB I - Pendahuluan ~ 2 1. Pengertian APBG ~ 2 1.1. Pengertian ~ 2 1.2. Prinsip-prinsip APBG ~ 2 1.3. Sistem Penganggaran Gampong ~ 4 2. Tujuan, Fungsi, Manfaat, dan Kerangka Hukum APBG ~ 4 2.1 Tujuan APBG ~ 4 2.2. Fungsi Utama Anggaran di Tingkat Gampong ~ 5 2.3. Manfaat APBG ~ 6 2.4. Kerangka Hukum ~ 6 3. Pelaku Penyusunan APBG ~ 7 3.1. Kabupaten ~ 7 3.2. Kecamatan dan Mukim ~ 7 3.3. Gampong ~ 8 3.4. Masyarakat ~ 9 3.5. Peran Perempuan ~ 9 4. Hubungan antara Perencanaan dan Penganggaran ~ 10 5. Anggaran yang Responsif Gender ~ 10 6. Anggaran yang Responsif terhadap Warga Miskin ~ 11 BAB II - Penyusunan APBG ~ 15 1. Penyusunan RKPG-RAPBG ~ 15 2. Proses Penyusunan dan Pengajuan RAPBG ~ 16 3. Pengesahan dan Sosialisasi ~ 16 BAB III - Struktur APBG ~ 21 1. Pendapatan ~ 21 1.1. Pendapatan Asli Gampong ~ 23 1.2. Bagi Hasil Pajak ~ 24 1.3. Bagi Hasil Retribusi ~ 25 1.4. Bagian Dana Perimbangan Pusat dan Daerah ~ 25 1.5. Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Gampong Lainnya ~ 25 1.6. Hibah~ 25 1.7. Sumbangan Pihak Ketiga ~ 26

v

2. Belanja ~ 26 2.1. Belanja Langsung ~ 27 2.2. Belanja Tidak Langsung ~ 29 3. Pembiayaan ~ 30 3.1. Penerimaan Pembiayaan ~ 32 3.2. Pengeluaran Pembiayaan ~ 32 BAB IV - Pelaksanaan APBG ~ 37 1. Pelaksanaan APBG ~ 37 2. Pertanggungjawaban APBG ~ 38 3. Pengelolaan APBG ~ 39 3.1 Pengguna Anggaran ~ 39 3.2. Penanggungjawab Anggaran ~ 40 3.3. Proses Pengadaan Barang dan Jasa ~ 40 4. Prinsip-prinsip Transparansi ~ 41 5. Peranan Organisasi Kemasyarakatan ~ 42 BAB V - APBG Perubahan 1. Hal-hal yang Menyebabkan APBG Berubah ~ 47 2. Perubahan APBG ~ 47 2.1. Cara Mengubah ~ 47 2.2. Struktur Pendapatan ~ 49 2.3. Struktur Belanja ~ 50 2.4. Struktur Pembiayaan ~ 51 BAB VI - Pertanggungjawaban APBG ~ 55 1. Mekanisme Pertanggungjawaban ~ 56 2. Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan ~ 56 2.1. Laporan Pertanggungjawaban Bulanan ~ 56 2.2. Laporan Tahunan Realisasi Anggaran (LRA) ~ 57 Lampiran-lampiran ~ 63 Lembaran Gampong Lam Cut Tahun 2008 Nomor 1 ~ 63 Daftar Singkatan ~ 87 Daftar Istilah ~ 88 Daftar Pustaka ~ 90

vi

P E D O M A N

P E N Y U S U N A N

A N G G A R A N

P E N D A PATA N

D A N

B E L A N J A

G A M P O N G

GUBERNUR ACEH

Kata Pengantar Assalamu’alaikum Warahmatullahiwabarakatuh.

G

ampong sebagai salah satu strata pemerintahan di Aceh merupakan kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh Keuchik serta berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri. Sebagai lembaga pemerintahan, gampong merupakan wilayah otonomi asli dan melaksanakan urusan pemerintahan dari sebagian urusan pemerintahan Kabupaten/ Kota yang diserahkan kepada gampong serta melaksanakan tugas pembantuan dan tugas pemerintahan lainnya. Pengelolaan pemerintahan gampong dengan menganut prinsip dasar keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat diperlukan perhatian serius dari pemerintah, pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta seluruh elemen masyarakat untuk mempercepat terwujudnya kemandirian gampong sesuai dengan harapan masyarakat Aceh. Kebijakan Pemerintah Aceh mengenai gampong adalah mengupayakan penguatan gampong sebagai landasan penguatan daerah dengan strategi regulasi yang partisipatif, penataan kelembagaan gampong yang sesuai dengan kondisi daerah setempat, memperjelas kewenangan gampong, peningkatan kualitas aparatur gampong, pemberdayaan masyarakat, peningkatan sarana dan prasarana serta mengupayakan alokasi dana gampong. Salah satu wujud penataan pemerintahan gampong adalah melalui penyusunan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) sebagai penjabaran program kerja tahunan pemerintahan gampong. Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) sebagai pedoman bagi aparatur pemerintahan gampong terhadap prosedur dan mekanisme penyusunan APBG. Akhirnya terima kasih kepada tim penyusun dan LOGICA yang telah menyusun dan menerbitkan buku ini, semoga menjadi pedoman bagi aparatur pemerintahan gampong di Aceh. Banda Aceh, Agustus 2009 GUBERNUR ACEH WAKIL,

MUHAMMAD NAZAR

vii

Kata Pengantar

G

ampong atau nama lain, sebagaimana desa-desa di Indonesia, berkewajiban menyusun dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang disebut dengan APBG (Pasal 73, PP No. 72/2005). APBG merupakan acuan bagi pemerintah gampong untuk melaksanakan program keuangannya, baik yang berkaitan dengan penghimpunan sumber-sumber pendapatannya maupun cara-cara belanjanya.

Sebagaimana kita ketahui, sebagian besar masyarakat miskin tinggal di gampong. Salah satu sebab yang paling elementer adalah gampong tidak memiliki sumber keuangan yang memadahi untuk memperbaiki kesejahteraannya. Program-program pengentasan kemiskinan yang sering tidak integrated dengan pemerintahan gampong juga menjadi salah satu penghambat pengentasan kemiskinan di gampong. Satu-satunya potensi yang diandalkan oleh gampong untuk menyelesaikan permasalahan mereka adalah gotong royong dan swadaya masyarakat. Potensi ini sangat khas dan hanya dimiliki oleh gampong, sehingga mereka mempunyai daya tahan sosial yang sangat besar, namun di sisi lain menjadi titik lemah jika dijadikan landasan untuk menyusun sebuah perencanaan. Apakah gampong memang tidak memiliki sumber dana lain? Sebenarnya sumber dana desa cukup besar, hanya saja belum terkelola secara baik. Beberapa desa di Indonesia ada yang sudah mampu mengelola keuangan dengan baik dan menunjukkan hasil yang sangat signifikan sebagai modal pembangunan desa. Terdapat desa di Tuban, Jawa Timur yang bahkan mampu menghimpun pendapatan asli mencapai lebih dari satu milyar rupiah (Mudik edisi 10, Agustus 2008). Pemerintah gampong memang harus terus belajar mengelola potensi sumber-sumber pendapatan yang masih tersebar dimana-mana. Sumber pendapatan gampong antara lain (1) pendapatan asli gampong, biasa disebut PAG, berupa aset atau kekayaan gampong, usaha gampong, swadaya masyarakat, maupun pendapatan asli lain yang sah; (2) pendapatan dari 10% bagi hasil pajak dan retribusi yang diterima oleh kabupaten/kota; (3) pendapatan dari 10% bagian perimbangan keuangan yang diterima oleh kabupaten/ kota yang biasa disebut dengan ADG; (4) pendapatan dari bantuan pemerintah, provinsi, dan kabupaten/kota; dan (5) pendapatan dari hibah atau sumbangan yang tidak mengikat. Buku Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) ini disusun berdasarkan kajian kebijakan, literatur serta praktik implementasi di lapangan yang mulai dilaksanakan semenjak tahun 2007 di Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Aceh Jaya dan Kabupaten Aceh Barat yang didampingi oleh program penguatan kepemerintahan gampong dari LOGICA. Program penguatan gampong merupakan salah

viii

P E D O M A N

P E N Y U S U N A N

A N G G A R A N

P E N D A PATA N

D A N

B E L A N J A

G A M P O N G

satu program Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang dalam pelaksanaannya juga melibatkan berbagai donor, LSM dan akademisi. Beberapa pelatihan untuk para pelatih (TOT) dan pelatihan/pendampingan kepada para pelaku seperti keuchik, aparat pemerintah gampong, tuha peut gampong dan kader gampong, menjadi salah satu referensi penting sehingga buku ini juga dilengkapi dengan contoh-contoh yang mudah difahami. Isi buku ini juga dikonsultasikan dengan berbagai pihak yang memiliki kompetensi dan otoritas di tingkat kabupaten/kota dan Pemerintah Aceh. Buku ini disusun mulai dari menjawab pertanyaan apa dan mengapa perlu disusun APBG, apa landasan hukumnya, bagaimana hubungan antara perencanaan dengan penganggaran, cara-cara melaksanakan musrenbang, teknik penyusunan APBG partisipatif, menyusun APBG Perubahan, serta tata cara mempertanggung-jawabkan APBG. Buku ini sangat penting menjadi pedoman bagi para keuchik, sekretaris gampong, perangkat gampong mapun tuha peut gampong mulai dari cara menyusun, melaksanakan, mengawasi dan mempertanggungjawabkan APBG dengan mengutamakan prinsip-prinsip good governance seperti demokrasi, partisipasi, transparansi dan akuntabel, sehingga di gampong dapat terselenggara sebuah pemerintahan yang baik serta pemerintah yang bersih (clean government). Buku ini juga diharapkan dapat membantu bagi para fasilitator, pendamping maupun para pemerhati gampong. Dengan segala keterbatasan yang ada, buku pedoman ini diharapkan dapat berguna bagi siapapun yang tertarik dengan pengelolaan keuangan gampong. Buku ini sama sekali tidak bermaksud mengesampingkan buku-buku sejenis tetapi diharapkan dapat dijadikan pelengkap maupun pembanding. Banyak sekali pengalaman penting yang telah dilakukan oleh berbagai pihak dan kami sangat terbuka terhadap kritik maupun saran/masukan untuk kesempurnaan dan tercapainya cita-cita kemandirian gampong. Akhir kata, kami mengucapkan penghargaan dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pemerintah Aceh atas kerjasamanya yang baik dalam pengembangan buku pedoman dan panduan pelatihan serta penerapannya. Banda Aceh, Agustus 2009 Team Leader LOGICA (Local Governance Innovation for Communities in Aceh)

Jeff Herbert

ix

Kata Pengantar

P

emberian kewenangan gampong untuk mengelola anggaran sendiri, mengharuskan gampong mampu menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG). Persoalan menyusun APBG itu sudah tentu bukan perkara mudah, karena menuntut pengetahuan luas di bidang teknik penganggaran, selain soal penyusunan APBG itu sendiri masih merupakan sesuatu yang baru bagi masyarakat gampong. Karena itu kompetensi dasar yang dimiliki oleh warga gampong sangat terbatas dan masih perlu pembelajaran lebih intensif dalam penyusunan APBG. Buku ini dimaksudkan untuk membentuk kompetensi dasar bagaimana menyusun APBG yang berbasis pada prinsip pembangunan partisipatif. Dari aspek teknis buku ini memberikan pedoman bagaimana menyusun APBG yang dimulai dari identifikasi pospos penganggaran, mekanisme penganggaran, dan tahap-tahap yang harus dilalui. Di samping itu juga memuat pedoman teknis, bagaimana menyusun APBG Perubahan. Di sini memuat panduan dalam situasi apa APBG yang sudah ditetapkan dapat diubah, dan bagaimana prosedur pengubahannya. Selain itu, bagaimana cara mempertanggungjawabkan APBG juga dibahas cukup intens sehingga pembaca akan terbantu untuk membuat pertanggungjawaban. Pembaca akan diajak untuk bukan hanya memahami tetapi juga menghayati mengapa perlu pertanggungjawaban dalam penggunaan dana pembangunan. Disertai dengan berbagai contoh dan form-form isian yang berkaitan dengan APBG, sangat membantu peserta bagaimana menyusun secara mudah dan penuh rasa tanggung jawab. Dengan membaca pedoman ini akan membimbing pada kesadaran bersama betapa pentingnya disiplin anggaran untuk mengontrol dinamika pembangunan gampong. Lalu lintas pemasukan dan pengeluaran akan menjadi terkontrol sesuai dengan rencana pembangunan yang telah ditetapkan melalui mekanisme penganggaran secara institusional. Dengan disiplin anggaran, maka tidak akan ada lagi aktivitas pembangunan yang hanya berdasarkan selera individual para elite atau pimpinan gampong yang seringkali bias kepentingan.

Dr. Sugeng Bayu Wahyono, Msi Jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta Desa.

x

P E D O M A N

P E N Y U S U N A N

A N G G A R A N

P E N D A PATA N

D A N

B E L A N J A

G A M P O N G

Teurimong Geunaseh

B

uku Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong ini dapat terwujud berkat kontribusi berbagai pihak yang bekerja pada isu penguatan pemerintahan gampong, terutama yang berkenaan dengan pengelolaan keuangan gampong. Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah menyumbangkan pengalaman dan pemikirannya mengenai penyusunan anggaran dan belanja keuangan gampong.

Terimakasih yang pertama kami sampaikan kepada rekan Ismail Amir, Fitra Tuban, yang selama tahun 2007 dengan sabar telah memulai membantu Tim LOGICA mengembangkan modul penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG). Modul tersebut pertama kalinya diuji coba di beberapa gampong contoh di Kabupaten Aceh Besar, Aceh Jaya dan Aceh Barat yang sekaligus menjadi inspirasi pengelolaan Alokasi Dana Gampong (ADG) sebagai salah satu penerimaan gampong. Kami juga sampaikan terimakasih kepada rekan-rekan Village Governance Reform Facilititator LOGICA yang melakukan penyempurnaan dan menyesuaikan dengan Permendagri No. 37/2007 serta melatihkan secara luas melalui pelatihan para pelatih (ToT) kepada tim kabupaten serta tim kecamatan di lebih dari 10 Kabupaten/Kota di Aceh. Berbagai masukan dalam implementasi tindak lanjut pasca ToT terus menambah dan menyempurnakan modul penyusunan APBG. Tidak lupa kami sampaikan pula kepada rekan-rekan Mercy Corps yang telah memfasilitasi berbagai pelatihan bagi kecamatan maupun gampong-gampong dampingannya di Kabupaten Aceh Besar dan gamponggampong di Kabupaten Aceh Barat, serta rekan HHF yang aktif mengikuti ToT dan mendampingi beberapa gampong di Kabupaten Aceh Jaya. Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada rekan-rekan Tim LOGICA yang hadir dalam engagement penyusunan buku pedoman pada bulan Agustus 2008, antara lain A. Rofik, Joko Purnomo, Kurniawan, Zulmahdi, Maulina Yani, Zulfahmy, Fakhrurazy, Frisca A. Nilawati, Furqan, M Rifai yang telah bersedia meluangkan waktunya dengan sabar dan tekun merangkum perjalanan dan menulisnya hingga menjadi pedoman penyusunan APBG. Terimakasih kepada kontributor tulisan pedoman ini yakni bung Wahyu Basjir, Transparansi Specialist dan Willy B. Hardjono, Finance Manager LOGICA, yang turut pula memberi masukan untuk sempurnanya buku ini. Terkhusus ucapan terima kasih kepada Bapak Kamaruddin Andalas, Kepala Bagian Pemerintahan Mukim dan Gampong, Sekretariat Daerah Pemerintah Aceh, Lalu Suhayatman, Community Engagement Advisor juga PPK Aceh Barat yang telah bersamasama melatih penyusunan APBG bagi keuchik, tuha peut, sekretaris gampong dan bendahara gampong, serta Ary Lesmana, Local Institutional Specialist LOGICA dan Rinal yang telah memberikan kontribusi dan tata tampilan sehingga layak menjadi sebuah buku pedoman yang menarik mudah diikuti. Tidak lupa juga kami sampaikan terimakasih kepada Elvida Sofa, administrasi community engagement, LOGICA yang telah merangkum berbagai dokumen, pengalaman lapangan serta sumber referensi dan regulasi yang dibutuhkan para penulis. Banda Aceh, Agustus 2009 Tim Penulis xi

BAB I

PENDAHULUAN

1

BAB I

PEDOMAN PENYUSUNAN GAMPONG

PENDAHULUAN

O

tonomi daerah menjadi salah satu kesempatan daerah dalam merencanakan dan mengendalikan perubahan sesuai dengan kebutuhan setempat. Salah satu inti pelaksanaan otonomi daerah adalah terdapat keleluasaan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan sendiri atas dasar prakarsa, kreativitas, dan adanya dorongan atau landasan demokrasi, kesetaraan dan keadilan.1 Pemerintahan gampong di Aceh, adalah bentuk pemerintahan paling bawah dan merupakan pemerintahan yang otonom di bawah mukim.2 Otonomi gampong adalah kemandirian dan kemampuan pemerintah gampong beserta masyarakatnya untuk menyelenggarakan pemerintahannya dalam mewujudkan kesejahteraan dan kehidupan berdemokrasi sesuai dengan kesadaran, aspirasi, dan kebutuhan lokal. Berdasarkan hal tersebut, gampong memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus masyarakat setempat sesuai dengan kondisi dan budaya termasuk dalam pengaturan keuangan gampong. Penyelenggaraan pemerintahan gampong yang otonom diharapkan dapat mendorong peningkatan kapasitas dengan memanfaatkan berbagai sumber daya secara optimal untuk peningkatan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat. Untuk menyelenggarakan tata pemerintahan yang baik dibutuhkan perencanaan, antara lain mengatur rencana pembangunan jangka menengah, perencanaan tahunan dan kebijakan penganggaran pembangunan. Perencanaan pembangunan dan penganggaran gampong merupakan bagian yang menjadi urusan rumah tangga gampong. Upaya mendukung pelaksanaan perencanaan pembangunan memerlukan kepastian sumber dana, baik dari pemerintah yang lebih tinggi, swasta maupun dari masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya pengaturan secara tegas dan konsisten tentang anggaran pembangunan gampong. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, menjelaskan bahwa desa atau gampong memiliki sumber-sumber keuangan yang meliputi pendapatan asli, bagian perimbangan kabupaten/kota, bantuan pemerintah baik dari pusat maupun daerah yang dikelola secara mandiri untuk pembangunan masyarakat. Tata cara pengelolaan lebih lanjut dirinci dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menegaskan bahwa gampong harus menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) secara partisipatif yang mengacu pada perencanaan tahunan.

1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

1

BAB I - PENDAHULUAN

1.

Pengertian APBG 1.1. Pengertian APBG pada dasarnya merupakan rencana keuangan tahunan gampong yang menggambarkan program pemerintahan gampong dalam satu tahun anggaran yang di dalamnya memuat perkiraan pendapatan, belanja, dan pembiayaan. APBG pada hakekatnya tidak dapat dipisahkan dengan program kerja tahunan pemerintah gampong, yang tertuang dalam dokumen Rencana Kerja Pembangunan Gampong (RKPG). Dengan demikian yang dimaksud dengan APBG adalah rencana operasional tahunan pemerintahan untuk pembangunan gampong yang dituliskan dalam angka-angka rupiah. APBG memuat perkiraan target pendapatan, perkiraan batas tertinggi belanja dan pembiayaan gampong.

Pendapatan: DĞůŝƉƵƟƐĞŵƵĂƉĞŶĞƌŝŵĂĂŶƵĂŶŐŵĞůĂůƵŝƌĞŬĞŶŝŶŐŐĂŵƉŽŶŐǇĂŶŐ ŵĞƌƵƉĂŬĂŶŚĂŬŐĂŵƉŽŶŐĚĂůĂŵλ;ƐĂƚƵͿƚĂŚƵŶĂŶŐŐĂƌĂŶǇĂŶŐƟĚĂŬƉĞƌůƵ ĚŝďĂǇĂƌŬĞŵďĂůŝŽůĞŚŐĂŵƉŽŶŐ͘ Belanja: DĞůŝƉƵƟƐĞŵƵĂƉĞŶŐĞůƵĂƌĂŶĚĂƌŝƌĞŬĞŶŝŶŐŐĂŵƉŽŶŐǇĂŶŐŵĞƌƵƉĂŬĂŶ ŬĞǁĂũŝďĂŶŐĂŵƉŽŶŐĚĂůĂŵλ;ƐĂƚƵͿƚĂŚƵŶĂŶŐŐĂƌĂŶǇĂŶŐƟĚĂŬĂŬĂŶ ĚŝƉĞƌŽůĞŚƉĞŵďĂǇĂƌĂŶŶǇĂŬĞŵďĂůŝŽůĞŚŐĂŵƉŽŶŐ͘ Pembiayaan: DĞůŝƉƵƟƐĞŵƵĂƉĞŶĞƌŝŵĂĂŶǇĂŶŐƉĞƌůƵĚŝďĂǇĂƌŬĞŵďĂůŝĚĂŶͬĂƚĂƵ ƉĞŶŐĞůƵĂƌĂŶǇĂŶŐĂŬĂŶĚŝƚĞƌŝŵĂŬĞŵďĂůŝ͕ďĂŝŬƉĂĚĂƚĂŚƵŶĂŶŐŐĂƌĂŶǇĂŶŐ ďĞƌƐĂŶŐŬƵƚĂŶŵĂƵƉƵŶƉĂĚĂƚĂŚƵŶĂŶŐŐĂƌĂŶǇĂŶŐďĞƌŝŬƵƚŶǇĂ͘

1.2. Prinsip-prinsip APBG t Partisipasi Pemerintah gampong harus melibatkan semua unsur masyarakat, baik pemuda, cendekiawan, tokoh agama, maupun kalangan perempuan dalam setiap proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggung jawaban anggaran. t

2

5SBOTQBSBOTJEBO"LVOUBCJMJUBT"OHHBSBO Melaksanakan anggaran merupakan keharusan dan wujud pertanggungjawaban pemerintah gampong kepada masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut maka kegiatan harus dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara teknik maupun ekonomis kepada masyarakat, Tuha peut, serta pihak-pihak yang independen. APBG yang disusun harus mampu memberikan informasi yang lengkap untuk kepentingan pemerintah yang lebih tinggi dan masyarakat.

P E D O M A N

P E N Y U S U N A N

A N G G A R A N

P E N D A PATA N

D A N

B E L A N J A

G A M P O N G

t

%JTJQMJO"OHHBSBO Anggaran yang disediakan pada setiap pos belanja pada dasarnya merupakan batas tertinggi belanja, oleh karena itu tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan/proyek melampaui batas anggaran yang ditentukan serta tidak dibenarkan bekerja dengan dana yang belum tersedia anggarannya dalam APBG atau perubahan APBG.

t

,FBEJMBO"OHHBSBO Keberadaan beban pembayaran yang harus dipikul langsung maupun tidak langsung oleh masyarakat dan kelompok-kelompok masyarakat melalui pungutan gampong yang relatif terbatas, mengharuskan pemerintah gampong untuk merasionalkan belanja secara adil agar dapat dinikmati hasilnya secara proporsional oleh masyarakat. Penetapan pungutan pada masyarakat dan pemanfaatan sumber pendapatan gampong harus mampu menggambarkan nilai-nilai rasional yang transparan yang diimbangi dengan tingkat pelayanan yang diterima oleh masyarakat.

t

&mTJFOTJEBO&GFLUJWJUBT"OHHBSBO Prinsip ini dilaksanakan melalui pengendalian pembiayaan dan penghematan serta memperjelas kinerja program dan kegiatan dalam mempercepat target dan sasaran tahunan yang mengarah pada pencapaian prioritas program pemerintah gampong yang tepat sehingga dapat dihindari adanya pemborosan.

t

5BBU"[BT APBG ditetapkan dengan peraturan desa (qanun gampong) yang di dalam penyusunannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan peraturan desa lainnya.

t

,FNBOEJSJBO Pemerintah gampong harus berusaha meningkatkan Pendapatan Asli Gampong (PAG), menggali sumber-sumber PAG dan efisiensi penggunaan dana melalui penerapan strategi pembiayaan yang tepat sehingga mengurangi ketergantungan kepada bantuan pemerintah.

t

Prioritas Anggaran yang disediakan dipergunakan bagi kebutuhan mendasar dan sangat mendesak dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan masyarakat berdasarkan skala prioritas.

t

%FNPLSBUJT Penetapan anggaran gampong, baik yang berkaitan dengan pendapatan maupun pengeluaran belanja, haruslah mengikutsertakan sebanyak mungkin unsur masyarakat dan harus dibahas untuk mendapat persetujuan dari lembaga permusyawaratan gampong atau tuha peut.

t

Hati-hati Pengelolaan anggaran harus dilakukan secara hati–hati karena sumberdaya yang ada sifatnya terbatas dan mahal harganya, apalagi jika dikaitkan dengan unsur hutang negara.

3

BAB I - PENDAHULUAN

1.3. Sistem Penganggaran (BNQPOH Terdapat dua sistem penganggaran gampong yaitu sistem anggaran berimbang dinamis dan surplus defisit, dimana penerapan masing-masing sistem tersebut disesuaikan dengan kemampuan gampong dalam pelaksanaan dan realisasinya. "OHHBSBOCFSJNCBOHEBOEJOBNJT artinya ada keseimbangan antara belanja (langsung dan tidak langsung) dengan pendapatan gampong. Sistem ini pada kenyataannya tidak pernah dapat dicapai karena keseimbangan pendapatan dan belanja tidak pernah terjadi. Sistem anggaran berimbang pada prakteknya tidak membangun penganggaran yang efisien dan optimal, melainkan boros karena cenderung menghabiskan pendapatan. "OHHBSBOTVSQMVTEFmTJU merupakan sistem pengaturan keuangan yang mempertimbangkan kondisi riil pendapatan dan belanja yang mampu dicapai oleh gampong. Dalam hal pendapatan, apabila target pendapatan yang direncanakan tidak tercapai (defisit), maka perlu dilakukan upaya yang taktis dan strategis agar sasaran pendapatan tahun berjalan dapat tercapai. Di satu sisi ada kemungkinan pencapaian pendapatan melebihi target yang diperkirakan dan tidak dibelanjakan, sehingga mengakibatkan kondisi surplus. Dengan demikian terdapat dua kemungkinan kondisi pendapatan, baik defisit maupun surplus. Dalam hal terjadi surplus maka gampong dapat memasukkan dalam penerimaan pembiayaan berupa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) untuk membentuk dana cadangan atau penyertaan modal atau pembayaran hutang. Sedangkan apabila terjadi defisit anggaran maka harus ditutup dengan sumber-sumber yang dapat dipertanggungjawabkan pada tahun anggaran yang akan datang. Sumber-sumber tersebut misalnya penerimaan pembiayaan berupa SiLPA, penjualan kekayaan gampong yang dipisahkan, pinjaman gampong, ataupun menggunakan dana cadangan yang diatur di dalam qanun gampong.

2.

Tujuan, Fungsi, Manfaat, dan Kerangka Hukum APBG 2.1

4

Tujuan APBG t 1FNCVBUBO,FCJKBLBOEBO1FOHBXBTBO Meningkatkan perumusan kebijakan dengan menyediakan dasar-dasar yang memadai bagi para pengambil keputusan untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan mengenai kebutuhan dan kinerja pelayanan serta membuat keputusan realokasi sumber daya jika diperlukan. t

0QFSBTJPOBM Memberikan cara yang lebih sistematis bagi para keuchik dan Tuha peut untuk mendeteksi kekuatan dan kelemahan operasional serta melakukan analisa program yang berkelanjutan.

t

"LVOUBCJMJUBT Kepercayaan masyarakat kepada pemerintahan gampong dapat dibangun dengan memperlihatkan hasil yang baik dari pendapatan yang diterima.

P E D O M A N

P E N Y U S U N A N

A N G G A R A N

P E N D A PATA N

D A N

B E L A N J A

G A M P O N G

t

Perencanaan Menyediakan informasi yang dibutuhkan dalam menetapkan tujuan atau sasaran serta merencanakan program-program untuk pencapaian tujuan atau sasaran tersebut.

t

1FOHFMPMBBO Memperbaiki dasar bagi identifikasi awal dari adanya penurunan efisiensi operasional dan cara untuk memperlihatkan seberapa efisien sumber daya digunakan dalam menyediakan pelayanan dan pencapaian tujuan.

t

1FOHBOHHBSBO Memperbaiki proses anggaran dengan sebisa mungkin membuat keputusan yang obyektif mengenai alokasi dan redistribusi sumber daya, pengurangan biaya, dan menginvestasikan kelebihan/surplus dana.

t

1FOHBXBTBO,FSKB Mencapai kinerja yang lebih baik dengan memberikan dasar yang obyektif bagi penetapan target kinerja serta memberikan masukan dan insentif.

2.2. Fungsi Utama Anggaran di Tingkat (BNQPOH Dengan adanya APBG, pemerintah gampong akan mengetahui secara jelas kegiatan pemerintahan dan pembangunan apa saja yang akan dilaksanakan dengan perhitungan yang tepat. Tidak hanya berdasar perkiraan saja melainkan pelaksanaannya haruslah terarah pada sasaran-sasaran yang telah ditetapkan serta berdasarkan skala prioritas. Secara terinci APBG mempunyai sejumlah fungsi sebagai berikut: t

'VOHTJPUPSJTBTJ. Anggaran gampong menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.

t

'VOHTJ perencanaan. Anggaran gampong menjadi pedoman bagi aparat gampong dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.

t

'VOHTJ QFOHBXBTBO. Anggaran gampong menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan gampong sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

t

'VOHTJ BMPLBTJ. Anggaran gampong harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran, meningkatkan pelayanan, kesejahteraan dan mengurangi pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian gampong.

t

'VOHTJ EJTUSJCVTJ. Kebijakan anggaran gampong harus memperhatikan rasa keadilan bagi masyarakat gampong.

t

'VOHTJ TUBCJMJTBTJ. Anggaran pemerintah gampong menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian gampong.

t Fungsi FLPMPHJ. Anggaran gampong adalah alat untuk menjaga kesinambungan atau keberlanjutan pembangunan, yakni dapat memenuhi kebutuhan hari ini namun memberikan kesempatan pada kebutuhan anak cucu.

5

BAB I - PENDAHULUAN

2.3. Manfaat APBG Secara terinci manfaat penyusunan ABPG dapat diartikan sebagai berikut: t

Sebagai sarana untuk memberikan arah terhadap penyelenggaraan pemerintahan gampong dan sekaligus sarana untuk melaksanakan pengawasan terhadap segenap kegiatan pemerintah gampong;

t

Memberi tanggungjawab kepada pemerintah gampong dalam penyelenggaraan pemerintahan, peningkatan pembangunan dan pelayanan masyarakat gampong;

t

Memberikan kuasa kepada keuchik untuk menyelenggarakan administrasi keuangan gampong sesuai dengan batas-batas kewenangannya;

t

Memenuhi kebutuhan pembangunan dengan mengenali secara mendalam sumber-sumber pendapatan gampong;

t

Menjadi tolok ukur dalam menentukan jumlah dan besarnya pungutan yang dibebankan kepada masyarakat gampong;

t

Masyarakat secara jelas dapat menentukan skala prioritas pembangunan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan.

2.4. Kerangka Hukum Kerangka hukum yang digunakan untuk menyusun, mengembangkan, melaksanakan, dan mempertanggungjawabkan keuangan gampong antara lain: t t t t t t t t t t

t t

6

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh; Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2006 tentang Perencanaan Desa;

P E D O M A N

P E N Y U S U N A N

t t t

3.

A N G G A R A N

P E N D A PATA N

D A N

B E L A N J A

G A M P O N G

SE Mendagri Nomor 140/650/SJ perihal Pedoman Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa; SE Mendagri Nomor 140/161/SJ perihal Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan Desa; Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Peumakmoe Gampong.

Pelaku Penyusunan APBG 3.1. Kabupaten. Peran penting kabupaten antara lain: t

Menyiapkan regulasi-regulasi dalam bentuk qanun, peraturan bupati, surat keputusan bupati yang berhubungan dengan penyusunan perencanaan dan penganggaran gampong. Regulasi ini sangat penting bagi gampong sebagai dasar penyusunan, alat evaluasi, dan payung hukum penetapan APBG;

t

Mengalokasikan anggaran untuk mendukung proses percepatan penyusunan perencanaan dan penganggaran gampong. Dukungan anggaran ini antara lain digunakan untuk pelatihan bagi Tim Kecamatan maupun di tingkat gampong serta dana operasional bagi Tim Kecamatan;

t

Melakukan asistensi kepada Tim Kecamatan untuk membina dan mendampingi gampong dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran;

t

Bupati mengeluarkan Surat Keputusan Pembentukan Tim Kecamatan disertai dengan rincian tugas dan tanggungjawabnya;

t

Tim kabupaten melakukan monitoring, evaluasi dan pengawasan terhadap pengelolaan anggaran gampong, mulai dari persiapan hingga pertanggungjawaban;

t

Melakukan evaluasi APBG sebelum dilaksanakan oleh Pemerintah Gampong;

t

Menetapkan pedoman penyusunan APBG setiap tahun dari perkiraan biaya yang bersumber dari Pemerintah, Provinsi dan Kabupaten/Kota yang akan diterima oleh pemerintah gampong dalam tahun berjalan.

3.2. Kecamatan dan Mukim Baik camat maupun imeum mukim mempunyai peranan yang sangat strategis untuk memajukan gampong. Camat maupun imeum mukim adalah lembaga di atas gampong yang berkewajiban membina gampong. Dalam kondisi wilayah kabupaten/kota yang luas dan kapasitas pemerintahan mukim maupun gampong yang belum kuat, maka peran kecamatan dalam penguatan gampong menjadi sangat penting. Dalam praktiknya camat melibatkan para Kasi (Kepala Seksi) dan staf untuk menjadi Tim Pendamping Gampong Kecamatan. Kecamatan memiliki

7

BAB I - PENDAHULUAN

tugas membina, memfasilitasi dan membimbing gampong3. Fasilitasi yang dimaksud, bukan semata-mata bermakna penyediaan fasilitas (anggaran, logistik, tempat), melainkan kecamatan mendorong dan mendampingi proses perencanaan dan penganggaran yang partisipatif di gampong-gampong yang menjadi wilayah tangungjawabnya. (BNQPOH Peranan 5VIBQFVU - Sebagai lembaga perwakilan warga, Tuha peut berkewajiban menjamin dilaksanakannya perencanaan dan pembahasan Rancangan APBG yang partisipatif di gampong, sehingga aspirasi masyarakat dapat diakomodir; - Memperhatikan agar aspirasi masyarakat yang telah dituangkan dalam musyawarah pembangunan gampong tidak diabaikan dalam Rancangan APBG; - Menjamin asas keadilan dan pemerataan pembangunan terjadi di gampong, terutama bagi warga miskin dan kelompok rentan. - Membahas RAPBG yang diajukan oleh keuchik dalam rapat paripurna tuha peut gampong; - Menyetujui RAPBG menjadi APBG yang ditetapkan dalam qanun gampong.

Peranan ,FVDIJL - Menjamin perencanaan dan pembahasan Rancangan APBG yang partisipatif, sehingga aspirasi masyarakat dapat diakomodir; - Memperhatikan agar aspirasi masyarakat yang telah dituangkan dalam musyawarah pembangunan gampong tidak diabaikan dalam Rancangan APBG; - Memperhatikan asas keadilan dan pemerataan pembangunan gampong yang akan dibiayai melalui APBG; - Memastikan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Gampong (RKPG) masuk dalam RAPBG; - Mengajukan Rancangan Qanun APBG untuk dibahas bersama Tuha peut untuk memperoleh persetujuan bersama; - Menyampaikan Rancangan Qanun Gampong tentang APBG yang telah disetujui Tuha peut melalui camat kepada bupati/walikota sebelum ditetapkan menjadi Qanun Gampong; - Mengesahkan Qanun Gampong tentang APBG.

1FSBOBO4FLSFUBSJT (BNQPOH - Sebagai koordinator Tim Perencanaan dan Penganggaran Gampong; - Menyusun Rancangan Qanun Gampong tentang APBG dan Rancangan Perubahan APBG untuk dibahas keuchik bersama Tuha peut Gampong; - Menyusun Rancangan Keputusan Keuchik tentang Pelaksanaan Qanun Gampong tentang APBG dan Perubahan APBG; - Menyampaikan Rancangan Qanun APBG kepada keuchik untuk dibahas dalam rapat paripurna Tuha peut; - Menyusun draft Qanun Pertanggungjawaban Keuchik; - Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBG; - Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan barang gampong.

3 Pasal 102,PP No. 72/2005 tentang Desa.

8

P E D O M A N

P E N Y U S U N A N

A N G G A R A N

P E N D A PATA N

D A N

B E L A N J A

G A M P O N G

ŝ <ĂďƵƉĂƚĞŶ ĐĞŚ ĞƐĂƌ͕ ĚŝƚĞƌďŝƚŬĂŶ ^< ƵƉĂƟ ƚĞŶƚĂŶŐ dŝŵ WĞŶĚĂŵƉŝŶŐĂŶ WĞŶǇƵƐƵŶĂŶZW:D'ʹW'ƟŶŐŬĂƚŬĞĐĂŵĂƚĂŶ͘dŝŵŝŶŝƚĞƌĚŝƌŝĚĂƌŝůŝŵĂŽƌĂŶŐ͕ĚŝŵĂŶĂ ĂŵĂƚ ŵĞŶũĂĚŝ ƉĞŶŐĂƌĂŚ Ɵŵ͕ ƐĂƚƵ ŽƌĂŶŐ ŵĞŶũĂĚŝ ŬŽŽƌĚŝŶĂƚŽƌ Ɵŵ ĚĂŶ ĂŶŐŽƚĂ Ɵŵ͘ ƉĂƌĂƚƵƌ ŬĞĐĂŵĂƚĂŶ ǇĂŶŐ ŵĂƐƵŬ Ɵŵ ĂĚĂůĂŚ ƉĂƌĂ <ĂƐŝ ĚĂŶ ƐƚĂĨ ŬĞĐĂŵĂƚĂŶ͘ dŝŵ WĞŶĚĂŵƉŝŶŐŝŶŝĚŝďĞŬĂůŝƉĞůĂƟŚĂŶďĂŐŝƉĞůĂƟŚ;dŽdͿWĞƌĞŶĐĂŶĂĂŶĚĂŶWĞŶŐĂŶŐŐĂƌĂŶ 'ĂŵƉŽŶŐ͘ ĂůĂŵ ƉĞůĂŬƐĂŶĂĂŶŶǇĂ͕ Ɵŵ ďĞƌďĂŐŝ ƉĞƌĂŶ ďĞƌĚĂƐĂƌŬĂŶ ƉĞƌŝŽĚŝƐĂƐŝ͖ ;λͿ pra ƉĞŶǇƵƐƵŶĂŶ ƉĞƌĞŶĐĂŶĂĂŶ ŐĂŵƉŽŶŐ͕ dŝŵ WĞŶĚĂŵƉŝŶŐ ŵĞůĂŬƵŬĂŶ ƐŽƐŝĂůŝƐĂƐŝ ƉĞŶǇƵƐƵŶĂŶƉĞƌĞŶĐĂŶĂĂŶĚĂŶƉĞŶŐĂŶŐŐĂƌĂŶŬĞƉĂĚĂƉĞƌĂŶŐŬĂƚŐĂŵƉŽŶŐĚŝǁŝůĂǇĂŚŶǇĂ͕ ŵĞŶĚĂŵƉŝŶŐŝ ŐĂŵƉŽŶŐ ĚĂůĂŵ ƉĞŵďĞŶƚƵŬĂŶ dŝŵ WĞƌĞŶĐĂŶĂĂŶ ĚĂŶ WĞŶŐĂŶŐŐĂƌĂŶ 'ĂŵƉŽŶŐ ;dW'Ϳ͕ ĚĂŶ ŵĞŵďĞƌŝŬĂŶ ƉĞůĂƟŚĂŶ ŬĞƉĂĚĂ Ɵŵ ŝŶŝ ƵŶƚƵŬ ƉĞŶǇƵƐƵŶĂŶ ƉĞƌĞŶĐĂŶĂĂŶ ĚĂŶ ƉĞŶŐĂŶŐŐĂƌĂŶ ŐĂŵƉŽŶŐ͖ ;μͿ ƐĂĂƚ ƉĞůĂŬƐĂŶĂĂŶ ƉĞŶǇƵƐƵŶĂŶ͕ dŝŵ WĞŶĚĂŵƉŝŶŐ ŵĞŵďĞƌŝŬĂŶ ĂƐŝƐƚĞŶƐŝ ĚĞŶŐĂŶ ŵĞůĂŬƵŬĂŶ ƉĞŶĚĂŵƉŝŶŐĂŶ ůĂŶŐƐƵŶŐ ke ŐĂŵƉŽŶŐ ŵĂƵƉƵŶ ŵĞŵďƵŬĂ ŬůŝŶŝŬ ŬŽŶƐƵůƚĂƐŝ ƐĞĐĂƌĂ ƌƵƟŶ Ěŝ ŬĂŶƚŽƌ ŬĞĐĂŵĂƚĂŶ͘ WĞŶĚĂŵƉŝŶŐĂŶƐĞŵĂĐĂŵŝƚƵƐĂŶŐĂƚŵĞŵďĂŶƚƵdW'ĚĂůĂŵŵĞŶǇĞůĞƐĂŝŬĂŶĚŽŬƵŵĞŶ͕ ĂƉĂůĂŐŝƉĞŶŐĂůĂŵĂŶŝŶŝƐĂŶŐĂƚďĂƌƵďĂŐŝŐĂŵƉŽŶŐͲŐĂŵƉŽŶŐĚŝǁŝůĂǇĂŚĐĞŚĞƐĂƌ͕ ĚĂŶ͖ ;νͿ ŵĞůĂŬƵŬĂŶ ŵŽŶŝƚŽƌŝŶŐ ĚĂŶ ĞǀĂůƵĂƐŝ ďƵůĂŶĂŶ ƵŶƚƵŬ ĚŝďĂŚĂƐ ďĞƌƐĂŵĂ dŝŵ dĞŬŶŝƐ<ĂďƵƉĂƚĞŶŵĂƵƉƵŶŵĞŶũĂĚŝďĂŚĂŶĞǀĂůƵĂƐŝdŝŵWĞŶĚĂŵƉŝŶŐ<ĞĐĂŵĂƚĂŶ͘

Peranan ,BVS(BNQPOH - Menyampaikan usulan, saran dan pertimbangan dalam musyawarah pembahasan Rancangan APBG.

Peranan #FOEBIBSB (BNQPOH - Membantu Tim Perencana dan Penganggaran Gampong memasukkan rencana kegiatan ke dalam kode rekening yang sesuai.

1FSBOBO5JN1FSFODBOBBOEBO1FOHBOHHBSBO (BNQPOH 51(

- Memfasilitasi penyelenggaraan Musrenbang Gampong, dengan melibatkan semua pelaku pembangunan yang ada di Gampong; - Mengkompilasi usulan yang diterima dalam format RAPBG (pos-pos pendapatan, belanja dan pembiayaan); - Membantu keuchik dalam menyusun dokumen RAPBG dan APBG sesuai dengan RPJMG dan RKPG.

3.4. Masyarakat Selain unsur pemerintahan gampong yang dilibatkan dalam penyusunan APBG, juga penting dilibatkan pelaku pembangunan non pemerintahan gampong yang terdiri dari: Tuha Lapan Gampong, tokoh agama, tokoh adat gampong, organisasi perempuan dan pemuda, kelompok tani, kelompok ternak, kelompok nelayan, kelompok usaha gampong, kelompok keluarga miskin, LSM gampong. Keterlibatan unsur-unsur masyarakat ini antara lain dapat berupa memberikan tanggapan, atau koreksi terhadap kegiatan yang sudah tertuang di dalam RAPBG. 3.5. Peran Perempuan Perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama dalam menyusun dan mengusulkan anggaran. Keterlibatan perempuan dalam perencanaan APBG dapat diwujudkan dengan memastikan bahwa kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan dianggarkan.

9

BAB I - PENDAHULUAN

4. Hubungan antara Perencanaan dan Penganggaran Proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) diawali dengan penyusunan RPJMG yang merupakan dokumen perencanaan untuk periode lima tahun. Dari dokumen lima tahun ini kemudian diturunkan menjadi dokumen tahunan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Gampong (RKPG). Prioritas program skala gampong dalam RKPG inilah yang kemudian dituangkan dalam Rencana APBG.

5. Anggaran yang Responsif Gender Ada anggapan yang kurang tepat bahwa gender adalah perempuan oleh karena itu pemahaman terhadap anggaran yang responsif gender juga sama, yakni anggaran yang diposkan untuk perempuan. Namun perempuan yang dimaksud adalah PKK atau Dharma Wanita. Maka jika sudah dijumpai ada pos anggaran untuk lembagalembaga perempuan dianggap sensitif gender. Disinilah kesalahan yang sering dijumpai dalam memahami anggaran yang responsif gender. Padahal substansi yang dituju dari anggaran responsif gender hakekatnya adalah sebuah ekspresi atau komitmen kebijakan pemerintah yang lebih konkrit untuk mensejahterakan warganya, baik laki-laki maupun perempuan, dengan programprogram yang dibuat, sekaligus upaya pemenuhan hak-hak warga negara. Dalam melihat fungsi anggaran yang responsif gender, maka yang harus menjadi perhatian bagi pemerintah adalah bagaimana menciptakan pemerataan gender. Misalnya, soal akses memperoleh pendidikan, masih dijumpai kesenjangan hak antara lakilaki dan perempuan. Siswa yang putus sekolah lebih banyak perempuan, demikian pula kesempatan perempuan untuk berkarier atau bekerja di sektor formal maupun politik juga lebih kecil.

ŶŐŐĂƌĂŶƌĞƐƉŽŶƐŝĨŐĞŶĚĞƌŚĂŬĞŬĂƚŶǇĂĂĚĂůĂŚƐĞďƵĂŚĞŬƐƉƌĞƐŝ ĂƚĂƵŬŽŵŝƚŵĞŶŬĞďŝũĂŬĂŶƉĞŵĞƌŝŶƚĂŚǇĂŶŐůĞďŝŚŬŽŶŐŬƌŝƚƵŶƚƵŬ ŵĞŶƐĞũĂŚƚĞƌĂŬĂŶǁĂƌŐĂŶǇĂ͕ďĂŝŬůĂŬŝͲůĂŬŝŵĂƵƉƵŶƉĞƌĞŵƉƵĂŶ͕ ĚĞŶŐĂŶƉƌŽŐƌĂŵͲƉƌŽŐƌĂŵǇĂŶŐĚŝďƵĂƚ͕ƐĞŬĂůŝŐƵƐƵƉĂǇĂƉĞŵĞŶƵŚĂŶ ŚĂŬͲŚĂŬǁĂƌŐĂŶĞŐĂƌĂ͘

10

P E D O M A N

P E N Y U S U N A N

A N G G A R A N

P E N D A PATA N

D A N

B E L A N J A

G A M P O N G

Dengan melihat substansi anggaran dan peliknya persoalan hak-hak dasar masyarakat yang belum terpenuhi, maka diperlukan suatu perangkat atau instrumen anggaran yang mampu mengintegrasikan isu gender ke dalam proses penganggaran. Penjabaran ke dalam program ataupun kegiatan harus berdampak dan memberikan manfaat, akses, dan partisipasi masyarakat (laki-laki dan perempuan) untuk kepentingan masyarakat luas. Penyampaian isu kesetaraan gender perlu mempergunakan berbagai cara yang dapat diterima dengan lebih mudah, seperti isu kesejahteraan keluarga, pendidikan, kesehatan ibu dan anak. Kemudian dilanjutkan dengan menetapkan atau menyusun sebuah program dan proyek yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini penting, mengingat selama ini banyak program ataupun kegiatan yang dibuat oleh pemerintah gampong tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Lebih banyak dijumpai program dan proyek fisik, sedangkan pembangunan sumber daya manusia kurang diperhatikan. Padahal kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan baik formal atau informal menjadi hal yang sangat penting untuk bekal menuju kehidupan yang lebih baik.

6. Anggaran yang Responsif terhadap Warga Miskin Penyusunan RPJMG, RKPG, dan APBG harus memperhatikan kebutuhan warga miskin di gampong. Memperhatikan warga miskin berarti melibatkan mereka muali dari perencanaan, pengelolaan dan pengawasan dalam pembangunan di gampong. Disisi lain pemerintah gampong berkewajiban mengadvokasi kebutuhan hidup dan kebutuhan dasar warga miskin di gampong agar mereka memperoleh pelayanan yang layak. Kebutuhan dasar yang perlu diperhatikan bagi warga miskin antara lain: - Kebutuhan pangan dan sandang, dengan membuka lapangan usaha bagi warga miskin; - Kebutuhan pangan, dengan memperbaiki rumah warga miskin yang tidak layak huni; - Kebutuhan pendidikan, dengan membuka kesempatan pendidikan bagi anakanak keluarga miskin melalui bea siswa atau pendidikan gratis bagi anak usia wajib belajar 9 tahun; - Kebutuhan Kesehatan, dengan memberikan pelayanan kesehatan gratis di gampong melalui Posyandu maupun Pustu.

11

BAB I - PENDAHULUAN

DEMOKRASI dalam Penganggaran 12

BAB II

2

PENYUSUNAN APBG


BAB II

PENYUSUNAN APBG

A

PBG sebagai perwujudan otonomi gampong, memberi kesempatan gampong untuk merencanakan, melaksanakan dan mempertanggungjawabkan anggaran kegiatan pembangunan. Dengan kewenangan ini maka kesempatan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat menjadi relatif mudah. Bagan Alur Penyusunan APBG

1.

Penyusunan RKPG-RAPBG t

1FOZVTVOBO3,1(EJMBLVLBONFMBMVJ.VTZBXBSBI3FODBOB1FNCBOHVOBO Gampong (Musrenbang Gampong) yang melibatkan pemerintah gampong misalnya keuchik, sekretaris gampong, bendahara gampong, Tim Perencana dan Penganggaran Gampong dan tuha peut. Musrenbanggam juga melibatkan pemangku kepentingan non pemerintah yang ada di gampong, misalnya kelompok tani, PKK, kelompok pemuda, kelompok nelayan, tokoh masyarakat,

15

BAB II - MENYUSUN APBG

tokoh agama. Musrenbang Gampong dilaksanakan pada bulan Desember tahun sebelumnya dan maksimal awal Januari tahun berjalan. Musrenbang Gampong bertujuan mengidentifikasi dan menentukan kebijakan pembangunan masyarakat. Proses ini untuk melahirkan prioritas kegiatan pembangunan tahunan, baik skala lintas gampong/kabupaten maupun skala gampong.

2.

16

t

1SJPSJUBTLFHJBUBOQFNCBOHVOBOTLBMBMJOUBTgampong/kabupaten/kota akan diusulkan dalam Musrenbang Kecamatan, kemudian ditindaklanjuti dalam forum SKPA dan Musyawarah Pembangunan Kabupaten/Kota (Musrenbangkab) yang pendanaannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/kota.

t

,FHJBUBOQFNCBOHVOBOTLBMBgampong merupakan kegiatan yang mampu dikelola dan dilaksanakan oleh gampong dan pendanaannya dibebankan dalam APBG.

t

4FUFMBIBOBMJTJTEPLVNFO3,1(ZBOHEJNBTVLLBOEBMBNGPSNBU3"1#(NBLB perlu dilakukan identifikasi perkiraan sumber-sumber pendapatan gampong pada tahun berjalan. Identifikasi sumber-sumber pendapatan gampong ini bisa bersumber dari Pendapatan Asli Gampong (PAG), yang berasal dari usaha gampong, pengelolaan kekayaan gampong, swadaya dan partisipasi, gotong royong maupun lain-lain pendapatan asli gampong yang sah serta dari bagi hasil pajak kabupaten/kota, bagi hasil retribusi kabupaten/kota, bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah, bantuan keuangan pemerintah/ pemerintah Aceh/kabupaten-kota/gampong lainnya, hibah (pemerintah, organisasi non pemerintah, swasta, perorangan) maupun bantuan pihak ketiga (pemerintah, organisasi non pemerintah, swasta, perorangan).

t

"1#(NFSVQBLBOEBTBSQFOHFMPMBBOLFVBOHBOgampong dalam masa satu tahun anggaran dimulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Proses Penyusunan dan Pengajuan RAPBG t

Identifikasi sumber-sumber pendapatan gampong, merupakan suatu proses untuk mendata sumber-sumber pendapatan gampong yang diperkirakan akan diperoleh pada tahun berjalan untuk membiayai kegiatan pembangunan gampong.

t

Memasukkan kegiatan skala gampong ke dalam format RAPBG.

t

Sekretaris gampong menyusun Rancangan Qanun Gampong tentang RAPBG berdasarkan RKPG dan menyampaikan kepada keuchik untuk memperoleh persetujuan.

t

Keuchik mengajukan Rancangan Qanun Gampong tentang RAPBG kepada Tuha peut untuk dilakukan pembahasan bersama untuk memperoleh persetujuan bersama.

t

Melalui rapat/ musyawarah pembangunan gampong, Tuha peut membahas Rancangan Qanun Gampong tentang RAPBG. Pembahasan menitikberatkan pada kesesuaian RAPBG dengan RKPG.

t

Hasil pembahasan Tuha peut dengan keuchik tentang Rancangan Qanun Gampong RAPBG selanjutnya dilakukan konsultasi publik kepada masyarakat untuk mendapatkan tanggapan, koreksi dan usulan Perbaikan RAPBG.

P E D O M A N

3.

P E N Y U S U N A N

A N G G A R A N

P E N D A PATA N

D A N

B E L A N J A

G A M P O N G

t

Setelah melalui konsultasi publik Rancangan Qanun Gampong tentang RAPBG di rumuskan dan dilakukan penetapan persetujuan.

t

Rancangan Qanun Gampong tentang RAPBG yang telah disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh keuchik, paling lambat 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada bupati/walikota melalui mukim dan camat untuk dievaluasi.

Pengesahan dan Sosialisasi t

Bupati/walikota harus menetapkan evaluasi RAPBG paling lama 20 (dua puluh) hari kerja.

t

Jika dalam 20 hari kerja, bupati/walikota tidak memberikan hasil evaluasi maka keuchik dapat menetapkan Rancangan Qanun Gampong tentang APBG menjadi Qanun Gampong.

t

Jika bupati/walikota menyatakan hasil evaluasi Rancangan Qanun Gampong tentang APBG tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, keuchik bersama tuha peut melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

t

Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh keuchik dan tuha peut dan keuchik tetap menetapkan Rancangan Qanun Gampong tentang APBG menjadi Qanun Gampong maka bupati/walikota dapat membatalkan Qanun Gampong tentang APBG, sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBG tahun anggaran sebelumnya;

t

Pembatalan Qanun Gampong dan pernyataan berlakunya pagu tahun anggaran sebelumnya ditetapkan melalui peraturan bupati/walikota.

t

Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan oleh bupati/ walikota, keuchik harus menghentikan pelaksanaan Qanun Gampong dan selanjutnya keuchik bersama tuha peut mencabut Qanun Gampong dimaksud.

t

Pencabutan Qanun Gampong, dilakukan dengan Qanun Gampong tentang Pencabutan Qanun Gampong tentang APBG;

t

3Pelaksanaan pagu APBG tahun sebelumnya ditetapkan dengan Keputusan Keuchik.

t

Menyebarluaskan Qanun Gampong tentang APBG kepada masyarakat melalui media yang tersedia di gampong seperti pertemuan warga, papan informasi, warung kopi, majlis ta’lim.

t

3.10. Sosialisasi juga harus dilakukan jika gampong melaksanakan APBG berdasarkan pagu anggaran tahun sebelumnya.

Berikut ini salah satu contoh pelaksanaan APBG yang tidak transparan, sehingga masyarakat dirugikan oleh tindakan menyimpang salah satu perangkat gampong yang tidak mengindahkan prinsip penganggaran secara transparan seperti yang termuat dalam Serambi, 13 Mei 2009.

17

BAB II - MENYUSUN APBG

Geuchik Gampong Baharu Ditahan BLANGPIDIE - Darwis, oknum Geuchik Baharu, Kecamatan Blangpidie, Aceh Barat Daya (Abdya) ditahan di Mapolres setempat. Ia diduga melakukan tindak pidana korupsi pengelolaan dana Program Pembangunan Gampong (PPG) 2008. Ia baru saja mengundurkan diri jabatan geuchik pada 1 Mei 2009 akibat tidak mampu mempertanggungjawabkan anggaran yang digunakan serta diduga terlibat pemalsuan tandatangan ratusan warga untuk menarik dana. Kapolres Abdya, AKBP Eddy Djunaedi SIk melalui Kasat Reskrim, AKP Warosidi SH dihubungi Serambi, Selasa (12/5), membenarkan sudah menahan

Darwis. Dia ditahan setelah menjalani pemeriksaan. Menurut Kapolres, dugaan korupsi dana PPG Baharu mencuat setelah aparatur gampong dan tokoh masyarakat melapor pada polisi. Tindak lanjut, Reskrim Polres Abdya meminta keterangan saksi-saksi mulai dari aparatur gampong, tuha pheut, tokoh masyarakat, serta masyarakat yang tandatangannya dipalsukan oleh oknum geuchik. Dari hasil pemeriksaan, oknum Geuchik Baharu telah memenuhi unsur melakukan tindak pidana korupsi. Karena itu, penyidik Polres Abdya melakukan penahanan. Bukti tandatangan masyarakat yang dipalsukan itu sudah disita polisi. Keterangan saksi-saksi, menurut Kapolres terus dikembangkan sehingga tidak tertutup kemungkinan muncul palaku lainnya dalam kasus tindak pidana korupsi dana PPG tersebut.(nun)

Prinsip APBG

TRANSPARANSI ANGGARAN

18

BAB III

STRUKTUR APBG

3


BAB III

STRUKTUR APBG

Struktur APBG adalah urutan penyajian yang terdiri dari: pos pendapatan, pos belanja dan pos pembiayaan. Tabel berikut adalah contoh format APBG: KODE REKENING 1. 1.1 1.2

PENDAPATAN Pendapatan Asli Gampong/PAG Bagi Hasil Pajak: JUMLAH PENDAPATAN

2.1 2.2

BELANJA Belanja Langsung Belanja Tidak Langsung JUMLAH BELANJA

3.1 3.2

PEMBIAYAAN Penerimaan Pembiayaan Pengeluaran Pembiayaan JUMLAH PEMBIAYAAN

2

3

1.

TAHUN SEBELUMNYA (2007)

URAIAN

TAHUN BERJALAN(2008)

KET.

Pendapatan Pendapatan meliputi semua penerimaan uang melalui rekening gampong yang merupakan hak gampong dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh gampong. Pendapatan gampong yang dapat dimasukkan dalam APBG adalah semua sumber penerimaan yang masuk ke rekening gampong. Sumber penerimaan gampong yang tidak masuk rekening gampong atau yang diterima langsung oleh masyarakat, misalnya BLT, tidak dapat dimasukkan ke dalam APBG. Penerimaan dari pihak ke tiga yang dikelola langsung oleh pemberi bantuan, misalnya pembangunan irigasi oleh Dinas Pekerjaan Umum, pembangunan kantor keuchik oleh LOGICA, juga tidak dapat dimasukkan ke dalam APBG.

KODE REKENING 1 1. 1.1

URAIAN 2

TAHUN SEBELUMNYA 3

TAHUN BERJALAN 4

KET 5

PENDAPATAN Pendapatan Asli 'ĂŵƉŽŶŐ

λ͘λ͘λ λ͘λ͘λ͘λ λ͘λ͘λ͘μ λ͘λ͘λ͘ν

,ĂƐŝůhƐĂŚĂ'ĂŵƉŽŶŐ <ŽƉĞƌĂƐŝŐĂŵƉŽŶŐ hD' ͙͙͘͘

λ͘λ͘μ λ͘λ͘μ͘λ λ͘λ͘μ͘μ λ͘λ͘μ͘ν

,ĂƐŝůWĞŶŐĞůŽůĂĂŶ<ĞŬĂǇĂĂŶ'ĂŵƉŽŶŐ dĂŶĂŚ<ĂƐŐĂŵƉŽŶŐ WĂƐĂƌ'ĂŵƉŽŶŐ WĂƐĂƌ,ĞǁĂŶ

21

BAB III - STRUKTUR APBG

KODE REKENING 1 λ͘λ͘μ͘ξ λ͘λ͘μ͘ο

λ͘λ͘μ͘ρ λ͘λ͘μ͘ς

2 dĂŵďĂƚĂŶWĞƌĂŚƵ ĂŶŐƵŶĂŶ'ĂŵƉŽŶŐ WĞůĞůĂŶŐĂŶ/ŬĂŶǇĂŶŐĚŝŬĞůŽůĂ ŐĂŵƉŽŶŐ …… ……

λ͘λ͘ν λ͘λ͘ν͘λ

,ĂƐŝů^ǁĂĚĂǇĂĚĂŶƉĂƌƟƐŝƉĂƐŝ ZŝƉĞŝ

λ͘λ͘ξ λ͘λ͘ξ͘λ

,ĂƐŝů'ŽƚŽŶŐZŽǇŽŶŐ ……

λ͘λ͘μ͘π

>ĂŝŶͲůĂŝŶƉĞŶĚĂƉĂƚĂŶ'ĂŵƉŽŶŐǇĂŶŐ sah WƵŶŐƵƚĂŶ'ĂŵƉŽŶŐ ͙͙͘

λ͘λ͘ο λ͘λ͘ο͘λ λ͘λ͘ο͘μ 1.2

Bagi Hasil Pajak ĂŐŝ,ĂƐŝůWĂũĂŬ<ĂďƵƉĂƚĞŶ ĂŐŝŚĂƐŝůW ͙͙͘͘

1.3

Bagi Hasil Retribusi ……

1.4

Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah ůŽŬĂƐŝĂŶĂ'ĂŵƉŽŶŐ ͙͙͘

λ͘μ͘λ λ͘μ͘μ λ͘μ͘ν λ͘ν͘λ

λ͘ξ͘λ λ͘ξ͘μ

1.5

Bantuan keuangan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/kota dan 'ĂŵƉŽŶŐ lainnya

λ͘ο͘λ λ͘ο͘λ͘λ

ĂŶƚƵĂŶŬĞƵĂŶŐĂŶƉĞŵĞƌŝŶƚĂŚ ͙͙͘

λ͘ο͘μ

ĂŶƚƵĂŶ<ĞƵĂŶŐĂŶWĞŵĞƌŝŶƚĂŚ WƌŽǀŝŶƐŝ ͙͙͘

λ͘ο͘μ͘λ λ͘ο͘ν

ĂŶƚƵĂŶ<ĞƵĂŶŐĂŶWĞŵĞƌŝŶƚĂŚĂ <ĂďƵƉĂƚĞŶͬŬŽƚĂ

λ͘ο͘ν͘λ λ͘ο͘ν͘μ

ĂŶĂdĂŵďĂŚĂŶƉĞŶŐŚĂƐŝůĂŶƚĞƚĂƉ <ĞƵĐŚŝŬĚĂŶƉĞƌĂŶŐŬĂƚŐĂŵƉŽŶŐ ͙͙͘͘

λ͘ο͘ξ λ͘ο͘ξ͘λ

ĂŶƚƵĂŶ<ĞƵĂŶŐĂŶ>ĂŝŶŶǇĂ ͙͙͘ 1.6

λ͘π͘λ λ͘π͘μ λ͘π͘ν λ͘π͘ξ λ͘π͘ο

22

URAIAN

Hibah ,ŝďĂŚĚĂƌŝWĞŵĞƌŝŶƚĂŚ ,ŝďĂŚĚĂƌŝƉĞŵĞƌŝŶƚĂŚƉƌŽǀŝŶƐŝ ,ŝďĂŚĚĂƌŝƉĞŵĞƌŝŶƚĂŚ<ĂďƵƉĂƚĞŶͬ ŬŽƚĂ ,ŝďĂŚĚĂƌŝďĂĚĂŶͬůĞŵďĂŐĂͬŽƌŐĂŶŝƐĂƐŝ swasta ,ŝďĂŚĚĂƌŝŬĞůŽŵƉŽŬŵĂƐǇĂƌĂŬĂƚͬ ƉĞƌŽƌĂŶŐĂŶ

TAHUN SEBELUMNYA 3

TAHUN BERJALAN 4

KET 5

P E D O M A N

P E N Y U S U N A N

KODE REKENING 1 λ͘π͘ο 1.7 λ͘ρ͘λ λ͘ρ͘μ

A N G G A R A N

P E N D A PATA N

TAHUN SEBELUMNYA 3

URAIAN 2

D A N

B E L A N J A

TAHUN BERJALAN 4

G A M P O N G

KET 5

͙͘͘ ^ƵŵďĂŶŐĂŶWŝŚĂŬ<ĞƟŐĂ Sumbangan dari…. ͙͙͘͘ JUMLAH PENDAPATAN

Cara pengisian pos pembiayaan Kolom 1:

Kode Rekening.

Berisikan kode rekening dari masing-masing pendapatan Kolom 2:

Uraian.

Berisikan uraian pendapatan yang digolongkan ke dalam pendapatan Kolom 3:

Tahun Sebelumnya

Diisi dengan realisasi pendapatan keuangan yang sudah berjalan pada tahun sebelumnya dan ditulis dalam angka-angka rupiah. Kolom 4:

Tahun Berjalan

Diisi dengan pendapatan yang ditargetkan akan diterima pada tahun anggaran yang akan dilaksanakan dan ditulis dalam angka-angka rupiah. Dalam menyusun target dari masing-masing pos pendapatan ini didasarkan pada realisasi pendapatan keuangan tahun anggaran yang lalu, serta jumlah angka yang dicantumkan adalah jumlah keseluruhan dari bagian-bagian yang dapat digolongkan dalam ayat-ayat pendapatan tersebut. Misalnya pada ayat 1.1.1: hasil usaha gampong, yang digolongkan dalam ayat ini adalah seperti hasil BUMG, usaha ekonomi gampong dan lain-lain. Sehingga dari masing-masing unsur tersebut dijumlahkan secara keseluruhan dan merupakan jumlah angka yang dicantumkan dalam kolom jumlah lajur ayat 1.1.1. Hasil usaha gampong. Sedangkan berapa jumlah perincian dari masing-masing unsur tersebut diberikan penjelasan pada kolom (5) keterangan. Kolom 5:

Keterangan

Diisi dengan perincian/penggolongan yang dikategorikan dalam ayat-ayat pendapatan. Misalnya, penyewaan gedung milik gampong sebesar Rp.................... pada ayat 1.1.2.1 Angka tersebut diperoleh dari: Rp..... X .... bulan X jumlah unit = Rp.......

1.1.

Pendapatan Asli (BNQPOH Kode 1.1.1:

Hasil Usaha Gampong

Merupakan segala hasil usaha yang dikelola atau hasil dari usaha ekonomi gampong, baik yang dikelola oleh pemerintah gampong sendiri maupun pihak lain dengan sistem bagi hasil yang berada di dalam gampong maupun di luar gampong, misalnya: Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) seperti warung gampong, usaha air isi ulang, peternakan kambing dll. Semakin banyaknya hasil usaha gampong, maka akan menambah sub kode rekening gampong, sesuai dengan jumlah hasil usaha gampong, contoh: 1.1.1 1.1.1.1 1.1.1.2 1.1.1.3 1.1.1.4 Kode1.1.2 :

Hasil Usaha Gampong Warung gampong Usaha air minum isi ulang Toko gampong Peternakan kambing Hasil Pengelolaan Kekayaan Gampong

23


Merupakan segala hasil dari kekayaan gampong berupa: tanah kas gampong, bangunan milik gampong yang disewakan untuk kegiatan–kegiatan yang dibutuhkan seperti gedung pertemuan dan lain-lain, obyek rekreasi yang dibangun oleh gampong dan merupakan aset gampong, serta kekayaan asli gampong selain yang diuraikan tadi. Semakin banyak hasil pengelolaan kekayaan gampong, maka akan menambah kode rekening gampong, sesuai dengan jumlah kekayaan gampong, contoh: 1.1.1.1 1.1.1.2 1.1.1.3 1.1.1.4

Penyewaan gedung milik gampong Penyewaan tanah gampong (tanah kas) Sewa tenda/teratak gampong Bagi hasil dari usaha tambak

Kode 1.1.3:

Hasil swadaya dan partisipasi

Pendapatan yang berasal dari hasil swadaya masyarakat gampong baik berupa uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang, misalnya: 1. 2.

Iuran pembangunan gampong (berupa pembangunan kantor, masjid, meunasah, balee dll) Pengumpulan dana masyarakat untuk kenduri (maulid, Isra’ mi’raj, nuzulul qur’an, kenduri laot, kenduri blang dll.) 3. Iuran kematian Semakin banyaknya hasil swadaya dan partisipasi, maka akan menambah kode rekening gampong, sesuai dengan jumlah hasil swadaya dan partisipasi gampong, contoh: 1.1.3.1 Iuran pembangunan masjid 1.1.3.2 Kutipan dana kenduri maulid 1.1.3.3 Iuran kematian

Kode1.1.4 :

Hasil gotong royong

Berupa pendapatan yang berasal dari ongkos kerja oleh masyarakat sehingga dana yang dialokasikan oleh suatu proyek tertentu untuk membayar ongkos kerja masuk ke rekening gampong, misalnya : Gampong menerima proyek penimbunan jalan dari donatur yang di dalamnya tertera biaya/ ongkos penimbunan, namun masyarakat gampong menimbun jalan dengan cara bergotong royong, sedangkan ongkos penimbunan diambil untuk kas gampong. Semakin banyaknya hasil gotong royong, maka akan menambah kode rekening gampong, sesuai dengan jumlah hasil gotong royong gampong, contoh: 1.1.1.1 1.1.1.2 1.1.1.3

Hasil gotong royong penimbunan jalan proyek PU Hasil gotong royong pengecoran lapangan bola volly proyek P2KP Hasil gotong royong pembuatan parit proyek LOGICA

Kode 1.1.5:

Lain-lain pendapatan asli gampong yang sah

Merupakan pendapatan yang berasal dari luar sumber yang tertera diatas, misalnya: Pungutan gampong terhadap administrasi (surat menyurat) dan juga pungutan lain yang ada di gampong yang telah diatur dengan qanun gampong, jasa giro, penerimaan komisi pengadaan barang/ jasa, contoh: 1.1.1.1 1.1.1.2 1.1.1.3 1.1.1.4 1.1.1.5 1.1.1.6

24

Administrasi gampong Parkir pasar gampong Izin keramaian Zakat Infaq Sedekah (sodaqoh)

P E D O M A N

P E N Y U S U N A N

1.2.

1.3.

A N G G A R A N

P E N D A PATA N

D A N

B E L A N J A

G A M P O N G

Bagi hasil pajak Meliputi pendapatan yang berasal dari pembagian hasil pajak yang diterima kabupaten untuk gampong minimal 10%, misalnya: 1.2.1

Pajak Bumi dan Bangunan.

1.2.2

Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C.

Bagi hasil retribusi Merupakan pendapatan dari pembagian hasil retribusi yang dipungut kabupaten di gampong, minimal 10% Kode rekening akan bertambah sesuai dengan jumlah retribusi yang ada di gampong, contoh: 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5

1.4.

Retribusi parkir. Retribusi pasar. Retribusi ijin mendirikan bangunan. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yang dikelola langsung oleh daerah. Penerimaan sumber daya alam selain tambang golongan C

Bagian Dana Perimbangan Pusat dan Daerah Pos ini terdiri dari: Kode 1.4.1

ADG.

Alokasi Dana Gampong, berasal dari APBK merupakan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten/kota yang berasal dari dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam serta dana alokasi umum setelah dikurangi belanja pegawai, diperuntukkan bagi gampong paling sedikit 10 %.

1.5

5.6.

Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/ Kota, dan (BNQPOH Lainnya Bantuan ini adalah pendapatan yang berasal dari pemerintah provinsi, kabupaten/kota dan atau gampong lain, yang sifatnya merupakan bantuan keuangan dalam rangka melancarkan operasianal kegiatan gampong, terdiri atas: Kode 1.5.1:

Bantuan keuangan pemerintah

Kode 1.5.2:

Bantuan keuangan pemerintah Aceh

Kode 1.5.3:

Bantuan keuangan pemerintah kabupaten/kota

Kode 1.5.4:

Bantuan keuangan gampong lainnya

Hibah Hibah adalah pendapatan yang berasal dari pihak lain, baik berasal dari pemerintah Aceh, kabupaten/kota, lembaga organisasi swasta maupun kelompok masyarakat dimana dana tersebut secara spesifik sudah ditetapkan peruntukkannya oleh pemberi hibah, misalnya: -

Hibah dari NGO untuk pembangunan MCK Hibah dari pemerintah untuk pembukaan jalan gampong Hibah dari PNPM

25


Hibah terdiri atas: Kode 1.6.1: Kode 1.6.2: Kode 1.6.3: Kode 1.6.4: Kode 1.6.5: Kode 1.6.6:

1.7.

Hibah dari pemerintah Hibah dari pemerintah Aceh Hibah dari pemerintah kabupaten/kota Hibah dari badan/ lembaga/organisasi swasta Hibah dari kelompok masyarakat/perorangan ...

Sumbangan Pihak Ketiga Sumbangan pihak ketiga adalah pendapatan yang berasal dari sumbangan pihak ketiga yang tidak terikat dengan program apapun baik berupa uang maupun barang, misalnya: -

Sumbangan dari tokoh masyarakat, Sumbangan dari pengusaha gampong, Sumbangan dari NGO, dan lain-lain

Kode rekening akan disesuaikan dengan banyaknya sumbangan yang masuk ke gampong, contoh: 1.1.1 1.1.2 1.1.3

Sumbangan dari tokoh masyarakat Sumbangan dari pengusaha gampong yang sukses Sumbangan dari NGO.

2. Belanja Meliputi semua pengeluaran dari rekening gampong yang merupakan kewajiban gampong dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh gampong. KODE REKENING

26

URAIAN

2.

BELANJA

2.1

Belanja Langsung

μ͘λ͘λ

ĞůĂŶũĂWĞŐĂǁĂŝͬ,ŽŶŽƌŝƵŵ

μ͘λ͘λ͘λ

,ŽŶŽƌƉĂŶŝƟĂͬdŝŵ

λ͘λ͘λ͘μ

ĚƐƚ͙͙͘͘

μ͘λ͘μ

ĞůĂŶũĂĂƌĂŶŐĚĂŶũĂƐĂ

μ͘λ͘μ͘λ

ĞůĂŶũĂWĞƌũĂůĂŶĂŶĚŝŶĂƐ

μ͘λ͘μ͘μ

ĞůĂŶũĂĂŚĂŶDĂƚĞƌŝĂů

μ͘λ͘μ͘ν

dst………

TAHUN SEBELUMNYA

TAHUN BERJALAN

KET

P E D O M A N

P E N Y U S U N A N

A N G G A R A N

μ͘λ͘ν

ĞůĂŶũĂDŽĚĂů

μ͘λ͘ν͘λ

ĞůĂŶũĂDŽĚĂůdĂŶĂŚ

μ͘λ͘ν͘μ

ĞůĂŶũĂDŽĚĂů:ĂƌŝŶŐĂŶ

μ͘λ͘ν͘ν

ĚƐƚ͙͙͘͘

P E N D A PATA N

2.2

ĞůĂŶũĂƟĚĂŬůĂŶŐƐƵŶŐ

μ͘μ͘λ

ĞůĂŶũĂWĞŐĂǁĂŝͬƉĞŶŐŚĂƐŝĂŶdĞƚĂƉ

μ͘μ͘λ͘λ

'ĂũŝŬĞƵĐŚŝŬ

μ͘μ͘λ͘μ

'ĂũŝƚƵŚĂƉĞƵƚ

μ͘μ͘λ͘ν

dst……

μ͘μ͘μ

ĞůĂŶũĂ^ƵďƐŝĚŝ

μ͘μ͘ν

ĞůĂŶũĂŚŝďĂŚ

μ͘μ͘ν͘λ

WĞŵďĂŶŐƵŶĂŶŵĞƐũŝĚŬĞŵƵŬŝŵĂŶ

μ͘μ͘ν͘μ

ĚƐƚ͙͘͘

μ͘μ͘ξ

ĞůĂŶũĂĂŶƚƵĂŶ^ŽƐŝĂů

μ͘μ͘ξ͘λ

WĞŶĚŝĚŝŬĂŶĂŶĂŬhƐŝĂŝŶŝ;WhͿ

μ͘μ͘ξ͘ν

ĚƐƚ͙͘͘

μ͘μ͘ο

ĞůĂŶũĂĂŶƚƵĂŶ<ĞƵĂŶŐĂŶ

μ͘μ͘ο͘λ

<ĞŐŝĂƚĂŶZdͬZt

μ͘μ͘ο͘μ

dst……

μ͘μ͘π

ĞůĂŶũĂƚĂŬdĞƌĚƵŐĂ

μ͘μ͘π͘λ

Keadaan Darurat

μ͘μ͘π͘μ

ĞŶĐĂŶĂůĂŵ

μ͘μ͘π͘ν

dst……

D A N

B E L A N J A

G A M P O N G

JUMLAH BELANJA

Susunan belanja gampong terdiri dari pos belanja langsung dan pos belanja tidak langsung yang diperinci lebih lanjut dalam ayat belanja. 2.1.

Belanja Langsung Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan kegiatan.

27


Pos Belanja Langsung: Kode 2.1.1:

Belanja Pegawai/Honorarium

Merupakan belanja yang dianggarkan untuk honor bagi tim/panitia yang dibentuk keuchik dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, maupun yang diperuntukkan bagi aparatur yang tidak pernah mendapat dana penghasilan tetap dari kabupaten/kota yang jumlahnya ditentukan oleh kemampuan anggaran pendapatan dan belanja gampong. Kode rekening gampong akan disesuaikan dengan urutan honor yang diberikan oleh gampong, contoh: 1.1.1.1 1.1.1.2 1.1.1.3 1.1.1.4 Kode 2.1.2:

Honor Tim Perencanaan dan Penganggaran Gampong (TPG). Honor Tim/panitia Pembangunan Gampong. Honor untuk kepala dusun. Uang kehormatan untuk Tuha peut Belanja Barang/Jasa

Yaitu belanja yang diangggarkan untuk pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan dan atau pemakaian jasa dalam melaksanakan kegiatan pemerintah gampong, misalnya: v v v v v v v v

Perjalanan dinas (perjalanan dinas aparatur gampong baik dalam kabupaten maupun ke luar kabupaten); Pembelian bahan/material untuk kepentingan perawatan sarana umum (semen, pasir, besi, kayu, dll); Pembelian bahan habis pakai (alat tulis kantor, alat listrik dan alat elektronik, dll); Belanja jasa (listrik, telepon, air, rental komputer, dll); Belanja perawatan kendaraan (jasa service, pembelian suku cadang, oil, premium, dll). Belanja makan dan minum (rapat, pertemuan); Belanja pakaian dinas dan atribut (pembelian baju dinas gampong, dll); Belanja kegiatan pelatihan.

Kode rekening akan mengalami perubahan berdasarkan banyaknya jumlah belanja barang/jasa contoh: 1.1.1.1 Perjalanan dinas keuchik. 1.1.1.2 Pembelian semen untuk perawatan masjid. 1.1.1.3 Pengadaan tinta printer. 1.1.1.4 Pembayaran listrik kantor keuchik. 1.1.1.5 Service kendaraan operasional keuchik. 1.1.1.6 Konsumsi rapat/pertemuan gampong. 1.1.1.7 Pengadaan baju aparatur gampong. 1.1.1.8 Pelatihan administrasi gampong. Kode 2.1.3:

Belanja Modal

Adalah pengeluaran yang dilakukan untuk pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan, misalnya: v v

Modal tanah (tanah untuk fasilitas umum, tanah pertanian, dll). Modal jaringan (pembangunan jalan, pemasangan telepon, irigasi, drainase, jembatan, jaringan Air bersih, dll). v Modal bangunan (pembangunan gedung, pembangunan kantor PKK, pembangunan masjid, dll). v Modal peralatan (pengadaan mesin tik, pengadaan komputer, barang pecah belah, tratak, mobiler, hand tracktor dll). v Modal ternak (pengadaan sapi, kambing, ayam). Kode rekening akan mengalami perubahan sesuai dengan jumlah belanja modal, contoh: 1.1.1.1 1.1.1.2 1.1.1.3 1.1.1.4 2.1.3.5

28

Belanja tanah untuk lahan pertanian. Belanja pembangunan jalan Belanja pembangunan gedung PKK. Belanja pengadaan komputer. Belanja ternak gampong.

P E D O M A N

P E N Y U S U N A N

2.2.

A N G G A R A N

P E N D A PATA N

D A N

B E L A N J A

G A M P O N G

Belanja Tidak Langsung Adalah belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program atau kegiatan. Pos Belanja tidak langsung terdiri dari: Kode 2.2.1:

Belanja pegawai/penghasilan tetap

Yaitu belanja kompensasi dalam bentuk gaji atau tunjangan atau penghasilan lainnya yang diberikan kepada aparatur gampong yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Kode rekening akan mengalami perubahan sesuai dengan jumlah belanja gaji yang dikeluarkan, contoh: 1.1.1.1 1.1.1.2 1.1.1.3

Gaji Keuchik Gaji Sekretaris Gampong Gaji Kaur

Kode 2.2.2:

Belanja Subsidi

Digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak misalnya: 2.2.2.1 Subsidi kilang padi 2.2.2.2 Subsidi kepada BUMG 2.2.2.3 ... Kode 2.2.3:

Belanja Hibah

Pemberian hibah dalam bentuk barang dan/atau jasa kepada pemerintah gampong ODLQQ\DDWDXNHORPSRNPDV\DUDNDWSHURUDQJDQ\DQJVHFDUDVSHVLÀNWHODKGLWHWDSNDQ peruntukannya, misalnya: v v v

Hibah kepada kecamatan dan mukim (Peringatan HUT RI 17 Agustus); Hibah kepada Badan Usaha Milik Gampong(BUMG); Hibah kepada lembaga/badan/organisasi swasta (TPQ, remaja masjid, karang taruna, dan lain-lain); v Hibah kepada kelompok masyarakat/perorangan (kelompok tani, kelompok nelayan dan lain-lain). Kode rekening akan mengalami perubahan sesuai dengan jumlah Belanja Hibah, contoh: 1.1.3.1 1.1.3.2 1.1.3.4 1.1.3.5 1.1.3.6 Kode 2.2.4:

Kepada Kecamatan untuk Peringatan HUT RI 17 Agustus Kegiatan MTQ tingkat Kecamatan +LEDKNHSDGDUHPDMDPDVMLGXQWXNDNWLÀWDV Hibah bibit padi kepada kelompok tani Hibah untuk pembangunan masjid ... Belanja Bantuan Sosial

Yaitu menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kode rekening akan berubah mengikuti belanja yang ada, contoh: 1.1.4.1 1.1.4.2 1.1.4.3

Bantuan sosial pendidikan anak usia dini (PAUD). Bantuan modal kepada warga miskin. Bantuan pengobatan gratis.

29


Kode 2.2.5:

Belanja Bantuan Keuangan

Yaitu pemberian bantuan keuangan untuk operasional lembaga di bawah gampong dan atau untuk kegiatan tertentu di gampong. Bantuan keuangan juga bisa diperuntukkan bagi pemerintah mukim, kecamatan, kabupaten/kota, pemerintah Aceh dan/atau gampong lainnya. Kode rekening akan berubah mengikuti belanja yang ada, contoh: 1.1.5.1 1.1.5.2 1.1.5.3 1.1.5.4

Bantuan keuangan untuk kegiatan PKK Bantuan keuangan kegiatan pemuda Bantuan keuangan acara PHBI Bantuan MTQ tingkat kecamatan

Kode 2.2.6:

Belanja Tak Terduga

Yaitu belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan gampong tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup. misalnya: v Belanja dalam keadaan darurat (belanja dalam kondisi keamanan yang genting) v Belanja keadaan bencana alam (keadaan bencana banjir, gunung meletus, dll) v Sisa anggaran kegiatan jalan dari PNPM v dst Kode rekening akan berubah mengikuti belanja yang ada, contoh: 1.1.6.1 1.1.6.2

Belanja dalam keadaan keamanan yang genting Belanja untuk keadaan bencana banjir Penerima subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan, bertanggungjawab atas penggunaan uang/barang dan/atau jasa yang diterimanya, wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya kepada keuchik. Apabila sampai berakhirnya tahun anggaran, pos belanja belum terpakai, maka dimasukkan dalam Sisa Lebih dalam Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun yang akan datang.

3.

Pembiayaan Meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran yang berikutnya. KODE REKENING

30

URAIAN

3.

PEMBIAYAAN

3.1

Penerimaan Pembiayaan

ν͘λ͘λ

^ŝƐĂůĞďŝŚƉĞƌŚŝƚƵŶŐĂŶ ŶŐŐĂƌĂŶ;^/>WͿ

TAHUN SEBELUMNYA

TAHUN BERJALAN

KET

P E D O M A N

P E N Y U S U N A N

A N G G A R A N

P E N D A PATA N

ν͘λ͘μ

WĞŶĐĂŝƌĂŶĂŶĂĂĚĂŶŐĂŶ

ν͘λ͘ν

,ĂƐŝůƉĞŶũƵĂůĂŶ<ĞŬĂǇĂĂŶ 'ĂŵƉŽŶŐǇĂŶŐĚŝƉŝƐĂŚŬĂŶ

ν͘λ͘ξ

WĞŶĞƌŝŵĂĂŶWŝŶũĂŵĂŶ

3.2

Pengeluaran Pembiayaan

ν͘μ͘λ

WĞŵďĞŶƚƵŬĂŶĚĂŶĂĐĂĚĂŶŐĂŶ

ν͘μ͘μ

WĞŶǇĞƌƚĂĂŶŵŽĚĂůŐĂŵƉŽŶŐ

ν͘μ͘ν

WĞŵďĂǇĂƌĂŶ,ƵƚĂŶŐ

D A N

B E L A N J A

G A M P O N G

JUMLAH PEMBIAYAAN

Bagian pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan yang akan dibayar kembali oleh gampong dan pengeluaran pembiayaan yang akan diterima kembali oleh gampong. Cara Pengisian Kolom 1:

Kode Rekening

Berisikan kode rekening dari masing-masing pembiayaan, baik penerimaan pembiayaan maupun pengeluaran pembiayaan Kolom 2:

Uraian

Berisikan uraian yang digolongkan ke dalam pembiayaan Kolom 3:

Tahun Sebelumnya

Diisi dengan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya, penjualan hasil kekayaan gampong yang dipisahkan dan penerimaan pinjaman yang diperoleh dari tahun sebelumnya. Kolom 4:

Tahun Berjalan

SiLPA, hasil penjualan kekayaan gampong yang dipisahkan dan pembayaran hutang tahun berjalan. Kolom 5:

Keterangan

Diisi dengan perincian/penggolongan yang dikategorikan dalam ayat-ayat pembiayaan. Misalnya, SiLPA tahun sebelumnya

31


3.1.

Penerimaan Pembiayaan Kode 3.1.1:

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya

Merupakan selisih antara pendapatan tahun sebelumnya dengan belanja tahun sebelumnya yang dimasukkan ke dalam SiLPA tahun berjalan. Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya, merupakan penerimaan pembiayaan yang dapat digunakan untuk: D 0HQXWXSLGHÀVLWDQJJDUDQDSDELODUHDOLVDVLSHQGDSDWDQOHELKNHFLOGDULSDGD realisasi belanja; b.

Mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung;

c.

Mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.

Kode 3.1.2:

Pencairan Dana Cadangan

Merupakan pencairan dana cadangan dari rekening atau simpanan tersendiri ke rekening kas gampong atau dan kas gampong pada tahun berjalan untuk: a. b.

Jumlah yang dianggarkan sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dalam Qanun Gampong. Pencairan dana cadangan diformulasikan dalam bentuk kegiatan

Kode 3.1.3:

Penjualan Kekayaan Gampong yang Dipisahkan

Diisi hasil dari penjualan Badan Usaha Milik Gampong dan penjualan aset milik pemerintahan gampong yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga, atau hasil investasi penyertaan modal pemerintah gampong. Kode 3.1.4:

Penerimaan Pinjaman

Merupakan penerimaan pinjaman dari pihak ketiga baik perorangan maupun kelompok untuk pembiayaan pembangunan gampong.

3.2.

Pengeluaran Pembiayaan Kode 3.2.1:

Pembentukan Dana Cadangan.

Gampong mengalokasikan dana cadangan ke dalam rekening tersendiri, penggunaan dana cadangan tersebut hanya boleh untuk hal-hal yang telah diatur dalam qanun gampong, misalnya: v v

Dana cadangan untuk dana kematian Dana cadangan untuk perayaan ulang tahun gampong

Kode 3.2.2:

32

Penyertaan Modal Gampong.

P E D O M A N

P E N Y U S U N A N

A N G G A R A N

P E N D A PATA N

D A N

B E L A N J A

G A M P O N G

Merupakan pengeluaran pembiayaan yang digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah gampong yang diinvestasikan, baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang, misalnya: v v

Penyertaan modal di kilang padi milik gampong Penyertaan modal di BPD

Kode 3.2.3:

Pembayaran Hutang

Yaitu pengeluaran pembiayaan yang digunakan untuk menyelesaikan kewajiban terhadap pihak ketiga, misalnya: v v

Pengembalian hutang kepada Bank Pengembalian hutang kepada toko bangunan

33


KEADILAN Pengelolaan Anggaran

34

BAB IV

4

PELAKSANAAN APBG


BAB IV

PELAKSANAAN APBG

P

erencanaan anggaran merupakan hal yang sangat penting dilakukan oleh pemerintah, baik di tingkat pusat, provinsi sampai ke tingkat gampong. Pasal 73 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa telah mewajibkan desa/gampong menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) secara partisipatif. APBG ditetapkan setiap tahun oleh keuchik bersama Tuha peut. APBG merupakan manifestasi wajah pemerintahan gampong, karena APBG lahir dari penggabungan proses politik dan partisipasi. APBG dikatakan baik apabila alokasi belanjanya lebih banyak untuk kebutuhan warga/pemberdayaan masyarakat, terutama yang hidup dibawah garis kemiskinan. Sebaliknya, APBG dikatakan buruk apabila terjadi perbedaan yang sangat besar antara alokasi belanja operasional dan aparatur dengan pemberdayaan masyarakat. Disinilah pentingnya APBG, karena dapat menjadi tolok ukur keberpihakan pemerintah kepada rakyat. APBG digunakan untuk memprediksi penerimaan yang mungkin akan diterima dalam satu tahun anggaran dan pembiayaan pelaksanaan kewenangan gampong atau urusan pemerintahan, baik yang bersifat asal-usul, pelaksanaan urusan pemerintahan yang diberikan maupun dilimpahkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota dan atau pelaksanaan urusan pemerintahan yang diamanahkan oleh peraturan perundang-undangan.

1.

Pelaksanaan APBG t

4FCBHBJLFQBMBQFNFSJOUBIgampong, keuchik bertanggungjawab melaksanakan APBG. Dalam implementasinya keuchik membentuk Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Gampong (PTPKG) yang di koordinir oleh sekretaris gampong yang beranggotakan perangkat gampong lainnya.4 PTPKG berkewajiban melaksanakan kebijakan pengelolaan APBG dan barang (aset) gampong.

t

1FSBOHLBUHBNQPOH TFLSFUBSJT tuha peut, sebagai pengguna anggaran yang mempunyai kewajiban untuk membelanjakan anggaran berdasarkan pada rencana penggunaan dana sesuai dengan tupoksinya. Tuha peut dan masyarakat berperan mengawasi/memonitor penggunaan dana dan pelaksanaan pembangunan.

t

%BMBNQFMBLTBOBBO"OHHBSBO1FOEBQBUBOEBO#FMBOKBGampong dapat terjadi perubahan anggaran. Perubahan bisa terjadi karena bertambah atau berkurang. Perubahan bisa disebabkan oleh pergeseran antar jenis belanja, penggunaan SiLPA, keadaan luar bisa dan keadaan darurat. Perubahan APBG hanya dapat

4 Pasal 3 ayat (3) dan (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelelolaan Keuangan Desa

37

BAB IV - PELAKSANAAN APBG

Alur Pelaksanaan APBG

dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran kecuali jika ada keadaan luar biasa, perubahan bisa dilakukan sekitar bulan November pada tahun anggaran berjalan. Apabila ada perubahan APBG, maka perubahan tersebut harus dituangkan dalam Qanun Gampong tentang APBG Perubahan. Proses penetapan Qanun Gampong tentang Perubahan APBG, dilakukan sama seperti ketika menyiapkan Qanun Gampong tentang APBG.

2.

Pertanggungjawaban APBG Keuchik sebagai penanggungjawab utama pengelolaan keuangan gampong, termasuk APBG harus mampu memberikan pertanggungjawaban di tingkat gampong kepada tuha peut dan masyarakat. Keuchik juga menyampaikan pertanggungjawabannya kepada bupati/walikota melalui camat. Pertanggungjawaban APBG dilakukan dalam dua tahapan: a. Penetapan Sekretaris Gampong menyusun Rancangan Qanun Gampong tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBG dan Rancangan Keputusan Keuchik tentang Pertanggungjawaban Keuchik dan menyampaikannya kepada Keuchik untuk dibahas bersama Tuha peut. Berdasarkan Persetujuan Keuchik dan Tuha peut, Rancangan Qanun Gampong tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBG dapat ditetapkan menjadi Qanun Gampong. Jangka waktu penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBG paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir (31 Desember).

38

P E D O M A N

P E N Y U S U N A N

A N G G A R A N

P E N D A PATA N

D A N

B E L A N J A

G A M P O N G

b. Penyampaian laporan Pertanggungjawaban Qanun Gampong tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBG dan Keputusan Keuchik tentang Keterangan Pertanggungjawaban disampaikan kepada bupati/ walikota melalui camat paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Qanun Gampong Ditetapkan.

3. Pengelolaan APBG 3.1 Pengguna Anggaran

RPD Tidak lengkap RPD (Rencana Penggunaan Dana)

RPD lengkap

Pengguna anggaran di tingkat gampong adalah pejabat di lingkungan gampong yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan dan/atau pengadaan barang/jasa yang dibiayai oleh anggaran belanja gampong. Penggunaan APBG dibedakan atas pengeluaran/belanja yang bersifat: B #FMBOKB0QFSBTJPOBMEBO"QBSBUVS Belanja operasional dan aparatur digunakan untuk melaksanakan kebutuhan sehari-hari dalam menjalankan pemerintahan secara berulang-ulang selama satu tahun anggaran serta tidak digunakan untuk menambah aset atau kekayaan bagi gampong. Secara umum, pengeluaran yang masuk kategori anggaran ini antara lain belanja honoraium, belanja barang dan jasa, dan gaji pegawai tetap.

39


C #FMBOKB1FNCFSEBZBBO.BTZBSBLBU Pengeluaran untuk pemberdayaan masyarakat dapat digunakan antara lain untuk biaya perbaikan kesehatan dan pendidikan, pengembangan sosial budaya, pengadaan ketahanan pangan, perbaikan sarana publik dalam skala kecil. Biaya pemberdayaan masyarakat bisa bersifat tahunan dan lanjutan yang di anggarkan berulang ulang di setiap tahun penyusunan APBG. Besaran jumlah anggaran pemberdayaan masyarakat harus lebih banyak dari alokasi anggaran operasional dan aparatur, minimal 60% dari keseluruhan pendapatan yang didapat oleh gampong. Belanja pemberdayaan masyarakat harus memiliki manfaat langsung bagi warga terutama untuk kelompok miskin dan rentan, kelompok perempuan dan anak, serta bagi perbaikan pendidikan dan kesehatan. Belanja pemberdayaan masyarakat dilakukan oleh para Kaur. Mekanisme pelaksanaannya bisa dilakukan dengan cara: 1) Kaur secara langsung melaksanakan kegiatan, 2) Kaur menunjuk Tim Pengelola Kegiatan untuk melaksanakan kegiatan di lapangan, meliputi penyediaan barang dan jasa termasuk pelaksanaan proyek pembangunan. Dalam proses ini pengguna anggaran meliputi: bendahara, kaur, sekretaris gampong dan sekretaris Tuha peut. Pengguna anggaran harus menyusun Rencana Penggunaan Dana (RPD) yang disampaikan kepada bendahara gampong. RPD kemudian diperiksa oleh bendahara gampong untuk melihat kesesuaian antara RPD dengan kode rekening di APBG. Apabila RPD dianggap lengkap maka bendahara gampong akan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada keuchik. Keuchik memeriksa SPP dengan melihat kesesuaian plafon anggaran di APBG, menandatangani dan menyerahkan kembali ke bandahara agar dilakukan pencairan dana. Untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat, maka kelompok pemuda, PKK, lembagalembaga yang ada di gampong atau Tim Pengelola Kegiatan akan bertanggungjawab kepada Kepala Urusan/Kaur yang sesuai dengan bidang/wilayah kerjanya. 3.2. Penanggungjawab Anggaran Dalam rangka pengelolaan anggaran yang akuntabel dan transparan, maka keuchik sebagai pemegang kekuasaan utama keuangan gampong bertanggungjawab penuh atas pengelolaan APBG. Dalam pelaksanaanya keuchik dibantu oleh: t t t

4FLSFUBSJTgampong selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan gampong yang bertanggungjawab kepada keuchik; #FOEBIBSBgampong, bertugas menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan memper-tanggungjawabkan keuangan gampong dalam rangka pelaksanaan APBG; ,BVS CFSUVHBTNFNQFSUBOHHVOHKBXBCLBOQFOHHVOBBOEBOBZBOH menjadi tanggungjawabnya melalui laporan penggunaan dana kepada bendahara gampong.

3.3. Proses Pengadaan Barang dan Jasa Berdasarkan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 pelaksanaan kegiatan pembangunan dapat dilaksanakan dengan melihat besaran anggaran (pagu anggaran).

40

P E D O M A N

P E N Y U S U N A N

A N G G A R A N

P E N D A PATA N

D A N

B E L A N J A

G A M P O N G

B ,FHJBUBOEFOHBOOJMBJMJNBQVMVIKVUBSVQJBI Untuk pengadaan barang/jasa sampai lima puluh juta rupiah (Rp 50.000.000,00) pelaksanaannya bisa dilakukan dengan mekanisme: -

Swakelola. Adalah pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan dan diawasi sendiri oleh institusi pemerintahan gampong dalam hal ini kaur atau kelompok masyarakat seperti karang taruna, PKK, penerima hibah. - Penunjukan langsung. Adalah pekerjaan karena keadaan tertentu dan khusus. Penunjukan langsung dapat dilakukan dengan negosiasi, baik teknis maupun biaya terhadap satu penyedia barang/ jasa sehingga diperoleh harga yang wajar dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan. t ,FBEBBOUFSUFOUV5 meliputi: keadaan darurat, tidak dapat ditunda, harus dilakukan segera termasuk penanganan bencana, berskala kecil dengan nilai maksimal Rp 50.000.000,00. t ,FBEBBOLIVTVTUFSNBTVLQFLFSKBBOCFSEBTBSLBOUBSJGSFTNJZBOH ditetapkan pemerintah, pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh satu penyedia barang/jasa, pekerjaan yang merupakan hasil produksi usaha kecil atau koperasi kecil/pengrajin industri kecil yang telah mempunyai pasar dan harga yang relatif stabil, pekerjaan yang kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan menggunakan teknologi khusus dan atau hanya ada satu penyedia barang/jasa yang dapat melakukan). t 1FLFSKBBOMBOKVUBO NFSVQBLBOQFLFSKBBOMBOKVUBOEBSJLPOUSBL awal. C ,FHJBUBOEFOHBOOJMBJEJBUBTMJNBQVMVIKVUBSVQJBI Untuk pengadaan diatas nilai lima puluh juta rupiah (Rp 50.000.000,00) pelaksanaan bisa dilakukan dengan mekanisme tender terbuka. Untuk melaksanakan tender terbuka, perangkat gampong membentuk panitia pengadaan. Panitia pengadaan bertugas untuk membuka penawaran terhadap penyedia barang/jasa (vendor) selama waktu tertentu dengan cara diumumkan. Jika dalam waktu tertentu ada beberapa penyedia barang/jasa/vendor yang mendaftarkan, maka panitia akan melakukan proses pelelangan pengadaan barang/jasa. Jika dalam waktu tertentu tidak ada penyedia barang/jasa yang mendaftarkan maka panitia berhak melakukan penunjukan langsung.

4.

Prinsip-prinsip Transparansi Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial. Anggaran merupakan amanah rakyat yang dititipkan kepada eksekutif dan legislatif untuk kesejahteraan rakyat yang harus memperhatikan prinsip-prinsip transparansi anggaran antara lain: t 1FSTFUVKVBOPMFItuha peutAnggaran publik harus mendapat persetujuan dari legislatif (tuha peut) terlebih dahulu.

5 Keppres No 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di Instansi Pemerintah

41


5.

t

,FVUVIBOBOHHBSBO Semua pendapatan, belanja dan pembiayaan harus tertuang dalam dokumen APBG.

t

%JTJQMJOBOHHBSBOJumlah yang disetujui tuha peut harus termanfaatkan secara ekonomis, efektif dan efisien sesuai dengan penetapan pagu.

t

"LVSBUEstimasi anggaran hendaknya tidak memasukkan anggaran yang tersembunyi, yang dapat menimbulkan pemborosan dan in-efisiensi anggaran serta membuka peluang terjadinya manipulasi anggaran.

t

+FMBT. Anggaran hendaknya sederhana, dapat dipahami masyarakat dan tidak membingungkan.

t

%JLFUBIVJ1VCMJLAnggaran harus di informasikan kepada masyarakat luas.

Peranan Organisasi Kemasyarakatan Peranan dan tanggungjawab organisasi masyarakat perlu diidentifikasi. Peran dan fungsi yang bisa dikembangkan antara lain: t t t t t

42

.FOKBEJGBTJMJUBUPS.VTSFOCBOHgampong; .FOEPSPOHQFOZFMFOHHBSBBONVTZBXBSBIgampong untuk pembahasan Rancangan APBG sebelum disetujui dan disahkan menjadi APBG; .FOEPSPOHQFNFSJOUBIgampong untuk menyediakan dan meningkatkan akses masyarakat atas informasi perencanaan dan penganggaran; .FOEPSPOHUFSKBEJOZBUSBOTQBSBOTJBOHHBSBO .FNCFSJLBONBTVLBOLFQBEBtuha peut mengenai pelaksanaan kegiatan yang didanai APBG.

P E D O M A N

P E N Y U S U N A N

A N G G A R A N

P E N D A PATA N

D A N

B E L A N J A

G A M P O N G

PRIORITAS dalam Penggunaan Anggaran

43


44

BAB V

5

APBG PERUBAHAN


BAB V

APBG PERUBAHAN

D

alam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong dapat terjadi perubahan anggaran, baik perubahan karena bertambah dan berkurang. Hal tersebut disebabkan karena beberapa alasan sehingga perlu perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong.

1.

Hal-hal yang menyebabkan APBG berubah Perubahan APBG hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa. Perubahan APBG terjadi bila pergeseran anggaran yaitu pergeseran antar jenis belanja dapat dilakukan dengan cara merubah peraturan gampong tentang APBG. Penyebab perubahan misalnya: t t t t

2.

,FBEBBOZBOHNFOZFCBCLBOIBSVTEJMBLVLBOQFSHFTFSBOBOUBSKFOJTCFMBOKB ,FBEBBOZBOHNFOZFCBCLBO4JTB-FCJI1FSIJUVOHBO"OHHBSBO 4J-1" UBIVO sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan; ,FBEBBOEBSVSBU ,FBEBBOMVBSCJBTB

Perubahan APBG 2.1. Cara Mengubah Tata cara pengajuan perubahan APBG adalah sama dengan tata cara penetapan pelaksanaan APBG. Hal yang membedakan, terjadi perubahan struktur dari struktur awal APBG menjadi struktur berikut ini. KODE REKENING

1 1. 1.1 λ͘λ͘λ λ͘λ͘λ͘λ λ͘λ͘λ͘μ λ͘λ͘λ͘ν λ͘λ͘μ λ͘λ͘μ͘λ λ͘λ͘μ͘μ λ͘λ͘μ͘ν λ͘λ͘μ͘ξ λ͘λ͘μ͘ο λ͘λ͘μ͘π λ͘λ͘μ͘ρ λ͘λ͘μ͘ς

URAIAN

2 PENDAPATAN

TAHUN SEBELUMNYA

TAHUN BERJALAN

SETELAH PERUBAHAN

SELISIH

KET

3

4

5

6=(5-4)

7

Pendapatan Asli 'ĂŵƉŽŶŐ ,ĂƐŝůhƐĂŚĂ'ĂŵƉŽŶŐ >ƵŵďƵŶŐŐĂŵƉŽŶŐ ͙͙͘͘ ͙͙͘͘ ,ĂƐŝůWĞŶŐĞůŽůĂĂŶ<ĞŬĂǇĂĂŶ 'ĂŵƉŽŶŐ dĂŶĂŚ<ĂƐŐĂŵƉŽŶŐ WĂƐĂƌ'ĂŵƉŽŶŐ WĂƐĂƌ,ĞǁĂŶ dĂŵďĂƚĂŶWĞƌĂŚƵ ĂŶŐƵŶĂŶ'ĂŵƉŽŶŐ WĞůĞůĂŶŐĂŶ/ŬĂŶǇĂŶŐ ĚŝŬĞůŽůĂŐĂŵƉŽŶŐ …… ……

47

BAB V - APBG PERUBAHAN

KODE REKENING

1

λ͘λ͘ν͘λ

2 ,ĂƐŝů^ǁĂĚĂǇĂĚĂŶ ƉĂƌƟƐŝƉĂƐŝ ……

λ͘λ͘ξ λ͘λ͘ξ͘λ

,ĂƐŝů'ŽƚŽŶŐZŽǇŽŶŐ ……

λ͘λ͘ν

λ͘λ͘ο͘λ

>ĂŝŶͲůĂŝŶƉĞŶĚĂƉĂƚĂŶ 'ĂŵƉŽŶŐzĂŶŐƐĂŚ ……

1.2 λ͘μ͘λ λ͘μ͘μ λ͘μ͘ν

Bagi Hasil Pajak ĂŐŝ,ĂƐŝůWĂũĂŬ<ĂďƵƉĂƚĞŶ ĂŐŝŚĂƐŝůW ͙͙͘͘

1.3 λ͘ν͘λ

Bagi Hasil Retribusi ……

1.4

Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah

λ͘ξ͘λ

ůŽŬĂƐŝĂŶĂ'ĂŵƉŽŶŐ

λ͘ξ͘μ

͙͙͘

λ͘λ͘ο

48

URAIAN

1.5

Bantuan keuangan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/kota dan 'ĂŵƉŽŶŐ lainnya

λ͘ο͘λ

ĂŶƚƵĂŶŬĞƵĂŶŐĂŶ ƉĞŵĞƌŝŶƚĂŚ

λ͘ο͘λ͘λ

͙͙͘

λ͘ο͘μ

ĂŶƚƵĂŶ<ĞƵĂŶŐĂŶ WĞŵĞƌŝŶƚĂŚWƌŽǀŝŶƐŝ

λ͘ο͘μ͘λ

͙͙͘

λ͘ο͘ν

ĂŶƚƵĂŶ<ĞƵĂŶŐĂŶ WĞŵĞƌŝŶƚĂŚ<ĂďƵƉĂƚĞŶͬŬŽƚĂ

λ͘ο͘ν͘λ

ĂŶĂdĂŵďĂŚĂŶ ƉĞŶŐŚĂƐŝůĂŶƚĞƚĂƉ<ĞƵĐŚŝŬ ĚĂŶƉĞƌĂŶŐŬĂƚŐĂŵƉŽŶŐ

λ͘ο͘ν͘μ

͙͙͘͘

λ͘ο͘ξ

ĂŶƚƵĂŶ<ĞƵĂŶŐĂŶ>ĂŝŶŶǇĂ

λ͘ο͘ξ͘λ

͙͙͘

1.6

Hibah

λ͘π͘λ

,ŝďĂŚĚĂƌŝWĞŵĞƌŝŶƚĂŚ

λ͘π͘μ

,ŝďĂŚĚĂƌŝƉĞŵĞƌŝŶƚĂŚ ƉƌŽǀŝŶƐŝ

TAHUN SEBELUMNYA

TAHUN BERJALAN

SETELAH PERUBAHAN

SELISIH

KET

3

4

5

6=(5-4)

7

P E D O M A N

P E N Y U S U N A N

A N G G A R A N

KODE REKENING

1 λ͘π͘ν

P E N D A PATA N

URAIAN

2 ,ŝďĂŚĚĂƌŝƉĞŵĞƌŝŶƚĂŚ <ĂďƵƉĂƚĞŶͬŬŽƚĂ

λ͘π͘ξ

,ŝďĂŚĚĂƌŝďĂĚĂŶͬůĞŵďĂŐĂͬ ŽƌŐĂŶŝƐĂƐŝƐǁĂƐƚĂ

λ͘π͘ο

,ŝďĂŚĚĂƌŝŬĞůŽŵƉŽŬ ŵĂƐǇĂƌĂŬĂƚͬƉĞƌŽƌĂŶŐĂŶ

λ͘π͘ο

͙͘͘

1.7

^ƵŵďĂŶŐĂŶWŝŚĂŬ<ĞƟŐĂ

λ͘ρ͘λ

Sumbangan dari….

λ͘ρ͘μ

͙͙͘͘

D A N

B E L A N J A

G A M P O N G

TAHUN SEBELUMNYA

TAHUN BERJALAN

SETELAH PERUBAHAN

SELISIH

KET

3

4

5

6=(5-4)

7

JUMLAH PENDAPATAN

2.1. Struktur Pendapatan Kolom 1:

Kode Rekening.

Berisikan kode rekening dari masing-masing pendapatan Kolom 2:

Uraian.

Berisikan uraian pendapatan yang digolongkan ke dalam pendapatan Kolom 3:

Tahun Sebelumnya

Diisi dengan realisasi pendapatan keuangan yang sudah berjalan pada tahun sebelumnya dan ditulis dalam angka-angka rupiah Kolom 4:

Tahun Berjalan

Diisi dengan pendapatan yang ditargetkan akan diterima pada tahun anggaran yang akan dilaksanakan dan ditulis dalam angka-angka rupiah. Dalam menyusun target dari masing-masing pos pendapatan ini didasarkan pada realisasi pendapatan keuangan tahun anggaran yang lalu serta jumlah angka yang dicantumkan adalah jumlah keseluruhan dari bagian-bagian yang dapat digolongkan dalam ayat-ayat pendapatan tersebut, misalnya pada ayat 1.1.1: Hasil Usaha Gampong, yang digolongkan dalam ayat ini adalah seperti hasil BUMG, Usaha Ekonomi Gampong dan lain-lain. Sehingga dari masing-masing unsur tersebut dijumlahkan secara keseluruhan dan merupakan jumlah angka yang dicantumkan dalam kolom jumlah lajur ayat 1.1.1. Hasil Usaha Gampong. Sedangkan berapa jumlah perincian dari masing-masing unsur tersebut diberikan penjelasan pada kolom (7) keterangan Kolom 5:

Setelah Perubahan

Diisi dengan jumlah nilai rupiah yang merupakan realisasi pendapatan pada tahun berjalan, nilai/ angka yang dimasukkan akan berubah dari nilai pada kolom (4), Perubahan bisa menjadi lebih tinggi ataupun bisa menjadi lebih rendah, tergantung dari realisasi riil pendapatan yang diterima oleh gampong.

49


Kolom 6:

Selisih

Diisi dengan nilai rupiah yang merupakan selisih dari kolom (5) dengan kolom (4). Jika nilai selisih VXUSOXVPDNDODQJVXQJGLLVLGHQJDQDQJNDGDQMLNDQLODLVHOLVLKPHQJDODPLGHÀVLWPDNDSHQJLVLDQ angka pada kolom selisih diiisi dalam kurung (), Misalnya pada kolom (4) tertera Rp.1.000.000 dan pada kolom (5) tertera Rp. 1.100.000 maka selisih mengalami mengalami surplus dan diisi 100.000 pada kolom selisih, sedangkan jika pada kolom (4) tertera Rp.1.000.000.- dan kolom (5) WHUWHUD5SPDNDVHOLVLKPHQJDODPLGHÀVLWGDQVLLVLSDGDNRORPVHOLVLK Kolom 7:

Keterangan.

Diisi dengan perincian/penggolongan yang dikategorikan dalam ayat-ayat pendapatan, misalnya, hasil usaha gampong sebesar Rp............. pada ayat 1.1.1. Angka tersebut diperoleh dari perincian sebagai berikut : BUMG Rp. ............. Usaha air minum isi ulang Rp. ............. Warung Gampong Rp. ............. Hasil usaha Gampong lainnya selain yang tersebut. Rp. ..............

2.2. Struktur Belanja Kolom 1:

Kode Rekening

Berisikan kode rekening dari masing-masing belanja Kolom 2:

Uraian.

Berisikan uraian pendapatan yang digolongkan ke dalam belanja Kolom 3:

Tahun Sebelumnya

Diisi dengan realisasi belanja keuangan yang sudah berjalan pada tahun sebelumnya Kolom 4:

Tahun Berjalan

Diisi dengan belanja yang ditargetkan akan diterima pada tahun anggaran yang akan dilaksanakan. Dalam menyusun target dari masing-masing pos belanja ini didasarkan pada realisasi pendapatan keuangan tahun anggaran yang lalu serta jumlah angka yang dicantumkan adalah jumlah keseluruhan dari bagian-bagian yang dapat digolongkan dalam ayat-ayat belanja tersebut. Kolom 5:

Setelah Perubahan

Diisi dengan jumlah nilai rupiah yang merupakan realisasi belanja pada tahun berjalan, nilai/angka yang dimasukan akan berubah dari nilai pada kolom (4), Perubahan bisa menjadi lebih tinggi ataupun bisa menjadi lebih rendah, tergantung dari realisasi riil pendapatan yang diterima oleh gampong. Kolom 6:

Selisih

Diisi dengan nilai rupiah yang merupakan selisih belanja dari kolom (5) dengan kolom (4). Jika nilai selisih EHODQMDVXUSOXVPDNDODQJVXQJGLLVLGHQJDQDQJNDGDQMLNDQLODLVHOLVLKEHODQMDPHQJDODPLGHÀVLWPDND pengisian angka pada kolom selisih diiisi dalam kurung (), Misalnya pada kolom (4) tertera Rp.1000.000 dan pada kolom (5) tertera Rp. 1.100.000 maka selisih mengalami mengalami surplus dan diisi 100.000 pada kolom selisih, sedangkan jika pada kolom (4) tertera Rp.1.000.000.- dan kolom (5) tertera Rp. 800.000.PDNDVHOLVLKPHQJDODPLGHÀVLWGDQVLLVLSDGDNRORPVHOLVLK Kolom 7:

Keterangan.

Diisi dengan perincian/penggolongan yang dikategorikan dalam ayat-ayat belanja.

50

P E D O M A N

P E N Y U S U N A N

A N G G A R A N

P E N D A PATA N

D A N

B E L A N J A

G A M P O N G

2.3. Struktur Pembiayaan Kolom 1:

Kode Rekening

Berisikan kode rekening dari masing-masing pembiayaan Kolom 2:

Uraian.

Berisikan uraian pendapatan yang digolongkan ke dalam pembiayaan Kolom 3:

Tahun Sebelumnya

Diisi dengan realisasi pembiayaan keuangan yang sudah berjalan pada tahun sebelumnya dan ditulis dalam angka-angka rupiah. Kolom 4:

Tahun Berjalan

Diisi dengan pembiayaan yang ditargetkan akan diterima maupun dikeluarkan pada tahun anggaran yang akan dilaksanakan dan ditulis dalam angka-angka rupiah. Dalam menyusun target dari masing-masing pos pembiayaan ini didasarkan pada realisasi pembiayaan keuangan tahun anggaran yang lalu serta jumlah angka yang dicantumkan adalah jumlah keseluruhan dari bagian-bagian yang dapat digolongkan dalam ayat-ayat belanja tersebut. Kolom 5:

Setelah Perubahan

Diisi dengan jumlah nilai rupiah yang merupakan realisasi pembiayaan pada tahun berjalan, nilai/angka yang dimasukkan akan berubah dari nilai pada kolom (4), Perubahan bisa menjadi lebih tinggi ataupun bisa menjadi lebih rendah, tergantung dari realisasi real pendapatan yang diterima oleh gampong. Kolom 6:

Selisih

Diisi dengan nilai rupiah yang merupakan selisih pembiayaan dari kolom (4) dengan kolom (5). Jika nilai selisih pembiayaan surplus maka langsung diisi dengan angka dan MLNDQLODLVHOLVLKSHPELD\DDQPHQJDODPLGHÀVLWPDNDSHQJLVLDQDQJNDSDGDNRORPVHOLVLK diiisi dalam kurung (), Misalnya pada kolom (4) tertera Rp.1000.000 dan pada kolom (5) tertera Rp. 1.100.000 maka selisih mengalami mengalami surplus dan diisi 100.000 pada kolom selisih, sedangkan jika pada kolom (4) tertera Rp.1.000.000.- dan kolom WHUWHUD5SPDNDVHOLVLKPHQJDODPLGHÀVLWGDQVLLVLSDGDNRORPVHOLVLK (200.000) Kolom 7:

Keterangan

Diisi dengan perincian/penggolongan yang dikategorikan dalam ayat-ayat pembiayaan.

51


EFEKTIVITAS Penggunaan Anggaran 52

BAB VI

6

PERTANGGUNGJAWABAN APBG

BAB VI


PERTANGGUNGJAWABAN APBG

S

etiap penggunaan dana yang bersumber dari dana pemerintah maupun dana masyarakat pada dasarnya wajib dipertanggungjawabkan kepada publik. Prinsip ini adalah mutlak dalam pelaksanaan pembangunan yang demokratis dan akuntabel, oleh karena itu perlu diperhatikan mekanisme pertanggungjawaban APBG dan mekanisme pelaporannya. Selain pertanggungjawaban kepada publik sebagai implementasi transparansi penyelenggaraan pembangunan, penanggungjawab anggaran (keuchik) juga wajib mempertanggungjawabkan kepada pemberi anggaran. Sumber anggaran yang berasal dari pemerintah kabupaten/kota, seperti ADG, atau bantuan keuangan lainnya wajib dipertanggungjawabkan oleh keuchik kepada bupati/walikota. Demikian halnya dana yang bersumber dari pemerintah Aceh, wajib dipertanggungjawabkan oleh keuchik kepada gubernur. Demikian halnya penggunaan dana yang bersumber dari pemerintah (pusat).

Bagan Alur Mekanisme Pertanggungjawaban APBG

Paling lambat

55

BAB VI - PERTANGGUNGJAWABAN APBG

1. Mekanisme Pertanggungjawaban t t t

t

t t

t

Pengguna anggaran mempertanggungjawabkan penggunaan uang yang menjadi tanggungjawabnya kepada keuchik melalui laporan pengeluaran kepada bendahara gampong disertai bukti-bukti yang sah. Bendahara gampong melakukan penatausahaan penerimaan dan pengeluaran gampong. Sekretaris gampong menyusun Rancangan Qanun Gampong tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBG dan Rancangan Keputusan Keuchik tentang pertanggungjawaban Keuchik. Rancangan Qanun Gampong disampaikan kepada keuchik paling lambat satu bulan setelah tahun anggaran berakhir untuk dibahas bersama tuha peut. Tuha peut memberikan persetujuan paling lambat satu bulan sejak keuchik menyampaikan Rancangan Qanun Gampong tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBG dan Rancangan Keputusan Keuchik tentang pertanggungjawaban keuchik Berdasarkan persetujuan keuchik dengan tuha peut maka Rancangan Qanun Gampong tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBG dapat ditetapkan menjadi Qanun Gampong. Keuchik menyampaikan Qanun Gampong tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBG dan Keputusan Keuchik tentang Keterangan Pertanggungjawaban Keuchik kepada bupati/walikota melalui camat paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Qanun Gampong ditetapkan. Keuchik juga berkewajiban menginformasikan Qanun Gampong tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBG dan Keputusan Keuchik tentang Keterangan Pertanggungjawaban Keuchik kepada masyarakat.

2. Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Perkembangan Kegiatan pelaksanaan APBG harus dilaporkan baik secara bulanan maupun tahunan sebagai wujud dari pertanggungjawaban pelaksana kegiatan. 2.1. Laporan Pertanggungjawaban Bulanan t Bendahara gampong melakukan penatausahaan pengeluaran. Dokumen penatausahaan pengeluaran harus disesuaikan pada Qanun Gampong tentang APBG atau Qanun Gampong tentang Perubahan APBG melalui pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP). t

Pengajuan SPP harus disetujui oleh keuchik melalui Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Gampong (PTPKG). Sekretaris gampong merupakan koordinator PTPKG.

t

Bendahara gampong wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang yang menjadi tanggung jawabnya melalui laporan pertanggung-jawaban pengeluaran kepada keuchik paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

t

Dokumen yang digunakan bendahara gampong dalam melaksanakan penatausahaan keuangan gampong meliputi: a. b. c. d.

56

Buku kas umum; Buku kas pembantu perincian obyek penerimaan; Buku kas pembantu perincian obyek pengeluaran; Buku kas harian pembantu.

P E D O M A N

P E N Y U S U N A N

A N G G A R A N

P E N D A PATA N

D A N

B E L A N J A

G A M P O N G

Buku Kas Umum ditutup oleh bendahara gampong setiap bulan dengan persetujuan keuchik. Untuk tertib laporan pertanggungjawaban pada akhir tahun anggaran, pertanggungjawaban pengeluaran dana bulan Desember disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember.

2.2. Laporan Tahunan Realisasi Anggaran (LRA) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya keuchik wajib menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) akhir tahun anggaran dan menyusun Laporan Realisasi Anggaran (LRA) setelah tahun anggaran berakhir. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) paling lambat diserahkan bulan Januari tahun berjalan kepada Tuha peut untuk dibahas dan dilampirkan dalam laporan keuangan gampong.

57


58

P E D O M A N

P E N Y U S U N A N

A N G G A R A N

P E N D A PATA N

D A N

B E L A N J A

G A M P O N G

Dalam menyusun APBG Anda perlu selalu mengingat pokok-pokok pikiran sebagai berikut: -

Secara keseluruhan penyusunan APBG bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat gampong dan mendorong demokrasi gampong. Proses ini akan memperkuat otonomi gampong dan menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan gampong atas dasar prakarsa, kreativitas dengan landasan demokrasi, kesetaraan dan keadilan. Melalui APBG, pemerintah gampong dituntut meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan gampong, memperbaiki pelayanan publik di JDPSRQJGDQPHQGRURQJHIHNWLYLWDVGDQHÀVLHQVLGDODPSHQ\HOHQJJDUDDQ pemerintahan gampong.

-

APBG merupakan instrumen penting yang sangat menentukan bagi terwujudnya tata pemerintahan yang baik (good governance) di tingkat gampong. Tata pemerintahan yang baik antara lain dapat diukur melalui proses penyusunan dan pertanggungjawaban APBG. Adanya APBG memungkinkan kinerja aparatur gampong dapat dievaluasi secara lebih terukur, tidak hanya oleh Tuha peut tetapi juga oleh sebagian besar masyarakat. APBG juga akan mendorong mekanisme pertanggungjawaban kinerja pemerintahan gampong menjadi lebih transparan, akuntabel, meningkatkan koordinasi dan komunikasi, peran antar pelaku pembangunan yang ada di gampong.

-

Kebijakan dalam penyusunan APBG adalah untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat gampong. Untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemerintah gampong harus memperhatikan kelompok rentan yang ada di gampong seperti anak, perempuan, orang miskin, orang cacat. Peningkatan kesejahteraan bagi kelompok rentan harus memperhatikan proporsi anggaran belanja pemberdayaan masyarakat, dengan meningkatkan anggaran pemberdayaan masyarakat yang lebih banyak dari alokasi anggaran belanja operasional dan aparatur gampong. Anggaran belanja bagi pemberdayaan masyarakat minimal 60% dari keseluruhan pendapatan yang didapat oleh gampong, karena pos anggaran inilah yang akan bermanfaat langsung bagi warga terutama kelompok-kelompok rentan yang ada di gampong.

-

APBG merupakan salah satu instrumen penting untuk mewujudkan kemandirian gampong. Salah satu sumber pendapatan dalam APBG adalah Pendapatan Asli Gampong. Kemampuan gampong untuk menggali sumber-sumber pendapatan asli gampong penting dilaksanakan sebagai upaya meningkatakan pendapatan gampong. Peningkatan PAG akan mendorong gampong untuk melaksanakan pembangunan berdasarkan kemampuannya sendiri.

-

Untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan dalam penerapan dan menjalankan kebijakan APBG, diperlukan adanya kelembagaan yang kuat di gampong, sehingga APBG dapat dikelola dengan baik. Kelembagaan gampong yang kuat dapat menjamin keberlanjutan program yang dibiayai APBG dengan melibatkan perangkat gampong dan masyarakat secara keseluruhan.

59


60

LAMPIRAN

P E D O M A N

P E N Y U S U N A N

A N G G A R A N

P E N D A PATA N

D A N

B E L A N J A

G A M P O N G

Lampiran-lampiran a. Contoh 2BOVO APBG KEUCHIK (".10/( LAM CUT KECAMATAN SUKA RAJA KABUPATEN ACEH RAYEUK 2"/6/ (".10/( LAM CUT KECAMATAN SUKA RAJA KABUPATEN ACEH RAYEUK NOMOR 01 TAHUN 2008 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA (".10/( APBG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEUCHIK (".10/( LAM CUT, Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Gampong yang berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan perkembangan pemerintahan dan pembangunan, maka perlu adanya Anggaran Pemerintahan Gampong; b. bahwa anggaran sebagaimana dimaksud huruf a, dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong; c. bahwa anggaran sebagaimana dimaksud huruf a, ditetapkan diawal Tahun Anggaran Pemerintahan Gampong (APBG); dan d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan dalam suatu Qanun.

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956, Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092); 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

63

LAMPIRAN

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4386); 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633); 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sitem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 15. Qanun Kabupaten Aceh Rayeuk Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Rayeuk Tahun Anggaran 2008.

64

P E D O M A N

P E N Y U S U N A N

A N G G A R A N

P E N D A PATA N

D A N

B E L A N J A

G A M P O N G

Dengan Persetujuan Bersama KEUCHIK GAMPONG LAM CUT dan TUHA PEUT GAMPONG LAM CUT MEMUTUSKAN: Menetapkan : Qanun Gampong LAM CUT KECAMATAN SUKA RAJA KABUPATEN ACEH RAYEUK TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA Gampong (APBG) TAHUN ANGGARAN 2008. Pasal 1 Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Tahun Anggaran 2008 adalah sebesar Rp. 432.628.000,- dengan rincian sebagai berikut : a. b.

c.

Anggaran Pendapatan Gampong Anggaran Belanja Gampong - Belanja Langsung - Belanja Tidak Langsung

:

432.628.000,-

: :

329.859.600,102.768.400,432.628.000,-

Anggaran Pembiayaan - Penerimaan Pembiayaan - Pengeluaran Pembiayaan

: :

5.670.000,5.670.000,-Pasal 2

1)

Rincian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan Gampong sebagaimana tersebur dalam lampiran A.1;

2)

Rincian lebih lanjut mengenai Anggaran Belanja sebagaimana tersebut dalam lampiran A.2;

3)

Rincian lebih lanjut mengenai Anggaran Pembiayaan sebagaimana tersebut dalam lampiran A.3. Pasal 3

Rincian sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1), (2) dan (3) Qanun Gampong ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Pasal 4 Apabila dipandang perlu Keuchik dapat menetapkan Keputusan Keuchik guna pelaksanaan Qanun Gampong ini.

65

LAMPIRAN

Pasal 5 Qanun Gampong ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun Gampong ini dengan penempatannya dalam Lembaran Gampong.

Ditetapkan di : Lam Cut Pada tanggal : 28 Juli 2008 M 25 Rajab 1429 H Keuchik Gampong LAM CUT Diundangkan di : Lam Cut Pada tanggal : 29 Juli 2008 SEKRETARIS Gampong, LEMBARAN GAMPONG LAM CUT TAHUN 2008 NOMOR 1

66

P E D O M A N

P E N Y U S U N A N

A N G G A R A N

P E N D A PATA N

D A N

B E L A N J A

G A M P O N G

b. Contoh APBG Lam Cut tahun 2008 KODE REKENING 1. 1.1 1.1.1 λ͘λ͘λ͘λ λ͘λ͘λ͘μ

URAIAN


PENDAPATAN Pendapatan Asli 'ĂŵƉŽŶŐ/PAG Hasil Usaha 'ĂŵƉŽŶŐ tĂƌƵŶŐ'ĂŵƉŽŶŐ hƐĂŚĂŝƌDŝŶƵŵ/Ɛŝ hůĂŶŐ

λ͘μκκ͘κκκ

ZƉλκκ͘κκκǆλμďůŶ

πκκ͘κκκ

σκκ͘κκκ

ZƉρο͘κκκǆλμďůŶ

ξμκ͘κκκ

πκκ͘κκκ

ZƉοκ͘κκκǆλμďůŶ

ν͘λοκ͘κκκ

ξ͘ςκκ͘κκκ

ZƉμκ͘κκκǆλμďůŶǆμκĞŬŽƌ

ν͘σκκ͘κκκ

ξ͘μκκ͘κκκ

ZƉνοκ͘κκκǆλμďůŶ

ο͘οκκ͘κκκ

π͘κκκ͘κκκ

ZƉοκκ͘κκǆλμďůŶ

μ͘κκκ͘κκκ

μ͘ξκκ͘κκκ

ZƉμκκ͘κκǆλμďůŶ

μ͘ροκ͘κκκ

ν͘κκκ͘κκκ

νŚĂƚĂŶĂŵĂŶĐĂďĞ

ν͘κκκ͘κκκ

ξ͘κκκ͘κκκ

λ͕οŚĂƚĂŵďĂŬƵĚĂŶŐ

λλ͘μοκ͘κκκ

λο͘κκκ͘κκκ

ZƉλκ͘κκκǆλμο<<ǆλμ

π͘μοκ͘κκκ

π͘μοκ͘κκκ

ZƉοκ͘κκκǆλμο<<

μ͘οκκ͘κκκ

μ͘οκκ͘κκκ

ZƉμκ͘κκκǆλμ<<

ν͘κκκ͘κκκ

ZƉμκκκǆλμο<<ǆλμďůŶ

dŽŬŽ'ĂŵƉŽŶŐ

λ͘λ͘λ͘ξ

WĞƚĞƌŶĂŬĂŶ<ĂŵďŝŶŐ

1.1.2

Hasil Pengelolaan Kekayaan 'ĂŵƉŽŶŐ

λ͘λ͘μ͘μ λ͘λ͘μ͘ν λ͘λ͘μ͘ξ λ͘λ͘μ͘ο 1.1.3 λ͘λ͘ν͘λ λ͘λ͘ν͘μ

WĞŶǇĞǁĂĂŶ'ĞĚƵŶŐ DŝůŝŬ'ĂŵƉŽŶŐ WĞŶǇĞǁĂĂŶdĂŶĂŚDŝůŝŬ 'ĂŵƉŽŶŐ ^ĞǁĂdĞƌĂƚĂŬDŝůŝŬ 'ĂŵƉŽŶŐ WĞŶũƵĂůĂŶ,ĂƐŝů<ĞďƵŶ DŝůŝŬ'ĂŵƉŽŶŐ ,ĂƐŝůWĂŶĞŶdĂŵďĂŬ ,ĂƐŝů^ǁĂĚĂǇĂĚĂŶWĂƌƟƐŝƉĂƐŝ /ƵĂƌĂŶZĞŚĂďDĂƐũŝĚ <ƵƟƉĂŶĂŶĂ<ĞŶĚƵƌŝ DĂƵůŝĚ

λ͘λ͘ν͘ν

/ƵƌĂŶ<ĞŵĂƟĂŶ

λ͘λ͘ν͘ξ

/ƵƌĂŶWĞŵďĂŶŐƵŶĂŶ 'ĂŵƉŽŶŐ

1.1.4 λ͘λ͘ξ͘λ λ͘λ͘ξ͘μ λ͘λ͘ξ͘ν 1.1.5 λ͘λ͘ο͘λ λ͘λ͘ο͘μ λ͘λ͘ο͘ν

KET.

λ͘κκκ͘κκκ

λ͘λ͘λ͘ν

λ͘λ͘μ͘λ

TAHUN BERJALAN (2008)

Hasil Gotong Royong WĞŶŝŵďƵŶĂŶ:ĂůĂŶ WĞŶŐĞĐŽƌĂŶ>ĂƉĂŶŐĂŶ sŽůůǇ WĞŵďƵĂƚĂŶWĂƌŝƚ

πμο͘κκκ

ZƉοκκκǆλμο<<

λμο͘κκκ

ZƉλκκκǆλμο<<

πμο͘κκκ

ZƉοκκκǆλμο<<

πκκ͘κκκ


λμο͘κκκ λοκ͘κκκ

ZƉοκκǆμοκŵŽƚŽƌ perkiraan

Lain-lain Pendapatan Asli 'ĂŵƉŽŶŐ yang sah WĞŶŐƵƌƵƐĂŶ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƐŝ'ĂŵƉŽŶŐ ,ĂƐŝůĚĂƌŝďƵŶŐĂďĂŶŬ /ŶĨĂƋ

1.2

Bagi Hasil Pajak:

λ͘μ͘λ

ĂŐŝŚĂƐŝůWĂũĂŬƵŵŝ ĚĂŶĂŶŐƵŶĂŶ

1.3 λ͘ν͘λ λ͘ν͘μ

Bagi Hasil Retribusi ZĞƚƌŝďƵƐŝWĂƌŬŝƌ ZĞƚƌŝďƵƐŝWĂƐĂƌ

λκκ͘κκκ

67

LAMPIRAN

KODE REKENING

URAIAN



1.4


λ͘ξ͘λ

ůŽŬĂƐŝĂŶĂ'ĂŵƉŽŶŐ ;'Ϳ

KET.

πκ͘μμς͘κκκ

1.5

Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan 'ĂŵƉŽŶŐ lainnya

λ͘ο͘λ

ĂŶƚƵĂŶ<ĞƵĂŶŐĂŶ WĞŵĞƌŝŶƚĂŚ͗

λ͘ο͘λ͘λ λ͘ο͘μ


λ͘ο͘μ͘λ

Dana Bantuan WĞŵĂŬŵŽĞ'ĂŵƉŽŶŐ

λ͘ο͘ν

ĂŶƚƵĂŶ<ĞƵĂŶŐĂŶ WĞŵĞƌŝŶƚĂŚ<ĂďƵƉĂƚĞŶͬ <ŽƚĂ͘

λ͘ο͘ν͘λ

ĂŶĂƚĂŵďĂŚĂŶ ƉĞŶŐŚĂƐŝůĂŶƚĞƚĂƉ <ĞƵĐŚŝŬĚĂŶWĞƌĂŶŐŬĂƚ 'ĂŵƉŽŶŐ

λπ͘ςκκ͘κκκ

λ͘ο͘ν͘μ

Bandes

λπ͘κκκ͘κκκ

λ͘ο͘ξ

λκκ͘κκκ͘κκκ


ĂŶƚƵĂŶ<ĞƵĂŶŐĂŶ 'ĂŵƉŽŶŐůĂŝŶŶǇĂ͗

λ͘ο͘ξ͘λ

68

1.6

Hibah

λ͘π͘λ

,ŝďĂŚĚĂƌŝƉĞŵĞƌŝŶƚĂŚ

λ͘π͘μ

,ŝďĂŚĚĂƌŝƉĞŵĞƌŝŶƚĂŚ ƉƌŽǀŝŶƐŝ

λ͘π͘ν

,ŝďĂŚĚĂƌŝƉĞŵĞƌŝŶƚĂŚ ŬĂďƵƉĂƚĞŶͬŬŽƚĂ

λ͘π͘ξ

Hibah dari badan/ ůĞŵďĂŐĂͬŽƌŐĂŶŝƐĂƐŝ swasta

λ͘π͘ξ͘λ

WD/

ξκ͘κκκ͘κκκ

λ͘π͘ξ͘μ

zĂǇĂƐĂŶDĂƚĂŚĂƌŝ ĂŶŐƐĂ

λξμ͘κκκ͘κκκ

Kabupaten

P E D O M A N

P E N Y U S U N A N

KODE REKENING

A N G G A R A N

URAIAN

λ͘π͘ο

,ŝďĂŚĚĂƌŝŬĞůŽŵƉŽŬ ŵĂƐǇĂƌĂŬĂƚͬ ƉĞƌŽƌĂŶŐĂŶ

λ͘π͘ο͘λ

,͘ŵŝƌƵŶƚƵŬ ƉĞŵďĂŶŐƵŶĂŶ ŵĞƵŶĂƐĂŚ'ĂŵƉŽŶŐ

1.7


λ͘ρ͘λ

^ƵŵďĂŶŐĂŶĚĂƌŝ ƉĞŵĞƌŝŶƚĂŚ

λ͘ρ͘μ

WĞŵĞƌŝŶƚĂŚƉƌŽǀŝŶƐŝ

λ͘ρ͘ν

WĞŵĞƌŝŶƚĂŚŬĂďƵƉĂƚĞŶͬ ŬŽƚĂ

λ͘ρ͘ξ

ĂĚĂŶͬůĞŵďĂŐĂͬ ŽƌŐĂŶŝƐĂƐŝƐǁĂƐƚĂ

λ͘ρ͘ξ͘λ

WĞƌƵƐĂŚĂĂŶ^ĞŵĞŶ ŶĚĂůĂƐ

λ͘ρ͘ο

^ƵŵďĂŶŐĂŶĚĂƌŝ ŬĞůŽŵƉŽŬŵĂƐǇĂƌĂŬĂƚͬ ƉĞƌŽƌĂŶŐĂŶ

λ͘ρ͘ο͘λ

^ƵŵďĂŶŐĂŶĚƌ ƉĞŶŐƵƐĂŚĂƐƵŬƐĞƐ 'ĂŵƉŽŶŐ

P E N D A PATA N


JUMLAH PENDAPATAN

D A N


B E L A N J A

G A M P O N G

KET.

μ͘οκκ͘κκκ

λκ͘κκκ͘κκκ

ρ͘κκκ͘κκκ

ο͘κκκ͘κκκ

82.220.000

432.628.000

2 2.1

BELANJA Belanja Langsung

2.1.1

Belanja Pegawai/Honorarium :

μ͘λ͘λ͘λ

,ŽŶŽƌdŝŵWĞƌĞŶĐĂŶĂ 'ĂŵƉŽŶŐͬdW'

λ͘κκκ͘κκκ

ZƉ͘μοκ͘κκκǆξŽƌĂŶŐ

μ͘λ͘λ͘μ

,ŽŶŽƌdŝŵWĞŶŐĞůŽůĂ <ĞŐŝĂƚĂŶWĞŵďĂŶŐƵŶĂŶ ũĂůĂŶĂŶƚĂƌĚƵƐƵŶ

λ͘οκκ͘κκκ

ZƉ͘νκκ͘κκκǆοŽƌĂŶŐ

μ͘λ͘λ͘ν

,ŽŶŽƌdŝŵWĞŶŐĞůŽůĂ <ĞŐŝĂƚĂŶWĞŵďĂŶŐƵŶĂŶ 'ĞĚƵŶŐW<<

λ͘οκκ͘κκκ

ZƉ͘νκκ͘κκκǆοŽƌĂŶŐ

μ͘λ͘λ͘ξ

,ŽŶŽƌ<ĞƉĂůĂƵƐƵŶ

ρ͘μκκ͘κκκ

ZƉ͘λοκ͘κκκǆξǆλμďůŶ

μ͘λ͘λ͘ο

hĂŶŐ<ĞŚŽƌŵĂƚĂŶdƵŚĂ ƉĞƵƚ


ZƉ͘μοκ͘κκκǆοǆλμďůŶ

μ͘λ͘λ͘π

,ŽŶŽƌ^ĞŬƌĞƚĂƌŝƐdƵŚĂ ƉĞƵƚ

σκκ͘κκκ

ZƉρο͘κκκǆλǆλμ

69

LAMPIRAN

KODE REKENING

URAIAN

μ͘λ͘λ͘ρ

,ŽŶŽƌĞŶĚĂŚĂƌĂ 'ĂŵƉŽŶŐ

μ͘λ͘λ͘ς

,ŽŶŽƌ'ƵƌƵdW

μ͘λ͘λ͘σ

,ŽŶŽƌEĂƌĂ^ƵŵďĞƌ WĞůĂƟŚĂŶ

2.1.2

Belanja Barang/Jasa :

μ͘λ͘μ͘λ

ĞůĂŶũĂWĞƌũĂůĂŶĂŶ Dinas Aparatur 'ĂŵƉŽŶŐ Ͳ<ĞƵĐŚŝŬ Ͳ^ĞŬƌĞƚĂƌŝƐ'ĂŵƉŽŶŐ ͲhŶƐƵƌ^ƚĂĨ ͲhŶƐƵƌtŝůĂǇĂŚ


μ͘λ͘μ͘μ

ZƉλκκ͘κκκǆλǆλμ

λ͘μκκ͘κκκ


λ͘οκκ͘κκκ

ZƉοκκ͘κκκǆνŽƌŐǆνƉůƚŚ

λ͘κκκ͘κκκ

μ͘ξκκ͘κκκ

ZƉμκκ͘κκκǆλμďůŶ

ςκκ͘κκκ

λ͘μκκ͘κκκ


λ͘κκκ͘κκκ

μ͘ρκκ͘κκκ ν͘πκκ͘κκκ

ZƉρο͘κκκǆνǆλμďůŶ ZƉρο͘κκκǆξǆλμďůŶ

λ͘οκκ͘κκκ

ZƉοκ͘κκκǆοǆπ

ν͘κκκ͘κκκ

ο͘λκκ͘κκκ

ZƉςο͘κκκǆοǆλμďůŶ

λ͘κκκ͘κκκ

μ͘κκκ͘κκκ

ZƉ͘λππ͘πππǆλμ

λ͘κκκ͘κκκ

μ͘οκκ͘κκκ

ZƉμκς͘νννǆλμďůŶ

μ͘οκκ͘κκκ

ZƉμοκ͘κκκǆλκŽƌĂŶŐ

σκκ͘κκκ

λ͘μκκ͘κκκ


σκκ͘κκκ

λ͘μκκ͘κκκ


λ͘κμκ͘κκκ πκκ͘κκκ

ZƉςο͘κκκǆλμďůŶ

πκκ͘κκκ

ςκκ͘κκκ

ĞůĂŶũĂďĂŚĂŶͬŵĂƚĞƌŝĂů ͲůĂƚdƵůŝƐ<ĂŶƚŽƌͬd< ͲDĂŬĂŶDŝŶƵŵZĂƉĂƚ 'ĂŵƉŽŶŐ Ͳ WĂŬĂŝĂŶŝŶĂƐ Aparatur 'ĂŵƉŽŶŐ

μ͘λ͘μ͘ν μ͘λ͘μ͘ν͘λ

ĞůĂŶũĂ:ĂƐĂ Ͳ>ŝƐƚƌŝŬ<ĂŶƚŽƌ<ĞƵĐŚŝŬ

μ͘λ͘μ͘ν͘ν μ͘λ͘μ͘ν͘ξ

ͲdĞůƉŚŽŶĞ<ĂŶƚŽƌ <ĞƵĐŚŝŬ ͲWD<ĂŶƚŽƌ<ĞƵĐŚŝŬ ͲZĞŶƚĂů<ŽŵƉƵƚĞƌ

μ͘λ͘μ͘ν͘ο

Ͳ<ŽƌĂŶ

μ͘λ͘μ͘ν͘μ

μ͘λ͘μ͘ξ

ͲĂůĂŝ'ĂŵƉŽŶŐ

ο͘κκκ͘κκκ

Ͳ<ĂŶƚŽƌ<ĞƵĐŚŝŬ


Ͳ<ĞŶĚĂƌĂĂŶŝŶĂƐ

70



λο͘κκκ͘κκκ ν͘κκκ͘κκκ

ĞůĂŶũĂ<ĞŐŝĂƚĂŶ WĞůĂƟŚĂŶ Ͳ<ĂĚĞƌ<ĞƐĞŚĂƚĂŶ 'ĂŵƉŽŶŐ ͲWĞƌƚĂŶŝĂŶKƌŐĂŶŝŬ ͲWĞŶŐĞŵƵŬĂŶ^ĂƉŝ

2.1.3

Belanja Modal

μ͘λ͘ν͘λ

ĞůĂŶũĂDŽĚĂůdĂŶĂŚ ͲdĂŶĂŚƵŶƚƵŬůĂŚĂŶ pertanian

μ͘λ͘ν͘μ

πκκ͘κκκ

WĞƌĂǁĂƚĂŶ

ͲDĂƐũŝĚ'ĂŵƉŽŶŐ

μ͘λ͘μ͘ο

KET.

λ͘μκκ͘κκκ

ͲhŶƐƵƌWĞůĂŬƐĂŶĂ ͲdƵŚĂƉĞƵƚ


ĞůĂŶũĂDŽĚĂůũĂƌŝŶŐĂŶ

ν͘κκκ͘κκκ ξ͘οκκ͘κκκ ξ͘κκκ͘κκκ

οκ͘κκκ͘κκκ

ZƉμο͘κκκǆμκκκŵμ

P E D O M A N

P E N Y U S U N A N

KODE REKENING

A N G G A R A N

URAIAN ͲWĞŵďĂŶŐƵŶĂŶƐĂůƵƌĂŶ ŝƌŝŐĂƐŝƚĞƌƐŝĞƌƉĞƌƚĂŶŝĂŶ

μ͘λ͘ν͘ν

P E N D A PATA N

TAHUN SEBELUMNYA (2007) μο͘κκκ͘κκκ

ͲWĞŵďĂŶŐƵŶĂŶ<ĂŶƚŽƌ <ĞƵĐŚŝŬ

μ͘λ͘ν͘ο

B E L A N J A


G A M P O N G

KET.

νο͘κκκ͘κκκ

ĞůĂŶũĂDŽĚĂů ĂŶŐƵŶĂŶ ͲWĞŵďĂŶŐƵŶĂŶ<ĂŶƚŽƌ W<<

μ͘λ͘ν͘ξ

D A N

ομ͘ςνσ͘πκκ ρο͘κκκ͘κκκ

ĞůĂŶũĂDŽĚĂů WĞƌĂůĂƚĂŶ ͲWĞŶŐĂĚĂĂŶ/ƵŶŝƚ ŬŽŵƉƵƚĞƌ ĞůĂŶũĂDŽĚĂůdĞƌŶĂŬ ͲWĞŶŐĂĚĂĂŶ^ĂƉŝ 'ĂŵƉŽŶŐ

π͘κκκ͘κκκ

λμ͘κκκ͘κκκ

ρο͘κκκ͘κκκ

ZƉο͘κκκ͘κκκǆλοĞŬŽƌ

2.2

Belanja Tidak Langsung

2.2.1

Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap

μ͘μ͘λ͘λ

'Ăũŝ<ĞƵĐŚŝŬ

ρ͘μκκ͘κκκ

ρ͘μκκ͘κκκ

ZƉπκκ͘κκκǆλμďůŶ

μ͘μ͘λ͘μ

'Ăũŝ^ĞŬƌĞƚĂƌŝƐ 'ĂŵƉŽŶŐ

ν͘κκκ͘κκκ

ν͘κκκ͘κκκ

ZƉμοκ͘κκκǆλμďůŶ

μ͘μ͘λ͘ν

'Ăũŝ<ĂƵƌ'ĂŵƉŽŶŐ

ο͘ξκκ͘κκκ

ο͘ξκκ͘κκκ

ZƉλοκ͘κκκǆνǆλμďůŶ

μ͘μ͘λ͘ξ

'Ăũŝ/ŵĂŵDĞƵŶĂƐĂŚ

λ͘μκκ͘κκκ

λ͘μκκ͘κκκ


2.2.2

Belanja Subsidi

μ͘μ͘μ͘λ

^ƵďƐŝĚŝŬŝůĂŶŐƉĂĚŝ ŐĂŵƉŽŶŐ

ν͘κκκ͘κκκ

paket

2.2.3

Belanja Hibah

μ͘μ͘ν͘λ μ͘μ͘ν͘μ μ͘μ͘ν͘ν

WĞƌŝŶŐĂƚĂŶλρŐƵƐƚƵƐ Ěŝ<ĞĐĂŵĂƚĂŶ WĞŵďĂŶŐƵŶĂŶDĂƐũŝĚ <ĞŵƵŬŝŵĂŶ <ĞůŽŵƉŽŬZĞŵĂũĂ DĂƐũŝĚ'ĂŵƉŽŶŐ

2.2.4

Belanja Bantuan Sosial :

μ͘μ͘ξ͘λ

WĞŶĚŝĚŝŬĂŶŶĂŬhƐŝĂ ŝŶŝ;WhͿ

μ͘μ͘ξ͘μ

ĂŶƚƵĂŶŵŽĚĂůƵŶƚƵŬ ƵƐĂŚĂŬĞƐŝŬΘƉĞĚĂŐĂŶŐ ŬĞůŝůŝŶŐ

μ͘μ͘ξ͘ν

ĂŶƚƵĂŶWĞŶŐŽďĂƚĂŶ 'ƌĂƟƐƵŶƚƵŬĂŶĂŬ ŬƵƌĂŶŐŐŝǌŝ

μοκ͘κκκ

μοκ͘κκκ

λ͘κκκ͘κκκ

λ͘κκκ͘κκκ ροκ͘κκκ

μ͘κκκ͘κκκ

μ͘οκκ͘κκκ λμ͘οκκ͘κκκ

π͘μοκ͘κκκ

λκŬŽƚĂŬĂŝƌŵŝŶĞƌĂů ^ĞŵĞŶμκǌĂŬ μκƉĂŬĞƚĂůĂƚŝďĂĚĂŚ

ZƉλ͘μοκ͘κκκǆμ ZƉοκκ͘κκκǆμο<
WĂŬĞƚŽďĂƚͲŽďĂƚĂŶ

71

LAMPIRAN

KODE REKENING

URAIAN

μ͘μ͘ξ͘ξ

Bantuan Bea Siawa ƵŶƚƵŬĂŶĂŬƐĞŬŽůĂŚ ŬĞůƵĂƌŐĂŵŝƐŬŝŶ

μ͘μ͘ξ͘ο

WĞŶŐĂĚĂĂŶ WĞƌůĞŶŐŬĂƉĂŶ:ĞŶĂƐĂŚ


TAHUN BERJALAN (2008) νπ͘κκκ͘κκκ

KET.

ZƉλοκ͘κκκǆμκĂŶĂŬǆλμďůŶ

μ͘οκκ͘κκκ

μ͘οκκ͘κκκ

<ĂŝŶŬĂĨĂŶ

2.2.5


μ͘μ͘ο͘λ

<ĞůŽŵƉŽŬW<<Θ WŽƐǇĂŶĚƵ

μ͘κκκ͘κκκ

ρ͘οκκ͘κκκ

ρ͘οκκ͘κκκǆλ

μ͘μ͘ο͘μ

<ĞůŽŵƉŽŬWĞŵƵĚĂ

ν͘κκκ͘κκκ

ο͘κκκ͘κκκ

ZƉμ͘οκκ͘κκκǆμ

μ͘μ͘ο͘ν

<ĞŐŝĂƚĂŶW,/ 'ĂŵƉŽŶŐ

π͘μοκ͘κκκ

π͘μοκ͘κκκ

ZƉπ͘μοκ͘κκκǆλ

μ͘μ͘ο͘ξ

DdYdŝŶŐŬĂƚ <ĞĐĂŵĂƚĂŶ

ξκκ͘κκκ

οκκ͘κκκ

ZƉ͘οκκ͘κκκǆλ

2.2.6 μ͘μ͘π͘λ μ͘μ͘π͘μ

Belanja Tidak Terduga Keadaan darurat ĞŶĐĂŶĂĂůĂŵ JUMLAH BELANJA

3 3.1

PEMBIAYAAN Penerimaan Pembiayaan

ν͘λ͘λ

^ŝƐĂ>ĞďŝŚWĞƌŚŝƚƵŶŐĂŶ ŶŐŐĂƌĂŶ;^ŝ>WͿƚĂŚƵŶ ƐĞďĞůƵŵŶǇĂ͘

ν͘λ͘ξ

WĞŶĐĂŝƌĂŶĂŶĂ ĂĚĂŶŐĂŶ ,ĂƐŝůƉĞŶũƵĂůĂŶ ŬĞŬĂǇĂĂŶŐĂŵƉŽŶŐ ǇĂŶŐĚŝƉŝƐĂŚŬĂŶ͘ WĞŶĞƌŝŵĂĂŶWŝŶũĂŵĂŶ

3.2


ν͘μ͘λ

WĞŵďĞŶƚƵŬĂŶĂŶĂ ĂĚĂŶŐĂŶ

ν͘μ͘μ

WĞŶǇĞƌƚĂĂŶDŽĚĂů ŐĂŵƉŽŶŐ

ν͘μ͘ν

WĞŵďĂǇĂƌĂŶƵƚĂŶŐ

ν͘λ͘μ ν͘λ͘ν

λ͘σπς͘ςκκ 176.550.000

420.829.600

ν͘κκκ͘κκκ

ο͘πρκ͘κκκ Ͳ Ͳ Ͳ

ν͘κκκ͘κκκ

ο͘πρκ͘κκκ

0

0

JUMLAH PEMBIAYAAN

KEUCHIK GAMPONG LAMCUT

SABRI ABUBAKAR

72

P E D O M A N

P E N Y U S U N A N

A N G G A R A N

P E N D A PATA N

D A N

B E L A N J A

G A M P O N G

c. Contoh Keputusan 5VIBQFVt Tentang Persetujuan APBG 56)"1&65 (".10/( LAM CUT KECAMATAN SUKA RAJA KABUPATEN ACEH RAYEUK KEPUTUSAN 56)"1&65 (".10/( LAM CUT KECAMATAN SUKA RAJA KABUPATEN ACEH RAYEUK NOMOR 02 TAHUN 2008 TENTANG PERSETUJUAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA (".10/( (APBG) DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 56)"1&65 (".10/( LAM CUT, Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Gampong Lam Cut Tahun Anggaran 2008 maka perlu penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Gampong; b. bahwa untuk maksud tersebut diatas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Gampong yang telah disusun perlu ditetapkan melalui Qanun Gampong; Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956, Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092); 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesai Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 ); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

73

LAMPIRAN

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633); 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sitem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 15. Qanun Kabupaten Aceh Rayeuk Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Rayeuk Tahun Anggaran 2008. 16. Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Tuha peut. 17. Qanun Gampong Lam Cut Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong 2008-2012 (Lembaran Gampong Lam Cut Tahun 2008 Nomor 1). Memperhatikan: Berita acara rapat paripurna Tuha Peut Gampong Lam Cut pada tanggal 18 Juni 2008

74

P E D O M A N

P E N Y U S U N A N

A N G G A R A N

P E N D A PATA N

D A N

B E L A N J A

G A M P O N G

MEMUTUSKAN: Menetapkan: KESATU

:

Menyetujui Rancangan Qanun Gampong Lam Cut Kecamatan Suka Raja tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Gampong (RAPBG) Tahun 2008 untuk ditetapkan menjadi Qanun Gampong.

KEDUA

:

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan. Ditetapkan di : Gampong Lam Cut Pada tanggal : 28 Junli 2008 TUHA PEUT KETUA

H.RIDWAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth: 1. Bupati Aceh Rayeuk 2. Camat Suka Raja 3. Keuchik Gampong Lam Cut

75

LAMPIRAN

d. Contoh 2BOVO Perubahan APBG (BNQPOH Lamcut KEUCHIK (".10/( LAM CUT KECAMATAN SUKA RAJA KABUPATEN ACEH RAYEUK 2"/6/ (".10/( LAM CUT KECAMATAN SUKA RAJA KABUPATEN ACEH RAYEUK NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN ATAS 2"/6/ (".10/( LAM CUT NO 1 TAHUN 2008 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA (".10/( DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEUCHIK (".10/( LAM CUT, Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Gampong yang berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan perkembangan pemerintahan dan pembangunan, maka perlu adanya Anggaran Pemerintahan Gampong; b. bahwa dalam pelaksanaan anggaran sebagaimana huruf a, terjadi penurunan pendapatan 42% dari yang ditetapkan pada awal Tahun Anggaran Pemerintahan Gampong (APBG); c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf b, maka perlu adanya Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan dalam suatu Qanun.

Mengingat

:

1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956, Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092); 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

76

P E D O M A N

P E N Y U S U N A N

A N G G A R A N

P E N D A PATA N

D A N

B E L A N J A

G A M P O N G

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4386); 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633); 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sitem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 15. Qanun Kabupaten Aceh Rayeuk Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Rayeuk Tahun Anggaran 2008.

77

LAMPIRAN

Dengan Persetujuan Bersama KEUCHIK (".10/( LAM CUT DAN 56)"1&65 (".10/( LAM CUT MEMUTUSKAN: Menetapkan:

QANUN GAMPONG LAM CUT KECAMATAN SUKA RAJA KABUPATEN ACEH RAYEUK TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA GAMPONG APBG TAHUN ANGGARAN 2008.

Pasal 1 Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Tahun Anggaran 2008 adalah sebesar Rp. 250.628.000,- dengan rincian sebagai berikut : a. b.

Anggaran Pendapatan Gampong Anggaran Belanja Gampong - Belanja Langsung : - Belanja Tidak Langsung : c. Anggaran Pembiayaan - Penerimaan Pembiayaan - Pengeluaran Pembiayaan

: :

Rp. 250.628.000,Rp. 79.809.000,Rp. 170.819.000,- + Rp. 250.628.000,Rp. 5.670.000,Rp. 5.670.000,-

Pasal 2 1)

Rincian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan Gampong sebagaimana tersebur dalam lampiran A.1;

2)

Rincian lebih lanjut mengenai Anggaran Belanja sebagaimana tersebut dalam lampiran A.2;

3)

Rincian lebih lanjut mengenai Anggaran Pembiayaan sebagaimana tersebut dalam lampiran A.3.

Pasal 3 Rincian sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1), (2) dan (3) Qanun Gampong ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Pasal 4 Apabila dipandang perlu Keuchik dapat menetapkan Keputusan Keuchik guna pelaksanaan Qanun Gampong ini.

78

P E D O M A N

P E N Y U S U N A N

A N G G A R A N

P E N D A PATA N

D A N

B E L A N J A

G A M P O N G

Pasal 5 Qanun Gampong ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun Gampong ini dengan penempatannya dalam Lembaran Gampong.

Ditetapkan di : Lam Cut Pada tanggal

: 28 Oktober 2008

KEUCHIK GAMPONG LAM CUT

Diundangkan di

:

Lam Cut

Pada tanggal

:

29 Oktober 2008

SEKRETARIS GAMPONG,

LAMPIRAN 2"/6/ (".10/( LAM CUT NOMOR 2 TAHUN 2008

79

LAMPIRAN

e. Contoh APBG Perubahan (BNQPOH Lam Cut KODE REK

URAIAN

TAHUN SEBELUMNYA

TAHUN BERJALAN

SETELAH PERUBAH-AN

SELISIH

KET.

1.

PENDAPATAN

1.1

Pendapatan Asli 'ĂŵƉŽŶŐ/PAG

1.1.1

Hasil Usaha 'ĂŵƉŽŶŐ

λ͘λ͘λ͘λ

tĂƌƵŶŐ'ĂŵƉŽŶŐ

λ͘κκκ͘κκκ

λ͘μκκ͘κκκ

λ͘μκκ͘κκκ

κ


λ͘λ͘λ͘μ

hƐĂŚĂŝƌDŝŶƵŵ /ƐŝhůĂŶŐ

πκκ͘κκκ

σκκ͘κκκ

σκκ͘κκκ

κ


λ͘λ͘λ͘ν

dŽŬŽ'ĂŵƉŽŶŐ

ξμκ͘κκκ

πκκ͘κκκ

πκκ͘κκκ

κ


λ͘λ͘λ͘ξ

WĞƚĞƌŶĂŬĂŶ <ĂŵďŝŶŐ

ν͘λοκ͘κκκ

ξ͘ςκκ͘κκκ

ξ͘ςκκ͘κκκ

κ

ZƉμκ͘κκκǆλμďůŶǆμκ ĞŬŽƌ

1.1.2

Hasil Pengelolaan Kekayaan 'ĂŵƉŽŶŐ

λ͘λ͘μ͘λ

WĞŶǇĞǁĂĂŶ'ĞĚƵŶŐ 'ĂŵƉŽŶŐ

ν͘σκκ͘κκκ

ξ͘μκκ͘κκκ

ξ͘μκκ͘κκκ

κ

ZƉνοκ͘κκκǆλμďůŶ

λ͘λ͘μ͘μ

WĞŶǇĞǁĂĂŶdĂŶĂŚ DŝůŝŬ'ĂŵƉŽŶŐ

ο͘οκκ͘κκκ

π͘κκκ͘κκκ

π͘κκκ͘κκκ

κ

ZƉοκκ͘κκǆλμďůŶ

λ͘λ͘μ͘ν

^ĞǁĂdĞƌĂƚĂŬDŝůŝŬ 'ĂŵƉŽŶŐ

μ͘κκκ͘κκκ

μ͘ξκκ͘κκκ

μ͘ξκκ͘κκκ

κ

ZƉμκκ͘κκǆλμďůŶ

λ͘λ͘μ͘ξ

WĞŶũƵĂůĂŶ,ĂƐŝů Kebun 'ĂŵƉŽŶŐ

μ͘ροκ͘κκκ

ν͘κκκ͘κκκ

ν͘κκκ͘κκκ

κ

νŚĂƚĂŶĂŵĂŶĐĂďĞ

λ͘λ͘μ͘ο

,ĂƐŝůWĂŶĞŶdĂŵďĂŬ

ν͘κκκ͘κκκ

ξ͘κκκ͘κκκ

ξ͘κκκ͘κκκ

κ

λ͕οŚĂƚĂŵďĂŬƵĚĂŶŐ

1.1.3

,ĂƐŝů^ǁĂĚĂǇĂĚĂŶWĂƌƟƐŝƉĂƐŝ

λ͘λ͘ν͘λ

/ƵĂƌĂŶZĞŚĂď DĂƐũŝĚ




κ

ZƉλκ͘κκκǆλμο<<ǆλμ

λ͘λ͘ν͘μ

<ƵƟƉĂŶĂŶĂ <ĞŶĚƵƌŝDĂƵůŝĚ

π͘μοκ͘κκκ

π͘μοκ͘κκκ

π͘μοκ͘κκκ

κ

ZƉοκ͘κκκǆλμο<<

λ͘λ͘ν͘ν

/ƵƌĂŶ<ĞŵĂƟĂŶ

μ͘οκκ͘κκκ

μ͘οκκ͘κκκ

μ͘οκκ͘κκκ

κ

ZƉμκ͘κκκǆλμ<<

λ͘λ͘ν͘ξ

/ƵƌĂŶWĞŵďĂŶŐƵŶĂŶ 'ĂŵƉŽŶŐ

ν͘κκκ͘κκκ

ν͘κκκ͘κκκ

κ

ZƉμκκκǆλμο<<ǆλμďůŶ

1.1.4

Hasil Gotong Royong

λ͘λ͘ξ͘λ

,ĂƐŝů'ŽƚŽŶŐ ZŽǇŽŶŐ WĞŶŝŵďƵŶĂŶ:ĂůĂŶ

πμο͘κκκ

πμο͘κκκ

κ

ZƉοκκκyλμο<<

λ͘λ͘ξ͘μ

,ĂƐŝů'ŽƚŽŶŐ ZŽǇŽŶŐWĞŶŐĞĐŽƌĂŶ >ĂƉĂŶŐĂŶsŽůůǇ

λμο͘κκκ

λμο͘κκκ

κ

ZƉλκκκyλμο<<

λ͘λ͘ξ͘ν

,ĂƐŝů'ŽƚŽŶŐ ZŽǇŽŶŐWĞŵďƵĂƚĂŶ WĂƌŝƚ

πμο͘κκκ

πμο͘κκκ

κ

ZƉοκκκyλμο<<

80

P E D O M A N

P E N Y U S U N A N

KODE REK

URAIAN

A N G G A R A N

TAHUN SEBELUMNYA

TAHUN BERJALAN

1.1.5

Lain-lain Pendapatan Asli 'ĂŵƉŽŶŐ yang sah

λ͘λ͘ο͘λ

WĞŶŐƵƌƵƐĂŶ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƐŝ 'ĂŵƉŽŶŐ

λ͘λ͘ο͘μ

WĂƌŬŝƌWĂƐĂƌDĂůĂŵ

λ͘λ͘ο͘ν

/ŶĨĂƋ

1.2

Bagi Hasil Pajak:

λ͘μ͘λ

ĂŐŝ,ĂƐŝůWĂũĂŬ ƵŵŝĚĂŶĂŶŐƵŶĂŶ

1.3

Bagi Hasil Retribusi

λ͘ν͘λ

ZĞƚƌŝďƵƐŝWĂƌŬŝƌ

λ͘ν͘μ

ZĞƚƌŝďƵƐŝWĂƐĂƌ

λκκ͘κκκ

P E N D A PATA N

SETELAH PERUBAH-AN

D A N

B E L A N J A

G A M P O N G

SELISIH

KET.

πκκ͘κκκ

πκκ͘κκκ

κ


λμο͘κκκ

λμο͘κκκ

κ

ZƉοκκǆμοκŵŽƚŽƌ

λοκ͘κκκ

λοκ͘κκκ

κ


κ

ZƉνκ͘λλξ͘κκκǆμ

1.4


λ͘ξ͘λ

ůŽŬĂƐŝĂŶĂ 'ĂŵƉŽŶŐ;'Ϳ


1.5

Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan 'ĂŵƉŽŶŐ lainnya

λ͘ο͘λ

ĂŶƚƵĂŶ<ĞƵĂŶŐĂŶ WĞŵĞƌŝŶƚĂŚ͗

λ͘ο͘λ͘λ

λ͘ο͘μ


λ͘ο͘μ͘λ

Dana Bantuan WĞŵĂŬŵŽĞ 'ĂŵƉŽŶŐ

λ͘ο͘ν

ĂŶƚƵĂŶ<ĞƵĂŶŐĂŶ WĞŵĞƌŝŶƚĂŚ <ĂďƵƉĂƚĞŶͬ<ŽƚĂ͘

λ͘ο͘ν͘λ

ĂŶĂdĂŵďĂŚĂŶ ƉĞŶŐŚĂƐŝůĂŶ tetap <ĞƵĐŚŝŬ ĚĂŶWĞƌĂŶŐŬĂƚ 'ĂŵƉŽŶŐ


λ͘ο͘ν͘μ

ĂŶŐĚĞƐ

λπ͘κκκ͘κκκ

λ͘ο͘ξ



κ

ZƉλκκ͘κκκ͘κκκǆλ



κ

ŝƚĞƌŝŵĂůĂŶŐƐƵŶŐ

ĂŶƚƵĂŶ<ĞƵĂŶŐĂŶ 'ĂŵƉŽŶŐůĂŝŶŶǇĂ͗

81

LAMPIRAN

KODE REK

URAIAN

TAHUN SEBELUMNYA

TAHUN BERJALAN

SETELAH PERUBAH-AN

SELISIH

KET.

1.6

Hibah

λ͘π͘λ

Hibah dari ƉĞŵĞƌŝŶƚĂŚ

λ͘π͘μ

Hibah dari ƉĞŵĞƌŝŶƚĂŚƉƌŽǀŝŶƐŝ

λ͘π͘ν

Hibah dari ƉĞŵĞƌŝŶƚĂŚ ŬĂďƵƉĂƚĞŶͬŬŽƚĂ

λ͘π͘ξ

Hibah dari badan / ůĞŵďĂŐĂͬŽƌŐĂŶŝƐĂƐŝ swasta

λ͘π͘ξ͘λ

,ŝďĂŚĂƌŝWD/


κ

;ξκ͘κκκ͘κκκͿ

λ͘π͘ξ͘μ

zĂǇĂƐĂŶDĂƚĂŚĂƌŝ ĂŶŐƐĂ

λξμ͘κκκ͘κκκ

κ

;λξμ͘κκκ͘κκκͿ

μ͘οκκ͘κκκ

μ͘οκκ͘κκκ

κ

ZƉμ͘οκκ͘κκκǆλ



κ

ZƉλκ͘κκκ͘κκκǆλ

λ͘π͘ο

Hibah dari ŬĞůŽŵƉŽŬ ŵĂƐǇĂƌĂŬĂƚͬ ƉĞƌŽƌĂŶŐĂŶ

λ͘π͘ο͘λ

Hibah Dari ,͘ŵŝƌƵŶƚƵŬ ƉĞŵďĂŶŐƵŶĂŶ ŵĞƵŶĂƐĂŚ 'ĂŵƉŽŶŐ

1.7


λ͘ρ͘λ

^ƵŵďĂŶŐĂŶĚĂƌŝ ƉĞŵĞƌŝŶƚĂŚ

λ͘ρ͘μ

^ƵŵďĂŶŐĂŶĚĂƌŝ ƉĞŵĞƌŝŶƚĂŚƉƌŽǀŝŶƐŝ

λ͘ρ͘ν

^ƵŵďĂŶŐĂŶ ĚĂƌŝƉĞŵĞƌŝŶƚĂŚ ŬĂďƵƉĂƚĞŶͬŬŽƚĂ

λ͘ρ͘ξ

^ƵŵďĂŶŐĂŶĚĂƌŝ ďĂĚĂŶͬůĞŵďĂŐĂͬ ŽƌŐĂŶŝƐĂƐŝƐǁĂƐƚĂ

λ͘ρ͘ξ͘λ

WĞƌƵƐĂŚĂĂŶ^ĞŵĞŶ

λ͘ρ͘ο

82

^ƵŵďĂŶŐĂŶ ĚĂƌŝŬĞůŽŵƉŽŬ ŵĂƐǇĂƌĂŬĂƚͬ ƉĞƌŽƌĂŶŐĂŶ

P E D O M A N

KODE REK

λ͘ρ͘ο͘λ

P E N Y U S U N A N

URAIAN ^ƵŵďĂŶŐĂŶĚƌ ƉĞŶŐƵƐĂŚĂƐƵŬƐĞƐ 'ĂŵƉŽŶŐ JUMLAH PENDAPATAN

A N G G A R A N

TAHUN SEBELUMNYA

P E N D A PATA N

TAHUN BERJALAN

D A N

SETELAH PERUBAH-AN

ρ͘κκκ͘κκκ

ο͘κκκ͘κκκ

ο͘κκκ͘κκκ

82.220.000

432.628.000

250.628.000

B E L A N J A

G A M P O N G

SELISIH

KET.

κ

ZƉο͘κκκ͘κκκǆλŽƌŐ

(182.000.000)

2 2.1 2.1.1

BELANJA Belanja Langsung Belanja Pegawai/Honorarium :

μ͘λ͘λ͘λ

,ŽŶŽƌdŝŵ WĞƌĞŶĐĂŶĂ 'ĂŵƉŽŶŐͬdW'

λ͘κκκ͘κκκ

λ͘κκκ͘κκκ

κ

ZƉμοκ͘κκκǆξŽƌĂŶŐ

μ͘λ͘λ͘μ

,ŽŶŽƌdŝŵ WĞŶŐĞůŽůĂ<ĞŐŝĂƚĂ WĞŵďĂŶŐƵŶĂŶ:ĂůĂŶ antar dusun

λ͘οκκ͘κκκ

λ͘οκκ͘κκκ

κ

ZƉνκκ͘κκκǆοŽƌĂŶŐ

μ͘λ͘λ͘ν

,ŽŶŽƌdŝŵ WĞŶŐĞůŽůĂ<ĞŐŝĂƚĂŶ WĞŵďĂŶŐƵŶĂŶ 'ĞĚƵŶŐW<<

λ͘οκκ͘κκκ

κ

μ͘λ͘λ͘ξ

,ŽŶŽƌ<ĞƉĂůĂ Dusun

ρ͘μκκ͘κκκ

ρ͘μκκ͘κκκ

κ

ZƉλοκ͘κκκǆξǆλμďůŶ

μ͘λ͘λ͘ο

hĂŶŐ<ĞŚŽƌŵĂƚĂŶ dƵŚĂƉĞƵƚ



κ

ZƉμοκ͘κκκǆοǆλμďůŶ

μ͘λ͘λ͘π

,ŽŶŽƌ^ĞŬƌĞƚĂƌŝƐ dƵŚĂƉĞƵƚ

σκκ͘κκκ

σκκ͘κκκ

κ

ZƉρο͘κκκǆλǆλμ

μ͘λ͘λ͘ρ

,ŽŶŽƌĞŶĚĂŚĂƌĂ 'ĂŵƉŽŶŐ

λ͘μκκ͘κκκ

λ͘μκκ͘κκκ

κ

ZƉλκκ͘κκκǆλǆλμ

μ͘λ͘λ͘ς

,ŽŶŽƌ'ƵƌƵdW

λ͘μκκ͘κκκ

λ͘μκκ͘κκκ

κ


μ͘λ͘λ͘σ

,ŽŶŽƌEĂƌĂ^ƵŵďĞƌ WĞůĂƟŚĂŶ

2.1.2

Belanja Barang/Jasa :

μ͘λ͘μ͘λ

ĞůĂŶũĂWĞƌũĂůĂŶĂŶ Dinas Aparatur 'ĂŵƉŽŶŐ

ςκκ͘κκκ

λ͘οκκ͘κκκ

λ͘οκκ͘κκκ

κ

ZƉοκκ͘κκκǆνŽƌŐǆ νƉůƚŚ

λ͘κκκ͘κκκ

μ͘ξκκ͘κκκ

λ͘ςκκ͘κκκ

;πκκ͘κκκͿ

ZƉμκκ͘κκκǆλμďůŶ

Ͳ^ĞŬƌĞƚĂƌŝƐ 'ĂŵƉŽŶŐ

ςκκ͘κκκ

λ͘μκκ͘κκκ

σκκ͘κκκ

;νκκ͘κκκͿ


ͲhŶƐƵƌ^ƚĂĨ

λ͘κκκ͘κκκ

μ͘ρκκ͘κκκ

σκκ͘κκκ

;λ͘ςκκ͘κκκͿ


ν͘πκκ͘κκκ

κ

;ν͘πκκ͘κκκͿ

Ͳ<ĞƵĐŚŝŬ

ͲhŶƐƵƌtŝůĂǇĂŚ ͲhŶƐƵƌWĞůĂŬƐĂŶĂ ͲdƵŚĂƉĞƵƚ μ͘λ͘μ͘μ

;λ͘οκκ͘κκκͿ

λ͘οκκ͘κκκ

σκκ͘κκκ

;πκκ͘κκκͿ

ZƉοκ͘κκκǆνǆπ

ν͘κκκ͘κκκ

ο͘λκκ͘κκκ

σκκ͘κκκ

;ξ͘μκκ͘κκκͿ


λ͘κκκ͘κκκ

μ͘κκκ͘κκκ

μ͘κκκ͘κκκ

ĞůĂŶũĂďĂŚĂŶͬ ŵĂƚĞƌŝĂů ͲůĂƚdƵůŝƐ<ĂŶƚŽƌͬ d<

κ

83

LAMPIRAN

KODE REK

URAIAN ͲDĂŬĂŶDŝŶƵŵ ZĂƉĂƚ'ĂŵƉŽŶŐ

TAHUN SEBELUMNYA λ͘κκκ͘κκκ

ͲWĂŬĂŝĂŶŝŶĂƐ Aparatur 'ĂŵƉŽŶŐ μ͘λ͘μ͘ν

μ͘λ͘ν͘λ

μ͘λ͘ν͘ν

μ͘λ͘ν͘ξ

;λ͘κκκ͘κκκͿ

μ͘οκκ͘κκκ

κ

;μ͘οκκ͘κκκͿ

κ


ͲdĞůƉŚŽŶĞ<ĂŶƚŽƌ <ĞƵĐŚŝŬ

σκκ͘κκκ

λ͘μκκ͘κκκ

λ͘μκκ͘κκκ

κ


λ͘κμκ͘κκκ

λ͘κκν͘κκκ

κ

ZƉςν͘οςνǆλμďůŶ

λ͘κκκ͘κκκ

λ͘κκκ͘κκκ

κ

πκκ͘κκκ

πκκ͘κκκ

κ


ο͘κκκ͘κκκ λκ͘κκκ͘κκκ λο͘κκκ͘κκκ ο͘κκκ͘κκκ ν͘κκκ͘κκκ

μ͘κκκ͘κκκ μ͘κκκ͘κκκ ν͘ρκπ͘κκκ λ͘κκκ͘κκκ λ͘οκκ͘κκκ

;ν͘κκκ͘κκκͿ ;ς͘κκκ͘κκκͿ ;λλ͘μσξ͘κκκͿ ;ξ͘κκκ͘κκκͿ ;λ͘οκκ͘κκκͿ

ZƉμ͘κκκ͘κκκǆλ ZƉμ͘κκκ͘κκκǆλ ZƉν͘ρκπ͘κκκǆλ ZƉξ͘κκκ͘κκκǆλ ZƉλμο͘κκκǆλμďůŶ

ο͘κκκ͘κκκ

ν͘οκκ͘κκκ

;λ͘οκκ͘κκκͿ

ZƉλ͘ροκ͘κκκǆμ

ξ͘οκκ͘κκκ ξ͘κκκ͘κκκ

ν͘κκκ͘κκκ μ͘οκκ͘κκκ

;λ͘οκκ͘κκκͿ ;λ͘οκκ͘κκκͿ

ZƉν͘κκκ͘κκκǆλ ZƉμ͘οκκ͘κκκǆλ

οκ͘κκκ͘κκκ


;λκ͘κκκ͘κκκͿ

ZƉμκ͘κκκǆμκκκŵμ



κ

ομ͘ςνσ͘πκκ

κ

π͘κκκ͘κκκ

π͘κκκ͘κκκ

κ



;ξκ͘κκκ͘κκκͿ

Ͳ<ŽƌĂŶ WĞƌĂǁĂƚĂŶ ͲĂůĂŝ'ĂŵƉŽŶŐ Ͳ<ĂŶƚŽƌ<ĞƵĐŚŝŬ ͲDĂƐũŝĚ'ĂŵƉŽŶŐ Ͳ'ĞĚƵŶŐd
πκκ͘κκκ


ͲWĞƌƚĂŶŝĂŶKƌŐĂŶŝŬ ͲWĞŶŐĞŵƵŬĂŶ^ĂƉŝ Belanja Modal ĞůĂŶũĂDŽĚĂů dĂŶĂŚ

ĞůĂŶũĂDŽĚĂů ũĂƌŝŶŐĂŶ ͲWĞŵďĂŶŐƵŶĂŶ ^ĂůƵƌĂŶ/ƌŝŐĂƐŝ dĞƌƐŝĞƌWĞƌƚĂŶŝĂŶ ĞůĂŶũĂDŽĚĂů ĂŶŐƵŶĂŶ ͲWĞŵďĂŶŐƵŶĂŶ <ĂŶƚŽƌW<< ͲWĞŵďĂŶŐƵŶĂŶ <ĂŶƚŽƌ<ĞƵĐŚŝŬ ĞůĂŶũĂDŽĚĂů WĞƌĂůĂƚĂŶ

μο͘κκκ͘κκκ

;ομ͘ςνσ͘πκκͿ


ĞůĂŶũĂDŽĚĂů dĞƌŶĂŬ ͲWĞŶŐĂĚĂĂŶ^ĂƉŝ 'ĂŵƉŽŶŐ

84

λ͘οκκ͘κκκ

λ͘μκκ͘κκκ

ͲWĞŶŐĂĚĂĂŶ/ƵŶŝƚ ŬŽŵƉƵƚĞƌ μ͘λ͘ν͘ο

ZƉμκς͘νννǆλμďůŶ

μ͘οκκ͘κκκ

λ͘μκκ͘κκκ

ͲdĂŶĂŚƵŶƚƵŬůĂŚĂŶ pertanian μ͘λ͘ν͘μ

KET.

σκκ͘κκκ

Ͳ<ĂĚĞƌ<ĞƐĞŚĂƚĂŶ 'ĂŵƉŽŶŐ

2.1.3

SELISIH

Ͳ>ŝƐƚƌŝŬ<ĂŶƚŽƌ <ĞƵĐŚŝŬ

ͲZĞŶƚĂů<ŽŵƉƵƚĞƌ

μ͘λ͘μ͘ο

SETELAH PERUBAH-AN

ĞůĂŶũĂ:ĂƐĂ

ͲWD<ĂŶƚŽƌ <ĞƵĐŚŝŬ

μ͘λ͘μ͘ξ

TAHUN BERJALAN

λμ͘κκκ͘κκκ

ZƉο͘κκκ͘κκκǆρĞŬŽƌ

P E D O M A N

KODE REK 2.2 2.2.1 μ͘μ͘λ͘λ μ͘μ͘λ͘μ

P E N Y U S U N A N

URAIAN

A N G G A R A N

TAHUN SEBELUMNYA

Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap 'Ăũŝ<ĞƵĐŚŝŬ ρ͘μκκ͘κκκ 'Ăũŝ^ĞŬƌĞƚĂƌŝƐ ν͘κκκ͘κκκ 'ĂŵƉŽŶŐ

P E N D A PATA N

TAHUN BERJALAN

SETELAH PERUBAH-AN

D A N

B E L A N J A

G A M P O N G

SELISIH

KET.

ρ͘μκκ͘κκκ

ρ͘μκκ͘κκκ

κ

ZƉπκκ͘κκκǆλμďůŶ

ν͘κκκ͘κκκ

ν͘κκκ͘κκκ

κ

ZƉμοκ͘κκκǆλμďůŶ

μ͘μ͘λ͘ν

'Ăũŝ<ĂƵƌ'ĂŵƉŽŶŐ

ο͘ξκκ͘κκκ

ο͘ξκκ͘κκκ

ο͘ξκκ͘κκκ

κ

ZƉλοκ͘κκκǆνǆλμďůŶ

μ͘μ͘λ͘ξ

'Ăũŝ/ŵĂŵ DĞƵŶĂƐĂŚ

λ͘μκκ͘κκκ

λ͘μκκ͘κκκ

λ͘μκκ͘κκκ

κ


2.2.2

Belanja Subsidi

μ͘μ͘μ͘λ

^ƵďƐŝĚŝŬŝůĂŶŐƉĂĚŝ ŐĂŵƉŽŶŐ

ν͘κκκ͘κκκ

μ͘ξκκ͘κκκ

;πκκ͘κκκͿ

paket

μοκ͘κκκ

μοκ͘κκκ

μοκ͘κκκ

κ

λκŬŽƚĂŬĂŝƌŵŝŶĞƌĂů

λ͘κκκ͘κκκ

λ͘κκκ͘κκκ

λ͘κκκ͘κκκ

κ

^ĞŵĞŶμκǌĂŬ

ροκ͘κκκ

ροκ͘κκκ

κ

μκƉĂŬĞƚĂůĂƚŝďĂĚĂŚ

μ͘οκκ͘κκκ

μ͘οκκ͘κκκ

κ

ZƉλ͘μοκ͘κκκǆμ

2.2.3 μ͘μ͘ν͘λ

Belanja Hibah WĞƌŝŶŐĂƚĂŶ λρŐƵƐƚƵƐĚŝ <ĞĐĂŵĂƚĂŶ

μ͘μ͘ν͘μ

WĞŵďĂŶŐƵŶĂŶ DĂƐũŝĚ<ĞŵƵŬŝŵĂŶ

μ͘μ͘ν͘ν

<ĞůŽŵƉŽŬZĞŵĂũĂ DĂƐũŝĚ'ĂŵƉŽŶŐ

2.2.4

Belanja Bantuan Sosial :

μ͘μ͘ξ͘λ

WĞŶĚŝĚŝŬĂŶŶĂŬ hƐŝĂŝŶŝ;WhͿ

μ͘μ͘ξ͘μ

ĂŶƚƵĂŶDŽĚĂů ƵŶƚƵŬƵƐĂŚĂŬĞĐŝů ΘWĞĚĂŐĂŶŐŬĞůŝůŝŶŐ ǁĂƌŐĂŵŝƐŬŝŶ

λμ͘οκκ͘κκκ

ρ͘οκκ͘κκκ

Ͳο͘κκκ͘κκκ

ZƉοκκ͘κκκǆλο<< DŝƐŬŝŶ

μ͘μ͘ξ͘ν

Bantuan WĞŶŐŽďĂƚĂŶ'ƌĂƟƐ ƵŶƚƵŬĂŶĂŬŬƵƌĂŶŐ Őŝǌŝ

π͘μοκ͘κκκ

ξ͘κκκ͘κκκ

Ͳμ͘μοκ͘κκκ

WĂŬĞƚŽďĂƚͲŽďĂƚĂŶ

μ͘μ͘ξ͘ξ

Bantuan Bea Siswa ƵŶƚƵŬĂŶĂŬƐĞŬŽůĂŚ ŬĞůƵĂƌŐĂŵŝƐŬŝŶ

νπ͘κκκ͘κκκ

λς͘κκκ͘κκκ

Ͳλς͘κκκ͘κκκ

ZƉλοκ͘κκκǆλκĂŶĂŬ ǆλμďůŶ

μ͘μ͘ξ͘ο

WĞŶŐĂĚĂĂŶ ƉĞƌůĞŶŐŬĂƉĂŶ ũĞŶĂƐĂŚ

μ͘οκκ͘κκκ

μ͘οκκ͘κκκ

κ

<ĂŝŶŬĂĨĂŶ

μ͘κκκ͘κκκ

μ͘οκκ͘κκκ

2.2.5


μ͘μ͘ο͘λ

<ĞůŽŵƉŽŬW<<Θ WŽƐǇĂŶĚƵ

μ͘κκκ͘κκκ

ρ͘οκκ͘κκκ

ο͘κκκ͘κκκ

;μ͘οκκ͘κκκͿ

ZƉμ͘οκκ͘κκκǆμ

μ͘μ͘ο͘μ

<ĞůŽŵƉŽŬWĞŵƵĚĂ

ν͘κκκ͘κκκ

ο͘κκκ͘κκκ

ν͘κκκ͘κκκ

;μ͘κκκ͘κκκͿ

ZƉλ͘οκκ͘κκκǆμ

μ͘μ͘ο͘ν

<ĞŐŝĂƚĂŶW,/ 'ĂŵƉŽŶŐ

π͘μοκ͘κκκ

π͘μοκ͘κκκ

π͘μοκ͘κκκ

κ

ZƉπ͘μοκ͘κκκǆλ

μ͘μ͘ο͘ξ

DdYdŝŶŐŬĂƚ <ĞĐĂŵĂƚĂŶ

ξκκ͘κκκ

οκκ͘κκκ

οκκ͘κκκ

κ

ZƉοκκ͘κκκǆλ

85

LAMPIRAN

KODE REK

URAIAN

2.2.6

Belanja Tidak Terduga

μ͘μ͘π͘λ

Keadaan darurat

μ͘μ͘π͘μ

ĞŶĐĂŶĂĂůĂŵ JUMLAH BELANJA

TAHUN SEBELUMNYA

TAHUN BERJALAN

SETELAH PERUBAH-AN

λ͘σπς͘ςκκ

λ͘οπσ͘κκκ

176.550.000

432.628.000

250.628.000

ν͘κκκ͘κκκ

ο͘πρκ͘κκκ

ο͘πρκ͘κκκ

3

PEMBIAYAAN

3.1

Penerimaan Pembiayaan

ν͘λ͘λ

Sisa Lebih WĞƌŚŝƚƵŶŐĂŶ ŶŐŐĂƌĂŶ;^/>WͿ ƚĂŚƵŶƐĞďĞůƵŵŶǇĂ͘

ν͘λ͘μ

WĞŶĐĂŝƌĂŶĂŶĂ ĂĚĂŶŐĂŶ

ν͘λ͘ν

,ĂƐŝůƉĞŶũƵĂůĂŶ ŬĞŬĂǇĂĂŶŐĂŵƉŽŶŐ ǇĂŶŐĚŝƉŝƐĂŚŬĂŶ͘

Ͳ

Ͳ

ν͘λ͘ξ

WĞŶĞƌŝŵĂĂŶ WŝŶũĂŵĂŶ

Ͳ

Ͳ

3.2


ν͘μ͘λ

WĞŵďĞŶƚƵŬĂŶĂŶĂ ĂĚĂŶŐĂŶ

ν͘κκκ͘κκκ

ο͘πρκ͘κκκ

ο͘πρκ͘κκκ

ν͘μ͘μ

WĞŶǇĞƌƚĂĂŶDŽĚĂů ŐĂŵƉŽŶŐ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

ν͘μ͘ν

WĞŵďĂǇĂƌĂŶƵƚĂŶŐ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

JUMLAH PEMBIAYAAN

0

0

0

86

SELISIH

;νσσ͘ςκκͿ (182.000.000)

KET.

P E D O M A N

P E N Y U S U N A N

A N G G A R A N

P E N D A PATA N

D A N

B E L A N J A

G A M P O N G

Daftar Singkatan ADG APBG BUMG DAU KAUR KASI LSM LRA MUSRENBANG MUSRENBANG GAMPONG

: : : : : : : : : :

Alokasi Dana Gampong Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Badan Usaha Milik Gampong Dana Alokasi Umum Kepala Urusan Kepala Seksi Lembaga Swadaya Masyakat Laporan Realisasi Anggaran Musyawarah Perencanaan Pembangunan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Gampong

NGO PAG PERBUP PERMENDAGRI PKK PP PTPKG RAPBG RKA RPJMG RKPG SE SEKGAM SK SPP SiLPA SKPD TPG ToT UU

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

Non Goverment Organization Pendapatan Asli Gampong Peraturan Bupati Peraturan Menteri Dalam Negeri Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Peraturan Pemerintah Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Gampong Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Rencana Kegiatan dan Anggaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong Rencana Kerja Pembangunan Gampong Surat Edaran Sekretaris Gampong Surat Keputusan Surat Permintaan Pembayaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tim Perencana Gampong Training of Trainer Undang-undang

87

Daftar Istilah Alokasi Dana (BNQPOH (ADG): Dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk gampong (menjadi hak gampong), yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota Akses: jalan masuk, peluang atau kesempatan Akuntabel: dapat dipertanggungjawabkan Anggaran Pendapatan dan Belanja (BNQPOH (APBG): Rencana keuangan tahunan pemerintahan gampong yang ditetapkan dengan Qanun Gampong. Berkala: dilakukan dengan jangka waktu tertentu, secara teratur Evaluasi: Kegiatan menilai secara keseluruhan apakah sebuah kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana atau kegiatan yang telah disusun sebelumnya. Good Governance: Tata pemerintahan yang baik, yaitu pemerintahan yang dikelola dengan melibatkan unsur-unsur pemerintah gampong, tuha peut, lembaga-lembaga masyarakat serta seluruh masyarakat gampong. Kesetaraan: semua pihak mempunyai hak dan kedudukan yang sama LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat): Organisasi di luar pemerintah yang dalam kegiatannya tidak mengambil keuntungan. Otonomi (BNQPOH: Kewenangan gampong dalam mengelola pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan gampong tanpa ada campur tangan dari pihak lain. Pendapatan Asli (BNQPOH (PAG): Pendapatan gampong yang diperoleh dari kekayaan gampong, usaha gampong dan swadaya/gotong royong yang tidak berasal dari ADG atau bantuan/hibah yang dialokasikan oleh pemerintah di atasnya dan pihak ketiga. Partisipatif: kondisi dimana akses, kontrol dan suara dari semua komponen masyarakat mempunyai peluang yang sama. Pajak Daerah: iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Pemerintah (BNQPOH: Keuchik dan Perangkat Gampong sebagai unsur penyelenggara pemerintahan gampong. Pemerintahan (BNQPOH: penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh

88

P E D O M A N

P E N Y U S U N A N

A N G G A R A N

P E N D A PATA N

D A N

B E L A N J A

G A M P O N G

pemerintah gampong dan Tuha peut dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelayanan Publik: segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas-tugas pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat: usaha untuk mendorong, meningkatkan, dan membangkitkan semangat masyarakat gampong untuk terlibat di dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan berdasarkan kemampuan sendiri. Pengawasan: kegiatan mengumpulkan informasi tentang perkembangan atau pelaksanaan sebuah kegiatan. Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah: Suatu bentuk transfer fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan bertanggungjawab dalam rangka perimbangan keuangan untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah. Program: rangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan. Rekomendasi: usulan yang isinya langkah-langkah perbaikan kegiatan. Retribusi Daerah: pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan usaha. Transparan: Terbuka, tidak ditutup-tutupi QanunGampong: Hukum tertinggi di gampong yang bersifat mengikat warga serta pihak-pihak lain yang mempunyai kepentingan di gampong dan materinya mencakup kebutuhan gampong dan atau atas perintah dari peraturan yang diatasnya yang ditetapkan oleh keuchik dengan persetujuan Tuha peut.

89

Daftar Pustaka Eko, Sutoro, dkk. Bergerak Menuju Mukim dan Gampong. IRE Press. 2007. Eko, Sutoro dan Ari Dwipayana. Good Governance di Desa. IRE Press. 2003. Handono, Eddie B., dkk. Kumpulan Modul APBDes Partisipatif. Membangun Tanggunggugat Tata Pemerintahan Desa. FPPD dan FPPM. 2004. Hudayana, Bambang, dkk. Laporan Penelitian Alokasi Dana Desa di enam Kabupaten. FPPD. 2005. Instruksi Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 04/INSTR/2006 tentang Pedoman Alokasi Dana Gampong dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintahan Gampong. Iswari, Paramita, dkk. Monitoring dan Evaluasi Sebagai Media Belajar Bersama dari Pengalaman. DFID. 2002. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor72 Tahun 2005 tentang Desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaran Pemerintahan Desa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaa Keuangan Desa. Sahdan, Goris (ed). Pembaharuan Ekonomi Politik Perdesaan. APMD Press. 2004. Sahdan, Gregorius, dkk. ADD Untuk Kesejahteraan Rakyat. FPPD. 2007. Sujito, Arie, dkk. Membangun Aceh dari Gampong. Catatan Ringan dari Riset Monitoring Pemilihan Keuchik Langsung (Pilchiksung). IRE Press. 2007. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/640/SJ Tanggal 22 Maret 2005 Perihal Pedoman Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/161/SJ Tanggal 26 Januari 2007 Perihal Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan Desa. Partnership for Governance Reform. Alokasi Dana Desa Formulasi dan Implementasi. Brawijaya University Press. 2002. Subiyantoro. H dan Riphat. S. Kebijakan Fiskal: Pemikiran, Konsep dan Implementasi. PT Kompas Media Nusantara. Jakarta 2004. Tarigan, A. “Rural Urban Economic Lingkages” Konsep dan Urgensinya dalam Memperkuat Pembangunan Desa. Forum Inovasi (vol 6). PPs PSIA-FISIP UI. 2003. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Peumakmoe Gampong

90

Pedoman Penyusunan ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA GAMPONG

Recommend Documents