NAMA JABATAN : Direktur Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

LAMPIRAN II.2 PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 706/PM.1/2008 TENTANG URAIAN JABATAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

-1-

1. NAMA JABATAN

: Direktur Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

2. IKHTISAR JABATAN: Melaksanakan penyiapan penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN), Laporan Semester I pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P), sumbangan bahan Pidato dan Lampiran Pidato Presiden, Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat, Jawaban pertanyaan dan bahan konsultasi dengan Lembaga Internasional dan Regional, dan Kerangka Pendapatan dan Belanja Negara, serta Pembiayaan Anggaran Jangka Menengah. 3. TUJUAN JABATAN: Tersusunnya Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN), Laporan Semester I pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P), sumbangan bahan Pidato dan Lampiran Pidato Presiden, Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat, Jawaban pertanyaan dan bahan konsultasi dengan Lembaga Internasional dan Regional, dan Kerangka Pendapatan dan Belanja Negara, serta Pembiayaan Anggaran Jangka Menengah yang transparan, akuntabel, dan tepat waktu. 4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN: 4.1. Mengkoordinasikan penyusunan outline Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 4.1.1 Menugaskan para Kasubdit untuk menyusun konsep outline Nota Keuangan dan RAPBN dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN; 4.1.2 Meneliti dan mengoreksi konsep outline Nota Keuangan dan RAPBN dan menyampaikan kepada Direktur Jenderal Anggaran, Staf Khusus Menteri Keuangan, Pejabat Eselon I di lingkungan Departemen Keuangan, dan instansi terkait; 4.1.3 Meneliti dan mempelajari masukan dari Direktur Jenderal Anggaran, Staf Khusus Menteri Keuangan, Pejabat Eselon I di lingkungan Departemen Keuangan, dan instansi terkait; 4.1.4 Menugaskan Kasubdit Data dan Dukungan Teknis Penyusunan APBN untuk melakukan perbaikan konsep outline Nota Keuangan dan RAPBN; 4.1.5 Meneliti dan mengoreksi perbaikan konsep outline Nota Keuangan dan RAPBN dan menyampaikan kepada Direktur Jenderal Anggaran untuk dibahas dalam Rapat Pimpinan Departemen Keuangan; 4.1.6 Meneliti dan mempelajari bahan masukan konsep outline Nota Keuangan dan RAPBN sesuai hasil Rapat Pimpinan Departemen Keuangan;


-2-

4.1.7

4.1.8

Menugaskan Kasubdit Data dan Dukungan Teknis Penyusunan APBN untuk melakukan perbaikan terhadap konsep outline Nota Keuangan dan RAPBN sesuai dengan hasil Rapat Pimpinan; Meneliti dan mengoreksi perbaikan konsep outline Nota Keuangan dan RAPBN sesuai hasil Rapat Pimpinan Departemen Keuangan dan menyampaikan kepada Direktur Jenderal Anggaran.

4.2.

Mengkoordinasikan penyusunan time frame (siklus dan jadwal) dan mekanisme penyusunan dan pembahasan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 4.2.1 Menugaskan Kasubdit Data dan Dukungan Teknis Penyusunan APBN untuk menyusun time frame (siklus dan jadwal) dan mekanisme penyusunan dan pembahasan Nota Keuangan dan RAPBN; 4.2.2 Meneliti dan mengoreksi konsep time frame dan mekanisme penyusunan dan pembahasan penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN dan menyampaikan kepada Direktur Jenderal Anggaran untuk dibahas dalam rapat pimpinan; 4.2.3 Meneliti dan memeriksa hasil pembahasan Rapat Pimpinan; 4.2.4 Menugaskan Kasubdit Data dan Dukungan Teknis Penyusunan APBN untuk melakukan perbaikan konsep time frame dan mekanisme penyusunan dan pembahasan Nota Keuangan dan RAPBN sesuai hasil Rapat Pimpinan Departemen Keuangan; 4.2.5 Meneliti dan mengoreksi perbaikan konsep time frame dan mekanisme penyusunan dan pembahasan Nota Keuangan dan RAPBN sesuai hasil Rapat Pimpinan Departemen Keuangan dan menyampaikan kepada Direktur Jenderal Anggaran.

4.3.

Mengkoordinasikan pembuatan perkiraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam bentuk I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan APBN 4.3.1 Membahas persiapan penyusunan perkiraan APBN dalam bentuk IAccount dengan para Kasubdit dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN; 4.3.2 Menugaskan para Kasubdit untuk menyusun perkiraan pendapatan negara, belanja negara, pembiayaan anggaran, dan asumsi dasar ekonomi makro; 4.3.3 Meneliti dan mengoreksi hasil analisis dan perkiraan yang disampaikan para Kasubdit; 4.3.4 Menugaskan Kasubdit Data dan Dukungan Teknis Penyusunan APBN untuk menggabungkan hasil analisis dan perkiraan APBN dari masingmasing Kasubdit dalam bentuk tabel I-Account; 4.3.5 Meneliti dan mengoreksi perkiraan APBN dalam tabel I-Account yang disampaikan oleh Kasubdit Data dan Dukungan Teknis; 4.3.6 Membahas dengan para Kasubdit mengenai tabel I-Account dan menyampaikannya kepada Direktur Jenderal Anggaran; 4.3.7 Menugaskan para Kasubdit untuk menyiapkan bahan-bahan rapat dari instansi terkait; 4.3.8 Meneliti dan mengoreksi bahan I-Account dalam rangka finalisasi, dan menyampaikan kepada Direktur Jenderal Anggaran;


-3-

4.3.9

4.3.10

4.3.11 4.3.12

4.3.13

4.4.

Menugaskan para Kasubdit untuk menyiapkan bahan-bahan (dan data pendukung serta penjelasannya) rapat pimpinan Departemen Keuangan; Meneliti dan mengoreksi hasil perbaikan rancangan perkiraan APBN yang disampaikan oleh para Kasubdit untuk disampaikan kepada Direktur Jenderal Anggaran untuk dipergunakan dalam rapat Pimpinan Departemen Keuangan; Mengikuti rapat pimpinan Departemen Keuangan mengenai rancangan perkiraan APBN bersama dengan Direktur Jenderal Anggaran; Menugaskan kepada para Kasubdit untuk melakukan perbaikan rancangan perkiraan APBN sesuai dengan hasil rapat pimpinan Departemen Keuangan; Meneliti dan mengoreksi hasil perbaikan rancangan perkiraan APBN dari para Kasubdit dan kemudian menyampaikannya kepada Direktur Jenderal Anggaran.

Mengkoordinasikan pembuatan konsep analisis perkembangan dan perkiraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 4.4.1 Menugaskan para Kasubdit untuk menyusun naskah analisis perkembangan dan perkiraan APBN dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 4.4.2 Meneliti dan mengoreksi naskah analisa perkembangan dan perkiraan APBN; 4.4.3 Menugaskan Kasubdit Data dan Dukungan Teknis Penyusunan APBN untuk menggabungkan konsep analisis perkembangan dan perkiraan APBN; 4.4.4 Meneliti dan mengoreksi gabungan konsep naskah analisa APBN, dan menyampaikan kepada Direktur Jenderal Anggaran, pejabat Eselon I lainnya, serta Staf Khusus Menteri Keuangan; 4.4.5 Meneliti dan memeriksa hasil koreksi naskah analisa perkembangan dan perkiraan APBN dari Direktur Jenderal Anggaran, Pejabat Eselon I lainnya, serta Staf Khusus Menteri Keuangan; 4.4.6 Menugaskan Kasubdit Data dan Dukungan Teknis untuk melakukan perbaikan naskah analisis perkembangan dan perkiraan APBN sesuai dengan hasil koreksi tersebut; 4.4.7 Meneliti dan mengoreksi hasil perbaikan naskah analisis perkembangan dan perkiraan APBN 4.4.8 Membentuk Tim Koreksi yang anggotanya terdiri dari pegawai Direktorat Penyusunan APBN dibawah koordinasi Kasubdit Data dan Dukungan Teknis Penyusunan APBN untuk memeriksa ulang naskah analisis perkembangan dan perkiraan APBN terutama yang terkait dengan akurasi penulisan angka-angka; 4.4.9 Meneliti dan mengoreksi naskah analisis perkembangan dan perkiraan APBN yang telah diteliti oleh Tim Koreksi dari Kasubdit Data dan Dukungan Teknis Penyusunan APBN dan kemudian menyampaikan naskah tersebut kepada Direktur Jenderal Anggaran.


-4-

4.5.

Mengkoordinasikan pembuatan perkiraan realisasi Semester I dan Prognosa Semester II Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam rangka penyusunan Laporan Semester I dan Prognosa Semester II Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 4.5.1 Menugaskan Para Kasubdit untuk menyusun perkiraan realisasi semester I dan prognosa semester II pelaksanaan APBN; 4.5.2 Meneliti dan mengoreksi hasil analisis perkiraan realisasi semester I dan prognosa semester II pelaksanaan APBN dari para Kasubdit; 4.5.3 Menugaskan Kasubdit Data dan Dukungan Teknis Penyusunan APBN untuk menggabungkan menyusun perkiraan realisasi semester I dan prognosa semester II pelaksanaan APBN dalam bentuk tabel I-Account; 4.5.4 Meneliti dan mengoreksi hasil penggabungan perkiraan realisasi semester I dan prognosa semester II pelaksanaan APBN dalam tabel IAccount; 4.5.5 Membahas perkiraan realisasi semester I dan prognosa semester II pelaksanaan APBN dengan para Kasubdit dan menyampaikan kepada Direktur Jenderal Anggaran; 4.5.6 Menugaskan para Kasubdit untuk menyiapkan bahan-bahan (dan data pendukung serta penjelasannya) rapat pimpinan Departemen Keuangan; 4.5.7 Meneliti dan mengoreksi bahan rapat pimpinan dan melakukan finalisasi atas bahan-bahan tersebut yang kemudian disampaikan kepada Direktur Jenderal Anggaran; 4.5.8 Meneliti dan mengoreksi hasil rapat pimpinan Departemen Keuangan mengenai perkiraan realisasi semester I dan prognosa semester II pelaksanaan APBN; 4.5.9 Menugaskan para Kasubdit untuk melakukan perbaikan perkiraan realisasi semester I dan prognosa semester II pelaksanaan APBN sesuai dengan hasil rapat pimpinan Departemen Keuangan; 4.5.10 Meneliti dan mengoreksi hasil revisi tabel I-Account beserta data pokok dan tabel-tabel pendukung lainnya dari para Kasubdit dan menyampaikannya kepada Direktur Jenderal Anggaran.

4.6.

Mengkoordinasikan pembuatan konsep perkembangan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam Semester I 4.6.1 Menugaskan para Kasubdit untuk menyusun konsep perkembangan realisasi APBN semester I dalam rangka penyusunan laporan pemerintah tentang pelaksanaan APBN dalam semester I; 4.6.2 Meneliti dan mengoreksi konsep perkembangan realisasi APBN semester I dari para Kasubdit; 4.6.3 Menugaskan Kasubdit Data dan Dukungan Teknis Penyusunan APBN untuk menggabungkan konsep perkembangan realisasi anggaran pendapatan dan belanja negara semester I untuk dijadikan laporan pemerintah tentang pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara dalam semester I;


-5-

4.6.4

4.6.5

4.6.6

4.6.7 4.6.8

4.6.9

4.7.

Meneliti dan mengoreksi gabungan konsep perkembangan realisasi anggaran pendapatan dan belanja negara semester I, dan kemudian menyampaikannya kepada Direktur Jenderal Anggaran; Meneliti dan memeriksa hasil koreksi konsep perkembangan realisasi anggaran pendapatan dan belanja negara semester I dari Direktur Jenderal Anggaran; Menugaskan Kasubdit Data dan Dukungan Teknis untuk memperbaiki konsep perkembangan realisasi anggaran pendapatan dan belanja negara semester I sesuai dengan hasil koreksi Direktur Jenderal Anggaran; Meneliti dan mengoreksi hasil perbaikan konsep perkembangan realisasi APBN semester I Membentuk Tim Koreksi yang anggotanya terdiri dari pegawai Direktorat Penyusunan APBN di bawah koordinasi Kasubdit Data dan Dukungan Teknis Penyusunan APBN untuk memeriksa ulang konsep perkembangan realisasi APBN semester I terutama yang terkait dengan akurasi penulisan angka-angka; Meneliti dan mengoreksi konsep perkembangan realisasi anggaran pendapatan dan belanja negara semester I yang telah diteliti oleh Tim Koreksi dan menyampaikan kepada Direktur Jenderal Anggaran;

Mengkoordinasikan pembuatan perkiraan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P) 4.7.1 Menugaskan para Kasubdit untuk menyusun perkiraan realisasi belanja negara dan pembiayaan anggaran, 4.7.2 Menugaskan Kasubdit Pendapatan Negara untuk melakukan koordinasi dengan unit terkait untuk menetapkan usulan proyeksi penerimaan negara dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang perubahan atas anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN-P); 4.7.3 Meneliti dan mengoreksi hasil analisis perkiraan realisasi APBN Perubahan ; 4.7.4 Menugaskan Kasubdit Data dan Dukungan Teknis untuk melakukan penggabungan perkiraan realisasi APBN Perubahan dalam bentuk tabel I-Account; 4.7.5 Meneliti dan mengoreksi hasil penggabungan perkiraan realisasi APBN Perubahan dalam tabel I-Account dan membahas dengan para Kasubdit serta menyampaikan hasilnya kepada Direktur Jenderal Anggaran; 4.7.6 Menugaskan para Kasubdit untuk menyiapkan bahan-bahan rapat pimpinan Departemen Keuangan; 4.7.7 Meneliti dan mengoreksi bahan-bahan rapat pimpinan dari para Kasubdit dan melakukan finalisasi atas bahan-bahan tersebut yang kemudian disampaikan kepada Direktur Jenderal Anggaran; 4.7.8 Meneliti dan memeriksa perkiraan realisasi APBN Perubahan hasil rapat pimpinan Departemen Keuangan dari Direktur Jenderal Anggaran;


-6-

4.7.9

Menugaskan para Kasubdit untuk melakukan perbaikan perkiraan realisasi APBN Perubahan sesuai dengan hasil rapat pimpinan Departemen Keuangan; 4.7.10 Meneliti dan mengoreksi hasil perbaikan perkiraan realisasi APBN Perubahan dalam bentuk tabel I-Account beserta data pokok dan tabeltabel pendukung (supporting table) dari para Kasubdit dan kemudian menyampaikannya kepada Direktur Jenderal Anggaran. 4.8.

Mengkoordinasikan pembuatan konsep analisis perkembangan dan perkiraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P) 4.8.1 Menugaskan para Kasubdit untuk menyusun naskah analisis perkembangan dan perkiraan APBN dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P); 4.8.2 Meneliti dan mengoreksi naskah APBN-P 4.8.3 Menugaskan Kasubdit Data dan Dukungan Teknis Penyusunan APBN untuk menggabungkan konsep analisis perkembangan dan perkiraan APBN dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P); 4.8.4 Meneliti dan mengoreksi hasil gabungan draft naskah analisa APBN-P, kemudian meneruskannya kepada Direktur Jenderal Anggaran, pejabat Eselon I lainnya, serta Staf Khusus Menteri Keuangan; 4.8.5 Meneliti dan memeriksa hasil koreksi naskah analisa APBN-P dari Direktur Jenderal Anggaran, Pejabat Eselon I lainnya, serta Staf Khusus Menteri Keuangan, dan kemudian menugaskan Kasubdit Data dan Dukungan Teknis Penyusunan APBN untuk melakukan perbaikan naskah analisa APBN-P sesuai dengan hasil koreksi tersebut; 4.8.6 Meneliti dan mengoreksi hasil perbaikan naskah analisa APBN-P dari Kasubdit Data dan Dukungan Teknis serta membentuk Tim Koreksi yang anggotanya terdiri dari pegawai Direktorat Penyusunan APBN dibawah koordinasi Kasubdit Data dan Dukungan Teknis Penyusunan APBN untuk memeriksa ulang naskah analisa APBN-P terutama yang terkait dengan akurasi penulisan angka-angka; 4.8.7 Meneliti dan mengoreksi naskah analisa APBN-P yang telah diteliti oleh Tim Koreksi dari Kasubdit Data dan Dukungan Teknis Penyusunan APBN dan kemudian disampaikan kepada Direktur Jenderal Anggaran.

4.9.

Mengkoordinasikan pembuatan proyeksi APBN Jangka Menengah atau Medium Term Budget (MTB) dalam bentuk I-Account 4.9.1. Menugaskan para Kasubdit untuk menyusun proyeksi belanja negara dan pembiayaan anggaran jangka menengah, 4.9.2. Menugaskan Kasubdit Pendapatan Negara untuk melakukan koordinasi dengan unit terkait dalam rangka penetapan usulan proyeksi penerimaan negara jangka menengah; 4.9.3. Meneliti dan mengoreksi hasil analisis proyeksi APBN jangka menengah dari para Kasubdit;


-7-

4.9.4. Menugaskan Kasubdit Data dan Dukungan Teknis untuk melakukan penggabungan proyeksi APBN jangka menengah dalam bentuk tabel IAccount; 4.9.5. Meneliti dan mengoreksi hasil penggabungan proyeksi APBN jangka menengah dalam tabel I-Account dan membahasnya dengan para Kasubdit dan menyampaikan hasilnya kepada Direktur Jenderal Anggaran; 4.9.6. Menugaskan para Kasubdit untuk menyiapkan bahan-bahan rapat pimpinan Departemen Keuangan; 4.9.7. Meneliti dan mengoreksi bahan-bahan rapat pimpinan serta melakukan finalisasi atas bahan-bahan tersebut yang kemudian disampaikan kepada Direktur Jenderal Anggaran; 4.9.8. Meneliti dan memeriksa proyeksi APBN jangka menengah hasil rapat pimpinan Departemen Keuangan dari Direktur Jenderal Anggaran; 4.9.9. Menugaskan para Kasubdit untuk melakukan perbaikan proyeksi APBN jangka menengah sesuai dengan hasil rapat pimpinan Departemen Keuangan; 4.9.10. Meneliti dan mengoreksi hasil perbaikan proyeksi APBN jangka menengah dalam bentuk tabel I-Account beserta data pokok dan tabeltabel pendukung (supporting table) dari para Kasubdit dan kemudian menyampaikannya kepada Direktur Jenderal Anggaran 4.10.

Mengkoordinasikan penyusunan Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 4.10.1. Menugaskan para Kasubdit di lingkungan Direktorat Penyusunan APBN untuk menyiapkan bahan-bahan Sidang Paripurna Kabinet dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan RAPBN; 4.10.2. Meneliti dan mengoreksi konsep tabel dan draft ringkasan bahan sidang yang diajukan oleh Kasubdit, dan kemudian menugaskan Kasubdit Data dan Dukungan Teknis Penyusunan APBN untuk melakukan penggabungan; 4.10.3. Meneliti dan mengoreksi hasil gabungan perbaikan konsep tabel dan draft ringkasan bahan sidang untuk disampaikan kepada Direktur Jenderal Anggaran.


-8-

4.11.

Mengkoordinasikan penyusunan Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat III tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR ke Daerah, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, (6) RUU Perubahan atas APBN-P, (7) Pertanyaan Komisi IX dalam rangka RUU APBN (8) Panitia Anggaran DPR RI dalam rangka RUU APBN 4.11.1. Memimpin rapat para Kasubdit untuk membahas rencana kerja, pembagian tugas dan proses/prosedur/pola penyelesaian jawaban, memberitahukan master pertanyaan dan instansi penjawabnya, serta menentukan bagian penanggungjawab dan tanggal terakhir penyelesain jawaban, menugaskan para Kasubdit untuk melakukan persiapan penyusunan jawaban yang dikoordinasikan oleh Kasubdit Data dan Dukungan Teknis Penyusunan APBN; 4.11.2. Meneliti dan mengoreksi konsep jawaban yang diajukan para Kasubdit kemudian menugaskan Kasubdit Data dan Dukungan Teknis Penyusunan APBN untuk melakukan penggabungan; 4.11.3. Meneliti dan mengoreksi hasil perbaikan konsep jawaban untuk disampaikan kepada Direktur Jenderal Anggaran.

4.12.

Mengkoordinasikan penyusunan bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus 4.12.1. Menugaskan para Kasubdit untuk menyiapkan bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) tanggal 16 Agustus; 4.12.2. Meneliti, dan mengoreksi bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia yang diajukan oleh Kasubdit, kemudian menugaskan Kasubdit Data dan Dukungan Teknis Penyusunan APBN untuk mengkoordinasikan penggabungan; 4.12.3. Meneliti dan mengoreksi hasil penggabungan perbaikan bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia untuk disampaikan kepada Direktur Jenderal Anggaran.

4.13.

Mengkoordinasikan penyusunan bahan-bahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 4.13.1. Menugaskan para Kasubdit untuk menyusun bahan-bahan rencana kerja pemerintah (RKP) atau rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) dan menugaskan Kasubdit Data dan Dukungan Teknis Penyusunan APBN untuk melakukan penggabungan bahan-bahan tersebut; 4.13.2. Meneliti dan mengoreksi konsep bahan-bahan RKP atau RPJM dan tabel-tabel dari Kasubdit Data dan Dukungan Teknis Penyusunan APBN, kemudian meneruskannya kepada Direktur Jenderal Anggaran.


-9-

4.14.

Mengkoordinasikan penyusunan Laporan Berkala tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai bahan pimpinan untuk membuat kebijaksanaan di bidang keuangan negara 4.14.1. Menugaskan para Kasubdit untuk menyusun Laporan Berkala tentang Pelaksanaan APBN berdasarkan buku laporan realisasi APBN mingguan dan bulanan dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan; 4.14.2. Membahas materi-materi yang perlu disiapkan dengan para Kasubdit dan membagi tugas para Kasubdit sesuai dengan bidang tugas masingmasing; 4.14.3. Meneliti dan mengoreksi konsep tabel-tabel bahan laporan berkala tentang pelaksanaan APBN, dan kemudian menyampaikannya kepada Direktur Jenderal Anggaran; 4.14.4. Meneliti dan memeriksa seluruh tabel bahan-bahan laporan menjadi suatu Laporan Indikator Ekonomi dan Keuangan untuk Pimpinan Departemen, Rakor Bidang Perekonomian, Sidang Kabinet Bidang Perekonomian dari Direktur Jenderal Anggaran, dan kemudian menyampaikannya kepada Sekretaris DJA untuk diproses pengirimannya.

4.15.

Mengkoordinasikan penyusunan bahan-bahan laporan untuk lembaga keuangan internasional 4.15.1. Menugaskan para Kasubdit untuk menyiapkan dan menyusun jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dari lembaga keuangan internasional, dan menugaskan Kasubdit Data dan Dukungan Teknis Penyusunan APBN untuk melakukan penggabungan jawaban tersebut; 4.15.2. Meneliti dan mengoreksi hasil gabungan konsep jawaban dan tabeltabel, kemudian menyampaikannya kepada Direktur Jenderal Anggaran.

4.16.

Mengkoordinasikan pembuatan Special Data Dissemination Standard (SDDS) bulanan dalam rangka pelaporan realisasi anggaran negara kepada International Monetary Fund (IMF) 4.16.1. Menugaskan Kasubdit Data dan Dukungan Teknis Penyusunan APBN untuk mempersiapkan, menyusun dan melaporkan SDDS berdasarkan Laporan Realisasi Bulanan Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 4.16.2. Meneliti dan mengoreksi laporan SDDS bulanan berupa Central Government Operations (CGO) dan General Government Operations (GGO), dan kemudian menyampaikan laporan SDDS bulanan tersebut kepada Direktur Jenderal Anggaran.


- 10 -

4.17.

Mengkoordinasikan pembuatan Government Finance Statistics (GFS) dalam rangka pelaporan fiskal tahunan dengan format manual GFS 2001 kepada IMF 4.17.1. Menugaskan Kasubdit Data dan Dukungan Teknis Penyusunan APBN untuk menyiapkan, menyusun, dan melaporkan GFS tahunan dengan format Manual GFS 2001 berdasarkan laporan berkala dari instansi terkait; 4.17.2. Meneliti dan mengoreksi laporan GFS tahunan dengan format Manual GFS 2001 tersebut, dan menyampaikan kepada Direktur Jenderal Anggaran.

4.18.

Membuat tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan APBN; 4.18.1. Mempelajari surat permintaan tanggapan mengenai permasalahan yang terkait dengan APBN; 4.18.2. Menugaskan Kepala Subdit sesuai dengan bidang tugas dan permasalahan untuk menyiapkan konsep nota dinas atau surat mengenai tanggapan dan pendapatan atas permasalahan dimaksud; 4.18.3. Meneliti dan mengoreksi konsep nota dinas atau surat mengenai tanggapan dan pendapat; 4.18.4. Menandatangi konsep nota dinas atau surat dan atau menyampaikan kepada Direktur Jenderal Anggaran.

4.19.

Menetapkan Renstra, Renja, RKA-KL, PK, RKT dan Lakip Direktorat Penyusunan APBN sebagai bahan penyusunan konsep Renstra, Renja, RKA-KL, PK, RKT dan Lakip Direktorat Jenderal Anggaran. 4.19.1. Mempelajari Nota Dinas dari Sekretaris Direktorat Jenderal Anggaran untuk menyusun Renstra, Renja, RKA-KL, RKT, PK dan Lakip Direktorat Penyusunan APBN; 4.19.2. Menugaskan Kepala Subdirektorat Data dan Dukungan Teknis Penyusunan APBN agar berkoordinasi dengan para Kepala Subdirektorat untuk memberi bahan masukan dalam rangka penyusunan Renstra, Renja, RKA-KL, PK, RKT dan Lakip Direktorat Penyusunan APBN; 4.19.3. Mengadakan rapat pembahasan penyusunan Renstra, Renja, RKA-KL, PK, RKT dan Lakip Direktorat Penyusunan APBN dengan para Kepala Subdirektorat; 4.19.4. Menugaskan Kepala Subdirektorat Data dan Dukungan Teknis Penyusunan APBN untuk menyusun konsep Renstra, Renja, RKA-KL, PK, RKT dan Lakip Direktorat berdasarkan hasil pembahasan; 4.19.5. Menetapkan dan menyampaikan Renstra, Renja, RKA-KL, PK, RKT dan Lakip Direktorat Penyusunan APBN kepada Direktur Jenderal Anggaran melalui Sekretaris Direktorat Jenderal Anggaran.


- 11 -

4.20.

Mengkoordinasikan pelaksanaan tindak lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). 4.20.1. Meneliti LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat yang telah didisposisi oleh Direktur Jenderal Anggaran melalui Sekretaris Direktorat Jenderal Anggaran; 4.20.2. Menugaskan para Kepala Subdirektorat sesuai dengan bidang tugasnya untuk menindaklanjuti LHP; 4.20.3. Membahas tindak lanjut LHP bersama pejabat terkait untuk menyusun tanggapan LHP; 4.20.4. Mengoreksi, menandatangani dan menyampaikan tanggapan LHP tersebut kepada Direktur Jenderal Anggaran melalui Sekretaris Direktorat Jenderal Anggaran.

4.21.

Mengkoordinasikan pelaksanaan administrasi Direktorat Penyusunan APBN 4.21.1. Menugaskan Kepala Subdirektorat Data dan Dukungan Teknis Penyusunan APBN untuk mengkoordinasikan pelaksanaan administrasi kepegawaian, tata usaha dan rumah tangga Direktorat Penyusunan APBN; 4.21.2. Memantau pelaksanaan administrasi kepegawaian, tata usaha dan rumah tangga Direktorat Penyusunan APBN; 4.21.3. Mengoreksi dan menandatangani hasil pelaksanaan administrasi kepegawaian, tata usaha dan rumah tangga Direktorat Penyusunan APBN.

4.22.

Membina pegawai di lingkungan Direktorat Penyusunan APBN untuk meningkatkan motivasi dan prestasi kerja 4.22.1. Memberikan pengarahan dalam rangka menegakkan disiplin pegawai di lingkungan Direktorat Penyusunan APBN; 4.22.2. Memberi penilaian atas pelaksanaan pekerjaan para Kepala Subdirektorat di lingkungan Direktorat Penyusunan APBN; 4.22.3. Mengusulkan mutasi pegawai di lingkungan Direktorat Penyusunan APBN kepada Direktur Jenderal Anggaran melalui Sekretaris Direktorat Jenderal Anggaran.

5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 5.1. Disposisi Direktur Jenderal Anggaran; 5.2. Surat/nota dinas dari direktur/sekretaris Ditjen Anggaran; 5.3. Rencana kerja Subdirektorat di lingkungan Direktorat Penyusunan APBN; 5.4. Surat penyampaian sumbangan bahan dan data dari Departemen/Lembaga Non Departemen yang terkait dalam rangka penyusunan NK dan RAPBN; 5.5. Surat dari instansi lain; 5.6. Surat dari lembaga internasional; 5.7. LHP dari aparat pengawasan fungsional/pengawasan masyarakat; 5.8. Laporan berkala Subdirektorat di lingkungan Direktorat Penyusunan APBN; 5.9. Konsep surat/nota dinas dari bawahan; 5.10. Laporan realisasi pelaksanaan APBN;


- 12 -

6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 6.1. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keuangan negara; 6.2. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan anggaran pendapatan dan belanja negara; 6.3. Buku-buku literatur yang berkaitan dengan ekonomi makro; 6.4. Buku-buku literatur yang berkaitan dengan pendapatan negara, baik penerimaan perpajakan maupun penerimaan negara bukan pajak (PNBP); 6.5. Buku-buku literatur yang berkaitan dengan belanja negara, baik belanja pemerintah pusat maupun belanja ke daerah; 6.6. Buku-buku literatur yang berkaitan dengan pembiayaan anggaran dan risiko fiskal. 7. HASIL KERJA : 7.1. Outline Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN); 7.2. Time Frame (siklus dan jadwal) dan mekanisme penyusunan dan pembahasan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 7.3. I Account perkiraan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN); 7.4. Konsep analisis perkembangan dan perkiraan APBN; 7.5. I Account perkiraan realisasi Semester I dan Prognosa Semester II Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam rangka penyusunan Laporan Semester I dan Prognosa Semester II Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 7.6. Konsep perkembangan realisasi APBN Semester I 7.7. Buku Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam Semester I; 7.8. Konsep analisis perkembangan dan perkiraan APBN-P 7.9. I Account proyeksi APBN jangka menengah; 7.10. Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 7.11. Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat III tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR ke Daerah, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, (6) RUU Perubahan atas APBN-P, (8) Panitia Anggaran DPR-RI dalam Rangka RUU APBN; 7.12. Bahan Pidato dan Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia di Depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) tanggal 16 Agustus; 7.13. Sumbangan bahan-bahan Rencana kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM); 7.14. Laporan Berkala tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai Bahan Pimpinan untuk membuat kebijaksanaan di bidang keuangan negara; 7.15. Bahan-bahan laporan untuk Lembaga Keuangan Internasional; 7.16. Laporan SDDS (Special data Dissemination Standart) bulanan dalam rangka pelaporan realisasi anggaran negara kepada IMF; 7.17. Laporan GFS dalam rangka pelaporan fiskal tahunan dengan format manual GFS 2001 kepada IMF;


- 13 -

7.18. Nota Dinas atau Surat Direktur mengenai pendapat/tanggapan atas permasalahan terkait dengan APBN dan atau konsep surat Direktur Jenderal mengenai pendapat/tanggapan atas permasalahan terkait dengan APBN 7.19. Renstra, Renja, RKA-KL, PK, RKT, dan Lakip Direktorat Penyusunan APBN 7.20. Tanggapan atas tindak lanjut LHP; 7.21. Pelaksanaan administrasi Direktorat Penyusunan APBN; 7.22. Peningkatan motivasi dan prestasi kerja; 8. WEWENANG : 8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Direktur Jenderal Anggaran; 8.2. Menandatangani surat dan laporan; 8.3. Meminta sumbangan bahan dan data kepada unit-unit lain di lingkungan Departemen Keuangan, dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya; 8.4. Meminta penjelasan atau keterangan lebih lanjut mengenai data dan kebijakan kepada unit-unit lain di lingkungan Departemen Keuangan, dan Kementerian/ Lembaga terkait lainnya; 8.5. Meminta bahan Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan DPR RI kepada unit-unit lain di lingkungan Departemen Keuangan, dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya; 8.6. Meminta bahan dan jawaban pertanyaan serta bahan konsultasi dengan lembaga keuangan internasional/regional kepada unit-unit lain di lingkungan Departemen Keuangan, dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya; 8.7. Menyetujui atau menunda permintaan cuti pegawai bawahan. 8.8. Menilai dan menandatangani DP 3 pegawai bawahan. 8.9. Mengusulkan mutasi kepegawaian. 8.10. Mengusulkan hukuman disiplin pegawai yang melanggar ketentuan. 8.11. Menegakan disiplin pegawai. 8.12. Menjaga kerahasiaan pelaksanaan tugas. 8.13. Membina dan mengarahkan pelaksanaan tugas. 9. TANGGUNG JAWAB : 9.1. Atas usul, saran, dan pendapat yang diajukan; 9.2. Atas kebenaran konsep dan penandatanganan surat dan laporan; 9.3. Atas permintaan sumbangan bahan dan data kepada unit-unit lain di lingkungan Departemen Keuangan, dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya; 9.4. Atas permintaan penjelasan atau keterangan lebih lanjut mengenai data dan kebijakan kepada unit-unit lain di lingkungan Departemen Keuangan, dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya; 9.5. Atas permintaan bahan Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan DPR RI kepada unit-unit lain di lingkungan Departemen Keuangan, dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya; 9.6. Atas permintaan bahan dan jawaban pertanyaan serta bahan konsultasi dengan lembaga keuangan internasional/regional kepada unit-unit lain di lingkungan Departemen Keuangan, dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya; 9.7. Atas persetujuan atau penundaan permintaan cuti pegawai; 9.8. Atas kebenaran penilaian dan penandatanganan DP 3 pegawai bawahan; 9.9. Atas usul mutasi kepegawaian; 9.10. Atas usul hukuman disiplin pegawai yang melanggar ketentuan; 9.11. Atas penegakan disiplin pegawai;


- 14 -

9.12. Atas kerahasiaan pelaksanaan tugas; 9.13. Atas pembinaan dan arahan pelaksanaan tugas. 10. DIMENSI JABATAN : 10.1 Jumlah bawahan langsung sebanyak 6 orang 10.2 Jumlah staff seluruhnya sebanyak 68 orang 11. HUBUNGAN KERJA : 11.1. Menteri Keuangan RI dalam hal menerima tugas, pengarahan, dan mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas. 11.2. Direktur Jenderal Anggaran dalam hal menerima tugas, pengarahan dan mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas. 11.3. Sekretaris Direktorat Jenderal dan para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran dalam hal koordinasi pelaksanaan tugas. 11.4. Para Direktur/Kepala Biro/Kepala Pusat di lingkungan Departemen Keuangan. 11.5. Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran dalam hal koordinasi pelaksanaan tugas; 11.6. Para Direktur Bank Indonesia dalam hal pelaksanaan tugas; 11.7. Para Direktur BPS dalam hal pelaksanaan tugas; 11.8. Para Direktur Bappenas dalam hal pelaksanaan tugas; 11.9. Para Kepala Subdirektorat di lingkungan Direktorat Penyusunan APBN dalam hal pelaksanaan tugas. 12. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN : Masih seringnya terjadi keterlambatan data karena tingkat kerahasiaan data yang diminta dan birokrasi yang panjang sehingga diperlukan kerjasama yang lebih baik. 13. RISIKO JABATAN : Risiko fisik: Tidak ada Risiko Mental: Tidak ada 14. SYARAT JABATAN : 14.1. Pangkat/Golongan 14.2. Pendidikan Formal 14.3. Diklat/Kursus 14.4. Syarat lainnya Syarat lainnya Syarat lainnya Syarat lainnya Syarat lainnya Syarat lainnya Syarat lainnya Syarat lainnya Syarat lainnya Syarat lainnya Syarat lainnya Syarat lainnya

: : : : : : : : : : : : : : :

Pembina Utama Muda / IV c Strata 1 / Strata 2 / Strata 3 Diklatpim Tk. II - Visioning (Level 3) - In-Depth problem Solving and Analysis (Level 4) - Decisive Judgement (Level 3) - Championing Change (Level 3) - Courage of Conviction (Level 3) - Business Acumen (Level 3) - Planning and Organizing (Level 3) - Quality Focus (Level 4) - Continuous Improvement (Level 3) - Stakeholder Focus (Level 4) - Integrity (Level 4) - Resilience (Level 3) - Teamwork and Collaboration (Level 4)


- 15 -

15. KEDUDUKAN JABATAN :

DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL

DIREKTUR SISTEM PENGANGGARAN

Subdirektorat Analisis Asumsi Dasar dan Kerangka Ekonomi Makro

DIREKTUR PENYUSUNAN APBN

Subdirektorat Penyusunan Anggaran Pendapatan Negara

DIREKTUR ANGGARAN I

Subdirektorat Penyusunan Anggaran Belanja Negara I

DIREKTUR ANGGARAN I

Subdirektorat Penyusunan Anggaran Belanja Negara II

DIREKTUR ANGGARAN I

Subdirektorat Penyusunan Pembiayaan Anggaran dan Perhitungan Risiko Fiskal

DIREKTUR PNBP

Subdirektorat Data dan Dukungan Teknis Penyusunan APBN

NAMA JABATAN : Direktur Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Recommend Documents