-1-1. NAMA JABATAN : Direktur Anggaran III

LAMPIRAN ..... PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR /PM.1/2007 TENTANG URAIAN JABATAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

-1-

1. NAMA JABATAN

:

2. IKHTISAR JABATAN

:

Direktur Anggaran III

Menyiapkan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat pada Kementerian Negara/Lembaga (KL) sesuai penugasan Direktur Jenderal Anggaran yaitu Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Kementerian Negara/Lembaga di Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, serta Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan (BAPP). 3. TUJUAN JABATAN

:

Terwujudnya penganggaran belanja sesuai dengan azas-azas umum pengelolaan keuangan negara sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang tentang Keuangan Negara. 4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN 4.1.

Mengkoordinasikan pengalokasian dan pengevaluasian Pagu Indikatif KL dalam rangka penyusunan SEB Pagu Indikatif. 4.1.1

4.1.2 4.1.3

4.2.

Memberi pengarahan kepada para Kepala Subdirektorat untuk menyiapkan bahan pengalokasian dan pengevaluasian Pagu Indikatif KL; Melaksanakan rapat koordinasi dengan unit terkait untuk membahas Pagu Indikatif KL; Meneliti konsep pagu indikatif KL dan menyampaikan kepada Direktur Jenderal Anggaran.

Mengkoordinasikan pertemuan tiga pihak (Bappenas, KL dan DJA) dalam rangka sinkronisasi program dan kegiatan dalam RKP, Renja KL, RKA-KL, dan DIPA. 4.2.1

4.2.2 4.2.3 4.3.

:

Memberi pengarahan kepada para kepala Subdirektorat untuk menyiapkan bahan (inventarisasi program dan kegiatan dalam RKA-KL tahun berjalan) yang diperlukan dalam rangka pertemuan tiga pihak; Menganalisis bahan yang disampaikan para Kepala Subdirektorat; Melakukan pertemuan trilateral bersama Bappenas dan KL.

Mengkordinasikan pengalokasian dan pengevaluasian Pagu Sementara KL dalam rangka penyusunan SE Pagu Sementara. 4.3.1

4.3.2 4.3.3

Memberi pengarahan kepada para Kepala Subdirektorat untuk menyiapkan bahan pengalokasian dan pengevaluasian Pagu Sementara KL; Melaksanakan rapat koordinasi dengan unit terkait untuk membahas Pagu Sementara KL; Meneliti konsep pagu sementara KL dan menyampaikan kepada Direktur Jenderal Anggaran.


-2-

4.4.

Mengkordinasikan pengalokasian dan pengevaluasian Pagu Definitif KL dalam rangka penyusunan SE Pagu Definitif. 4.4.1

4.4.2 4.4.3

4.5.

Mengkordinasikan pengalokasian dan pengevaluasian Pagu ABT rangka penyusunan RUU APBN-P. 4.5.1 4.5.2 4.5.3

4.6.

4.6.2 4.6.3

Memberi pengarahan kepada para Kepala Subdirektorat untuk menyiapkan bahan pengalokasian dan pengevaluasian Pagu ABT; Melaksanakan rapat koordinasi dengan unit terkait untuk membahas Pagu ABT; Meneliti konsep Pagu ABT dan menyampaikan kepada Direktur Jenderal Anggaran.

Memberi pengarahan kepada para Kepala Subdirektorat untuk menyiapkan bahan penyusunan Standar Biaya Khusus; Melaksanakan rapat koordinasi dengan unit terkait untuk membahas Standar Biaya Khusus; Melakukan review atas draft SBK dan menyampaikan draft SBK kepada Direktur Sistem Penganggaran.

Mengkoordinasikan pertimbangan perumusan norma, pedoman, peraturan, dan prosedur penganggaran dan standar biaya umum. 4.7.1

4.7.2

4.7.3

4.8.

dalam

Mengkoordinasikan penyusunan Standar Biaya Khusus. 4.6.1

4.7.

Memberi pengarahan kepada para Kepala Subdirektorat untuk menyiapkan bahan pengalokasian dan pengevaluasian Pagu Definitif KL; Melaksanakan rapat koordinasi dengan unit terkait untuk membahas Pagu Defnitif KL; Meneliti konsep Pagu Definitif KL dan menyampaikan kepada Direktur Jenderal Anggaran.

Memberi pengarahan kepada para Kepala Subdirektorat untuk menyiapkan bahan pertimbangan perumusan norma, pedoman, peraturan, dan prosedur penganggaran dan standar biaya umum; Melaksanakan rapat koordinasi dengan para Kepala Subdirektorat untuk membahas pertimbangan perumusan norma, pedoman, peraturan, dan prosedur penganggaran dan standar biaya umum; Mempelajari dan meneliti bahan pertimbangan perumusan norma, pedoman, peraturan, dan prosedur penganggaran dan standar biaya umum dan menyampaikan kepada Direktur Sistem Penganggaran.

Mengkoordinasikan penelaahan dan bimbingan teknis penganggaran, rencana kerja dan anggaran Kementerian Negara/Lembaga. 4.8.1

Memberi pengarahan kepada para Kepala Subdirektorat untuk melaksanakan penelaahan dan bimbingan teknis penganggaran, rencana kerja dan anggaran Kementerian Negara/Lembaga;


-3-

4.8.2

Mempelajari, meneliti dan memberi persetujuan dokumen hasil penelaahan sebagai bahan himpunan RKA-KL dan menyampaikan kepada Direktur Jenderal Anggaran.

4.9. Mengkoordinasikan penyelesaian revisi non APBN-P kelompok BAPP. 4.9.1. Memberikan arahan tertulis kepada Kepala Subdirektorat Daduktek Anggaran III dan Kepala Subdirektorat Anggaran III/D untuk melakukan pengkajian atas revisi penyediaan dana yang diajukan oleh Kementerian/Lembaga/Instansi lainnya yang akan dibebankan pada BAPP; 4.9.2. Menugaskan Kepala Subdirektorat Anggaran III/D untuk menyelesaikan dan mengorganisasikan persiapan penelaahan RKAKL Revisi Non APBNP Kelompok APP, termasuk penyediaan data/informasi terkait dan bahan lain untuk penelaahan RKAKL Revisi Non APBN-P Kelompok APP; 4.9.3. Mendampingi dan atau mewakili Direktur Jendral Anggaran untuk menghadiri/memimpin rapat penelaahan substansi RKAKL Revisi Non APBN-P Kelompok APP bersama Instansi Terkait; 4.9.4. Membaca dan meneliti usulan untuk membuat rekomendasi/ persetujuan/ijin prinsip Menteri Keuangan atas hasil penelaahan terhadap revisi penyediaan dana dalam bentuk konsep Nota Dinas Dirjen Anggaran dan konsep surat Menkeu apabila berdasarkan ketentuan yang ada belum dapat dialokasikan secara langsung melalui revisi SP-SAPSK; 4.9.5. Melakukan koreksi atas konsep dokumen (dalam bentuk konsep Nota Dinas/konsep surat/konsep SP-SAPSK) yang diajukan oleh masingmasing Kepala Seksi apabila ditemukan adanya kekeliruan; 4.9.6. Memberikan paraf atas konsep dokumen dan meneruskannya kepada Direktur Jenderal Anggaran. 4.10.

Mengkoordinasikan penelaahan dan bimbingan anggaran/APBNP Kementerian Negara/Lembaga.

teknis

perubahan

4.10.1. Memberi pengarahan kepada Kepala Subdirektorat Data dan Dukungan Teknis untuk melaksanakan koordinasi penyelesaian penyusunan rincian anggaran belanja dan perubahan anggaran/APBN-P Kementerian Negara/Lembaga; 4.10.2. Melaksanakan rapat koordinasi dengan para Kepala Subdirektorat untuk membahas penyelesaian penyusunan rincian anggaran belanja dan perubahan anggaran/APBN-P Kementerian Negara/Lembaga; 4.10.3. Mempelajari dan meneliti hasil penyelesaian penyusunan rincian anggaran belanja dan perubahan anggaran/APBN-P Kementerian Negara/Lembaga dan menyampaikan kepada Direktur Jenderal Anggaran. 4.11. Mengkoordinasikan penyiapan dan penyelesaian revisi APBN-P BAPP pada Belanja Pemerintah Pusat dan Pembiayaan. 4.11.1. Memberikan arahan tertulis kepada Kepala Subdirektorat Daduktek Anggaran III dan Kepala Subdirektorat Anggaran III/D untuk menyelesaikan revisi APBN-P BAPP pada belanja pemerintah pusat dan pembiayaan; 4.11.2. Memimpin rapat koordinasi untuk penyelesaian revisi APBN-P BAPP;


-4-

4.11.3. Menugaskan kepada Kepala Subdirektorat Daduktek Anggaran III dan Kepala Subdirektorat Anggaran III/D untuk melakukan pengkajian dalam proses penyelesaian revisi APBN-P BAPP; 4.11.4. Menghadiri rapat/mewakili Direktur Jenderal Anggaran dalam rapat penelaahan substansi revisi APBN-P bersama wakil Kementerian/ Lembaga/Instansi lainnya menyangkut : - Kesesuaian antara alokasi besaran pagu dan alokasi hasil kesepakatan Pemerintah dengan Panitia Anggaran DPR-RI; - Kesesuaian dengan PMK mengenai standar biaya (SBK dan SBU); - Kelayakan kegiatan ditinjau dari manfaat dan biaya (cost benefit analysis), kesesuaian dengan tupoksi KPA dan konsistensi dengan RKP, Renja dan RKAKL BAPP pagu sementara. 4.11.5. Membaca, meneliti dan melakukan koreksi atas konsep nota dinas usulan revisi dan draft revisi SP-SAPSK BAPP sebelum disampaikan kepada Direktur Jenderal Anggaran; 4.11.6. Memberikan paraf pada konsep nota dinas usulan revisi dan draft revisi SP-SAPSK BAPP dan meneruskan kepada Direktur Jenderal Anggaran; 4.12. Mengkoordinasikan penyusunan bahan Peraturan Menteri Keuangan untuk pengelolaan BAPP pada Belanja Pemerintah Pusat 4.12.1. Menindaklanjuti arahan Direktur Jenderal Anggaran untuk menyiapkan bahan penyusunan Peraturan Menteri Keuangan tentang pengelolaan BAPP pada Belanja Pemerintah Pusat; 4.12.2. Memberikan arahan kepada Kepala Subdirektorat Daduktek Anggaran III dan Kepala Subdirektorat Anggaran III/D untuk penyiapan bahan penyusunan pedoman/norma pengelolaan BAPP pada Belanja Pemerintah Pusat dalam bentuk draft Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu); 4.12.3. Memimpin rapat koordinasi bersama dengan Direkttur Sistem Penganggaran dalam rangka penyusunan draft Peraturan Menteri Keuangan untuk Pengelolaan BAPP pada Belanja Pemerintah Pusat; 4.12.4. Menugaskan Kepala Subdirektorat Daduktek Anggaran III dan Kepala Subdirektorat Anggaran III/D untuk mengumpulkan dan melakukan pengkajian atas seluruh ketentuan/peraturan perundangan dan sumber referensi lainnya yang relevan yang dapat dijadikan sebagai landasan hukum dalam penyiapan bahan untuk draft Permenkeu tersebut; 4.12.5. Melakukan koreksi atas hasil kajian usulan draft Permenkeu BAPP yang diajukan oleh Kepala Subdirektorat Daduktek Anggaran III dan Kepala Subdirektorat Anggaran III/D dalam bentuk konsep Nota Dinas dan draft Peraturan Menteri Keuangan tentang BAPP apabila ditemukan adanya kekeliruan; 4.12.6. Memberikan paraf pada konsep Nota Dinas dan draft Peraturan Menteri Keuangan tentang BAPP untuk selanjutnya diteruskan kepada Direktur Jenderal Anggaran sebagai laporan dan Direktur Sistem Penganggaran untuk proses pengkajian dan penyelesaian lebih lanjut. 4.13. Mengkoordinasikan penyelesaian usulan pemberian tanggapan dan penelaahan usulan penyediaan dana yang bersumber dari BAPP pada Belanja Pemerintah Pusat dan Pembiayaan. 4.13.1. Menindaklanjuti arahan Direktur Jenderal Anggaran untuk menyiapkan


-5-

tanggapan dan atau melakukan penelaahan atas usulan penyediaan dana yang bersumber dari BAPP pada Belanja Pemerintah Pusat dan pembiayaan; 4.13.2. Memberikan arahan kepada Kepala Subdirektorat Daduktek Anggaran III dan Kepala Subdirektorat Anggaran III/D untuk melakukan pengkajian atas usulan penyediaan dana yang diajukan oleh Kementerian/Lembaga/ Instansi lainnya yang akan dibebankan pada BAPP; 4.13.3. Menugaskan Kepala Subdirektorat Anggaran III/D untuk melakukan pengkajian/penelaahan terhadap usulan penyediaan dana yang akan dibebankan pada BAPP, dengan memperhatikan mana yang dapat dikatagorikan bersifat kedaruratan (penelaahan hanya dalam arti permintaan konfirmasi/klarifikasi kepada KPA saja menyangkut urgensi usulan tersebut tanpa perlu ada pembahasan yang bersifat sangat teknis pada struktur biaya yang diusulkan) dan mana yang dikatagorikan bersifat non kedaruratan (penelaahan secara teknis dilakukan terhadap struktur biaya yang diusulkan melalui mekanisme pembahasan/verifikasi); 4.13.4. Melakukan koreksi atas hasil kajian/penelaahan yang dilaksanakan oleh Kepala Subdirektorat Anggaran III/D dalam bentuk konsep Nota Dinas apabila ditemukan adanya kekeliruan dan meminta masukan dari Kepala Subdirektorat Daduktek Anggaran III menyangkut pembebanan anggarannnya; 4.13.5. Membaca dan meneliti usulan Kepala Subdirektorat Anggaran III/D untuk membuat rekomendasi/persetujuan/ijin prinsip Menteri Keuangan atas hasil penelaahan terhadap usul penyediaan dana dalam bentuk konsep Nota Dinas Dirjen Anggaran dan konsep surat Menkeu apabila berdasarkan ketentuan yang ada belum dapat dialokasikan secara langsung melalui penerbitan SP-SAPSK atau revisi SP-SAPSK; 4.13.6. Memberikan paraf atas konsep dokumen dan meneruskannya kepada Direktur Jenderal Anggaran. 4.14. Mengkoordinasikan penyiapan dan penyusunan lampiran Peraturan Presiden tentang Rincian Belanja Pemerintah Pusat yang berasal dari kelompok APP. 4.14.1. Memberikan arahan kepada Kepala Subdirektorat Daduktek Anggaran III dan Kepala Subdirektorat Anggaran III/D untuk menyiapkan data yang akan digunakan untuk menyusun draft lampiran Perpres khusus BAPP; 4.14.2. Memimpin rapat konfirmasi atas data BAPP yang akan diolah sebagai lampiran Perpres dengan Direktorat/unit lain dan menugaskan jajaran di bawahnya untuk melakukan penelitian dengan merujuk pada UU tentang APBN tahun berjalan, Nota Keuangan dan Kesimpulan Rapat Kerja Panitia Anggaran DPR-RI dengan Menteri Keuangan selaku wakil Pemerintah tentang Pembahasan Tk. I untuk RAPBN; 4.14.3. Memimpin koordinasi pengklasifikasian usulan data anggaran BAPP yang akan ditampung dalam lampiran Perpres berdasarkan fungsi, jenis belanja dan unit organisasi/bagian anggaran; 4.14.4. Mengkoordinasikan bersama-sama dengan para Direktur dalam mengupayakan penggabungan data yang berasal dari BAPP dengan data yang berasal dari Kementerian/Lembaga sebagai data utuh Belanja Pemerintah Pusat untuk lampiran Peraturan Presiden tentang Rincian Belanja Pemerintah Pusat;


-6-

4.14.5. Membaca, meneliti dan melakukan koreksi atas konsep Nota Dinas dan konsep rincian data BAPP yang diajukan sebelum diajukan kepada Direktur Jenderal Anggaran apabila ditemukan kekeliruan; 4.14.6. Menandatangani Nota Dinas Direktur Anggaran III dan memberikan paraf pada data BAPP untuk kebutuhan lampiran draft Perpres tentang Rincian Belanja Pemerintah Pusat dan selanjutnya diteruskan kepada Direktur Jenderal Anggaran dan tim penyusun Perpres tentang Rincian Belanja Pemerintah Pusat. 4.15.

Mengkoordinasikan fasilitasi Kementerian Negara/Lembaga.

persetujuan

multi

years

kontrak

4.15.1. Memberi pengarahan kepada Kepala Subdirektorat Data dan Dukungan Teknis untuk melaksanakan koordinasi persetujuan kontrak multi years Kementerian Negara/Lembaga; 4.15.2. Melaksanakan rapat koordinasi dengan unit terkait untuk membahas persetujuan kontrak multi years Kementerian Negara/Lembaga; 4.15.3. Mempelajari dan meneliti hasil fasilitasi persetujuan kontrak multi years Kementerian Negara/Lembaga dan menyampaikan kepada Direktur Jenderal Anggaran. 4.16.

Mengkoordinasikan monitoring Kementerian Negara/Lembaga.

dan

evaluasi

realisasi

anggaran

4.16.1. Memberi pengarahan kepada Kepala Subdirektorat Data dan Dukungan Teknis untuk menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi realisasi anggaran Kementerian Negara/Lembaga; 4.16.2. Melaksanakan rapat koordinasi dengan para Kepala Subdirektorat untuk membahas pelaksanaan monitoring dan evaluasi realisasi anggaran Kementerian Negara/Lembaga ; 4.16.3. Mempelajari dan meneliti laporan hasil monitoring dan evaluasi realisasi anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan menyampaikan kepada Direktur Jenderal Anggaran. 4.17. Mengkoordinasikan penyiapan bahan monitoring dan evaluasi kinerja program dan kegiatan pada BAPP. 4.17.1. Memberikan arahan tertulis kepada Kepala Subdirektorat Daduktek Anggaran III dan Kepala Subdirektorat Anggaran III/D tentang rencana dan tindak lanjut monitoring dan evaluasi kinerja program dan kegiatan pada BAPP; 4.17.2. Memimpin rapat koordinasi dalam rangka koordinasi/kompilasi realisasi anggaran; 4.17.3. Menugaskan kepada Kepala Subdirektorat Daduktek Anggaran III dan Kepala Subdirektorat Anggaran III/D untuk melakukan inventarisasi data dan permasalahan penganggaran pada masing-masing program kegiatan pada BAPP, kemudian melakukan telaahan terhadap permasalahan dimaksud untuk mencari solusi; 4.17.4. Mendampingi dan atau mewakili Direktur Jenderal Anggaran untuk menghadiri/memimpin rapat mengenai inventarisasi data dan permasalahan penganggaran pada masing-masing program kegiatan


-7-

pada BAPP; 4.17.5. Membaca, meneliti dan melakukan koreksi atas hasil inventarisasi data dan permasalahan dan konsep penyelesaian permasalahan; 4.17.6. Memberikan paraf terhadap hasil monitoring dan evaluasi kinerja program dan kegiatan pada BAPP dan meneruskan kepada Direktur Jenderal Anggaran. 4.18.

Mengkoordinasikan penganggaran.

penyusunan

dan

pengembangan

data

base

4.18.1. Memberi pengarahan kepada Kepala Subdirektorat Data dan Dukungan Teknis melaksanakan penatausahaan data base penganggaran; 4.18.2. Mempelajari dan meneliti sajian data base penganggaran sebagai bahan penyusunan penganggaran tahun berjalan dan tahun yang akan datang.

4.19. Mengkoordinasikan penyelesaian prosedur data base inventarisasi PHLN pada Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan (BAPP). 4.19.1. Memberikan arahan tertulis kepada Kepala Subdirektorat Daduktek Anggaran III dan Kepala Subdirektorat Anggaran III/D untuk penyusunan prosedur penyelesaian data base inventarisasi PHLN yang berasal dari BAPP eks pembangunan/belanja penunjang; 4.19.2. Memimpin rapat koordinasi dalam rangka melakukan pengawasan dan penyusunan data base PHLN kelompok BAPP; 4.19.3. Menugaskan Kepala Subdirektorat Daduktek Anggaran III dan Kepala Subdirektorat Anggaran III/D untuk menyusun rekapitulasi/rincian sajian PHLN BAPP per kategori, lender, alokasi tahun berjalan, dana pendamping, realisasi penarikan, rencana penarikan tahun n+1, n+2, n+3; 4.19.4. Menghadiri dan atau mewakili Direktur Jenderal Anggaran dalam rapat inventarisasi PHLN pada BAPP. 4.19.5. Membaca, meneliti dan melakukan koreksi atas rekapitulasi/rincian sajian PHLN BAPP per kategori, lender, alokasi tahun berjalan, dana pendamping, realisasi penarikan, rencana penarikan tahun n+1, n+2, n+3; 4.19.6. Memberikan paraf pada rekapitulasi/rincian sajian PHLN BAPP per kategori, lender, alokasi tahun berjalan, dana pendamping, realisasi penarikan, rencana penarikan tahun n+1, n+2, n+3 dan meneruskan kepada Direktur Jenderal Anggaran melalui Kasubdit Daduktek Anggaran III. 4.20. Mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring penyampaian Laporan Keuangan Pengguna Dana Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan. 4.20.1. Memberikan disposisi atas pelaksanaan tugas monitoring penyampaian laporan keuangan Pengguna Dana BAPP kepada Kasubdit Anggaran III E; 4.20.2. Menerima daftar laporan Pengguna Dana BAPP yang belum menyampaikan laporan keuangan dan konsep surat teguran dari Kasubdit Anggaran III E melalui Kasubdit Daduktek;


-8-

4.20.3. Menandatangani konsep surat teguran dan mengirimkannya kepada Pengguna Dana BAPP yang belum menyampaikan laporan keuangan melalui Kasubdit Daduktek. 4.21. Mengkoordinasikan pelaksanaan bimbingan teknis/penyuluhan kepada Pengguna Dana Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan. 4.21.1. Memberi pengarahan dan menugaskan kepada Kasubdit Anggaran III E untuk melaksanakan bimbingan teknis/ penyuluhan kepada Pengguna Dana BAPP; 4.21.2. Menerima laporan hasil bimbingan teknis/ penyuluhan kepada Pengguna Dana BAPP dari Kasubdit Anggaran III E melalui Kasubdit Daduktek; 4.21.3. Meneliti dan memberi masukan terhadap laporan hasil bimbingan teknis. 4.22. Mengkoordinasikan penyiapan bahan untuk penyusunan laporan keuangan BAPP pada Belanja Pemerintah Pusat dan Pembiayaan. 4.22.1. Memberikan arahan tertulis kepada Kepala Subdirektorat Daduktek Anggaran III dan Kepala Subdirektorat Anggaran III/D untuk menyiapkan bahan yang diperlukan sebagai panduan bagi Subdirektorat Anggaran III/E dalam penyusunan laporan keuangan BAPP; 4.22.2. Menugaskan Kepala Subdirektorat Daduktek Anggaran III dan Kepala Subdirektorat Anggaran III/D untuk mengumpulkan seluruh bahan yang diperlukan berupa daftar rekapitulasi satker yang menjadi KPA dan kantor bayarnya berikut petugas penghubungnya, rekapitulasi copy SP-SAPSK, rekapitulasi laporan realisasi penyediaan dana (SP-SAPSK) dan daftar rekapitulasi surat pernyataan kesanggupan masing-masing KPA untuk bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan dan penyampaian laporan realisasi anggarannya; 4.22.3. Memimpin rapat pembahasan penyiapan bahan penyusunan laporan keuangan dengan penekanan pada keseragaman dalam mengklasifikasikan bahan laporan keuangan menurut unit organisasi/ bagian anggaran dan jenis belanja/kelompok pembiayaan; 4.22.4. Menugaskan Kepala Subdirektorat Daduktek Anggaran III dan Kepala Subdirektorat Anggaran III/D untuk menyusun kelengkapan bahan laporan keuangan yang diperlukan; 4.22.5. Membaca dan meneliti kelengkapan kelompok bahan yang telah disusun rekapitulasinya untuk dijadikan panduan dalam penyusunan laporan keuangan BAPP; 4.22.6. Memberikan paraf pada daftar rekapitulasi bahan yang akan menjadi panduan dalam penyusunan laporan keuangan BAPP dan melaporkan kepada Direktur Jenderal Anggaran dengan penjelasan bahwa data tersebut sebagai bahan pelaksanaan kegiatan Subdirektorat Anggaran III/E. 4.23. Mengkoordinasikan penyusunan Laporan Keuangan Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan. 4.23.1. Memberikan disposisi atas pelaksanaan tugas penyusunan Laporan Keuangan Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan kepada Kasubdit Anggaran III E;


-9-

4.23.2. Menerima usulan pelaksanaan rekonsiliasi kemudian menugaskan kasubdit Anggaran III E untuk melaksanakan rekonsiliasi; 4.23.3. Menandatangani Laporan Keuangan dan Catatan atas Laporan Keuangan dan diteruskan ke unit terkait melalui Subdit Daduktek. 4.24. Mengkoordinasikan penyusunan revisi Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan.

Laporan

Keuangan

Bagian

4.24.1. Memberikan disposisi atas pelaksanaan tugas penyusunan revisi Laporan Keuangan Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan kepada Kasubdit Anggaran III E berdasarkan hasil review dan pemeriksaan dari aparat pemeriksa intern dan ekstern pemerintah; 4.24.2. Menandatangani Laporan Keuangan dan Catatan atas Laporan Keuangan dan diteruskan ke unit terkait melalui Subdit Daduktek. 4.25. Mengkoordinasikan penyusunan surat pernyataan tanggung jawab Laporan Keuangan Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan (BAPP). 4.25.1 Memberikan arahan kepada Kepala Subdit Anggaran IIIE untuk menyusun konsep surat pernyataan tanggung jawab laporan keuangan BAPP Direktur Jenderal Anggaran ; 4.25.2 Meneliti konsep surat pernyataan tanggung jawab laporan keuangan BAPP dan menyampaikan kepada Direktur Jenderal Anggaran. 4.26. Mengkoordinasikan penyusunan surat pernyataan tanggung jawab revisi Laporan Keuangan Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan (BAPP). 4.27.1. Memberikan arahan kepada Kepala Subdit Anggaran IIIE untuk menyiapkan bahan dan konsep pernyataan tanggung jawab revisi Laporan Keuangan BAPP ; 4.27.2. Meneliti konsep pernyataan tanggung jawab revisi Laporan Keuangan BAPP serta menyampaikan kepada Direktur Jenderal Anggaran. 4.27. Mengkoordinasikan kebutuhan sistem aplikasi Direktorat Anggaran III. 4.28.1. Memberi pengarahan kepada Kepala Subdirektorat Data dan Dukungan Teknis melaksanakan analisa kebutuhan sistem aplikasi Direktorat Anggaran III; 4.28.2. Melakukan koordinasi dengan Direktorat Sistem Penganggaran mengenai pengembangan sistem aplikasi penganggaran; 4.28.3. Mempelajari dan meneliti sajian sistem aplikasi penganggaran dari Direktorat Sistem Penganggaran. 4.28. Menetapkan Renstra, Renja, RKT dan Lakip Direktorat Anggaran III sebagai bahan penyusunan konsep Renstra, Renja, RKT dan Lakip Direktorat Jenderal Anggaran. 4.28.1. Mempelajari Nota Dinas dari Sekretaris Direktorat Jenderal Anggaran untuk menyusun Renstra, Renja, RKT dan Lakip Direktorat Anggaran III; 4.28.2. Menugaskan Kepala Subdirektorat Data dan Dukungan Teknis Anggaran III agar berkoordinasi dengan para Kepala Subdirektorat untuk memberi


-10-

bahan masukan dalam rangka penyusunan Renstra, Renja, RKT dan Lakip Direktorat Anggaran III; 4.28.3. Mengadakan rapat pembahasan penyusunan Renstra, Renja, RKT dan Lakip Direktorat Anggaran III dengan para Kepala Subdirektorat; 4.28.4. Menugaskan Kepala Subdirektorat Data dan Dukungan Teknis Anggaran III untuk menyusun konsep Renstra, Renja, RKT dan Lakip Direktorat berdasarkan hasil pembahasan; 4.28.5. Menetapkan dan menyampaikan Renstra, Renja, RKT dan Lakip Direktorat Anggaran III kepada Direktur Jenderal Anggaran melalui Sekretaris Direktorat Jenderal Anggaran. 4.29. Mengkoordinasikan Pemeriksaan (LHP).

pelaksanaan

tindak

lanjut

atas

Laporan

Hasil

4.29.1. Meneliti LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat yang telah didisposisi oleh Direktur Jenderal Anggaran melalui Sekretaris Direktorat Jenderal Anggaran; 4.29.2. Menugaskan para Kepala Subdirektorat sesuai dengan bidang tugasnya untuk menindaklanjuti LHP; 4.29.3. Membahas tindak lanjut LHP bersama pejabat terkait untuk menyusun tanggapan LHP; 4.29.4. Mengoreksi, menandatangani dan menyampaikan tanggapan LHP tersebut kepada Direktur Jenderal Anggaran melalui Sekretaris Direktorat Jenderal Anggaran. 4.30. Mengkoordinasikan pelaksanaan administrasi Direktorat Anggaran III. 4.31.4. Menugaskan Kepala Subdirektorat Data dan Dukungan Teknis Anggaran III untuk mengkoordinasikan pelaksanaan administrasi kepegawaian, tata usaha dan rumah tangga Direktorat Anggaran III; 4.31.5. Memantau pelaksanaan administrasi kepegawaian, tata usaha dan rumah tangga Direktorat. Anggaran III; 4.31.6. Mengoreksi dan menandatangani hasil pelaksanaan administrasi kepegawaian, tata usaha dan rumah tangga Direktorat Anggaran III. 4.31. Membina pegawai di lingkungan Direktorat meningkatkan motivasi dan prestasi kerja.

Anggaran

III

untuk

4.31.1. Memberikan pengarahan dalam rangka menegakkan disiplin pegawai di lingkungan Direktorat Anggaran III; 4.31.2. Memberi penilaian atas pelaksanaan pekerjaan para Kepala Subdirektorat di lingkungan Direktorat Anggaran III; 4.31.3. Mengusulkan mutasi pegawai di lingkungan Direktorat Anggaran III kepada Direktur Jenderal Anggaran melalui Sekretaris Direktorat Jenderal Anggaran.

5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 5.1. Disposisi Direktur Jenderal Anggaran. 5.2. Surat/nota dinas dari Sekretaris/Direktur di lingkungan Ditjen Anggaran.


-11-

5.3. Memorandum hasil penelaahan. 5.4. Realisasi tahun lalu dan usulan. 5.5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 5.6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 5.7. Rencana Kerja Pemerintah. 5.8. Rencana Kerja Kementerian/Lembaga. 5.9. Hasil pertemuan tiga pihak. 5.10. Standar Biaya. 5.11. Pagu Indikatif. 5.12. Pagu Sementara. 5.13. Pagu Definitif. 5.14. RKA-KL Pagu Sementara. 5.15. RKA-KL Pagu Definitif. 5.16. Kesepakatan DPR. 5.17. Term Of Reference (TOR). 5.18. Rincian Anggaran Biaya. 5.19. Naskah Perjanjian Pinjaman/Hibah Luar Negeri. 5.20. Rencana Strategis Kementerian/Lembaga. 5.21. Data, informasi dan berbagai masukan lainnya mengenai penganggaran KL dan pengguna dana Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan dari media massa. 5.22. LHP dari aparat pengawasan fungsional/pengawasan masyarakat. 5.23. Konsep surat/nota dinas. 6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 6.1. Peraturan – peraturan mengenai keuangan negara dan penganggaran. 6.2. Peraturan-peraturan lainnya yang terkait dengan KL. 6.3. Buku-buku literatur mengenai Keuangan Negara. 7. HASIL KERJA : 7.1. Konsep Exercise PI. 7.2. Bahan trilateral meeting. 7.3. Konsep Exercise Pagu Sementara. 7.4. Konsep Exercise Pagu Definitif. 7.5. Konsep Exercise ABT. 7.6. Konsep persetujuan kontrak multi years 7.7. Laporan hasil monitoring dan evaluasi KL. 7.8. Konsep Nota penjelasan/catatan penelaahan RKA-KL. 7.9. Konsep Himpunan RKA-KL. 7.10. Konsep rincian SAPSK. 7.11. Konsep Revisi SAPSK, revisi ABT dan Non ABT. 7.12. Konsep SBK. 7.13. Data base (PSO, subsidi, rencana bisnis dan anggaran BLU) KL. 7.14. Konsep pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan. 7.15. Laporan pelaksanaan bimbingan teknis pengguna dana Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan. 7.16. Laporan temuan hasil verifikasi dokumen sumber dan laporan keuangan dari Pengguna Dana Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan.


-12-

7.17. Laporan Hasil Rekonsiliasi dengan unit terkait. 7.18. Laporan monitoring Pengguna Dana BAPP yang belum menyampaikan laporan keuangan. 7.19. Konsep Laporan Keuangan Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan. 7.20. Renstra, Renja, RKT dan Lakip Direktorat Anggaran III. 7.21. Tanggapan atas tindak lanjut LHP.

8 . WEWENANG : 8.1. 8.2. 8.3.

8.4. 8.5. 8.6. 8.7. 8.8. 8.9. 8.10. 8.11. 8.12. 8.13. 8.14. 8.15. 8.16.

Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Direktur Jenderal Anggaran. Menandatangani surat dan laporan. Meminta penjelasan atau keterangan lebih lanjut mengenai data dan kebijakan kepada unit-unit lain di lingkungan Departemen Keuangan, serta departemen teknis/ unit terkait mengenai penganggaran dan penyusunan laporan Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan. Menyetujui exercise pagu (indikatif, sementara, definitif ) dan konsep pagu ABT. Menyetujui memorandum hasil penelaahan RKA-KL. Menyetujui Berita Acara Catatan Hasil Penelaahan dan memaraf dokumen hasil penelaahan RKA-KL (SAPSK). Menyetujui Berita Acara Catatan Hasil Penelaahan Revisi dan memaraf SAPSK revisi ABT dan Non ABT. Memaraf konsep SBK. Menandatangani Laporan Keuangan Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan. Menyetujui atau menunda permintaan cuti pegawai. Menilai dan menandatangani DP 3 pegawai. Mengusulkan mutasi kepegawaian. Mengusulkan hukuman disiplin pegawai yang melanggar ketentuan. Menegakkan disiplin pegawai. Menjaga kerahasiaan pelaksanaan tugas. Melakukan pembinaan dan arahan pelaksanaan tugas.

9. TANGGUNG JAWAB : 9.1. Usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2. Kebenaran konsep dan penandatanganan surat dan laporan. 9.3. Permintaan data dan kebijaksanaan kepada instansi terkait dalam hal penganggaran dan penyusunan laporan keuangan Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan. 9.4. Kebenaran exercise pagu (indikatif, sementara, definitif ) dan konsep pagu ABT. 9.5. Kebenaran memorandum hasil penelaahan RKA-KL. 9.6. Kebenaran Berita Acara Catatan Hasil penelaahan dan paraf dokumen hasil penelaahan RKA-KL (SAPSK) 9.7. Kebenaran Berita Acara Catatan Hasil Penelaahan Revisi dan paraf SAPSK revisi ABT dan Non ABT. 9.8. Kebenaran konsep SBK. 9.9. Kebenaran laporan keuangan Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan. 9.10. Persetujuan atau penundaan permintaan cuti pegawai. 9.11. Kebenaran penilaian dan penandatanganan DP 3 pegawai.


-13-

9.12. Usul mutasi kepegawaian. 9.13. Usul hukuman disiplin pegawai yang melanggar ketentuan. 9.14. Penegakan disiplin pegawai. 9.15. Kerahasiaan pelaksanaan tugas. 9.16. Pembinaan dan arahan pelaksanaan tugas. 10.

DIMENSI JABATAN : 10.1. Jumlah bawahan langsung sebanyak 6 orang pejabat eselon III, 23 pejabat Eselon IV dan 98 orang pelaksana.

orang

10.2. Penganggaran pada Kejaksaan Agung, Departemen Dalam Negeri, Departemen Luar Negeri, Departemen Pertahanan, Kepolisian Negara, Kementerian Negara Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Departemen Hukum dan HAM, Departemen Komunikasi dan Informatika, Lembaga Ketahanan Nasional, Badan Intelijen Negara, Lembaga Sandi Negara, Dewan Ketahanan Nasional, Komisi Nasional Hak Azasi Manusia. 10.3. Penganggaran dan Laporan Keuangan Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan (BAPP) kecuali Cicilan dan Bunga Utang (Bagian Anggaran 061), tidak menyusun Laporan Keuangan. 10.4. Jumlah anggaran yang dikelola (berdasarkan pagu APBN-P TA. 2008) adalah sebesar Rp. 482,314,512,835.000,-

11. HUBUNGAN KERJA : 11.1. Menteri Keuangan R.I. dalam hal menerima tugas, pengarahan, dan mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas. 11.2. Direktur Jenderal Anggaran dalam hal menerima tugas, pengarahan dan mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas. 11.3. Sekretaris Direktorat Jenderal dan para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran dalam hal koordinasi pelaksanaan tugas. 11.4. Para Kepala Subdirektorat di lingkungan Direktorat Anggaran III dalam hal pelaksanaan tugas. 11.5. Para Pejabat pada Kementerian Negara/Lembaga/Instansi/unit pengguna BAPP lainnya dalam hal pelaksanaan tugas. 11.6. Instansi lain dalam pelaksanaan tugas. 12. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN : 12.1. Keterlambatan KL menyampaikan RKA-KL dan data dukungnya yang mengakibatkan sempitnya waktu penelaahan RKA-KL, serta kurangnya pemahaman dari KL tentang proses penganggaran sehingga diperlukan pembinaan/sosialisasi. 12.2. Terdapat usulan penyediaan dana yang bersifat sangat segera dan darurat yang harus dialokasikan tanpa melalui proses penelaahan terlebih dahulu dan kurang/belum dilengkapi dengan dokumen data dukung yang diperlukan sehingga dikhawatirkan akan menjadi bahan temuan karena persyaratan administratif tidak/belum dipenuhi. Oleh karena itu segera akan disiapkan prosedur khusus berupa format persetujuan dan instruksi penyediaan dana yang ditandatangani oleh Menteri Keuangan/Direktur Jenderal Anggaran.


-14-

12.3. Belum ada ketentuan khusus yang mengatur pemanfaatan pos-pos pengeluaran negara yang berasal dari BAPP sehingga pembebanan anggaran untuk kegiatan tertentu dalam suatu pos sulit untuk dicari pembenarannya. Oleh karena itu segera dipersiapkan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai rambu-rambu pemanfaatan pos-pos pengeluaran negara tersebut. 12.4. Belum ada ketentuan khusus yang mengatur mekanisme dalam proses penyediaan dana, pelaporan dan pertanggungjawaban dana BAPP sehingga kepatuhan dari seluruh Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan standar akuntansi pemerintahan belum sepenuhnya dapat dilaksanakan. Oleh karena itu segera dipersiapkan Peraturan Menteri Keuangan mengenai prosedur penyediaan dana, pelaporan dan pertanggungjawaban dana BAPP. 12.5. Kurangnya pemahaman Pengguna Dana BAPP atas kewajiban pembuatan laporan keuangan BAPP, sehingga diperlukan pembinaan/sosialisasi.

13. RISIKO JABATAN : Tidak Ada

14. SYARAT JABATAN : 14.1. 14.2. 14.3. 14.4.

Pangkat/Golongan Pendidikan Formal Diklat/Kursus Syarat lainnya

: Pembina Utama Muda / IV c : Strata 1 : Diklatpim Tk. II : Standar Kompetensi - Visioning (3) - In-Depth Problem Solving and Analysis (4) - Decisive Judgement (3) - Championing Change (3) - Courage of Conviction (3) - Business Acumen (3) - Planning and Organizing (3) - Quality Focus (4) - Continuous Improvement (3) - Stakeholder Focus (4) - Integrity (4) - Resilience (3) - Team Work and Collaboration (4) - Managing Others (3) - Relationship Management (3)

15. KEDUDUKAN JABATAN :

DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN SEKRETARIS DIREKTORAT

DIREKTUR SISTEM PENGANGGARAN

DIREKTUR P. APBN

DIREKTUR AI

DIREKTUR A II

DIREKTUR A III

DIREKTUR PNBP

-1-1. NAMA JABATAN : Direktur Anggaran III

Recommend Documents