1. NAMA JABATAN : Direktur Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

Lampiran II.2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 433/PM.1/2007 tentang Uraian Jabatan di Lingkungan Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA -1-

1. NAMA JABATAN : Direktur Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah 2.

IKHTISAR JABATAN : Menyiapkan perumusan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis, pemantauan, analisis dan evaluasi di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.

3. TUJUAN JABATAN : Terwujudnya kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan prinsipprinsip pajak daerah dan retribusi daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan desentralisasi fiskal. 4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1.

Menetapkan Rencana Stratejik (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Laporan Akuntabilitas Instansi keuangan (LAKIP) Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai rencana stratejik Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. 4.1.1. 4.1.2. 4.1.3.

4.1.4. 4.1.5. 4.1.6. 4.1.7.

4.2.

Mempelajari rencana stratejik Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan; Mempelajari bahan masukan untuk penyusunan Renstra, Renja, RKT dan Lakip Direktorat; Menugaskan Kepala Sub Direktorat sesuai dengan bidang tugasnya untuk mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan Renstra, Renja, RKT dan Lakip Direktorat; Meneliti konsep bahan penyusunan Renstra, Renja, RKT dan Lakip Direktorat dari Kepala Sub Direktorat; Membahas konsep bahan penyusunan Renstra, Renja, RKT dan Lakip Direktorat dengan Kepala Sub Direktorat; Menugaskan Kepala Sub Direktorat untuk menyempurnakan sesuai rapat pembahasan; Mengoreksi dan menetapkan konsep bahan penyusunan Renstra, Renja, RKT dan Lakip Direktorat dan menyampaikan kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

Merumuskan konsep kebijakan dalam rangka peraturan perundang-undangan di bidang PDRD. 4.2.1. 4.2.2. 4.2.3. 4.2.4.

4.2.5. 4.2.6.

penyempurnaan

Menugaskan Kepala Sub Direktorat untuk merumuskan konsep kebijakan di bidang PDRD; Meneliti dan mengoreksi rumusan konsep kebijakan di bidang PDRD; Membahas dan merumuskan konsep kebijakan di bidang PDRD bersama Kepala Sub Direktorat; Menugaskan Kepala Sub Direktorat untuk menyempurnakan rumusan konsep kebijakan di bidang PDRD berdasarkan hasil pembahasan; Meneliti dan mengoreksi konsep kebijakan di bidang PDRD dan menyampaikan kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan; Membahas rumusan konsep kebijakan dengan Instansi Teknis terkait untuk mendapatkan masukan dan tanggapan;

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA -2-

4.2.7. 4.2.8.

4.3.

Merumuskan standardisasi format Peraturan Daerah (Perda) dan/atau pedoman penyusunan Perda tentang PDRD. 4.3.1.

4.3.2. 4.3.3.

4.3.4.

4.3.5.

4.3.6.

4.3.7.

4.3.8.

4.4.

Menugaskan Kepala Sub Direktorat untuk menyempurnakan rumusan kebijakan sesuai hasil pembahasan; Mengoreksi dan menyampaikan rumusan konsep kebijakan di bidang PDRD kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

Menugaskan Kepala Sub Direktorat untuk menyusun konsep standardisasi format Perda dan/atau pedoman penyusunan Perda tentang PDRD; Meneliti dan mengoreksi rumusan standardisasi format Perda dan/atau pedoman penyusunan Perda tentang PDRD; Membahas dan merumuskan rumusan standardisasi format Perda dan/atau pedoman penyusunan Perda tentang PDRD dengan Kepala Sub Direktorat; Menugaskan Kepala Sub Direktorat untuk menyempurnakan konsep standardisasi format Perda dan/atau pedoman penyusunan Perda tentang PDRD berdasarkan hasil pembahasan; Meneliti dan mengoreksi konsep standardisasi format Perda dan/atau pedoman penyusunan Perda tentang PDRD dan menyampaikan kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan; Membahas rumusan standardisasi format Perda dan/atau pedoman penyusunan Perda tentang PDRD dengan Instansi Teknis terkait untuk mendapatkan masukan dan tanggapan; Menugaskan Kepala Sub Direktorat untuk menyempurnakan konsep standardisasi format Perda dan/atau pedoman penyusunan Perda tentang PDRD sesuai hasil pembahasan; Mengoreksi dan menyampaikan konsep standardisasi format Perda dan/atau pedoman penyusunan Perda tentang PDRD kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

Pemantauan pelaksanaan kebijakan PDRD. 4.4.1. 4.4.2.

4.4.3. 4.4.4. 4.4.5. 4.4.6.

4.4.7.

Menyusun rencana kegiatan pemantauan pelaksanaan kebijakan PDRD untuk seluruh Direktorat PDRD; Menugaskan Kepala Sub Direktorat sesuai dengan wilayah kerjanya untuk menginventarisir jumlah Perda yang belum disampaikan kepada Menteri Keuangan untuk dievaluasi, jumlah Perda yang telah direkomendasikan batal, namun masih diberlakukan di daerah dan merumuskan kuesioner serta menyiapkan surat bagi Instansi Pemerintah Daerah yang akan dikunjungi; Meneliti dan mengoreksi seluruh bahan-bahan kegiatan pemantauan; Membahas bahan-bahan persiapan pemantauan ke daerah dengan Kepala Sub Direktorat di lingkungan Direktorat PDRD; Menugaskan Kepala Sub Direktorat untuk menyempurnakan bahanbahan persiapan pemantauan ke daerah sesuai hasil pembahasan; Meneliti dan mengoreksi seluruh bahan-bahan persiapan pemantauan ke daerah dan menyampaikannya kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan; Melakukan dan/atau menugaskan Kepala Sub Direktorat untuk melakukan pemantauan ke daerah untuk mengumpulkan data dan melakukan wawancara dengan aparat Pemerintah Daerah sesuai kuesioner yang telah disiapkan;

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA -3-

4.4.8.

4.4.9.

4.5.

Merumuskan kegiatan analisis/studi/kajian di bidang PDRD dalam rangka penyempurnaan dan penyusunan kebijakan di bidang PDRD. 4.5.1. 4.5.2.

4.5.3. 4.5.4. 4.5.5.

4.5.6.

4.5.7. 4.5.8. 4.5.9. 4.5.10.

4.5.11. 4.5.12. 4.5.13. 4.5.14.

4.6.

Menugaskan Kepala Sub Direktorat untuk mengolah data yang diterima dari daerah, menganalisis dan mengevaluasi serta menyiapkan konsep laporan hasil pelaksanaan pemantauan sesuai daerahnya masing-masing; Meneliti dan mengoreksi laporan pelaksanaan pemantauan kebijakan PDRD dan menyampaikan hasil laporan pelaksanaan pemantauan kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

Menyusun rencana kegiatan analisis/studi/kajian di bidang PDRD; Menugaskan Kepala Sub Direktorat untuk menyiapkan data/bahan yang dibutuhkan untuk menyusun kerangka acuan dan kuesioner analisis/studi/kajian di bidang PDRD; Mempelajari dan mengoreksi data/bahan, konsep kerangka acuan dan kuesioner analisis/studi/kajian di bidang PDRD; Membahas dan merumuskan kerangka acuan dan kuesioner analisis/studi/kajian di bidang PDRD dengan Kepala Sub Direktorat; Menugaskan Kepala Sub Direktorat untuk menyempurnakan kerangka acuan dan kuesioner analisis/studi/kajian di bidang PDRD berdasarkan hasil pembahasan; Meneliti dan mengoreksi kerangka acuan dan kuesioner analisis/studi/kajian serta menyampaikan kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan; Membahas kerangka acuan dan kuesioner analisis/studi/kajian dengan Kepala Sub Direktorat di lingkungan Direktorat PDRD; Menugaskan Kepala Sub Direktorat untuk memperbaiki kerangka acuan dan kuesioner analisis/studi/kajian sesuai hasil pembahasan; Melakukan pengumpulan data dan informasi serta wawancara dengan responden di daerah; Menugaskan Kepala Sub Direktorat untuk mengolah data dan informasi serta membuat laporan hasil kunjungan lapangan dan konsep laporan akhir analisis/studi/kajian; Meneliti dan mengoreksi konsep laporan hasil kunjungan lapangan dan laporan akhir analisis/studi/kajian; Membahas konsep laporan akhir analisis/studi/kajian dengan Instansi Teknis terkait untuk mendapatkan masukan dan tanggapan; Menugaskan Kepala Sub Direktorat untuk menyempurnakan konsep laporan akhir analisis/studi/kajian sesuai hasil pembahasan; Mengoreksi dan menyampaikan laporan akhir analisis/studi/kajian kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

Merumuskan rekomendasi pembatalan Peraturan Daerah tentang PDRD. 4.6.1.

4.6.2.

Mempelajari Surat dari Gubernur, Bupati/Walikota, Departemen Dalam Negeri dan Instansi lainnya yang dilampiri Perda tentang PDRD; Menugaskan Kepala Sub Direktorat sesuai dengan wilayah kerjanya untuk mengevaluasi Perda tentang PDRD dan menyusun konsep rekomendasi pembatalan Perda tentang PDRD apabila bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum;

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA -4-

4.6.3. 4.6.4.

4.6.5.

4.6.6. 4.6.7.

4.6.8.

4.6.9.

4.7.

Meneliti dan mengoreksi hasil evaluasi Perda tentang PDRD dan konsep rekomendasi pembatalan Perda tentang PDRD; Membahas hasil evaluasi Perda tentang PDRD dan konsep rekomendasi pembatalan Perda tentang PDRD dengan Kepala Sub Direktorat; Menugaskan Kepala Sub Direktorat untuk memperbaiki hasil evaluasi Perda PDRD dan konsep rekomendasi pembatalan Perda tentang PDRD sesuai hasil pembahasan; Mengoreksi hasil evaluasi Perda tentang PDRD dan konsep rekomendasi pembatalan Perda tentang PDRD; Membahas hasil evaluasi Perda tentang PDRD dan konsep rekomendasi pembatalan Perda tentang PDRD dengan Departemen Teknis terkait untuk mendapatkan masukan dan tanggapan; Menugaskan Kepala Sub Direktorat untuk menyempurnakan hasil evaluasi Perda tentang PDRD sesuai rapat pembahasan dan menyiapkan konsep nota dinas Direktur PDRD kepada Dirjen Perimbangan Keuangan dan konsep Surat Rekomendasi Dirjen Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan kepada Menteri Dalam Negeri perihal rekomendasi pembatalan Perda PDRD; Menandatangani nota dinas Direktur PDRD kepada Dirjen Perimbangan Keuangan dan memaraf konsep Surat Rekomendasi Dirjen Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan kepada Menteri Dalam Negeri perihal rekomendasi pembatalan Perda PDRD dan menyampaikan kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

Merumuskan hasil evaluasi Raperda tentang PDRD. 4.7.1. 4.7.2.

4.7.3. 4.7.4. 4.7.5. 4.7.6. 4.7.7.

4.7.8.

Mempelajari Surat dari Menteri Dalam Negeri dan Gubernur yang dilampiri Raperda tentang PDRD yang akan dievaluasi; Menugaskan Kepala Sub Direktorat sesuai dengan wilayah kerjanya untuk menginventarisir dan menyiapkan konsep hasil evaluasi Raperda tentang PDRD; Meneliti dan mengoreksi konsep hasil evaluasi Raperda tentang PDRD; Membahas konsep hasil evaluasi Raperda tentang PDRD dengan Kepala Sub Direktorat; Menugaskan Kepala Sub Direktorat untuk memperbaiki hasil evaluasi Raperda tentang PDRD sesuai hasil pembahasan; Mengoreksi hasil evaluasi Raperda tentang PDRD; Menugaskan Kepala Sub Direktorat untuk memperbaiki hasil evaluasi Raperda tentang PDRD sesuai rapat pembahasan dan konsep nota dinas Direktur PDRD kepada Dirjen Perimbangan Keuangan dan konsep Surat Rekomendasi Dirjen Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan lepada Mendagri dan Gubernur perihal persetujuan/revisi/penolakan Raperda tentang PDRD; Menandatangani nota dinas Direktur PDRD kepada Dirjen Perimbangan Keuangan dan memaraf konsep Surat Rekomendasi Dirjen Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan kepada Mendagri dan Gubernur perihal persetujuan/revisi/penolakan Raperda Provinsi dan Kabupaten/Kota tentang PDRD dan menyampaikan kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA -5-

4.8.

Merumuskan kegiatan bimbingan teknis tentang peraturan yang berkaitan dengan PDRD. 4.8.1. 4.8.2. 4.8.3. 4.8.4. 4.8.5.

4.8.6. 4.8.7.

4.9.

Mempelajari Surat permintaan sebagai tenaga pengajar dalam kegiatan bimbingan teknis dari Pemerintah Daerah dan DPRD; Menugaskan Kepala Sub Direktorat untuk menyiapkan bahan-bahan bimbingan teknis; Meneliti dan mengoreksi seluruh bahan-bahan bimbingan; Menyampaikan rencana dan bahan bimbingan teknis kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan; Memberikan bimbingan teknis kepada aparat Pemerintah Daerah dan anggota DPRD dan menjawab pertanyaan/tanggapan yang disampaikan oleh peserta bimbingan teknis; Menugaskan Kepala Sub Direktorat untuk menyusun laporan pelaksanaan bimbingan teknis; Mengoreksi dan menyampaikan hasil laporan pelaksanaan bimbingan teknis kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

Merumuskan kegiatan diseminasi tentang Rancangan Undang-undang (RUU), Rancangan peraturan, dan hasil evaluasi Perda tentang PDRD, serta hasil studi/analisis/kajian di bidang PDRD. 4.9.1. 4.9.2.

4.9.3. 4.9.4. 4.9.5. 4.9.6.

4.9.7. 4.9.8.

Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan diseminasi; Menugaskan Kepala Sub Direktorat untuk menyiapkan materi/substansi dan hal-hal terkait dengan pelaksanaan kegiatan diseminasi; Meneliti dan mengoreksi materi/substansi diseminasi; Membahas seluruh persiapan diseminasi dengan Kepala Sub Direktorat; Menyampaikan materi/substansi dan rencana diseminasi kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan; Memberikan diseminasi kepada aparat Pemerintah Daerah dan anggota DPRD dan menjawab pertanyaan/tanggapan yang disampaikan oleh peserta diseminasi; Menugaskan Kepala Sub Direktorat untuk menyusun laporan pelaksanaan diseminasi; Mengoreksi dan menyampaikan hasil laporan pelaksanaan diseminasi kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

4.10. Merumuskan sosialisasi tentang substansi peraturan perundangundangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah. 4.10.1. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan sosialisasi; 4.10.2. Menugaskan Kepala Sub Direktorat untuk menyiapkan materi/substansi dan hal-hal terkait dengan pelaksanaan kegiatan sosialisasi; 4.10.3. Meneliti dan mengoreksi materi/substansi sosialisasi; 4.10.4. Membahas seluruh persiapan sosialisasi dengan Kepala Sub Direktorat; 4.10.5. Menyampaikan materi/substansi dan rencana sosialisasi kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan; 4.10.6. Memberikan sosialisasi kepada aparat Pemerintah Daerah dan anggota DPRD dan menjawab pertanyaan/tanggapan yang disampaikan oleh peserta diseminasi;

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA -6-

4.10.7. Menugaskan Kepala Sub Direktorat untuk menyusun laporan pelaksanaan sosialisasi; 4.10.8. Mengoreksi dan menyampaikan hasil laporan pelaksanaan sosialisasi kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

4.11. Menyiapkan rekomendasi PDRD bagi Sekretariat Bidang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah. 4.11.1. Menugaskan Kepala Sub Direktorat sesuai dengan wilayah kerjanya untuk menyiapkan bahan dan menyusun konsep kebijakan rekomendasi tentang PDRD; 4.11.2. Meneliti dan mengoreksi bahan dan konsep kebijakan rekomendasi tentang PDRD; 4.11.3. Membahas konsep kebijakan rekomendasi tentang PDRD dengan Kepala Sub Direktorat; 4.11.4. Menugaskan Kepala Sub Direktorat untuk menyempurnakan bahan dan konsep rekomendasi kebijakan tentang PDRD sesuai dengan hasil pembahasan; 4.11.5. Mengoreksi dan menyampaikan konsep surat rekomendasi PDRD kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. 4.12. Merumuskan kebijakan PDRD dalam rangka Keuangan dan pokok-pokok kebijakan fiskal.

penyusunan

Nota

4.12.1. Mempelajari kebijakan dan perkembangan PDRD pada tahun lalu dan tahun berjalan serta mencatat hal-hal penting di Direktorat PDRD; 4.12.2. Menugaskan Kepala Sub Direktorat sesuai dengan wilayah kerjanya untuk menyiapkan bahan kebijakan PDRD dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan pokok-pokok kebijakan fiskal; 4.12.3. Meneliti dan mengoreksi konsep kebijakan PDRD dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan pokok-pokok kebijakan fiskal; 4.12.4. Membahas konsep kebijakan PDRD dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan pokok-pokok kebijakan fiskal dengan Kepala Sub Direktorat di lingkungan Direktorat PDRD untuk mendapatkan masukan dan tanggapan; 4.12.5. Menugaskan Kepala Sub Direktorat untuk menyempurnakan konsep kebijakan PDRD dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan pokok-pokok kebijakan fiskal; sesuai hasil pembahasan; 4.12.6. Mengoreksi konsep kebijakan bahan kebijakan PDRD dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan pokok-pokok kebijakan fiskal dan menyampaikan kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. 4.13. Menyiapkan perumusan pelaksanaan tindak lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Aparat Pengawasan Fungsional dan Pengawasan Masyarakat. 4.13.1. Mempelajari LHP aparat pengawas fungsional dan laporan dari pengawasan masyarakat yang disampaikan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan; 4.13.2. Menugaskan para Kepala Sub Direktorat sesuai dengan tugasnya untuk melaksanakan penyiapan perumusan mengenai tindak lanjut LHP aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat;

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA -7-

4.13.3. Meneliti dan mengoreksi tanggapan LHP aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat; 4.13.4. Menugaskan Kepala Subbagian Tata Usaha sebagai koordinator untuk membuat konsep nota dinas kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan mengenai tanggapan LHP aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat; 4.13.5. Mengoreksi dan menandatangani nota dinas mengenai tanggapan LHP aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat; 4.13.6. Menyampaikan nota dinas mengenai tanggapan LHP Aparat Pengawasan Fungsional dan pengawasan masyarakat kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. 4.14. Melaksanakan urusan tata usaha Direktorat. 4.14.1. Menugaskan Kasubbag Tata Usaha Direktorat untuk menyiapkan rencana kegiatan pelaksanaan urusan tata usaha; 4.14.2. Mengoreksi rencana kegiatan pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat tersebut; 4.14.3. Mengarahkan pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat; 4.14.4. Menandatangani nota dinas dan laporan pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat. 5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 5.1. 5.2. 5.3.

5.4. 5.5.

5.6.

5.7. 5.8.

Pengarahan dan disposisi dari Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan; Surat dari Mendagri dan Gubernur beserta lampirannya berupa Raperda tentang PDRD provinsi dan kabupaten/kota; Surat dari Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia serta dari Pihak terkait lainnya beserta lampirannya berupa Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota tentang PDRD oleh masing-masing Gubernur dan Bupati/Walikota; Surat tanggapan atas keberatan dari Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota atas hasil evaluasi Raperda tentang PDRD; Surat pengaduan/keberatan dan atau usulan pembatalan dari pihak ketiga (masyarakat/pengusaha) atas pungutan PDRD bermasalah yang diberlakukan di wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota; Surat dari Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota tentang permintaan sebagai tenaga pengajar/narasumber untuk memberikan diseminasi/bimbingan teknis/sosialisasi; Konsep surat/nota dinas dan laporan kegiatan dari bawahan; Laporan/berita dari media massa dan masyarakat.

6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 6.1. 6.2. 6.3. 6.4.

6.5. 6.6.

Undang-Undang Dasar 1945; PROPENAS dan RAPETA; UU APBN dan peraturan pelaksanaanya; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang PDRD; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA -8-

6.7. 6.8. 6.9. 6.10.

6.11. 6.12. 6.13.

6.14.

6.15. 6.16. 6.17. 6.18. 6.19. 6.20. 6.21.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah; Undang-undang Republik Indonesia Sektoral yang terkait dengan PDRD; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia sektoral yang terkait dengan PDRD; Surat Direktur Jenderal PKPD atas nama Menteri Keuangan Nomor S37/MK.7/2001 tentang Penyampaian Peraturan Daerah tentang PDRD; Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 371/KMK.01/2002 tentang Pelimpahan Wewenang kepada Pejabat Eselon 1 di Lingkungan Departemen Keuangan untuk dan atas nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat dan/atau Keputusan Menteri Keuangan khususnya untuk rekomendasi pembatalan Perda-perda tentang PDRD yang bermasalah; Surat Edaran Kepala Bapekki atas nama Menteri Keuangan Nomor S0712/MK.12/2005 tentang Mekanisme Pengawasan Perda dan Raperda tentang PDRD yang ditujukan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota se Indonesia; Peraturan Menteri Sektoral yang terkait dengan PDRD; Peraturan Daerah tentang PDRD; Rancangan Peraturan Daerah tentang PDRD; Data Realisasi APBD beserta penjabarannya; Teknologi Informasi; Buku Pedoman Administrasi Umum (PAU) Departemen Keuangan; Peraturan Kepegawaian.

7. HASIL KERJA : 7.1.

Usulan/bahan masukan untuk penyusunan Renstra, Renja, RKT dan Lakip Direktorat; 7.2. Konsep kebijakan PDRD Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk penyusunan Nota Keuangan dan pokok-pokok kebijakan fiskal; 7.3. Konsep standardisasi format Perda dan/atau pedoman penyusunan Perda tentang PDRD; 7.4. Laporan pelaksanaan pemantauan kebijakan di bidang PDRD; 7.5. Laporan studi/analisis/kajian di bidang PDRD untuk penyempurnaan dan penyusunan kebijakan di bidang PDRD; 7.6. Konsep Surat rekomendasi Menteri Keuangan kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur yang dilampiri dengan hasil evaluasi Raperda tentang PDRD dari Provinsi dan kabupaten/kota yang dikoordinasikan; 7.7. Konsep surat hasil evaluasi Raperda kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur yang dilampiri dengan hasil evaluasi Raperda tentang PDRD yang dikoordinasikan; 7.8. Laporan bimbingan teknis di bidang PDRD untuk mendukung kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah; 7.9. Laporan diseminasi di bidang PDRD untuk mendukung kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah; 7.10. Laporan sosialisasi di bidang PDRD untuk mendukung kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah; 7.11. Konsep kebijakan rekomendasi kepada Dirjen Perimbangan Keuangan bagi Sekretariat Bidang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah;

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA -9-

7.12. Konsep surat Menteri Keuangan/Dirjen Perimbangan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota atas tanggapan atau bantahan terhadap hasil evaluasi Raperda tentang PDRD; 7.13. Konsep surat Dirjen Perimbangan Keuangan/Direktur PDRD kepada pihak ketiga (masyarakat/pengusaha) dan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota atas pengaduan/keberatan dan/atau usulan pembatalan yang disampaikan oleh pihak ketiga; 7.14. Tanggapan atas LHP aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat; 7.15. Laporan pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat. 8. WEWENANG : 8.1.

Mengajukan usul, saran, pendapat, telaahan dan pemecahan masalah yang berhubungan dengan tugas-tugas Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan; 8.2. Menandatangani nota dinas dan memaraf konsep surat-surat; 8.3. Menandatangani surat-surat yang bersifat administratif dan teknis operasional di bidang PDRD; 8.4. Meminta data dan informasi yang dibutuhkan dalam rangka penyusunan konsep kebijakan PDRD kepada Instansi Teknis terkait; 8.5. Meminta data dan informasi mengenai pungutan daerah dari Provinsi dan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia; 8.6. Memberikan penjelasan/konsultasi dalam kegiatan bimbingan teknis/ diseminasi/sosialisasi di bidang PDRD kepada Pemerintah Daerah, DPRD dan berbagai pihak terkait; 8.7. Memberikan rekomendasi setuju/batal terhadap pemberlakuan Perda tentang PDRD; 8.8. Memberikan rekomendasi setuju/revisi terhadap pemberlakuan Raperda tentang PDRD; 8.9. Memberikan rekomendasi hasil analisis/studi/kajian sebagai bahan penyusunan kebijakan di bidang PDRD; 8.10. Memberikan rekomendasi bagi Sekretariat Bidang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah; 8.11. Mengajukan rencana dan program kerja Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 9. TANGGUNG JAWAB : 9.1.

9.2. 9.3. 9.4. 9.5. 9.6. 9.7. 9.8.

Kebenaran usul, saran, pendapat dan pemecahan masalah yang berhubungan dengan tugas-tugas Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan; Kebenaran atas nota dinas yang ditandatangani dan konsep surat yang diparaf; Kebenaran surat-surat yang ditandatangani di bidang teknis operasional PDRD; Tersedianya data dan informasi yang dibutuhkan dalam rangka penyusunan konsep kebijakan PDRD; Tersedianya data dan informasi yang akurat mengenai pungutan daerah; Tersedianya informasi dan terlaksananya konsultasi yang akurat untuk berbagai pihak dalam kegiatan bimbingan teknis/diseminasi/sosialisasi; Kebenaran dan ketepatan waktu dalam memberikan rekomendasi setuju/batal Perda tentang PDRD; Kebenaran dan ketepatan waktu dalam memberikan rekomendasi setuju/revisi Raperda tentang PDRD;

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA - 10 -

9.9. Kebenaran rekomendasi studi/analisis/kajian terhadap permasalahan PDRD; 9.10. Kebenaran rekomendasi bagi Sekretariat Bidang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah; 9.11. Pelaksanaan rencana dan program kerja pajak daerah dan retribusi daerah oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum. 10. DIMENSI JABATAN : Sekitar 32.376 perda dan raperda di 33 Provinsi dan 450 Kabupaten/Kota. 11. HUBUNGAN KERJA : 11.1. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dalam menerima tugas, pengarahan dan mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas; 11.2. Kepala Sub Direktorat dan Kepala Seksi di lingkungan Direktorat PDRD dalam hal koordinasi pelaksanaan tugas; 11.3. Kepala Sub Direktorat dan Kepala Seksi di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dalam hal koordinasi dan konsolidasi penyelesaian tugas; 11.4. Biro Hukum dan Direktorat Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah di lingkungan Departemen Dalam Negeri dalam hal evaluasi Perda dan Raperda; 11.5. Biro Hukum di lingkungan Departemen Sektoral dalam hal mendapatkan data dan informasi tentang peraturan-peraturan sektoral yang berlaku terkait pajak daerah dan retribusi daerah dalam hal penyelesaian tugas evaluasi Perda dan Raperda; 11.6. Kepala Bagian Perundang-undangan, Biro Hukum di Provinsi dalam hal pelaksanaan koordinasi evaluasi Raperda; 11.7. Kepala Bagian Hukum, Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas teknis terkait di lingkungan Setda provinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia dalam hal konsultasi Raperda tentang PDRD, pemantauan dan permintaan seluruh Perda tentang PDRD yang telah diberlakukan di daerah; 11.8. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Pansus, dan Anggota DPRD Provinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia dalam hal konsultasi Raperda tentang PDRD; 11.9. Masyarakat dan para pengusaha provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia sebagai wajib pajak daerah dan retribusi daerah yang mengeluh atau keberatan atau dirugikan atas pemberlakukan dan/atau usulan pembatalan Perda tentang PDRD yang telah ditetapkan. 12. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN : 12.1. Masih terdapat Perda dan Raperda yang belum dikirim dan tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang dikeluarkan pemerintah pusat serta masih banyaknya hasil rekomendasi yang tidak ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah; 12.2. Batasan waktu yang relatif singkat (evaluasi dan rekomendasi peraturan daerah dan rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah dalam 30 hari dan 15 hari); 12.3. Sumber daya manusia yang menangani PDRD pada Pemerintah Daerah belum memadai.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA - 11 -

13. RISIKO BAHAYA : Tidak Ada 14. SYARAT JABATAN : 14.1. 14.2. 14.3. 14.4.

Pangkat / Golongan Pendidikan Formal Kursus Diklat Syarat lainnya

: : : :

Pembina Utama Muda (IV/c) S1/S2/S3 Diklatpim Tk. II - Menguasai bidang tugasnya. - Pernah menduduki jabatan Eselon III. - Standar Kompetensi: a. Kerjasama (TW) b. Peduli terhadap keteraturan (CO) c. Pemikiran konseptual (CT) d. Inisiatif (INT) e. Integritas (ING) f. Pengarahan (DIR) g. Pemikiran Analitis (AT) h. Komitmen organisasi (OC) i. Kepemimpinan perubahan (CL)

15. KEDUDUKAN JABATAN : DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL

DIREKTUR PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DIREKTUR DANA PERIMBANGAN

DIREKTUR PINJAMAN, HIBAH DAN KAPASITAS DAERAH

KASUBDIT PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH I

KASUBDIT PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH II

KASUBDIT PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH III

DIREKTUR EVALUASI PENDANAAN DAN INFORMASI KEUANGAN DAERAH

KASUBDIT PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH IV