Tujuan Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah PAJAK DAERAH RETRIBUSI DAERAH
Undang‐Undang No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
Pajak Daerah Sebagai Sumber Penerimaan Daerah (Bisnis‐Jatim.com)
SURABAYA: Pemerintah Kota Surabaya tatapkan target pendapatan daerah dari pajak parkir, hotel dan hiburan sebesar Rp171,5 miliar dan penerimaan ini merupakan pungutan daerah yang mengacu pada Undang‐undang Nomor 28/2009 . Kepala Bidang Pendapatan Daerah, Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Surabaya, Joestamaji mengatakan beberapa dari pajak daerah tersebut antara lain pajak parkir, pajak hotel, dan pajak hiburan. “Pendapatan dari pajak parkir ditargetkan Rp25 miliar, dengan rincian, pajak untuk parkir tetap sebesar 20%, parkir progresif 25%, dan parker valet 35%.”tutur Joestamaji dalam konferensi pers di Surabaya kemarin.
Memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah dalam perpajakan dan retribusi sejalan dengan semakin besarnya tanggung jawab Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Meningkatkan akuntabilitas daerah dalam penyediaan layanan dan penyelenggaraan pemerintahan dan sekaligus memperkuat otonomi daerah. Memberikan kepastian bagi dunia usaha mengenai jenis‐ jenis pungutan daerah dan sekaligus memperkuat dasar hukum pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.
Latar Belakang Pungutan Pajak dan Retribusi Daerah penyelenggaraan otonomi daerah melalui penyediaan sumber‐sumber pendanaan berdasarkan: 1. 2. 3. 4.
kewenangan Pemerintah Pusat, Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan,
1
Jenis Pendapatan Asli Daerah
Pajak Daerah, Retribusi Derah Hasil pengelolaan kekayaan lain yang dipisahkan dan Lain‐Lain PAD yang sah, misalnya: jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih kurs mata uang asing.
Pembagian Pajak Daerah 1. 2.
Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten dan Kota
Definisi Pajak Daerah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang‐undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar‐besarnya kemakmuran rakyat.
Jenis Pajak Provinsi 1. 2.
3.
4. 5.
Pajak Kendaraan Bermotor; Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; Pajak Air Permukaan; dan Pajak Rokok.
2
Pajak Kabupaten/Kota 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
Pajak Hotel; Pajak Restoran; Pajak Hiburan; Pajak Reklame; Pajak Penerangan Jalan; Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; Pajak Parkir; Pajak Air Tanah; Pajak Sarang Burung Walet; Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
Definisi Kendaraan Bermotor a.
b.
c.
semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat‐alat berat dan alat‐alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
Definisi Pajak Kendaraan Bermotor pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
Definisi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
3
Definisi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 1.
2.
Pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor
Definisi Pajak Hotel
pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
Definisi Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok
Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan
Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.
Definisi Pajak Restoran
pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
4
Definisi Pajak Reklame
Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
Definisi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang‐undangan di bidang mineral dan batubara
Definisi Pajak Hiburan
Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Pajak Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
Definisi
Pajak Parkir
Pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara
5
Definisi Pajak Air Tanah
Tanah objek pajak air tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah kecuali untuk keperluan dasar rumah tangga, peribadatan, pengairan, pertanian, dan perikanan rakyat. Sementara subjek pajak air tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah
Definisi Pajak Sarang Burung Walet
Definisi Objek Pajak Air
pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga collocalia, yaitu collocalia fuchliap haga, collocalia maxina, collocalia esculanta, dan collocalia linchi.
Definisi Pajak Penerangan Jalan
pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
6
Definisi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaam dan/atau laut.
Wajib Pajak, Dasar Pengenaan Pajak
Wajib Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang menerima penyerahan Kendaraan Bermotor Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah hasil perkalian dari 2 (dua) unsur pokok: 1. Nilai Jual Kendaraan Bermotor; dan 2. bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.
Definisi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan
Tarif Pajak Kendaraan Bermotor pribadi ditetapkan sebagai berikut 1.
2.
3.
4.
Untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor pertama paling rendah sebesar 1% (satu persen) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen); untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% (dua persen) dan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Tarif pajak Kendaraan bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah/TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, dan Kendaraan lain yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, ditetapkan paling rendah sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dan paling tinggi sebesar 1% (satu persen) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor alat‐alat berat dan alat‐alat besar ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dan paling tinggi sebesar 0,2% (nol koma dua persen).
7
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
Wajib Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor wajib mendaftarkan penyerahan Kendaraan Bermotor dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak saat penyerahan Dasar pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi masing‐masing sebagai berikut: 1. penyerahan pertama sebesar 20% (dua puluh persen);dan 2. penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1% (satu persen).
Pajak Air Permukaan
Wajib Pajak Air Permukaan adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan. Dasar pengenaan Pajak Air Permukaan adalah Nilai Perolehan Air Permukaan Tarif Pajak Air Permukaan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
Wajib Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dilakukan oleh penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Dasar pengenaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah Nilai Jual Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebelum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai 1. Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) 2. Khusus tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor untuk bahan bakar kendaraan umum dapat ditetapkan paling sedikit 50% (lima puluh persen) lebih rendah dari tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor untuk kendaraan pribadi
Pajak Rokok
1.
2.
3.
4.
Wajib Pajak Rokok adalah pengusaha pabrik rokok/produsen dan importir rokok yang memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai Pajak Rokok dipungut oleh instansi Pemerintah yang berwenang memungut cukai bersamaan dengan pemungutan cukai rokok. Dasar pengenaan Pajak Rokok adalah cukai yang ditetapkan oleh Pemerintah terhadap rokok Tarif Pajak Rokok ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari cukai rokok.
8
Wajib Pajak dan Tarif Pajak Hotel
Bukan Objek Pajak Hotel 1.
Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel. Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen)
2. 3.
4.
5.
Pajak Restoran
Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Restoran Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran. Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya; jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan; jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh Hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.
Pajak Hiburan 1.
2.
Wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Hiburan. Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran.
9
Contoh Hiburan a.
b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. m.
Tarif Pajak Hiburan
tontonan film, pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau peragaan busana, kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya, pameran, diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya, sirkus, akrobat, dan sulap, permainan bilyar, golf, dan boling, pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan, panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness center); dan pertandingan olahraga.
1.
2.
Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35% (tiga puluh lima persen). Paling tinggi 75% untuk: pagelaran busana, kontes kecantikan, diskotik, karaoke, klab malam, permainan ketangkasan, panti pijat, dan mandi uap/spa,
Pajak Reklame Objek Pajak Reklame
Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen).
Reklame papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya, Reklame kain, Reklame melekat, stiker, Reklame selebaran, Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan, Reklame udara, Reklame apung, Reklame suara Reklame film/slide; dan Reklame peragaan
10
Pajak Parkir Bukan Objek Pajak Reklame 1. 2.
3.
4. 5.
penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya; label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya; nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut; Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan penyelenggaraan Reklame lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Objek dan Subjek Pajak Penerangan Jalan
Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat menggunakan tenaga listrik.
1.
2.
3.
4.
Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan tempat Parkir Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat Parkir Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat Parkir Tarif Pajak Parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen).
Wajib Pajak, DPP dan Tarif Pajak
Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan tenaga listrik. Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai Jual Tenaga Listrik. Nilai Jual Tenaga Listrik adalah jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik; Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
11
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
Bukan Objek Pajak Penerangan Jalan 1. 2.
3.
4.
penggunaan tenaga listrik oleh instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah; penggunaan tenaga listrik pada tempat‐tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing dengan asas timbal balik; penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait; dan penggunaan tenaga listrik lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah.
Subjek dan Wajib Pajak
Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan. Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan
Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang meliputi: asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, bentonit, dolomit, feldspar, garam batu (halite), grafit, granit/andesit, gips, kalsit, kaolin, leusit, magnesit, mika, marmer, nitrat, opsidien, oker, pasir dan kerikil, pasir kuarsa; perlit, phospat, talk, tanah serap (fullers earth), tanah diatome, tanah liat, tawas (alum), tras, yarosif, zeolit, basal, trakkit; dan
DPP dan Tarif Pajak
Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan. Nilai jual dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing‐masing jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan Nilai pasar adalah harga rata‐rata yang berlaku di lokasi setempat di wilayah daerah yang bersangkutan. Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen).
12
Pajak Air Tanah
Objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah.
Tarif Pajak
Bukan Objek Pajak Air Tanah
pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, serta peribadatan; dan
Nilai Perolehan Air Tanah dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor‐faktor berikut: { jenis sumber air; { lokasi sumber air; { tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air; { volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan; { kualitas air; dan { tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air. Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen).
Pajak Sarang Burung Walet
Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet. Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah Nilai Jual Sarang Burung Walet. Nilai Jual Sarang Burung Walet dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum Sarang Burung Walet yang berlaku di daerah yang bersangkutan dengan volume Sarang Burung Walet. Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
13
Bagi Hasil Pajak Provinsi No. Jenis Pajak Provinsi Kabupaten/Kota 1 Pajak Kendaraan 70% 30% Bermotor 2 Bea Balik Nama 70% 30% Kendaraan Bermotor 3 Pajak Bahan Bakar 30% 70% Kendaraan Bermotor 4 Pajak Air Permukaan 50% 50% 5 Pajak Rokok 30% 70%
Pemungutan Pajak Daerah; Self Assessement
Setiap Wajib Pajak wajib membayar Pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak berdasarkan peraturan perundang‐undangan perpajakan
Tata Cara Pembayaran dan Penagihan
Kepala Daerah menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak dan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak.
14
New Picanto Cosmo, untuk mobil pertama harga mobil berdasarkan faktur Rp. 76.000.000.
BBN terhutang adalah 10% x Tarif Pajak Normal jika hanya harga mobil bedasarkan faktur = Rp. 7.600.000 mempunyai 1 unit mobil PKB terhutang adalah 1,5% x BBN – KB Rp. 7.600.000 harga mobil berdasarkan faktur PKB Rp. 1.140.000 = Rp. 1.140.000
SWDKLLJ ADM SNKK ADM TNKB
Tarif pajak progresif jika mempunyai dua unit mobil BBN – KB Rp. 7.600.000 PKB Rp. 1.520.000 Rp. 143.000 SWDKLLJ Rp. 143.000 Rp. 75.000 ADM STNK Rp. 75.000 Rp. 50.000 ADM TNKB Rp. 50.000
NJKB Bobot
9,900,000 1.00
DPP
9,900,000
DPP Tarif PKB
9,900,000 1.50% 148,500
Contoh Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor
Jenis Kendaraan adalah kendaraan bermotor roda dua dengan merk Honda Beat. Sesuai dengan peraturan Gubernur jawa Timur No. 61 tahun 2011 tentang perrhitungan pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea balik nama dengan tahun pembuatan 2009 adalah:
Dalam rangka pagelaran musik, perusahaan minuman berenergi non alkohol memasang spanduk berukuran pajang 4 m dan lebar 0.5 m, jumlah spanduk yang dipasang sebanyak 20 lembar. Lama pemasangan reklame spanduk tersebut 10 hari.
15
Pajak Restoran tarif jual objek pajak Luas reklame Panjang x lebar Nilai jual objek pajak
20,000 2 M2
Nilai sewa reklame (DPP pajak reklame) Nilai jual objek pajak x lama penyelenggaraan 40.000 x 10 hari Pajak reklame Tarif 5% Spanduk 20 lembar
400,000
40,000
Sebuah restoran menyediakan makanan dan minuman di tempat, sekaligus melayani pesanan. Berdasarkan laporan Perusahaan, selama satu (1) bulan restoran tersebut memperoleh pendapatan dari konsumen yang makan di restorannya sebesar Rp. 64.000.000,‐ dan dari pesanan (dus) sebesar Rp. 15.000.000,‐ Berapakah Pajak restoran yang harus dibayar oleh restoran tersebut?
20,000
Dasar Pengenaan Pajak 79, 000,000 Tarif pajak 10% Pajak terhutang 7,900,000
400,000
RETRIBUSI DAERAH Perhitungan Pajak Hiburan
Cinema 21st menayangkan Film “Resident” dengan Harga Tiket Masuk (HTM) Rp. 25.000 per orang. Jumlah yang harus dibayarkan oleh penonton adalah:
Tanda masuk per orang Rp 25,000 Pajak hiburan sesuai tarif 10% Rp 2,500 Jumlah yang harus dibayar penonton Rp 27,500
Retribusi merupakan pembayaran wajib dari penduduk lepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perorangan. menyebutkan mengenai definisi retribusi yang adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
16
Bentuk Jasa Umum
Retribusi Pelayanan Kesehatan. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara; Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil. Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil
Bentuk Jasa Umum
Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. Retribusi Pelayanan Pasar. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. Retribusi Pelayanan Pasar.
RETRIBUSI ATAS JASA
Bentuk Jasa Umum
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus; Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang. Retribusi Pelayanan Pendidikan. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan. Retribusi Tempat Pelelangan. Retribusi Terminal. Retribusi Tempat Khusus Parkir. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa. Retribusi Rumah Potong Hewan. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
17
Perizinan Tertentu
Retribusi Pasar
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol Retribusi Izin Gangguan Retribusi Izin Trayek Retribusi Izin Usaha Perikanan
Lokasi Pasar Klas 1
Pasar Klas 2
Jenis bangunan
Besarnya tarif
Kios
175/m/hari
Los
125/m/hari
Arahan
40/m/hari
Kios
150/m/hari
Los
100/m/hari
Arahan
30/m/hari
Pasar Hewan Ternak besar (Sapi, Kerbau, Kuda dan sejenisnya) Ternak kecil (Kambing, Domba/Biri‐Biri dan sejenisnya)
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil No. 1. 2. 3. 4. 5.
Jenis Pelayanan Kartu Tanda Penduduk Kartu Keluarga Kartu Surat Keterangan Tempat Tinggal Kartu Identitas Penduduk Musiman Kutipan Akta Kematian a. WNI b. Orang asing 6. Kutipan Akta Perceraian a. WNI b. Orang asing
Besarnya Retribusi Rp. 0 Rp. 0 Rp. 25.000 Rp. 10.000 Rp. 50.000 Rp. 100.000 Rp. 200.000 Rp. 300.000
3.000 per ekor 750/ekor
Struktur dan Besarnya Retribusi Tempat Rekreasi di Surabaya No. Nama Tempat Rekreasi 1. Pelayanan dan tempat rekreasi dan olahraga di Taman Hiburan Pantai Kenjeran a. Hari biasa b. Hari Minggu dan hari besar c. Hari insidentil 2. 3.
Tarif Retribusi
Rp.5.000 bagi setiap pengunjung per sekali masuk Rp.6.000 bagi setiap pengunjung per sekali masuk Rp.10.000 bagi setiap pengunjung per sekali masuk Penyelenggara usaha perahu atau Rp. 3.000 setiap rit/setiap perahu sejenisnya Pelayanan tempat rekreasi dan olah Rp. 3.000 bagi setiap pengunjung per raga di Museum Sepuluh November sekali masuk
18
Pemungutan Retribusi
Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) yang adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang. atau dokumen lain yang dipersamakan. Dokumen lain yang dipersamakan dengan SKRD dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan
19
