TINJAUAN TERHADAP TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
Sumber ilustrasi : apaperbedaan.blogspot.com
A. PENDAHULUAN Pengelolaan pajak dan retribusi yang telah diserahkan menjadi urusan pemerintah daerah sebagai bagian dari kebijakan desentralisasi fiskal, baik untuk provinsi maupun kabupaten/kota, harus dikelola dan ditingkatkan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Hal ini mengingat pajak dan retribusi merupakan pendapatan asli daerah dan menjadi sumber pendanaan bagi keberlangsungan pembangunan daerah dalam kerangka otonomi daerah. Pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi masih dihadapkan pada persoalan kesadaran wajib pajak yang relatif masih rendah sehingga memerlukan peran dan upaya aparat pemungut pajak, khususnya pada proses pemeriksaan dan penagihan pajak untuk jenis pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak maupun jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah. Untuk menindaklanjuti terselenggaranya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), khususnya dalam menggali dan mengelola seluruh potensi pajak dan retribusi, pemerintah daerah dapat memberikan insentif sebagai tambahan penghasilan bagi instansi pelaksana pemungut pajak dan retribusi yang mencapai kinerja tertentu. Pemberian dan besaran insentif ditetapkan melalui pembahasan yang
dilakukan oleh pemerintah daerah dengan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang membidangi masalah keuangan. Penulisan kajian mengenai Tinjauan Terhadap Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini dilakukan berdasarkan peraturan perundangundangan, sebagai berikut. 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
B.
PERMASALAHAN Bagaimanakah cara pembayaran/penghitungan insentif pajak apabila melampaui ataupun tidak melampaui dari target yang telah ditentukan?
C. PEMBAHASAN Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan peraturan pelaksana dari ketentuan Pasal 171 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 1. Pengertian Insentif pemungutan pajak dan retribusi yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi1. 2. Penerima Insentif Insentif diberikan kepada instansi pelaksana pemungut pajak dan retribusi yang secara proporsional dibayarkan kepada pejabat dan pegawai instansi pelaksana pemungut pajak dan retribusi sesuai dengan tanggung jawab masing-masing kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah, sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah, pemungut pajak bumi dan bangunan pada tingkat desa/kelurahan dan kecamatan, kepala desa/lurah atau sebutan lain dan camat, dan tenaga
1
Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 1 angka 1.
lainnya (dhi. tenaga yang mendapat penugasan dari instansi pelaksana pemungut pajak dan retribusi untuk membantu pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan) yang ditugaskan oleh instansi pelaksana pemungut pajak, dan pihak lain yang membantu instansi pelaksana pemungut pajak dan retribusi2. Adapun yang dimaksud dengan instansi pelaksana pemungut pajak dan retribusi adalah dinas/badan/lembaga yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi3. Pemberian Insentif kepada kepala daerah, wakil kepala daerah, dan sekretaris daerah dapat diberikan dalam hal belum diberlakukan ketentuan mengenai remunerasi di daerah yang bersangkutan4. 3. Pembayaran/Penghitungan Insentif Pemberian besarnya insentif dilakukan melalui pembahasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan alat kelengkapan DPRD yang membidangi masalah keuangan, sehingga pemberian insentif ditetapkan melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)5. Adapun instansi yang berhak mendapatkan insentif adalah instansi yang melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi, yakni dinas/badan/lembaga yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu. Instansi pelaksana pemungut pajak dan retribusi dapat diberi insentif apabila mencapai kinerja tertentu, yakni pencapaian target penerimaan pajak dan retribusi yang ditetapkan dalam APBD yang dijabarkan secara triwulanan dalam peraturan kepala daerah. Pemberian insentif dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya dalam hal target kinerja suatu triwulanan tercapai. Apabila target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan6. Adapun ketentuan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. a.
Apabila pada akhir triwulan I realisasi mencapai target atau lebih, insentif diberikan pada awal triwulan II.
2
3
4
5 6
Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 3 ayat (1) dan (2). Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Penjelasan Pasal 3 ayat (1). Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 3 ayat (3). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Penjelasan Pasal 171 ayat (2). Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Penjelasan Pasal 4 ayat (4).
b.
Apabila pada akhir triwulan I realisasi kurang dari target, insentif tidak diberikan pada awal triwulan II.
c.
Apabila pada akhir triwulan II realisasi mencapai target atau lebih, insentif diberikan untuk triwulan I yang belum dibayarkan dan triwulan II.
d.
Apabila pada akhir triwulan II realisasi kurang dari target, insentif untuk triwulan II belum dibayarkan pada awal triwulan III.
e.
Apabila pada akhir triwulan III realisasi kurang dari target, insentif tidak diberikan pada awal triwulan IV.
f.
Apabila pada akhir triwulan III realisasi mencapai target atau lebih, insentif diberikan pada awal triwulan IV.
g.
Apabila pada akhir triwulan IV realisasi sesuai target atau lebih, insentif diberikan untuk triwulan yang belum dibayarkan.
Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya7.
1. Besaran Insentif Besarnya Insentif ditetapkan paling tinggi 3% (tiga perseratus) untuk provinsi, dan 5% (lima perseratus) untuk kabupaten/kota, dari rencana penerimaan pajak dan retribusi dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis pajak dan retribusi, serta ditetapkan melalui APBD tahun anggaran berkenaan. Penerima pembayaran insentif dan besarnya pembayaran insentif ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. Adapun pihak yang berkewajiban untuk menyusun penganggaran insentif pemungutan pajak dan/atau retribusi adalah kepala instansi pelaksana pemungut pajak dan retribusi8. Apabila target penerimaan pajak dan retribusi pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, namun pembayaran insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan9.
7
8
9
Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Penjelasan Pasal 4 ayat (5). Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Penjelasan Pasal 8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Penjelasan Pasal 10.
D. PENUTUP Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 menyatakan bahwa pemberian insentif merupakan penghargaan atas kinerja instansi pelaksana pemungut pajak dan retribusi dalam melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi. Pasal 4 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 mengatur pemberian insentif dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya dalam hal target kinerja suatu triwulanan tercapai. Apabila pada akhir triwulan yang bersangkutan realisasi kurang dari target, insentif tidak diberikan pada awal triwulan berikutnya dan apabila pada akhir triwulan berikutnya realisasi mencapai target atau lebih, insentif diberikan untuk triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan dan diberikan untuk triwulan berikutnya yang telah mencapai target atau lebih. Pasal 4 ayat (5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 menyatakan bahwa dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.
Daftar Pustaka Peraturan Perundang-Undangan : 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 2
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
